Harian Umum
EDISI: 129, TAHUN KE-70
SABTU, 24 FEBRUARI 2018
Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat
8 Jumaidil Akhir 1439 H
REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com
CARIKAN DULU SOLUSI PERLINTASAN SEBIDANG
Kaji Detail Minangkabau Ekpres
S
EJUMLAH pihak terkait diminta mengkaji dengan detail segala persoalan terkait pengaktifan kereta cepat Minangkabau Ekpres yang melayani trayek Simpang Haru, Padang –BIM. Tanpa kajian matang, bukan tak mungkin Minangkabau Ekpres menjadi momok baru dan berpotensi menambah daftar panjang angka kecelakaan kereta api di Sumbar.
Tak Perlu Pusing Kelola Dana Rajawali PADANG, HALUAN — Pemprov Sumbar sebenarnya tak perlu pusing dalam mengelola dana rajawali yang jumlahnya puluhan miliar, jika paham terhadap regulasi dan aturan. Banyak opsi sebenarnya yang bisa dipakai dalam pengelolaan dana tersebut. Menurut pakar ekonomi publik dari Universitas Andalas (Unand) Dr Hefrizal Handra, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bisa menjadi opsi terbaik dalam pengelolaan dana hibah bantuan pendidikan PT Rajawali (dana rajawali) yang telah berbilang tahun mengendap di kas daerah Pemprov Sumbar. Pemprov Sumbar tidak perlu terlalu memusingkan model pengelolaan tersebut. S ebab, sudah banyak lembaga yang merupakan badan layanan umum, dan bertugas sebagai pengelola dana pendidikan dengan jumlah dana yang jauh lebih besar. “Contoh saja LPDP. Itu sudah lama mengelola dana pendidikan. Dana abadinya sudah sekitar Rp30-40 triliun. LPDP itu Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu di Aceh juga ada badan serupa untuk mengelola dana pendidikan. Aceh itu lebih berani dari kita, makanya mereka lebih cepat. Pemerintah Sumbar hanya tinggal mencontoh itu,” kata Hefrizal. Refrizal menyarankan, dana rajawali yang semula bernilai sekitar Rp50 miliar dan diperkirakan telah berkembang mencapai Rp80 miliar itu, harus dikelola dengan menetapkannya sebagai dana abadi, dan dikelola untuk kepentingan pendidikan di Sumbar. “Pemerintah Provinsi seharusnya bisa menambah dananya jadi Rp100 miliar. Lalu dibikinkan intitusi pengelolanya. Nanti institusi itu mengelola dengan cara menginvestasikannya atau cara lain. Misalnya dari dana Rp80 miliar itu, hasil dari invest setahunnya Rp8 miliar (8 persen). Rp2 miliar untuk keperluan operasional, dan Rp6 miliar disalurkan menjadi beasiswa,” sarannya. Hefrizal menyarankan demikian, sebab jika dana rajawali disalurkan penuh kepada masyarakat, dana tersebut akan cepat habis dan tidak begitu terasa manfaat jangka panjangnya. Oleh karena itu, perlu tenagatenaga profesional untuk pengelolaan dana tersebut. “Nanti model investnya bisa dalam bentuk sukuk, investasi syariah, dan lain-
>> TAK PERLU hal 07 Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. (QS Huud Ayat 15)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
05.03 12.31 15.55 18.36 19.50
WIB WIB WIB WIB WIB
PADANG,HALUAN — Pengamat Transportasi Publik dari Universitas Andalas (Unand) Purnawan mengatakan, pengoperasian Minangkabau Ekpres sepuluh kali dalam sehari harus menjadi bahan perhatian bagi pihak terkait. Karena dikhawatirkan kereta tersebut bisa memperbanyak terjadinya kecelakaan di jalur rel kereta api. Sebab, saat ini hampir setiap rumah yang berada di sisi jalan rel membuat perlintasan sebidang dengan jalan rel untuk menyeberang menuju jalan raya yang berada di seberang rumah. Untuk itu, operasional kereta bandara yang
>> KAJI hal 07
TIBA DI STASIUN – Kereta Api Minangkabau Ekpres yang khusus melayani Padang – BIM tiba di Stasiun Simpang Haru, Jumat (23/2). IRHAM
INDONESIA CORRUPTION WATCH
Hukum Terpinggirkan di Rezim Jokowi JAKARTA, HALUAN — Aktivis Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menilai sektor hukum tidak mendapatkan perhatian dalam era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini bisa dilihat dari kisruh pengesahan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi Undang-Undang MD3. Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan revisi tersebut dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Na-
mun, belakangan muncul kritik dari masyarakat karena tiga pasal dalam UU itu dianggap memberikan kuasa berlebih kepada DPR. Setelah muncul penolakan publik, Presiden Joko Widodo pun mempertimbangkan untuk tidak menandatangani UU MD3. Donal menilai, hal yang kontraproduktif ini bisa terjadi karena sejak awal Jokowi tak pernah membe
>> HUKUM hal 07
Kejagung Desak Penuntasan Kasus IAIN PADANG, HALUAN — Lamanya penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol di tangan Kejati Sumbar, membuat gerah Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus yang telah lama bergulir ini diminta bisa dituntaskan secepatnya. S ebenarnya, sejak jabatan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar dipegang Prima Idwan Mariza, proses kasus bergulir. Sekarang, penyidik sedang berusaha proses penyidikan tuntas. “Sebenarnya kita (Kejati Sumbar-red) telah mendapat desakan dari Kejagung untuk segera menyelesaikan perkara ini, mengingat terlalu lama prosesnya. Saat KAMPUS III IAIN Padang di Aia Bangek, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ketika masih dalam tahap pembangunan. IST www.harianhaluan.com
akan dilakukan, maka perlintasan-perlintasan ilegal harus ditutup oleh PT KAI. Alasannya karena kecelakaan yang disebabkan adanya perlintasan ilegal ini sangat tinggi. Selain itu, yang menjadi masalah adalah beberapa lokasi persilangan ini sudah menjadi jalan umum karena wilayah itu telah menjadi daerah perumahan. “Untuk kasus ini sebaiknya Pemko setempat berkordinasi dengan PT.KAI dan Dishub untuk membuat dan melebarkan jalan paralel dengan jalan rel yang sudah ada menjadi jalan lokal,”ucap Purnawan. Lanjutnya, sedangkan untuk pembuatan perlintasan baru, menurut Permenhub Nomor 36 tahun 2011, memerlukan izin Dirjen dan harus sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, serta harus sesuai dengan tata ruang setempat, dan harus memenuhi 9 poin ketentuan teknis yang salah satunya adalah amdal. “Melihat persyaratan yang harus dipenuhi, pembuatan perlintasan baru memerlukan proses yang panjang, sedang operasional KA bandara akan dilakukan sekitar bulan April 2018,” jelasnya. Untuk itu, sementara waktu, pada perlintasan yang sudah menjadi jalan umum sebaiknya
>> KEJAGUNG hal 07
PELAKSANA Tugas Kepala Pol PP Padang Padang Yadrison mengintrogasi dua PSK online bawah umur yang tertangkap sedang menunggu pelanggan di hotel melati kawasan Pantai Padang, Jumat (23/2) dini hari. HUMAS
TRANSAKSI ONLINE, MODUS BARTER KAMAR
Gadis 14 Tahun Jual Diri PADANG, HALUAN — Praktik pelacuran di Kota P adang kian mengkhawatirkan. Belum usai cerita penangkapan dua mucikari oleh Polda Sumbar, kabar getir kembali datang dari razia yang digelar Pol PP Padang. Dua PKS online yang ditangkap masih bau kencur. Bahkan salah satunya masih berusia 14 tahun. Betapa mengerikannya bisnis syahwat di kota beradat ini. Kedua perempuan yang semestinya berada di rumah, memikirkan masa depan dan tugas sekolah tertangkap di dalam kamar hotel melati, bilangan Pantai Padang, Jumat (23/2) dini hari. Pahitnya kehidupan ekonomi dan kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi alasan keduanya masuk ke dunia hitam. Ketika tertangkap, DA (14), warga Kecamatan Lubuk Begalung, dan SL (17), yang bermukim di Koto Tangah sedang menunggu tamu.
Untuk menjaring pria hidung belang, keduanya menggunakan aplikasi chatting Beetalk. “Dua PSK yang ditangkap kali ini masih di bawah umur. Ini sangat ironis,” terang Plt Kepala Pol PP Padang, Yadrison, Jumat siang. Dijelaskan Yadrison, profesi haram yang dijalani keduanya sudah tercium sejak lama oleh petugas. Keduanya masuk radar. “Petugas Unit Intel telah mengawasi gerak-gerik mereka sejak sore sebelum penangkapan. Diduga keduanya melakukan transaksi untuk mencari lelaki hidung belang dengan mengunakan aplikasi Beetalk,” ucap Yadrison. Petugas lalu menyamar sebagai pelanggan. Dalam transaksi, keduanya menyebut kamar yang akan mereka gunakan untuk berhubungan. Selain bisa dibayar dengan uang, dua remaja tersebut juga
Redaktur: Bhenz Maharajo
>> GADIS hal 07 Layouter: Irvand