Haluan 25 Januari 2017 by Harian Haluan

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,

25 JANUARI 2017 / 27 Rabiul Akhir 1438 H / Edisi: 106, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

DUGAAN KORUPSI DI PRASJALTARKIM SUMBAR

Pelaku SPJ Fiktif Tak Mungkin Satu Orang SETELAH menerima laporan dari BPK, harusnya Pemprov bukan memanggil oknum yang diduga menyelewengkan anggaran itu. Pemprov harusnya langsung melapor ke Kejaksaan.

“Tetap mesti pasang kecurigaan. Apakah oknum ini betul-betul kerja sendiri. Secara teoritik, korupsi itu tak mungkin dilakukan sendiri. Jadi, kecil kemungkinan dilakukan satu orang.

FERI AMSARI Peneliti PUSaKO PADANG, HALUAN — Pengamat hukum menilai, dalam kasus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif di Dinas Prasjaltarkim Sumbar diduga merugikan negara mencapai puluhan miliar, Pemprov Sumbar tidak berhak menyampaikan dugaan pelakunya hanya satu orang. Pasalnya, klaim seperti itu hanya patut disampaikan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Ali Asmar, dalam jumpa pers di Ruang Biro Humas Sekprov mengatakan kepada

OKTAVIANUS RIZWA Praktisi Hukum wartawan, bahwa berdasarkan pengakuan JSN (oknum ASN Disprasjaltarkim) yang diduga melakukan penyelewengan anggaran dengan motif SPJ fiktif, tindakan itu dilakukan sendiri dan mungkin tanpa sepengetahuan atasan. setelah menerima laporan dari BPK, pihaknya langsung bergerak untuk memanggil JSN dan atasannya untuk dimintai keterangan. Modusnya, dengan memperbanyak dan menambah laporan SPJ ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Samudera dan pembebasan lahan pembangunan Fly

Berkas Dugaan Pungli Disnak Belum Lengkap PADANG, HALUAN — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar masih terus berupaya melengkapi berkas kasus dugaan pungutan liar (pu ngli) oleh oknum pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar. Hingga saat ini, penyidik masih bolak-balik kantor Kejati dan Polda Sumbar untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Hal itu disampaikan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar Yunelda kepada wartawan, Senin (23/1). Menurutnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikantongi kejaksaan. “Berkasnya masih banyak yang kurang, itu perlu dilengkapi, dan sudah dikirim lagi ke kepolisian. Yang jelas proses hukumnya terus berjalan. Namun, tentu harus sesuai aturan dan mekanisme pemprosesan yang berlaku,” kata Yunelda. Yunelda juga belum dapat memastikan kapan proses kelengkapan berkas ditunggu untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. “Untuk saat ini belum ada tenggat tertentu, yang jelas secepatnya. Kita tunggu berkasnya

Over di Kota Padang dari dana APBD 2015. (Haluan, 5 Januari 2016). Pengamat Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, kepada Haluan mengatakan, seharusnya Sekdaprov segera melaporkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar itu kepada pihak berwajib, dan sedapat mungkin melaporkan langsung ke Kejaksaan. “Setelah menerima laporan dari BPK, harusnya Pemprov bukan me

>> PELAKU hal 07

KASUS SUAP 12 RUAS JALAN SUMBAR

KPK Dalami Keterlibatan Pihak Lain

FEBRI DIANSYAH

PADANG, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tangkap tangan dugaan suap 12 ruas jalan di Sumbar. Bahkan faktafakta persidangan menjadi

salah satu yang paling dicermati. Juru Bicara (Jubir) KPK RI, Febri Diansyah, dihubungi Haluan Senin (23/1) malam dari Padang mengatakan, sampai saat ini perkembangan penanganan perkara adalah

Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa”. (QS Thaha Ayat 16)

sidang di pengadilan dengan terdakwa I Putu Sudiartana. “Agenda hari ini (Senin red) adalah pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa,” kata Febri Diansyah. Namun, Febri Diansyah enggan menyebutkan siapa

saja nama dari pihak terdakwa yang diperiksa pada Senin (23/ 1) tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa sebelumnya Yogan Askan yang ikut dalam Operasi Tangkap Tangan

>> KPK hal 07

POLISI SEGERA LIMPAHKAN BERKAS PELAJAR NYABU

DPRD: Jangan Hanya Tangkap Pemakai

>> BERKAS hal 07 05.16 12.39 16.03 18.42 19.55

JUAL HIU — Pekerja memotong sirip dan ekor ikan hiu di salah satu pelelangan ikan di kawasan Batang Arau, Selasa (24/1). Sirip ikan hiu dipotong untuk dijual terpisah karena harganya jauh lebih mahal. Daging hiu ini dijual dengan harga Rp16.000 perkilo sedangkan siripnya dijual dengan harga Rp200.000 perkilo. HUDA PUTRA

ANGGOTA Polsek Teluk Kabung tengah menginterogasi pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan di sebuah PAUD di Bungus Teluk Kabung, Senin (23/1). MUHAMMAD AIDIL

PADANG, HALUAN — Anggota DPRD Sumbar Dapil Padang, Hidayat meminta pemberantasan narkoba yang dilakukan pihak kepolisan tak hanya sekedar menangkap pemakai atau pengedar di lapangan. Namun juga menangkap ban-

dar besar atau cukong yang jadi pemasok narkoba itu sendiri. Hal ini disampaikan Hidayat menanggapi adanya tiga orang pelajar di Bungus, Kota Padang yang tertangkap tengah berpesta narkoba. Hidayat menilai tertang-

kapnya tiga pelajar t ersebut adalah kejadian luar biasa yang tak bisa dianggap sebelah mata. Dengan adanya insiden ini, ia meminta Polda melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya. Karena, untuk persoalan narkoba, kepolisian mestinya tahu dimana sumber atau pasokan narkoba itu, dan kemudian diambil tindakan tegas. “Kita kan punya intel yang sudah digaji negara untuk masalah ini. Harusnya mereka bisa mendeteksi dimana sumber narkoba tersebut. Kita harap ini bisa dapat perhatian dari Kapolda yang baru untuk serius menanganinya,” kata Hidayat pada Haluan, Selasa (24/1) di Padang. Sebelumnya, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Fakhrizal juga komitmen melakukan pemberantasan narkoba di Sumbar. “Pemberantasan narkoba merupakan komitmen kami karena

>> DPRD: hal 07

DETASEMEN Polisi Militer (Denpom) 1/4 Padang melakukan konferensi Pers, Selasa (24/1).RINA SYAFITRI

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PELAYAN KAFE DI PAYAKUMBUH

Denpom Bantah Oknum TNI Memperkosa PADANG, HALUAN — Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/4 Padang Letkol CPM Didik Hariyadi membantah tujuh oknum prajurit TNI melakukan pemerkosaan terhadap seorang pelayan kafe R (18) di Kelurahan Talang, Kota Payakumbuh. Hanya satu dari enam oknum TNI itu yang melakukan pelecehan seksual dengan memasukkan jarinya ke kemaluan R. Sedangkan enam oknum lainnya hanya menonton aksi itu. Hal ini ditegaskannya Didik Haryadi

>> DENPOM hal 07

POLISI BEBASKAN TRUK DIDUGA BAWA DAGING ILEGAL

Disperindag Tak Pernah Keluarkan Izin Impor PADANG, HALUAN — Polresta Padang membebaskan truk B 9003 GEU yang sebelumnya diduga membawa daging ilegal impor dari India. Truk itu berangkat dari Jakarta hendak membawa daging tersebut tujuan Medan. Namun truk itu mampir di Padang untuk menurunkan daging sebanyak 2,6 ton di salah satu agen daging di Kampung Kalawi Padang. Padahal, Disperindag Sumbar tidak pernah mengeluarkan izin peredaran daging impor untuk wilayah Sumbar. Informasi yang diterima Haluan, truk tersebut dilepaskan karena hasil pemeriksaan yang dilakukan

>> DISPERINDAG hal 07 www.harianhaluan.com

Redaktur: ALMUDAZIR

Layouter: IRVAND

UTAMA

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Daerah Utang 700 Juta ke RSJ PADANG, HALUAN — Sejumlah kabupaten/ kota masih memiliki tunggakan hutang terkait pelayanan yang diberikan Ruma Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin sebanyak Rp700 juta, jumlah tersebut sudah berkurang dari sebelumnya yang mencapai angka Rp1,6 miliar.

Korban Perahu Terbalik Masih Misteri PASAMAN, HALUAN — BPBD Kabupaten Pasaman dibantu BPBD Agam dan Pasaman Barat masih menyisiri sungai Batang Masang di Nagari Binjai, Kecamatan Tigonagari, untuk mencari keberadaan dua korban perahu tenggelam, Senin (23/1) pagi. Dua korban masih dinyatakan hilang, yakni Erman (45) dan Cahya (4,5). Sementara seorang korban, bernama Aurel (18) anak dari Syafril, pemilik perahu sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pasaman, In Israil mengatakan, tiga korban tenggelam setelah perahu berpenumpang tujuh orang itu terbalik saat menyusuri sungai Batang Masang. “Sebanyak tiga dari tujuh warga Kampuang Binjai, tengelam dan hanyut di Sungai Masang setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik, Senin sekitar pukul 7.00 WIB,” ujar Israil. Sementara penumpang lainnya, Syafril (43) pemilik perahu, Neli (40), Upik (48), Jek (16), Iliah (39), Fadal (38) dan Pian (51) selamat dari peristiwa nahas tersebut. “Cahya merupakan anak dari Eman (korbanred) dan Aurel anak dari Syafril,” katanya. Ia mengatakan, pencarian terhadap korban hanyut itu dibantu tim BPBD dari dua kabupaten tetangga, yakni Agam dan Pasbar. Mereka, kata dia, mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC). “Kita menyisir keberadaan korban dari dua sisi, dari sungai dan darat. Kita akan berusaha semaksimal mungkin hingga korban ditemukan,” ujarnya. Dijelaskan In Israil, peristiwa itu bermula saat rombongan dengan jumlah 10 orang hendak pergi menuju sawah mereka masingmasing, diseberang sungai menggunakan perahu yang dikemudikan oleh Syafril. “Dalam perjalanan, air Sungai Masang membesar dan air masuk ke dalam perahu. Tidak stabil, perahu pun terbalik,” katanya. BPBD setempat mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan saat menyeberangi sungai menggunakan perahu, apalagi disaat curah hujan tinggi. “Kami mengimbau, agar warga berhati-hati ketika menyeberangi sungai tersebut, apalagi disaat debit air sungai tinggi. Kita tidak menginginkan ada jatuh korban lagi,” katanya. (h/yud)

Undang-Undang ASN Direvisi JAKARTA, HALUAN — Kabar gembira bagi tenaga honorer Kategori Dua (K2) berhembus dari Senayan. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang dinilai menghambat pengangkatan honorer K2 jadi ASN diputuskan DPR untuk direvisi. Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, DPR RI, Selasa (24/1), ditetapkan RUU tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Seluruh fraksi setuju perubahan tersebut. Memang, sebelum diputuskan, ada sejumlah anggota dewan yang mengajukan interupsi. Seperti dilakukan anggota dari Fraksi Nasdem Akbar Faisal. Ia menyatakan setuju jika tenaga honorer K2 ini diangkat menjadi pegawai. Namun, yang dipertanyakan Akbar terkait jika tenaga honorer K2 diangkat menjadi ASN, pemerintah akan kesulitan untuk membayar gaji mereka yang menurut dia mencapai Rp23 triliun. “Negara harus bertanggungjawab kepada mereka atas kebijakan akan mengangkat tenaga honorer K2 ini, walau resiko dalam pembayaran gaji sebesar Rp 23 triliun per tahun itu tidak mudah. Apalagi Menteri Keuangan telah melakukan pemotongan anggaran sehingga menjadi beban berat,” paparnya. Anggota DPR RI dari FPPP, Elviana menyatakan pada hari ini seluruh tenaga honorer menaruh harapan besar kepada DPR yang mau merevisi UU ASN. “Namun jika tidak semua tenaga honorer diangkat, kami mohon perhatian khusus pada honorer tenaga kesehatan, tenaga bidang dan perawat,” tegasnya. Ia menjelaskan, bahwa tenaga kesehatan telah menempuh pendidikan dengan biaya yang besar. “Bayangkan untuk akreditasi program-program studi non kesehatan itu ditanggung oleh negara. Sementara program studi kebidanan, kesehatan, akreditasinya dibebankan kepada mahasiswa, setalah mereka tamat hanya mendapat honor Rp400.000. Bahkan kadan-kadang tidak ada,” ungkapnya. Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka dengan tegas menyebutkan bahwa anggaran Rp23 triliun hanya satu persen dari dana APBN. “Urusan rakyat jangan pikir untung ruginya. Kenapa pemerintah tidak mau berbaik hati kepada rakyatnya dengan menyisihkan anggaran dua persen dari APBN untuk menyejahterakan honorer dan pegawai kontrak,” ucapnya. Dalam perubahan, pada Pasal 131A disebutkan, bahwa pemerintah harus mengangkat pegawai honorer jadi PNS atau ASN. “Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun,” bunyi pasal tersebut. (h/sam) www.harianhaluan.com

PENINJAUAN – Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit melakukan tinjauan sarana ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin, Padang. Dalam tinjauan diketahui kalau sejumlah daerah memupuk hutang di RSJ plat merah itu. IST

Gubernur Marah-Marah di Rapat TPID PADANG, HALUAN —Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kecewa karena banyak kepala daerah yang absen dalam rapat Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), ketidakhadiran tersebut juga dibarengi dengan ketidakaktifan kepala daerah untuk ikut menangani masalah inflasi yang terjadi. “Ini menunjukkan tidak adanya kepedulian. Memang ada yang hadir tapi tidak semuanya. Saya saja tidka pernah absen dalam setiap pertemuan dengan TPID ini, teman-teman wartawan bisa tanya langsung sama pak Fuji (Kepala BI perwakilan Sumbar),” ungkapnya usaia pertemuan bersama TPID di Aula BI, Selasa (24/1). Ia berharap, ada kepedulian

dari Bupati/Walikota untuk ikut berperan dalam menangani masalah, karena tanpa ada kebijakan dari kepala daerah, program dan gerakan yang dilakukan tidak akan efektif. “Maunya saya, kepala daerah sebagai pembina dan Sekda yang jadi ketua harian, langsung turun tangan, itu menunjukkan kepedulian. Tanpa kebijakan dari kepala daerah, semuanya tidak akan efektif. Percuma kita ngomong begini tapi wakil-wakil dari kabupaten/kota tidak menindaklanjuti,” ulasnya. Irwan juga mencontohkan kebijakan yang bisa dilakukan oleh kepala daerah. “Misalnya persoalan beras, buatlah kebijakan di daerahnya menduplikasi

toko tani indonesia, lembaga distribusi pangan daerah dan yang lainnya. Dinas terkait juga dapat menganggarkan di APBD-nya untuk mengadakan bibit gratis cabai guna diletakkan di rumah rumah warga,” sebut Irwan. Ia juga meminta agar seluruh ASN untuk menanam cabai 10 batang apakah itu di dalam polibek, atau perkarangan rumahnya. Minggu depan, ia berencana akan melakukan sidak untuk gerakan penanaman cabai ini. Dalam waktu dekat, juga akan ada bantuan bibit sebanyak 100 ribu melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk dibagikan ke masyarakat. Selain itu, dari Pemprov juga akan ada disediakan bantuan bibit cabai ini untuk dibagikan. (h/rin)

Sengketa Informasi Daniel dan PLN Berlanjut

SUASANA mediasi awal PT PLN dengan Danil dengan mediator Komisioner KI Sumbar Yurnaldi. Pada mediasi kedua, Selasa (24/1), para pihak sepakat tidak berdamai, proses penyelesaian sengketa berlanjut ke ajudikasi non litigasi lanjutan. IST

PADANG, HALUAN — Upaya mediasi penyelesaian sengketa informasi publik antara Danil Sutan Makmur dengan PT PLN (persero) Wilayah Sumbar buntu. Sesuai mekanisme, penyelesaian sengketa informasi publik, para pihak kembali bersidang ajudikasi non litigasi. Mediator Komisi Informasi Sumbar, Yurnaldi, Selasa (24/1) siang mengatakan, Sengketa informasi antara masyarakat atas nama Danil Sutan Makmur dengan PT PLN sebagai termohon

berawal dari tidak puasnya Danil atas jawaban informasi dari PT PLN. “Saya minta dokumen perjanjian antara PT PLN dengan bank juga soal pembebanan biaya Rp1.600 kepada pelanggan yang membayar tagihan lewat bank,” ujar Danil. Sementara, PT PLN dalam keterangan belum menerima dokumen yang dimaksud dari atasannya di PLN Pusat. ”Kita sudah minta ke atasan tapi sampai hari mediasi kedua tidak kami dapat,”ujar Kuasa PT PLN

Irwan. Menyikapi itu, Danil tidak mau menunda mediasi dan minta mediasi gagal. “Saya tidak mau proses yang diatur oleh UU 14 Tahun 2008 ini bertele-tele oleh para pihak. Untuk itu saya tidak mau melanjutkan mediasi dan minta KI Sumbar melanjutkan ke proses ajudikasi non litigasi lanjutan,” ujar Danil. Menjawab itu, PLN tidak mau kalau. PLN bersepakat pula menggagalkan mediasi. “Ya, kalau pihak pemohon tidak mau membero waktu dan kami juga tidak mau dikatakan bertele-tele apalagi dianggap tak menghormati UU, sebaiknya kita lanjutkan ke sidang ajudikasi sesuai mekanisme di Komisi Informasi,” ujarnya. Mediasi gagal maka proses penyelesaian berlanjut ke ajudikasi non litigasi, m enuru t Yurnaldi ketika para pihak sepakat yidak berdamai maka sidang penyelesaian sengketa berlanjut. “Tentang jadwal lanjutan sidang ajudikasi non litigasi, nanti panitera akan merelas panggilan kembali,” ujar Yurnaldi. (h/ben)

Hal tersebut diketahui saat kunjungan kerja yang dilakukan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Selasa (24/1) bersama Dinas Kesehatan Sumbar. Menanggapi hal tersebut Nasrul Abit berharap, agar urusan ini segera dituntaskan oleh kabupaten kota agar tidak menganggu biaya operasional rumah sakit HB Saanin ke depannya. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSJ HB Saanin tentunya membutuhkan biaya operasional untuk berbagai keperluannya mulai dari peralatan unytuk kebutuhan hingga pembayaran untuk jasa medis yang diberikan. Intinya, kabupaten kota mesti segera melunasi hutangnya, karena jika tidak dilakukan segera kemungkinan buruk RSJ ini akan kolaps. Ia juga meminta pada Kadis Kesehatan untuk menindaklanjuti hal ini, dengan menyurati masing-masing kepala daerah terkait agar menuntaskan hutang yang ada ini. Ia juga tidak memaksakan daerah untuk sekaligus melunasi hutangnya, namun harus ada itikad untuk mencicil untuk me-

lunasinya. Dalam kesempatan yang sama Kadis Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday mengatakan, segara akan menjalankan dan menindaklanjuti instruksi dari Wagub tersebut. Ia juga mengaku, sebelumnya tidak mengetahui persolaan tunggakan yang dilakukan oleh daerah terhadap RSJ HB Saanin ini. Sementara itu, Direktur Utama RSJ HB Saanin dr. Lily Gracediani mengatakan, jumlah hutang sebanyak 700 juta tersebut sudah berkurang dari sebelumnya, karena sudah ada kabupaten kota yang mulai mencicil seperti Kota Padang yang sudah dua kali melakukan pembayaran masing-masing 250 juta dan 154 juta. Untuk itu, ia berharap kabupaten kota yang lain juga melakukan pembayaran, meskipun secara cicilan. Tunggakan hutang tersebut terjadi karena adanya pindahan pasien gangguan kejiwaan dari Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan kabupaten kota. “Pelayanan kita berikan tetapi pembayaran sebagian belum dilakukan sehingga menjadi tunggakan,” ujarnya. (h/rin)

TERKAIT PEMBERANGKATAN HAJI

MoU dengan Bengkulu Harus Jelas PADANG, HALUAN — Kontrak pemberangkatan jamaah haji Bengkulu melalui Sumbar telah habis pada 2016 lalu. Kalangan DPRD Sumbar meminta adanya kejelasan dari pihak Kanwil Kamenag dan Pemprov Sumbar ter kait MoU kerjasama keberangkatan jamaah haji Bengkulu dengan Sumbar. Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Yuliarman mengatakan, jika MoU tak segera diperjelas kuota keberangkat an jamaah haji Pr ovinsi Bengkulu melalui Sumbar akan hilang. Seperti halnya Jambi yang telah memutuskan kerjasama dan pindah ke Batam. “Kita khawatir jika kuota dari sejumlah provinsi hilang, nanti Embarkasi Padang terancam hilang, dan pindah lagi ke Medan. Jika terjadi ini kan menyulitkan,” kata Sekretaris Yuliarman pada wartawan di Gedung DPRD Sumbar, kemarin (24/1). Disebut Yuliarman, eksistensi kerjasama pemberangkatan haji dengan provinsi tetangga ini mesti dipertahankan. Kapan perlu ditingkatkan. Namun dia menyayangkan, belum ada keterbukaan informasi soal MoU tersebut. Pihak dewan kata dia, tak pernah diberi kejelasan. Padahal kerjasama itu sangat berdampak positif bagi Sumbar. Disamping ada nilai ekonomi, termasuk juga dapat menjaga eksistensi embarkasi Padang. “Sekarang kejelasan itu yang belum d dibicarakan sampai sekarang. Jangan nanti kalau sudah jadi persoalan baru heboh,” ujarnya mengingatkan. Sementara itu, dari pihak Kanwil Kamenag Sumbar mengatakan memang belum ada kejelasan terkait MoU tersebut. Meski demikian, masih bisa dipastikan jemaah asal Bengkulu masih tetap masuk embarkasi antara melalui Embarkasi Padang. “Untuk Bengkulu sejak empat tahun belangan mereka adalah embarkasi antara. Yakninya saat keberangkatan, jamaah hajinya langsung ke bandara,” kata Mantan Kabid Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Sumbar, Syamsuir yang Senin lalu baru saja diangkat jadi Kabid Urusan Agama Kanwil Kemenag Sumbar. Terkait kerjasama pemberangkatan haji ini, Syamsuir menegaskan Bengkulu tidak bisa pindah begitu saja. Hal itu karena sesuai dengan ketentuan pusat, jika akan pindah Bengkulu harus melaporkan dulu rencana kepindahan itu. (h/len)

Anak Tiri Digagahi Puluhan Kali SOLOK, HALUAN — Kasus pencabuluan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Solok. Seorang lelaki paruhbaya, Rahman (40), warga Kecamatan Lembah Gumanti mendekam di kandang situmbin, setelah ketahuan menggauli anak tirinya. Kejadian bejat itu telah dilakukan oleh pelaku sejak November 2016 silam. Bahkan dari pengakuan korban, bapak rutiang diperkirakan telah menggagahinya lebih dari 20 kali. Pemerkosaan itu meninggalkan luka dalam di hati korban. Awalnya, korban sering diajak Rahman yang juga seorang pedagang pergi berjualan ke pasar. Dari situ, nafsu setan itu kemudian muncul untuk menggauli korban yang putus sekolah. Sementara sang istri, Yarni (29)

tak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya karena baru selesai melahirkan. Korban yang masih di bawah umur dipaksa pelaku untuk melayani nafsu bejatnya, dengan membawanya ke tempat sepi seperti gubuk-gubuk sawah atau ke semak-semak yang jauh dari keramaian. Korban yang ketakutan karena selalu diancam oleh pelaku, t erpaksa harus pasrah melayani nafsu orang yang seharusnya melindunginya tersebut. “Terakhir dilakukan pada 12 Januari lalu sekitar pukul 11.00 di Jorong Rimbo Data, Nagari Sungai Nanam,” kata Kapolres Solok AKBP Reh Ngenana Depari didampingi Kasat Reskrim AKP Edwin, Selasa (24/1). Terungkapnya kejadian bejat, kata Edwin, lantaran Yarni

yang merasa curiga dengan tingkah laku anaknya yang sering merasa ketakutan ketika di rumah. Namun setelah ditanyai oleh pihak keluarga lainnya, membuat keluarga yang hidup sebagai petani itu kaget bukan kepalang atas nasib yang dialami oleh Mawar. Atas kejadian itu, ibu korban Yarni bersama pihak keluarganya kemudian melaporkan pelaku kepada pihak polsek Lembah Gumanti pada Minggu (22/1), dengan laporan LP/ 17 / I / 2017 /SPKTPolres. ”Atas laporan itu, aparat polsek Lembah Gumanti kemudian menciduk Rahman di rumahnya tanpa perlawanan,” terang AKP Edwin. Saat ini tambah Edwin pelaku sudah diamankan di Mapolres Arosuka untuk pen-

PENYIDIK Satreskrim Polres Solok mengintrogasi Rahman (40) yang terjerat kasus pencabulan terjadap anak tirinya sendiri. WANDI MALIN

yelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam kurungan maksimal 15 tahun penjara lantaran di Redaktur: Bhenz Maharajo

anggap melanggar pasal 82 jo 76 E atau 290 ke 2 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (h/ndi) Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

EKBIS

BLUE BIRD RILIS APLIKASI BERBASIS SMARTPHONE

AirAsia X Buka Rute ke AS JAKARTA, HALUAN — Maskapai AirAsia X sebentar lagi dapat membuka rute penerbangan ke Amerikat Serikat (AS). Pasalnya, AirAsia X telah mengantongi izin dari otoritas setempat yakni Federal Aviation Administration (FAA). CEO Grup AirAsia X, Datuk Kamarudin Meranun mengatakan, saat ini maskapai sedang mempertimbangkan untuk membuka rute ke beberapa negara bagian di AS, termasuk Hawaii, sebagai bagian dari rencana ekspansi. “Ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk AirAsia X. Ekspansi kami hingga saat ini masih terkonsentrasi di Asia, Australasia dan Timur Tengah. Kami sangat bersemangat untuk masuk ke pasar yang benar-benar baru, yang lebih jauh lagi dari Asia Pasifik,” ujar Kamarudin dalam keterangan tertulis, Selasa (24/1/2017). Kamarudin menuturkan, pencapaian tersebut tidak mungkin terjadi tanpa peran serta seluruh karyawan AirAsia, terutama Group Chief Operating Officer, Anaz Ahmad Tajuddin yang telah berpulang dua minggu yang lalu akibat penyakit kanker. “Kami mendedikasikan pencapaian ini untuk Anaz,” tuturnya. Selain itu, Kamarudin mengungkapkan, AirAsia X juga dengan mempertimbangkan untuk kembali membuka rute ke London, Inggris. “Kami sedang mengupayakan untuk meraih izin yang diperlukan untuk mengoperasikan rute tersebut,” ungkapnya. Sebagai pionir di industri perjalanan dan teknologi, AirAsia menawarkan berbagai produk inovatif seperti aplikasi mobile, opsi layanan mandiri yang luas, layanan WiFi dan hiburan dalam penerbangan, kopi kualitas premium, layanan belanja online untuk produk bebas bea, Premium Flex dan FlyThru. Layanan Fly-Thru menghubungkan penumpang AirAsia ke destinasi mana saja di dalam jaringan AirAsia melalui Kuala Lumpur, Malaysia dan berbagai hub lainnya termasuk di Thailand dan Indonesia. Hal itu dilakukan dengan proses transit dan penanganan bagasi yang lebih ringkas, karena bagasi tersebut telah ditandai sehingga dapat diproses secara otomatis untuk langsung dipindahkan ke destinasi terakhir. Grup AirAsia memiliki jaringan luas yang tersebar di lebih dari 120 destinasi di Asia Pasifik termasuk 60 rute unik di kawasan ASEAN dan frekuensi penerbangan yang tinggi. (h/kcm)

Pesan Taksi dari Genggaman PADANG, HALUAN—Persaingan bisnis transportasi saat ini semakin ketat, terlebih dengan hadirnya bisnis transportasi berbasis aplikasi. Hal ini membuat taksi Blue Bird harus berpikir keras agar bisa mengejar ketertinggalannya. Salah satunya dengan merilis aplikasi berbasis smartphone.

BLUE BIRD —Branch Manager Blue Bird Padang, Achmad Suhandi saat berdiskusi dengan Pemimpin Redaksi Haluan Ismet Fanany MD dan jajaran redaksi lainnya, Selasa (24/1). Blue Bird akan merilis aplikasi berbasis smartphone yang mempermudah konsumen dalam memesan taksi. HUDA PUTRA

TAMBAH PROPORSI PENJUALAN

Ramayana Ganti Baju Jadi SPAR JAKARTA, HALUAN — PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk masih disibukkan dengan agenda aksi membenahi toko. Tahun ini, mereka menargetkan menyulap 25 gerai Ramayana menjadi SPAR. Sasaran Ramayana Lestari adalah supermaket dan department store yang berada dalam satu bangunan tersendiri alias standing alone building. Perusahaan berkode saham RALS di Bursa Efek Indonesia itu, ingin mengubah 85 persen supermarket yang masih menyandang nama Ramayana

menjadi SPAR. Sejauh ini, 23 supermarket sudah berganti baju menjadi SPAR. Hingga akhir Desember 2016, Ramayana Lestari memiliki total 113 gerai. Sebanyak 101 gerai berupa supermarket dan department store yang bergabung menjadi satu. Sebanyak 12 gerai lagi berupa department store saja tanpa supermarket. “Tujuan SPAR adalah meningkatkan produktivitas dengan menambah proporsi penjualan dari bagian fresh yang membawa gross margin lebih banyak dan trafik ke toko,” kata Aloysius Santosa, Hubungan Investor PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, Senin (23/1).

Untuk memuluskan langkah, Ramayana Lestari menyediakan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun 2017 yang berjumlah Rp 400 miliar. Selain untuk menat a gerai eksisting, perusahaan itu akan memakai capex untuk membuka enam gerai baru. Hingga akhir tahun nanti, Ramayana Lestari berharap bisa membukukan pertumbuhan pendapatan 10 persen. “Kami mencanangkan pertumbuhan toko yang sama (SSSG) sebesar 8 persen dan penambahan toko yang baru berharap bisa berkontribusi sekitar 2 persen,” ujar Aloysius. (h/trn)

Menurut Branch Manager Blue Bird Padang, Achmad Suhandi, aplikasi tersebut akan mempermudah masyarakat dalam melakukan reservasi. “Rencananya, Februari ini kita akan memperkenalkan aplikasi My Blue Bird, yang akan mempermudah masyarakat melakukan pemesanan taksi melalui genggaman. Sehingga tidak perlu repot menelepon,” ungkap Achmad saat berkunjung ke Haluan, Selasa (24/1). Rombongan perusahaan taksi Blue Bird ini disambut Pemimpin Redaksi Haluan Ismet Fanany MD dan jajaran redaksi lainnya, diantaranya Redpel Almudazir dan redaktur Atviarni. Lebih lanjut dia mengatakan, untuk saat ini pihaknya tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk penerapan aplikasi tersebut. Seperti mempersiapkan server, bandwitch dan kesiapan pengemudi. Karena ini sesuatu yang baru bagi perusahaan taksi terkemuka tersebut. “Persiapannya sudah 75 persen,” terangnya. Kota Padang akan menjadi kota pertama di Sumatera yang menerapkan aplikasi ini. Alasannya memilih Kota Padang untuk penerapan pertama, karena di wilayah ini belum ada yang melakukan hal tersebut. Saat ini, aplikasi My Blue Bird hanya menjangkau beberapa wilayah saja, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, dan Lombok. Untuk 2017, menambah empat kota pelayanan yaitu Palembang, Padang, Makassar, dan Pangkal Pinang. Sementara dari persaingan bisnis, menurutnya, meski saat ini banyak beredar taksi lain namun tidak membuat Blue Bird khawatir akan tertinggal. Menurut Sunaryo, Kepala Unit SPPBG Blue Bird, hal ini bukan sebuah persaingan yang harus dikhawatirkan. Baginya pelayanan yang baik akan membuat pelanggan senang sehingga mereka nyaman menggunakan jasa ini. “Saya selalu mengingatkan pengemudi untuk tetap semangat dan melatih mental untuk menghadapi semua masalah di lapangan,” ujarnya. P ada u saha pel ayanan jasa yang harus diutamakan adalah keramahan. Hal ini dibuktikan saat penilaian pengemudi ramah dan baik tingkat nasional, salah seorang pengemudi Kota Padang mendapat peringkat IV. Sementara itu untuk tarif, menurut Sunaryo, harga itu sebenarnya relatif. Meski banyak yang beranggapan harga taksi Blue Bird tinggi, namun tak mengurangi keinginan masyarakat menggunakan jasa transportasi mereka. Ini karena pelayanan baik yang selalu diberikan pengemudi kepada penumpangnya. Salah satu contoh pelayanan baik Blue Bird adalah menyimpan barang penumpang yang tertinggal dalam mobil. Hal ini membuat pengguna jasa taksi ini senang dan tidak perlu khawatir hilang saat barang mereka tertinggal. (h/mg-hud/mg-rma)

RAKIT MERCEDES BENZ DI BOGOR

Menperin: Jadikan Indonesia Basis Produksi JAKARTA, HALUAN — Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, meminta Mercedes Benz, raksasa otomotif asal Jerman, menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Hal tersebut diungkapkan Menperin pada acara seremoni perakitan pertama unit Mercedes Benz E-Class terbaru di Pabrik Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/1/2017). “Kami juga meminta Me-

www.harianhaluan.com

rcedes-Benz untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi untuk pasar dunia,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan resmi. Untuk itu, kata Airlangga, pihaknya menyambut baik langkah PT. Mercedes Benz Indonesia melakukan perakitan unit pertama Mercedes Benz E-Class jenis terbaru di Pabrik Wanaherang, Bogor. Selain dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis Mercedes Benz di Indonesia ke depan, juga dapat mendukung perekonomian nasional secara keseluruhan. “Beberapa tahun terakhir kita mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik. Krisis ekonomi global tidak saja dialami oleh kawasan Asia, namun juga dihadapi dunia,” ujarnya. Namun, lanjut Menperin, di tengah kondisi tersebut, perekonomian In donesia masih tumbuh di atas empat

persen. Capaian tersebut menjadi momentum yang baik bagi Indonesia untuk memaksimalkan sektor industri otomotif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. “Momentum yang baik itu didukung dengan fakta bahwa industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dalam kebijakan industri nasional, serta memiliki peran besar terhadap PDB nasional hingga saat ini,” papar Airlangga. Apalagi, lanjutnya, produksi industri otomotif nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta unit pada tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan koordinasi serta pemahaman visi dan misi antara pemerintah dengan pelaku industri otomotif. “Oleh karena itu, pemerintah terus mendukung industri otomotif melalui berbagai macam kebijakan agar sektor ini tumbuh dan ber-

PABRIK perakitan Mercedes Benz di Wanaherang, Gunung Putri, Bogor. NET

kembang sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian nasional,” tuturnya. Sementara itu, Presiden dan CEO Mercedes-Benz Distribusi Indonesia, Roelof Lamberts mengatakan, perusahaan meraih kesuksesan cukup besar pada tahun 2016, dengan meningkatkan penjualan sebesar 11,3 persen dan mengirimkan 2.083.888 unit kendaraan ke para

Redaktur: Devi Diany

pelanggannya di seluruh dunia. “Di pabrik Wanaherang ini, Anda dapat melihat mobil sedan bisnis paling cerdas di dunia, yang dibangun oleh karyawan terbaik Indonesia. Cerdas, inovatif, dan dikemas dengan teknologi tinggi dan kualitas premium. Kami yakin kendaraan ini akan memenuhi harapan tertinggi dari para pelanggan,” paparnya. (h/kcm)

Layouter: Syamsul hidayat

EKONOMI

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

TABEL NILAI TUKAR RUPIAH Mata Uang Nilai

Kurs Jual

Kurs Beli

AUD

1.00

10,193.78

10,078.55

BND

1.00

9,457.82

9,361.90

CAD

1.00

10,138.49

10,036.32

CHF

1.00

13,449.45

13,302.91

CNY

1.00

1,960.60

1,940.99

DKK

1.00

1,939.35

1,919.67

EUR

1.00

14,423.21

14,273.64

GBP

1.00

16,803.86

16,633.13

HKD

1.00

1,727.13

1,709.83

JPY

100.00 11,877.83

KRW

1.00

11.53

11.40

KWD

1.00

43,953.41

43,456.75

11,750.69

LAK

1.00

1.64

1.62

MYR

1.00

3,022.11

2,989.86

NOK

1.00

1,605.30

1,588.61

NZD

1.00

9,715.50

9,617.00

PGK

1.00

4,333.93

4,065.11

PHP

1.00

269.13

266.38

SAR

1.00

3,573.11

3,535.20

SEK

1.00

1,517.83

1,502.36

SGD

1.00

9,457.82

9,361.90

THB

1.00

380.70

376.68

USD

1.00

13,397.00

13,263.00

1.00

0.59

VND

TABEL HARGA BAHAN POKOK Komoditas

Harga

Beras

12.333

Gula

13.833

Minyak Goreng

11.500

Tepung Terigu

9.000

Daging Sapi

120.000 120.000 Kg

Daging Ayam

37.333

(24 Januari)

37.333

Telur Ayam

20.533

20.800

Bawang

20.000

20.667

Susu

10.000

Jagung

6.000

Ikan

60.000

Garam

2.000

Mie Instan

2.500

Bks

Kacang

23.000

Ketela Pohon

4.500

Tanah “Menganggur’ Akan Kena Pajak JAKARTA, HALUAN—Pemerintah berencana mengenakan pajak tanah yang tidak dimanfaatkan (idle) dalam waktu dekat. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, tujuan dari pengenaan pajak tersebut adalah agar tanah yang menganggur menjadi lebih produktif. “Tapi detailnya belum. Kami baru dengar prinsipnya. Nanti kami coba detailkan pakai mekanisme apa, jenisnya bagaimana, dan sebagainya. Nanti kami diskusi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” ujar Suahasil di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/1). Namun, Suahasil enggan berkomentar lebih lanjut. Menurut dia, Kementerian Keuangan masih akan mengkaji wacana tersebut sebelum nantinya benar-benar ditetapkan. Begitu pula saat ditanya mengenai kemungkinan apakah pajak tersebut bisa diterapkan tahun ini, Suahasil hanya menjawab, “Nanti kami lihat lah.” Akhir pekan lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan keinginannya untuk merevisi UndangUndang Pertanahan. Dalam revisi itu, akan terdapat pengenaan pajak progresif bagi tanah yang tidak digunakan atau menganggur. Pengenaan pajak tersebut akan dibebankan kepada masyarakat sesuai kondisi daerahnya. Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan rencana soal pengenaan pajak bagi tanah yang menganggur alias idle tersebut. Menurut dia, banyak tanah di Indonesia yang tidak produktif. Oleh pemiliknya, tanah kerap didiamkan hingga harga tanah tersebut meningkat seiring berjalannya waktu. (h/tco)

www.harianhaluan.com

RAPAT TERBATAS — Presiden, Jokowi, bersama sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja saat rapat terbatas mengenai harga gas untuk industri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1). Presiden kembali meminta kalkulasi mendalam terkait dengan harga gas yang dapat menciptakan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir. IST

Harga Gas Perlu Dikalkulasi Kembali JAKARTA, HALUAN—Untuk meningkatkan nilai tambah industri sekaligus sebagai modal pembangunan, pemerintah terus berupaya untuk mendorong penurunan harga gas bagi industri. Presiden, Jokowi, kembali menekankan bahwa hal yang berkaitan dengan gas bumi tersebut merupakan sebuah modal untuk memperkuat industri nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. “Saya ingin menegaskan kembali apa yang pernah saya sampaikan di rapat terbatas tanggal 4 Oktober 2016 bahwa gas bumi harus dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi harus dilihat sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional kita dan mendorong daya saing produkproduk industri kita di pasaran dunia,” ujar Jokowi saat memim-

pin rapat terbatas mengenai harga gas untuk industri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1). Karena itu, Presiden kembali meminta kalkulasi mendalam terkait dengan harga gas yang dapat menciptakan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir. Menurutnya, penyesuaian harga gas industri dibutuhkan selain sebagai nilai tambah, juga untuk meningkatkan daya saing

produk-produk lokal. “Untuk itu, saya minta soal harga gas ini betul-betul dihitung, dikalkulasi lagi, agar bisa konkret dampaknya bukan hanya pada peningkatan daya saing produk-produk kita, tapi juga berdampak konkret pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir,” tuturnya dalam rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden yang diterima Haluan. Untuk diketahui, sampai dengan saat ini, dari tujuh bidang industri yang sebelumnya ditetapkan untuk mendapatkan penurunan harga gas melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, baru tiga jenis industri yang mendapatkan penurunan harga gas industri. Karena itu, Jokowi ingin mengetahui apakah terdapat kendala dalam penerapan Perpres tersebut.

“Saya dapat informasi bahwa sudah ditetapkan penurunan harga gas untuk tiga bidang industri, yaitu pupuk, baja, dan metrokimia. Sementara untuk empat bidang industri lainnya, yakni oleochemical, kaca, keramik, dan sarung tangan karet belum terakomodasi,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, Presiden menandatangani Perpres No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi pada 3 Mei 2016. Perpres tersebut menegaskan bahwa harga gas bumi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi (ESDM) sebagai dasar perhitungan bagi hasil pada kontrak kerja sama dan dasar perhitungan penjualan gas bumi yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama

minyak dan gas bumi. Selain itu, Menteri ESDM juga melakukan evaluasi penetapan harga gas bumi tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri. Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Wapres, Jusuf Kalla; Menko Perekonomian, Darmin Nasution; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menko Polhukam, Wiranto; Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan; Menteri ESDM, Ignasius Jonan; Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri BUMN, Rini Soemarno; Mensesneg, Pratikno; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki; dan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar. (h/rel)

KUR Naik 10 Persen pada Tahun Ini MALANG, HALUAN—Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mengemukakan kucuran dana untuk kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun ini naik sekitar 10 persen atau menjadi Rp110 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp100 triliun. “KUR tahun ini kami naikkan nominalnya menjadi Rp110 triliun, dengan harapan usaha rakyat ini tumbuh dan berkembang guna menopang perekonomian, termasuk di tingkat paling kecil,” ujar Puspayoga pada peresmian Pasar Sumberoto di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (24/1).

Dana KUR sebesar Rp110 triliun tersebut sebagian besar (81 persen) dikucurkan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pinjaman maksimal sebesar Rp25 juta, retail 18 persen, dan sisanya untuk kredit lain-lain, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia (TKI). Pinjaman untuk UMKM sebesar Rp265 juta tersebut tanpa agunan. “Saya sudah ‘wanti-wanti’ kepada pemberi kredit (perbankan) untuk tidak meminta agunan (jaminan). Jangan sampai nasabah UMKM ini diminta agunan karena aturannya tanpa agunan apa pun,” tutur

Puspayoga. Untuk KUR retail, kata dia, pinjaman yang dikucurkan bisa lebih dari Rp25 juta, bahkan hingga Rp500 juta dengan bunga pinjaman sebesar 9 persen. “Kalau yang KUR retail, harus ada jaminannya,” ucapnya. Saat menyinggung kredit (KUR) macet, Puspayoga mengakui pemilik UMKM sangat disiplin dalam membayar angsuran kreditnya. Sejak dikucurkan pada tahun lalu, angka kredit macetnya sangat kecil, yakni hanya 0,3 persen dari KUR yang

dikucurkan sebesar Rp100 triliun. “UMKM ini tidak pernah ngemplang atau tidak membayar angsuran dengan sengaja. Kalaupun ada yang belum membayar berarti kondisi usahanya memang sedang seret. Mereka tidak pernah ngemplang, kok,” tuturnya. Menurutnya, kalau dilihat dari nilai KUR yang dikucurkan mencapai triliunan rupiah dan macetnya hanya 0,3 itu sangat kecil dan bukan kemacetan. Batas toleransi kemacetan kredit rata-rata 5 persen. “Yang kreditnya sering macet pembayarannya itu justru usaha yang besarbesar,” ujarnya. (h/okz)

2017, Kinerja Perbankan Dinilai Cemerlang JAKARTA, HALUAN—Investment Director Indonesia PT Aberdeen Asset Management, Bharat Joshi menilai, sektor perbankan akan mencatatkan kinerja yang jauh lebih baik pada 2017. Sebelumnya, yakni pada 2016, kinerja perbankan berada pada titik rendah. Joshi mengungkapkan, perbaikan kinerja sektor perbankan Indonesia salah satunya disebabkan minimnya eksposur kredit terhadap sektor komoditas. Selain itu, meski kinerja tidak terlalu baik pada 2016, namun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) relatif stabil. “NPL relatif stabil, tidak sampai ke 4 persen atau 5 persen tapi di bawah 5 persen itu bagus. Ini kondisi yang menurut saya masih sehat,” ujar Joshi di Jakarta, Selasa (24/1). Selain itu, Joshi juga menyatakan masih ada ruang yang terbuka lebar bagi perbankan nasional untuk tumbuh. Pasalnya, akses masyarakat Indonesia kepada institusi finansial

masih terbilang rendah dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan Asia, yakni di bawah 40 persen. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, maka Joshi menyarankan agar perbankan nasional mengoptimalkan penggunaan kanal digital berupa akses mobile. Ini juga mempertimbangkan tingginya penetrasi ponsel maupun ponsel pintar di tengah-tengah masyarakat. Joshi menuturkan, saat ini meskipun tidak memiliki rekening perbankan, namun sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki ponsel. Dengan demikian, kanal digital diyakini Joshi dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap institusi keuangan, dalam hal ini adalah perbankan. “Dengan kanal digital, masyarakat tidak perlu pergi ke bank, apalagi jika jaraknya jauh. Tokotoko kelontong modern bisa menjadi kanal perbankan,” tutur Joshi. (h/ kcm)

Redaktur: Holy Adib

Layouter: Luther

OPINI Narkoba Sasar Pelajar

Pelaku SPJ fiktif tak mungkin satu 0rang Nan bungkuak pasti dimakan saruang..... Denpom bantah oknum TNI memperkosa. Semoga memang baitu, pak...

www.harianhaluan.com

Ada Apa dengan Arab?

EREDARAN narkoba sudah sangat memprihatinkan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun, pengungkapan kasus narkotika berbagai jenis, selalu mengalami peningkatan. Semakin banyak gencar Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Kota/Kabupaten (BNK) melakukan penangkapan, semakin meluas pula peredaran jaringan narkotika ini. Hampir tiada hari tanpa penangkapan narkoba. Dan ini terjadi di semua tingkatan kantor kepolisian. Polisi tak pernah bosan menangkap pelaku pemakai dan pengedar narkoba, bahkan ada yang terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan, cukong narkoba lebih tak bosan lagi membuka jaringan baru. Kini, jaringan peredaran narkoba sudah merambah ke sekolahsekolah dan mengancam masa depan pelajar. Secara nasional, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai Juni 2016 telah terungkap sebanyak 1.015 kasus kejahatan narkotika baik yang ditangani BNN Pusat maupun di BNN Provinsi dengan tersangka 1.681 orang. Bahkan di periode itu, BNN melalui lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat telah merehabilitasi sebanyak 42.429 pecandu dan penyalah guna narkotika yang berada di seluruh indonesia, dimana 2.500 pecandu direhabilitasi melalui balai besar rehabilitasi yang dikelola BNN yang berada di LidoBogor, Badoka-Makassar, Tanah MerahSamarinda, dan Batam-Kepulauan Riau. Di Sumbar, sejak Juli hingga November 2016 Polda Sumbar sudah mengungkap 202 kasus penyalahgunaan narkoba di seluruh provinsi. Seluruh kasus tersebut berasal dari pengungkapan dari Polres kota dan kabupaten serta Ditres Narkoba Polda Sumbar. Dari 202 kasus itu, telah ditangkap 278 tersangka beserta barang bukti. Miris dengan kondisi itu, Kapolda Sumbar yang baru, Brigjen Pol Fakhrizal, diawal kepemimpinannya, langsung memfokuskan kinerjanya pada pemberantasan narkoba. Apalagi sebagai putra Minang, Fakhrizal jelas tak ingin kampungnya jadi sarang peredaran narkoba yang akan mengancam masa depan anak kemenakannya serta meresahkan para orang tua dan ninik mamak serta pemuka adat. Kasus tertangkapnya tiga pelajar di Kecamatan Teluk Kabung yang tengah pesta narkoba, menjadi tamparan besar bagi Fakhrizal. Karena itu, pengungkapan kasus ini pantas dipergencar agar pengedar narkoba tak leluasa bergerak. Pengawasan terhadap pelajar, mestinya sangat diperketat. Kebiasaan mereka berkongkow-kongkow dengan teman-temannya juga harus dibatasi. Karena, di sini, potensi coba-coba memakai narkoba berpeluang terjadi. Dan kelompok-kelompok pelajar ini juga jadi target utama pengedar narkoba. Para orang tua diingatkan untuk tidak terlalu percaya dengan anaknya yang telat pulang sekolah, dan beralasan main ke rumah temannya. Perlu dilakukan pengecekan. Dan ornag tua harus tahu di mana lokasi nongkrong anaknya agar lebih mudah dikontrol. Jangan hanya menyerahkan saja pengawasan anaknya pada pihak sekolah meski masih di jam sekolah. Karena, pihak sekolah juga punya kemampuan terbatas, apalagi bila sang siswa tak masuk sekolah. Miris memang. Tapi itulah fakta hari ini yang tak dapat kita pungkiri. Anak-anak kita, masa depan mereka, akan jadi taruhannya. Karena itu, perlu diperkuat pemahaman agamanya, serta pemahaman akan dampak narkoba terhadap diri dan masa depannya.***

RABU,2725OKTOBER JANUARI 2016 2017 KAMIS, 2726Rabiul Akhir 1438 H Muharram

Oleh: SUHARDI Pemerhati Politik, Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia

KHIR-akhir ini kata Arab menjadi sesu atu perbincangan hangat dan seakan menjadi musuh bagi sebagian anak bangsa ini. Arab begitu tidak disukai, malah dibenci. Malah ada ucap-ucap di media sosial, bagi yang masih memakai atribut Arab dan menyukai Arab pindah saja ke Arab. Arab seakan menjadi sesuatu yang tidak baik yang tidak perlu ditiru oleh anak bangsa ini. Ada apa dengan Arab?. Sudah begitu bahayakah Arab bagi bangsa ini? Arab adalah nama negeri yang kini dalam konsep negara bangsa telah terbagi beberapa negara. Seperti Arab Saudi, Yaman, Suriah,Uni Emirat Arab dan lain-lain. Seseorang umumnya dianggap sebagai Arab dilihat dari latarbelakang mereka, baik etnis, bahasa maupun budaya. Dan secara politis ada yang menyebutnya orang Arab bagi mereka yang berbahasa ibu Arab dan berayah keturunan Arab pula. Nama Arab sendiri ada yang mengaitkannya dengan nama penutur pertamanya yakni Ya’rub ibn Qahthan dari bangsa Arab Al-Baqiyah. Dan ada juga yang menyebutnya berasal dari kata kerja “yu’rab” yang artinya fasih. Jadi, Arab adalah bangsa memi liki lisan fasih. Arab Phobia dan Kepentingan Politik Ketidaksukaan terhadap Arab ini sangat terasa aroma politik dan sarat kepentingan. Setidaknya ada beberapa hal yang menurut penulis yang ingin dihasilkan dalam menciptakan kondisi ini. Pertama, ingin memisahkan umat Islam dengan ajaran agamanya. Berbicara Islam tidak bisa dilepaskan dengan tanah Arab sebagai tempat pertama kali Islam itu dilahirkan, serta pengembang risalah Tuhanpun dilahirkan di Tanah Arab. Bila seseorang yang rajin beribadah dan memakai jubah seperti yang dilakukan orang Arab, dibilang Islam Arab

atau yang lainnya. Maka hal ini akan melahirkan stigma negatif bagi agama Islam, yang ujung-ujungnya nanti orang akan takut belajar agama dari Arab dan semakin menjauhkan muslim dari ajaran agama nya. Padahal referensi ajaran Islam itu bersumber dari Arab dan ditulis dalam bahasa Arab Kedua, memecahbelah per satuan umat Islam. Dalam dekade terakhir, ada tanda-tanda kekuatan Islam baik secara ideologi maupun politik sudah mulai bangkit. Salah satu cara menampik kebangkitan itu, adalah dengan cara memecah belah persatuan umat Islam, baik yang berada dalam negeri maupun dengan Islam di negara-negara lain. Apa yang dilakukan penjajah Barat ketika dulu dalam membangkitkan kegairahan dan kecintaan suku atau etnis serta letak geografis bangsa-bangsa dalam memecah belah kerajaan Islam,kini coba dilakukan kembali dengan membungkus isu Arab, tapi seseungguhnya ingin menjauhkan persatuan Islam. Ketiga, menciptakan umat Islam yang tidak begitu kuat menjalankan agamanya. Ketika Islam hanya menjadi identitas diatas kertas dan tidak menjunam ke dalam sanubari, akan mudah mengubah haluan politiknya menurut kepentingan-kepentingan tertentu. Namun kalau umat Islam menjadi umat Islam yang menjalankan agamanya dengan baik serta paham agamanya, akan sulit mengendalikan haluan politiknya. Dan penulis yakin, bilamana umat Islam di Indonesia melek politik dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, akan menyalurkan aspirasinya kepada politik yang berhaluan keagamaan, minimal tidak akan melihat politik satu hal dan agama satu hal yang lain. Bila ini yang terjadi, maka akan menjadi ancaman bagi politik yang tidak menempatkan agama, atau memperjuangkan nilainilai kebenaran agama dalam jalur perjuangannya. Seperti yang terjadi di Turki sekarang, sulitnya partai-partai sekuler untuk mengalahkan partai yang berteraskan Islam Keempat, menghancurkan Islam itu sendiri. Ketika umat sudah jauh dari agama, terpecah serta tidak punya kekuatan politik. Alamat Islam itu dengan sendirinya hanya akan tinggal nama dan tidak punya daya untuk sekedar mengatakan dirinya Islam. Islam sudah tercerabut dari akar tunjangnya dan akhirnya nanti ketika ada orang taat menjalankan Islam akan dibilang Arab dan akhirnya memunculkan kebencian yang begitu dahsyat terhadap Islam dan Arab. Se-

bagaimana yang terjadi di Turki pada masa pemerintahan Mustafa Kamal Attaturk yang meng ganti Azan dalam bahasa Turki. Pembentukan opini, agar Arab menjadi sesuatu yang dibenci publik kian terasa sekarang ini. Ironinya, sebagian orang yang membenci Arab itu tidak mempermasalahkan a nak bangsa ini untuk mengadopsi 100 persen cara berpakaian dan budaya barat. Memakai pakaian mini dan seksi serta pergaulan ala Barat tidak dipersoalkan. Sex bebas dan minuman keras sudah dianggap zamannya. Mereka lupa bahwa peradaban bangsa ini sangat dipengaruhi oleh bangsa Arab, bahkan Bahasa Indonesia banyak yang berasal dari Bahasa Arab. Dan bahasa Melayu sendiri yang merupakan cikal bakal b ahasa Ind onesia, awanya ditulis dengan huruf Arab yang dikenal dengan sebutan huruf Arab Melayu. Dalam konteks politik, sumbangsih Arab terhadap perjuangan bangsa ini amatlah besar. seperti perjuangan Wali Songo yang berasal dari Arab dan bagaimana orang Arab yang telah berjuang bersama

anak bangsa yang lain dalam mengusir penjajah sangat mudah dilacak dalam berbagai literatur sejarah. Apalagi penjajah dilihat sebagai musuh bangsa dan agama. Sehingga pergerakan perjuangan itu sangat mudah digerakkan dan punya landasan ideologis yang membangkit semangat untuk berjuang. Dalam lipatan sejarah pun tercatat bagaimana negara Arab, termasuk juga Mesir dan tokoh-tokoh Islam Arab berperan dalam mengakui kemerdekaanIndonesia. Kini, peran Arab, Islam dan lakaran sejarah anak bangsa seakan dihilangkan dengan memuncukan opini yang tidak elok dengan Arab. Ketokohan pahlawan bangsa seperti Pangeran Diponegoro, Tengku Imam Bonjol, dan sedereret nama pahlawan Islam lainnya, mayoritas memakai jubah. Apakah mereka dikatakan Islam Arab?. Untuk itu publik, terutama umat Islam berharap agar bangsa ini berlaku jujur terhdap bangsanya sendiri. Jangan hilang dan hapus lakaran sejarah bangsa dengan membuat opini yang menyesatkan bagi umat. Dahulu tidak pernah terlontar, ketika tokoh

Islam memakai pakaian Arab dibilang Islam Arab. Semua dibiarkan berkembang menjadi bagian dari bangsa ini. Kini ketika Islam mulai bangkit,wanita-wanita sudah banyak yang memakai jilbab secara syar’i, muncul opini tentang Arab. Memang Islam itu bukanlah Arab, bukan pula Islam Nusantara, Islam ya Islam.Tapi kenapa Arab yang salah, ada apa dengan Arab?. Jangan-jangan ini hanyalah langkah takut dengan bangsa sendiri. Padahal menjadi Islam yang baik, malah akan semakin membuat bangsa ini akan semakin maju, bersatu, selaras dengan perjuangan para pendahulu bangsa. Sudah lupakah anak negeri ini dengan pekikan Bung Tomo dan seluruh anak bangsa ini dalam melawan penjajah?. Pekikan itu menjadi penggelora dan penyulut keberanian seluruh anak bangsa untuk maju tak gentar dalam mengharungi medan pertempuran dalam melawan dan mengusir penjajah. Pekikan itu adalah takbir yang disampaikan dalam bahasa Arab, yakni Allahu Akbar. Sudah lupakah kita dengan sejarah bangsa ini?. Wallahulam

Tertibkan Kendaraan Parkir Meluber ke Badan Jalan Yth. Dinas Perhub ungan Kota Padang. Mohon dilakukan penertiban di sepanjang Jalan Jati, terhadap kendaraan yang parkir hingga meluber ke badan jalan. Hal ini mengakibatkan, kemacetan dan kesulitan bagi pengguna jalan lainnya untuk menggunakan akses jalan. Sekian terima kasih. 08238976xxxx

Redaktur: Almudazir

Layouter: Yohanes

POLITIK

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PILKADA PAYAKUMBUH

KPU Temukan Surat Suara Rusak PAYAKUMBUH, HALUAN—Penyortiran surat suara yang dicetak oleh PT Macananjaya Cemerlang di Klaten, Jawa Timur untuk Pilkada tanggal 15 Februari 2017 mendatang, sudah sampai di Payakumbuh dan disortir. Dalam penyortiran, ditemukan banyak surat suara yang rusak.

PELANTIKAN PAC PAYAKUMBUH

Marlis: Kursi Ketua DPD Harus Milik Hanura PAYAKUMBUH, HALUAN— Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sumbar menyatakan tekadnya untuk merebut posisi pimpinan DPRD Kota Payakumbuh di Pileg 2019 nanti. Hal itu diungkapkan Marlis pada acara peringatan HUT Partai Hanura ke 10 sekaligus pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) serta peresmian Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kota Payakumbuh periode 2017-2022 di Bulakan Balai Kandi, Koto Nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Senin (23/1). Menurut Marlis, jika Pileg 2014, Hanura hanya m ampu mendapatkan satu kursi di DPRD Payakumbuh, namun pada Pileg 2019 mendatang Hanura Kota Payakumbuh bertekad akan merebut kursi pimpinan DPRD Kota Payakumbuh. “Minimal kursi Wakil Ketua DPRD,” ujar Marlis. Ditegaskannya, untuk merebut kursi pimpinan DPRD Payakumbuh semua kader tentu harus bekerja keras. Kalau tidak mau bekerja keras, maka target untuk merebut kursi pimpinan DPRD hanya cerita pemanis saja. “Pengurus DPC Hanura Kota Payakumbuh harus cemburu dengan Hanura kabupaten Limapuluh

KETUA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sumbar Marlis memberikan sambutan saat pelantikan pengurus PAC serta peresmian Kantor DPD Hanura Kota Payakumbuh. ANGGA

Kota, dimana Pileg 2014 lalu mampu mendapatkan 4 kursi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Marlis. Lebih jauh Marlis menekankan bahwa, acara peresmian Kantor DPC Hanura Payakumbuh bukan sekadar peresmian dan pemotongan pita semata. Namun, momen itu sebagai bukti kalau Hanura

akan memberikan bakti dan kontribusi terbaiknya untuk masyarakat Payakumbuh. Pada kesempatan itu Marlis juga meminta pengurus Partai Hanura Payakumbuh untuk selalu menjaga kekompakan dan kehormatan partai. “Jaga kekompakan sesama pengurus DPC, jangan ada kantor bagus, tapi ketua dan

sekretarisnya bermusuhan. Tantangan kawan-kawan semua untuk berkompetisi dengan partai lain, bukan sebaliknya bermusuhan dan dengan berkopenti diinternal partai. Kalau ada perbedaan, itu biasa. Tapi perbedaan itu jangan dijadikan untuk saling menjatuhkan apa lagi menjelek-jelekan kawan.” tegas Marlis. (h/mg-ang)

Konflik Parpol Warnai Sengketa Pilkada JAKARTA, HALUAN—Komisioner KPU RI, Ida Budhiati, mengatakan konflik kepengurusan parpol masih mewarnai sengketa pencalonan dalam Pilkada. Sengketa pencalonan menjadi penyebab gugurnya tiga pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Serentak 2017. Menurut Ida, tiga daerah tersebut

yakni Kabupaten Aceh Barat Daya (Provinsi Aceh), Kota Jayapura dan Kabupaten Dogiyai (Provinsi Papua). “Berdasarkan pengalaman pada Pilkada serental 2015, sengketa kepengurusan parpol berpotensi menimbulkan sengketa pencalonan. Hal itu juga terjadi saat ini,” ujar Ida di Gedung Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri), Selasa (24/1). Pada 2015 lalu, partai Golkar dan PPP yang mendominasi konflik pencalonan pilkada. Saat ini, konflik pencalonan didominasi oleh PKPI. “Pengalaman ini menjadi pelajaran tentang pentingnya konsolidasi dan komitmen saat parpol mengikuti pemilihan,” lanjut Ida. Konflik kepengurusan itu juga

memicu pemberhentian sementara penyelenggara Pilkada. Pada 2015 anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah diberhentikan sementara. Baru-baru ini, DKPP memberikan sanksi pemberhentian sementara empat anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). (h/ben)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh sudah mendapati surat suara yang rusak tersebut. Proses penyortiran surat suara yang langsung dilipat ini mendapati gambar calon yang blur, warna kurang terang, terpotong, ada titik, bercak dan berkerut. Penyortiran yang ditargetkan selesai selama tiga, di mulai pukul 08.00 WIB dan selesai pukul 16.00 WIB. Dalam penyortiran ini, KPU diawasi oleh seorang anggota Panwascam. “Di hari pertama penyortiran, Senin kemarin, kami melihat petugas KPU menemukan surat suara yang rusak. Seperti gambar yang blur, warna kurang terang, terpotong, ada titik dan berkerut. Namun untuk berapa jumlahnya belum bisa disebutkan berapa karena proses penyortiran masih berlangsung,” Ketua Panwaslih, Suci Wildanis, Senin (23/1). Sementara, Komisioner KPU Divisi Tekhnis, Hetta Manbayu membenarkan adanya sejumlah kerusakan surat suara. “Memang dihari pertama ini kita menemukan sejumlah kerusakan surat suara. Namun untuk jumlah kerusakan masih belum bisa pastikan”. Sebutnya. Di lain waktu, Komisiner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan penggantian surat suara yang mengalami kerusakan akan diakomodasi oleh 101 satuan kerja (satker) pelaksana Pilkada. Sebelum diganti, surat

suara yang rusak akan didata oleh satker. “Mekanisme penggantiannya didahului dengan penyortiran surat suara yang didistribusikan oleh pihak penyedia. Setelah itu didata surat suara yang mengalami kerusakan,” ujar Ferry ketika. Laporan surat suara yang rusak dari setiap KPUD akan dikumpulkan oleh para satker kemudian disimpan di satker dengan disertai berita acara hasil sortir dan lipatan surat suara. Setelah itu, masingmasing satker menyampaikan jumlah surat suara yang mengalami kerusakan kepada pihak penyedia. “Penggantian surat suara rusak sesuai dengan jumlah kerusakan karena masih menjadi tanggung jawab penyedia,” tutur Ferry. Berdasarkan data dari KPU, jumlah surat suara yang akan dicetak secara nasional untuk Pilkada 2017 tercatatat s ebanyak 45.591.762 lembar. Sebanyak 22.918.586 lembar surat suara diperuntukkan bagi Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota, sementara 22.673.194 lembar surat suara digunakan untuk Pemilihan Gubernur. Selain itu, KPU RI pun mencatat kebutuhan tinta untuk sidik jari sebanyak 199.322 botol, kebutuhan segel sekitar 2.093.971 keping dan 330.727 keping hologram. Keempat jenis logistik ini akan digunakan di 101 daerah penyelenggara Pilkada. (h/mg-ang)

LAPSUS PEMKAB PASAMAN

Bupati Yusuf Lubis Apresiasi Penghargaan PWI Pusat PASAMAN, HALUAN—Bupati Pasaman H Yusuf Lubis SH MSi menerima penghargaan dari PWI Pusat. Orang nomor satu di Pasaman itu menjadi satu dari delapan tokoh yang menerima penghargaan serupa, Senin (23/1).

KETUA PWI Pusat, Margiono saat menyampaikan sambutan pada acara pelantikan pengurus PWI se Sumbar

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua PWI Pusat, Margiono, disela pelantikan pengurus PWI se Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar. Itu, tak terlepas dari kepeduliannya pada insan pers yang bertugas di daerah itu. Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, pers bersama pemerintah harus bersinergi dalam rangka men-

BUPATI Yusuf Lubis memberikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Sumbar yang baru saja dilantik Ketua PWI Pusat, Margiono www.harianhaluan.com

sukseskan visi misi pemerintah setempat, terwujudnya masyarakat sejahtera, agamis dan berbudaya. “Pers itu mitranya pemerintah dalam menyuarakan setiap agenda pembangunan pemerintah daerah. Pers juga berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menciptakan roda pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Bupati Yusuf Lubis, Selasa (24/1). Dikatakan, memasuki satu tahun periode pemerintahannya bersama Atos Pratama, pihaknya terus berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik bersama para insan pers di daerah itu. Sebab, kata dia, pers adalah mitra strategis pemerintah. “Kita mengapresiasi pem-

BUPATI Pasaman, Yusuf Lubis saat menerima penghargaan dari PWI Pusat atas kepeduliannya terhadap insan Pers di daerah.

berian anugerah ini. Selama ini, kita selalu berupaya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para insan pers di sini (Pasaman),” ucap bupati. Ia meminta, pers harus mengedepankan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam undangundang Pers Nomor 40 Tahun 1999. “Aturan terkait tugas jurnalistik harus dijunjung tinggi oleh setiap insan pers. Jangan

asal berita, dan sekedar mencari sensasi. Harus kroscek dulu. Berita juga harus berimbang, jangan asal,” katanya. Ketua PWI Pasaman, Atos Indria mengatakan, penghargaan yang diterima oleh Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, terbilang bergengsi. Anugerah itu, tentunya kata Atos, sangat membanggakan insan pers di Pasaman. Pasalnya, kata dia, tidak semua kepala daerah di Sumatera Barat mendapatkan

BUPATI Pasaman H Yusuf Lubis poto bersama tokoh PWI Sumbar, Kadis Pendidikan Asari, Kabag Humas Eri Hermawan sebelum acara penganugerahan dimulai. Redaktur: Bhenz Maharajo

award dari PWI Pusat. Tentunya, kata dia, penghargaan itu hasil kriteria dan penilaian langsung PWI Sumbar bersama PWI pusat. “Itu setelah melihat rekam jejak Bupati Pasaman, Yusuf Lubis yang sangat terkenal dengan kalangan wartawan, dan memberikan perhatian tinggi kepada dunia kewartawanan di Kabupaten Pasaman,” ucapnya. Atos Indria menyebutkan, jauh hari pihaknya telah diberitahu oleh pengurus PWI Sumatera Barat dengan mengirimkan surat melalui WA. Dimana surat bernomor 004/PWI-SB/I/2017 tertanggal 17 Januari 2017, dengan perihal piagam penghargaan yang ditanda tangani langsung oleh Pengurus PWI Provinsi Sumatera Barat. Atos menyebutkan, Bupati Pasaman ini dikenal ramah dan suka mendengar masukan dan saran dari para insan pers untuk kemajuan Pasaman ke depan. Bahkan, kritikan juga ia terima dengan bijak. “Bapak Bupati sangat care dengan teman-teman wartawan di Pasaman. Beliau menjadi pendengar yang baik terhadap setiap informasi yang kita sampaikan. Bahkan Layouter: katanya. Luther kritikan sekalipun,” (h/yud)

SAMBUNGAN

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Pelaku ..........................................Dari Halaman. 1 Berkas.......................................... Dari Halaman. 1 manggil oknum yang diduga menyelewengkan anggaran itu, apalagi sampai konferensi pers dan mengeluarkan statemen dugaan tertentu. Harusnya Pemprov langsung ke Kejaksaan,” kata Feri, Selasa (24/1). Hal senada dikatakan praktisi hukum dan pengamat korupsi Oktavianus Rizwa. Menurutnya, seharusnya Sekdaprov tidak melokalisir masalah dengan bersandar pada pengakuan oknum JSN kepada atasannya (Pemprov Sumbar). “Pengakuan oknum itu tak bisa dipercaya. Yang akan membuktikan apakah ia bekerja sendiri atau bersama-sama itu pihak yang berwajib, dan itu ada di ranah hukum,” kata Oktavianus. Okta menilai, keterangan yang diberikan Sekdaprov adalah tindakan di luar akal sehat karena bukan kapasitas Sekdaprov atau siapapun di lingkungan pemprov. Sebab dengan demikian, seolaholah pemerintah memberikan klarifikasi sendiri atas temuan BPK. “Takutnya nanti timbul kecurigaan-kecurigaan, adanya upaya menjamin oknum tersebut, atau ada upaya perlindungan yang diberikan pemerintah. Ini tidak boleh,” kata Oktavianus lagi. Mengenai sikap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, yang mengaku mengambil langkah

pasif atas temuan ini karena merupakan temuan BPK (Haluan, 24 Januari 2017), Feri Amsari yang juga peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) menilai hal itu bukan langkah yang tepat. Ia menilai, setelah informasi temuan itu sampai ke Kejaksaan, penyidik kejaksaan seharusnya langsung turun dan aktif ke lapangan. Tidak mesti menunggu proses klarifikasi dan administrasi pengembalian kerugian keungangan negara, yang ditetapkan oleh BPK kepada oknum JSN sejak 25 November 2016 hingga 25 Januari 2017 (hari ini,red). “Untuk proses pengembalian, jika memang itu mal administrasi dan bukan niat jahat (mens rea) untuk korupsi, itu adalah ranah yang berlainan dengan proses hukum di kejaksaan. Jadi tidak harus menunggu proses-proses itu. Proses hukum tetap harus berjalan,” kata Feri. Mengenai sikap pasif kejaksaan, Feri menilai seharusnya orang yang bekerja di ranah hukum harus sensitif dan selalu curiga. Tidak dalam posisi pasrah menunggu, selama tidak ada aturan yang dilanggar dalam memeriksa suatu temuan. “Ayam berkokok, orang hukum harus curiga. Tidak berkokok pun orang hukum juga curiga.

Harusnya ‘kan begitu. Terlebih temuan ini jumlahnya besar, ada potensi penyimpangan, dan ada pula bukti temuan BPK,” katanya lagi. Penjelasan Sekdaprov bahwa JSN mengakui bahwa melakukan sendiri tindak penyelewengan anggaran, dinilai Okt avianus sebagai kemungkinan yang teramat kecil. “Tetap mesti pasang kecurigaan di sana. Apakah oknum ini betul-betul kerja sendiri. Karena secara t eori, korupsi itu tak mungkin dilakukan sendiri. Jadi, sangat kecil kemungkinan dilakukan satu orang, makanya segera laporkan ke penyidik,” kata Oktavianus lagi. Okta menyebutkan, bisa saja timbul kecurigaan bahwa JSN dikorbankan untuk menutupi dosa, yang sebenarnya t idak dilakukan sendiri olehnya. Sebab, dari dugaan nilai temuan BPK, sangat wajar bila pelaku dalam penyelewengan anggaran itu lebih dari satu orang. Hal senada disampaikan Feri Amsari. Menurutnya, secara logika umum, penyelewengan anggaran sedemikian rupa tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang. Namun, secara logika hukum, mesti dibuktikan di ranah peradilan. (h/isq)

Disperindag ................................Dari Halaman. 1 oleh pihak kepolisian, ternyata hanya bermuatan daging dan ikan olahan serta sayur-sayuran yang sudah memiliki label halal. “Kami mengizinkan truk dengan nomor polisi B 9003 GEU untuk melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Sumatera Utara setelah dilakukan pemeriksaan,” kata Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz di Padang, Selasa (24/1). Chairul menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan, baik terhadap kelengkapan administrasi maupun isi truk tersebut. Dari pemeriksaan itu didapatkan bahwa truk itu hanya bermuatan daging dan makanan laut. Semua barang yang ada di dalam kontainer truk mempunyai label halal, sehingga bisa diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Selain itu, terkait dengan surat menyurat tentang edaran masuknya barang ke Kota Padang yang awalnya tidak dimiliki oleh sopir, Chairul mengaku bahwa hal itu sudah dilengkapi dan diserahkan kepada pihaknya. “Barang tersebut telah ada label halal serta surat-surat yang tidak lengkap telah dikirim kepada kami,” ungkapnya. Lebih lanjut disebutkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Pangan. Alhasil truk tersebut dapat bebas beroperasi lagi. Selain adanya Kelengkapan suratsurat, pihak Kepolisian juga belum menemukan adanya indikasi pelanggaran tindak pidana dalam kasus tersebut. Meskipun demikian, pihaknya akan tetap melakukan pemeriksaan lanjutan. Salah satunya dengan cara menyisihkan daging dan makanan laut yang di bawa truk itu untuk dijadikan sampel. “Untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, kami sudah menyisihkan sebagian daging untuk dijadikan sampel,” pungkasnya. Sementara, terkait dugaan pengoplosan daging yang dikabarkan sudah beredar di pasaran, Pihaknya mengakui belum menemukan adanya tindakan tersebut. “Apabila benar ada tindakan pengoplosan maka akan langsung ditindaklanjuti,” tegasnya Anehnya, Kabid Bina Keswan dan Kesmavet, Disnakeswan Provinsi Sumbar, M Kamil mengatakan, ditangkapnya daging dari India oleh Polresta Padang bersama Dinas Peternakan Kota Padang bukan karena diduga daging itu mengandung penyakit berbahaya. Namun persoalannya adalah, karena izin daging dengan merek Alana itu tidak ada untuk wilayah Sumbar. Izin edarnya hanyalah untuk wilayah Jabodetabek. Sementara alasan polisi melepaskan truk pengangkut daging itu, karena surat-suratnya sudah lengkap dan daging itu mau dibawa ke Sumatera Utara. Di Jabodetabek sendiri Perdagangan mengizinkan daging itu beredar dengan tujuan menekan tingginya harga daging di tengah masyarakat. “Jika sesuai dengan merek daging tersebut, dari segi izin masuk ke Indonesia sudah tak ada persoalan. Daging bersangkutan juga didistribusikan Bulog di daerah Jabodetabek,” www.harianhaluan.com

kata M Kamil saat dihubungi Haluan, Selasa (24/1). Hanya saja, untuk Sumbar daging India ini tak bisa dijual sembarangan, karena izin administrasinya belum ada. Jika tetap diedarkan di Sumbar, sebut M Kamil, sama halnya dengan ilegal. “Belum lama ini saya pernah dengar daging bersangkutan akan dijual di luar daerah selain Jabodetabek, bisa saja di Sumbar. Namun apakah itu sudah dilaksanakan atau belum, yang tahu tentu Dinas Perdagangan, sebab rekomendasi ada di Kementerian Perdagangan,” jelasnya. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar yang dikonfirmasi haluan, Selasa (24/1), memastikan tidak ada mengeluarkan izin terkait dengan izin impor daging sapi tanpa tulang asal India tersebut. Dikatakan Kepala Disperindag Sumbar, Asben Hendri, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Zaimar, bahwa merujuk kepada Peraturan Menteri Peternakan (Permentan) Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan. Pada pasal 1 poin pertama disebutkan dalam hal tertentu adalah keadaan mendesak akibat bencana, kurangnya ketersediaan daging; dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. “Ini lah yang menjadi dasar bolehnya impor daging. Kalau pun ketentuan zona boleh apa tidaknya itu juga atas seizin daerah. Dalam hal ini kita dari Disperindag dan juga Dinas Peternakan tidak juga memberikan izin tentang hal ini,” paparnya kepada Haluan kemarin di Padang. Kalau pun untuk umum itu dilakukan oleh swasta dan memang untuk wilayah edarnya juga telah ditetapkan. Kalau akan ada impor, itu untuk kebutuhan hotel, restoran dan kafe. Dagingnya pun berasal dari Australia dan Switzerland. “Syaratnya juga pasarnya juga sudah ada cool storage dan lantainya juga harus dingin. Ketentuan itu ada dalam Permendag dan Permentan yang mengaturnya,” paprnya. Dilanjutkannya, berdasarkan koordinasinya dengan Dinas Peternakan Kota Padang saat ini daging sapi asal India tersebut tengah dilakukan pengecekan. “Hasilnya belum diumumkan hingga saat ini,” paparnya. Sebelumnya, personil Brigade Motor (BM) Satlantas Polresta Padang, mengamankan satu unit truk yang membawa lima ton daging olahan dari India yang diduga tidak memiliki surat izin beredar di Kota Padang. Saat itu petugas sedang melakukan razia rutin terhadap truk yang beroperasi di kawasan Jalan By pass tersebut, dan saat dilakukan pemeriksaan pada truk yang bermuatan daging, sopir tidak bisa melihatkan surat-surat lengkap, sehingga truk dibawa ke Mapolresta Padang. “Kami sedang melakukan razia tonase di jalan tersebut

ketika truk dengan nomor polisi B 9003 GEU ini melintas, dan dilakukan pemeriksaan pihaknya tidak dapat menunjukkan surat lengkap edarannya, “ kata anggota Unit BM Satlantas Polresta Padang, Bripka Aria di Padang Setelah itu pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perdagangan terkait keberadaan daging yang diduga tidak memiliki Izin tersebut. “Kami langsung mengamankan truk ini ke Mapolresta Padang dan menyerahkan persoalan ini kepada Satuan Reskrim untuk mengusutnya lebih dalam,” katanya. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal mengatakan pihaknya telah menemukan jenis daging seperti ini di lapangan. Saat dilakukan pengamanan, daging ilegal tersebut sempat diturunkan di kawasan Kampung Kalawi dan Kecamatan Kuranji. “Memang benar sebelum diamankan oleh Polresta Padang, daging ini sempat diturunkan pada beberapa lokasi,” ujarnya. Terkait dengan perizinan peredaran daging tersebut. Ia mengatakan izin yang dimilikinya hanya beredar di Kota Medan. “Karena daging ini diturunkan di Kota Padang makanya mereka telah melanggar izin edar,” ujar dia. Ditambahkan Endrizal, daging olahan yang serupa sudah beredar sekitar 3 hingga 5 ton di pasaran. Tidak Mengandung Penyakit Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Sumbar menyatakan 5 ton daging beku asal India yang ditangkap di Jalan By Pass Kota Padang tidaklah mengandung penyakit berbahaya. Ditambahkannya, alasan lain yang bisa menguatkan kalau daging dari India itu tak terindikasi penyakit berbahaya adalah, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 17 Tahun 2016. Dimana dalam Permentan Nomor 17 itu disebutkan, daging impor India yang dibolehkan masuk ke Indonesia adalah daging tanpa tulang. “Kalau daging tanpa tulang sangat kecil kemungkinan terjangkit penyakit mulut dan kuku. Maka dari itu dalam persoalan sekali lagi yang perlu diluruskan adalah, yang masalah dari daging India itu izin edarnya yang belum ada di Sumbar, bukan karena mengandung penyakit,” pungkas M Kamil berbahaya. Sebelumnya, Dinas Peternakan Padang menemukan 5 ton daging beku impor dari India. Berdasarkan informasi, diduga daging tersebut direncanakan akan dioplos (dicampur) dengan daging segar untuk kemudian dijual di Kota Padang. Anggota Staf Dinas Peternakan Padang, Erisman, mengungkapkan, pihaknya menemukan daging beku impor tersebut di Jalan Bypass dekat Kantor Pengadilan Agama Padang, Sabtu (21/1) siang. Menuru tnya, pengungkapan kasus tersebut dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang dan bekerjasama dengan Dinas Peternakan Padang. (h/mgina/isr/len)

lengkap dulu,” katanya lagi. Pada 21 November 2016 lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Subdit III Tipikor Polda Sumbar, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Syamsurizal, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat Kasi Klinik Hewan pada UPTD Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Sumbar. Syamsurizal ditangkap atas dugaan praktik p ungli saat menjalankan proses pelayanan pengobatan atau vaksin kepada hewan di kantor UPTD BLKKH Dinas Peternakan Sumbar. Tarif yang dikenakan pada penerima pelayanan tidak sesuai dengan yang d itetapkan pada

Peraturan Gubernur (Pergub) No. 76/2014 tentang Restribusi Daerah. Saat dilakukan penggeledahan di ruang kerjanya, ditemukan uang Rp6.129.000 rupiah, di mana Rp3.129.000 ditemukan dalam laci meja ruangan apotek, dan Rp3 juta ditemukan dalam laci meja Syamsurizal. (h/isq)

KPK .............................................. Dari Halaman. 1 (OTT) KPK pada awal Juli tahun lalu telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat. Dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Ketika ditanya apakah akan ada pejabat dari Sumbar yang akan dipanggil lagi, Febri Diansyah hanya menjawab, KPK masih terus mendalami keterkaitan pihak lain dalam kasus ini. “Fakta-fakta yang ada dalam

persidangan akan paling dicermati,” paparnya. Sebelumnya, KPK menangkap anggota DPR RI, I Putu Sudiarta, Noviyanti, Suprapto, Yogan As-kan, dan Suhemi dalam operasi tangkap tangan di berbagai tem-pat, awal Juli lalu. Penangkapan ini terkait kasus dugaan suap Rp500 juta yang disebut-sebut untuk memuluskan penggang-garan 12 proyek ruas jalan di Sumbar dalam APBN-P

2016 dengan total Rp300 miliar. Bahkan dalam kasus ini, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, juga pernah dimintai keterangan oleh KPK RI. Gubernur diperiksa KPK, Jumat (12/8/2016). Ia diperiksa sebagai saksi dugaan suap proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat terhadap dua tersangka, yakni mantan Kadis Prasjaltarkim SUmbar Suprapto dan pengusaha Yogan Askan. (h/isr)

Denpom ....................................... Dari Halaman. 1 saat konferensi pers di Denpom 1/4 Padang, Selasa (24/1). “Hasil pemeriksaan yang kami lakukan dan dari hasil visum pihak rumah sakit umum Dr Adnan WD Payakumbuh, tidak ada indikasi korban diperkosa oleh oknum TNI tersebut,” ujarnya. Dijelaskan, korban hanya mendapat perlakuan pelecehan seksual oleh satu dari enam oknum TNI yang datang ke sana. Tidak ada pelaku melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban. “Pelaku hanya memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan korban, sehingga menyebabkan alat kelaminnya rusak dan harus dijahit sebanyak empat jahitan. Sementara enam oknum TNI lainnya hanya menonton dan menemani pelaku di lokasi,” ungkapnya. Lebih lanjut disebutkan Didik, satu oknum TNI yang diduga kuat berbuat hal itu kepada korban diketahui berinisial Pratu H. “Dugaan kuat yang melakukan perbuatan tersebut hanya satu dari tujuh oknum TNI, sementara enam lainnya hanya menemani,” pungkasnya. Hal yang sama dikatakan Wakil Komandan Denpom Mayor CPM Alhendri didampingi Kepala Penerangan Komando Resort Militer Kapten HRM Hasran Harahap. Alhendri menegaskan berita yang beredar selama ini terkait tujuh oknum TNI melakukan pemerkosan terhadap seorang pelayan kafe Cinta Fitri di Payakumbuh tidak benar adanya. Dari keterangan korban saat pihaknya membesuk ke rumah sakit umum Adnan WD di Payakumbuh, korb an mengatakan dirinya tidak diperkosa, tapi pelaku memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan dan ber-

akibat alat kelamin korban tersebut rusak. Dijelaskan, saat itu korban dan pelaku sedang terpengaruh minuman beralkohol, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. “Korban dan pelaku sudah saling kenal, dan mereka menikmati minuman yang beralkohol di kafe itu. Diduga karena pengaruh minuman pelaku akhirnya melakukan hal-hal yang jelas-jelas melanggar aturan hukum,” jelas Alhendri. Saat ini pihaknya masih melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap enam oknum TNI itu. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa seperti, penjual minuman, pemilik kafe Cinta Fitri dan juga kasir yang ada di kafe tersebut. “Meskipun dari hasil penyidikan didapatkan satu orang yang diduga kuat melakukan perbuatan itu, kami tetap melanjutkan penyidikan terhadap enam oknum lainnya. Karena mereka ada di lokasi saat kejadian,” tegasnya. Diungkapnya, keenam oknum TNI yang berasal dari kesatuan yang sama tersebut telah bertanggung jawab membawa korban ke rumah sakit, saat korban tidak sadarkan diri di lokasi. “Mengetahui korban pingsan, enam oknum tersebut langsung membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dari tim medis, “ ujarnya. Sementara itu di Payakumbuh, guna menjaga keamanan korban, petugas Denpom 1/4 Padang bersama masyarakat mengamankan korban di salah satu tempat di Kelurahan Talang, Payakumbuh Barat. “Ya, saya baru dapat kabar keberadaan korban tadi malam dari anggota Denpom. Korban masih di Kota Payakumbuh,

tepatnya di kelurahan Talang. Namun, saya tidak bisa menyebutkan di mana posisinya secara detail karena kondisi korban masih trauma dan belum stabil,” kata Lurah Talang, Gusmardi kepada Haluan, Selasa (24/1). Ditambahkannya, faktor keamanan dan intimidasi dari pihak yang tidak senang kepada korban, menjadi alasan bagi masyarakat dan Denpom untuk mengamankan korban sampai proses hukum berjalan dan kondisi mulai terkendali. “Sekarang masih panas. Takutnya korban diintimidasi oleh oknum-oknum yang tidak senang dengan korban. Makanya, korban sekarang ini disembunyikan ditempat yang aman terlebih dahulu sampai kondisi sudah kondusif,” katanya. Sedangkan pemilik Kafe Cinta Fitri, tempat korban bekerja sampai saat ini tidak ketahui keberadaannya. Rumah miliknya yang tidak jauh dari kafe, sudah tidak berpenghuni lagi. Beberapakali pihak kelurahan, RT dan LPM mencoba mencari Mimi (pemilik kafe), sampai saat ini tidak ditemui. Sebelumnya diberitakan, pada Sabtu (22/1) bertempat di sebuah kafe cinta fitri, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh, seorang pelayan kafe berinisial R diduga diperkosa oleh tujuh Oknum TNI dan berakibat alat kelamin R rusak dan mendapatkan perawatan yang serius di Rumah Sakit Daerah Adnan WD, Kota Payakumbuh. Korban mengalami pendarahan di bagian kemaluannya dan harus mendapat empat jahitan. Akibat dari kejadian tersebut puluhan masyarakat mengamuk dan membakar kafe cinta fitri yang diduga sebagai tempat terjadinya perlakuan sadis yang diterima korban. (h/mg-ina/ang)

DPRD: ......................................... Dari Halaman. 1 peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan. Narkoba mengancam kehidupan generasi bangsa,” kata Fakhrizal saat bersilaturahmi dengan unsur pimpinan DPRD di gedung DPRD Sumbar, Kamis (19/1). Fakhrizal menyebut, dalam pemberantasan narkoba pihaknya tak sekedar melakukan penangkapan terhadap pengedar saja. Namun yang paling penting adalah pengawasan untuk mencegah peredarannya. “Dalam pemberantasan narkoba kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Namun membutuhkan bantuan masyarakat dan semua pihak terkait. Untuk itu, seluruh pihak terkait dan masyarakat dapat bersama-sama mendukung pemberantasan narkoba di Sumbar,” harapnya. Pengamat Sosial dari Univeristas Negeri Padang (UNP), Erianjoni, juga menyoroti peredaran narkoba di Sumbar saat ini. Menurutnya, yang perlu dicermati dari negara mana narkoba cenderung datang atau jaringan internasional apa yg dominan masuk ke Indonesia. Patut diwaspadai apakah ini ada misi-misi tertentu, apakah ini bermuatan ekonomi (Bisnis, red) semata atau jangan-jangan ekonomi politik. Ini bukan tanpa alasan kata Erianjoni, sebenarnya industri narkoba adalah produk kapitalis. Sejarah mencatat bagaimana Inggris menaklukan China dengan perang candu. Konon perang Paderi di Minangkabau menurut beberapa sumber juga perang terhadap candu (narkoba tradisional). “Jadi dengan demikian narkoba dapat dijadikan instrumen untuk melemahkan suatu negara. Pelakunya tentu kapitalis yang notabenenya representasi dari

suatu negara. Atau dalam artian penjajah era global ini,” terangnya kepada Haluan Selasa (24/1), di Padang. Yang jelas kata Erianjoni, fenomena narkoba telah mempertegas bahwa narkoba sudah masuk ke semua tingkat usia termasuk pelajar. Apalagi masih berstatus pelajar. “Tentu ini yang menjadi sorotan adalah sekolah terutama dalam melakukan peran edukasi dan sosial control,” terangnya. Dia menilai, pelajar nyabu terjadi karena faktor peer group (teman bermain) yang sangat berperan mempengaruhi perilaku seorang anak. ”Merokok misalnya, diperoleh dari teman sebaya. Narkoba juga proses sosialisasi nilai-nilai yang menyimpang dalam pertemanan. Dan sosialisasi yang tidak sempurna dalam keluarga serta kegagalan sekolah dalam pendidikan nilai menambah subur penyimpangan pelajar memakai narkoba,” paparnya. Harapan ke depan lanjutnya, untuk penegak h ukum bukan pelajar yang mesti ditangkap, tapi perlu direhabilitasi karena kecanduan. Polisi harus bekerja keras lagi untuk memutus rantai peredaran narkoba terutama di Kota Padang. “Karena jaringan narkoba di Padang bukannya berk urang malah makin bertambah, misal di kos-kosan, di kampus, bahkan bisa saja di sekolah,” ujarnya. Selain itu katanya, sistem pengendalian sosial terpadu juga harus diterapkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar harus memperbanyak jaringan pula. “Bisa saja melibatkan guru untuk menjadi perpanjang tangan BNN. Bisa juga diterapkan di Lapas sistem tersebut. Pola pengendalian berbasis institusi Redaktur: ALMUDAZIR

sangat tepat,” ungkapnya. Sebelumnya, Kapolsek Bungus Teluk Kabung, Kompol Hendri menyebut, pihaknya tidak ingin berlama-lama menyelesaikan berkas kasus tiga pelajar ‘nyabu’ yang diamankan oleh pihaknya pada Minggu (22/1) lalu. “Karena jika pelaku atau korban tindak pidana itu seorang anak-anak, kita harus secepat mungkin menyelesaikan berkas perkaranya untuk dilimpahkan ke pihak kejaksaan, sebelum nantinya pihak kejaksaan memutuskan berkas perkara lanjut atau dikembalikan lagi kepada kita untuk dilengkapi,” sebut Hendri. Selain melengkapi berkas para pelaku anak-anak, pihaknya juga masih mengusut adanya kemungkinan pelaku lain dan barang bukti (bb) setelah diamankannya total lima orang yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. “Jika seorang anak dibawah umur terlibat permasalahan hukum, aparat harus bekerja keras untuk menyelesaikan berkas perkaranya, dimana waktu yang diberikan paling lama adalah 14 hari,” katanya. Ketiga pelaku yang berinisial R (15), F (14), dan B (15) ini diamankan bersama seorang pelaku lainnya berinisial N (25) di sebuah Gedung Pendidikan Anak dan Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Dari informasi yang dihimpun Haluan, Senin (23/1) di Mapolsek Bungus Teluk Kabung, selain mengamankan empat orang tersebut, polisi juga berhasil meringkus satu orang pelaku lain berinisial C (30) di kawasan Kampung Olo, Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung. (h/mg-adl/isr/len) Layouter: IRVAND

PENDIDIKAN

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SILATURAHMI REKTOR DENGAN MASYARAKAT

Kampus III IAIN IB Mulai Difungsikan PADANG, HALUAN - Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang mulai difungsikan. Itu ditandai dengan silaturahmi civitas akademika IAIN denga Walikota Padang dan masyarakat di Kampus megah yang berada di kawasan perbukitan hijau di Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Selasa, (24/1). Bersama Rektor Eka Putra Wirman dan Walikota Padang H Mahyeldi Ansha rullah Dt Marajo juga hadir Warek I Ikhwan, Warek II Firdaus, Warek III Alkhendra, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan IAIN IB Padang, Camat Koto Tangah Syahrul dan para tokoh masyarakat setempat. Rektor IAIN IB Eka Putra Wirman dalam silaturahmi sekaligus sosialisasi ini mengatakan, pada awal Maret atau awal semester genap

2016/2017, seluruh aktivitas ademik FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) resmi dilaksanakan di Kampus III ini.”Total mahasiswa FEBI yang berkampus di Sungai Bangek ini sebanyak 1.450 orang. Dimulai awal semester genap ini,” tegasnya. Dalam silaturahmi kemarin, Eka Putra memaparkan citacita awal dan sejarah panjang pembangunan Kam pus III UIN di kawasan perbukitan asri Sungai Bangek ini. “Cita-cita mulia yang

sangat tidak mudah digapai. Cita-cita mulia yang perjuangannya penuh dengan derai air mata,” ujar putra kota Padang ini, haru. Karena itu, Rektor berharap dukungan Gubernur Sumbar, Walikota Padang dan semua pihak, terutama masyarakat sekitar kampus. “Sediakanlah kos-kosan yang nyaman bagi mahasiswa, dengan tarif yang terjangkau. Sewa kos janganlah mahal, mahasiswa kita yang akan memulai perkuliahan di sini hampir seratus persen adalah anak rakyat biasa. Tolong bantu mereka,” himbau Eka. Sementara Walikota Padang H Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo menyambut akan dimulainya aktifitas perkuliahan di Kampus III IAIN IB di Sungai Bangek Kelurahan Balai Ga-

KOMPAK - Rektor bersama Walikota dan tokoh masyarakat Sungai Bangek, pada silaturahmi dan sosialisasi dimulainya penempatan Kampus III IAIN Imam Bonjol, Selasa. IST

dang ini. Menurut Mahyeldi, keberadaan kampus III akan memberikan kebaikan-kebaikan khususnya bagi masyarakat setempat. Diantaranya seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, lalu peningkatan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan masih banyak dampak positif lainnya. “Selain itu perumahanperumahan dan sentra ekonomi tentu juga akan meningkat, karena akan ada aktifitas dari ribuan mahasiswa dan civitas akademika di kampus ini. Apa lagi IAIN Imam Bonjol akan segera naik satus menjadi Universitas Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang,” kata Walikota. Mahyeldi Ansharullah menegaskan, sejak awal selalu mendukung setiap kesungguhan untuk kemajuan pendidikan di Sumatra Barat, khususnya kota Padang. “Sumbar dulu tersohor ke manca negara sebagai pusat peradaban dan sentra kemajuan pendidikan bagi Indonesia. Ke depan, masa ke jayaan Sumbar itu harus kita bangkitkan dan kita ti ngkatk an lagi ,” kat a Mahyeldi. Ditambah lagi, kawasan itu juga masuk dalam perencanaan Pemerintah Kota Padang yang akan dijadikan kota satelit dengan luas 270 hektare sebagai lokasi wisata baru nantinya. “Alham-

dulillah kita sangat menyambut sekali atas bakal difungsikannya Gedung Kampus III IAIN IB Padang

di Sungai Bangek ini. Saya berharap, semua pihak khu susnya masyarakat setempat dapat m endukung segala

sesuatunya. Sehingga semua nya dapat berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya. (h/dn/*)

PARIWARA PEMKAB TANAH DATAR

Selamat Atas Pelantikan Pengurus PWI Sumbar Periode 2016-2021 P

EMERINTAH Kabupaten Tanah Datar menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Pengurus Persa tuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat periode 2016 - 2021 oleh Ketua PWI Pusat Margiono di Padang, Senin (23/1). “Selamat dan sukses kepada Ketua PWI Sumbar yang baru, Heranof Firdaus dan terima kasih kepada Basril Basyar, semoga PWI Sumbar mampu mewujudkan wartawan yang profesional sesuai motonya Pers Sehat, Sumbar Bermartabat,” kata Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi didampingi Wabup Zuldafri Darma dan Ketua DPRD Anton Yondra. Bupati menyampaikan PWI merupakan organisasi profesi wartawan yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan memproduk si berita sesuai fakta, akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Untuk

Bupati Tanah Datar IRDINANSYAH TARMIZI

menjadi wartawan yang profesional itu harus melalui pelatihan dan pendidikan jurnalistik dalam menunjang pekerjaan wartawan dan akhirnya memiliki kompetensi,” tutur Irdinansyah.

FOTO BERSAMA - Ketua DPRD, Kabag Humas beserta PWI Tanah Datar foto bersama dengan Ketua PWI Pusat dan Ketua PWI Sumbar. www.harianhaluan.com

Bupati mengapresiasi PWI Sumbar yang telah mem berikan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan kepala daerah di Sumbar yang dinilai memiliki perhatian dan dukungan dalam berbagai kegiatan PWI Sumbar. Ia mengharapkan PWI Sumbar dapat meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada PWI kabupaten atau kota agar terus menjalin kemitraan dan kerja sama pemerintah daerah setempat dalam bidang penyebarluasan informasi kepada masyarakat termasuk kritikan yang membangun bagi kemajuan daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Ketua PWI Sumbar yang baru, Heranof Firdaus dan terima kasih kepada Basril Basyar, semoga PWI Sumbar mampu mewujudkan wartawan yang independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Ia menyebutkan, wartawan harus menyampaikan informasi yang benar dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat, karena produk jurnalistik pada akhirnya harus bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Ketua PWI Pusat Margiono menyampaikan war tawan merupakan ujung tom bak dalam menangkal berita bohong (hoax) yang makin banyak beredar di media

BERBINCANG - Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi berbincang dengan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumbar Basril Basyar.

sosial dengan melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai kode etik jurnalistik. “Hoax bukanlah produk jurnalistik namun seringkali dikaitkan dengan pemberitaan, karena itu wartawan harus bisa m enangkalnya dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, tentu dengan menjalankan kode etik jurnalistik,” kata Margiono. Ketua PWI Sumbar perio

de 2016-2021 Heranof Firdaus mengatakan maraknya berita bohong merupakan buah negatif dari perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang harus dihadapi dan ditanggulangi, baik oleh pengurus PWI maupun pemerintah. “Hoax bukan berita karena berkembang dan beredar di media sosial. Jangan sampai ada wartawan yang mengambil berita dari media sosial yang ternyata

hoax,” ujar Heranof. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengingatkan pentingnya PWI mendorong wartawan untuk m eningkatkan kualitas dan kapasitasnya melalui pelatihan dan pembinaan. Gubernur menilai satu saja wartawan yang melakukan tindakan tidak benar, bisa mencoreng nama wartawan secara keseluruhan. Pengurus PWI Sumbar

Redaktur: Dodi Nurja

periode 2016 - 2021 yang dilantik berdasarkan SK PWI Pusat No.321-PGS/ PP-PWI/2017 terdiri dari Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumbar Basril Basyar, Ketua Heranof Firdaus, Wakil Ketua Zul Efendi, Eko Yanche Edrie, Jayusdi Efendi, Sawir Pribadi, dan Amiruddin, Sekretaris Wi dya Navi es, d an Bendahara Ismet Fanany. (*) Layouter:Yohanes

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

ANGGARAN TURUN JADI RP1,7 MILIAR

Tak Ada Penambahan PJU Baru PADANG, HALUAN—Anggaran untuk penerangan jalan umum (PJU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, turun dibandingkan tahun 2016. Kepala UPTD PJU Kota Padang Zainal Abidin menuturkan tahun 2017 anggaran untuk PJU hanya Rp1,7 Miliar sedangkan tahun lalu Rp3,5 Miliar. Penurunan anggaran

untuk PJU menurut Zainal karena adanya pemangkasan anggaran. Menurutnya, anggaran sekitar Rp1,7 Miliar diperuntukan untuk dana Operasional

dan perawatan lampu jalan yang ada, di Kota Padang ini tidaklah cukup. Zainal menuturkan alokasi anggaran ini sangat kurang, harusnya dalam mewujudkan Kota Padang terang benderang pemerintah Kota Padang seharusnya mendukung dinas PJU dalam melakukan perwujudan ini. Idealnya, dana yang dibutuhkan oleh PJU

setiap tahun Rp4 Miliar untuk perawatan dan pembangunan titik PJU baru. “Kami sudah mengajukan ke pemko terkait anggaran yang dibutuhkan. Biasanya untuk perawatan PJU saja membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 Miliar ,” ucap Zainal saat ditemui Haluan Senin (23/ 1) di kantornya yang terdapat di Jalan Ujung Gurun Padang.

Tukang Parkir Tertangkap Nyabu PADANG, HALUAN — Jajaran Polisi Sektor Padang Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Senin (23/1) di Jalan Purus V Gang Sawo Nomor 42, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat. Penangkapan yang dilakukan terhadap Billy Syaputra (19) yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang parkir berawal dari penangkapan terhadap pelaku pemain judi Jackpot di Jalan Purus Gang Sawo V. Petugas yang melakukan penggerebekan di lokasi memiliki kecurigaan terhadap salah satu pelaku pemain judi tersebut, sehingga saat petugas akan melakukan pemeriksaan tersangka mencoba melarikan diri. Dengan sigap petugas langsung mencegah dan mengamankan tersangka. Darinya sejumlah barang bukti berhasil diamankan berupa satu buah kotak permen pagoda warna hitam yang berisikan tujuh plastik paket kecil diduga sabu-sabu. “Barang bukti tersebut kami dapatkan dalam saku celana tersangka,” pungkasnya. Saat ini tersangka sudah diamankan di Polsekta Padang Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. (h/mg-ina)

JALAN PERLINTASAN—Sejumlah kendaraan tengah melintasi jalan perlintasan kereta api di kawasan Alai, Padang, yang rusak dan berlubang, Selasa (24/1). Kondisi jalan ini sangat membahayakan pengendara yang melintas, terutama saat hujan. HUDA PUTRA

Zainal menuturkan tahun ini tidak ada penambahan PJU baru untuk kota Padang. Anggaran sebanyak Rp1,7 Miliar akan digunakan untuk perawatan PJU dan pemasangan lampu. Padahal pihaknya sudah melakukan survei ke 32 lokasi hingga ke Bungus yang benarbenar membutuhkan penambahan PJU baru. Namun karena anggaran terbatas, tentunya penambahan PJU baru tidak bisa di lakukan. “Ada 32 lokasi yang sangat butuh PJU. Kita sudah survei ke lapangan langsung, “ujar Zainal Abidin. Untuk rencana terdekat tahun ini, Zainal menuturkan akan melakukan pemasangan lampu di kawasan Khatib Sulaiman Padang. Ada sekitar 100 titik yang akan dipasang PJUnya. “Ini bukan penambahan PJU baru, hanya pemasangan lampu jalan, “ ujar Zainal. Pemasangan PJU untuk 100 titik ini, diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp700 juta. Tentunya anggaran yang tersisa hanya Rp1 Miliar. “Bagaimana akan m elakukan penambahan titik PJU baru jika anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp1 Miliar” ucapnya. Pada tahun 2016, Zainal mengatakan ada sebanyak 437 titik PJU baru. Yang dipasang di 11 Kecamatan Kota Padang. Penambahan bisa dilakukan karena anggaran yang disediakan sebesar Rp3,5 Miliar. “Kendatipun anggaran yang tersedia minim, pihak kami tetap akan berusaha maksimal menggunakan anggaran agar mencukupi untuk perawatan PJU,” ujarnya(h/mg-mel)

SEGERA DITERTIBKAN PEMKO

Pulau Wisata Banyak Tak Berizin PADANG, HALUAN—Kota Padang saat ini memiliki beberapa pulau yang ramai dikunjungi untuk berwisata. Namun pengelola pulau tidak memiliki izin sehingga Pemerintah Kota Padang tidak memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Padang Medi Iswandi mengatakan, semua aktivitas wisata di semua

www.harianhaluan.com

pulau yang ada di Kota Padang belum berizin. Hanya Pulau Sikuai, yang telah mendapatkan izin. ”Tidak memiliki izin, berarti sama dengan liar,” ujar Medi kepada Haluan Selasa (24/1). Medi menuturkan pulau-pulau yang mempunyai aktivitas wisata akan segera ditertibkan. Saat ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Satpol PP, untuk

segera menertibkan pulaupulau tersebut. Beberapa pulau-pulau yang memiliki aktivitas wisata seperti Pulau Pasumpahan, Pulau Pagang, Pulau Sironjong, dan Pulau Sirandah, dan masih banyak yang lain. Untuk jumlahnya, Disparbud sedang menghitung, berapa banyak pulau yang telah dikelola untuk dijadikan tempat wisata.

Menurut Medi, meskipun pengunjung banyak datang ke pulau-pulau tersebut. Namun, tidak mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Padang. Karena pulau tersebut tidak membayar pajak dan tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). ”Kita tidak memperoleh apapun dari aktivitas wisata di pulau tersebut. Tidak ada satu pun yang membayar

pajak,” ujar Medi. Seharusnya pengelola pulau harus memiliki izin. Ada proses izin yang harus dilalui oleh pengelola. Pertama, izin prinsip karena kewenangan kelautan mulai tahun 2017 ini menjadi kewenangan propinsi maka izin di ajukan ke propinsi. Kedua, jika mendirikan bangunan harus ada IMB (kewenangan pemda Kota Padang). Ketiga, izin amdal atau izin lingkungan ke Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Padang. Lalu, keempat izin gangguan ke Dinas Perizinan dan pelayanan satu pintu Kota Padang. Kemudian, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (izin operasionalnya), ke dinas perizinan dan pelayanan satu pintu Kota Padang.

PULAU Pasumpahan di perairan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Padang. Keindahan pulaunya banyak dilirik wisatawan. IST

”Setau saya, pengelola pulau belum memiliki izinizin tersebut,” ujar Medi. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkukngan Hidup Kota Padang Al Amin mengatakan, izin Amdal menyangkut izin lingkungan. Izin lingkungan sangat diperlukan untuk izin usaha. Jika ada kegiatan usaha di

Redaktur: Afrianita

pulau tersebut, maka wajib mengurus izin. Al Amin menuturkan setau dirinya belum a da pihak pengelola pulau yang melakukan izin amdal. Dirinya berharap agar pengelola segera mengurus izin. “Segera urus izin, sebelum ditertibkan,”ujar Al Amin. (h/mg-mel)

Layouter: Rahmi

PADANG

SELASA, 24 JANUARI 2017 26 Rabiul Akhir 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SEDANG PROSES LELANG

Fasilitas Pantai Air Manis Ditambah 200 Kafilah MTQ Padang Ikuti TC PADANG, HALUAN — Sebanyak 200 orang qari-qariah terbaik Kota Padang mengikuti seleksi awal dan training centre (TC). Kegiatan tersebut disponsori Bagian Kesra Setda Kota Padang dengan tujuan mempersiapkan qari-qariah handal yang akan diutus sebagai kafilah Kota Padang pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Kota Pariaman November 2017 mendatang. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo menyampaikan, Pemko Padang memang akan terus memberikan dukungan dan perhatian agar Kota Padang terus mempertahankan juara umum yang sudah diraih 22 kali dalam MTQ tingkat Sumbar tersebut. Diantaranya memberikan motivasi, pembinaan dan peningkatan bonus bagi kafilah yang berhasil meraih juara di setiap cabang yang dilombakan. “Kita telah menyediakan bonus bagi khafilah yang sukses pada MTQ ke-37 di Kota Pariaman nanti. Bonus ini naik dari sebelumnya, dimana kita menyediakan Rp30 juta bagi kafilah yang mendapatkan emas atau juara I di seluruh cabang. Dananya sudah kita anggarkan dalam APBD Kota Padang,” sebut Walikota sewaktu membuka kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pramuka, Selasa (24/1) itu. Kepala Bagian Kesra Kota Padang, Jamilus menyebutkan, bermacam usaha telah dilalui sebelum menghadapi MTQ ke-37 tingkat Sumbar di Kota Pariaman nanti. Diantaranya mulai dari pelaksanaan MTQ tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat Kota Padang. Sehingga sampai pada kesempatan ini para qari-qariah terbaik di kota ini mengikuti tahap seleksi awal atau TC yang dilakukan selama tiga hari ke depan. “Hari ini kita menyeleksi sebanyak 200 qari dan qariah selaku juara I, II dan III MTQ tingkat Kota Padang tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan TC melalui beberapa tahapan kepada 60 peserta yang telah lolos seleksi. (h/ita/rel)

Jalan Klenteng Pondok Rusak PADANG, HALUAN—Sepanjang Jalan Klenteng kawasan Pondok tepatnya di depan Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Kecamatan Padang Selatan Kota Padang banyak rusak dan berlubang. Pantauan Haluan, jalanan ini ramai dengan aktivitas kendaraan yang lalu lalang. Tentunya hal ini, bisa membahayakan pengguna jalan karena banyak terdapat lubang dan jalan yang rusak. Jalan yang rusak kira-kira sepanjang 100 meter. Namun tidak hanya ditempat tersebut, banyak jalan berlubang yang ditemui di kawasan pondok. Nanda warga Indarung yang sedang melintasi jalan tersebut menuturkan, kondisi jalan yang berlubang tentunya akan sangat membahayakan. Apalagi bagi pengendara yang hanya sesekali melewati jalan tersebut. “Saya ingin berfoto di Klenteng, sudah lama tidak main kedaerah sini. Ternyata jalannya sudah rusak dan berlubang, “ ujar Nanda saat ditemui Haluan, kemarin. Dirinya berharap agar jalan segera diperbaiki, apalagi kawasan tersebut sangat ramai. Jangan sampai ada, kecelakan yang membahayakan nyawa pengendara. Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Hendri Viton mengatakan, akan segera mengecek kelapangan. Jalan yang berlubang dan rusak akan segera di perbaiki. “Kita cek dulu ke lapangan, dan setelah itu jalan akan segera ditambal kembali, “ ujar Hendri. Untuk tahun ini, Hendri menuturkan akan menambal jalan berlubang yang terdapat di Kota Padang. Karena, menurut Hendri penambalan jalan rutin dilakukan oleh pihak DPUPR setiap tahunnya. (h/mg-mel)

www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi, mengatakan tempat wisata Pantai Air Manis akan segera dilengkapi fasilitasnya tahun ini.

Dengan anggaran Rp1 miliar, tiga fasilitas diantaranya lapangan parkir, landmark dan taman ditargetkan akan selesai sebelum lebaran.

“Saat ini sedang lelang tender yang diperkirakan selama 40 hari sudah final pemenangnya. Kemudian, pengerjaan akan kita harapkan

PENGUNJUNG MUSEUM—Sejumlah wisatawan tengah asik berfoto dengan latar rumah gadang di Museum Adityawarman, Selasa (24/1). Museum ini memiliki referensi peninggalan sejarah beragam tentang berbagai aspek kebudayaan Minangkabau dan Sumatera Barat. Terdapat lebih dari 6000 koleksi peninggalan budaya, yang terbagi menjadi 10 kategori koleksi. HUDA PUTRA

selesai sebelum Idul Fitri karena target kita bisa digunakan saat libur hari raya,” ujar Medi pada Haluan, Selasa (24/1). Dikatakannya, saat ini untuk fasilitas musholla sudah dilengkapi dan sudah bisa difungsikan. “Ada donatur yang menyumbang dalam bentuk fisik musala bagi pengunjung Pantai Air Manis. Musala tersebut sudah diresmikan dan diserah terimakan langsung kepada Walikota Padang,” terang Medi. Dilanjutkan Medi, dengan awal kelengkapan fasilitas seperti musholla, kelengkapan fasilitas lainnya akan segera mengikuti untuk membuat kenyamanan pengunjung datang ke Pantai Air Manis. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Pemukiman Afrizal BR mengatakan bahwa saat ini sedang persiapan pelelangan tender. Segala kelengkapan administrasi sedang dipersiapkan. “Kita perkirakan pada Februari sudah bisa lelang tender untuk proyek tersebut. Saat ini masih melengkapi administrasi pelelangan. Masa pelelangan akan diperkirakan paling lama satu bulan,” katanya. Afrizal juga menargetkan hal yang sama bahwa sebelum lebaran fasilitas tersebut sudah rampung. Pasalnya, fasilitas akan sangat dibutuhkan saat lebaran dan sudah mulai ramai pengunjung. “Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pengerjaan nantinya sehingga pengerjaan tepat waktu dan segera bisa difungsikan,” pungkasnya. (h/win)

CAMAT NANGGALO TEDDY ANTONIUS

Tiap Minggu Kunjungi Kelurahan PADANG, HALUAN—Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang teratur dan terarah, Kecamatan Nanggalo menjalin koordinasi yang baik dengan s eluruh pihak kelurahan yang berada di bawah naungannya. Camat Nanggalo, Teddy Antonius mengatakan, koordinasi merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan semua program yang telah direncanakan. Teddy mengatakan, Kecamatan Nanggalo menaungi enam kelurahan. Diantaranya, Kelurahan Gurun Laweh, Kam-

pung Olo, Lapai, Tabing Banda Gadang, Kurao Pagang, dan Surau Gadang. Pada Haluan ia mengatakan, sekali seminggu pihak kecamatan melakukan rapat dengan seluruh kelurahan. Rapat tersebut dilakukan di kantor camat, setiap Senin setelah apel pagi. “S etelah melaksanakan upacara bendera, Kami melakukan evaluasi mingguan. Tunjuannya, membahas kegiatan apa yang telah dilaksanakan dan mengetahui apa saja kegiatan yang belum terselesaikan,” katanya.

TEDDY ANTONIUS Selain itu, juga dibahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi pihak kelurahan saat melaksanakan tugas di

lapangan. Berb agai solusi diberikan, agar tidak ada program pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik. Lanjutnya, dengan adanya rapat pagi ini, selain membicarakan mengenai program kerja, juga meningkatkan silaturrahim antar sesama pihak kelurahan. Mereka saling memotivasi dan berbagi pengalaman untuk memajukan kelurahan masing-masing. Untuk aplikasi di lapangan, Teddi menuturkan, sekali seminggu ia melakukan survei ke lapangan. Ia m engunjungi masing-masing kelurahan un-

tuk melakukan pantauan langsung tanpa diketahui pihak kelurahan. Katanya, selama ia melakukan pantauan di lapangan, ia belum mendapati kesalahan fatal yang dilakukan pihak kelurahan. Ia berharap semua ini dapat berjalan d engan lancar. “Dengan adanya koordinasi yang baik dengan semua elemen yang ada, maka semua rancangan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” katanya. (h/mg-eby)

Curi Laptop, Pasutri Dituntut 2,5 Tahun PADANG, HALUAN — Pasangan suami istri (Pasutri) Robby (33) dan Anggil (24), tersangka kasus pencurian barang elektronik jenis laptop, dituntut jaksa dengan kurungan 2 tahun dan enam bulan penjara. Jaksa menilai, keduanya terbukti melanggar Pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dalam pertimbangannya, Fitria selaku jaksa menilai perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Di samping itu, hal lain yang memberatkan tuntutan terdakwa adalah karena hasil dari kejahatan keduanya telah dinikmati. Adapun hal yang meringankan adalah status terdakwa yang belum pernah

ditahan sebelumnya. “Oleh karena itu, dengan ini kami menuntut terdakwa masing-masing dengan hukuman kurungan 2 tahun dan 6 bulan penjara,” kata Fitria di ruang sidang Pengadilan Negeri Padang, Selasa (24/1). Setelah mendengar tuntutan tersebut, kedua tersangka mengaku akan mengajukan pembelaan di hadapan majelis hakim di persidangan sebelumnya. Majelis hakim yang diketuai Syukri dengan anggota Agus Komaruddin dan Suratmi pun memberi waktu seminggu kepada keduanya untuk menyusul pledoi (pembelaan). Di persidangan sebelumnya dengan agenda pemeriksaan tersangka, keduanya disebut

jaksa telah berkerja sama dalam melakukan tindak pencurian di salah satu rumah kos di Kawasan Pauh Kota Padang, 29 September 2016 lalu. Namun, di hadapan majelis hakim, Robby (33) mengaku istrinya Anggil (24) tidak ikut serta dalam pencurian tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, Fitria, sempat geram atas keterangan korban yang berbelit-belit, termasuk tentang berapa kali terdakwa melakukan aksi pencurian. Disebutkan dalam BAP, Robby telah empat kali melakukan pencurian, sementara di persidangan, ia mengaku baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Robby pun tidak bisa me-

Ilustrasi

ngelak setelah terus didesak oleh JPU, sehingga ia mengaku memang telah empat kali mencuri. Namun, keterangan

Redaktur: Afrianita

lain dalam BAP soal keterlibatan istrinya dalam aksi pencurian laptop, tetap disanggah oleh Robby.(h/isq)

Layouter: Rahmi

KAMPUS Lingkar MEMBANGUN KEBERSAMAAN

Reuni Alumni angkatan ’86 SMPN 5 Padang PADANG, HALUAN—Reuni Alumni angkatan ’86 SMPN 5 Padang dapat terwujud karena terbangunnya kolektifitas dari para alumni, mulai dari proses sosialisasi sampai dengan pembiayaan. Setiap anggota yang mau meluangkan waktu ditengah kesibukannya dapat ikut bergabung kedalam tim panitia. Penjelasan ini dikemukakan oleh Dina Armyati Selasa. ( 23/1 ). “Jadi pada prinsipnya, acara reuni ini dibentuk dari kita untuk kita. Prinsip inilah yang harus tetap dipertahankan, agar kebersamaan alumni tetap abadi,” jelasnya. Semua yang direncanakan berjalan dengan lancar, keberhasilan ini dapat dilihat DINA ARMYATI dari animo peserta yang ikut, bahkan mereka yang sudah mendaftar, juga ikut mensosialisasikan. Semua ini tak lepas dari keberhasilan kerjasama tim yang dibangun. Motonya adalah, “tidak ada perbedaan diantara kita, semuanya berasal dari sekolah yang sama”, semangatnya. Saat ini, anggota alumni yang mendaftar untuk kegiatan disekolah berjumlah, lebih dari 100 alumnus. Sementara yang ikut pengukuhan ikatan alumni ke Lawang Park berjumlah 70 orang lebih. “ Kami berharap anggota yang mendaftar akan terus bertambah, begitu juga dengan jumlah yang ikut ke Lawang, kalau dapat tidak jauh berbeda,” harap Dina. Psikolog lulusan UI ini juga menjelaskan, bahwa semua fasilitas dan kebutuhan acara sudah dipersiapkan oleh tim panitia di Padang. “Alhamdulillah, banyak diantara para alumni yang bersedia menjadi sponsor dalam acara tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk hadir dalam setiap kegiatan acara”, ungkapnya. Dilain pihak, salah seorang anggota alumni yang tergabung dalam group whatsapp alumni SMPN 5 mengatakan, bahwa group wa ini benarbenar aktif, satu jam saja tidak melihat, maka pesan yang belum terbaca akan berjumlah 100-200 file. “ Jadi, kalau seharian kita tidak membaca, bisa dibayangkan, berapa banyak pesan belum terbaca. Tak heran kalau ada salah satu anggota yang HP nya hank,” jelas Slamet Didi Santoso yang biasa dipanggil Didik oleh teman-temannya. Sebenarnya ada yang lebih menarik untuk dicermati dari group WA ini yaitu, strategi komunikasi yang dibangun oleh tim panitia acara. Diantaranya adalah, tidak membiarkan komunikasi di WA dalam posisi diam, selalu update dalam memberikan laporan keuangan, serta menunjukan progres kerja yang dijalankan. “ Sangat transparan, jadi tidak salah jika para alumni sangat tertarik untuk bergabung. Bahkan banyak dari mereka yang menyumbang lebih agar teman-teman lainnya dapat mengikut acara reuni,” kagumnya. (h/dn/rel)

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

UNP Siap Terima 1.500 Mahasiswa Bidikmisi PADANG, HALUAN — Universitas Negeri Padang (UNP) akan menerima 1.500 mahasiswa Bidikmisi tahun ini. Kuota tersebut bertambah sebanyak 350 mahasiswa dibandingkan dengan tahun lalu. “Kuota kita bertambah menjadi 1.500. Tahun lalu kita dapat 1.150,” ujar Ganefri kepada Haluan, Senin (24/ 1). Kuota Bidikmisi tersebut nantinya akan didistribusikan ke tiap-tiap jalur

seleksi di UNP. Jalur Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mendapatkan porsi terbesar, yakni 40 persen, sedangkan jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Ujian Mandiri masing-masing mendapat porsi 30 persen. Jalur SBMPTN mendapatkan kuota lebih besar karena proses seleksi jalur SBMPTN dinilai lebih meyakinkan untuk mendapatkan kualitas input yang lebih baik. “Untuk jalur Ujian Mandiri, juga kita sediakan Bidikmisi bagi mahasiswa yang kurang mampu,” kata mantan Dekan Fakultas Teknik UNP itu. Tidak hanya penambahan kuota,

kata Ganefri, tahun ini biaya hidup mahasiswa Bidikmisi juga naik menjadi Rp700 ribu per bulan. Jumlah tersebut naik sebanyak Rp100 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. “Mudah-mudahan penambahan kuota dan biaya hidup itu bisa memperbesar kesempatan masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi,” ujar Ganefri berharap. Kuota Bidikmisi di UNP tahun ini mendekati jumlah kuota tahun 2015 yang mencapai sekitar 1.600 penerima. Tahun lalu, seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengalami pengurangan jumlah penerima Bidikmisi, tak terke-

cuali UNP yang mendapat kuota 1.150. Hal itu terjadi karena bertambahnya jumlah perguruan tinggi negeri, sedangkan jumlah kuota secara nasional tetap. Tahun ini, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, menaikkan jumlah penerima Bidikmisi dari 60 ribu menjadi 80 ribu penerima. Menurut Nasir, masyarakat kurang mampu memang harus mendapatkan bantuan pembiayaan untuk bisa menempuh pendidikan tinggi. “Jangan sampai anak miskin tidak bisa kuliah,” ujar mantan Rektor Universitas Diponegoro itu seperti dilansir tempo.co pekan lalu. (h/mg-sas)

IMKM Padang Gelar Aksi Sosial di Kampung Halaman IKATAN Mahasiswa Kecamatan Mandau (IMKM) Regional Padang menggelar aksi sosial bertajuk Show Your Care di Panti Asuhan Ar-Rahman, Kecamatan Mandau, Kota Duri, Jumat (20/1). Pada kesempatan tersebut IMKM Padang yang berkolaborasi dengan Gerakan Mengajar (Gema Ajar), salah satu komunitas pendidikan di Kota Duri, menyerahkan bantuan, antara lain berupa baju, alat tulis, seragam sekolah, tas, dan uang hasil penggalangan dana yang dilakukan sejak akhir tahun lalu. Aksi sosial ini diadakan di Kota Duri karena kegiatan bertepatan dengan masa libur kampus. Selain itu, momennya bertepatan pula dengan proses renovasi Panti Asuhan Ar-Rahman. “Aksi ini adalah program sosial yang ada di program kerja tahunan IMKM Padang. Sengaja diadakan di Duri karena salah satu bukti pengabdian mahasiswa Duri untuk daerahnya. Selebihnya merupakan ajang silaturahmi yang bertujuan untuk berbagi,” kata Ketua Umum IMKM Padang, Ahmadi Satria, Senin (23/1). Pria yang akrab dipanggil Madi ini juga mengatakan, dengan terlaksananya kegiatan ini, berarti IMKM Padang pada awal tahun ini telah mengangkatkan dua program kerja yang diadakan di daerah. Sebelum-

BERSAMA — Setelah serah terima bantuan, pengurus IMKM dan Gema Ajar berfoto bersama pembina, pengurus, dan anak-anak panti asuhan Ar-rahman, Jumat (20/1). IST

nya, IMKM Padang menyosialisasikan tentang kampuskampus di Sumatra Barat ke sekolah-sekolah yang ada di Duri. “Tujuannya memang untuk membangun negeri,” ujar mahasiswa Program Studi (Prodi) S-2 Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang (UNP) ini. Senada dengan Madi, Syafiril Risman selaku Ketua Pelaksana Aksi Sosial mengatakan, pihak panti asuhan sangat meng-

apresiasi antusiasme mahasiswa Duri yang hadir dalam aksi tersebut. “Pihak panti asuhan mengapresiasi kegiatan sosial yang digerakkan oleh para mahasiswa Duri,” ujar mahasiswa UNP ini. Feni Resita, pendiri Gema Ajar, mengatakan, kerja sama dengan IMKM Padang ini adalah upaya meningkatkan peran pemuda dan masyarakat dalam membantu memajukan pendi-

dikan daerah. IMKM juga dinilai Feni sebagai salah satu inisiatif baru para pemuda Duri, terutama yang masih kuliah, yang membawa harapan, energi, semangat, dan motivasi untuk berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat Duri. “Mari bersama kita eksplor jati diri mahasiswa yang sejatinya berperan sebagai agen perubahan,” ujar perempuan yang berprofesi sebagai guru SD ini.

Ia juga berharap agar Panti Asuhan Ar-Rahman yang dihuni oleh anak-anak terus dibina dan didukung untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. “Anak-anak panti ini adalah anak-anak yang cerdas. Terbukti, mereka unggul di sekolah. Untuk itu, perlu diperhatikan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah. Karena mereka adalah tanggung jawab umat,” kata Feni menjelaskan. (h/mg-sas)

JUARA UMUM PORSENI UNP

SMA Olahraga Surya Bhakti Banjir Prestasi PADANG, HALUAN—Prestasi demi prestasi terus di ukir oleh SMA Olahr aga Surya Bhakti Padang. Hal ini dibuktikan, dengan keluar sebagai pemuncak Porseni yang diadakan oleh UNP mulai 16 - 20 Januari di lapangan UNP Padang. Ketua Yayasan, Surya Bhakti Syahrul mengatakan, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen yang terlibat, dalam memberikan kontribusi untuk memajukan sekolah. Berdasarkan data yang dihimpun Haluan, Selasa (24/01), SMA Olahraga Surya Bhakti merupakan

www.harianhaluan.com

ANGGOTA sepakbola SMA Olahraga Surya Bhakti Padang. , saat mengikuti porseni di Universitas Negeri Padang.

salah satu sekolah yang baru didirikan. Namun, sekolah ini sudah banyak mengukir prestasi

baik di kancah lokal maupun nasional. Bahkan sudah diundang Dinas Pendidikan untuk turun di

kejuaraan nasional antar PPLP 2015 dan 2016. Pada Porseni yang digelar 2017 ini, SMA Olahraga Surya Bhakti mendapatkan Juara 1 volly putra, juara 1 volly putri, sepak bola Tim A juara 3 dan sepak bola Tim B juara 1 yang berhadapan langsung SMA 7 Padang. PerluPungkas Syahrul. “Pada prinsipnya kemenangan ini berkat kerjasama tim, percaya diri dan disiplin antar pemain. Berbekal hal inilah, sebagai penyemangat untuk siswa agar bisa ikut kejurnas di Riau Agustus 2017 yang akan datang,” Ujar Syahrul. Lanjutnya, pihaknya berteri-

makasih kepada semua pihak yang telah peduli untuk kemajuan SMA Olahraga Surya Bhakti. Terutama kepada pihak Machudum Hotel Padang, yang sangat peduli membantu baik materil maupun moril. Ia berharap, dengan lahirnya bibit atlet baru dari sekolah dan dipimpin oleh mantan pemain machudum, bisa menghidupkan kembali gairah pesepakbolaan. Intinya, lulusan SMA olahraga ini bisa dibina langsung 0leh machudum. “Harapannya, sekolah ini akan menjadi pioner untuk melahirkan atlet handal serta bisa menghidupkan dan bisa mengembalikan

Redaktur: Dodi Nurja

kejayaan machudum yang melegenda,”harapnya. Hal senada juga dikatakan Pelatih sepak bola SMA Surya Bhakti, Otrisman. Ia mengatakan, kemenangan ini merupakan nilai plus bagi sekolahnya untuk perkembangan sekolah ke depan. “Mudah-mudahan dengan juara yang diperoleh anak-anak pada porseni UNP ini. Ke depannya Sekolah Olahraga Surya Bakti Padang bisa melahirkan atlet andal yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengangkat prestasi olahraga Sumbar di tingkat nasional,” katanya. (h/mg-eby)

Layouter: Luther

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DI MASA ALIS MARAJO DAPAT PERHATIAN

Guru Ngaji Tak Terima Honor LIMAP ULUH KOTA, HALUAN - Lebih satu tahun, guru MDA dan TPSA di Jorong Koto Baru dan Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, tidak lagi meneri ma honor. Padahal, di masa Amri Darwis dan Alis Marajo, mereka menerima honor sampai Rp900 ribu.

Samsat Huni Kantor Baru TIAKAR, HALUAN- Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Pendapatan Provinsi di Payakumbuh yang dibangun di Tiakar, Payakumbuh Timur, sudah difungsikan. Setelah sempat beberapa bulan berada di Balai Kota baru, eks Lapangan Poliko, Bunian, Kota Payakumbuh, bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja, Pol PP dan Damkar, namun sejak Senin (23/1 ) sudah menghuni kantor yang baru Kepala UPT Pendapatan Propinsi di Payakumbuh, Yanidar mengatakan, karyawan dan karyawati UPT Pelayanan Provinsi sebanyak 8 orang serta dari kepolisian 8 orang sudah mencukupi. “Seluruhnya bekerja kembali sejak kantor baru dihuni,” jelasnya. Saat ditanyakan peresmian kantor baru yang dibangun PT Asthal Consultan Padang dengan biaya sekitar Rp2 miliar, masih menunggu ketetapan dari kantor induk Badan Keuangan Sumatera Barat. “Kalau propinsi sudah menetapkan tanggal peresmian, kami siap menyelenggarakan peresmian kantor baru ini,”simpul Yanidar. “Sebab kalau tak diresmikan, dan disyukuri dengan makan dan doa bersama, kurang lengkap rasanya,” kata Yunidar Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Payakumbuh, asal Sarik Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Diimbaunya, wajib pajak yang masuk wilayah Kota Payakumbuh, warga kota wajib pajak kendaraan bermotor roda dua sampai 10 atau lebih, supaya lebih bersemangat lagi membayar pajak, hingga bisa memberikan kontribusi keuangan pada daerah. Tahun 2016 lalu, bagi hasil dari kantor Pelayanan Pendapatan Propinsi kita Kota Payakumbuh kebahagian sebanyak Rp 22 miliar. Diharapkannya, jumlah itu akan meningkat setiap tahun dengan lebih taatnya wajib pajak di daerah ini. “Kita di Payakumbuh, dalam tahun tahun ini juga kebahagian bus untuk pelayanan pajak kendaraan keliling atau Samsat Keliling yang bisa dimanfaatkan bagi wajib pajak kenderaan Kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota. “Hal itu merupakan buah dari keataatan wajib pajak kenderaan daerah Payakumbuh,” tutur Yanidar. (h/zkf)

YANIDAR Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Propinsi di Payakumbuh.

www.harianhaluan.com

MUTIARA HATI- Kesibukan panitia Semarak SDIT Mutiara Hati Payakumbuh menerima peserta. ZUL

Semarak SDIT Mutiara Hati Digelar PAYAKUMBUH, HALUANMutiara Hati menggelar serang kaian kegiatan dengan nama Semarak SDIT Mutiara Hati. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, dari Selasa sampai Kamis (24-26/1) di kom plek SDIT Mutiara Hati, Jalan Kamboja, Kelurahan Subarang Batuang, Payakumbuh Barat. Kegiatan SMARK SDIT Mutiara hati tahun 2017 merupakan tahun kedua, di buka Kepala Dinas Pendidkan Payakumbuh diwakili Kabid TK/SD, Irwandi SPd, didampingi Kasi Kurikulum

Hasnaldi SPd dengan tema meraih prestasi menggapai ridho. Peserta Semarak SDIT Mutiara Hati ini, merupakan utusan murid Taman Kanak Kanak (TK) seKota Payakumbuh dan sebagian Kabupaten Limapuluh Kota. Menurut Iswandi, dalam Semarak ke 2 tahun 2017 ini, dalam pergelaran itu dilaksanakan 6 cabang lomba yakni, tahfiz alquran, membaca puisi, nyanyi islami, mewarnai, tarik tambang dan futsal. Bagi yang meraih juara I sampai III panitia menyediakan hadiah berupa piala.

Kepala SDIT Mutiara Hati Marnita Indra Dauly SS mengatakan, kegiatan SDIT Mutiara Hati terlaksana berkat motivasi dan dukungan dari pembina dan ketua Yayasan Mutiara Hati Saiyo,beserta majelis guru dan keluarga besar SDIT Mutiara Hati Payakumbuh. Kegiatan dilaksanakan di kampus yang berprestasi dan islami itu, diharapkan dapat memotivasi orang tua yang anaknya tamat dari TK tahun, untuk menyekolahkannya ke SDIT Mutiara Hati Payakumbuh. (h/zkf)

Selama ini, puluhan orang guru mengaji atau MDA dan TPSA mengajar tanpa honor dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan hanya memanfaatkan dana pribadinya untuk tetap menjalankan proses belajar dan mengajar. Meski sebelumnya, puluhan orang guru mengaji di dua Jorong itu pernah menerima honor. “Dulu kami mendapatkan honor, tapi sejak setahun belakangan tidak lagi kami terima dari Pemkab Limapuluh Kota. Kami kini mengajar ikhlas, agar anak-anak kami tetap bisa mendapatkan pengetahui dibidang agama,” sebut, Irman Hakam, salah satu guru MDA di dua jororng tersebut. Dia berharap, agar Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, bermurah hati untuk bisa memberikan sedikit perhatian kepada guru MDA dan TPSA. Setidaknya, disampaikannya, adanya perhatian pemkab menambah spirit bagi guru ngaji di dua Jorong itu. Namun, memang saat

Sarilamak Terus Berbenah SARILAMAK, HALUAN- Nagari Sarilamak yang bakal menjadi cikal – bakal Kota Sarilamak, ibu kota kabupaten, terus berbenah, baik sarana prasarana kota, infrastruktur jalan, irigasi, pemukiman, dan fasilitas lainnya jelang ada mall atau pusat perbelanjaan. Beberapa program yang diawali dari Musrembang jorong dan nagari, kini sudah mulai masuk dalam RPJM Kabupaten Limapuluh Kota. Walau begitu, masyarakat Nagari Sarilamak, masih membutuhkan tambahan pasokan air bersih dari PDAM setempat ”Penduduk Ibu Kota Kabupaten sekitar 3000-an rumah tangga itu, sebagian sudah mendapatkan air bersih PDAM sebanyak 40 persen saja. Selebihnya masih menggunakan air sumur,” ungkap Walinagari Sarilamak, Olly Wijaya. Dikatakannya, Nagari Sarilamak sudah dilewati pipa PDAM

yang menyuplai air dari sumbernya di Solok Bio-bio yang dibangun sejak beberapa tahun yang lalu. Namun belum merata dipasang di setiap rumah penduduk. Bagi rumah di Jorong Sarilamak khusunya yang berada dipinggiran kiri dan kanan jalan negara sudah mendapatkan air PDAM. Dikatakannya, Nagari Sarilamak yang mempunyai lima jorong itu, seperti Air Putih, Ketinggian, Jorong Sarilamak, Buluh Kasok dan Jorong Purwajaya. Namun Jorong Buluh Kasok terjauh dibanding dengan empat jorong lainnya. Pasalnya, jalan alternatif ke Jorong Buluah Kasok dari jorong tetangga Air Putih baru mampu dilewati dengan sepeda motor. “Bila masyarakat hendak membawa barang dengan mobil pikap seperti, bahan bangunan dan kebutuhan pokok lainnya, dari pasar Sarilamak, ke Buluh Kasok, harus menempuh jalan

berbelit. Dari jalan negara terlebih dahulu melewati Nagari Batu Balang, ke Bukik Limbuku, terus ke Nagari Pilubang dan barulah menuju ke Jorong Buluh Kasok,” paparnya. Kondisi yang seperti itu sangat merisaukan warga Buluh Kasok selama ini, namun berkat perjuangan semua pihak, sudah terdapat jalan alternatif dari Air Putih ke Buluh Kasok sepanjang 4 km, namun belum bisa dilewati mobil karena terkendala dengan tanjakan yang tinggi, jalan pada lokasi tersebut perlu dialihkan. “Mudah-mudahan penyempurnaan jalan tersebut, terealisasi dalam waktu dekat karena sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah daerah (RPJMD) Kabupaten Limapuluh Kota. Kini masyarakat Buluh Kasok menunggu kenyataannya. Kalau berhasil jalan disempurnakan dengan lebar 6 meter itu, maka hubungan Sarilamak ke

Buluh Kasok akan semakin lancar,” ujar Olly Wijaya. P ada bagian lain, Olly Wijaya menginformasikan, tahun 2017 ini rencana pembangunan yang akan dibiayai dengan dana desa pada lima jorong yang ada di Nagari Sarilamak meliputi, pembangunan saluran irigasi untuk mengairi sawah tadah hujan. Selain itu diprogramkan juga untuk menunjang sarana kesehatan dan pendidikan, sedangkan biayanya walinagari belum merinci, sedang dihitung bersamaan dengan perencanaan, sebutnya. (h/zkf)

Redaktur: Ben Okva

Bupati Amri Darwis, guru mengaji menerima h onor sebanyak Rp900 ribu lebih kurang. Kemudian semasa Pemerintahan Alis Marajo, memang masih menerima tetapi jumlahnya sedikit berkurang. Kini puluhan Guru Ngaji berharap semasa pemerintahan Irfendi Arbi, nasib mereka bisa lebih baik. Walinagari Koto Baru Simalanggang Purwanto, menyebut jika seluruh guru ngaji yang ada di dua jorong itu akan didaftarkan kembali kepada Pemkab Limapuluh Kota. Disampaikannya, guru ggaji di dua Jorong itu sebenarnya sudah terdaftar lama di Pemkab Limapuluh Kota, tapi entah kenapa tidak menerima. Walinagari berjanji akan memperbaharui kembali. “Kita menduga jika guru mengaji kita tidak menerima honor karena tidak terdaftar. Padahal guru mengaji itu sebenarnya sudah terdaftar lama di Pemerintah Kabupaten, meski begitu kita akan daftarkan kembali, agar ke depan puluhan orang guru mengaji bisa menerima honor dari Pemkab,” jelasnya. Untuk pendaftaran puluhan guru mengaji di MDA dan TPSA itu, Purwanto sudah mendata nama-nama orangtua dan murid setiap MDA dan TPSA yang ada di dua Jorong dalam nagarinya. “Kita sudah data semuanya termasuk nama-nama murid dan orangtuanya. Jadi akan kita sampaikan kepada pemerintah Kabupaten dalam waktu dekat ini, sehingga bisa secepatnya guru Ngaji ini mendapatkan honor yang sudah lebih 1 tahun tidak lagi mereka terima,” terang orang nomor satu di Nagari Koto Baru Sima langgang itu. (h/mg-ang)

Layouter: Irvand

AGAM

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Basamo Mako Manjadi

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Siswa Agam Dianjurkan Baca Alquran Satu Jam Pelajaran AGAM, HALUAN- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam bakal menerapkan membaca al-Quran lebih kurang satu pelajaran pada setiap sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar. Dengan hal tersebut pendidikan akan mendapatkan nilai tambah, dan tidak hanya mendedepankan sisi intelektualitas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Isra Selasa (24/1), mengatakan, Penerintah Kabupaten Agam komit dalam mendorong Pendidikan karakter, dimana perhatian proses pendidikan juga melihat sisi spritual akhlak, peserta belajar. Ia menjelaskan, pendidikan yang berkarakter adalah elemen penting dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Program ini dinamakan dengan Literasi Madani. Bertujuan untuk membudayakan wajib mengaji di tiap-tiap sekolah dalam rangka gerakan visi misi daerah, Agam Madani. “ Membaca Alqur’an 10 menit sebelum beraktivitas ataupun proses belajar-mengajar di sekolah sangat bermanfaat dan dirasa perlu, saat ini dinas sifatnya baru mengimbau, dan tengah menyiapkan juknisnya, idealnya membaca Alquran dan buku buku adat satu jam pelajaran pada pagi hari. Dengan mengaji, diharapkan ada perubahan sikap dan perilaku bagi siswa ke arah yang jauh lebih baik,” katanya. Dikatakannya, apapun kegiatan tidak dapat dipungkiri juga dipengaruhi oleh faktor spritual. Kegiatan mengaji sebe lum beraktivitas sudah dimulai pada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebu dayaan. Hal ini juga akan ditularkan kepada sekolah-sekolah. “Kegiatan ini sudah kita mulai di jajaran pegawai Secepatnya, juga disosialisasikan kepada seluruh sekolah,” jelasnya. Ia menambahkan, secara bertahap siswa tidak hanya sekadar mengaji, tetapi juga diajarkan bagimana cara membaca Alquran yang baik dan sesuai kaidah. Dalam menjalankan program ini di sekolah juga tidak lepas dukungan dari wali murid. Nantinya hal ini juga akan diperkuat dengan membaca buku ten tang adat salingka nagari. (h/yat)

DPKP Agam Sediakan Ribuan Batang Bibit Pohon Gratis AGAM, HALUAN - Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) pada 2017 ini , bakal melakukan pembibitan tanaman produktif sebanyak empat ribu batang yang akan dibagikan kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan ekonomi. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam, Ermanto, mengatakan, tanaman yang akan dikembangkan it u berupa durian, jengkol, petai dan manggis. Masing-masing tanaman ini akan kita kembangkan atau dibibitkan sebanyak 1.000 batang. “Pembibitan ini akan dilakukan di halaman kantor Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan di Kecamatan Lubuk Basung, dan di Balai Benih Ikan (BBI) Gumarang Kecamatan Palembayan,” terangnya, Rabu. Saat ini sambung Ermanto, lokasi penyemaian sudah selesai dan dalam waktu dekat bibit tanaman ini akan disemaikan, disamping pepohonan itu juga dilakukan pembibitan cabe, tomat dan lain sebagainya. “Setelah besar, bibit itu akan dibagikan kepada warga secara gratis untuk ditanam di halaman rumah mereka, maka dari itu diminta pada masyarakat untuk membuat proposal pengajuan berapa bibit tanaman yang diperlukan,” ujarnya. Menurut Ermanto, pembibitan ini untuk mendukung program Agam Menyemai yang telah dicanangkan Bupati Agam Indra Catri semenjak 2010 lalu, selain itu, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaetan Agam. “Buah yang dihasilkan tanaman ini bisa dijual ke pasar tradisional dan kita berharap program ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelasnya. Selain melakukan pembibitan tanaman produktif tambah Ermanto, pihaknya juga melakukan pembibitan ikan jenis nila, mas, koi dan lele di BBI Gumarang Kecamatan Palembayan dan BBI Kecamatan Lubuk Basung dan bibit ikan ini dibagikan kepada masyarakat. “Pada tahun ini, pihak Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam menargetkan dua juta ekor bibit ikan untuk dibagikan kepada masyarakat, target yang sama dengan tahun 2016 lalu, namun tahun lalu itu permintaan masyarakat hanya satu juta ekor bibit ikan, dan diharapkan pada tahun ini meningkat dari tahun 2016,” terangnya. (h/rri) www.harianhaluan.com

DIRESMIKAN - Bunda PAUD Ny Vita Indra Catri didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Isra Amir, Camat Malalak Harmezi saat meresmikan gedung baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cempaka di Jorong Balai Satu Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak. RAHMAT HiDAYAT

Suku Maori Bakal Kunjungi Agam AGAM, HALUAN- Suku Maori dari negara Selandia Baru Awal Februari mendatang berencana bakal mengunjungi Kabupaten Agam, Suku Maori dikenal hidup secara tradisional dengan adat istiadat yang sangat kental, oleh sebab itu suku tersebut juga akan disuguhkan kesenian dan budaya khas dari Agam. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Agam, Yosefriawan saat memimpin rapat bersama OPD terkait mengenai persiapan penyambutan suku Maori

di Aula Bupati Agam, Selasa (24/1), mengatakan, pemerintah tentunya akan memanfaatkan momen ini untuk menjual Agam. “Kedatangan Suku Maori

difasilitasi oleh Non Govermental Organisation (NGO). Kita akan mengambil kesempatan ini dalam mempromosikan Kabupaten Agam dengan skala internasional. Menurutnya, hasil kunjungan ini bisa bernilai komer sial di masa mendatang,” katanya. Ia menjelaskan, warga suku Maori akan berada di Agam selama sepekan. Di Tiku, Kecamatan Tanjungmutiara, mereka akan disambut secara adat dengan penampilan kesenian daerah setempat. Disana mereka akan dimanjakan dengan

Disdukcapil Bentuk UPT Baru AGAM, HALUAN- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapaten Agam pada 2017 akan terus meningkatkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, ada sejumlah unit pelayanan teknis (UPT) yang akan dibentuk untuk peningkatan layanan. “ Dalam meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Pemerintah Kabupaten Agam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya menambah unit layanan pada wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan,” Kata Misran Kepala Disdukcapil Agam, Selasa (24/1). Dikatakannya, ada empat unit layanan yang akan di tambah. UPT itu berada di kantor camat setempat. Ke-

empat UPT tersebut berada di Ampek Koto dan Tilatang Kamang, Kecamatan Palembayan, Ampek Angkek. “ Program ini telah dirancang pada 2016. Insyallah dalam waktu dekat UPT tersebut telah terbentuk dan beroperasi,” katanya. Ia menjelaskan, keberadaan UPT akan menekan biaya serta waktu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti, akte kematian, surat pindah, KTP dan kartu keluarga, kartu keluarga, akte kelahiran. Pihaknya akan memberikan kemudahan, dalam pengurusan, pokoknya apabila syarat lengkap, dokumen kependudukan akan diterbitkan hari itu juga. “ Menjelaskan keberadaan

UPT ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan. Ada penghematan bagi masyarakat, karena mereka cukup datang ke UPT, sebelumnya pelayanan dilakukan di Belakang Balok Kota Bukittinggi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agam di Kecamatan Lubuk Basung, selain itu juga ada sistem jemput bola,” ungkapnya. Ia menambahkan, sejauh ini Disdukcapil terus berupaya meluncurkan inovasi untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya menyediakan layanan sms gateway agar masyarakat langsung bisa menanyakan langsung persyaratan pengurusan dokumen tanpa harus datang ke kantor. (h/yat)

pertunjukan tradisi maelo pukek dan lainnya. Sementara di Canduang, usai menyaksikan ke senian setempat, mereka akan diinapkan di sebuah Rumah Gadang. a meminta seluruh OPD agar bisa memakasimalkan tanggung jawab masing-masing selain itu juga menjaga kordinasi dan kebersamaan. “ Dibutuhkan kerjasama yang apik dalam melaksanakan kegiatan ini. Oleh sebab itu juga kebersamaan dan bertanggung jawab, sehingga apa yang disa-

sar dalam hal ini bisa terca pai,”jelasnya. Terpisah Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Agam, Bambang Warsito mengatakan, dalam penyambutan suku Maori juga melibatkan Kelompok Siaga Bencana (KSB). Diharapkan seluruh KSB terlibat tidak hanya KSB yang berada di Kecamatan Tanjung Mutiara dan Candung saja. Dalam kunjungannya suku Maori juga akan melihat bagaimana perkembangan pengurangan resiko bencana di daerah. (h/yat)

Jatah Pupuk Bersubsidi Berkurang AGAM, HALUAN - Pada tahun 2017 ini, jatah pupuk bersubsi untuk Kabupaten Agam berkurang sebanyak 4.875 ton atau dari 23.275 ton pada 2016 menjadi 18.400 ton. Kepala Dinas Pertanian setempat Afdhal mengatakan, berkurangnya jatah pupuk bersubsidi ini akibat masih adanya kelompok tani yang tidak menebus alokasi pupuk berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan sebelumnya. “Karena ulah sejumlah kelompok tani ini jatah pupuk bersubsidi untuk daerah itu dikurangi. Untuk itu pihaknya berharap anggota kelompok tani menebus pupuk yang sudah diajukan agar pada tahun beri-

kutnya kuota tidak berkurang,” terangnya, Sabtu. Menurut Afdhal, dari jatah 18.400 ton untuk tahun ini jenis urea sebanyak 7.200 ton, NPK 5.300 ton, SP-36 2.950 ton, ZA 1.850 ton dan pupuk organik sebanyak 1.100 ton. Kuota ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 59/Pementan/SR.310/12/2016 pada 2 Desember 2016 tentang alokasi pupuk bersubsidi. Untuk harga eceran terting gi pupuk bersubsidi pada 2017 bervariasi tambah Afdhal, pupuk urea sebesar Rp 1.800 per kilogram, SP-36 Rp2.000 per kilogram, ZA Rp1.400 per kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram dan organik sebesar Rp 500 per kilogram. (h/rri)

TINGKATKAN PELAYANAN

Imigrasi Agam Gelar Sosialisasi Paspor

FOTO BERSAMA – Kepala Kantor Imigrasi Agam foto bersama dengan narasumber dan peserta terdiri dari para camat dan lurah se Kota Payakumbuh. Usai mengelar sosialisasi di Hotel Kolivera, Selasa (24/1). YURSIL

AGAM, HALUAN – Untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor, Kantor Imigrasi Agam mengelar Sosialisasi Dokumen Perjalanan RI (Paspor) di Hotel Kolivera, Payakumbuh Selasa (24/1). Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Ke-

pala Kantor Imigrasi Agam Ezardy Syamsoe dengan menghadirkan nara sumber Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Sumbar Risnur Effendi, Kepala Kemenag Kota Payakumbuh Asra Fabel dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakuymbuh Devi

Yanti. Dalam sambutannya, Ezardy Syamsoe mengatakan sosialisasi sengaja mengundang Kantor Kemenag Payakumbuh dan Dinas Capil, karena menurutnya instansi tersebut yang menyajikan data awal pengurusan paspor.

“Karena syarat untuk pengurusan paspor seseorang adalah KTP, KK dan Akte Lahir atau Buku Nikah. Jadi yang mengeluarkan data awalnya untuk KTP dan KK adalah Dinas Capil, sementara Akte Nikah yang mengeluarkannya adalah Kemenag melalui KUA. Oleh sebab itu, kami mengundang ke dua instansi tersebut,” kata Ezardy. Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Sumbar Risnur Effendi mengakui masih banyak masyarakat yang belum paham tentang pengurusan paspor, sehingga masyarakat harus bolak balik ke kantor Imigrasi untuk melengkapi dokumen. Karena paspor itu adalah dokumen dan identitas negara, maka setiap orang hanya boleh memiliki satu paspor. Oleh sebab itu, Kantor Imigrasi sangat teliti untuk menerbitkan paspor agar paspor itu jangan sampai disalahgunakan. “Bukan maksud kami mem persulit masyarakat untuk mengurus paspor, tetapi kalau syarat untuk mengurus paspor tidak lengkap maka sistem di computer akan menolak data yang dimasukkan,” tutur Risnur. Ia menjelaskan, permasala han yang sering terjadi di ma Redaktur: Dodi Nurja

syarakat adalah ketidak cocokan nama di KTP, KK dan Akte Lahir atau Buku Nikah. Kalau permasalahan ini yang muncul otomatis sistem akan menolak dan untuk memperbaiki masyarakat harus mengurusnya di instansi terkait seperti Dinas Capil dan Kemenang. Sementara itu, Kepala Kemenag Payakumbuh Asra Fabel banyak menyoroti status pernikahan masyarakat tidak syah menurut Undang Undang. Akibatnya status pernikahan tidak tercatat di catatan sipil. “Kita sangat menyayangkan masih maraknya pernikahan Siri atau bawah tangan, akibatnya masyarakat dirugikan. Mereka tidak bisa mengurus paspor karena tidak punya Buku Nikah, tidak bisa mengurus akte lahir anak,” jelasnya. Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Dinas Capil Payakumbuh Devi Yanti, menurutnya masih banyak masyarakat yang belum mempunyai Akte Lahir terutama masya rakat kurang mampu. Semen tara disisi lain masyarakat membutuhkan akte dan doku men kependudukan untuk berbagai keperluan. Kondisi ini sepertinya dimanfaatkan oleh para calo.(h/ril) Layouter: Yohanes

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

PARLEMENTARIA DPRD SIJUNJUNG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pendataan Aset Disarankan Pakai Pihak Ketiga SIJUNJUNG, HALUAN—Persoalan pendataan aset yang tak kunjung beres kembali ditekankan DPRD Sijunjung. Anggota Komisi II DPRD Sijunjung, Aroni Basri, mengutarakan, jika pemerintah daerah tidak juga memperbaiki pendataan aset, akan berdampak kepada penilaian laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk itu, Aroni menyarankan pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengaudit aset pemerintah daerah sehingga ke depannya laporan keuangan pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Untuk menindaklanjuti permasalahan aset di Kabupaten Sijunjung, kita akan terus berupaya memantau untuk mengetahui apa yang menjadi upaya dan langkahlangkah yang dilakukan khususnya di bagian aset daerah selaku koordinator,” ujar Aroni di Sijunjung beberapa

ARONI BASRI

waktu lalu. Menurutnya, karena bagian aset daerah sebagai koordinator, bahwa aset daerah itu bukan hanya ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), tetapi juga ada di setiap SKPD. Karena itu, diharapkan DPKD dapat melakukan koordinasi de-

ngan pihak terkait guna penyelesaian masalah sertifikat lahan milik pemerintah daerah, khususnya yang berstatus hibah. Hal itu penting dilakukan guna menghindari terjadinya klaim dari pihakpihak yang mengatasnamakan hak milik lahan tersebut. (h/ogi)

KANTOR DPRD Sijunjung.

Pembangunan Harus Dirasakan Masyarakat SIJUNJUNG, HALUAN— Ketua Komisi III DPRD Sijunjung, Daswanto, mengutarakan, dalam momen evaluasi pergantian tahun dari 2016 ke 2017, masih banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan ke depannya, terutama dalam hal pembangunan, sehingga perubahan yang diimpikan masyarakat bisa diwujudkan. Daswanto berpendapat, hal terpenting yang harus tercapai dalam sebuah pembangunan ialah hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenyataan selama ini, masih sangat banyak masyarakat

yang tidak m e r a s a ka n dampak pemb a n gu n a n tersebut. “ Pembangunan harus dimanfaatkan banyak orang. Selama ini hal itu yang kuDASWANTO rang kita lakukan. Beberapa kos terjadi penyimpangan. Berkaca dari pengalaman pahit itu semua, kita berharap hal itu jangan sampai terulang kembali pada tahun ini,” ucapnya di Sij unj ung , Jumat (20/1). Ke depan, menurut Politikus PBB ter-

sebut, pembangunan Sijunjung seharusnya lebih difokuskan kepada ekonomi kerakyatan sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah secara keseluruhan bisa terayomi dengan pola-pola perekonomian yang difasilitasi oleh pemerintahan. “Harusnya lebih fokus kepada ekonomi kerakyatan. Kita sering mengalami tidak terserapnya dana APBD. Pada akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk melakukan pembangunan,” katanya. Selain itu, ia meminta Pemkab Sijunjung untuk melaksanakan program-program pembangunan tingkat kecamatan dan kenagarian yang benarbenar lebih menyentuh masyarakat, baik di bidang pelayanan, pembinaan, maupun pemberdayaan masyarakat. “Dari tugas camat dan wali nagari tersebut bisa langsung mengarah ke program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. (h/ogi)

DPRD Perkuat Hubungan dengan Media Massa SIJUNJUNG, HALUAN—Wakil Ketua di Gedung DPRD Sijunjung, Selasa (24/1). DPRD Sijunjung, Walbardi, mengatakan, Ia berpendapat, kerja sama yang kuat sinergi antara media massa dan anggota dewan antara dua lembaga ini diharapkan bakal memiliki posisi yang sangat strategis memberikan banyak manfaat kepadaam memperjuangkan kepentingan da masyarakat dan pembangunan. masyarakat dan pembangunan. MeBanyak hal yang belum tergarap nurutnya, peran pers tidak bisa disehingga diperlukan sinergi. Dengan pisahkan dengan kontrol sosial. Kahubungan yang kuat antara dewan, rena itu, DPRD berkomitmen mempemerintah, dan media diharapkan perkuat hubungan dengan wartawan. bisa menghasilkan sinergi yang Selain itu, dewan dan wartawan postif bagi daerah. tidak jauh berbeda karena sama“Kami yakin dengan hubungan sama memperjuangkan kepentingan yang harmonis saling mengingatkan masyarakat. diharapkan memberikan dampak WALBARDI “Kerja sama DPRD dengan media yang baik bagi kita bersama. Kasangat penting. Tugas pokok anggota legislatif adabupaten Sijunjung membutuhkan dukungan lah mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi secara bersama-sama untuk lebih baik lagi ke masyarakat. DPRD juga berkewajiban mengawal depannya. Humas DPRD maupun pemkab jalannya sebuah pemerintahan tersebut sesuai deharus menjadi penyambung lidah antara ngan koridor. Hal ini memiliki kesamaan dengan pimpinan DPRD dan daerah dengan rekanmedia. Oleh sebab itu, sinergi antara dewan dan rekan media yang bertugas di Sijunjung,” media sangat penting,” tuturnya kepada wartawan ujarnya. (h/ogi)

SKPD Didesak Maksimalkan Penyerapan APBD SIJUNJUNG, HALUAN— Setelah APBD 2017 disahkan pada penghujung 2016, DPRD Sijunjung meminta dan mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kabupaten setempat untuk segera me-

www.harianhaluan.com

nyerap dan mengoptimalkan kinerja pada 2017. Wakil Ketua DPRD Sijunjung, Nursidin Djamil, mengatakan, pada 2016 banyak program yang belum direalisasikan sehingga penyerapan anggaran SKPD

masih rendah. Ironisnya lagi, menengah yang bisa tereaSKPD selalu memaksimalkan lisasi pada program SKPD,” penyerapan anggaran, bah- ujarnya di Kantor DPRD kan sampai tersetempat, barujadi pengeluaran baru ini. berlebihan untuk Oleh karena program yang itu, kata Nursidin kurang tepat, Djamil, pihaknya pada akhir tahun. meminta SKPD “Rendahnya dan dinas di bapenyerapan angwah Pemkab garan disebabkan Sijunjung untuk rencana program segera menjaSKPD tidak terlankan program NURSIDIN JAMIL tata dengan baik. secara merata dan APBD Sijunjung terstruktur. De2017 didorong mampu me- ngan begitu, program yang ngurangi angka kemiskinan diajukan sudah terukur dan dan pembangunan yang ber- rencana penggarapannya sentuhan langsung dengan sudah terjadwal. masyarakat serta memper“Kalau program dilakokoh usaha mikro kecil kukan secara merata, pe-

Redaktur: Holly Adib

nyerapan anggaran pada 2017 bisa maksimal dan tidak terkesan memaksakan begitu mendekati akhir tahun agar serapan anggaranya makismal,” ujar politikus PPP itu. Ia memperingatkan SKPD agar kinerja pada 2017 tidak seperti kinerja pada 2016. P ada 2016, SKPD lambat menyerap anggaran sehingga berimbas kepada penyerapan anggaran dan realisasi program. “Untuk itu, SKPD harus meningkatkan dan mengoptimalkan kinerjanya agar APBD Sijunjung 2017 benar - benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya. (h/ogi)

Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Batam Bangun 60 Ruang Kelas Baru BATAM, HALUAN - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau akan membangun 60 Ruang Kelas Baru untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada 2017, sesuai dengan APBD 2017 yang baru disahkan. “Ya, tahun ini kami akan membangun 60 ruang kelas baru,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, Senin (23/1). Ruang kelas baru itu, yaitu sebanyak 30 unit untuk SD dan 30 unit lainnya untuk SMP yang tersebar di kota itu, termasuk di pesisir. Dana pembangunan ruang kelas baru diambil dari Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah kota mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pembangunan 11 ruang kelas baru. Dan pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp12 miliar untuk pembangunan 49 ruang kelas baru. “Pemko bangun untuk SD, untuk 30 ruang kelas ruang kelas baru semuanya dari DAK,” kata Muslim. Ia berharap tambahan 60 unit ruang kelas baru itu mampu menambah daya tampung sekolah negeri, sehingga meningkatkan pelayanan pemerintah kepada warganya.Sementara itu, Muslim menyatakan pemerintah tidak menganggarkan pembangunan sekolah baru pada tahun ini karena defisit anggaran. Pemerintah tahun ini menambah anggaran untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang dianggap berprestasi karena diterima di lima perguruan tinggi ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Instutut Pertanian Bogor dan Institut Tekonologi Bandung. Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata menyatakan pemerintah menyiapkan dana Rp2,1 miliar untuk beasiswa untuk biaya kuliah dan hidup mahasiswa selama menempuh pendidikan di daerah lain. “Ini untuk mempersiapkan kualitas anak Batam, sekaligus memacu semangat anak-anak SMA untuk belajar lebih giat agar diterma di perguruan tinggi top Indonesia,” kata Ardi.(h/ant)

BPBD Riau Ajukan Bantuan Helikopter Pengebom Air dan TMC PEKANBARU, HALUAN- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mengajukan helikopter pengebom air dan pesawat teknologi modifikasi cuaca (TMC) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Saya hari ini (kemarin, red) sudah membuat surat kepada BNPB untuk permintaan TMC, kemudian meminta helikopter water bombing serta pendampingan,” kepala BPBD Riau, Edwar Sanger di Pekanbaru, Selasa (24/1). Sebelum mengirimkan surat untuk bantuan helikopter dan pesawat pengebom air, Edwar menjelaskan dirinya telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNPB. Terkait berapa jumlah helikopter maupun pesawat TMC yang diajukan, ia mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan BNPB. Nantinya, kata Edwar, BNPB akan mengirimkan tim guna mengevaluasi kondisi cuaca dan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman resmi menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan 2017. Status siaga itu efektif berlaku selama 96 hari, atau mulai Selasa (24/1) hingga 30 April 2016 mendatang. Andi, sapaan akrabnya menjelaskan penetapan status tersebut sebagai upaya memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau. Disinggung soal helikopter pengebom air menyusul penetapan status siaga itu, Andi mengatakan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, helikopter sudah seharusnya disiagakan. Dan saat ini, kata Andi, di Riau telah disiagakan satu helikopter jenis Bell 412 bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.”Di Riau sudah ada satu yang disiagakan bantuan KLHK. Itu bis dimanfaatkan untuk patroli udara dan pengeboman air. Untuk penambahan tentu melihat situasi selanjutnya seperti apa,” tuturnya. Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika dalam dua pekan pertama Januari 2017 mendeteksi sejumlah titik api mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Titik-titik api itu tersebar di Rokan Hulu, Pelalawan, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak dan Kuantan Singingi. Keberadaan titik api itu yang menjadi salah satu alasan Gubernur Riau segera menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, dua wilayah lainnya yakni Rokan Hulu dan Kota Dumai telah menetapkan status yang sama terlebih dahulu. Gubernur meminta agar penanganan kebakaran dan dilakukan sedini mungkin sehingga keberhasilan menekan angka kebakaran pada 2016 lalu dapat ditingkatkan.(h/ant) www.harianhaluan.com

RIAU DAN KEPRI

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Pemkab Lingga Tertibkan THM Tak Berizin NATUNA, HALUAN - Tempat Hiburan Malam ( THM ) tidak berizin kembali ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, kali ini penertiban dipimpin langsung oleh Camat Serasan Edi Priyoto beserta seluruh Unsur Pimpinan Kecamatan di Pantai Sisi Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, Senin Malam ( 23/1). Setelah memastikan THM tersebut tidak mengantongi Izin Camat serasan meminta untuk segera ditutup. Sementara pihak pengelola THM bersikukuh usaha mereka telah mengantongi Izin yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Desa. “ Peraturan yang dikeluar-

kan oleh kami jelas, tidak boleh beroprasi tanpa Izin, tidak menjual minuman beralkohol, tidak menyediakan staf pemandu lagu tetapi kenapa ini tidak diindahkan “ tanya Edi kepada penyedia THM , sembari meminta untuk segera menutup tempat karoke tersebut.

“ Kami hanya mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh Desa, disitu hanya disebutkan pemandu Karoke tidak boleh menggunakan pakaian tidak pantas dan tidak menyediakan minuman oplosan dan kita juga telah memberikan setoran setiap minggunya kepada pihak tertentu (Oknum Aparat) “ terang WN salah satu pemilik THM, hal senada juga disampaikan para pemilik THM lainya. Setelah berdikusi panjang lebar akhirnya para pemilik THM bersedia untuk menghentikan dan menutup tempat Karokenya tersebut . “ Peraturan telah kita sampaikan sebelum-

nya tetapi ada salah pengertian dari pihak Desa atas peraturan tersebut, besok kita akan sosialisasikan kembali Perda yang telah ada melalui Kades setempat, mengenai setoran itu Oknum “ kata Edi Sebelumnya rapat pembahasan tentang teknis pemberian izin Tempat Hiburan Malam telah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Rapat dipimpin oleh Wan Siswandi, Ketua Tim Penertiban THM yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna pada ( 10/1) lalu. Rapat dihadiri oleh beberapa kepala instansi terkait, dian-

LAKUKAN PENERTIPAN — Camat Serasan Kabupaten Lingga Edi Priyoto memimpin penertipan THM yang tidak memiliki izin, Senin (23/ 1) malam. ANTARA

Puluhan Sapi Bali Mati Akibat Jembrana PEKANBARU, HALUAN- Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pekanbaru mencatat 10 ekor sapi milik pet er nak setempat mati karena terjangkit penyakit jembrana dalam kurun waktu dua pekan terakhir ini. “Sapi bali milik satu kelompok tani di Pekanbaru mati kena penyakit Jembrana,” kata Kadistanak Pekanbaru El Syabrina di Pekanbaru, Selasa (24/1). El menjelaskan penyakit ini telah menyerang sapi milik Kelompok Tani Mekar Sari Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya yang berakibat pada kematian.”Yang mati itu 10 setelah dicek karena Jembrana,” terang El syabrina. Untuk mengantisipasi agar penyakit ini tidak menyerang sapi milik petani lainnya, p et ugas menggelar pemb er sihan d an sterilisasi kandang dan penyuluhan. Selain itu sambung El pihaknya sudah menurunkan tim untuk mengantisipasi penularan. “Untuk antisipasi kami melakukan pemantauan dan penyuluhan ke peternak bagaimana budidaya sapi yang baik dan menghind ari dari berbagai macam penyakit,” terang dia. Selanjutnya kata dia pihaknya sudah meminta dinas teknis agar membangun komunikasi jika ada kasus dilapangan. “Kami meminta peternak untuk waspada dan segera mengontak petugas dinas bila melihat gejala-gejala yang mencurigakan pada ternaknya,” sarannya.

Diakui El Syabrina untuk menangani masalah penyakit jembrana pi haknya sudah membuka pos pelayanan khusus yang bisa digunakan peternak. “Ada tiga pusat kesehatan hewan (Puskeswan) milik kita yang bisa digunakan yaitu di Rumbai, Kulim dan Tampan,” tegasnya menambahkan. Ia menambahkan walau jembrana tidak ada dampaknya terhadap manusia secara langsung dan hanya mematikan sapi, tetap perlu diwaspadai. Karena bisa membuat peternak merugi. “Kalau jembrana tidak ada dampaknya terhadap manusia hanya mematikan sapi,” katanya. Sekedar informasi penyakit jembrana disebabkan oleh virus dan hanya menyerang sapi bali. Sapi yang terserang berumur lebih dari 1 tahun dan yang terbanyak berumur 4-6 tahun. Dengan gejala demam, pembengkakan hebat kelenjar limfe, erosi (luka-luka) p ada selaput lendi r mulut, diare yang sering bercampur darah dan sering terjadi sapi mengalami berkeringat darah. Penularan penyakit jembrana dari sapi ke sapi lainnya diperkirakan oleh serangga penghisap darah seperti lalat (lalat tapis) caplak dan nyamuk. Sapi yang terserang penyakit jembrana akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga pe rtumbuh an nya s ecara umum termasuk kenaikan berat badannya terhambat. Penyakit ini bahkan dapat menyebabkan kematian.(h/ant)

taranya, Badan Kesatuan Bangsa, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Satpol PP, Kabag. Pemerintahan, Kabag Hukum Sekretariat Daerah, Camat, Kepala Desa dan Pihak Terkait Lainnya. Dalam rapat menyampaikan bahwa saat ini THM yang beroperasi telah disegel berdasarkan instruksi Bupati Natuna dengan maksud untuk menertibkan tempat usaha tanpa izin maupun menyalahi izin usaha serta mengantisipasi terjadinya potensi penyakit masyarakat. Namun seiring berjalan waktu dan berbagai pertimbangan, Bupati Natuna kemudian menetapkan bahwa THM tersebut boleh beroperasi asal mengurus administrasi perizinan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa izin akan diberikan kepada para pelaku usaha THM harus mentaati ketentuan yang telah dibuat, Baik izin tingkat lingkungan, RT, RW, tingkat Kecamatan serta melengkapi administrasi izin usaha oleh Dinas Terkait. Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya, Tidak menjual minuman beralkohol, tidak menyediakan staf pemandu lagu serta berbagai syarat dan ketentuan lain untuk mengantisipasi keluhan masyarakat dan antisipasi timbulnya penyakit masyarakat. “ Setelah diberikan izin usaha dengan kategori dan ketetapan yang sudah disampaikan kepada para pengusaha THM, nantinya akan dilakukan pemantauan secara berkala, Jika terjadi pelanggaran izin, selanjutnya tempat usaha tersebut akan ditutup” kata Wan Siswandi. (h/ant)

BP Batam Bebaskan Kawasan Dam dari Peternakan BATAM, HALUAN- Badan Pengusahaan Batam akan membebaskan seluruh hutan resapan di kawasan dam dari perkebunan, dan peternakan ilegal sehingga sumber air baku itu tidak tercemar. Kegiatan penertiban oleh Tim Terpadu sudah dilakukan pada sejumlah waduk seperti Duriangkang, Monggak, Mukakuning. “Penertiban berbagai kegiatan ilegal seperti peternakan babi, ayam, dan perkebunan, akan terus dilakukan hingga seluruh dam terbebas dari kegiatan yang m encemari,” kata Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro di Batam, Selasa (24/ 1). Meskipun sudah ada penertiban, BP Batam mengakui masih ada kegiatan ilegal seperti peternakan babi dan ayam di kawaan Dam Duriangkang yang menyuplai air baku untuk warga Batam.”Semua butuh proses, tidak semudah itu membersihkan kawasan serapan air dari kegiatan ilegal,” kata dia. Hatanto mengatakan, peternakan 1.800 babi di kawasan

Duriangkang akan dipindahkan sementara ke satu tempat khusus. “Secepatnya akan dipindahkan sehingga kawasan Duriangkang bersih dari kegiatan ilegal. Kami sedang mencari lokasi yang tepat,” kata Hatanto. Di lokasi baru itu, kata dia, peternak akan diberikan jangka waktu tertentu untuk menjual semua ternaknya kemudian akan ditutup permanen. “Dalam waktu tertentu, mungkin enam bulan semua ternak harus sudah habis. Lokasinya akan kami tutup bagi peternakan,” kata Hatanto. Menurut Hatanto, mencari lokasi yang pas untuk penampungan ternak babi sementara tersebut bukanlah hal mudah. Mengingat tidak semua orang bersedia berdekatan dengan ternak itu. “Namun yang pasti secepatnya Duriangkang harus bersih dari ternak babi. Termasuk ternak ayam, perkebunan, dan kegiatan liar lain. Hutan Dam Duriangkang harus dikembalikan fungsinya sebagai kawasan serapan air baku,” kata dia (h/ant)

BUMD Lingga Tunggu Izin PN Gelar RUPSLB LINGGA, HALUAN- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lingga menunggu izin dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kabuptan Lingga, M Nuzul mengatakan, sejak berakhir masa berlaku susunan direksi pada pertengahan tahun 2016 lalu, BUMD Lingga belum menggelar RUPS. “RUPS-nya belum diselenggarakan. Seharusnya dalam kurun waktu 15 hari pasca berakhir masa berlaku direksi, harus di gelar rapat pemegang

saham. Kami sudah surati direksinya untuk minta dilaksanakan, tapi tidak juga ditanggapi,” katanya, Senin (23/1) sore. Oleh karena kondisi tersebut, lanjutnya, Dewan Komisaris BUMD minta digelar RUPSLB. Hal ini sesuai dengan prosedur pengelolaan perusahaan daerah yang tertuang pada pasal 78 Undang-Undang nomor 40 tahun 2010 tantang perseroan terbatas. “Mengacu UUPT itu, bisa kita gelar RUPSLB dengan meminta izin dari Pengadilan Negeri. Sekarang ini masih dalam proses pengajuan permohonan oleh Bagian Hukum Setda Lingga,” ungkap Nuzul.

Terkait beberapa permasalahan internal yang oleh sejumlah pemerhati dianggap menjadi penyebab BUMD sulit difungsikan kembali, dia menegaskan, hambatannya bukan karena faktor itu.”Bukan tetang permasalahan di dalam BUMD. Tapi ada regulasi aturan yang harus dilalui untuk menggelar RUPS ini,” ujarnya. Sementara ini, kata dia, pihaknya masih harus menunggu hasil dari permohonan izin menggelar RUPSLB yang dilayangkan Bagian Hukum Pemkab Lingga ke PN Tanjungpinang. “Kami menunggu itu. Mudah-mudahan pengadilan segera mengeluarkan putusan,

sehingga kita bisa menggelar rapat pemegang saham secepatnya,” tutupnya. Terpisah, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Lingga, Wira Nanda Pratama, mengatakan, permohonan tersebut sudah dilayangkan ke PN Tanjungpinang pada akhir tahun 2016 lalu.”Pemkab Lingga sudah mengajukan permohonan menggelar RUPSLB ke PN, namun masih belum ada jawaban,” ungkapnya. Dia yang baru menduduki jabatan Kasubag Bantuan Hukum sejak Januari 2017, mengaku tidak mengetahui secara pasti, kendala yang dialami daerah dalam pengajuan berkas Redaktur: Heldi Satria

permohonan ke PN tersebut. Tapi dia mensinyalir ada beberapa persyaratan administrasi yang tidak dilampirkan dalam berkas pengajuan permohonan izin menggelar RUPSLB, sehingga menghambat pihak pengadilan mengeluarkan izinnya. ”Sekarang ini sedang kita sisir dimana hambatannya. Kalau perlu kami akan usulkan kembali,” ujarnya. Untuk sementara waktu, dirinya belum dapat memastikan kapan RUPSLB tersebut dapat di gelar. Namun pihaknya berupaya sesegera mungkin mendapatkan izin dari PN Tanjungpinang.(h/ant) Layouter: Yohanes

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

PARLEMENTARIA DPRD SUMBAR

RAPAT kerja Komisi II DPRD Sumbar dengan KUNJUNGAN Kerja Komisi II ke Pasaman mitra kerja. Barat

KETUA Komisi II, Rizanto Algamar dan Wakil Ketua Komisi II Sabrana serta serta Sekretaris Komisi Rahmad Saleh memim pin rapat dengan mitra kerja.

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Seretaris DPRD Sumbar, Raflis.

2017, Komisi II DPRD Fokus Majukan Perekonomian Sumbar T AHUN 2017 ini Komisi II DPRD Sumbar yang membidangi perekonomian berkomitmen mendorong mitra kerja untuk terus meningkatkan kinerjanya. Terutama men dorong perekonomian masyarakat untuk semakin hidup dan berkembang.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Rizanto Algamar mengatakan, beberapa hal yang akan jadi perhatian Komisi II, diantaranya adalah, pengawasan terhadap setiap program kegiatan yang dijalankan oleh SKPD atau mitra kerja, apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Melakukan pembahasan anggaran sesuai Tupoksi yang ada di Komisi II, terutama oleh anggota yang duduk di Badan Anggaran (Banggar). Kemudian Komisi II juga siap siap membahas Ranperda tentang pengembangan kelautan dan perikanan yang rencananya akan diusulkan pemerintahan provinsi tahun sekarang. Pembahasan dan penetapan Ranperda tentang kelautan dan perikanan akan dilakukan seiring keluarnya UU Nomor 23 tahun 2014. Dimana salah satu isi UU

www.harianhaluan.com

Nomor 23 menyebutkan, tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola pesisir pantai atau zona laut di ta hun sekarang akan semakin luas. “Kita berharap beralihnya sejumlah kewenangan terkait kelautan dan perikanan ke provinsi berdampak positif. Ekonomi masyarakat bisa hidup, kemudian diharapkan ada kontribusi bidang ini untuk meningkatkan PAD,” papar Rizanto beberapa waktu lalu. Dalam hal ini, lanjut dia, ke depan Komisi II akan siap mengawal pengalihan tanggungjawab di bidang kelautan perikanan agar betul-betu bisa membawa keuntungan bagi masyarakat. Terutama masyarakat nelayan yang ada di kawasan pesisir. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Sabrana menyebut, dengan berpindahnya kewe-

MITRA kerja saat memgikuti rapat dengan Komisi II.

nangan terkait kelautan dan perikanan ke provinsi perhatian khusus akan diberikan. Salah satunya adalah dengan membentuk Perda yang mengatur persoalan ini. “Akan ada perhatian khusus dengan melahirkan Perda

tentang pengelolaan bidang kelautan dan perikanan. Perda akan diusulkan Pemprov segera untuk selanjutnya kita bahas,” papar Sabrana. Tak hanya masalah kelautan dan perikanan, tahun 2017 sekarang masalah pe-

ningkatan hasil pertanian juga akan mendapat perhatian dari Komisi II DPRD. “Sementara terkait masalah harga kebutuhan pokok, itu akan terus kita kawal agar mitra kerja bisa mengawasi harga tetap stabil. Dalam hal

ini kami tak ingin saat harihari besar terjadi lonjakan harga pangan yang menyulitkan masyarakat,” paparnya. Kemudian di tingkat petani, melalui dinas terkait juga akan didorong dilakukannya pemberdayaan komoditi pertanian yang beragam. Tujuannya agar semua jenis kebutuhan pokok bisa tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, lanjut dia, Komisi II menginginkan tak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan tingginya harga suatu jenis kebutuhan pokok. Misalnya seperti harga cabai yang terlalu tinggi atau harga bawang yang juga mengalami pelonjakan. Sementara kebutuhan pokok lain tersedia melimpah serta dengan harga murah. “Mengatasi persoalanpersoalan seperti itu petani harus diarahkan agar bisa menanam komiditi pertanian yang berbeda untuk setiap mereka. Tak bisa semuanya menanam cabai saja atau sama-sama menanam bawang saja mesti berbeda. Ini akan kita minta agar bisa dapat perhatian oleh SKPD terkait,” pungkasnya. Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Ahmad Khaidir

Redaktur: Nova Anggraini

menuturkan, sesuai Tupoksi tahun sekarang Komisi II masih akan terus fokus memajukan bidang perekonomian Sumbar. Termasuk mengawal persoalan pengelolaan kelautan dan perikanan yang tahun sekarang dipindahkan ke provinsi. “Pengalihan kewenangan wilayah pesisir pantai ke provinsi ini akan sangat menguras energi dan tenaga pemerintah daerah. Zona laut yang jadi tanggungjawab provinsi akan semakin luas. Untuk ini kita berharap pemerintah daerah bisa mengamankan dan mengelola perairan pantai kita dengan sebaik mungkin kita siap mendukung dan mengawal,” ucap Ahmad Khaidir. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur kewenangan provinsi dalam mengelola pesisir pantai akan jadi lebih luas. Dari yang semula 4-12 mil laut menjadi 0-12 mil laut. Sementara 12 mil ke atas akan jadi tang gungjawab pusat. Dengan ini pemerintah kabupaten/kota yang semula berwenang atas wilayah 0-4 mil di laut, kini tidak lagi memiliki kewe nangan. (h/*)

Layouter: Yohanes

B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

TURIN, HALUAN — Sebuah laga balas dendam akan tersaji di Juventus Stadium, Kamis (26/1) pukul 02.45 WIB dalam laga babak 16 besar Copa Italia yang mempertemukan antara Juventus melawan AC Milan. Juventus bertekad membalas kekalahan dari AC Milan saat Piala Super Italia. AC Milan belum menunjukkan pemampilan konsistennya di Serie A Italia musim ini. Rossoneri hanya mampu menduduki posisi ketujuh klasemen sementara Serie A Italia dengan raihan 37 dari 20 laga. Terakhir kali Milan ha-

is: Graf

Syam

ida sul H

yat

rus mengalami kekalahan dari Napoli dengan skor 1-2. S ebelumnya, anak-anak asuhan Vincenzo Montella harus bermain imbang 2-2 kontra Torino. Namun, hal berbeda justru diperlihatkan Milan dalam kancah Coppa Italia musim ini. Rossoneri mampu menembus laga 16 besar. Milan harus bertemu tuan rumah Juventus pada babak tersebut. “Saya pikir pertandingan hari Sabtu (melawan Napoli) telah meninggalkan rasa pahit buat kami atas apa yang sudah kami tawarkan melawan sebuah tim yang tangguh. Ketika itu kami bermain dengan keberanian dan mindset yang bagus, dan kami harus menjaga mentalitas itu saat meningkatkan organisasi permainan kami,” ujar pelatih AC Milan Montella. “Besok (melawan Juve) kami ingin bermain untuk peluang kami, karena Coppa Italia adalah target penting untuk klub. Kami akan mencoba untuk lolos,” cetus dia. Pelatih Juventus, Massimilliano Allegri, tentu tidak mau bermain-main saat menghadapi Milan, walaupun La Vecchia Signora memiliki keunggulan mentereng atas Milan. Juventus masih berada di posisi teratas klasemen sementara Serie A Italia musim ini dengan raihan 48 poin dari 20 laga. Terakhir kali, Juventus dapat menggulung Lazio dengan skor 2-0 pada laga Serie A Italia musim ini, akhir pekan lalu. Allegri kemungkinan akan menurunkan skuat terbaiknya dengan formasi 4-2-3-1. Sementara itu, pelatih Milan, Vincenzo Montella bakal menerapkan formasi 4-3-3. (h/san)

LIPSUS PWI SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PENGURUS PWI SUMBAR PERIODE 2016-2021 DILANTIK

Tingkatkan Profesionalisme dan Kompetensi

K MARGIONO

BASRIL BASYAR

HERANOF FIRDAUS

IRWAN PRAYITNO

Ketua PWI Pusat

Ketua DK PWI Sumbar

Ketua PWI Sumbar

Gubernur Sumbar

etua Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono melantik Pengurus dan DK PWI Sumbar periode 2016-2021 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (23/1). Pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka PWI dari Margiono kepada Ketua PWI Sumbar terpilih H Heranof Firdaus, S.Sos serta pemasangan pin PWI Sumbar kepada Heranof dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Sumbar H Ir Basril Basyar, MM.

Kepada jajaran pengurus dan DK yang dilantik, Ketua PWI Pusat mengingatkan pentingnya meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wartawan yang ada di Sumatera Barat. “Fokuslah kepada program pendidikan dan pelatihan agar karya wartawan di Sumbar lebih berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat dan daerah ini,” kata Margiono. Pengurus PWI Sumbar yang dilantik terdiri dari Ketua Heranof Firdaus, Wakil Ketua Bidang Organisasi

ARISTO, Marah Suryanto, Basril Djabar dan Hasril Chaniago PENGURUS PWI dan Dewan Kehormatan Provinsi Sumbar Periode 2016-2021 berfoto bersama usai dilantik Ketua PWI Pusat, Margiono.

KETUM PWI Pusat Margiono menyerahkan Pataka kepada Ketua PWI Sumbar periode 2016-2021 Heranof Firdaus. www.harianhaluan.com

Para Kepala Derah, pimpinan BUMN/BUMD dan Ketua DPRD Sumbar yang menerima penghargaan PWI.

PENANDATANGANAN MoU PWI Sumbar-Pemprov Sumbar Redaktur: Arda Sani

Eko Yanche Edrie, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Zul Effendi, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Sawir Pribadi, Wakil Ketua Bidang Kesra Jayusdi Efendi, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Amiruddin, Sekret aris Widya Navis, Wakil Sekr etaris I Sukri Umar, Wakil Sekretaris II Nita Indrawati, Bendahara Ismet Fanany MD, Wakil Bendahara I Bambang Irianto, Wakil Bendahara II Rusdi Bais. Pengurus dilengkapi dengan Seksi Wartawan Pendidikan (M Khudri), Hukum (Zuna Yeni), Elektronika (Rahadio), Foto (Andri Besman), Budaya, Musik dan Film (Nofi Sastra), Sosial/ Kemasyarakatan (Lailatul Aidil), Kesehatan (Jhon Rivai), Peranan Wanita (Atviarni), Pariwisata (Iva Tureyza Idroes), Politik & Pemerintahan (Amrizal Rengganis), Olah Raga (Tommy, Syaiful Husen, Dasman Boy dan Adrian Tuswandi), Ekonomi (Jhon Edwar Rony) dan Seksi Wartawan Agama (Tuanku Amiruddin). Sedang DK PWI Sumbar terdiri dari Ketua Basril Basyar, Sekretaris Zulnadi dengan anggota Gusfen Khairul, Naswardi dan Yunaidi Jarat. Pelantikan dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Wagub Nasrul Abit, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Forum Pimpinan Daerah dan sejumlah bupati dan walikota se-Sumbar serta sejumlah Penasehat PWI Sumbar di antaranya Basril Djabar, Marah Suryanto, Hasril Chaniago, Adi Bermasa, Khairul Jasmi, Imral Mansur dan Asfar Tanjung. Dari PWI Pusat selain Margiono hadir Sekjen PWI Hendry CH Bangun dan Ketua DK PWI Pusat Ilham Bintang. (*) Layouter: Syamsul Hidayat

OLAHRAGA

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

25 Pemain Ikut Seleksi Pertama PSP PADANG, HALUAN — Sebanyak 25 pemain akan mengikuti seleksi yang digelar oleh PSP Padang untuk mengikuti Liga Nusantara. Seleksi sendiri akan digelar pada hari ini, Rabu (25/1) di Stadion H. Agus Salim Padang. Pemain yang mengikuti seleksi adalah pemain U-23.

500 Karateka akan Ikuti Gubernur Cup VI PADANG, HALUAN — Diperkirakan sebanyak 500 karateka akan mengikuti Kejurda Inkanas antar Pengcab se-Sumatera Barat yang bertajuk Gubernur Cup VI yang akan digelar pada Sabtu (28/1) di GOR UBH Kampus II By Pass Padang. Kejurda ini mempertandingkan 77 kelas putra dan putri. Kejurdainijugamemperebutkan21pialatetap. PialaTetapJuaraUmumIdariKetuaDPRDSumbar, Piala Tetap Juara Umum II dari Kajati Sumbar, Piala Tetap Juara Umum III dari Kadispora, Piala Tetap Juara Umum kategori Pra Pemula dari Danrem 032/Wirabraja, Piala Tetap Juara Umum kategori Pemula dari Ketua KONI Sumbar. Berikutnya, Piala Tetap Juara Umum kategori kadet dari Dirut PT Semen Padang, Piala Tetap Juara Umum kategori yunior dari Dirut Bank Nagari. Piala Tetap Juara Umum kategori under 21 dari Kepala PLN Wilayah Sumbar, Piala Tetap Best of The Best Polri Putri dari Bupati Padang Pariaman, Piala Tetap Best of The Best Senior Putra dari Wakil Walikota Solok. Selanjutnya, Piala Tetap Juara Umum kategori Polri dari Kapolda Sumbar, Piala Tetap Best of The Best kadet putra dari Kepala Bank BRI Wilayah Sumbar, Piala Tetap Best of The Best kadet putri dari PT Kunango Jantan, Piala Tetap Best of The Best yunior putra dari Pengprov Forki Sumbar, Piala Tetap Best of The Best yunior putri dari Walikota Padang, Piala Tetap Best of The Best Under 21 putra dari Ketua KONI Padang, Piala Tetap Best of The Best Under 21 putri dari Walikota Bukittinggi, Piala Tetap Best of The Best Polri Putra dari Walikota Pariaman, Piala Tetap Juara Umum kategori senior putra dari Bupati Solok, Piala Tetap Best of The Best Senior putri dari Bupati Pesisir Selatan dan terakhir Piala Tetap Pengcab Terbaik dari Kombes Pol. Ricky Yanuardi, M.Si (Kasubdit Pembinaan Masyarakat BNN-RI. (h/san)

PERTANDINGAN GALATAWA — Kapten tim sepakbola Polda Sumbar Kapolda Sumbar Fahkrizal (kiri) saat menyelami pemain dari PWI Sumbar dalam pertandingan galatawa di Stadion H. Agus Salim Padang, Senin (23/ 1). Permainan Fahkrizal menuai banyak pujian. MUHAMAD FITRAH

CETAK DUA GOL KE GAWANG PWI SUMBAR

Kapolda Sumbar Jadi Bintang PADANG, HALUAN — Kapolda Sumbar Brigjen Fahkrizal menjadi bintang dalam pertandingan galatawa antara tim kesebelasan Polda Sumbar melawa PWI Sumbar di Stadion H. Agus Salim Padang, Senin (23/1). Pertandingan sendiri berakhir untuk kemenangan Polda Sumbar 3-2. Tak tangung-tangung, Fahkrizal menyumbangkan dua gol untuk kemenangan tim Polda Sumbar. Dua gol yang diciptakan oleh Fahkrizal ini menunjukan kualitas yang dimilikinya. Bagaimana tidak, barisan belakang tim PWI Sumbar dihuni oleh pemain “naturalisasi” yaitu Joni Efendi yang merupakan mantan kapten tim PSP Padang. “Sungguh saya tidak menyangka permainan pak

Kapolda begitu lincah. Tentu saja saya salut dengan aksi-aksi beliau. Meski usia beliau sudah tidak muda lagi, namun kelincahan dan kecepatannya dalam bermain masih sangat terjaga. Sebagai mantan pemain PSP dan kini sebagai pelatih PSP Padang, saya tentunya sangat bangga dengan adanya beliau memimpin Polda Sumbar,” puji Joni Efendi. Pujian senada juga dilontarkan oleh ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumbar Basril Basyar. “Bagaimanapun, sayakan juga bekas pemain, tapi dengan kelincahan dan kecepatan yang dimiliki oleh Kapolda saat pertandingan tersebut jujur saya sangat terkesan jadinya,” ujar Basril

Basyar yang juga pemain sepakbola PWI Sumbar. Pertandingan antara galatawa tersebbut sebernarnya berlangsung imbang dan ketat. Namun perbedaan kualitas “angok” antara kedua tim muncul saat pertandingan sudah memasuki menit 20 keatas. Soalnya banyak pemain PWI Sumbar yang sudah tidak kuat dan minta dig anti. Untung saja PWI Sumbar memiliki dua pemain asing Walikota Padang Mahyeldi dan Joni Efendi. Kondisi fisik dari tim PWI Sumbar ini mampu dimanfaatkan oleh Fahrkrizal dan menciptakan gol. “Sebenarnya saya saya juga jarang untuk mendapat suplay bola bagus. Tapi ya, masih untung bisa cetak dua gol,” ujar Fahkrizal. (h/rel)

“Seleksi pemain akan kami gelar selama tiga hari yaitu mulai dari hari Rabu (25/1). Pada hari pertama jumlah pemain yang akan mengikuti seleksi yaitu sebanyak 25 pemain,” ujar pelatih PSP Padang Joni Efendi yang dihubungi, Selasa (24/1) melalui handphonenya. Menurut Joni pemain yang akan mengikuti seleksi pada hari pertama tersebut sudah dihubungi oleh pihak manajemen. “Pemain yang akan mengikuti seleksi tersebut bisa saja bertambah pada hari berikutnya,” jelas Joni. Para pemain yang mengikuti seleksi merupakan pemain yang berasal dari Sumatera Barat. “Mereka ada yang berasal dari Semen Padang U-21, pemain yang turun di Porprov lalu. Nanti kami akan melihat kebutuhan tim, jika tim memang membutuhkan, maka kami akan mengambil pemain dari luar Sumatera Barat,” tuturnya. Dalam seleksi nanti, Joni akan memperhatikan beberapa kriteria dari para pemain. “Saya akan melihat skil, teknik, fisik, kerja sama permainan, dan visi permainan para pemain tersebut sebelum mereka saya nyatakan layak untuk bergabung dengan PSP Padang,” jelasnya. Untuk jumlah pemain yang akan direkrut oleh manajemen PSP Padang dalam menghadapi Linus nanti adalah sebanyak 23 orang. “Manajemen memberikan kuota hanya 23 pemain saja. Jadi saya akan memilih pemain yang benar-benar memiliki kualitas yang baik,” bebernya. Joni mengungkapkan dengan masa persiapan lebih kurang 3 bulan lagi, diharapkan kondisi fisik dan kemampuan pemain dapat terus meningkat hingga Liga Nusantara dimulai. “Pada Linus dengan jarak antara satu pertandingan ke pertandingan lain yang cukup ketat, fisik pemain akan menjadi faktor yang sangat penting,” tuturnya. Joni menjelaskan, meski tahun lalu PSP Padang gagal menjuarai Linus Sumbar 2016, setelah di partai final takluk dari PS Ghas Sawahlunto. Tahun ini, manajemen menargetkan tim kebanggaan Kota Padang itu untuk bisa lolos ke Divisi Utama musim berikutnya.”Untuk target manajemen memiliki target untuk bisa membawa tim promosi ke Divisi Utama musim depan,” lanjutnya. (h/san)

Semen Padang tak Perlu Ikut Piala Presiden 2017 (Bagian 2 dari 2 tulisan)

Oleh Rakhmatul Akbar Jika dijadikan Marcel sebagai salah satu tolak ukur, maka ujung tombak Semen Padang ini cuma punya waktu lima hari saja berlatih

DALAM diskusi dengan Alex Aldha Yudi tersebut, terungkap bahwa setiap tahapan di fase pra kompetisi itu ada tujuannya. Pada tahapan low, tim yang tengah bersiap untuk berhadapan dengan tim yang levelnya ada

www.harianhaluan.com

di bawah. Contohnya, Manchester United berujicoba dengan Timnas Indonesia. Atau di tingkat nasional, Semen Padang beruji tanding dengan tim Porprov Dharmasraya. Tentunya, setiap sub fase tadi punya tujuan yang berbeda dan menjadi pegangan seorang pelatih dalam menentukan arah bagi timnya dalam berkompetisi. Contohnya, di sub fase low intensity. Pada sub fase ini, pelatih tentunya dapat melihat kemampuan pemainnya dalam menerjemahkan instruksinya dalam membangun kerjasama antar pemain, antarlini, ataupun antargrup serta tim secara keseluruhan. Pelatih menjadi leluasa melihat kemampuan pemainnya, karena mereka lebih menguasai pertandingan. Karena tim yang dihadapi adalah tim yang lebih lemah, pelatih tentunya bisa melihat kemampuan tim dalam membangun serangan.

Soal pertahanan, pada fase ini cenderung belum menjadi titik perhatian. Pada sub fase ini juga chemistry antarpemain mulai dibangun dan terbangun. Kekuatan individu dan kolektivitas menjadi hal yang tentunya penting, terutama pada para pemain yg baru bergabung. Lalu, pada tahapan medium, tim yang menjadi lawan ujitanding Semen Padang adalah tim selevel atau mendekati level. Hal ini juga dilalui Semen Padang pada kompetisi sebelumnya dengan menghadapi Madura United, Persis Solo, Persita Tangerang, Perak FA, Negeri Sembilan FA, Tampines Rovers Singapura. Berbeda dengan sub fase low intensity, sub fase medium ini dijadikan oleh pelatih untuk melihat sejauh mana kemampuan tim tersebut mampu membangun serangan dengan baik dan ketika kehilangan bola dengan cepat berorgansasi

untuk bertahan. Karena lawan seimbang maka akan banyak terjadi silih berganti serangan. Sedangkan untuk tingkatan high intensity, maka tim memasuki tahapan yang lebih tinggi dengan suasana pra kompetisi. Maka, ingatan kita harus kembali mengarah ke sejumlah turnamen pra musim di Indonesia. Ada Inter Island Cup. Ada SCTV Cup, ada Piala Walikota Padang, ada Piala Gubernur Jatim, ada Piala Gubernur Kaltim, juga ada Bali Island Cup. Pada turnamen inilah, tim memasuki dan merasakan iklim kompetisi. Nah, fase high intensity inilah Semen Padang sudah berada saat ini, karena ambil bagian dalam Piala Presiden. Seharusnya, jika tim ini sudah melalui dua sub fase sebelumnya, pelatih dapat melihat bagaimana tim tersebut keluar dari tekanan. Lalu, pelatih juga mampu untuk bertahan dengan baik dan

membangun serangan setelah di serang terus menerus. Dilematis memang. Dalam diskusi tersebut, Alex yang baru saja menuntaskan ujian tertutup doktor (S3) pada 17 Januari 2017 lalu meyakini seluruh komponen tim, termasuk kontestan lainnya di ISL 2017, fasih dengan tahapan ini. Karenanya, tahapan ini tentunya tak bisa diabaikan. Olahraga hari ini, tak sekedar keringat. Olahraga hari ini adalah ilmu pengetahuan dengan standar-standar yang terukur dan dapat diukur. Abai dengan proses yang sudah baku dalam ilmu keolahragaan, tentu bisa mempengaruhi proses yang akan dijalani. Semen Padang FC saja saat ini masih mengulikngulik pemain untuk melengkapi kuota 23 pemain. Yang sudah ada, 15 pemain, setelah Svraka harus dilepas karena regulasi kompetisi. Hasilnya,Nil Maizar harus

berkerumus tumus mencari tambahan pemain yang kini tengah menjalani proses seleksi. Di sisi lain, dari 15 pemain yang sudah diikat kontrak, belum seluruhnya bergabung bersama tim. Nama Marcel Silva Sacrament o saja dikabarkan baru bergabung Senin (23/1) ini, setelah terbang dari Brazil pada (21/1). Bisa dipastikan, kondisi fisik sang bomber ajakkadul, amburadul dan berantakan. Lalu, apakah mungkin, mengembalikan kondisi personal seorang Marcel dalam waktu kurang dari satu pekan, belum lagi jika bicara kolektivitas bersama tim, atau tandemnya di lini depan pascahengkangnya Nur Iskandar. Jika Semen Padang tetap memaksakan diri ikut turnamen ini,maka tim harus berada di homebase turnamen, minimal dua hari sebelum kick off, 31 Januari. Artinya, tanggal 29 mendatang, anak

Redaktur: Arda Sani

asuh Nil sudah harus terbang ke lokasi turnamen. Recovery sehari dan kemudian berlaga. Hitung mundur lagi, tanggal 28 Januari adalah hari terakhir latihan di Padang. Jika dijadikan Marcel sebagai salah satu tolak ukur, maka ujung tombak Semen P adang ini cuma punya waktu lima hari saja berlatih, yakni tanggal 24, 25, 26, 27 dan 28 Januari. Ondeh mak ……. Lima hari Marcel berlatih, lalu sudah diajak bertanding dengan level yang tinggi. Ondeh mak….. Tentu, sebagai salah satu anggota PSSI, sulit rasanya Semen Padang untuk tidak ikut turnamen yang tahun lalu juga tidak mereka ikuti. Sekper Kabau Sirah Semen Padang, Ronny Suhatril sebelumnya mengakui sulit jika timnya tidak ambil bagian karena seluruh tim juga ikut. Jika kita abaikan Marcel (mungkin ada kebijakan dari pelatih untuk menyimpan tenaganya terlebih dahulu), maka tim secara keseluruhan juga sudah abai terhadap dua fase pada fase pra kompetisi yang idealnya butuh waktu 4-6 pekan s ebelum kompetisi utama. Semen Padang mengabaikan fase ujicoba low dan medium intensity. Semen Padang harusnya punya sikap. Demi tim, undangan ini tentunya bisa diabaikan. Ntah ada ntah tidak sanksi untuk tim yang tidak ikut turnamen ini. Dengan kondisi yang masih meraba-raba atau tim yang belum lengkap, tentunya bisa jadi alasan. Untuk PSSI sendiri, sebenarnya juga bisa diusulkan. Semen Padang sebagai salah satu anggota, tentu bisa menyuarakan. Suarakan lagi. Ajak tim lain untuk satu suara karena kabarnya, sudah ada tim yang juga keberatan untuk tampil di turnamen ini. Tanpa mengkerdilkan turnamen ini, Piala Presiden 2017 tentu bisa dibesarkan dengan menjadikannya sebagai ajang Piala Liga yang terakhir dilaksanakan tahun 2012 lalu. Saat itu, Semen Padang jadi runner up setelah kalah 1-0 dari Persibo Bojonegoro di Stadion Sultan Agung, Bant ul. Piala Presiden bisa lebih besar dari sekedar turnamen Pra Musim. (*/habis) Layouter: Syamsul Hidayat

NASIONAL

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Menlu Perlu Klarifikasi Kasus Pasukan Perdamaian Indonesia JAKARTA, HALUAN—Wakil Ketua Komisi I, Asril Hamzah Tanjung, mendesak Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, untuk mengklarifikasikan kasus dugaan penyelundupan senjata oleh pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang dikirim ke Daffur, Sudan. “Saya yakin tidak ada TNI, yang merupakan pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang menyelundupkan senjata ke Daffur, Sudan. Itu juga sudah diklarifikasi oleh TNI. Saya juga yakin,

polisi Indonesia juga demikian. Kita bukan bangsa penyelundup,” ujar Asril di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1). Menurut mantan Kepala Staf Konstrad itu, Indonesia telah

cukup lama mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam United Nations African Mission in Darfur (UNAMID). “Sejauh ini pasukan Indonesia cukup dikagumi dan disegani oleh pasukan lain sehingga kecil kemungkinan pasukan perdamaian Indonesia melakukan tindakan tercela itu,” kata purnawirawan jenderal bitang dua itu. Ia juga meyakini bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa penyelundup. Karena itu, ia mendesak Menlu mengklarifikasi hal tersebut.

Politikus Gerindra itu mengakui bahwa saat ini senjata buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad dapat dikatakan cukup unggul dibanding buatan-buatan negara lain sehingga tidak sedikit negara yang menginginkan senjata tersebut. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menegaskan pihaknya menunggu hasil penyelidikan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas dugaan adanya penyelundupan senjata ke Sudan. “Kita masih menunggu penye-

lidikan PBB atas senjata ilegal, karena ini melibatkan pasukan perdamaian ini menyangkut reputasi Indonesia. Karena itu, Indonesia harus klarifikasi sesegera mungkin. Bahwa kita memang tidak terlibat. Tetapi kalau terlibat itu harus mendapat sanksi yang berat,” tutur Fadli Zon. Sebagaimana berita yang dilansir dari media local Sudan Tribune, Deputi Gubernur Darfur Utara, Mohamed Hasab al-Nabi mengakui, aparatnya menangkap pasukan perdamaian Indonesia yang

tergabung dalam United Nations African Mission in Darfur (UNAMID) karena diduga telah melakukan penyelundupan senjata. Indonesia sendiri mengirim pasukan perdamaiannya yang terdiri dari TNI dan Polri yang tergabung dalam UNAMID. Pasukan TNI berasal dari Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-B. Sedangkan Polri mengirim ratusan anggotanya yang tergabung dalam Satgas Formed Police Unit (FPU) Indonesia VIII Garuda. (h/sam)

URANG AWAK KORBAN KEBAKARAN DI PASAR SENEN

Gebu Minang Akan Bantu

KETERANGAN PERS — Ketua MPR, Zulkifli Hasan, memberikan keterangan pers di di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/1). MPR menyampaikan kepada Presiden bawhwa empat pilar kebangsaan perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami pentingnya dasar negara untuk memperkokoh rasa persatuan bangsa. IST

Empat Pilar Kebangsaan Perlu Disosialisasikan JAKARTA, HALUAN—Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menyampaikan kepada Presiden, Jokowi, bahwa empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami pentingnya dasar negara untuk memperkokoh rasa persatuan bangsa. “Apalagi melihat perkembangan keadaan kita sekarang ini, perlu secara sungguh-sungguh kita menyampaikan kembali nilai-nilai luhur keindonesiaan kita,” ujarnya dalam kunjungan para pemimpin MPR ke di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/1). Pihaknya juga mengapresiasi terhadap rencana pembentukan lembaga pemantapan Pancasila oleh pemerintahan Jokowi-JK. Para pimpinan MPR pun dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungannya.

“Kami apresiasi karena ini usulan rapat konsultasi dua tahun yang lalu antara MPR dengan Bapak Presiden sudah ditindaklanjuti,” ucap Zulkifli dalam rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden yang diterima Haluan. Para pemimpin MPR tersebut juga menyampaikan kepada Presiden bahwa pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila selayaknya dilakukan oleh pemerintah, tidak lagi oleh MPR karena sebelumnya ditetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Selain itu, pihaknya turut mengundang Presiden pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada 16 Agustus, dan pada peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus. “Tadi kami minta Presiden hadir dan alhamdulillah menyatakan bersedia,” ucapnya. Dalam pertemuan tersebut diketahui juga dibicarakan mengenai perkembangan terkini seputar

keberagaman bangsa Indonesia. membangun negeri ini agar lebih adil, MPR dan pemerintah kemudian sejahtera, dan merata,” tutupnya. diketahui memiliki pandangan Pada pertemuan tersebut, yang sama terkait dengan kebe- Presiden didampingi oleh Menteri ragaman bangsa tersebut. Koordinator Bidang Politik, Hukum “Tadi kita sepakat untuk kem- dan Keamanan, Wiranto; Menteri bali kepada nilai-nilai ke-Indo- Sekretaris Negara Pratikno, dan nesiaan kita seperti musyawarah Sekretaris Kabinet, Pramono untuk mufakat, dialog dengan ju- Anung. Sementara itu, Ketua MPR, jur, saling menghargai dan meng- Zulkifli didampingi oleh para Wakil hormati, serta dialog tanpa keben- Ketua, yakni Mahyudin, EE Macian,” tuturnya. ngindaan, Hidayat Nur Wahid, Menurutnya, apabila terdapat Oesman Sapta Odang, dan Wakil perbedaan yang harus diselesaikan Sekjen MPR, Selfi Zaini. (h/rel/dib) atau dicari jalan keluarnya, pihaknya menganjurkan agar sejumlah pihak yang berselisih untuk bertemu dan bermusyawarah. Dengannya diharapkan segala permasalahan akan dapat diselesaikan dan bersama sebagai anak bangsa untuk kembali berfokus membangun negeri. “Mungkin kalau ada yang marah begitu bertemu marahnya akan hilang dan kita kembali fokus untuk123

1234 1234 1234 1234

JAKARTA, HALUAN—Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang) akan membantu para pedagan urang awak yang tempat berdagangnya di Pasar Senen Jakarta ikut tebakar dalam peristiwa kebakaran Kamis (19/1). “Gebu Minang akan memfasilitasi masyarakat minang yang kehilangan tempat usaha dan permodalan akibat musibah itu,” ujar Ketua Gebu Minang Oesman Sapta Odang (OSO), di Jakarta, Minggu (22/1). Saat ini, kata OSO, Gebu Minang tengah mendata para pedangang asal Minang yang mejadi korban tersebut. Menuru tnya, Gebu Minang akan mecari solusi terbaik bagi para korban yang kehilangan tempat usaha maupun kendala permodalan akibat musibah tersebut. “Sebagai ketua umum terpilih, saya bertekat merevitalisasi Gebu Minang. Program terdekat kami, membantu para pedagang asal Minang yang menjadi korban kebakaran di Pasar Senen. Saat ini, proses pendataan tengah berjalan,” tutur OSO.

Di tengah situasi saat ini, sambung dia, kondisi psikologis para korban kebakaran berada dititik nadir. Karenanya, kehadiran Gebu Minang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Minang yang menjadi korban dalam musibah tersebut. “Visi dan misi Gebu Minang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden Joko Widodo. Kami mengedepankan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai masyarakat Minang. Ini bukan politik etnis,” ujar Wakil Ketua MPR ini. OSO menjelaskan, peran masyakat Minang disektor perdagangan dan kebudayan telah mewarnai pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Bahkan, ungkap dia, masyarakat Minang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan kelahiran bangsa Indonesia. “Identitas sebagai orang Minang, memotivasi saya untuk terus berjuang d an bekerja dalam membangun Indonesia. Saya yakin, revitalisasi Gebu Minang akan membawa manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan negara,” ucapnya. (sam)

123 123 123

Kinerja Legislasi DPR Rendah JAKARTA, HALUAN—Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, menilai kinerja DPR RI di bidang legislasi rendah. Dari target 183 RUU program legislasi nasional (Prolegnas) 2014—2019, yang bisa diselesaikan sampai 2016 hanya 12 RUU. Demikian dikemukakan Hanafi dalam diskusi forum legislasi bertema ‘Evaluasi Legislasi 2016 dan Proyeksi 2017’, di Media Center DPR RI, Selasa (24/1) dengan pembicara lainnya anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Mukhamad Misbakhun (Golkar) dan Arif Wibowo (PDIP). “Target program legislasi nasional jangka menengah periode 20142019 sebanyak 183 RUU. Sampai dengan 2016, DPR RI baru menyelesaikan 14 RUU. Mengacu pada jumlah tersebut, artinya 169 RUU yang perlu diselesaikan dari 2017 hingga 2019,” ujar Hanafi. Hanafi pesimistis sisa prolegnas 2014—2019 sebanyak 169 RUU bisa diselesaikan sampai berakhir periodeisasi anggota DPR sekarang

ini karena masa efektif untuk legislasi sampai 2019 hanya 152 hari. Hitungan Hanafi tersebut yang DPR RI telah menetapkan 2 hari legislasi dalam satu pekan. Artinya dalam 1 bulan ada 8 hari legislasi. Masa bakti DPR periode ini tersisa januari 2017 sampa dengan September 2019. Tahun 2017 dan 2018 ada lima kali reses, sedangkan pada 2019 kemungkinan hanya 4 kali reses. “Bagaimana menyelesaikan 169 RUU dalam 152 hari. Berkaca pada kemampuan legislasi pada periode sebelumnya, maka kemungkinan besar target prolegnas 2014-2019 tidak tercapai,” kata Hanafi. Saat menanggapi hal tersebut, Misbakhun mengatakan, pihaknya sangat berkeinginan memberikan hasil kerja yang makismal. Hanya saja, untuk mencapai itu semua, sarana pendukung tugas kedewanan harus juga diperbaiki. “Masalahnya di supporting sistem anggota dpr juga harus bertanggungjawab, ini menjadi penting,” kata Misbakhun. Tudingan yang menyebutkan

bahwa anggota DPR belum mampu membuktikan kerja maksimal, lanjut Misbakhun, harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga, tidak terbentuk opini miring di kalangan masyarakat bahwa dewan tidak mampu mewakili kepentingan rakyat. “Salah satu contoh rendahnya, saat kita mau rapat mitra kerja tidak datang. Ini dampakanya juga jelas,” tuturnya. Dalam melahirkan suatu undang-undang, kata Misbakhun, harus betul-betul diyakini produk legislasi tersebut berpihak pada kepentingan masyarakat republik ini. “Sebagai contoh, ruu perkelapasawitan. Ini kan komoditas Indonesia yang sudah mendunia. Tetapi, faktanya terjadi persaingan di pasar minyak dunia, khususnya bagi produsen minyak jagung maupun minyak kedelai, kan kita harus berpihak pada kepentingan bangsa ini. Begitu juga terhadap ruu pertembakauan, kita memilih berpihak kepada kepantingan petani tembakau kita,” ujar Misbahkhun. (h/sam)

DPR Pertanyakan Kasus Penulisan di Bendera JAKARTA, HALUAN—Anggota DPR dari Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf, menyayangkan penangkapan tersangka penodaan bendera Merah Putih, Nurul Fahmi yang dilakukan bak teroris dan pengedar narkoba. “Saya tidak ingin ada sejarah bahwa pemerintahan Jokowi dinodai dengan penangkapan seseorang yang menggunakan kalimat suci di bendera Merah-Putih,” kata Muzammil dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/1). Karena itu, ia meminta Kapolri untuk menegakkan supremasi hukum. Ia juga berharap Presiden ikut memantau kinerja Kapolri. DPR juga memiliki hak pengawasan terhadap para mitra kerjanya. www.harianhaluan.com

“Saya yakin banyak anggota DPR yang bersama kami untuk penegakan hukum. Saya minta teman-teman yang punya perasaan sama dengan saya untuk berdiri,” tutur Al Muzamil sambil berdiri yang diikuti oleh mayoritas anggota DPR dan seluruh pimpinan DPR RI yang hadir dalam sidang paripurna itu. Ia mempertanyakan penangkapan yang dilakukan Polri terhadap Nurul Fahmi, pembawa bendera bertuliskan kalimat syahadat. ”Terkait status para pembuat lambang atau tulisan kalimat syahadat di bendera merah putih itu bagaimana? Saya bertanya kepada Presiden Jokowi dan aparat penegak hukum,” tanyanya. Kemudian, ia mencontohkan

kasus penulisan kata-kata di bendera Merah Putih. Ada tulisan di bendera Merah Putih pada cover lagu Iwan Fals, ada juga tulisan bebaskan Ahok, lambang Metalica, Oi dan sebagainya. “Kenapa mereka tidak dihukum. Mereka menodai NKRI. Kenapa Nurul Fahmi saja yang ditangkap dan diusut, sementara pelaku lain atas kejadian serupa tidak diusut,” katanya. Padahal, kata Muzammil, berdasarkan UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang tidak diperbolehkan adalah menodai bendera Indonesia. “Apakah kata-kata Laa Illaha Illallah termasuk kata-kata kotor? Itu katakata suci, syahadat, bukan menodai,” katanya. (h/sam) Redaktur: Holy Adib

Layouter: Luther

KOTA PARIAMAN

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Pariaman Nihil Kasus DBD PARIAMAN, HALUAN — Kasus DBD di Kota Pariaman sampai minggu ke tiga Januari 2017 masih dalam kondisi nol. “Kita berharap kasus ini dari waktu ke waktu dapat terminimalisir hendaknya,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman Delri Soni kepada Haluan, Senin (23/1). Laporan dari puskesmas tantang pelayanan kesehatan kepada warga hanya sekali sebulan ke Dinas Kesehatan Kota Pariaman yaitu tiap minggu pertama awal bulan. Dinas dalam menekan kasus DBD dengan sosialisasi kepada warga termasuk via puskesmas, bidan desa. Menurut Sektetaris Dinkes tersebut, pemusnahan sarang nyamuk cara terbaik untuk menghindari serangan DBD. Selain itu, menjaga lingkungan bersih perlu secara terus menerus dilakukan dan masyarakat sudah semakin baik.(h/tri).

Walikota Minta SOPD Percepat Susun LKPD PARIAMAN, HALUAN — SOPD harus menyelesaikan kegiatan tahun 2016 pada awal tahun ini untuk mempercepat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan merancang rencana pelaksanaan pekerjaan awal tahun 2017. “Saya minta tuntaskan administrasi dengan segera, susun perencanaan dengan benar, pekerjaan fisik dan non fisik jangan diburukan atau ditumpukkan akhir tahun,” kata Walikota Pariaman Mukhlis R di Balaikota Pariaman, Rabu (18/1) lalu. Memang menurut aturan, laporan keuangan disampaikan paling lambat Maret tapi tidak ada salahnya untuk lebih cepat. Sedangkan pelaksanaan kegiatan tahun 2017, Mukhlis menegaskan, bahwa SOPD harus merencanakan program kegiatan, terutama kegiatan fisik dengan benar, dokumen perencanaan harus disusun dengan matang sehingga pekerjaan selesai dan dapat dimanfaatkan. “Mari kita lanjutkan reformasi dan demokrasi ke arah tatanan pemerintahan

Wawako Ajak Anak-Anak Jauhi Narkoba PARIAMAN, HALUAN — Wakil Walikota Pariaman Genius Umar yang juga selaku Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Pariaman, menjadi narasumber dalam acara capacity building Pengurus Forum Anak Kota Pariaman yang diadakan oleh DP3AP2KB Kota Pariaman, di ruang pertemuan Pondok Indah, Selasa (24/1). Wakil walikota mengatakan, awal keberhasilan seorang anak, adalah dari cita-citanya. Jadi dengan cita-cita itu, mau jadi apa kelak, sudah direncanakan dari saat ini, sehingga di kemudian hari citacita itu dapat terwujud. “Cita-cita harus sudah kita miliki sejak dini, sehingga kita akan berusaha untuk dapat meraihnya, karena itu adik-adik harus mulai bermimpi dari sekarang,” ujarnya. Genius Umar juga mengungkapkan agar para pelajar dan generasi muda harus tahu arah dan tujuan hidup yang akan dituju, rajinlah belajar, rajin bekerja, rajin membina diri dan rajin mengembangkan diri, maka baru bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam kaitannya sebagai narasumber, ia mengatakan agar para pelajar jangan sekali-sekali terlibat dan menggunakan narkoba, karena apabila telah terlibat narkoba, bukan hanya masa depan saja yang hancur, tetapi semua hal tentang diri kita akan bermasalah dan tidak ada tujuan hidup lagi. “Saat ini kita sudah menyatakan perang pada narkoba seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2015 lalu, dan BNK Pariaman sangat komit dengan usaha tersebut, agar narkoba di Kota Pariaman dapat kita tekan dan berantas,” tukasnya. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, dimulai hari ini tanggal 24 Januari sampai 26 Januari mendatang. Peserta utusan OSIS dari masing-masing sekolah SMP dan SMA se Kota Pariaman dan anggota Forum Anak Kota Pariaman.(h/tri)

GEDUNG DPPKA — Gedung DPPKA Kota Pariaman yang baru, di samping Balaikota Pariaman. TRISALDI

Pemko Adakan Job Fair pada April-Mei PARIAMAN, HALUAN — Pemerintah Kota Pariaman akan menggelar job fair pada bulan April - Mei 2017. Plt Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja, Alfian, Senin (23/1), mengatakan, program tersebut untuk mengurangi pengangguran atau pencari kerja di kota ini. Alfian d idampingi Kabid

Tenaga Kerja Anilta juga menyebutkan, kegiatan serupa pernah digelar tahun 2014 lalu ternyata diminati para pencari kerja. Kegiatan dengan target 500 orang pelamar, ternyata yang melamar lebih dari 1.000 pelamar, dengan 200 lowongan kerja dan hasilnya lumayan, yang diterima di berbagai perusahaan

yang ikut di program tersebut. Di tahun ini, job fair Kota Pariaman menargetkan separuh dari tahun lalu, hanya untuk 250 pelamar untuk usia muda. “Untuk kelancaran program job fair, kita sedang himpun berbagai perusahaan yang ada di kota itu untuk menyukseskan program ini,” kata Alfian.(h/tri).

PARIAMAN, HALUAN — Dinas Pertanian Kota Pariaman tahun 2017 ini menargetkan pertambahan populasi sapi sebanyak 650 ekor anak sapi hasil IB. Kepala Dinas Pertanian Agusriatman menjawab Haluan, Selasa (24/1), menjelaskan, populasi sapi di Kota Pariaman cukup banyak tidak kurang dari 2.600 ekor dan dari jumlah tersebut lebih separuhnya adalah sapi betina. “Kita tidak banyak menargetkan tahun ini cukup 650 ekor saja minimal,” kata Agusriatman. Pelaksanaan IB dalam

peningkatan populasi ternak sapi milik warga sudah lama dilaksanakan. Hasilnya lumayan tapi sekarang dinas pasang target untuk lebih memudahkan evaluasi kemajuan program yang sudah dibuat. Petugas di lapangan siap dengan tugasnya dan masyarakat yang memiliki ternak sapi betina jangan enggan melapor ke petugas IB untuk meng-IB bila melihat ternaknya sudah waktunya untuk di-IB. “Pelaksanaan IB untuk ternak sapi tidak dipungut bayaran, IB gratis,” kata Agus.

Oleh sebab itu diharapkan kepada warga pemilik sapi dapat merawat ternaknya dengan baik sehingga budidaya yang dilakukannya memberi hasil maksimal. Hasil IB tahun lalu hanya 400 ekor dengan beragam jenis bibit sapi, sejak dari sapi bali sampai ke sapi PO. Agusriatman juga mengigatkan kepada peternak, bila sapi ditambatkan jangan lupa memeriksa kelawan sapi, karena kelawan yang ketat atau sempit dapat mengganggu kesehatan ternak.(h/tri).

Pemko Bagikan Ribuan Buku Ibadah Pelajar PARIAMAN, HALUAN — Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman membagikan 42 ribu eksemplar buku ibadah agama Islam bagi pelajar Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) untuk meningkatkan ketakwaan siswa. “Buku ibadah tersebut telah didistribusikan secara gratis oleh pemerintah daerah dalam menunjang program keagamaan di setiap satuan pendidikan,” kata Kepala www.harianhaluan.com

yang bersih dan berwibawa. Kita dituntut untuk membuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena itu seluruh laporan dan pertanggungjawaban, harus benar-benar s esuai aturan dan transparan,” tukasnya. Sementara itu, Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Pariaman Rismen, mengatakan, realisasi keuangan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. “Realisasi keuangan tahun 2015 mencapai 83, 67%, dan tahun 2016 meningkat menjadi 91,24%, namun sekarang masih dalam proses rekon di Badan Keuangan Daerah, sedangkan realisasi kegiatan fisik mencapai 98%,” sebut Rismen.(h/tri).

Infrastruktur Pasar Kurai Taji Tuntas Dikerjakan

Populasi Sapi Ditarget Bertambah 650 Ekor

WAKIL Walikota Pariaman Genius Umar foto bersama peserta capacity building Forum Anak Kota Pariaman. TRISNALDI.

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrga (Disdikpora) setempat, Kanderi di Pariaman, Kamis. Ia menerangkan buku ibadah tersebut berisikan sejumlah rangkaian kegiatan keagamaan, seperti solat, ceramah agama, mengaji dan lainnya. “Setiap kegiatan ibadah tersebut memiliki bobot yang berbeda misalnya, salat berjamaah di masjid memiliki poin tiga, salat berjamaah di

rumah dua poin, dan salat sendirian satu poin,” jelasnya. Ia mengatakan setiap poin tersebut akan dikumpulkan dan kemudian dikalkulasikan pada akhir semester untuk mendukung nilai mata pelajaran agama. “Nantinya nilai tersebut berpengaruh 30 persen terhadap nilai rapor peserta didik, dan 70 persennya dari nilai keagamaan di sekolah,” terangnya, seperti diberitakan portal antarasumbar.

Oleh sebab itu, ia meminta para wali murid dan guru agar mengawasi dan mendorong anak didik menjalankan sejumlah kegiatan ibadah tersebut. Kemudian, sebutnya menambahkan kegiatan buku ibadah tersebut sekaligus mendorong dan menyukseskan program Magrib Mengaji dan wajib belajar. “Pemko Pariaman memiliki program wajib belajar dan magrib mengaji, sehingga

buku ibadah diharapkan dapat mensinkronkan dua program tersebut,” tegasnya. Sementara itu Agus Suryadi (54) salah seorang wali murid di kota itu, mengatakan sangat terbantu dengan program buku ibadah yang diterapkan pemerintah daerah. “Orang tua lebih bisa memberikan arahan pada anak didik agar menjalankan kegiatan ibadah, sehingga dapat membentuk karakter positif,” jelasnya. (h/*)

PARIAMAN, HALUAN — Pembangunan infrastruktur Pasar Kurai Taji lantai II sudah s elesai dikerjakan. Serah terima dari pemborong ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman sudah dilakukan Desember 2016. Kehadiran pembangunan itu memberi warna tersendiri terhadap lingkungan pasar. Lingkungan lebih terlihat tacelak dengan pasar yang berdiri megah dan tentu diharapkan memberi manfaat terhadap geliat ekonomi yang lebih baik dari aktivitas ke seharian pasar. “Pembagunan infrastruktur itu menelan biaya hampir Rp4 miliar memanfaatkan APBD tahun 2016. Ruang lantai II itu diperuntukkan diantaranya untuk kantor dan kuliner,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman Asrizal, Senin (23/1). Dijelaskan, soal pemanfaatan bukan wewenang pihak PU, tapi Dinas Koperindag yang mengatur tentang pemanfaatannya. “Secara resmi penyerahan ke Koperindag belum ada, namun serah terima antara pemborong ke PU memang sudah, itu dinamakan serah terima pertama,” katanya. Jalurnya, tambah Asrizal, serah terima itu dari pemborong atau rekanan ke PU lalu ke walikota, seterusnya ke Dinas Koperindag dan dari PU ke walikota dan ke Koperindag, sampai kemarin

belum dilakukan. Secara estetika atau dari sisi keindahan kehadiran pembangunan itu memang memberi warna tersendiri, pasar megah, indah dan bersih. Kehadiran infrastruktur tersebut harus dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, tidak hanya pedagang tetapi masyarakat secara umum. Namun kondisi pasar terpantau Haluan, kemarin, selain memang indah dan megah, di lantai II sebagian tampak sudah ditempati untuk kegiatan perkantoran. Di sisi lain, jalan keliling pasar masih perlu diaspal, biar lebih bagus. Dan di sela atap bangunan lantai II dengan ruang tengah bagian lantai I atau tempat jual sayur mayur ada celah, kalau hujan lebat beserta angin kencang bias hujan masuk ke ruang tengah dan terkadang menimbulkan genangan air di lantai tersebut. Kondisi demikian tentulah membuat kurang nyaman pelaku pasar atau pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. Kepala Dinas Koperindag Kota Pariaman Gusniyati Zaunit ketika dikonfirmasi membenarkan sebagian lantai dua untuk perkantoran sudah ditempati. Namun untuk pedagan memang belum dan dalam cepat lantai dua itu akan berfungsi sebagaimana mestinya.(h/tri).

Infrastruktur Dermaga di Gandoriah Dibangun Tahun Ini PARIAMAN, HALUAN — Pemerintah Kota Pariaman tahun ini merealisasikan pembangunan infrastruktur dermaga apung di Pantai Gandoriah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman Asrizal kepada Haluan, Senin (23/1), menjelaskan, pembangunan fisik dermaga apung dinilai penting dalam menunjang wisata di kota ini. Perencanaan konstruksi dermaga sudah selesai dan kini sedang dalam persiapan proses tender. Pembangunan itu memakan biaya sebesar Rp6 miliar yang diambil melalui anggaran APBD kota tahun ini. Dermaga dibangun dalam bentuk memanjang dan panjangnya mencapai 60 Redaktur: Nova Anggraini

meter. Dermaga baru dibangun karena dermaga yang ada sekarang yang berada di muara Batang Piaman, untuk masuk ke dermaga harus melewati mulut muara. Lokasi ini terkadang terjadi pendangkalan dan menyulitkan kapal untuk sandar. Selain itu pembangunan dermaga untuk pengembangan objek wisata Gandoriah dan diharapkan dapat memberi penataan yang lebih baik. Bila dermaga apung itu selesai, dermaga yang biasa dipakai sebelumnya hanya difungsikan sebagai tempat parkir kapal ikan dan kapal pengangkut wisatawan ke pulau, tidak untuk menurun naikkan penumpang yang akan berwisata ke pulau.(h/ tri) Layouter: Rahmi

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Aneka Kegiatan Meriahkan HJK Sijunjung SIJUNJUNG, HALUAN — . Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan dalam rangka me-

nyambut dan memeriahkan Hari Jadi Kabupaten (HJK) Sijunjung ke-68. Launching kegiatan perlombaan dan hiburan tersebut

ditandai dengan pelepasan balon oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin di halaman kantor bupati setempat, Senin (23/1).

Hadir pada launching itu, Wakil Bupati Arrival Boy, unsur forkopimda, Sekdakab AT Rohendi, kepala SKPD, ketua organisasi wanita dan

HJK SIJUNJUNG — Bupati Sijunjung Yuswir Arifin melepas balon tanda dimulainya berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke-68 di halaman kantor bupati setempat, Senin (23/1). AZNELDI

Lingkar Bupati Kukuhkan Tim Saber Pungli SIJUNJUNG, HALUAN — Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) di Kabupaten Sijunjung dikukuhkan oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin di Balairung Lansek Manih, Jumat (20/1). Satgas Saberpungli di Kabupaten Sijunjung ini, terdiri dari unsur Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, TNI AD. Tim Satgas Saberpungli ini dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/19/KPTS-BPT-2017 tertanggal 18 Januari 2017. Tim Satgas Saberpungli beranggotakan 47 orang, diketuai Waka Polres Sijunjung Kompol TM Simanungkalit, Wakil Ketua I, Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung, Drs.Endi Nazir, Wakil Ketua II, Kasi Intel Kejari Sijunjung, Ariyanto, SH. Kemudian Sekretaris, Sekretaris Inspektorat Daerah, Adlim Abbas, SE, Wakil Sekretaris I KBO Intelkam Polres Sijunjung, Iptu Adisman, Wakil Sekretaris II, Jaksa Fungsional Bidang Intel, Abdul Hadi, SH. Dalam menjalankan tugas, tim Satgas Saber Pungli ini dibantu empat Pokja, yakni Pokja Intelijen, diketuai Kepala Kantor Kesbangpol, Yunani, SE MSi, Pokja Pencegahan, Kabag Humas dan Protokoler Setdakab, Henri Chaniago, SSos, Pokja Penindakan, Kadis Sat Pol PP dan Damkar dan Pokja Yustisi diketuai Kasi Pidsus Kejari Sijunjung, Devitra Romiza, SH. Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengatakan, pembentukan Satgas Saber Pungli ini menindaklanjuti Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. (h/azn)

ASN di lingkup Pemkab Sijunjung. Ada 29 kegiatan perlombaan dan hiburan digelar dalam rangka menyambut dan memeriahkan HJK tersebut. Berikut jadwal dan kegiatan HJK yang berlangsung sepanjang Januari hingga Maret 2016. Kegiatan itu diawali dengan gerak jalan massal di halaman kantor bupati, Senin (23/1), Seminar Nasional PAUD di gedung Pancasila, Rabu (8/2), Tablig Akbar di Masjid Agung Istiqlal, Jumat (10/2), Catur Bupati Cup II (Sumbar, Riau, Jambi) di gedung Pancasila, Sabtu s/d Minggu (11-12/2), Turnamen Futsal antar OPD di Abe Futsal, Senin s/d Kamis (1316/2). Kejuaraan bola voli antar nagari di masing-masing kecamatan, Senin s/d Jumat (13-17/2), gerak jalan tepat waktu antar SD, SMP, SMA di halaman kantor bupati, Selasa (14/2), pengukuhan forum PAUD dan Himpaudi kabupaten dan orientasi Bunda PAUD di lapangan Prof M Yamin, Selasa (14/2). Kemudian, lomba drum band yunior di lapangan Prof M Yamin Muaro, Kamis (16/

www.harianhaluan.com

sumbing, anjang sana ke panti asuhan dan donor dar ah, tempat dan waktu pelaksanaan menyesuaikan. Gebyar PAUD di lapangan Prof M Yamin Muaro Sijunjung, Selasa (28/2), festival nyanyi pop Minang di panggung utama di depan Dinas Kominfo, Selasa s/d Rabu (28/2 dan 1/3), festival salung dendang di panggung utama di depan Dinas Kominfo, Kamis s/d Jumat (23/3) dan penutupan kegiatan ini, digelar Sabtu (4/3) di panggung utama di depan Dinas Kominfo. Bupati Sijunjung Yuswir Arifin mengatakan, selain menggelar berbagai kegiatan perlombaan dan hiburan, pada acara puncak peringatan HJK ke-68 ini juga digelar upacara di tugu HJK di Tanjung Bonai Aur Selatan, dan sidang paripurna istimewa DPRD di gedung DPRD setempat serta peresmian gedung bersama, DPRD dan peresmian Masjid Istiqlal. “Upacara dilaksanakan di Tugu HJK, Jumat (17/2), sementara sidang paripurna di gedung DPRD dan peresmian gedung bersama, DPRD dan Masjid Istiqlal, Sabtu (18/2),” kata bupati.(h/azn)

Puluhan Ribu Bibit Tanaman Tersedia untuk Masyarakat SIJUNJUNG, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pertanian setempat menyediakan puluhan ribu batang bibit berbagai tanaman produktif untuk masyarakat di daerah setempat. “Tahun 2017 ini, kita akan menyalurkan puluhan ribu batang bibit tanaman produktif,”

kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, Ir.Ronaldi dalam acara syukuran dengan

jajaran Dinas Pertanian, Jumat lalu. Kata Ronaldi, bibit tanaman produktif yang akan disalurkan kepada masyarakat didaerah ini, yakni bibit karet, sawit, kakao, bibit petai, manggis dan jeruk nipis. Bibit karet misalnya, tahun 2017 ini, sebut dia, pihaknya menyediakan lebih kurang

48.750 ribu bibit karet. Begitu juga bibit kepala sawit, pihaknya menyediakan lebih kurang 30 ribu. “ Untuk bibit kelapa sawit, kita menyediakan sebanyak 30 ribu batang bibit,” jelasnya. Selain bibit karet dan kelapa sawit, lanjut Ronaldi, pihaknya juga akan menyalurkan bibit

kakao atau coklat. “Khusus bibit kakao atau coklat unggul kita menyediakan sebanyak 15 ribu batang,” katanya. Tak hanya itu, sambung dia, pihaknya pada tahun 2017 ini juga menyediakan beberapa tanaman produktif lainnya, seperti jengkol, petai, manggis dan jeruk nipis.(h/azn)

9 Unit Kios Mini Ikan Sukses Dibangun

Pemnag Harus Kembangkan Potensi Nagari SIJUNJUNG, HALUAN — Wakil Bupati Sijunjung Arrival Boy meminta pemerintah nagari (pemnag) menggali dan mengembangkan potensi nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Arrival Boy ketika menghadiri acara Bakaua Adat di lokasi perkaulan adat Nagari Sinyamu Kecamatan Tanjung Gadang, Senin (23/1). Kata Arrival Boy, setiap nagari di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih ini memiliki potensi berbeda. Misalnya, Nagari Lubuk Tarok menawarkan rumah gadang dan kuliner godok obuih. Begitu juga dengan nagari Sinyamu, tentu punya potensi atau kuliner yang berbeda pula dengan nagari-nagari lainnya di Kabupaten Sijunjung. “Potensi yang ada di nagari harus dioptimalkan sehingga bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya. Karena itu, ia mengajak pemerintah nagari bersama masyarakat harus lebih kreatif dan berinovatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Seiring dengan itu, Wabup Arrival Boy menyebutkan bakaua adat merupakan salah satu tradisi adat bagi masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini, sambung dia, memiliki nilai dan peran yang sangat penting. “Bakaua adat ini adalah ungkapan rasa syukur setelah panen dan kegiatan ini masih menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat dan perlu dilestarikan,” ucapnya. (h/azn)

2), lomba drum band senior SLTP di lapangan Prof M Yamin, Kamis (16/2), pemberian bantuan logistik di Tanjung Bonai Aur Selatan Kumanis, Jumat (17/2). Festival randai di panggung utama di depan Kantor Dinas Kominfo, Sabtu s/d Senin (18-27/2), pameran pembangunan dan bazar di simpang tugu – gedung Pancasila, Senin s/d Sabtu (20/2 – 3/3), festival tari tradisional SLTP di panggung utama di depan Dinas Kominfo, Rabu (22/2), festival talempong pacik di panggung utama di depan Dinas Kominfo, Rabu (22/2). Selanjutnya, lomba fotografi kamera digital dan handphone di objek wisata Silokek, Kamis s/d Jumat (23-24/ 2), festival band akustik Minang, di panggung utama di depan Dinas Kominfo, Jumat (24/2), festival kasidah rabana di panggung utama di depan Dinas Kominfo, Jumat (24/2), pagelaran/hiburan artis di panggung utama di depan Dinas Kominfo, Sabtu (25/2). Sementara pertandingan bulutangkis, sepeda santai, tenis eksekutif, pemeriksaan kesehatan, operasi bibir

WAKIL Bupati Sijunjung Arrival Boy menyampaikan pesan-pesan pembangunan di hadapan warga Nagari Sinyamu, Senin (23/1). AZNELDI

Lomba Foto Pariwisata Berhadiah Rp31,5 Juta SIJUNJUNG, HALUAN — Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Parpora) Kabupaten Sijunjung menggelar lomba foto pariwisata Eksplore Silokek. Total hadiah yang disediakan sebesar Rp31,5 juta. “Lomba foto pariwisata ini dibuka untuk umum,” kata Kepala Dinas Parpora Kabupaten Sijunjung Yofritas kepada Haluan di ruang kerjanya, Selasa (24/1). Kata Yofritas, lomba foto pariwisata Eksplore Silokek ini digelar selain memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke-68, lomba ini juga bertujuan untuk memperkenalkan keindahan alam Silokek kepada masyarakat, baik lokal maupun nasional. Lomba foto ini dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Tempat pendaftaran di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sijunjung yang berada di Kantor Bersama lantai tiga di Pasar Inpres Muaro Sijunjung. “Pengambilan nomor peserta dimulai tanggal 20 Januari. Pada saat pendaftaran peserta wajib melampirkan fotokopi KTP, SIM, kartu pelajar serta mengisi formulir yang telah disediakan panitia,” sebutnya. Ia m engatakan, foto yang dikirim ke panitia adalah foto hasil karya sendiri atau belum pernah dipublikasikan, belum mengikuti kompetisi atau kontes foto lain. “Foto yang dikirim bukan hasil rekayasa atau repro,” jelasnya. Foto yang dilombakan harus sesuai dengan tema Eksplore Silokek, yang meliputi objek daya tarik wisata alam dan objek daya tarik wisata khusus. Peserta dapat mengirim maksimal 2 foto dengan format JPEG. Dan foto yang

dikirim tidak boleh ditambah nama atau logo. “File foto yang diserahkan asli dengan ukuran 2 MP, kecuali brightness dan kontras. Untuk keterangan lebih lengkap silahkan datang ke Dinas Parpora Kabupaten Sijunjung,” ucapnya. Lomba yang digagas Dinas Parpora Kabupaten Sijunjung memperebutkan hadiah total Rp31,5 juta. Kategori umum, juara I memperoleh uang sebesar Rp8 juta, juara II Rp6,5 juta, juara III Rp5 juta dan harapan I s/d V, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1 juta. Sementara kategori pelajar, juara I Rp2 juta, juara II Rp1,5 juta, juara III Rp1 juta dan harapan I s/d V masing-masing memperoleh hadiah Rp500 ribu. “Hadiah diserahkan pada tanggal 4 Maret 2017,” tuturnya.(h/azn)

SIJUNJUNG, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pangan dan Perikanan telah berhasil membangun sembilan unit kios mini ikan. Kios mini ikan tersebut tersebar di berbagai pasar nagari di daerah ini. “Sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 ini sudah sembilan kios mini ikan kita bangun di sejumlah pasar nagari,” kata Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung, Yulizar, MP melalui Kepala Bidang Produksi Perikanan, Sutarto, baru-baru ini. Kesembilan kios mini ikan tersebut tersebar di sejumlah pasar nagari di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih. Diantaranya, di Pasar Sijunjung, Pasar Sungai Tambang, Pasar Kumanis, Pasar Lubuk Tarok, Pasar Kamang Pasar Kunangan Parik Rantang, Pasar Muaro, Pasar Sijunjung dan kios mini ikan Pasar Tanjung Gadang. Menurut dia, pembangunan kios ikan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam mengonsumsi ikan. Bahkan, untuk menunjang aktivitas penjualan, pihaknya memberikan berbagai perangkat, seperti tabung oksigen, air rator, timbangan dan cool box untuk tempat penyimpanan ikan. “Penataan ini kita la Redaktur: Nova Anggraini

kukan agar tempat ikan yang mereka jual bersih, higienis dan memenuhi aspek kesehatan,” katanya. Sememtara itu, pada tahun 2017 ini pihaknya juga akan membangun kios mini ikan di Pasar Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru. Pembangunan kios ikan di Pasar Nagari Kamang tersebut memanfaatkan dana APBD Kabupaten Sijunjung. “Tahun 2017 ini juga dibangun kios mini ikan di Pasar Nagari Kamang dengan menggunakan dana ABPD sebesar Rp200 juta,” katanya. Sutarto mengatakan, pembangunan kios mini ikan tersebut mengingat Pasar Nagari Kamang belum memiliki tempat atau kios bagi pedagang ikan. Para pedagang ikan yang datang setiap hari pasar mengelar dagangannya ber pencarpencar. Aktivitas seperti itu, sebut Sutarto, selain tidak tertata atau berada di satu tempat, juga menyulitkan para pembeli. Bahkan, limbah atau air bekas dagang ikan sering menimbulkan bau tak sedap dan m engganggu warga yang berada di sekitar pasar. “Pembangunan kios ikan itu untuk menciptakan rasa nyaman, bersih dan higienis, baik bagi pedagang maupun pembeli,” ucapnya.(h/azn) Layouter: Rahmi

22 Walinagari Tak Anti Kritikan SIJUNJUNG, HALUAN — Menjadi walinagari bukanlah pekerjaan mudah. Sebaliknya, jabatan tersebut merupakan amanah yang menuntut kerja keras. Agar sukses, walinagari perlu menjalin kerjasama dengan semua pihak dan elemen masyarakat. “Tidak mudah menjadi seorang walinagari. Sebab, selain harus siap bekerja keras, pemimpin pemerintah terendah di kabupaten tersebut juga harus siap untuk dikritik oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya,” sebut Walinagari Sijunjung, Effendi kepada wartawan, kemarin. Seorang walinagari, sebutnya, dituntut harus siap untuk melayani dan menyikapi berbagai kondisi yang berada di lingkungan pemerintahannya tersebut. “Diakui, hingga saat ini pasti masih banyak warga yang merasa kurang puas dengan kinerja kami sebagai walinagari,” ucapnya lagi disela-sela kegiatan pelantinkan pengurus Porwana Kabupaten Sijunjung. Menurutnya, posisi walinagari yang didahukan selangkah dan ditinggikan seranting. Diharapkan seorang walinagari jangan pernah anti kritikan. Sebab, kritikan itu biasanya bersifat membangun dan demi kemajuan nagarinya itu sendiri. “Siapa saja sebagai seorang pemimpin perlu kritikan agar orientasi kepemimpinannya tidak kehilangan arah. Kita berharap agar semua Walinagari yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Sijunjung tidak anti dengan kritikan maupun masukan dari masyarakat,” papar lelaki yang pernah menjadi pemain persiju tersebut. Effendi juga mengajak seluruh walinagari agar senantiasa tenang dalam memutuskan berbagai persoalan sosial dimasyarakat. Tak kalah pentingnya tetap menjaga niat iklas membangun untuk mewujudkan kemakmuran rakyat serta memenuhi harapan masyarakat. “Kita juga berharap agar seluruh pemerintah nagari bisa memprioritaskan program pembangunan iman dan takwa generasi muda guna pembangunan aklak dengan mengaktifkan kembali program ke surau dan wajib mengaji,” harapnya. Selain itu, Porwana sebagai wadah perkumpuan walinagari di Kabupaten Sijunjung juga mengajak seluruh pemerintah nagari memfungsikan seluruh organisasi atau lembaga di nagari guna mendukung mensukseskan pembangunan di nagari. Begitu juga di bidang keamanan dan sosial kemasyarakatan serta bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Kita juga tidak ingin lagi ada warga kita yang penyandang masalah sosial tidak bisa berbuat apa-apa. Bila mereka lumpuh atau cacat, setidaknya ada bantuan dari Pemerintah Nagari maupun daerah,” tutur Effendi. (h/ogi)

Babinsa 12/Sangir Cek Lokasi Sawah Baru SOLOK SELATAN, HALUAN — Bertempat di Jorong Liki, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, rombongan Sertu Robby Candra, dari Babinsa Koramil 12/Sangir meninjauan lokasi cetak sawah baru bersama Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Salingkahan, Senin (23/01). Peninjauan lahan cetak sawah baru ini bertujuan untuk mengetahui persis sejauh mana perkembangan pekerjaan lahan tidur yang digagas menjadi lahan cetak sawah baru. Pelaksanaan swasembada pangan di Kabupaten Solok Selatan terus digiatkan TNI bersama rakyat dan pemerintah daerah, salah satunya dengan cara melakukan perluasan cetak sawah baru guna menghasilkan luas lahan dan hasil panen yang lebih tinggi. Kelompok Tani (Keltan) di Kecamatan Sangir sangat senang antusius terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk menambah areal sawah baru tersebut. Mereka berharap, dengan program cetak sawah baru tersebut, masyarakat tani dan sekitarnya akan meningkatkan produksi pertanian mereka serta akan menambah kesejahteraan

BARANG bukti berupa sawarang burung wallet yang berhasil diamankan polisi. BADRI

DHARMASRAYA, HALUAN — Puluhan warga Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya datangi Kantor Polsek Pulau

DIKONTRAKKAN: Paviliun di Jl. Surabaya Blok D/10 Ulak Karang Selatan Asratek. Cocok untuk keluarga baru. Hub: 082384180011

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923 JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

Dijual ruko permanen 2011 dg harga murah tiga lantai yang berada di pusat kota. Luas tanah 335 M2, luas bangunan 400 M2 (Lt 1 : 9 x16 M, Lt II : 10x19 M, Lt III :8x10 M. Pondasi sumuran, struktur besi ulir dan interior modern. Lokasi Labuah Basilang, Payakumbuh dekat kampus Unand II, 200 M dari Rumdis Walikota.Cocok utk kantor, hunian, toko dan kos-kosan. Serius, Hub : 083287052018. www.harianhaluan.com

para petani di wilayah Kecamatan Sangir,” sebut Sertu Robby Candra. Secara nasional, lanjutnya, penandatangan kerja sama ini telah dilakukan Kepala Staf TNI-AD dengan Kementerian Pertanian yang dimulai pada Januari 2014. Berangkat dari dasar ini, kemudian kerja sama dilanjutkan oleh para Kodam di seluruh provinsi, termasuk dengan Babinsa Koramil 12/ Sangir ini. Sedangkan dalam upaya merealisasikan program ketahanan dan swasembada pangan yang salah satunya melalui cetak sawah, lanjutnya, harus terus dilakukan kerja sama terpadu dengan pemerintah provinsi hingga pihak terkait di kabupaten/kota. Kerja sama tersebut seperti dalam pengadaan modernisasi

TINJAU LOKASI — Rombongan Sertu Robby Candra, dari Babinsa Koramil 12/Sangir saat meninjauan lokasi cetak sawah baru bersama Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Salingkahan, Senin (23/01). IST

alat pertanian. Sementara untuk pencetakan sawah baru harus didukung dengan melakukan pengembangan jaringan irigasi dan menyalurkan pupuk berimbang, termasuk mengendalikan

hama pada tanaman. “Kita harapkan dari kerja sama ini adalah untuk menambah luasan sawah karena selama ini sudah banyak Babinsa yang membantu masya-

rakat mencetak sawah baru, terutama pada lahan yang belum termanfaatkan sehingga bisa menambah produksi padi seiring bertambahnya luasan tanam,” katanya. (h/rel/hel)

Warga Lubuk Bulang Laporkan Aksi Pencurian Sarang Walet

RUMAH DIJUAL/DIKONTRAKKAN

Komplek Permata Mas-Lubuk Buaya (+200m dari Jalan Utama) Type 36, Lt. Keramik, 2 Kamar. Harga 150 jt (Nego). Hub : RIL / ALI HP. 085365655605. (Tanpa Perantara)

RABU, 25 JANUARI 2017 / 27 Rabiul Akhir 1438 H 1438 H

1 (satu) bidang tanah Hak milik, luas 1.125 m2, lokasi dekat masjid dan perumahan dekat pusat kota, kel. Anduringt, Kec. Kuranji. Harga Nego & 1 (satu) bidang tanah Hak Milik, luas 1.000 m2, Kel. korong Gadang, Kec. Kuranji. Minat Hub.0813 6358 0062

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp. Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji. Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL MOBIL

Daihatsu Ayla Roda 4 Th.2014. Tangan Pertama, Warna Silver Metalik, Mulus, Pajak Baru Dibayar. Hub : HP. 081267632460 FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4Tahun ‘08, 2 unit, warna silver dan hitam,plat BA, kondisi mobil bagus, mulus, mesin terawat dan siap pakai, orisinil, Asuransi All Risk, nego. Hub: 087895733338, 081267333302

Punjung, Minggu (22/1) malam, dalam rangka melaporkan empat orang diduga pelaku pencurian sarang burung walet di Goa Ngalau Lubuk Bulang. Keempat orangyang dilaporkan

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 S TOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah menyembuhkan. Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang. Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/android/ ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

TOKO ASTAGFIRULLAH, menjual sparkpart mobil, olie, service dll. Jl. Lubuk Lintah No. 22. Hub. 0812 6614

antara lain Riza, (40), Adi (36), Ekos (36), Izan (24). Pengurus Goa Ngalau Lubuk Bulang, Agus Nadi Dt Rajo Adil, didampingi pengurus lainnya, Zainal Abidin, serta Walinagari Gunung Selasih, Syahroni Monti Sutan, serta tokoh masyarakat lainnya seperti Amsardi Jamal Dt Gunung Ameh, Amirudin, Jumadi, Wilson, Asril, serta beberapa tokoh lainnya langsung membuat surat Laporan Polisi (LP) No : LP/05/ K/I/2017/Polsek, dengan sangkaan pencurian sarang burung walet Ngalau Lubuk Bulang. Agusnadi Dt Rajo Adil menyebutkan, pengambilan sarang burung walet Ngalau Lubuk Bulang tanpa sepengetahuan pengurus, diketahui sekira pukul 17,00 WIB Minggu (22/1). Mendapat informasi tersebut,

OLISINDO SERVICE, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. H P. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2. Telp. (0751) 447592, 0813 74100 3070812 76123 679 BARCELONA CAFE, Nobar, Jajanan Bofet Della ( Nasi Goreng, Aneka Jus, Sup Darek dll) Menyediakan tempat acara ultah, makan bersama, buka 24 jam. Jln Dr. Wahidin No.1 (depan Kantor PLN Sawahan. Hub. 0823 8846 7417

DIJUAL RUMAH TINGGAL, Di Jl. Dobi V No. I padang, kampung Pondok - Kota, ukuran panjang 16 m, lebar 9 m, SHM, Harga 1 Milyar Nego. Minat hub: 0852 1574 1549 / 0823 9099 6930

beberapa orang warga Lubuk Bulang langsung mengejar pelaku kejalan setapak arah Ngalau Lubuk Bulang. Setiba dipertengahan jalan, Riza merupakan terlapor ditemukan sedang duduk sambil istirahat. Ketika ditanya warga, Ia mengaku hendak pergi ke Ngalau Lubuk Bulang. Namun warga curiga terhadap gerak geriknya, apalagi, badannya ketika itu berlumuran kotoran burung walet. Salah seorang warga atas nama Jumadi, langsung memeriksa disekeliling terlapor. Tidak jauh dari tempat duduknya, terdapat sarang walet dalam kantong plastik, dibungkus kain sarung. Tanpa pikir panjang Jumadi langsung memberitahukan kepada warga lainnya. Disaat itu pula, Riza, bersama teman

lainnya langsung kabur membelah hutan belantara, untuk menyelamatkan diri dari kepungan masa. Kapolres Dharmasraya, AKBP Lalu Muh Iwan Mahardan, didampingi Kapolsek Pulau Punjung, AKP Sutrisman, dan Kanit Reskrim Polsek Pulau Punjung, Iptu Helmi, ketika di konfirmasi media ini, membenarkan pihaknya telah menerima laporan pencurian sarang burung Ngalau Lubuk Bulang Pihak penyidik telah mengamankan Barang Bukti (BB) berupa sarang burung walet seberat 3,2 kg, atau sebanyak 187 keping. ”Setidaknya, dengan keterangan serta informasi dihimpun dari warga setempat, pelaku akan segera ditemukan,” tegas Helmi. (h/mg/bdr)

DIJUAL RUMAH ONE PIECE VARIASI, Masang Kaca film, stiker, branding, dll. Jl. ST. Syahrir. No. Hp. 081374315278 AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737 OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan perumahan Lubuk Gading Permai, arah ke Lubuk Buaya. Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat Kami. Hub: Bapak Reza 081266840106

Dijual Mobil Timur Enjeksi tn 1997. Harga 25 jt pas, bisa dilihat di RSUP M. Djamil. Hubungi : 0823 7827 7059

SERVICE AC ( AIR CONDITIONER), special AC mobil & Spare Part. Melayani pemasangan AC, antar jemput ke alamat. Jln. Ujung Gurun No. 77 Padang. Hub: 0751-7814716 Dijual CEPAT SUZUKI ESCUDO TAHUN 2000, PAKAI SENDIRI, TERAWAT, WARNA KUNING METALIK MINAT HUB. 071266096689 DAN 085263801756

PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN Luas 874 M2,luas bangunan 750M2. Alamat jl.Batang Antokan No12, Padang Baru Barat (Kompleks GOR H.Agus salim padang) hub : 081374717420 DI JUAL 2 (dua) unit mobil Nissan PKC 211 Tahun 2004, beserta dengan tangki Kapasitas 14. 000 liter, harga 155jt (nego). Tanpa Perantara Hub : 0812 6690 3003

STNK Mini Bus Mitsubishi BA 1829 LC ann RIFWANDI. Hilang dari Payakumbuh menuju Bukittinggi. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat BPKB Yamaha MIO Nopol BA 6358 JG a/n TRIANA SHINTA DEWI. Hilang di Kota Sawahlunto. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat

Luas tanah 352 M dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Terletak di jalan medan B1 No. 5 Wisma Indah Siteba. Sertifikat Hak Milik. yang berminat hubungi HP. 0812 8125 843

DIJUAL TANAH Di Jual Tanah seluas 41.000M2, 4HA, Sertifikat, Kec. Tabir Lintas Depan Pasar Baru Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Pinggir jalan Lingkungan Tata Kota Provinsi Jambi. Yang berminat Hub. Hp. 081213847669 Dijual Rumah Luas tanah 360 m2Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

STNK BA 9994 KF a/n Suriati. Hilang dalam perjalanan dari Lintau menuju Sijunjung. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat STNK dan BPKB Revo th 2009 BA 6795 EE a/n M. Duhri. STNK dan BPKB Honda Beat Pop th 2015 BA 3739 LC a/n Dewi Sasmita. Hilang saat kebakaran di Jorong Pabalutan Rambatan Kab. Tanah Datar. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat BPKB R4 Tiyota Kijang mini Bus th 1997 warna Hijau BA 1894 EH a/n Yasmardi Ilyas. Hilang dalam perjalanan dari Pagaruyuang menuju Gurun Kab. Tanah Datar. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat

PT.BUNDAWISATANUSANTARA, melayani penjualan tiket pesawat semua maskapai. Harga bersahabat. Jl. Raya Pitameh No. 1 Telp. 075174154, Hp. 08126772460081374809222 Padang Redaktur: Heldi satria

Layouter: Rahmi

SUMBAR

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

SEKKAB PASBAR

Sidak ke Instansi Pemerintahan PASBAR, HALUAN — Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pasaman Barat (Pasbar), Manus Handri lakukan Sidak kebeberapa dinas diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten setempat, Selasa (24/1). “Sidak ini akan kita lakukan secara berkelanjutan kesetiap dinas, instansi, badan dan kantor yang ada di lingkup Kabupaten Pasbar dengan tujuan meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja baik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga kontrak,” tutur Sekkab Pasaman Barat, Manus Handri kepada Haluan, Selasa (24/1). Dari tindak lanjut sidak yang dilakukan oleh Sekda kesetiap dinas tersebut, dapat dilihat jelas tingkat kehadiran pegawai dan tenaga kontrak setiap harinya. “Mengenai sanksi yang

kita berikan kepada PNS dan tenaga konrak tentu saja kita mengarah kepada peraturan yang ada yakni PP 53 tahun 2010 dan Peraturan Bupati Pasaman Barat,” sebutnya. Untuk PNS, lanjut Manus, akan diberlakukan sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang kedisplinan PNS yang mengatakan apabila 10 hari tidak masuk kerja maka atasannya wajib memberikan teguran. Selanjutnya 20 hari tidak masuk kerja akan diberikan teguran ke II serta apabila 30 hari tidak hadir maka diberikan teguran keras dan akan diberikan kesempatan waktu 15 hari

untuk memperbaiki diri. Namun apabila secara komulatif tidak masuk tanpa keterangan akan dilakukan pemecatan secara tidak terhormat hal ini tentu saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Pasbar akan memberikan reward kepada PNS yang memiliki displin d an kinerja yang sangat baik. Manus berharap, PNS dan Tenaga Kontrak selalu mengedepankan displin penuh bukan saja tingkat kehadiran namun juga kinerja. “Kita mengimbau kepada atasan langsung PNS maupun Tenaga Kontrak tersebut untuk membina bawahannya agar bisa lebih disiplin. Karena kita bertekat akan meningkatkan kinerja PNS, sehingaa ke depan kita bisa terlepas dari status ketertinggalan,” pungkasnya. (h/mg-idn)

SIDAK DINAS — Sekkab Pasaman Barat, Manus Handri sidak ke Dinas Pendidikan Pasaman Barat, guna mengetahui kinerja PNS, Selasa (24/1). IDEN

Enam Walinagari Pessel Berganti Camat Lembah Gumanti Imbau Siswa Jauhi Narkoba ALAHAN PANJANG, HALUAN — Generasi muda diimbau untuk jauhi narkoba. Siapapun itu orangnya, baik sebagai pemakai maupun pengedar, dipastikan masa depannya akan suram. Hal ini ditegaskan Camat Lebah Gumanti, Zaitul Ihklas pada upacara berdera perdana dengan keluarga besar SMAN 1 Lembah Gumanti, Senin (23/1). “Tiga unsur penting yang harus dihindari generasi muda terutama pelajar SLTA sebagai calon intlektual yaitu, narkoba, perangkat elektronik seperti HP serta pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang dilarangoleh agama,” sebutnya dihadapan peserta upacara. Disamping itu, kata camat, menjaga generasi muda dari pengaruhburuk narkoba dan pergaulan bebas ini sudah menjadi tugas bersama. “Ini jadi tugas kita semua, baik guru, orangtua serta ninik mamak,” pungkasnya. (h/nus)

Wakapolres Solsel Ketua Tim Saber Pungli SOLOK SELATAN, HALUAN — Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Solok Selatan (Solsel), Kompol Musrial dikukuhkan Bupati Solsel, Muzni Zakaria sebagai Ketua Pelaksana Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli tingkat Kabupaten, Se lasa,(24/1). Pengukuhan tim saber pungli yang beranggotakan 80 orang ini disaksikan Kapolres Solsel, AKBP Ahmad Basahil, Kajari Padang Aro, E Nurhidayat dan Sekdakab, Yulian Efi. Bupati Solsel, Muzni Zakaria mengatakan, jika ada aturan yang membolehkan tim saber pungli boleh memiliki alat penyadap, maka dengan anggaran APBD Solsel ia mendukung untuk mengadakan alat penyadap. “Kita akan mengupayakan untuk memilikinya,” katanya. Sesuai SK pengukuhan tersebut, Bupati Muzni Zakaria sendiri menjabat sebagai penanggungjawab, Wakapolres S olsel Kompol Musrial (Ketua Pelaksana), Kepala Inspektorat, Amdani (Wakil I), Gema Wahyudi (Wakil II), Kompol Benu Alam (Sekretaris I), Ahmad Jaya (Sekretaris II). Muzni mengatakan, unit saber pungli yang dikukuhkan berwenang menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisia, serta mempunyai kewenangan membangun sistem pencegahan dan pemberantasan punggutan liar. Diberi kewenangan melakukan pengumpulan data informasi yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Tim saber pungli akan mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan punggutan liar. Bahkan tim saber mempunyai kewenangan melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik serta melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli. Selanjutnya,tim saber pungli yang terdiri dari berbagai unsur penegak hukum yang ada di Solsel bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Dengan telah adanya tim saber pungli nanti kita harus memiliki nomor telpon khusus yang bisa dihubungi masyarakat untuk melaporkan adanya kejadian pungli. (h/jef) www.harianhaluan.com

PAINAN, HALUAN — Setiap jabatan yang diberikan kepada setiap orang, adalah amanah dan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya, namun harus dipertanggung jawabkan sepenuhnya. Oleh sebab itu, walinagari terpilih periode (2016-2022), harus mampu mejalankan tugas dan fungsinya sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini diungkapkan, Camat Linggo Saribaganti, Drs. Irwan saat melakukan prosesi serah terima jabatan (Sertijab) walinagari, dari pejabat walinagari sebelumnya, di

halaman kantor camat setempat. Selasa (24/1) dan dihadiri oleh seluruh unsur Muspika, KAN, Niniak Mamak, Bundo Kandung, sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda. Dalam kegiatan saat itu, Camat Irwan berharap agar semua unsur nagari harus saling berkoordinasi dan bahu membahu untuk kemajuan pembangunan di daerah masing-masing. “Saya mohon dukungannya dari semua pihak, agar mereka (Walinagari) mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan benar. Sebab,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disuatu Nagari tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan kita semua,” katanya saat itu. Lebih lanjut kata dia, ia selaku camat mengucapkan rasa terima kasih kepada pejabat Wali Nagari sebelumnya, yang telah menjalankan tugasnya dengan baik s ehingga terlaksananya pemilihan Walinagari defenitif di Kecamatan Linggo Saribaganti. Kepada Walinagari yang baru, ia berharap agar menjalankan tugas pemerintahan secara transparan dan tepat

sasaran demi kemajuan bersama. Ditambahkannya, seluruh Walinagari harus mampu mejalankan amanah jabatannya sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Sebab, hal itu sudah menjadi arahan Bupati Pessel Hendrajoni sebelumnya. Pada saat itu, sebanyak enam walinagari melakukan serah terima jabatan yaitu Jhon Syahrizal yang sebelumnya sebagai Pj Walinagari kenagarian Lagan Hilir Punggasan diganti dengan Arfen Walinagari terpilih, selanjutnya

Nuzirwan Pj Walinagari kenagarian Lagan Mudik Punggasan diganti dengan Iwat Jali sebagai walinagari terpilih, Anto Pj Walinagari kenagarian Padang 11 Punggasan diganti dengan Mulkis sebagai Walinagari terpilih, Ahmad Hidayat Pj Walinagari kenagarian Punggasan Timur diganti dengan Syahrijal Walinagari terpilih, Dt. Irfan Pj Walinagari kenagarian pasar Punggasan digantikan oleh Gustiardi sebagai walinagari terpilih, dan Feri Pj Walinagari kenagarian Pung gasan Utara digantikan oleh Syafrisal. (h/mg-kis)

Spesialias Pencuri Konter HP Diringkus Polisi BUKITTINGGI, HALUAN — Hanya berselang sepekan, jajaran Polres Bukittinggi berhasil meringkus empat orang pelaku spesialis pencurian telepon seluler yang beraksi disalah satu konter handphone di kawasan Jalan Soekarno Hatta Bukittinggi, pada Senin (16/1) kemarin. Empat orang pelaku dengan inisial RM (27), SN (22), AD (19) dan RB (19), diamankan oleh Polres Bukittinggi pada lokasi yang berbeda di kawasan Manggis

Gantiang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Senin (23/1). Penangkapan terhadap empat pelaku ini berkat hasil pengembangan yang dilakukan pihak Polres Bukittinggi dan keterangan karyawan konter serta saksisaksi lainnya. Kapolres Bukittinggi AKBP Arly Jembar Jumhana dalam keterangannya, Senin (23/1) mengatakan, selain menangkap empat pelaku jajaran Polres Bukittinggi juga berhasil mengamankan

50 unit handphone hasil curian yang diambil dari beberapa lokasi yang kemuSelain menangkap dian dijual oleh pelaku. Seempat pelaku jajaran lain itu juga diamankan Polres Bukittinggi juga beberapa benda tajam yang berhasil mengamankan digunakan pelaku untuk melakukan aksinya berupa 50 unit handphone linggis, parang dan celurit. hasil curian yang Empat pelaku ini merudiambil dari beberapa pakan spesialis pencuri HP lokasi yang kemudian dibeberapa konter HP. Setelah dijual oleh pelaku mencuri ratusan handphone tersebut dibeberapa lokasi, ARLY JEMBAR JUMHANA pelaku langsung m enjual hasil curiannya itu ke bebe-

rapa lokasi, mulai dari wilayah Bukittinggi sendiri, Payakumbuh, hingga Pekanbaru “Alhamdulillah berkat kerja keras semua jajaran Polres Bukittinggi, para pelaku dapat kita amankan beserta dengan barang bukti. Dan mereka kita tangkap hanya berselang sepekan dari kejadian. Untuk saat ini mereka sudah kita amankan dan sedang dalam introgasi,” terang Kapolres Bukittinggi. (h/tot/ril)

KKTD Tanah Datar Bantu Korban Pasar Senen TANAH DATAR, HALUAN — Kebakaran di Pasar Senen pada Kamis (19/1) lalu ternyata menyisakan duka bagi warga Sumbar. Betapa tidak, mayoritas pedagang di Pasar Senen didominasi oleh pedagang Minang. Guna memberikan support kepada para korban kebakaran, Kerukunan Keluarga Tanah Datar (KKTD) berkesempatan untuk datang dan berkunjung ke Jakarta memberikan sitawa sidingin bagi korban. Kabag Humas Pemda Tanah

Datar, Syahril kepada Haluan, Selasa (24/1) di ruang kerjanya mengatakan tentang kunjungan Bupati Irdinansyah Tarmizi ke tempat korban kebakaran Pasar Senen yang berasal dari Tanah Datar pada Minggu (22/1) lalu. Dikatakan, Irdinansyah Tarmizi saat mengunjungi korban tersebut didampingi Ketua KKTD Jabodetabek, Yuherman, KKTD Lampung, Merrywati dan pengurus. “Dihadapan pedagang asal Tanah Datar ini, Bupati Irdi-

nansyah mengungkapkan rasa keprihatinannya atas musibah kebakaran yang terjadi,” sebut Syahril menirukan ucapan bupati tersebut. Kunjungan tersebut wujud kepedulian kepala daerah kepada perantau yang berdagang di Pasar Senen, guna meringankan penderitaan para korban kebakaran dilakukan penggalangan dana. Dari aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh KKTD wilayah Jabodetabek, KKTD Lampung dan KKTD Bali terkumpul dana sebesar

Rp170 juta, jumlah ini saat penggalangan satu hari tersebut. “Berdasarkan usulan yang berkembang, dana bantuan yang terkumpul nantinya akan dibagikan kepada korban kebakaran sesuai dengan kerugian yang diderita,” sebut Kabag Humas. Saat itu, ditetapkan lima orang perwakilan pedagang untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan KKTD. Untuk menggalang solidaritas masyarakat, juga dibuka dompet peduli bencana kebakaran

keluarga Tanah Datar di Pasar Senen. Beberapa masukan agar diperjuangkan ke depan agar para korban ini dapat kembali berjualan di lokasi semula. Hal ini untuk antisipasi susahnya mendapatkan tempat berdagang di lokasi semula. KKTD Jabodetabek juga telah membentuk Tim Advokasi Hukum, yang bertugas membantu pedagang asal Tanah Datar yang ditimpa musibah mendapatkan hakhaknya. (h/fma)

Wanita Pengedar Sabu Dibekuk Polisi

KASAT Narkoba, AKP Hidup Mulya dan personil Satnarkoba Polres Padang Panjang bersama tersangka “FRD” serta barang bukti yang diamankan di Mako Polres Padang Panjang, Selasa (24/1). APIZ JACKSON

PADANG PANJANG, HALUAN — Belum sampai sebulan memasuki tahun 2017, Satnarkoba Polres Padang Panjang berhasil menangkap beberapa

orang pemakai dan pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Kali ini, Satnarkoba kembali menangkap “FRD” (33) Senin

(23/1), seorang wanita pengedar sabu di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekitar pukul 21.30 WIB. Selain tersangka, polisi juga mengamankan, barang bukti (BB) berupa tiga paket kecil sabu-sabu, satu bong buatan tangan (alat penghisap sabu, red), empat plastik berisi sisa sabu, satu pack plastik bening, satu buah korek api, yang diduga milik tersangka. Kapolres Padang Panjang, AKBP Cepi Noval melalui Kasat Reserse Narkoba, AKP Hidup Mulia saat ditemui Haluan, di Mako Polres Padang Panjang, Selasa (24/1) kemarin mengatakan, penangkapan terhadap tersangka “FRD” berawal kecurigaan warga sekitar terkait di rumah tersangka

sering didatangi tamu perempuan yang bersikap mencurigakan. Kecurigaan yang semakin tinggi dan telah membuat keresahan di lingkungan tersebut. AKP Hidup Mulia juga menerangkan, tersangka “FDR” terjerat pasal 111, 112, 114 UU No 35 tahun 2009 tentang menguasai, memiliki dan menggukan psikotropika. Untuk kasus ini tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. “Pengembangan kasus terus berlanjut. Dimana tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Satu persatu saksi telah kita mintai keterangan lebih lanjut,” tutup Hidup Mulya. Kodok Dicokok Usai Transaksi Sabu Sementara di Dharmasraya, Redaktur: Heldi satria

Jajaran Polsek Koto Agung Sitiung, Senin (23/01), sekitar pukul 22.00 WIB menangkap pelaku yang diduga pengedar narkoba jenis sabu bernama Eko Herdianto pangilan Kodok, (24). Kapolres Dharmasraya, AKBP Lalu Muhamad Iwan Mahardhan melalui Kapolsek Koto Agung, AKP Bambang, di ruang kerjanya membenarkan penangkapan tersebut. “Dari tangan pelaku kita amankan Barang Bukti (BB) satu paket sabu, 3 lembar uang Rp100 ribu dan kertas bekas bungkus rokok warna putih dan hijau serta HP merk OPPO,” paparnya. Untuk mempertanggung jawabakan perbuatanya, tersangka bersama BB langsung dibawa ke Mako Polsek Sitiung I Koto Agung. (h/mg-pis/mdi) Layouter: Irvand

SUMBAR

RABU, 25 JANUARI 2017 27 Rabiul Akhir 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

103 Koperasi di Pasaman Tidak Aktif PASAMAN, HALUAN — Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Pasaman, Asnil M, menyayangkan banyaknya anggota KPN kantor Bupati yang keluar dari keanggotaan. Ia pun m eminta agar pengurus koperasi tersebut meningkatkan kualitas pelayanan kepada para anggotanya. Sebab, kata dia, pelaksanaan administrasi koperasi harus sesuai dengan anggaran dasar Koperasi. “Dari laporan pertang-

gungjawaban pengurus KPN, terlihat banyaknya anggota yang keluar selama 2016, justru itu saya tekankan agar pengurus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota,” kata Asnil, Selasa (24/1). Ia menyebutkan, suatu

koperasi tidak akan mengalami kemajuan atau peningkatan tanpa dukungan dan partisipasi dari anggota selaku pemilik koperasi dan pengguna jasa koperasi. “Dan, Koperasi tidak akan berkembang tanpa dikelola oleh pengurus dengan baik. Jadi, semua saling terkait. Betatapun besarnya koperasi tersebut, tanpa dibarengi administrasi yang baik mustahil bisa tumbuh dan berkembang,” katanya. Ia pun meminta, setiap

koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling lambat tiga bulan setelah tutup buku, jika tidak ingin dibekukan oleh pemerintah. “Pengawasan juga harus ditingkatkan. Koperasi akan semakin maju, jika rasa memiliki antara pengurus dan anggota koperasi tinggi. Sebab, koperasi yang kuat sangat ditentukan oleh partisipasi anggota,” katanya. Asisten III bidang Administrasi Umum di Pemkab

Pasaman ini pun menyayangkan, banyaknya koperasi di daerah itu tidak aktif lagi, alias sudah dibekukan. “Data yang kita terima dari Dinas Koperasi dan UKM, setidaknya 103 unit kopera si dibekukan akibat tidak pernah menggelar RAT serta sejumlah permasalahan lainnya,” katanya. Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Pasaman, Pilihan me-

ngatakan, jumlah koperasi di daerah itu hingga 2017 sebanyak 213 unit. Aktif hanya 109 unit. “Sisanya, sebanyak 103 sudah tidak aktif alias sudah dibekukan. Sementara jumlah UMKM juga bertambah, kini berjumlah 4.624 unit UMKM,” ujarnya. Dikatakan, bahwa koperasi yang tidak aktif itu nanti akan dilakukan pembinaan kembali, sehingga koperasi itu hidup dan kembali bergairah. “Tapi dengan catatan,

koperasi benar-benar mau menjalankan koperasi dan mengembangkannya sebagaimana aturan dan ketentuan perkoperasian,” katanya. Pilihan menjelaskan, jenis perkoperasian di Pasaman, yakni koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi produsen. “Kendala koperasi belum maju, karena belum menjadi pilihan bagi masyarakat sebagai penunjang perekonomian utama masyarakat,” ujarnya. (h/yud)

APJATI Sumbar Siapkan Tenaga Kerja Terampil Baznas Realisasikan Rp250 Juta untuk 1.000 Jamban PADANG, HALUAN — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatra Barat, merealisasikan dana Rp250 juta untuk pelaksanaan program pengadaan ‘jamban dhuafa’ yang direncanakan sebanyak 1.000 buah. Dana sebanyak Rp250 juta itu seperti dikatakan Wakil Ketua Baznas Sumbar, DR Sobhan pada Haluan kemarin, merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi antara LKKS dengan Baznas Sumatera Barat yang dilaksanakan Sabtu (21/1) di Kantor Baznas Sumbar, di komplek Masjid Agung Nurul Iman. Menurut Sobhan,dalam waktu dekat segera dilaksanakan MoU antara Baznas dengan LKKS berkaitan dengan realisasi tindak lanjut program ‘jamban dhuafa’ ini. Tentu saja fokusnya sistem dan tata cara kesepakatan pembayaran upah tukang yang mengerjakan jamban tersebut. “Kita, pihak Baznas tentu sesegeranya membayar upah tukang diperkirakan sekitar dua atau tiga hari kerja selesainya jamban sederhana tersebut,” kata Sobhan. LKKS Sumbar juga segera menindaklanjuti program jamban dhuafa ini dengan LKKS kota dan kabupaten, lokasi program ‘jamban dhuafa’ ini. Termasuk melibatkan Baznas daerah setempat, serta pihak pemerintahan kecamatan, nagari ataupun jorong serta keluarga dhuafa yang dapat program jamban tersebut. Sebab masih ada kebutuhan lain yang perlu diswadayakan. Diantaranya atap, dinding, pintu, saluran dan bak penampungan. “Semoga saja semua kebutuhan yang diperlukan tersebut bisa dipecahkan dan keberadaaan bahannya tidak ada kendala,” kata Adi Bermasa, ketua pelaksana program ‘jamban dhuafa’ LKKS Sumbar tersebut. Untuk tindak lanjut kesuksesan kerja ‘jamban dhuafa’ ini, Penanggungjawab program Perlagutan Nasution bersama timnya t urun ke daerah garapan membicarakan beragam program pendukung untuk suksesnya kerja sosial membangun ‘jamban dhuafa’ tersebut.(h/ atv)

PADANG, HALUAN — Persaingan dunia kerja saat ini kian ketat dan sulit bila tenaga kerja tak memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. Untuk itu, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPD APJATI) Sumbar gandeng Pemerintah Kota Padang guna menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia kerja. Setidaknya hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang, Eyviet Nazmar disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) dengan DPD APJATI Sumbar, Selasa (24/1). Disebutkan Eyviet Nazmar, persoalan ketenagakerjaan tak bisa diatasi oleh pemerintah saja. Namun juga butuh peran dari organisasi ketenagakerjaan seperti Apjati dan Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). “Dengan berkoordinasi dengan DPD Apjati dan PTKIS, maka persoalan TKI ke luar dan dalam negeri bisa diselesaikan secara baik,” ujar Eyviet. Dikatakannya, Kota Padang saat ini memiliki tenaga kerja yang cukup banyak.

Namun perlu peningkatan kompetensi dan dibuktikan dengan memiliki sertifikat. Pada tempat yang sama, Ketua Apjati Sumbar, Tafyani Kasim mengatakan, rapat koordinasi antara DPD APJATI Sumbar dengan pihak Pemko Padang tersebut setidaknya bisa mengkaji dan memecahkan persoalan ketenagakerjaan sehingga bisa menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten. Lebih jauh dikatakannya, Pertemuan DPD Apjati dengan Disnakerin Kota Padang selain silaturahmi juga memfokuskan koordinasi serta kerjasama meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja asal Kota Padang untuk penempatan tenaga keluar negeri. “Pelatihan yang dibuat disesuaikan dengan pasar kerja, sehingga setiap tenaga kerja yang telah dilatih diserap di dunia kerja dengan cepat,” ujar Tafyani Kasim. Ditambahkan Tafyani, permasalahan tenaga kerja di Kota Padang saat ini kurangnya soft skill, suka memilih pekerjaan. “Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada orangtua dan tokoh masyarakat tentang tentang penempatan tena-

FOTO BERSAMA —Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang, Eyviet Nazmar bersama foto bersama pengurus DPD APJATI Sumbar di Kantor Disnakerin Kota Padang usat rapat koordinasi. IST

ga kerja tersebut,” tambahnya. Disisi lain dikatakan Tafyani Kasim, saat ini juga diperlukan adanya perlindungan bagi tenaga cleaning service yang dibayar di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

“DPD Apjati Sumbar bersama Disnakerin Kota Padang akan melakukan pendataan potensi tenaga kerja Kota Padang. Disnakerin Padang pun akan membekali mental, kerohanian serta attitude di samping pening-

Mantan Ketua DPRD Pessel Dipindahkan ke Rutan Painan

WAKIL Gubernur Sumbar Nasrul Abit didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday dan Kepala UPTD BKIM Lila Yanwar, menekan tombol sirine sekaligus peresmian BKIM Sumbar menjadi BLUD, Selasa (24/1). HUMAS

MOMEN BKIM BERUBAH STATUS JADI BLUD

BKIM Menuju RS Khusus Mata PADANG, HALUAN — Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, sangat besar. Mereka bisa memilih pusat layanan kesehatan yang diinginkan jika merasa pelayanannya sangat memuaskan. Sebaliknya, mereka akan meninggalkan pusat layanan kesehatan jika kurang baik pelayanannya. Karena itu, institusi kesehatan harus terus meningkatkan layanan dan juga fasilitas kesehatan. Salah satunya yang dilakukan UPTD Balai Kesehatan Indra

www.harianhaluan.com

katan kompetensi bersama DPD APJATI Sumbar. DPD APJATI berikan apresiasi ke Disnakerin yang cukup repronsif dan mengajak organisasi serta stake holder bidang ketenagakerjaan,” pungkasnya. (h/hel)

Masyarakat (BKIM) Sumbar, dengan perubahan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Dengan perubahan status BKIM menjadi BLUD, diharapkan berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sehingga mereka lebih memilih BKIM untuk pelayanan kesehatan khusus indera,” ujar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat meresmikanBLUD UPTD BKIM Sumbar, Selasa (24/1) di Padang. Dan ke depan, terang Wagub, pihaknya mendukung peningkatan BKIM menjadi Rumah Sakit (RS) Khusus Mata. Apalagi saat ini saja, dengan status masih sebagai BKIM, sudah memiliki keunggulan dibandingkan dengan RS Mata swasta lainnya. Diantara keunggulan itu adalah jam pelayanan dimulai dari pagi, pemeriksaan screening lengkap, memiliki karyawan yang bekerja dengan baik dan juga sistem yang berjalan baik (lulus sertifikasi ISO sejak 2013). “BKIM ini punya harapan besar menjadi RS Khusus Mata. Namun tentunya harus ada persiapan termasuk anggaran. Kajian tentang kelayakan dan lainnya harus dibuat,” katanya. Menurut Kepada Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday, peningkatan

BKIM menjadi RS Mata harus segera dilakukan. Sebab, nomenklatur “balai” tidak ada lagi. Hal ini, dapat diawali dengan perubahan status BKIM menjadi BLUD, karena BKIM memiliki kewenangan sendiri, diantaranya pengangkatan tenaga kontrak yang dapat dibiayai dengan pendapatan BLUD. Selain itu, pendapatan yang diperoleh BKIM tidak disetorkan lagi ke kas daerah, hanya dilaporkan. BKIM bisa menggunakan langsung pendapatan dan bisa kerjasama dengan pihak ketiga bagi pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan dan beberapa fleksibilitas lainnya. “Jadikan perubahan status menjadi BLUD dan manfaat keluwesan atau f leksibilitas penggunaan anggaran sebagai solusi menghadapi kendala yang terkait dengan peningkatan pelayanan,” katanya. Ditambahkan Kepala UPTD BKIM Sumbar, Lila Yanwar, tingkat kunjungan pasien ke BKIM sangat tinggi. Pasien tak hanya dari kabupaten/kota di Sumbar, tetapi juga luar Sumbar. Dalam sehari, kunjungan itu mencapai 147. Sedangkan pelaksanaan operasi mata ratarata 8 orang hingga 11 orang setiap hari. Dari kunjungan pasien tersebut, BKIM mampu meraup pendapatan Rp5 miliar/tahun. (h/vie)

PAINAN, HALUAN — Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisr Selatan (Pessel), Madinas N Syair yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang atas kasus korupsi perjalanan fiktif DPRD pada 2011 lalu, akhirnya dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Painan. Kepala Pengamanan Rutan (KPR) kelas II B Painan, Idris ketika ditemui sejumlah awak media mengatakan, pemindahan itu setelah ia (Mardinas N Syair, red), menjalani proses hukuman selama dua tahun di Lembaga Permasyarakatan (LP) kelas II A Padang. “Ya, sekarang Mardinas sudah tercatat sebagai warga Rutan Kelas II B Painan, terhitung masuk sejak (13 Januari 2017) lalu, sebelumnya ia ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan (LP) kelas II A Padang, dengan masa hukuman selama 4,5 tahun,” terang KPR Idris kepada awak media, Selasa (24/1). Saat ditemui awak Media, terlihat Mardinas N Syair di Rutan Klas II B Painan, tengah mengenakan baju kaos putih, celana jeans panjang (biru dongker), serta terlihat juga pada wajahnya sedikit agak pucat dan kurus seperti mendapat banyak tekanan selama menjalani masa hukuman. Kepada Wartawan, mantan ketua DPRD Pessel periode (2009-2014), mengaku akan menjalani sisa hukumannya lebih kurang 2,5 tahun di Rutan kelas II B Painan, atas limpahan dari Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II A Padang. “Ya, tentu sangat banyak suka dan duka yang saya rasakan selama menjalani proses hukuman ini. Terlebih, saat majelis hakim menjatuhkan hukuman 4,5 terhadap saya pada 2011 silam. Nah, selama itu pula saya hanya mendapat perhatian khusus dari keluarga untuk memberi semangat dan motivasi hidup. Kalau rekan-rekan kerja dulu tidak pernah, mungkin mereka sudah mati semua,” ungkapnya kepada wartawan. Ditambahkannya, setelah ia dipindahkan sebagai warga binaan di Rutan Kelas II B Painan, ia mengaku serasa pulang kampung dan bisa kembali bertemu dengan keluarga dan para kerabat. Selama menjalani proses hukuman di Rutan Kelas II B Painan, ia mengaku tetap diberlakukan sama dengan warga binaan lainnya tanpa ada unsur kekerasan. (h/mg-kis)

Redaktur: Heldi Satria

MARDINAS N SYAIR Layouter: Irvand