Haluan 27 Januari 2018

Harian Umum

EDISI: 102, TAHUN KE-70

SABTU, 27 JANUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

10 Jumaidil Awal 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

BUNTUT EKSEKUSI DI LUAR BATAS

Basko Melapor ke Mabes Polri H

BASRIZAL KOTO akhirnya melaporkan eksekusi brutal di atas lahan bersertifikat yang sempat menghancurkan bangunan belakang Basko Hotel dan Basko Grand Mall ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/1).

BAKAR BAN – Seorang warga mengangkat ban untuk dibakar dalam aksi pemblokiran Jalur II Bypass Aia Pacah, Padang, Jumat (26/1) siang.

Aksi ini dipicu polemik kepemilikan lahan, yang diklaim sebagai kepunyaan Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Maboet. RIVO

PENGUKURAN TANAH MEMANTIK MARAH

Bypass Padang Kembali Membara PADANG, HALUAN — Asap hitam membubung tinggi ke langit di Jalan Bypass, Kilometer 15, Kecamatan Koto Tangah. Jelang salat jumat (26/1), amarah ratusan warga pecah.

Mereka berkumpul, menentang kayu, menggelindingkan ban, membawa batu, lalu membakarnya di tengah jalan. Siang itu di luar kendali.

Suasana kian riuh seiring teriakan tanpa takut dari kaum ibu yang kebanyakan cuma memakai daster. Tiga bus pasukan brimob bersenjata lengkap diusir dari lokasi kumpul warga yang hanya beberapa meter dari

Universitas Baiturahmah. Mereka dipuncak marah setelah tahu akan adanya pengukuran lahan yang akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang di tanah yang puluhan tahun mereka tempati. Tanah bagi mereka adalah puncak kehormatan yang tak boleh diganggu gugat. Ada pertaruhan martabat di sana. Sebab itu semuanya penuh amarah.

Polemik yang mengusik sisi hati liar ratusan warga itu sebenarnya masalah klasik, yang tak kunjung sudah kisahnya. Tentang saling klaim lahan yang bermula tahun 1931 lalu. Dima-

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orangorang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.31 15.55 18.36 19.50

WIB WIB WIB WIB WIB

JAKARTA, HALUAN — Didampingi pengacara Jon Matias, SH, Basko, panggilan Basrizal Koto melaporkan tujuh aktor yang berperan dalam eksekusi yang terjadi Kamis (18/1) di kawasan Basko Hotel dan Basko Grand Mall, Jalan Hamka, Padang itu.

Ketujuhnya adalah Sulthon, Vice President PT KAI Divre II Sumbar, Drajat, Manajer Aset PT KAI Divre II Sumbar, Astri, kuasa hukum PT KAI, Mario Eka Putra dan Zahirullah dari Kantor Pertanahan Padang (BPN), Reflizailius dan Basrul dari Pengadilan Negeri Padang. “Mereka kami laporkan dalam tindak pidana penyerobotan, penyalah-

>> BASKO hal 07

KUASA Hukum Basrizal Koto, Jon Matias memperlihatkan bukti laporan yang dibuat di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (26/1). IST

Puluhan Karyawan Mengadu ke Wako

na, tanah yang kini yang sudah berdiri rumah-rumah warga, dan sejumlah bangunan lainnya, diklaim sebagai kepunyaannya oleh Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Maboet yang bernama Lehar. Bermodal putusan Landraad Nomor 90 yang keluar 87 tahun lalu, mereka menyebut memiliki lahan seluas 675 hektare dan terbentang di empat kelurahan, yakni Kelurahan Bungo Pasang, Aie Pacah, Dadok Tunggul Hitam dan Koto Panjang Ikur Koto.

Putusan tersebut keluar sete-

PADANG,HALUAN —Puluhan karyawan Basko Hotel dan Basko Mall yang mewakili 1.200 koleganya mengadukan nasib kepada Wali Kota Padang, Jumat (26/1).

Tak hanya datang ke balaikota, para pekerja yang terancam dirumahkan itu juga mendatangi Pengadilan Negeri Padang.

Para karyawan berharap agar Pemko Padang segera mencarikan solusi terkait nasib ribuan orang yang bekerja di tempat itu. “Kami tidak akan berbuat anarkis, hanya ingin menyampaikan

>> BYPASS hal 07

>> PULUHAN hal 07

PULUHAN karyawan Basko Hotel dan Grand Mall membentangkan spanduk di teras Balai Kota Padang, Jumat (26/1). Para karyawan mendesak Pemko Padang turut serta memikirkan nasib mereka pascaeksekusi lahan tempat mereka bekerja. IRHAM

Gedung Baru DPRD Sumbar “Disuntik” Rp10 Miliar PADANG, HALUAN — Tahun ini, dana sebesar Rp10 miliar dianggarkan untuk kelanjutan pembangunan gedung baru DPRD Sumbar. Diprediksi gedung baru yang memakan anggaran sekitar Rp34 miliar telah bisa dimanfaatkan akhir tahun 2018.

Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis

memaparkan, anggaran Rp10 miliar akan digunakan untuk finishing pembangunan lantai satu, mobilier, dan penyediaan gardu air. Pada gedung baru ini, lanjut dia, kapasitas ruangannya dipersiapkan untuk 75 orang anggota dewan. “Walau jumlah anggota DPRD Sumbar yang ada sekarang

baru 65 orang, kapasitas gedung baru disediakan untuk 75 orang anggota,” terangnya.

Tujuannya, jika periode-periode selanjutnya ada penambahan jumlah anggota, DPRD Sumbar tidak perlu lagi melakukan penambahan ruangan baru. “Februari mendatang sudah kita

tender, Maret dikerjakan. Diupayakan akhir tahun seluruh anggota dewan sudah bisa menempati gedung yang baru,” ujar Raflis saat ditemui diruangannya, Jumat (26/1).

Saat gedung baru telah bisa ditem-

>> GEDUNG hal 07

Perampok Apes, Bata Berbalut Kain Disangka Uang PASAMAN, HALUAN — Nasib sekawanan perampok di Pasaman yang beraksi Jumat (26/1) tergolong apes.

Sudahlah dikejar dan satu persatu ditangkap polisi, hasil rampokan yang mereka kira adalah uang, rupanya hanya batu bata yang dibalut dengan kain.

Para pelaku dikerjai oleh korbannya. Nasrun (55), yang merupakan nasabah BRI beralamat di Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung sengaja membungkus batu bata dan memasukkannya ke tas BRI karena trauma pernah menjadi korban rampok.

Rupanya, aksi yang dilakukannya itu cukup jitu.

Aksi perampokan terjadi di Jalan raya Beringin, Nawww.harianhaluan.com

garo Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan. Tepatnya di depan Toko Rahmad Bangunan dan di depan SDN 03 Beringin, pada Jumat siang. Informasi yang dirangkum Haluan, kejadian bermula saat korban baru saja pulang mengambil uang dari bank di Rao. Ketika hendak pulang, di tengah jalan, mobil pikap L300 yang d ikendarainya dicegat pelaku. Tanpa banyak kata, pelaku langsung membawa kabur bungkusan yang diletakkan korban disampingnya. Setelah pelaku kabur, Nasrun melapor ke polisi.

Mendapat informasi, SATU dari empat pelaku perampokan terhadap nasabah bank di Pasaman, ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Panti untuk diintrogasi. YUDI  Redaktur: Bhenz Maharajo

>> PERAMPOK hal 07  Layouter: Irvand

2

UTAMA

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

Pejabat Sekolah “Terjebak” PSB PADANG, HALUAN – Setahun terakhir, ada tiga pejabat sekolah di Sumbar yang terjerat kasus pungutan liar (pungli) saat penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah mereka masingmasing. Sebagian kalangan menyebut mereka seperti makan buah simalakama. Diterima masalah, tak terima diumpat.

Di Padang, Kepala dan Wakil MTsN Model Gunung Pangilun, Chandra Karim (45) dan Rahmi Jandr as dituntut 1,5 tahun penjara oleh JPU Kejari Padang dalam persidangan yang berlangsung, Jumat (26/1).

Sementara di Limapuluh Kota, Kepala SMA 1 Guguak, Yondri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Pada sidang di PN Padang, dua petinggi MTsN Model Gunung Pangilun di Padang, kedua terdakwa,

diduga melakukan pungli terhadap penerimaan murid baru di MTsN tersebut. Bagi orang tua yang anaknya ingin diterima disekolah tersebut harus membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa.

“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan serta membayar denda Rp50 juta atau subsider tiga bulan penjara,” kata JPU saat membacakan amar tuntutanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Padang, Jumat (26/1).

Dikatakannya, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar pasal11 jo pasal 15 Undang-undang Nomotr 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Undangundang Nomor 20 tahun 2001.

Terhadap tuntutan dari JPU, kedua terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Defika Yufiandra bersama tim, akan mengajuka pledoi (Pembelaan) secara tertulis di pengadilan.

Sidang yang dipimpin oleh R. Ari Muladi dengan didampingi hakim anggota Sri Hartati Zaleka ditunda hingga Kamis (1/2) dengan agenda pembacaan pledoi dari PH terdakwa.

Ingatkan Kepsek Sementara, Ketua MKKS SMA se-Kabupaten Limapuluh Kota, Afrizal mengingatkan para kepala sekolah untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan sekolah menyusul penetapan Kepala SMA 1 Guguak Yondri sebagai tersangka dalam dugaan kasus pungutan liar (Pungli) oleh penyidik Satreskrim Polres Limapuluh Kota.

“Setelah penetapan tersangka terhadap salah seorang anggota MKKS, kami sempat berkumpul untuk memberikan semangat dan dukungan moral kepada rekan kami dalam mengikuti proses hukum. Kedepan, kita lebih berhati-hati lagi,” terang Afrizal pada Jumat (26/1) sore.

Afrizal yang juga Kepala

SMAN 1 Harau itu mengingatkan kepala seluruh kepala sekolah, agak tidak lagi melakukan pungutan apapun namanya kepala siswa ataupun wali murid. “Kasus ini hendaknya menjadi pelajaran di masa yang akan datang, sehingga ke depan tidak ada lagi pungutan yang terjadi disekolah sehingga tenaga didik terbebas dari pelanggaran hukum,” katanya.

Sementara Yondri, Kepala SMAN 1 Guguak, pasrah dengan status yang disandang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar yang menjerat dirinya. Rencana, Senin (29/1) depan akan mendatangi Mapolres Limapuluh Kota untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.

“Surat panggilan dari

Polres Limapuluh Kota sudah sampai ke sekolah. Senin depan saya diperiksa ke Mapolres,”terangnya lagi.

Ketika ditanya, apakah dirinya sudah menyiapkan pengacara sebagai pendamping saat diperiksa di Polres, Yondri belum memastikan hal tersebut. “Lihat perkembangan ke depan.

Sampai saat ini, saya belum menyiapkan pengacara,”katanya lagi.

Secara terpisah Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Haris melalui Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Limapuluh Kota, Ipda Heri mengakui pihaknya sudah melayangkan surat panggilan terhadap tersangka Yondri untuk hadir ke Mapolres Limapuluh Kota pada pekan depan. Tetapi, dirinya belum

memastikan apakah tersangka akan ditahan atau tidak saat pemeriksaan oleh penyidik.

Status tersangka yang disandang Yondri berawal ketika Tim Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan di SMAN 1 Guguak ketika pe nerimaan anak didik baru ajaran 2017/2018 pada Juni 2017 silam.

Setelah tangkapan Saber Pungli diserahkan ke Unit Tipikor Polres Limapuluh Kota, dua saksi dari TU SMAN 1 Guguak dipanggil untuk dimintai keterangannya. Uang tunai senilai Rp 80juta turut disita yang diduga hasil pungutan liar jual beli seragam sekolah. 7 bulan berlalu, setelah pemeriksaan secara marathon oleh Unit Tipikor, satu tersangka di tetapkan. (h/ddg/mg-hen)

Tak Lazim Polisi Jadi Pj. Gubernur JAKARTA, HALUAN - Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunjuk Jenderal Polisi sebagai Penjabat Gubernur menuai kritik dari kalangan politisi di Senayan. Karena penunjukan polisi itu sebagai Penjabat Gubernur di luar ke laziman.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Polhukkam, Fadli Zon mempertanyakan usulan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Politisi dari Gerindra itu menilai penunjukan dua perwira tinggi polisi itu akan mengarah pada kecurangan Pilkda.

“Penunjukan dua Jenderal Polri aktif akan mengarah pada kecurangan dalam Pilkada dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Karena orang yang ditunjuk itu tidak ada kaitannya atau orang yang tidak lazim. Jadi saya kira ini harus ditolak,” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (26/1).

Menurut dia, jika usulan Mendagri itu atas pertimbangan keamanan daerah dalam Pilkada, hal itu bukan ranah Gubernur, tapi ranah kepolisian sebagai penegak hukum.

Sehingga usulan Mendagri tersebut menurut dia harus direvisi.

“Masalah keamanan itu kan urusan polisi, bukan urusan Penjabat Gubernur. Saya kira logikanya harus diselaraskan ya, bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Penjabat Gubernur. Penjawab Gubernur untuk menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini Mendagri harus dikritik dan harus revisi usulan itu,” tambahnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa TNI dan Polri harus dilindungi dari tuduhan tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Karena itu kata Fahri, rencana menjadikan dua Jenderal Polisi sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara memunculkan kecurigaan dari masyarakat.

“Soal Polisi dan TNI jadi Penjabat Gubernur, ini rakyat curiga. Masa sih tidak ada sipil yang jago. Kalau alasannya adalah soal keamanan, bisalah. Saya saja bisa lebih tegas dari TNI atau Polri,” katanya saat ditemui wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1).

“Ini ada dua pendulum. Satu sisi pemerintah mau mengantisipasi keamanan. Satu sisi publik mencemaskan adanya tindakan yang tidak netral dari aparat. Kita tahu Polri dan TNI punya jalur komando dan komunikasi yang efektif. Pemerintah harus komprehensif dengan penjelasan, betul tidak ada pelanggaran Undang-Undang. Sebab ada orang yang menginterpretasikan bahwa yang namanya eselon satu itu bukan Polri. Pastikan itu dulu,” tegas Fahri.

Dia menilaikeputusan Mendagri ini agak mengganggu di tengah ada konsolidasi, restrukturisasi di TNI yang begitu cepat, kemudian banyaknya calon-calon yang berasal dari institusi TNI dan Polri yang menimbulkan publik menjadi curiga. “Saya kira, mestinya Pak Jokowi yang mengambil keputusan. Apa maksudnya dan apa argumennya,” ujar Fahri.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria yang menghawatirkan akan persepsi negatif dari publik jika jenderal polisi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur. Karena, tugas utama Polri menjaga keamanan, bukan mengurusi pemerintahan.

Karena itu dia menyarankan Mendagri agar tidak mengambil Pj Gubernur dari polisi dan militer. “Lebih baik pejabat PNS saja yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur. Di lingkungan pemerintah kan banyak pejabat eselon I, atau bisa dari Kementerian lain kalau memang diperlukan. Jadi jangan dari polisi,” tegas Riza.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua Jenderal Polisi Irjen M. Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi untuk ditunjuk sebagai (Pj) Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen, Martuani Sormin menjadi (Pj) Gubernur Sumatera Utara. Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah masa jabatan Ahmad Heryawan dan Tengku Erry selesai. (h/sam) www.harianhaluan.com

DITUNTUT PENJARA — Kepala dan Wakil MTsN Model Gunung Pangilun, Chandra Karim (45) dan Rahmi Jandras dituntut 1,5 tahun penjara oleh JPU Kejari Padang pada persidangan di PN Tipikor Padang, Jumat (26/1). DOKUMEN

UPAYA PENCEGAHAN LGBT

Revisi Perda Maksiat Jangan Hanya Wacana PADANG, HALUAN - Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang berharap rencana revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dalam rangka pelarangan aktivitas LGBT di Sumbar hendaknya bukan hanya sekedar wacana dari Pemprov dan kalangan DPRD Sumbar.

Pihak LKAAM dan Bundo Kanduang menginginkan wacana yang telah dilempar ke masyarakat ini segera direalisasikan. Hal itu untuk mencegah tumbuh suburnya penyakit seksual menyimpang LGBT di Sumbar.

Ketua LKAAM Sumbar, M Sayuti Dt Rajo Panghulu menyebut, jika Pemprov dan DPRD punya rencana untuk merevisi Perda yang telah ada mengatasi LGBT, hendaknya itu segera dijalankan. Jangan menunggu terlalu lama.

Kemudian dalam Perda yang akan direvisi ia berharap hukum-hukum adat juga dimasukan.

“Mengatasi penyakit LGBT tak cukup dengan hukum negara saja, hukum adat juga

harus dimasukkan untuk memberi efek jera,” tegas Sayuti saat berbincang dengan Haluan, Rabu (24/1).

Menuru t Sayuti, hukum adat harus diturutsertakan, karena melalui penegakan hukum adat individu yang melanggar akan diberi rasa malu ketika berbuat salah.

Kemudian, akan ada juga keadilan bagi mereka yang tak bersalah. Hal itu karena, ketika seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan tak benar, kemudian dalam proses peradilan adat tak terbukti, yang bersangkutan bisa dilepas dan dimaafkan.

Dituturkan Sayuti, semua bisa terjadi karena dalam hukum adat ada istilah D4 (dibuang, diusir, dimalukan,dan dikucilkan). Maksud dari ini adalah, mereka yang melanggar norma akan mendapat hukuman dibuang dari nagari, diusir, dimalukan atau dikenal dengan diarak sekeliling kampung, dan akan dimaafkan jika terbukti tak bersalah.

“Jika 4D dalam hukum adat dituangkan dalam Perda dan dijalankan maksimal, saya yakin tak akan ada yang berani

melanggar. Namun jika yang dimasukkan hanya hukum negara seperti dipidana, tidak semua pelaku akan jera. Sebab dalam lapas mereka tetap bisa makan, tidur, olahraga dan seba gainya. Keluar dari sana bisa-bisa pelaku LGBT ini akan menyim pang lagi,” imbuhnya.

Ditambahkan Sayuti, pihaknya berharap menambahkan hukum adat dalam rencana revisi Perda tadi bisa mendapat perhatian oleh Pemprov.

“Tak hanya itu, yang akan memberi hukuman dalam peradilan adat ini adalah niniak mamak dan lembaga adat.

Sesuai yang berlaku, niniak mamak dalam memberi hukuman mesti adil. “Tibo dimato indak dipiciangkan, tibo diparuik indak dikampihkan,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Puti Reno Raudhah Thaib mengatakan, sangat setuju dan mendukung rencana Pemprov dan DPRD membuat aturan larangan LGBT. Apakah itu dalam bentuk melahirkan Perda baru atau merevisi Perda yang telah ada sebelumnya.

LGBT, ulas Reno, hakikatnya akan memunahkan manu-

sia. Karena manusia yang kawin sejenis tidak akan berketurunan. Kemudian menurut penelitian dan kajian para ahli, penyakit- penyakit berbahaya juga mudah ditularkan dari perilaku seks menyimpang ini.

“Tidak satupun agama dan budaya yang menyetujui LBGT. Semoga pembentukan aturan yang akan melarang akitivitas LGBT cepat direalisasikan Pemprov bersama DPRD,” ucapnya.

Menanggapi ini, anggota DPRD Sumbar Yulfitni Djasiran yang juga duduk di Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Sumbar mengatakan, sampai kemarin (24/1) DPRD belum menerima usulan Revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dari Pemprov.

“Dari segi semangat, tentu iya kita dorong wacana revisi atau membuat Perda baru terkait LGBT ini terlaksana secepatnya. Tapi kalau melihat dari sisi dasar hukum, kita harus punya rujukan pada peraturan yang lebih tinggi,” ujar Yulfit ni.

Kalau bicara tentang aturan

lebih tinggi, lanjut Yulfitni, Undang-undang pidana tentang LGBT saat ini masih sedang dibahas oleh DPR RI. “Mudah-mudahan DPR sepikiran dengan kita untuk melarang LGBT ini. Terkait usulan revisi atau membuat Perda baru, jika Pemprov berfikir untuk menunggu undangundang yang sedang dibahas diselesaikan tak apa juga. Ini karena, kita tentu tak mau setelah Perda direvisi, regulasi yang dibuat bertentangan dengan aturan lebih tinggi,” tukasnya.

Sebelumnya, agar pelarang an aktivitas LGBT masuk dalam sebuah regulasi, DPRD Sumbar bersama Pemprov berencana merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

“Kita sudah membicarakan ini secara informal dengan pemerintah daerah. Arah-arahnya sudah jelas, yang akan dilakukan adalah merevisi Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang maksiat,” papar Ketua Badan Pembentukan Perda (Ba pemperda) DPRD Sumbar Mockh lasin, Kamis (18/1). (h/len)

Batik Tanah Liek Termasuk Warisan Budaya Laporan: Juli Ishaq Putra

S

EBAGAI warisan budaya, pihak mana pun tidak mengklaim sebagai penemu batik tanah liek. Meski pun begitu, para pengrajin batik tanah liek tetap boleh menggunakan frasa tanah liek-

sebagai merek dalam produk kerajinan dan media promo, tetapi tetap harus menjelaskan indikasi atau menyertakan nama/logo pembeda.

Kepastian itu disampaikan Komunitas Pecinta Batik Tanah Liek Sumbar, saat menggelar jumpa pers di salah satu café di Kota Padang, Rabu (25/ 1). Dalam pertemuan tersebut,

KOMUNITAS Pecinta Batik Tanah Liek Sumbar. Memperlihatkan surat pernyataan dari Kemkumham RI yang menegaskan Batik Tanah Liek merupakan sebuah produk, Rabu (25/1). JULI ISHAQ

komunitas tersebut memperlihatkan sepucuk surat dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor HKI.4-HI.06.06.06-27/2018, tentang penjelasan hukum atas pendaftaran merek.

“Ini sudah hasil konsultasi kami dengan kementerian hukum dan HAM. Jelas disebutkan dalam surat ini bahwa setiap pengrajin atau pengusaha hanya bisa mendaftarkan tanah liek dengan indikasi tertentu. Sementara kalau tanah liek saja, itu adalah jenis barang tanpa klasifikasi tertentu, sehingga tak bisa didaftarkan sebagai merek, apalagi dipatenkan,” kata Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni.

Dengan telah dipasti kannya aturan penggunaan tanah liek dan pendafataran merek nya dengan indikasi tertentu itu, Lisda berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang melaku kan klaim sendiri atas apa yang

menjadi warisan budaya Minangkabau.

“Ini sama seperti sanjai di Bukittinggi, itu tidak b isa diklaim sebagai temuan orang per orang. Itu warisan budaya.

Kalau ingin mendaftarkan merek, seperti Sanjai A, itu boleh saja,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Budayawan Amril Dt Garang didampingi Dosen ISI Padang Panjang Indra Irawan yang juga tokoh komunitas batik tanah liek, mendorong agar pemerintah mendaftarkan produk warisan budaya yang sangat banyak di Minangkabau ke Kemenkumham. Ini penting dilakukan demi melindungi aset warisan budaya yang dimiliki tersebut.

“Banyak yang belum didaf tarkan sebagai warisan budaya.

Seperti songket Pandai Sukek.

Itu seharusnya didaftarkan oleh pemerintah ke Kemkumham. Langkah ini yang akan menutup peluang pihak-pihak yang berniat untuk meniru dan mengklaim warisan budaya kita sebagai milik mereka. Guber-

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

nur harus memperhatikan ini,” kata Datuak Garang.

Salah seorang pengusaha dan pengrajin batik tanah liek, Iqbal menyebutkan bahwa surat dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM merupakan angin segar bagi pengrajin. Sehingga, pengrajin tidak perlu lagi cemas disomasi dan berurusan dengan hukum saat mengembangkan warisan budaya nenek moyang berupa batik tanah liek, karena kata “tanah liek” bukanlah merek dagang, tetapi menerangkan jenis barang.

Sementara itu, Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand Prof Dr Herwandi mengatakan, surat yang di ke luarkan Kemenkumham su dah sangat tepat karenamerupa kan wujud menghargai sejarah dan budaya yang berkembang di daerah. ”Surat ini mengan tisipasi adanya saling klaim, dan menekan potensi konflik antar pengrajin. Makanya ini sangat penting,” tutupnya. (h/isq)  Layouter: Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

OLAHRAGA

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

3

INDONESIA MASTERS

Fokus Kunci Kevin/ Marcus ke Semifinal JAKARTA, HALUAN — Kevin Sanjaya Sukamuljo/ Marcus Fernaldi Gideon mengalahkan lawannya untuk lolos ke semifinal Indonesia Masters 2018. Fokus jadi kunci kemenangan The Minions di Istora, Senayan, Jumat (26/1).Kevin/Marcus dipaksa bermain rubber game oleh Chen Hung Ling/Wang Chi-Lin (Taiwan).

Mereka menyudahi pertandingan dengan skor 20-22, 21-14, dan 21-14 dalam waktu 45 menit.

“Pada gim pertama awalnya sudah unggul jauh tapi kami lengah dan buru-buru untuk menghabisi, ingin cepat menang malah jadinya banyak mati sendiri dan kalah. Kemudian gim kedua kami mencoba melakukan yang lebih baik dan fokus. Sampai kemudian semua berbalik kepada kami dan menang,” kata Marcus menyoal jalannya pertandingan.

Meski sudah dekat ke gelar juara, Kevin/Marcus hanya mau fokus ke babak semifinal terlebih dahulu.”Juara pasti mau. Tapi kami tidak bisa memastikan juga. Tidak ada yang tahu. Yang pasti kami ingin melakukan yang terbaik karena kami juga ingin juara di sini. Do the best saja,” timpal Marcus.

Sementara itu Anthony Sinisuka Ginting harus susah payah menembus semifinal. Dia memenangi pertarungan tiga gim dengan pemain China, Chen Long. 21-11, 16-21, dan 21-18. Usai tanding, Anthony mengucapkan rasa syukurnya melewati pertandingan berat hari ini. ”Puji Tuhan tadi bisa melewati pertandingan dengan Chen Long,” ucap Anthony.

Gim pertama memang saya main di atas angin, dan Chen Long juga belum dapat ritme pertandingan. Tapi masuk gim kedua, dia mulai dapat permainannya seperti apa. Saya pun ikut terbawa ke permainanya dia.

Sempat mau nyusul tapi dia selalu berinisiatif untuk menyerang jadi terpaksa rubber game. Di gim penentuan saya memaksa diri untuk main cepat dan cari celah untuk menyerang. Saya coba lagi main seperti gim pertama dan berhasil,” kata Anthony lagi.

Greysia Polii/Apriani Rahayu jugamelaju ke babak semifinal. Mereka mencapainya usai mengalahkan Chae Yoo-jung/Kim Hye-rin dengan skor akhir 21-16. Sementara gim berikutnya selesai 21-15. Pertarungan mereka selesai dalam durasi 42 menit. Dengan kemenangan ini, Greysia/Apriani melaju ke babak semifinal. Di pertandingan lain, pebulutangkis putra Indonesia, Sony Dwi Kuncoro, takluk dari tunggal putra Korsel, Wan Ho-son. Dia kalah dalam dua gim langsung 21-14 dan 21-14. (h/dtc)

RAPAT KOORDINASI — TI Sumbar menggelar rapat koordinasi Jumat (26/1) di gedung BKOW Sumbar. Dalam rakor tersebut diputuskan kalau TI akan mempertandingkan 29 nomor di Porprov. Para peserta rakor foto bersama usai rakor. AKMAL

TI Sumbar Pertandingkan 29 Nomor di Porprov PADANG, HALUAN — Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Sumatera Barat bakal mempertandingkan 29 nomor pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2018 di Padang Pariaman. Hal itu disepakati saat rakor TI Sumbar yang dihadiri Pengkab dan Pengkot se-Sumbar, Jumat (26/1) di gedung BKOW Sumbar.

Sebelumnya TI Sumbar akan mempertandingan 21 nomor sesuai dengan nomor yang dipertandingkan di PON. “Namun karena banyak cabang lain yang mempertandingkan tidak sesuai dengan nomor pertandingkan di PON maka kami juga menambah nomor pertandi-

ngan. Jika merujik ke nomor yang di pertandingkan di PON, taekwondo mempertandingan 16 nomor kyurugi dan lima nomor pomsae,” ujar Ketua TI Sumbar Handrianto.

Bagi atlet yang ingin berlaga di Porprov harus mengikuti Pra Porprov ter-

lebih dahulu yang digelar pada 10-13 Mei mendatang di Kabupaten Limapuluh Kota. “Tujuan digelar pra Porprov adalah untuk menyeleksi atlet yang akan turun di Porprov. Menetapkan kuota atlet yang akan bertanding dan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pertandingan,” bebernya.

TI Sumbar menetapkan beberapa ketetapan atlet yang akan berlaga di Porprov.

“Untuk kyurugi adalah mereka yang masuk delapan atau 12 besar. Sedangkan pomsae yang masuk delapan besar.

Sedangkan tuan rumah dan dua orang atlet pelatnas yaitu

Marstio serta Delva mendapatkan wild card,” urainya.

Di pra Porprov dan Porprov nanti, TI Sumbar akan menggunakan aturan terbaru dari WTF yang merupaka induk organisai taekwondo di dunia. “Untuk kyurugi kami akan menggunakan alat PSS KPNP adidas sedangkan untuk alat pomsae adalah zemita,” ujar Handriato yang akrab disapa dengan sabeum ini.

Atlet yang berlaga di Porprov nanti harus terdaftar sebagai anggota TI Sumatera Barat. “Selain itu mereka juga tidak terlibat kegiatan

diluar organisasi PBTI. Harus berasal dari Sumatera Barat hal itu dibuktikan dengan E KTP. Bagi yang belum memiliki KTP bisa dibuktikan dengan nomor induk siswa nasional Sumbar. Batas minimal usia untuk atlet putra adalah 16 tahun dan putrid 15 tahun,” jelasnya.

Dalam kegiatan rakor tersebut tidak hanya membahas Porprov namun agenda lainnya seperti sosialisasi dan informasi kegiatan TI Sumbar di tahun 2018. “Kegiatan ini juga sebagai silahturahmi dan koordinasi serta sinkronisasi kegiatan TI Sumbar dengan kabupaten dan kota,” ungkapnya. (h/mg-mal)

Vinales Targetkan Tujuh Kemenangan JAKARTA, HALUAN — Maverick Vinales punya target juara dunia di MotoGP 2018. Minimal 7-8 kemenangan harus diraih Vinales demi memenuhi ambisinya.

Vinales sebenarnya punya musim pertama yang oke bersama Movistar Yamaha.

Setelah selalu jadi yang tercepat di sesi pramusim, Vinales langsung memenangi dua balapan perdana d i musim 2018.

Setidaknya di paruh pertama musim, Vinales memperlihatkan potensinya sebagai calon juara dunia ketika berhasil memimpin klasemen dengan tiga kemenangan.

Tapi, segalanya berubah di paruh kedua musim, ketika Vinales tiba-tiba menurun performanya. Tak banyak yang bisa dilakukan untuk mengadang laju Marc Marquez dan Andrea Dovizioso di posisi puncak klasemen.

Vinales harus puas finis posisi ketiga di bawah Marquez serta Dovizioso.”Musim ini, targetnya seperti tahun lalu, menjadi juara dunia. Tapi fokus utama saya adalah dari balapan ke balapan. Untuk selalu berada di podium dan itu bisa mengantarkan jadi

www.harianhaluan.com

gentina. Sempat gagal finis di Austin, Vinales menang lagi di Prancis.

Tiga kemenangan di paruh pertama musim mengantarkan Vinales berada di posisi papan atas dan bersaing di jalur juara dengan Marc Marquez. Tapi performa Vinales lantas terjun bebas di paruh kedua musim. Tak ada kemenangan yang mampu dir ebutnya dan cuma ti-

juara,” ujar Vinales, Jumat (26/1) Sebagai catatan, Marquez musim lalu jadi juara dengan enam kemenangan, sama dengan Dovizioso. Yang membedakan Marquez lebih konsisten naik podium ketimbang Dovizioso. “Tentunya jika ingin meraih gelar juara dunia minimal punya 78 kemenangan. Itulah targetnya, c o b a

meraih 7-8 kemenangan.

Itulah target kami musim ini tapi kita lihat saja nanti. Kami punya paketan motor yang bagus saat ini, bekerja keras dan coba membuat motor yang stabil selama semusim,” tuntas rider asal Spanyol itu.

Vinales memberi nilai

tujuh untuk performanya musim lalu.Vinales menunjukkan performa luar biasa sejak sesi tes pramusim lalu ketika dia selalu jadi pebalap tercepat. Itu artinya Vinales tak butuh waktu beradaptasi dengan motor Yamaha. Apalagi performa hebat di pramusim langsung dilanjutkan lewat dua kemenangan di dua seri awal, Qatar dan Ar-

ga kali naik podium. Vinales kesulitan mengimbangi kecepatan motor Marquez dan juga Andrea Dovizioso. Pada akhirnya, Vinales cuma finis posisi ketiga dengan 230 poin, selisih 68 poin dengan Marquez yang jadi juara dunia. “Menurut saya sih nilainya tujuh,” tutur Vinales menyoal performanya musim lalu. (h/dtc)

 Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther

4

POLITIK

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

Pilkada Harus Bebas dari Politik Balas Budi JAKARTA, HALUAN—Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 harus bebas dari politik balas budi.

Tidak hanya itu, seluruh calon kepala daerah yang berlaga juga diimbau untuk menghindari politik uang dan menerapkan politik bersih.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menekankan bahwa hal itu penting guna mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi pascapilkada, dalam hal ini politik balas budi.

“KPK terus mengingatkan kepada seluruh kepala

daerah dan calon kepala daerah agar mewaspadai hal ini,” kata Febri di Jakarta, Jumat (26/1), seperti dilansir dari Okezone.com.

KPK tengah menangani salah satu contoh politik balas budi, yaitu kasus Bupati Kebumen Mohammad

Yahya Fuad. KPK menduga perkara suap dan gratifikasi yang menjeratnya juga melibatkan tim sukses dalam bagi-bagi proyek serta mengumpulkan fee.

“Kami menduga relasi tersebut masih terjadi dalam pembagian proyek setelah

kepala daerah itu menjabat,” tutur Febri.

Perkara atas dasar balas budi bukanlah yang pertama kali ditangani oleh lembaga antirasuah ini. Ia mengung kapkan, modus seperti itu masih terjadi dan menjadi peringatan bagi para calon

kepala daerah di Pilkada Serentak 2018.

“Kami mengingatkan sekali lagi relasi-relasi antara tim sukses dengan calon kepala daerah. Jangan sam pai memengaruhi kebijakan, apala gi bekerja sama ketika sudah menjabat,” ujarnya. (h/okz)

Tentara Profesional Tidak Berpolitik Praktis

NETRALITAS TNI—Ratusan prajurit Korem 032/Wirabraja mengikuti sosialisasi tentang netralitas TNI dalam Pilkada 2018 secara serentak di Gedung Sapta Marga Makorem 032, Jalan Jenderal Sudirman No. 29, Padang, Jumat (26/1). Danrem 032, Brigjen TNI Mirza Agus, mengingatkan, tentara professional merupakan tentara yang tidak terlibat politik praktis. IST

Diisukan Gabung Gerindra, Fahri Setia dengan PKS JAKARTA, HALUAN—Wa kil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menjawab isu yang mengatakan bahwa dirinya akan pindah ke Partai Gerindra. Ia menegaskan, saat ini dirinya tidak ada niatan untuk pindah ke partai lain.

“Saya? Nggak ada. Saya tetap seperti ini saja, Aku memilih setia” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1), seperti dikutip dari Republika.co.id.

Fahri pun tetap menolak jika suatu saat dirinya ditawari secara khusus bergabung ke Partai Gerindra oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Fahri juga tidak mempersoalkan jika dirinya tidak bisa menjadi calon legislatif pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

“Nama saya sudah nggak ada di caleg PKS. Tapi, saya nggak peduli soal itu,” katanya.

Ia juga mengaku dirinya sempat ditawari oleh beberapa partai lain untuk ber-

usai. Fahri mengaku dirinya masih menunggu sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi. (h/rol)

PADANG, HALUAN—Ratusan prajurit Komando Resor Militer (Korem) 032/ Wirabraja, mulai dari perwira, bintara, tamtama, dan aparat sipil negara (ASN) Korem 032/WBR, menerima sosialisasi tentang netralitas TNI dalam Pilkada 2018 secara serentak di Gedung Sapta Marga Makorem 032/ Wirabraja, Jalan Jenderal Sudirman No. 29, Padang, Jumat (26/1).

Mengingat pentingnya sikap netralitas bagi soliditas Prajurit Korem 032/ WBR dalam pembangunan profesionalisme TNI, netralitas TNI harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan prajurit Korem 032/WBR. Danrem 032/WBR, Brig jen TNI Mirza Agus, menyampaikan, pemilu/pemilukada mempunyai nilai yang sangat strategis bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada Pasal 2 ditegaskan, tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik praktis. Tidak berpolitik praktis dimaknai dengan Konsistensi Netralitas TNI

yang merupakan bagian dari komitmen TNI dalam rangka ikut serta menyukseskan pemilu/pemilukada bahwa TNI lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dengan mengedepankan sikap netralitas TNI. “Kami sudah mendapat pembekalan dari KPU dan Bawaslu tentang pemahaman n etralitas TNI yang diberikan kep ada setiap prajurit.

Selain itu, juga ada buku saku tentang netralitas TNI yang digunakan untuk pen domanan khususnya bagi Prajurit jajaran Korem 032/ WBR. Untuk memastikan

anggota tidak terlibat dalam politik pilkada setiap Dan/ Ka/Satdisjan Korem 032/ WBR secara continue mengecek tentang langkahlangkah anggota TNI-AD di lapangan.

Untuk hal pencegahan selalu mengingatkan bahwa resiko perorangan, meskipun setelah kejadian akan membawa nama institusi jelek, kami akan memberikan tindak tegas sesuai aturan apabila ada yang terlibat” ujar Mirza Agus dalam rilis yang diterima Haluan.

Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, mengatakan, mengenai ketentuan

anggota TNI yang ikut mencalokan sebagai Kepala Daerah, sesuai dengan aturan UU PKPU Pasal 7 Ayat 2 secara tegas diatur, anggota TNI harus menyatakan secara tertulis mengundurkaan diri sebagai TNI. Hadir dalam acara sosialisasi Netralitas TNI Danrem 032/WBR, Kasrem 032/ WBR, Komisioner KPU RI, Ketua KPU Sumbar, Ketua Bawaslu Sumbar, para Kasi Korem 032/WBR, p ara Dandim jajaran Korem 032/WBR, Danyon 131/ Brs,133/YS, dan para Dan/ Ka Disjan Korem 032/ WBR. (h/rel)

Fahri Hamzah

gabung. Namun, Fahri menyatakan memilih untuk bertahan. Ia mengaku selama berpartai dirinya tidak pernah memburu jabatan.

“Niat saya kan saya ingin partai itu pemimpinnya matang, dewasa, ngomong, ngemong, mau berdiskusi jangan otoriter jangan bertindak tidak adil karena namanya Partai Keadilan, itu yang ingin saya tunjukin,” ucapnya.

Perseturuan antara Fahri Hamzah dan PKS di pengadilan hingga kini belum

PERINGATI SATU DEKADE PARTAI

Gerindra Payakumbuh Gelar Berbagai Kegiatan PAYAKUMBUH, HALUAN—Untuk memperingati satu dekade usia partai pada 6 Februari, Gerindra Payakumbuh menggelar berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan tersebut adalah pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC), memberikan santunan kepada anak yatim, bersilaturahmi dengan kelompok tani, dan tablig akbar.

“Puncak acara kita tablig akbar 18 Februari. Sebelum itu bakal dimeriahkan oleh kegiatan-kegiatan yang dige lar PAC,” ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kota Payakumbuh, Nurkha lis Da tuak Bijo Dirajo, Ka mis (24/1).

Nurkhalis mengutara kan, pelantikan PAC Lampasi Tigo Nagari bakal dilaksana kan pada 11 Februari. Sete lah itu, PAC Payakumbuh Timur akan menyantuni dan mengundang makan bersa ma anak yatim serta makan bersama kelompok tani oleh PAC Payakumbuh Utara.

“Untuk tablig akbar, kami mengundang ulama dari Pekanbaru bersama kader Partai Gerindra, Rahmadi Aziz. Ulang tahun satu dekade ini merupakan momentum konsolidasi bagi Partai Gerindra terutama untuk menyongsong pemilu 2019. Semua kegiatan ini membuktikan komitmen Ge rindra berjuang untuk rak yat,” tutur Nurkhalis.

Sementara itu, Ketua Organisasi Keanggotan dan Kaderisasi (OKK), Nasrul www.harianhaluan.com

Khan mengatakan, pihaknya telah mematangkan persia pan peringatan ulang tahun

Gerindra.

“Kita terus berkoordinasi dengan pengurus partai di

semua tingkatan, insya Allah persiapan sudah 80 persen,” ucapnya. (h/mg-ari)

 Redaktur: Holy Adib

 Layouter: Yohanes

OPINI

SABTU, JANUARI2016 2018 KAMIS, 2727 OKTOBER 1026 Jumaidil Awal1438 1439HH Muharram

5

Trotoar Mahal

D

i awal tahun 2018 ini, Padang sudah disuguhkan hadirnya sejumlah titik trotoar nan elok di Padang. Lihat saja kini di kawasan Pasar Raya Padang, kawasan GOR H Agus Salim serta Permindo dan Jalan M Yamin. Semua seperti berubah dengan tampilan yang tentunya berbeda dari trotoar kebanyakan.

Biaya yang digelontorkan untuk membangunnya sangatlah wah. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyebutkan mereka menyediakan anggaran sekitar Rp3 Miliar untuk pemeliharaan trotoar di Kota Padang. Hal ini dilakukan agar pejalan kaki pun mendapatkan haknya, berjalan di tempat yang lebih representative sepanjang tahun 2017 lalu.

Selain titik-titik ruas utama yang disebut di atas, semenjak bulan Maret 2017 hingga April 2017, ada sembilan titik yang sedang dikerjakan. Trotoar seperti di Jalan Sisinga maraja tepatnya di depan SD Kartika, lalu di Bandar Purus, depan SMAN 2 Padang, depan SMK N 6 Padang, Puskesmas Alai, di depan Rumah Sakit Yos Sudarso, di depan Rumah Sakit M Djamil, dan Rumah Sakit Bayangkara menjadi bagian yang dikerjakan (Haluan online edisi 3 April 2017).

Pemeliharaan trotoar yang dilakukan berupa memperbaiki kembali trotoar agar datar sehingga pejalan kaki nyaman saat melewatinya. Ia menjelaskan untuk tahun ini DPUPR di targetkan melakukan pemeliharaan trotoar sepanjang lebih kurang 3,5 KM. Pemerintah Kota Padang memberikan target selama lima tahun dari tahun 2014 hingga 2019 untuk perbaikan trotoar sepanjang lebih kurang 44KM. Hingga dua tahun berjalan trotoar yang diperbaiki baru lebih kurang 10KM. Tentunya ini membuat wajah kota menjadi luar biasa. Keberpihakan kepada komunitas pejalan kaki seperti menjadi prioritas dan tentunya pantas diacungi jempol. Warga kota seakan terpenuhi kebutuhannya.

Di beberapa titik sudah tampak rampung.

Mulus dan bersihnya trotoar tersebut menjadi icon warga kota. Namun, ntah sudah beres urusan pekerjaannya ntah belum, yang jelas kini aktivitas pekerjaan di titik GOR H Agus Salim, Permindo-Pasar Raya hingga kawasan M Yamin tak tampak lagi.

Seiring dengan berakhirnya pengerja annya itu, trotoar mulai dimanfaatkan. Tapi sayangnya, tak hanya pejalan kaki yang memanfaatkan, tapi juga tukang parkir yang memarkir kendaraan masyarakat di atas trotoar tersebut. Belum lagi ada beberapa PKL yang mulai coba-coba menguasai trotoar. Mereka, sedikit demi sedikit menggelar dagangannya di pinggiran trotoar.

Pemerintah kota, atau pihak-pihak terkait seperti masih belum bergerak. Buktinya, hingga sore tadi, trotoar di depan eks gedung Padang Theater justru dijubeli parkir sepeda motor. Lalu, juga ada di Pantai Padang dimana PKL mulai mendekat ke trotoar. Belum lagi kegiatan lainnya di atas trotoar. Jika ini dibiarkan, dan terus menguasai trotoar, Pemko sepertinya sia-sia saja menggelontor uang Rp3 M hanya untuk dipakai PKL atau tukang parkir. Jelas-jelas saja. Sebelum bertambah banyak dan berkembang, segera lah ambil sikap. Jangan saling lempar tanggung jawab, apakah itu dinas pasar, dinas perhubungan atau Pol PP. Kalau memang sama sama merasa memiliki kota ini, mari bertindaklah dengan segera. (*)

HALUANISME  Harga Buah Masih Stabil  Untung masih ada yang stabil  Bypass Padang Kembali Membara  Masalahnya itu-itu juga. Kapan tuntasnya

www.harianhaluan.com

Impor Beras, Diskresi atau Ketidakmampuan Pemerintah? impor 500.000 ton beras bulan ini merupakan diskresi pihaknya (Antaranews, 12/Januari/ 2018).

AGUNG HERMANSYAH Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bekerja Di Kantor Hukum LEGALITY, Padang.

I

NDONESIA yang katanya adalah negara agraris akhirnya kembali lagi mengimpor beras.

500.000 ton beras impor akan bersiap memasuki Indonesia.

Beras yang rencananya akan diimpor dari Vietnam dan Thailand itu dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan mitra agar pemerintah bisa melakukan pengendalian. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kebijakan meng-

Salah Kaprah Dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) disebutkan bahwa diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan.

Penggunaan diskresi bertujuan untuk : (i) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, (ii) mengisi kekosongan hukum, (iii) memberikan kepastian hukum, (iv) mengatasi staganansi pemerintahan sebagaimana tercantum dala Pasal 22 ayat (2) UUAP. Lingkup penggunaan diskresi pemerintah menurut UUAP sebagaimana diatur dalam Pasal 23 meliputi: (i) UU memberikan suatu pilihan, (ii) UU tidak mengatur, (iii) UU tidak lengkap/tidak jelas, (iv) adanya stagnansi pemerintahan.

Secara objektif, tidaklah

tepat bila Menteri Perdagangan mengatakan bahwa langkah mengimpor beras itu adalah suatu diskresi (freies ermessen).

Pertama, jika merujuk pada ketentuan Pasal 23 UUAP, maka sejatinya pemerintah saat ini sedang tidak dihadapkan dengan persoalan kekosongan hukum dalam artian tidak adanya peraturan perundangundangan yang mengatur atau subtansi dari peraturan perundang-undangan yang tidak memadai. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UUPPP) yang merupakan ketentuan khusus (lex specialis), telah mengatur bahwa langkah untuk impor beras wajib dilakukan pada tempat pemasukkan yang telah ditentukan pemerintah (Pasal 29 UUPPP) dan tidak boleh mengimpor beras bila stock dalam negeri mencukupi (Pasal 30).

Kedua, pemerint ah juga sedang tidak dihadapkan dengan masalah stagnansi pemerintahan. Stagnansi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya akitivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah pemerintah untuk impor beras sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan aktivitas pe-

merintahan dan justru lebih tepat persoalan impor beras ini berkaitan dengan masalah gejolak ekonomi pasar antara supply and demand.

Sebenarnya, langkah mengimpor beras yang dilakukan oleh pemerintah ini lebih tepat disebut sebagai kebijakan (beleid ) pemerintah yang menyangkut kebutuhan publik (public authority) ketimbang diskresi (freies ermessen). Pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dan logis dalam menggunakan istilah ketika mengklarifikasi setiap keputusan yang diambilnya. Jika salah dalam menggunakan istilah, maka akan menimbulkan ambiguitas dikalangan publik sehingga menimbulkan bermacam-macam perspektif dan opini publik.

Masih belum mampu Dengan dibukanya keran impor beras oleh pemerintah, maka meleset sudah janji Presiden Jokowi untuk tidak mengimpor beras pada tiga tahun pertama masa kepemimpinannya. Indonesia yang katanya adalah negara agraris dan memiliki tanah yang subur harus meratapi kenyataan bahwa sampai saat ini masih belum bisa melepas ketergantungan terhadap impor beras. Lalu, apa masalahnya?.

Menurut hemat penulis,

penyebab negara kita masih bergantung terhadap beras impor ini tak lepas dari ketidakseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai basis ekonomi kerakyatan yang terkesan setengah hati.

Meskipun pemerintah telah mengganggarkan triliunan rupiah untuk pembangunan sektor ini, tapi tingginya alih fungsi lahan untuk infrastruktur dan mandeknya regenerasi petani serta rendahnya tingkat kesejahteraan petani masih menjadi momok pekerjaan rumah pemerintah yang sampai saat ini masih belum terselesaikan.

Kebijakan impor s elalu menjadi jalan pintas yang dihalalkan oleh pemerintah untuk menekan gejolak pasar, tanpa memperhatikan kesejahteraan petani dan produk lokal.

Jika pemerintah tidak serius membangun sektor ini mulai dari sekarang, maka saya pesimistis bahwa Indonesia mampu swasembada beras. Melihat fakta bahwa pada saat ini saja Indonesia masih mengimpor beras, lalu bagaimana Pemerintah Indonesia mampu menghadapi tantangan lonjakkan jumlah penduduk Indonesia yang bertambah sekitar 305 juta jiwa pada tahun 2035 mendatang? Apakah impor beras (masih) jawabannya lagi?.

Petugas Parkir Liar Mohon tertibkan petugas parkir tidak resmi yang banyak beroperasi di tempat usaha makanan atau toko-toko yang ramai dikunjungi. Bukti ilegalnya, mereka tidak menggunakan baju juru parkir sebagai atribut resmi dari Pemko Padang. 082387110***

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

6

EKBIS

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

Harga Buah Masih Stabil PADANG, HALUAN— HALUAN—Harga buah di Pasar Raya Padang relatif stabil, khususnya buah lokal. Hal tersebut berdasarkan pantauan Haluan, Jumat (26/1).

Desi, salah seorang pedagang buah mengungkapkan, tidak ada kenaikan pada harga buah. Harga masih seperti biasanya.

“Meskipun harga sembako mulai naik, namun untuk buah-buahan masih normal, seperti duku, rambutan, pepaya dan sebagainya. Harga buah lokal seperti duku, rambutan, pepaya semua normal yakni tidak lebih dari Rp20 ribu per kilogram,” terang Desi.

Sementara untuk buah impor seperti apel, pir korea, dan lemon, memang sedikit ada kenaikan, namun masih dalam batas kewajaran.

“Kalau buah dari luar memang ada kenaikan sedikit,” tuturnya.

Namun stabilnya harga buah, ternyata tidak berdampak pada peningkatan penjualan. Desi mengaku penjualannya sepi. Omzet yang biasanya mencapai Rp1 juta per hari, sekarang turun Rp800 ribu hingga Rp900 ribu.

“Penjualan sepi dan menurun sekitar 10 sampai 20 persen,” jelasnya Selain itu, Desi pun meminta keadilan kepada pemerintah, untuk lebih memperhatikan pedagang kecil. Ia berharap, tidak ada lagi penertiban di pasar yang terkesan mendadak, sehingga mereka kehilangan lapak untuk berjualan.

Perihal pedagang buah, terpisah Sulaiman salah seorang pedagang duku di pinggir Jalan Andalas Padang, juga angkat bicara.

Menurutnya, ia sering melakoni menjadi pedagang buah. Buah yang ia jual adalah buah musiman.

“Sekarang kan musim rambutan dan duku, makanya saya menjual duku karena mudah didapatkan,” ungkap Sulaiman.

Dari hasil menjual buah, ia bisa menutupi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu dia juga bekerja sebagai tukang pasang instalasi kabel listrik yang juga musiman. (h/mg-rei)

INTERNET Retailing Expo (IRX) Indonesia edisi ketiga, resmi dibuka dan akan berlangsung hingga 25 Januari, di Pullman Jakarta Central Park. NET

INTERNET RETAILING EXPO (IRX) INDONESIA

Mengubah Wajah Landscape Ritel Indonesia

JAKARTA, HALUAN - Internet Retailing Expo (IRX) Indonesia, edisi ketiga, hari ini resmi dibuka dan akan berlangsung selama dua hari hingga 25 Januari, di Pullman Jakarta Central Park.

Ajang ini akan kembali menjadi titik temu bagi para penjual, peritel multi-kanal dan peritel daring dengan para penyedia utama dan belajar dengan saling berbagi penga laman dan implementasi studi-studi kasus.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Ir Tjahya Widayanti MSc, membuka IRX Indonesia 2018 di Pleno Pembuka.

IRX Indonesia diadakan karena melihat potensi yang sangat besar dari pasar ritel internet, yang telah berkembang sangat signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun memiliki tingkat penetrasi yang rendah untuk Internet dan eCommerce, sebuah laporan dari Research and Markets menunjukkan bahwa pasar ritel daring Indonesia adalah yang terbesar di wilayah ini karena jumlah penduduk yang besar.

IRX Indonesia menarik lebih dari 2000 pengunjung ke eksibisi yang beragam, dengan berbagai sesi dan lebih dari 50 penyedia solusi dari bidang infrastruktur hingga pembayaran digital.

Dimana acara ini juga melibatkan 120 pembicara dari bidang peritel multikanal dan eCommerce, sehingga menjadi momentum peluncuran IRX Start-Up Elevator Pitch yang bertujuan memberikan kesempatan pada 10 unicorn potensial dibidang ritel dan eCommerce untuk meyakinkan investor terkemuka seperti Convergence Venture, Kejora Venture dan masih banyak lagi. (h/trn) www.harianhaluan.com

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pembayaran BBM Nontunai Mulai Diterapkan PADANG, HALUAN— Sesuai edaran Mendagri Nomor 910/1886/J tertanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non-tunai, maka mulai 1 Januari 2018, Pemerintah Provinsi Sumbar menerapkan ketentuan tersebut.

BBM NON-TUNAI—Karyawan sebuah SBPU tengah mengisi BBM ke kendaraan konsumen. Mulai 1 Januari, pembayaran BBM non-tunai mulai diterapkan secara bertahap. NET

UNTUK PENERBANGAN NASIONAL

Citilink Sajikan Ikan Arsik Sibolga JAKARTA, HALUAN – Maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink Indonesia terus meningkatkan kualitas layanannya. Salah satunya memberikan kemudahan pilihan dalam penerbangan nasional dengan memperbanyak pilihan kuliner nusantara. Upaya ini juga sebagai bagian dari strategi bisnis dan bagian dari kampanye Hari Gizi dan Makanan Nasional.

“Sesuai misinya untuk ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan memperluas kesadaran akan keunggulan kuliner nusantara, maka Citilink Indonesia menawarkan empat makanan khas daerah Indonesia yang dapat memberikan pengalaman unik tersendiri bagi penumpangnya,” kata Vice President Cargo & Ancillary Revenue, Benny Rustanto di Jakarta, Kamis (25/1).

Benny mengatakan, keempat menu khas nusantara tersebut adalah Nasi Campur Bali, Nasi Kuning Cakalang Manado, Nasi Ayam Tangkap Aceh, serta Ikan Arsik Sibolga yang merupakan rekomendasi khusus Citilink Indonesia.

Pemilihan Nasi Ikan Arsik Sibolga merupakan salah satu bentuk dukungan nyata Citilink Indonesia dalam mempromosikan kuliner khas Sumatera Utara yang menjadi

salah satu destinasi wisata prioritas Indonesia. Ikan arsik merupakan hidangan tradisional khas Sumatera Utara yang disajikan di setiap iven-iven spesial.

Dengan ditambahkannya menu Ikan Arsik dalam inflight menu Citilink In donesia, penumpang diharapkan bisa menikmati pengalaman unik tentang kelezatan kuliner Sumatera Utara yang tersedia di seluruh penerbangan Citilink Indonesia.

“Danau Toba merupakan satu dari 10 destinasi wisata prioritas Indonesia selain

Candi Borobudur, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi serta Labuan Bajo,” katanya.

Selain itu, Citilink Indonesia juga menawarkan menu khusus untuk anak-anak yaitu Nasi Goreng Dino (chicken nugget) dan menu vegetarian Stir Fried Tofu sebagai upaya Citilink Indonesia dalam menawarkan kuliner nusantara sebagai Premium LCC yang memberikan keunikan pelayanan.

Peluncuran sejumlah me-

nu baru tersebut merupakan langkah Citilink Indonesia dalam menjalankan kebijakan diferensiasi bisnis maskapai untuk menikmati citarasa baru kelezatan nusantara di atas 30 ribu kaki.

“Dengan menambahkan beragam referensi menu mulai dari kuliner nusantara hingga kids menu dan vegetarian menu, diharapkan mampu meningkatkan customer expe rience serta memberikan pengalaman kualitas makanan bintang lima ketika terbang bersama dengan Citilink Indonesia,” tutup Benny. (h/vie/rel)

VICE President Cargo & Ancillary Revenue Citilink, Benny Rustanto memperlihatkan kuliner khas nusantara yang disajikan untuk penumpang. IST

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, transaksi non tunai yang mulai diberlakukan awal tahun ini juga berlaku untuk pembayaran pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Pembayarannya di SPBU bisa menggunakan kartu BRIZZI Bank BRI. Tinggal gesek selesai,” ujar Nasrul Abit usai menandatangani kesepakatan bersama (MoU) Implementasi Transaksi Non-tunai pada lingkungan bisnis SPBU se Sumatera Barat, Jumat (26/1).

Menurutnya, rencana itu telah disepakati bulan September 2017 lalu, yang dibukukan dengan penandatanganan komitmen bersama 19 Pemkab/Pemko di Sumbar.

“Penggunaan transaksi nontunai akan memperkecil ruang penyelewengan anggaran karena seluruh transaksi akan tercatat dengan baik dalam sistem. Ini sangat aman dan rahasia. Karena tidak lagi perlu repot bawa uang banyak-banyak,” terangnya.

Terkait rencana tersebut, lanjut Nasrul, Pertamina telah menyiapkan sistem transaksi non tunai di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Untuk pola penerapan aturan non-tunai di SPBU ini, kita jalankan bersama-sama. Kalau tidak bisa sekaligus, kita lakukan bertahap. Misalnya, dalam 1 SPBU ada 6 pompa, tetapi hanya 2 pompa non-tunai dan 4 pompa lainnya masih bayar tunai,” ungkap mantan Bupati Pesisir Selatan itu.

Retail Fuel Marketing Manager Region I PT Pertamina, Agus Taufik Harahap mengatakan, transaksi non-tunai diling kup SPBU dilakukan untuk SPBU di kawasan kota Padang sebagai permulaan.

“Nanti kami terapkan jalur khusus non-tunai. Secara bertahap kita akan terapkan sistem non tunai ini di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya kemudian.

Namun kebijakan sektor pemerintah dalam sistem non-tunai tersebut belum banyak berbuah tanggap. Pantauan Haluan, Jumat (26/1), selama 3 jam di dua tempat pengisian BBM pada kawasan padang, tak menemukan masyarakat yang menggunakan jalur non-tunai untuk pengisian BBM. (h/mg-rei)

 Redaktur: Devi Diany    Layouter: Yohanes

SAMBUNGAN

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

7

Puluhan........................................... Dari Halaman. 1

PUSAT KEBUGARAN — Salah satu fasilitas di gedung baru DPRD Sumbar yakni adanya ruang pusat kebugaran bagi wakil rakyat yang berkantor di sana

Gedung............................................ Dari Halaman. 1 pati, gedung DPRD yang ada sekarang menurut dia akan direhab untuk ruangan-ruangan rapat. Ke depan akan ada ruangan rapat, khusus untuk Banggar, Bamus dan untuk ruangan fraksifraksi yang memadai. Saat ini DPRD Sumbar belum memiliki ruangan khusus Bamus dan Banggar, dan ruangan fraksi-fraksi juga masih terbilang kecil.

Dipaparkan Raflis, lantai satu pada gedung baru ini nantinya akan dipakai untuk bagian umum Sekretariat DPRD. Sementara lantai dua sampai enam digunakan untuk berkantornya 65 orang anggota dewan. Berbeda dengan saat ini yang masih berkumpul dalam satu ruangan, setiap anggota dewan ke depan akan memiliki ruangan sendiri-sendiri. Pada masing-masing lantai nantinya akan diisi 15 ruangan anggota. Dikatakannya

juga, secara keseluruhan pembangunan gedung baru DPRD dari awal hingga selesai memakan anggaran sekitar Rp34 miliar.

Raflis menambahkan, gedung baru DPRD dibangun karena gedung yang ada sekarang memang masih banyak kekurangan.

Selain kekurangan ruangan rapat, ruangan kerja pegawai sekretariat dinilai juga tak memadai. Kapasitasnya hanya untuk 60 orang pegawai. Sementara pegawai sekretariat DPRD ditambah tenaga kontrak jumlahnya sudah mencapai 150 orang lebih. “Masingmasing dewan juga tidak punya ruangan. Padahal sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mereka itu adalah pejabat daerah yang harus mempunyai fasilitas, sesuai dengan berat beban tugas dan wewenang yang akan mereka

tunaikan,” papar Raflis.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano sebelumnya juga menyampaikan, pengembangan gedung di lingkungan DPRD Sumbar dilakukan karena melihat kebutuhan. Saat ini DPRD hanya memiliki tiga ruangan rapat, satu ruang paripurna. Ruangan yang ada tersebut harus dipakai bergantian.

Selain kebutuhan, perencanaan pembangunan gedung ini telah ada sejak tahun 2014 lalu. Ini sejalan juga dengan penambahan jumlah anggota dewan. Sebelumnya jumlah anggota DPRD Sumbar hanya 45 orang. Sekarang 65 orang. Termasuk penambahan komisi dari empat menjadi lima komisi. Dengan adanya kantor baru, ia berharap ke depan kinerja setiap anggota DPRD bisa lebih meningkat. (h/len)

Basko .............................................. Dari Halaman. 1 gunaan wewenang, pengrusakan dan memasuki pekarangan tanpa hak seperti yang diatur dalam Pasal 385, 421, 406 dan 167 KUHP,” kata Jon Matias kepada pers di Jakarta.

Laporan yang tercatat dalam LP/124/I/2018/Bareskrim tanggal 26 Januari 2018 itu diterima oleh Perwira Siaga II Bareskrim Polri, Ipda Ahmadi, SH. “Sejak perkara ini kami laporkan, kami meminta kepada siapapun untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah yang diserobot tersebut,” kata Jon Matias.

Dalam uraian kejadian yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, Basko menjelaskan pada hari Kamis (18/1) berdasarkan putusan perkara No.12/P.dt.G/ 2012/PN.Pdg Jo No.44/p.dt/2013/ PT/PDG Jo REg 604 K/p.dt/2014 antara PT KAI melawan PT Basko Minang Plaza (BMP) terlapor Ref lizailius dan Basrul melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan wewenang dengan merusak Hotel PT Hotel Minang Mandiri yang terletak di Kelurahan Air Tawar Timur. Sedangkan dasar gugatan sewa menyewa yang dijadikan landasan oleh PT KAI, tercantum tanah KAI berada di Kelurahan Air Tawar Selatan.

Meski menjelang pelaksanaan eksekusi pihak H Basrizal Koto sudah menyampaikan protes dengan menunjukkan sertifikat sah HGB 200, 201 dan 205 dan dia bukanlah pihak yang berperkara, tapi eksekusi dengan menggunakan alat berat itu, tetap dilakukan. Total kerugian yang dialami Basko akibat eksekusi ini mencapai Rp35 miliar dan dengan kerugian berjalan setiap hari sebesar Rp300 juta akibat tidak beroperasinya mal dan hotel Basko.

Sementara itu, Humas PN Klas 1A Padang, R Ari Mulady menyebutkan, pihaknya sudah melaksanakan keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait tuntutan karyawan agar mendesak PLN menyambungkan kembali listrik merupakan kesepakatan pihak Basko dengan PLN. “Kami sudah menjalankan keputusan pengadilan sesuai aturannya. Pengadilan telah melakukan eksekusi dan berita acaranya sudah ada,” pungkasnya.

Eksekusi membabi buta yang dilakukan para pihak itu juga mendapatkan sorotan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pimpinan DPD t urun tangan membahas masalah ini. Dalam waktu dekat, DPD akan melakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk mencari solusi terbaik dalam persoalan yang sudah menyangkut harkat hidup orang banyak.

Anggota DPD RI asal Sumbar, Emma Yohanna juga sudah datang meninjau lokasi eksekusi sebagai utusan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

Turun tangannya pimpinan DPD RI tidak lepas dampak besar yang akan timbul jika eksekusi lahan dan bangunan hotel dan grand mall dilakukan. Selain www.harianhaluan.com

ancaman PHK terhadap seribuan karyawan, juga adanya potensi buruk terhadap dunia investasi Sumbar yang sedang bergeliat.

DPD tidak melihat polemik ini hanya tentang Basrizal Koto secara pribadi, atau PT Basko Minang Plaza (BMP) semata. “Ini buruk bagi Sumbar. DPD tentu tidak mau hal-hal buruk terjadi di Sumbar yang dikenal sebagai ranah mufakat. Itu sebabnya, berbagai upaya akan diambil agar konflik ini tidak melebar dan menimbulkan efek negatif bagi khalayak banyak, terutama yang menggantungkan hidup di hotel dan mall. Langkah DPD juga sebagai upaya penyelamatan dunia investasi Sumbar,” terang Nofi Chandra, anggota DPD RI asal Sumbar, Selasa (23/1) malam.

Dijelaskan Nofi, konflik ini sudah menjadi pembahasan di tingkat pimpinan DPD. Perwakilan dari Sumbar juga telah berdiskusi dengan tiga pimpinan, yakni Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta dua wakilnya, Darmayanti Lubis dan Nono Sampono. “Pimpinan telah mengetahui dan mempelajari persoalan yang terjadi, serta sepakat menyurati Mahkamah Agung serta PT KAI, untuk mencari jalan keluar terbaik. Terutama yang terkait dunia investasi dan tempat usaha, dimana banyak yang menggantungkan hidup di sana,” papar Nofi.

Pandangan Nofi Chandr a, sebagai putera daerah, saudagar Minang yang meniti usaha dari bawah, Basko merupakan wujud nyata dari falsafah Minangkabau; Karakok madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di kampuang baguno balun. “Basko merupakan representasi dari anak rantau yang berhasil di negeri orang, lalu pulang untuk membangun kampung halaman. Dengan segala yang dilakukannya, selayaknya Basko tidak dibiarkan sendiri ketika menghadapi masalah. DPD akan menjadi bagian yang melindungi Basko, sepanjang semuanya berada dalam koridor,” tegas Nofi Chandra, putera Solok tersebut.

Nofi sepakat dengan pernyataan anggota DPD RI asal Sumbar lainnya, Leonardy Harmainy Datuak Bandaro Basa yang meminta Pengadilan Negeri Padang menghentikan eksekusi tahap dua terhadap Basko Hotel dan Mall.

Eksekusi itu dianggap akan merugikan Sumbar.

Menurut Leonardy, penundaan eksekusi tahap dua ini bukan bentuk pelanggaran hukum. Objek eksekusi ini berupa hotel dan mall adalah tempat usaha, yang melibatkan orang banyak, mulai dari pedagang, karyawan dan pemasok barang dagangan. Ini hajat hidup orang banyak dan harus mendapatkan perlindungan dari negara, karena itu sangat bijak jika PN Padang menunda dulu eksekusinya.

Leonardy Harmainy yang juga mantan Ketua DPRD Sumatera Barat itu mengatakan, kita tidak boleh main kuat-kuatan menggunakan hukum. “Saya tidak mengintervensi hukum, tetapi kepen-

tingan orang banyak adalah di atas segalanya. Jadi tunda dulu, mari kita duduk bersama,” kata Leonardy Harmainy.

Menunda eksekusi, kata menantu Bupati Anas Malik ini, tidak akan membuat dunia hukum akan kiamat. Biasa saja. “Kita susah mengundang investasi ke Sumatera Barat. Jangan akibat eksekusi ini merusak iklim investasi, yang rugi daerah Sumatera Barat bahkan Indonesia,” tegas Leonardy.

Hal yang sama juga dikatakan anggota DPR RI asal Sumbar, Jon Kenedy Aziz. Politisi yang berlatar belakang advokat menyebut, walaupun telah keluar putusan inkrah berkekuatan hukum tetap terkait perkara tanah antara PT KAI dan Basko, penghentian eksekusi tetap harus jadi bahan pertimbangan.

Sebab di atas tanah yang dipersengketakan itu telah muncul banyak kepentingan. Utamanya berkaitan dengan telah banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup di PT Basko Minang Plaza (BMP) sebagai yang menaungi Basko Hotel dan Basko Grandmall. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah para karyawan dari perusahaan PT BMP. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai seribu orang lebih.

Menurut Leonardy, penundaan eksekusi tahap dua ini bukan bentuk pelanggaran hukum. Objek eksekusi ini berupa hotel dan mall adalah tempat usaha, yang melibatkan orang banyak, mulai dari pedagang, karyawan dan pemasok barang dagangan. Ini hajat hidup orang banyak dan harus mendapatkan perlindungan dari negara, karena itu sangat bijak jika PN Padang menunda dulu eksekusinya.

Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi ikut menyorot polemik dan masalah yang timbul atas eksekusi lahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Padang atas permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), di atas lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik H. Basrizal Koto. Ia menegaskan, bagaimana pun penegakan hukum mesti memperhatikan aspek kemanusiaan.

“Kami di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan bermitra kerja dengan aparat penegakan hukum sepakat soal itu. Bagaimana pun, penegakan hukum harus pula memperhatikan aspek kemanusiaan. Jika nyatanya eksekusi itu mengancam kehidupan ribuan orang yang bekerja di objek eksekusi, tentu harus dipertimbangkan,” kata Mulyadi kepada Haluan, Rabu (24/1).

Legislator asal Sumbar itu menekankan, jika memang belum ada kesepahaman ant ara par a pihak dalam menerima putusan hukum, maka perlu dilakukan klarifikasi bersama. Bila perlu, dengan menyertakan pihak ketia sebagai penengah. Ini penting agar jangan sampai penegakan hukum malah menyengsarakan kehidupan masyarakat. (h/ben/ze)

aspirasi di tengah kegamangan yang sedang melanda pascaeksekusi yang turut mengenai bangunan tempat bekerja,”ujar Koordinator Lapangan, Sofialdi, Jumat (26/1).

Disebutkannya, hingga saat ini Basko Hotel dan Basko Mall tidak bisa beroperasi pascaeksekusi akibat instalasi listrik yang diputus oleh PLN. Sudah sembilan hari karyawan tidak bekerja. “Kami tidak bicara masalah hukum. Kedatangan kami ke sini untuk memohon bantuan kepada Wako Padang atau Pemerintah Kota Padang terkait nasib kami selanjutnya. Tolong perjuangkan,”ujarnya.

Eksekutif Operasional Manager Basko Grand Mall, Indra mengatakan, kalau PLN tetap memutus jaringan listrik seribuan lebih karyawan akan terancam PHK. “Pikirkan juga nasib keluarga kami di rumah pak. Jika kami di PHK, dimana akan bekerja dan bagaimana cara menghidupi keluarga,” ucapnya.

Selain itu, karyawan Basko Hotel Septi menyebut, pasca eksekusi ia bersama karyawan lain hingga saat ini belum mengetahui kejelasan kapan hotel dan mal Basko kembali beroperasi. Para karyawan berharap agar bisa kembali bekerja seperti semula.

Selain itu, juga berharap tidak ada karyawan yang di PHK, akibat kejadian ini. “Kemana lagi kami

akan mencari pekerjaan di kota yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan ini? Tolong pikirkan juga nasib ribuan orang yang bekerja di hotel dan mal Basko ini,” sebutnya dengan berurai air mata.

Puluhan karyawan diterima Staf Ahli Keuangan Afrizal Chaidir, dan beberapa kepala OPD. Selain itu, juga turut hadir Kapolres Kota Padang Chairul Aziz beserta jajarannya, untuk mengawal aksi damai yang dilakukan. Mewakili Wako, Staf Ahli Keuangan Afrizal Chaidir mengatakan, pihaknya akan segera mencarikan solusi terkait permasalahan. Seperti akan menyurati pihak PLN untuk dapat menghidupkan kembali aliran listrik. Mengingat ada sekitar 1.200 orang yang bekerja dan menggantungkan hidup di sana.

“Kita akan surati PLN agar listrik bisa dihidupkan sehingga hotel dan mal bisa kembali beroperasi,” ucapnya.

Menurutnya, jika Basko Hotel dan Grand Mall tidak segera beroeprasi, dikhawatirkan nantinya, kesejahteraan karyawan seperti gaji tidak dapat dibayarkan akan terjadi. “Pihak Pemko sangat menghargai aksi damai yang dilakukan. Karena masalah yang dihadapi saat ini juga menjadi permasalahan Pemko Padang.

Sebab, semua karyawan warga Padang dan mencari kehidupan di

sini,”jelasnya.

Ia berjanji bersama dengan OPD lain yang turut hadir menyambut aksi damai tersebut akan mencarikan solusi terbaik. Sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. “Kami mohon maaf karena saat ini Walikota Padang sedang berada di luar kota. Namun kami akan berupaya segera mencarikan jalan keluarnya,” sebutnya didampingi Kapolres Chairul Aziz.

Orasi di PN Padang Sebelum mendatangi Balaikota Padang di Bypass Aia Pacah, pengunjuk rasa terlebih dahulu singgah di Pengadilan Negeri Padang, Jalan Rasuna Said. Kedatangan karyawan dikawal oleh petugas kepolisian sekitar pukul 09.00 WIB. Orator aksi, Indra menyampaikan, sejak sebagian gedung belakang diru ntuhkan dalam eksekusi yang dilaksanakan PN Padang, hotel dan mall tidak bisa beroperasi seperti biasanya. “Kami mewakili 1.200 karyawan yang bekerja di Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Kami tidak tahu masalah hukum. Kedatangan kami ke sini untuk mohon bantuan kepada pihak Pengadilan Negeri Padang mendesak PLN untuk menyambungkan kembali aliran listrik sehingga kami dapat beraktifitas kembali,” kata Indra. (h/mg-hen/mel)

Bypass ............................................ Dari Halaman. 1 lah perusahaan Belanda waktu itu, Naamloze Veenotschap Expolitie Van Onrderen de Goe-deren menggugat Maboet dan Oesoes terkait kepemilikan tanah seluas 765 hektare yang merupakan ulayat Eigendom Verponding 1794 dengan Surat Ukur 30/1917. Kala itu, pengadilan menolak gugatan Naamloze Vee-not-schap Expolitie Van Onrderen de Goederen dan membenarkan kalau tanah itu milik Maboet dan Oesos. Sejak itulah polemic bergulir dan melibatkan banyak pihak, termasuk ribuan warga yang berdiam di atas tanah tersebut dan sudah memiliki sertifikat.

Sedangkan masyarakat Koto Tangah yang secara tiba-tiba tanahnya diklaim oleh Kaum Maboet sontak menolak. Buktibukti tentang proses hukum sejak tahun 1931 hingga 2016 dikumpulkan. Satu persatu, masyarakat mengaku mulai menemukan bukti yang tidak sinkron antara keputusan Pengadilan dengan bukti real yang ditemukan. Beranjak dari kepemilikan bukti itulah perlawanan mulai dilakukan. Baik secara hukum, juga dengan aksi. Pemblokiran Jalur II Bypass Aia Pacah kali ini adalah kejadian berulang.

Sudah acap kali demikian. Namun sayang, sejauh ini tidak ada penyelesaian secara konkrit atas permasalahan yang terjadi.

Warga yang melawan, lalu membuat wadah untuk berhimpun dan dinamai Forum Nagari Tigo Sandiang. Lewat forum inilah perlawanan gencar dilakukan. Sejumlah tokoh masyarakat tergabung ke dalam forum dan menjadi simbol kekuatan bagi

masyarakat setempat. “Ini tidak sekadar persoalan hukum semata, tapi juga sudah melingkupi persoalan hajat orang banyak. Pemerintah, termasuk BPN semestinya arif melihat polemik yang terjadi,” papar sejumlah warga.

Rencana dan jadwal pengukuran dianggap warga tidak masuk diakal. Surat dari BPN baru diterima warga pagi harinya.

Siang, pengukuran dilakukan.

Entah kenapa BPN begitu tergesagesa. “Kan keterlaluan. BPN baru mengirim surat tadi pagi, tapi sudah langsung memulai pengukuran tanah. Ketergesaan BPN menimbulkan tanda tanya bagi kami,” tutur warga.

Walau membakar ban, dan mendirikan tenda di tengah jalan, warga tidak merusak. “Kami cuma ingin mempertahankan hak, tidak merusak. Aksi yang dilakukan spontan. Jika semuanya ingin selesai, para tokoh dan pemangku kepentingan mesti turun tangan.

Kalau tidak ada yang mau bergerak untuk menengahi, permasalahan mustahil selesai,” sebut warga.

Para pimpinan Forum Nagari Tigo Sandiang di tengah aksi juga sudah bernegoisasi dengan Kabag Ops Polresta Padang, Kompol Ediwarman dan meminta agar Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz dan Wakil Walikota (Wawako) Padang, Emzalmi datang ke lokasi. Dua tokoh itu dianggap yang paling bisa merayu agar warga mau membuka blokade jalan.

Sekitar pukul 12.00 WIB, permintaan dikabulkan. Kapolres Padang dan Wawako beserta rombongan pengamanan dari Polresta Padang datang menemui

warga. Sekretaris Forum Nagari Tigo Sandiang, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan langsung keluhan dari warga kepada Kapolres dan Wawako. Ia mengatakan bahwa pengukuran tanah terkesan mendadak, karena surat dari BPN baru sampai tadi pagi. “Kami ingin meminta kepastian. Perkara masih dalam proses di pengadilan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Padang menyebut akan memfasilitasi Forum Nagari Tigo Sandiang bertemu dengan BPN. “Memang sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam hal kegiatan yang akan dilakukan BPN ataupun dari Pengadilan Negeri Padang. Ini mesti dilakukan. Tapi sebelum semua terlaksana, saya meminta warga membuka blokir jalan terlebih dulu, karena blokade bisa mengganggu ekonomi, karena jalan ini merupakan jalanan pusat perekonomian Padang bahkan Sumatera Barat,” pinta Kapolres.

Permintaan Kapolres dipenuhi. Warga percaya Kombes Pol Chairul Aziz yang sudah tiga kali menjabat Kapolres di wilayah hukum Polda Sumbar akan menginisiasi pertemuan untuk mencari jalan keluar. Akhirnya, sekitar pukul 12.12 WIB, warga sepakat dan mau untuk membuka blokade jalan. Pemadaman dan pembukaan jalan langsung dibantu oleh polisi dan Pol PP dengan menggunakan mobil meriam air serta racun air. Tidak ada gesekan.

Warga lalu bubar dan pulang.

Sebagian menuju masjid yang tak jauh dari lokasi untuk menunaikan salat Jumat. (h/mg-mal)

Perampok ........................................ Dari Halaman. 1 aparat langsung memburu pelaku.

Kasatreskrim Polres Pasaman, Iptu Zulhendri membenarkan jika telah terjadi perampokan. Zulhendri mengatakan, pelaku berhasil ditangkap di Panti oleh petugas gabungan. “Anggota langsung mengejar pelaku ke arah Duo Koto, namun disekitaran Panti, pelaku berhasil dicegat.

Mereka komplotan berasal dari Palembang,” katanya.

Pelaku, kata Iptu Zulhendri langsung digelandang ke Mapolsek Panti untuk dimintai keterangan.

Namun, dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan barang bukti uang tersebut sebagaimana yang dilaporkan. “Yang dirampok pelaku ternyata bukan uang, melainkan batu bata yang dibungkus korban dengan kain menyerupai bentuk uang dan dimasukkan di amplop BRI. Sementara uang itu, masih aman bersama korban, karena ditaruh di dalam bajunya sendiri,” kata Zulhendri.

Namun, kata dia, pihaknya tetap memintai keterangan pelaku. Sebab, kata dia, korban juga pernah melaporkan kehilangan uang puluhan juta, sekitar dua bulan lalu, usai mengambil uang dari bank di Rao. “Dia (korban) ini juga pernah kehilangan uang dua bulan lalu. Uang ditaruh dalam jok motor. Korban, mungkin sudah merasa dia diikuti pelaku,” katanya.

Pihaknya, kata dia, masih mendalami keterkaitan pelaku dengan peristiwa yang pernah

menimpa korban tersebut, beberapa bulan lalu. Namun, kata Zulhendri, pihaknya tidak memiliki cukup alat bukti untuk menjerat pelaku. “Tadi, anggota sempat bertanya, tapi pelaku tidak ngaku. Dan, kita tidak bisa menghukum pelaku, karena kerugian tidak ada,” tukasnya.

Para pelaku diketahui berinisial T dan D, merupakan warga asal Palembang. Mereka ditangkap dari dua lokasi berbeda, Panti dan Cubadak, Duo Koto. Para pelaku, terdiri dari empat sekawan. “Kawanan rampok asal Palembang itu meminta Nasrun menyerahkan sebuah kantong plastik yang diduga berisi uang Rp50 juta pada mereka.

Karena takut, Nasrun langsung menyerahkan kantong tersebut pada mereka. Begitu berhasil meraih kantong tersebut, keempat pelaku langsung kabur.

Namun Nasrun tidak tinggal diam. Melihat kawanan tersebut kabur, ia langsung meneriaki keempat pelaku untuk mendapatkan bantuan dari warga setempat,” papar Kasatreskrim.

Peristiwa perampokan juga terjadi di Jorong Mantirai Indah, Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan (Solsel), Jumat (26/1). Akibat kejadian korban yang sudah berusia 76 tahun mengalami kerugian 42 gram emas. Korban perampokan, Mardalena didampingi anaknya, Eva (45) mengatakan, pelaku sudah dua kali mampir di warung sekaligus rumah milik-

 Redaktur: Bhenz Maharajo

nya. Pertama, pada Kamis sore (25/1) sekira pukul 16.00 WIB. “Kemarin pelaku juga mampir dan beralasan sedang menunggu temannya dan asyik menelepon.

Sekira jelang maghrib baru pelaku pergi lagi, ia mengaku tinggal di Simancung,” sebutnya.

Ia menambahkan, sekitar pukul 08.00 WIB, pelaku kembali mampir dengan alasan sakit perut, hendak pergi ke Alahan Panjang, Solok.

“Tadi, anak saya Eva masih di rumah. Tapi, karena tidak curiga terhadap pelaku, bersama suaminya pergi mengajar ke sekolah, sehingga saya membuatkan teh panas untuk pelaku, lalu pelaku juga meminta bawang putih,” katanya.

Sehingga, imbuhnya pada saat mengulek bawang dan garam rupanya pelaku mengikuti dari belakang dan menyekap mulut serta mencekik lehernya. “Saya masih sempat memukul-mukul pelaku namun setelah itu saya tidak sadarkan diri. Setelah sadar diri barulah pulang Eva, pintu menuju dapur dikunci pelaku.

Gelang emas, cincin dan kalung emas saya raib berjumlah 42,5 gram. Padahal, berniat untuk ke tanah suci,” ungkapnya.

Eva, mengatakan setelah kejadian itu, orangtuanya divisum di RSUD Solsel dan melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. “Telinganya mengeluarkan darah,leher masih terasa sakit hingga sekarang. Jika saya melihat pelaku, saya bisa mengenalinya,” tuturnya. (h/jef/yud)  Layouter: Irvand

8

PENDIDIKAN

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

GELAR PERJUSAMI

MAN 1 Pariaman Gelar Pekan Maulid Nabi PARIAMAN, HALUAN — MAN 1 Kota Pariaman menggelar Pekan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H yang ke-14 antar SLTP se-Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman di Aula MAN 1 Kota Pariaman, Desa Kampung Gadang, Padusunan, Kamis (25/1).

Menurut Kepala MAN 1 Kota Pariaman, Zalkhari, bahwa kegiatan Pekan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar sudah merupakan agenda tahunan. Peserta kali ini dari MTS/SLTP se-Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. “Tujuannya menggelar kegiatan tersebut untuk meningkatkan wawasan keagamaan dan kecintaan terhadap madrasah,” kata Zalkhari.

Pada kegiatan ini, juga digelar sejumlah lomba yang diselenggarakan, seperti lomba bintang kasidah, kaligrafi, hifzil Quran, puisi dakwah, Lomba Cerdas Tangkap (LCT) dan Musabaqah Syarhil Quran (MSQ).

Sementara Kepala Kemenag Kota Pariaman, Muhammad Nur menekankan, acara ini tidak hanya sebagai seremonial saja, tetapi memiliki substansi untuk membangkitkan kembali semangat cinta kasih kepada Rasulullah SAW sebagai tauladan umat Islam, serta lebih menghayati tuntunan Islam. Kegiatan tersebut dibuka Asisten III Lanefi. Pada kesempatan itu, Lanefi mengingatkan, bahwa acara Pekan Maulid Nabi Muhammad SAW ini jangan hanya sebagai seremonial belaka, tapi siswa bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW yang teraplikasi dalam hidup dan kehidupanya. (h/tri)

Pramuka SMA 1 Pariangan Ujian Kenaikan Tingkat TANAH DATAR, HALUAN – Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Pariangan melaksanakan Perkemahan Jumat, Sabtu dan Minggu (Perjusami), Jumat (26/1) di lapangan Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Kegiatan ini merupakan kenaikan tingkat kepramukaan yang diikuti pelajar SMA 1 Pariangan.

KENAIKAN TINGKAT — Pembina dan tim penguji perjusami di SMA 1 Pariangan foto bersama dengan pelajar SMA 1 Pariangan, Jumat (26/1). KHAIRUL

Anak TK Habibie Diberi Pelajaran Padamkan Api PARIAMAN, HALUAN — Puluhan murid TK Habibie Kampung Jawa I, Kota Pariaman, diperkenalkan dan diberikan pelajaran tentang memadamkan api, serta menghubungi pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran di halaman kantor balaikota, Kamis (25/1).

Puluhan anak-anak tersebut sambil bermain air, diberikan pendidikan bagaimana cara memadamkan api oleh petugas pemadam ke-

www.harianhaluan.com

bakaran setempat.

Anak-anak TK Habibi itu t amp ak ceria dengan sambil bermain air, sambil petugas pemadam kebakaran menuntun mereka cara memadamkan api. Selain anakanak, juga dikenalkan cara menghubungi pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran di lingkungan mereka.

Menurut salah seorang perugas pemadam kebakaran, Dodi yang menuntun akan-anak tersebut, pem-

belajaran ini tentu sangat baik diperkenalkan kepada anak, karena sampai besar mereka akan teringat dengan pelajaran yang diberikan.

“Ti dak hanya belajar cara memadamkan api saja, para anak-anak TK ini juga diajarkan cara menghubungi pemadam kebakaran, jikalau terjadi kebakaran,” ujar Dodi.

Sementara Kepala TK Habibie Kampung Jawa I, Erlinda mengatakan, sekitar

80 anak-anak yang ikut kunjungan ke lapangan ini, dari 97 orang. ”Kami dari sekolah memang memilih instansi Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sebagai target kunjungan. Dan lagi, kita ingin para anak-anak memahami dan mengerti peran dan tugas sebagai seorang pemadam kebakaran,” katanya.

Menurut Erlinda, kegiatan ini sebagai edukasi semenjak dini bagi mereka.

Usai belajar memadamkan

api dan cara menghubungi pemadam kebakaran kepada anak-anak, anak-anak dibawa berkeliling kota sambil naik mobil pemadam dengan didampingi para guru dan petugas pemadam kebakaran.

Sementara Kepala Bidang Trantibum Damkar dan Limas Dinas Pol PP Kota Pariaman, Ali Amran menjelaskan, bahwa kunjungan ke damkar oleh sekolah sudah sering, termasuk dari sekolah TK. (h/tri)

Hendri Dunand, sebagai koordinator sekaligus Guru Pendamping Bidang Kepramukaan SMA 1 Pariangan kepada Haluan mengatakan, kegiatan perjusami ini merupakan aplikasi dari tuntutan kompetensi inti dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA 1 Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

Ia mengatakan, pelaksanaan latihan pramuka bagi peserta didik telah dimulai sejak awal semester pertama dalam bentuk latihan rutin para peserta didik yang dikoordinir langsung oleh Bidang Kepramukaan SMA 1 Pariangan.

“Kami sudah memulai kegiatan ini semenjak awal semester sebagai persiapan, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Hendri menjelaskan, alasan dilaksanakannya uji kenaikan tingkat ini dilihat dari aktivitas latihan dan grafik kecerdasan lapangan peserta didik melalui pengisian SKU yang semakin naik dan bagus, serta menurutnya sudah waktunya dilakukan uji kenaikan tingkat anggota penegak menuju tingkatan bantara dan laksana.

Lebih lanjut Hendri mengatakan, kegiatan perjusami ini merupakan aplikasi dari tuntutan kompetensi inti kurikulum 2013 yang dirangkum dalam sebuah ak-

 Redaktur: Nasrizal

tivitas kepramukaan di lapangan perkemahan selama tiga hari, mulai hari Jumat pagi ini (kemarin,red) hingga Minggu mendatang.

Lebih jauh diuraikan, tujuan utama perjusami ini adalah menguji keterlatihan keimanan, fisik, mental dan kecerdasan, serta keterampilan anggota pramuka dalam mengelola diri pribadi dan kelompok dalam sangga untuk dapat mewujudkan pribadi yang menerapkan Dasa Darma dan Tri Satya Pramuka.

“Sikap kecerdasan dan keterampilan peserta didik itu akan terlihat di lapangan perkemahan secara nyata dan terkelola dalam sebuah penilaian sikap kepribadian sosial dan keterampilan yang teruji tangguh dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Sementara itu, Puti Windra salah seorang peserta yang didampingi kak Mega mengatakan, kegembiraannya mengikuti perjusami yang dikelola oleh Gugus Depan SMA 1 Pariangan ini.

“Dengan adanya perjusami ini, kami dapat bersilaturahmi dengan kakak tingkat dan para alumni, serta seluruh anggota pramuka yang jumlahnya 250 yang akan ikut uji kenaikan tingkat Bantara dan 10 orang tingkat Laksana, selama tiga hari ke depan,” ujarnya. (h/mg-rul)

 Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

9

TROTOAR JADI TEMPAT PARKIR

Koperasi Kominfo RAT di Kota Bandung PADANG, HALUAN — RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Komunikasi Informasi (Kominfo) Kota Padang tahun 2017 diadakan di Kota Bandung. Salah satu tujuannya penyegaran seluruh anggota sambil nikmati objek wisata di Kota Bandung dan Jakarta nantinya.

Jauh hari saat rapat tahun 2016 di Nuansa Hotel Puncak Lawang Agam disepakati dan direncanakan RAT tahun 2017, dilaksanakan di Kota Bandung untuk meningkatkan hubungan silahturahmi di antara sesama anggota koperasi Disampaikan Richard Akbar selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Kominfo Kota Padang, Jumat (26/1) rencana tersebut terkabulkan dan sampai di Kota Bandung diperkirakan tengah malam. “ Kerja keras semua anggota koperasi baik dari pucuk pimpinan Suardi sampai kepada semua anggota terbuka, jadi hasilnya nampak yaitu RAT Ke Kota Bandung,” ujar Richardi.

Dikatakannya, semuanya itu dilakukan dengan manajemen terbuka dan jelas, semua anggota sangat percaya terhadap Koperasi Kominfo bahkan yang sudah pensiun jadi ASN anggotanya masih bertahan dan tak mau terputus jadi anggota koperasi Kominfo. “Jadi, kita harus pertahankan apa yang telah diraih dan dinikmati bersama, sebab koperasi ini adalah sebuah kepercayaan dari anggota, sebab koperasi modalnya berasal dari anggota, makanya transparan sangat perlu sekali, “sebut Ketua Pengawas Koperasi.

Richardi Akbar juga buka rahasia tahun depan RAT 2018 akan dilaksanakan di Kota Bali atau Lombok. “Semoga semuanya berjalan nantinya sesuai harapan pengurus dan anggota koperasi,” tambahnya. (h/rel)

ILUSTRASI

Satpol PP Harus Bertindak PADANG, HALUAN— Cantik dan menariknya trotoar di setiap jalan di Kota Padang tetap saja tidak bisa dinikmati secara utuh oleh pejalan kaki.

Pasalnya, trotoar tersebut tetap saja dikuasai oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tempat parkir kendaraan.

Pantauan Haluan, Jumat (26/1) sore, trotoar di Pasar Raya Padang dipenuhi oleh parkir kendaraan roda dua.

Puluhan kendaraan tersusun rapi dan dijaga petugas parkir sekitar. Hasilnya, pejalan kaki tidak bisa menikmati sepenuhnya trotoar yang telah cantik tersebut.

Salah seorang pengguna kendaraan roda dua yang baru selesai parkir di Pasar Raya Padang Dona (35) mengaku tidak tahu harus parkir di mana. Saat hendak mencari parkir petugas parkir setempat mengarahkan parkir di atas trotoar tersebut.

“Sebenarnya saya tau itu salah namun karena tidak ada tempat parkir lagi dan sudah di arahkan ke atas trotoar makanya saya ikut saja. Lagian yang parkir di atas trotoar bukan saya saja tapi banyak kendaraan,” ungkap Dona.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Dedi Henidal menyebutkan bahwa parkir kendaraan dilarang keras berada di atas trotoar.

Tidak diperbolehkan petugas parkir meletakkan kendaraan di atas trotoar ataupun yang tidak ada markanya.

“Sedangkan tidak ada markanya saja kita larang apalagi di atas trotoar. Larangan ini kita diikuti dengan pengawasan di lapangan oleh petugas kita.

PARKIR MOTOR — Beberapa kendaraan roda 2 (dua) tampak sedang parkir di atas trotoar Pasar Raya Padang, Jumat (26/1).

Akibatnya hak pejalan kaki menjadi terganggu karena sebagian trotoar sudah dipenuhi motor. IRHAM

Namun, untuk penertiban secara tupoksinya berada di Satpol PP,” terangnya.

Dikatakannya, tugas perhubungan yaitu membuatkan rambu dan aturan serta markanya. Jika ada pelanggaran maka Satpol PP sebagai penegak perda berhak melakukan tindakan.

“Jika masih dalam pengawasan kita seperti di beberapa titik keramaian maka akan langsung kita handel. Namun, tetap saja penertiban nya ada di penegak perda,” imbuhnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat supaya memahami aturan yang berlaku seperti tidak parkir di atas trotoar.

“Selain kepada masyarakat, kita juga mengimbau pihak terkait supaya bisa melaporkan tindakan yang melanggar aturan tersebut supaya bisa diamankan oleh yang berkewenangan,” pungkasnya.

Kalangan Anggota DPRD Kota Padang juga sesalkan trotoar yang menelan biaya

cukup besar malah dipakai parkir kendaraan.

“Trotoar digunakan untuk pejalan kaki, kok malah dijadikan tempat parkir. Untuk itu, Satpol PP harus menertibkan segera,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Dewi Susanti, Jumat (26/1).

Ia kecewa karena yang dipakai uang rakyat untuk membuat trotoar, tapi malah jadi tempat parkir kendaraan.Ia berharap Satpol PP dan dinas terkait jangan membiarkan berlama-lama trotoar yang menghabiskan dana miliaran dipakai untuk parkir.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Zaharman mengatakan, bahwa dilarang memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar dan mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya tanpa mendapat izin wali kota.

Menurutnya, ini merupakan ranah Dinas Perhubungan

(Dishub) Kota Padang untuk proses penindakannya.

Sidak rutin hendaknya terus dilakukan, agar tidak ada lagi parkir kendaraan di trotoar yan merupakan hak pejalan kaki.Tanpa adanya tindakan tegas dari pihak terkait, maka akan merajalela parkir kendaraan di trotoar.

Ketua persatuan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) Padang Icun Suheldi juga m enyesalkan berubah fungsinya trotoar. Menurut dia, Pemko Padang harus tegas dalam menegakkan peraturan.

“Peraturan harus ditegakkan secara tegas, jangan setengah-setengah. Padahal, trotoar di bangun dengan biaya yang tidak sedikit, dan diperuntukan untuk pejalan kaki, tapi setelah selesai malah di pakai untuk parkir kendaraan,” katanya.

Ditambahkan Icun, kaum disabilitas sangat membutuhkan trotoar untuk berjalan,

karena dapat mempermudah gerak dan langkah mereka, hal itu telah diwujudkan Pemko Padang dengan membangun trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas.

“Harus ada kesadaran dari masyarakat jika trotoar itu dibangunan untuk pejalan kaki dan ada pengawasan dari pihak pemerintah,” harapnya.

Terpisah Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengakui, memang pedestrian yang baru selesai dibangun akhir 2017 itu, sebagian dijadikan tempat parkir. Namun, pihak tetap berusaha agar fungsi pedestrian tersebut sebagai trotoar bisa digunakan oleh pejalan kaki.

“Secara bertahap kita tertibkan, yang jelas kami tidak mengizinkan trotoar dijadikan tempat parkir, “kata Endrizal.

Selain itu, mendorong petugas parkir untuk memarkirkan kendaraan di lantai 3 blok II. (h/ade/win/mg-mel)

DIRENCANAKAN ENAM KORIDOR

Trans Padang Idealnya 254 Unit PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Perh ubungan Dedi Henidal menyampaikan, angkutan massal Bus Trans Padang secara keseluruhan harusnya berjumlah

www.harianhaluan.com

254 unit armada untuk enam koridor. Namun, yang terealisasi hingga saat ini baru berjumlah 25 unit armada untuk satu koridor.

“Untuk satu koridor tersebut layaknya ada sekitar 36

unit armada. Dibanding jumlah saat ini memang masih minim sekali sehingga saat jam sibuk penumpang berdesakan dan terpaksa lama menunggu bus,” terangnya saat dijumpai Haluan, Kamis (25/1) di kantornya.

Dikatakannya, enam koridor yang direncanakan untuk angkutan massal tersebut berada dalam rencana jangka panjang. Saat ini pemerintah sedang melakukan rencana penambahan unit bus Trans Padang pada koridor II dan III. “Kita tidak usah berbicara enam koridor dulu karena untuk satu koridor saja masih minim armadanya. Namun, rencana pengoperasian koridor II dan III sedang proses dan musyawarah dengan pengusaha angkutan kota (angkot) di Kota Padang,” ujar Henidal.

Henidal menjelaskan, untuk koridor II akan melayani rute Pusat Kota-Bungus sepanjang 15 km dan koridor III Pusat Kota-Air Pacah dengan panjang 18 km.

 Redaktur: Afrianita

“Jumlah armada tergantung perkembangan kota tersebut. Ada yang jaraknya mungkin jauh namun tidak padat penduduk akan berbeda dengan jumlah armada yang meskipun jaraknya dekat namun jumlah penduduk banyak. Itu akan disesuaikan dengan kondisinya nanti,” tambahnya.

Selain tiga koridor di atas, Dishub juga akan membuka koridor IV untuk rute sepanjang jalan raya Bypass (Bandara Internasional Minangkabau-Teluk Bayur) dengan panjang 26 km.

Kemudian kori dor V melayani rute Pusat Kota-Indarung sepanjang 17 km, dan Koridor VI untuk rute Pusat Kota-Limau Manis (Kampus Unand) dengan panjang 15 km.

“Itu kira-kira perincian di enam koridor. Namun kita akan mengusahakan perlahan dan bertahap. Bagaimana pengusaha angkot bisa bergabung dengan kita. Bukan pengusaha dari luar,” pungkasnya. (h/win)

 Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

KEPALA DISHUB DEDI HENIDAL

Parkir Resmi Hanya 199 Titik PADANG, HALUAN — Meningkatkan pencapaian retribusi, Dinas Perhubungan tambah titik parkir di Kota Padang. Sementara, jumlah titik parkir yang resmi yaitu berjumlah 199 titik di Kota Padang.

Wako Pembina Karang Taruna Terbaik PADANG, HALUAN — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan nasional “Adhitya Karya Mahatva Yodha Award 2017” kategori Pembina Umum Terbaik Karang Taruna Tingkat Kabupaten/ Kota. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Sosial Idrus Marham pada puncak acara Rapat Kerja Nasional dan Bulan Bhakti Karang Taruna di Prime Plaza Hotel Sanur Bali, Kamis (25/1).

Menurut Mensos Idrus Marham, penghargaan yang diraih hakikatnya adalah keberhasilan membangun sinergi antara pemerintah dengan unsur Karang Taruna dalam pemberdayaan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

“Ini (penghargaan) hanyalah simbolik pesan moralnya adalah terbangunnya sinergi antara Pemda dengan Karang Taruna, “ kata Mensos. Idrus Marham mengistilahkan kerjasama antara pejabat dengan Karang Taruna tersebut sebagai “persekongkolan batin” karena sama-sama bekerja untuk rakyat. “Adanya persengkongkolan batin antara Karang Taruna dengan pejabat selaku pembina dengan sendirinya sama-sama bekerja untuk rakyat. Ketika Karang Taruna bekerja untuk rakyat, pejabat harus memberikan bantuan untuk mendorongnya,” kata Mensos.

Sementara itu, Walikota Mahyeldi mengatakan penghargaan yang diperoleh merupakan apresiasi terhadap Karang Taruna Kota Padang dan Sumatera Barat umumnya. Sebab, peran aktif Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Padang cukup dirasakan. “Peran Karang Taruna Kota Padang memang dibuktikan dengan inovasi usaha bersama berupa pengembangan peternakan lele yang berhasil menjadi yang terbaik di tingkat nasional,” kata Mahyeldi.

Selain itu, kata Walikota, secara organisasi Karang Taruna Kota Padang terus menata diri. Semua kader di kelurahan bergerak aktif dalam aksi sosial dan peningkatan ekonomi serta turut mendukung program keagamaan. (h/ita)

Kepala Dinas Perhubungan De di Henidal pada Haluan, Jumat (26/1) mengatakan, saat ini sudah ditambah sekitar enam titik parkir.

Namun, penambahan akan terus dilakukan dengan melihat potensi parkir yang ada.

“Kita saat ini sedang melakukan survei potensi titik parkir yang bisa difungsikan. Disamping itu, banyaknya parkir liar juga akan menambah potensi jika tempat tersebut bisa berpotensi menjadi lahan parkir secara resmi,” ujarnya.

Henidal menyampaikan, hal tersebut seiring dengan menggenjot retribusi parkir.

Target retribusi parkir yang naik cukup tinggi sebesar Rp4 miliar membuat petugas harus gesit. Meskipun ada beberapa parkir yang tidak bisa dipungut.

“Ada dua yang tidak bisa kita pungut retribusinya yaitu piutang p arkir dan

PAK OGAH — ”Pak Ogah” pengatur lalu lintas tak resmi di depan gedung DPRD Provinsi, Jumat (26/1). Pak ogah yang sebagian anak-anak ini, berada di tempat putar arah di ruas Jalan Khatib sulaiman sedang menunggu mobil yang berputar untuk dipandu hingga berada di jalur balik dan menerima sedikit recehan dari pengendara. IRHAM

358 KASUS SELAMA 2017

Gizi Buruk, Kota Padang Tertinggi PADANG, HALUAN — Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2017 terjadi 358 kasus gizi buruk. Dari 19 Kabupaten/ Kota, Padang merupakan pemegang tertinggi kasus gizi buruk mencapai 66 kasus.

“Kasus gizi buruk di Sumbar tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan 2016 yang mencapai 411 kasus,”ucap Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Merry Yuliesday melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Fionaliza kepada Haluan Kamis (25/1).

Dirincikan Fionaliza 19 Kabupaten Kota mengalami gizi buruk yakni Mentawai 40 kasus, Pesisir Selatan 26 kasus, Kabupaten Solok 8, Sijunjung 42 kasus. Kemudian, Tanah Datar 38 kasus, Kabupaten Padang Pariaman 26 kasus, Kabupaten Agam 10 kasus.

Dilanjutkan Kabupaten 50 Kota 12 kasus, Pasaman

www.harianhaluan.com

8 kasus, Solok Selatan 6 kasus, Dhamasraya 8 kasus, dan Pasaman Barat 28 kasus.

Kota Padang 66 kasus, Kota Solok 10 kasus, Sawahlunto 9 kasus, Padang Panjang 1 kasus, Bukittinggi 7 kasus, Payakumbuh 9 kasus dan Kota Pariaman 4 kasus.

“Paling tinggi Kota Padang 66 kasus, dan terendah Kota Padang Panjang 1 kasus,”jelas Fiona saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Sumbar, Jati.

Menurutnya, jumlah kasus gizi buruk di Sumbar itu, berdasarkan yang ditemukan dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan dirawat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani mengatakan, sepanjang tahun 2017 terjadi 61 kasus gizi buruk. Sekitar 22 orang diantaranya sudah berubah status dari gizi buruk menjadi gizi normal. Kemudian 28 orang menjadi gizi kurang, sedangkan 11 orang

masih dalam status gizi buruk. ”11 orang tersebut masih tetap dipantau oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas, hingga statusnya berupa ke gizi kurang dan menjadi gizi normal,”ucap Feri.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat, mengatakan sangat prihatin masih banyak kasus gizi buruk di Sumbar.

“Berita ini membuat kita kaget. Sebab tidak ada laporan dari pak Gubernur.

Namun, faktanya di masyarakat masih banyak yang mengalami kasus gizi buruk ini,”ucap Hidayat.

Hidayat meminta Dinas Kesehatan baik Kabupaten Kota dan Provinsi untuk bersama-sama mengatasi permasalahan gizi buruk ini.

Dinas Kesehatan harus segera melakukan tindakan cepat, agar tidak terjadi korban jiwa.

“Kita tidak ingin di tahun ini, kasus gizi buruk semakin

ILUSTRASI bertambah, ”ucapnya.

Selain itu, Hidayat meminta Dinas Sosial untuk ikut membantu masyarakat miskin. Jangan biarkan, ada masyarakat miskin yang tidak terdata dan tak mendapatkan bantuan. Sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

“Ini merupakan tanggung jawab pemerintah.

Untuk itu, harus ada koordinasi mulai dari tingkat bawah seperti RT dan RW untuk mengabarkan ada

masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan,”jelas Hidayat.

Hidayat berharap, kasus gizi buruk tidak terjadi lagi di Provinsi Sumatera Barat.

Ia pun menyayangkan kasus gizi buruk paling banyak ditemukan di Kota Padang.

Dibutuhkan keseriusan dari berbagai pihak t erutama Dinas Kesehatan. “Apalagi kita dengar yang terkena gizi buruk kemarin masih berada di pusat Kota Padang,”sebut Hidayat. (h/mg-mel)

parkir truk tepi jalan. Untuk parkir truk saja ada sekitar Rp1 miliar yang tidak mungkin kita pungut,” terangnya.

Ia menyebutkan, kenaikkan target retribusi parkir dianggap tidak masuk akal.

Pasalnya, dari tahun ke tahun retrulibusi parkir yang nihil untuk dipungut menjadi faktor penghalang pencapaian retribusi.

“Targetnya jauh melonjak dua kali lipat dari kajian.

Namun, kita akan mengarahkannya ke titik lain dan akan menggenjot pendapatan dari parkir tersebut. Meskipun tidak akan meningkatkan terlalu tinggi namun tentu akan tetap bertambah,” tambahnya.

Henidal juga menginformasikan target tahun 2017 untuk parkir ada sebanyak Rp2,5 miliar. Namun, yang terealisasi hanya sekitar Rp1,8 miliar. Namun pada tahun 2018 target meningkat menjadi Rp4 miliar. (h/win)

POTONG tumpeng saat peringatan HUT ke-33 Korem 032/Wirabraja Tahun 2018, Jumat (26/1).IST

HUT Korem Digelar Secara Sederhana PADANG, HALUAN — Peringati HUT ke-33 Korem 032/Wirabraja Tahun 2018, dilaksanakan syukuran dan doa bersama secara sederhana di Masjid At Taqwa Makorem 032/Wbr, Jumat (26/1).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena selama 33 tahun Korem 032/Wbr telah melaksanakan tugas pegabdian untuk Nusa dan Bangsa serta sekaligus berdoa agar pelaksanaan tugas-tugas ke depan dapat berjalan dengan lancar. Diawali pembacaan Surat Yasin yang dipimpin oleh Serma Supriadi.

Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P mengatakan, dalam peringatan hari jadi seperti ini tanggal 26 Januari 2018, merupakan saat yang tepat untuk mengingat kembali sejarah panjang pengabdian Korem 032/Wirabraja ditengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama masa pengabdiannya Korem 032/Wirabraja telah berupaya untuk memberikan karya terbaiknya dalam menyelesaikan tugas pokok yang diberikan oleh komando atas.

“Saya mengingatkan dan menekankan kembali tentang perhelatan pilkada serentak tahun 2018 yang akan digelar di 4 wilayah Sumbar yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang dan Sawahlunto, untuk seluruh Prajurit Korem 032/Wbr tetap menjaga netralitas TNI,” ungkapnya Turut hadir dalam acara, Kasrem 032/Wbr, para Kasirem 032/Wbr dan Para Dan/Ka Satdisjan Korem 032/Wbr dan Para Dan/Ka Balak MaKorem 032/ Wbr. Ketua Persit KCK Koorcab Rem 032 PD I/BB beserta pengurus dan Ketua Persit KCK cabang sejajaran Rem 032 PD I/BB serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan ASN Korem 032/Wbr. (h/rel)

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

JURNALISME WARGA

11

Siluet Sunset Kiriman : NISA, PAYAKUMBUH Datang ke Pantai Padang, menikmati keindahan sunset adalah suatu hal yang menyenangkan. Apalagi bisa menampung matahari seperti ini. ***

Bakar Ban di By Pass Kiriman : ANDRIES Warga membakar ban untuk blokir jalan Bypass Padang (depan RS Siti Rahmah). ***

Kopi Kawa Daun Kiriman : Riza, Padang Beberapa tahun belakangan, kopi kawa daun menjadi minuman yang kembali digemari masyarakat.

Di Tanah Datar, usaha ini berkembang pesat. Banyak lokasi untuk menikmati sedapnya kopi kawa daun, ditemani gorengan bakwan yang masih panas dan renyah. Maknyusss. ***

Abrasi Pantai Kiiman : Kurniawan, Padang Seorang warga melewati jalan yang amblas karena abrasi di Pasia Jambak, Padang. ***

www.harianhaluan.com

Bendi Masih Diminati Kiriman : Irham, Padang KENDARAAN tradisional bendi, saat ini masih diminati warga kota padang. Sebagian juga ada yang dijadikan kendaraan untuk sarana di objek wisata seperti di kawasan Muara Padang. ***

ď Ž Redaktur: Atviarni

ď Ž Layouter:Rahmi

12

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA FORUM DUKCAPIL SUMBAR DI LIMAPULUH KOTA

BUPATI Limapuluh Kota, Irfendi Arbi ketika meninjau salah satu sekolah agama. ZUL

Bantuan untuk MI Akan Dibahas dengan Kantor Kemenag LIMAPULUH KOTA, HALUAN HALUAN—Sekolah agama yang masih kekurangan sarana prasarana maupun siswanya kurang mampu di Kabupaten Limopuluah Kota, mendapat perhatian penuh dari Pemkab setempat.

Bupati Irfendi Arbi telah meninjau banyak sekolah di wilayahnya, termasuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, memantau perkembangannya, berdilog dengan kepala sekolah dan majelis guru, sehingga diketahui kekurangan sekolah tersebut.

Untuk memastikan seluruh sekolah, utama nya sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) agar dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan baik, jauh hari sebelumnya bupati telah memerintahkan Bagian Humas dan Pemberitaan Setkab Limapuluh Kota, bersama OPD terkait untuk menginventarisir sekolah agama yang ada di Limopuluah Kota ini.

Dalam kunjungannya, ke salah satu Madra sah Ibtidaiyah beberapa waktu lalu, pihak terkait telah melakukan persiapan melakukan inventarisir seluruh sekolah agama di daerah ini. Bagi sekolah yang kondisinya serba keterbatasan dan diantara siswanya kurang mampu, tentunya akan dicarikan solusinya.

Kabag Humas dan Pemberitaan Sekekta riat Kabupaten Limapuluh Kota, Firmansyah beberapa hari yang lalu di Sarilamak mengatakan, jika Madrasah Ibtidaiyah berada di bawah naungan Kementerian Agama, tentunya terlebih dahulu dibicarakan dengan Kantor Kemenag setempat, selaku pihak yang lebih berwenang terhadap sekolah bersangkutan.

“Namun begitu, Pemkab akan tetap berusaha mencarikan solusinya bagi sekolah yang ternyata masih punya keterbatasan, seperti sarana prsarana yang kurang mendu kung,” ulas Firmansyah lagi.

Diakuinya, institusi pendidikan akan bisa berkembang dengan baik apabila mempunyai sarana dan prasarana yang memadai berkai tan dengan proses pendidikan seperti gedung, ruang kelas, media pendidikan, meja, kursi. Selain itu komputer, labor dan lainnya bagi tingkat SMP dan SMA. “Bagi sekolah yang kondisinya kurang layak, tentunya akan menjadi perhatian serius daerah,” tuturnya. Dikatakan, hasil pendataan ke sekolah sekolah agama yang ada nantinya akan dikoor dinasikan dengan Kantor Kemenag selaku pihak yang lebih berwenang. “Kita lebih dulu mempe lajari dan mensiasati peraturan yang mengatur, mana yang memung kinkan pengalokasian h/zkf) anggaran dari daerah. (h/zkf)

Angka Perekaman Ditargetkan 100 Persen LIMAPULUH KOTA, HALUAN— Kabupaten Limapuluh Kota akan menjadi tuan rumah dan penye lenggara Rapat Forum Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini digelar selama tiga hari, mulai Kamis (25/1) hingga Sabtu (28/1) di Resort Sarasah Bunta, Objek Wisata Lembah Harau, di Kecamatan Ha rau.

DISDUK CAPIL—Kabupaten Limapuluh Kota menjadi tuan rumah rapat Forum Disduk Capil se Sumbar yang berlangsung di Lembah Harau. Pemprov Sumbar menargetkan proses perekaman data penduduk dan akta kelahiran 100 persern. ZUL

PERINGATAN HARI JADI KE 10

Gerindra Gelar Kegiatan Sosial dan Olahraga LIMAPULUH KOTA, HALUAN— Peringatan Hari Jadi Partai Gerindra Kabupaten Limapuluh Kota yang genap berusia 10 tahun, diisi dan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan termasuk gerak jalan santai.

Selain itu juga d igelar kegiatan sosial, berupa donor darah serta tes

urine yang rencananya akan berlangsung di Sarilamak, Kecamatan Harau, Rabu ( 7/2 ) pekan depan.

Ketua Partai Gerindra Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra kepada wartawan beberapa hari yang lalu di Payakumbuh mengatakan, untuk peringatan hari jadi ke – 10 itu, telah

Kapolres Silaturahmi dengan Warga Lampasi PAYAKUMBUH, HALUAN— HALUAN—Kapolres Payakumbuh, AKBP Kuswoto bersama jajaran, menggelar silaturahmi dengan masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kamis (25/01).

Kedatangan Kapolres yang didampingi Kapolsekta Payakumbuh, Kompol Russirwan itu, mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Lampasi Tigo Nagari.

“Kami merasa bangga karena baru kali ini bapak Kapolres datang berkunjung ke kampung kami,” ujar tokoh masyarakat setempat, Mawi Etek Arianto.

Untuk penghormatan terhadap kunjungan Kapolres dan jajaran, masyarakat Lampasi menjamu rombongan dengan makan bajamba.

“Ini membuktikan niat tulus masyarakat Lampasi yang senang atas kunjungan Bapak Kapolres dan jajaran ke sini,” pungkas Mawi yang juga Anggota DPRD Fraksi Gerindra itu.

Kapolres Payakumbuh, AKBP Kuswoto mengapresiasi sambutan masyarakat Koto Panjang Lampasi. Ia pun memberikan pesan dan pandangan tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan.

Selain itu, AKBP Kuswoto juga menyampaikan bahwa saat ini ancaman narkoba di Kota Payakumbuh sudah sangat mengkhawatirkan.

“Untuk itu, dibutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk membimbing dan menjaga serta mencegah munculnya ancaman moral terutama generasi muda,” pungkasnya. (h/ mg-ari)

www.harianhaluan.com

Kapolres Payakumbuh, AKBP Kuswoto bersama jajaran bersilaturahmi dengan masyarakat Koto Panjang Dalam, Lampasi Tigo nagari, Kamis (25/01). ARI

dipilih sebagai ketuanya Irwan Hidayat.

Menurut Deni Asra, saat ini panitia sedang mengatur jadwal kegiatan pelaksanaan gerak jalan, tes urine dan kegiatan donor darah.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada 7 Februari itu, diharapkan dapat berjalan lancar.

“Mudah mudahan cuaca baik dan kegiatan kita berlangsung meriah,” katanya.

Pada bagian lain diinformasikannya, Hari Jadi Partai Gerindra jatuh pada 6 Februari. Peringatan hari jadi ini diharapkan berlangsung ramai dihadiri seluruh kader dan simpatisan. Apalagi peringatan hari jadi juga berbarengan dengan HPN pada 9 Februari 2018 di Kota Padang, yang akan dihadiri para wartawan termasuk anggota PWI seluruh Indonesia.

“Untuk itu, pusat peringatan Hari Jadi Gerinda tingkat Sumatera Barat, bakal dilangsungkan 8 Februari 2018,” kata Deni Asra yang juga Ketua Gerindra Kabupaten Limapuluh Kota.

Untuk Kota Payakumbuh, HUT – 10 Gerindra diagendakan bakal diisi dengan Tablig Akbar dengan Ketua Panitia HUT, Meswadi Hen dra. (h/zkf)

Ikut Hadir, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Safarudin Dt Bandaro Rajo, Kepala Kantor Kemenag, Ketua KPU Limapuluh Kota Ismed Ajinata, beserta seluruh Kepala Dinas Disdukcapil se Sumatera Barat.

Ketua Panitia Penyelenggara, Kepala Disduk Capil Limapuluh Kota, Azfrizal Aziz mengatakan, rapat forum ini diikuti seluruh Dinas Catatan Sipil kabupaten/kota. “Dipilihnya Limapuluh Kota sebagai tuan rumah perdana pelaksanaan rapat forum ini, mudah-mudahan mampu menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pencapaian target cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akurasi data,” katanya.

Dikatakan, selama ini Kabupaten Limapuluh Kota dibawah komando Disdukcapil telah berhasil melakukan perekaman data penduduk mencapai angka 94 persen, di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga terhadap perekaman akta kelahiran, juga mencapai 84 persen perekaman.

“Tentunya target ini akan terus kita tingkatkan sehingga mencapai angka 100 persen,” sebut Azfrizal Aziz.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Novrial menuturkan, Disdukcapil di seluruh Provinsi Sumbar, menargetkan angka perekaman mencapai 100 persen.

“Tugas kita adalah, bagaimana bisa merekam data mencapai angka 100 persen. Saat ini rata-rata baru mencapai 92 persen perekaman data penduduk dan 90 persen akta kelahiran.

Hal ini yang akan menjadi target kita ke depannya,” ulas Novrial lagi.

Menurutnya, data kependudukan tersebut adalah dasar dari sebuah pembangunan di masing-masing kota. Tidak hanya itu, data kependudukan juga digunakan sebagai alokasi anggaran. Data in juga bisa menjadi data administrasi, dialogues berfungsi sebagai penegakan HAM dan kriminalitas di tengah masyarakat.

“Untuk itu, kami mengadakan forum sekali dalam dua bulan. Forum ini bertujuan dalam peningkatan kinerja dan pencapaian target, cakupan kepemilikan akta kelahiran nasional serta peningkatan akurasi data. Karena itu juga diharapkan forum ini berfungsi sebagai sarana tempat pertukaran informasi antara dinas ke dinas yang lainnnya,” jelasnya.

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, meminta peserta yang mengikuti forum Disduk Capil, untuk terus mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Disduk Capil yang bersatu dan bekerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita yakin jika pekerjaan ini diisi dengan saling berbagi dan kerjasama yang baik, target ini akan bisa dicapai,” sebutnya. (h/zkf)

Elfi Rahmi Dilantik Jadi Camat Akabiluru LIMAPULUH KOTA, HA- Akabiluru menjadi lebih baik. menjadikan Kecamatan AkaLUAN—Camat Akabiluru diUcapan selamat juga disam- biluru ke arah yang lebih baik serahterimakan dari pejabat paikan kepada Camat Akabi- lagi. lama, Elfitria kepada pejabat luru yang baru. Harapan bupa“Harapan saya, Kecamatan baru Elfi Rahmi, sekaligus ti, camat hendaknya mampu Akabiluru lebih maju lagi. pelantikan dan serah terima jabatan Ketua TP-PKK Kecamatan Akabiluru, dari Erva Yanita kepada Titin Elfi Rahmi.

Serah terima ini berlangsung di Kantor Camat Akabiluru beberapa hari yang lalu.

Bupati Irfendi Arbi dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada mantan Camat Akabiluru, Elfitria.

Dikatakan, meski masa tugas Elfitria kurang dari satu tahun, namun sinergitas yang dilakukan dengan baik dan keber- SERTIJAB Camat Akabiluru di kantor camat setempat. Camat samaan dengan masyarakat, lama dan camat baru menandatangani berita acara serah terima telah membawa Kecamatan jabatan disaksikan Bupati Irfendi. ZUL

Begitu juga dengan kepengurusan TP-PKK, hendaknya ke depan PKK Akabiluru lebih ditingkatkan lagi, bisa mencapai target yang ditetaokan,” ulasnya.

Ditempat yg sama, Elfitria mantan Camat Akabiluru mengaku bahagia selama setahun menjabat sebagai Camat Akabiluru. Dalam kepemimpinannya, kondisi di Kecamatan Akabiluru sangat kondusif dan aman berkat kerjasama yang baik dengan masyarakat.

Camat Akabiluru yang baru, Elfi Rahmi menyampaikan terimakasih kepada bupati atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengakui, Kecamatan Akabiluru di bawah kepemimpinan Elfitria sudah berjalan dengan

 Redaktur: Heldi Satria

baik. Namun dirinya tidak akan tinggal diam dan akan terus meningkatkannya ke arah yang lebih baik lagi.

“Insya Allah, harapan saya selaku camat yang baru, tentu ingin bersama-sama membangun Kecamatan Akabiluru supaya maju setara dengan kecamatan lainnya. Untuk itu, mohon kerjasama semua pihak demi kemajuan Kecamatan Akabiluru,” ujarnya.

Ikut hadir Danramil Akabiluru Kapten Infantri Suherman, Kapolsek Akabiluru AKP, Yuneldi Chainir,SE, Serta Walinagari se Kecamatan Akabiluru, Kepala jorong, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan undangn lain. (h/zkf)

     Layouter: Yohanes

AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

13

Maret, Pasar Penampungan Bisa Ditempati Pedagang

Tingkatkan Pelayanan, Pemkab Agam Pacu Pembangunan AGAM, HALUAN — Bupati Agam melalui Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesra di Sekretariat Kabupaten Agam, Isman Imran mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam berkomitmen terus meningkatkan fasilitas pelayanan publik di daerah itu.

“Bukti komitmen dimaksud, seperti pembangunan gedung atau perkantoran, pasar, infrastruktur dan lainnya. Bahkan dalam waktu dekat kita bakal meresmikan 12 gedung yang dijadwalkan tanggal 31 Januari 2018 oleh Bupati Agam, Indra Catri Dt Malako Nan Putiah,” ujar Isman Imran di ruangan kerjanya, Kamis (25/1).

Dari 12 gedung yang bakal diresmikan, seperti kantor dinas pertanian, dinas peri kanan dan ketahanan pangan, dinas kese hatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, Kantor Kecamatan Lubuk Basung, Kantor Kecamatan Tanjung Raya, Kantor Kecamatan Palupuah, ruangan IGD dan OK RSUD Lubuk Basung, Puskesmas Matur, Puskesmas Biaro, Puskesmas Baso, dan Pasar Matur.

“Sebenarnya ada satu gedung lagi yang bakal diresmikan, yaitu ruang sidang DPRD Agam, karena ruangannya menyambung dengan kantor, maka tidak diresmikan, tetapi langsung dipergunakan,” ujarnya.

Dikatakan Isman, setelah gedung terse but diresmikan, bagi kecamatan yang ingin melakukan syukuran di kecamatan masingmasing juga dipersilahkan, namun yang menjadi pokok sebenarnya adalah bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan membangun fasilitas pelayanan.

Pada 2017, selain pembangunan gedung, Pemkab Agam juga membangun beberapa jembatan, jalan, irigasi, dan sebagainya.

“Untuk peresmiannya, kita carikan pula waktu yang tepat,” ujarnya pula.

Di samping itu, tahun 2018 Pemkab Agam juga membangun beberapa gedung, seperti Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak (DPPKB PP dan PA) Agam, Kantor Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Kamang Magek, Puskesmas Magek, dan Puskesmas Palembayan.

“Dengan demikian, artinya Bupati Agam, Indra Catri Dt Malako Nan Putiah-Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Putiah berkomitmen sampai akhir jabatannya tahun 2021, semua kantor camat sudah selesai di bangun, tapi tidak harus kantornya, bisa saja seperti ruang pertemuan dan sebagainya,” kata Isman Imran.

Pada prinsipnya, semua infrastuktur pelayanan dasar terus ditingkatkan. Bersamaan dengan itu, juga dibangun infrastruktur lainnya yang bisa mendorong pelayanan dan peningkatan pendapatan masyarakat, seperti membangun jembatan, jalan, irigasi, embung dan lainnya.

Lebih lanjut Isman Imran menyebutkan, tahun 2018 Pemkab Agam mulai meluncurkan gerakan gelora Palembayan, ini merupakan kegiatan pembangunan terpadu, baik infrastruktur maupun non fisik lainnya. “Mudahmudahan dengan gerakan itu Palembayan nanti bisa menjadi kecamatan yang maju, karena posisinya sangat strategis yang menghubungkan Agam dengan Pasaman,” harapnya.

Di samping itu, tahun 2019 dilakukan pembangunan dermaga di Danau Maninjau dan diharapkan pemerintah setempat, seperti kecamatan, nagari, serta masyarakat untuk memfasilitasi tempat di mana bisa dermaga dibangun, minimal ada keterhubungan antar nagari di kecamatan tersebut.

“Dermaga yang bakal di bangun sebanyak sembilan unit dan nantinya diberikan identitas sesuai nama nagari atau lokasi pembangunan dermaga, sehingga menjadi kenangan bagi orang berwisata ke Maninjau.

Bahkan kenangan itu pulalah yang membuat wisatawan berniat untuk kembali berkun jung,” terangnya. (h/amc)

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

BUKITTINGGI, HALUAN — Pemko Bukittinggi menargetkan pada Maret mendatang, pengerjaan pembangunan pasar penampungan untuk korban kebakaran Pasar Atas sudah selesai dibangun dan bisa ditempati pedagang.

Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bukittinggi masih melakukan pengejaran terhadap sopir APV yang terbakar di Jalan Sudirman Bukittinggi, Rabu (24/1). GATOT

PASCA TERBAKARNYA APV

Sat Reskrim Bukittinggi Kejar Pelaku BUKITTINGGI, HALUAN — Pasca terbakarnya satu unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BA 1252 TT di Jalan Sudirman Bukittinggi, Rabu (24/1) kemarin, hingga saat ini Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bukittinggi masih melakukan pengejaran terhadap sopir APV tersebut.

Pasalnya saat kejadian, sopir yang membawa APV itu diduga melarikan diri ketika mobil yang dibawanya itu terbakar saat antri mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium di Jalan Sudirman. Ketika mobil APV terbakar, juga ditemukan belasan jerigen BBM kosong didalamnya yang diduga akan digunakan untuk mengisi BBM ke SPBU. Kepala Sat Reskrim Polres

Bukittinggi, AKP Rahmad Natun mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus mencari dan melakukan pengejaran terhadap si pemilik mobil, yang diketahui bernama SF, yang beralamat di Dusun Embun Pagi, Jorong Padang Gelanggang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

“Identitasnya si pemilik mobil sudah kita kantongi.

Saat ini kita tengah memburu pelaku dan mencarinya ke alamat tersebut. Bahkan pihak Sat Reskrim telah melakukan pelacakan dan penyelidikan terhadap keberadaan si pemilik,” kata Rahmad Natun, Jumat (26/1).

Menurut Rahmad Natun, terkait dengan kejadian terbakarnya satu unit mobil APV

itu, bisa saja pelaku dijerat dengan Undang-undang (UU) Migas, yang ancaman hukumannya disesuaikan saat dimintai keterangan ketika si pemilik mobil sudah tertangkap. Pelaku bisa saja dijerat, karena mobil yang bersangkutan menyalahi aturan, karena dimodif dan dirakit khusus untuk mengangkut minyak yang dibeli di SPBU. “Saat ini kita masih melakukan pengejaran dan mencari tahu di mana yang bersangkutan mengisi BBM da lam jumlah besar dengan menggunakan jerigen. Belum lagi mobil yang digunakan itu sudah dimodifikasi khusus untuk pengisian BBM,” terangnya.

Sepeti yang diberitakan sebelumnya, satu unit mobil

Suzuki APV terbakar di Jalan Sudirman saat antri mengisi BBM sekitar pukul 08.00 WIB. Diduga, api berasal dari konsleting dari bagian dalam mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kobaran api yang begitu cepat membesar, membuat warga yang melintasi ruas Jalan Sudirman tersontak kaget dan menjadi bahan tontonan bagi warga. Mengetahui mobil terbakar, warga yang menyaksikan langsung memberitahukan kepada petugas Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi. Tidak berselang lama tiga unit pemadam kebakaran Bukittinggi sampai ke lokasi dan berupaya memadamkan api. (h/ tot/ril)

GERAKAN LITERASI SEKOLAH MADANI

Pelaksanaan di Agam Sudah Mulai Bergelora AGAM, HALUAN -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Agam, Isra Dt Bandaro mengatakan, gerakan literasi sekolah madani yang telah dicanangkan Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Putiah beberapa bulan lalu, sudah mulai bergelora di sekolahsekolah.

“Literasi sekolah madani tersebut, dalam rangka mengimplementasikan gerakan nagari madani dan di jajaran pendidikan sendiri bagaimana menumbuhkan b udaya pelajar untuk lebih giat melaksakan kegiatan keagamaan, di samping pelajaran umum di sekolah,” ujarnya di Lubuk Basung, Jumat (26/1).

Dikatakannya, sebelum masuk Proses Belajar Mengajar (PBM) di lokal, siswa

sudah rutin melaksanakan doa bersama, membaca Alquran minimal 15 menit setiap harinya, dilanjutkan Salat Duha berjamaah. Bahkan, menjelang pulang sekolah, siswa juga melaksanakan Salat Dzuhur berjamaah.

“Selain itu, di sekolah setiap hari Jumat digelar kultum, serta mengumpulkan infak dalam rangka membiasakan siswa untuk beramal sejak dini. Termasuk menggelar kegiatan memperingati hari besar Islam,” ujarnya.

Di samping itu, pulang sekolah siswa juga diimbau untuk melaksnakaan Salat Ashar, Maghrib, dan Isya berjamaah di masjid. Di antara waktu Salat Maghrib dan Isya, siswa juga bisa mengisi waktunya dengan membaca Alquran, termasuk membuat tugas sekolah sambil berdis

kusi dengan teman.

Khusus Salat Subuh berjamaah, siswa dikontrol dengan buku kontrol literasi sekolah madani. Jika Salat Subuh berjamaahnya lebih dari 20 kali dalam sebulan, maka mereka diberikan reward dari sekolah, termasuk dari kabupaten. Reward-nya berupa peralatan sekolah, seperti tas, buku dan lainnya.

“Dari kabupaten, tentu diseleksi dulu, meskipun banyak melaksanakan salat jamaah, tetapi belum tentu bacaan salatnya sempurna,” ujarnya.

Bila dibiasakan hal itu, nilai pelajaran agama siswa bisa meningkat, begitu juga dengan pelajaran umum lain nya. Sebab, kegiatan keaga maannya sudah terlatih, begitu juga dengan pelajaran lainnya.

Isra mengakui, saat ini fasilitas beribadah di sekolah sangat terbatas, tetapi pihak sekolah bisa mempergunakan lokal untuk melaksanakan salat. Namun, pihaknya saat ini tengah mencari s olusi bagaimana melengkapi ruangan salat, atau tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya.

“Hal ini sudah dikaji dengan tim anggaran, tapi permasalahan itu belum tembus dan kita juga mengharapkan sumbangsih dari wali murid, serta donatur lainnya untuk bisa membantu pembangunan ruangan khusus untuk pelaksanaan kegiatan ke agamaan di sekolah. Kalau dibangun dengan APBD sangat tidak memungkinkan, karena keterbatasan anggaran mengingat banyaknya seko lah,” jelas isra. (h/amc)

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengatakan, hingga saat pengerjaan pembangunan kios penampungan itu telah sele sai sekitar 465 kios, dari 763 kios yang akan dibangun pemerintah daerah untuk tempat lokasi penampungan pedagang.

Pembangunan kios yang telah rampung itu menggunakan bantuan dari pihak ketiga, seperti bantuan CSR dari pe rbankan, BUMN, BUMD dan bantuan dari Baznas Provinsi Sumbar. Selain itu, pembangunannya juga bersal dari dana APBD 2017 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Untuk proses pengerjan pembangunan dari bantuan pihak ketiga ini, kata Ramlan, Pemko Bukittinggi tidak menerima atau memegang uang bantuan tersebut, karena proses pengerjaan seluruhnya d ikelola oleh pihak ketiga sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Sementara Pemko Bukittinggi dalam hal ini hanya sebagai perencana dan melakukan pengawasan.

“Untuk saat ini baru sekitar 465 petak kios yang telah ram pung pengerjaannya dari 763 kios yang dibangun. Sedangkan untuk sisanya akan dilanjutkan pengerjaannya hingga maret 2018. Ditargetkan pada Maret tersebut semuanya telah selesai dan sudah bias ditempati pedagang,” ujar Ramlan Nurmatias, kemarin.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mengkebut kelan jutan 298 petak kios lagi yang akan dibangun di Belakang Pasar atau di Jalan Kumango. Karena untuk kios penampungan ini dibangun di sejumlah lokasi, seperti di kawasan pelataran parkir roda empat depan Masjid Raya Pasar Atas dan di kawasan Pasar Wisata dan Pasar Putih Bukittinggi. Di samping itu, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan pendataan ulang bagi pedagang Pasar Atas melalui dinas koperasi, UKM dan perdagangan.

“Kita berharap pasar penampungan ini bisa selesai hingga Maret nanti, sehingga pedagang dapat kembali berjualan di lokasi penampungan yang telah disediakan. Untuk penempatannya pedagang akan kita lakukan lotting sesuai jenis dagangannya,” kata Ramlan.

Ia menambahkan, pemerintah daerah m enyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian dari pihak ketiga yang telah turut membantu pembangunan kios penampungan pedagang.

Karena tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga, seperti perban kan, BUMN, BUMD dan Bazanas Provinsi, tentu sejumlah kios yang telah selesai dibangun itu belum berdiri karena keterbatasan angga ran daerah. (h/tot)

Rumah Wartawati Rohana Kudus Dipugar Pada Peringatan HPN AGAM, HALUAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memugar rumah peninggalan wartawati pertama Indonesai, Rohana Kudus, di Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, yang dimulai 6 Februari 2018 bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) yang dipusatkan di Padang.

Menurut Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Isra, rumah bersejarah tersebut banyak mengalami kerusakan, sehingga perlu diperbaiki.

Untuk itu, diperlukan dana cukup besar dan perbaikan secara bertahap.

“Untuk tahap awal, kita menganggarkan sebesar Rp200 juta, sedangkan untuk anggaran sampai selesai masih dalam tahap penghitungan oleh konsultan. Pihak keluarga Rohana juga sepakat dilakukan renovasi,” kata Isra, kemarin.

Dikatakan Isra, bagian

DIJUAL Usaha Toko Mainan Anak-anak (Toys). Tanah luas 300 m. Berada di Kubu Dalam Andalas Padang.

Hubungi 0821 7213 5962

www.harianhaluan.com

yang menjadi prioritas untuk direnovasi dibagian atas rumah, dinding, lantai, plang nama, karena rusaknya terlihat cukup parah.

Rohana Kudus, lahir di Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto 20 Desember 1884 dari pasangan Muhammad Rasyad Maharaja Sutan dan Kiam. Ayahnya seorang jurnalis. Rohana Kudus merupakan saudara sebapak dengan Perdana Menteri RI pertama Sutan Syahrir.

Pada tahun 1908 ketika Rohana berumur 24 tahun, dia menikah dengan Abdul Kudus Pamuncak Sutan.

Rohana Kudus merupakan perempuan memiliki multi talenta, sebagai pendidik, jurnalis, dan pengabdi sosial untuk memajukan masyarakat.

Pada 11 Februari 1911, Rohana mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia (KAS) untuk memberikan pelaja-

ran keterampilan bagi perempuan, seperti keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama dan bahasa Belanda, bahkan pada setiap hari Kamis Rohana mengajar mengaji Alquran bagi anak-anak dan remaja.

Selain itu, Rohana juga giat membacakan surat kabar dihadapan orang ramai.

Sebagai wartawati dan pelopor media massa perempuan, Rohana mendirikan surat khabar Sunting Melayu 10 Juli 1912, Surat khabar ini merupakan surat kabar pertama di Indonesia yang isinya fokus kepada persoalan dan perjuangan perempuan.

“Ketahuilah oleh tuantuan bahwa perempuan itu sunting permainan dunia, tapi racun bagi siapa yang tak beriman. Kalau tuan hendak beristri, janganlah

pilih perempuan sama ada gadis atau janda yang panjang rambut dan licin kuning saja, tapi wajiblah tuantuan ingat buah yang manis kerap kali berulat. Biarlah kita mendapat embacang buruk kulit asal isinya tidak

berulat. Carilah perempuan yang setiawan budiman yang tidak bangsawan dan hartawan. Menurut fikiran yang bodoh ini di antara yang banyak itu lebih baik kita mendapat istri yang setiawan dan gunawan,” tulis Rohana

dalam Sunting Melayu terbitan 19 Desember 1920.

Sebagai tokoh perempuan, namanya telah banyak diabadikan sebagai nama jalan dan kini dalam pengu sulan sebagi pahlawan nasio nal. (h/ks)

RUMAH peninggalan Rohana Kudus di Koto Gadang. IST  Redaktur: Nasrizal

 Layouter:Yohanes

14

RIAU DAN KEPRI

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JALAN DI BENGKALIS

KPK Tak Kunjung Lengkapi Berkas Perkara

Penderita Gizi Buruk di Pekanbaru Terus Meningkat PEKANBARU, HALUAN HALUAN—Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi, mengakui penderita gizi buruk di Pekanbaru terus meningkat. Keberadaan Posyandu kian menururun disebabkan makanan tambahan saat ini bukan lagi dari pemerintah, tetapi dari swadaya masyarakat setempat.

Sebelumnya, diakui keberadaan Posyandu di Pekanbaru sempat aktif karena dibantu oleh pemerintah. Pada zaman sekarang, pemerintah meminta swadaya memberikan makanan tambahan sehingga makanan tambahan tidak terkontrol lagi dan kurang gizinya. Akibatnya, kepedulian warga mengecek kesehatan anaknya tidak menjadi perhatian penting.

“Untuk itu, seharusnya emerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan (Diskes) memberikan perhatian terhadap keberadaan Posyandu di Pekanbaru. Hal ini guna menekan angka penderita gizi buruk di Pekanbaru. Karena tidak semua daerah ekonominya sama dan bisa membantu memberikan makanan tambahan ke Posyandu,” kata Roem.

Menurut Roem, salah satu contoh per soalan ekonomi yang tidak sama disorot seperti di Rumbai ditemukan banyak sekali masyarakat tidak mampu sehingga tidak bisa memberi gizi tambahan kepada anak dan balita.

“Harusnya hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah bidang kesehatan yakni Diskes dan bagian pembinaan anak untuk dapat melihat febomena ini dan dapat memberikan solusinya,” tuturnya.

Roem juga mengakui saat ini ekonomi semakin sulit, pendapatan semakin turun jelas masyarakat akan semakin sulit pula mencukupi gizi anaknya karena bisa makan saja sudah syukur apalagi mencukupi gizi untuk anaknya ditengah kemelut ekonomi sulit saat ini. (h/hr)

PEKANBARU, HALUAN— HALUAN—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pada proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013— 2015. Penanganan perkara masih berkutat pada proses penyidikan.

Perkara tersebut diketahui telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Muhammad Nasir, yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, dan seorang pihak swasta, Hobby Siregar.

Dalam proses penyidikan, penyidik lembaga antirasuah itu telah memeriksa sejumlah saksi-saksi dan melakukan

pengumpulan alat bukti, dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Provinsi Riau. Seperti di Pekanbaru menggeledah rumah mantan Bupati Bengkalis Herlyan Saleh dan rumah tersangka Muhammad Nasir. Di Kabupaten Bengkalis digeledah Kantor Dinas PU, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab),

Kantor LPSE, dan rumah milik saksi Hurry Agustianri.

Selanjutnya, di Kota Dumai KPK menggeledah rumah saksi, yaitu Hermant o sebagai subkontraktor, dan penyegelan ruangan di rumah dinas Sekda Dumai. Lalu, di Pulau Rupat digeledah Kantor PT Mawatindo Road Construction dan rumah atau kantor saksi Hasyim sebagai subkontraktor.

Dari penggeledahan yang dilakukan KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik seperti handphone dan harddisk dan dua sepeda motor dari PT Mawatindo.

Meski begitu, berkas perkara tak kunjung rampung atau P21.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Biro (Karo) Humas dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, Jumat (26/1).

“Kita masih melakukan proses penyidikan,” ujar Priharsa saat dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.

Masih dalam penyidikan perkara itu, KPK juga mengajukan surat cegah tangkal (cekal) ke pihak Imigrasi terhadap Muhammad Nasir untuk berpergian ke luar n egeri.

Akibat pencekalan ini pula Muhammad Nasir gagal berangkat ibadah haji pada 2017.

KPK juga telah mengajukan

PAD Belum Maksimal karena Terhalang Perda TELUK KUANTAN, HALUAN—Pemkab Kuansing sudah berupaya menggali potensi penambahan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengubah retribusi dan pajak dalam peraturan daerah (perda).

Sayangnya, meski perubahan perda sudah dibahas dengan DPRD Kab Kuansing beberapa lalu, hingga saat ini proses evaluasinya masih belum final. Akibatnya, potensi penambahan PAD pada sejumlah sektor pun saat ini masih terganjal.

“Dari tahun lalu sudah ada beberapa perda tentang retribusi dan pajak yang kami usulkan untuk diubah. Namun, saat ini masih belum ada progresnya,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuansing, Hendra, di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Hendra, ada pun perda yang sudah diajukan itu, yakni retribusi tentang izin mendirikan bangunan, retribusi tentang parkir, galian C dan retribusi sewa menyewa bangunan.

Kemudian, retribusi penangkaran sarang walet, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pengendalian menara telekomuni kasi, dan juga pajak hiburan. “Karena itu hingga sekarang perda diajukan itu belum juga digodok dan dievaluasi dari pihak terkait, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Hendra.

Hendra mengatakan, keberadaan usaha penangkaran walet di Kuansing, selama ini tidak bisa dipungut retrebusi apapun karena tidak ada aturannya. “Padahal, itu bisa diatur dan menjadi sumber PAD Kuansing,” tutur Hendra.

Begitu juga dengan aturan pajak tentang galian C, padahal sangat banyak ditemukan aktivitas penambangan hasil bumi yang termasuk kategori galian C. Dan tentunya jika payung hukumnya sudah ada, Hendra meyakini potensi PAD dari sektor galian C akan menyumbangkan pendapatan yang tidak sedikit bagi daerah “Kalau perdanya sudah ada, potensi PAD dari pajak galian C sangat potensi sekali, tapi mau gimana lagi selama ini kami tidak bisa bertindak karena tidak ada aturannya. Jadi, kalau perda ini disetujui, tentu bisa menjadikan pema sukan PAD, dan juga pemkab dapat melakukan pengawasan,” ucap Hendra yang pernah menjabat Kepala Dispenda Kuansing ini. (h/hr)

ILUSTRASI sampah menumpuk di pinggir jalan. Sampah menumpuk di pinggir jalan di Km7 Jl. Rangau, Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau, karena masyarakat kurang sadar kebersihan.

Masyarakat Kurang Sadar, Sampah Menumpuk di Pinggir Jalan MANDAU, HALUAN—Terkait pemberitaan dari salah satu media daring (online) tentang tumpukan sampah yang menum puk di pinggir jalan yang berada di KM 7 Jl. Rangau, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Riau, yang menjadi pertanyaan masyarakat dikatakan Dinas UPT Kebersihan tidak menanggapi dan tutup mata di bantah oleh Repinor selaku Kepala UPT Kebersihan.

Saat di konfiramasi pada Kamis (25/1) oleh Haluan Riau di lapangan kantornya saat pengecekan mobil bak sampah mengatakan sampah yang menumpuk itu tidak berada ditanah pemerintah tetapi berada di tanah

Cevron.

“Tumpukan sampah yang ada di seputaran tanah Cevron tidak menjadi wewenang kami untuk di kelola,hanya saja kesadaran dari masyarakat saja yang selalu membuang sampah ditempat lahan kosong sehingga lahan Cevron tersebut dijadikan tempat pembuangan dan tumpukan sampah,” ujarnya.

Dengan adanya keluhan masyarakat yang terkesan Dinas UPT Kebersihan tutup mata tidak menjadikan ini salah satu kesalahan dari petugas kebersihan. Namun, kesadaran masyarakat yang membuat tumpukan sampah yang berawal dari salah satu warga yang membuang

bukan pada tempatnya sehingga masyarakat lainnya ikut membuang sampah dan mengakibatkan sampah tersebut menumpuk yang mengakibatkan bau aroma tidak enak bagi pengendara yang melintas di pinggir Jl. Rangau KM 7 Kelurahan Pematang Pudu.

Repinor mengimbau agar tumpukan sampah ini tidak semakin bertambah diharapkan RT/RW setempat untuk membuat tempat tong sampah di depan rumah masing-masing dan kordinasikan ke Dinas UPT Kebersihan untuk membawa sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah (TPS) yang telah disediakan oleh Pemkab Bengkalis. (h/hkr)

Kritik Penting Tingkatkan Pelayanan Kesehatan TEMBILAHAN, HALUAN— Selain melakukan pendampingan, kritikan dan masukan dari masyarakat dinilai sangat penting, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Demikian hal tersebut disampaikan Subowo Radianto salah satu Tim Pendamping Agreditasi yang dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama dr. Iswandi dan Azmir, ketika dijumpai wartawan. Oleh

karena itu, setiap Puskesmas telah disediakan kotak kritik dan saran bagi masyarakat yang datang ke Puskesmas.

“2019 nanti juga akan ada penilaian kembali untuk tahap kedua akreditasi Puskesmas. Jadi kami udah memulai persiapan, dengan melaksanakan pendampingan dan mengadakan pelatihan serta melaksanakan evaluasi,” ujarnya belum lama ini.

Subowo yang juga merupakan Kepala Puskesmas Gajah Mada Tembilahan ini menam-

bahkan, dengan adanya pendampingan dan masukkan dari masyarakat, diharapkan mampu mendongkrak mutu pelayanan kesehatan.

“Kita kan ter us ber upaya semaksimal mungkin untuk m en in gka t ka n p e l aya na n se r ta m el aksanaka n tugas p en d ampin g an , k h us usn ya Puskesmas Tembilahan Kot a dan T embi la han Hul u , agredit asinya bisa naik dari Mad ya ke U t ama/Pa r i p u rna ,” ucapnya . (h/hr)

permohonan perpanjangan cekal untuk 6 bulan ke depan terhadap tersangka. Hal ini dilakukan karena masa pencekalan yang pertama telah berakhir bulan ini. Upaya cekal dilakukan guna mempermudah proses penyidikan perkara.

“Iya, sudah diperpanjang (pencekalannya). Selama enam bulan ke depan,” ujar Priharsa.

Seperti yang diketahui, KPK menetapkan Sekda Kota Dumai, Muhammad Nasir sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Saat proyek itu, Nasir merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis. Tak hanya Nasir, dalam kasus itulah, KPK juga menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar sebagai tersangka.

Nasir dan Hobby diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau pereko nomian negara dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih sepanjang 51 kilometer dan lebar 6 meter.

Akibat perbuatan kedua tersangka, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp80 miliar dari anggaran yang disebut menelan sekitar Rp495 miliar.

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (h/hr)

JIKA WAN PRESTASI LAMPAUI BATAS

Wako Instruksikan Putus Kontrak Investor Pasar Induk PEKANBARU, HALUAN— Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, menegaskan, ia akan menginstruksikan organisasi perangkat daerah untuk memutus kontrak investor pasar induk jika melampaui jika wan prestasi melampaui batas.

“Bisa kita putus kontraknya kalau tidak ada progres pembangunan. Dalam perjanjian kontrak juga jelas kalau wan prestasi melampaui batas bisa dilakukan.

Tapi, kita tidak berharap itu terjadi makanya kita cari solusi dari kendala yang terja di,” ujar Firdaus, Jumat (26/1).

Sehubungan hal itu, Firdaus menjelaskan, kerugian bukan hanya dialami Pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi juga sama terhadap investor. Karena dalam masa ikatan 30 tahun itu mulainya dari awal. Jadi, kalau lama dalam masa kontruksi tentu juga berdampak kepada berkurangnya masa berope ra sional.

“Untuk pasar induk da lam progresnya memang ada

deviasi (keterlambatan), tetapi mudah-mudahan kita minta supaya investor bergerak cepat. Karena kalau lama-lama selesainya mereka (investor) juga rugi bukan hanya kita,” tuturnya.

Terkait persolan sebelumnya diberitakan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Ingot Hutasuhut, menyampaikan, hingga awal Januari 2018 lalu progres pembangunan pasar induk masih 10 persen. Padahal, berdasarkan target awal untuk pembangunan selesai dikerjakan investor PT Agung Rafa Bonai pada akhir 2017.

Atas masalah itu kata Ingot, pihaknya bakal mengevaluasi investor secara menda lam.

“Dalam awal tahun ini kita lakukan evaluasi mendalamlah. Dulu untuk evaluasi percepatan pembangunan juga sudah pernah dilakukan, t etapi belum memuaskan hingga saat ini, makanya kita lakukan lagi,” ucap Ingot. (h/hr)

BISA BEROPERASI OPTIMAL

RSUD Madani Masih Butuh Anggaran Rp16 Miliar PEKANBARU, HALUAN—Meski sudah dilakukan diluncurkan pada Jumat (26/1), untuk bisa beroperasi optimal, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C Pekanbaru masih butuh anggaran Rp16 miliar. Ada beberapa pekerjaan pada fasilitas pendukung yang harus diselesaikan.

Meski demikian, untuk seluruh perizinan, kata Ketua Tim Percepatan Operasional RS, Azwan, sudah dikantongi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah.

“Pada tahun ini, kami menganggarkan lagi sebesar Rp16 miliar untuk menyelesaikan pekerjaan fasilitas www.harianhaluan.com

pendukung. Pada akhir tahun ini, fasilitas sudah bisa beroperasional kecuali untuk alat kesehatan yang sudah dijanjikan pemerintah pusat.

Yang patut dibanggakan juga untuk semua izin sudah kita kantongi. Jadi, tak ada lagi alasan bagi pemprov dan kementerian,” ujar Azwan saat membacakan laporan menjelang peluncuran dilakukan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, Jumat (26/1).

Azwan juga menjelaskan, Rumah Sakit Madani yang berada di Jalan Garuda Sakti, kilometer II, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan dengan kategori klasifikasi kelas C, dibangun dua tahap. Tahap pertama,

dengan kontrak tahun jamak yang dimulai pada 2014 hingga 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp66 miliar lebih. Pembangunan tahap pertama terdiri dari enam gedung AB,C,E,G dari 10 yang direncanakan.

Tahap kedua, dengan kontrak tahun tunggal anggaran tahun 2016 sebesar Rp6miliar. Pembangunan gedung tahap dua ini menghasilkan dua gedung lagi, yakni F dan H. Jumlah sumber daya manusia (SDM), baik tenaga medis dan non medis berjumlah 91 orang. Ke depan, secara bertahap SDM RS Madani akan dimaksimalkan sesuai formasi yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

“Kita akui untuk ALKES yang dimilikii RS Madani masih sangat terbatas sesuai dengan jenis pelayanan yang ada saat ini. Diharapkan kedepan bisa ditopang dengan APBD kota, provinsi melalui Bankeu maupun APBN melalui Dana Alokasi Khusus.

Demi peningkatan pelayanan kesehatan di RS Madani Pekanbaru,” ucap Azwan.

Penyerahan SK Plt. Direktur RS Madani juga diserahkan Wako Pekanbaru kepada Dian Astuti menjelang peluncuran dimulai. Plt juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Pekan-

baru.

Sementara itu, Wako Pe kanbaru, Firdaus, dalam kata sambutannya mengatakan, mes ki jumlah rumah sakit yang ada di Pekanbaru sudah sangat cukup dibanding jumlah penduduk dwngan jumlah di atas 1,1 juta jiwa, namun secara tugas Pemerintah Daerah, belum punya RS rujukan.

Untuk membantu melaksanakan tugas pokok dari pemerintah itu sendiri dalam memberikan pelayanan pada bidang kesehatan.

“Semoga dengan beroperasionalnya RS Madani ini bisa bermanfaat untuk memberikan pelayanan dinbidang kesehatan,” ujarnya. (h/hr)  Redaktur: Holy Adib   Layouter: Yohanesi

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SAKIP Kota Solok Raih Predikat B SOLOK, HALUAN - Pemerintah Kota (Pemko) Solok kembali meraih penghargaan laporan hasil evaluasi bidang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Peme rintah (SAKIP) dengan predikat B atau kategori Baik dalam laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2017.

Penghargaan nasional yang diperoleh Kota Solok di awal 2018 ini, diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur kepada Wakil Wali Kota Solok, Reinier Kamis (25/1) di Batam.

Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2017 tersebut meliputi pemerin tah kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah I (satu) diantaranya, Kabupaten/ Kota di kepulauan Sumatra, Jawa Barat dan Banten.

Wawako Solok, Reinier usai menerima penghargaan dari Menpan-RB mengatakan sangat bersyukur dengan raihan yang kembali dicapai oleh Pemkot Solok, meski pun hanya meraih predikat yang sama dengan tahun 2016 silam.

“Terima kasih kepada jajaran di lingkungan pemda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja dengan baik sehingga predikat B SAKIP bisa dipertahankan,” ujarnya.

Meskipun hasil ini sama dengan tahun sebelumnya, namun raihan ini patut disyukuri dan menjadi cambuk untuk bekerja le bih baik kedepannya. Masing-masing OPD harus menjunjung tinggi komitmen mewu judkan pemerintahan yang lebih baik. (h/ ant)

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

Angka Laka Lantas di Pasaman Turun PASAMAN, HALUAN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasaman mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang 2017 lalu di wilayah itu cenderung menurun. Demikian pula dengan korban, baik luka ringan maupun luka berat.

Kerugian materil juga mengalami penurunan.

Sementara korban meninggal dunia angkanya sama dibanding pada tahun 2016 lalu, yaitu sebanyak 36 orang korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia. Hal ini dise-

babkan pengabaian prinsip keselamatan dan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara.

Dari data yang diperoleh Haluan, dari Unit Laka Lantas Polres Pasaman, tercatat jumlah

kasus kecelakaan lalulintas pada 2017 lalu sebanyak 143 kasus. Jumlah ini menurun sebanyak 29 kasus, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016), sebanyak 172 kasus.

“Kasus lakalantas di Pasaman mengalamai penurunan 17 persen,” kata Kasatlantas Polres Pasaman, Iptu Fion Joni Hayes melalui Kanit Laka, Aiptu Armen, Jumat kemaren.

Untuk korban meninggal, kata dia, tidak mengalami

peningkatan. Jumlahnya, kata dia, sama dengan pada tahun 2016 sebanyak 36 orang. Ratarata, korban mengalami luka pada bagian kepala dan bagian vital tubuh lainnya.

“Korban kecelakaan dengan luka berat sebanyak 6 orang pada 2017, turun bila dibandingkan di tahun 2016 sebanyak 14 orang. Korban kecelakaan dengan luka ringan menurun dari 305 orang di 2016 menjadi 255 orang di 2017,” katanya.

RSUD Arosuka Butuh Pembenahan AROSUKA, HALUAN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka, Kabupaten Solok, mengharapkan pemerintah setempat membenahi sarana prasarana rumah sakit untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat yang datang berobat.

Kepala RSUD Arosuka, Maryeti Marwazi di Arosuka, Kamis (25/1) mengatakan pemerintah daerah bisa membangun jalan yang memudahkan warga datang ke rumah sakit dengan menghidupkan jalur angkot lewat jalan lingkar, serta mengupayakan penambahan lahan untuk pengembangan RSUD ke depan.

Ia mengatakan pembenahan ini sangat diperlukan karena ada regulasi yang harus dipatuhi rumah sakit yang masih tipe C. Di antaranya Undang-undang 44, Permenkes 129/2008 tentang SPM pelayanan publik, Permendagri tentang kepuasan pelanggan, Permenkes 54 tahun 2014 tentang standar SDM sarana dan prasarana rumah sakit.

Sedangkan untuk pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus mematuhi PP Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLUD yang berisi aturan tentang pelanggaran, penggunaan langsung pendapatan, pengadaan barang dan jasa, tarif rekrut SDM akuntansi kerja sama pengelolaan kas dan barang, ujarnya.

Kemudian perlu adanya peraturan tentang pemekaran puskesmas di Solok, aturan merujuk pasien ke rumah sakit Kabupaten dengan memperlakukan rujukan regional, karena pihaknya juga dituntut meningkatkan pendapatan sesuai dengan standar untuk mendapatkan akreditasi.

Sementara itu Bupati Kabupaten Solok, Gusmal mengatakan akan berusaha memperbaiki sarana dan prasarana di RSUD Arosuka demi menuju rumah sakit yang sesuai standar, agar bisa maju dan sejajar dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. (h/rel)

MUSCAB GAPEKSINDO - Ketua DPD Gapeksindo Sumbar Ir. Sutrisno saat menyampaikan sambutannya di depan anggota Gapeksindo Sijunjung dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Gapeksindo Kabupaten Sijunjung di Wisma Keluarga Muaro Sijunjung. OGI

Darlis Dt Nan Tunggang Pimpin Gapeksindo Sijunjung SIJUNJUNG, HALUAN - Musyawarah Cabang III Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Pengusaha Konstrusi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Sijunjung dengan tajuk “ Mari Kita Tingkatkan Kinerja Dalam Rangka Menyongsong Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017”, Jumat (26/1) di Wisma Keluarga Muaro Sijunjung terselenggara dengan aman, tertib dan sukses dan dihadiri oleh sebanyak kyrang lebih 51 orang anggota gapeksindo Sijunjung.

Muscab tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Sijunjung melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi Hasmizon,SE dan dihadiri oleh Ketua DPD Gapeksindo Propinsi Sumatera Bar at, Ir. Sutrisno, Ketua DPC Gapeksindo Sijunjung periode 20132018 darlis Dt Nan Tunggang, Kepala Dinas PU Ir. Budi Syafarman, Kepala Dinas Perkim dan LH, Kadis Koperindag Sijun-

jung, Em Yasri, SE dan Kabag ULP Hari Firiadi. Dalam agenda Muscab III tersebut, Darlis Dt Nan Tunggang kembali dipercaya untuk menahkodai organisasi DPC Gapeksido Sijunjung Periode 2018-2023 secara aklamasi, karena tidak ada yang diusulkan menjadi calon ketua dari anggota Gapeksindo.

“Puji syukur kepada Allah atas kepercayaan kawan-kawan yang telah mempercayakan saya untuk memimpin kembali Gapeksindo, terutama kepada Ketua Panitia Pelaksana Muscab III yang telah sukses melaksanakan acara ini, namun saya meminta dukungan rekan-rekan semuanya untuk menjalankan jalannya roda organisasi serta program untuk kemajuan Gapeksindo Sijunjung,” ujar Darlis kepada wartawan usai acara Muscab.

Darlis yang didampingi sekretaris Feri Eka Putra ,SH pun berjanji kedepannya akan mem-

bawa organisasi yang dipimpinnya saat ini lebih baik lagi, guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan organisasi. “ Insha Alloh, untuk kedepannya kita harus lebih baik lagi demi keutuhan organisasi serta kesejahteraan anggota yang tergabng di gapeksindo Sijunjung ini,” ucapnya.

Ketua DPD Gapeksindo Provinsi Sumbar Ir.Sutrisno dalam kata sambutannya menyampaikan harapannya kepada DPC Gapeksindo Sijunjung untuk lebih berhati hati dalam melaksanakan pekerjaan. “Jangan sampai pekerjaan proyek bermasalah dengan hukum. Marilah kita bekerja sesuai dengan apa yang disepakati dan sudah saatnya kita berbuat yang terbaik demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan visi misi daerah ini dan jangan sampai mengecewakan,” tegasnya. (h/ogi)

Dua Pengguna Narkoba Diciduk Polisi TANAH DATAR, HALUAN - Dua orang terduga peng guna Narkoba diciduk Satu an Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, didua lokasi berbeda, Kamis (25/1).

Kedua pelaku yang kini telah diamankan di sel tahanan di Mapolres di Pagaruyung tersebut diantaranya IA (37) dan DA, IA ditangkap di jalan umum Jorong Balai

www.harianhaluan.com

15

Labuah Ateh Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum sekitar pukul 22.00 WIB. Dari pelaku IA juga ditemukan empat paket Narkotika jenis sabu-sabu, barang terlarang itu dibungkus dengan plastik bening, selain itu pada penangkapan juga disita satu unit handphone merek samsung warna hitam putih. “Penangkapan terha-

dap pelaku IA berawal dari transaksi undercover buy yang dilakukan anggota Sat Narkoba dengan pelaku.

Sedangkan DA ditangkap di Jorong Saruaso Timur Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas, tepatnya di rumah pelaku sekitar pukul 18.00 WIB,” ujar Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas, Jumat (26/1) di Pagaruyung.

Dikatakan, barang bukti yang diamankan Sat Narkoba Polres Tanah Datar yaitu berupa satu paket Narkotika jenis sabu, satu paket Narko tika jenis ganja kering, barang itu dibungkus de ngan timah rokok warna putih, kemudian satu set alat hisap atau bong dari botol air mineral, ujar Kapolres.

“Ini berasil kita ungkap atas informasi dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa pelaku IA sering melakukan pesta Narkoba. Dari informasi tersebut anggota langsung menuju ke lokasi, di tempat tersebut yang merupakan rumah pelaku, personil Polres melakukan penggerebekan dan tidak ada perlawanan saat penangkapan itu dilakukan,” ujar Bayu. (h/fma)

Sebagian besar kasus kecelakaan itu, kata Armen, terjadi di jalanan utama di kabupaten itu, yakni jalur utama PantiRao, Panti-Lubuksikaping hingga Lubuksikaping-Bonjol maupun di jalan KumpulanTigonagari.

“Untuk kerugian materil, kata Armen sebesar Rp51,575 juta. Sementara pada 2016 mencapai Rp100,675 juta.

Sejumlah kasus tersebut, kata dia, sudah diselesaikan lewat jalur hukum,” ujarnya.

Karakteristik jalanannya memang berlintasan lurus, median lebar, serta kondisi permukaan relatif mulus. Kondisi tersebut cukup melenakan pengguna jalan yang kemudian cenderung memacu ken daraannya lebih cepat dan membawa resiko kecelakaan lebih besar.

“Minimnya lampu penerangan jalan juga menjadi penyebab utama kecelakaan lalulintas. Penerangan jalan sangat krusial. Disejumlah titik, sangat minim,” katanya.

Meski jumlah kecelakaan lalu lintas cenderung menurun, pihaknya tetap menekankan kepada para pengendara untuk tetap tertib berlalu lintas.

Sebab, dengan tertib lalu lintas dapat mencegah potensi terjadinnya kecelakaan di jalan raya.

“Pengendara juga harus tetap waspada dan kosentrasi ketika berkendara. Ikuti ramburambu lalu lintas, konsentrasi.

Dengan begitu dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” ujarnya. (h/mg-yud)

Polres Sijunjung Sosialisasikan Tertib Berlalu Lintas SIJUNJUNG, HALUAN Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sijunjung tak mengenal henti untuk terus melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada seluruh warga Kabupaten Sijunjung dari berbagai kalangan termasuk personel TNI beberapa waktu lalu di aula makodim 0310/ SSD. Acara penyulihan tertib berlalulintas tersebut, sedikitnya dihadiri 200 anggota perwira dan bintara TNI yang bertugas di wilayah kodim 0310/SSD (Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya).

Kapolres Sijunjung, AKBP Imran Amir melalui Kasat Lantas AKP Afrino Chan menyatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan itu bertujuan memberikan edukasi kepada aparat, baik Polri maupun TNI serta kepada para pelajar dan masyarakat umum demi terwujudnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat sesuai UU No 22 Tahun 2009 tentang Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan membagikan helm gratis kepada anggota TNI yang tidak mempunyai helm standar SNI. Pihaknya jugame nyam paikan bahwa peristiwa Laka lantas terjadi disebabkan banyak faktor, selain karena melanggar rambu-rambu, yang sering menjadi penye bab Lakalantas adalah kelalaian dan keteledoran pe-

ngendara dalam berkendaraan. “Faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya Lakalantas adalah kelalaian pengendara, seperti menggunakan han dp hone saat mengemudi kendaraan sehingga tidak fokus.

Selain itu, pengemudi ugalugalan yang sering kali tidak mematuhi rambu-rambu yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, jajaran Satlantas Polres Sijunjung terus berusaha secara maksimal bekerjasama dengan instansi terkait untuk menekan angka Lakalantas demi terwujudnya masyarakat yang tertib berlalu lintas, dengan harapan sosialisasi yang dilakukan dapat merubah pola pikir masyarakat yang selama ini tidak tertib dalam berlalulintas menjadi tertib, sehingga peristiwa Lakalantas dapat ditekan dan diminimalisir.

“Harapan kita dengan melakukan sosialisasi ini, masyarakat baik itu warga sipil, aparatur, kepolisian, TNI serta para pelajar dapat menjadi tertib dalam berlalulintas. Terutama para pelajar yang saat ini banyak menggunakan kendaraan sepeda motor pergi ke sekolah. Kita tidak ingin pelajar yang merupakan generasi masa depan bangsa menjadi korban Lakalantas,” harap pria mantan Kasatlantas Polres Solok Kabupaten tersebut.(h/ogi)

KASAT Lantas Polres SIjunjung AKP Afrino Cha mema sangkan dan klik helm kepada personil Kodim 0310/SSD usai acara sosialisasi tertib berlalulintas di Aula Makodim 0310/SSD. OGI  Redaktur: Afrianita   Layouter: Syamsul Hidayat

16

SUMBAR

SABTU, 27 JANUARI 2018 10 Jumaidil Awal 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pasaman Akan Terapkan Aplikasi Simda Kepengurusan IPHI Tanah Datar Dikukuhkan TANAH DATAR, HALUAN — Kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Tanah Datar dikukuhkan oleh Ketua IPHI Sumbar di aula kantor bupati, Kamis (25/1).

Ketua IPHI Sumatera Barat, Syafril Yusuf usai pengukuhan itu mengatakan bahwa IPHI merupakan organisasi masyarakat dan mitra pemerintah dalam mejalankan program pemerintah dibidang Agama.

Ia mengharapkan dengan telah terbentuknya kepengurusan yang baru tersebut, agar dapat menjalankan amanah yang dibebankan dengan sebaik-baiknya. Ketua IPHI juga secara bersamaan dikukuhkan sebagai Dewan Masjid Indonesia (DMI) Tanah Datar, kepengurusan baru ini dikukuhkan untuk periode jabatan lima tahun ke depan.

“Kedepan, bagaimana masyarakat mampu mencintai keberadaan masjid. Berikanlah motivasi kepada anak-anak dan remaja sehingga mereka cinta dengan masjidnya.

Disinilah peranya pengurus DMI, selenggarakanlah agenda-agenda keagamaan, penyuluhan kesehatan, kesenian, budaya dan lain sebagainya sehingga mereka terpanggil untuk pergi ke masjid,” ujar Ketua IPHI Sumbar Safril.

Dikatakan, untuk organisasi IPHI diharapkan agar mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka beramai-ramai untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci, harapnya.

Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma, saat itu mengatakan, bahwa Pemda terus berupaya untuk selalu menjalin kerjasama dengan ormas yang ada di Tanah Datar.

“Mengenai bantuan untuk ormas yang ada di Tanah Datar, Pemda akan berusaha memberikan selagi ada regulasinya,” sebut Wabup.

Juga hadir saat itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Mukhlis, Kepala Kemenag Tanah Datar Syamsul Arifin, Kabag Kesra Afrizon dan tiga orang pengurus IPHI dan DMI Sumbar Oki Saputra dan Alirman Hamzah.

Diantara pengurus ormas Islam yang dikukuhkan tersebut, yaitu untuk IPHI Tanah Datar, Ketua dijabat oleh Aulia Rijal, Wakil Ketua I, Masrul Yakin, Wakil Ketua II Darmalus Leman, Sekretaris Muhammad Algafari, Wakil Sekretaris I Nasrul Ismail dan Wakil Sekretaris II Mudahar, Bendahara Nursalis. (h/fma)

PASAMAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Pasaman, pada 2018 ini berencana menerapkan Sistem Manajemen Daerah (Simda) untuk perencanaan dan pelaporan keuangan. Tujuannya, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman, Choiruddin Batubara mengatakan, program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaBERKUNJUNG KE BPKP — Bupati Pasaman, Yusuf Lubis bersama jajarannya saat berkunjung ke kantor BPKP Perwakilan porannya.

Sumbar. Turut hadir, Kepala BPKP Perwakilan Prov Sumbar, Danny Amanda. IST “Ini dalam rangka mewujudkan transparansi dan akun- Sehingga, kata dia, informasi Perwakilan Prop Sumbar, Dan- Pasaman. Utamanya, dalam untuk terus melakukan upaya tabilitas perencanaan dan pe- yang dihasilkan dapat lebih ny Amanda, Kordinator Peng- penguatan koordinasi antara pembinaan kepada Pemerintah nganggaran, Pemerintah di komprehensif serta dapat men- awas bidang APD MV, Ching- Pemkab Pasaman dengan Per- Daerah.

Kabupaten Pasaman. Mulai jadi kontrol otomatis terhadap gih Widanarko. Asisten Peme- wakilan BPKP Provinsi Su“Konsep pendampingan 2018, akan menggunakan kemungkinan terjadinya keke- rintahan Dalisman, Kepala matera Barat.

BPKP adalah transfer knowaplikasi SIMDA Perencanaan liruan dalam pengelolaan keua- Bappeda Maraondak, Kadis “Pada intinya, pak Bupati ledge, dalam arti bahwa BPdan SIMDA Keuangan terin- ngan.

PUTR, Yasri Uripsyah, Kadis meminta BPKP untuk dapat KP bertindak sebagai fasitegrasi kerjasama dengan BPKP “Komitmen penggunaan Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan pembinaan dan litator peningkatan kapaperwakilan Sumbar,” kata Ucok aplikasi tersebut disampaikan Asari dan Sekretaris Badan asistensi, terutama dalam aspek sitas SDM Pemda. Sehingga BB, biasa dia disapa, Jumat saat kunjungan kerja dan sila- Keuangan Daerah, M.Yasrin. perencanaan secara e-plan- hara pannya, pada p roses (26/1). turrahmi Bupati Pasaman, YuDikatakan, Bupati Pasa- ning,” ujar ucok. implementasi, kita di Pemda Dia menjelaskan, aplikasi suf Lubis ke kantor Perwakilan man, Yusuf Lubis dan Kepala Merespon harapan Bupati dapat menjalankan secara ini dilakukan dengan suatu BPKP Propinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Sumbar, tersebut, kata dia, Kepala mandi ri, dengan pen aplikasi yang terintegrasi mulai pada Rabu (24/1) lalu,” kata mendiskusikan b anyak hal Perwakilan BPKP Sumbar, dampingan secara propordari perencanaan, pengangga- Ucok BB. seputar dinamika tata kelola Danny Amanda, menegaskan sional dari BPKP,” jelasnya. ran sampai dengan pelaporan.

Turut hadir, Kepala BPKP pemerintahan di Kabupaten komitmen dan kesiapan BPKP (h/mg-yud)

Pemkab Solsel Sosialisasikan Penyaluran Rastra SOLOK SELATAN, HALUAN — Pemerintah Solok Selatan (Solsel) lakukan sosialisasi penyaluran beras sejahtera (Rastra) 2018. Hal ini dalam upaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program.

Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman menyatakan program Rastra adalah bagian dari perbaikan pelayanan yang telah berjalan sebelumnya dari Ras-

kin (beras untuk warga miskin) menjadi Rastra. “Sebelumnya program tersebut di subsidi berbayar, sekarang benar-benar bantuannya gratis. Tentu saja perlu diperhatikan ketepatan kuantitas dan kualitasnya.

Untuk penerima manfaatnya di tetapkan bagi 25 persen masyarakat kurang mampu/miskin yang diukur penilaian keluarganya,” katanya.

Ia mengatakan, hal ini tentunya setelah dilakukan update data dengan melakukan musyawarah dengan pihak pemerintahan nagari dengan melibatkan pekerja sosial masyarakat yang ada. “Setidaknya, yang termasuk dalam kategori warga kurang mampu atau keluarga penerima manfaat Rastra untuk 2018.

Tahap awal penerima rastra Solsel sebanyak 7.955 Keluarga Pene-

rima Manfaat (KPM), data ini turun dari 2017 yang berjumlah 8.269 KPM. Ada perbedaan data penerima rastra dan akan kembali diusulkan pada Kementerian Sosial penerima rastra sesuai data 2017,” katanya.

Sementara, Kepala Bulog Drive Solok, Adriati mengatakan Solsel untuk rastra tahun ini pihaknya sudah mulai melakukan pendistribusian di

Kabupaten Sijunjung. “Untuk kuota Solsel mulai didistribusikan pada Senin (29/1) kalau tidak ada perubahan dari pemerintah daerah dengan jumlah sebanyak 10 kilogram setiap KPM dan ditargetkan akhir Januari sudah selesai.

Sekarang penyaluran rastra dilakukan setiap bulan bukan lagi pertriwulan dan bebas biaya tebus,” ujarnya. (h/jef)

Baru 4 Nagari di Solsel Serahkan APBNag

KEPALA Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Solsel, Ali Afrionel saat memberikan pembekalan terkait penggunaan dana desa pada perangkat nagari beberapa waktu lalu. IST

SOLOK SELATAN, HALUAN — Hingga akhir Januari 2018 baru empat nagari yang menyerahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) di Solok Selatan (Solsel) dari 39 nagari yang ada. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Solsel, Ali Afrionel pada Haluan, Jumat (26/1).

“Kami sudah berulangkali mengingatkan pihak

www.harianhaluan.com

nagari baik secara informal maupun berupa surat. Jika berdasarkan aturan penyerahan APBNag pada 30 Oktober dan dilakukan kembali tenggat hingga 31 Desember tapi baru empat nagari yang menyerahkan,” sebut Ali. Ali mengatakan, empat nagari yang telah menyerahkan APBNag yakni, Padang Air Dingin, Bomas, Pasar Muara Labuh dan nagari Padang Limau Sundai.

“Saat ini, sedang dievaluasi.

Jika cepat penyerahan maka dana akan cepat pula cair dan cepat pula mulai pekerjaan di nagari. Kendati tidak ada sangsi tapi berdampak terhadap lambatnya penyerahan dana,” katanya.

Ditambahkan, Ali, untuk Dana Desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat penyerahan APBNag ditenggat paling cepat pada Januari dan paling lambat April. “Jika lewat dari jadwal tersebut, anggaran DD untuk nagari tidak bisa dicairkan.

Selama ini, yang menjadi kendala pihak nagari dalam menyusun APBNag dikarenakan dalam penyusunan berbeda dengan APBD kabupaten.

Dalam menyusun APBNag, untuk kegiatan pembangunan fisik atau Infrastruktur, sudah harus dilampirkan RAB yang disertakan gambar. Tapi, keuntungannya, setelah disahkan tinggal melakukan pekerjaan saja lagi,” tuturnya.

Solsel pada 2018, mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten sebesar Rp49 miliar atau turun sekitar Rp2 miliar dari tahun

2017 sebesar Rp51 miliar.

Hal ini disebabkan adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) Solsel. “Namun, untuk DD yang bersumber dari dana pusat tidak ada peningkatan seperti yang telah dijanjikan pemerintah pusat. Sebab, jumlah relatif sama dengan tahun lalu sebesar Rp35 miliar.

Tidak jadi naik sesuai janji pemerintah di 2017,” terangnya.

Terkait serapan anggaran 2017, pihaknya tengah melakukan rekapitulasi laporan realisasi APB nagari dan DD. Sebab, masih ada lima nagari di Solsel yang belum menyerahkan laporan realisasi penggunaan anggaran nagari di 2017.

“Tapi, kita perkirakan serapan di 2017 melebihi 90 persen. Jauh hari, kita sudah mengirimkan permintaan realisasi penggunaan anggaran nagari, sebab BPK sesuai surat tugasnya bakal melakukan pemeriksaan anggaran nagari dan saat ini sudah mulai. Kita tidak menginginkan ada nagari di Solsel yang menyalahi aturan penggunaan anggaran,” tutupnya. (h/jef)

 Redaktur: Heldi Satria

 Layouter: Rahmi