Haluan 22 Februari 2018

Page 1

Harian Umum

EDISI: 126, TAHUN KE-70

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

6 Jumaidil Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

TAHUN 2006-2008 Diterima dana hibah dari PT Rajawali Corpora sebesar 5 Juta Dolar atau Rp50 Miliar

TAHUN 2009 DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar membentuk Yayasan Minangkabau

Upaya Pencairan Tahun 2018 AWAL Januari 2018 : DPRD studi banding ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan minta masukan terkait rencana pendirian BLUD sebagai sistem penyaluran dan UPTD sebagai organ penyaluran dana

TAHUN 2010 Pusat menginformasikan dana hibah tidak boleh dikelola oleh yayasan

14 JANUARI 2018Ketua Komisi V DPRD, Hidayat menginformasikan konsultasi ke Kemendagri membawa hasil, dana hibah PT Rajawali tidak boleh dikelola oleh BLUD. Dengan ini DPRD dan Pemprov harus mencari solusi lain lagi dari awal sehingga dana bisa disalurkan.

TAHUN 2009-2014 DPRD dan Pemprov berupaya mencari jalan keluar pengelolaan dana, dengan tujuan uang yang ada bisa secepatnya disalurkan untuk kepentingan pendidikan.

19 JANUARI 2018 Komisi V DPRD kembali menggelar rapat kerja dengan Pemprov guna mencari solusi untuk persoalan yang ada. Kesimpulan dari rapat kerja antara DPRD dan Pemprov adalah, DPRD meminta OPD terkait menyusun skema yang berisi opsi-opsi yang bisa dipakai untuk penyaluran dana.

Dana Rajawali Terhadang Regulasi

Diolah dari berbagai sumber

Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. (QS Huud Ayat 15)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.31 15.55 18.36 19.50

S

DESEMBER TAHUN 2015 DPRD menyetujui Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minangkabau dicabut. Pemprov diminta mengusulkan sistem pengelolaan dana ke DPRD

WIB WIB WIB WIB WIB

Lagi, Pelajar Ditangkap Bawa Narkoba

TAHUN 2015-2016 Dua opsi berkembang di kalangan DPRD dan Pemprov terkait pengelolaan dana. Pertama uang dikelola dengan sistem BLUD dan kedua dikelola pihak ketiga.

AROSUKA, HALUAN — Cerita soal peredaran narkoba di kalangan pelajar belum berakhir. Setelah dua pelajar SMA di Kabupaten Limapuluh Kota terjerat narkoba sebagai kurir sabu awal pekan ini, polisi kembali menemui hal serupa. Kali ini, giliran jajaran kepolisian di Polres Solok Arosuka yang mengungkap. Pelaku berinisial “FR” (19) ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Solok Arosuka membawa narkoba jenis Ganja kering di kawasan Kelok beracun Nagari Saok Laweh Kec Kubung Kab. Solok, Selasa (20/ 2) malam. Dari informasi yang didapat Haluan di Mapolres Arosuka, Rabu (21/2) menyebutkan, penangkapan FR yang merupakan warga perum Halaban nagari Kotobaru Kec. Kubung Kab. Solok yang juga seorang pelajar SMA di Solok ini, berawal dari

>> LAGI, PELAJAR hal 07

EJAK masa kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi, dana Rajawali yang merupakan kompensasi dari PT Rawajali Corpora kepada pemerintah daerah ini sebesar 5 juta US dollar sudah diterima. Hanya saja, dana yang kini jumlahnya mencapai Rp80 miliar itu —jika dikonversikan dengan kurs sekarang— belum bisa dimanfaatkan. Terganjal regulasi.

Tahun 2017 DPRD dan Pemprov sepakat dana hibah PT Rajawali dikelola dengan sistem BLUD

PADANG, HALUAN — Proses pencairan dana belum menunjukkan titik terang. Sejumlah upaya sudah dilakukan pemerintah daerah, termasuk DPRD yang awal tahun ini berkonsultasi dengan Kemendagri untuk pencairannya. Lagi-lagi, upaya tersebut masih menemui jalan buntu. Langkah-langkah sebelumnya seperti pendirian Yayasan untuk mengelola dan mencairkan dana tersebut tak membuahkan hasil. Yayasan bernama Yayasan Pendidikan Minangkabau didirikan tahun 2009 silam namun terhadang pusat yang melarang penge-

>> DANA hal 07

Kemendagri Malah Sebut BLUD PADANG, HALUAN — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepertinya juga kehabisan akal terkait payung hukum pencairan dana rajawali yang kini nilainya sudah mencapai Rp80 miliar itu. Direktur Jenderal Keuangan Daerah pada Kemendagri Syafrudin malah membalikkan polemik tersebut ke Pemprov Sumbar. “Tentunya lebih tepat dijawab oleh

Pemprov Sumbar. Namun, menurut kami, bisa berupa BLUD pada unit SKPD Dinas Pendidikan,”kata Syafrudin saat memberi penjelasan melalui pesan whatsapp kepada Haluan. Lebih jauh, Syafrudin, mengatakan, dana rajawali merupakan dana hibah dari PT Rajawali. Kesepakatan antara pemda dan DPRD adalah dana itu tidak langsung habis dibelanjakan, tetapi

>> KEMENDAGRI hal 07

advertorial

TERPIDANA Wilia Maifitri yang menyimpan 3 paket sabu di rumahnya tertunduk layu saat dijatuhi hukuman 11 tahun penjara oleh majelis hakim

SOAL DANA DESA

Pencairan Tunggu Peraturan Kepala Daerah PADANG, HALUAN — Hingga saat ini, baru empat kabupaten di Sumbar yang telah menerima pengalokasian dana desa/nagari (DD) tahap I sebesar 20 persen. Sementara, sepuluh kabupaten/kota lainnya, pengalokasian ke kas daerah masih terganjal persyaratan yang belum dipenuhi. Salah satunya penyebab adalah karena belum disahkannya peraturan kepala daerah tentang pengalokasian dan rincian DD perdesa. Empat daerah yang DD tahap I-nya telah masuk ke kas daerah tersebut, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Syafrizal www.harianhaluan.com

Realisasi Pencairan Dana Desa 1. Kabupaten Pesisir Selatan

Rp29.143.150.000

2. Kabupaten Padang Pariaman

Rp16.361.568.800

3. Kabupaten Agam

Rp12.768.420.600

4. Kabupaten Pasaman Barat

Rp7.167.895.800.

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ucok kepada Haluan, Selasa (20/2) antara lain, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan (Pessel), dan Pasaman Barat (Pasbar). Ia berharap, sepuluh daerah lain segera memacu pengesahan peraturan, agar DD bisa segera dialokasikan. “Berdasarkan aturan baru, PMK 225/PMK.07/2017 Ten-

tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, mekanisme Pencairan Dana Desa 2018 dilakukan dengan tiga tahap skema baru. Tahap I sebanyak 20 persen, tahap II sebanyak 40 persen, dan tahap III sebanyak 40 persen. Tahun

sebelumnya dua tahap saja,” kata Syafrizal. Syafrizal menjabarkan, jumlah DD tahap 1 yang dialokasikan ke empat kabupaten di Sumbar itu antara lain, untuk Kabupaten Pessel sebanyak Rp29.143.150.000, untuk Kabupaten Padang Pariaman senilai Rp16.361. 568.800, untuk Kabupaten Agam sebesar Rp12.768. 420.600, dan untuk Kabupaten Pasbar Rp7.167.895.800. Disebutkannya, kebijakan Pr esiden RI Joko Wi dodo untuk mengalokasikan DD dalam tiga tahap, didasari harapan agar setiap pekerjaan

>> PENCAIRAN hal 07

WALIKOTA Pariaman Mukhlis Rahman bersama jajaran terkait. berfoto bersama calon investor JM Waterpark. TRISNALDI

JM WATERPARK SEGERA HADIR

Pemko Pariaman Sukses Gaet Investor PARIAMAN, HALUAN — Destinasi wisata baru dengan nama “JM Waterpark”, segera hadir di Kota Pariaman. Kemunculan itu terkait erat dengan pengembangan Area Wisata Pantai Kata, Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.

Pembangunan “JM Waterpark” terkait juga untuk menunjang visi dan misi Kota Pariaman di bidang pariwisata. Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan rapat bersama investor Ny.

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

>> PEMKO hal 07  Layouter: Irvand


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.