Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,
24 November 2017 / 5 Rabiul Awal 1439 H / Edisi: 050, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
KE PENGADILAN SESEGERA MUNGKIN
Kejari Padang Terima Berkas SPj Fiktif Turunnya Al-Quraan yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam. (QS AS SAJDAH Ayat 2)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
04.39 12.04 15.26 18.09 19.21
WIB WIB WIB WIB WIB
Sumbar Diincar Bandar Narkoba Global PADANG, HALUAN — Diam-diam, Sumatera Barat sudah menjadi sasaran pengedar Narkoba jaringan Internasional sebagai wilayah pemasaran empuk. Geografis dan jalur transportasi dimanfaatkan untuk mempermudah akses. Bahkan Polda Sumbar sudah melihat gerakan bawah tanah yang terorganisir melalui jalur Aceh, Sumut dan Riau dan perairan barat Sumatera. Meminimalisir gerakan ini, Polda Sumbar membuat pernyataan dengan beberapa instansi untuk melakukan pengawasan. Beberapa instansi ini dinilai akan memiliki kontribusi besar karena tupoksinya berada di lokasi pintu masuk barang haram ini. Instansi yang dirangkul oleh Polda Sumbar adalah Korem 032/Wirabraja, Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar, Kesyahbandaran dan Otoritas Teluk Bayur, PT Angkasa Pura II, Balai POM Padang, Bea dan Cukai Sumbar, Imigrasi Kelas 1 Padang, Kemenkumham Sumbar, Pegadaian Padang dan Dinas Pendidikan Sumbar. Para instansi ini diambil sumpah dan komitmennya di Mapolda Sumbar, Kamis (23/11).
>> SUMBAR hal 07
PADANG, HALUAN — Bareskrim Polri menuntaskan p roses pelimpahan berkas dugaan penyelewengan anggaran dan praktik pencucian uang atas nama tersangka Yusafni (ASN Dinas PU/PR Sumbar) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Kamis (23/11). Yusafni kemudian ditahan di Rumah Tanahan (Rutan) Anak Air Padang sembari menunggu jaksa melimpahkan kasus tersebut untuk bersidang di pengadilan. Proses pelimpahan tahap II berlangsung sejak pagi hingga sore hari sekitar Pukul 16.30 WIB. Selama proses berlangsung, tersangka Yusafni didampingi Defika Yufiandra dan tim selaku Penasihat Hukum (PH). Namun, tak terlihat adanya pihak keluarga yang ikut mendampingi terdakwa selama berada di Kejari Padang. Sekira pukul 16.30 WIB, Yusafni yang telah
>> KEJARI hal 07
DIKAWAL — Penyidik Bareskrim Polri dan Jaksa dari Kejari Padang mengawal tersangka Yusafni menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan Anak Aia usai menjalani proses serah terima dari penyidik Polri ke Jaksa, Kamis (23/11). NASRIZAL
Pemerintah Diminta Perhatikan Investor SEBELUM masalah masuk jalur hukum, lebih baik masalah pelaku usaha dimediasi oleh pemerintah daerah karena tidak semua masalah harus diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, jika sudah masuk jalur hukum, prosesnya harus diikuti,” ujarnya. RAMAL SALEH Ketua Kadin
PADANG, HALUAN — Pascavonis lepas majelis hakim Pengadilan Negeri Padang kepada pengusaha H Basrizal Koto dari segala tuduhan yang dilontarkan pihak PT KAI, sejumlah pihak angkat suara, terutama
Terima Hibah, DPD Fokus Bangun Gedung
investasi harus diberikan kepada semua pihak. Mulai dari investor lokal yang merupakan putra daerah hingga investor dari luar. Jika hal tadi berjalan dengan baik, terang dia, semua potensi yang dimiliki Sumbar akan tergarap dengan maksimal.
>> PEMERINTAH hal 07
Praperadilankan KPK, Setnov Yakin Menang
PADANG, HALUAN — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia bakal memiliki kantor tetap di Jalan Raden Saleh No 4 Padang. Hal ini seiring dengan hibah tanah yang diberikan Pemprov Sumbar seluas 2.000 meter persegi. Hibah ini pun tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 030849-2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah seluas 2.000 meter2 yang berlokasi di Jalan Raden Saleh ANGGOTA DPD RI Sumbar H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Nomor 4 Padang kepada Dewan Basa memperlihatkan SK Gubernur No 030-489-2017 tentang hibah tanah yang diberikan Pemprov Sumbar kepada DPD RI di
>> TERIMA hal 07 gedung DPD Perwakikan Sumbar, Kamis (23/11). IST
terkait dengan iklim investasi di Sumbar. Mereka beranggapan, pemerintah harusnya memainkan peran jika ada investor untuk memberikan kenyamanan menanamkan modalnya. Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal mengatakan kenyamanan dalam urusan
TERSANGKA kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan. IST
JAKARTA, HALUAN — Ketua DPR RI Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan mega korupsi proyek e-KTP oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali mengajukan praperadilan. Ia berencana mengajukan saksi meringankan terkait kasus yang membelitnya di KPK. Saksi-saksi yang meringankan itu termasuk anggota DPR. “Saya juga mengajukan permohonan kepada KPK agar diberi kesempatan memeriksa ahli dan juga meringankan. Syukur KPK
mau dan daftar nama tadi sudah dimasukkan,” ucap pengacara Novanto, Otto Hasibuan, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/11). “Tersangka mempunyai hak untuk mengajukan saksi maupun ahli meringankan apa yang dituduhkan ke dia,” imbuh Otto. Otto menyebut ada delapan orang yang diajukan sebagai ahli dan saksi meringankan. “Kalau nggak salah delapan
>> PRAPERADILANKAN hal 07
BERDUAAN DENGAN WANITA DI KONTRAKAN
Kepala Rutan Nyaris Diamuk Massa
KARUTAN Kelas II B Padang Panjang Don Victor saat digrebek Istri Sahnya dan Warga di Kelurahan Balai-Balai Padang Panjang. APIZ JACKSON
www.harianhaluan.com
PADANG PANJANG, HALUAN — Resah dengan tindakan Kepala Rutan (Karutan) Kelas II B Padang Panjang Don Victor yang berduaan di sebuah rumah kontrakan bersama seorang wanita simpanannya, membuat Istrinya sendiri bersama warga di Kelurahan BalaiBalai Padang Panjang Barat sangat “Berang” dan langsung menggerebek Karutan tersebut sekitar jam 23.00 WIB Rabu (22/11) kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun Haluan di lapangan, sejumlah warga mengatakan perilaku Karutan Kelas II B Padang Panjang, Don Vicktor De
Lacruya disebutkan sudah menyewa salah satu petak rumah kontrakan di RT XX tersebut. Namun hingga dilakukan pengrebekan warga bersama istri sahnya, Don Victor belum melapor ke pejabat RT. Bahkan orang nomor satu di Rutan Kelas II B Padang Panjang tersebut, diketahui sangat arogan menyebut sebagai pejabat tinggi salah satu instansi pemerintah. Bahkan ketika didatangi warga bersama keluarga istri sahnya, dengan pongah membentak dan menggertak. Salah seorang pemuda
>> KEPALA hal 07
Redaktur: Rakhmatul Akbar
Layouter: Irvand