Haluan 25 Maret 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SABTU,

25 MARET 2017 / 26 Jumadil Akhir 1438 H / Edisi: 163, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

SUTANTO AJUKAN JUSTICE COLLABORATOR

Jaksa Farizal Beberkan Penerima Aliran Suap PADANG, HALUAN — Xaveriandy Sutanto alias Tanto, terdakwa dalam kasus suap terhadap jaksa Farizal, mengajukan Justice Collaborator (mengakui perbuatan, bersedia membantu proses peradilan) pada sidang lanjutan kasus tersebut di Pengadilan Tipikor PN Padang, Jumat (24/3). Pada sidang lanjutan kasus serupa dengan terdakwa Farizal, jaksa pada Kejati Sumbar itu membeberkan nama-

nama penerima aliran uang suap yang ia terima dari Tanto.

Sidang terdakwa Tanto digelar lebih dulu sekitar Pukul 10.00 WIB. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut perkara ini menghadirkan lima saksi, di antaranya, Memey (istri Tanto), Loli Vianda (Pimpinan Kantor Kas BNI Veteran Padang), serta Eni, Syukri, dan

Yanfirman (Karyawan di perusahaan Tanto).

Sementara itu, tiga saksi lain yang merupakan karyawan Tanto, ikut membenarkan bahwa mereka mengetahui pengeluaran sejumlah uang dari perusahaan Tanto, sebagaimana yang disebutkan tanggal dan >> JAKSA FARIZAL hal 07

BERI KESAKSIAN — Jaksa Farizal yang menjadi terdakwa kasus suap duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Padang, Jumat (24/3).

Dalam persidangan, Farizal membeberkan penerima aliran dana dari Sutanto. Sejumlah nama pejabat Kejati Sumbar disebut ikut menikmati aliran uang. IST

Kita semua harus berkorban untuk melindunginya, bukan mengambil untung dengan menghancurkannya” SYAFRUDDIN KARIMI Tokoh Gonjong Limo

Dari enam perusahaan tambang yang sempat dihentikan operasionalnya, belum ada yang disurati secara resmi dan memang belum ada yang beroperasi" HERRY MARTINUS Kepala Dinas ESDM Sumbar

MINTA CABUT IZIN TAMBANG DI PANGKALAN

Gonjong Limo Tagih Janji Gubernur PADANG, HALUAN — Pencabutan status pembekuan terhadap enam tambang di Pangkalan oleh Pemprov Sumbar diprotes keras sejumlah pihak. Diberinya izin eksploitasi hutan Pangkalan dianggap berlawanan dengan pernyataan Gubernur

Sumbar, yang memastikan akan mencabut izin tambang di Pangkalan karena menjadi pemicu bencana longsor.

Protes paling lantang disampaikan para tokoh Gonjong Limo (Payakumbuh dan Kabupaten Lima-

puluh Kota). Para tokoh mendesak, izin keenam perusahaan tambang dicabut. Enam perusahaan tambang itu adalah, PT Koto Alam Sejahtera, PT Hasaba Global Materindo, PT Bintang Sumatra Pacifik, CV Atika Tunggal Mandiri, PT Anshar Terang

>> GONJONG hal 07

PROGRAM REFORMA AGRARIA

05.07 12.26 15.31 18.30 19.38

Jangan Sekadar Bagi-bagi Lahan

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS An Nuur ayat 27)

JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung program redistribusi lahan yang digagas Presiden Jokowi karena program tersebut secara prinsip sangat penting.

Tidak hanya untuk mengatasi problem penguasaan tanah yang tidak adil, tapi juga untuk menangani ketimpangan struktural yang terjadi di tengah masyarakat kita.

“Sejauh ini problem ketimpangan juga masih ditangani secara parsial, jangka pendek, serta hanya menyentuh penguatan sisi konsumsi masyarakat dibanding produksi,” kata Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (24/03).

Namun demikian, Fadli mengingatkan, jangan sampai program reforma agraria tersebut dilaksanakan hanya sebatas

program bagi-bagi lahan. “Orientasi reforma agraria harus juga menyentuh pada aspek pemberdayaan produktifitas yang penting bagi penanganan ketimpangan struktur sosial ekonomi masyarakat,” kata Fadli.

Fadli juga mengingatkan ada tiga aspek yang penting diperha

>> JANGAN hal 07

MENKO PEREKONOMIAN LUNCURKAN PROGRAM AKSI PANGAN

PENCANANGAN AKSI Pangan di Limapuluh Kota, Jumat (24/3) ditandai dengan memukul gong secara bersama beberapa pejabat.

WARTAWAN Trans TV Randi Pangeran menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Padang, Jumat (24/3) siang.

MERASA DIINTIMIDASI

Wartawan Lapor Polisi

Dalam catatan OJK, total kredit untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan mencapai Rp638 triliun. Angka ini dinilai masih berada di bawah standar yang diharapkan secara nasional. Ditambah lagi adanya NPL (kredit macet) sebanyak 3,32 persen. Hal inilah yang menjadi landasan OJK untuk membuat sebuah program yang mampu meningkatkan pinjaman kredit ke tengah masyarakat untuk membuka usaha dan lahan produktif yang baru. P ersoalan kredit macet akan ditanggulangi dengan penurunan suku bunga,

PADANG, HALUAN — Sejumlah wartawan yang meliput razia yang digelar Pol PP Padang mendapat ancaman dan intimidasi dari petugas keamanan Juliet Pub dan Karaoke, Jumat (24/3) dinihari. Tak terima diintimidasi, wartawan Trans TV, Randi Pangeran akhirnya melapor ke Polresta Padang.

Informasi yang diterima Haluan, peristiwa berawal saat Randi melakukan peliputan razia Pol PP Padang yang mendatangi Juliet Pub yang dianggap sudah melewati batas waktu izin operasi. Namun, Ketika Randi dan Heru Pratama, wartawan Redaksisumbar.com akan masuk, mereka langsung dihalangi oleh petugas keamanan Juliet Pub. Keduanya dimintai surat tugas dari pimpinan media masing-masing.

Kemudian, keduanya mengeluarkan kartu pers dan menunjukkan kepada petugas keamanan tersebut. Tetapi petugas tetap tidak memberikan izin keduanya untuk masuk. Setelah berdialog, Manajer Juliet bernama Rey akhirnya membolehkan kedua jurnalis tersebut masuk, namun tidak boleh membawa kamera. Keduanya menolak karena tetap ingin meliput dan mengambil

>> MASYARAKAT hal 07

>> WARTAWAN hal 07

Masyarakat Dipermudah Dapat Modal Usaha LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Program unggulan Akselerasi, Sinergi dan Inklusi (AKSI) Pangan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi diluncurkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution di Medan Nan Bapaneh, Nagari Tarantang, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (24/3).

Dengan program ini, masyarakat akan dipermudah untuk mendapatkan modal usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Targetnya, penyaluran kredit bisa meningkat 14,12 persen atau Rp260 triliun di tahun 2017 ini dengan menggandeng 19 bank partner pemerintah.

Crushindo, dan PT Dempo Bangun Mitra. “Izin itu melukai hati masyarakat. Kok Pemprov Sumbar sampai hati memberikan izin tambang yang nyata-nyatanya menyesengsarakan

HANYUT DI SUNGAI MERDEKA

Dua Bocah Tewas Tenggelam PASBAR, HALUAN — Warga Jorong Pondok, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dihebohkan dengan hanyutnya tiga bocah di Sungai Merdeka, Jumat (24/3). Dari tiga korban, dua tak bisa diselamatkan.

Kedua korban, Marfa (4) dan Farhan (5), menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju RSUD Pasbar. Keduanya tak mampu bertahan. “Dua korban yang masih berusia di bawah enam tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit,” terang www.harianhaluan.com

Redaktur: BHENZ MARAJO

Kapolres Pasaman Barat AKBP Djoko Ananto.

Kasubag Humas Polres Pasbar AKP Mushendra, satu korban lainnya, Hama Ani (3), hingga sore Jumat masih menjalani penanganan medis di Puskesmas Sasak Ranah Pasisia. Kondisinya mulai membaik, walau masih lemah. “Tiga bocah yang hanyut, dua tewas. Satu korban selamat dan dalam penanganan medis,” kata Mushendra.

Terseret arusnya ketiga bocah terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Ketika itu, keti-

>> DUA BOCAH hal 07 Layouter: IRVAND

2

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

UTAMA DPRD BAHAS PERUBAHAN PERDA KETENAGALISTRIKAN

Rumah Terbakar di Alahan Panjang ALAHAN PANJANG, HALUAN – Keba karan melanda rumah milik Zal (52) warga Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Kamis (23/3) malam sekira pukul 21.30 WIB. Api yang diduga berasal dari loteng itu sempat mengejutkan penghuni rumah yang terdiri dari enam orang, yakni Zal beserta istri dan anakanaknya.

Informais yang dihimpun Haluan, malam itu Zal yang sedang nonton televise, mendengar suara percikan api dari loteng rumahnya. DIa lalu minta tolong sehingga membuat warga sekitar berhamburan dating untuk membantu. Kemudian warga mematikan listrik dan menyuruh anggota keluarga itu keluar untuk menyelamatkan diri.

Belum diketahui secara pasti asal api.

Untuknya rumah Zal agak terpisahd ari rumah lainnya, sehingga api tidak menjalar ke rumah lain. Namun api yang cepat membesar, sehingga warga kewalahan memadamkan api yang menghaguskan rumah semi permanen tersebut.

Warga hanya menyiram rumah dengan mengangkat air dengan ember. Api baru berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Akibatnya, seisi rumah seperti peralatan elektronik maupun surat-surat berharga BPKB, surat nikah dan lainnya ikut terbakar. Atas kejadian kebakaran ini, kerugian yang diderita Zal diperkirakan mencapai Rp600 juta.

“Kebakaran sulit diantisipasi karena bangunan tua dan sehari-hari dijadikan bengkel oleh pemiliknya,” ujar seorang warga.

Kapolsek Lembah Gumanti AKP Irwandi menurunkan anggotanya ke lokasi untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui sumber api, sekaligus memasang police line di rumah tersebut. (h/nus)

Dewan Minta Perizinan Tak Memberatkan PADANG, HALUAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) saat ini tengah membahas Ranperda atas perubahan Perda nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan. Anggota Komisi IV DPRD Sumbar M. Algazali meminta, dalam Perda tadi aturan tentang perizinan usaha kelistrikan jangan sampai memberatkan masyarakat.

“Pengurusan perizinan hendaknya sesuai dengan skala usaha yang dilakukan oleh masyarakat,” kata Algazali di DPRD Sumbar.

Selain meminta agar tak memberatkan masyarakat, Ranperda tentang ketenagalistrikan juga disarankan

mengatur batasan-batasan terkait perizinan terhadap usaha-usaha kelistrikan milik masyarakat. Mana usaha yang memerlukan izin dan mana yang tidak.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Mochklasin menghim-

bau Pemprov agar melakukan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagalistrikan dengan aturan-aturan lain yang berkaitan.

Sinkronisasi dinilai perlu agar dalam pelaksanaannya tidak terkendala dan berbenturan dengan regulasi lain.

Salah satunya, Perda yang tengah dibentuk diminta agar sinkron dengan aturan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aturan tentang pengusahaan air tanah dan sebagainya.

“Sinkronisasi ini harus dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak terkendala dan dapat mengkoordinir kelemahan Sumbar dalam ketenagalis-

JELANG SOFT LAUNCHING

RS Unand Adakan Operasi Gratis PADANG,HALUAN — Menjelang soft launching yang direncanakan pada akhir Maret mendatang, Rumah Sakit Universitas Andalas (RS Unand) bekerjasama dengan Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Unand mengadakan bakti sosial berupa operasi celah bibir, celah langit-langit dan operasi katarak secara gratis.

Direktur Pelayanan dan Keteknisan RS Unand dokter M. Hidayat mengatakan, soft lauching akan diadakan pada akhir Maret ini tepatnya Rabu (29/3). Ia menuturkan, pada Jumat (24/3) pihak RS Unand telah melakukan skrining (tes untuk mengetahui kondisi seseorang apakah memiliki penyakit) kepada calon pasien operasi.

Lebih lanjut dokter M. Hidayat menjelaskan untuk operasi celah bibir, celah langit-langit akan dilakukan pada Minggu (26/3) dan Senin (27/3).

Setelah usai melakukan skrining, nantinya pasien celah bibir dan celah langit-langit dilaksanakan operasi pada Selasa (28/3) dan Kamis (30/3), sedangkan untuk operasi katarak akan dimulai setelah acara soft launching.

“Usai soft launching pada Rabu (29/3) kita akan langsung mulai kegiatan operasi katarak,” ujarnya saat ditemui Haluan di RS Unand, Jumat (24/3).

Untuk pasien yang akan dioperasi katarak sekitar 10 orang. Namun untuk yang melakukan pendaftaran cukup banyak. Dokter Hidayat mengaku pada Jumat (24/3) sudah ada sekitar 20 orang yang melakukan skrining, tetapi tidak semuanya akan dioperasi. Sedangkan untuk operasi celah bibir, celah langit-langit maksimal satu harinya sekitar 20 orang.

“Bagi yang belum bisa ikut operasi saat ini, jangan berkecil hati dahulu.

Sebab direncanakan hingga pelaksanan grand opening RS Unand pada bulan September, pihak rumah sakit akan tetap memberikan layanan operasi gratis setiap bulannya,” kata dokter Hidayat.

Untuk tahap Soft Opening ini RS Unand yang berlokasi didalam kampus Universitas Andalas Jalan Limau Manih ini baru membuka beberapa poli saja diantaranya penyakit dalam, kebidanan, bedah,anak, umum dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Dokter Hidayat berharap agar masyarakat dapat bersabar jika ditemukan masih banyak kekurangan pada rumah sakit baik seperti alat kesehatan, SDM, maupun obat-obatan. Karena pihak rumah sakit terus berupaya maksimal untuk segera memenuhinya.

“Rumah Sakit Unand inikan masih baru, tentunya butuh proses untuk melengkapi segala sesuatu. Tapi yang jelas kami akan tetap mengutamakan pelayanan kepada pasien dan masyarakat yang datang berobat,” ucapnya. (h/mg-mel)

RS Unand Adakan Operasi Gratis www.harianhaluan.com

TATA CARA LAYANAN - Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sistri Sembodo memaparkan tata cara layanan call center BPJS Kesehatan yang mempermudah pendaftaran peserta mandiri. IST

trikan,” ucap Mockhlasin.

Hal senada juga disampaikan tenaga ahli pembahasan Ranperda, Werry Darta Taifur. Aturan atau ranperda tentang ketenaga listrikan disarankan mesti memiliki hubungan d engan aturan lainnya, seperti RTRW, lingkungan hidup, kehutanan, termasuk dengan persoalan retribusi jasa usaha.

Menanggapi ini, Kadis ESDM Provinsi Sumbar Herry Martinus menuturkan, masukan-masukan untuk Ranperda akan jadi pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Pada prinsipnya, terang dia, pemprov akan berupaya memberikan regulasi yang aplikatif dan memihak kepentingan masyarakat.

“Perbaikan sangat dibutuhkan sehingga aturan ini bisa terlaksana tanpa kendala. Masukan-masukan tadi akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan Ranperda,” kata Herry.

Sementara, terkait sinkronisasi dengan aturan lain, menurut dia, hal itu sudah diupayakan terlaksana maksimal oleh pihaknya. Diantaranya Ranperda disinkronkan dengan aturan tentang RTRW, tentang lingkungan hidup, kehutanan dan sebagainya.

“Namun, apabila dalam pembahasan selanjutnya masih ada masukan dari DPRD, semua akan menjadi bagian dari penyempurnaan terhadap Perda Ketenagalistrikan,” pungkas Herry.

Mengenai ini, Ranperda atas perubahan Perda nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan diajukan Pemprov Sumbar ke DPRD beberapa waktu lalu. Perubahan Perda dilakukan seiring terjadinya perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam UU nomor 23 tahun 2014. (h/len)

Daftar BPJS Kesehatan Bisa Lewat Telepon PADANG, HALUAN — BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanannya. Salah satunya pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika sebelumnya peserta mandiri harus datang ke Kantor BPJS Kesehatan dan antre untuk mendaftarkan diri, kini tidak perlu lagi. Calon peserta mandiri bisa mendaftar lewar call center 1500400.

Layanan call center ini mulai berlaku sejak 1 Maret lalu. Namun karena layanan ini masih baru, sehingga belum banyak masyarakat di wilayah kerja BPJS Cabang Padang yang menggunakannya. Mereka masih dominan datang ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan diri.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sistri Sembodo kepada wartawan, Jumat (24/3) di Padang menjelaskan, pihaknya berharap masyarakat

dapat memanfaatkan layanan call center ini. Pasalnya, masyarakat tak jauh-jauh datang ke Kantor BPJS Kesehatan dan mengha biskan waktu untuk antre.

“Jika mendaftar jadi peserta mandiri BPJS Kesehatan melalui call center, tentu masyarakat akan hemat waktu dan juga uang,” terang Sistri Sembodo didampingi Kepala Unit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan, Neri Eka Putri, Kepala Unit Pemasaran, Eva dan jajaran lainnya.

Ditambahkannya, di ujung sambungan telepon, calon peserta mandiri akan dilayani petugas BPJS Kesehatan. Namun, calon peserta mesti mempersiapkan dulu sejumlah dokumen karena petugas akan menanyakan sejumlah data penting calon peserta.

“Diantara data yang ditanyakan itu adalah nomor Kartu Keluarga (KK), nomor KTP,

rekening tabungan, no handphone, alamat tempat tinggal dan alamat email,” katanya.

Setelah 14 hari mendaftar, peserta akan mendapatkan pesan melalui hendhpone (SMS) atau melalui email tentang nomor virtual account dan langsung diminta untuk membayar iuran bulan pertama di bank. “Untuk bulan berikutnya, akan dilakukan dengan autodebet di rekening peserta mandiri,” katanya.

Kelayakan Mitra Diuji Kemudahan layanan pendaftaran melalui telepon ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta mandiri di Sumbar yang saat ini baru mencapai 68 persen dari jumlah penduduk sekitar 5 juta orang. Tahun 2017 ini, ditargetkan jumlah peserta JKN di Sumbar bisa mencapai 80 persen.

“Peserta BPJS di Sumatera

Barat saat ini sekitar 3.600.000 jiwa. Kami optimis dengan peningkatan layanan pendaftaran dan optimalisasi layanan dari fasilitas kesehatan (faskes) mitra kami, tahun 2019 mendatang bisa terwujud 100 persen masyarakat Sumatera Barat terdaftar sebagai peserta JKN,” harapnya.

Apalagi berdasarkan survey, lanjutnya, tingkat kepuasan masyarakat daerah ini terhadap program JKN tergolong tinggi. Namun diakui masih terdapat beragam keluhan masyarakat terhadap layanan di faskes mitra BPJS. Menyikapi hal itu, BPJS terus melakukan evaluasi dengan mitra-mitra terkait, mulai dari Puskesmas, Klinik, hingga Rumah Sakit.

“Kami setiap tahun melakukan rekredensialing (uji kelayakan ulang) terhadap faskes mitra. Penilaian melibat-

kan Dinas Kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya. Kalau ada rumah sakit layanannya jelek, ditentukan dulu kesalahannya lalu ditentukan sanksi.

Di Padang pernah ada satu rumah sakit swasta yang terancam pemutusan kerjasama dengan BPJS, namun manajemen yang bersangkutan telah memperbaiki kesalahan,” paparnya.

Sementara terkait keluhan masyarakat terhadap rumah sakit yang kurang cepat atau optimal dalam memberikan layanan, Sistri mengimbau, agar masyarakat memanfaatkan fasilitas BPJS Center yang ada di masing-masing rumah sakit.

“Peserta JKN bisa mengadu langsung ke BPJS Center jika mengalami masalah, sehingga ada solusi. Seperti jika ada layanan yang terasa dipersulit, seperti alasan kamar penuh hingga digiring untuk menjadi pasien umum,” pungkasnya. (h/vie)

PEDULI PENDIDIKAN

Semen Padang Gelar Lomba Dai Cilik PADANG, HALUAN - Sebagai melahirkan generasi penerus wujud kepedulian pendidikan, bangsa yang tidak hanya mePT Semen Padang menggelar miliki pengetahuan yang luas, kegiatan Peduli Pendidikan namun juga kuat dalam ilmu Anak Bangsa tahun 2017 berta- keagamaan, sehinggga melahirjuk Lomba Dai Cilik. Lomba kan generasi penerus bangsa antar siswa Sekolah Dasar (SD) yang memiliki ahklak dan budi itu digelar tingkat Kecamatan pekerti yang baik. Kegiatan ini Lubuk Kilangan dan Pauh, juga sejalan dengan program yang dimulai, Jumat (24/3) di pemerintah terkait hal keaWisma Indarung PT Semen gamaan sebagai upaya syiar Padang.

Islam menuju kota yang reliKegiatan peduli pendidi- gius,” kata Barlius. kan PT Semen Padang tersebut Terkait pelaksanaan kedibuka lansung oleh Kepala giatan Peduli Pendidikan Anak Dinas Pendidikan Kota Pa- Bangsa tahun 2017 ini, Ketua dang, Barlius yang mewakili Yayasan Igasar Semen Padang, Walikota Padang Mahyeldi Ampri Satyawan mengatakan, Ansyarullah, ditandai dengan kegiatan ini merupakan salah pemukulan gong. satu dari empat pilar program Barlius mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat memo tivasi siswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang non akademik yang ada di sekolah. Kegiatan ini secara tidak langsung juga akan menambah kepercayaan diri mereka untuk berbicara di depan umum sehingga diharapkan juga dapat melahirkan pemimpin bangsa dimasa yang akan datang, setidaknya dalam hal keagamaan.

“Semoga nantinya kegiatan seperti ini akan semakin berkembang dan menjadi ekstrakulikuler di sekolah, sebab hal ini sangat bagus untuk PESERTA LOMBA DAI CILIK PTSP

CSR Semen Padang, yakninya pandai nagari. Pandai nagari merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun bangsa, baik di lingkungan Kota Padang, Sumatera Barat, dan Indonesia.

“Kegiatan yang kita laksanakan ini, yakni dai cilik merupakan kegiatan yang sesuai dengan program Walikota Padang dalam mengembangkan dai-dai tangguh sehingga kami terpanggil dalam melaksanakan kegiatan itu, walaupun untuk pertama ini kita lakukan dulu untuk skop Kecamatan Lubuk Kilangan dan Pauh, dan tidak menutup kemungkinan hal itu akan dilak-

sanakan untuk skop yang lebih besar, seperti untuk Sumbar dan regional,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro CSR, Dasril mengungkapkan kegiatan CSR kali ini mencoba menghadirkan sesuatu yang beda dan baru. Dalam hal ini kita berkolaborasi dengan Yayasan Igasar.

“Kita mencoba mencari konsep baru dalam pemberian beasiswa kepada siswa dengan memberikan manfaat lebih kepda masyarakat. Kegiatan yang telah berjalan sejak 2003 ini, menurut kita perlu ditingkatkan dengan konsep yang beda sehingga perlu ditambahkan dengan kegiatan lain sebe-

Redaktur: Almudazir

lum penyerahan itu sendiri, dimana juga memberikan manfaat bagi siswa dan sekolahnya,” jelasnya.

Beranjak dari hal itu, Dasril menyebutkan, maka dirangkailah beberapa kegiatan yang dibuka dengan lomba dai cilik ini. Rangkaian kegiatan lain yang dilaksanakan yakni lomba cerdas cermat, lomba ranking satu, solo song, dll. Rangkaian kegiatan ini akan berlangsung hingga 12 Mei mendatang. “Kita berharap dengan nuansa yang berbeda ini bisa memberikan warna dan makna baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan Semen Padang Peduli pendidikan anak bangsa tahun 2017 ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, yakninya lomba dai cilik, lomba cerdas cermat, lomba solo song,dll. Untuk lomba dai cilik, terdapat 18 peserta yang berasal dari berbagai SD di Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh. Dalam lomba ini ada lima tema pidato yang ditawarkan, yakni Semangat menuntut ilmu, pergaulan bebas, Judi, dan Narkoba, Berbakti kepada Orang Tua, dan Mencintai Lingkungan Alam. Dalam kegia tan itu, ada juga penampilan yelyel dari sekolah yang diundang. (h/rel) Layouter:Yohanes

BOLA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

3

LUKSEMBURG VS PRANCIS

Terus Tancap Gas LUKSEMBURG, HALUAN — Timnas Prancis akan kembali menjalani partai kualifikasi Piala Dunia 2018 pada akhir pekan ini. Mereka dijadwalkan akan menyambangi markas Luksemburg pada hari Minggu (26/3) pukul 02.45 WIB. Prancis akan tetap tancap gas demi menjauh dari kejaran para pesaingnya.

TERGABUNG di Grup A pada kualifikasi piala dunia 2018 zona Eropa, Timnas Prancis bisa

poin, unggul dari pesaing terdekat mereka Belanda dan Swedia yang mengumpulkan 7 poin. Untuk itu mereka akan terus mengincar kemenangan untuk menjauh dari pesaingpesaing mereka tersebut.

Lawan yang akan mereka hadapi pada laga ini adalah Luksemburg. Pertemuan dengan Luksemburg ini adalah kali pertama kedua negara saling bertemu dalam enam tahun terakhir, di mana Prancis tercatat selalu menang atas Luksemburg semenjak tahun 1979.

Performa Luksemburg di kualifikasi Piala Dunia 2018 kali ini bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik. Me-

reka saat ini berstatus sebagai juru kunci grup A setelah hanya mampu meraih satu hasil imbang dari 4 pertandingan sebelumnya. Untuk itu mereka diprediksi akan kesulitan menghadapi Prancis yang berstatus sebagai juara grup sementara ini.

Pada laga ini, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps diprediksi akan melakukan sejumlah eksperimen.

Hal ini dikarenakan sejumlah pilar utamanya seperti Paul Pogba, Moussa Sissoko, Raphael Varane harus absen pada laga ini karena cedera, sehingga ia akan menjajal para pemain-pemain muda potensial yang ia panggil dalam jeda internasional kali ini.

Deschamps sendiri diprediksi akan memainkan skema 4-4-2 pada laga ini dengan duet Antoine Griezmann dan Olivier Giroud sebagai juru gedornya. Di sektor sayap ia akan memainkan Dimitiri Payet dan Florian Thauvin untuk membantu serangan. Di lini

PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN Luksemburg (5-4-1): Sohon; Da Mota, Mahmutovic, Chanot, Malget, Jans; Mutsch, Phillips, Bensi, Bohnert; Turpel Prancis (4-4-2): Lloris; Kurzawa, Koscielny, Umtiti, Sidibe; Payet, Matuidi, Bakayoko, Thauvin; Giroud, Griezmann STATISTIK KEDUA TIM Head to Head 26/03/11 Luksemburg 13/10/10 Prancis 30/10/85 Prancis 13/10/84 Luksemburg 25/02/79 Prancis

0 - 2 Prancis (Kualifikasi Euro) 2 - 0 Luksemburg (Kualifikasi Euro) 6 - 0 Luksemburg (Kualifikasi PD) 0 - 4 Prancis (Kualifikasi PD) 3 - 0 Luksemburg (Kualifikasi Euro)

tengah, Deschamps kemungkinan akan menduetkan Blaise Matuidi dengan gelandang muda AS Monaco Timoue Bakayoko, sementara Hugo Lloris masih menjadi palang pintu mereka pada laga ini.

Di kubu tuan rumah, pelatih Luc Holtz dikabarkan tidak memiliki masalah cedera yang berarti. Ia dikabarkan bisa menurunkan pemain-pemain terbaiknya untuk menjamu juara piala dunia 1998 tersebut.

Holtz sendiri diprediksi akan memainkan skema pragmatis untuk menghadapi Prancis. Dengan skema 5-4-1 ia akan menurunkan trio Enes Mahmutovic, Maxime Chanot dan Kevin Malget di jantung pertahanannya. Di lini tengah ia akan memainkan Chris Phillips dan Stefano Bensi sebagai pe ngatur serangan mereka sementara David Turpel akan dimainkan sebagai penyerang tunggal pada laga ini.(h/san)

dikatakan tampil dengan spektakuler.

Mereka saat ini memuncaki klasemen grup A dengan raihan 10

ANTOINE-GRIEZMAN

www.harianhaluan.com

„ Redaktur: Holy Adib

„ Layouter: Irvand

4

POLITIK

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

HARI INI DILANTIK SETYA NOVANTO

Hendra Bakal Majukan Golkar Sumbar Pilgub DKI Paling Brutal JAKARTA,HALUAN- Perang di media sosial (medsos) dalam Pilgub DKI 2017 putaran kedua semakin brutal. Persaingan dari kubu pendukung benarbenar luar biasa dalam memanfaatkan medsos untuk melemparkan opini yang saling serang.

Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia Effendi Gazali menuturkan, Pilgub DKI Jakarta 2017 ini merupakan pilkada yang paling brutal di dunia maya.”Apakah perang medsos itu mempengaruhi 450.000 suara yang 17%nya diraih Agus-Sylvi pada putaran pertama dan 20% kelompok golput.

Mereka bisa saja lelah, mungkin lebih efektif pakai opini positif. Pilkada kali ini bukan luber dari langsung umum bebas dan rahasia melainkan langsung umum dan brutal,” kata Effendi Ghazali dalam diskusi Demokrasi Kebangsaan di Republik Sosial Media yang dilakukan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Maret 2017 kemarin.

Tim Medsos Anies-Sandi, Thomas Musa menuturkan, sejak putaran pertama Pilgub DKI, volunters medsos pendukung Anies-Sandi telah diajarkan untuk tetap menggunakan medsos secara positif. Di mana, sosok AniesSandi dan program menjadi fokus dalam penggunaan Medsos. Sehingga, Tim Medsos optimistis 450.000 suara yang belum memilih Anies-Sandi pada putaran pertama dapat beralih dalam putaran kedua. “Sosok Anies yang berpengaruh dalam dunia pendidikan dan Sandiaga dalam dunia usaha itu yang kami sosialisasikan di medsos.

Termasuk program-programnya,” ungkapnya di tempat yang sama. Musa mengakui bila volunters Anies-Sandi di medsos kerap mengkritik kegagalan program yang dijalankan pasangan petahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saeful Hidayat.

Namun, kritik tersebut dibarengi dengan evaluasi melalui program AniesSandi. Misalnya saja dalam program penataan transportasi Ahok-Djarot yang belum menyentuh ke pemukiman selama lima tahun menjabat. AniesSandi, lanjut Musa, memaparkan program OK-Otrip untuk mengevaluasi program transportasi Ahok agar transportasi menyentuh ke pemukiman hanya dengan satu kali melakukan pembayaran.

“Kami lebih banyak diserang. Kami tidak membalas, tapi kalau ada yang perlu diluruskan ya kami luruskan melalui website Anies-Sandi yaitu Jakarta Maju Bersama. Dokumen yang tidak sesuai dengan website, dipastikan bukan milik Anies-Sandi,” ujarnya. (h/okz)

www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN- Menjelang pelantikan menjadi Ketua Partai Golkar DPD I Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim menya takan siap untuk membangun partai Golkar agar lebih maju.

Demikian diungkapkan Hendra Irwan Rahim saat konferensi Pers, Jumat (24/3) di Kantor Partai Golkar Jalan Rasuna Said, Kota Padang.

Pada kesempatan itu, Hendra didampingi Ketua Korwil

Sumbar Yan Hiksas, Ketua Harian Partai Golkar Sumbar Khairunas, Sekretaris Partai Golkar Sumbar Desra Ediwan, Bendahara Weno Aulia dan Ketua Bidang Komunikasi Media dan Penggalangan

opini Dedi Irawan.

Hendra mengatakan, pihaknya akan memperkuat konsolidasi partai politik berlambang pohon beringin tersebut. “Kami akan memajukan Partai Golkar dan membangun kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Lanjutnya, dalam menyambut pemilu yang akan datang pihaknya juga telah mempersiapkan bahkan membangun strategi dengan melakukan

KONFERENSI PERS - Ketua DPD I Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim serta Ketua Korwil Sumbar Yan Hiksas mengadakan konferensi pers persiapan agenda pelantikan di Kantor Golkar, Jalan Rasuna Said, Padang, Jumat (24/3). RINA SYAFITRI

konsolidasi organisasi ke nagari-nagari hinga ke jorongjorong.

“Kami akan melakukan konsolidasi dari nagari hingga ke jorong-jorong, karena suara terbanyak biasa terdapat pada kenagarian dan jorong tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Korwil Sumbar Yan Hiksas mengatakan, dengan dilantiknya Hendr a Irwan Rahim yang diagendakan akan langsung dilantik oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sabtu (25/3), maka diharapkan dapat mewujudkan cita-cita partai untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan sebaik-baiknya.

Kepengurusan yang solid akan membangun Partai Golkar lebih baik, sehingga akan dapat berbuat lebih banyak lagi untuk kepentingan masyarakat.

“Kami akan bersama-sama memajukan Partai Golkar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, oleh karena itu dukungan dari masyarakat sangat diharapkan supaya Partai Golkar bisa menang pada pemilu ke depannya. Kemenangan Partai Golkar merupakan merupakan keuntungan bagi masyarakat Minang khususnya Sumbar, karena pembangunan di Sumbar akan dapat

meningkat,” tegas Yan Hiksas.

Lebih lanjut, Afrizal seba gai Ketua OC Pelantikan Ketua DPD I Partai Golkar Sumbar menjelaskan, teknis rangkaian acara k unjungan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke Sumatera Barat yaitu, sekitar Pukul 10.30 WIB Setya Novanto sampai di Bandara Internasional Minangkabau, Kemudian dilanjutkan menjadi narasumber dalam seminar di STIE-B Pariaman. Setelah itu pihaknya mengunjungi UMKM Sulaman Emas di Pariaman, dan dilanjutkan dengan istirahat siang.

Kemudian, Setya Novanto diagendakan melakukan acara pelantikan Ketua DPD I Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim, di lokasi Padang Sarai.

Lanjutnya, dalam acara pelantikan tersebut Setya Novanto juga akan memberikan bingkisan kepada masyarakat yang ada di lokasi acara, jika dinomimalkan sekitar Rp 300 juta.

Selain itu, DPD I Partai Golkar juga memberikan bantu an rehabilitasi rumah masyarakat di lokasi pelantikan tersebut.

“Kita akan lakukan kegia tan rehab rumah masyarakat di lokasi, dan pemberian hadiah berupa sepeda motor atau hadiah lainnya, ” terangnya. (h/ rin)

Djohermansyah Djohan Nilai Mahar Politik Belum Hilang di Pilkada JAKARTA, HALUAN - Presiden Institut Otonomi Daerah (PIOD), Djohermansyah Djohan merasa prihatin dengan masih adanya praktek “mahar politik” bagi kandidat calon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Praktek mahar bagi kandidat calon ini untuk mendapatkan kendaraan ini kita maish mendengarnya, namun memang tidak terlihat,” kata Djohermasyah kepada Haluan, terkait evaluasi Pilkada 2017, Jumat

(24/3).

Pada hal kata mantan Dijen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri itu, regulasi dari pelaksanaan pilkada terus diperbaiki untuk mencegah ber bagai kecurangan yang terjadi.

Dia mencontohkan pelakasanaan pilkada serentak tahun 2015, menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2015 untuk mencegah politik uang dan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Namun dalam prakteknya,

penyelenggaraan Pilkada 2015 dan 2017 belum dapat diatasi, misal politik dinasti. Ini ber kembang sampai 13,” ungkap Djohermansyah.

Hal yang cukup merisaukan Djohemansya adalah soal calon tunggal yang jumlahnya semakin meningkat dalam pilkada 2017. “Dulu cuma 3, sekarang naik menjadi 9 pasangan calon,” kata Djohemansyah.

Terkait teknis penyelenggaran, Djohermansyah mencontohkan proses pencalonan.

Dia melihat diantara pasangan calon yang ikut pilkada berstatus tersangka. “Banyak tersangka dan terdakwa,” katanya.

Lalu dari segi teknis, Djohermansyah mengkritisi daftar pemilih tetap (DPT). “Ada orang yang punya hak pilih tak masuk DPD, seperti DKI. Itu perlu kita perbaiki,” katanya.

“Ini kan bahan evaluasi untuk perbaikan (revisi UU) sehingga Pilkada 2018 bisa menutup kekurangan 2 gelombang pilkada serentak

yang sudah lewat. Revisi UU Pilkada ini waktunya memang pendek, harus ada program kilat,” katanya.

Dia mengharapkan penyelenggara pemilu bisa lebih berintegritas dan tidak ditemukan lagi kasus tertentu, misalnya petugas tidak profesional, ada petugas yang dibeli seperti kasus di Papua. Kemudian dukungan anggaran dari pemerintah, seperti jangan tertunda dan molor pencairan NPHD. (h/sam)

PILKADA SAWHLUNTO

KPUD Ajukan Anggaran Rp Rp14,8 Miliar SAWAHLUNTO, HALUAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto, Sumatera Barat memperkirakan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di kota itu akan dimulai pada

September 2017.

“Sebagai proses awal akan ditandai dengan perekrutan anggota panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dengan perkiraan biaya awal mencapai Rp2 miliar untuk tahun anggaran 2017,” kata Ketua KPU setempat, Afdhal di Sawahlunto, Minggu.

Menurutnya, anggaran tersebut selain dimanfaatkan untuk sosialisasi juga dibutuhkan untuk membayar gaji pihak penyelenggara yang telah direkrut beserta pelatihan dan bimbingan teknis lainnya terkait pelaksanaan keseluruhan tahapan.

Terkait total pembiayaan yang dibutuhkan selama pelaksanaan tahapan, hingga saat ini pembahasannya masih berjalan cukup alot karena adanya perbedaan regulasi yang dipakai dalam penganggaran antara pihaknya dengan unsur pemerintah daerah setempat.

KPU menyusun anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran pilkada serentak, sementara pihak pemerintah daerah mengacu kepada pengelolaan dana kegiatan pilkada yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, ung kapnya.

Berdasarkan keputusan semen tara, lanjutnya, anggaran yang disetujui pemerintah sebesar Rp11,6 miliar lebih atau berkurang dari pengajuan awal pihaknya sebesar Rp14,8 miliar le bih.

Kesepakatan itu, menurutnya

Redaktur: Dodi Nurja

berkemungkinan masih akan tejadi perubahan karena saat ini perbedaan pendapat tersebut masih akan dikonsultasikan ke pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, Adriyusman mengatakan pada prinsipnya pihak pemerintah kota itu bisa memahami kenaikan nilai anggaran yang diajukan pihak KPU setempat dari pilkada sebelumnya jauh meningkat dari tahapan pilkada sebelumnya pada 2013.

“Hal itu terjadi akibat adanya perubahan standar biaya pelaksanaan pemilu oleh pihak Kementerian Dalam Negeri d an KPU pusat, sehingga dibutuhkan pengkajian lebih dalam agar tidak menimbulkan permasalahan pada saat dana tersebut digunakan nantinya,” tambah dia.

Disinggung tentang kesiapan parpol pengusung dan pendukung untuk pilkada kota itu, ia menjelaskan dari hasil pemantauan pihaknya hingga saat ini setiap parpol masih melakukan konsolidasi internal dan eksternal dalam menentukan pasangan kepala daerah yang akan mereka ajukan.

Pihaknya berharap, semua pihak dapat menjaga kest abilan politik dan keamanan serta tetap m eng hormati azas serta prinsip demok rasi yang berlaku oleh semua pihak yang terli bat. “Mari kita wujudkan pelaksanaan pil kada yang ber in tegrit as agar mela hi r kan s osok pemimpin yang memiliki kualitas melalui p en gg u naa n hak pil ih secara cerdas dan bertanggung jawab oleh masyarakat,” katanya. (h/asc)

Layouter:Yohanes

OPINI

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

5

Memagari Mahkamah Konstitusi ONH 2017 dan Umrah

P

EMERINTAH melalui Kementrian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII DPR RI telah mengumumkan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 2017. ONH 2017 ditetapkan sebesar Rp34,9 juta atau naik Rp250 ribu dari tahun 2016 lalu, dengan lama waktu tinggal di Arab Saudi selama 41 hari.

Selain itu Komisi VIII DPR RI juga menyertakan rincian seperti komponen penerbangan sebesar Rp26.143.812 dan dibayar langsung oleh jemaah haji. Harga pemondokan Makkah sebesar Rp3.391.500 dan besar Living Allowance sebesar Rp5 .355.000.

Selain jumlah makan untuk jemaah yang bertambah menjadi 25 kali untuk di Makkah dan 18 kali di Madinah, waktu tinggal jemaah haji di Arab Saudi juga menjadi 41 hari. Panja BPIH Komisi VIII dan Kemenag juga menye pakati alokasi anggaran sebesar Rp40 M untuk antisipasi selisih kurs, force majeure dan biaya tak terduga.

Sebenarnya, jika dibandingkan dengan biaya umrah, biaya haji tidaklah terlalu mahal. Bayangkan, untuk berangkat umrah dengan lama perjalanan 12 hari, biayanya bisa mencapai Rp23 juta. Itupun orang masih berbondong-bondong ke Mekah, malah sudah seperti pergi berwisata saja. Kenapa?

Setelah kita kaji betul, ternyata masalah nya cuma satu, waiting list alias daftar tunggu.

Untuk berangkat umrah, calon jemaah dapat mengatur waktunya dengan baik, karena kapan saja bisa berangkat. Tiap bulan, ada saja travel agen yang memberangkatkan rombongan umrah ke tanah suci.

Sementara untuk ibadah haji, calon jemaah haji (CJH) terpaksa harus menunggu sampai 8 tahun untuk bisa masuk kuota jemaah calon haji (JCH). Karena itu, keba nyakan orang, meski sudah mendaftar jadi CJH, namun juga berangkat umrah sembari menunggu kepastian masuk kuota. Ada yang bilang, sekaligus untuk lebih mengenal tanah suci dengan harapan, pada saat pelaksanaan ibadah haji, setidaknya 75 persen dari prosesi ibadah haji sudah dilaksanakan saat umrah.

Sehingga, ketika menjadi jemaah calon haji diharapkan bisa lebih khusyuk. Atau bagi orang tua, bila umur nggak panjang, setidak nya sudah umrah alais telah menjadi haji kecil. Memang, banyak alasan orang untuk berangkat umrah.

Kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Salman ke Indonesia, tertumpang harapan untuk penambahan kuota haji Indonesia. Karena dengan penambahan kuota, otomatis masa tunggu jemaah juga akan semaking singkat.

Dan itu telah terpenuhi. Janji Raja Salman menambah kuota haji untuk Indonesia pun dibuktikan dan sudah berjalan mulai musim haji 2017 ini. Terjadi kenaikan kuota haji sebesar 31,4%. Artinya, jumlah jemaah calon haji yang semuIa untuk haji reguler sebanyak 155.200 jemaah, pada tahun ini naik jadi 204.000 jemaah dengan kuota nasional sebanyak 221.000.

Bahkan pemondokan haji setara hotel bintang tiga. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin juga mengatakan untuk kontrak pemondokan yang sudah pasti saat ini telah mencapai 40 persen. Target penyelesaian kontrak pemondokan diperkirakan akhir Bulan Syawal atau awal Mei 2017.

Terlepas dari berbagai fasilitas itu, harapan kita, penyelenggaraan haji harus lebih baik.

Sudah cukup lama bahkan cukup sering panitia penyelenggaran ibadah haji bolak balik ke Mekkah memandu jemaah. Karena itu, sepantasnya tak ada lagi jemaah haji yang didominasi generasi tua itu mengomel karena merasa kurang perhatian.***

Haluanisme Gonjong limo tagih janji Gubernur Ayo Pak Gub.. salasaikan sajo sacara adat....

Jangan sekadar bagi-bagi lahan Nyo mambagi tu nan paralu, pak...

www.harianhaluan.com

Abdul Ghoffar, Peneliti Mahkamah Konstitusi

AHKAMAH Konstitusi (MK) kembali merasakan peristiwa pilu. Kali ini terkait raibnya berkas permohonan Pemohon Pilkada Dogiyai dari ruang penyimpanan berkas.

Dalam konferensi pers rabu (22/3), Ketua MK Prof.

Arief Hidayat membenarkan bahwa MK telah kehilangan berkas permohonan (awal) Pemohon dalam perkara Pilkada Dogiyai.

Menurut Ketua MK, sesaat setelah menyadari ada berkas permohonan yang hilang, pihaknya langsung membentuk Tim Investigasi Internal yang kemudian berhasil menemukan 4 orang yang diyakini menjadi pelakunya: 2 orang Petugas Keamanan MK, dan 2 orang PNS MK. Keempatnya, kini sudah diberhentikan.

Secara pribadi saya sangat mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan oleh Ketua MK. Langkah ini menunjukkan sikap pimpinan yang tidak mentolerir berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya. Sebab perbuatan yang dilakukan— dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah— sudah menyalahi sumpah janji jabatan yang telah diucapkan.

Namun sebagai orang yang juga bekerja di MK, saya sendiri masih menyisakan pertanyaan, “buat apa berkas itu?”.

Pertanyaan ini muncul karena selama ini MK begitu terbuka terhadap para pihak.

Berbagai dokumen, termasuk permohonan pemohon, pada waktunya akan di-upload di laman MK. Yang itu berarti semua masyarakat bisa mengaksesnya.

Bahkan terhadap pihak terkait dan termohon, seharusnya tinggal duduk manis di rumah menunggu kiriman salinan permohonan tersebut.

Yang lebih mengherankan lagi, berkas yang dicuri tersebut adalah berkas permohonan permohonan awal, yang lazim-

M

nya tidak digunakan dalam persidangan di MK. Berkas permohonan awal, biasanya belum sempurna.

Permohonan awal ini biasanya disampaikan oleh pemohon agar tidak ketinggalan tenggat waktu pengajuan permohonan.

Biasanya setelah itu, pemohon masih diberti waktu untuk memperbaiki kembali.

Laa, hasil perbaikan inilah yang biasanya dipakai dalam persidangan. Sedikit sekali pemohon yang tidak melakukan perbaikan. Jika demikian maka permohonan yang dipakai adalah permohonan (awal).

Dalam kasus perkara Pilkada Dogiyai, pemohon melakukan perbaikan permohonannya. Itu artinya, yang dipakai adalah permohonan yang sudah diperbaiki. Oleh karennya, penting bagi penegak hukum untuk mengungkap apa yang mendasari tindakan dari terduga para pelaku tersebut.

Peristiwa tercurinya berkas permohonan Dogiyai tersebut harusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga. Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari, ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Perbaikan Sistem Dalam penanganan perkara “special” seperti Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pilkada Serentak seperti saat ini, MK selalu membuat Gugus Tugas (Task Force) yang itu melibatkan pegawai lintas unit.

Semua unit, baik dari Kesekjenan maupun dari Kepanite-

raan dilibatkan semua.

Hampir tidak ada pegawai MK yang tidak ikut dalam proses penangan perkara. Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa penyelenggaraan persidangan berjalan lancar dan sukses.

Langkah dan strategi seperti ini sudah berulang kali dilakukan. Dan, selalu berhasil. Saya sengaja menggunakan kata: berhasil, sebab nyatanya memang belum ada kebocoran yang terjadi sebelumnya. Semua aman dan lancar jaya.

Terkait dengan metode pengelolaan berkas—setahu saya—model yang diterapkan oleh MK sudah cukup bagus.

Seluruh berkas dipusatkan pada satu tempat, yaitu di sebuah aula besar di lantai dasar. Berkas perkara yang jumlahnya tidak terkira banyaknya itu, ditata rapi. Ada tempat yang menerima berkas di depan. Lalu berkas tersebut dilakukan oleh verifikasi oleh tenaga yang profesional.

Selanjutnya dilakukan pemilahan lagi untuk diberikan kode-kode khusus yang dalam hal ini biasanya dilakukan oleh Arsiparis. Setelah semua sudah tertata berurutan, baru kemudian dibagikan kepada para pihak, dan tentunya juga kepada para hakim konstitusi.

Untuk memastikan bahwa berkas tersebut tidak hilang, tiap sudut ruangan tersebut dipasangi CCTV yang aktif selama 24 jam. Bukan hanya di Aula, CCTV tersebut juga terpasang di semua ruangan pegawai. Satu-satunya ruangan yang dipastikan tidak ada CCTV-nya adalah toilet. Se-

bab kalau ada, menurut saya itu berbahaya, hehe.

Melihat ikhtiar pengamanan dokumen perkara tersebut, rasanya sudah cukup maksimal. Namun mengapa masih saja kebobolan?

Memperkuat Pengawasan Menjawab pertanyaan di atas, saya tertarik dengan usulan Deputi Pengawasan KPK, Pahala Nainggolan, dalam acara “Diskusi Publik MK Mendengar: Ikhtiar Menjaga Integritas dan Profesionalitas Mahkamah Konstitusi”, yang diselenggaran oleh MK pada Kamis (9/3) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Pahala mengusulkan agar MK perlu meningkatkan sistem pengawasan internal pegawai. Caranya dengan meningkatkan Kepala Pengawas Internal menjadi Eselon Satu.

Saat ini, Sistem Pengawasan Internal (SPI) untuk pegawai memang belum dipimpin oleh Eselon Satu. Setahu saya baru dipimpin Eselon Empat.

Kelemahan ini sebenarnya sudah disadari oleh MK jauh sebelumnya. Oleh karenanya, pihak MK sudah mengajukan perubahan tata organisasi MK kepada Presiden. Kalau usulan tersebut disetujui, maka ke depan SPI akan dipimpin oleh Eselon Dua atau Inspektur.

Dengan dipimpin oleh seorang Inspektur, maka bisa dipastikan SDM yang ada dalam pengawasan tersebut juga akan bertambah banyak.

Dan, tentunya diharapkan akan lebih efektif dalam memastikan semua pegawai akan bekerja sesuai dengan tugas

pokok dan fungisnya.

Langkah lainnya, menurut Pahala, sebagai lembaga tinggi yang mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia, MK harus menerapkan standar etik di atas rata-rata. Misalnya, melakukan pemecatan secara langsung terhadap pegawai yang terbukti menerima sesua tu yang berbau gratifikasi.

Bahkan kriteria gratifikasi juga harus ditingkatkan. Misal nya, larangan untuk menerima teraktiran makan sama teman atau pihak tertentu yang meskipun pada saat itu tidak sedang berperkara.

Langkah preventif seperti ini, menuru t saya penting untuk dilakukan guna menjaga perasaan hutang budi yang dimiliki oleh pegawai MK kepada pihak lain. Rasa seperti ini m enjadi sangat berbahaya, sebab akan potensial dikemudian h ari akan disalahgunakan.

Contoh lain, ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah, pegawai MK juga harus dilarang untuk dilakukan penjemputan di bandara atau stasiun. Saat ini, penjemputan seperti itu dianggap lazim di Indonesia.

Kelaziman didasarkan pa da alasan sang pegawai yang datang dari Jakarta tidak menguasai peta daerah yang dituju. Namun lagi-lagi, hal ini harus dilarang guna membunuh perasaan berhutang budi kepada pihak lain.

Dengan demikian, diharapkan kejadian-kajadian serupa yang merusak citra dan kepercayaan MK di masa yang akan datang tidak terulang lagi.**

Jalan Berlobang di Simpang Tinju Yth. Pak Walikota atau Kepala Dinas PU Padang.

Kami mengeluh dengan jalan berlubang di simpang tinju lapai. Sudah banyak pengendara motor yang terjatuh karena lubang yang besar dan dalam. Kami berharap segera bisa diperbaiki. Trims Pengirim: 081374733***

Redaktur: Ismet Fanany MD

Layouter: Syamsul Hidayat

6

EKONOMI

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

Wakai Berikan Diskon 30 Persen PADANG, HALUAN — Gerai Wakai di lantai II Basko Grand Mall menggelar promosi ber tema “March on Buy 2 or more get 30% off” yang dimulai pada 24 Maret hingga 2 April.

Promo Maret tersebut mendapatkan diskon 30 persen bagi setiap pembelian dua pasang sepatu Wakai yang biasa digunakan untuk remaja hingga dewasa bagi semua tipe.

Wakai juga memberikan diskon untuk pembeli dua pasang sepatu tipe Kohai untuk anak-anak usia 3—12 tahun sebesar 30 persen.

Supervisor Wakai Padang, Rio Sanjaya Siregar mengatakan, pihaknya mengadakan program promosi itu untuk memanjakan konsumen setia Wakai untuk terus menjadikan Wakai sebagai sahabat dalam keseharian.

“Hingga saat ini produk Wakai terus diminati. Untuk itu, promo digelar sebagai bentuk kesetiaan Wakai kepada konsumen,” ucapnya, Jumat (24/3).

Ia menerangkan, produk Wakai memiliki desain tampilan yang elegan d an unik dengan ragam warna yang sesuai dengan selera kawula muda, serta sangat cocok untuk kegiatan sehari-hari.

Tidak hanya sepatu, kata Rio, gerai Wakai juga menyediakan produk lainnya, seperti tas, baju kaos, dan jaket.

Rio menambahkan, guna memberikan kenyamanan kepada konsumen saat berkunjung, disuguhkan aroma terapi yang dapat memberikan ketenangan.

“Hal ini sesuai dengan konsep penataan Wakai yang memengaruhi penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan, dan rasa konsumen,” ucapnya (h/mg-mel)

Tarif Listrik Tak Naik hingga Juni 2017 JAKARTA, HALUAN — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik. Menteri ESDM, Ignasius Jonan bilang, hingga Juni nanti pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik. “Arahan Presiden tarif tidak naik tiap tahun atau tiap tiga bulan. April sampai Juni listrik tidak naik,” ujar Jonan di Jakarta, Jumat (24/3).

Keputusan tersebut diambil karena saat ini pemerintah tengah berusaha untuk membuat rasio kelistrikan mencapai 100 persen pada 2019. Saat ini rasio kelistrikan baru mencapai 91—92 karena masih ada sekitar 2.500 desa dengan hampir 400.000 kepala keluarga belum bisa menikmati listrik. Jugaada 10.000 desa yang penyaluran listriknya ala kadarnya, salah satu faktornya karena tarif listrik yang mahal.

“Coba kita bayangkan kalau dari bayi sampai 18 tahun menerima bahwa rumah yang ditinggali, desa yang ditinggali, tidak ada listrik. Kabel listrik PLN tiba-tiba masuk, tetapi tidak dapat listrik. Itu karena listriknya mahal,” tutur Jonan, seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Untuk maksud itu, pemerintah akan terus mengatur tarif listrik ke depannya. Di sisi lain, pemerintah akan lebih banyak membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang dibangun di kepala sumur dan PLTU mulut tambang agar harga listrik bisa lebih terjangkau. “Kami akan coba makin lama listrik makin terjangkau,” ucapnya. (h/ktn)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DUKUNG AKSI PANGAN

BCA Bantu Tingkatkan KUR Petani di Sumbar LIMAPULUH KOTA, HALUAN—PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kemakmuran petani di Indonesia.

Dalam rangka mendukung program Akselerasi Keuangan Sinergi & Inklusi (AKSI) Pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, BCA berkomitmen meningkatkan pembiayaan, khususnya kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani dan industri berbasis pangan agar dapat DUKUNG AKSI PANGAN — Sejumlah perwakilan bank bersama Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, dalam acara AKSI Pangan di Harau, meningkatkan produktivitas- Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (24/3). BCA mendukung AKSI Pangan dengan meningkatkan pembiayaan, khususnya KUR, bagi petani dan industri berbasis pangan agar dapat meningkatkan produktivitasnya secara optimal. IST nya secara optimal.

Kepala Kantor Wilayah V BCA, Lukman, mengapresiasi masyarakat akan sayuran dan tutur Lukman. nya, sehingga nantinya dapat BCA, penyaluran pembiayaan pemerintah yang berkomitmen buah yang bersih di pasaran.

Dalam rangka mendukung memperpendek rantai pasok ke sektor pangan sepanjang dan bekerja keras menjaga “BCA tentunya akan senan- kesuksesan AKSI Pangan, kata komoditas dari petani lang- 2016 mencapai Rp26,5 triliun. stabilitas komoditas pangan di tiasa mendukung program Lukman, BCA berkomitmen sung ke konsumen akhir,” ucap Fasilitas pendanaan tersebut Indonesia. Pada kesempatan AKSI Pangan yang dicanang- meningkatkan kredit perban- Lukman. pada umumnya digunakan itu, BCA menyerahkan KUR kan pemerintah. Kami ber- kan pada sektor pertanian, Menurutnya, AKSI Pangan debitur untuk kebutuhan insecara simbolis kepada seorang harap program ini dapat sukses khususnya bagi petani dan memberikan peluang bagi BCA vestasi dan modal kerja. debitur, Yohanes De Brito menjangkau petani dan in- industri berbasis panga agar untuk mendiversifikasi pem“Besar harapan kami proDedy Putranto, senilai Rp30 dustri berbasis pangan secara mereka mampu memproduksi biayaan ke sektor pertanian gram AKSI Pangan ini dapat juta di Limapuluh Kota, Jumat langsung tidak hanya di Paya- tanaman pangan secara lebih yang tak pelak juga merupakan menciptakan lapangan peker(24/3). kumbuh tetapi juga di berbagai mudah, efektif, dan efisien. motor penggerak pertumbuhan jaan, mensejahterakan petani Usaha debitur tersebut me- daerah di Indonesia. Adalah “Melalui skema pembia- ekonomi di Indonesia. Program dan meningkatkan produktirupakan bisnis budi daya tana- komitmen kita bersama untuk yaan kredit yang tersedia, kami ini juga berkontribusi meng- vitas pertanian, sehingga mamman hidroponik yang saat ini meningkatkan kesejahteraan berharap para petani tidak akomodasi upaya BCA untuk pu menciptakan ketahanan berkembang pesat di Padang. para petani yang telah berjasa perlu lagi bergantung kepada menyalurkan kredit usaha rak- pangan dan menjaga kestabilan Usaha tersebut diharapkan selama ini menciptakan keta- tengkulak untuk memproduk- yat secara lebih merata di harga pangan di Indonesia,” dapat menjawab kebutuhan hanan pangan di Indonesia,” si dan menjual hasil pertanian- berbagai pelosok Indonesia. Di ujar Lukman. (h/rel/rvo)

Chevrolet Akan Perkenalkan 3 Produk Baru di Padang PADANG, HALUAN —Chevrolet meluncurkan tiga produk baru pada awal bulan ini di Jakarta. Di Padang, produkproduk tersebut akan diperkenalkan melalui pameran di Basko Mall pada 1—2 April.

Sales Counter Chevrolet Padang, Aferinda Vevi, mengatakan, tiga produk baru tersebut adalah Trax, Trailblazer, dan Spark. Ia menyebutkan, Trax yang lama diluncurkan pada 20136, sedangkan Trailblazer dan Spark yang lama diluncurkan pada 2013.

Kali ini Chevrolet mengeluarkan tiga produk tersebut dengan spesifikasi yang baru.

Mengenai pameran tiga produk baru tersebut di Padang

SALES Counter Chevrolet Padang, Aferinda Vevi, memperlihatkan Trailblazer di di Diler Chevrolet Padang, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 97, Jumat (24/3). Chevrolet meluncurkan tiga produk baru, yakni Trailblazer, Trax, dan Spark di Jakarta pada awal Maret dan akan memperkenalkannya di Padang pada awal April ini. HOLY ADIB

nanti, Vevi menginformasikan, mobil yang akan dipajang nanti hanya satu, yakni Trailblazer, tetapi pameran itu tetap memperkenalkan Trax dan Spark melalui brosur.

“Pada pameran nanti ada program khusus untuk pembeli Trailblazer. Konsumen yang memesan Trailblazer pada dua hari itu akan mendapatkan servis gratis selama tiga tahun.

Servis gratis tersebut, misalnya gratis jasa servis, gratis ganti oli, dan gratis penggantian suku cadang apabila ada yang rusak,” ujar Vevi di Diler Chevrolet Padang, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 97, Jumat (24/3).

Perihal harga, Vevi menyebutkan, Trax LT dijual Rp289.

000. 000 dan Trax LTZ dijual Rp315.300.000, Trailblazer LT dijual Rp440.000.000 dan Trailblazer LTZ dijual Rp464. 000.000, serta Spark dijual Rp206.500.000.

“Kami menargetkan Trax terjual 10 unit sebulan, Trailblazer 10 unit, dan Spark 3 unit.

Kami optimistis target penjualan tiga produk ini tercapai karena spesifikasinya lebih bagus dengan harga yang lebih murah daripada jenis mobil yang sama pada merek lain,” tutur Vevi.

Ia menambahkan, calon konsumen yang berminat membeli tiga produk baru itu harus mengindennya terlebih dulu dengan uang minimal Rp5 juta. Mobil akan datang sebulan setelah diinden. (h/dib)

Pembeli CBR150R Diberi Jaket Balap PADANG, HALUAN — PT Hayati Pratama Mandiri, diler utama sepeda motor Honda di Sumatra Barat kembali menghadirkan program yang menarik bulan ini bagi penggemar motor sport, khususnya CBR150R baru.

“Bagi setiap pembelian all new Honda CBR150R di semua diler jaringan PT Hayati baik transaksi kredit ataupun cash akan langsung mendapatkan racing jacket.

Promo ini berlangsung dari Maret sampai dengan Mei 2017,” ujar karyawan Unit Sales & Distribution Manager PT Hayati, Doni Hendra, dalam rilisnya, Jumat (24/3).

Ia menyebutkan, saat ini PT Hayati memiliki 29 diler

www.harianhaluan.com

di Sumatra Barat, antara lain di Padang, Pariaman, Pasaman, Bukittinggi, Agam, Solok, Sijunjung, Sawahlunto, Dharmasraya, dan Solok Selatan.

Sementara itu, General Manager PT Hayati, Hendri Faezal, mengatakan, dengan makin bertumbuhnya pasar motor sport di Sumatra Barat saat ini, pihaknya merasa perlu memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi kepada pecinta motor sport, salah satunya seperti dengan program khusus ini.

Ia menambahkan, CBR150R baru tersedia dalam empat piihan warna, antara lain revolution white dan nitro black dengan harga

KARYAWAN PT Hayati memperlihatkan CBR150R baru dan jaket balap di diler tersebut, Jl. Pemuda No. 35, Padang, Jumat (24/3). PT Hayati memberikan jaket balap kepada pembeli CBR150R yang membelinya pada Maret—Mei. IST .

Rp.33200.000, sedangkan racing red dijual dengan harga Rp33.870.000, dan all

Redaktur:Dodi Nurja

new CBR150R Repsol Moto GP harganya Rp34.070.000. (h/rel/dib)

Layouter: Irvand

SAMBUNGAN

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

7

Gonjong ....................................... Dari Halaman. 1 Dua Bocah .................................. Dari Halaman. 1 rakyat,” ucap Nurkhalis B, tokoh muda Gonjong Limo.

Diizinkannya kembali tambang beroperasi, menurut Nurkhalis berbeda dengan pernyataan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sewaktu Rakor Penanganan Bencana, Minggu, 5 Maret yang lalu.

“Waktu itu dengan tegas Gubernur Sumbar menyebut kalau bencana Pangkalan dipicu ekploitasi hutan, dan berjanji akan menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang melakukan penambangan.

Kalau penambangan dilakukan secara ilegal, akan dibawa ke ranah hukum, tapi jika dilakukan oleh penambang berizin, izinnya akan dicabut. Itu kata Gubernur Sumbar. Sekarang, kami menagih perkataan orang nomor satu di Sumbar itu,” tegas Nurkhalis.

Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Prof Werry Darta Taifur merasa ada yang aneh dengan pengoperasian enam tambang tersebut. “Saya kaget dengan diizinkannya kembali enam perusahaan tambang beroperasi di kawasan Koto Alam, Pangkalan Koto Baru. Persoalan tambang tersebut tidak hanya sekadar dekat atau jauh dari jalan raya, sehingga tidak menimbulkan longsor. Ada hal lain,” kata Werry.

Diungkapkan mantan Rektor Unand itu, yang perlu diperhatikan adalah isu izin peledakan tambang tersebut, pengelolaan dampak lingkungan dan pembukaan permukaan tanah. “Informasi tentang izin peledakan dan cara penambangan harus dibuka kepada publik berdasarkan hasil investigasi mendalam dan audit lingkungan. Informasi yang beredar adalah sistem penambangan dengan peledakan itulah yang menyebabkan getaran terhadap tanah dan tanah mudah terban di daerah labil. Jika benar, apakah peledakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Harusnya ini dikaji dulu,” ungkap Werry.

Profesor Syafruddin Karimi juga menyayangkan pemberian izin tersebut. Menurutnya, Pemrov seharusnya menghitung dampak buruk pertambangan sebelum izin dikeluarkan. “Kerugian bencana Rp250 miliar, apakah itu sebanding dengan income yang diterima dari enam perusahaan tambang itu? Pemprov harus memikirkan dampak kerusakan fasilitas public, yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut,” paparnya.

“Melihat foto satelit setelah bencana daerah Pangkalan dan sekitarnya, kita percaya ekosistem di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX sudah parah kerusakannya,” tambah Syafruddin Karimi.

Dijabarkan Syafruddin Karimi, kalau dicermati dari tabel input output, bisnis tambang,

hutan dan perkebunan sumbangan ekonominya tidak begitu besar terhadap daerah. Uang masuk yang diharapkan pemerintah hanya sebatas pajak. Untuk buruh dan pekerja hanya sekitar 30 persen. “Yang besar hampir 70 persen itu adalah buat bisnis dalam bentuk surplus usaha.

Pajak dan royalty tidak mencapai angka 5 persen. Ketika kerusakan SDA memicu bencana longsor dan banjir dengan biaya yang tidak kurang dari Rp250 miliar buat sektor publik saja, apa tangungjawab bisnis? Belum lagi kita menghitung kerugian ekonomi sosial, lingkungan dan ekosistem yang rusak? Siapa yang menanggung? Ini tidak hanya merugikan kita semua pada hari ini, tetapi lebih penting lagi generasi masa depan. Apa yang akan menjadi sumber penghidupan mereka kelak kalau semua itu sudah dirusak oleh kepentingan bisnis yang hanya berpikir profit jangka pendek?” jabar Guru Besar Ekonomi Unand itu Dituturkan Syafrudin, di tengah derita bencana Pangkalan dan sekitarnya, masyarakat menyimak keterangan dan komitmen pemimpin. “Dari hasil diskusi publik yang d iselenggarakan Pascasarjana Unand, salah satu kesimpulannya adalah moratorium tambang di daerah Pangkalan, Kapur IX dan Bukit Barisan. Kita mohon kepada pemberi izin tambang untuk memberikan pikiran dan pertimbangan atas bencana yang baru saja terjadi.

Jangan sampai daerah kita terperangkap untuk keuntungan jangka pendek yang hanya kecil saja dengan mengorbankan keberlanjutan ekosistem daerah yang harganya sangat mahal,” tuturnya.

“Para pengambil kebijakan diharapkan benar-benar mengkaji ulang secara cermat, dan menghentikan paradigma pembangunan yang sudah terbukti merugikan keberlanjutan ekosistem.

Kita semua harus berkorban untuk melindunginya, bukan mengambil untung dengan menghancurkannya,” harapnya.

Penolakan juga disuarakan pemuda Luak Limopuluah yang tergabung dalam organisasi Muda-Mudi Gonjong Limo. Dalam diskusi yang digelar di Gedung KNPI Sumbar, Jumat (24/3).

“Dengan bencana yang menimpa Pangkalan, rasanya tak masuk di akal, enam perusahaan tambang itu kembali diizinkan beroperasi.

Pemprov sebenarnya berada di pihak yang mana, masyarakat atau pengusaha tambang?” ungkap M Yusuf dalam diskusi yang berlangsung hangat.

Ditambahkan Marta Suhendra, Pemprov semestinya melakukan kajian ilmiah sebelum mengambil tindakan. Bukan malah langsung saja memberikan

izin operasional tambang. “Kita ingin sikap yang tegas yang berpihak kepada masyarakat dari Pemprov Sumbar. Pengaktifan kembali enam perusahaan tambang kami anggap bukan sikap yang pro masyarakat, tapi sebaliknya. Untuk itu, secara tegas, Muda-Mudi Gonjong Limo mendesak Gubernur mencabut izin enam perusahaan tambang tersebut,” tegas Marta.

Siapkan Gugatan Jika Gubernur Sumbar tidak mencabut izin enam perusahaan tambang di Pangkalan, para tokoh Gonjong Limo sepakat melakukan gugatan hukum. Gugatan itu juga didukung para aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, yang mengutus perwakilan dalam pertemuan di Gedung KNPI Sumbar. “Gugatan hukum dilakukan karena operasional tambang sudah menimbulkan kerusakan lingkungan, serta membuat sengsara masyarakat,” tutur aktivis Walhi, Abdul Halim.

Untuk langkah awal, para tokoh akan menyurati Gubernur Sumbar, terkait penolakan yang dilakukan. Jika surat tidak diindahkan, mahasiswa Gonjong Limo akan menggelar aksi. “Setelah aksi penolakan, akan dilakukan juga gugatan hukum. Ini bagian dari menjaga kelestarian lingkungan, serta kesewenangan pemerintah memberikan izin tambang, tanpa memikirkan dampak buruknya,” ungkap Ravi K. Kepala Dinas ESDM Sumbar Herry Martinus mengatakan, belum ada enam perusahaan tambang yang sempat diberhentikan, disurati secara resmi. Katanya, belum ada yang beroperasi.

“Belum disurati secara resmi dan memang belum ada yang beroperasi.

Ungkapan Hery berbeda dengan yang sebelumnya. Kepada Haluan, Hery memastikan enam tambang di Pangkalan dan Kapur IX, Limapuluh Kota, yang sempat diberhentikan sementara pascabencana banjir dan longsor sudah beraktifitas kembali. Kembali aktifnya enam tambang ini karena memang lokasinya dinilai jauh dari jalan raya dan tidak akan berdampak kepada masyarakat.

“Yang kita cabut bukan izin tambangnya, namun yang kita cabut itu izin fasilitas di luar tambangnya. Seperti lokasi peletakan alat berat, cruiser, dan alat lainnya. Mereka harus cari lokasi lain. Kini, tambang sudah kembali beroperasi,” kata Heri.

Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal yang dikonfirmasi terkait permasalahan ini tak menjawab banyak. Dia menyarankan untuk bertanya ke Kadis ESDM Sumbar. “Baiknya ke Kadis ESDM,” ungkapnya singkat. (h/ben)

Jaksa Farizal .............................. Dari Halaman. 1 jumlahnya oleh jaksa KPK. Setelah pemeriksaan saksi, Tanto pun mengajukan justice collaborator (JC) kepada majelis hakim dan jaksa KPK. "Sebelumnya JC sudah diserahkan pada penyidik di KPK, nanti 'kan itu berkaitan dengan remisi, putusan, dan kemungkinan pengurangannya. Intinya, klien kami bersedia membongkar siapa saja yang terlibat dalam kasus suap ini," kata Defika Yufiandra, pengacara Tnanto usai sidang.

"Untuk JC, nanti akan ditelaah dulu, dan diputuskan oleh petinggi-petinggi. Kami lihat dulu, apakah terdakwa Tanto kooperatif dan benar-benar membantu jalannya proses hukum dalam kasus ini," kata Jaksa KPK Haerudin .

Farizal Bongkar Siapa Saja Penerima Suap Sementara itu pada sidang kasus yang sama dengan terdakwa jaksa Farizal, majelis hakim yang diketuai Yose Ana Rosalinda dengan anggota Mahyuddin dan Elisiyah Florence membuka sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam pemeriksaan itu, Farizal bicara blak-blakan soal pengurusan perkara gula tanpa SNI dengan terdakwa Tanto, serta soal kemana uang suap sebesar Rp440 juta mengalir.

"Awalnya saya ditelefon oleh ajudan Kajati Sumbar (saat itu) Widodo Supriyadi. Kata ajudannya, saya disuruh menghadap.

Setelah saya temui, Kajati menyampaikan, Zal, saya tadi ditelefon Kapolda Sumbar (saat itu Brigjend Pol Basaruddin). Kapolda menanyakan siapa yang megang perkara gula, saya ingat kamu dan saya jawab Farizal," kata Farizal menirukan perkataan Widodo Supriyadi.

Setelah itu, lanjut Farizal, ia menemui Aspidum Kejati Sumbar Bambang Supriayambodo untuk www.harianhaluan.com

menanyakan P-16 kasus tersebut, dan tidak menemukan namanya tertera pada P-16 tersebut. Lalu Farizal kembali menemui Kajati, dan Kajati menyuruhnya untuk ikut dalam kasus tersebut, sehingga terbitlah P-16 kedua.

Meskipun unsur formil dan materil kasus peredaran gula tanpa SNI belum lengkap, tim tetap membuat P-21 pada 14 Juni 2016 dan melakukan penyerahan tahap II kepada Kejaksaan Negeri (Padang). Kata Farizal, hal itu ia lakukan semata-mata karena loyalitas pada Widodo Supriyadi selaku pimpinan. "Perkara ini saya sebut perkara atensi pimpinan," kata Farizal.

Selanjutnya, Farizal melakukan penyerahan berkas tahap 2 ke Kejari Padang pada 21 Juni 2016.

Saat itu, ia dan Rusmin selaku Kasi Pidum Kejari Padang menerima permohonan dari Tanto untuk tidak dilakukan penahanan badan. Setelah tidak dilakukan penahanan badan terhadap Tanto, Farizal pun menanyakan “perhatian” Tanto terhadap para jaksa yang ikut mengurus kasusnya.

"Saya tanyakan apakah ada semacam pemberian pada kami, jawab Tanto waktu itu, ya boleh," terang Farizal.

Setelah bertemu Tanto pada 1 Juli 2016, Farizal menyebutkan bahwa ia menerima uang secara cash sejumlah Rp150 juta. Uang tersebut lalu ia bagi-bagikan dengan rincian, Rp35 juta untuk Aspidum Kejati Sumbar Bambang Supriyambodo, Rp30 juta untuk Kajari Padang Syamsul Bahri, Rp30 juta untuk Kasi Pidum Kejari Padang Rusmin, Rp30 juta untuk jaksa Ujang Suryana, Rp25 juta untuk jaksa Sofia Elfi, dan Rp15 juta untuk jaksa Rikhi BM. "Kalau mereka membantah, saya urusan saya dengan Tuhan, mereka juga urusan mereka dengan

Tuhan," tegas Farizal.

Meskipun tidak mengingat lagi tanggal dan tujuan penerimaan uang dari Tanto selanjutnya, terdakwa Jaksa Farizal mengaku menerima uang dari Tanto sebanyak 9 kali dalam jumlah yang berbeda-beda. Rincinya, Rp150 juta untuk penahanan kota di kejaksaan.

Kemudian menerima lagi uang sebanyak 50 juta dan 15 juta untuk pengurusan eksepsi, dan Rp10 juta ditambah Rp140 juta untuk pengurusan melanjutkan penahanan kota di PN Padang.

"Totalnya itu ada Rp365 juta.

Di luar itu, saya memang menerima uang beberapa tahap dengan total Rp75 juta, tapi itu atas nama saya pinjam dari Tanto. Dan pasti akan saya ganti meskipun tanpa perjanjian tertulis, tanpa jangka waktu, dan tanpa jaminan. Kalau ditotal Rp365 tambah Rp75 itu memang totalnya Rp440 juta.

Tapi uang untuk pengurusan di PN Padang yang Rp150 juta itu, yang saya peruntukkan b agi Ketua PN Amin Ismanto hanya Rp50 juta, sedangkan Rp100 juta lagi saya pakai, dan sudah saya kembalikan ke penyidik sebanyak Rp84 juta," tambahnya.

Farizal juga mengaku menerima permintaan Tanto untuk membuat eksepsi. Farizal mengaku bersedia karena didesak Tanto yang selama menjalani persidangan tidak menggunakan jasa pengacara.

Namun, di persidangan, eksepsi yang dibuatkan Farizal tersebut ditolak oleh majelis hakim yang diketuai Amin Ismanto. Selan.jutnya, majelis hakim menunda sidang untuk agenda pembacaan tuntutan. Taufiq Ibnugroho Cs selaku jaksa KPK meminta waktu dua pekan ke depan untuk menyusun berkas tuntutan untuk terdakwa jaksa Farizal. (h/isq)

ganya sedang mandi-mandi tanpa diawasi oleh orangtua. Diduga keasyikan, mereka terlalu jauh ke tengah sungai yang arusnya deras.

Tak ayal, mereka yang tidak bisa berenang terseret arus. “Nenek korban yang sempat melihat kejadian itu segera berteriak minta pertolongan kepada warga,” sebut Kasubag Humas.

Sejumlah warga yang mendengar teriakan segera mencebur ke sungai

untuk memberi pertolongan. Ketiganya ditemukan dalam keadaan lemas.

Warga lalu membawanya ke Puskesmas terdekat. “Namun karena kondisi Farhan dan Marfa kian memburuk, akhirnya kedua anak itu dirujuk ke RSUD Pasbar di kawasan Jambak,” lanjut Mushendra.

Tapi di tengah perjalanan, keduanya dinyatakan meninggal dunia. “Kedua korban yang meninggal dunia sudah dibawa ke

rumah duka, sementara satu anak lagi masih dirawat di Puskesmas Sasak,” sebut Mushendra.

Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat Pasbar agar kejadian itu menjadi pelajaran berharga, terutama bagi orangtua yang memiliki anak, jangan sampai lengah mengawasi anaknya. “Mari, orangtua memperhatikan aktifitas anak-anaknya, jangan sampai lengah,” pungkasnya. (h/idn)

Jangan ......................................... Dari Halaman. 1 tikan. Pertama adalah kesiapan regulasi. Kedua ialah verifikasi status dan luas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Ketiga ialah kriteria kelompok masyarakat yang menjadi obyek penerima, termasuk juga bagaimana status penguasaan tanah kedepannya. “Ini penting agar jangan salah target dan justru menimbulkan konf lik agraria baru kedepannya,” ujarnya.

Dia juga memberikan masukan kepada pemerintah, agar kelompok petani mendapatkan prioritas sebagai obyek penerima di dalam program tersebut. “Sebab saat ini, lebih dari separuh petani di Indonesia atau sekitar 56 persen petani, hanya

memiliki lahan pertanian kurang dari 0.5 hektare,” jelasnya.

Disebutkan, saat ini kurang lebih 35 juta hektare hutan konsesi hanya dikuasai oleh 531 perusahaan. Dimana terdapat 31 ribu desa dengan status yang tidak jelas berlokasi di dalam kawasan hutan tersebut. Problem seperti ini harus juga dijadikan pertimbangan oleh pemerintah.

Fadli melihat, ketimpangan struktural bisa ditangani melalui program redistribusi lahan jika diiringi dengan penguatan sistem produksi pertanian. Model seperti ini tidak hanya akan mendukung penguatan sendi-sendi ekonomi petani, namun juga penanganan

secara sistematis problem ketimpangan struktural di Indonesia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melontarkan gagasan redistribusi lahan kepada kelompok masyarakat kecil. Untuk hal ini, pemerintah telah menyiapkan 12,7 juta hektare lahan untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Presiden juga berencana mempercepat sertifikasi tanah agar masyarakat bisa segera memiliki bukti kepemilikan aset yang sah. Program ini akan dijalankan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menangani problem ketimpangan. (h/sam)

Wartawan ..................................... Dari Halaman. 1 gambar.

“Tiba-tiba, petugas yang diketahui bernama Andre mengambil tongkat bisbol, dan mengerahkan kepada wartawan. Namun tongkat itu tidak sempat digunakannya karena berhasil dipegangi temannya,” ungkap Randi.

Aksi tidak sampai di sana saja.

Tidak lama datang seorang yang tidak dikenal dan menghardik Randi sambil mengaku preman. ”Wartawan ang? Aden preman,” ujarnya sambil berupaya memukul kamera Randi, namun hanya kena tangan kanan. Lalu ia mendorong Randi hingga tersurut beberapa langkah. Pria tersebut kemudian menarik identitas Randi yang tergantung di dada, sambil melihat nama dan menanyai nama media. “Orang yang mengaku preman itu juga mengancam saya,” ujar Randi Pangeran.

Setelah kondisi sempat tenang, tiga jurnalis lainnya yang mendapat informasi, Halbert dari klikpositif.com, Abel dan Andri dari RTV datang ke lokasi untuk melihat kondisi rekan mereka. Namun di lokasi, Randi dan Heru sudah pergi bersama Pol PP. Kemudian Halbert dan Abel bermaksud menanyakan persoalan itu kepada petugas keamanan, sementara Andri menunggu di parkiran, tetapi keduanya mendapatkan perlakuan yang sama, dengan dihadang dan diusir. Atas perlakuan tersebut, Randi bersama dengan wartawan lainnya melaporkan ke Polresta dengan laporan polisi LP: STTL/ 522/K/III/2/2017 unit SPKT tanggal 24 Maret 2017.

Owner Juliet Pub Javier Vandinata menyayangkan peristiwa tersebut. Dia mengaku tak pernah menginginkan hal itu terjadi.

“Sebagai owner. Saya menyayangkan peristiwa yang terjadi tersebut. Kami memahami tugas jurnalistik dalam mencari berita.

Semuanya miskomunikasi,” sebut Javier.

Dijelaskan Javier, dirinya

sudah melihat rekaman CCTV dan mempelajari kejadian, termasuk memastikan siapa lelaki berkepala plontos yang menggertak wartawan. Dia juga tidak mengenal pasti, siapa lelaki berkepala plontos, yang mengaku preman kepada wartawan. “Itu bukan petugas keamanan Juliet. Dia berkemungkinan hanya pengunjung saya,” lanjutnya.

Terkait permintaan kepada wartawan untuk tidak membawa kamera ke dalam ruangan, menurut Javier untuk menjaga privacy pengunjung. “Kalau kawan-kawan wartawan ingin meliput, kami persilahkan, malahan akan kami damping. Tapi jangan bawa kamera, mengingat kami juga memiliki kewajiban melindungi privacy tamu. Jika ada pengunjung yang bermasalah, dan dibawa petugas, kami juga tidak akan melarang wartawan untuk merekamnya. Tapi, untuk pengunjung yang tidak punya masalah, tentu tidak mungkin direkam,” ungkapnya.

Tentang laporan ke Polresta Padang, Javier mempersilahkan polisi melakukan proses hukum, sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami menghargai proses hukum yang dilakukan petugas kepolisian,” tambahnya.

Adanya isu Juliet Pub and Karaoke mengizinkan anak di bawah umur masuk ke dalam pub, dibantah keras Javier. “Itu tidak mungkin terjadi. Kami sudah berkomitmen untuk tidak memperbolehkan anak di bawah umur masuk pub, dengan melakukan pemeriksaan KTP bagi setiap pengunjung. Bagi yang tidak memiliki KTP dan masih di bawah umur, tidak akan bisa masuk ke Juliet. Itu aturan tegas,” ucap Javier.

Manajemen, menurut Javier juga menerapkan peraturan ketat kepada setiap karyawannya. Salah satunya, melakukan tes urine rutin. Jika ada karyawan yang terbukti memakai narkoba, akan langsung dipecat, bahkan tak

menutup kemungkinan juga diserahkan ke polisi. “Tidak ada ampun bagi karyawan yang memakai narkoba. Akan kita pecat langsung. Itu sudah pernah kami lakukan,” tutur Owner Juliet.

Sementara itu, Manager Juliet Pub and Karaoke Rey mengatakan, pihaknya tidak pernah mengusir wartawan. Malahan, katanya dia mempersilahkan masuk, tapi tanpa membawa kamera. “Kami tidak pernah mengusir wartawan.

Bahkan kami persilahkan masuk.

Kami hanya menanyakan izin untuk bawa kamera ke dalam tempat kami,” terangnya.

Terkait hal itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Padang mengeluarkan pernyataan sikap dan protes atas kekerasan yang dialami oleh lima jurnalist tersebut. “Perbuatan itu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Selain melakukan tindak pidana, pelaku juga melanggar pasal 18 ayat (1) UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dengan ancaman pidana paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” terang Ketua IJTI Sumbar Jon Nedy Kambang.

Pihaknya, juga meminta kepolisian untuk melakukan proses hukum kepada pelaku dengan menggunakan UU Pers. “Tindak kekerasan dan penghalangan tugas jurnalis ini terus terjadi setiap tahun.

Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz menyebutkan, apabila kasus tersebut terbukti melanggar hukum, dan terdapat saksi dan bukti yang kuat, maka pihaknya akan menindak lanjuti dengan secara transparan. “Kami akan tindal lanjuti secara transparan apabila kasus tersebut terbukti melanggar hukum, dan pelapor memiliki saksi dan bukti yang kuat,” ungkapnya dalam pesan singkat. (h/mg-ina)

Masyarakat ................................. Dari Halaman. 1 peningkatan CSR perbankan di sektor pertanian, peningkatan fasilitas tani dan pengairan.

Target dari program AKSI pangan ini, Indonesia bisa mewujudkan kembali sebagai negara lumbung pangan dan pengimpor hasil bumi terbesar di dunia.

Karena itulah, dukungan modal dan mempermudah skema pembiayaan rantai nilai (Value Chain Finanching) sangat dibutuhkan di tingkat petani kecil.

Program AKSI Pangan ini sendiri implementasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang sebelumnya diluncurkan oleh Presiden RI, Joko Widodo di Brebes, Jawa Timur pada November 2016 silam.

Dalam program AKSI Pangan ini, OJK menggandeng beberapa kementerian yang di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Untuk penyelenggaranya, 19 bank partner pemerintah yang akan menyalurkan pembiayaan kepada petani sebesar Rp260 triliun atau 14,12 persen dari total kredit yang sudah tersalurkan hingga saat ini.

Jika dana Rp 260 triliun ini terkucur, Asuransi Usaha Tani (AUT), premi dan luas lahan diperkirakan akan meningkat 64,88 persen dan lahan produktif bertambah 1 juta hektare. Kemudian asuransi usaha ternak sapi meningkat menjadi 238,42 persen dan 120.000 ekor sapi akan terlindungi. Termasuk peningkatan penjaminan kredit pertanian sebesar 6,42 persen menjadi Rp8,8 triliun dan KUR untuk

petani 5,44 persen.

“Kami optimis program ini akan berhasil secara nasional dan meninngkatkan produksi pangan 75 persen setiap tahunnya. Ini dilakukan dengan mengedepankan proses yang terpadu dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan kredit dari sektor perbankan dan pasar modal.

Jadi, akan terjadi revolusi pangan dan kemajuan teknologi di sektor pertanian,” kata Muliaman.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan program AKSI Pangan OJK ini menjadi ujung tombak pemerintah untuk bisa memaksimalkan hasil bumi yang sangat kaya di Indonesia ini. Dengan itu, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor pangan dari luar negeri. Pasalnya sejak 2014, terjadi kemerosotan pangan yang cukup drastis. Bahkan di tahun 2016, pertumbuhan di sektor pertanian menurun dari 4,24 persen menjadi 3,25 persen.

“Indonesia ini kaya, namun tidak digarap secara maksimal.

Karena itulah perlu program ini untuk menggairahkan kembali para petani dan peternak. Bahkan sejak tahun 2014, terjadi kemerosotan tajam. Pertumbuhan pertanian di tahun 2014 sebesar 4,24 persen, di tahun 2016 udah 3,25 persen. bahkan peranan pertanian hanya 13 persen untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

Karena itulah alasan pemerintah untuk mengimpor pangan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan,” kata Darmin Nasution.

Dalam Peluncuran AKSI Pangan tersebut, hadir juga Anggota Komisi IX DPR RI, Refrizal, Redaktur: BHENZ MARAJO

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno, Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Benny Warlis serta undangan lain.

Acara AKSI Pangan ini diikuti oleh 23 pelaku industri keuangan baik bank maupun non bank serta 3 perusahaan Financial technology (Fintech) atau e-commerce yang memiliki bisnis inti di sektor pertanian dan pangan, jelas Muliaman.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyampaikan, apresiasi yang tinggi kepada OJK yang telah memilih Provinsi Sumbar, khususnya Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai daerah peluncuran aksi pangan, sebagai bentuk dukungan program nawa cita guna terwujudnya kedaulatan pangan.

“Kami sangat beryukur, karena Kabupaten Limapuluh Kota, dijadikan sebagai Daerah pencanangan aksi pangan, kami sangat berterima kasih dan bergembira menyambut pencanangan ini,” ujar Gubernur.

Hal senada juga disampaikan Bupati Irfendi Arbi. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada OJK yang telah menjadikan kabupaten yang dipimpinnya, sebagai daerah pencanangan aksi pangan nasional. Lagipula masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota mayoritas sebagai petani, akan sangat terbantu dengan adanya aksi pangan yang digelar OJK di Limapuluh Kota. (h/zkf/ang) Layouter: IRVAND

8

PENDIDIKAN

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

Lingkar

Mahasiswa Miskin Bisa Kuliah Kedokteran JAKARTA, HALUAN — Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menjamin bahwa mahasiswa miskin namun berprestasi bisa kuliah kedokteran melalui penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Rp0. “Melalui UKT, mahasiswa kalangan tidak mampu tidak perlu membayar uang semester (Rp0), sedangkan mahasiswa mampu lainnya membayar UKT sesuai kemampuan orang tua, subsidi silang.

Sehingga muncul sistem pembiayaan berkeadilan,” ujar Nasir di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan pada 2012, Ditjen Pendidikan Tinggi telah menyusun analisis biaya per unit pendidikan kedokteran per semester dengan pendekatan berdasarkan aktivitas, yang selanjutnya juga menjadi dasar perhitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk pendidikan kedokteran di PTN sesuai Permendikbud No 73/2014.

Berdasarkan analisis tersebut diperoleh UKT Pendidikan dokter : Rp12.694.000. Dalam penerapannya di perguruan tinggi negeri, UKT Pendidikan Dokter mulai dari Rp0 hingga maksimal Rp25.000.000 (kelas tertinggi).

Dengan berlakunya UKT, mahasiswa di perguruan tinggi negeri hanya membayar uang semester, tidak ada lagi uang pangkal dan biaya lainnya.

Menristekdikti menegaskan bahwa calon mahasiswa berprestasi dari kalangan tidak mampu jangan khawatir melihat besarnya biaya pendidikan kedokteran tersebut, karena negara hadir melalui berbagai skema pembiayaan dan beasiswa untuk memberikan akses bagi mereka untuk meraih impiannya sebagai seorang dokter.

Selain melalui sistem UKT, kalangan dari keluarga tidak mampu juga dijamin aksesnya mengenyam pendidikan dokter melalui pemberian beasiswa. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang 20/2013 mengenai adanya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dan dosen (Pasal 32 - 35).

Saat ini beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dan dosen kedokteran telah dikeluarkan melalui program BIDIK MISI, LPDP, dan juga Program Beasiswa Afirmasi. (h/*)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pelajar Putri Borong Tiket Olimpiade Sains SMP SAWAHLUNTO, HALUAN — Sembilan tiket Olimpiade Sains tingkat SMP dalam mewakili Sawahlunto ke tingkat Sumbar, diborong habis pelajar wanita. Tidak satupun pelajar laki-laki yang berhasil lolos dalam seleksi Olimpiade Sains, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Sawahlunto.

Pada mata pelajaran matematika, tampil Yunia Ayu Tantri Muslian, siswi SMP Negeri 7 ‘Kota Arang’ yang meraih nilai 20 poin. Yunia akan tampil bersama dua siswi lainnya, dengan nilai yang sama-saa 15 poin, yakni Nabila Aprilia, siswi SMP Negeri 2 dan Shinta Amelia R, yang juga siswi satu sekolah Yunia.

“Benar, peserta yang lolos seleksi Olimpiade Sains tingkat SMP semuanya wanita. Begitulah adanya, semua pelajar bersaing ketat dalam merebut tiket untuk mewakili Sawahlunto ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Idris, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sawahlunto, kepada Haluan, Kamis (23/3).

Sementara untuk mata pelajaran IPA, Sawahlunto akan diwakili Mayang Sari, siswi

OLIMPIADE — Seleksi Olimpiade Sains tingkat SMP se Kota Sawahlunto. NTO

SMP Negeri 8, Putri Maryanti Hamid dari SMP Negeri 6, yang sama-sama mendapatkan nilai 25 poin, serta Della Afmalia dari SMP Negeri 4 Sawahlunto dengan nilai 20 poin.

Sedangkan untuk mata pelajaran IPS, Sawahlunto akan diwakili Vania Gusriani utusan

SMP Negeri 5 dengan nilai 38 poin, serta Hafizah Rahmadani dari SMP Negeri 4, dan Salsabilah Amalia Sastra dari SMP Negeri 2 Sawahlunto, yang mengumpulkan sama-sama nilai 35 poin.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Marwan mengatakan, semua peserta yang

lolos seleksi Olimpiade Sains, akan mengikuti, akan mengikuti pelatihan khusus dengan melibatkan perguruan tinggi.

“Untuk lebih mematangkan peserta dalam bersaing di tingkat provinsi, akan difasilitasi untuk pemantapan dengan melibatkan pihak perguruan tinggi,”

ujar Marwan.

Sebelumnya, dalam seleksi Olimpiade Sains yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sawahlunto itu, diikuti 60 pelajar tingkat SMP se-Kota Sawahlunto, yang berasal dari sembilan sekolah n egeri dan 2 sekolah swasta. (h/nto)

FU IAIN IMAM BONJOL

Diskusi Bersama Kandidat Doktor Tafsir PADANG, HALUAN — Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol (FU IAIN IB) Padang melaksanakan Diskusi Dosen bertemakan “Metodologi Penelitian Tafsir Kontemporer; Belajar dari Pengalaman Studi di Indonesia-Belanda” beberapa hari lalu di aula Fakultas Ushuluddin IAIN IB Padang.

Diskusi ini dengan narasumber Fadhli Lukman, Kandidat Doktor Tafsir pada Freiburg University (Ph.D Student and Research Fellow Orientalisches Seminar AlbertLudwigs-Universität Freiburg).

Putra Minang kelahiran Matur 17 Juni 1990 ini tengah menyelesaikan pendidikan S 1 dan S 2 nya pada

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Diskusi dihadiri oleh para DosenTafsir dan mahasiswa Prodi Ilmu al-Qur’an danTafsir.

Dekan FU, Dr. Hj. Widia Fithri, M.Hum. merasa perlu menghadirkan pemateri seperti Fadhli Lukman untuk menambah paradigma penelitian Tafsir di Prodi Ilmu al-Qur’an danT afsir IAIN Imam Bonjol Padang.

Ketua Jurusan Tafsir Hadis Sri Chalida didampingi Sekjurnya Novizal Wendry yang bertindak sebagai moderator pada kegiatan ini mengulas bahwa tema ini diangkat berdasarkan paradigma penelitian mahasiswa yang mayoritas berkutat seputar kajian tafsir tematik terha-

dap kata atau tema terQur’an di dunia Barat tentu dalam al-Qur’an. yang menjadi primaFadhli Lukman medona saat ini adalah ngatakan, kajian alpendekatan historis.

Qur’an danTafsir mesti Angelika Neuwirth miterbuka terhadap kajian salnya memberikan persarjana luar (baik Timur hatian serius terhadap maupun Barat) seputar terhadap literatur-liteQur’an danTafsir. Misalratur awal Islam, seperti nya Abdullah Saeed daliteratur-literatur tentang lam The Qur’an: Introqira‘at atau mushafduction(Saeed, 2008), FADHLI LUKMAN mushaf tertua Al-Quran Harmut Bobzin dalam yang ditemukan.

Encyclopaedia of The Qur’an Generasi ini menempatkan Al(Bobzin, 2002), Fazlurrahman Quran sebagai sebuah karya besar dalam pendahuluan Major Themes yang muncul dalam situasi tertentu (Rahman, 1996), Whitney Bodman di tanah Arab pada abad 6-7 Hijriah (Bodman, 2009), dan sebagainya. yang dikenal dengan istilah late Menurutnya Fadhli, kajian al- antiquity. Dalam pola late antiquity

ini, meneliti Al-Quran diketengahkan bersama dengan teks-teks lainnya di sekitar tanah Arab, baik yang tertulis dalam paphyiry atau medium tulis lainnya seperti batu dan prasasti.

Dalam konteks Indonesia misalnya, kasus al-Mâ‘idah: 51 yang masih panas hingga saat ini bisa diteliti dalam banyak ruang penelitian.

Ia bisa dikaji menggunakan metode penafsiran maw û‘î atau muqâran. Dua metode ini berakhir pada kesimpulan tentang pemaknaan yang paling benar untuk terminologi awliyâ‘ dan status kebolehan/ketidakbolehan mengangkat non-Muslim sebagai

pemimpin. Orientasinya bersifat teologis. Akan tetapi, itu bukan satu-satunya pintu yang bisa dimasuki. Masih ada sejumlah alternatif lainnya yang bisa dikaji dan diteliti seputar fenomena ini.

Ia bisa diteliti secara sosiologis dan antropologis untuk melihat bagaimana sistem ide dan nilai yang bekerja di masyarakat Indonesia sehingga bisa memobilisasi gerakan massa yang sangat besar. Secara historis ia bisa jadi pintu masuk untuk melihat sejarah penistaan agama di Indonesia dari masa ke masa. Ia bisa jadi pintu masuk untuk membincang pertautan praktis AlQuran dan percaturan perpolitikan di Indonesia. (h/dn/rl)

Tantangan Berat Pengelolaan Jurnal Ilmiah PADANG, HALUAN — Setelah melaksanakan konsolidasi dan membentuk pengurus pada 26 Januari lalu, Relawan Jurnal Indonesia Sumatra Barat (RJI Sumbar) menggelar pelantikan pengurus periode 2017-2020, Rabu (22/3).

Pascapelantikan pengurus, RJI Sumbar diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pengalolaan jurnal ilmiah untuk menggiatkan publikasi sesuai dengan visi yang diusung RJI. Pengurus RJI Sumbar dilantik Ketua Koordinator RJI Pusat Andri Putra Kesmawan.

Selain itu tampak hadir Ketua Kopertis Wilayah X SumbarRiau-Jambi Prof. Dr. Herri, MBA. Sebelum pelantikan, digelar seminar nasional bertemakan; Berbagi Giatkan Publikasi, Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi, dengan narasumber Koordinator Kopertis Wilayah X, Managing Editor Ijaseit (Jurnal Terindeks Scopus) Rahmat Hidayat, dan Ketua Koordinator RJI nasional. “Sejak didirikan pertengahan 2016, RJI diharapkan menjadi jembatan bagi pengalola jurnal ilmiah secara nasional, hal itu tentu harus dipahami dan dilaksanakan oleh Pengurus RJI Sumbar. Kepada pengurus, kami juga berpesan agar patuh

www.harianhaluan.com

dan tunduk pada AD/ART RJI yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional (Munas) I di Yogyakarta Desember lalu,” kata Andri.

Dalam sambutannya, Firdaus selaku Ketua RJI Sumbar menyatakan, tantangan pengelolaan jurnal ilmiah di Sumbar cukup berat karena belum satu pun jurnal di Sumbar yang terakreditasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan jurnal harus diseriusi secepatnya. “Apalagi dengan Permendirjen DIKTI No. 1 tahun 2014 tentang tata kelola publikasi ilmiah, yang harus dilaksanakan secara daring (online). Bahkan, aturan itu sudah berlaku efektif sejak April 2016. Pengelola jurnal dituntut mengerti manajemen penerbitan menggunakan sistem elektronik, terutama menggunakan platform OJS (Open Jurnal System). Selain itu, penulisan ilmiah harus menggunakan mesin referensi dalam mengutip sumber penulisan,” kata Firdaus.

Dalam seminar, Profesor Herri menyampaikan, tuntutan publikasi ilmiah bagi dosen telah diatur melalui Permenristek DIKTI Nomor 20 tahun 2017. Dalam peraturan itu diatur kewajiban publikasi

ilmiah bagi dosen dengan jabatan tertentu. “Jangan sampai dosen tidak mau naik jabatan, atau malah ingin turun jabatan karena menghindari kewajiban publikasi ilmiah ini,”kata Prof. Herri, yang juga didaulat sebagai pembina RJI Sumbar.

Narasumber lain, Rahmat

Hidayat, ikut berbincang tentang strategi publikasi ilmiah bereputasi internasional, dan bagaimana mengelola jurnal agar bereputasi tinggi. Ia mengatakan, salah satu kunci agar jurnal terindeks scopus adalah ketepatan waktu yang sesuai dengan jadwal penerbitan. “Untuk

publikasi di jurnal internasional, kata kuncinya harus patuh dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Kebanyakan penulis Indonesia menurut Rahmat banyak yang tidak patuh dengan gaya selingkung jurnal, sehingga ditolak sebelum dibaca,” katanya. (h/isq)

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

9

PASAR BANDAR BUAT

Pedagang Lantai II Kembali Ditata Persoalan kedua menurutPADANG, HALUAN—Dua hari setelah pemindahan namun tidak mendapatkan pat,”ujar Jasman pada Haluan, nya adalah, pedagang yang tempat untuk berjualan di kemarin. ratusan PKL ke lantai II bangunan Pasar Bandar lantai dua pasar itu.

Lebih lanjut ia menga- berjualan saat ini tidak tertata Buat, berbagai permasalahan mulai timbul.

Tiga Penadah Barang Curian Dibekuk PADANG, HALUAN — Unit Reserse Kriminal Polsekta Kuranji berhasil menangkap tiga orang tersangka yang terlibat tindak pidana pencurian dan memberikan pertolongan jahat (penadah), Jumat (24/3) di tiga lokasi berbeda.

Dijelaskan Kapolsekta Kuranji Harianto SH mengatakan, penangkapan berawal di Desa Kampung Apar Kelurahan Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dan di Tarok Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman.

Pada dua lokasi itu Almalikul (42) dan Rosmen (51) diamankan di kediamannya masing-masing karena menjadi penadah dalam tindak pidana pencurian.

Lanjutnya, penangkapan tersebut dilakukan berawal dari hasil lidik unit Opsnal Polsek Kuranji. Alhasil dua pelaku berhasil diamankan.

“Kita amankan pelaku sedang istirahat di kediamannya masing-masing,” ungkapnya.

Adapun barang bukti yang disita berupa, satu unit sepeda motor jenis honda Beat BA 3479 BA warna merah, dengan nomor rangka MH 1JF5126BK090160, dan nomor mesin JF51E2086340, sedangkan No- Pol Palsu BA 2047 ND. Dalam hal ini kedua tersangka dan barang bukti di amankan di Polsek Kuranji guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap kedua pelaku dikenakan Pasal 480 KUH- Pidana.

Selanjutnya, tim opsnal polsek kuranji melanjutkan penangkapan bertempat di Perumahan Praksindo, Kelurahan Parak Kopi, Kecamatan Padang Timur. Disana satu tersangka Edison (38) berhasil di tangkap.

“Setelah kita mendapat informasi keberadaan pelaku, langsung dilakukan penangkapan,” tambahnya.

Dijelaskan, saat ditangkap pelaku sedang duduk disamping gudang, tanpa perlawanan pelaku dapat diamankan kemudian langsung dibawa ke Polsek Kuranji untuk proses lebih lanjut.

Tangkapan ini dilakukan atas laporan polisi LP/590/K/IX/2016/Sektor Kuranji, tanggal 26 September 2017, atas nama korban Rahmadina Zaid, tentang Kasus pencurian yang terjadi pada hari Senin 26 September 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) di Surau Balai RT 04 RW IV Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji. (h/mg-ina)

www.harianhaluan.com

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang Jasman mengatakan, ada dua kondisi yang terjadi saat ini yang harus segera diselesaikan.

Pertama, banyak ditemu-

kan pedagang yang tidak aktif berjualan padahal mendapatkan lapak meja batu untuk berdagang.

Padahal ada sebagian pedagang yang inin berdagang

“Kita akan data kembali, mana pedagang yang benarbenar aktif berjualan. Jika tidak aktif berjualan, buat apa mendapatkan tempat.

Lebih baik, diberikan kepada yang belum mendapat tem-

takan, ada pula pedagang yang mendapatkan meja batu dalam jumlah yang banyak, bahkan lebih dari lima.

“Sisa lapak batunya kemudian disewakan kepada orang lain,” jelas Jasman.

BERSIHKAN SAMPAH—Pekerja tengah membersihkan saluran air di kawasan Alai, Padang dari sampah dan tanaman-tanaman yang membuat aliran air tidak lancar. HUDA PUTRA

dengan baik dan semestinya.

“Sewaktu pendaftaran pedagang yang akan menempati meja batu, pedagang lah yang menentukan posisi dimana tempat berjualan.

Contohnya saat ini ada pedagang yang sebaiknya tidak berjualan berdekatan malah terjadi.

Ada pedagang ayam kemudian di depannya ada pedagang santan tentunya hal ini akan berlawanan.

Bulu ayam dapat berterbangan ke depan penjual santan. Tentunya harus ada salah seorang pedagang yang berbesar hati untuk pindah ke tempat lain,” terangnya.

Dikatakannya, permasalahan tersebut sedang dicarikan solusi oleh Dinas Perdagangan.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengatakan, dalam waktu 15 hari kedepan akan terus melakukan penataan pedagang di lantai dua Pasar Bandar Buat.

“Baru pindah, tentunya masih banyak persoalan yang terjadi. Namun, semua hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik, “ujar Endrizal.

Endrizal kembali menegaskan bahwa pedagang tidak diperbolehkan untuk berjualan ke luar bangunan pasar. (h/mg-mel)

PROGRAM KETUK PINTU

39 Orang Positif Terkena TB PADANG,HALUAN—Hasil Program Ketuk Pintu Dinas Kesehatan Kota Padang selama 15 hari (6-21 Maret) , sebanyak 39 orang positif terkena Tu-

berkulosis (TB).

Demikian dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan d a n

Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Padang Gentina, kemarin.

Ia mengatakan, Program “Ketuk Pintu” dilakukan DKK Padang untuk menanggulangi masalah TB sedini mungkin.

Program ini menggandeng 22 Puskesmas yang ada di Kota Padang.

“Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menggalakkan program”Ketuk Pintu” yang bertujuan mendatangi rumah warga agar ditemukan kasus-kasus baru sehingga pengobatan dapat dilakukan sesegera mungkin dan meminimalisir penularan TB,” ucapnya.

Lebih lanjut Gentina menuturkan, sebanyak 4.101 rumah telah didatangi, dan 14.209 orang telah diberikan edukasi terkait penyakit TB. Dari 14.209 orang tersebut, petugas menemukan 1.235 orang yang diduga terkena TB. Namun hanya 492 orang yang melakukan tes dahak, sehingga masyarakat yang positif

terkena TB sebanyak 39 orang.

“Tingginya kasus penyakit TB menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek ekonomi sosial,”ujar “Dari dua tahun kebelakang angka kasus penyakit TB cukup tinggi . Pada 2015 sebanyak 1651 orang yang positif terkena TB baik yang ditemukan BTA (+) maupun ekstra paru.

Sedangkan tahun 2016 terjadi 1598 kasus TB, sebanyak 841 merupakan BTA (+).

Gentina mengatakan, sulitnyamengurangi jumlah penderita TB di Kota Padang karena banyaknya mitos yang beredar dimasyarakat.

Di antaranya, jika seseorang mengalami batuk berdarah maka orang tersebut terkena guna-guna. Kemudian adanya mitos penyakit TB tidak dapat disembuhkan, dan mitos-mitos lainnya yang menyebabkan penderita TB diasingkan dari masyarakat.

“Dampak dari mitos ini adalah penderita TB tidak mau memeriksakan dirinya ke Puskesmas jika mengalami gejala TB. Padahal, faktanya penyakit

Redaktur: Afrianita

ini dapat disembuhkan jika pasien rutin dan patuh dalam menjalani pengobatan,” ujar dokter Gentina.

Beberapa hal dapat dilakukan untuk mencegah TB diantaranya adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengatur sirkulasi udara di tempat tinggal dengan baik.

Selain itu, olahraga secara rutin juga penting dalam membangun sistem pertahanan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit.

Pasien yang sudah mengidap TB pun dapat melakukan pencegahan penularan terhadap anggota keluarganya dengan menjemur kasur yang digunakan, serta membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam rumahnya karena kuman TB dapat mati jika terkena sinar matahari.

“Selama ini yang terjadi adalah penderita TB malah diasingkan oleh keluarga ditempatkan di kamar yang gelap dan tidak terkena sinar matahari.

Padahal hal ini malah memperburuk keadaan, dan merupakan cara yang salah,” kata Dokter Gentina. (h/mg-mel)

Layouter: Rahmi

10

PADANG

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

UBH Bentuk Tim Percepatan Akreditasi PADANG, HALUAN—Universitas Bung Hatta menyelenggarakan kegiatan “Recharging Auditor Internal “ bertajuk “Peningkatan Kapabilitas Auditor Mutu Menuju Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi A Tahun 2020” di Ruang Sidang Gedung E Rektorat Kampus Proklamator I UBH, kemarin.

Ketua Pelaksana Dr, Zaitul, SE, MBA, Ak, CA menyampaikan UBH telah membentuk tim program percepatan akreditas program studi A dan telah bergerak beberapa bulan yang lalu. Hal ini terkait dengan telah diperolehnya Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi UBH dan untuk meningkatkan akreditasi program studi yang B menjadi A. ”Kegiatan ini sebgai bentuk langkah untuk mengaudit program studi sehingga proses percepatan akreditasi A dapat segera terwujud dalam waktu dekat ini.

Nantinya peserta yang mengikuti kegiatan ini akan menjadi tim audit internal dan dapat segera melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya.” imbuhnya.

Terkait dengan proses akreditasi, Zaitul juga menambahkan kedepannya tidak hanya program studi yang diaudit tapi biro dan unit pelaksana teknis yang ada di UBH akan juga dilakukan audit karena sebagai pendukung yang sangat penting untuk proses akreditasi.

Sementara itu, Wakil Rektor I UBH Dr. Hendra Suherman, ST, MT menyampaikan universitas terus mendukung tim auditor internal ini sebagai komitmen dalam meningkatkan mutu. Dengan adanya tim auditor internal ini dapat mempermudah langkah kampus untuk program percepatan akreditasi program studi A. “Tim akan menilai tiap program studi dan hasli auditnya akan terlihat program studi mana yang akan berpotensi direakreditasi A sehingga nantinya akan berdampak untuk reakreditasi untuk Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi UBH agar segera menjadi A,” sebutnya. (h/ita)

SOP Layanan Informasi Publik Disosialisasikan PADANG, HALUAN — Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kota (Pemko) Padang sangat penting selaku pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki badan publik sesuai amanat Undang-undang (UU)14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Padang selaku PPID Utama juga didukung PPID Pembantu yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah daerah setempat.

Dimana terkait dengan tugas tersebut, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

Dan untuk berjalan lebih efektif lagi maka perlu digelar Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik yang diikuti 51 orang admin PPID Pembantu di Gedung Serba Guna (GSG), Jumat (24/3).

Walikota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Suardi mengatakan, pemberlakukan UU 14/ 2008 tentang KIP merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia khususnya bagi Pemerintah Kota Padang.

“UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang dalam memperoleh informasi publik kepada setiap badan publik secara baik.

Oleh karena itu, bagi setiap badan publik atau masing-masing OPD dituntut wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi publiknya secara baik dan efisien sesuai SOP yang ditetapkan,” ujar Suardi sewaktu membuka sosialisasi tersebut.

Ia menambahkan, PPID utama maupun PPID Pembantu sesuai SOP-nya harus mampu menyediakan akses dan tempat layanan informasi publik bagi pemohon informasi.

Sehingga, apabila hal itu telah dikerjakan, maka hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas sesuai prosedur pasti juga terpenuhi dengan baik. (h/rel)

www.harianhaluan.com

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

FASILITAS PENUNJANG PASAR NANGGALO KURANG

Lantai II Belum Bisa Ditempati PADANG, HALUAN—Meskipun pembangunan Pasar Nanggalo Siteba telah selesai akhir tahun lalu, namun kondisinya saat ini, lantai dua belum bisa ditempati. karena masih kurangnya beberapa fasilitas penunjang.

SALAH BERHENTI—Sebuah mobil berhenti di Ruang Henti Khusus (RHK) di Simpang Jamria, Jumat (24/3). Marka tersebut khusus untuk pengendara motor, bagi pengendara mobil tidak boleh berada di zona tersebut. HUDA PUTRA

RENCANA PEMKO 2019

Dana RT/RW Naik 200 Persen PADANG, HALUAN — Sejumlah permasalahan di tingkat RT dan RW menjadi “PR” Pemerintah Kota Padang.

Diantara permasalahan tersebut mulai ketertiban rumah kos, kebersihan lingkungan, kenakalan remaja, sampai ke maraknya “pak ogah”.

“Penanganan permasalahan yang ada memang menjadi PR pemerintah, namun mustahil tanpa dukungan tokoh masyarakat, “ kata Walikota Padang H. Mahyeldi di hadapan para pengurua RT dan RW sekecamatan Padang Utara di aula kantor camat setempat, kemarin.

Walikota mengatakan, potensi permasalahan sekecil apapun yang timbul di lingkungan warga, para pengurus RT dan RW merupakan pihak yang terlebih dahulu mengetahui.

Melalui RT dan RW yang menjadi ujung tombak pemerintahan diharapkan proaktif menyikapi berbagai permasalahan di lingkungannya.

“RT dan RW adalah ujung tombak pemerintah yang diharapkan proaktif menyikapi permasalahan di lingkungan masing-masing, “ ujarnya.

Wako Mahyeldi mengakui, dana operasional yang dianggarkan Pemko Padang untuk RT dan RW serta lembaga lainnya memang tidak sebanding dengan pengabdian dan pengorbanannya dalam mengurus warga.

Dana operasional yang besarannya hanya Rp275 ribu untuk RW dan Rp225 ribu untuk RT setiap bulan jauh dari memadai.

“Meskipun belum memadai namun Pemko Padang telah berkomitmen meningkatkan hingga 200 persen sampai 2019 dari sebelumnya hanya Rp150 ribu, “ ungkapnya.

Sementara itu, Camat Padang Utara Editiawarman Malin Batuah menyebut, selama ini para RT dan RW selalu berkoordinasi dengan lurah dan camat sehingga masyarakat

terlayani dengan baik.

Begitu juga terkait permasalahanper masalahan warga, RT dan RW sangat membantu dalam penangannya.

Sebaliknya, dengan adanya dana operasional dari Pemko sedikitnya akan membantu para tokoh masyarakat tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“RT dan RW sangat membantu sekali dalam mengurus warga dan lingkungan, “ sebutnya.

Dana operasional bagi RT dan RW, Majelis Taklim dan LPM dibagikan Pemerintah Kota Padang setiap tiga bulan sekali.

Pencairan dana tersebut tersebut sudah dilimpahkan ke kecamatan.

Nantinya pihak kecamatan menyalurkan melalui kelurahan dan seterusnya langsung kepada yang berasangkutan.

“Dana operasional ini diserahkan utuh tanpa pemotongan apapun, “ pungkas Editiawarman. (h/rel)

Kepala UPTD Pasar Nanggalo Yurman mengatakan, Pemerintah Kota Padang menargetkan pedagang yang berjualan di bahu jalan Pasar Nanggalo Siteba masuk ke lantai dua bangunan. Paling lama seminggu sebelum Lebaran, target ini dapat dipenuhi.

“Kami memang belum memindahkan pedagang ke lantai dua, karena fasilitas yang tersedia belum mencukupi,”ujar Yurman saat ditemui Haluan, Jumat (24/3).

Lebih lanjut Yurman mengatakan, fasilitas yang masih kurang saat ini adalah meja batu untuk pedagang kaki lima, kemudian fasilitas pendukung seperti ketersediaan musala, toilet dan tangga atau RAM. Saat ini tangga yang tersedia baru ada satu unit. Sedangkan, demi menunjang kondisi bangunan pasar tangga yang dimiliki seharusnya berjumlah tiga unit.

Nantinya pe dagang yang akan menempati lantai dua berjumlah sekitar 160 orang. Sedangkan rencananya meja batu yang akan dibangun sebanyak 170 petak.

“Selesai saja meja batu, pedagang sudah bisa dimasukkan kedalam,”kata Yurman.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Endrizal mengatakan, saat ini kelanjutan pembangunan fasilitas Pasar Nanggalo Siteba masih tahap lelang.

Ia berharap agar hasil lelang dapat selesai pada Awal April sehingga target pada bulan Juni untuk memasukan pedagang dapat terpenuhi.

“Jika lelang cepat selesai, kami optimis pedagang bisa masuk pada bulan Juni, “kata Endrizal.

Anggarannya digunakan untuk melengkapi fasilitas tersebut menurut Endrizal lebih kurang sekitar Rp900 juta.

Jika semua fasilitas telah disediakan oleh Pemerintahan Kota Padang maka pedagang tidak dibenarkan lagi berjualan di bahu jalan.

E nd r izal mengatakan , a p abi la pe dagang telah pindah ke lantai dua maka bekas tempat berjualan tersebut akan digunakan sebagai tempat parkir sehingga akan bisa m engurangi kemacetan selama ini yang terjadi akibat banyaknya p edagang yang ber jualan dibahu Jalan Pasar Nanggalo Siteba. (h/ mg-mel)

TERKAIT PANSUS TKA

Emma Yohanna Reses ke Imigrasi

ANGGOTA DPD RI Emma Yohanna bersama Kasi Statuskim Jejen Zaeruddin, Kasi Insarfom Misri, Kaur Umum, Iknu Askan, Kaur Kepegawaian Dedi Sabri dan Kasubsi Penindakan, Hariyo Seto saat reses ke kantor Imigrasi Kelas I Padang, Jumat (24/3). IST

PADANG, HALUAN — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Emma Yohanna reses ke Kantor Imigrasi Kelas I Padang serta Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Jumat (24/3).

Kedatangannya ke dua tempat ini dalam rangka reses terkait pengawasan terhadap

Tenaga Kerja Asing di Sumatera Barat.

Ditambah pula baru-baru ini, Imigrasi Kelas I Padang sudah mendeportasi dua orang warga negara Republik Rakyat Tiongkok Lu Shiping dan Qin Qibiao di Solok Selatan. Keduanya, telah menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepada me-

reka.

“Sebagai perpanjangan tangan masyarakat ke pusat, maka itu diadakannya reses untuk menyerap aspirasi terkait pengawasan TKA di Sumatera Barat,” katanya.

Alhasil dari reses tersebut, ia memperoleh data dari Imigrasi Kelas I Padang telah mendeportasi lima WNA ke negara asalnya.

Penyebabnya, mulai dari over stay hingga penyalahgunaan izin tinggal.

Hal itu terungkap, dalam pertemuan Emma Yohanna dengan Kasi Statuskim Jejen Zaeruddin, Kasi Insarfom Misri, Kaur Umum Iknu Askan, Kaur kepegawaian Dedi Sabri dan Kasubsi Penindakan, Hariyo Seto.

“Saat ini, WNA yang memegang Kartu Izin Tinggal Sementara sebanyak 182 orang.

Terdiri dari, 93 orang diantaranya bekerja di perusahaan, 53 orang kuliah di perguruan tinggi di Sumbar dan 34 orang

memiliki keluarga disini,” katanya.

Sementara itu, ada 30 orang WNA pemegang kartu izin tetap. ”Dengan rincian, enam orang bekerja di perusahaan dan 24 diantaranya memiliki istri atau suami di sini,” kata Jejen Zaeruddin.

Dijelaskannya, untuk mengawasi orang asing, Imigrasi sudah memiliki tim khusus yakni Tim Pora (Pengawasan Orang asing) yang terdiri dari berbagai unsur elemen, mulai dari Imigrasi, TNI, Polri dan Pemda hingga pariwisata.

“Tim ini, sudah ada di setiap kabupaten dan kecamatan di seluruh daerah di Sumatera Barat,” jelasnya.

Sementara itu, dari hasil reses Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat diperoleh, data sebanyak 13 orang TKA yang bekerja di Sumbar yang melakukan perpanjangan izin tinggal dari Januari - Maret 2017. Mereka tersebar di berba-

Redaktur: Afrianita

gai perusahaan di Ranah Minang.

“Kami akan terus melakukan pengawasan, TKA yang berkerja di wilayah Sumbar,” ucapnya.

Emma Yohanna tidak menampik, kalau kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara dan juga dibukanya MEA pada akhir 2015 berimbas pada orang asing yang masuk ke Indonesia menjadi lebih banyak. Ada dampak positif, dan negatifnya. ”Untuk itu dibutuhkan, pengawasan yang ketat WNA yang datang ke daerah-daerah.

Diperlukan, koordinasi semua pihak,” jelasnya.

Tak hanya itu, baru-baru ini DPR RI sudah membentuk Pansus (Panitia Khusus) pengawasan Tenaga Kerja Asing. ”Kami menerima masukan, dan aspirasi dari masyarakat supaya bisa dibahas dalam rapat bersama anggota dewan lainnya di parlemen,” katanya.(h/ade)

Layouter: Rahmi

JURNALISME WARGA

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

11

KOREM 032/WIRABRAJA

Silaturahmi dengan Keluarga Besar TNI (Kiriman : Penrem 032/Wbr) Danrem 032/Wirabraja yang diwakili oleh Kasrem 032/Wirabraja Kolonel Inf Susilo, melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) kepada 150 orang Perwakilan Keluarga Besar TNI (KBT) yang tergabung dalam Ormas PPAD, FKPPI, PPM, PEPABRI, LVRI, dan PERSIT di Lapangan Indoor Makorem 032/Wirabraja Jl. Jenderal Sudirman Padang. Kamis (23/3).

Dalam sambutan Kasrem 032/Wirabraja menyampaikan situasi saat sekarang ini yang sangat mudahnya terpancing antara kelompok satu dengan kelompok lain sehingga timbulnya perpecahan antara anak bangsa, untuk itu silahturahmi ini mengandung

makna yang mulia.

Untuk selalu membina hubungan yang kokoh erat dan membina terjalinnya kerjasama yang positif baik antara Korem 032/ Wirabraja dengan Keluarga Besar TNI, maupun Ormas FKPPI, PPM, PPAD, PEPABRI dan LVRI serta PERSIT. Koordinasi yang baik untuk mempererat hubungan kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saling memberikan impormasi tentang perkembangan lingkungan di wilayah Korem 032/Wirabraja demi terwujudnya Keutuhan NKRI. Turut hadir dalam acara ini Ketua PPAD bapak Amir Sari Pudin, PEPABRI bapak Mahidin, PKKPI bapak Bambang S, LVRI dan Persit. ***

RJI Sumbar Dilantik Kiriman : Firdaus (Padang) Setelah melaksanakan konsolidasi dan membentuk pengurus pada 26 Januari lalu, Relawan Jurnal Indonesia Sumatera Barat melaksanakan pelantikan pengurus periode 2017-2020. Pengurus RJI Sumbar dilantik langsung oleh ketua Relawan Jurnal Indonesia pusat, Andri Putra Kesmawan.

Dalam sambutannya, Andri memesankan agar keberadaan RJI Sumbar mampu menjadi jembatan bagi pengalola jurnal ilmiah untuk menggiatkan publikasi sesuai dengan visi didirikannya RJI pertangahan 2016 lalu. Kepada pengurus Andri juga memesankan agar patuh dan tunduk pada AD/ART RJI yang ditetapkan dalam munas pertama di Jogjakarta pada 12 Desember 2016.

Firdaus, Ketua RJI Sumbar dalam sambutannya mengatakan, tantangan pengelola ilmiah di Sumbar cukup berat karena belum satupun jurnal di Sumbar yang terakreditasi. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan jurnal harus diseriusi, apalagi denga adanya Per-

mendirjen DIKTI No. 1 tahun 2014 tentang tata kelola publikasi ilmiah yang harus dilaksanakan secara daring (online). Aturan ini sudah berlaku efektif sejak April 2016 lalu, sehingga sekarang, tuntutan bagi pengelola jurnal adalah mengerti dengan management penerbitan dengan menggunakan sistem elektronik, terutama menggunakan platform OJS (Open Jurnal System) yang umum digunakan di Indonesia. Selain itu, penulisan ilmiah juga sudah harus menggunakan mesin referensi dalam mengutip sumber untuk penulisan.

Kegiatan pelantikan juga dihadiri oleh Koordinator Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau dan Jambi), Prof. Dr. Herri, MBA yang didaulat sebagai Pembina RJI Sumatera Barat. Pelantikan dihadiri oleh dosen dan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Turut hadir dalam kegiatan peneliti dari Balai Riset dan Standarisasi Industri (Baristand) Padang yang merupakan instansi teknis di bawah Kemenprin.

Sebelum pelantikan, kegiatan dimuali dengan seminar nasional tentang publikasi ilmiah dengan tema “Berbagi Gaiatkan Publikasi, Saciok Bak Ayam, Sadanciang bak basi”. Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut Koordinator Kopertis Wilayah X, Prof.

Herri, MBA, Managing Editor IJASEIT (Jurnal Terindeks Scopus), Rahmat Hidayat dan Ketua Koordinator RJI nasional, Andri Putra Kesmawan.

Dalam pemaparannya, Prof. Herri menyampaikan tuntutan publikasi ilmiah bagi dosen yang baru-baru ini diatur melalui Permenristek DIKTI No. 20 tahun 2017 tentang Publikasi Ilmiah.

Dalam peraturan ini diatur kewajiban publikasi ilmiah bagi dosen dengan jabatan tertentu. Hal ini menurut Prof. Herri bertujuan untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di Indonesia.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan dosen lebih produktif malhirkan karya dan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. “Jangan sampai dosen

tidak mau naik jabatan, atau malah ingin turun jabatan karena ingin menghindari kewajiban publikasi ilamiah” tutur Pr of. Herri sambil berkelakar.

Rahmat Hidayat berbincang tentang strategi publikasi ilmiah bereputasi internasional dan mengelola jurnal agar bereputasi tinggi.

Dalam pemaparannya, Rahmat berbagi pengalamana dalam mengelola jurnal terindeks scopus. Salah satu kunci agar jurnal terindeks scopus menurut Rahmat adalah tepat waktu sesuai dengan jadwal penerbitan.

Oleh karena itu, jangan tidak tepat waktu, tegasnya. Selain itu, untuk publikasi di Jurnal bereputasi internasional, kata kuncinya harus patuh dengan gaya selingkung jurnal yang akan dituju. Kebanyakan penulis dari Indonesia menurut Rahmat banyak yang tidak p atuh dengan gaya selingkung jurnal, sehingga harus direject sebelum dibaca.

Andri mengupas tentang semangat lahirnya RJI, yaitu upaya untuk bersinergi dan saling membantu meningkatkan publikasi ilmiah di

Indonesia. Dalam mencapai tujuannya, RJI tidak membedakan antara kampus negeri, swasta, keagamaan, akademi dan sebagainya, bagi RJI semua kampus adalah sama dalam hal publikasi ilmiah. Sehingga, dalam kegiatannya, RJI melakukan pendampingan bagi pengelola jurnal ilmiah.

Pasca seminar dan pelan-

tikan pengurus, RJI Sumbar juga memberikan pelatihan OJS untuk author kepada peserta seminar. Kegiatan pelatihan difasilitasi langsung oleh ketua RJI Sumbar, Firdaus. Dalam kegiatan pelatihan, Firdaus menekankan perbedaan pemanfaatan OJS oleh penulis (Author) dan pengelola jurnal. Dalam pelatihan tersebut, materi

difokuskan pada peran sebagai author. Mulai dari submit tulisan, perjalanan tulisan dalam proses penerbitan, hingga hal-hal teknis yang berhubungan dengan tata cara revisi artikel dalam sistem OJS. Kegiatan pelatihan disertai langsung dengan praktek dengan menggunakan jurnal latihan yang disediakan oleh website RJI. ***

PARIWARA DPRD KABUPATEN PASAMAN DI PARIPURNA ISTIMEWA

DPRD Terima LKPJ Bupati TA 2016 PASAMAN, HALUAN—Rapat Paripurna Istimewa I DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2017, dalam rangka penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Pasaman, tahun anggaran 2016.

Jumat (24/3), berjalan sukses dan lancar.

Seluruh fraksi dan mayoritas anggota legislatif di DPRD itu sepakat menerima LKPj Bupati dan melahirkan 14 butir rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah, dibidang pemerintahan dan aparatur, ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD, Yasri bersama dua orang wakil pimpinan lainnya, Bona Lubis dan Haniful Khairi serta dihadiri 27 anggota DPRD setempat.

Ketua DPRD Kabupaten

Pasaman, Yasri mengatakan, kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk LKPJ, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

“LKPJ ini diatur dalam undang-undang, maka kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada rakyat, melalui DPRD. dan DPRD, berwenang meminta pertanggung jawaban laporan keuangan kepada bupati,” katanya.

LKPJ, kata dia, meru-

PIMPINAN DPRD bersalaman usai pelaksanaan paripurna istimewa I penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati . www.harianhaluan.com

pakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran, menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan.

Dikatakan, LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Itu, kata dia, disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD dan dibahas secara internal dengan tata tertib DPRD. “Pihak DPRD akan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah, untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan. Rekomendasi, berisikan catatan strategis, berisi saran, masukan atau koreksi terhadap roda pemerintahan,” katanya.

Sementara Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, bahwa rapat tersebut merupakan paripurna terakhir, dari proses pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2016.

“Kita bersyukur, seluruh proses itu telah dapat kita laksanakan sesuai dengan agenda pembahasan yang telah ditetapkan oleh DPRD Pasaman,” katanya.

Dikatakan, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki komitmen sama dalam

mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik, bersih dan bermartabat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Proses pembahasan oleh dewan terselenggara dengan baik dan maksimal. Terlaksana dengan penuh kekeluargaan dan kebersamaan.

Dari banyak saran dan pendapat yang disampaikan selalu bermuara untuk dilakukan perbaikan,” ujar Yusuf Lubis.

Ia mengatakan, bahwa semua saran, masukan dan rekomendasi dari pihak dewan sangat konstruktif dan berharga, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, agamis dan berbudaya.

“Setiap saran, masukan dan rekomendasi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi ini cerminan, atau amanah dari masyarakat Pasaman secara keseluruhan,” ujarnya.

Menindaklanjuti rekomendasi itu dibutuhkan kerjasama dan partisipatif aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk dukungan dari DPRD sendiri.

Berikut rekomendasi DPRD terkait laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Pasaman akhir tahun anggaran 2016, untuk bidang pemerintahan dan aparatur, dian-

TANDA TANGAN — Ketua DPRD Yasri, menandatangani rekomendasi DPRD terhadap LKPJ, disaksikan Bupati Pasaman Yusuf Lubis, wakil ketua DPRD, Kapolres dan Ketua PA.

taranya penempatan pejabat harus sesuai jenjang karir dan urutan kepangkatan, memperhatikan skill serta kompetensi, PNS non job penempatannya tidak disatu OPD. Selanjutnya, pemda diminta untuk memfasilitasi pemekaran nagari yang telah memenuhi syarat, memperjelas batas-batas nagari, kecamatan dan kabupaten, meningkatkan fungsi dan peranan Satpol PP. Bidang ekonomi pembangunan, yakni mempercepat kegiatan dan meningkatkan pengawasan oleh OPD terhadap semua kegiatan (proyek) agar mutu pekerjaan terjamin, melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD,

pemanfaatan aset eks lapangan PSL (Ruko), meningkatkan anggaran usaha tani, jalan produksi pertanian.

Bidang Kesejahteraan Sosial, yakni meminta pemerintah menumpas habis se-

gala bentuk penyakit masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan seluruh puskesmas. Terakhir, mengoptimalkan pengelolaan kebersihan pada pasar-pasar di daerah itu. (h/yud)

PLT Sekretariat DPRD Mukhrizal saat menyampaikan rekomendasi DPRD terkait LKPJ Bupati Pasaman tahun anggaran 2016.

Redaktur: Atviarni

Layouter: Syamsul Hidayat

12

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

HARI INI 686 ASN UJIAN KOMPETENSI

Pemkab Dinilai Abaikan Surat KASN LIMAP ULUH KOTA, HALUAN – Pelaksanaan Ujian Kompetensi kepada 686 ASN yang dikhususkan kepada 31 pejabat eselon II, Sabtu-Minggu (25-26/3) di Kampus Politani Unand, Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota mendapat kritikan dari beberapa pihak. Pasalnya, surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi untuk melakukan evaluasi terhadap pengukuhan Pejabat OPD di Kabupaten Limapuluh Kota, akhir Desember 2016 silam. Pasalnya, KASN menemukan dugaan pelanggaran merit system (penilaian kinerja) dalam pengisian jabatan di tubuh pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota.

TINJAU PAMERAN — Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi Bupati Limapuluh Kota Irfendi dan Ketua OJK Muliaman D Hadad mengunjungi stan pameran pada acara Peluncuran Program AKSI Pangan, Jumat (24/3) di Medan Nan Bapaneh, Nagari Tarantang, Limapuluh Kota. ZULKIFLI

Petani Pangkalan Sudah Bisa Klaim Asuransi LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Bagi petani yang menanam padi di Kecamatan Pangkalan, Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota yang sawahnya rusak akibat bencana banjir awal Maret 2017 silam, sudah bisa mengajukan klaim asuransi sawahnya ke Asuransi Jasindo melalui Dinas Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota. Setiap satu hektare sawah akan diganti Rp6 juta.

Kepala Cabang Jasindo Padang, Donal Syaiful mengatakan para petani di Kecamatan Pangkalan sudah bisa mengklaim asuransi taninya ke pihak Jasindo yang ada di Kota Padang dan Bukittinggi. Asalkan petani sudah membayar asuransi masa tanamnya sebelum benjir melanda sawah-sawah mereka di Pangkalan.

“Sudah bisa diminta kepada kami asuransinya. Setiap satu hektare kami ganti Rp6 juta. Ini untuk seluruh daerah Kabupaten Limapuluh Kota, termasuk Pangkalan. Namun, untuk Kapur IX masih dalam pendataan kami.

Asalkan sebelum banjir datang, petani sudah membayar asuransinya. Bagi petani yang belum membayar asuransi saat banjir datang, kami tidak bisa membayarkan klaim petani,” kata Donal kepada Haluan, Jumat (24/3).

Ia juga mengatakan untuk Kapur IX diperkirakan proses pencairan klaim akan dilakukan satu minggu lagi dan sawah yang akan diganti hanya sawah yang ditanami padi saja. “Kami sedang mendata dan survey di Kapur IX. Mungkin

selesai dalam satu minggu ini, baru bisa dicairkan uang asuransinya.

Dan perlu diperhatikan, kami hanya mengganti kerugian sawah yang ditanami padi saja,” kata Donal.

Dijelaskannya, asuransi lahan pertanian ini dirasa tidak memberatkan para petani karena 80 persen asuransi telah disubsidi oleh kementerian pertanian. Petani hanya perlu membayar sisanya sebesar 20 persen yakni 36 ribu setiap masa panen. Jadi dalam rentang pembibitan hingga panen, padi yang ada di sawah sudah aman apabila terjadi bencana kekeringan, banjir dan hama.

“Asuransinya Rp180 ribu. Itu sudah dibayar oleh pemerintah Rp144 ribu. Jadi sisanya petani yang bayar Rp36 ribu. Kami menjamin padi yang ada di sawah

apabila terjadi gagal panen baik itu karena faktor kebanjiran, kekeringan, serangan hama maupun yang lain,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota, Aprizul Nazar mengatakan pihaknya akan memfasilitasi petani untuk pencairan asuransi klaim oleh asuransi Jasindo. Petani hanya cukup datang ke kantor UPT yang ada di Pangkalan atau daerah masing-masing.

“Datang saja ke UPT kami yang terdekat. Tidak hanya di Pangkalan saja, di daerah lain yang sawahnya hancur akibat banjir juga sudah bisa mengurus asuransinya. Nanti petugas kami yang membantu,” kata Aprizul. (h/ang)

Dinas Sosial Salurkan bantuan Bencana Rp111 Juta LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Dinas Sosial Kebupaten Limapuluh Kota, telah menyalurkan berbagai bantuan bagi korban bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat awal Maret lampau. Bantuan tersebut, diantarkan langsung oleh Kadis Sosial setempat.

Kepala Dinas Sosial Limapuluh Kota, Husin Daruhan dalam keterangannya Jumat (24/3) di kantornya menyebutkan, bantuan telah disalurkan selama tanggap darurat sampai sekarang ke berbagai nagari pada

kecamatan Mungka, Suliki, dan Lareh Sago Halaban Pangkalan. Total bantuan pada masyarakat terdampak banjir senilai Rp111. 043.000.

Bantuan yang disalurkan Dinas Sosial pada daerah terdampak banjir, lanjut Husin dikhususkan pada masyarakat yang belum tersentuh bantuan sebelumnya. Masyarakat penerima bantuan diberikan berupa paket seperti perlengkapan keluarga yang sangat dibutuhkan warga, sarden, minyak goreng, tenda, selimut dan lain.

Dikatakannya, bantuan berupa

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi.

Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 1 (satu) bidang tanah Hak milik, luas 1.125 m2, lokasi dekat masjid dan perumahan dekat pusat kota, kel.

Anduringt, Kec. Kuranji. Harga Nego & 1 (satu) bidang tanah Hak Milik, luas 1.000 m2, Kel. korong Gadang, Kec. Kuranji.

Minat Hub.0813 6358 0062

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

Dijual ruko permanen 2011 dg harga murah tiga lantai yang berada di pusat kota. Luas tanah 335 M2, luas bangunan 400 M2 (Lt 1 : 9 x16 M, Lt II : 10x19 M, Lt III :8x10 M. Pondasi sumuran, struktur besi ulir dan interior modern. Lokasi Labuah Basilang, Payakumbuh dekat kampus Unand II, 200 M dari Rumdis Walikota.Cocok utk kantor, hunian, toko dan kos-kosan.

Serius, Hub : 083287052018. www.harianhaluan.com

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

perlengkapan keluarga berjumlah 116 paket senilai Rp22.738.900, sarden 1.154 kaleng senilai Rp7.039.400, kecap 449 botol Rp1.796.000, minyak goreng 106 botol senilai Rp1.696.000, tenda gulung 6 lembar Rp1.086.000, peralatan dapur 9 paket senilai Rp7.049.700. Kemudian Matras, selimut, Kidsware, Foodware, paket sandang, lauk pauk dan lain senilai sekitar Rp60 juta. Sedangkan untuk kebutuhan khusus sebanyak 30 paket senilai Rp6.810.000.

“Sekarang ini masih ada bantuan bencana yang akan disalurkan

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

DIJUAL MOBIL

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang. Hub. (0751) 7055027, 085263978000

Carry Futura Thn.2001, Harga 49 Jt (Nego). CC 1500, Warna Biru Metalik, Terawat, Ban Baru, AC. Yang Serius Hub. 081363422243.

LAMPU LED US , dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/android/ ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

Daihatsu Ayla Roda 4 Th.2014. Tangan Pertama, Warna Silver Metalik, Mulus, Pajak Baru Dibayar. Hub : HP. 081267632460

TOKO ASTAGFIRULLAH, menjual sparkpart mobil, olie, service dll. Jl. Lubuk Lintah No. 22. Hub. 0812 6614

kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelas Husin Daruhan.

Selama tanggap darurat bencana sangat besar perhatian berbagai daerah di Sumatera Barat, maupun provinsi tetangga seperti Riau, dan daerah lainnya. Mereka telah mengantarkan bantuan termasuk kelompok maupun organisasi, sehingga sangat membantu masyarakat yang terdampak bencana. “Kita mengucapkan banyak terima kasih ke pada semua pihak yang sudah ikut prihatin dan menyalurkan batuan atas kejadian itu,” sebut Husin. (h/zkf)

OLISINDO S E RV I C E , melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2. Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679

DIJUAL CEPAT

Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Yulhendri 08127004090 DIJUAL RUMAH TINGGAL, Di Jl. Dobi V No. I padang, kampung Pondok - Kota, ukuran panjang 16 m, lebar 9 m, SHM, Harga 1 Milyar Nego.

Minat hub: 0852 1574 1549 / 0823 9099 6930

Direktur LSM Forum Peduli Luak 50, Yudilfan Habib mengatakan pelaksanaan ujian kompetensi kepada ASN dan pejabat OPD yang dilantik akhir Desember 2016 silam dinilai telah mengabaikan surat teguran dan evaluasi KASN kepada Pemkab Limapuluh Kota. Disamping itu, Pelaksanaan ujian Kompetensi harusnya dilakukan sebelum pengukuhan jabatan, bukan setelah dilantik.

“Ini lucu, pelaksanaan ujian Kompetensi harusnya sebelum dilantik, bukan setelah dilantik.

Ujian ini melihat kemampuan, skill dan wawasan pejabat yang akan dilantik agar Baperjakat dan Pansel bisa melihat dimana posisi calon pejabat ini diletakkan, Kata Yudilfan Habib kepada Haluan, Jumat (24/3) .

Ia juga mengatakan pelaksanaan ujian kompetensi juuga tidak melibatkan Pansel dan Baperjakat dan tidak jelas pelaksanaan ujian ini. Agenda ini menambah catatan Pemerintah Kabupaten Limapuluh kota yang berjalan tidak sesuai dengan aturan.

“Pansel dan Baperjakatnya belum ada, tapi ujian kompetensinya sudah dilakukan. Ini seperti kejadian pengukuhan OPD Kemarin. Yang ada surat teguran dari KASN yang kedua datang lagi ke Bupati,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas BKD Kabupaten Limapuluh Kota, Arneta Budi Putra membenarkan adanya ujian Kompetensi kepada ASN yang dilantik akhir Desember 2016 silam, khususnya kepada seluruh pejabat eselon II. Ujian ini merupakan tahap pertama untuk penyeleksian pejabat untuk mutasi ASN nanti.

“Memang ada ujian kompetensi besok (hari ini-red) dan Minggu.

Itu untuk melihat sejauh mana wawasan, skill dan historis pekerjaan mereka. Ini untuk proses

tahap pertama jika ada tahapan mutasi ASN nantinya,” kata Budi saat dikonfirmasi Haluan, Jumat (24/3).

Mengenai pelaksaaan ujian, Budi mengaku ini dilakukan oleh pansel yang telah dibentuk oleh BKD. Namun, tidak bisa menyebutkan ketua Panselnya kepada Haluan.

“Yang melaksanakan ujian kompetensi itu Pansel. Sedangkan kami hanya memfasilitasinya saja.

Pansel itu baru kami bentuk, tapi saja belum tahu siapa-siapa didalamnya karena saya belum sempat membaca berkas-berkas penyusunan tim pansel,” kata Budi lagi.

Sebelumnya, tanggal 28 Februari pihak KASN Kementerian Dalam Negeri menyurati Bupati Limapuluh Kota agar menindaklanjuti temuan KASN atas dugaan pelanggaran merit System atau penilaian kinerja ASN berdasarkan prestasi kerja dengan nomor surat B-651/KASN/2017 yang langsung ditanda tangani oleh Ketua KASN, Sofyan Efendi.

Dalam surat yang bersifat segera itu, ada enam rekomendasi terhadap Bupati Limapuluh Kota sebagai pejabat pembina kepegawaian, Sekretaris Daerah Kabupaten selaku pejabat yang berwenang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bertanggung jawab secara teknis.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengaku tidak mengetahui secara teknis pelaksanaan ujian Komptensi ini dan surat teguran dari KASN ini.

“Saya hanya mengetahui ada surat KASN itu dan pelaksanaan ujian Kompetensi ini. namun tidak mengetahui secara teknis pelaksanaan dan apa yang salah dalam dua hal ini. Jika ada yang salah, dalam waktu dekat akan kami evaluasi,” katanya. (h/ang)

DIJUAL RUMAH ONE PIECE VARIASI, Masang Kaca film, stiker, branding, dll. Jl. ST. Syahrir.

No. Hp. 081374315278 AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737

PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang.

Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

OLISINDO SERVICE, melayani Luas 874 M2,luas bangunan Service, ganti oli, cucian mobil, dll. 750M2. Alamat jl.Batang Antokan jln. Adinegoro No. 38, Depan No12, Padang Baru Barat perumahan Lubuk Gading Permai, (Kompleks GOR H.Agus salim arah ke Lubuk Buaya. Saat ini padang) hub : 081374717420 dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat DI JUAL 2 (dua) unit mobil Kami. Hub: Bapak Reza Nissan PKC 211 Tahun 2004, 081266840106 beserta dengan tangki Kapasitas SERVICE AC ( AIR 14. 000 liter, harga 155jt (nego).

CONDITIONER), special AC mobil & Spare Part. Melayani Tanpa Perantara Hub : 0812 6690 pemasangan AC, antar jemput 3003

ke alamat. Jln. Ujung Gurun No. 77 Padang. Hub: 07517814716

DIKONTRAKKAN

Luas tanah 352 M dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Terletak di jalan medan B1 No. 5 Wisma Indah Siteba.

Sertifikat Hak Milik. yang berminat hubungi HP. 0812 8125 843

DIJUAL TANAH Di Jual Tanah seluas 41.000M2, 4HA, Sertifikat, Kec. Tabir Lintas Depan Pasar Baru Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Pinggir jalan Lingkungan Tata Kota Provinsi Jambi. Yang berminat Hub. Hp. 081213847669

BPKB dan STNK BA 6309 LE a/n Nasril. Hilang di antara Panyalaian menuju Aia Angek.

Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat BPKB BA 3016 BU a/n Sefnedi, SE. MM, Ph. D. Hilang disekitar Kota Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat

Rumah, 4 kmr tdr,list 2200, AC 3 dan PDAM,lengkap dgn perabot dan alat rumah tinggal, cck utk org pindah kantor. Jl. Gajahmada Gn. Tandikat No. 2 (seberang RS Ibnusina).

Hub:Ibu Ida, HP. 082170536777– 081365319990

DIKONTRAKKAN Rumah. Lokasi Komp. Filano Jaya II BB3 No.12. Rumah 2 Lantai, 5 Kamar (1 Kamar Pembantu), Kamar Mandi 4, Garasi Luar Dalam, Pagar Terali Besi. Hub. 0813 74 40 4476

FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4Tahun ‘08, 2 unit, warna silver dan hitam,plat BA, kondisi mobil bagus, mulus, mesin terawat dan siap pakai, orisinil, Asuransi All Risk, nego. Hub: 087895733338, 081267333302 Redaktur: Almudazir

Layouter: Luther

AGAM & BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

13

Bukittinggi Pertama Serahkan LKPD Lingkar

BKSDA Pantau Harimau Dengan Kamera AGAM, HALUAN — Pengawasan Harimau di Hutan Cagar Alam Maninjau, Kabupaten Agam, bakal menggunakan sebanyak enam unit camera trapping. Hal ini dilakukan pasca menganasnya Harimau Sumatera yang sering memangsa ternak masyarakat.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah I KSDA Provinsi Sumbar, Khairi Ramadhan di Lubuk Basung, Jumat (24/3) mengatakan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat akan memasang camera untuk mengawasi Harimau Sumatera di kawasan cagar alam Maninjau.

Dikatakannya, pemasangan camera trapping ini baru pertama dilakukan dalam menangani konflik harimau di Sumbar. Saat ini, pihaknya sedang melakukan evaluasi terkait kejadian Harimau memangsa ternak warga Kecamatan Palembayan dan Matur.

Ia menjelaskan, kamera ini digunakan untuk mengambil foto harimau.

Mudah-mudahan pemasangan kamera trapping bisa dilakukan pada waktu dekat ini. Diperlukan upaya untuk penanganan dan mengidentifikasi harimau yang ada.

“Kamera ini kita pasang dalam jangka waktu tiga bulan. Pemasangannya dilakukan di daerah yang sering dilalui harimau. Setelah gambar didapat, kita akan mengindentifikasi ukuran harimau kemudian usianya,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat, agar tidak panik dan melakukan tindakan yang di luar kewajaran, seperti memburu harimau itu kemudian membunuhnya. Cara mengatasi keadaan ini dengan memperketat hewan ternak, seperti tidak meletakkannya di tengah hutan. (h/yat)

BUKITTINGGI, HALUAN — Kota Bukittinggi, daerah yang pertama di Sumbar yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar).

LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias didampingi Sekda Yuen Karnova kepada Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Eliza di kantor BPK setempat, Kamis (23/3).

“Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, Bukittinggi merupakan daerah pertama yang menyampaikan LKPD tahun 2016 tersebut ke BPK,” ujar Walikota Bukittinggi melalui Kabag Humas Setdako Bukittinggi, Jumat (24/3).

Menurut Yulman, penyerahan LKPD tahun 2016 itu sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan sistem anggaran yang baik dan professional, serta sebagai wujud daerah yang menjunjung tinggi aturan dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah, s ehingga penyampaian LKPD tersebut

KAPOLRES Bukittinggi AKBP Arly Jembar Jumhana (tengah) ketika melaksanakan Ops Simpatik Singgalang 2017. IST

bisa diakukan lebih cepat sepuluh hari dibanding tahun lalu.

“Dibanding tahun lalu, penyerahan LKPD 2016 lebih cepat 10 hari. Karena tahun lalu, LKPD 2015 diserahkan pada 31 Maret yang merupakan batas terakhir penyampaiannya, sebagaimana diatur Permendagri 13/ 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” sebut Yulman.

Ia menjelaskan, LKPD yang diserahkan itu meliputi pernyataan tanggungjawab mutlak rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban APBD 2016, rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD 2016 dan laporan keuangan meliputi realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan ihtisar kinerja pemerintah daerah 2015 dan rancangan 2016.

Dalam kegiatan penyerahan LKPD 2016 itu, kata Yulman,

walikota juga berharap agar BPK RI dapat memberikan arahan tentang tata kelola keuangan yang baik dalam melaksanakan paket regulasi keuangan kepada Pemko Bukittinggi.

“Walikota berharap tahun ini, agar opini yang telah diterima tahun lalu, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan,” terang Yulman.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Eliza menyampaikan, dengan sudah diterimanya LKPD 2016 Pem-

ko Bukittinggi oleh BPK, maka pihaknya akan langsung melakukan pemeriksaan terhadap yang disampaikan tersebut.

Menurutnya, LKPD Kota Bukittinggi yang diserahkan itu akan dilakukan pemeriksaan selama 60 hari ke depan dan kemudian baru dikembalikan ke Pemko Bukittinggi. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK meminta Pemko Bukittinggi untuk memfasilitasi penyediaan ruangan khusus agar bisa bekerja maksimal di Bukittinggi. (h/tot)

PDAM Tirta Antokan Ajukan Penambahan Jaringan AGAM, HALUAN — Penambahan jaringan pendistribusi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Antokan Kabupaten Agam dari sumber pengolah ke pelanggan membutuhkan dana sebesar Rp3,6 miliar.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur PDAM Tirta Antokan Agam, Endrinelson di Lubuk Basung, Jumat (24/3) mengatakan, dalam mewujudkan pa-

sokan air bersih bisa lancar perlu penambahan jaringan sepanjang 3,5 kilometer di Kecamatan Lubuk Basung.

Ia mengakui, jika pendistribusian air ke pelanggan sejauh ini belum optimal.

Misalnya, karena berada pada wilayah ketinggian air bersih PDAM pelanggan di Perumahan Talago, hanya bisa dinikmati pada malam hari.

“Tempat-tempat yang berada pada

wilayah ketinggian, selama ini memang sulit untuk dicapai pendistribusian air.

Salah satunya peru mahan Talago.

Diperlukan penambahan jaringan distribusi dari Siguhung menuju Padang Baru dan Pasar Beringin,” ujarnya.

Dalam mengatasi permasalahn ini, pihaknya akan mengajukan dana untuk penambahan jaringan distribusi ini ke Pemerintah Kabupaten Agam untuk

tahun 2018. Mudah-mudahan bisa terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Sebenarnya pada tahun 2016, kita sudah mengajukan anggaran tersebut.

Namun belum bisa disetujui, karena keterbatasan anggaran. Kita komitemen dalam mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. (h/yat)

Wujudkan Anak Spritual ANAK merupakan karunia Allah SWT yang wajib dipelihara oleh orangtuanya. Pada hakikatnya, anak itu lahir dalam keadaan suci dan bersih dan orangtua lah yang akan menjadikannya baik atau buruk.

Oleh :

ANAS LUBUK, SAG Pendidik MAN I Model Bukittinggi

Setiap anak yang lahir akan bervariasi asumsi orangtua. Ada orangtua yang menginginkan anaknya ber-

www.harianhaluan.com

kembang secara fisik/biologis, sehingga orangtua membanggakan anaknya tersebut anak yang sehat, bugar

dan cerdas. Dan ada lagi yang berkembang secara spiritual, jadilah anak tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran Allah dan rasul dan itupun menjadi kebanggaan ayah dan ibunya.

Kita sebagai orangtua berkewajiban untuk mewujudkan anak spritual, karena anak merupakan amanah Allah yang akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana konsep anak spritual menuru t Alquran? Allah SWT telah menjawab melalui surat Lukman Ayat 13-19.

Untuk mewujudkan anak

spritual, wajib diberikan tiga pendidikan, pendidikan aqidah/keyakinan, pendidikan ibadah/pengabdian dan pendidikan akhlak/budi pekerti.

Pendidikan akidah adalah pendidikan meyakini Allah sebagai tuhan, dia yang maha menciptakan, maha memberi rezeki dan maha gaib, sehingga menanamkan rasa diri diawasi oleh yang maha gaib.

Apabila sudah tertanam di jiwa anak, yakin terhadap Allah, anak akan selalu baik di manapun mereka berada, dia akan hati-hati dalam segala hal, berbuat dan ber-

tingkah laku.

Pendidikan ibadah/pengabdian, apabila anak sudah diberikan pendidikan ibadah, dia akan tahu tujuan hidup di dunia ini adalah mengabdi kepada Allah. Sebagai buktinya, anak itu tidak akan melalaikan salat apalagi meninggalkan salat dan tertanam di hati mereka. Firman Allah SWT dalam surat Az-Zariat ayat 56 “Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada ku”.

Pendidikan akhlak/budi pekerti wajib diberikan kepada anak yang terdiri dari

akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Pendidikan akhlak kepada Allah adalah dengan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Akhlak kepada manusia dengan tidak melakukan aniaya baik melalui ucapan maupun tindakan.

Memiliki anak spritual berarti kita sudah berinvestasi di dunia dan di akhirat. Sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim yang artinya, “Jika seorang manusia mati, terputus amalnya kecuali tiga

Redaktur: Nasrizal

perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang berdoa baginya”.

Anak Spritual merupakan lambang keberhasilan pendidikan yang diberikan orangtua, karena untuk mewujudkan anak spritual harus dengan ilmu dan upaya yang sungguh-sungguh (tidak setengah hati). Apapun profesi dan keahlian orangtua di dunia ini, sebagai manusia beriman wajib baginya mewujudkan anak spritual yang akan menghantarkan sebagai orangtua yang sukses dunia akhirat. ***

Layouter: Luther

14

RIAU DAN KEPRI

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

LPSE Efisiensi Anggaran Rp5,56 Miliar PEKANBARU, HALUAN — Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Provinsi Riau berhasil melakukan efisiensi anggaran pelelangan pengadaan barang dan jasa mencapai Rp5.567.245.289 atau Rp5,56 miliar terhitung sejak Januari hingga 24 Maret 2017.

PASAR CIK PUAN — Pasar Cik Puan Pekanbaru terbengkalai.

Pembangunan Pasar Cik Puan Terbengkalai PEKANBARU, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga, Jumat (24/3) mengaku masih berpikir positif, mengenai kinerja yang sedang dilakukan Pemko dalam kelanjutan pembangunan pasar Cik Puan.

DPRD meminta dan mendesak Pemko s egera

mengekspos kondisi terkini Pasar Cik Puan tersebut.

Apalagi Pemko sudah sudah melakukan pertemuan dengan Gubri.

“Memang secara lisan kita sudah dengar tentang restu Gubernur. Namun alangkah lebih baiknya dibawa rapat secepatnya dengan DPRD. Sehingga

tahu progres yang sudah dilakukan Pemko sejauh ini.

Intinya itu tadi, ada kepastian saja dilanjutkan pembangunannya tahun ini,” tegas Jhon Romi kepada Tribunpekanbaru.com.

Menurutnya, persetujuan dengan Gubernur Riau yang menekankan, pembangunannya harus Pemko

melalui APBD Pekanbaru, sangat didukung pihaknya.

Karena dampak ke depannya dikhawatirkan pedagang terbebani, jika menggunakan pihak ketiga.

Apalagi memang selama ini, karena rencana Pemko menggandeng pihak ketiga, maka menjadi sandungan restu dari Gubri. (h/trn)

Dikatakan Kepala Biro Administrasi, Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau, Indra, pihaknya telah menuntaskan 28 paket dari 162 paket kegiatan yang masuk.

“Yang sudah masuk ke ULP (Unit Layanan Pengadaan) ada 162 paket dengan Pagu Rp883 miliar lebih,” kata Indra kepada GoRiau.com di Pekanbaru, Jumat (24/3/2017) siang.

Atas kinerja tersebut,

PETANI KUINDRA MINTA GANTI RUGI

KLHK Beri Sanksi Pelanggaran Gambut PEKANBARU, HALUAN — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum terhadap perlindungan gambut.

Setelah aksi pengawasan dan penegakan hukum oleh KLHK di konsesi HTI PT BAP di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, pada awal Februari lalu, Menteri Siti Nurbaya pada 4 Maret 2017 lalu kembali menugaskan tiga dirjennya untuk melakukan aksi yang sama di konsesi HTI di Riau, yang merupakan bagian dari lansekap Semenanjung Kampar.

Tim monitoring dan pengawasan KLHK ke lokasi areal pelanggaran gambut tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Professor San Afri Awang bersama Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) MR Karliansyah dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani.

Ketiga dirjen KLHK tersebut melakukan aksi simbolis pencabutan akasia yang baru ditanam di areal pelanggaran gambut tersebut.

Aksi simbolis ini turut disaksikan oleh salah seorang direktur dari perusahaan HTI itu.

“Hasil monitoring dan pengawasan KLHK menunjukkan adanya pelanggaran gambut di Estate Pelalawan. Karena dua surat perintah Menteri LHK untuk mencabut akasia di areal pelanggaran gambut tersebut belum dipenuhi secara keseluruhan, maka pencabutan akasia secara simbolis kami lakukan,” ujar San Afri menjelaskan hasil monitoring dan pengawasan KLHK. Sementara itu, Karliansyah mengingatkan bahwa pelanggaran gambut yang dilakukan oleh pemegang izin usaha, baik HTI maupun HPH, Restorasi Ekosistem (RE) dan perkebunan, tidak perlu terulangi lagi di waktu-waktu mendatang.

“Setiap pembukaan baru terhadap areal gambut, termasuk membangun kanal baru, pasti ditindak tegas oleh Menteri LHK,” tegasnya.

Komitmen nyata pemerintah terhadap perlindungan gambut telah dituangkan dalam PP 57/2016 Jo PP 71/2014 dan sejumlah Peraturan Menteri LHK yang telah diterbitkan untuk mengimplementasikan PP tersebut.

Rasio Ridho menjelaskan, SK sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, telah diberikan kepada perusahaan HTI itu, yang isinya memerintahkan untuk mencabut akasia yang telah ditanaminya pada areal pelanggaran gambut serta membersihkan biomassa bekas pencabutan tanaman akasia tersebut, juga melakukan penutupan atau penimbunan kanal yang baru dibuka tersebut. (h/trn)

www.harianhaluan.com

Kerusakan Kebun Kelapa Makin Parah TEMBILAHAN, HALUAN — Perwakilan petani dari Kecamatan Kuindra, Concong dan Gaung Anak Serka (GAS) mendesak perusahaan grup PT Surya Dumai mengganti kerugian atas kerusakan perkebunan kelapa mereka.

Penegasan ini disampaikan mereka yang pertemuan yang difasilitasi Pemkab Inhil, Jumat (24/3) di aula Lantai V Kantor Bupati Inhil. Pertemuan ini dipimpin Ketua Tim Inventarisasi Kerusakan Kebun Kelapa Pemkab Inhil yang juga Asisten II Setda Rudiansyah didampingi Asisten I Afrizal.

Pertemuan ini dihadiri juga Kapolres Inhil yang diwakili Kasat Sabhara AKP Alakdin Napitupulu, Kasat Intelkam AKP Erol Risambessy, Kepala BPN Inhil Sutrilwan dan pejabat terkait lainnya.

Sedangkan perwakilan petani yang hadiri yakni Chairul Salim SH, kuasa hukum petani Desa Sungai Bela, Maryanto SH, pendamping petani Desa Rambaian, Kecamatan GAS dan Indra Gunawan, perwakilan petani Desa Sungai Bela. Sedangkan dari PT Surya Dumai sebagai induk dua perusahaan tersebut diwakili Darma, Sapta

dan Rokan.

“Kami tetap menuntut ganti kerugian atas kerusakan perkebunan kelapa ini, karena petani sudah cukup lama susah, bahkan tidak mampu menyekolahkan anak lagi,” tegas Maryanto, pendamping petani Desa Rambaian.

Disebutkan, tidak ada alasan lagi pihak PT Indogreen Jaya Abadi dan PT Citra Palma Kencana lepas tanggung jawab atas permasalahan ini. Karena berdasarkan hasil ekspos tim ahli dari BPTP Provinsi Riau menyimpulkan perkembangan hama kumbang yang menyerang kebun kelapa petani merupakan dampak dari proses land clearing (pembukaan dan penebangan kawasan hutan) oleh perusahaan tersebut.

Pernyataan serupa juga disampaikan kuasa hukum petani Desa Sungai Bela, Chairul Salim SH dan Indra Gunawan.

Mereka meminta permasalahan ini segera dituntaskan ganti kerugiannya, karena sudah lama petani berjuang. Jangan sampai bat as kesabaran mereka berpotensi memicu tindakan yang dapat m erugikan kita semua.

Asisten I Setda Afrizal

mengakui, permasalahan kerusakan kebun kelapa petani ini sudah cukup lama dan memang yang dituntut petani hanya masalah untuk makan.

Selama ini kehidupan mereka cukup harmonis, kalau hanya berbenturan seperti ini kita carikan jalan penyelesaian.

“Kita harus carikan solusi, jalan penyelesaian. Apalagi selama ini yang dilakukan petani masih dalam tataran hukum yang benar,” pesannya.

Sementara itu, perwakilan PT Surya Dumai, Sapta justru hanya memberikan jawaban yang tidak dapat menjawab secara konkrit tuntutan petani saat itu.

“Kami sangat memahami, kami sepakat hama kumbang adalah musuh bersama. Maka, akan akan mengupayakan bantuan CSR khusus dan penanangan hama kumbang ini,” jawabnya singkat.

Jawaban ini tentu saja disanggah perwakilan petani dan menyebutkan awal kerusakan ini setelah keberadaan perusahaan tersebut, jadi selesaikan dulu ganti rugi kerusakan kebun kelapa mereka, baru bicara CSR dan hal lainnya. (h/rtk)

Gubri Minta Masyarakat Ikut Awasi Kejahatan PEKANBARU, HALUAN — Maraknya isu dan pemberitaan terkait anak hilang dan penculikan anak akhir-akhir ini membuat Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman angkat bicara. Kepada masyarakat Riau Gubernurvmengajak agar semua ikur terlibat jaga lingkungan dari kejahatan.

“Untuk jaga keamanan itu hukan hanya tugas penegak hukum. Akan tetapi semua masyarakat harus ikut. Jadi jangan beri celah bagi pelaku kejahatan. Khususnya anak,” ujar Andi Rachman sapaan

akrabnya.

Untuk menciptakan itu, maka hal yang harus dilakukan masyarakar menurut Andi Rachman cukup peduli dan menghilangkan sifat asosial atau individualisme. Sehingga tercipta lingkungan yang bermasyarakat.

“Seperti masa orangtua kita dulu semangat bersama-sama dan bergotongroyong harus dikembalikan. Sehingga tidak ada lagi yang Asosial,”jelas Andi.

Karena untu menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan

aparat kepolisian saja .

Perlunya kebersamaan saling menjaga dari semua element masyarakat.

Kepada masyarakat Riau juga Andi meminta jangan takut berlebihan mengenai adanya isu kehilangan dan penculikan anak tersebut. Ia mengajak untuk lebih meningkatkan pengawasan bersama di lingkungan kepada anak.

“Jadi jangan panik berlebihan. Masyarakat Riau hendaknya tenang dan menyaring informasi dengan baik,”ujar Andi. (h/trn)

lanjut Indra, LPSE berhasil melakukan efisien sebesar 12 persen. Rinciannya, 28 paket yang selesai berjumlah Rp47.321.884.817 atau Rp47,32 miliar. Sedangkan, jumlah hasil lelangnya sebesar Rp41.754.639.528 atau Rp41,75 miliar.

“Selisih Pagu dan hasil lelang mencapai Rp5.567.245.289, berhasil melakukan efisiensi 12 persen,” pungkasnya.

Tahun lalu, terhitung bulan Januari hingga Desember 2016, LPSE Provinsi Riau berhasil melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1.029 paket.

Jumlah tersebut merupakan total pencapaian lelang dari 1.163 paket yang telah disampaikan ke ULP dengan pagu sebesar Rp2.565.265.576.407 atau Rp2,565 triliun.

Dari total pagu anggaran Rp2,423 triliun, anggaran yang berhasil diefisiensi sebesar Rp325.117.816.826 atau Rp325,11 miliar. Artinya, LPSE mengefisiensi anggaran mencapai 13,42 persen. (h/gru)

Jalan ke Candi Muara Takus Terancam Putus BANGKINANG, HALUAN — Masyarakat XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu semakin khwatir sebab badan jalan provinsi di Desa Pongkai Istiqomah terancam putus apabila tidak ditanggulangi dengan cepat. Jalan ini juga merupakan akses menuju Candi Muara Takus.

Dari pantauan di lapangan, lokasi longsor badan jalan ini terdapat sekira 100 meter sebelum simpang pemukiman warga Desa Pongkai Istiqomah, Kecamatan XIII Koto Kampar dari arah Batu Bersurat. Pagi ini, Jumat (24/3), separuh badan jalan sudah lenyap karena longsor ke dalam jurang  sebelah kanan arah ke Simpang  Pemukiman Pongkai Istiqomah sehingga mobil harus bergantian masuk s ebab hanya muat untuk satu mobil. Panjang badan jalan yang longsor sekira 10 meter.

Badan jalan ini menurut warga memang jadi langganan longsor dan rawan longsor karena badan jalan merupakan hasil penimbunan tanah yang menghubungkan dua bukit.

Menurut salah seorang warga, Fikri (37), longsor terjadi bersamaan dengan peristiwa longsor di Koto Alam beberapa hari lalu saat itu curah hujan cukup tinggi. Namun beberapa hari ini kondisi longsor di jalan ini

semakin parah sehingga pengendara mobil harus bergantian masuk.

Badan jalan ini dikhawatirkan semakin h ilang karena hujan kembali terus mengguyur daerah ini ditambah lagi lalu lintas truk pengangkut galian c masih padat dan tak kunjung berhenti.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Desa Pongkai Istiqomah Muhammad Ali Syam Chinggam (36) menambahkan, badan jalan di lokasi ini mestinya di turap kiri kanan karena badan jalannya merupakan tanah timbunan yang sewaktu-waktu rawan terjadi longsor apalagi datangnya musim hujan. Ia mengaku telah melaporkan kondisi jalan ini empat hari lalu ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. Pihak Dinas PU menyampaikan bahwa akan melaporkan ke Dinas PU Provinsi Riau karena ruas jalan ini berstatus jalan provinsi. ‘’Kami berharap segera diperbaiki karena kalau longsor lagi jalan ini akan terputus, ada ribuan masyarakat yang akan terkendala karena tidak ada jalan alternatif. Lagi pula mau MTQ kabupaten di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu,’’ tegas pria yang akrab disapa Momat itu. (h/gru)

KONDISI jalan menuju Candi Muara Takus yang terancam putus

Redaktur: Atviarni

Layouter:Rahmi

Harian Umum

SUMBAR

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

14 Madrasah Swasta Pasbar Akan Diakreditasi PASBAR, HALUAN — Sebanyak 14 Madrasah Swasta se-Pasaman Barat dalam tahun anggaran 2017 ini akan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi. Penetapan 14 lembaga pendidikan ini dilakukan melalui surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumbar, Nomor 214/Kw.03/2.e/ Kp.02.3/03/ 2017 tanggal 21 Maret 2017.

Penjelasan ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, diwakili Kasi Pendidikan Madrasah, Sarmidi, kepada Haluan di Simpang Empat, Jumat (24/3), terkait akan dilakukan penilaian terhadap 14 Madrasah swasta di Pasaman Barat.

Ke-14 Madrasah swasta se-Pasbar adalah, Madrasah Aliyah (MA) Swasta Desan Baru, Kecamata Ranah Batahan, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Naulul Husniyah Ujung Gading, MTs Al Muttaqin Ujung Gading, MTs Ittihadul Muballighin Ujung Gading, MTs YPP Al Barkah Ranah Batahan, MA Muhammadiyah Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh.

MA Al Muttaqin Ujung Gading, MA Adlaniyah Ujung Gading, MA Muhammadiyah Tamiang Ujung Gading, MA Darul Mursyidin Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mesjid Raya Ujung Gading, MTs Nurul Ikhlas Bandarejo Kecamatan Pasaman, MTs Darul Amin Parit Kecamatan Parit Koto Balingka, dan MA Baiturrafki Assya’adiyah Talu.

Dijelaskan Sarmidi, hingga saat ini, pihaknya memang belum diberitahukan tentang jadwal (hari dan tanggal) pelaksanaan proses penilaian dari Tim Badan Akreditasi Provinsi. Nanun, pihaknya mengajak kepada setiap Kepala Madrasah bersama pihak terkait lainnya, agar mengikuti tahapan penilaian yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan.

Yang jelas, akreditasi Madrasah, mulai tingkat C, B dan tingkat A, ulas Sarmidi, adalah syarat sekaligus penentu. Bisa atau tidak dan dibolehkan atau tidaknya Madrasah bersangkutan melakukan ujian akhir bagi siswanya secara sendiri di lembaga pendidikan bersangkutan.

Sepanjang Madrasah tertentu belum dilakukan penilaian secara khusus dari tim akreditasi Madrasah, ingat Kasi Pendidikan Madrasah itu, berarti lmbaga pendidikan bersangkutan tidak boleh melaksanakan ujian akhir sendiri. Berarti tempat dilaksanakannya ujian akhir bagi siswanya adalah di Madrasah Negeri terdekat, selaku induk Kelompok Kerja Madrasah (KKM) di wilayahnya.

Diantara faktor yang dinilai Tim Badan Akreditasi Provinsi kesetiap lembaga pendidikan, seperti terhadap sejumlah Madrasah di Pasaman Barat, adalah keseimbangan antara jumlah siswa dengan Ruang Kelas Belajar (RKB) yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran, ketersediaan sarana ibadah, ruang kepala madrasah, ruang majelis guru, ruang tata usaha, dan ketersediaan MCK yang memadai. (h/gmz)

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

15

Pertamina Lanjutkan Program Konservasi Penyu PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta pemberdayaan masyarakat, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) melaksanakan pendampingan dan pelestarian penyu bekerjasama dengan UPT Konservasi Penyu Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pariaman, Jumat (24/3).

Operation Head Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Minangkabau, Ridwan mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan, dimana Pertamina memberikan bantuan berupa infrastruktur atap kolam serta 5.000 ekor tukik dengan total nilai bantuan sebesar Rp103.200.000 yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2016 silam.

“Kita tadi melihat proses telur hingga menetas menjadi tukik, lalu kita rilis ke laut.

Dari bantuan ini kita dapatkan data, bahwa saat ini program tersebut sudah dapat mengakomodir penetasan telur penyu sampai dengan tingkat keberhasilan 80% dari yang sebelumnya 70%,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa upaya pelestarian penyu merupakan bagian dari kegiatan pelestarian lingkungan di sekitar operasi Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Minangkabau. “Dengan pelepasan penyu ini diharapkan, ekosistem perairan di sini dapat kembali seimbang.

Soalnya, saat ini nelayan me-

ngeluhkan banyak ubur-ubur, sehingga hasil tangkapan berkurang,” sambungnya.

Kedepannya, pihaknya selain melakukan pendampingan, namun juga akan menjadikan kawasan tersebut sebagai loaksi wisata diving.

“Kita telah melakukan perencanaan dan konsultasi, untuk membuat taman terumbu karang. Nanti kita akan bikin seperti gerbang, sehingga berbentuk taman. Jadi, selain nanti untuk kelangsungan hidup ikan namun juga menjadi wisata diving,” tuturnya.

Sementar itu Irwan, pengelola UPT Kawasan Konservasi Peraiaran Daerah Pariaman menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan minimal 1.500 penetasan pertahun. Dengan adanya bantuan dari Pertaminan tentunya target tersebut bisa lebih lagi. “Kita sangat mengapresiasi keterlibatan Pertamina, dengan bantuan yang telah diberikan dapat meningkatkan persentase keberhasilan penetasan hingga 80 persen,” tuturnya.

Selain melaksanakan pen-

LEPAS TUKIK — Operation Head DPPU, Ridwan melepas tukik di Pantai Manngung Pariaman, Jumat (24/3). Ini merupakan bentuk kepedulian dan pelestarian penyu dari Pertamanina bekerjasama dengan UPT Konservasi Penyu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman. HUDA PUTRA

dampingan dan pelestarian penyu, pihaknya juga mengunjungi Budidaya jamur tiram di Sungai Buluh, Batang

Anai yang di kelola Lembaga pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). Disini, Pertamina DPPU Minangkabau melakukan pen-

dampingan program untuk melihat langsung proses kemajuan dari penerima bantuan CSR. (h/mg-hud)

Masa Tugas 43 Walinagari Diperpanjang PADANG PARIAMAN, HALUAN — Masa tugas 43 orang pejabat waligari pemekaran di Padang Pariaman akan diper panjang hingga April 2018. Hal tersebut disebabkan belum siapnya nagari-nagari tersebut untuk dijadikan sebagai nagari yang defenitif.

“Memang sesuai rencana 43 nagari pemekaran akan defenitif pada April tahun ini, tetapi adanya beberapa kendala terpaksa di tunda,” ujar

Kepala Bidang Pemerintah Nagari pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPM Des) Padang Pariaman, Heriza pada Haluan, Jumat (24/ 3) di Pariaman.

Menurut Heriza, perpanjangan jabatan Pj Walinagari tersebut, bisa 6 bulan atau sampai setahun.

“Perpanjangan tersebut, bisa saja oleh pajabat yang lama bisa juga diganti oleh pejabat yang baru sesuai usulan

dari camat masing-masing,” kata Heriza.

Dikatakan Heriza, ditundanya pembentukan nagari yang difenitif tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor.

Seperti, adanya nagari tersebut yang belum siap untuk dimekarkan serta belum tersedianya anggaran dari APBD untuk pelaksanaan pemilihan walinagari yang defenitif.

“Kita akan upayakan menyediakan anggaran untuk

pemilihan walinagari yang defenitif tersebut pada APBDP tahun 2017 ini,” terang Heriza.

Disampaikan Heriza, kalau anggaran untuk pemilihan walinagari yang defenitif tersebut tertampung dalam APBDP 2017, maka pemilihan akan dapat dilakukan diakhir tahun ini.

Pada kesempatan itu, Heriza juga menyampaikan, Pemerintah Padang Pariaman

melalui Gubernur Sumbar telah mengirim seluruh persyaratan pada Kementerian Dalam Negeri untuk menjadikan nagari pemekaran menjadi nagari yang defenitif. Seperti, persyaratan kelengkapan Pemerintah Nagari pemekaran untuk jadi defenitif.

“Alhamdulillah, seluruh persyaratan yang diminta oleh Kemendagri tersebut telah dipenuhi seminggu yang lalu,” pungkasnya. (h/ded)

Generasi Muda Diberikan Pemahaman Bela Negara PADANG PARIAMAN, HALUAN — Untuk meningkatkan semangat bela bangsa dan negara dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa pada generasi muda, Kantor Kesbangpol Padang Pariaman laksanakan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi generasi muda di Padang Pariaman. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur di Hal Saiyo Sakato Pariaman.

Pada kesempatan itu Suhatri Bur mengimbau, agar generasi muda di Kabupaten Padang Pariaman harus memiliki yang telah diwariskan tetap terjaga. Selain itu, dengan menanam semangat bela negara, Suhatri meyakini, generasi muda akan memiliki semangat mengamalkan pancasila sebagai ideologi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indo-

www.harianhaluan.com

nesia (NKRI).

“Sebagai generasi muda tentunya harus semangat dan siap membela bangsa dan negara. Untuk pemuda kita, tentunya sudah harus siap bersemangat memajukan dan membela Kabupaten Padang Pariaman, sehingga nilai budaya leluhur kita tetap terjaga,” ujar Suhatri.

Dalam acara yang diselenggarakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) itu, Suhatri menunjukkan kepada pemuda yang menghadiri kegiatan tersebut cara sederhana bersemangat memajukan daerah dan negara. Yakni dengan meminta para pemuda untuk menanamkan sifat disiplin dalam dirinya. “Kalau generasi muda sudah memiliki kedisiplinan, Negara ini pastilah akan semakin maju,” katanya.

Suhatri juga mengatakan, bahwa mempertahankan NK-

RI dari segala bentuk ancaman, para pemuda haru memiliki pemahaman yang baik tetang empat pilar kebangsaan. Katanya, keempat pilar iitu tidak terlepas dari Pancasila.

“Sekarang ini kita dalam kondisi krisis kepercayaan.

Oleh s ebab itu, masingmasing kita perlu merenung apa yang terjadi. Kita perlu merevitalisasi, menginternalisasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam jati diri. Untuk itu, kita harus paham butirbutir Pancasila itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Suhatri.

Dia mencontohkan salah satu pengaruh bagi pemuda di zaman sekarang.

Yakni tentang banyaknya muncul isu yang mengakibatkan pecah-belah kesatuan para generasi muda. Untuk itu, kesadaran kolektif sangat diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut. In-

tinya kesadaran nilai-nilai baginya harus melihat pada dasar negara (Pancasila).

“Untuk mewujudkan sikap semangat membela negara, serta menjaga budaya leluhur, kita harus memulai dari bawah. Yakni mulai dari Korong, Nagari, hingga Kecamatan. Kita harus tanamkan sikap tidak gampang dihasut. Sehingga hubungan antara kita badunsanak, tidak dapat dipecahkan oleh para penghasut,” katanya.

Suhatri juga menjelaskan, bahwa dirinya dan Bupati Ali Mukhni, bertekad mewujudkan daerah yang religius, cerdas, dan sejahtera. Hal itu tentunya sejalan dengan program Nasional Indonesia Sejahtera tahun 2025. “Abdi masyarakat dan seluruh elemen bangsa, harus bersama-sama mewujudkan Indonesia sejahtera. Untuk itu, kita harus melihat segala kekurangan kita untuk menjadi lebih baik ke depan,”

Redaktur: Heldi Satria

ungkjapnya.

Kasi Kesbang Kantor Kesbangpol Padangpariaman, Ardi Thaib, selaku Ketua Panitia Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa bagi Generasi Muda dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman tersebut mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan pihaknya sangat penting bagi generasi muda. Sebab melalui kegiatan itu, pemuda dapat menjadi lebih kompak.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini, meningkatkan dan menggugah kembali rasa nasionalisme pemuda.

Selain itu, membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan berbangsa serta Negara. Jika rasa kebersamaan para generasi bangsa terpupuk, mereka tentunya akan sangat cinta dan menjaga kesatuan di tanah air ini,” ujarnya. (h/ ded)

Layouter: Rahmi

Ag

TA diama Tersa Nagar

K warta memb berha transa dilaku

K pukul Koto mema untuk Rp50

“T melal dari tersan nomo

M ini m kecan hanya piliha

A rumit Kapo meng akiba para p

“S kepol kegiat berke kapol Sa kartu penyi

16

SABTU, 25 MARET 2017 26 Jumadil Akhir 1438 H

www.harianhaluan.com

IKLAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat