Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,
27 JANUARI 2017 / 29 Rabiul Akhir 1438 H / Edisi: 108, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
USUT DUGAAN SPJ FIKTIF PULUHAN MILIAR DI DINAS PUPR SUMBAR
05.16 12.39 16.03 18.42 19.55
Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.” (QS As Sajadah ayat 11)
BPK RI Gandeng Bareskrim Polri Saya luruskan jumlah sementara itu Rp43 miliar, tidak seperti di media Rp46 miliar. Namun, karena penyelidikan masih terus berlangsung diperkirakan jumlah ini akan lebih besar.”
Jalan Samudera Jadi “Ladang Uang” YSN
S
OSOK YSN (sebelumnya ditulis JSN), yang membuat heboh karena dianggap sebagai pemain tunggal terkait anggaran fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) –sebelumnya Dinas Prasjaltarkim–, bukanlah “pemain baru”. Namun, sepandaipandainya bermain, YSN tergelincir juga, dan kini berada dalam kondisi pelik. Data yang didapat Haluan, YSN diketahui bertindak sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) di tujuh proyek besar yang anggarannya mencapai ratusan miliar. Anggaran itu berada di pos Belanja Modal Tanah (BMT), Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (Prasjaltarkim) Sumbar. Dugaan permainan kotor yang dilakukan YSN terbongkar karena nama-nama yang dipalsukan terlacak oleh auditor BPK RI
ELIZA Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar
PADANG, HALUAN — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar menyebutkan total kerugian negara akibat Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif yang dilakukan YSN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar (kini, Dinas Pekerjaan Umum dan P enat aan Ruang/PUPR), diperkirakan akan terus bertambah. Bahkan jumlahnya lebih besar dari yang tercatat BPK RI Perwakilan Sumbar saat ini di angka Rp43 miliar. “Saya luruskan jumlah sementara itu
Rp43 miliar, tidak seperti yang ada di media Rp46 miliar. Namun, karena penyelidikan masih terus berlangsung diperkirakan jumlah ini akan lebih besar dari yang ada saat ini. Tapi untuk besaran kenaikannya tunggu saja,” pungkas Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Eliza, ditemui Haluan di kantornya di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 54, Padang, Kamis (26/1) siang. BPK RI Perwakilan Sumbar pun telah menyerahkan kasus ini ke BPK RI Pusat. BPK
>> BPK RI hal 07
>> JALAN hal 07
TIDAK TERBIT Hari Sabtu, 28 Januari 2017 adalah Tahun Baru Imlek 2568 yang merupakan Hari Libur Nasional. Maka Harian Haluan TIDAK TERBIT. Kami mohon para relasi dan pelanggan memakluminya. Tertanda MANAJEMEN
LAHAN SPJ FIKTIF — Inilah lokasi rencana proyek jalur II Jalan Samudera Padang yang diduga bermasalah dalam proses ganti ruginya. Temuan BPK RI Perwakilan Sumbar, ada laporan pertanggungjawaban fiktif di proyek ini yang merugikan negara puluhan miliar rupiah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumbar (PUPR). HUDA PUTRA
PASAL YANG DIGUGAT
HAKIM KONSTITUSI TERJERAT UJI MATERI UU IMPOR DAGING
Pasal-pasal UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang digugat adalah pasal 36 C ayat 1, pasal 36 C ayat 3, pasal 36 D ayat 1, dan pasal 36 E ayat 1. Pada umumnya, pasal-pasal itu berisi tentang peraturan impor sapi dari luar negeri ke Indonesia.
Patrialis Akbar 6 Bulan Dibuntuti Tim KPK JAKARTA, HALUAN — Ranah Minang kembali heboh. Secara beruntun, tokoh Minang nasional ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan korupsi. Pada Rabu (25/ 1) malam sekitar pukul 10.30 WIB, rang Minang yang menjadi Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar ditangkap KPK dalam Ope-
rasi tangkap Tangan (OTT) di Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia, Rabu (25/1) malam. Sebelumnya, KPK telah menangkap terlebih dahulu pihak swasta. Dalam penangkapan di tiga lokasi berbeda itu, KPK mengamankan 11 orang dan empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga
menyita uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu. Patrialis diduga menerima suap terkait dengan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan Dewan Peternakan Rakyat Indonesia (DPRN). Gugatan itu sampai saat ini masih berlangsung di Mah-
advertorial
DI HADAPAN DEWAN PENYANTUN
Pimpinan Unand Paparkan Program Prioritas
PIMPINAN Unand paparkan program prioritas Unand dihadapan dewan penyanytun, Kamis (26/1) di Kantor Wakil Presiden RI, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. IST
JAKARTA, HALUAN — Dalam rangka percepatan pencapaian program prioritas Universitas Andalas (Unand) dan peningkatan pemeringkatan perguruan tinggi Universitas Andalas, segenap pimpinan Unand memaparkan program prioritas Unand dihadapan Dewan Penyantun Unand pada Kamis (26/1) di Kantor Wakil Presiden RI, Jl. Medan
>> PIMPINAN hal 07
kamah Konstitusi (MK). Isi gugatan itu adalah permohonan agar MK membatalkan sebagian pasal 36 dalam UU itu. “Pukul 21.30 WIB, Rabu, 25 Januari, tim bergerak dan menangkap Patrialis Akbar di pusat perbelanjaan di Grand Indonesia
Berikut ini bunyi pasal-pasal yang digugat: - Pasal 36 C ayat 1 Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.
>> PATRIALIS hal 07
- Pasal 36 C ayat 3 Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu: a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia; b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.
Dari Sopir Angkot ke Hakim MK Dr H Patrialis Akbar SH MH lahir di Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958, dikenal sebagai advokat dan politikus yang saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Ia memiliki karier yang cemerlang dan lengkap pada tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebelumnya ia
>> DARI SOPIR hal 07
- Pasal 36 D ayat 1 Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu.
PATRIALIS AKBAR
- Pasal 36 E ayat 1 Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan. (h/ dtc/ald)
KELUARGA TAK TAHU OTT PATRIALIS
Kami Tahu Dari Wartawan KELUARGA Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengaku tidak tahu soal penangkaan Patrialis oleh Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK). Kaka Patrialis Yurdaniati mengaku hanya tahu penangkapan Patrialis justru dari awak media yang menghubunginya. Hal itu diakui Yurdaniati Akbar (57) saat ditemui Haluan di kediaman keluarga besarnya, di YURDANIATI kawasan Tanjung Saba, RT 01 RW 03 Nomor 18 Kecamatan Lubuk Begalung, Kamis (26/1) siang. “Saya pribadi dan keluarga benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sama dia (Patrialis, red). Kami tahu kabar mengejutkan ini dari pertanyaan awak media. Padahal satu
>> KAMI TAHU hal 07 www.harianhaluan.com
Redaktur: ALMUDAZIR
Layouter: IRVAND