Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SABTU,
Bersama Membangun Negeri
22 OKTOBER 2016 / 21 Muharram 1438 H / Edisi: 022, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka (QS Ali Imran Ayat 10)
BMKG: Sesar Mentawai Aktif PADANG, HALUAN – Gempa sebesar 4,5 Skala Richter (SR) menggetarkan pesisir selatan Sumatera Barat, Jumat (21/10) pagi. Gempa di kedalaman 10 Km tersebut tak terlalu dirasakan warga. Namun, patut diwaspadai, gempa itu menandakan aktif kembalinya sesar Mentawai. Badan Meteorologi Klimatologi dan Ge ofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Padang Panjang mengungkapkan, pusat gempa berada di 1.83 Lintang Selatan dan 100.16 Bujur Timur. Lokasi gempa berada di 81 Km sebelah barat daya pesisir selatan Sumbar. “Berdasarkan analisis menunjukkan gempa tersebut dipicu penyesaran mendatar, mekanisme sumber ini sesuai dan relevan dengan kondisi sesar Mentawai yang memiliki pergerakan mendatar di kedalaman 10 kilometer,” kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang Rahmat Triyono saat dikonfirmasi dari Padang, Jumat. Menurut dia sesar Mentawai merupakan sesar aktif yang berlokasi di laut sekitar kepulauan Mentawai berjarak sekitar 150 kilometer dari pantai barat Sumatera yang memanjang dari pulau-pulau Mentawai dari Selatan hingga ke hingga ke sekitar Utara Nias. Ia menyebutkan berdasarkan rekam jejak yang ada gempa bumi merusak yang pernah terjadi pada sesar aktif mentawai yang berdekatan pada lokasi yang terjadi saat ini yaitu pada 13 September 2007 dengan kekuatan 7,7 Skala Richter. Gempa 13 September 2007 ini menim-
>> BMKG: hal 07
Pemberantasan Pungli Tak Sekali Lalu
K
APOLDA Sumbar Brigjend Polisi Basarudin menyatakan, pemberantasan terhadap pungutan liar di wilayah hukum Polda Sumbar akan dilakukan secara berkelanjutan dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, pemberantasan pungli tidak bisa sekali lalu saja. Menurut dia pembersihan pungutan liar harus dilakukan secara bersama. Namunsecara internal pihaknya akan melakukan setiap saat. “Jangan sampai saat ada operasi pemberantasan pungutan liar semua tiarap, namun ketika operasi tidak berjalan aksi ini malah muncul kembali. Ini merupakan instruksi khusus dari Presiden Joko Widodo yang diteruskan kepada Kapolri, tentu kita melakukan pembersihan ini secara terus menerus,” sebut dia. Ia juga mengajak instansi terkait untuk berkomitmen melakukan pembersihan terhadap aksi pungutan liar tersebut di kantor masing-masing. “Ayo
>> PEMBERANTASAN hal 07
SATGAS PUNGLI — Menko Polhukam Wiranto (kiri) bersama (dari kanan - kiri) MenkumHAM Yassona Laoly, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Seskab Pramono Anung, Jaksa Agung Prasetyo, serta Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, menyatukan tangan bersama seusai memaparkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang telah ditandatani Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (21/10). ANTARA
Sapu Bersih Mafia Tanah KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang berencana membentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah. Sebab praktek ini dinilai mengganggu kepastian hukum di sektor pertanahan. Sumbar menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan sorotan dalam sengketa tanah. JAKARTA, HALUAN — Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil memastikan, instansinya akan terus
membenahi sisi internal dan eksternal di sektor pertanahan. Pembentukan tim sapu bersih mafia tanah, jelas dia, merupakan salah satu bentuk pembenahan eksternal yang dia
maksudkan. Mafia tanah dinilai mengancam hukum pertanahan dan menghambat perekonomian sehingga diharapkan bisa memberikan kepastian investasi. “Di samping itu reformasi internal yang kita lakukan, memperbaiki mekanisme dan mematuhinya. Ini bisa memberantas mafia tanah, yang mengancam kepastian hukum di sektor pertanahan, nanti akan keluar saber mafia tanah,” kata Sofyan, dalam pemaparan 2
tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK, di Gedung Binagraha, Jakarta, Jumat (21/10/2016). Sofyan mengungkapkan, tim tersebut akan mengejar mafia tanah yang selama ini banyak mengambil keuntungan dari masyarakat. Selain itu, ýpercepatan pendaftaran sertifikat tanah bisa mengurangi ruang gerak mafia tanah, karena kepemilikan tanah menjadi jelas. “Tim sapu bersih mafia tanah ini sudah diawali task force di internal, dan bisa
ditingkatkan lagi. Saya berharap percepat pendaftaran sertifikasi, yang kedua adalah tidak hak lama bergentayangan, dan mencegah mengejar mafia, banyak berbagai kota, ini harus segera diketahui, kepastian hukum sangat penting bagi kenyamanan investasi,” tegas dia. Sofyan mengatakan, penerbitan sertifikasi tanah terus meningkat dari awal peme
>> SAPU BERSIH hal 07
Gamawan Seret Ketua KPK dalam Kasus e-KTP JAKARTA, HALUAN — Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati mengatakan, penyidik tak menutup kemungkinan bakal melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK, Agus Rahardjo terkait kasus dugaan korupsi proyek penga da a n
Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Pemeriksaan Agus ini menyusul sebelumnya Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyebut bahwa Agus ketika masih menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasaý Pemerintah (LKPP) turut mendampingi proyek eKTP. “Semua orang yang d iduga memiliki informasi dapat dimintai keterangannyaý,” kata Yuyuk saat
>> GAMAWAN hal 07
HUTANG KE KONTRAKTOR MILIARAN RUPIAH
Pemkab 50 Kota Nunggak Uang Proyek LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Polemik pembayaran uang proyek dari Pmekab Limapuluh Kota ke sejumlah kontraktor terus meluas. Sejumlah kontraktor menuding Pemkab Limapuluh Kota menahan uang mereka, meski proyek tuntas dikerjakan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung. Miliaran rupiah. Kebanyakan, kontraktor yang uangnya tertahan, adalah yang mendapatkan proyek PL dari Dinas PU Limapuluh Kota pada dana bantuan khusus APBD Provinsi Sumbar tahun 2015 lalu. Selain CV Ituano, ada juga CV Yoan Putra dan CR Zaf lah yang sampai sekarang uangnya tak
ANGGOTA DPRD Kabupaten Padangpariaman, Januar Bakri (kedua kanan), didampingi Ketua BNN Sumbar, Ali Azhar (kanan), usai menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu. IST
Nasib Dewan Penyabu Ditentukan Pusat
dibayarkan. ”Proyek yang dikerjakan selesai 100 persen pada 2015 lalu belum, tapi tidak dibayarkan Pemkab Limapuluh Kota. Sudah beberapa kali DPPKAD kami hubungi, tapi tidak pernah memberikan solusi yang jelas,” terang Zondra Direktur CV Yoan Putra serta Ziko Direktur CV Zaflah, Jumat (21/10). Zondra mengaku, dirinya mengerjakan tiga proyek PL dari Dana Bantuan Khusus APBD Propinsi Sumbar 2015 lalu dengan totalnya dana
PADANG, HALUAN – Tuntasnya pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional (BNN), belum serta merta membuat anggota DPRD Padangpariaman Januar Bakri (Fraksi Demokrat) aman. Sanksi dari partai menunggu mereka. Untuk sanksi kepada Januar Bakri, menurut Wakil Ketua DPD Demokrat Sumbar, masih menunggu keputusan pusat. “Soal sanksi, belum bisa diputuskan, karena memang, belum ada perintah dari DPP,” terang Nurnas. Dijelaskan Nurnas, DPD Demokrat Sumbar sudah mengirimkan hasil tes narkoba terhadap Januar Bakri ke DPP. Hasil itu untuk melengkapi laporan yang telah dilakukan sebelumnya. “Kita tidak bisa berasumsi
>> PEMKAB hal 07
>> NASIB DEWAN hal 07
Bea Cukai Teluk Bayur Sita Sex Toys Ilegal
KEPALA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Riau dan Sumatera Barat Yusmariza menjelaskan kronologis penindakan dan penyidikan Kanwil DJBC Riau dan Sumbar terhadap pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat di Pekanbaru, Riau. ANTARA
PADANG, HALUAN — Sejumlah produk tak berizin disita Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dalam rentang Januari – Oktober. Dari sekian banyak barang yang disita, salah satunya adalah sex toys (mainan seks) yang masuk secara illegal ke Sumbar. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Andhi Pramono menyebutkan, sex toys disita karena tidak memiliki izin edar, serta diselundupkan ke Sumbar, tanpa mekanisme yang jelas. “Banyak produk yang sudah disita. Salah satunya sex toys, yang masuk secara illegal ke Indonesia, khususnya Sumbar,” terang Andhi. Bea dan Cukai memastikan
semua sex toys yang dijual, baik di toko-toko maupun di pinggir jalan adalah illegal. Sex toys adalah salah satu sumber kenakalan remaja yang dapat mengarah kejahatan seksual. B ea Cukai tidak ingin sex toys disalahgunakan oleh para remaja, karena dapat membawa korban. Untuk itu, pihaknya melakukan. “Tidak ada sex toys legal, semua illegal. Barang ini tidak cocok dengan budaya Indonesia,” tegasnya. Selain sex toys, rokok ilegal mendominasi hasil tangkapan KPPBC Teluk Bayur. Setidaknya, rokok illegal yang disita mencapai empat juta batang. Katanya men
>> BEA CUKAI hal 07 Redaktur: BHENZ MAHARAJO
Layouter: IRVAND