Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,
22 November 2017 / 3 Rabiul Awal 1439 H / Edisi: 048, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
PASCAPENGHADANGAN UTUSAN PT HDE
Turunnya Al-Quraan yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam.
Polda Tangani Insiden Batu Bajanjang “Itu bukan kewenangan kita, karena urusan perizinannya ada di Provinsi. Bahkan proses lelangnya dilakukan di pusat,”
(QS AS SAJDAH Ayat 2)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
04.39 12.04 15.26 18.09 19.21
WIB WIB WIB WIB WIB
YULFADRI NURDIN Wakil Bupati Solok
Bebas Visa Tak Berimbas Banyak JAKARTA, HALUAN — Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diterapkan pemerintah beberapa bulan lalu dinilai malah tidak mendatangkan wisawatan secara signifikan. Pada hal target utama dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga mendatangkan devisa bagi negara. “Secara umum, evaluasi yang kita peroleh dan masukan dari masyarakat, berita dan informasi yang diperoleh, selama ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak cukup signifikan,” ungkap anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11). Pada hal tambah Andreas, dampak dari kebijakan bebas Visa ini, justru muncul dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. “Inilah yang menjadi salah satu alasan Komisi I DPR membuat Panja Kebijakan Bebas Visa, untuk kemudian melakukan evaluasi berdasarkan temuan-temuan,” jelas politisi PDIP itu. Dijelaskan, Panja sedang membahas dan mengukur kebijakan ini yang sifatnya negara per negara. Misalnya mengevaluasi pada negara yang dengan kebijakan ini membawa dampak positif. Peningkatan wisatawan terjadi, kriminalitas, transnational crime dari negara tersebut tidak terjadi. Namun jika ada negara yang termasuk dalam 167 negara yang mendapat bebas Visa dari Indonesia tidak terjadi peningkatan jumlah wisatawan, dan malah terjadi peningkatan kriminalitas akibat dari kebijakan itu,
>> BEBAS hal 07
BANGKAI MOBIL — Polisi tengah mengawasi proses penarikan bangkai mobil milik PT Hitay Daya Energi, Selasa (21/11). Mobil itu dibakar warga dalam aksi penolakan aktivitas proyek panas Bumi di nagari Batu Bajanjang, sehari sebelumnya. WANDI MALIN
KURSI KETUA DPR MULAI GOYAH
Soal Ketum, Golkar Sumbar Pasrah PADANG, HALUAN — DPD Golkar Sumbar tak ingin ikut berpolemik dengan posisi Ketum DPP Golkar Setya Novanto. Para petinggi Golkar Sumbar satu suara soal posisi Setya Novanto di DPP Golkar dan mengaku siap mendukung hasil keputusan rapat pleno pimpinan DPP Golkar yang menyetujui penunjukkan Sekjen Idrus Marham sebagai Plt Ketum DPP Partai Golkar. Saat dimintai tanggapannya soal itu, Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumbar, Khairunnas mengatakan pihaknya mengikuti gelar rapat pleno tersebut dan mendukung keputusan yang lahir. Menurutnya, hal ini penting bagi Golkar karena soliditas partai penting untuk dijaga.
“Kami, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan komantar terkait keputusan dan Plt DPP Golkar, karena tugas utamanya lebih pada pelaksanaan pembenahan ke dalam (partai),”kata mantan Ketua DPRD Solok Selatan itu. Senada dengan Khairunnas, Wakil Ketua DPD Golkar Yulman Hadi berharap pada semua kader agar merapatkan barisan dan tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang ada. Saat ini yang harus dilakukan adalah meningkatkan konsolidasi dan penguatan, serta mengerjakan apa yang menjadi tugas di organisasi. Di sisi lain, ia mengaku tidak bisa memberikan komentar banyak. Namun ia menyampaikan
keprihatinannya terhadap apa yang menimpa Ketua Umum Golkar Setya Novanto. “Saya minta maaf karena tidak bisa memberikan banyak komentar, seperti apa mekanismenya dan bagaimana kedepannya saya juga tidak dapat menjelaskannya karena juga bukan kewenangan saya,” ujarnya singkat. Sementara, Sekretaris DPC Partai Golkar Padang Zulhardi mengatakan sebagai pengurus daerah, mereka tak bisa berkomentar panjang karena hanya bisa mengikuti apa yang dihasilkan dalam rapat pleno. Ia juga menyatakan, akan siap mendukung apapun ke-
MAJELIS hakim PTUN Padang tengah memeriksa berkas saat persidangan gugatan IUP yang diterbitkan Pemprov beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, vonis hakim PTUN Padang itu masih mengundang polemik. IST
27/S.Pers/LBH-PDG/XI/2017. Pertama, penilaian LBH yang menyebut gubernur
membangun logika atas putusan hakim, sehingga tidak mencabut lima Izin Usaha
Pertambangan (IUP) yang termasuk ke dalam 26 IUP non clean and clear (CnC) yang mesti dicabut, dengan dalih kelima perusahaan tersebut telah CnC. Dalam rilis tersebut dijawab, bahwa gubernur sebagai kepala daerah tidak pernah membangun logika di luar amar putusan Hakim PTUN. Sebab, berdasarkan amar putusan angka 2 dinyatakan, hakim mewajibkan termohon (gubernur), untuk menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha pertambangan non-CnC yang masih aktif dan habis masa berlakunya. Terkait lima IUP yang
seperti kemarin,” kata Camat Lembang Jaya Ricky Carnova menjawab Haluan, Selasa (21/11). Harapan yang sama juga disampaikan salah seorang pemuda nagari Batu Bajanjang Rizal. Ia berharap, tokoh masyarakat di nagari itu harus segera bermusyawarah untuk mencarikan solusi masalah ini. Karena dari informasi yang berkembang, aksi kemarin tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat di Nagari Batu Bajanjang. “Banyak yang hadir pada aksi kemarin adalah warga dari nagari tetangga. Ini yang kita takutkan, yang melakukan pengrusakan warga nagari lain, yang dapat namanya kita di Batu Bajanjang,” bebernya. Terpisah, Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin mengungkapkan, meski men-
IRFENDI ARBI
FERIZAL RIDWAN
>> POLDA hal 07
>> SOAL hal 07
Pemprov Menilai Asumsi LBH Berlebihan PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melalui Biro Humas Provinsi menyebutkan, pernyataan LBH Padang mengenai upaya gubernur memelintir putusan hakim PTUN Padang tentang perintah mencabut IUP 26 perusahaan, sebagai asumsi yang berlebihan dan keliru. Di sisi lain, LBH menilai tanggapan itu sebagai bentuk ketidakseriusan gubernur dalam melakukan penataan pertambangan. Dalam rilis yang diterima Haluan pada Senin (20/11), gubernur melalui Biro Humas menjawab segala pernyataan LBH Padang dalam siaran pers LBH Padang No.
AROSUKA, HALUAN — Pasca insiden pengrusakan dan pembakaran mobil milik rombongan PT. Hitay Daya Energi (HDE) oleh massa yang menolak pelaksanaan eksplorasi panas bumi (geothermal) di Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Senin (20/11) sore kemarin, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lokasi itu kembali kondusif. Meski insiden kemarin masih menyisakan ketegangan di masyarakat, namun dari pantauan Haluan di Nagari Batu Bajanjang, aktifitas masyarakat sudah kembali normal, seolah tak ada kejadian saja. Warga telah kembali melakukan aktifitas harian seperti biasanya. “Alhamdulillah, situasi sudah kembali kondusif, aktifitas warga sudah normal kembali. Kami sangat berharap tidak ada lagi kejadian
tidak dicabut izinnya oleh gubernur tersebut, Biro Humas menjelaskan bahwa saat proses persidangan, kelima perusahaan pemilik IUP tersebut telah dinyatakan CnC oleh Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. Dirincikan bahwa, PT. Thomas Jaya Trecimplant Abadi telah diumumkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dengan surat Pengumuman CnC Tahap Ke XVI yang pada bulan Juli 2015 Selanjutnya, PT. Dharma Power Persada, PT. Miranti Mas Pratama, dan PT. Triple
>> PEMPROV hal 07
Bupati-Wabup Limapuluh Kota Islah LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Polemik kepemimpinan kepala daerah di kabupaten Limapuluh Kota disebut Wakil Bupati Ferizal Ridwan telah berakhir. Menurutnya, ia bersama Bupati Irfendi Arbi telah bersepakat untuk islah dan mengakhiri silang pendapat. Segala persoalan yang selama ini menjadi sebab konflik dua pemimpin ini telah didudukkan bersama. “Kami sudah islah. Tidak ada persoalan lagi antara saya sebagai Wakil Bupati
Limapuluh Kota dengan Bupati. Semuanya sudah didudukkan bersama. Sekarang ini bagaimana merealisasikan janji kampanye kepada masyarakat Limapuluh Kota yang sempat tertunda,” kata Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan kepada Haluan, Selasa (21/11). Ia juga mengatakan hal yang terjadi selama ini antara Bupati dan Wakil Bupati tidak lain karena unsur poli-
>> BUPATI hal 07
DUGAAN KASUS PERUSAKAN HUTAN BAKAU
Pendukung Wabup Pessel “Pasang Badan” PADANG, HALUAN — Ratusan pendukung Wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Rusma Yul Anwar, masih bertahan di depan rumah dinas wakil bupati hingga Selasa (21/11). Mereka menyatakan sikap siap “pasang badan”, jika orang nomor dua di Pessel itu diperiksa penyidik di luar rumah dinas. Hal tersebut dikatakan Niniak Mamak Kenagarian Nanggalo Datuak Paduko Sati (63) di depan rumah dinas wakil bupati. Dikatakannya, alasan ia dan ratusan simpatisan lain berada di halaman rumah tersebut, adalah untuk memberikan dukungan kepada wakil bupati. www.harianhaluan.com
RATUSAN Pendukung Wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar masih bertahan di rumah dinas wakil bupati hingga Selasa (21/11) malam. IST
Diceritakannya, jauh sebelum kawasan Mandeh dikenal sebagai destinasi wi-
sata seperti sekarang, kawasan itu memang dipenuhi oleh hutan bakau. Hutan
Redaktur: Rakhmatul Akbar
bakau tersebut telah tumbuh sendirinya di kawasan Mandeh, dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar kayu api oleh warga setempat. “Bakau itu dijadikan masyarakat sebagai sebagai kayu api untuk memasak, sudah dilakukan sejak lama,” katanya. Disebutkannya, sekitar tahun 2005 ketika pembangunan Mandeh dimulai, pembukaan akses jalur darat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya, adalah jalan yang dibuka oleh Wakil Bupati Rusma Yul Anwar.
>> PENDUKUNG hal 07 Layouter: Syamsul Hidayat