Haluan 21 Oktober 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SABTU,

21 Oktober 2017 / 1 Safar 1439 H / Edisi: 018, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

DIPERINTAH HAKIM PTUN CABUT IUP 26 TAMBANG

Gubernur Ditenggat Lima Hari “LBH memiliki hak untuk meminta pencabutan izin. Dalam lima hari, termohon (Gubernur Sumbar) harus segera mencabut IUP 26 perusahaan yang non CnC” HARISMAN SH Hakim PTUN Padang

PADANG, HALUAN — Permohonan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang terkait permintaan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 26 perusahaan non Clean and Clear (CnC) yang beroperasi di Sumbar, akhirnya dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Jumat (20/10). Dalam lima hari, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai termohon diperintahkan hakim untuk mencabut IUP puluhan izin tambang itu.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN yang diketuai Harisman, dengan anggota Zabdi Pangan serta M Afif menilai, pemohon, YLBH-LBH Padang adalah

organisasi yang aktif mendorong penegakan hukum, penelitian, mengkritisi kebijakan dan advokasi sumber daya alam termasuk mineral dan batu bara. Untuk itu berhak untuk meminta pencabutan surat izin tambang bagi lembaga yang non CnC. “LBH memiliki hak untuk meminta pencabutan izin.

Permohonan dikabulkan.

Dalam lima hari, termohon (Gubernur Sumbar) harus segera mencabut IUP 26 perusahaan yang non CnC,” tutur hakim ketua, Harisman dalam putusannya.

Setiap perusahaan tambang harus memiliki sertifikasi CnC yang merupakan

>> GUBERNUR hal 07

BERUNJUK RASA DI DPRD

Mahasiswa Sumbar Beri Jokowi - JK Rapor Merah PADANG, HALUAN — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat menggelar aksi di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (20/10). Aksi dipicu kekecewaan terhadap laju bangsa yang dianggap jauh dari kata berhasil dalam tiga tahun masa kepemimpinan Jokowi – JK.

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan, tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK pasangan pemimpin ini jauh dari kata berhasil. Presiden dan wakil presiden dinilai tak mampu membawa Indonesia menuju negara yang sejahtera. “Saat ini Indonesia berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dibuktikan,

>> MAHASISWA hal 07

Mendagri: Sumbar Bikin Indeks Demokrasi Turun JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menuding Sumbar dan Jakarta sebagai penyebab turunnya Indeks Demokrasi Prestasi (IDP). Turunnya IDP yang semula pada 2016 mencapai 72,82 persen menjadi 70,09 persen pada 2017 itu disebut Tjahjo imbas dari Pilkada DKI Jakarta awal tahun ini.

Maka kata Tjahjo, meskipun nilai IDP terus mengalami penurunan, tetapi masyarakat di Indonesia tetap bisa merasakan keamanan demokrasi dan berpolitik. “Tolak

>> MENDAGRI: hal 07 Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syetan) semuanya. (QS Al Hijr ayat 43)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.44 12.06 15.19 18.10 19.29

WIB WIB WIB WIB WIB

AKSI DEMONSTRASI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Sumbar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumbar, Jumat (20/10). Dalam orasinya, mahasiswa menilai tiga tahun pemerintahan Jokowi – JK gagal dalam menegakkan supremasi hukum serta memberantas kemiskinan. HUDA PUTRA

KASATRESKRIM Polres Pasaman Barat, Iptu Chairul Ridha bersama anggota memperlihatkan bukti 10 ton pupuk bersubsidi yang diamankan karena diduga akan dijual secara ilegal. IDENVI

ADVETORIAL

DIDUGA AKAN DIECER SECARA ILEGAL

IAIN BUKITTINGGI DIPERCAYAI BKN

10 Ton Pupuk Subsidi Diamankan Polisi

Selenggarakan Ujian SKD CPNS PTKIN se-Sumbar BUKITTINGGI, HALUAN — Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dipercaya sebagai penyelenggara Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2017.

IAIN Bukittinggi mewakili Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Sumatera Barat yang dilaksanakan Senin pada tanggal 23 Oktober 2017 mendatang. Rektor

PASBAR, HALUAN — Sekitar 10 ton pupuk bersubsidi diamankan jajaran Satreskrim Polres Pasaman Barat (Pasbar) dari gudang kios di Jorong Pasa Lamo, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pasbar, Rabu (18/10). Diduga, pupuk itu akan dijual diluar peruntukannya.

Kapolres Pasbar, AKBP Imam Pribadi Santoso membenarkan penangkapan itu. “Benar, kita mengamankan pupuk bersubsi di di perbatasan dengan Kabupaten Pasaman. Diduga, pupuk akan dijual secara ilegal,” kata Iman Pribadi Santoso, Jumat (20/10).

Dijelaskan Kasatreskrim Iptu Chairul Ridha, jenis pupuk yang diamankan jenis ZA sebanyak 100 karung yang beratnya lima ton dan pupuk NPK Phonska lima

IAIN Bukittinggi siap melaksanakan ujian SKD CPNS PTKIN se-Sumbar. Terlihat

labor komputer IAIN Bukittinggi menyambut ujian yang akan >> SELENGGARAKAN hal 07 kesiapan dilaksanakan, Senin (23/10). IST

>> 10 TON hal 07

Ikut Main Dana Desa Kapolsek Dipecat PADANG. HALUAN — Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tegas menyatakan jika ada kapolsek yang korupsi dana desa, maka Polri akan memberi sanksi pemecatan. Selain itu, Polri juga akan menyeret oknumnya ke ranah pidana.

Hal itu terkait dengan kesepakatan Tito, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mendes PDTT yang memberikan kewenangan pengawasan dana desa kepada Kapolsek di seluruh Indonesia. Usai menandatangani kesepakatan, Kapolri mengadakan video conference dengan 33 Kapolda dan jajarannya. www.harianhaluan.com

“Saya sudah sampaikan akan memberikan punishment yang berat kalau ternyata (Kapolsek) ikut-ikutan cawecawe dana desa buat bagibagi. Apalagi paksa kepala desa minta uangnya, ini pasti kita pidanakan,” tegas Tito di gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Dari data kepolisian, dari tahun 2012-2017 ada sejumlah dugaan penyalahgunaan dana desa. Lebih dari 214 kasus yang melibatkan (dana desa) anggaran sebanyak lebih kurang Rp 46 miliar.

Memang angka itu, masih

KAPOLRI Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mendes Eko Putro Sandjojo menandatangani nota kesepahaman terkait dana desa di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10). IST

kata Tito, tidak terlalu besar dibanding total anggaran Rp 700 triliun. Namun bisa saja itu yang terungkap dan ada juga yang tak terungkap. “Ini menjadi wake up call bahwa

Redaktur: Bhenz Maharajo

potensi penyalahgunaan itu terjadi. Di antaranya penggelapan dana, ada pemotongan anggaran di mana sam

>> IKUT MAIN hal 07 Layouter: Ir_v@nd

2

UTAMA

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

RS DJAMIL KLARIFIKASI SOAL PASIEN DISURUH PULANG

Komunikasi Pelayanan Terus Dievaluasi PADANG, HALUAN — Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr M Djamil Padang terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan sebagai rumah sakit terakreditasi paripurna.

Komunikasi menjadi bagian paling penting yang terus dievaluasi, agar antara rumah sakit, pasien, dan masyarakat luas, tak terjadi kesalahpahaman pada suatu informasi.

Hal itu disampaikan Direktur Utama RSUP Dr M Djamil Dr. Yusirwan Yusuf, saat menggelar jumpa pers Kamis (17/10) lalu. Yusirwan menegaskan, peralatan rumah sakit boleh rusak, dokter boleh sakit, pasien boleh tidak mampu, yang tidak boleh adalah segala hal itu menyebabkan terbengkalainya pelayanan rumah sakit. ”Kuncinya pada komunikasi, terutama bagaimana petugas berkomunikasi dengan pasien. Namun begitu, dari seluruh petugas, ada pribadi yang tidak memahami secara baik pentingnya komunikasi. Ditambah lagi, ada tuntutan menjalankan aturan dalam bekerja. Di sinilah sering terjadi miskomunikasi,” kata Yusirwan.

Pada pokoknya, dalam pertemuan dengan awak media kali ini, Yusirwan mengklarifikasi tiga temuan yang disampaikan wartawan. Pertama, soal pemulangan pasien sebab rusaknya salah satu alat medis milik RSUP Djamil.

Kedua, tertahannya pasien kurang mampu yang belum bisa melunasi kewajiban setelah menjalani operasi. Dan ketiga, terkait protap pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Keluarga Jeki Lesmana asal Agam, beberapa waktu lalu disuruh pulang dalam kondisi pe rut mengalami pembengkakan. Petugas rumah sakit beralasan, mesin MRI dan CT-Scan rumah sakit rusak, sehingga pelayanan terhadap pasien tersebut tidak dapat diberikan.

Mengklarifikasi hal itu, Yusirwan menjelaskan, dari hasil penelusurannya, ada pribadi yang menyebutkan kerusakan mesin tersebut kepada keluarga pasien. Namun, itu bukanlah sebuah kesengajaan. Sebab, petugas yang bersangkutan tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap informasi yang ia sampaikan.

“Yang benar, MRI yang rusak dan itu sebuah tool.

Sedangkan CT-Scan tidak rusak. Kalau pun ada alat yang rusak, Djamil akan memanfaatkan rumah sakit jejaring yang memiliki alat serupa. Celakanya, tiga rumah sakit di Padang yang memiliki CT-Scan, ketiga mesinnya mengalami kerusakan. Namun, dokter mesti punya cara lain. RS bisa merujuk kemana pun. Asal jangan memulangkan pasien tanpa alasan yang jelas,” kata Yusirwan.

JUMPA PERS — Direksi RSUP Dr. M. Djamil Padang menggelar jumpa pers untuk memaparkan situasi terkini pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tersebut, Kamis (19/10). ISHAQ

Yusirwan menegaskan, saat RSUP Dr M Djamil mengalami kendala teknis dalam pelayanan, sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain, pasien sendiri menjadi tanggung jawab penuh rumah sakit.

“Dalam pemeriksaan di rumah sakit atau laboratorium jejaring, RS Djamil yang tanggulangi, pasien tidak dikenakan biaya. Pada kasus pasien yang disuruh pulang ini. Yang menyuruh adalah dokter residence yang tidak begitu paham. Padahal, yang dibutuhkan pasien ini CT-Scan, bukan MRI,” lanjutnya.

Kemudian pada kasus lain, hingga saat ini RSUP Dr M Djamil masih menangani pengobatan terhadap Marsha, gadis 4 tahun yang mengalami kebocoran asus, dan berasal dari keluarga kurang mampu yang datang dari Nias ke Padang untuk mencari pekerjaan.

Wawancara dengan Haluan, Yarni ibunda Marsha mengatakan, sebenarnya Marsha sudah boleh pulang, tapi harus membayar biaya pengobatan senilai Rp20 juta lebih, sebab Marsha tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal itu, Yu-

sirwan menegaskan bahwa RSUP Dr M Djamil adalah rumah sakit milik negara.

Sehingga, bertanggung jawab terhadap pelayanan semua warga negara.

Namun, saat memberikan pelayanan terhadap pasien yang tidak memiliki BPJS dan bahkan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) seperti keluarga Marsha, pihak rumah sakit mesti mematuhi aturan yang telah berlaku.

“Prinsipnya, pasien tanpa pengenal ada badan yang bertanggung jawab. Yaitu Kementerian Sosial. Jika tidak bisa, ada pemerintah

daerah (pemda) melalui penyaluran dana lewat Baznas dan lain sebagainya. Cuma, kami di rumah sakit harus menjalankan proses, seperti meminta tanda pengenal, karena setiap tahun rumah sakit akan diaudit, dan jika pasien kurang mampu dilepas begitu saja, akan menjadi temuan,” kata Dirut lagi.

Pada intinya, lanjut Yusirwan, saat pasien telah sampai pada jadwal pulang, rumah sakit tidak mempunyai wewenang menahan pasien bersangkutan.

Namun, hal itu tetap tak bisa terjadi jika laporan ke kementerian terkait tidak

dilakukan. Jika sudah melapor, ada proses yang dijalankan. Selama itu bergulir, pasien tidak boleh diterlantarkan.

Selain itu, Yusirwan menegaskan bahwa di rumah sakit, keluarga pasien tidak mempunyai kewajiban lain selain menunggu saat pasien tengah dalam pelayanan.

“Seperti menjemput hasil lab itu, keluarga pasien tidak boleh melakukannya. Jika nyatanya memang ada pribadi petugas Djamil yang membolehkannya. Inilah yang akan jadi bahan evaluasi bagi kami,” pungkas Yusirwan. (h/isq)

BERCANDA BERLEBIHAN DENGAN MURID

Dua Oknum Satpam SD Dipecat

DARI kanan, Ketua BK DPD RI Mervin Sadipun Komber didampingi Hendri Zainudin, Wakil Ketua BK dan Leonardy Harmainy, anggota BK. SAM

BK DPD Akan Bentuk Forum Komunikasi BK Parlemen JAKARTA, HALUAN — Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan bentuk Forum Komunikasi Badan Kehormatan Parlemen. Forum Komunikasi Badan Kehormatan Parlemen ini untuk menampung aduan dan konsultasi dari semua badan-badan kehormatan di daerah kabupaten atau kota untuk berkonsultasi ke BK DPD RI. Hal ini dikatakan Ketua BK DPD, Mervin Sadipun Komber, didampingi Hendri Zainudin, Wakil Ketua BK dan Leonardy Harmainy, anggota BK kepada pers, Jumat (20/ 10).

“Jadi nanti Badan Kehormatan DPRD di setiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan kami di BK DPD RI,” kata Hendri menambahkan.

Dengan akan dibentuknya Forum Badan Kehormatan tersebut, jelas mereka, maka perlu dibentuk tata beracaranya agar tertata dengan baik. “Mulai dari proses pengaduan masuk sampai proses administrasi dan pembahasan di BK. Tata beracara BK diperlukan untuk bisa mengambil sikap yang pasti dalam menyikapi suatu kasus, dan memerlukan pendekatan-pendekatan berbeda,” ujar Mervin Komber.

Selain itu, jelasnya, saat ini kode etik dan tata beracara perlu ada perubahan di DPD. “Kami sedang membuat yang baru untuk menyempurnakan yang sudah lama,” tambah Hendri.

Komber juga menjelaskan program strategis BK DPD masa sidang 2017-2018 dalam upaya memperkuat lembaga DPD. Pertama, mengganti Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI yang akan lebih mengakomodir perkembangan kasus dan penanganan yang selama ini dilakukan BK. Kedua, penyempurnaan Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib dan Kode etik yang akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketiga, Pembentukan Forum Konsultasi Badan Kehormatan yang akan menjadi wadah bagi Badan Kehormatan Dewan seluruh Indonesia guna menyatukan visi dan misi dalam mengemban tugas menjaga harkat, martabat, dan kehormatan anggota dan lembaga dan keempat, Pelaksanaan rapat gabungan antara Badan Kehormatan bersama seluruh Pimpinan. (h/ sam) www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Diduga bercanda terlalu berlebihan kepada siswa yang mengarah kepada pelecehan seksual, dua oknum satpam Sekolah Dasar (SD) Islam Al-Azhar 32 Padang dipecat oleh pihak sekolah. Ulah dua oknum pengamanan sekolah ini diketahui setelah puluhan orang tua siswa marah-marah di ruang kepala sekolah Jumat (20/ 10), pagi.

Informasi yang di himpun Haluan, pelecehan seksual ini terungkap setelah para siswa yang duduk di kelas 6 mempelajari etika dan adab islam.

Pasalnya dalam pelajaran ini juga dijelaskan tentang anatomi yang dilarang dipegang dan

diraba. Mengetahui hal itu, para siswa menceritakan kejadian yang telah mereka alami oleh dua oknum satpam ini kepada orang tuanya.

Mendengar hal ini, beberapa orang tua yang tergabung dalam grup Whatsapp wali murid siswa SD Al-Azhar membuka kejadian ini di dalam grup ini dan akhirnya sepakat melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah, Senin (16/10).

Laporan pertama diterima oleh wali kelas siswa kelas 6 dan para siswa yang di rasa menjadi korban langsung dipanggil dan dimintai keterangan. Dari keterangan, siswa telah dipegangpegang oknum satpam ini.

Pihak sekolah langsung bereaksi dengan memanggil kedua satpam ini dan langsung memberikan sanksi skors.

Namun, skors yang diberikan oleh pihak sekolah kepada satpam ini dinilai kurang oleh para orang tua dan memutuskan untuk mendatangi beramairamai sekolah untuk mendesak sekolah memecat kedua satpam ini. Karena mendapat desakan dari orang tua murid, akhirnya pihak sekolah menonaktifkan kedua satpam ini.

Kepala sekolah SD Islam AlAzhar, Rabial, mengatakan, pilihan untuk memecat kedua satpam ini dari desakan para orang tua murid yang anaknya

BAWA NARKOBA JENIS SABU

Dayat Diamankan Petugas PADANG, HALUAN — Razia kendaraan bermotor yang secara rutin yang dilakukan oleh Polsek Lubuk Kilangan di depan Mapolsek membuahkan hasil. Saat menggelar razia kendaraan, petugas mendapati satu orang pengendara sepeda motor yang membawa narkotika jenis sabu di dalam saku celananya, Kamis (20/10) sekitar pukul 23.00 WIB. Pelaku Dayat (26), yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat terliha gugup saat petugas menghentikannya sehingga membuat petugas curiga. Saat itu juga petugas melakukan penggeledahan pada tubuh warga Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, itu dan ditemukan satu paket kecil sabu.

Dari penangkapan itu, setelah dilakukan interogasi, petugas kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya petugas menangkap bandar narkoba Edi Chandra (43), di kediamannya di Jalan Perumnas Indarung berhasil ditangkap. Dari pelaku, petugas berhasil disita barang bukti 19 paket sedang siap edar.

Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di sel tahanan Mapolsek Luki untuk diproses lebih lanjut.

Ditangkapnya kedua pelaku itu berawal ketika petugas melakukan razia rutin yang dilakukan oleh Polsek Lubukilanggan di depan Polsek tersebut.

Saat itu, melintas pengendara sepeda motor Honda Beat

warna merah tanpa plat no yang dikendarai oleh Dayat (26).

Petugas kemudian memberhentikan sepeda motor tersebut untuk dicek kelengkapan dokumennya.

Saat itu, Dayat mengikuti perintah polisi dan kemudian menghentikan laju sepeda motornya. Saat petugas meminta surat-surat, petugas melihat gerak gerik mencurigakan karena memegangi sakunya dan saat ditanyakan pelaku t erlihat gugup. Saat itu juga petuga menggeledah saku celana pelaku dan ternyata ditemukan plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu.

Pengendara motor tersebut langsung diamankan oleh petugas. Di Mapolsek, pelaku diinterogasi oleh petugas dan pelaku mengakui bahwa dia baru saja membeli sabu tersebut dari seseorang yang beralamat di Indarung. Mendapatkan informasi itu, petugas langsung bergerak ke kediaman bandar narkoba di Indarung tersebut.

Alhasil, petugas menangkap pelaku Edi Chandra (43), di rumahnya. Saat itu petugas juga melakukan penggeledahan di dalam rumah pelaku dan menemukan 19 paket sabu siap edar.

Setelah mengumpulkan seluruh barang bukti, pelaku langaung dibawa ke Mapolsek Luki untuk diperiksa intensif terkait ulahnya yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz, melalui Ka-

polsek Lubuk Kilangan, Kompol Desfami Erinyo, mengatakan, terungkapnya pengedar sabu tersebut berawal razia rutin yang dilakukan oleh Polsek Lubuk Kilangan dan pihaknya menemukan pengendara yang membawa narkoba.

“Dari sanalah kita kemudian kembangkan kasus ini dan ditangkap lagi pengedarnya. Dari hasil pemeriksaan, pengendara yang ditangkap itu baru saja membeli narkoba kepada bandar narkoba tersebut. Diduga kuat pelaku ini sudah lama menjalankan bisnis haramnya,” kata Kompol Desfami.

Kompol Desfami menambahkan, dalam penangkapan ini pihaknya berhasil menyita barang bukti berupa 19 paket sabu.

Saat ini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik untuk mengungkap jaringan perdaran narkoba yang didalangi oleh pelaku dan mengungkap siapa saja yang terlibat.

“Pengendara itu dugaan kita sementara merupakan pemakai narkoba. Karena dia membeli dari pelaku Edi Chandra untuk dikonsumsinya. Tapi itu masih terus kita dalami kebenarannya.

Sedangkan pelaku Edi Chandra merupakan pengedar. Terhadap kedua pelaku akan kita jerat pasal 112 jo 114 UU nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancmaan hukuman diatas lima tahun kurungan penjara,” tukasnya. (h/ang)

merasa dilecehkan dua oknum satpam. Dari pengakuan satpam, hanya bercanda dan tidak ada memegang atau meraba bagian vital. Namun jika ditelaah lebih dalam, bercanda satpam ini tidak menyesuaikan umur.

“Dari pengakuan satpam, hanya bercanda. Tapi mungkin bercanda satpam ini seperti orang dewasa dan tidak cocok bercandanya sama anak dibawah umur. Mungkin disini orang tua siswa marah. Dalam penyampaian orang tua tadi kepada saya, tidak ada pelecehan seksual. Hanya bercanda yang berlebihan yang membuat para orang tua tidak nyaman,” kata Rabial kepada Haluan saat

dikonfirmasi.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Padang, Barlius, mengaku belum mengetahui kasus bercanda yang mengarah ke pelecehan kepada siswa SD Islam Al-Azhar 32.

Namun dirinya akan melakukan pendalaman agar terang pokok persoalan.

“Belum tahu saya kejadian itu dan belum bisa berkomentar banyak soal masalah ini. Kami telusuri dulu apakah benar ulah oknum satpam ini salah atau ada pihak yang membesar-besarkan sesuatu. Lagi pula belum ada diterima informasi ada orang tua siswa yang melapor ke penegak hukum,” kata barlius. (h/ang)

Kemenkumham Pasrah Banyak Tahanan Kabur dan Berulah PADANG, HALUAN — Banyaknya narapidana yang kabur atau berulah di beberapa Lapas Sumatera Barat, diprediksi oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) Sumbar akan tetap berlangsung beberapa waktu mendatang. Sejak mutasi para pejabat di Lapas dan Rutan secara besar-besaran dilakukan dua bulan silam, membuat kondisi Lapas sampai saat ini masih belum kondusif. Narapidana yang dulunya terbiasa dengan pejabat dan aturan yang lama harus dihadapkan dengan pejabat dan aturan baru.

“Banyak yang kabur dan rusuh di dalam Lapas maupun Rutan itu sudah kami prediksi sebelumnya. Ini karena kebijakan kami memutasi sejumlah pejabat teratas hingga terendah di Lapas di Sumbar. Wajar dulunya para napi terbiasa dengan pejabat dan aturan lama, sekarang semuanya baru. Ini sudah resiko untuk melakukan perubahan,” kata Kepala Kanwil Kemenkumhan Sumbar, Dwi Prasetya Santoso saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di Kantor Kemenkumham Sumbar, Jumat (20/10).

Dijelaskan Dwi, kebijakan untuk memutasi 58 pejabat Lapas se-Sumbar ini dilakukan untuk meminimalisir lagi ada-

nya pelanggaran dan kongkalingkong antara petugas dengan narapidana. Termasuk menekan masuknya narkoba, senjata tajam, handphone, dan barang lainnya yang dilarang masuk ke dalam Lapas.

“Saya tidak bisa membantah memang ada kongkalingkong antara petugas dengan napi.

Jadinya banyak juga barang yang dilarang masuk ke Lapas malah masuk ke Lapas. Hal inilah yang kami habisi dengan cara memutasikan pejabat lama agar aturan baru bisa ditegakkan dan pembinaan maupun pengawasan bisa diperketat lagi,” katanya.

Setelah pejabat baru bertugas, ketidakpuasan dari para napi mulai terlihat dengan banyak yang membuat onar dan berupaya kabur dari Lapas. Hal seperti ini dianggap oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar sebagai sebuah fenomena yang biasa.

“Ini bagian dari test buat kami. Setiap ada pergantian pejabat, pasti ada saja kejadian. Mereka (napi-red) itu pengen ngetes kami,” katanya.

Ia juga mengatakan minimnya jumlah personil penjagaan juga menjadi salah satu faktor banyak persoalan di Lapas, khususnya bulan september dan oktober 2017.

“Bulan September dan Oktober ini memang rekor. Banyak yang kabur dan bahkan bentrok,” tuturnya. (h/ang)

Redaktur: Isra Hermanto

Layouter: Luther

OLAHRAGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

3

Basko Group FC Lakukan Pertandingan Persahabatan dengan PS TNI AU PADANG, HALUAN — Kesebelasan sepakbola tim Basko Group FC berhadapan dengan PS TNI AU Lanud Sutan Syahril, Jumat (20/10) di Lapangan ELang Dirgantara Pangkalan TNI AU. Kegiatan ini dalam rangka menjalin silahturahmi kedua tim dan instansi.

“Selain untuk menjalin silahturahmi, pertandingan ini juga dalam rangka menjaga kesehatan. Dengan berolahraga akan membuat badan menjadi sehat,” ujar

Koordinator Basko Group FC Mitra Pranata, kemarin.

PS TNI AU Padang diisi oleh pemain dari anggota TNI AU Lanud Sutan Syahrir Tabing, sedangkan Basko Group FC dari karyawan yang bekerja di bawah naungan Basko Group. Dalam laga persahabatan tersebut, Basko Group FC memakai kostum berwarna orange sedangkan PS TNI AU Lanud Sutan Syahrir memakai kostum berwarna merah.

Kick off pertandingan

KEDUA tim foto bersama sebelum pertandingan digelar. ARI ALFIKRI

dimulai pukul 17.00 WIB. Kedua klub saling menyerang dan bermain terbuka sehingga pertandingan berlangsung seru. Meski kedua klub semangat dalam mengejar bola, suasana kekeluargaan tetap menghiasi pertandingan. Sesekali terdengar teriakan memberi semangat dari pendukung kedua klub.

Koordinator Basko Group FC, Mitra Pranata mengatakan Basko Group FC akan mengadakan latihan dan pertandingan sepakbola seca-

ra rutin. “Sebenarnya sudah satu tahun kami tidak main, insya Allah mulai hari ini kami akan rutin latihan di lapangan ini,” ujar Mitra.

Sementara itu offisial PS TNI AU Padang, Kapten Agus Trianto mengatakan TNI AU sangat antusias untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat termasuk Basko Group. Salah satu bentuk silaturrahmi itu dengan menggelar pertandingan sepakbola persahabatan. (h/ mg-ari)

KALAHKAN WAKIL ACEH 3-1

PSP ke 16 Besar Piala Soeratin U-15 PADANG, HALUAN — PSP Padang memastikan diri melaju ke babak 16 besar Piala Soeratin U-15 setelah mengalahkan Persimura perwakilan dari Aceh dengan skor 3-1 di lapangan Dwi Windu, Yogyakarta, Jumat (20/10). PSP lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat kedua grup B. Juara grup B diraih oleh Bhayangkara perwakilan dari Jawa Timur.

Menjalani laga hidup mati untuk meraih tiket ke babak 16 besar, anak asuh Herry Syarif tampil dengan trengginas. Tiga gol kemenangan

PSP diciptakan oleh Adira Erwanda Putra menit kedua, Rivo Oktavendra menit 25 dan Muhammad Fadil menit 91. Satu gol balasan dari

Persimura diciptakan oleh Arif Nul Hakim menit 35.

Pelatih PSP U-15 Herry Syarif mengaku sangat bersyukur dengan kemenangan ini. “Alhamdulilah kami bisa meraih kemenangan dan lolos ke babak 16 besar. Kemenangan ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak baik pemain, tim pelatih dan official tim,” ujar Herry Syarif usai pertandingan.

Menurutnya kunci kemenangan PSP pada laga kali ini adalah motivasi pemain yang berlipat ganda serta

keingginan lolos. “Perjuangan pemain pada pertandingan kali ini luar biasa.

Motivasi mereka berlipat ganda dan akhirnya mengantarkan mereka lolos ke babak 16 besar,” sebutnya.

Para pemain PSP diminta tidak cepas puas dengan hasil yang sudah diraih. “Perjalanan untuk menuju gelar juara masih panjang. Para pemain jangan larut dengan euphoria kemenangan ini.

Pertandingan selanjutnya sudah menunggu,” tuturnya.

Herry mengatakan masih terdapat beberapa kelemahan saat pertandingan melawan Persimura dan akan dilakukan evaluasi. “Beberapa kelemahan yang terjadi pada pertandingan tadi tidak boleh kembali terulang di babak 16 besar. Hal itu akan kami perbaiki,” jelasnya.

Di babak 16 besar yang akan digelar Minggu (22/10) di Stadion Dwi Windu, PSP akan berhadapan dengan Per-

SELEBRASI GOL — Pemain PSP U-15 melakukan selebrasi dengan sujud syukur usai mencetak gol ke gawang Persimura. PSP menang dengan skor 3-1 dan lolos ke babak 16 besar. MO PSP U-15

seden perwakilan dari Bali yang merupakan juara grup A. “Pertandingan di babak 16

besar tentunya lebih berat. Para pemain harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya agar

mampu meraih kemenangan dan lolos ke babak delapan besar,” tuturnya. (h/san)

GELAR UKT, COACHING CLINIC DAN KUKIWON

TI Sumbar Datangkan Pelatih dari Korsel PADANG, HALUAN — Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Sumatera Barat mengadakan coaching clinic poomsae, Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) dan Kukiwon, 20-21 di gedung serba guna KONI Sumbar. Untuk kegiatan ini, Pengprov TI Sumbar mendatangkan pelatih dari Korea Selatan yang juga pelatih kepala pelatnas taekwondo Indonesia Shin Sung Jun. “Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 120 orang yang berasal dari 18 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Daerah yang tidak mengirimkan pesertanya berasal dari Kabupaten Mentawai,” ujar Ketua TI Sumbar Handrianto, Jumat (20/10).

Lebih jauh dijelaskan oleh Handrianto yang akrab disapa dengan sabam ini mengatakan kalau kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Pengprov TI Sumbar dalam meningkatkan kualitas taekwondoin Sumatera Barat.

“Terakhir kali kami mengelar kegiatan ini adalah pada bulan Februari tahun 2015

www.harianhaluan.com

SUASANA UKT, coaching clinic dan Kukiwon TI Sumbar di gedung serbaguna KONI Sumbar. IST

lalu,” tuturnya.

Menurutnya dalam peraturan PB TI, pembina dojang minimal memegang sabuk dan 2 serta untuk menjadi wasit nasional harus memegang sabuk dan 3. “Kita di daerah harus menuruti aturan yang dibuat oleh PB TI,” bebernya.

Coaching clinic poomsae ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada taekwondoin Sumbar yang masih minim. “Untuk nomor poomsae kita baru punya satu

orang. Untuk mengikuti berbagai kejuaraan masih belum bisa atlet kita turunkan. Makanya kami mengadakan coaching clinic ini,” ungkapnya.

Nomor poomsae dipertandingkan di PON 2020 dan Handrianto menargetkan bisa meraih medali. “Kami tidak hanya menargetkan bisa meraih medali dinomor kyurugi tapi juga poomsae. Poomsae mempertandingkan lima kategori, yaitu beregu putra putri, individu putra, putri dan pasangan,” jelasnya.

Redaktur: Arda Sani

Sementara itu Shin Sung Jun berharap atlet taekwondo Sumbar bisa berpretasi dan berbicara banyak pada kejurnas dan PON mendatang.

“Mereka sangat semangat dan antusias mengikuti coaching clinik ini,” bebernya.

Dirinya mengakui, kalau atlet Sumbar memang masih kurang dalam teknik pomsae.

“Namun mereka memiliki prospek untuk berkembang.

Jika terus diasah saya yakin kemampuan mereka akan meningkat,” jelasnya.(h/san)

Layouter: Luther

4

POLITIK

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

Gerindra Sumbar Akan Jaring Calon Kepala Daerah PADANG, HALUAN— DPD Gerindra Sumbar akan membentuk tim penjaringan calon kepala daerah untuk menghadapi Pilkada di emapat daerah di Sumbar. Ketua DPD Gerindra Sumbar, Nasrul Abit, mengutarakan, calon tersebut bisa saja dari internal partai, calon kader partai, maupun tokoh yang memiliki komitmen tinggi untuk Gerindra.

“Kami akan membentuk tim penjaringan.

Tim itu terdiri dari DPD Gerindra Sumbar, akademisi, dan DPC kota yang melang sungkan Pilkada. Kami membentuk tim ini berdasarkan arahan DPP Gerindra pada pertemuan akbar kader Gerindra seIndonesia di Gedung Sentul International Conventional Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10), “ ujarnya di Padang, Jumat (20/10).

Saat ini, kata Nasrul, Gerindra Sumbar masih mencari calon untuk empat Pilkada langsung itu. Dengan itu, ia menyatakan, Gerindra belum punya calon yang akan diusung untuk Pilkada hingga saat ini.

“Kami belum punya calon karena timnya saja baru mau dibentuk. Mekanisme penjaringan calon, kami menyerahkannya kepada tim ini. Mereka menentukan teknis penjaringan. Setelah itu, nama-nama calon kami usulkan ke DPP Gerindra untuk dipilih sebagai calon yang akan diusung,” tuturnya.

Sehubungan dengan pelibatan akademisi, Nasrul menjelaskan, pihaknya melibatkan akademisi dalam menjaring calon kepala daerah karena akan ada survei nantinya. Tim akan meminta visi dan misi calon-calon itu di Kantor DPD Gerindra.

Pada Pilkada nanti, empat daerah di Sumbar melaksanakan Pilkada pada 2018, yaitu Padang, Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Sawahlunto. (h/dib)

MENUJU PILKDA SERENTAK 2018

Hendra: Harus Berjibaku Menangkan Calon Golkar PADANG, HALUAN— Memperingati HUT ke 53, Partai Golkar Sumbar lakukan syukuran dan ziarah sekaligus tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMT) Lolong Padang.

“Sebagai partai sahabat rakyat, seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar mesti siap merebut kemenangan pada pemilihan serentak 2018 di Sumatera Barat maupun pemilu legislatif yang digelar serentak dengan pemilu presiden pada 2019 nanti,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Sumbar, Hendra Irwan Rahim usai upacara tabur b unga di TMP Lolong, Jumat pagi (20/10) Peringatan HUT tahun ini, inspektur upacara yang digelar di TMP Lolong itu, dipimpin langsung Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim.

Kegiatan ini dihadiri pengurus provinsi dan Angkatan Muda Partai Golkar.

Kepada wartawan usai upacara,

Hendra menyampaikan, Golkar seSumbar telah melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu 2019 ke masing-masing KPU tingkat kabupaten kota di Sumbar. Berkas yang diserahkan, terangnya, juga telah telah diterima KPU dari 19 DPD Partai Golkar pada Senin (16/ 10) lalu. “Berkas yang kita serahkan, sudah dinyakan lengkap oleh KPU kabupaten kota di masingmasing daerah,” ulasnya.

Untuk empat daerah yang melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota di Sumbar yakni Padang, Pariaman, Padangpanjang dan Sawahlunto, Hendra mengajak seluruh kader dan simpatisan, untuk berjibaku memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Golkar. Hal serupa mesti dilakukan kembali pada Pemilu presiden dan legislatif 2019. “Untuk memenangkan pemilihan kapala daerah 2018 dan Pemilu legislatif 2019, setiap kader harus bekerja dan berada di tengah-tengah masyarakat. Bersama-sama menciptakan pembangu nan dan kesejahteraan masyara kat,” jelas Hendra yang juga ketua DPRD Sumbar ini. (h/rin)

ZIARAH-Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim saat ziarah ke TMP Lolong Padang.

DIPOLISIKAN SOAL DIKSI PRIBUMI

Elektabilitas Anies Baswedan Malah Meroket JAKARTA, HALUAN- Isu pribumi yang bergulir kencang belakangan ini dinilai tak berefek pada kerontokan citra personal Anies Baswedan sebagai gubernur yang baru dilantik. Pernyataannya soal pribumi yang “digoreng” oleh lawan-lawan politik Anies dengan melaporkannya ke polisi, justru makin mendongkrak kesukaan dan simpati mayoritas publik kepadanya.

Demikian disampaikan peneliti senior LSI Network Denny JA dan Toto Izul Fatah seperti dilansir laman republika Jumat malam tadi.

“Saya menduga, jika dilakukan survei hari ini, elektabilitas Anies makin meroket.

Yang mendukung dan simpati kepada Anies akan lebih banyak ketimbang yang menolak,” ungkap Toto.

Karena itu, menurut dia, jika upaya melaporkan Anies ke polisi itu bermuatan politik untuk merusak citra Anies,

www.harianhaluan.com

cara seperti tiu pasti salah, tidak cerdas, tidak tepat dan tidak strategis. Sebab, dengan menggulirkan isu tersebut, baik melalui proses hukum maupun demo, justru akan membuat image personal Anies makin moncer.

Toto berpendapat, dari perspektif komunikasi publik, ia menilai sangat tidak cerdas dan ceroboh apa yang dilakukan lawan politik Anies itu. Walaupun, dikemas dengan ramuan s osial yang public intrest seperti berpotensi memecah belah bangsa atau ramuan hukum dengan adanya celah pelanggaran pidana dan lain-lain.

“Salah besar jika ingin merusak citra Anies dengan manuver seperti itu. Sebab, isu pribumi itu sebenarnya bisa lebih seksi dari isu PKI. Kalau ini terus digulirkan, justru Anies yang akan menuai keuntungan politiknya.

Atau, jangan-jangan, isu pribumi ini sengaja digulirkan

Anies untuk tujuan itu, memancing reaksi lawan, dan ketika lawan bereaksi alias terpancing, Anies menuai dukungan dari isu itu. Ini artinya, Anies lebih cerdas dibanding lawan politiknya,” tegasnya.

Saat ditanya alasan yang membuat isu pribumi ini lebih kuat ketimbang isu PKI, Toto berpendapat, isu pribumi memiliki masa kadaluarsa yang sangat panjang, mengingat sampai saat ini masih menjadi bagian dari realitas politik dan sosiologis bangsa Indonesia, bahkan dunia. Lihat saja PBB sendiri, sebagai organisasi rujukan dunia, memberi ruang terbuka untuk memperingati Hari Pribumi Internasional pada setiap 9 Agus tus sejak 1994.

Berbeda dengan isu PKI yang masa kadaluarsanya relatif pendek karena baik secara politik maupun sosiologis sangat segmented. Be-

gitu juga aspek ruang dan waktu serta unsur kepentingan publiknya.

Sedangkan isu pribumi ini sudah menjadi fenomena mendunia, terjadi di hampir setiap negara. Termasuk, Indonesia, sebagai negara yang pernah dijajah Belanda dan Jepang, dimana isu pribumi itu sempat tumbuh subur sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Karena itu, lanjut dia,

dalam melihat dan menyikapi pro kontra isu pribumi ini tak perlu dengan kepala panas. Tinggal, dari sisi mana melihatnya. Yang penting, isu itu bergulir dalam koridor sosial yang wajar, tidak merembet pada aksi sosial yang anarkis dan barbar.

“Justru lebih baik kita buka isu itu ketimbang disimpan di laci yang pada saatnya meledak juga karena menyimpan bara. Anggap saja ini sebagai realitas so-

siologis yang harus menjadi panduan berbangsa dan bernegara dengan tidak mengusiknya lewat ketidakadilan, kezdoliman dan kesewenangwenangan. Sehingga, semua pihak berkaca diri. Yang pengu saha berkaca, yang berkuasa juga berkaca, bahwa kita ini masih menghadapi fakta tinggi nya kemiskinan dan lain-lain,” jelas Toto.

Dalam pandangan Direktur Citra Komunikasi LSI Denny Ja ini, siapa saja boleh

Redaktur:Dodi Nurja

mengganggap dirinya pribumi sepanjang orang tersebut cinta tanah air, pro NKRI dan setia kepada Pancasila.

Dengan begitu, ada pribumi yang sunda, jawa, Tionghoa, Arab, Papua dan seterusnya.

“So, apa yang salah dengan sebutan pribumi. Toh, selama ini juga kita tak mem persoal kan adanya Bank Boemi Putra yang berarti pribumi. Begitu juga HIPMI, Himpunan Pengu saha Pribumi Indonesia,” tegas nya. (h/dn/*)

Layouter:Yohanes

OPINI SoalDanaDesa, PrioritaskanPembinaan

M

ENDAGRI Tjahjo Kumolo akhirnya memberikan kewenangan pengawasan dana desa kepada Kapolsek di seluruh Indonesia. Kesepakatan itu diteken Men dagri, Mendes PDT dan Kapolri dan dilanjutkan dengan mengadakan video conference dari gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Dari data kepolisian, dari tahun 2012-2017 ada sejumlah dugaan penyalahgunaan dana desa. Lebih dari 214 kasus yang melibatkan (dana desa) anggaran sebanyak lebih kurang Rp 46 miliar. Memang angka itu, masih kata Tito, tidak terlalu besar dibanding total anggaran Rp 700 triliun.

Modus yang lain adalah programnya fiktif. Juga ada yang dibuat program tapi digelembungkan (mark-up) berlebihan. Oleh karena itu, bagi Polri, ini adalah kehormatan sekaligus kepercayaan dari Mendagri dan Menteri PPDT yang meminta Polri memberi kan asistensi dan pengamanan.

Dalam teleconfrence, Mendes Eko Putro Sandjojo mengatakan hingga saat ini, sudah 300 lebih laporan penyelewengan dana desa yang diterima, 167 di antaranya sudah ditindak.

Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo juga ikut mengatakan, perencanaan pembangunan desa yang sangat teknis dikerjakan penuh oleh Kemendes.

Kita mengapresiasi upaya keras untuk pegawalan, pengamanan dan penindakan atas penyalahgunaan Dana Desa itu.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah gencar melakukan pengawasan, bahkan sampai kelakukan OTT terkait kasus korupsi Dana Desa.

Dengan semakin ketatnya pengawasan, kita pun berharap mereka yang berada di tataran pelaksana Dana Desa seperti Wali Nagari atau Kepala Desa dan Badan Musyawarah Nagari agar lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan dana desa.

Namun kita juga perlu menggaris bawahi bahwa upaya pembinaan dalam penggunaan dana desa, tetap lebih penting daripada pengawasan dana desa.

Menurut hemat kita saat ini pemerintah lebih berfokus pada pengawasan dana desa, sedangkan pembinaannya kurang diperhatikan. Padahal UU Nomor 6/2014 tentang Desa jelas jelas mengamanatkan pembinaan dan pengawasan harus sama.

Untuk itu, kita berharap pemerintah memperkuat pembinaan dan pendampingan alokasi dana desa. Pemerintah melalui siapapun harus bersungguh-sungguh dan tidak boleh lelah membimbing, menunjukajari penggunaan dana desa, mulai dari hal teknis yang sekecil-kecilnya.

Kita perlu mengingatkan bahwa Walina gari dan sebagai besar perangkat nagari dan anggota Bamus Nagari, bukanlah berlatar akunting.

Kita jangan berilusi bahwa tugas pemerin tah sudah selesai hanya mentransfer ke pemerintah daerah dan daerah mentransfer dana desa ke Kas Nagari, lalu hanya m,enga wasi sacara ketat.

Kita juga ingin mengingatkan agar oknum apapun, tidak boleh menggertak Walinagari dan Bendahara Nagari untuk tujuan tertentu.

Walinagari atau siapaun harus berani dan cepat melaporkan kepada penegak hukum dan media masa, jika ada oknum yang terindikasi melalukan pemerasan.*

HALUANISME Mahasiswa Sumbar Beri Jokowi JK Rapor Merah

z Supayo hijau tantu dipaelok-i Ikut Main Dana Desa, Kapolsek Dipecat

zJan cubo-cubo main api, kok ndak ingin tabaka

www.harianhaluan.com

SABTU,27 21OKTOBER OKTOBER2016 2017 KAMIS, 1 Safar1438 1439HH 26 Muharram

5

Mari Berkaca pada Krisis Utang Tiongkok, Pak Presiden K ETERGANTUNGAN ekonomi China pada utang yang terlalu besar serta ledakan hebat risiko kredit diperkirakan akan mengantarkan negara dengan kue ekono mi terbesar kedua di dunia tersebut pelan-pelan menuju krisis finansial baru. Setidaknya demikian kesimpulan dari Lembaga Moneter Internasional (IMF) belum lama ini.

PDB pada 2022. Cuma memang dilemanya, pertumbuhan berkelanjutan, yang dapat dicapai tanpa ekspansi kredit yang berlebihan berkemungkinan jauh lebih rendah daripada pertumbuhan aktual selama lima tahun terakhir. Sementara di sisi lain, Tiongkok betul-betul membutuhkan pertumbuhan yang progresif untuk menopang ledakan demografi, pengangguran, kemiskinan, dan t ingkat ketimpangan yang terus memburuk.

RONNYPSASMITA Menurut perkiraan IMF, Direktur Eksekutif Economic apabila kredit tumbuh pada Action Indonesia/EconAct tingkat yang berkelanjutan, PDB akan dapat meningkat rata-rata 5,3% per tahun dari tahun 2012 sampai 2016, alihBagaimana ceritanya? Se- alih mencapai 7,3%. Sementara kira bulan Juli 2017 lalu, Dana itu, pengalaman internasional Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa lintasan memperkirakan Produk Do- kredit China saat ini mulai mestik Bruto (PDB) China akan terlihat makin berbahaya detumbuh 6,7% tahun ini dan ngan meningkatnya risiko pe6,4% pada tahun 2018. nyesuaian yang menggangAngka tersebut direvisi gu perlambatan pertumbuhan. naik dari proyeksi IMF sebe- Bahkan IMF berkesimpulan, lumnya sebesar 6,6% dan 6,2% setelah mempelajari 43 ledakan untuk masing-masing periode. kredit yang besar dan menePertumbuhan global yang le- mukan bahwa hampir setiap bih kuat disebut-sebut sebagai kasus menghasilkan perlamsalah satu factor pendorong batan tajam atau krisis finanutama untuk China. Namun sial, ternyata semua ledakan IMF mengingatkan tumbuh- kredit yang dimulai pada rasio nya risiko-risiko dalam bebe- di atas 100%, seperti halnya rapa tahun mendatang seiring kasus China, rerata berakhir menggelembungnya utang buruk.

Negeri Panda tersebut. Karena Dari mana awal cerita utang faktanya memang pertumbu- Tiongkok tersebut? Begini, han Tiongkok selama ini di- selama krisis keuangan tahun sangga oleh lonjakan utang 2008, Beijing menginstrukyang tumbuh cepat dalam be- sikan semua pemerintahan berapa tahun terakhir. daerah untuk membangun Pertumbuhan ekonomi be- jalan, jembatan dan pekerjaan berapa tahun terakhir terlalu umum lainnya untuk menjaga bergantung pada banyaknya kinerja ekonomi dan menjaga pinjaman. Walhasil, utang pun agar para pekerja tetap memtumbuh lebih cepat daripada punyai pekerjaan. Imbasnya, keseluruhan ekonomi selama kebijakan tersebut memicu lima tahun terakhir. Nominal- ledakan pinjaman yang perkredit ke sektor nonfinansial bandingannya nyaris sama meningkat lebih dua kali lipat dengan utang Jepang sejak dalam lima tahun terakhir, dan tahun 1980-an. Sehingga muntotal rasio kredit terhadap PDB cul fenomena yang disebut nonfinansial domestik me- para analis sebagai “kecelakaan ningkat 60 poin persentase properti dan pasar saham”, menjadi sekitar 230% pada seperti “bank zombie” di Je2016. pang dimana perbankan diSayangnya, utang tersebut bebani gelembung utang yang diperkirakan akan meningkat buruk. menjadi hampir 300% dari Pada akhir 1990-an, seti-

daknya seperempat dari kredit di negara tersebut kian memburuk karena bertahun-tahun pinjaman tersebut diarahkan oleh negara yang akhirnya memicu bailout $ 650 miliar dari bank-bank milik pemerintah.

Cilakanya, penumpukan utang kali ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi yang ternyata kian bergerak lambat, bahkan paling lambat dalam 25 tahun terakhir sehingga mendorong Presiden Xi Jinping untuk menggeser kebijakan ekonomi yang semula fokus pada sektor konstruksi dan manufaktur ke sektor jasa dan konsumsi.

Dengan kata lain, China mencoba menjauh dari pengutamaan industri berat dan ekspor yang keduanya selama ini ditopang oleh utang yang intensif. Namun demikian, pemerintah pusat tetap mempertahankan kontrol atas bankbank, transaksi valuta asing dan arus modal. Tujuannya agar pemerintah tetap bisa memanipulasi (mengontrol) sistem keuangan yang sedang menanggung beban utang dan bisa membatasi risiko ledakan finansial. Ada pula asumsi yang mengatakan bahwa kebijakan kontrol tersebut diambil agar pemerintah tetap bisa menyalurkan uang ke dalam perekonomian untuk mencegah gelombangdefault.

Kebijakan tersebut ternyata didukung juga oleh pasar saham Tiongkok yang sebelumnya terlihat sangat dinamis. Disisi yang lain, pada saat yang sama, pelan-pelan pemerintah memperkenalkan disiplin pasar bebas agar terhindar dari ancaman kebangkrutan masif. Namun pelanpelan sengkarut mulai terlihat.

Data mutakhir dari McKinsey, total pinjaman di China melonjak ke posisi 282 persen dari PDB pada pertengahan tahun 2014 dari level 158 persen pada tahun 2007. Pertumbuhan utang tersebut merupakan pertumbuhan tercepat dibanding negara emerging market manapun, bahkan hampir dua kali lipat dibanding pertumbuhan utang di AS dan Inggris sejak krisis keuangan tahun 2008 lalu.

Pihak berwenang China telah mencoba untuk menutupi beberapa utang yang default, meskipun pada bulan April 2016 perusahaan pembuat peralatan listrik, Baoding Tianwei, menjadi perusahaan milik pemerintah pertama di China yang menghentikan pembayaran atas pinjaman

dalam negeri dan homebuilder Kaisa Group menjadi pengembang properti pertama yang gagal untuk membayar obligasi luar negeri. Untuk mencegah krisis, bank menukar 2 triliun yuan ($ 314 miliar) utang dengan bunga tinggi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan obligasi murah yang tenor pengembaliannya lebih lama.

Salah satu yang memperingatkan soal utang ini adalah Charlene Chu, mantan analis Fitch Ratings. Menurutnya, bahaya semakin meningkat karena ekonomi China semakin mendingin dan inflasi kian lambat sehingga utang semakin sulit untuk dilunasi. Bahkan ada risiko bahwa utang di China bisa menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi global untuk beberapa dekade mendatang.

Pendekatan utang ini (dept level) menjadi salah satu teori yang mencoba menjelaskan perlambatan ekonomi Tiongkok, selain pendekatan “rebalancing” yang diperkenalkan oleh Micheal Pettis dari University of Peking. Masalahnya, terlalu berfokus pada masalah level utang bisa mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya dialami ekonomi Tiongkok, yakni masalah kualitas utang itu sendiri.

Jika pinjaman yang dilakukan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, tentu saja bagus dan tidak perlu dikhawatirkan, alih-alih dianggap sebagai biang perlambatan.

Lalu jika utang dibuat untuk menggairahkan pasar atas nama pertumbuhan PDB, ini mungkin juga akan bagus dalam jangka pendek.

Tetapi jika pinjaman baru digelontorkan untuk roll over pinjaman lama, apalagi diinvestasikan pada perusahaan yang menggarap proyek gagal di satu sisi dan mereka menolak untuk mengakui kegagalan tersebut disisi lain, apalagi mengakui sedang berada diambang kebangkrutan, inilah situasi buruknya. Ancaman kredit macet yang bergulir terus akan menahan produktivitas China di masa depan, sama dengan yang dialami Jepang ketika perusahaan-perusahaan zombie membuat gelembung utang di negara itu meledak di awal 1990-an.

Sampai sekarang, kualitas kredit di China terlihat tidak begitu baik. Namun seburuk apa persisnya, tidak ada yang

mengetahui sama sekali, bahkan ada yang beranggapan situasinya lebih buruk dari yang dilaporkan. Bagaimanapun, masalah utang China tentu saja menjadi masalah yang tak terelakkan, tapi pertanyaanya apakah akan menimbulkan bahaya besar di kemudian hari?

Saya kira, masalah muncul ketika terdapat distorsi yang disebabkan oleh pinjaman yang buruk. Sehingga untuk keluar dari kemerosotan tidak lagi cukup dengan hanya memotong atau meningkatkan utang atau memangkas suku bunga, tapi pemerintah harus menjamin bahwa sistem keuangan mempunyai nyali besar membiarkan perusahaan yang buruk untuk mati sebagaimana layaknya dan mengalokasikan modal untuk perusahaan yang sehat dan baik.

Pelajaranya, saat pemerintah Indonesia berjuang untuk memangkas suku bunga deposito dan merendahkan suku bunga kredit, serta mengalihkan banyak likuiditas ke sektor infrastruktur, maka akan terjadi gelombang liquiditas yang besar di sektor riil, sehingga tugas pemerintah melalui BI dan OJK adalah memastikan bahwa semua proyek yang dibiayain oleh kredit adalah proyek yang layak secara ekonomi sehingga mampu membayar kembali utang yang telah digelontorkan dari sistem perbankan nasional. Apa yang dilakukan perbankan nasional tentu layak diapresiasi, karena secara strategis juga bersinergi dengan visi mis pemerintah yang memberikan prioritas pada infrastruktur.

Namun pemerintah harus tetap hati-hati. Menggelontorkan banyak anggaran dari sistem perbankan ke sektor riil dengan terus menuntut perbankan menurunkan suku bunga kredit, lalu menambah utang public untuk infrastruktur, ditengah lambatnya pertumbuhan, minimnya insentif dari pemerintah, dan ketatnya kebijakan fiscal, tentu akan menyertakan bayang-bayang default tersendiri. Poin pokoknya, hasrat berlebihan untuk membiayai infrastruktur dengan berbagai sumber utang tetap harus dibarengi dengan kehatihatian, karena perekonomian pun bergerak hati-hati, hanya rerata 5 persen dalam beberapa tahun terakhir. Warning semacam ini tentu perlu, sebelum ratio utang terhadap PDB mendekati titik kritis dan membebani gerak perekonomian nasional.***

Rimbo Tarok Gelap, Mohon Penerangan Yth. Pemko Padang. Mohon diadakan penerang jalan di daerah Rimbo Tarok, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji. Hal ini karena sepanjang jalan ini pada malam hari sangat gelap tanpa adanya penerang jalan. Sehingga, warga merasa was-was untuk keluar seperti beribadah ke masjid . Selain itu, juga menyulitkan pengguna jalan lainnya. Sekian terimakasih.

082389762xxx

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Irvand

6

EKBIS

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BANTU NELAYAN PARIAMAN

Pemprov Serahkan 40 Mesin Long Tail PARIAMAN, HALUAN — Pemprov Sumbar menyerahkan bantuan 40 mesin long tail kepada nelayan Kota Pariaman. Bantuan itu diberikan sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan di Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, mengutarakan, untuk menjamin peningkatan kesejahteraan nelayan, Pemprov Sumbar mendorong nelayan Kota Pariaman untuk memiliki usaha alternatif di darat dan tidak hanya menggantungkan hidup dari pendapatan yang didapatkan dari melaut.

“Kami ingin meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi susah sekarang, ikan makin sedikit karena terumbu karang dirusak. Sebanyak 75 persen karang kita sudah habis diracun oleh nelayan asing. Jadi, Bapak-bapak harus punya usaha sampingan di darat,” ujarnya kepada nelayan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman, Jumat (20/10), setelah menyerahkan bantuan itu.

Usaha itu, kata Nasrul, paling setidaknya menjadi sumber pendapatan alternatif

saat kondisi perairan dan cuaca tidak memungkinkan nelayan untuk melaut.

Sementara itu, menyangkut perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh nelayannelayan asing di perairan Sumbar, Nasrul meminta nelayan yang saat itu hadir untuk berpartisipasi aktif memberantas praktek memancing ilegal, antara lain, dengan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dan merusak lingkungan saat menangkap ikan dan membantu mengusir nelayan-nelayan asing yang beroperasi di perairan sekitar menggunakan alat-alat tangkap yang telah dilarang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kalau bertemu usir saja.

Cukup usir saja, jangan sampai main kekerasan atau laporkan kepada kami,” ucapnya.

Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar, menyampaikan

BI Tidak Akui Bitcoin JAKARTA, HALUAN — Bank Indonesia menegaskan tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal itu sejalan dengan larangan dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terkait penggunaan Bitcoin.

“BI tidak mengakui Bitcoin,” ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara di komplek BI, Jakarta, Jumat (20/10).

Mirza mengungkapkan saat ini tren penggunaan Bitcoin mulai menurun. Hal itu dibuktikan Mirza saat Tiongkok mulai mengembalikan Bitcoin dari peredaran.

“Tren di global kalau kita lihat gimana China juga berusaha mengembalikan Bitcoin,” kata Mirza.

Mirza memaparkan BI sudah meminta masyarakat tidak lagi menggunakan Bitcoin. Jika masih menggunakan, BI kata Mirza, meminta masyarakat untuk berhati-hati.

“Sebaiknya masyarakat juga berhati-hati,” tegas Mirza.

Mirza menambahkan saat ini BI hanya mendorong program gerakan non tunai. Transaksi yang digunakan masih mata uang rupiah namun dengan bentuk aplikasi atau kartu. (h/trn)

SERAHKAN BANTUAN — Wagub Sumbar, Nasrul Abit, menyerahkan bantuan mesin long tail kepada nelayan Kota Pariaman, Jumat (20/10). Diharapkan dengan bantuan itu, hasil tangkapan nelayan bisa meningkat. IST

KARTU LAMA TETAP BERLAKU

Kartu BPJS Kesehatan Tak Perlu Diganti PADANG, HALUAN — Sejak beberapa waktu belakangan ini, Kantor BPJS Cabang Padang selalu ramai warga. Mereka berniat untuk mengganti kartu BPJS lama dengan kartu baru. Sebab dari pesan berantai yang mereka terima melalui handphone, mulai 1 Oktober 2017 kartu lama dikabarkan tidak berlaku.

“Informasi yang beredar itu tidak benar alias hoax. Kartu

model lama tetap masih berlaku hingga peserta mendapatkan kartu model baru, yang bentuknya seperti ATM,” sebut Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik, BPJS Kesehatan Cabang Padang, Ade Chandra di Padang, kemarin.

Dikatakannya, isu itu tersebar dari satu media sosial, seperti facebook, grup WA, BBM dan lainnya. Padahal pihak mana-

jemen BPJS Kesehatan selaku penyelenggara, tak pernah menyebarkan informasi tersebut.

Akibat informasi hoax itu, jumlah pengunjung ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Padang naik dua kali lipat dibanding hari biasa. Dihari biasa, sebut Ade, rata-rata jumlah kunjungan mencapai 200 orang. Sejak info bohong itu, jumlah pengunjung naik menjadi 400 lebih.

“Peserta kan jadi panik.

Makanya mereka berbondongbondong datang ke kantor cabang. Mereka takut kalau sakit, kartu yang lama tak bisa dipakai lagi,” terang dia.

Sebagai pencegahan atas keresahan peserta, pihak BPJS Kesehatan telah meluruskan informasi hoax itu dengan memasang iklan disejumlah media elektronik dan menyebarkan

selebaran tentang ketidakbenaran info yang beredar.

Dijelaskannya, pengantian kartu lama ke yang baru dilakukan secara bertahap sejak 2014. Namun bagi mereka yang baru mengurus kepesertaannya, tentu akan mendapatkan kartu baru seperti ATM. Penggantian kartu lama ke yang baru dilakukan untuk penyeragaman model kartu JKN KIS sebagai kartu identitas peserta. (h/vie)

Harga Cabai Merah Mulai Turun

Tarif Taksi Online Berlaku Batas Bawah dan Atas JAKARTA, HALUAN — Kementerian Perhubungan (kemenhub) telah merancang revisi aturan taksi online. Salah satu poinnya terkait dengan adanya tarif batas bawah dan batas atas.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hindro Surahmat menuturkan, besaran tarif batas bawah dan atas taksi online akan dibagi menjadi dua wilayah.

“Tarif di atur menjadi dua wilayah yaitu wilayah I meliputi Jawa, Sumatera, Bali dan wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/10).

Sementara itu, Direktur Angkutan dan Multimoda Transportasi Darat Cucu Mulyana menyebutkan, besaran tarif batas bawah wilayah I sebesar Rp 3.500 per km dan tarif batas atas Rp 6.000 per km. Adapun tarif batas bawah taksi online untuk wilayah II ditentukan sebesar Rp 3.700 per km dan tarif batas atasnya Rp 6.500 per km.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, adanya revisi aturan taksi online, terutama adanya tarif batas bawah dan atas, bertujuan untuk melindungi para penumpang agar perusahaan aplikasi taksi online tidak seenaknya memasang tarif.

apresiasinya atas bantuan yang diberikan oleh pemprov untuk nelayan di kotanya.

Ia menyebutkan, intervensi pemerintah, terutama pada pengadaan mesin dan alat tangkap untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memang sangat dibutuhkan mengingat harga mesin/alat tangkap yang terus meningkat dan semakin sulit dijangkau oleh nelayan.

“Nelayan perlu sekali bantuan ini, Pak Wagub. Bantuan ini sangat berarti karena setiap saat harganya semakin tinggi,” tuturnya.

Dengan adanya bantuan ini, Genius Umar berharap nelayan Kota Pariaman makin produktif sehingga hasil tangkap dapat meningkat dan kesejahteraan ikut meningkat.

“Bapak-bapak sudah punya keahliannya (keahlian menangkap ikan), sekarang Bapakbapak dibantu mesin oleh Wagub kita. Jadi, tidak ada lagi cerita menyia-nyiakan bantuan ini dan menghabiskan waktu dengan melamun di warung.

Bantuan ini harus dimanfaatkan. Mudah-mudahan dengan ini hasil produksi kita meningkat nanti,” ucapnya. (h/dib)

PESERTA operasi katarak gratis dari Tolak Angin Sido Muncul di Puworejo foto bersama Humas Sido Muncul, Hendrik. IST

Tolak Angin Salurkan CSR di Purworejo PUWOREJO, HALUAN — Dalam rangka mendukung gerakan penanggulangan buta katarak di Indonesia, Tolak Angin Sido Muncul bekerjasama dengan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Cabang Yogykarta, mengadakan Operasi Katarak Gratis bagi masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Sebanyak 50 penderita katarak mengikuti Operasi Katarak Gratis yang berlangsung di RSU Aisyiyah Purworejo baru-baru ini.

Seremonial pelaksanaan operasi katarak gratis ini dihadiri Direktur RSU Aisyiyah Purworejo dr. H M. Maimun, MPH, Ketua Pimpinan Daerah Purworejo Hj. Frin Erma Nurhayati,

S.Pd, M.Si, Ketua Perdami Cab. Yogyakarta Prof. dr. Suhardjo, SU, SpM, Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Public Relations Staff PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, Tbk Hendrik, dan pejabat-pejabat terkait lainnya.

Dalam acara tersebut, Sido Muncul menayangkan dokumentasi perjalanan Operasi Katarak Gratis yang telah dilakukan sejak 2011.

Sido Muncul juga menyerahkan bingkisan produk secara simbolis kepada pasien katarak sekaligus melakukan peninjauan ke ruang operasi untuk melihat proses operasi mata.

Pelaksanaan operasi katarak gra-

tis Tolak Angin Sido Muncul ini, merupakan kelanjutan dari kerjasama yang dilakukan dengan Perdami Cabang Yogyakarta pada 7 Mei lalu untuk 350 mata. Operasi Katarak Gratis ini dilakukan secara bertahap di beberapa daerah dan sebelumnya telah dilakukan di RS Bethesda Yogyakarta dan Balai Mudita Cilacap.

Secara terpisah Direktur PT. Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat berharap, dengan adanya operasi katarak gratis ini dapat mengurangi angka penderita katarak. Melalui kegiatan ini pula, masyarakat diharapkan bisa menghilangkan persepsi bahwa operasi katarak bukanlah sesuatu yang menakutkan. (h/atv)

PADANG, HALUAN — Sudah dua hari belakangan, harga canai merah mulai stabil. Pantauan Haluan, Jumat (20/10) di Pasar Raya Padang, harga cabai merah bertahan dengan harga Rp32.000 per kg.

Pedagang sembako, Umar (29) saat ditemui Haluan mengatakan, bahwa harga cabai tidak naik lagi. Akan tetapi bertahan cukup lama pada harga Rp32.000 per kg. Harga tersebut diyakini akan kembali turun jika cuaca mulai membaik dan pasokan lancar.

“Dari harga Rp20.000 per kg, kemudian perlahan naik hingga Rp38.000 per kg. Namun sudah satu minggu ini mulai turun, dan bertahan sudah dua hari di harga Rp32.000 per kg,” terangnya.

Umar mengatakan, selain harga cabai merah, harga cabai hijau juga ikut turun dan berada pada harga Rp30.000 per kg. Sementara itu, untuk harga bawang m erah kampung berada pada harga Rp15.000 per kg h ingga Rp24.000 per kg, tergantung kualitas dan ukurannya.

Selain bawang merah, harga bawang putih juga stabil berada pada kisaran harga Rp30.000Rp32.000 per kg. Untuk harga kentang berada pada harga Rp12.000 per kg.

Salah seorang pembeli, Inur (56), mengaku senang karena harga cabai merah sudah mulai stabil kembali. Ia berharap harga tersebut akan kembali turun dan stabil ke depannya.

“Mudah-mudahan harga cabai kembali normal lagi dan tidak melambung lagi harganya. Mengingat saat ini sudah berada pada bulan penghujan,” ungkap Inur. (h/win)

Jokowi: Investor Agar Taat Aturan JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para investor agar menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam berinvestasi.

Presiden menegaskan, pemerintah akan mencabut kontrak kerja apabila investor tak segera melakukan konstruksi pembangunan setelah kontrak diterima.

Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan pengoperasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Yang tanda tangan kontrak, tolong diberikan klausul bahwa enam bulan ini harus dimulai. Jangan hanya dapat kontrak, dapat lahan sekian hektare, kemudian didiamkan. Kalau sudah selesai seperti ini yang antre (inveswww.harianhaluan.com

tasi) banyak,” tegas Presiden dikutip dari siaran resmi Istana, Jumat (20/10).

Tak hanya itu, Presiden juga menginstruksikan PTIndonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku BUMN pengembang dan pengelola kawasan Mandalika agar menata kawasan Mandalika dengan baik. Salah satu di antaranya ialah mempersiapkan area khusus bagi pengunjung yang ingin membeli cenderamata khas daerah itu.

“Jangan masyarakat diminta membuat sendirisendiri sehingga kawasan menjadi tidak tertata. Siapkan lahan untuk kawasan cinderamata biar masyarakat ikut menikmati kawasan ini. Bangun dan tata yang baik,” kata Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan agar dalam pembangu-

nan kawasan ini juga memunculkan kearifan lokal yang menjadi kekuatan kawasan tersebut. Menurut Jokowi, NTB memiliki kekuatan arsitektur yang unik yang dapat memberi kesan tersendiri bagi para pengunjung. Dengan menonjolkan kearifan lokal, maka kawasan ini akan berbeda dari kawasan wisata lainnya.

“Harus ada pembedanya dengan Bali dan kawasan wisata yang lain. Di NTB ini memiliki kekuatan arsitektur yang baik, baik rumah-rumah suku Sasak dan lainnya.

Kekuatan karakt er harus dimunculkan. Jangan nanti di sini yang banyak malah rumah model Spanyol,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan agar jajaran di bawahnya terus mendukung keberlangsungan

pembangunan KEK Mandalika ini. Ia mencontohkan, agar kepala daerah dengan dibantu Pangdam maupun Danrem untuk menghijaukan kawasan tersebut.

Selama ini, Presiden memang memberikan perhatiannya pada pengembangan KEK Mandalika. Presiden bahkan telah mulai memperkenalkan KEK Mandalika kepada negara lain, seperti saat menjadi pembicara utama dalam forum bisnis di Hotel Shangri-La Jing’an, Shanghai, pada September 2016 lalu.

Ia menyampaikan,masih banyak kekayaan alam Indonesia lainnya yang belum diketahui masyarakat internasional. Indonesia, kata Jokowi, tak hanya memiliki Bali. Namun salah satunya juga memiliki Mandalika di Lombok. (h/rol) Redaktur: Devi Diany

Layouter: Luther

SAMBUNGAN

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

7

Mahasiswa .................................... Dari Halaman. 1 10 Ton ........................................... Dari Halaman. 1 perekonomian masyarakat kian hari kian melemah, Sumber Daya Alam (SDA) banyak dikuasai asing, ditambah lagi tingginya tarif dasar listrik yang saat ini ditetapkan. Hari ini, 20 Oktober merupakan tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Kita sepakat untuk memberikan rapor merah terhadap kepemimpinan mereka,” ungkap Kordinator aksi unjuk rasa, Nurul Fikri.

Ia menambahkan, rapor merah yang diberikan mahasiswa terhadap tiga tahun kepemimpinan Jokowi -JK tidak terlepas juga dari tumpulnya hukum di Indonesia, korupsi yang merajalela, utang negara semakin banyak, dan kesejahteraan masyarakat tak terlihat. “Hal ini harus menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.

Berangkat dari berbagai persoalan tadi, mahasiswa menuntut agar pemerintahan Jokowi- JK fokus terhadap persoalan minimnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, memperbaiki perekonomian rakyat yang terpuruk, serta fokus menegakkan sistem berkeadilan dalam hukum.

Mahasiswa juga mengkritik masalah impor garam yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut sangat disayangkan karena sejatinya Indonesia memiliki pantai yang luas. “Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, namun kenapa kita masih mengimpor garam dari luar negeri,” ulasnya.

Demo mahasiswa ke DPRD Sumbar berlangsung cukup tegang. Hal itu karena mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Alasannya mahasiswa ingin bertemu langsung dengan anggota dewan yang tengah berada di dalam.

Setelah dit enangkan oleh pihak kepolisan dan Sekretaris DPRD, Raflis mahasiswa melanjutkan menyampaikan aspirasi.

Aspirasi selanjutnya disampaikan di dalam gedung DPRD karena mahasiswa kemudian diperbolehkan masuk.

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Nasdem Risnaldi yang menyambut mahasiswa mengatakan, mahasiswa harus menjadi pelopor perubahan, untuk itu pemikiran kritis dari mahasiswa sangat dibutuhkan untuk membangun negeri ini.

“Kita mengapresiasi aksi yang dilakukan hari ini, akan ditindalanjuti ke pusat agar bisa disampaikan kepada presiden,”tegas Risnaldi.

Tiga Tahun Penuh Tantangan Dalam wawancaranya dengan detik.com, Joko Widodo menyebut, banyak tantangan yang dia hadapi selama tiga tahun memimpin Indonesia. “Banyak tantangan yang dihadapi dalam setiap program proyek yang ada. Pertama

banyaknya aturan regulasi yang ada menyebabkan kita lambat memutuskan, di lapangan enggak bisa putus karena banyak aturan, karena ada 42.000 aturan yang membuat kita tidak cepat justru memperlambat menyebabkan birokrasi kita enggak cepat ya aturannya itu,” kata Jokowi. “ Kedua ber kaitan dengan lapangan, pembebasan lahan ini juga awalnya ada hambatan, sekarang enggak ada ini karena kita benar-benar kuasai lapangan. Persoalan diputuskan, ada jalan keluar dan solusi.

S ekarang ini misalnya infrastruktur, kayak bendungan, target kita 49 saat ini dalam proses 80% selesai, sudah 33 bendungan. Tahun depan 11, sisanya 2019,” tambahnya.

Jokowi menambahkan, pemerintah sudah menyelesaikan 580 km jalan tol dari target 1.850 km.

Awalnya, target pembangunan jalan tol ini hanya 1.100 km, tapi belakangan direvisi. “Jalan tol sudah selesai 580 km. Kita harap 2019 itu 1.850 km. Dulu target kita dulu 1.100 km tapi selesai 1.850 km,” ujarnya.

Sementara untuk proyek listrik 35.000 megawatt (MW), menurut Jokowi, saat ini sudah separuhnya terbangun. Pemerintah masih berharap bisa mengejar target listrik itu dalam sisa masa pemerintahan. “Listrik sudah separuh 35.000 MW, sudah jalan kita harapkan juga bisa kita kerjakan s esuai dengan target yang diberikan,” ucapnya.

Sedangkan di bidang non infrastruktur, Jokowi mengaku sudah membagikan Kartu Indonesia Sehat ke 92 juta rakyat Indonesia Penerima Bantuan Iuran (PBI), lalu Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah dibagikan ke 19 juta penerima, serta Program Keluarga Harapan (PKH) ke 6 juta penerima.

Rapor Merah dari Gerindra Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai, terjadi penurunan dalam capaian di bidang demokrasi selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal itu, menurut dia, ditandai dua hal, yakni pemberlakuan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Presidential threshold dalam UU Pemilu adalah 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional. Adapun Perppu Ormas diterbitkan untuk memudahkan pembubaran ormas yang dianggap anti-Pancasila.

“Kalau dari aspek demokrasi, menurut kami luar biasa. Menurut kami ini catatan merah ya. Konstitusi pemilu, misalnya, pemerintah memaksakan presidential

threshold 20 persen. Tambah lagi sekarang Perppu Ormas, lebih mundur karena ini seperti arogansi kekuasaan,” kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Riza mengatakan, pemberlakuan presidential threshold pada pemilu 2019 tidak relevan karena menggunakan hasil pemilihan legislatif 2014.

Menurut dia, konteks kekuatan politik di pemilu 2014 berbeda dengan pemilu 2019. Ia menilai, dalam pemilu selanjutnya semestinya setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Sebab itu presidential threshold semestinya dihapus.

Selain itu, terkait Perppu Ormas, ia menilai aturan tersebut sebagai penentangan terhadap prinsip demokrasi dan negara hukum. Hal itu, kata dia, ditunjukkan dengan memangkas proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas. Hal itu, tutur Riza, sekaligus mengukuhkan pemerintah menjadi penafsir tunggal Pancasila. “Bahkan hanya dengan kementerian saja dapat menafsirkan orang itu Pancasila atau tidak, bahkan bisa dihukum.

Ini berlebihan,” lanjut dia.

Bernilai Positif Bagi Rakyat PDI Perjuangan sebagai parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan apresiasi atas keberhasilan faktual yang dicapai pemerintahan Jokowi-JK yang bernilai positif bagi rakyat.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat, mengatakan rakyat semakin merasakan terobosan kebijakan infrastruktur yang mampu merombak struktur perekonomian Indonesia menjadi lebih kompetitif. “Dampaknya tidak hanya koneksitas antar pulau yang makin kuat dan efisien; biaya logistik juga semakin murah dan distribusi kebutuhan primer semakin lancar, membuahkan inflasi yang terkendali.

Keberhasilan pengendalian harga kebutuhan pokok pada saat lebaran tahun ini menjadi salah satu bukti,” tuturnya.

PDI Perjuangan juga mengapresiasi model kepemimpinan Jokowi yang merakyat, kepemimpinan yang bergerak ke bawah dan menjadikan dialog langsung dengan rakyat s ebagai metode ‘genuine’ yang menampilkan watak kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Model kepemimpinan Pak Jokowi ini menjadi ‘strong point’ beliau, dan menggambarkan aliansi sempurna dengan rakyat.

Model ini sekaligus menjadi benteng yang paling tangguh menghadapi gempuran tokohtokoh lain hanya karena ambisi politiknya untuk pemilu 2019,” ujar Hasto. (h/len)

Gubernur ....................................... Dari Halaman. 1 syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha tambang.

Sebab, hal tersebut merupakan tata tertib administrasi, agar wilayah tambang tidak mengalami tumpang tindih.

Putusan tersebut disambut sumringah para aktivis lingkungan hidup.Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Era Purnama Sari mendesak gubernur segera menjalankan putusan hakim dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan IUP 26 perusahaan. “Harus segera dijalankan putusan tersebut, karena jika 26 perusahan non Cnc itu terus beroperasi, akan mengganggu stabilitas dan merusak ekosistem lingkungan,” tutur Era. IUP merupakan produk administrasi negara, sehingga termohon selayaknya menjalankan wewenang untuk mencabut IUP atas 26 perusahaan yang diyatakan non clean and clear itu. “Kita tunggu aksi gubernur,” sebut Era. Tambang yang non CnC yang diminta izinnya dicabut adalah Bina Bakti Pertiwi di Pasaman, Byantara Agrindo Sejahtera berlokasi di Pasbar, Data Con Indo Jaya, Pasaman, Dekky Karya Bestari di Sijunjung, Dharma Power Bersama di Solok, Emas Bumi Persada di Solsel, Galian Endapan Buana yang beroperasi di Agam, Geominex Sapek berada di Solsel, Graha Feryni Industri, Sijunjung, Hasil Bumi Ringgit, Limapuluh Kota.

Lainnya, Inti Bumi Sejahtera Mandiri di Pasaman, Tambang Rakyat Kamang Sepakat, Sijunjung, Kuantan Resources, Solsel, Makindo Mineral Sakti di Solsel , Marsya Regina Merkusi yang ada di Limapuluh Kota, Mehad Inter Buana , Pasaman, Mitra Mandiri Cemerlang di Solsel, Meranti Mas Oratama, Pasaman, Penta Bersama Gemilang di Pasaman, Raharsyah Karya Bersama yang ada di Padang, Thomas Jaya Trecimplant Sumbar, Triple Eight Energy, Tuah Sakato Mambangun Nagari, Limapuluh Kota, dan Wirapatriot Sakti yang berlokasi di Solsel.

LBH Padang dalam pokok permohonan menyatakan, gubernur selaku kepala daerah harus tunduk pada aturan perundangundangan, dan memiliki wewewww.harianhaluan.com

nang memberi atau mencabut izin suatu perusahaan. Hal itu menjadi alasan dasar bagi LBH untuk mengajukan permohonan fiktif positif melalui PTUN. Sebelumnya, LBH telah menyampaikan permohonan langsung kepada Gubernur, tapi tidak menuai tanggapan.

“Kita sudah meminta gubernur mencabut izin perusahaanperusahaan tersebut namun tidak direspon. Padahal permintaan sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI yang menyatakan 26 perusahaan di Sumbar non CnC. Dengan tidak adanya respon gubernur, LBH lalu menggugat lewat PTUN dan akhirnya dikabulkan majelis hakim,” sebut Era. Kuasa hukum LBH Padang, Wendra Rona Putra menjelaskan, sebelum menggugat, pihaknya telah turun ke lapangan untuk melihat secara riil aktivitas perusahaan. Hasilnya, selain tidak memenuhi persyaratan administrasi, pihaknya menemukan pula berbagai macam pelanggaran dalam aktivitas fisik perusahaan tersebut. “Evaluasi n on CnC memang murni evaluasi administrasi, tapi kami sudah turun ke lapangan, dan melaporkan temuan kami kepada kementerian sejak 2016 tentang tambangtambang bermasalah. Salah satu perusahaan itu penah kami sampaikan pula permohonan fiktif positifnya. Waktu itu, gubernur bilang tunggu keputusan Dirjen.

Nah, sekarang sudah ada keputusan Dirjen, tapi belum juga dieksekusi pencabutan izinnya,” kata Wendra.

Beberapa temuan LBH di lapangan adalah, adanya perusahaan yang aktivitasnya merusak Sungai DAS Batanghari. Lalu, ada perusahaan yang tidak melakukan aktivitas perusahaan. Padahal jika izin tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka izin itu harus dicabut. “Toh hingga sekarang, tidak ada evaluasi yang konkrit dari gubernur sebagai pihak yang diberi kewenangan memberikan izin,” pungkas Era. Enivita Djinis, kuasa hukum Gubernur Sumbar yang hadir dalam pembacaan putusan itu

enggan memberikan tanggapan terkait keputusan itu. Dia tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan wartawan kepadanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi waktu Pemprov Sumbar untuk mencabut IUP bermasalah hingga akhir tahun ini. Jika Pemprov Sumbar tidak kunjung mencabut izin perusahaan seperti itu, KPK akan turun ke lapangan untuk mengusutnya. Selain itu, KPK meminta Pemprov Sumbar melaporkan ke KPK perusahaan tambang yang tidak sesuai dengan aturan.

“Kami meminta pemerintah provinsi melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu saja,” ujar Ketua Tim Kajian Sumber Daya Alam Litbang KPK, Dian Patria, saat ditanya permintaannya terhadap Pemprov sehubungan dengan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tambang di Sumbar, Kamis (19/10).

Dian menjelaskan, kehadiran Tim Kajian Sumber Daya Alam Litbang KPK di Padang pada hari itu untuk mengikuti Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2017 dengan pemerintah provinsi seSumatra.

Pantauan KPK, kata Dian, banyak sekali pelaku usaha tambang di Indonesia tidak patuh terhadap aturan, misalnya tumpang tindih izin kawasan hutan, tidak punya NPWP, dan tidak membayar kewajiban. Di balik itu semua, KPK melihat bahwa sangat mungkin ada potensi korupsi.

Dari hal itulah KPK mulai bertindak. “Kenapa pihak yang seharusnya mengawasi tidak melakukan pengawasan. Ada apa? Apakah mereka membiarkan, tidak tahu, atau memang ada permainan? Dari sinilah KPK akan memulai,” ucapnya.

Dengan mengutip data Kementerian ESDM, Dian membeberkan, untuk wilayah Sumbar dan Jambi, IUP yang belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga saat ini berjumlah 369 IUP. Di kedua provinsi itu terdapat 522 IUP, yakni 362 IUP di Sumbar dan 160 IUP di Jambi. Sebanyak 70 persen dari jumlah IUP itu belum diterbitkan SPPT-nya. (h/mg-eby/hen)

ton. “Kita juga mengamankan satu unit truk BA 9805 DU. Saat ini barang bukti sudah kita amankan,” katanya.

Chairul menyebutkan penangkapan pupuk bersubsidi berawal pada Rabu (18/10) sekitar pukul 15.00 WIB. Diketahui, seorang pengecer berinisial AF (37) memuat pupuk bersubsidi sebanyak 200 karung atau 10 ton jenis ZA dan NPK Phonska.

Pupuk dimuat dari UD Radit Tani milik HB (45) di Kejorongan Pasa Lamo Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau.

Kemudian AF mengangkut pupuk dengan menggunakan truk menuju arah Kabupaten Pasaman melewati jalan lintas Kecamatan

Talamau. “Setelah dilakukan penyelidikan dan didapat informasi dari masyarakat, pukul 18.00 WIB, persisnya di perbatasan Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman, anggota Opsnal Reskrim Polres Pasaman Barat menghentikan truk yang dikendarai oleh AF,” tutur Chairul.

Setelah diamankan, AF diintrogasi. “Anggota mengamankan truk itu dan langsung dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat guna penyelidikan dan pengusutan lebih lanjut. Informasi yang kita peroleh, pupuk itu akan dibawa ke Tapus, Kabupaten Pasaman dan akan dibeli seseorang berinisial F,” katanya.

Iptu Chairul Ridha menegaskan,

sesuai aturan Peraturan Menteri Perdagangan, distributor atau pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya atau di luar wilayahnya. “Pelanggaran itu menyalahi Pasal 6 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TP Ekonomi, dan Pasal 30 ayat (2), Permendag Nomor 15 Tahun 2013, serta Perpres Nomor 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi,” jelasnya.

Pihaknya akan terus melalukan pengembangan lebih jauh.

“Penjualan pupuk bersubsidi memang diduga banyak permainan namun akan kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu,” sebutnya. (h/idn)

Selenggarakan ............................... Dari Halaman. 1 IAIN Bukittinggi, Dr Ridha Ahida, MHum mengatakan, terpilihnya IAIN Bukittinggi berdasarkan hasil rapat dengan Kepala BKN pada 5 Oktober 2017 lalu. Rencana awal, pelaksanaan ujian SKD dengan sisten CAT dilaksanakan pada 71 PTKIN. Namun, dengan berbagai petimbangan, hanya 31 PTKIN yang ditunjuk sebagai lokasi ujian.

Ia menambahkan terpilihnya IAIN Bukitttinggi merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. “Apalagi IAIN Bukittinggi saat ini fokus mengembangkan kampus berbasiskan IT,” terang Ridha.

Wakil Rektor II IAIN Bukittinggi Novi Hen dri, M Ag menjelaskan, berdasarkan hasil survei BKN dan Kementrian Agama RI, IAIN Bukittinggi memenuhi persyaratan untuk menjadi pelaksana Ujian CAT.

“Saat ini, IAIN Bukittinggi telah memiliki laboratorium yang representatif. Labor Komputer terpadu yang dilengkapi dengan infrastuktur yang baik dan bandwidth yang memadai, karena IAIN menuju kampus berbasis IT,” kata Novi Hendri.

Ia menerangkan, ujian yang dilaksanakan di IAIN Bukittinggi menampung sebanyak 368 orang peserta ujian yang terdiri peserta dari IAIN Batusangkar sebanyak 111 orang, UIN Imam Bonjol Padang sebanyak 111 orang dan dari IAIN Bukittinggi sebanyak 146 orang.

Kepala Birp AUAK IAIN Bukittinggi Drs Syahrul Wirda, MM mengimbau kepada peserta tes CPNS agar mengikuti tata tertib ujian. Ia menegaskan, untuk ujian ini disediakan ruangan sterilisasi

untuk peserta SKD CPNS 2017.

Ini bentuk komitmen pemerintah melaksanakan tes ini seideal mungkin. “Peserta wajib hadir mengikuti SKD sesuai lokasi dan jadwal ujian yang telah ditentukan. Peseta hadir 60 menit sebelum pelaksanaan ujian SKD dimulai, serta menggunakan pakaian yang sudah diatur dalam tata tertib,” katanya.

Dengan terpilihnya IAIN Bukittinggi, membuktikan kampus IAIN Bukittinggi mampu menyelenggarakan ujian dengan sistem CAT BKD. Ia juga menjelaskan pelaksanaan ujian direncanakan akan berlangsung di Kampus 2, Jalan Gurun Aur Kubang Putih.

Ujian ini dilaksanakan dengan tiga sesi yaitu pukul 08.00-09.30 WIB, 10.00-11.30 WIB dan 12.00- 13.30 WIB. (h/ril)

Mendagri: ..................................... Dari Halaman. 1 ukur (turunnya) IDP tidak bisa kita lihat secara menyeluruh dari data yang ada, yang turun cuma DKI Jakarta dan Sumbar,” kata Tjahjo di Kawasan Sekretariat Negera, Jakarta.

Tjahjo pun optimis IDP tahun depan bisa meningkat, karena Pilkada DKI yang dia sebut sebagai penyebab menurunnya IDP ini tak akan diselenggarakan selama lima tahun ke depan.

“Tahun depan kami optimis bisa naik,” kata Tjahjo.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyebut ada berbagai indikator dalam menentukan capaian IDP. Alhasil, IDP itu bukan hanya indikator penentu kerja pemerintah. “Indikatornya banyak sekali, indikatornya tidak hanya menyangkut kerja pemerintah, tapi apa yang terjadi di masyarakat juga menjadi indikator,” kata Wiranto.

Oleh karenanya, berbagai polemik yang terjadi saat Pilkada serentak pun dikatakan dia bisa menjadi indikator menurunnya IDP tahun ini. “Indikator muncul tatkala ada Pemilu, dan inilah yang membangun skors dari indeks itu,” katanya.

Diketahui, Indeks Demokrasi Indonesia selama masa kerja tiga tahun Jokowi-Jusuf Kalla mengalami penurunan sekitar tiga poin.

Penurunan ini tidak hanya terjadi di 2017, tetapi pada 2016 pun IDP Indonesia terus menerus mengalami penurunan.

Pada 2015, IDP Indonesia mencapai 73,04 persen, kemudian

pada 2016 IDP pun mengalami sedikit penurunan menjadi 72,82 persen, dan di tahun 2017 penurunan IDP itu kembali terjadi hingga mencapai 70,09 persen.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2016 mengalami penurunan dibanding pada 2015. IDI di Indonesia masih dalam kategori sedang.

Indeks Demokrasi Indonesia 2016 sebesar 70,09, masih dalam kategori sedang. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun 2015.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, IDI tahun 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0-100. Angka ini turun dibanding IDI pada 2015, yang mencapai 72,82. Penurunan IDI pada 2016 dipengaruhi 3 aspek demokrasi. Pertama, kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45. Kedua, hakhak politik yang turun 0,52 poin, dari 70,63 menjadi 70,11. Ketiga, lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin, dari 66,87 menjadi 62,05.

Suhariyanto mengatakan aspek kebebasan sipil menurun akibat meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi. Untuk aspek hal-hal politik karena berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah.

Sedangkan turunnya aspek

lembaga demokrasi disebabkan turunnya kinerja dan peran partai politik serta peran birokrasi pemerintah daerah.

Peneliti LIPI Bidang Otonomi Daerah, Syarif Hidayat, mengatakan penurunan aspek demokrasi terjadi karena adanya dinamika politik. Dinamika politik di DKI dan pilkada serentak di daerah juga akan mempengaruhi penurunan angka IDI dalam aspek kebebasan sipil.

“Kita mencoba mengaitkannya pada dinamika politik yang terjadi, paling diduga punya kaitan, ini terkait dinamika politik di DKI. Antara lain pelaksanaan Pilkada DKI, tapi berbagai kejadian di pilkada dalam bentuk hambatan berkumpul, menyatakan pendapat, dia ditangkap, di aspek kebebasan sipil dan berserikat, ini penjelasan empiris. Juga di daerah lain adanya pilkada serentak nanti kalau dilihat imbas ini implikasi terhadap penurunan di baik variabel dan indikatornya,” sambungnya.

Selain itu, untuk data perkembangan IDI berdasarkan Aspek dan Provinsi, DKI Jakarta mengalami penurunan. Pada 2015, DKI menempati posisi pertama dari 34 provinsi, tapi saat ini berada di posisi ke-22 dengan selisih 14,47 poin dari 85,32 menjadi 70,85.

Metodologi penghitungan IDI ini menggunakan 4 sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub, dan lainlain), focus group discussion, dan wawancara mendalam. (h/ben)

Ikut Main ....................................... Dari Halaman. 1 pai ke bawah proyek sudah dipotong akibatnya enggak banyak manfaat untuk mengubah desa,” lanjutnya.

Modus yang lain adalah programnya fiktif. Juga ada yang dibuat program tapi digelembungkan (mark-up) berlebihan.

Oleh karena itu, bagi Polri, ini adalah kehormatan sekaligus kepercayaan dari Mendagri dan Menteri PPDT yang meminta Polri memberikan asistensi dan pengamanan. Penekanan utama bagi para Babinkambtibnas, Kapolsek, dan Kapolres adalah dalam bentuk pengamanan dan pencegahan.

“Bukannya ngintip-ngintip salahnya setelah itu ditangkap, kasihan. Tidak semua kepala desa melakukan pelanggaran sematamata karena buruk tapi ada juga yang karena kurang pengalaman dan ketidaktahuan,” imbuh Tito.

Misalnya mereka tidak tahu adminsitrasi termasuk kalau dana sudah dicairkan harus ada kuitansi. Di sinilah peran kepolisian karena tiap polisi dulunya pernah ikut pendidikan dasar tentang pembuatan laporan keuangan dan perencanaan. “Ini istilah kita beri pendampingan untuk mencegah tidak terjadi pelanggaran. Itu intinya. Juga sambil berembuk apa program yang betul-betul bisa merubah wajah desa termasuk membangkitkan ekonominya,” tambahnya.

Penegakan hukum digunakan sebagai upaya terakhir. Misalnya ketika melihat pelanggaran itu disengaja dan memang berniat buruk untuk menyelewengkan anggaran. Pendampingan ini ditingkat Mabes Polri akan dikoordinasikan oleh Kakor Binmas Irjen Arkian Lubis dengan wakilnya Kadiv Propam. Di Polda ada Direktur Binmas dengan wakilnya

Kabid Propam. Di Polres ada Kasat Binmas didampingi seksi propam lalu hingga ditingkat Polsek.

Pengawasan ini akan dilakukan evaluasi pada bulan Desember nanti untuk mengevaluasi pertama untuk anggaran 2017.

Lalu pada 2018 selama periode per tiga bulan akan diadakan evaluasi. “Kapolda, Kapolres, Kapolsek yang saya anggap berprestasi mampu kawal dana desa, efektif, saya akan berikan reward kepada mereka, Kapolda saya promosi, Kapolres promosi atau sekolah, Kapolsek promosi, termasuk Babinkamtibmas akan sekolah,” bebernya.

Sebaliknya kalau ada anggota polisi yang main mata menilap dana desa, ikut cawe-cawe, apalagi memaksa kepala desa untuk membagi-bagi dana desa akan dipidana. “Kalu ada Kapolsek motong, Kapolres juga begitu maka kariernya berhenti. Kenapa? Karena kita sangat yakin ini program mulia dari presiden, menteri, dengan tujuan membangkitkan desa dalam rangka pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Dalam teleconfrence, Mendes Eko Putro Sandjojo mengatakan hingga saat ini, sudah 300 lebih laporan penyelewengan dana desa yang diterima, 167 di antaranya sudah ditindak. “Penggunaan dana desa berdasarkan musyawarah desa, Namun ternyata tidak seluruh masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa tersebut.

Untuk itu kami minta juga partisipasi pihak kepolisian, untuk mendampingi agar musyawarah desa ini benar-benar dilakukan dan melibatkan masyarakat desa,” kata Eko Putro.

Dikatanya, ia akan lebih ke arah pencegahan, agar tidak ada terjadi penyelewengan serta tepat sasaran

Redaktur: Bhenz Maharajo

sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tersebut. “Dana desa harus dilakukan swakelola oleh masyarakat, Tak boleh pakai kontraktor karena niatnya kan untuk berdayakan masyarakat. 20% dari dana desa harus tersalurkan sebagai gaji bagi masyarakat yang diberdayakan dari program-program dana desa,” ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga ikut mengatakan, perencanaan pembangunan desa yang sangat teknis dikerjakan penuh oleh Kemendes. “Kita menginginkan pengawasan dana desa itu satu pintu melalui kepolisian, mulai dari tingkat atas hingga bawah.

MoU ini sekali dua tahun. Hingga 20 Oktober 2019,” terangya.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Kapolda serta Kepala daerah diseluruh Indonesia dengan cara teleconfrence.

Sama halnya dengan Sumbar teleconfrence dilaksanakan di Makopolda Sumbar, yang dihadiri oleh Kapolda, Gubernur beserta jajaranya, Jumat (20/10).

Kapolda Sumbar Irjendpol Fakhrizal mengatakan, pihaknya siap mengawal realisasi dana desa di Sumbar. Ia akan mengupulkan seluruh Kamtibmas dan dibekali untuk mengawali dana desa tersebut. “Tadi sudah jelas, kita diperintahkan untuk mengawal, jadi pengawalan akan dilakukan hingha ke kamtibmas,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan pihanya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian demi mengawal dana desa.

“Berharap juga seluruh bupati dan bekerja sama denga Kapolres, dan wali nagari agar selalu melakukan transparasi realisasi dana desa, sehinga masyarakat mengetahui informasi tentang dana desa ini,” katanya. (h/mg-hen) Layouter: Irvand

8

PENDIDIKAN

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BACA TULIS QURAN

UPT Disdik Kecamatan V Koto Gelar KKGA Tiap Bulan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan V Koto Kampung Dalam sharing dengan Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA) yang ada di wilayah setempat, sebagai evaluasi kemajuan PBM di sekolah tempat dia mengajar.

Sharing juga untuk pembinaan disipin kerja dan administrasi. Kegiatan ini melibatkan kepala UPT dan Kasi Kurikulum Disbud Kabupaten Padang Pariaman dan Kasi Kurikulum Kemenag Pais kabupaten setempat.

Menurut Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan V Koto Kampumg Dalam, Ali Jasman kepada Haluan, Jumat (20/10), pertemuan atau sharing dengan para guru agama dilakukan sekali sebulan.

“Hal ini dilakukan agar kita tak ingin ada kendala dari soal pengerjaan adminstrasi, juga tentang sertifikasi yang meragukan para guru tersebut,” ujarnya.

Dalam kegiatan KKGA pada Rabu baru lalu, jelas didudukan soal kedinasan diurus oleh UPT disdik kecamatan dan soal sertifikasi guru agama diurus oleh kemenag. Selain itu, dalam sharing dibahas juga tentang kedisiplinan mengajar guru.

“Kita ingin mutu pengajaran melalui mutu pendidikan guru terus menaik dan membaik,” jelasnya.

Dikatakannya, KKGA itu diikuti 30 orang ditambah lima orang kepala sekolah dari guru agama Islam. Kegiatan yang dilakukan oleh UPT sangat diapresiasi dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten, itu kan sebagai evaluasi untuk kemajuan pendidikan.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Yernizen menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kegiatan seperti itu, karena kegiatan menyangkut peningkatan mutu pendidikan.

Dikatakannya, dinas terus melakukan evaluasi terhadap sekolah melalui pengawas. Jadi, pengawas harus benar-benar menyiapkan diri dan meningkatkan mutu dirinya sesuai tugasnya, sehingga tugas yang diemban membawa kemajuan. (h/tri)

MTsN Padang Sibusuk Miliki Program Unggulan SIJUNJUNG, HALUAN — Dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemahaman baca tulis Alquran bagi pelajar dan lebih jauh membiasakan untuk membaca dan menghafal, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Padang Sibusuk mempunyai program Baca Tulis Quran (BTQ) pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

IKUTI UPACARA — Pelajar MTsN Padang Sibusuk mengikuti upacara di halaman sekoah tersebut, Kamis (19/ 10). OGI

Kemendikbud Didesak Percepat Pencairan Dana PIP JAKARTA, HALUAN — Anggota Komisi X DPR Toriq Hidayat menyesalkan rendahnya pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2017. Karena itu, dia mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempercepat proses pencairannya.

“Kami sangat menyesalkan masih rendahnya pencairan PIP tahun 2017. Padahal, ini program prioritas pemerintah,” kata Toriq dalam keterangan tertulis yang diterima Haluan, Jumat (20/10).

Berdasarkan data yang dikutip dari kemendikbud, hingga 30 Juni baru 652 ribu siswa yang sudah mencairkan dari hampir 18 juta siswa yang mendapat PIP seluruh Indonesia. ”Itu artinya, baru 3,6 persen saja yang sudah mencairkan. Bahkan, untuk tingkat SD dan SMP pada semester I 2017 pencairannya masih nol,” jelasnya.

Karena itu, Toriq meminta kemendikbud untuk mempercepat proses pendataan dan pencairan PIP 2017. Toriq juga meminta pemerintah untuk mencari solusi pencairan PIP di daerah terdepan, terluar dan tertinggal yang selama ini banyak mengalami kendala dalam pencairan dana PIP. Dia menilai birokrasi untuk mendapatkan dana PIP ini memang panjang. Ada 10 tahapan yang harus dilalui sampai siswa bisa menerima dana PIP. Terlebih untuk siswa yang tinggal di daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Mereka sulit mengakses lembaga penyalur, karena jauh dari tempat tinggalnya.

“Ini perlu dipikirkan dan dicari solusinya, karena dana PIP ini sangat dibutuhkan siswa. Kalau ongkos mencairkannya saja sudah mahal, siswa jadi malas untuk mengambilnya,” kata Toriq.

Berdasarkan data yang dilansir kemendikbud dilaman resminya, untuk tahun 2017, siswa penerima PIP secara nasional ditargetkan sebanyak 17.927.308 siswa yang terdiri dari siswa SD 10.360.614 orang, SMP 4.369.968 orang, SMA 1.367.559 orang dan SMK 1.829.167 orang. Hingga semester I TA 2017, baru 652.985 siswa yang sudah mencairkan atau sekitar 3,6%. Sementara untuk jenjang SD dan SMP pencairan dana PIP semester I 2017 masih nol.

Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp9,34 triliun di tahun 2017. Setiap siswa SD penerima PIP akan mendapatkan dana sebesar Rp450 ribu pertahun, siswa SMP mendapat dana Rp750 ribu pertahun dan siswa SMA/SMK mendapat dana sebesar Rp1 juta pertahun. (h/sam)

Dengan adanya program tersebut, terbukti telah menghasilkan hafidz/hafidzoh, walaupun hanya juz 30. Hal tersebut diungkapakan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Sibusuk, Tri Helmi didampingi Waka Kesiswaan Erizal, serta pembimbing hafalan juz 30, Hanif Padri, Kamis (19/10).

“Tentunya ini sangat membanggakan khususnya bagi para pelajar itu sendiri, guru, serta lembaga dan tentunya para orangtua pun pasti sangat bangga melihat putraputrinya berprestasi dan memiliki kemampuhan menghafal Alquran,” ujarnya.

Menurutnya, program unggulan sekolah ini terus dilaksanakan dan secara bertahap mesti lebih baik lagi, sekarang baru juz 30 dan ke depannya hafalan tersebut ditambah, serta jumlah tahfidznya lebih banyak lagi.

“Ke depan kami sangat berharap program BTQ ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna menciptakan pelajar MTsN yang berakhlaq, beriman dan bertaqwa,” harapnya.

Lebih lanjut dikatakan Tri Helmi, wisuda tahfidz tersebut salah satu program

unggulan sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemahaman baca tulis Alquran bagi pelajar dan lebih jauh membiasakan para siswa untuk membaca dan menghafal Alquran.

“Wisuda tahfidz merupakan salah satu kegiatan atau program unggulan MTsN Padang Sibusuk. Insyaallah akan kita laksanakan setiap tahunnya,” jelasnya.

Pihaknya juga berharap dengan kegiatan tersebut bisa memotivasi para pelajar lainnya untuk lebih minat membaca Alquran, mempelajari isi kandungannya, memahami dan dapat mengimplementasikan makna yang terkandung dalam Alquran, serta menjadikan pelajar MTsN Padang Sibusuk yang beriman dan bertaqwa, serta memiliki akhlakul karimah, seperti yang diharapkan madrasah maupun orangtua.

“Kita mengharapkan kepada pelajar yang telah menamatkan pendidikannya di MTsN Padang Sibusuk mendapatkan hasil yang maskimal dan terbaik, sehingga berlanjut ke jenjang pendidikan berikutnya,” ungkapnya. (h/ogi)

SD 01 Pauh Kurai Taji Terapkan Green School PARIAMAN, HALUAN — Pelaksanaan program green school di Sekolah Dasar (SD) 01 Pauh Kurai Taji, Pariaman Selatan, dirasakan banyak manfaat dan sudah dirasakan warga sekolah. Hijauan tanaman hias dengan aneka ragam dan pelataran bersih memberikan nuansa nyaman dan asri menambah betah anak-anak belajar.

“Memang, sekolah harus kita ciptakan untuk nyaman, agar terlahir inovatif pembelajaran yang menyenangkan,” kata Kepala Sekolah Dasar 01 Pauh Kurai Taji,

SD 01 Pauh Kurai Taji dengan tataan hijauan lingkungan yang apik untuk menimbulkan kenyamanan anak belajar. TRISNALDI

Sumiarti kepada Haluan, Jumat (20/10).

Dikatakannya, tamantaman yang ada dengan

beragam tanaman sangat bermanfaat dalam pembelajaran siswa. “Sekolah peduli budaya lingkungan juga akan melahirkan siswa inovatif, kreatif,” kata Sumiarti.

Sekolah Dasar 01 Pauh Kurai Taji, kini juga sekolah model di Kota Pariaman.

Predikat itu sudah dua tahun dengan tahun ini. Sekolah ini juga penyandang Adiwiyata Mandiri, dengan sejumlah sekolah binaan. Namun, sekolah yang dengan segudang predikat itu tetap menomor satukan kualitas anak didik.

“Pembelajaran harus lancar di sini dan kita, guru atau pendidik d i sekolah bersama-sama memacu mutu dengan meningkatkan kompetensi tenaga kependidikanya,” ujarnya.

Diharapkan ke depan sekolah makin tacelak, tidak hanya dengan prestasi, tetapi juga dengan mutu dan lingkungan sekolah yang selaras dengan kota ramah anak. ”Sekolah Dasar 01 Pauh Kurai Taji, kini mempunyai 300 siswa dan 16 tenaga pengajar,” ungkapnya. (h/tri)

Polres Sijunjung Gelar Program Pembinaan dan Pelatihan

KAPOLRES Sijunjung AKBP Imran Amir didampingi Kabag Sumda Kompol Asrul Z dan Kadis Naker Riki Mainaldi memberikan arahan kepada ratusan pelajar sebagai peserta pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri Kabupaten Sijunjung, Jumat (20/10) di ruangan Janunaraga Mapolres Sijunjung. OGI

SIJUNJUNG, HALUAN — Meskipun pembukaan pendaftaran penerimaan anggota Polri baik Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama masih lama, namun Kepolisian Resort (Polres) Sijunjung bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan program pem binaan dan pelatihan untuk penerimaan pendaftaran anggota Polri tahun 2018 bagi pelajar SMA sederajat, Jumat (20/ www.harianhaluan.com

10) di ruangan Jananuraga Mapolres Sijunjung.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan pelajar SLTA, SMK dan MA yang dimaksudkan, agar para pelajar khususnya kelas III atau kelas XII yang berminat dan memenuhi syarat untuk mempersiapkan diri guna tercapainya citacita menjadi anggota Polri, terutama putra-putri daerah Kabupaten Sijunjung.

Kegiatan pelatihan dan pembinaan penerimaan ca-

lon anggota Polri tersebut dibuka secara langsung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Imran Amir didampingi Kabag Sumda Kompol Asrul Z dan Kadisnaker Kabupaten Sijunjung, Riki Mainaldi.

Imran Amir didampingi Kabag Sumda Kompol Asrul Z dan Paur Humas Iptu Ajo Nasrul mengatakan, Polres Sijunjung melalui Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Sijunjung sebelumnya telah melakukan kunjungan ke SLTA, SMK dan MA yang berada di wilayahnya guna mencari bibit bibit unggul atau peminat untuk menjadi anggota Polri dan memberikan semangat, agar saat pelaksanaan pendaftaran Polri dibuka para peminat tidak canggung atau tidak kelabakan.

“Ini merupakan program tahap awal pembinaan dan pelatihan bagi para peminat calon anggota Polri dikalangan pelajar dengan materi pembinaan dan latihan yang diberikan, antara lain fisik atau olahraga, tes psikologi, cek kesehatan termasuk renang dan jika kriteria pelajar tersebut memenuhi persya-

ratan sesuai dengan klasifikasi, seperti tinggi badan dan kesehatan mata, maka pelajar tersebut ikut dalam tahapan selanjutnya, seperti kesehatan jasmani dan psikologi, serta akademik secara gratis alias tanpa dipungut biaya, sehingga ketika dilakukan pembukaan penerimaan calon anggota Polri tahun depan, mereka sudah siap dengan serangkaian ujian yang akan diikuti,” ujarnya Imran Amir menyebutkan, untuk tahun 2017 putra-putri daerah Kabupaten Sijunjung yang lulus sebagai anggota Polri hanya satu orang. Dirinya berharap dengan adanya pelatihan dan pembinaan calon anggota Polri tersebut bisa menghasilkan anggota Polri yang merupakan putra-putri asli daerah Kabupaten Sijunjung yang mempunyai SDM dan berkualitas berdasarkan kemampuan yang dimiliki calon anggota Polri.

“Tidak ada biaya dalam melakukan pendaftaran calon anggota Polri, kita harus yakin dengan kemampuan atau skil yang dimiliki oleh kita untuk

mendaftar menjadi anggota Polri dan dengan adanya pembinaan tersebut, berharap peserta yang mendaftar banyak yang lolos dalam tes kepolisan nantinya,” tegasnya.

Sementara itu, Kadis Naker Kabuaten Sijunjung Riki Mainaldi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyambut positif kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polres Sijunjung. Sebab, dengan adanya program tersebut bisa menumbuhkan minat dan semangat para pelajar SLTA sederajat untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan sebagai calon anggota Polri, terlebih putra-putri daerah Kabupaten Sijunjung.

“Program ini sangatlah bagus, sebab bagi para pelajar dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi pedoman untuk memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan penerimaan anggota Polri, sehingga mereka tidak canggung dan siap mental untuk menjalani proses kualifikasi dan seleksi calon anggota Polri, terutama untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Sijunjung,” jelasnya. (h/ogi)

SALAH seorang siswa SMAN 1 Koto Baru, Dharmasraya, menerima penghargaan sebuah tropi dalam perlombaan PBB Danrem Cup IV tingkat SLTA antar kabupaten/kota se-Sumbar. BADRI

LOMBA KETERAMPILAN PBB

SMA1 Koto Baru Dharmasraya Juara 3 DHARMASRAYA, HALUAN — Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, kembali mengukir prestasi. Kali ini meraih juara 3 lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) Danrem Cup IV tingkat SLTA antar kabupaten/kota se-Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2017. Acara tersebut digelar di lapangan Makorem 032/Wirabraja Jalan Sudirman No. 29 Padang, Rabu (18/10).

Pada kesempatan itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Koto Baru Dharmasraya, Yulisafri mengatakan, dia sangat bangga atas prestasi yang diraih pelajarnya, meskipun kali ini tidak dapat peringgat 1, namun dengan juara 3 lomba PBB Danrem Cup IV tingkat SLTA antar kabupaten/kota se-Sumbar telah membanggakan dan membawa nama baik sekolah, serta Kabupaten Dharmasraya.

Dikatakannya, ucapan terima kasih juga tak terlupakan terhadap pelatih PBB dari pihak TNI Koramil Koto Baru dan guru pembimbing atas dedikasi, kerja keras, serta pengorbanannya terhadap pelajar yang tergabung dalam PBB hingga bisa meraih juara.

“Benar, kali ini kita mendapatkan juara 3. Insyaallah tahun depan ditargetkan juara 1 ada ditangan kita..Amin,” harap Yulisafri.

Lomba yang digelar oleh Korem 032/Wirabraja bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumbar, dalam

Redaktur: Nasrizal

hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar.

Program perlombaan PBB tingkat SLTA antar kabupaten/kota se-Sumbar telah rutin digelar dan dikuti 19 tim perwakilan kabupaten/kota.

Dalam perlombaan PBB Danrem Cup IV tingkat SLTA antar kabupaten/kota se-Sumbar tahun 2017 dengan materi PBB bersenjata dan kolone senapan. Para peserta wajib menggunakan replika senapan yang terbuat dari kayu.

Danrem 032/Wirabraja diwakili oleh Kepala Staf Korem 032/Wirabraja Kolonel Arh Sonny Septiono membuka secara resmi perlombaan tersebut. Dalam sambutannya, pelaksanaan lomba PBB ini bertujuan untuk menanamkan kembali disiplin dan nilai-nilai semangat bela negara kepada pelajar tingkat SLTA, sebagai generasi penerus dan pewaris bangsa, sehingga semangat wawasan kebangsaan tidak luntur dan tergerus oleh arus modernisasi.

Melalui kegiatan tersebut, pihak Danrem 032/ Wirabraja mengajak segenap komponen pemuda untuk lebih memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Diyakininya, melalui kegiatan lomba PBB yang dilaksanakan secara rutin dan terus menerus, akan terwujud generasi muda yang memiliki kepribadian. (h/mg-bdr) Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

9

Lingkar

Wako Jumling di Masjid Pauh PADANG, HALUAN — Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo kembali mewanti-wanti agar orang tua memberikan perhatian kepada keluarga. Ini terkait kewajiban mempersiapkan generasi muda yang kuat dan berkualitas.

“Hendaklah kamu kawatir dan takut ketika meninggalkan generasi yang lemah,” kata Mahyeldi mengutip ayat dalam Alquran, saat melaksanakan kegiatan “Jumat Keliling” atau Jumling di Masjid Al Jadid Koto Panjang, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Jumat (20/10).

Hal itu juga menjadi topik yang disampaikan Mahyeldi dalam khutbahnya saat menjadi khatib pada pelaksanaan salat Jumat tersebut.

Menurutnya, diantara kelemahan yang paling dikhawatirkan itu adalah lemah fisik, lemah ekonomi, lemah mental dan lemah iman.

“Hendaklah persiapkan segolongan umat yang berkualitas. Itu wajib hukumnya,” ujar Mahyeldi.

Untuk menghadirkan generasi yang berkualitas tersebut, menurut Mahyeldi lagi, sedini mungkin generasi muda harus dilindungi dari hal-hal negatif yang akan merusak dan mempengaruhi mereka.

“Jauhkan anak-anak kita dari pengaruh negatif. Berikan perhatian kepada mereka,” pesan Mahyeldi.

Dikatakan, program 1821 yang diluncurkan Pemko Padang adalah sebuah upaya memberikan penguatan keluarga. Yaitu memaksimalkan kebersamaan dalam keluarga pada waktu maghrib, pukul 18.00 sampai selepas Isya pukul 21.00 setiap hari.

Program ini dengan mematikan televisi, menemani anak belajar dan mengaji dan diisi dengan shalat berjamaah di masjid atau di rumah.

“Berikan motivasi kepada generasi muda untuk kebaikan, dan sampaikan kalimat yang baik-baik kepada mereka,” ulas Walikota. (h/ita)

SIRAM TANAMAN — Petugas tengah menyiram bunga yang berada di sepanjang taman Jalan Khatib Sulaiman, Jumat (20/10). Perawatan rutin dilakukan agar tanaman tidak mati terlebih di saat musim panas seperti saat ini. HUDA PUTRA

PENCAKER AGAR BERSIAP

Bursa Kerja 15-16 November PADANG,HALUAN — Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian (Disnakerin) akan menggelar bursa kerja (job fair) pada 15-16 November mendatang guna mengurangi pengangguran.

Kepala Disnakerin Kota Padang Zabendri mengatakan, ada sekitar 40 perusahaan lokal dan nasional direncanakan ikut berpartisipasi. Ditargetkan, serapan tenaga kerja bisa mencapai sekitar 300 orang.

“Biasanya, sehari penyelenggaraan bursa kerja bisa

mendatangkan minimal 3.000 ribu orang. Saat ini, kami sedang melakukan identifikasi dan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan maupun instansi yang akan ikut berpartisipasi,”kata Zabendri kepada Haluan, Jumat (20/10).

Menurutnya, bursa kerja tersebut terdiri dari berbagai

sektor. Seperti bidang perusahaan jasa, kuliner, perdagangan dan lainnya yang mampu untuk menyerap tenaga kerja.

Biasanya bukan hanya pencari kerja (pencaker) yang berasal dari Kota Padang, namun juga hampir dari seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat. ”Diharapkan perusahaan bisa mendapatkan para pencari kerja yang ahli dan profesional dibidangnya dalam bursa kerja ini,”tuturnya di Kantor Disnakerin Jalan Rasuna Said.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penempatan dan Per-

luasan Kesempatan Kerja Disnakerin Yose Rizal menyebut, saat job fair tahun 2016 mampu menyerap tenaga kerja sekitar 600 orang dengan pelamar lebih kurang sekitar enam ribu orang.

Yose menyebut, sebenarnya peluang pekerjaan di Kota Padang banyak. Namun, karena sikap mental dari para pencaker yang tidak bisa memenuhi aturan dari perusahaan sehingga membuat pemberi pekerjaan berpikir pencaker di Kota Padang tidak serius.

“Banyak kejadian selama ini, ketika pencaker sudah

diterima di suatu perusahaan dan menandatangani kontrak kerja, mereka seenaknya berhenti. Padahal kontraknya masih ada, disebabkan dengan berbagai alasan,”katanya.

Zabendri berharap para pencaker, ketika sudah memasuki dunia kerja agar mempersiapkan mental terlebih dahulu. Jangan sampai, malahan ketika sudah mendapatkan pekerjaan dengan seenaknya pindah ke perusahaan lain dan bahkan berhenti.

Atau melanggar berbagai aturan yang telah dibuat oleh perusahaan.(h/mg-mel)

visioner kedepannya.

Selain itu, memiliki program dan visi misi yang jelas, terencana dan terukur sehingga bisa diaplikasikan ditengahtengah masyarakat. Selain itu, juga untuk internal Karang Taruna.

“Kita pernah menorehkan sejarah juara Karang Taruna kelurahan untuk mewakili tingkat nasional di Istana Negara.

Selain itu Wako juga menerima penghargaan Satya Lencana oleh Kementrian Sosial, ”se-

butnya.

Ditambahkanya, ketua Karang Taruna terpilih kedepan harus lebih baik dan optimal dalam bekerja. Memprioritaskan konsolidasi hingga tingkat nagari maupun desa dengan demikian karang Taruna betulbetul hadir di tengah-tengah masyarakat.

“Capaian yang kita raih selama ini harus dipertahankan dan lebih meningkatkan tentunya,”ujar Mahdianur. (h/ mg-mel)

PEMILIHAN KETUA KARANG TARUNA PADANG

Lima Nama Kandidat Mencuat

WALIKOTA Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo saat Jumat Keliling di Masjid Al Jadid Koto Panjang, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Jumat (20/10). IST

PADANG, HALUAN — Karang Taruna Kota Padang akan menggelar Temu Karya yang ke VIII, pada Selasa (24/10), di Hotel Axana.

Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat Mahdianur Musa mengatakan, Temu Karya tersebut untuk memilih ketua Karang Taruna yang baru. Hingga saat ini sudah ada lima nama kandidat yang masuk untuk menjadi ketua Karang Taruna Kota Padang.

“Ada Hendratmo, Yaldi, Abdillah, Hendra Kurniawan dan M. Tito sebagai calon ketua,”ujar Mahdianur kepada Haluan, Jumat (20/10).

Dikatakan mantan Ketua Kota Padang ini, selain melakukan pemilihan ketua, dalam Temu Karya tersebut juga dilaksanakan membuat rancangan program pendek, menengah, dan panjang.

Mahdianur menyebut nantinya akan hadir Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah,

pimpinan DPRD Kota Padang, organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat dan seluruh anggota Karang Taruna dalam Temu Karya.

“Karang Taruna Kecamatan kita harapkan hadir semua, yang memiliki hak pilih,”kata pria kelahiran Pauh ini.

Ia berharap dengan digelarnya Temu Karya ke VIII ini akan melahirkan kader-kader dan generasi penerus estafet ketua Karang Taruna yang lebih

7 Pasangan Mesum “Dijaring” Pol PP PADANG, HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menjaring tujuh orang pasangan yang diduga mesum di kosan yang berada di Kawasan Jalan Veteran, Jumat (20/10).

Petugas sempat mencurigai, kosan wanita tersebut.

Ternyata saat petugas melakukan pengawasan, didapati dalam kamar bercampur lawan jenis yang tidak berstatus suami istri.

Alhasil didapati, empat orang laki-laki dan satu wanita berada dalam satu kamar. Sedangkan didalam kamar lainya petugas mengamankan satu pasang laki-

laki dan perempuan yang berinisial FA (26) warga lubuk buaya dengan pasangan perempuanya FC (21) yang asik berduaan didalam satu kamar sekira Pukul 04.00 Jumat (20/10).

Pasangan yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke Markas Komando (Mako) Satpol PP Jalan Tan Malaka, untuk diproses dan pembinaan lebih lanjut.

Selain itu di kawasan Ketaping Kecamatan Kuranji sekitar pukul 02.00 WIB. Pemuda setempat menertibkan seorang wanita NK (23) yang diduga melakukan mesum didalam kamar. Namun sayang teman laki - lakinya

berhasil kabur. Wanita ini diserahkan ke Satpol PP. Plt Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison mengatakan, Satpol PP akan selalu aktif dalam melakukan pengawasan dan pe-

nertiban.

“Demi menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, petugas Satpol PP akan sering melakukan razia setiap malamnya, ”sebut Yadrison. (h/mg-mel)

ILUSTRASI www.harianhaluan.com

Redaktur:Afrianita

Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

SARANA TAK MEMADAI

24 Panti Asuhan Perlu Bantuan PADANG, HALUAN — Sebanyak 24 Panti Asuhan di Kota Padang kondisinya memprihatinkan, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Pemko Kerja Sama dengan BPP GINSI PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota Padang melihat peluang kerjasama saling menguntungkan dengan Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

Menyusul penandatanganan naskah kesepahaman kedua pihak yang bertepatan dengan pengukuhan pengurus baru gabungan importir nasional tersebut di Sari Pan Pacific Jakarta pada 13 Oktober 2017 lalu.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan antara Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dengan Anthon Sihombing, Ketua Umum BPP GINSI yang baru. “Berhubungan langsung dengan komunitas importir yang profesional diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pengusaha lokal untuk menindaklanjutinya dengan kerjasama yang saling menguntungkan,” kata Mahyeldi kemarin di Padang. Kerjasama di sektor impor tentu dengan pertimbangan yang bijaksana yaitu tidak merugikan apalagi mematikan produk lokal. Menurut Walikota, produk lokal akan dikembangkan dan ditingkatkan terus menuju kemandirian.

“Namun karena tidak semua hal yg dapat kita produksi maka kerjasama ini merupakan hal penting agar warga kota mendapatkan barang dalam kuantitas, kualitas, keamanan dan harga yang pantas,” ulasnya.

Walikota berharap, bagi pengusaha lokal MoU ini akan ditindaklanjuti oleh pengusaha lokal dalam membangun jejaring dan relasi bisnis. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Padang Edi Dharma menyebut, ini merupakan langkah awal bagi pengusaha-pengusaha lokal bisa terjun langsung ke bisnis impor serta mengembangkan sayap ke multibisnis lainnya.

“Sebagai kota yang strategis di Sumatera, peluang sektor impor untuk pemenuhan kebutuhan tentunya sangat besar. Semoga Kota Padang dapat menjadi kota Metropolitan dibidang perdangangan untuk wilayah Sumatera,” tutupnya.

Adapun langkah kerjasama Pemko Padang dengan GINSI berawal dari kunjungan BPP GINSI ke Padang pada 3 Mei 2017 lalu. Kemudian ditindakkanjuti dengan kunjungan balasan Pemko ke Jakarta pada 24 agust 2017 dengan presentasi peluang kerjasama. (h/vie)

JALAN DITUTUP — Ruas Jalan Aur dan Kartini, Padang Pasir terpaksa di tutup di karenakan adanya pengerjaan pembangunan drainase, Jumat (20/10). Pengendara terpaksa harus mencari jalur alternatif lain karena adanya pengerjaan. HUDA PUTRA

MULAI 20 OKTOBER

Ada Kuliner Malam di Pasar Raya PADANG, HALUAN — Selama ini, Pasar Raya Padang terasa sepi pada sore hingga malam hari. Namun, mulai 20 Oktober 2017 ini, Pasar Raya tidak akan lagi sepi dan mencekam. Sebab, Pemerintah Kota Padang telah merancang kegiatan agar pasar tetap ramai dan nyaman.

“Agar Pasar Raya tetap ramai dan semarak, kita membuka kuliner malam bagi pengunjung,” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, kemarin.

Kuliner malam memang menjadi salah satu d aya tarik bagi masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke Padang. Sebab, di lokasi kuliner malam itu disuguhkan aneka makanan dan minuman khas Kota Padang.

“Kuliner malam kita pusatkan di Simpang Kandang,” terang Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal, saat dikonfirmasi.

Sebanyak 18 pedagang akan berjualan mulai sore hingga malam hari. Pedagang akan memanjakan lidah konsumen dengan kuliner yang disajikan.

Sisi lain, Endrizal juga mengatakan bahwa pada 21 Oktober 2017 itu digelar lomba senam kreasi antar instansi dan BUMN/BUMD di Pasar Raya Padang. Kegiatan senam ini dilaksanakan pada pukul tujuh pagi.

“Senam pagi kita selenggarakan di Blok II lantai V,” papar Endrizal.

Selain itu juga digelar fashion show antar SMA / SMK di Pasar Raya Padang. Lomba fashion show yang diikuti sekolah SMA / SMK se-Sumatera Barat itu dilaksanakan di Simpang Kandang.

“Para model akan berjalan di jalan raya sambil memamerkan pakaian para desainer. Fashion show dilaksanakan mulai pukul empat sore,” beber Endrizal.

Kegiatan ini mendapat dukung-

an dari sejumlah masyarakat. Kegiatan ini dianggap mampu meramaikan lagi Pasar Raya setelah gempa 2009 silam. Apalagi, saat ini Pasar Raya sudah jauh lebih menarik setelah direvitalisasi oleh Pemko Padang.

“Sebagai warga, ini adalah hal yang cukup positif. Kita memang harus menggerakkan lagi tempat perekonomian berputar (pasar), karena dari situ lah denyut nadi Kota Padang,” kata Zulfikri, seorang warga Balai Baru, Kuranji.

Taufik juga berpendapat sama.

Lelaki asal Anak Air, Lubuk Buaya ini menyebut bahwa Pasar Raya Padang memang butuh sentuhan agar selalu ramai dikunjungi. Menurutnya, membuka ‘los lambuang’ atau Kuliner Malam di Pasar Raya Padang juga akan memancing minat wisatawan. “Semoga akan banyak yang datang ke Padang setelah ini,” ucapnya. (h/ita)

Kepala Bagian (Kabag) Kesra Kota Padang Jamilus Kamis (19/10) mengatakan, Panti Asuhan di Kota Padang perlu perhatian semua pihak. “Saat ini, kami baru melakukan pembinaan tentang penguatan kelembagaan Panti Asuhan dan bantuan sosial. Tapi memang bantuan untuk Panti Asuhan belum mencukupi,” katanya.

“Alhamdulillah dari pembahasan bersama Pansus II DPRD Kota Padang, direkomendasikan untuk menambahan anggaran untuk biaya operasional panti asuhan,” ujarnya.

Pihaknya, kini sedang merancang anggarannya, berapa untuk anak Panti Asuhan. Apakah nanti pertiap bulannya, nanti melihat pada kondisi anggaran.

Menyangkut anggaran operasional untuk Garin Masjid dan Musala yang merupakan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang, tahun 2015 belum menganggarkannya, dan kini telah dianggarkan namun belum semuanya terealisasikan.

“Saat ini baru terealisasikan sekitar 335, dari keseluruhannya sekitar 1600 garin masjid dan musala, “ ujarnya.

“Untuk dana operasional dinamakan anggaran operasional imam/garin masjid dan musala, karena disebagian daerah garin ini salah satunya langsung berfungsi selaku imam,” ujarnya. Ia menginginkan garin masjid dan musala adalah orang - orang yang langsung mampu menjadi imam dan diadakan pelatihan selama tiga hari untuk itu. “ Sehingga disana ada ketenangan, kenyamanan jamaah setiap harinya salat di masjid maupun musala, karena imamnya sudah ada langsung disana, “ ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa mengatakan, Kota Padang digadang - gadang adalah kota layak anak, sementara masih banyak anak yatim piatu di panti asuhan yang belum tersentuh bantuan.

“Menurut ajaran agama manapun pastilah anak yatim piatu wajib dibantu, begitu juga halnya dari negara maupun pemerintah sendiri,” katanya. Terkait belum tercapainya kenaikan bantuan operasional garin masjid / musala ,ternyata bantuan tersebut hanya untuk 335 garin masjid/musala saat ini.

Sementara kurang lebih 1600 lainnya belum dapat. Berarti belum sampai 50 persen yang terakomodir. “Kami mendorong agar bantuan operasional untuk Panti Asuhan dan garin masjid/musala untuk secara keseluruhan mendapatkannya,” katanya. (h/ade)

INTEGRASIKAN LAPOR-SP4N

Pemko Tingkatkan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

WALIKOTA diwakili Asisten III Setdako Didi Ariadi saat sosialisasi pendayagunaan aplikasi Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional (SP4N) di Gedung Serba Guna Bagindo Aziz Chan, Jumat (20/10). IST

PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus melakukan berbagai langkah upaya dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan memberikan akses seluasluasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan

www.harianhaluan.com

yang diberikan setiap instansi penyelenggara atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menyikapi itu, Pemko Padang mengintegrasikan pelayanan pengaduan publik yang dikelola dengan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Ra-

kyat (LAPOR) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional (SP4N). Artinya jika sudah terintegrasi dengan Sistem LAPOR dan SP4N, maka setiap aduan akan d itanggapi dan ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.

Sementara demi lebih memaksimalkannya lagi, kali ini digelar sosialisasi pendayagunaan aplikasi tersebut yang diikuti seluruh operator LAPOR-SP4N di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Serba Guna Bagindo Aziz Chan, Jumat (20/10).

Walikota diwakili Asisten III Setdako Didi Ariadi mengatakan, m elalui sosialisasi tersebut semakin meningkatkan dan menguatkan peran dan fungsi setiap OPD dalam menyelenggarakan pengelolaan pengaduan secara online bagi masyarakat melalui

sistem LAPOR-SP4N. dijelaskannya, pengelolaan pengaduan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Diterbitkan pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nasional dan Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

“Melalui SP4N penyelenggara akan memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat,” sebutnya sewaktu membuka kegiatan.

Didid menyampaikan, melalui LAPOR-SP4N ku-

alitas pelayanan publik di lingkungan Pemko Padang akan meningkat. Target ini pun dapat terwujud dengan adanya komitmen yang sama untuk membesarkan sistem ini dan bagaimana pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti.

“Untuk itu kepada seluruh fungsional umum/ operator di masing-masing OPD mesti bisa mengaplikasikan sistem ini secara baik sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) LAPOR SP4N,” tukas mantan Kepala Dinas Kominfo tersebut.

Sementara Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Publik Bagian Humas Dewi Aftianengsih menyebutkan, penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat sangat berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang

baik sekaligus memperkuat fungsi pelayanan publik. Di samping pengawasan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat ini juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Untuk ini, sangat diharapkan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola pengaduan pelayanan publik di tiap OPD harus terlatih dan kompeten dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Semoga melalui sosialisasi ini semuanya akan berjalan maksimal,” katanya.

Dewi juga menerangkan, adapun terkait tujuan dibentuknya SP4N antara lain, memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan kepada pejabat penghubung di masing-masing OPD sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sehingga dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan

Redaktur:Afrianita

baik. Kemudian itu agar penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, dan tentu saja meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya lagi, SP4N juga bertujuan mewujudkan implementasi Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan kepada para petugas pejabat penghubung LAPOR-SP4N tentang penyediaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat m elalui website www.lapor.go.id.

“Melalui LAPOR-SP4N kita harapkan setiap OPD dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan,” tukuknya. (h/rel)

Layouter: Syamsul Hidayat

11

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 SAFAR 1439 H

JURNALISME WARGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BPJS Bukittinggi Serahkan OSR di Pasaman Kiriman : YUDI, PASAMAN BPJS kesehatan Cabang Bukittinggi, menyerahkan bantuan berupa bahan bangunan senilai Rp17 juta untuk renovasi Musala Baitul Hamdi di Jorong III Koto Tinggi, Nagari Sundatar, Kecamatan Lubuksikaping, Kabupaten Pasaman, Senin (16/10).

Penyerahan organization social responsibility (OSR) itu diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Drs.MB.Sjahjadi, MM, Apt, AAK kepada pengurus musholla, M. Zufli untuk keberlangsungan pembangunan musholla itu kedepannya.

Penyerahan OSR ini

turut dihadiri Kepala Kantor BPJS Pasaman, Syafruddin, para pejabat teras BPJS Kesehatan lainnya serta masyarakat setempat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, MB Sjahjadi mengungkapkan bahwa kegiatan OSR ini merupakan program kepedulian sosial BPJS Kesehatan terhadap lingkungan sekitar.

Kegiatan ini, kata dia, sebagai wujud tanggung jawab sosial badan kepada lingkungan dan masyarakat. “ Kegiat an i ni salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat, di mana untuk tahun ini ang-

garan yang ada kami peruntukkan untuk keberlangsungan pembangunan Mushalla Baitul Hamdi,”

ujar MB. Sjahjadi melalui Kepala Kantor BPJS Kesehatan Pasaman, Syafruddin, kemarin. ***

Jakarta Fashion Week 2018 Segera Hadir Kiriman : KEDUBES AUSTRALIA, JAKARTA

PT. TKA Salurkan CSR

Perancang busana pria Australia Chris Ran Lin akan berbagi panggung dengan dua desainer Indonesia lulusan Australia di salah satu acara fashion paling bergengsi, Jakarta Fashion Week.

Perancang yang tinggal di Melbourne ini akan memamerkan koleksi paling mutakhirnya di runway Kedutaan Besar Australia pada Sabtu 21 Oktober dari pukul 13.30-14.00. Lin menggunakan pola-pola rajutan yang rumit untuk menghasilkan bahan ra-

jutan yang sangat detail dan penjahitan wol yang penuh warna dan lembut, namun tetap maskulin.

Selain Lin, perancang busana Indonesia Jenahara Black Label dengan koleksi mewah kontemporer dan Monday to Sunday, yang menciptakan rancangan dengan kejutan unik dalam detil dan permainan potongan yang menghasilkan karya-karya yang beragam, akan menggelar koleksi terbaru mereka.

Desainer di belakang dua label ini, Jenahara Na-

sution dan Mellyun Xing telah berpartisipasi dalam kursus singkat kesiapan bisnis internasional untuk sektor tekstil dan fashion yang diselenggarakan oleh Australia Awards.

Australia Awards adalah program beasiswa bergengsi yang didanai oleh Pemerintah Australia yang menawarkan peluang untuk belajar, melakukan riset dan pengembangan profesional bagi para pemimpin generasi masa depan Indonesia.

Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia Dr Bradley

Kiriman : Huzriyedi, Dharmasraya BANDARA Muara Bungo yang mulai aktif semenjak 2014, merupakan salah satu pintu masuk ke Kabupaten Bungo.

Sebagai titik awal kedatangan tamu, tentu wajah

Bandara perlu tampil dalam keadaan bagus dalam berbagai hal. Salah satu kondisi yg cukup penting adalah adalah penghijauan sekitar kawasan Bandara, terutama pada areal parkir.

Melihat kondisi kawasan masih belum hijau, PT. TKA tergerak membantu program penghijauan dengan memberikan 2.000 batang bibit tanaman hutan dan hias. ***

Armstrong mengatakan koleksi-koleksi yang dihadirkan merefleksikan kecanggihan dan kreativitas perancang Australia dan Indonesia.”Para desainer ini berada pada pusaran tren fashion global dan sungguh mengembirakan bisa melihat koleksi-koleksi baru mereka di acara Jakarta Fashion Week,” kata Dr Armstrong.

Ini adalah tahun keempat perancang Australia tampil di Jakarta Fashion Week, yang tidak hanya merefleksikan keberagaman hubungan dua negara tetapi juga pentingnya industri fashion untuk kedua ekonomi.

Setiap tahun, industri fashion menyumbangkan 12 miliar AUD untuk perekonomian Australia dan 15 miliar AUD untuk Indonesia. Industri fashion memberi lapangan pekerjaan bagi lebih dari 220,000 warga Australia dan 4 juta WNI. Media harus mendaftar untuk hadir di Jakarta Fashion Week http://www.jakartafashionweek.co.id/ press/ . ***

Pimpinan Ombudsman Datang ke Sumbar Kiriman : RENDRA CATUR, PADANG Ninik Rahayu, s alah satu pimpinan Ombudsman Republik Indonesia akan mengunjungi Ranah Minang pada( Sabtu 21/ 10).

Kunjungan Ninik Rahayu ke Sumatera Barat akan berlansung selama dua hari, dalam rangka refleksi lima tahun Ombudsman RI mengawas layanan publik di Sumatera Barat.

Adel Wahidi, Pelaksana Tugas Ombudsman RI Sumatera Barat mengatakan kegiatan refleksi lima lima tahun Ombudsman RI mengawas layanan publik di Sumatera Barat, akan di rangkai dengan beberapa kegiatan. ”Hari pertama Sabtu, (21/10) Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu akan berbicara dalam dialog publik bersama Insan Pers di Sumatera Barat, di Axana Hotel

Padang. Kami mengundang para Pimpred dan Insan Pers, baik yang tergabung dalam PWI, AJI, IJPTI, IWO dan SMSI,” papar Adel.

Kegiatan ini bertajuk KualitasPenyelenggarandan Pengawasan Layanan Publik, Perspektif Jurnalis. “Kami ingin mendengar Pers, yang selama telah ikut mendorong perbaikan kualitas layanan publik di Sumatera Barat,” katanya.

Adel menambahkan, ke esokan hari nya Ombdusman RI Sumatera Barat mengadakan senam pagi di kawasan GOR Agus Salim Padang, yang juga akan diikuti oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. “Sambil senam, kami ingin bersosialisasi dengan masyarakat yang hadir di GOR. Ada klinik konsultasi dan edukasi aduan di salah satu sudut

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

DIJUAL MOBIL

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

www.harianhaluan.com

GOR, Kami berharap masyarakat melapor juga di klinik itu,” kata Adel..

Dalam acara tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat juga menghadirkan unit layanan publik seperti mobil keliling SIM, Samsat, Disdukcapil Kota Padang, Bapenda Kota Padang, Pustaka Keliling Kota Padang, Badan Pertanahan Kota Padang, BPJS Kesehatan dan mobil Keliling PMI Kota Padang, Selanjutnya, akan diadakan acara TOT (Training Of Trainer) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik, yang akan diikuti komunitas dunsanak Ombudsman, jejaring dan kelompok masyarakat.

Pimpinan Ombudsman akan membuka berbagai rangkai rang-

kaian acara tersebut.

Adel berharap dalam rangka refleksi lima tahun Ombudsman di Sumbar, dapat memberikan

Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf.

Hubungi Yulhendri 08127004090

TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339

1(satu) lembar STNK An: SRI NOER INDAH K NO REGISTER BA 3190 JD Merck HONDA TYPE NC11BSCNT JEN15 SEPEDA MOTOR MODEL SPD MTR SOLO . TAHUN PEMBUATAN 2012 WARNA MERAH. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

masyarakat untuk menyampaikan laporannya terhadap maladministrasi dalam pelayanan publik. ***

DIJUAL CEPAT

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141

STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308

pemahaman kepada masayarakat tetnang pelayanan publik, maladminitrasi dan Ombudsman, serta meningkatkan partisipasi

RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi. Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport. Sertifikat Hak Milik.

Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/ 03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991 Redaktur: Atviarni

Layouter:Rahmi

12

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

SENGKETA TANAH ULAYAT

Selesaikan dengan Hukum Adat LIMPULUH KOTA, HALUAN — Persoalan sengketa tanah ulayat atau tanah adat di nagari yang bermuara ke ranah hukum perdata, hendaknya menjadi perhatian para pemangku adat dan pemerintah. Pasalnya, sengketa tanah ulayat/adat secara perdata semakin meningkat setiap tahunnya di daerah ini.

TANAH ADAT — Pelatihan penyelesaian sengketa tanah adat, yang berlangsung di gedung aula Nagari Mungka, Rabu lalu. Peranan niniak mamak selaku pemimpin kaum sangat dibutuhkan, terutama dalam pengawasan dan memediasi sengketa. ZULKIFLI

MENUJU MTQ KE-37 SUMBAR DI PARIAMAN

Jangan Membakar Saat Buka Lahan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Sedikitnya terpantau tiga titik api di Kabupaten Limapuluh Kota yang dilaporkan terjadi sepanjang Kamis lalu. Di antaranya kebakaran lahan kosong di Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX yang kejadiannya sekitar pukul 16.30 Wib dan berjarak 100 meter dari pemukiman penduduk. Selain Muaro Paiti, juga terjadi di Buluh Kasok, Kecamatan Harau, api membara sekitar pukul 17.30 Wib. Satu lagi titik api terpantau di Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, kejadian sekitar pukul 22.00 Wib, Kamis malam.

“Namun titik api pada tiga titik tersebut, sudah dapat dipadamkan di seluruh lokasi berkat cepat tanggapnya dan kesiapan para petugas Pemadam Kebakaran Limapuluh Kota,” ungkap Plt. Dinas Kebakaran Limapuluh Kota, Irwandi, Jumat kemarin di Payakumbuh.

Sedangkan pada Jumat kemarin, terpantau titik api di Bukik Jangkau Jorong Lombah, Nagari Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki.

Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan api sekitar pukul 9.30 Wib. “Jadi sampai saat ini, Jumat petang, semua titik api itu sudah bisa kita padamkan,” ujar Irwandi.

Dengan meningkatnya jumlah kebakaran hutan di Kabupaten Limpuluh Kota, maka Plt.Dinas Kebakaran setempat, Irwandi mengimbau kepada masyarakat daerah ini, supaya tidak membuang puntung rokok yang masih menyala di sebarangan tempat.

Apalagi dengan cuaca panas seperti saat ini, puntung rokok itu akan dengan mudah memicu kebakaran hutan dan lahan.

“Kita harus waspada, terlebih aki-bat cuaca panas serta kencangnya tiupan angin, dikhawatirkan api de-ngan mudah menjalar dari hutan dan lahan ke kawasan lain,” katanya.

Dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah ini, kepada warga di seluruh jorong yang ada, supaya menghindari pembukaan lahan dengan cara membakarnya.

Jangan sampai meninggalkan api yang sedang hidup di hutan dan lahan atau pembakaran sampah di pekarangan. Bagi warga yang berkemah, supaya mematikan api setelah kegiatan berkemah selesai. (h/zkf)

www.harianhaluan.com

Kotingen Payakumbuh Siap Bertarung PAYKUMBUH, HALUAN — Kafilah Kota Payakumbuh sudah siap bertarung pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-37 Sumatera Barat. Kalau tidak ada aral melintang, MTQ akan digelar 4 – 11 November 2017 mendatang di Kota Pariaman.

Kabag Kesra Setdako Payakumbuh, Ipendi Muis, didampingi Kasubag Kesos, Wirman di Kantor Walikota Payakumbuh Bukik Sibaluik, baru baru ini mengatakan, sampai hari ini kafilah Kota Payakumbuh yang berjumlah 87 orang, terus mem-

persiapkan diri untuk tampil maksimal.

Menurut dia, TC (Training Center) bagi kafilah yang akan bertarung nanti di Pariaman, sampai hari ini tetap berjalan.

Selain dipusatkan di Aula Kemenag Kota Payakumbuh, tempat TC juga memanfaatkan fasilitas yang ada d i Sekolah ICBS (Insan Cendekia Boarding School).

Ditambahkannya, sedangkan untuk tenaga pelatih kafilah, selain memanfaatkan potensi yang ada di Kota Payakumbuh,

juga mendatangkan pelatih dari Provinsi Sumatera Barat, sehingga diharapkan mereka mampu memanfaatkan waktu tersisa untuk kegiatan TC. Dalam kesempatan itu, Ipendi mengatakan, sebelum kafilah Kota Payakumbuh berangkat nanti ke Pariaman, maka kafilah Payakumbuh akan di karantina selama tiga hari.

“Kami juga mengharapkan dukungan dan doa masyarakat Payakumbuh, agar kafilah Payakumbuh mengukir prestasi yang memuaskan,” harap Ipendi. (h/zkf)

“Kita harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat menekan angka sengketa tanah adat di daerah kita,” ujar Wabup Ferizal Ridwan saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Pelatihan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat yang digelar KAN dan Pemerintah Nagari Mungka, Rabu siang.

Pelatihan yang digelar di Gedung Serbaguna Nagari itu, dipandu langsung utusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Limapuluh Kota. Hadir juga Wali Nagari Mungka, H.Irfan, Ketua KAN setempat, Heripal Dt Lelo serta para tokoh masyarakat, puluhan ninik mamak yang tergabung dalam KAN Mungka.

Dikatakan Wabup, sejak dulu hingga kini persoalan sengketa tanah adat menjadi persoalan yang kompleks dan sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat.

Kasus-kasus sengketa tanah adat, diduga banyak terjadi karena kurang sinkronnya hukum adat dengan UU Perdata, sehingga penyelesaiannya cenderung menjadi kontra produktif.

Karena itu, peranan niniak mamak selaku pemimpin kaum di dalam nagari dibutuhkan, terutama dalam hal pengawasan serta menjadi wadah memediasi sengketa, seperti antara anakkemenakan.

“Jangan sampai persoalan tanah ulayat, yang sedianya dapat diselesaikan se-

cara hukum adat, tetapi berakhir di pengadilan,” katanya.

Seperti diketahui, dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dijelaskan, bahwa pemerintah baik pemerintah daerah maupun nagari, sebenarnya memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik tanah adat dimaksud.

Pemerintah juga wajib memetakan serta mendata batas-batas atau status tanah adat sebelum menetapkan status pemanfaatan di dalam wilayahnya. Apalagi, tahun lalu (2016) pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan melalui PP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

“Seperti halnya tanah adat yang berstatus ‘harato pusako tinggi’ dan ‘harato pusoko rondah’. Jika harato pusako tinggi, secara hukum adat, itu tidak boleh dijual tetapi sifatnya hanya hak pakai. Begitu pula sebaliknya, jika harato pusako randah, itu secara hukum adatnya boleh diperjual belikan,” katanya.

Karena itu, pihaknya mengajak dalam penyelesaian konf lik, perlu memahami tatanan hukum adat, hukum perdata dan hukum agama.

Apalagi, persoalan konflik tanah, dapat berpotensi atau dapat menyebabkan konflik kekerasan, ini harus segera diselesaikan sejak dini. (h/zkf)

TEKAN ANGKA PENGANGGURAN

SDM Angkatan Kerja Ditingkatkan PAYAKUMBUH, HALUAN — Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan sampai saat ini di Kota Payakumbuh. Karena itu, perlu ditangani dengan sistematik, terpadu dan menyeluruh dengan menyusun langkah-langkah strategis dan kompresensif pada semua OPD terkait.

Jika pada tahun 2012, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh sebesar 9% turun menjadi 7,81 % pada tahun 2013. Semenjak itu dari tahun ke tahun warga miskin selalu menurun.

Dalam kurun waktu 2012-2016, terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,55 %,.

Demikian diungkapkan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi ketika membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RPJMD Kota Payakumbuh 2017–2022, di GOR M. Yamin Kubu Gadang Payakumbuh, Kamis (19/10).

Menurut Riza Falepi, terjadinya penurunan tingkat

kemiskinan ini, berkat adanya gempuran program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), membantu pendidikan anakanak yang kurang mampu, serta sejumlah program lain yang ada kaitannya dengan pengurangan angka mekiskinan.

“Namun yang belum berubah secara signifikan adalah angka pengangguran, masih bertengger diangka 7%,” katanya.

“Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya para orangtua yang datang padanya guna mengantarkan ijazah anaknya agar bisa diterima menjadi Tenaga Harian Lepas (THL).

Sementara Pemko akan kesulitan untuk membayar honor mereka jika diterima.

Melihat kenyataan tersebut, pada periode kepemimpinan Riza dan Erwin ini, satu program yang sudah menjadi komitmen dan akan dilaksanakannya a dalah menurunkan angka pengangguran. Bekerjasama dengan BLK, Pemko

Payakumbuh akan melatih dan mencarikan pekerjaan kepada lebih kurang 1.000 orang.

“Kita juga akan melaksanakan job fair, bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu kita juga akan membantu dengan pelatihanpelatihan lain. Sekarang dianggarkan lebih kurang Rp2,5 miliar, bekerjasama dengan Sahid yang merupakan sekolah perhotelan terbaik di Indonesia. Harapan saya, setelah mereka dilatih enam bulan sampai satu tahun, bisa bekerja WALIKOTA Payakumbuh, Riza Falepi, ketika membuka Forum di mana saja,” jelas Riza.

Konsultasi Publik, di GOR M.Yamin, Kubu Gadang, Kamis lalu. ZULKIFLI Dikatakannya, tidak hanya bekerja di Indonesia, tapi bisa Dalam kesempatan itu, Ri- mangat Kebersamaan Menuju bekerja di Malaysia, Jepang, za juga mengingatkan kiranya Payakumbuh Menang’. dan Thailand. Harus kongkrit, FDK dapat dimanfaatkan un“Untuk itu, kami mengajak sehingga angka pengangguran tuk diskusi, memberi masukan semua elemen masyarakat Kota itu bisa berkurang signifikan. maupun kritikan untuk ke- Payakumbuh, secara bersama“Jika semua penganggur baikan Kota Payakumbuh ke sama saling memaafkan, melumasuk THL, tak akan sanggup depan, s esuai dengan visi pakan semua perbedaan yang kita. Nanti, kalau gaji sudah besar bersama Walikota Riza dan ada selama Pilkada Payakumbuh THL masih berkinerja jelek, atau Wawako Erwin. Harapannya, lampau, mari kita bersatu padu karajo indak bakatantuan, di- Payakumbuh Maju, Sejahtera, membangun Kota Payakumbuang saja,” tegas Riza. dan Bermartabat, dengan ‘Se- buh,” ulas Riza alepi. (h/zkf)

Redaktur: Devi Diany

Layouter: Syamsul Hidayat

AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

13

SUPERVISOR ROKOK

Digerebek Warga Sedang Nyabu AGAM, HALUAN – Seorang pemuda diduga mengkomsumsi narkoba jenis sabu ditangkap warga Mata Air, Jorong III Kampuang, Nagari Gadut, di dalam mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi BA 1326 BE, Jumat (20/10).

Lingkar HPS, Petani Tanjung Raya Gelar Pawai Alegoris AGAM, HALUAN — Petani Kecamatan Tanjung Raya memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-37 dengan pawai alegoris menelusuri jalan raya Maninjau-Bukittinggi di sekitar pusat kecamatan, Kamis (19/10).

Dalam pawai itu diikuti sekitar 1.000 petani dari kelompok tani yang ada di Tanjung Raya membawa sampel aneka jenis produk pertanian, di antaranya sayuran dan buahbuahan. Pawai yang diiringi permainan seni anak Nagari Tambua Tansa mendapat sambutan hangat warga setempat yang berjejer menyaksikan di pinggir jalan dan juga dihadiri oleh para wali nagari serta perangkatnya.

Menurut Camat Tanjung Raya, Handria Asmi, kegiatan ini dijadikan agenda tahunan dengan tujuan memeriahkan hari pangan dunia dan mendukung gerakan Agam menyemai, serta memotivasi masyarakat meningkatkan hasil taninya. Selain itu, pawai ini juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Dengan maju dan berkembangnya usaha pertanian di Tanjung Raya, diharapkan masyarakat mengalihkan usahanya dari danau ke darat, sehingga membantu mengurangi pencemaran dan upaya penyelematan danau,” kata camat (h/ks)

TERSANGKA NARKOBA — Pemakai narkoba jenis sabu berinisial DRH ditangkap warga sedang konsumsi sabu di dalam mobil di Mata Air, Jumat (20/10). YURSIL

100 KK Tak Bisa Lewati Jembatan Sikabau

Polisi Selidiki Penipuan Cara Pukau AGAM, HALUAN — Kepolisian Resort (Polres) Agam menindaklanjuti informasi sekaitan kembali merebak informasi pukau di wilayah Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.

Penipuan menggunakan pukau ini diisukan sudah menjerat puluhan korban.

Kapolres Agam AKBP Fery Suwandi, Jumat (20/10) mengatakan, isu pukau ini sudah ada sejak bebrapa bulan terakhir, namun dalam beberapa waktu ini kembali merebak dan laporannya masuk ke telepon selularnya.

Dikatakannya, informasi itu masuk dengan cara modus pelaku datang langsung ke rumah dan sangat mengenal nama calon korbannya dan berpura-pura suruhan seseorang yang juga dikenalnya. Pelaku mengajak calon korban berbicara kemudian menepuk bahu calon dengan patuh si calon korban disuruh mempreteli barang berharga yang dipakai, serta disuruh mengambil uang simpanan yang ada di rumah.

Dikatakannya, ciri-ciri pelaku seorang wanita cantik, gemuk, kulit putih, wajah oval, hidung sedikit mancung, serta sering berpakaian celana levis, berkerudung, dan didampingi seorang laki-laki memakai helm tertutup warna hitam. Untuk operasionalnya, pelaku menggunakan speda motor Honda Beat dengan BA 4743 QS. “Ya, kembali ada informasi masuk sekaitan penipuan pukau ini. Hanya saja, sampai saat ini kita belum menerima laporan dari korban. Seharusnya kalau sudah banyak korban, sudah ada yang melapor,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, meski belum ada masyarakat yang melapor, pihaknya akan menindaklanjuti keberadaan penipuan pukau tersebut. Diharapkan informasi yang beredar tersebut berguna dan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati.

“Kita akan tindaklanjuti informasi itu. Jika ditemui ciri ciri pelaku dengan kendaraan nomor polisi dan ciri-ciri yang dimaksud, segeralah mengambil tindakan pertama dengan melaporkan cepat via telepon ke aparat kepolisian atau mengamankan pelaku,” jelasnya. (h/yat)

JEMBATAN di Kampung Sikabau Nagari Salareh Aia sangat memprihatinkan. KASRA

AGAM, HALUAN — Jembatan Kampuang Sikabau, Jorong Kayu Pasak Selatan, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, sepanjang

10 meter mengalami kerusakan cukup parah, karena diterjang air bah sungai Batang Alahan Anggang sekitar 4 bulan lalu. Kini jembatan

tersebut belum diperbaiki dan kondisinya sangat memprihatinkan.

Jembatan yang sebelumnya dilewati kendaraan roda empat, kini hanya dapat dilewati motor dan pejalan kaki, itupun harus dengan hati-hati sekali, sehingga masyarakat setempat mengalami kesulitan membawa hasil tani ke jalan utama yang jaraknya 3 km.

Wali Nagari Salareh Aia, Iron Maria Edi mengatakan, masyarakat sangat mengharapkan agar jembatan ini segera diperbaiki, karena merupakan prasarana transportasi penunjang ekonomi masyarakat.

“Kampung Sikabau memiliki penduduk lebih kurang 100 KK dengan mata pencarian bertani, kampung tersebut termasuk terisolir di Nagari Salareh Aia,” katanya.

Sementara itu, menurut mantan pejabat Wali Nagari Salareh Aia, Zulkifli, jembatan yang patah tersebut pernah ditinjau pihak Dinas PU Agam saat dia menjabat, namun pihak PU mengatakan pembangunanya memerlukan dana besar dan belum dapat dikerjakan, karena ketersediaan dana terbatas. (h/ks)

Tersangka berinisial DRH (28) beralamat Perumahan Muslim, Blok B Mata Air, Jorong III Kampuang, Nagari Gadut, menggerebek saat mengkonsumsi sabu di dalam mobil yang sengaja di parkir di bahu jalan raya.

Informasi yang diperoleh, tersangka menjabat sebagai supervisor di salah satu perusahaan rokok ternama di Bukittinggi.

Sebelum dilakukan pengrebekan, warga curiga melihat mobil yang sedang parkir di tanah lapang tidak jauh dari Masjid Mata Air. Warga bersama dengan Wali Jorong III Kampuang melihat mobil dari dekat. Karena mesin mobil hidup wali jorong mengintip ke dalam mobil dan melihat tersangka sedang duduk di kursi sopir.

“Saya curiga mendengar mesin mobil hidup dan melihat ke dalam, ternyata tersangka sedang duduk di bangku sopir. Saya berusaha membuka pintu mobil, namun di kunci tersangka. Setelah dipaksa membuka, tersangka terkejut ternyata ia sedang mengkonsumsi sabu,” kata Wali Jorong III Kampuang, Nevrigon kepada Haluan di Polsek Pekankamis.

Ia m enjelaskan, setelah pintu terbuka tersangka membuang bong alat hisap sabu ke atas dasbor mobil. Karena aksinya diketahui warga, tersangka berusaha melarikan diri.

Namun, tersangka kalah cepat dan warga berhasil menangkapnya.

“Karena ini kasus narkoba, saya menghubungi Babinkamtibmas Nagari Gadut dan Polsek Pekankamis,” ulas Nevrigon.

Ia mengakui, selama ini penghuni Perumahan Muslim memang jarang bersosialisasi dengan warga kampung. Sehingga ia tidak tahu siapa saja warga yang t inggal di dalam komplek itu. Bahkan ada warga yang tidak mengenal kepala jorongnya sendiri.

Pantauan Haluan di TKP, Kapolsek Pekankamis AKP Ali Umar bersama anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dipakai tersangka. Petugas mengamankan seperangkap alat isap sabu dan sisa sabu yang belum sempat dipakai tersangka.

“Setelah mendapat laporan dari warga, kita langsung menuju TKP dan kita lakukan pengeledahan terhadap mobil tersangka.

Dari dalam mobil kita berhasil mengamankan seperangkap alat isap sabu bersama sisa sabu paket kecil dan mobil dinas perusahaan yang dipakai tersangka,” kata Kapolsek Ali Umar.

Menurut pengakuan tersangka, ia sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu, sebelumnya ia mengkonsumsi sabu usai Lebaran Idul Adha lalu. Tersangka sempat dibawa ke Polsek Pekankamis, namun untuk penyelidikan lebih lanjut tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi. (h/ril)

BLK Agam Beri Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja AGAM, HALUAN — Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Agam terus memberikan pelatihan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas bagi pencari kerja. Saat ini, sedang berjalan pelatihan menjahit membuat bed cover bagi 16 peserta dari golongan perempuan.

Pelaksana Tugas UPT BLK Agam, Yuli Zamra didampingi oleh KTU Aris Priadi dan stafnya Deno saat dikunjungi di ruang kerjanya, Jumat (20/ 10) mengatakan, sejak bulan April 2017 telah dilakukan beragam pelatihan. Kegiatan tersebut dilakukan bentuk upaya dalam mensukseskan Visi misi program pemerintah pusat dan khususnya di Pemkab Agam.

Ia m enjelaskan, untuk

saat ini para peserta perempuan sedang melakukan pelatihan membuat bed cover di BLK Agam. Kemudian minggu depan juga digelar pelatihan instalasi listrik penerangan dan teknik kendaraan ringan, seperti mekanik mobil bensin.

“Saat ini sedang berjalan menjahit bed cover, yang diikuti 16 orang perempuan.

Sebelumnya kami sudah melangsungkan pelatihan teknik las, otomotif mekanik dunia sepeda motor, perbengkelan las, bordir dan SMAW 3 G,” ujar Yuli Zamra.

Dalam program ini, Agam terbagi dari tujuh paket dalam pelatihannya, dibagi juga dengan jam pelatihan. Kalau dari dana APBN berjumlah 360 jam dan dari dana APBD 180 jam.

Sesuai rencana tahun depan akan disetarakan jamnya antara dana APBN dan APBD tersebut.

“Kegiatan ini didanai oleh APBN dengan total Rp376 juta dan APBD dengan total Rp244 juta dengan empat paket menggunakan dana APBN dan tiga paket dengan dana APBD. Dalam pelatihan tersebut, berlangsung selama 10 jam setiap hari Senin hingga Sabtu. Sebagaimana yang dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB,” jelasnya.

Ia mengaku, dalam kegiatan ini peserta berlatar belakang pendidikan tidak menjadi persoalan. Yang terpenting, pesertanya berumur 17 tahun hingga 35 tahun. Para peserta yang melaksanakan pelatihan, penuh semangat dan ada pe-

ningkatan.

“Sekarang anggota yang mengikuti pelatihan ini terdiri 32 orang peserta perempuan dan laki–laki 48 orang dan terbagi tiap jurusan 16 orang perpaket. Kita juga tidak pernah memilih dan tidak membatasi,” jelasnya.

Ia menjelaskan, baru-baru

ini pihaknya juga telah melakukan pelatihan di LP Padang Lansano, Kecamatan Lubuk Basung, dengan pesertanya dari warga binaan LP itu sendiri.

Dengan kompetensi yang diberikan bengkel las, setelah sebelumnya ada ikatan kerja sama antara pihaknya dengan LP tersebut. (h/yat)

Agam Raih Laporan Keuangan Tertinggi

BUPATI Agam, Indra Catri menerima penghargaan dari Kemenkeu atas pengelolaan laporan keuangan terbaik tahun 2016 yang diserahkan oleh Kepala KPPN Bukittinggi, Iwan. DAYAT

AGAM, HALUAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam berhasil meraih www.harianhaluan.com

penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilan menyusun dan

menyajikan laporan keuangan tahun 2016. Pencapaian keberhasilan Agam sebagai daerah pelaporan keuangan terbaik tidak lepas dari perolehan opini WTP. Sebelumnya Bupati Agam, Indra Catri juga masuk nominator penghargaan Leadership Award 2017, serta juga berhasil meraih prestasi dari Kementerian Keuangan RI, sebagai daerah pertama di Sumbar dengan kinerja terb aik atas pelaksanaan kegiatan anggaran DAK Fisik 2017 sampai Triwulan II. Penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Perwakilan Bukittinggi, Iwan Hanafi ke-

pada Bupati Agam, Indra Catri Dt Malako Nan Putiah di aula Kantor Bupati Agam, Jumat (20/10).

Dalam kesempatan itu, Kepala KPPN Bukittinggi, Iwan Hanafi mengatakan, keberhasilan ini tidak lepas dari kemauan dan konsistensi dari kepala daerah dalam mendorong pencapaian standar tertinggi dalam akuntansi dan laporan keuangan.

“Kita mengucapkan selamat kepada Pemkab Agam, semoga dengan penghargaan ini semakin meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan negara. Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabu-

paten Agam atas Pemkab Agam tahun 2016 yang didasari dari capaian Opini WTP pada 2016,” katanya.

Sementara Bupati Indra Catri mengatakan, prestasi ini berkat kegigihan, kemusian menerapkan kerja cerdas, bekerja berdasarkan teori, maka hasil dari perjuangan yang panjang itu sudah terjawab. Menanggapi penghargaan yang diterima oleh Pemkab Agam, adalah untuk masyarakat Agam.

“Kami sangat bangga dan mengapresiasi atas keberhasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Agam. Keberhasilan ini merupakan untuk Agam secara keseluruhan,” jelasnya. (h/yat) Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

14

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

RIAU DAN KEPRI

HARUS DITINDAK

Parkir Liar Makin Meresahkan PEKANBARU HALUAN - Dinas Perhu bungan (Dishub) Kota Pekanbaru diminta agar melakukan tindakan untuk menertibkan mobil dan sepeda motor yang parkir sem barangan di badan jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.

Pasalnya dengan kondisi tersebut setiap hari ruas jalan tersebut selalu mengalami macet parah terutama di depan pasar Cik Puan dan tempat pemutaran jalan lainnya. Selain itu, parkir liar ini juga mulai meresahkan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga, kepada wartawan mengatakan kondisi ini segera ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan.

“Kita minta dishub segera melakukan penertiban, karena dengan kondisi parkir liar sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan tersebut,” ujarnya

RTH- Ruang Taman Hijau (RTJ) Putri Kaca Mayang telah dibuka untuk umum. Masyarakat Pekanbaru pun ramai membawa anak-anaknya bermain di taman bunga itu. DTC

Siak Pelaksana NGO Winrock Internasional SIAK, HALUAN - Winrock Internasional (WI) salah satu dari 11 LSM asing yang terdaftar di kementerin dalam negeri RI yang melakukan aktifitas di Indonesia.

Memiliki cabang di 71 negara, berpusat di Amerika. LSM ini pokus pada kegiatan penyelamatan lingkungan hidup. Salah satu Program Winrock international (WI) di indonesia adalah penurunan emisi melalui pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca yang berasal dari lahan gambut dan produksi minyak kelapa sawit.

Country representatif WinRock Internasional (WI) yang di wakili oleh Nenden D. Milawati mengatakan, pada cara pembukaan monitoring dan evaluasi Pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan kegiatan Winrok Internasional (WI) di Kabupaten Siak Provinsi Riau. di kant or Bupati Siak Kamis, 19/10/2017.

Program ini mengimplementasikan beberapa kegiatan, antara lain peningkatan kapasitas teknis para pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi, pengembangan dan penerapan kebi-

jakan yang efektif dengan menggunakan pendekatan landscape yang memberikan dampak positif bagi lingkungan, sosial dan manfaat ekonomi, serta berkontribusi bagi komitmen Pemerintah Daerah menciptakan “Kabupaten Hijau”.

Nendeh menjelaskan, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Winrock international ditujukan untuk ikut berkontribusi mendorong pencapaian target Pemerintah untuk menurunkan GRK di tahun 2020, yaitu melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan upaya pengurangan GRK yang berasal dari lahan gambut dan produksi minyak kelapa sawit.

Dipilihnya Kabupaten Siak karena dinilai menjadi wilayah potensial untuk meningkatkan kapasitas teknis para pemangku kepentingan yang memiliki potensi melakukan upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Hijau bersama peningkatan produktivitas dan mengamankan mata pencaharian lokal.

Potensi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) yang

signifikan melalui perbaikan manajemen gambut dan potensi elektrifikasi desa dari limbah pabrik kelapa sawit , Palm Oil Mill Effluent (POME)-to-energy; 2) dukungan dari pemerintah daerah serta inovasinya ke arah yang lebih baik.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Siak yang diwakili oleh Wakil Bupati Siak H. Alfedri mengatakan, menyambut baik dalam rangka upaya penyelamatan lingkungan yang dilakukan Winrock Internasional di Kabupaten Siak, kegiatan yang dilakukan WI ini nyambung dengan Visi Kabupaten Siak yang focus pada Kabupaten Hijau, dalam mewujudkan pembangunan yang merata sampai kekampung-kampung dengan penerapan pembangunan dengan berwawasan lingkungan.

Dijelaskan Alfedri dari total luas Kabupaten Siak hampir 30 % nya di siak terdapat gambut dalam hingga mencapai 3 meter, oleh karena itu pembuangunan yang berkelanjutan dengan mengurangi emisi khusus dilahan gambut.

Kabupatenn hijau itu sendiri

kami maknai dengan prinsipprinsip pelestarian yang berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pelestarian lingkungan dengan yang dapat m eningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sangat mendukung gerakan penyelamatan lingkungan yang dilakukan Winrock Internasional ini, kita dapat belajar bagai mana pemanfaatan lahan gambut yang baik, melalaui kegiatan ini juga memiliki nilai ekonom i bagi m asyara kat siak.”

Sumbangan emisi gas rumah kaca yang terbesar di Indonesia juga didapatkan dari sektor pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan (Land Use, Land Use Change and Forestry). Karena itu, sektor ini menjadi sektor yang paling utama dan mendapatkan perhatian serius.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain melestarikan keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan, gambut dan mangrove yang ber nilai secara biologis serta kaya akan simpanan karbon. (h/ari)

kepada wartawan Jumat (20/10).

Karena itu kata Jhon Romi, Dinas Perhubungan diminta segera menertibkan mobil dan sepeda motor yang diparkir di ruas jalan tersebut sehingga arus lulintas tidak terganggu lagi.

“Selain mengganggu arus lalulintas, mobil yang diparkir sembarangan di pinggir jalan itu sangat membahayakan keselamatan pengendara lain,” ujarnya.

Ia berharap Dishub kota Pekanbaru segera menyediakan lahan parkir bagi mobil dan sepeda motor sehingga tidak lagi menggunakan area jalan sebagai tempat parkir. (ben)

Bupati Janjikan Bonus Rp10 Juta SALO HALUAN–Untuk mewujudkan target meraih Juara Umum pada Pekan Olahraga (Porprov) Riau ke-IX di Kabupaten Kampar, Bupati Kampar H Azis Zaenal menjan jikan kepada seluruh atlit untuk memberikan bonus 10 juta rupiah bagi peraih medali emas.

Hal tersebut ditegaskan Azis Zaenal dalam sambutannya saat silaturahmi bersama para Kontingen (atlet) Kabupaten Kampar di Aula Batalyon Infanteri 132 Bima Sakti Salo, Kamis (19/10).

Hal ini dilakukan oleh Azis Zeanal agar para semangat para atlit lebih tinggi untuk meraih juara, sementara untuk medali perak dan perunggu Azis juga menjanjikan untuk memberikan bonus dibawah medali emas.

Selain untuk para atlit, Azis juga berjanji berupaya bonus juga akan diberikan kepada para pelatih, official dan Ketua Pengurus Cabang.

“Kemudian terkait ho nor para atlit yang telah mela kukan TC (Training Center) yang dimulai pada tanggal 7 Oktober yang lalu, dalam dua atau tiga hari kedepan Insyaallah honor akan biba yarkan,” ujar Bupati.

Hal ini, lanjut Azis perlu

juga mempercepat pembaya ran, agar semangat para atlit diseluruh cabor untuk berla tih juga jauh bersemangat dengan maksimal, karena para atlet juga butuh uang.

Dengan demikian terkait bonus, setelah usai Porprov Bupati dan beserta panitia akan langsung melakukan rapat lengkap guna memba yaran bonus.

Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan atlet untuk serius berlatih dan bertanding agar Kampar bisa Juara Umum.

“Lebih baik mandi keringat saat latihan dari pada mandi air mata saat bertanding, harga diri merupakan harga mati bagi kita bersama sebagai tuan rumah untuk meraih juara umum,” beber Azis.

Azis Zaenal yang juga merupakan mantan altet bola volly Riau berharap semoga Kampar serta Riau bisa bangkit kembali dalam cabang bola voly, karena pada era beliu cabor bola voly Riau diperhitungkan ditingkat nasional.

Sementara itu ketua KONI Kampar Abdul Gafar dalam laporanya menyampaikan, bahwa Training Cen ter (TC) hanya tinggal beber rapa hari lagi segera ditutup. (ari)

Pengesahan APBD Murni Digesa Akhir November PEKANBARU HALUAN Penanggung Jawab Banggar DPRD Pekanbaru Sondia Warman SH MH menargetkan, pengesahan APBD Pekanbaru 2018 pada akhir November mendatang. Hal ini sesuai dengan ketentuan un dang-undang yang berlaku.

“Kita gesa, dan targetkan pertengahan November ini, karena saat ini, pembahasan-

nya masih di tingkat komisi, kita upayakan pengesahannya sebelum batas akhir,” kata Sondia Warman saat dikonfirmasi wartawan Jumat (20/10).

Disinggung berapa nilai murni yang sedang dibahas saat ini, Sondia mengaku, pihaknya masih menunggu rancangan draf dari Pemko.

“Jika mengacu pada AP-

BD 2017 ini, nilainya Rp 3,3 triliun, lalu dirasionalisasi tinggal Rp 2,3 triliun lalu.

Sedangkan APBD-P 2017 terjadi kenaikan menjadi Rp 2,6 triliun.Nilai untuk APBD murni ini belum bisa kita tentukan. Pas dalam pembahasan nanti akan ketahuan.

Berapa kenaikan di PAD, tambahan dari DAK, DAU, DBH atau pun Bankeu. Tapi

tidak jauh dari angka APBD 2017 ini,” kata politisi PAN ini.

Dapat dipahami kata Sondia, dalam pembahasan ini tentu butuh waktu yang benar benar kesit, sehingga dari waktu pembahasan sam pai pengesahan nantinya da pat meperoleh hasil yang maksimal sehingga awal tahun depan anggaran sudah dapat digunakan (ben)

SETAHUN TAK DIALIRI

Warga Tanjung Jati Ancam Cabut Meter Jargas PEKANBARU HALUAN Rasa kesal dan kecewa tak mampu dibendung HM, warga Jalan Tanjung Jati, Kecamatan Limapuluh, saat menyampaikan keluhan terkait belum dialirinya gas kota ke rumahnya. Padahal untuk instalasi dan meter sudah dipasang sejak setahun lalu seiiring d engan kegiatan launching di wilayah tersebut. Bahkan dia juga mengancam akan mencabut semua instalasi dan meteran yang sudah dipasang sebab dinilai mengganggu.

“Kami sangat kecewa dengan kejadian ini, instalasi dan meter sudah dipasang sejak setahun lalu tapi gasnya tak kunjung masuk.

Kalau dalam waktu dekat ini gas belum juga dialiri terpaksa instalasi dan meter ini kami cabut dan kami dibuang,” ketusnya, Jumat,(20/10).

Bukan hanya itu, kata HM, semestinya petugas ataupun instansi terkait memberi tahukan alasan dan kendala mengapa hingga saat ini gas www.harianhaluan.com

belum juga dialiri ke rum hanya dan rumah waga seki tar lainnya. Tidak seperti yang terjadi sekarang mereka hanya dibiarkan warga menunggu tanpa ada kepastian.

“Dari awal kami juga sudah menyangka kalau proyek ini bakal bermasalah, dan terkesan dipaksakan.

Bisa dilihat dari awal pendataan dilakukan. Petugas terkesan pilih- pilih saat akan melakukan pemasangan instalasinya, kalau ditanya mereka menjawab dengan berbagai alasan salahsatunya data belum terverifikasi di kelurahan dan alasan lain.

Sekarang timbul lagi masalah lain, instalasi sudah dipasang gas belum masuk, anehnya cuma didaerah kami saja sedangkan daerah lain masih dalam satu kecamatan sudah dialiri gas. Jadi kami mohonlah perhatiannya masalah ini,” pinta HM ditimpali warga sekitar lainnya.

Camat Lima Puluh, Akmal Wadi, dikonfirmasi, terkesan tidak mengetahui berapa jumlah rumah warga di wilayahnya yang belum teraliri gas. Setelah disampaikan data kepadanya, Akmal hanya memberikan jawaban singkat akan mengkonfirmasikan persoalan kepada perusahaan.

“Berapa jumlah yang belum teraliri, kalau gitu bapak bisa langsung konfirmasi kepada PT nya. Kan ada tu di kecamatan Sail dan Pekanbaru Kota PT yang sudah mulai bekerja. Kalau kita hanya mungkin wilayah kita yang punya anggota, kalau masalah operasi gas mengalir atau tidak mengalir itu orang Perindag kerjasama dengan orang PT itu,” singkat dia.

Manager Stakeholder Relation PT Pertagas Niaga, Ratna Dumila, dikonfirmasi melalui sambungan telepon, membenarkan masih ada sekitar 1.200 an rumah warga di Kecamatan Limapuluh

yang belum teraliri gas, diantaranya di daerah Tan jung Rhu, Pasar Limapuluh dan Sekip. Persoalan terjadi lantaran dalam proses pem bangunannyamasih ada beberapa hal yang harus disempurnakan dengan faktor. yang macam- macam. “ Ada yang buntu, artinya ada warga yang marah- marah bisa jadi mungkin ada orangnya tapi rumahnya buntu jadi masih belum teraliri gas. Ada yang rumahnya kosong, ada yang rumah kontrakan yang antara pemilik dan penghuni belum singkron tentang persetujuan pemasangan jaringan gas ke rumahnya. Sekarang ini Pertagas Niaga sudah menghubungi kontrakator kerjasama dengan PT Noorel Idea, menargetkan paling lambat akhir November 2017 pekerjaan perbaikan sudah selesai. Jadi memang proses pekerjaan kemarin tertunda karena kontraktor punya masalah tentang tenaga kerja. (her).

Redaktur:Dodi Nurja

Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar

Sawahlunto Kota dengan Banyak Museum SAWAHLUNTO, HALUAN - Selain mengupayakan berbagai situs, bangunan dan struktur sebagai cagar budaya sebagai kelengkapan Sawahlunto sebagai kota warisan dunia.

Saat ini “Kota Arang” juga dikenal sebagai kota yang museum. Sejumlah museum berdiri di Sawahlunto seperti museum Gudang Ransum.

Kepala Dinas Kebudayaan Peninggalan Sejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, Hendri Thalib mengatakan, di Museum Gudang Ransum ini pengunjung dapat mengetahui teknologi sejak zaman Belanda yang digunakan sebagai tempat memasak dalam jumlah besar bagi para pekerja di tambang batu bara. Termasuk atribut atribut para pekerja tambang yang dikenal dengan “orang rantai”.

“Beberapa museum lain yang ada yakni Museum Kereta Api, Museum Tambang Batubara Ombilin, Museum Pakaian Tradisi dan Museum Lubang Tambang Mbah Suro. Selain itu juga ada museum alat-alat musik yang mempunyai koleksi beragam alat musik dari seluruh nusantara dan beberapa negara lain di dunia. Dalam waktu dekat juga akan dibuka museum budaya Jawa mengingat jumlah etnis Jawa di daerah tersebut terbilang banyak,” terangnya.

Hendri Thalib menambahkan, pemerintah kota menjadikan museum sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat terutama para pelajar untuk mengetahui perjalanan sejarah kota tersebut. Dimana Museum merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan.

Melalui museum lanjutnya, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan tentang sejarah kota serta kemajuan teknologi yang sudah ada sejak dulu.

“Untuk koleksi-koleksi yang ada pada museum diperoleh dari beberapa cara seperti sumbangan masyarakat, ganti rugi serta kerja sama dengan pemilik benda,” ungkapnya.

Kadis yang akrab disapa papi itu menilai, wisata museum, selain menambah wawasan melalui informasiinformasi sejarah yang telah dirangkum menarik.

Wisata ini juga meningkatkan rasa cinta tanah air, karena memperlihatkan perjuangan dan perjalanan bangsa.

Kemudian, biaya yang dibutuhkanpun tidak terlalu mahal. Dan yang tidak kalah penting adalah museum-museum yang ada memamerkan titik-titik yang menarik untuk dijadikan objek foto. (h/mg-rki)

SAWAHLUNTO menjadi kota dengan banyak museum, salah satunya Museum Gudang Ransum. RIKI YUHERMAN

www.harianhaluan.com

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

15

Ratusan Peserta Ikuti Sosialisasi KIE Kreatif PADANG PANJANG, HALUAN — Ratusan masyarakat di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar mengikuti sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kreatif Keluarga Berencana (KB), Jumat (20/10).

Camat X Koto Kabupaten Tanah Datar, Hendra Setiawan

berharap, dengan adanya sosisalisasi ini, dapat kembali

menguatkan gaung KB di tengah-tengah masyarakat, dan seyogyanya masyaarakat juga pahamm akan pentingnya KB. “Semoga dengan sosialisasi ini, Program KB bisa kembali diterima di tengahtengah masyaraakat, dan harapannya, disetiap Nagari yang ada, dibekali oleh satu orang

SOSIALISASI KIE KREATIF - Anggota Komisi IX DPR RI, Suir Syam saat menyampaikan pentingnya program KB kepada masyarakat di Panyalaian Kecamatan X Koto Tanah Datar. APIZ JACKSON

punyuluh yang akan membimbing dan mengarahkan masyarakat akan pentiingnya KB,” tutur Hendra Setiawan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kabid BKKBN Sumbar, Imran. Dikatakannya, pengendalian penduduk harus kembali dilaksananakan agar semangat dan pemahaman masyarakat akan KB yang mulai memudar ini kembali prima seperti yang diharapkan.

“Tak bisa kita pungkiri, akhir-akhir ini, gaung KB memang krang terdengar, meskipun begitu, setiap target yang diberikan pusat selalu bisa kita capai. Kita sangat berharap dengan adanya sosisalisasi seperti ini masyarakat dapat mengerti akan pentingnya pengendalian penduduk,” sebut Imran.

Direktur Kesehatan reproduksi BKKBN RI, Mariana, menghimbau dan meminta peran aktif masyarakat agar kegiatan seperti ini terus berlanjut agar Program KB tak Mati Suri. Di diharapkannya tegaskannnya, sosisalisasi ini jadi ujung tombak dalam berjalannnya program kb di tengahtengah masyarakat.

Sementara, Syuir Syam anggota DPR RI komisi 9 yang dinobatkan menjadi pembicara dalam sosialisasi itu sangat

mengapresiasi peran serta masyarakat yang berada di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto.

“Ini menjadi bukti, meskipun Gaung KB mulai memudar, namun hal itu tak terlihat di Panyalaian, masyarakat disini sangat aktif dalam mengikuti sosisalisasi program KB yang di gerakkkan oleh BKKBN Pusat hingga BKKBN daerah, tentunya ini patut menjadi contoh untuk daerah lain,” sebut mantan Walikota Padang Panjang dua priode itu.

Ditambahkan Suir Syam, saat ini di Komisi 9 DPR RI, telah diusulkan kegiatan sosisalisasi KIE ini untuk masyarakat, agar program KB tetap bertahan di tengah- tengah masyarakat. Tak hanya itu, dalam sesempatan itu, Suir Syam juga menyempatkan membahas tentang pentingnya pendidikan.

“Selain pengendalian penduduk, pendidikan juga menjadi hal terpenting yang harus kita perhatikan, apa artinya penduduk terkendali tanpa terdidik. Jadi dengn pendidikan yang tinggi kita baru bisa bersaing, jangan samppai kalah saing, karena itu mutu pendidikan sangatlah penting,” sebut Syuir Syam. (h/pis)

Sepasang Pelajar Digerebek Pemuda AGAM, HALUAN - Sepasang pelajar digrebek pemuda di Belakang Pos Pemuda Jambu Air Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kab Agam, Jum’at (20/10) dini hari.

Kedua pasangan yang masih belia tersebut inisial D 16, warga Simpang Gudang Mangopoh dan inisial A 17. Warga Sungai Jaring Mangopoh. Keduanya masih bertatus sebagai pelajar di salah satu SMK swasta di Bukittinggi dan SMK di Agam.

Warga curiga setelah keduanya menggunakan sepeda motor berboncengan dari luar dan masuk ke rumah kos yang berlokasi di belakang Pos pemuda Simpang Jambu Air itu sekitar pukul 21.00 WIB. Sementara kendaraanya diparkir di gang depan rumah kos tersebut. Namun hingga pukul 23.00 WIB pemuda itu tidak juga kembali dan kendaraanya masih terparkir di gang depan rumah kos tersebut.

Karena penasaran seorang warga mencoba mengitipnya dari balik jendela. Benar saja sepasang pelajar itu masih berada di dalam rumah tersebut yang diduga sedang melakukan mesum.

Namun saat mengintip

warga tersebut sempat diteriki maling oleh warga yang lewat di depan rumah kos itu. Warga yang mengintip tersebut langsung lari ke pos pemuda dan memberitahukanya ke warga yang lain.

Mendapatkan informasi itulah warga bersama sama mengrebek tempat kos tersebut. Saat digrebek keduanya terlihat gugup dalam kondisi pakaian yang sudah setengah telanjang.

Kemudian warga langsung menggiring keduanya ke Kantor Walinagari Taluak. Setelah di interogasi, D ternyata baru dua minggu kos di lokasi itu, D bersama A berasal dari kampung yang sama, namun berbeda tempat tinggal.

Malam itu kedua orangtua pelajar itu langsung dipanggil oleh pihak nagari serta guru D. Kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan, dan keduanya dikembalikan kepada kedua orang tuanya setelah membuat peryataan diatas meterai dan menerima sanksi berupa denda sesuai dengan aturan adat selingka nagari yang diterapkan di nagari tersebut.

Walinagari Taluak, Risman membenarkan kasus itu, namun kedua warga itu bukanlah

warga Taluak tapi berasal dari Mangopoh dan salah satunya kos di lokasi itu sejak dua minggu terakhir.

“Pemuda sebenarnya sudah mencurigai gelagat keduanya karena sering berduaan. Namun karena pada malam itu setelah masuk kerumah kos itu sekitar pukul 21.00 WIB, dan hingga tenggah malam tidak juga keluar dari rumah itu

sehingga warga mencoba mengintipnya,” kata Risman.

Ia menyayangkan warga yang menyediakan tempat kos tidak melaporkanya ke pihak nagari, atau jorong. Sebetulnya jauh jauh hari pihaknya sudah menghimbau kepada warga setiap menerima anak kos untuk melaporkanya kepada jorong atau walinagari sehingga warga yang masuk ke nagari itu

dapat diketahui dan dimonitor.

Apalagi Nagari Talauk merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi sehingga banyak warga yang mencari tempat tinggal di Nagari Taluak. “Namun himbauan itu tidak semua diindahkan oleh warga, inilah yang kita sayangkan sehingga terjadi kasus seperti ini,”ungkapnya. (h/ril)

SEPASANG pelajar digrebek pemuda Jambu Air ketika berbuat mesum di rumah kost, Jumat (20/10) malam. IST

Redaktur:Heldi Satria

Layouter: Yohanes

16

SUMBAR

SABTU, 21 OKTOBER 2017 1 Safar 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Jorong Kapa Utara Miliki Polindes PASBAR, HALUAN — Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya masyarakat Pamatang Jambu, Jorong Kapa Utara, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo akhirnya memiliki bangunan Polindes. Diprediksikan polindes tersebut akan beroperasi dalam waktu dekat.

Sebelumnya sekitar 180 KK yang tinggal di daerah pinggir tersebut harus berjalan sekitar 4 km untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa bidan desa atau Polindes. Mereka harus melewati jalan rusak dan becek di tengah perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan pengobatan dari bidan desa atau Polindes terdekat.

Masyarakat setempat menjadi kesulitan saat ada keluarga mereka yang sakit atau sekedar deman biasa. Namun setelah berupaya memberikan masukan dan permohonan akhirnya Pemerintah Nagari mendapatkan alokasi dana desa untuk membangun satu unit Polindes.

Menurut salah seorang

SIAP DIGUNAKAN — Bangunan Polindes di Nagari Kapa siap di tempati. OSNIWATI

RSUD Ali Hanafiah Operasi Gratis 44 Pasien Bibir Sumbing TANAH DATAR, HALUAN — Sebanyak 44 orang yang mengalami cacat pada bibir dan langit-langit mendapatkan operasi gratis oleh tim medis di RSUD Ali Hanafiah, pada hari Jumat hingga Sabtu, 20 - 21 Oktober. Dari pasien bibir sumbing dan cacat langitlangit mulut tersebut mendapatkan penanganan dari para dokter spesialis bedah mulut dan dokter spesialis bedah umum yang telah berstandar internasional.

“Kondisi pasien ini akan bisa kita perbaiki kembali normal atas kerjasama para dokter gigi, spesilis bedah mulut dan bedah umum. 44 orang pasien ini kita tangani tanpa dibebani biaya,” ujar Ketua Pelaksana operasi bibir sumbing dan langit-langit drg Sherly Gusvi Enggraini saat menyampaikan laporannya dihadapan bupati, Ketua TPPKK, para donatur dan keluarga pasien di Indojolito, Jumat (20/10).

Dikatakan, dari seluruh pasien yang didaftarkan untuk dilakukan operasi tersebut, terkumpul atas kerjasama dengan PKK Tanah Datar terutama tim PKK di 14 kecamatana dan nagari-nagari se-Tanah Datar.

Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, menjelang meresmikan agenda itu juga mengatakan, operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut tersebut terlaksana atas kerjasama dengan RS Aisyiyah Muhammadiyah Padang melalui Smile Tran.

“Kerjasama ini telah ditawarkan sejak 1,5 tahun lalu oleh RS Aisyiyah Padang. Namun untuk mengumpulkan minimal 20 orang pasien tidak terwujud.

Dan alhamdulillah, saat ini panitia berhasil mengumpulkan 44 orang pasien dalam kurun waktu tiga minggu saja,” ujar Irdinansyah.

Dikatakan, operasi yang digelar tersebut telah standar internasional dan akan dilaksanakan di RSUD Ali Hanafiah. Diharapkan pelaksanaan operasi yang didominasi oleh anakanak tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan sukses agar mampu mengembalikan senyuman manis para pasien dan diharapkan agenda itu terus terlaksana ditahun-tahun berikutnya karena masih banyak putra-putri tanah datar yang mengalami hal yang sama. (h/fma)

www.harianhaluan.com

warga sekitar Iyur, mereka sangat bahagia mendapatkan pembangunan Polindes tersebut. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan cepat. Karena keberadaan Polindes pasti diiringi dengan kehadiran bidan desa. “Polindes ini sudah lama kami idam-idamkan,” urai Iyur.

Ia menambahkan, masyarakat Pamatang Jambu berharap kedepan pemerintah segera mengoperasikan dan melengkapi semua peralatan di Polindes tersebut. Agar masyarakat tidak perlu berjalan jauh, hanya sekedar bertemu bidan desa.

Sementara itu, Walinagari Kapa, Yulizar mengaku kebutuhan Polindes a tau

bidan desa di daerah tersebut sangat mendesak. Oleh karena itu Bamus pemerintah nagari dan masyarakat sepakat segera mendirikan Polindes di daerah Pamatang Jambu untuk membantu masyarakat.

“Setelah fisik bangunan selesai, saat ini pemerintah nagari berharap dinas kesehatan dapat mengisi dan menempatkan seorang bidan jorong di daerah tersebut. Karena setelah bangunan selesai pihak nagari terkendala masalah tenaga medis dan pelatan yang memadai untuk melayani masyarakat,” urai Yulizar.

“Kawasan kami cukup jauh dari tempat kesehatan.

Masyarakat harus mengeluarkan biaya ketika berobat, dengan kehadiran Polindes ini akan meringankan biaya berobat masyarakat terutama transportasi,” papar Yulizar.

Selain itu, pihaknya berharap bidan desa akan segera ditempat. Kalau polindes tanpa bidan desa tidak ada artinya. (h/ows)

13 Kasus DBD Ditemukan di Desa Ampalu PARIAMAN, HALUAN — Sebanyak 13 kasus DBD yang ditemukan di Desa Ampalu harus menjadi perhatian masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Hal itu diungkapkan Camat Pariaman Utara, Ferry Ferdian pada Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih & Sehat dan Reproduksi Sehat di Aula Kantor Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman

Utara, Rabu (18/10).

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus terus ditumbuh kembangkan di lingkungan warga agar terbebas dari penyakit. Dan bahkan seringkali penyakit yang dialami warga akibat lingkungan yang tidak bersih.

Penyuluhan di Desa Ampalu itu diikuti diikuti 75 orang terdiri dari dari perangkat desa dan warga, mayoritas

kaum ibu-ibu. Nara sumber dari Kesehatan Dinas Kesehatan SKM dan Sekretaris Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Padang Pariaman, Armaidi Tanjung.

Ferry berharap, dengan penyuluhan yang dilakukan pemahan dan aplikasi perilaku hidup bersih dan sehat ditengah masyarakat bertambah lebih baik.

Dari 17 desa di Kecamatan

Pariaman Utara, Desa Ampalu satu-satunya yang mengadakan kegiatan penyuluhan perilaku hidup sehat dan reproduksi sehat ini.

Sementara Kepala Desa Ampalu Masrutin menyebutkan, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih & Sehat dan Reproduksi Sehat ini sengaja diadakan melalui anggaran desa.

Secara umum pembangunan

fisik sudah baik di Desa Ampalu.

Hanya saja yang perlu mendapat perhatian adalah masalah sumber daya manusia masyarakat.

“Melalui penyuluhan ini pengetahuan dan wawasan warga akan lebih baik. Dan Setelah mengikuti penyuluhan, masyarakat diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan di masing-masing keluarga,” kata Masrutin. (h/tri)

Lomba Foto Meriahkan SIMfes 2017 SAWAHLUNTO, HALUAN — Sawahlunto International Music F estival (SIMfes) yang menghadirkan musisi nasional dan internasional kembali digelar pada 4 - 5 November 2017. Tidak sekedar penampilan musisi, Simfes kedelapan ini juga dimeriahkan dengan lomba foto.

“Ada yang berbeda dari SIMfes sebelumnya, selain dari genre musik yang berbeda tiap tahunnya, untuk tahun kede-

lapan ini kita juga mengadakan lomba foto dengan hadiah total sebesar Rp25 juta,” kata Kadis Pariwisata Sawahlunto, Efriyanto.

Menggandeng juri berkompeten yakni Risman Marah, Erison J Kambari dan Ridha Kusumabrata, lomba foto dengan 2 kategori utama dan 1 versi instagram akan turut memeriahkan SIMFes 2017 yang digelar untuk yang ke-8 kalinya.

“Ini akan sangat menak-

jubkan. Kami telah merencanakan kegiatan Lomba Foto ini agar iven branding Sawahlunto Internasional Music Festival semakin melambung.

Kesuksesan lomba foto sebelumnya telah luar biasa terbukti mengangkat promosi iven Sawahlunto International Songket Carnival (SISCa) yang digelar pada 27 Agustus lalu,” katanya.

Efriyanto menambahkan, iven yang merupakan salah satu

dari 3 iven unggulan di Sumatera Barat dan salah satu dari 100 iven yang telah masuk kalender iven nasional di Kementerian Pariwisata ini, dapat berdampak pada peningkatan kunjungan wisata ke kota ini.

Adapun lomba foto ini dibagi dalam dua kategori yakni kategori pariwisata dengan tema pesona pariwisata Sawahlunto menuju destinasi utama di dunia dan kategori SIMfes. (h/mg-rki)

Juru Pemantau Jentik DBD Dibentuk

Ilustrasi jentik nyamuk

LUBUK SIKAPING, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pasaman menetapkan Nagari Pauah Lubuk Sikaping menjadi Juru Pemantau Jentik (Jumantik) untuk menekan angka warga yang terjangkit penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di daerah itu.

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Idrayeni di Lubuk Sikaping, Jumat, mengatakan Jumantik ini akan dilaksanakan mulai 2018 dengan program satu rumah satu Jumantik.

“Pihak nagari (desa adat) telah mendukung kegiatan ini.

Mudah-mudahan program Jumantik mampu menekan kasus DBD di daerah ini,” katanya.

Dinas Kesehatan setempat mencatat 22 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di daerah itu dari Januari hingga April 2017.

Dari 22 kasus tersebut 15 kasus terjadi di Kecamatan Lubuk Sikaping, selebihnya lima kasus di Kecamatan Padang Gelugur dan dua kasus di Kecamatan Rao. Berdasarkan golongan umurnya, yang terbanyak terjangkit DBD antara usia 15-44 tahun dengan 11 kasus, usia 5-9 tahun empat kasus, usia 10-14 tahun tiga kasus, usia 45 tahun ke atas tiga kasus, dan usia 1-4 tahun satu kasus.

Pada 2016 tercatat sebanyak 137 kasus DBD dengan kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Lubuk Sikaping sebanyak 116 kasus, Kecamatan Rao sebanyak sembilan kasus, Kecamatan Padang Gelugur lima kasus, Kecamatan Mapattunggul empat kasus, dan Kecamatan Rao Selatan tiga kasus. (h/ mg-yud)

Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Rahmi