Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,
25 JANUARI 2017 / 27 Rabiul Akhir 1438 H / Edisi: 106, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
DUGAAN KORUPSI DI PRASJALTARKIM SUMBAR
Pelaku SPJ Fiktif Tak Mungkin Satu Orang SETELAH menerima laporan dari BPK, harusnya Pemprov bukan memanggil oknum yang diduga menyelewengkan anggaran itu. Pemprov harusnya langsung melapor ke Kejaksaan.
“Tetap mesti pasang kecurigaan. Apakah oknum ini betul-betul kerja sendiri. Secara teoritik, korupsi itu tak mungkin dilakukan sendiri. Jadi, kecil kemungkinan dilakukan satu orang.
FERI AMSARI Peneliti PUSaKO PADANG, HALUAN — Pengamat hukum menilai, dalam kasus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fiktif di Dinas Prasjaltarkim Sumbar diduga merugikan negara mencapai puluhan miliar, Pemprov Sumbar tidak berhak menyampaikan dugaan pelakunya hanya satu orang. Pasalnya, klaim seperti itu hanya patut disampaikan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Ali Asmar, dalam jumpa pers di Ruang Biro Humas Sekprov mengatakan kepada
OKTAVIANUS RIZWA Praktisi Hukum wartawan, bahwa berdasarkan pengakuan JSN (oknum ASN Disprasjaltarkim) yang diduga melakukan penyelewengan anggaran dengan motif SPJ fiktif, tindakan itu dilakukan sendiri dan mungkin tanpa sepengetahuan atasan. setelah menerima laporan dari BPK, pihaknya langsung bergerak untuk memanggil JSN dan atasannya untuk dimintai keterangan. Modusnya, dengan memperbanyak dan menambah laporan SPJ ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Samudera dan pembebasan lahan pembangunan Fly
Berkas Dugaan Pungli Disnak Belum Lengkap PADANG, HALUAN — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar masih terus berupaya melengkapi berkas kasus dugaan pungutan liar (pu ngli) oleh oknum pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar. Hingga saat ini, penyidik masih bolak-balik kantor Kejati dan Polda Sumbar untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Hal itu disampaikan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar Yunelda kepada wartawan, Senin (23/1). Menurutnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikantongi kejaksaan. “Berkasnya masih banyak yang kurang, itu perlu dilengkapi, dan sudah dikirim lagi ke kepolisian. Yang jelas proses hukumnya terus berjalan. Namun, tentu harus sesuai aturan dan mekanisme pemprosesan yang berlaku,” kata Yunelda. Yunelda juga belum dapat memastikan kapan proses kelengkapan berkas ditunggu untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. “Untuk saat ini belum ada tenggat tertentu, yang jelas secepatnya. Kita tunggu berkasnya
Over di Kota Padang dari dana APBD 2015. (Haluan, 5 Januari 2016). Pengamat Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, kepada Haluan mengatakan, seharusnya Sekdaprov segera melaporkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar itu kepada pihak berwajib, dan sedapat mungkin melaporkan langsung ke Kejaksaan. “Setelah menerima laporan dari BPK, harusnya Pemprov bukan me
>> PELAKU hal 07
KASUS SUAP 12 RUAS JALAN SUMBAR
KPK Dalami Keterlibatan Pihak Lain
FEBRI DIANSYAH
PADANG, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tangkap tangan dugaan suap 12 ruas jalan di Sumbar. Bahkan faktafakta persidangan menjadi
salah satu yang paling dicermati. Juru Bicara (Jubir) KPK RI, Febri Diansyah, dihubungi Haluan Senin (23/1) malam dari Padang mengatakan, sampai saat ini perkembangan penanganan perkara adalah
Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa”. (QS Thaha Ayat 16)
sidang di pengadilan dengan terdakwa I Putu Sudiartana. “Agenda hari ini (Senin red) adalah pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa,” kata Febri Diansyah. Namun, Febri Diansyah enggan menyebutkan siapa
saja nama dari pihak terdakwa yang diperiksa pada Senin (23/ 1) tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa sebelumnya Yogan Askan yang ikut dalam Operasi Tangkap Tangan
>> KPK hal 07
POLISI SEGERA LIMPAHKAN BERKAS PELAJAR NYABU
DPRD: Jangan Hanya Tangkap Pemakai
>> BERKAS hal 07 05.16 12.39 16.03 18.42 19.55
JUAL HIU — Pekerja memotong sirip dan ekor ikan hiu di salah satu pelelangan ikan di kawasan Batang Arau, Selasa (24/1). Sirip ikan hiu dipotong untuk dijual terpisah karena harganya jauh lebih mahal. Daging hiu ini dijual dengan harga Rp16.000 perkilo sedangkan siripnya dijual dengan harga Rp200.000 perkilo. HUDA PUTRA
ANGGOTA Polsek Teluk Kabung tengah menginterogasi pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan di sebuah PAUD di Bungus Teluk Kabung, Senin (23/1). MUHAMMAD AIDIL
PADANG, HALUAN — Anggota DPRD Sumbar Dapil Padang, Hidayat meminta pemberantasan narkoba yang dilakukan pihak kepolisan tak hanya sekedar menangkap pemakai atau pengedar di lapangan. Namun juga menangkap ban-
dar besar atau cukong yang jadi pemasok narkoba itu sendiri. Hal ini disampaikan Hidayat menanggapi adanya tiga orang pelajar di Bungus, Kota Padang yang tertangkap tengah berpesta narkoba. Hidayat menilai tertang-
kapnya tiga pelajar t ersebut adalah kejadian luar biasa yang tak bisa dianggap sebelah mata. Dengan adanya insiden ini, ia meminta Polda melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya. Karena, untuk persoalan narkoba, kepolisian mestinya tahu dimana sumber atau pasokan narkoba itu, dan kemudian diambil tindakan tegas. “Kita kan punya intel yang sudah digaji negara untuk masalah ini. Harusnya mereka bisa mendeteksi dimana sumber narkoba tersebut. Kita harap ini bisa dapat perhatian dari Kapolda yang baru untuk serius menanganinya,” kata Hidayat pada Haluan, Selasa (24/1) di Padang. Sebelumnya, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Fakhrizal juga komitmen melakukan pemberantasan narkoba di Sumbar. “Pemberantasan narkoba merupakan komitmen kami karena
>> DPRD: hal 07
DETASEMEN Polisi Militer (Denpom) 1/4 Padang melakukan konferensi Pers, Selasa (24/1).RINA SYAFITRI
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PELAYAN KAFE DI PAYAKUMBUH
Denpom Bantah Oknum TNI Memperkosa PADANG, HALUAN — Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/4 Padang Letkol CPM Didik Hariyadi membantah tujuh oknum prajurit TNI melakukan pemerkosaan terhadap seorang pelayan kafe R (18) di Kelurahan Talang, Kota Payakumbuh. Hanya satu dari enam oknum TNI itu yang melakukan pelecehan seksual dengan memasukkan jarinya ke kemaluan R. Sedangkan enam oknum lainnya hanya menonton aksi itu. Hal ini ditegaskannya Didik Haryadi
>> DENPOM hal 07
POLISI BEBASKAN TRUK DIDUGA BAWA DAGING ILEGAL
Disperindag Tak Pernah Keluarkan Izin Impor PADANG, HALUAN — Polresta Padang membebaskan truk B 9003 GEU yang sebelumnya diduga membawa daging ilegal impor dari India. Truk itu berangkat dari Jakarta hendak membawa daging tersebut tujuan Medan. Namun truk itu mampir di Padang untuk menurunkan daging sebanyak 2,6 ton di salah satu agen daging di Kampung Kalawi Padang. Padahal, Disperindag Sumbar tidak pernah mengeluarkan izin peredaran daging impor untuk wilayah Sumbar. Informasi yang diterima Haluan, truk tersebut dilepaskan karena hasil pemeriksaan yang dilakukan
>> DISPERINDAG hal 07 www.harianhaluan.com
Redaktur: ALMUDAZIR
Layouter: IRVAND