Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,
24 MARET 2017 / 25 Jumadil Akhir 1438 H / Edisi: 162, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
NAIK 250 RIBU DARI TAHUN 2016
ONH 2017 Rp34,9 Juta Pemondokan Haji Setara Bintang Tiga
R
APAT Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) membahas penyelenggaraan ibadah haji 2017 telah dilaksanakan. Menko PMK Puan Maharani nyatakan siap untuk selenggarakan Ibadah Haji 2017. Selain kuota haji yang bertambah menjadi 221 ribu, persiapan lain seperti transportasi, hotel atau pemondokan, kesehatan dan makan telah dibahas. Untuk pemondokan haji, Puan mengatakan Indonesia setara dengan bintang tiga. “Peningkatan asrama haji juga sekarang sudah dimintakan bahwa semua hotel untuk jemaah haji itu setingkat dengan hotel tiga,” ujar Puan usai memimpin RTM di Kantor Kemenko PMK, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, seperti dilansir kompascom kemarin. “Lokasi asrama pun hanya ada dalam
>> PEMONDOKAN hal 07 05.09 12.29 15.32 18.33 19.42
BPKH harus digenjot supaya bekerja lebih cepat biar jemaah Indonesia mendapat fasilitasi untuk tempat nginap, konsumsi, akomodasi tranportasi lebih baik.” FAHRI HAMZAH Wakil Ketua DPR RI
ONH 2017 — Rapat Komisi VIII dengan Panitia kerja BPIH kementrian Agama menyepakati biaya haji 2017 sebesar Rp34.8 juta atau naik sekitar Rp 250 ribu dari tahun lalu. Rapat berlangsung di gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3). IST
JAKARTA, HALUAN — Komisi VIII DPR RI dan Panja (Panita Kerja) BPIH Kementerian Agama telah sepakati biaya haji 2017 sebesar Rp 34.890.312 atau sekitar 2.617 US Dolar dengan
kurs Rp13.331. Angka ini naik sekitar Rp.250 ribu dari tahun lalu. “Ya naik sekitar Rp250 ribu, kenaikan ini juga dilihat dari makan yang menjadi 25 kali.
Juga karena adanya kenaikan kuota sebesar 31,4 persen atau 221 ribu,” ujar Ali Taher, Ketua Komisi VIII DPR RI di Nusantara
>> ONH 2017 hal 07
PROSESI DIJADWALKAN 3 APRIL Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (QS Al An’aam 6:2)
Mendag Siapkan Payung Hukum Perdagangan Online PADANG, HALUAN — Kementerian Perdagangan menyiapkan payung hukum untuk perdagangan online. Hal ini dilakukan seiring makin meningkatnya perdagangan online dibandingkan perdagangan offline saat ini. Payung hukum ini nantinya akan menjadi pelindung baik bagi konsumen maupun bagi produsen penyedia barang dan jasa secara online. Sehingga tidak ditemukan pelanggaran dalam jual beli secara online tersebut. “Untuk drafnya s ekarang sudah di Sesneg. Sudah kita ajukan dari tahun lalu. Semoga ini cepat disetujui. Apalagi dengan makin meningkatnya perdagangan online sekarang,” papar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Ir. Tjahya Widayanti. Diharapkan, dengan adanya payung hukum ini nantinya akan menjamin jenis barang yang diinginkan konsumen sesuai dengan apa yang dikirim oleh produsen. ”Nanti kalau ada yang melanggar ini dengan adanya payung hukum ini bisa saja diberikan sanksi,” tambahnya saat Penandatanganan MoU Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO) antara Kementerian Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Kontrak Kerjasama Akses Pemasaran Online antara Mataharimall.com dengan UKM di Hotel Mercure Padang, Kamis (23/3). Dikatakannya, meski belum ada hitungan yang pasti berapa peningkatan perda-
>> MENDAG SIAPKAN hal 07
Polda Sumbar Resmi Tipe A PADANG, HALUAN — Kenaikan tipe Polda Sumbar dari tipe B ke tipe A sudah diumumkan jauh-jauh hari. Seiring kenaikan tipe, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Fakhrizal juga akan menyandang pangkat bintang dua. Prosesi kenaikan tipe ini akan langsung diresmikan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, 3 April mendatang. Kepastian prosesi kenaikan tipe pada 3 April itu diungkapkan Kapolri kepa-
>> POLDA SUMBAR hal 07
BERKAS kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP setebal 24.000 halaman saat dilimpahkan penyidik KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta.
KASUS KORUPSI E-KTP
KPK Tangkap Andi Narogong
P
PADANG, HALUAN — Soal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK PD), hingga kini Kabupaten Tanah Datar memang tak ada tandingannya. Hasil pemeriksaannya pun, selalu berada di kisaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni. Demikian Pengakuan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat Eliza, MM.Ak., CA., Kamis (23/3), saat Bupati Tanah Datar H. Irdinansyah Tarmizi menyerahkan LKPD Tahun 2016, di ruangan pertemuan BPK RI Perwakilan Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman, Padang. Bupati Irdinansyah didampingi Kepala Inspektorat Drs. Altri Suandi, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Hendri, B.Ac., dan Kabag Humas & Protokol Syahril, S.Sos. Sementara Eliza didampingi auditorat dan jajarannya. “Kabupaten Tanah Datar tercatat
ADA Kamis (23/3) siang, penyidik KPK menangkap Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Andi merupakan pengusaha yang disebut-sebut membagi-bagikan uang pelicin anggaran. “Penangkapan terhadap AA dilakukan siang hari ini (Kamis, red) di daerah Jaksel. Sampai saat ini kita masih melakukan pemeriksaan 1x24, untuk langkah selanjutnya setelah pemeriksaan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, seperti dilansri detikcom, Kamis (23/3). Andi pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Febri menyebut Andi ditangkap dengan alasan kebutuhan proses penyidikan. “Karena memang kebutuhan penyidikan, tersangka diduga keras melakukan tindakan korupsi oleh karena itu penangkapan segera dilakukan untuk kebutuhan penyidikan,” ujarnya. Febri juga mengatakan bila Andi nantinya akan ditahan karena dianggap merintangi penyidikan. “Sesuai Pasal 21 KUHAP langkah hukum selanjutnya,” ujar Febri. Andi disangka dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Penyidik KPK saat ini melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Cibubur. Menurut Wakil ketua KPk Alex Marwata, Andi diduga berperan aktif dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP. Dalam proses penganggaran, Andi diduga melakukan sejumlah pertemuan dengan terdakwa,
>> TANAH DATAR hal 07
>> KPK TANGKAP hal 07
GEDUNG BARU MAPOLDA SUMBAR
ADVERTORIAL
BPK BERIKAN APRESIASI
Tanah Datar Serahkan LKPD 2016
BUPATI Tanah Datar H. Irdinansyah Tarmizi menyerahkan LKPD Tahun 2016 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat Eliza, MM.Ak., CA., Kamis (23/3).
MIRYAM S HARYANI BATALKAN KETERANGANNYA DI BAP
Saksi e-KTP Menangis di Persidangan JAKARTA, HALUAN — Majelis hakim yang memimpin persidangan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) terlihat kebingungan menghadapi saksi yang dihadirkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/3). Dalam persidangan ketiga ini, jaksa KPK menghadirkan Mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani. Namun jawaban Miryam berbelit-belit serta sambil menangis. Majelis Hakim memulai tanya jawab dengan Miryam. Namun, saat ditanya terkait MANTAN anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani dihadirkan sebagai saksi dalam sidang
>> SAKSI E-KTP hal 07 kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/3). IST www.harianhaluan.com
Redaktur: ALMUDAZIR
Layouter: IRVAND