Haluan 28 Juli 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,

28 Juli 2017 / 4 Dzulkaidah 1438 H / Edisi: 264, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

ATASI KELANGKAAN PARAH

SELAMA belum ada panen, nanti kami akan minta PT Garam untuk impor.

Untuk yang garam industri itu urusan Kementerian Perdagangan. Kami mengatur yang konsumsi”

Garam Impor Akan Masuk Indonesia Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya, dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.

(QS Al Ankabut ayat 21) SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.27 15.50 18.29 19.42

WIB WIB WIB WIB WIB

JAKARTA, HALUAN — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan diketahui akan memberikan izin impor kepada PT Garam sebagai BUMN yang menangani usaha di bidang pergaraman, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku garam konsumsi. Izin impor ini juga untuk mengatasi ke-

langkaan garam yang merambah hampir seluruh Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, impor garam akan dilakukan melalui PT Garam (Persero). Intinya, selama petani belum panen akibat cuaca buruk, impor akan tetap dilakukan. Nantinya pemerintah

SUSI PUDJIASTUTI Menteri Kelautan.

akan membuat peraturan tentang masa impor garam konsumsi untuk membantu petani.

“Selama belum ada panen, nanti kami akan minta PT Garam untuk impor. Untuk yang garam industri itu urusan Kementerian Perdagangan. Kami mengatur yang konsumsi,” kata Susi Pudjiastuti saat ditemui di

Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, (27/7).

Namun menurut Susi Pudjiastuti belum bisa diketahui secara pasti berapa kuota impor garam. Masalah kuota impor garam masih dalam perhitungan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brah-

mantya Poerwadi serta melibatkan Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. “Kapasitas impor garam tergantung musim juga.

Kalau musimnya baik, impornya sedikit. Kalau musim tidak baik, impornya banyak.

>> GARAM hal 07

SYARAT PERMOHONAN SHGB BASKO LENGKAP

PH Minta Penyidik Dihadirkan di Persidangan PADANG, HALUAN — Tiga belas orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Padang, tidak ada seorang pun yang tahu materi apa yang dipalsukan H Basrizal Koto dalam proses penerbitan sertifikat HGB 200, 201 dan 205. Jangankan mengetahui pemalsuan, kenal dan bertemu langsung pun tidak pernah para saksi dengan pengusaha yang berinvestasi di kampung halamannya sendiri, itu.

LAYANGKAN PERTANYAAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) melancarkan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan dalam sidang pemalsuan dokumen di Kamis kemarin, lima sakPengadilan Negeri Padang, Kamis (27/7). Dalam persidangan, lima saksi yang dihadirkan JPU banyak menjawab tidak tahu terkait dugaan pemalsuan si tampil di ruang sidang dokumen, yang ada dalam dakwaan JPU. IST

Saksi Tidak Tahu Materi Pemalsuan IMA saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hampir semuanya tidak bisa menjelaskan, tudingan pemalsuan dokumen yang dialamatkan ke Basrizal Koto. Malahan, ada saksi yang keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat penyidikan, berbeda jauh dengan kesaksian yang d iberikan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang.

Selain itu, saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang juga memastikan, ketika proses pengurusan sertifikat, mulai dari pengajuan permohonan, pengukuran, hingga keluarnya sertifikat, tidak ada yang melayangkan bantahan atau gugatan.

Padahal, penertiban sertifikat sudah diumumkan oleh BPN. Berikut keterangan lima orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada sidang lanjutan, Kamis (27/7).

L

Keterangan Saksi Amril Jaksa Mulyadi : Saudara saksi Amril Purnomo, tadi anda menjelaskan pernah diperiksa dua kali.

Saksi Amril : Ya. Jaksa Mulyadi : Untuk Masalah apa anda diperiksa?

Saksi Amril : Masalah pemalsuan datadata.

Jaksa Mulyadi : Pada saat itu jabatan anda di PT KAI apa?

Saksi Amril : Pada saat diperiksa?

Jaksa Mulyadi: Iya. Saksi Amril : Sudah pensiun.

Jaksa Mulyadi : Konteksnya, saudara sudah pensiun, apa hubungan dengan pemalsuan data-data yang dilakukan terdakwa?

>> SAKSI TIDAK hal 18-19

www.harianhaluan.com

Pengadilan Negeri Padang.

Dalam dua sidang sebelum ini, delapan saksi yang berasal dari pihak PT KAI, memberikan keterangan dalam sidang dugaan pemalsuan surat yang didakwakan kepada Basrizal Koto.

Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Sutedjo kemarin, Penasehat Hukum Basrizal, Dr Fachmi, SH, MH, sempat meminta melalui majelis hakim untuk menghadirkan penyidik yang membuat berita acara

>> PH MINTA hal 18

DUGAAN KORUPSI DANA DESA DI PESSEL

KORBAN DIIMINGI RUMAH MURAH

Jaksa Geledah Kantor Wali Nagari

Menipu Miliaran, Developer Diciduk Polisi

PAINAN, HALUAN — Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Painan menggeledah Kantor Wali Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Pessel, Kamis (27/7).

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti terkait dugaan penyelewengan penggunaan dana nagari pada tahun 2015-2016.

Kajari Painan, Yeni Puspita dan Kasipidsus Yuharmen Yakub membenarkan adanya penggeledahan itu oleh petugas. Katanya, kejaksaan memang tengah mengumpulkan sejumlah buk-

>> JAKSA hal 07

PETUGAS PIDANA KHUSUS KEJARI PAINAN melakukan penggeledahan di Kantor Wali Nagari Koto Berapak, Kamis (27/7) siang. Kegiatan ini terkait pengusutan kasus dugaan korupsi dana desa. OKIS

PADANG, HALUAN — Disangka melakukan penipuan terhadap puluhan debitur rumah subsidi, Mario (47), yang mengaku sebagai Direktur PT Grakiva Putra Mandiri diciduk jajaran Satreskrim Polresta Padang, Kamis (27/7) dinihari. Dari hasil penipuan rumah murah, tersangka disebut polisi meraup untung miliaran rupiah.

Penangkapan Mario merupakan buntut dari laporan sejumlah masyarakat dari Kota Padang, Solok, dan Payakumbuh yang mengaku menjadi korban penipuan.

Saking banyaknya yang ditipu, korban Mario bahkan sampai membuat laman facebook dengan nama “Korban PT. Gravika Putra Mandiri”. Di laman itulah para korban

>> MENIPU MILIARAN hal 07

advertorial

TPID PROVINSI TERBAIK DI INDONESIA

HARGANAS XXIV PROVINSI DIBUKA

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan dari Presiden

BKKBN Sumbar Ukir Banyak Prestasi

PADANG, HALUAN —Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengusulkan, komoditas yang menjadi kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) di daerah itu ditambah dengan cabai dan jengkol agar tidak lagi menjadi penyebab inflasi.

“Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga perlu ada di Sumbar supaya pengawasan terhadap pengusaha yang GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno menerima bergerak di sektor pangan penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bisa lebih ketat,” ujarnya

PADANG, HALUAN — Deputi Bidang KB/KR BKKBN Pusat Dr. Ir. Dwi Listyawardani. M.Sc.Dip.Com mengatakan, dalam empat tahun terakhir prestasi Sumbar khususnya

terbaik di Indonesia dari Presiden, Joko Widodo, di Jakarta, Kamis (27/7). IST

>> GUBERNUR hal 07

BKKBN (kependudukan) tidak tertandingi oleh provinsi lain di tingkat nasional. Saat memperingati Hari

>> BKKBN hal 07

PENINJAUAN Pelayanan KB di RST Bukittinggi oleh Deputi KB/KR BKKBN, Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan Harganas XXIV 2017 di Kota Bukittinggi. RINA

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

Layouter: IRVAND

2

UTAMA

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

Direksi PT Semen Padang Dirombak PADANG, HALUAN — Jajaran Direksi PT Semen Padang kembali berubah. Hasil rapat Pe¬megang saham PT Semen Padang, 24 Juli 2017 kemarin menetapkan kembali jajaran direksi baru, dimana terjadi pergantian diposisi direktur produksi.

Ibu Rumah Tangga Nekat Jual Sabu AGAM, HALUAN — Kepolisian Resor Agam menciduk seorang ibu rumah tangga warga Jorong Muko-Muko Kenagarian Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya, Kamis pagi, sekitar pukul 05.30 WIB. Tersangka ditangkap berdasarkan laporan masyarakat setempat.

Kasat Narkoba Polres Agam AKP Antonius Dakhi diampingi Paur Humas Aiptu Yan Frizal, mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan terhadap terlapor, polisi melakukan penangkapan.

Di TKP tersangka mengusai narkotika gol 1 sabu dan sejumlah barang bukti lainnya.

Tersangka berinisial ML 44 tahun tidak bisa mengelak karena saat ditangkap memiliki barang bukti sabu. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia tergiur dengan bisnis sabu tersebut karena kebutuhan hidup semakin mendesak.

Adapun sejumlah barang bukti yang diamankan polisi antara lain, dua paket sedang narkotika gol satu jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Satu paket kecil narkotika gol satu jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Satu buah plastik warna bening bekas tempat narkotika gol 1 jenis sabu yang berisikan potongan potongan palstik warna bening.

Kemudian, 15 buah plastik warna bening, tiga lembar slip pengiriman uang untuk pembelian narkotika gol 1 jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp1.261.000.

Satu buah dompet merk Italy warna hitam. Satu helai baju motif garis garis warna hitam putih merah dan Satu unit handphone merk Samsung warna hitam. ” Pekerjaan yang bersangkutan sehari-hari merupaka Ibu rumah tangga. Setelah dimankan polisi melakukan penyitaan terhadap barang barang milik terlapor. Saat ini terangka dan barang barang milik terlapor dibawa ke Satresnarkoba Polres Agam untuk di proses lebih lanjut,” jelasnya. (h/yat)

Untuk jabatan Direktur Produksi yang sebelumnya dijabat Indrieffouny Indra digantikan Firdaus yang sebelumnya menjabat Direksi di Thang Long Cement Vietnam. Pergantian jabatan direksi ini tergolong cepat, karena khususnya bagi Indrieffouny baru setahun dua bulan sejak ditunjuk pada RUPS tanggal 12 Mei 2016 lalu.

Sementara untuk tiga jabatan Direksi lainnya tidak ada pergantian ataupun perubahan. Ketiganya yakni Direktur Utama tetap Benny Wendry, Direktur Keuangan Tri Hartono Rianto dan Direktur Komersial, Pudjo Suseno.

Kepala Biro Humas PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati membenarkan terjadinya pergantian direksi pada posisi direktur produksi tersebut.

“Iya memang betul telah diputuskan pergantian pengurus perseroan mell. Keputusan Pemegang Saham tanggal 24 Juli 2017 lalu. Direktur Produksi dari sebelumnya Bapak Indrieffouny Indra digantikan oleh Bapak Firdaus yang

sebelumnya adalah Direksi TLCC, salah satu opco Semen Indonesia di Vietnam,” jelas Nur Anita via chat whatsapp dengan Haluan, Kamis (27/7).

Hingga berita ini diterbitkan belum diketahui posisi Indrieffouny Indra sekarang. Sementara Firdaus yang menjabat Direktur Produksi baru sudah tidak asing lagi di Semen Padang.

Sebelum menjabat Direksi di Thang Long Cement Vietnam, Firdaus merupakan pejabat yang memulai karir di PT Semen Padang.

Firdaus merupakan Sekretaris Perusahaan terakhir di PT Semen Padang sebelum struktur organisasi di pabrik semen tertua di Asia Tenggara itu berubah menjadi Departemen Komunikasi dan Sarana Umum (KSU). Setelah menjabat Sekretaris Perusahaan, Firdaus juga dipercaya menjabat beberapa kepala departemen diantaranya Departemen GRC & MR. Kemudian terakhir sebagai Kepala Departemen Indarung V sebelum diangkat menjadi direksi di TLCC Vietnam. (h/vid)

USAI DIPERIKSA — Tersangka ML yang mengenakan sebo, menunjukkan barang bukti berupa sabu dan uang tunai kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Agam, Kamis (27/ 7). RAHMAT HIDAYAT

Hari ini, 388 Jemaah Embarkasi Padang ke Tanah Suci PADANG, HALUAN - Jamaah calon haji (JCH) embarkasi Padang Kelompok Terbang (Kloter) 1, dijadwal berangkat menuju tanah suci hari ini, Jumat (28/7) pukul 10.30 WIB. Dari data yang ada, Kolter 1 ini terdiri dari 388 jemaah yang telah memasuki asrama haji, Parupuk Tabing, kemarin.

Terkait kesehatan bagi 6.269 jemaah dan 80 petugas akan tetap dicek saat datang ke asrama haji. “Seluruh JCH akan diberang

katkan dicek kembali kesehatannya di sini. Artinya sudah ada tiga kali pengecekan, pertama di Puskesmas, di Rumah Sakit Kabupaten/ kota dan di poli klinik asrama haji ini,” ucapnya.

Ia menjelaskan, ada tiga model warna yang ditandakan pada buku kesehatan JCH, merah untuk usia 60 ke atas dengan riwayat sakit, kuning untuk usia 60 ke bawah dengan riwayat sakit serta hijau bagi jamaah yang tidak ada riwayat penyakit.

Mayoritas, 60 persen JCH berada pada kondisi warna kuning dan merah.

Sementara, Kepala bidang Pembinaan Jemaah Haji Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Zilwadi menyebutkan saat kedatangan CJH kloter 1 hingga 17 nantinya jelang kebera akan diberikan arahan dan penjelesan tentang persiapan keberangkatan. Mereka akan ditempatkan di asrama ma sing-masing.

“Alhamdulillah asrama

baru sudah bisa dioperasikan, untuk CJH 2017 ini akan diasramakan di gedung itu yang lebih baik hampir setara hotel bintang 3, dengan 4 set tempat tidur dalam satu kamar, selimut, sandal, makan tiga kali dan sarapan,” sebutnya.

Salah seorang CJH yang ditemui Haluan, terkait kondisi dan kelayakan asrama haji menyebutkan ia sebagai JCH hanya bisa menjalankan sesuai apa yang telah diintruksikan PPIH.

“ Ya b i sa d i ka t akan baiklah, dan mau tak mau apa pun kondisinta k a m i t e n t u m e n e r im a nya, dan h ara pan t entu fasilitas asrama agar lebih bai k lagi, yang jelas Disiplin, ikhlas dan sa bar, apapun itu semua ke mba l i k ep ad a n i a t , semoga ibadah kami di terima Allah d an kemba l i dalam kondisi s eha t walafiat,” ucap cj h asal Parak Karakah Padang timur itu. (h/mg-hen)

Harus Ada Aturan Pelarangan Ritel Modern PADANG, HALUAN — Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Payakumbuh- Limapuluh Kota, Yulfitni Djasiran berpandangan, jika memang akan melindungi pedagang kecil dari masuknya ritel modern ke Sumbar ada baiknya pemerintah provinsi atau kabupaten/kota membuat aturan untuk itu.

Jika tidak, pemerintah daerah tak punya alasan yang kuat melarang ritel modern masuk dan mengembangkan sayap di daerah ini.

“Bukannya kita tak berpihak pada pedagang lokal, namun bagaimana akan melarang orang, jika a turan untuk melarangnya saja kita

tak punya,” ujar Yulfitni pada Haluan, Selasa (25/7).

Hal ini disampaikan Yulfitni sekaligus menanggapi keberadaan Indomaret di Tanjung Pati Limapuluh Kota yang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat daerah setempat.

Namun dibandingkan harus melarang ritel modern masuk, Yulfitni menyarankan ada baiknya pemerintah daerah melalui dinas terkait menguatkan keberadaan pedagang-pedagang lokal. Caranya dengan melakukan pembinaan yang bisa membuat pelayanan dan produk pedagang lokal lebih d iminati.

Jika hal tadi dilaksanakan

Yulfitni yakin pedagang kecil di Sumbar termasuk di Kabupaten Limapuluh Kota tak akan kalah saing dengan ritel modern yang ikut mengembangkan usaha di daerah ini.

“Saat produk serta pelayanan pedagang kita lebih berkualitas atau minimal setara dengan mereka, tak perlu di larang-larangpun pedagang kita akan tetap jadi yang nomor satu. Inilah yang mesti jadi perhatian oleh pemerintah daerah,” tegas Yulfitni.

Selain penguatan pedagang dari segi pelayanan dan kualitas produk, menyangkut kesejahteraan pedagang ia juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi sistem beo (pungutan,red) yang

terjadi di hampir seluruh pasar tradisional. Pungutan yang diberlakukan terhadap pedagang ini dinilai sangat merugikan. Sebab dari informasi yang ia terima, di beberapa pasar pungutannya ada yang mencapai Rp15 ribu untuk satu orang pedagang.

“Kalau keuntungan sehari mereka hanya Rp100 ribu, kemudian Rp15 ribunya disetor untuk pungutan, mana lagi yang tinggal untuk mereka. Jika pemda memang peduli dengan pedagang, hal seperti itu harus dievaluasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Nofrizon berpandangan

jika masyarakat memang menolak masuknya ritel modern, pemerintah daerah harus mengambil sikap.

“Harus dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Tapi gara-gara ketakutan orang kemudian ditutup, jangan. Ga boleh juga itu,” tukas Nofrizon.

Sebelumnya, keberadaan Indomaret di Kabupaten Limapuluhkota mendapat sorotan dari masyarakat di sana. Ritel modern yang berkedok Minimarket Tanjung Pati 16 itu ditolak karena dianggap telah membuat pedagang kecil di daerah Tanjung Pati banyak yang gulung tikar. (h/len)

BUPATI Pessel Hendrajoni, saat memberikan pemaparan terkait perkembangan Pessel khususnya di bidang Pariwisata kepada IKPS Riau. OKIS MARDIANSYAH

IKPS Riau Dukung Program Pemkab PEKANBARU, HALUAN — Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS), yang berdomisili di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mendukung penuh seluruh program yang sudah dicanangkan oleh Pemkab Pessel terkait kemajuan daerah, khususnya sejumlah kawasan objek wisata yang berada di daerah tersebut.

“Kami, IKPS selalu siap mendukung seluruh program pemerintah demi kemajuan daerah. Sebab, Pessel merupakan daerah objek pariwisata. Pada intinya, kita harus menyamakan persepsi dengan Bupati untuk mengajak sejumlah investor ke Pessel, khususnya Carocok, Mandeh, dan sebagainya,” sebut ketua IKPS Riau, Jon Satri, saat menggelar acara temu ramah dengan Bupati Pessel Hendrajoni, di hotel Royal Asnof, Sabtu (22/7) malam.

Terkait pariwisata di Pessel, dari laporan yang diterimanya masih banyak ke-

kurangan, khususnya dari segi infrastruktur, fasilitas umum, dan lahan parkir.

“Nah, kedepannya di sejumlah kawasan objek wisata, hal ini perlu disediakan, agar pengunjung tidak kesulitan ketika berada ditempat kita,” harapnya.

Bupati Hendrajoni, sangat mengapresiasi masukan dan gagasan dari sejumlah tokoh IKPS saat itu. Menurutnya, secara perlahan Kabupaten Pessel akan terus berbenah, dari segi apapun. Hal itu, kata Bupati, sesuai pula dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, unggul, dan agamais.

Lebih lanjut kata Bupati, salah satu target daerah untuk memajukan masyarakat Pessel adalah dengan membangun sejumlah pasar tradisional di sejumlah Kecamatan. Sebab, daerah kita bisa maju tergantung kepada sikap kita masing-masing. (h/mg-kis)

SOAL PUNGLI

Pelapor dan Saksi Wajib Dilindungi PADANG, HALUAN — Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, mengkritik Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) karena pada aturan itu tidak ada perlindungan terhadap korban dan saksi yang melaporkan dan memberikan kesaksian tentang adanya pungli. Padahal, Tim Satgas Saber Pungli sangat bergantung kepada masyarakat untuk melakukan tugasnya.

Hal itu disampaikan Charles dalam sosialisasi Perpres No. 87 Tahun 2016 di Hotel Basko, Padang, Kamis (27/7).

Ia menyarankan, aturan tentang Satgas Saber Pungli harus mengakomodasi perlidungan terhadap korban dan saksi kasus pungli agar seseorang tidak takut melaporkan kasus pungli yang menimpanya ataupun yang diketahuinya. Dengan demikian, tujuan terbentuknya Satgas tersebut tercapai atas bantuan masyarakat.

Apabila tidak ada perlindungan terhadap korban dan

saksi kasus pungli, kata Charles sambil mencontohkan, seandainya ada kasus pungli di sekolah, orang tua murid takut melaporkan kepada Satgas Saber Pungli karena takut anaknya terancam, bahkan dikeluarkan dari sekolah.

“Daripada takut dengan itu, orang tua murid membayar saja pungli di sekolah karena menganggap uang pungli itu sedikit. Padahal, kalau semua orang tua murid membayar pungli itu, jumlahnya banyak. Ini harus jadi perhatian Satgas Saber Pungli,” ujar Charles yang menjadi salah seorang pembicara pada sosialisasi itu.

Selain itu, Charles mengharapkan kinerja Satgas Saber Pungli menjangkau daerah yang jauh dari kota atau daerah pelosok. Menurutnya, potensi pungli lebih banyak di daerah yang jauh dari kota karena di sana jumlah wartawan sedikit sehingga kontrol terhadap penyelenggara pelayanan publik kurang, dan kontrol dari masyarakat juga kurang.

Ia berpendapat, mekanisme pelaporan kasus pungli sebaiknya bisa lebih mudah.

Misalnya, apabila ada kasus pungli di Mentawai, pelapornya tidak perlu pergi melapor ke Tim Satgas Saber Pungli Sumbar di Padang karena menghabiskan banyak biaya dan waktu.

“Itu pun laporan belum tentu cepat ditanggapi,” ucapnya.

Terakhir, Charles menyarankan kepada Satgas Saber Pungli untuk memberikan penghargaan kepada pihakpihak yang berhasil memberantas pungli atau menjaga lingkungan yang dipimpinnya terbebas dari pungli.

“Penghargaan seperti itu saya lihat belum ada dalam Perpres Satgas Saber Pungli.

Yang ada hanya ancaman hukuman. Penghargaan itu perlu sebagai motivasi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Sekr etaris Satgas Saber Pungli Pusat, Irjen Pol. M. Ghufron, mengatakan, informasi dari masyarakat menjadi dasar paling banyak untuk dijadikan landasan melakukan tindakan oleh tim Satgas Saber Pungli, baik itu operasi tangkap t angan (OTT) maupun rekomendasi

kepada inspektorat terkait.

Berdasarkan hal itu, Ghufron berharap masyarakat melaporkan kasus pungli yang diketahui. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu takut melaporkan kasus pungli karena kerahasiaan identitas pelapor sangat dijaga oleh tim Satgas Saber Pungli.

“Laporan yang kami terima tidak langsung kami tindak lanjuti karena bisa jadi ada fitnah dari laporan itu, misalnya masalah persaingan bisnis atau kepentingan lain.

Jadi, laporan yang kami terima diverifikasi terlebih dahulu untuk diketahui kebenarannya,” ujarnya.

Mengenai pungli, kata Ghuron, masih ada yang tidak paham. Ia menjelaskan, pungli adalah pungutan di luar aturan. Pungli pasti perintah dari atas. Pungli berbeda dengan sumbangan.

Sumbangan adalah kesepakatan dari bawah.

“Sumbangan tidak apaapa. Namun, kadang pungli dibungkus seolah-olah legal.

Misalnya, pungli yang disepakati oleh kepala sekolah dan komite sekolah tanpa Redaktur: Rakhmatul Akbar

persetujuan orang tua murid.

Hati-hati dengan ini karena bisa ditangkap,” tuturnya.

Ia menambahkan, Sumatra Barat tidak termasuk enam provinsi yang paling banyak terungkap kasus punglinya.

Hal itu bukan berarti pungli di Sumbar sedikit karena bisa jadi kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan indikasi kasus pungli.

Sementara itu, Ketua Tim Satgas Saber Pungli Sumbar, Kombes Pol Dody Marsidy, mengatakan, sejak terbentuk pada tahun lalu, pihaknya hingga kini sudah mengungkap 14 kasus pungli di Sumbar. Dari total kasus tersebut, kasus pungli pada bidang pendidikan menjadi kasus yang dominan daripada bidang lainnya. Karena itu, pihaknya mewanti-wanti penyelenggara pendidikan untuk mawas diri agar tidak terjebak melakukan tindakan pungli.

Kasus p ungli terbesar pada bidang pendidikan yang terakhir diungkap Tim Satgas Saber Pungli Sumbar, kata Dody, adalah OTT pungli di salah satu madrasah sanawiah di Padang. (h/dib) Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

3

“Mizaki” Bekal Favorit Jemaah Haji PADANG PANJANG, HALUAN — Tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Ranah Minangkabau tanpa mencicipi rendang. Apalagi rendang sudah dinobatkan sebagai makanan terlezat tak hanya di nusantara tetapi juga di dunia.

Laba Bersih BCA Rp10,5 T JAKARTA, HALUAN — PT Bank Central Asia Tbk melaporkan laba bersih sebesar Rp 10,5 triliun pada semester I 2017. Capaian tersebut tumbuh 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp 9,6 triliun.

Pendapatan operasional BCA tercatat sebesar Rp 27,4 triliun pada semester I 2017, tumbuh 4,9 persen dibandingkan Rp 26,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Komponen pendapatan operasional adalah pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya.

“BCA menutup periode semester I 2017 dengan kinerja keuangan yang positif,” kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/ 7/2017).

Penyaluran kredit perseroan hingga semester I 2017 tercatat sebesar Rp 433 triliun, tumbuh 11,9 persen secara tahunan, didorong kredit korporasi dan konsumer.

Adapun rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) berada pada level 1,5 persen pada akhir Juni 2017, sedikit lebih tinggi dibandingkan 1,4 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BCA tercatat sebesar 22,1 persen. Adapun rasio kredit terhadap pendanaan (loan to funding ratio/LFR) tercatat sebesar 74,5 persen per 30 Juni 2017.

Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 16,7 persen secara tahunan per akhir Juni 2017.

Dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi 74,6 persen terhadap total DPK, yakni mencapai Rp 426,9 triliun.

Dana giro meningkat 23,5 persen secara tahunan menjadi Rp 148,6 triliun per akhir Juni 2017. Sedangkan dana tabungan tumbuh 6,7 persen secara tahunan menjadi Rp 278,3 triliun dan deposito tumbuh 33 persen secara tahunan menjadi Rp 145,3 triliun.

“BCA terus berupaya memperkokoh fondasi bisnis guna mendukung pertumbuhan di masa mendatang dan memanfaatkan kesempatan di seluruh lini bisnis dengan tetap menjaga prinsip manajemen risiko yang prudent,” ungkap Jahja. (h/kcm)

RENDANG FAVORIT — Galeri Rendang Mizaki di Kelurahan Silaing Bawah, Padang Panjang. Rendang Mizaki menjadi pilihan bagi jemaah haji sebagai bekal selama berada di tanah suci. APIZ JACKSON

ATASI PENGECER BBM ILEGAL

Pertamina Akan Bangun SPBU Mini JAKARTA, HALUAN — Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga (PPN), akan membangun SPBU mini di pinggiran kota di seluruh Indonesia.

Tahun ini akan dibangun 50 unit SPBU mini, dan ditargetkan dalam kurun waktu 5 tahun akan dibangun 1.000 unit SPBU. Direktur Utama PPN, Gandhi Sriwidodo menuturk an, pembangun SPBU mini ini selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga guna meningkatkan keamanan di masyarakat.

Pasalnya di daerah pinggiran banyak masyarakat yang membeli bahan bakar minyak (BBM) secara eceran, seperti yang kerap ditemui di pinggiran jalan dengan title ‘Pertamini’.

“Kalau sekarang kan di daerah pinggiran diwarnai pengecer ilegal. Pertamini itu kan kecil sekali

kita gak tahu keamanannya bagaimana, izinnya bagaimana, pengadaan BBMnya,” ungkap Gandhi Sriwidodo saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2017).

Gandhi Sriwidodo memaparkan, walaupun unit SPBU mini hanya memiliki luas 300-500 meter. Meskipun berukuran kecil namun dipastikan aman.

“Ada lembaga yang menyediakan BBM secara resmi nanti kami yang akan supply BBM. Sistemnya kami bangun, keamanannya juga,” tutur Gandhi Sriwidodo.

Letak SPBU mini nantinya tidak harus berada di dekat jalanan yang sudah beraspal seperti SPBU pada umumnya. Untuk kapasitas, SPBU mini mampu menyimpan cadangan BBM hingga 5 kiloliter.

Jenis bahan bakar yang di-

jual di SPBU mini adalah jenis BBM non subsidi Pertalite dan Dexlite. Nilai investasi satu unit SPBU pun tidak lebih dari Rp 1 miliar. Nantinya untuk kepemilikan SPBU mini, Pertamina Patra Niaga akan menggandeng Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah-daerah.

“Namun kepemikikannya milik swasta nanti kami akan kerjasama dengan UKM di daerah,” pungkas Gandhi. (h/trn)

Dan saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, tersedia pula rendang siap saji. Salah satunya ada di Padang Panjang dengan nama Rendang Mizaki, beralamat di Jl. Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, Padang Panjang. Tepatnya di samping RM. Pak Datuk Padang Panjang.

“Kami menyediakan berbagai varian rendang untuk para pelanggan. Rendang kami juga siap dikirm ke berbagai daerah maupun dibawa untuk oleh-oleh untuk saudara di perantauan,” kata Owner Rendang Mizaki, Sri Wahyuni.

Galeri Mizaki tak hanya menyediakan rendang daging saja, namun juga ada rendang pensi, rendang telur dan rendang suir. Selain itu juga ada berbagai makanan khas Sumatera Barat, seperti ubi cancang atau baisa disebut ganepo, karak kaliang bahkan dendeng kering Mizaki.

“Rendang suir merupakan rendang daging sapi kering, dimana dagingnya disuir-suir atau disobeksobek baru direndang sampai kering. Rendang suir ini bisa tahan lebih dari dua bulan dalam suhu ruangan tanpa harus dipanaskan,” terang Sri Wahyuni yang akrab disapa Ayu. Sedangkan rendang pensi, lanjut Ayu, merupakan rendang yang menggunakan pensi sebagai pengganti dagingnya. Meskipun memiliki daging yang kecilkecil namun rendang pensi sangat kaya dengan protein dan sangat cocok dikonsumsi bagi semua kalangan termasuk balita.

“Saat ini telah banyak Jemaah Calon Haji (JCH) yang memesan rendang suir untuk jadi bekal dalam melaksanakan ibadah haji. Selain rendang suir, juga ada rendang telur dan dendeng kering yang juga menjadi makanan favorit bagi jemaah calon haji,” tuturnya.

Untuk pemesanan di Rendang Mizaki ini, Sri Wahyuni dan suaminya Yulisman memberikan berbagai kemudahan kepada konsumen yang ingin memesan. Selain membuka galeri di Silaing Bawah, ia juga siap melayani konsumen secara online dan di kirim ke seluruh daerah yang ada di Indonesia.

“Selain datang langsung ke Galeri Rendang Mizaki, bagi konsumen kami yang berada jauh di luar daerah, kami juga siap melayani pemesanan secara online dan kami kirimkan ke tempat konsumen kami berada. Untuk saat ini hampir dari seluruh daerah di Indonesia telah melakukan pemesanan secara online, baik melalui Facebook, Instagran, Whatsapp dan media social lainnya,” ujarnya.

Keseriusan Sri Wahyuni dan Yulisman dalam melayani konsumen secara online terbukti dari berbagai testimony kepuasan pelanggan yang telah melakukan pemesanan secara online melalui berbagai media sosial tersebut. (h/pis)

XL PRIORITAS Hadirkan Paket PRIO

SENIOR Advisor Postpaid & XL Center XL Axiata, Rashad Javier Sanchez, Brand Ambassador XL Prioritas, Dian Sastrowardoyo dan VP XL Axiata Region Jabodetabek, Bambang Parikesit saat peluncuran Paket PRIO di Jakarta, Rabu (26/7). IST

JAKARTA, HALUAN — PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus meningkatkan komitmen menghadirkan layanan yang maksimal bagi pelanggan pascabayar XL PRIORITAS. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, XL PRIORITAS menghadirkan Paket PRIO dengan beragam tipe.

Masing-masing tipe paket menawarkan benefit layanan data dan telekomunikasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Paket ini berlaku sejak diluncurkan, Rabu (26/7).

“Kami menghadirkan lima tipe Paket PRIO yang bisa dipilih oleh pelanggan XL PRIORITAS disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setiap tipe menawarkan benefit yang maksimal baik data 2G/3G/4G, voice, juga SMS,” kata Senior Advisor Postpaid & XL Center XL Axiata, Rashad Javier Sanchez dalam siaran pers yang diterima Haluan kemarin.

Lima pilihan tipe paket berserta manfaat yang dapat dipilih oleh pelanggan adalah, Pertama, Paket PRIO www.harianhaluan.com

Silver 12 GB Rp 100rb (10 GB di jaringan 4G + 2GB di jaringan 2G/3G/4G + Nelpon 100 menit dan 100 SMS ke semua operator). Kedua, Paket PRIO Gold 20 GB Rp 150rb (15 GB di jaringan 4G + 5GB di jaringan 2G/3G/4G + Nelpon 150 menit dan 150 SMS ke semua operator).

Ketiga, Paket PRIO Platinum 30 GB Rp 250rb (20 GB di jaringan 4G + 10GB di jaringan 2G/3G/4G + Nelpon 250 menit dan 250 SMS ke semua operator). Keempat, Paket PRIO Diamond 50 GB Rp 450rb (30 GB di jaringan 4G + 20GB di jaringan 2G/3G/4G + Nelpon 450 menit dan 450 SMS ke semua operator).

“Kelima, Paket PRIO Ultima dengan manfaat Unlimited Data di jaringan 2G/ 3G/4G dan Unlimited Nelpon serta SMS ke semua operator,” tambahnya.

Kelima pilihan ukuran paket PRIO tersebut, masingmasing juga memberitakan manfaat tambahan berupa akses layanan Whatsapp, Line dan BBM tanpa batasan kuota. Tidak hanya itu.

khusus Paket PRIO Platinum, Diamond dan Ultima, masing-masing juga masih memberikan manfaat lainnya berupa 1 hari, 3 Hari, dan 5 Hari PRIOPASS yang dapat digunakan saat International roaming di negara-negara ASEAN. “Tentu saja, semua Paket PRIO didukung dengan kualitas jaringan yang didesain secara khusus sehingga memberikan layanan prioritas kepada pelanggannya, sehingga mampu memberikan koneksi yang lebih cepat dan stabil,” katanya.

Layanan kartu paskabayar XL PRIORITAS terus meningkatkan layanannya sejak diluncurkan pada Januari 2015. Oleh karenanya paket PRIO ini dapat dinikmati baik oleh pelanggan baru maupun pelanggan la-

ma. Bagi pelanggan baru dapat mendaftar kartu paskabayar XL PRIORITAS Center atau XL Center di wilayah Indonesia, sedangkan bagi pelanggan lama dapat melakukan pendaftaran paket melalui UMB *123# atau MyXL Postpaid.

Kenyamanan pelanggan XL PRIORITAS juga didukung dengan kualitas jaringan melalui lebih dari 87 ribu BTS, termasuk lebih dari 39 ribu BTS 3G dan lebih dari 13 ribu BTS 4G. Guna terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, XL Axiata telah menyiapkan kapasitas jaringan yang memadai, dimana saat ini tidak kurang dari 288 kota/kabupaten di berbagai provinsi Indonesia telah terjangkau layanan XL 4G LTE. (h/mg-hud/ril)

Redaktur: Devi Diany

Layouter: Syamsul Hidayat

4

EKONOMI

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

SAHAM KECIL, DIVIDEN SEDIKIT

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium

Rp12.000/Kg

Daging sapi

Rp120.000/Kg

Daging ayam ras

Rp35.000/Kg

Telur ayam

Rp19.200/Kg

Minyak goreng curah

Rp9.900/Ltr

Gula pasir

Rp13.000/Kg

Bawang merah

Rp24.000/Kg

Kacang tanah

Rp25.000/Kg

Ikan teri

Rp70.000/Kg

Tepung terigu

Rp9.000/Kg

Garam halus

Rp9.000/Kg

Jagung pipilan

Rp6.000/Kg

Bank Nagari Serahkan Dividen PAYAKUMBUH, HALUAN — Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali mendapatkan jatah dividen atas saham yang dimiliki di Bank Nagari. Setidaknya, miliaran rupiah atas pembagian laba bersih pembukuan 2016 tersebut, diserahkan Bank Nagari Cabang Payakumbuh beberapa hari lalu.

Sumber SP2KP Kemendag RI Update 27 Juli 2017

Harga Kebutuhan Pokok Masih Normal AGAM, HALUAN — Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Agam masih normal. Harga diperkirakan bakal merangkak naik jelang Hari Raya Idul Adha.

Dari pantauan Haluan di pasar, hanya sayuran yang naik diperkirakan akibat produksi berkurang.

“Dari monitoring harga kebutuhan pokok yang dilakukan petugas di pasar tradisional, harga keburuhan pokok masih normal,” kata Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Agam, Adrinal, Kamis (27/7).

Misalnya saja, lanjut Adrinal, minyak curah Rp12 ribu per liter, tepung lencana merah Rp7,5 ribu per kilogram, tepung segitiga biru Rp8,5 ribu per kilogram, gula pasir lokal Rp12 ribu per kilogram, minyak Bimoli botol Rp16 ribu per liter.

Selanjutnya, minyak goreng Bimoli kemasan Rp15 ribu per liter, telur ayam kampung Rp2.500 per butir, telur ayam ras Rp1.300 per butir, telur bebek Rp2.000 per butir. Berikutnya, daging ayam kampung Rp60 ribu per ekor, daging sapi Rp140 ribu per kilogram, daging ayam broiler Rp48 ribu per ekor.

Kacang hijau dijual Rp32 ribu per kilogram, kacang tanah Rp38 ribu per kilogram.

Beras sokan Rp11 ribu per kilogram, beras banang pulau Rp12 ribu per kilogram. Ikan asin teri Rp38 ribu per kilogram, kacang kedelai impor Rp8.200 per kilogram, kacang kedelai lokal Rp12 ribu per kilogram.

Namun beberapa waktu lalu, harga sejumlah sayur mayur di pasar tradisional sempat naik. Sementara ada juga yang turun, seperti harga cabai merah turun dari Rp30 ribu menjadi Rp26 ribu per kilogram dan harga ikan nila dari Rp40 ribu menjadi Rp35 ribu per kilogram.

Harga sayur yang naik itu seperti, buncis dari harga Rp12 ribu menjadi Rp16 ribu per kilogram, daun bawang dari Rp10 ribu menjadi Rp12 ribu per kilogram. (h/yat)

SERAHKAN DIVIDEN — Bank Nagari Payakumbuh menyerahkan dividen sebesar Rp7,6 miliar kepada Pemko Payakumbuh atas laba saham pada bank milik daerah tersebut. Walikota Riza Fapeli juga menerima CSR sebesar Rp 95 juta untuk pendidikan. IST

Pengisian BBM Sistem Swalayan Diuji Coba PADANG, HALUAN — Untuk memberikan pengalaman lebih saat pengisian bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pertamina berino vasi memberikan pelayanan self service (swalayan) untuk mengisi bahan bakar jenis Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo sendiri untuk para konsumen pengguna sepeda motor atau roda dua.

Dengan adanya layanan self service konsumen tidak perlu lama antri dan mendapatkan pengalaman pengisian bahan bakar secara langsung (mengisi sendiri) dan melihat langsung kualitas maupun kuantitas ba-

han bakar. Uji coba layanan self service diberlakukan di SPBU Coco, Ulak Karang, Padang.

Pito Yuliadi, Kepala Shif SPBU Coco yang ditemui Haluan, Kamis (27/7) menjelaskan bahwa uji coba pelayanan ini sudah berlangsung sekitar dua pekan, dan hanya untuk pengisian kendaraan roda dua. “Masih uji coba, petugas SPBU mensosialisasikan dan menawarkan.

Ada yang tertarik ada juga yang gengsi,” ungkapnya.

Menurutnya kalau isi BBM self service banyak keuntungan juga jauh lebih efisien. Waktu yang diperlukan untuk pengisian akan lebih cepat. “Konsumen terlebih dahulu membayar di kasir sebelum mengisi. Selanjutnya, volume BBM yang terbeli akan dikontrol kasir de-

ngan komputer. Sistem ini sudah tersambung otomatis dengan tangki SPBU.” terangnya.

Sementara itu, Area Manager Communication and Relation Sumbagut, Fitri Erika yang di hubungi terpisah mengungkapkan, untuk wilayah Padang baru satu SPBU yang dilakukan uji coba pelayanan self service. “ Konsumen cukup antusias mencoba layanan ini dan saat ini pertamina menyediakan petugas dilayanan self service untuk membantu konsumen mencoba layanan tersebut,” ungkapnya.

Meskipun belum banyak yang memilih layanan tersebut, pihaknya optimistis ke depan akan semakin banyak konsumen yang mau memanfaatkan layanan self service itu seiring dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi. (h/mg-hud)

“D ividen untuk Kota Payakumbuh sudah diserahkan. Rencana, pekan depan dividen Limapuluh Kota juga diserahkan ke bupati,” terang Riki Riswandi, Kepala Bank Nagari Cabang Payakumbuh pada Kamis (27/7) siang.

Dividen yang diterima oleh kedua daerah tersebut, katanya, jumlahnya tidak sama. Tergantung dari jumlah saham masing-masing daerah di Bank Nagari. Kota Payakumbuh menerima dividen yang jumlahnya mencapai Rp 7,6 miliar. Sedangkan Kabupaten Limapuluh Kota hanya sebesar Rp 2,3 miliar.

“Inilah total laba bersih yang diserahkan bank kepada daerah berdasarkan besaran saham daerah yang bersangkutan,” katanya.

Pada 2016 lalu, total saham yang dimiliki Kota Payakumbuh sebesar Rp 38 miliar atau sebesar 3 persen dari keseluruhan saham yang dimiliki Bank Nagari. Sedangkan, untuk Kabupaten Limapuluh Kota sahamnya jauh lebih kecil, yakni hanya sebesar Rp 15 miliar.

“Itu dia, besaran dividen yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu tergantung banyaknya saham daerah di Bank Nagari. Apabila sahamnya besar, oto-

matis dividen yang diterima juga besar. Begitu sebaliknya, apabila saham kecil, dividen yang diterima juga kecil,” tuturnya lagi.

Kabupaten Limapuluh Kota termasuk dua dari bawah dari 19 kota kabupaten di Sumbar yang memiliki saham kecil di Bank Nagari atau hanya sebesar 1 persen dari total saham yang dimiliki bank.

Selain pembagian dividen, Bank Nagari Cabang Payakumbuh juga menyerahkan Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk dua daerah, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

CSR Bank Nagari untuk pendidikan tersebut, diserahkan pihak bank kepada masing-masing kepada daerah. Untuk Kota Payakumbuh, total CSR yang diterima tahun ini senilai Rp 95 juta atau naik sebesar Rp 10 juta dari tahun lalu. Sedangkan, untuk Kabupaten Limapuluh Kota, CSR yang diserahkan Bank Nagari sebesar Rp 90 juta.

“Total CSR Bank Nagari tahun ini, naik dari tahun sebelumnya. Ini juga tergantung kondisi bank. CSR untuk Kota Payakumbuh sudah diterima oleh Walikota Riza Falepi. Untuk Kabupaten Limapuluh Kota diserahkan dalam waktu dekat ini,” katanya. (h/ddg/ang)

BI: Potensi Inflasi di Bawah 4% JAKARTA, HALUAN — Bank Indonesia melihat inflasi sepanjang 2017 berpotensi berada di bawah 4 persen, jika koordinasi antara semua pihak, baik pusat maupun daerah dapat terjaga dengan baik.

“Kalau kita bisa berkoordinasi dan menjaga tentu bisa mencapai kondisi 4 persen atau di bawah empat persen,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inf lasi 2017, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Menurut Agus, hingga pekan ketiga Juli 2017, inflasi tahunan

berada di level 3,84 persen, dengan inflasi bulanan berada di posisi 0,18 persen berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan Bank Indonesia.

“Kalau dilihat setahun pada 2017 ada dikisaran 3,84 persen jadi artinya di bawah empat persen. Kita bisa menjaga hal itu,” ujar Agus.

Dalam rakornas tersebut, Agus memberikan lima rekomendasi agar inflasi tahun ini dapat terjaga sesuai target, seperti penetapan harga barang energi dilakukan pada momentum tepat, percepatan pembangunan infrastruktur, menjaga pasokan pangan. (h/trn)

IVEN KOREA SUMMER 2017

Produk UKM RI Laris Manis SEOUL, HALUAN — Untuk pertama kalinya, Indonesia berpartisipasi dalam pameran Handmade Korea Summer 2017. Bahkan produk UKM yang ditampilkan laris manis di sana.

Dalam keterangan tertulis dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kamis (27/ 7/2017), acara digelar di Samseongdong COEX, Seoul, pada 20 Juli hingga 23 Juli. Selain Kementerian Koperasi dan UKM, iven ini juga didukung Pemerintah Kota Bandung, Atase Pardagangan di Kedutaan Besar RI di Seoul, ITPC Busan dan juga Pemerintahan Kabupaten Jembrana, Bali.

Mengusung tema stand ‘Indonesia Pavilion’, Indonesia ikut meramaikan iven itu dengan membuka 16 booth dengan diisi oleh 28 perusahaan yang berpartisipasi di booth H-C01 dan H-C02. Pameran tersebut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram dan Asdep Perikanan dan Peternakan pada Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Devi Rimayanti.

“Tentunya iven ini sangat bermanfaat untuk mengangkat produk-produk dalam negeri. Acaranya sangat bagus, karya-karya dari seniman dan perajin Indowww.harianhaluan.com

nesia juga laku dijual,” ujar Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram.

Tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat mengikuti iven ini secara rutin. Agus berharap dengan mendukung para pengusaha untuk mengikuti pameran berkelas internasional ini bisa memicu seniman profesional maupun amatir untuk lebih banyak dan lebih baik lagi menghasilkan karya-karya terbaik.

“Kita bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa karya-karya seni dari Indonesia ini punya nilai keunikan tersendiri. Berbeda dari negara-negara lain.

Meskipun Indonesia baru pertama kali, namun respons pengunjung sangat baik,” katanya.

Sementara itu, Devi mengungkapkan, bahwa respons masyarakat Seoul terhadap pameran ini sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung yang hadir. Di samping itu, produk-produk UKM yang banyak diminati oleh pengunjung, di mana hampir seluruh produk UKM Indonesia habis terjual, serta beberapa yang mendapatkan calon buyer yang serius, khususnya untuk produk Kerajinan Kerang, Produk untuk Spa, Produk Kerajinan Kayu dan Rotan, Kerajinan

PRODUK UKM RI ditampilkan di Korea Summer 2017.

Keikutsertaan Indonesia direspon dengan baik oleh masyarakat terlihat dari jumlah pengunjung di stan Indonesia. NET

Batu, Ecoprint dan Kerajinan Bambu.

“Produk-produk UKM dari Indonesia yang ikut hadir dalam iven ini dapat bersaing dengan produkproduk UKM lainnya, terutama bersaing dari harga.

Dengan kualitas yang sama tapi kita bisa memberikan harga yang lebih rendah,” ungkap Devi.

Kemenkop dan UKM yang memfasilitasi pelaku UKM yakni Rahmat Margohadi, Oesing Craft, CV Exotic by Ary, CV Yuka, CV Kay Nusa Bihaka, Mohoi, Ical’s Craft, CV Franaspa, Sahara Nusa Indo, Dian Rizqita, CV Bukit Damarsakti, PT Versaguna Internasional, Kelompok Tenun Redaktur: Devi Diani

Putri Ma, Ubdy Bali, Ruang Rusa, CV Aryasena, PT Harpa Inti Mandiri, CV Palem Craft Jogja, Fifi Collection, Galeri Banon, Jayakawentar, Antique Batik, dan Sabila Craft.

Korea Handmade merupakan satu-satunya festival budaya baik bagi seniman dan masyarakat yang diadakan di COEX, Seoul sejak tahun 2011. Mulai dari 2016 kemarin, Handmade Korea berlangsung dua kali dalam setahun yaitu pada musim panas dan musim dingin.

Iven ini merupakan platform offline yang menghubungkan masyarakat dan seniman, pekerja seni serta artis. (h/dtc) Layouter:Syamsul Hidayat

OPINI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Selamat Jalan Tamu Allah

Haluanisme Menipu Miliaran, Developer Diciduk Polisi Hunnyilah kandang situmbin tu.

Garam Impor Mulai Masuk Indonesia Lai ndak susah one dan uniang bali garam dipasar laii...

Okki Trinanda Miaz Pengguna Telegram

DA dua trending topic yang tengah hangat dibincangkan masyarakat dalam dua minggu terakhir ini.

Yang pertama adalah mengenai rancangan Perppu No. 2/ 2017 Perubahan UU No. 17/ 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atau lebih kondang dengan Perppu Pembubaran Ormas. Isu kedua adalah pemblokiran aplikasi pesan instan Telegram oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Kedua topik tersebut seru sekali dibahas, terutama karena beberapa kalangan memandang bahwa ini adalah kemunduran cara berpikir dari pemerintah. Di era kemajuan demokrasi, diskusi, serta kemajuan teknologi, ternyata caracara pembubaran dan pemblokiran masih dianggap laku juga. Apakah pemerintah masih menganggap kedua cara tersebut efektif?Kita tidak tahu pasti. Namun bagi saya, yang terkesan di mata masyarakat saat ini adalah, pemerintah sudah mulai memperlihatkan tangan besinya.

“Main karek kayu se”.

Apakah memblokir dan membubarkan memang efektif untuk diimplementasikan?

Untuk menjawab efektif atau tidak, tentunya kita harus tahu lebih dulu, apa tujuan dari pembubaran dan pemblokiran tersebut.

Berdasarkan pemberitaan yang mengutip keterangan dari pemerintah, tujuan dari kedua kebijakan tersebut adalah untuk mengentaskan terorisme dan melindungi ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

Pertama, meskipun tidak disebutkan secara spesifik di dalam rancangan Perppu, namun yang menjadi target penerbitan Perppu 2/ 2017 memang tidak rahasia lagi. Yaitu ingin membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HTI dinilai berbahaya karena ideologi khilafah yang

D

didakwahkan mereka dianggap mengancam kedaulatan politik negara yang berbentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ideologi khilafah yang disuarakan HTI, menurut pemerintah, bersifat transnasional. Artinya, ideologi ini meniadakan nation state. Sehingga dalam konteks luas, HTI dianggap akan meniadakan Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan yang kedua, Telegram hendak diblokir karena ingin memutus rantai komunikasi para teroris. Pemerintah telah kehilangan akal untuk menyadap pembicaraan teroris di aplikasi ini. Rupanya aplikasi ini sangat canggih.

Apalagi dua orang pendiri aplikasi Telegram yang berasal dari Rusia selalu gagal ditemui oleh Kepolisian Indonesia.

Nah, setelah tahu tujuannya, apakah memang cara membubarkan atau memblokir ini memang pas untuk melindungi Pancasila dan memangkas terorisme?

Saya rasa tidak. Pertama, mengenai pembubaran HTI. Apakah ada jaminan jika HTI dibubarkan maka ideologinya otomatis juga hilang. Tentu saja tidak. Ibaratnya HTI adalah rumah, jika rumah dihancurkan, orang-orang yang ada didalamnya bisa membuat rumah baru. Bisa di dengan nama yang berbeda, tempat yang berbeda, metode yang berbeda, namun kegiatan orang-orangnya akan tetap sama. Cara berpikir dan paham yang mereka bawa akan tetap ada di dalam kepala.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Ratu Rania dari Jordan, “ You cannot kill an ideology with a bullet. You can kill it with better ideas.”. Kita tidak akan bisa memusnahkan sebuh ideologi dengan peluru (paksaan). Cara menghilangkan ideologi adalah dengan memberikan ide atau argumen yang lebih hebat.

Maka sudah jelaslah, bahwa pembubaran organisasi tidak akan menghilangkan ideologi.

Ideologi tersebut akan bergerak dalam bentuk lain. Bahkan,bisa jadi akan lebih berbahaya karena berubah menjadi klandestin. Jika sudah berubah menjadi gerakan bawah tanah, bukan tidak mungkin pemerintah malah menjadi lebih repot dalam mengatasi ideologi yang anti terhadap pancasila.

Ada yang berargumen bahwa, pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan bukti efektif pembubaran organisasi dan ideologi. Apakah memang benar demikian? Yakinkah pembaca bahwa paham komunis atau paham kiri memang benar-benar telah habis

di Indonesia saat ini? Atau mereka bergerak d i bawah tanah,menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali.

Secara internasional komunisme hilang bukan karena pembubaran, tapi kalah dengan paham yang lebih kuat yaitu kapitalisme. Akhirnya paham-paham komunis bukannya dibubarkan, tapi bubar dengan sendirinya. Contohnya di China dan Rusia yang dulunya sangat kuat paham komunisnya, saat ini jika ditilik betul, kedua negara tersebut sudah meninggalkan paham komunismenya dan beralih ke kapitalisme. Padahal partai komunis tidak pern ah dibubarkan, tapi sudah tidak laku lagi sekarang.

Sedangkan pada isu yang kedua, pembubaran aplikasi Telegram, ini sangat cocok dengan pepatah “banci ka mancik, rangkiang dibaka”.

Tentu rugi sekali kalau hendak menangkap tikus tapi rankiang kita bakar. Kalau memang ada orang yang seperti itu, kira-kira orang itu pintar atau bodoh ya?

Kalau Telegram semata-

mata digunakan untuk komunikasi teoris maka kita tidak ada masalah jika diblokir.

Hanya saja, Telegram ini sangat bermanfaat bagi orang yang bisa memaksimalkan fiturfiturnya. Telegram bukan hanya aplikasi pesan instan semata. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Bagi saya sendiri, telegram berguna untuk mengikuti forum-forum diskusi ekonomi, buku-buku baru, bertukar dokumen, serta pusat informasi penelitian dan call for paper. Juga pemanfaatan fitur bot yang sangat bermanfaat agar tidak ketinggalan terhadap sebuah topik. Maka menghilangkan Telegram tidak semudah hapus kemudian pindah ke whatsapp. Karena keduanya sebenarnya bukanlah produk substitusi.

Karena penggunaannya sangat bermanfaat, jika diblokir, maka berapa kemudahan tersebut hilang. Dengan begitu, apakah kita semakin maju atau mundur?

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dengan membubarkan atau memblokir sudah seharusnya kita tolak bersama-

sama. Kedua istilah ini sebenarnya sangat identik dengan cara-cara Orde Baru yang sudah kita tinggalkan. Atau apakah karena Menko Polhukam Wiranto pernah menjadi bagian dari Orde Baru sehingga cara berpikirnya juga masih Orde Baru ya? Ayolah, marilah kita move on.

Lagipula, memblokir dan membubarkan adalah kebijakan yang “malas”. Ingin mengatasi masalah dengan cara yang paling mudah dan instan, walaupun efektifitasnya belum tentu sesuai dengan perkembangan jaman. Padahal pemerintahan kita sudah diisi dengan orang-orang pilihan. Seharusnya ada kebijakan-kebijakan yang lebih cerdas daripada sekedar membubarkan dan memblokir. Jika pemerintah tidak mau memikirkan sendiri, kan bisa diajak orangorang yang kompeten dan cerdas pula. Kalau tidak, apa pula manfaatnya masyarakat Indonesia yang ramai begini.

Mudah-mudahan saja kedua kebijakan ini bisa dipertimbangkan kembali oleh pemerintah dengan matang.

Tanggul Supaya Dicat dengan Warna Berbeda Yth. Bapak Dinas PU Kota Padang, tolong ingatkan kepada masyarakat agar memberi warna berbeda atau memberi cat atas setiap tanggul beton yang ada di lingkungan mereka. Sebab, jika warna tanggul dan jalan yang dilalui masyarakat dibiarkan sama warnanya akan membuat pengendara tidak mengetahui adanya tanggul, pengendara tetap memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi sehingga berisiko menimbulkan kecelakaaan.

085364040***

www.harianhaluan.com

5

Main Blokir Main Bubarkan

H

ARI ini, sebanyak 388 Jemaah Calon Haji (JCH) akan diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menuju Bandara King Abdul Azis di Jeddah, Arab Saudi. Ratusan Jemaah asal embarkasi Padang ini, tergabung dalam kloter pertama, dari 6.269 jemaah yang diterbangkan dalam 17 kelompok.

Untuk pelaksanaan layanan ibadah haji kali ini, pemerintah daerah menyiapkan 80 petugas yang berasal dari banyak sektor untuk melayani ribuan jemaah asal Sumbar itu. Tentunya, keberadaan mereka mesti bisa memenuhi kebutuhan layanan ummat untuk menjalankan ritual wajib yang tercantum dalam rukum islam ini.

Soal ideal atau tidak, tentunya akan indikator soal kuantitas petugas pelayanan tamu Allah SWT tersebut yang sebelumnya mungkin telah ditetapkan. Tapi, kali ini kita sepakati saja lebih mengedepankan kualitas dan kuantitas. Optimalisasi tugas pelayanan tadi tentunya bisa juga menjadi ibadah bagi mereka yang mengamalkannya lillahi ta’ala.

Nilainya mungkin tak sekedar rupiah yang dipastikan habis, berapapun diterima. Tapi lebih penting dari itu adalah keikhlasan dan kesabaran para petugas agar para jemaah bisa beribadah dengan khusyuk.

Salah satu yang diperhatikan itu adalah soal layanan kesehatan jemaah. Ada tiga lapisan yang dilakukan petugas, mulai dari lokal hingga di kota suci Makkah dan Madinah. Di lokal sendiri, dilakukan dalam tiga tahap, kemudian jelang keberangkatan dan akhirnya saat kembali.

Seluruh petugas haji yang terdiri dari petugas kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan petugas haji dari Kementerian Agama harus mencermati hari krusial bagi jemaah haji. Pertama, 10 hari pertama kedatangan, jemaah haji pada umumnya belum mengenal medan di Arab Saudi, sehingga banyak yang mengalami kebingunan dan kelelahan perjalanan.

Kedua, saat wukuf di Arafah dan melontar jumrah di Mina. Saat ini semua jemaah terkonsentrasi dalam satu tempat, sehingga memerlukan perhatian yang serius dan kecermatan petugas dalam mengatur mobilisasi jemaah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Soal petugas tersebut, tentu harus mengenal lebih dalam soal tugas dan kewajiban yang harus mereka jalani. Untuk itu, perlu pembekalan sebagai tambahan pengetahuan terkait tugas mereka. Pembekalan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan pengenalan tugas pelayanan kepada jemaah haji sesuai tanggung jawab masing masing.

Selain itu, faktor makanan juga tak kalah penting. Agar seluruh makanan yang disajikan kepada para tamu Allah layak dikonsumsi, maka ia tidak segan-segan mendatangi dapur dari sejumlah perusahaan katering.

Harus dipastikan makanan untuk jemaah haji mulai dari penyiapan bahan baku seperti beras, sayur-mayur, ikan, daging ayam dan sapi, dan telur dalam keadaan baik. Jangan sepenuhnya dipercayakan kepada pemilik katering, tetapi juga personel di dapurnya harus dikontrol dengan serius. Untuk itu ia menempatkan petugas di dapur, agar kualitas makanan terjamin. Labaikalla humma labaik (*)

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

Redaktur:Ismet Fanany MD

Layouter: Yohanes

6

POLITIK

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PRABOWO BERTEMU SBY

Bahas UU Pemilu dan Koalisi Pilpres JAKARTA, HALUAN - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertandang dan mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kediaman pribadi SBY, Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor Kamis malam (27/7).

PERTEMUAN- Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diawali dengan santap nasi goreng Puri Cikeas, Gunung Putri, Kamis malam. ROL

Penjaringan Caleg PKB Tanpa Mahar PADANG, HALUAN - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bagsa (PKB) Sumbar, lakukan konsolidasi internal guna menyongsung pemilu 2019.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKB Sumbar, H. Febby Dt. Bangso Nan Putiah, Pengurus PKB Sumbar, Lembanga Pemenangan Pemilu (LPP) dan Dewan Pengurus Cabang Se-Sumbar.

Sekretaris LPP PKB Sum bar, Nazar Ikhwan Dt. Imbang Langik mengatakan, saat ini ia telah menurunkan tim penjaringan Bakal Calon Legis Latif (Bacaleg), serta telah melakukan lakangkahlangkah startegis lainya untuk memenangkan Pemilu 2019 nanti. “Dalam waktu dekat akan dibuka secara resmi penjaringan disemua tingkatan,” tambah Dt. Imbang Langik yang saat ini juga sebagai anggota DPRD Pasaman Barat di fraksi PKB, Sabtu malam.

Dan yang lebih penting

lagi dalam kesempatan ini Dt. Imbang Langik juga menegaskan kepada selaruh LPP di tingkat DPC, agar tidak ada istilah mahar politik di PKB. Karena PKB melarang keras dengan hal yang demikian. “Tidak ada mahar politik atau istilah lainya untuk menjadi caleg d PKB,” tegasnya.

Ditambahkannya, yang terpenting itu adalah caleg yang memiliki potensi serta bisa diterima oleh masyarakat dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. “Karena menurutnya DPRD itu merupakan perpanjangan tangan masyarakat. Oleh karena itu ini menjadi kewaji ban bagi kita semua mengedepankan caleg yang memperjuangan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Nazar Ikhwan Dt. Imbang langik mengajak seluruh LPP senantiasa bekerja sama dalam melakukab penjaringan caleg dan memengkan caleg pada pemilu 2019 nantinya.

Sebelumnya, Ketua DPW PKB Sumbar, H. Febby Dt. Bangso Nan Putiah menyatakan, saat ini PKB Sumbar telah siap menyonsong Pemilu 2019, hal ini telah dibuktikan dengan penguatan struktur Partai yang telah

dilakukan mulai dari propinsi sampai ke tingkat bawah. “Sekarang PKB telah menyelesaikan strukturnya hingga tingkat ranting (Nagari/Desa),” jelas Febby.

Selanjutnya Febby mengatakan pada 2019 nanti

BERSAMA Ketua PKB Sumbar H. Febby Dt. Bangso Nan Putiah foto bersama dengan LPP BKB Sumbar, Ketua DPC PKB se-sumbar serta Kader, usai Rapek Koornasi LPP PKB Sumbar, di Rumah Kebangsaan, Kelurahan Flemboyan Baru, Kota Padang, Sabtu (15/7). YUHENDRA

PT 20 Persen Lelucon Politik yang Menipu Rakyat JAKARTA, HALUAN- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7) malam. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold), yang disahkan dalam UU Pemilu baru.

Usai bertemu SBY, Prabowo menekankan, Gerindra dan Demokrat berpandangan saat ini telah terjadi cara-cara yang tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia yang mencemaskan.

“Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, PKS itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja disahkan,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan Gerindra tidak ikut bertanggung jawab atas UU Pemilu tersebut.

“Karena kita tidak mau ditertawakan sejarah. Kekuasaan silakan mau berkuasa 5,10, 50 tahun, tapi diujungnya sejarah menilai.

Gerindra tidak mau ikut hal yang melawan logika. Presidential Thre-

www.harianhaluan.com

PKB targetkan bisa mengantarkan 2 kader terbaiknya ke senayan nantinya. Untuk DPRD SumbarIa menargetkan satu farksi. “Saya berharap kabupaten/ Kota juga harus bisa mendapatkan satu Fraksi masing,” harap Febby. (h/mg-hen)

shold 20 persen lelucon politik yang menipu rakyat, saya tidak mau terlibat,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, lahir dari kecemasan tersebut, Gerindra dan Demokrat khawatir demokrasi akan rusak.

“Karena itu sesuai apa yang disampaikan bapak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau. Demokrasi butuh semangat patuh pada logika, semangat patuh pada ‘rules of the game’ dan harus adil dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara,” kata Prabowo.

Prabowo sependapat dengan SBY, bahwa setiap kekuasan harus diimbangi dan diawasi. “Mudahmudahan kita bisa melakukan ini terus. Siapapun undang kami, kami siap melakukan dialog dan bertukar pandangan,” jelas Prabowo.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, partainya sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan Partai Gerindra. Hal tersebut dalam rangka mengawal bangsa

dan negara.

Usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, SBY mengatakan sebagai Parpol yang sama-sama berada di luar pemerintahan, Demokrat dan Gerindra akan mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ke arah yang benar.

“Apa yang dilakukan negara benar-benar untuk kepentingan negara. Bagi saya wajib untuk mengawal bangsa ini. Apabila pemerintah benar dan tepat sesuai kepentingan rakyat, kita dukung.

Kalau tidak tepat dan tidak benar dan ciderai maka akan kita kritisi, dan tolak secara gamblang, tegas dan terang,” ujarnya.

Selain itu, SBY juga mengingatkan agar dalam penggunaan kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga penyalahgunaan tidak melampaui batas.”Saya harus mengatakan, power must not go unchek.

Artinya kami harus memas tikan penggunaan oleh kekuasaan tidak melampaui batas,” ujarnya. (h/rol)

Pengamat politik menilai kemungkinan ujung dari pertemuan SBYdan Prabowo berhubungan dengan bagaimana memperkuat roh Koalisi jelang Pilpres 2019.

Prabowo yang tiba pukul 20.25 WIB, disambut langsung oleh SBY di Pendopo kediaman pribadinya. Prabowo yang didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Wakil Ketua Dewan Pembina Hasyim Djoyohadikusumo.

Sedangkan SBY didampingi putera sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Roy Suryo, Nurhayati Assegaf, mantan Menteri era SBY Amir Syamsudin.

Prabowo saat ditanyai wartawan perihal agenda kedatangannya pun hanya menjawab singkat. “Silaturahmi,” ucap Prabowo singkat kepada wartawan.

Santap malam itu berakhir sekitar pukul 21.10 WIB. SBY dan Prabowo kemudian mengadakan pertemuan tertutup i dalam satu ruangan.

Tentang pertemuan ini, pengamat politik Pangi Syar wi Chaniago mengatakan, ada kemungkinan ujung dari pertemuan itu berhubungan dengan bagaimana memperkuat roh Koalisi Merah Putih (KMP) jelang Pilpres 2019.

Pertarungan kontestasi elektoral Pilpres 2019 juga diramalkan bisa kembali bertumpu pada dua kutub polaritas kekuasaan. “Sudah ada spekulasi dan tafsir liar makna dibalik pertemuan tersebut. Sinyal bergabungnya koalisi Gerindra dengan Demokrat yang bakal mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cawapres,” ujarnya dikutip republika tadi malam.

Menurut dia, pertarungan pada Pilpres 2019 masih memungkinkan terjadi lagi antara kekuatan politik KMP dengan poros Koalisi

Indonesia Hebat (KIH). Mes ki begitu, lanjut dia, polaritas koalisi pada Pilpres 2019 mendatang akan sangat ditentukan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Apakah MK menolak atau menerima judicial review (JR) presidential treshold (PT) RUU Pemilu “Kalau nanti PT tetap 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional, maka kemungkinan maksimal hanya bakal ada tiga sampai dua calon Capres dan Cawapres. Sangat memungkinkan peluang pertarungan peta politik KMP dan KIH akan kembali terulang,” tambah dia.

Sebelumnya, Wakil Sek retaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pertemuan ini akan membahas sikap kedua partai setelah Undang-Undang Pemilihan Umum disahkan, pekan lalu.

Selain membicarakan Undang-Undang Pemilu, Andre berujar, kedua elite partai ini akan membahas rencana koalisi menjelang pemilihan presiden 2019.

“RUU Pemilu agenda intinya, tapi mungkin bicara rencana ke depan. Tahun 2019 kan sudah dekat,” katanya dilansir Tempo.

Andre menuturkan, dalam menghadapi pilpres 2019, kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain. Pasalnya, UU Pemilu yang baru mengatur syarat partai atau gabungan partai bisa mengusung pre siden bila meraih 20 persen kursi DPR dan 25 persen dari total suara pemilu. “Ge rindra dan Demokrat kan enggak bisa maju sendiri.

Makanya butuh bicara untuk penyamaan persepsi,” tuturnya.

Gerindra berencana mengusung Prabowo sebagai calon presiden 2019. Sedangkan untuk calon wakil presiden, masih tanda tanya.

Adapun Demokrat dalam rapat kerja nasional pada Mei lalu memutuskan akan mengusung kadernya sendiri. Nama yang santer disebut-sebut adalah putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.(h/dn/tmp)

Aksi Kamisan Nilai Jokowi Cuma Janji Manis JAKARTA, HALUAN— Aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (27/7), memasuki Kamis ke-500 para pegiat hak asasi manusia menyuarakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Mereka membawa pesan sindiran, “500 Kamis, Jokowi Hanya Janji Manis”.

Aksi Kamisan ke-500 ini tidak hanya diisi oleh orasi seperti aksi Kamisan sebelumnya, tetapi juga ada pertunjukan seni dan budaya.

Sejak pukul 15.00 WIB, sekitar 200 orang yang sebagian besar mengenakan pakaian berwarna hitam sudah berkumpul di Lapangan Silang Monas.

Sebagian peserta Kamisan mengembang kan payung hitam bertuliskan berbagai pesan, seperti “Lindungi Rakyat Miskin”, “Berantas Korupsi” hingga “Tuntaskan Kasus Pelangga ran HAM”.

Panggung sederhana menjadi lokasi bagi para pengisi suara. Sebuah panggung dadakan seadanya, karena hanya berupa karpet merah dengan stand mikrofon di tengah dan speaker di kiri dan kanannya.

Pertunjukan yang ditampilkan, beragam.

Ada yang membaca puisi, pantomim, stand up comedy hingga pertunjukan band.

Koordinator Kontras Yati Andriani mengatakan, aksi Ka misan kali ini sebenarnya sama seperti aksi-aksi sebelumnya.

Yang membuatnya berbeda, karena per-

juangan pegiat HAM tidak terasa sudah memasuki pekan ke 500.

Meski tuntutan masih jauh panggang dari api, aksi Kamisan ke-500 ini tetap penting untuk terus dilaksanakan. “Setidaknya ada dua hal penting dalam Kamisan ke-500 ini.

Pertama, menjaga memori kolektif bahwa pemerintah sekarang belum menyelesaikan janjinya menuntaskan kasus HAM berat. Kedua, ini adalah hukuman moral kepada pemerintah yang belum menepati janji,” ujar Yati.

Aksi Kamisan ke-500 berlangsung hingga pukul 17.30 WIB. Saat aksi berlangsung, Presiden Joko Widodo tengah mengikuti dua agenda, yakni menghadiri peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah dan peresmian pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Eko nomi Islam Indonesia.(h/kcm)

SUASANA aksi Kamisan ke-500 di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7). KCM

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter :Yohanes

SAMBUNGAN

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

7

Gubernur........................................ Dari Halaman. 1 dihubungi dari Padang, Kamis (27/7). Ia mengatakan hal itu usai menerima penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik di Indonesia dari Presiden, Joko Widodo, di Jakarta. Selain Sumbar, TPID yang meraih predikat terbaik adalah TPID DKI Jakarta dan Bali.

Setelah menerima penghargaan, Irwan mendapat kehormatan untuk memberikan usulan terkait upaya pengendalian inf lasi di daerah agar bisa menjadi pedoman bagi daerah lain di Indonesia.

“Peran Bulog dan KPPU masuk dalam usulan tersebut. Kemudian juga usulan agar Satuan tugas (Satgas) pangan bergabung dengan TPID,” tuturnya.

Harga tiket pesawat Jakarta— Padang dan sebaliknya yang melonjak sangat tinggi setiap Ramadan dan lebaran juga harus menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi di Sumbar.

Selain itu, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung distribusi serta perbaikan tata niaga pangan juga harus menjadi perhatian serius.

“Presiden menanggapi positif usulan yang diberikan dan khusus untuk harga tiket pesawat akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Perhubungan,” ucapnya.

Harga kebutuhan pokok pada Juli 2017 atau menjelang Ramadan dan Lebaran di Sumbar relatif terkendali daripada tahun-tahun

sebelumnya. Tidak ada kenaikan harga yang signifikan menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini.

Bahkan, komoditas cabai, harga yang biasanya mencapai Rp70 ribu per kilogram, pada Juli 2017 hanya Rp18 ribu hingga Rp22 ribu per kilogram.

Stabilnya harga kebutuhan pokok itu disebabkan upaya pemerintah berupa penetapan Harga Eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, dan bawang putih.

Selain itu program Gerakan Stabilitas Pangan (GSP) yang fokus terhadap harga beras, cabai, dan bawang merah juga memberikan efek positif. (adv)

Menipu Miliaran............................ Dari Halaman. 1

PERS RILIS — Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz menyampaikan hasil kinerja jajaran Satreskrim yang berhasil menciduk seorang developer yang disangka melakukan penipuan hingga miliaran rupiah terhadap debitur rumah murah, Kamis, (27/7). AIDIL

Jaksa............................................... Dari Halaman. 1 ti-bukti terkait adanya laporan masyarakat. “Benar. Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti, terkait adanya pengaduan dari masyarakat tentang dugaan korupsi penggunaan dana desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015-2016,” terangnya, Kamis sore.

Dijelaskannya, sebelum penggeledahan i tu dilakukan, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi, termasuk wali nagari.

“Dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana nagari tahun 2015-2016 ini, sesuai dengan yang dilaporkan oleh masyarakat, maka pihak kita sudah memanggil belasan saksi. Diantaranya, kaur nagari, perangkat nagari, para kepala kampung, dan Wali Nagari Koto Berapak, Nazpi,” jelasnya.

Menurutnya, kasus itu masih dalam tahap penyidikan, sesuai Sprindik 01/N.3.19/fd.1/02/2017 tertanggal 3 Februari 2017. Ia menambahkan, dalam kasus ter-

sebut, pihaknya memang belum menetapkan siapa tersangka, dan berapa jumlah kerugian yang ditimbulkan. ”Dalam kasus ini kita belum bisa menetapkan siapa tersangkanya. Sebab, masih dalam pengumpulan sejumlah bukti-bukti. Selain di Kantor Wali Nagari Koto Marapak, pihak kita juga melakukan penggeledahaan di rumah Walnag, tepatnya di Belakang Pasar Koto Barapak.

Berapa besar kerugian negara, kita juga belum bisa menentukan.

Nanti kita tunggu saja prosesnya,” sebutnya.

Sementara itu, Wali Nagari Koto Berapak, Nazdi, ketika dihubungi wartawan, Kamis (27/7), membenarkan adanya penggeledahan. Menurutnya, penggeledahan saat itu lebih besar unsur politiknya. ”Walau demikian, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya akan selalu menghargai setiap tahapan, atau proses hukum selanjutnya,” ungkapnya.

Dikatakannya, bahwa nagari yang memiliki penduduk seba-

nyak 3.500 jiwa, 800 kepala keluarga, memakai total anggaran nagari tahun 2015 sebesar Rp700 juta, dan tahun 2016 sebesar Rp1,028 miliar. ”Pada tahun 2015, anggaran nagari sebesar Rp700 juta, yang tediri dari anggaran dana desa s ebesar Rp238 juta, dan dana desa sebesar Rp 362 juta. Sedangkan pada tahun 2016, sebesar Rp1,028 miliar pula, yang terdiri dari anggaran dana desa s ebesar Rp600 juta, dan dana desa sekitar Rp400 juta,” terangnya.

Ditambahkannya, dalam menggunakan anggaran nagari baik yang bersumber dari pusat maupun daerah, pihaknya di nagari tetap mengacu kepada ketentuan administrasi keuangan. ”Karena ada sejumlah pihak yang tidak senang akibat persaingan politik, sehingga saya dilaporkan, sebagaimana yang terjadi saat ini. Saya siap mempertanggung jawabkan bila itu memang melanggar hukum,” tutupnya. (h/mg-kis)

Garam ............................................ Dari Halaman. 1 Kami sebetulnya juga mendorong swasembada. Nantinya kami ingin punya lahan 5.000 hektare bisa diutilisasi untuk panen,” ucap Susi Pudjiastuti.

Susi Pudjiastuti menambahkan garam impor akan didatangkan dari Australia, India, dan beberapa negara lain. “Kalau tidak salah, kebutuhan garam konsumsi 2,7 juta ton. Kami tidak tahu kapan petani bisa mulai panen, nanti kami atur waktunya,” katanya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan hal senada. Pemerintah kini sedang mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan garam. Untuk solusi impor garam konsumsi, ia menyampaikan bahwa kementeriannya sedang membahas hal tersebut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan untuk garam industri, sudah tidak ada masalah.

Impor garam industri semula harus diikuti dengan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun bulan ini, aturan itu akan diubah. Rekomendasi impor garam industri menjadi wewenang Kementerian Perdagangan. “Izin impor untuk industri sudah aman, tinggal menunggu secara permanen aturan Menteri KKP yang akan melepaskan wewenang pemberian rekomendasi kepada kami. Kalau garam konsumsi, tinggal menunggu dari KKP (rekomendasi),” ujar Enggar.

Tim verifikasi sedang memperhitungkan angka pasti berapa angka impor yang dibutuhkan. “Ini perlu perhitungan matang, berapa yang dipasok dari impor. Itu sedang dikoordinasikan dengan KKP. Itu akan diputuskan dalam rapat pleno pada hari Jumat ini,” tutur Oke Nurwan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kamis (27/7).

Tim verifikasi ini terdiri atas Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bareskrim Polri, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam proses impor nanti, PT Garam sebagai satu-satunya penerima mandat dari pemerintah untuk melakukan impor terlebih dahulu akan meminta rekomendasi dari KKP. KKP akan mereview kebutuhan garam melalui pertimbangan kapan masa panen garam nasional www.harianhaluan.com

akan didlakukan, sehingga akan keluar gambaran berapa banyak garam yang seharusnya didatangkan dari luar negeri.

KKP selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada PT Garam untuk selanjutnya dibawa ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan izin resmi impor garam. “Penentuan kuotanya itu dipimpin KKP. Nanti KKP akan mereviww panen kapan, sehingga nanti yang diimpor berapa banyak akan tahu,” ucap Oke. Oke menerangkan, langkanya garam di pasaran saat ini memang terpengaruh oleh kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk pembuatan garam. Hal tersebut yang mengakibatkan petani garam gagal panen, karena cuaca yang buruk. “Ini cuaca belum bagus, masih hujan. Kalau kualitas garam nasional itu tergantung proses pengolahan,” kata dia.

Presiden Panggil Menteri Polemik kelangkaan barang juga membuat Presiden Jokowi turun tangan. Jokowi langsung meminta keterangan dari bupati, wali kota, gubernur, serta kementerian yang saat ini mengurusi masalah kelangkaan garam. “Suplainya memang agak turun. Saya akan cek langsung ke beberapa menteri dan badan usaha milik negara terkait, seperti PT Garam,” ujar Presiden Joko Widodo setelah mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid, Kamis kemarin.

Sejumlah wilayah mengalami kelangkaan garam dalam beberapa pekan terakhir. Kelangkaan tersebut membuat harga garam melonjak di berbagai daerah, baik untuk garam industri maupun garam konsumsi. Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa pemerintah akan mencari solusinya.

Ia berkata tak akan tinggal diam atas melonjaknya harga komoditas. “Kalau ada masalah pasokan, distribusi (yang mempengaruhi harga), itu akan kami selesaikan,” ujar Jokowi.

Sumbar juga terkena imbas ekonomi nasional, terkait distribusi komoditi sembako, yakni garam. Warga dan pedagang kecil mulai mengeluh. Diyakini, setelah garam, sembako lainnya , seperti cabai, gula, hingga daging bakal menyusul karena peredaran barang pokok itu dikuasai sekelompok kecil orang.

Dari penelusuran yang dilakukan Haluan soal mulai langkanya

garam di Sumbar, diakui seorang pemilik kedai di Banuaran, Lubuk Begalung, Padang, Amran. Ia mengaku biasanya sales garam datang dua kali dalam sebulan untuk mengantarkan garam. Namun, sejak garam langka ia mulai kesulitan mendapatkannya.

“Salesnya tidak datang mengantar garam lagi. Akibatnya, kami langsung membeli garam ke pasaran untuk dijual kembali di kedai dengan harga yang mahal.

Biasanya garam yang harganya Rp1.000 ukuran kecil naik menjadi Rp2.000,” terang Amran.

Menurut pedagang, kesulitan pasokan garam sudah mulai terjadi semenjak dua minggu lalu, alasannya pasokan dari daerah pemasok garam itu kurang akibat gagal panen. Di tingkat pengecer, biasanya harga garam menengah dibeli dari agen satu pack isi 10 bungkus seharga Rp14 ribu, sekarang naik menjadi Rp25 ribu.

Sedangkan ukuran besar dibeli seharga Rp35 ribu kini naik menjadi Rp50 ribu. Itu pun jatahnya juga berkurang. Jika biasanya disuplai sebanyak 100 pack, sekarang hanya dapat jatah 60 pack saja.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Asben Hendri kelangkaan garam tersebut banyak dikeluhkan oleh pelaku industri seperti industri ikan asin, pembuat es yang membutuhkan garam dengan jumlah yang besar.

S ehingga dengan kelangkaan sesama pelaku industri jadi berebut garam dan terjadilah kenaikkan harga hingga tiga kali lipat.

“Harga yang melambung tinggi memang ditingkat industri atau partai besar yang membutuhkan garam dalam ukuran besar.

Namun, untuk industri rumahan atau kecil-kecilan tidak ada keluhan dan tidak mengalami kenaikkan,” tambahnya.

Dengan kejadian tersebut, Zaimar mengatakan sudah mengantisipasi supaya bisa mengatasi kelangkaan. Melalui kebijakan pusat, masing-masing provinsi diberikan jalan keluar mendapatkan impor garam dari perusahaan tertentu. “Kabarnya perusahaan garamnya dari India.

S emua provinsi yang ada di Indonesia mendapatkan bantuan garam. Perkiraan kita garamnya sudah datang. Hasilnya, sudah tidak ada lagi keluhan soal kelangkaan garam. Kita berharap ke depan bisa kembali normal,” pungkasnya. (h/okz)

curhat, melaporkan dugaan penipuan dan bersama-sama mencari Mario untuk minta pertanggungjawaban.

Para korban melapor tidak hanya ke Polresta Padang, tapi juga ke Polda Sumbar. Mario, developer yang di kartu identitasnya beralamat di Lubuk Minturun, Koto Tangah, Padang, ditangkap di rumah kontrakannya, belakang Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina, Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Padang. “Korbannya puluhan orang, dari berbagai daerah. Modusnya, mengimingi korban dengan rumah murah, dengan syarat membayarkan down payment (DP), sesuai kesepakatan,” terang Kapolres, Kamis siang.

Untuk menggaet korbannya, Mario sengaja dan menyebarkan brosur perumahan bersubsidi dengan dengan nama Perumaha n Bukit Indah. Kalau di Padang, lokasinya di Air Dingin, Lubuk Minturun. “Pelaku menjanjikan kepada korb an yang t ertarik dengan tawarannya untuk menyerahkan sejumlah uang muka, sebagai bukti transaksi dan rumah akan dijanjikan dua bulan selesai.

Kejadian ini sekitar Februari 2016 lalu. Namun hingga saat ini perusahaan pengembang tersebut tak jua kunjung membangun rumah, sementara sejumlah uang telah diserahkan para korban ke Mario,” papar Chairul yang didampingi Kasatreskrim, Kompol Daeng Rahman, Kanit Tipiter Iptu Edi Surya Darman dan Kanit

Opsnal Reskrim, Ipda Wilmar Sianturi.

Seorang korban atas nama Endra Farmai Yensi (55), warga Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur. Korban melaporkan kejadian ke Polresta dengan nomor 10 Mei 2017 lalu. “Korban ini merupakan satu orang yang paling besar menyetorkan uang pembangunan rumah kepada pelaku, yaitu s ebesar Rp69.500. 000.

Selain Endra, enam orang korban lainnya juga mengalami kejadian serupa,” sebut Kapolresta.

Chairul Aziz tidak menampik bahwa korban yang akan melapor semakin bertambah dengan terungkapnya kasus dan tertangkapnya pelaku. “Sampai saat ini saja sudah sampai sekitar 84 pelapor, jumlah ini diprediksi akan makin bertambah karena masih ada korban yang belum melaporkan kejadian tersebut ke polisi,” lanjut Kapolres.

Dijelaskan Kasatreskrim, Kompol Daeng, Mario mungkin saja tidak sendiri dalam melancarkan aksinya. Bisa jadi dia berkomplotan. Untuk diketahui, pelaku sudah menjalankan aksinya sejak 2016 silam dan perusahaan tersebut beridir sejak tahun 2013. Kemungkinan ada tersangka baru, bisa terjadi,” ucapnya.

Mario yang dihadirkan dalam jumpa pers kemarin mengatakan, dirinya tidak berniat melakukan penipuan terhadap sejumlah orang yang telah dijanjikannya untuk dibuatkan rumah dengan

tipe 36 tersebut. “Tidak ada niat menipu. Hanya saja, pembangunan mandek karena sertifikat tanah masih belum turun waris,’ papar Mario yang memakai penutup kepala dan seragam tahanan berwarna hijau.

Ia mengaku, ada sekitar 130 orang yang sudah membayarkan uang muka kepada dirinya dengan nilai bervariasi dimulai dari Rp10 hingga ratusan juta. Mario mengklaim, bahwa pembangunan rumah di Solok sudah selesai, sementara di Padang dalam proses pembangunan. “Di Solok sudah terbangun rumahnya, di Padang masih dalam proses pengurusan administrasi. Kendala selama ini adalah sertifikat saya masih dalam proses turun waris. Uang yang didapat dipergunakan untuk pembangunan rumah tersebut sudah habis Rp2 miliar,” ungkapnya.

Terpisah, seorang korban, Syamsul Hadi (37) mengatakan, dirinya telah dijanjikan untuk dibuatkan rumah sejak 2016 silam. Dirinya juga telah menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp10.500.000. “Saya sudah survei lokasi, namun ternyata belum ada pembangunan apa-apa, hanya ada satu rumah sebagai contohnya saja. DP saya bayar sejak 7 Maret 2016. Tahunya ini tidak beres. Kami dijanjikan terus, namun tidak kunjung terealisasi, bukan hanya saya, ada dua orang lagi rekan saya yang juga kena tipu,” kata pria yang bekerja sebagai staf di Fakultas Ekonomi UNP tersebut. (h/mg-adl)

BKKBN ......................................... Dari Halaman. 1 Keluarga Nasional (Harganas) ke XXIV tahun 2017 yang dilaksanakan di Bandar Lampung barubaru ini, Sumbar berhasil membawa delapan penghargaan dalam tujuh kategori. “Belum lagi prestasi yang lainnya, sangking banyaknya saya tidak bisa menyebutkannya satu per satu. Dan prestasi ini saya buktikan dengan turun langsung ke lapangan (tingkat paling bawah), ternyata Sumbar memang layak mendapatkannya,” ungkapnya saat pembukaan Harganas XXIV Tingkat Provinsi di Lapangan Kantin Bukittinggi, Kamis (27/7).

Pembuktian tersebut tidak hanya berhenti sampai dengan turun ke lapangan, tapi juga dengan melihat prestasi dan kinerja masing-masing kabupaten kota di bidang kependudukan yang merata. Meskipun, masih ada sebagian kecil daerah yang masih butuh perhatian lebih terkait kependudukan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk itu ia berharap, baik pemerintah, BKKBN, kader yang ada di lapangan dan semua pihak agar terus menjaga komitmen dan kerja samanya agar pembangunan keluarga sejahtera dan kependudukan dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

“Sedikit curhat, beberapa waktu lalu ada beberapa daerah yang proses distribusi alat kontrasepsinya tidak sampai hingga ke tingkat bawah. Ternyata setelah diselidiki, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Nah, saya tergerak melakukan pemeriksaan di Sumbar. Tapi ternyata berbeda dengan kasus daerah lain, proses distribusi alat kontrasepsi di Sumbar berjalan hingga ke lini paling bawah,” ujarnya.

Dalam memperingati Harganas ini, ia berharap agar semua pihak menjadikan ini sebagai landasan untuk membangun keluarga yang sejahtera serta meningkatkan ketahanan keluarganya, sehingga mampu melahirkan generasi ke depan yang lebih berkualitas.

Gubernur Sumbar diwakili Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, Peringatan Hari Keluarga Nasional, menjadi wadah untuk mengingatkan kembali akan pentingnya arti keluarga bagi kita semua, bukan sekedar

seremonial tanpa makna, tetapi menyadarkan kita akan peran keluarga sebagai pilar pembangunan manusia dan karakter bangsa. Keluarga menjadi awal bermulanya seluruh kehidupan dengan cinta dan kasih sayang yang tanpa akhir.

Mengingat betapa pentingnya peran dan kehidupan dalam keluarga, maka kita ingin keluarga-keluarga kita, tumbuh menjadi keluarga yang baik, keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang harmonis, keluarga yang tidak suka kekerasan, keluarga yang terlindungi dari berbagai godaan kejahatan, keluarga yang berakhlak dan religius, keluarga yang menjunjung tinggi kebersamaan dan keluarga yang mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa kita.

“Oleh sebab itu pembangunan yang kita lakukan dewasa ini adalah pembangunan yang ingin membangun manusia seutuhnya, yaitu pembangunan yang berorientasi pada manusia dan keluarganya. Keluarga menjadi wahana pertama dan utama dalam pembangunan. Melalui program ini, harus kita dorong terbentuknya keluarga kecil, bahagia, sejahtera dan berketahanan,” ujarnya.

Program KKBPK tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, namun membangun kesadaran akan pentingnya perencanaan dalam setiap keluarga Indonesia, yaitu bagaimana membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera; merencanakan kemandirian ekonomi keluarga; merencanakan keluarga yang berpendidikan; dan merencanakan keluarga yang sehat. Keberhasilan program KKBPK tersebut akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar H. Syahruddin, SH, M.Si mengatakan, tema Harganas XXIV tahun ini adalah “Dengan Hari KELUARGA NASIONAL kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan”, dan pesan intiny, “Keluarga Berketahanan, Indonesia Mandiri dan Sejahtera”.

Melalui Tema dan pesan inti tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi keluarga Indo-

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

nesia untuk terus berupaya meningkatkan ketahanan keluarganya sehingga mampu melahirkan generasi kedepan yang lebih berkualitas.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Walikota Bukittinggi beserta jajaran, yang telah berkenan s ebagai tuan rumah dan memberikan dukungan pelaksanaan puncak peringatan Harganas tingkat Provinsi Sumbar tahun 2017 ini. Dalam kesempatan itu, ia juga berharap dukungan dari semua pihak, termasuk kader dalam mensukseskan program-program KKBPK ke depannya karena keberhasilan BKKBN sangat dipengaruhi oleh semua pihak terutama kaderkader yang ada dilapangan.

“Kader yang berhubungan dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, dan memberikan pelayanan terbaiknya pada masyarakat. Saya juga berterima kasih atas dukungan dan kerja sama semuanya dengan telah terlaksananya semua rangkaian Harganas ini dengan baik,” ujarnya.

Diketahui, rangkaian kegiatan Harganas XXIV Tingkat Provinsi mulai dari pada bulan April s/d Mei 2017 telah d ilaksanakan Penilaian Kader/Pengelola Program KKBPK, yaitu Pengelo/ Kader BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS, PIK Remaja, Keluarga Harmonis, Lomba IMP dan PLKB/ PKB, Lomba Peserta KB Lestari dan Motivator KB Pria, serta Lomba Puskesmas Pencapaian MKJP tertinggi dan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes. Pelayanan KB dan Tes IVA pada tanggal 10 Juni 2017 bertempat di Gedung Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa, Kunjungan ke Panti Asuhan Aisyiah dan penyerahan sumbangan dan paket, tanggal 16 Juni 2017, Gelanggang Dagang Produk UPPKS, Gerak Jalan Sehat Keluarga, Donor Darah, dan Upacara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIV dilakukan tanggal 27 Juli 2017.

Dalam upacara itu juga dilaksanakan Deklarasi Duta GenRe Provinsi Sumatera Barat, penyerahan hadiah kepada Juara Lomba Program KKBPK Tk. Provinsi, Peninjauan di tempat Pelayanan KB dan Peresmian PIK Remaja Jalur Masyarakat. (adv) Layouter: IRV@ND

8

PENDIDIKAN

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SETELAH DIPROTES WALI MURID

Regrouping SDN 12 Sapan Dibatalkan SAWAHLUNTO, HALUAN - Buntut dari penolakan yang dilakukan oleh wali murid SDN 12 Sapan Kecama tan Barangin Kota Sawahlunto, terkait kebijakan regrouping SD tersebut menjadi SMPN 10, untuk sementara kebijakan itu dibatalkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Lingkar

4 Sekolah Ikut LombaMarchingBand TANAH DATAR, HALUAN—Mewakili kehadiran Wakil Bupati Tanah Datar, Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Zulkifli membuka seleksi Marching Band bagi SLTA se Kabupaten Tanah Datar dilapangan Cindua Mato, Batusangkar, Kamis (27/7). Seleksi tersebut diikuti oleh empat sekolah favorit yang ada di Tanah Datar.

Dari pantauan Haluan di lokasi seleksi, seluruh peserta seleksi sangat bersemangat dan berantuasias dalam menampilkan bakatbakatnya. Kepada Haluan Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Zulkifli, menga takan bahwa acara ini diselenggarakan karena pemerintah daerah ingin memcari dan mempersiapkan merching band yang akan mewakili Kabupaten Tanah Datar ini di tingkat propinsi maupun nasional nantinya. “Seleksi Marching Band terlaksana atas kerja sama Pemerintah dan Parpora Kabupaten Tanah Datar yang diikuti empat sekolah yang mendaftar dan bagi sekolah yang menang akan ikut sebagai Marching Band pada upacara bendera untuk peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2017 dilapangan Cinduo Mato ini,” ujarnya pada kesempatan itu.

Ia juga menjelaskan empat sekolah yang ikut dalam seleksi Marching Band tingkat SMA, SMK dan MA se-Kabupaten Tanah Datar yaitu SMA 1 Batusangkar, SMA 2 Batusangkar, SMA 1 Sungayang dan SMA 1 Salimpaung. Bagi yang memiliki penampilan terbaik akan dipilih dan mendapat hadiah berbentuk paket wisata keluar daerah. “ Empat juri dari Semen Padang diundang untuk memberikan penilaian bagi SMA sederajat yang terbaik menampilkan pertun jukan Marching Band pada ajang seleksi ini, para juri tersebut yaitu Puji Raharja, Afandi Ramli, Diki Oktaviano dan Rian Ramadana, “penjurian bersifat selektif kami akan memilih sekolah yang memang menampilkan pertun jukan yang terbaik, sehingga pada hari upacara kemerdekaan nanti yang terbaiklah yang akan disaksikan masyarakat Batusang kar, penilaian dibagi dua kategori yaitu Korlip dan Dispaly,” ujar Puji.

Turut hadir pada saat itu Kabid Kepe mudaan dan Olahraga Irman Rahman dan guru pembina masing-masing sekolah. (h/ mg-rul)

BATAL- Kepala Dinas Pendidikan Sawahlunto, Marwan didampingi Kepala Kesabngpol PBD, Adriyusman, usai menggelar pertemuan dengan walimurid SDN 12 Sapan .RIKI YUHERMAN

Siswa SMAKPA Ikuti Viera PADANG, HALUAN— Guna mem persiapkan siswa memasuki dunia industri, Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Padang mengikuti program Vocation Institutional English Readiness Assesment (Viera). Sebanyak 192 siswa kelas XII mendapatkan bantuan sertifikasi internasional dalam kecakapan komunikasi Bahasa Inggris.

Menurut Kepala SMAK Padang, Drs. Nasir, sertifikasi Test dengan target nilai tertinggi 450 menjadi keharusan karena menjadi nilai tambah untuk masuk dunia industri.

Ini dibuktikan dengan sertifikat TOEIC yang sudah dikantongi siswa. “Tahun ini SMAK Padang mendapatkan bantuan sertifikasi komunikasi internasi onal dari Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Nasir di kantornya usai

meninjau pelaksanaan tes VIERA di salah satu ruangan, Kamis (27/7).

Nasir mengakui, kemampuan komunikasi internasional bagi siswa SMAK Padang akan mendukung karir di dunia kerja. Dengan sertifikat tersebut, lulusan SMAK Padang berpeluang mendapat kerja di in dustri-industri besar luar negeri.

“Dengan sertifikat kemampuan komunikasi Bahasa Inggris ini, lulusan SMAK Padang dapat di terima di perusahaan besar luar negeri,” ujarnya.

Selama ini, karena rata-rata siswa memiliki kecakapan komunikasi internasional, sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Perindustrian itu selalu dilirik dunia industri. Sejumlah perusahaan besar dalam negeri setiap tahun melakukan rekrutment langsung ke sekolah. Bahkan beberapa perusa-

haan asing dari Singapura dan Thailand juga mengambil tenaga dari SMAK Padang. Belakangan perusahaan dari China juga sudah menerima dan membiayai siswa SMAK Padang untuk mengikuti praktek kerja industri (Prakerin).

“Kesiapan memasuki dunia kerja terus ditingkatkan sesuai perkembangan dan kebutuhan tenaga industri,” imbuh Nasir.

Sekolah yang menerpakan masa belajar selama empat tahun ini memang membuktikannya dengan tingginya serapan kerja. Sehingga Walikota Padang Mahyeldi juga memberikan atensi khusus dan mengharapkan penambahan penerimaan siswa.”Peningkatanndaya tampung dan menambah penerimaan siswa sudah kita wujudkan seperti yang pernah diminta Walikota Mahyeldi,” tukas Nasir.(h/vie)

Setelah berjuang menyampaikan aspirasinya untuk menolak ke DPRD serta ke Walikota, akhirnya para wali murid dapat sedikit bernafas lega. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Marwan saat menggelar, pertemuan bersama walimurid, Senin (24/7).

“Regrouping ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, termasuk.SK mutasi kepala sekolah dan guru juga dicabut atau dibatalkan kembali,” sebut Marwan yang juga didampingi Kepala Badan Kesbangpol PBD Adriyusman, Asisten I Setdako Dedi Ardona, Kepala Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Nurwansyah Putra, juga camat Barangin Zainul Anwar.

Untuk pembahasan s elanjutnya sebut Marwan, pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Walikota Sawahlunto selaku pengambil keputusan kebijakan.

Sementara itu perwakilan dari 50 orang walimurid yang tetap bersikeras menolak regrouping itu, menilai kebijakan ini terlalu cepat dan tanpa melibatkan warga maupun walimurid.

“Kalau mau nambah sekolah, jangan yang sudah ada ini diganti, tetapi bangun saja sekolah yang baru. Karena kami sudah sejak kecil bersekolah di sini, dan anak-anak kami nyaman sekolah disini. Apalagi, tidak ada sosialisasi pada kami sebelumnya. Hanya dalam waktu dua bulan sejak isu regrouping beredar, tau-tau anak-anak kami sudah akan dipindahkan. Jelas ini akan menimbulkan kecemasan dan persoalan baru bagi kami,” tegas Mona salah seorang walimurid.

Salahsatu permasalahan yang akan timbul, sambung Edi walimurid lainnya, adalah psikis anak-anak kami, yang pasti akan kesusahan beradabtasi di sekolah yang baru. Selain itu, juga bagi siswa kelas 6 yang akan menghadapi ujian, bisa terancam tidak lulus. “Apalagi yang dipaparkan Kepala Dinas, ini uji coba karena mencontoh di daerah lain. Kalau mau cobacoba, jangan di SD 12 ini. Kami tidak SD ini sebagai percobaan ,” tegas Edi, slahseorang walimurid, yang mengaku 4 cucunya bersekolah di tempat ini.(h/rki)

MAHASISWA STKIP PGRI

Olah Limbah Jadi Bahan Bakar PADANG, HALUAN - Krisis bahan bakar mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok di berbagai s ektor. Beberapa bulan yang lalu masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah menjerit karena naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL). Kenaikan tarif listrik disebabkan langka dan berkurangnya bahan bahan bakar.

Melihat kondisi yang ada saat ini, mahasiswa Fisika STKIP PGRI mencoba untuk mengolah limbah alam menjadi bahan bakar alternatif, berupa bahan bakar berbentuk briket. Pembuatan bahan bakar briket, dikarenakan banyaknya limbah alam yang terdapat dilingkungan sekitar. Limbah alam yang berserakan dilingkungan seperti limbah durian yang merupakan sampah atau sisa

buangan yang dihasilkan oleh penjual durian, limbah tebu merupakan sampah atau ampas yang dihasilkan pembuangan dari tpenggilingan tebu, tempurung kelapa yang banyak dihasilkan oleh pedagang air kelapa, limbah padi yang berasal dari sisa atau buangan penggilingan kulit padi yang dulunya sering dijadikan masyarakat sebagai material pembersih untuk mencuci piring.

Kepedulian Mahasiswa Fisika untuk menyelamatkan lingkungan perlu waktu dan kerja keras agar limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan tepat guna seperti bahan bakar alternatif. Adalah Agus Rino selaku Dosen Fisika Lingkungan STKIP PGRI yang terus berupaya mengajak mahasiswanya agar lebih peduli untuk menyelamatkan lingkungan salah

satunya dengan cara mengolah limbah tersebut menjadi bahan teknologi tepat guna berupa bahan bakar briket “Briket yang berasal dari olahan limbah alam tentu saja memiliki nilai yang ekonomis sebab mudah diperoleh dan dapat dimanfatkan ketika cadangan bahan bakar gas mulai menipis sehingga bahan bakar ini bisa kita gunakan sebagai bahan alternatifnya”, ujar Agus.

Menurut dia, sebelumnya mahasiswa Fisika STKIP PGRI telah mengolah limbah ampas tebu menjadi salah satu bahan teknologi tepat guna, yang digunakan sebagai bahan campuran dalam beton, dinding dan ubin, campuran ini sering digunakan sebagai struktur bahan bangunan. (h/len).

SABET 2 JUARA KBN VIII 2017

Penggalang Kab. Solok Harumkan Sumbar AROSUKA, HALUAN — Kontingen Kwartir Cabang 0302 Kabupaten Solok berhasil mengharumkan nama Kab. Solok dan Sumbar di pentas Kemah budaya Nasional ke VIII yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah tanggal 16 hingga 22 Juli 2017 lalu. Tampil mewakili kwartir Daerah (kwarda) 03 Sumbar, regu putra kab. Solok yang bergabung dengan regu putri asal Kab. Pasaman ini berhasil menyabet dua penghargaan bergengsi pada ajang tahunan itu.

Dua penghargaan itu adalah juara 1 untuk penilaian tapak perkemahan terbaik dan juara 2 untuk penampilan seni dan budaya lokal. Untuk tapak perkemahan, menyangkut penilaian kelengkapan peralatan perkemahan dan keindahan dalam penataan perkemahan itu sendiri.

Sedangkan untuk penilaian pentas seni dan budaya, kontingen Sumbar menampilkan seni tari piring dan pencak silat. “Kita dari Kab. Solok memberangkatkan 8 orang anggota pramuka putra dan 2 orang pembina.

Sementara untuk putri diwakili oleh kwarcab 0307 Pasaman,” www.harianhaluan.com

kata wakil ketua kwarcab 0302 Kab. Solok Zulmasdiawarman kepada Haluan, Rabu (26/7).

Meski belum mampu meraih juara umum pada ajang ini, namun pihaknya mengapresiasi semangat juang yang ditampilkan oleh anak asuhnya pada pentas perkemahan pramuka tingkat nasional ini. Menurutnya, hasil ini tak lepas dari semangat dan disiplin yang telah terbangun

KONTINGEN penggalang Putra asal kabupaten Solok yang mewakili Kwarda 03 Sumbar foto bersama pembina yang juga Sekda kab.

Pasaman M. Saleh, SH MH. IST

pada diri para penggalang (tingkatan SMP) ini sejak masa training camp (TC) yang digelar sejak akhir Mey lalu. “Mereka merupakan yang terbaik untuk kabupaten Solok setelah melalui seleksi ketat dari seluruh sekolah yang ada di daerah ini. Sedangkan untuk seleksi tingkat Sumbar dilakukan pada bulan April lalu,” jelas pria yang sudah aktif di kegiatan pramuka sejak masa sekolahnya ini.

Meski berhasil meraih prestasi gemilang pada kemah budaya nasional 2017, namun sangat disayangkan minimnya perhatian yang diberikan oleh pemkab Solok terhadap kontingen yang berangkat ke Palangkaraya tersebut. Bahkan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahr aga kabupaten yang menaungi gerakan pramuka di daerah itu, terkesan acuh tak acuh saja. Jangankan melihat dan menyemangati langsung kontingen ke medan laga, bertanya sepatah tentang kondisi kontingenpun tidak.

“Mungkin bapak-bapak kita sibuk, sehingga tak sempat menanyakan hal itu,” kilah Zul tersenyum. (h/ndi) Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar

Pemerintah Mesti Perbanyak RTH PADANG, HALUAN — Kalangan Anggota DPRD Kota Padang mengharapkan Pemko Padang membuat sistem perencanaan drainase dan juga memperbanyak RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk penyerapan air hujan dalam mengatasi banjir.

“Peristiwa banjir parah yang selalu terjadi jika hujan datang menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang untuk membuat perencanaan ke depan.

Drainase merupakan salah satu penyumbang terjadinya banjir. Semakin kecilnya, badan drainase serta banyak yang tersumbat harus jadi perhatian serius Pemko Padang melalui dinas terkait,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Dewi Susanti, kemarin.

Pemko Padang, harus memikirkan sistem perencanaan drainase, mulai dari penampungan air sampai ke lokasi pembuangan. Jaringan drainase primer dan tersier, betul-betul terhubung dengan baik, sehingga air lancar mengalir ke muara sungai.

Begitu juga, dengan Ruang Taman Hijau (RTH) yang dimanfaatkan sebagai lahan untuk penyerapan air hujan.

Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah kawasan Malvinas, Kecamatan Nanggalo yang bisa dijadikan sebagai lahan penyerapan air hujan.

“Hal ini, harus dipikirkan bersama pemerintah kota,” katanya.

Selain itu, developer perumahan harus menyediakan kelebihan tanah sebagai lahan penyerapan air di lokasi yang sedang dikembangkan.

Begitu juga warga yang membangun rumah, jangan mencor seluruh pekarangan rumah, tapi harus ada menyisakan tanah untuk tempat menyerap air.

Menurutnya, untuk melaksanakan itu semua memang tidak bisa secepat membalik telapak tangan, tetapi harus dimulai dari sekarang. Apalagi, jumlah perumahan kian lama kian bertambah di Kota Padang.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Gustin Pramona mengatakan, pemerintah harus mewajibkan para developer yang membangun perumahan untuk menyediakan RTH. Karena, RTH sangat penting bagi kehidupan lingkungan, apalagi jika hujan.

“Mengingat, Kota Padang merupakan daerah rawan banjir. Maka, RTH sangat penting bagi penyerapan air. Apalagi, Komplek perumahan di Kota Padang sangat rawan akan banjir,”ujarnya. (h/ade)

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

9

AKAN DIRESMIKAN PRESIDEN

Inpres IV Selesai Oktober PADANG,HALUAN — Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan menargetkan bangunan Inpres IV di Pasar Raya Padang akan rampung pada bulan Oktober 2017.

MAIN SELANCAR — Sejumlah pemuda tengah asik bermain surfing di Pantai Cimpago, Padang, Kamis (27/7).

Tingginya ombak karena pasang dimanfaatkan para pemuda untuk berolah raga selancar tersebut. HUDA PUTRA

AKIBAT HIMPITAN EKONOMI

Tukang Ojek Nekat Jual Ganja PADANG, HALUAN — Akibat himpitan ekonomi membuat seorang tukang ojek di Kota Padang nekad mengedarkan ganja kering untuk menambah penghasilan.

Tukang ojek ini diketahui bernama Hendri Marizen alias Buyuang, warga Jalan Parak Rumbio RT 04 RW 10, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara.

Ia ditangkap oleh tim dari Sat Resnarkoba Polresta P adang pada Kamis (27/7) dini hari, disaat pelaku sedang terlelap.

“Karena pelaku sangat susah untuk dicari dan ditemukan,

kami mencoba untuk mengamankannya pada malam hari, disaat dirinya berada di kediamannya, setelah laporan keberadaan pelaku kami dapatkan dari tim di lapangan,” ucap Kasat Resnarkoba Polresta Padang, Kompol Abriadi didampingi Kanit Opsnal Resnarkoba, Ipda Andri.

Dijelaskan Abriadi, di kediaman pelaku, polisi menggeledah ke semua tempat dan haislnya jajarannya menemukan sejumlah bungkusan paket ganja yang diletakkan dalam lemari yang ada di kamarnya.

“Ada sekitar 17 paket narkoba jenis ganja kering terbungkus

korban yang berada di bawah lemari kamar pelaku dan satu gumpalan kecil ganja disana,” terangnya.

Saat dilakukan penangkapan, pelaku tidak berkutik dan mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya. Ia berdalih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan bisnis haram tersebut.

“Selain ganja yang kami amankan, sebuah timbangan, satu pak kertas vapir, dan dua unit telepon genggam juga kami sita sebagai barang bukti (bb) dan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” tukas Abriadi. (h/mg-adl)

Di rencana akan hadir Oktokan Presiden Jober untuk mereko Widodo dan smikan banguMenteri Perdanan inpres di Pagangan RI akan sar Raya. meresmikan ba“Dengan ramngunan inpres di pungnya banguPasar Raya Padanan ini, maka Peng itu yakni npmerintah Kota Pares I,II, III, dan IV. dang akan me“Penyelesaimiliki pasar traENDRIZAL an Inpres IV, kadisional yang mi targetkan samempunyai bama dengan Inpres III. Se- ngunan megah,”kata Mahyeldi. hingga bisa sekaligus diresIa berharap, setelah rammikan penggunaan keempat pungnya keseluruhan pasar bangunan pasar inpres terse- inpres dapat dilakukan penabut,”ujar Kepala Dinas Per- taan dengan baik, serta dikelola dagangan Kota Padang End- secara profesional sehingga rizal di Pasar Inpres III ke- bisa menarik pembeli. Tak pada Haluan, Kamis (27/7). hanya warga Kota Padang, Dikatakan Endrizal khu- tetapi pembeli dari Sumbar sus Inpres IV pengerjaan bahkan luar Sumatera Barat. hanya tinggal sedikit lagi.

Selain itu, Ketua Ikatan Pengerjaan yang masih ter- Pedagang Pasar Indonesia tinggal berupa perampungan IKAPPI Kota Padang Mujembatan penghubung dari hammad Yani berharap deInpres II ke Inpres IV. Kemu- ngan rampungnya pembadian, penambahan akses ngunan keseluruhan pasar berupa tangga di depan dan inpres dapat menjadi daya belakangan bangunan. tarik bagi pembeli.

“Untuk jembatan sudah Selain itu, para pedagang hampir selesai, sedangkan pun akan mendapatkan tempenambahan dua tangga pat yang layak untuk bertersebut masih berjalan sebab jualan. Tidak seperti saat ini baru dikerjakan sekitar satu yang berada di kios penambulan yang lalu,”ujarnya. pungan, dan di badan jalan.

Pasar Inpres IV nantinya, “Kami berharap agar dikhususkan bagi pedagang kejayaan Pasar Raya kembali ikan, dan daging, yang akan lagi setelah rampungnya menempati lantai satu dan dua. bangunan pasar inpres. PeSementara itu, Walikota dagang dan pembeli akan Padang berharap agar Pasar mendapatkan tempat yang Inpres III, dan Pasar Inpres IV nyaman untuk berjual beli. segera Rampung. Sebab su- Sehingga bisa meningkatdah direncanakan Presiden kan perekonomian pedagadan Menteri Perdagangan ng,”ujarnya. (h/mg-mel)

PADANG EXPO DITABUH

Wako: Ayo Kembali ke Pasar Tradisional PADANG,HALUAN — Iven Padang Expo yang dipusatkan di lantai III, Pasar Inpres III diharapkan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dapat menarik minat masyarakat untuk kembali belanja ke pasar tradisional.

Dikatakan Mahyeldi, kegiatan Padang Expo ini sengaja diselenggarakan di Pasar Raya Padang untuk menarik perhatian masyarakat, bahwa sekarang pasar tradisional tersebut telah memiliki bangunan yang modern. ”Padang Expo yang digelar di Blok III, diharapkan IVEN Padang Expo dibuka ditandai dengan penabuhan gendang oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Walikota Padang Emzalmi, Rabu (26/7) di Inpres III Pasar Raya Padang. IST

www.harianhaluan.com

dapat menarik masyarakat untuk berbelanja ke pasar.

Sebab saat ini, Kota Padang juga telah mempunya pasar tradisional yang memiliki bangunan modern tidak kalah dengan pusat perbelanjaan modern,”kata Mahyeldi kepada Haluan, Rabu (26/7).

Lebih lanjut disebutkan Mahyeldi, untuk menarik perhatian masyarakat agar kembali berbelanja di pasar tradisional, Pemerintah Kota Padang terus melakukan sosialisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti Padang Expo.

Kedepannya juga akan banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan di Pasar Inpres.

Sebab bangunan ini, mempunyai tempat parkir yang luas yang terdapat pada lantai III, dan lantai IV. Sedangkan untuk berbagai kegiatan dapat menggunakan lantai lima yang langsung menampilkan pemandangan Kota Padang dari atas bangunan. ”Setelah semua fasilitias dan infrasutuktur lengkap di bangunan inpres ini, maka kami menargetkan Pasar Raya Padang sebagai pasar tradisional terbesar di provinsi

ini sebagai pintu perdagangan di Sumbar,”ujar Wako.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal mengatakan kegiatan Padang Expo merupakan media untuk promosi UMKM. Padang Expo yang pertama kali digelar ini, diikuti 50 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan berbagai kegiatan yang dilakukan seperti festival silat dan lomba musabaqah tilawatil quran. ”UMKM kita perlu media untuk lebih dikenal dan ini salah satunya. Kami pun berharap Padang Expo yang

digelar dapat menarik minat masyarakat untuk kembali berbelanja ke pasar,” katanya.

Sementara itu, salah seorang pengunjung Padang Expo Lina, menyebut stan yang tersedia cukup banyak.

Tersedia stan yang menjual makanan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, dan masih banyak lainnya.

Bahkan ada stan dari Kabupaen Tanah Toraja yang cukup mencuri perhatian. Mereka memamerkan produk-produk kerajinan khas timur Indonesia.

“Banyak hal yang bisa dilihat pada pergelaran Padang Expo yang digelar ini,”ujarnya. (h/mg-mel)

Redaktur:Afrianita

Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

KETUA MUI PADANG

1.206 CJH Diimbau Jaga Kesehatan PADANG,HALUAN — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang mengingatkan kepada Calon Jemaah Haji (CJH) khusus yang berangkat dari kota ini untuk memperhatikan kesehatan. Sebab, saat melaksanakan ibadah haji dibutuhkan stamina yang kuat.

Tim Padang Utara Belajar ke Bogor PADANG, HALUAN — Kecamatan Padang Utara yang dinahkodai Editiawarman, kali ini bersama jajaran di lingkup kerjanya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ke ‘kota hujan’ kali tersebut dalam rangka ‘sharing’ sembari menimba ilmu dengan Pemerintah Kecamatan Bogor Timur.

Rombongan yang meliputi Sekcam Nasdwiyelli serta para Lurah se-Padang utara ini pun disambut dengan dialog bersama oleh Camat Bogor Timur, Ardi Nopan beserta jajaran, di Aula Kantor Kelurahan Katulampa Rabu (26/7) kemarin. Dalam kesempatan itu Editiawarman menyampaikan, kunjungan ini didasari untuk saling merajut silaturahmi sambil ‘sharing’ dan mempelajari kiat-kiat yang telah sukses dilakukan Pemerintah Kecamatan Bogor Timur sejauh ini.

“Kita tahu, cukup banyak inovasi-inovasi yang dilakukan di lingkup Kecamatan Bogor Timur. Salah satunya prestasi teranyar yang dicapai Kelurahan Katulampa selaku mewakili Provinsi Jawa Barat dalam Lomba Penilaian Kinerja Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2017,” sebutnya. Editiawarman juga menyebutkan, hasil sharing tersebut untuk menjadi masukan bagi jajaran di lingkup kerjanya ke depan.

Ia pun memuji Program Gerakan Masyarakat Sadar Wilayah (Gemarsawi) yang digagas Kelurahan Katulampa. Dimana program pemerintah itu diketahui meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kemasyarakatan maupun yang lainnya. “Insyaallah ilmu yang kita dapat dalam pertemuan ini, dapat kita ambil dan terapkan demi memajukan Kecamatan Padang Utara ke depan,” harapnya.

Sementara, Camat Bogor Timur Ardi Nopan mengaku bersyukur atas beberapa prestasi yang telah dicapai Kelurahan Katulampa. Berkat torehan itu, kelurahan tersebut menjadi tujuan kunker dari berbagai instansi pemerintah, seperti kali ini Pemerintah Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

“Ada beberapa terobosan yang memang kita lakukan. Terutama sekali memaksimalkan kinerja pegawai sekaligus mengoptimalkan berbagai programpembangunan bagi masyarakat,” ungkapnya. Selanjutnya kata Ardi Nopan lagi, di sisi lain upaya penanganan isu strategis juga dilakukan demi menciptakan keamanan dan ketentraman hidup masyarakat. Baik mulai dari isu keberagaman, penanggulangan bahaya narkoba, terorisme, penyakit masyarakat, pemanasan global budaya dan masih banyak lainnya.

“Di samping itu kita di sini juga memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat seperti yang diminiaturkan Kelurahan Katulampa. Upaya ini menurut kami, menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam membangkitkan kemandirian masyarakat sesuai beberapa poin yang terdapat dalam Program Gemarsawi,” ulasnya. (h/rel)

MENGECAT KANAL — Sejumlah pekerja tengah mengecat kawasan banjir kanal GOR Haji Agus Salim, Padang, Rabu (26/7). Hal ini dilakukan selain untuk menghias kawasan banjir kanal, juga untuk persiapan Festival Dragon Boat ke-15. HUDA PUTRA

Kuranji Raih Berbagai Prestasi PADANG, HALUAN — Selama tujuh bulan terkhir ini, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji berhasil mengumpulkan berbagai prestasi.

Hal ini semakin menujukkan peningkatan selama masa kepemimpinan lurah yang baru, yang dijabat oleh Martias.

Berdasarkan data yang dihimpun Haluan, berbagai prestasi yang telah didapatkan oleh Kelurahan Kuranji ialah meraih juara pertama dalam musrembrang tingkat kecamatan, juara umum dalam Bulan Bakti Dasa Wisma di Kecamatan Kuranji, serta mendapat juara ketiga dalam Bulan Bakti Gotong Royong.

Tak hanya itu, kelurahan ini

juga meraih kemenangan dalam semarak ramadhan dalam bentuk poskambling dan kebersihan masjid.

Selain itu, d alam bentuk kerjasa sama ibu-ibu PKK yang membawa nama baik kelurahan kuranji hingga tingkat kabupaten atau kota.

Lurah Kuranji, Martias mengatakan, berbagai keberhasilan yang sudah dicapai merupakan hasil kerja sama dengan seluruh pihak, baik dari pihak kelurahan maupun dengan masyarakat.

“Adanya kerjasama dan saling membantu antara semua pihak, menjadikan Kelurahan Kuranji semakin lebih baik lagi sehingga, dapat mencapai visi

dan misi kelurahan agar bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan lagi untuk meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat, terutama di kelurahan kuranji sehingga bisa menjadi salah satu kelurahan yang lebih baik.

“Meski sudah meraih berbagai prestasi dalam berbagai perlombaan, namun semua itu harus dipertahankan dan ditingkatkan kembali.

Sehingga, tak hanya menjadi prestasi saja, namun bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus maju dan berkembang,” katanya. (h/mg-eby)

FORUM SILATURAHIM PROKLAMATOR INDONESIA

Angkat Kembali Citra Kampus UBH

PADANG, HALUAN — Kegiatan Forum Silaturahim Proklamator Indonesia pada

www.harianhaluan.com

Sabtu 29 Juli mendatang di Hotel Mercure akan berdampak besar bagi perkem-

bangan kampus yang memakai nama wakil presiden pertama di Republik Indonesia tersebut.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Presidium Forum Silaturahmi Proklamator Indonesia, Ir Suprapto kepada Haluan, Kamis (27/7).

Iven itu katanya dapat mengangkat lagi citra dan gaung Bung Hatta sendiri sebagai nama yang sangat berpengaruh bagi perjalanan bangsa, tidak terkecuali bagi UBH sendiri yang ia katakan pernah berjaya di era 1980 hingga 1990-an.

“Tujuannya adalah Mambangkik Batang Tarandam,

dengan adanya kami dan para alumni berkumpul dapat berkumpul dan menyampaikan pandangannya serta visi misi mereka ke depan terhadap kampus, tempat mereka menuju jalan kesuksesan masingmasing di kehidupan saat ini,” ucap Suprapto.

Menurutnya, alumni selalu mengikuti perjalanan kampus (UBH, red) dari tahun ke tahunnya. Salah satu a lasan dibentuknya Forum Presidium ini dikatakannya terkait dengan wacana Rektor UBH, Azwar Ananda yang ingin mengganti nama UBH menjadi Unhatta.

“Para alumni merasakan kerisauan terkait penggantian nama kampus UBH menjadi Unhatta yang sempat mengapung beberapa waktu yang lalu. Menurut saya, tidak boleh diganti, karena kami tidak akan tinggal diam jika hal tersebut terjadi.

Sebaiknya rektor fokus pada peningkatan mutu pendidikan, disamping kegiatan ini juga bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi dan memberikan masukan kepada kampus,” jelasnya.

Alasan dirinya berkata demikian bukan tanpa alasan. Sebut alumni Fakultas Teknik tersebut, dulunya Bung Hatta terkenal akan kualitas pendidikan. Hal tersebut terbukti dengan antrinya para pelajar dari dalam dan luar Sumbar yang datang untuk menimba ilmu di UBH. “Zaman saya itu, pada tahun 1983 tersebut, di jurusan saya, Teknik Elektro itu bisa mencapai 350 orang, namun yang sekarang terjadi seperti penurunan kualitas, karena seharusnya semakin membaik karena kemajuan zaman, yang terjadi malah sebaliknya.

Kita harus evaluasi diri, apa yang terjadi sebenarnya, apa yang salah? Jika dulu orang yang datang kepada kita, sekarang ini sampai kita yang harus jemput bola untuk mengajak mengambil pendidikan disana (UBH, red), hal ini harus menjadi cambuk dan pukulan untuk berubah,” ujarnya. (h/mg-adl)

”Kesehatan harus dijaga, apalagi yang sudah berusia lanjut,”ujar Ketua MUI Kota Padang Duski Samad kepada Haluan, Kamis (27/7).

Dikatakan Duski, yang terpenting untuk menjaga kesehatan CJH harus mengatur pola makan. Serta harus bisa beradaptasi dengan cuaca dan makanan di tanah suci.

Selain kesehatan, dalam melaksanakan ibadah haji juga diperlukan mentalitas.

Sebab di tanah suci, akan bertemu orang dari seluruh dunia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. ”Kedispilinan juga harus dijaga, sebab kita berada dalam rombongan,”ujarnya.

Ditambahkan Duski, ia melihat dari tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan haji belum terlaksanakan dengan maksimal. Hal ini diakibatkan, kurang profesionalnya para petugas jemaah haji. Disebutkan Duski, masih banyak petugas yang bersikap acuh kepada keperluan CJH. ”Saya pernah menegur petugas tersebut sewaktu melaksanakan ibadah haji juga, akibat membiarkan orang yang sudah berusia lanjut kesusahan membawa barangnya. Sedangkan petugas tersebut sibuk mengobrol dengan rekannya,”ujarnya.

Ia berharap, agar persoalan mentalitas dari para petugas jamaah haji dapat dievaluasi dan ditingkatkan.

Sebab, CJH yang melak-

sanakan haji membutuhkan banyak bantuan dari petugas.

Sebelumnya, Kepala Kementrian Agama Kota Padang Japeri m engatakan untuk tahun ini sebanyak 1.206 Calon Jemaah Haji (CJH) Kota Padang akan melaksanakan ibadah haji.

Japeri menyebut, seluruh CJH Kota Padang diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) embarkasi Padang mengisi 13 kloter dari 17 kloter yang ada. Kloter pertama akan berangkat menuju Madinah pada 28 Juli 2017 dan masuk Asrama Haji sehari sebelumnya. ”Jemaah diberangkatkan dengan pesawat boeing berkapasitas 393 orang penumpang,” ujarnya. Japeri.

Sementara itu, CJH termuda pada embarkasi Padang ini yakni Anisya Aftariza Binti Abtar Latif dengan usia 22 tahun. Anisya berdomisili di Lubuk Begalung.

Sedangkan jemaah tertua yakni Agus Bin Duya Tan Baro dengan usia 87 tahun. Agus Bin Duya Tan Baro merupakan warga jalan Dr Sutomo.

Rombongan CJH Padang tahun ini memang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Jemaah perempuan mendominasi dengan jumlah 704 orang, sedangkan jemaah laki-laki sebanyak 502 orang. “Jemaah yang berangkat dengan latar belakang yang berbeda-beda,” kata Japeri. (h/mg-mel)

Padang dan Hildesheim Jerman Kerja Sama PADANG, HALUAN — Hasil kunjungan kerja pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam kerangka kerjasama sister city antara Padang – Hildesheim Jerman dari 17 – 18 Juni 2017 lalu, menuai hasil adanya peningkatan intensitas kerjasama sister city antara kedua kota kembar, Kota Padang dan Kota Hildesheim.

Buktinya Walikota Hildesheim, Dr. Ingo Meyer mengundang Walikota Padang ke “ Theater of Lower Saxony” Hildeshem yang diterima 4 Juli 2017, ucap Sekda Kota Padang Ir.H. Asnel, MS.i, kemarin.

Kata Sekda Asnel, dalam surat Walikota Hildesheim Dr. Ingo Meyer menyampaikan sangat senang bahwa delegasi Kota Padang datang ke Hildesheim pada Juni 2017 lalu, akan memperkuat kerja sama kita dan kami merencanakan perjalanan yang menarik. “ Dengan surat ini, saya dengan senang memberikan kepada semua warga kota kembar kami, Padang, sebuah alasan untuk datang ke Hildesheim.

Sampai sekarang mereka bebas masuk ke pertunjukan dari theather terbesar kami “ Theater of Lower Saxony” di Hildesheim.”

Sehubungan d engan itu, pinta Walikota Hildesheim Dr. Ingo Meyer, warga Kota Padang hanya butuh menunjukkan kartu pengenal mereka di pusat layanan Theater untuk membuktikan lokasi tempat tinggal mereka.

Menghubungi lewat telpon juga bisa dilakukan di pusat layanan dan kemudian menjemput tiket langsung karena tidak mungkin mengirim tiket.

Pemesanan online tidak bisa dilaksanakan.

Dengan inisiatif ini, Kota Hildesheim ingin mempromosikan kerja sama dengan Kota Padang serta pertukaran budaya dan p ariwisata. Maka berharap warga Kota Padang akan menggunakan kesempatan ini dan mengunjungi kota kembar mereka Kota Hildesheim.

Menurut Sekda Asnel, menyebarluasan informasi kerja sama sister city antara kedua kota kembar, Kota Padang dan Kota Hildesheim memang perlu disebarkan.

Apalagi bebas masuknya warga Kota Padang ke “Theater Of Lower Saxony di Hildesheim.

Kota Hildesheim telah menjalin sister city dengan Kota Padang sejak 1988 silam. Pemerintah Kota Padang telah pernah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan sangat mendukung dan menganggap penting hubungan antara Kota Padang dan Kota Hildesheim.

Pada 2012 lalu, Pemko Padang dan Pemko Hildesheim sudah menyepakati materi kerja sama, yaitu pertukaran siswa level sekolah menengah, kesempatan magang bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada industri-industri terkemuka di Hildesheim,.

Juga bantuan tenaga ahli untuk revitalisasi bangunan-bangunan bersejarah (heritage buildings) di Kota Padang agar bisa masuk kedalam Unesco Heritage List. (h/rel) Redaktur:Afrianita

Layouter: Syamsul Hidayat

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Petatah Petitih Adat PENYUSUN: IDRUS HAKIMY DT RAJO PANGHULU

Anak nalayan mambaok cangkua Mananam ubi ditanah darek Baban sakoyan dapek dipikua Budi saketek taraso barek (Artinya, beban yang berat dapat dipikul, tetapi budi sedikit terasa berat)

Nagari di Minangkabau P

emekaran nagari yang dilakukan beberapa daerah di Sumbar dengan alasan peningkatan pelayanan kepada masyarakat tentu kedengaran lebih baik. Namun, yang harus diperhatikan,nagari di Minang tidak sebatas pengertian ulayat hukum adat.

LAPORAN :

Anak ikan dimakan ikan Gadang ditabek anak tenggiri Ameh bukan perakpun bukan Budi saketek rang haragoi.

(Artinya, hubungan yang erat sesama manusia bukan karena emas dan perak, tetapi lebih diikat budi yang baik) Anjalai tumbuah dimunggu Sugi sugi dirumpun padi Supayo pandai rajin baguru Supayo tinggi naikan budi (Artinya, pengetahuan hanya didapat dengan b erguru, kemulian hanya didapat dengan budi yang tinggi) Alu tataruang patah tigo Samuik tapijak indak mati (Artinya, sifat seseorang yang tegas bertindak atas kebenaran dengan penuh bijaksana) Tarandam randam indak basah Tarapuang apuang indak hanyuik.

(Artinya, suatu persoalan yang tidak didudukan dan pelaksanaannya dilalaikan) Anyuik labu dek manyauak Hilang kabau dek kubalo.

Artinya, karena mengutamakan suatu urusan yang kurang penting hingga yang lebih penting tertinggal karenanya) Anguak anggak geleng amuah Unjuak nan tidak babarikan (Artinya, sifat seseorang yang tidak suka berterus terang dan tidak suka ketegasan dalam sesuatu) Alua samo dituruik Limbago samo dituang Artinya, seorang yang mentaati perbuatan bersama dan dipatuhi bersama) Alat baaluah jo bapatuik makanan banang siku-siku Kato nan bana tak baturuik ingiran bathin nan baliku (Artinya, seseorang yang tidak mau dibawa kejalan yang benar menandakan mentalnya telah rusak) Alang tukang binaso kayu Alang cadiak binaso Adat Alang arih binaso tubuah (Artinya, seseorang yang tidak mau dibawa kejalan yang benar menandakan mentalnya telah rusak)

www.harianhaluan.com

11

H. MAS’OED ABIDIN Lebih mengedepan dan utama adalah wilayah kesepakatan antar berbagai komponen masyarakat di dalam nagari . Nagari di Minangkabau berada di dalam konsep tata ruang yang jelas.

Basasok bajarami, Bapandam bapakuburan, Balabuah batapian, Barumah batanggo, Bakorong bakampuang, Basawah baladang, Babalai bamusajik.

Ba-balai (balairuang atau balai-balai adat) tempat musyawarah dan menetapkan hukum dan aturan ; “Balairuang tampek manghukum, ba-aie janieh basayak landai, aie janiah ikan-nyo jinak, hukum adie katonyo bana, dandam agiae kasumaik putuih, hukum jatuah sangketo

sudah”.

Ba-musajik atau ba-surau tempat beribadah, “Musajik tampek ba ibadah, tampek balapa ba ma’ana, tampek balaja al Quran 30 juz, tampek mangaji sah jo batal”, Artinya ada pusat pembinaan umat untuk menjalin hubungan masyarakat yang baik (hablumminan-naas) dan terjamin pemeliharaan ibadah dengan Khalik (hablum minallah).

Adanya balairuang dan musajik (surau) menjadi lambang utama terlaksananya hukum – kedua lembaga – balairung dan mesjid – ini merupakan dua badan hukum yang disebut dalam pepatah : “Camin nan tidak kabuah, palito nan tidak padam” -di dalam pemahaman “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah., syara’ mangato adat nan kawi syara’ nan lazim”.

Kedua lembaga ini – balai adat dan surau – keberadaannya tidak dapat dipisah dan dibedabedakan.

“Pariangan manjadi tampuak tangkai, Pagarruyuang pusek Tanah Data, Tigo Luhak rang mangatokan.

Adat jo syara’ jiko bacarai, bakeh bagantuang nan lah

sakah, tampek bapijak nan lah taban”.

Apabila kedua sarana ini berperan sempurna, maka di kelilingnya tampil kehidupan masyarakat yang berakhlaq perangai terpuji dan mulia (akhlaqul-karimah) itu.

“Tasindorong jajak manurun, tatukiak jajak mandaki, adaik jo syara’ kok tasusun, bumi sanang padi manjadi”.

Konsep tata-ruang ini adalah salah satu kekayaan budaya yang sangat berharga di nagari dan bukti idealisme nilai budaya di Minangkabau, termasuk di dalam mengelola kekayaan alam dan pemanfaatan tanah ulayat.

“Nan lorong tanami tabu, Nan tunggang tanami bambu, Nan gurun buek kaparak, Nan bancah jadikan sawah, Nan munggu pandam pakuburan,

Nan gauang katabek ikan, Nan padang kubangan kabau, Nan rawang ranangan itiak”.

Tata ruang yang jelas memberikan posisi peran pengatur, pemelihara.

Pendukung sistim banagari yang terdiri dari orang ampek jinih, yang terdiri dari ninikmamak ( yakni penghulu pada setiap suku, yang sering juga disebut ninikmamak nan gadang basa batuah, atau nan di amba gadang, nan di junjung tinggi, sebagai suatu legitimasi masyarakat nan di lewakan.), alim ulama (juga disebut dengan panggilan urang siak, tuanku, bilal, katib nagari atau imam suku, dll dalam peran dan fungsinya sebagai urang surau pemimpin agama Islam.

Gelaran ini lebih menekankan kepada pemeranan fungsi ditengah denyut nadi kehidupan masyarakat (anak

nagari), cerdik pandai (dapat saja terdiri dari anak nagari yang menjabat jabatan pemerintahan, para ilmuan, perguruan tinggi, hartawan, dermawan), urang mudo (yakni para remaja, angkatan muda, yang dijuluki dengan nan capek kaki ringan tangan, nan ka disuruah di sarayo).

Dan bundo kanduang (terdiri dari kalangan ibu-ibu, yang sesungguhnya ditangan mereka terletak garis keturunan dalam sistim matrilinineal dan masih berlaku hingga saat ini, lebih jelasnya di ungkap di dalam Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang di Minangkabau, adalah menjadi “limpapeh rumah nan gadang, umbun p uruak pegangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, sumarak dalam nagari, nan gadang basa batuah” (h/ *)

Memahami Syarak Mangato Adat Memakai

M

asyarakat adat bersendi syariat dan syariat yang bersendikan Kitabullah, semestinya memahami bahwa kaedah-kaedah adat dipertajam makna dan fungsinya oleh kuatnya peran syariat.

Pelajaran-pelajaran sesuai syara’ itu, antara lain dapat diketengahkan, LAPORAN: H. MAS’OED ABIDIN Mengutamakan prinsip hidup berkeseimbanganNi’mat Allah, sangat banyak.

“Dan jika kamu menghitung-hitung ni’mat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi maha Penyayang” (QS.16, An Nahl : 18).

Hukum Syara’ menghendaki keseimbangan hidup rohani dan jasmani ; “Sesungguhnya jiwamu (rohani-mu) berhak atas kamu (supaya kamu pelihara) dan badanmu (jasmanimu) pun berhak

atasmu supaya kamu pelihara” (Hadist).

Keseimbangan ini semakin jelas wujud dalam kemakmuran di Minangkabau ; “Rumah gadang gajah maharam, Lumbuang baririk di halaman, Rangkiang tujuah sajaja, Sabuah banamo si bayaubayau, Panenggang anak dagang lalu, Sabuah si Tinjau lauik, Birawati lumbuang nan banyak, Makanan anak kamanakan.

Manjilih ditapi aie, Mardeso di paruik kanyang. Bimbingan syara’, “Berbuatlah untuk hidup akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok dan berbuatlah untuk hidup duniamu, seolah-olah akan hidup selama-lamanya” (Hadist).

Kesadaran kepada luasnya bumi Allah, merantaulah. Allah telah menjadikan bumi mudah untuk digunakan. Maka berjalanlah di atas permukaan bumi, dan makanlah dari rezekiNya dan kepada Nya lah tempat kamu kembali.

“Maka berpencarlah kamu diatas bumi, dan carilah karunia Allah dan (di samping itu) banyaklah ingat akan Allah, supaya kamu mencapai kejayaan”, (QS.62, Al Jumu’ah : 10).

Agar supaya “jangan tetap tertinggal dan terkurung dalam lingkungan yang kecil”, dan sempit, “Bukankah bumi Allah itu luas,

sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?”. (QS.4, An Nisak : 97) Merantau di Minangkabau adalah sesuatu pelajaran dalam perjalanan hidup, “Karatau madang di hulu babuah babungo balun.

Marantau buyuang dahulu di rumah paguno balun. Akan tetapi, selalu ditanamkan pentingnya kehati-hatian, “Ingek sa-balun kanai, Kulimek sa-balun abih, Ingek-ingek nan ka-pai, Agak-agak nan ka-tingga”.

Mencari nafkah dengan “usaha sendiri”. Memiliki jati diri, self help dengan tulang delapan kerat dengan cara amat sederhana sekalipun “lebih terhormat”, daripada meminta-minta dan menjadi beban orang lain, “Kamu ambil seutas tali, dan dengan itu kamu pergi kehutan belukar mencari kayu bakar untuk dijual pencukupkan nafkah bagi keluargamu, itu adalah lebih baik bagimu dari pada berkeliling meminta-minta”. (Hadist).

Membiarkan diri hidup dalam kemiskinan tanpa berupaya adalah salah , “Kefakiran (kemiskinan) membawa orang kepada kekufuran (ke-engkaran)” (Hadist).

Tawakkal dengan bekerja dan tidak boros.

Tawakkal adalah satu bentuk keseriusan dan tidak “hanya menyerahkan nasib” tanpa berbuat apa-apa, “Bertawakkal lah kamu, seperti burung itu bertawakkal” (Atsar dari

Shahabat). Artinya, pemahaman syarak menanamkan dinamika hidup yang tinggi.

Kesadaran kepada ruang dan waktu.

Menyadari bahwa peredaran bumi, bulan dan matahari, pertukaran malam dan siang, menjadi bertukar musim berganti bulan dan tahun, adalah hukum alam semata.

“Kami jadikan malam menyelimuti kamu (untuk beristirahat), dan kami jadikan siang untuk kamu mencari nafkah hidup”. (QS.78, An Naba’ : 10-11) Arif akan adanya perubahan-perubahan. Yang perlu dijaga ialah supaya dalam segala sesuatu harus pandai mengendalikan diri, agar jangan melewati batas, dan berlebihan, “Ka lauik riak mahampeh, Ka karang rancam ma-aruih, Ka pantai ombak mamacah.

Jiko mangauik kameh-kameh, Jiko mencancang, putuih – putuih, Lah salasai mangko-nyo sudah”.

Artinya, pemahaman syarak menekankan kepada kehidupan yang dinamis, mempunyai martabat (izzah diri), bekerja sepenuh hati, menggerakkan semua potensi yang ada, dengan tidak m enyisakan kelalaian ataupun ke-engganan. Tidak berhenti sebelum sampai. Tidak berakhir sebelum benar-benar sudah. (***)

Redaktur: Isra Hermanto

Layouter: Luther

12

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Halaban Butuh Investor Kelola Peternakan dan Perkebunan HALABAN, HALUAN — Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota membutuhkan investor yang akan menanamkan modalnya untuk mengelola peternakan dan perkebunan di nagari tersebut.

Halaban memiliki lahan potensial yang luas, seperti bekas kebun teh Halaban seluas 600 hektare, lebih luas daripada lahan BPTU-HPT Padang Mangateh, Kecamatan Luak yang seluas 280 hektare.

Hadapi Bencana, BPBD Sumbar Latih TRC LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api adalah bencana yang berpotensi terjadi di Sumatra Barat. Pemerintah provinsi itu mencarikan solusi untuk menghadapi bencana tersebut, salah satunya melatih Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana.

Pj. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, Nasridal Patria, mengutarakan, pihaknya terus berupaya mengurangi resiko bencana, baik melalui kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, maupun kontinjensi. Untuk itu, pihaknya mengadakan pelatihan terhadap TRC Penanggulangan Bencana. Pada tahun ini, pelatihan TRC digelardi Aula Hotel Pusako, Bukittinggi, Kamis (27/7).

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) di Sumatera Barat,kata Nasridal, memerlukan kesiapsiagaan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana.

“Salah satu upaya untuk meminimalisir korban bencana dengan menugaskan TRC PB yang merupakan penggerak awal kejadian bencana dan mendukung kegiatan operasional PB meliputi bantuan manajemen, teknis, peralatan dan dukungan logistik,” ujarnya.

TRC, kata Nasridal, bertugas membuka dan menganalisis berbagai situasi di daerah bencana dan memperoleh informasi untuk ditindaklanjuti oleh tim operasi, seperti SAR, sukarelawan, maupun regu penyelamat ataupun regu penilaian dan dinas/instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

“Dengan demikian, TRC BPBD Sumbar mempunyai tugas dalam pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana, dan sarana. BPBD Sumbar melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memandang perlunya melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas anggota TRC PB di daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Sumbar, Rumainur, mengatakan, pelatihan TRC itu dilaksanakan pada 27—28 Juli.

Pelatihan itu diikuti 52 peserta dari kabupaten/kota se-Sumbar.

“Kegiatan inimenjadi jawaban dan harapan bagi masyarakat Sumbar bagaimana komitmen, perhatian dan juga bentuk kepedulian BPBD Sumbar mewujudkan Sumbar siaga, tanggap, tangguh, dan tawakal dalam menghadapi bencana,” ucapnya. (h/zkf)

www.harianhaluan.com

“Bila ada investor yang berminat untuk mengelola peternakan sapi potong maupun perkebunan, masyarakat pemilik lahan ulayat bekaskebun teh tersebut diyakini mau menyerahkan lahan mereka untuk

usaha demi peningkatan ekonomi, nagari, daerah maupun masyarakat setempat,” ujar Wali Nagari Halaban, M. Fachrura, di kantornya, Kamis (27/7).

Lahan bekas kebun teh yang terkenal pada masa lalu dengan

nama Teh Sosro Bahu Halaban, kata Fachru ra, cukup luas digunakan untuk usaha sapi potong maupun perkebunan atau keduanya sekaligus.

“Bila terwujud nanti, pengelolaan usaha tersebut akan menyediakan lapangan kerja baru bagi penduduk,” ucapnya.

Ia menyebutkan, ada investor dari Malaysia berencana mengelola usaha sapi perah, tetapi tindak lanjutnya masih ditunggu. Ia belum tahu apakah investor tersebut benar-benar serius ingin mengelola usaha sapi perah atau bertanya saja. ”Kita tunggu p rosesnya seperti apa. Bila nanti gagal, diharapkan kehadiran in-

vestor lain,” katanya.

Menurut Fachrura, usaha ternak sapi potong sangat cocok di lahan yang luas tersebut.

Teknologi bidang peternakan sapi potong Balai Pembibitan Ternak Unggul- Hijauan Pakan Ternak (BPTU-KPT) Padang Mangateh, Kecamatan Luak, bisa ditularkan untuk usaha ternak sapi potong di sana.

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Halaban, Muslim Syam, sependapat dengan Fachrura. Ia mengatakan, Halaban memang butuh investor yang berminat pada sektor peternakan untuk memberantas pengangguran, mengurangi angka kemiskinan,

dan meningkatkan ekonomi masyarakat nagari itu.

Seperti diketahui, Nagari H a l a ba n m e m i l i k i l ua s 66,15 km persegi (16,8 persen) dari luas Kecamatan Lareh Sago Halaban. Nagari itu mempunyai penduduk sekitar 6.000 jiwa yang tersebar pada 8 jorong.

Saat ini di Halaban, kebun karet seluas ratusan hektare masih mendominasi usaha penduduknya. Walau harga karet sering anjlok, sebagian para petani Halaban tetap meningkatkan produksi karetnya. Selain itu, di sana ada kebun gambir, cokelat, cengkeh, kulit manis, dan manggis setelah tanaman pangan padi. (h/zkf)

Simpang Sugiran Jadi Tempat Musrenbang 2018 LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, membuka musyawarah nagari (Musrenbang) 2019 tingkatLimapuluh Kota di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kamis (27/7) di Aula TK Pembina. Dipilihnya Simpang Sugiransebagai tempat musrenbang karena pemeriksaan BPKP pada 2016 terhadap nagari itu hasilnya memuaskan.

Irfendi Arbi mengatakan, Simpang Sugiran menjadi nagari terbaik dalam menyusun menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja nagari pada 2016 dan 2017.

“Alokasi dana desa mencapai Rp1,5 miliar bagi tiaptiap nagari akan menjadi tanggung jawab besar bagi nagari untuk merencanakan segala sesuatunya mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan,” ujarnya saat membuka Musrenbang.

Hal itu, kata Irfendi, akan menjadi tantangan bagi setiap nagari dan wali nagari untuk

GUNTING PITA — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, menggunting pita di Nagari Simpang Sugiran, Kamis (27/7), sebagai tanda dimulai pelaksanaan pembangunan di tiap-tiap nagari di kabupaten itu. ZULKIFLI

dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk terwujudnya nagari yang sejahtera dan mandiri. Penggunaan dana desa/nagari harus berdasarkan hasil Musrenbang desa atau nagari. Usulan pemba-

ngunan juga tertuang dalam RPJM dan RKP nagari yang sebelumnya mendapat persetujuan oleh Bamus nagari.

Musrenbang tersebut, kata Irfendi, menjadi penentu arah pembangunan. Ia berharap Musrenbang dapat menjawab tantangan dan meman-

faatkan peluang dalam perencanaan program pembangunan daerah dengan menggali potensi d aerah secara maksimal.

Sementara itu, Wali Nagari Simpang Sugiran, Iswaris Chan, mengatakan, dari hasil pertemuan, prioritas pem-

bangunan pada 2018 adalah pembangunan Jorong Boncah, melanjutkan Bandar Luak Takung, Irigasi Bandar Gauang dan Pembuatan Bandar Kiau. Di Jorong Lokuang, adalah melanjutkanpembangunan Irigasi Bawah Beringin dan Rabat Beton Jalan Usaha Tani dari Aper ke Apar. Sementara itu, untuk Jorong Baliak, Irigasi Sugiran, Irigasi Rimbo Tobek, Tali Bandar Ana, dan Irigasi Rawan Munggu adalah usulan adanya Taman Bacaan Nagari.

Pada Musrenbang itu, Irfendi meluncurkan pelaksanaan dana desa 2017, di antaranya, pembangunantujuh jaringan irigasi dan satu rabat beton jalan. Jaringan irigasi tersebut berada di Jl. Syeh Beliau Lokuang (Jorong Lakuang), jaringan irigasi Kayu Kolek, Jaringan Irigasi dan Pendaman Jalan Tati (Jorong Lokuang), Jaringan Irigasi Luak Takuang, (Jorong Boncah), Jaringan Irigasi Jl. Dt.Singo Dirajo, Jaringan Irigasi Sawah Liat (Jorong Baliak), Jaringan Irigasi Rawang Munggu dan Rabat Beton Jln.H.AR.Dt Malano (Jorong Baliak). (h/zkf)

15 Pasangan Finalis Uda Uni Diarak Dengan Bendi PAYAKUMBUH, HALUAN — Sebanyak 15 pasangan finalis Uda dan Uni Duta Wisata Payakumbuh tahun 2017 yang telah lulus audensi memasuki tahapan selanjutnya. Mereka diarak dengan bendi dari tempat karantina, Hotel Bundo Kanduang Jln. M. Yamin Padang Tiakar Hilir, Labuah Basilang, Kamis (27/7) sore.

Rombongan pasangan finalis Uda dan Uni Duta Wisata Payakumbuh itu ketika melewati Jl. Sudirman Simpang Benteng, Koto nan Gadang dan Jl. Sukarno-Hatta Koto nan Ompek mendapat banyak sambutan masyarakat kota ini yang berpapasan dengan rombongan. ”Gelaran kegiatan Uda dan Uni duta wisata tersebut merupakan perpanjangan tangan pemerintah kepada

generasi muda dalam pengembangan wisata dan kebudayaan,” ujar Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Payakumbuh, Ruslayetti, di Balaikota Bukik Sibaluik.

Ia mengutarakan, peran Uda dan Uni Duta Wisata sangatlah penting karena m ereka merupakan perpanjangan tangan pemerintah kepada generasi muda untuk berkarya dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta wisata di Kota Payakumbuh. Kegiatan ini juga dapat membumikan adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah (ABS-SBK).

“Para finalis hendaknya mampu menunjukkan kemampuan dan jati diri yang sebenarnya. Bersainglah secara sehat, kompetitif, profesional, dan positif.

Kerahkan semua kemampuan un-

tuk menjadi yang terbaik,” tuturnya.

Penilaian, kata Ruslayetti, tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada talenta dan pengetahuan peserta.

“Penilaian nantinya tentu tidak hanya dilihat dari tampilan fisik atau penampilan, tapi juga dari sikap serta talenta yang dimiliki. Karena itu, peserta perlu memanfaatkan kesempatan ini. Jadilah yang terbaik untuk wakil uda uni Payakumbuh di tingkat provinsi Sumatera Barat nantinya,” tuturnya.

Sebelumnya, 15 pasangan finlis tersebut dikarantina mulai Rabu lalu dengan tema “Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kota Payakumbuh tahun 2017, Kita Ciptakan Generasi Muda yang Sadar Budaya dan Sadar Wisata”.

Agenda pemilihan uda dan uni tersebut akan berlangsung hingga 29

Redaktur: Holi Adib

Juli. Pengumuman pemenang dilakukan pada malam puncak final di GOR M. Yamin, Kubu Gadang, Payakumbuh. Satu pasangan finalis yang terpilih sebagai pemenang akan mewakili Kota Payakumbuh ke tingkat Sumatra Barat.

“Para finalis uda dan uni akan ditempa dengan berbagai materi dan keterampilan dari narasumber yang kompeten. Di antara nara sumbernya adalah dari Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan Kota Payakumbuh, Dekranasda Payakumbuh, m odel, entertainmen dan perancang busana ternama, seperti Fomalhout Zamel dan Om Chan. Sedangkan yang bertindak sebagai juri wawancara adalah Dr. Henny Riza Falepi, Elfriza Zaharman, Fomalhout Zamel, Om Chan, dan Ifra Yunaldi,” tuturnya. (h/zkf)

Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM DAN BUKITTINGGI

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

13

HARGANAS — Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi, memberikan sambutan selaku tuan rumah pada peringatan Harganas XXIV tingkat provinsi Sumbar yang berlangsung dilapangan Wirabraja Bukittinggi. GATOT

TUAN RUMAH HARGANAS XXIV

Bukittinggi Pacu Warga Sadar KB Perbakin Data Kepemilikan Senjata AGAM, HALUAN — Menghindari penyalah gunaan senjata api, Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Cabang Kabupaten Agam melakukan pendataan serta registrasi terhadap anggota yang memiliki senjata. Seluruh klub akan dilayangkan surat untuk mengirimkan biodata anggota beserta senjata yang mereka miliki.

Ketua Perbakin Cabang Agam, Ferry Suwandi, di Lubuk Basung, Kamis, mengatakan pendataan anggota dan registrasi senjata ini bertujuan untuk mengetahui senjata yang klub dan anggota. Pendataan ini bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Ia menjelaskan, pendataan tersebut memiliki manfaat serta tujuan seperti pihaknya tidak kesulitan untuk mencari kepemilikan apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Lebih mudah mengetahui jumlah anggota klub dan jenis senjata.

“Pendataan dan registrasi sangat diperlukan. Kita memerlukan data pasti senjata serta anggota klub menembak di bawah naungan Perbakin Cabang Agam. Apabila sekiranya ada anggota yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan akan mudah dilacak,” jelasnya. Dikatakannya, saat ini jumlah klub di bawah naungan Perbakin Cabang Agam sebanyak 14 club, dan yang aktif sebanyak 11 klub. Klub tersebut tersebar di Kecamatan Lubukbasung, Tanjungraya, Tanjungmutiara, Palupuh, Baso, dan lainnya.

Menurutnya, hal ini juga sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

Pada masa mendatang Perbakin Cabang Agam juga berencana membuat gudang untuk menyimpang senjata seluruh anggota klub. (h/yat)

Adipura, Hasil Kerja Keras Semua Pihak BUKITTINGGI, HALUAN — Kota Bukittinggi tahun ini akan kembali meraih anugerah Adipura kategori Kota Sedang. Hal ini ditandai dengan telah diterimanya undangan yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dengan Nomor surat UN.71/ PSLB3/PS/PLB.O/7/2017 tertanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Plt.Dirjen.

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, MR.Kartiansyah, Rabu (26/7).

Penyerahan anugerah tersebut akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2017 mendatang. Dalam undangan disebutkan bahwa penyerahan piala Adipura akan dilakukan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, dalam acara Malam Anugerah Lingkungan memperingati puncak acara Hari Lingkungan Hidup tahun 2017 yang bertempat di Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Adipura merupakan penghargaan bergengsi bagi Pemerintah Kota Bukittnggi yang dianggap oleh Pemeritah Pusat telah dapat menciptakan kota yang bersih dan nyaman.

“Keberh asilan Bukittinggi kembali meraih anugerah Adipura ini merupakan kerja keras seluruh masyarakat, partisipasi dunia usaha, serta ASN. Diterimanya Adipura oleh Kota Bukittinggi hal ini sebagai tanda telah terpenuhinya indikator lingkungan yang bersih, hijau, teduh dan sustainable planning.

Serta komitmen Walikota Bukittnggi menjadikan Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang Bersih,” ungkap Supadria. (h/rel) www.harianhaluan.com

BUKITTINGGI, HALUAN — Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pemrov Sumbar yang telah mempercayai Bukittinggi sebagai tuan rumah pada peringatan Harganas XXIV tahun 2017.

Terkait dengan program keluarga berencana di Bukittinggi sebut Irwandi, pemerintah kota terus meningkatkannya termasuk program kerja dari SOPD terkait.

“Kita berharap kesadaran keluarga di Sumbar khususnya Bukittinggi untuk memperbaiki kualitas kehidupan dapat ditumbuhkembangkan.

Sehingga lahir generasi penerus yang berkualitas dan memiliki ketahanan untuk men-

jadi keluarga sejahtera,” ujar Irwandi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, mengatakan, melalui Harganas XXIV tingkat Provinsi Sumbar tahun 2017, diharapkan menjadi momentum dalam membangun karakter bangsa untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Tema yang diangkat dalam peringatan Harganas tahun ini hendaknya mampu memotivasi ke-

luarga Indonesia untuk dapat melahirkan generasi yang berketahanan dan berkualitas.

“Masih banyak yang perlu di perbaiki dalam sebuah keluarga untuk menuju keluarga yang berketahanan Indonesia sejahtera. Karena banyak permasalahan yang akan dihadapi dalam keluarga kedepannya,” kata Nasrul Abit saat membuka secara resmi pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIV tingkat Provinsi Sumbar, yang berlangsung dilapangan Wirabraja Bukittinggi, Kamis (27/7) Harganas XXIV tahun ini mengangkat tema “Kita Bangun Karakter Bangsa Melalui Keluarga Yang Berketahanan Menuju Indonesia Sejahtera”.

Turut dihadiri oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat, yang diwakili KBKR BKKBN, Dwi Listyawardani, Ketua TP PKK Sumbar, Nevi Irwan Prayitno Forkopinda dan Kepala SOPD Kota Bukittinggi.

Ketua TP-PKK Sumbar Nevi Irwan Prayitno mengungkapkan, momentum Harganas harus digunakan sebagai langkah nyata dalam keluarga yang berketahanan. Sebab, keluarga merupakan wadah untuk berkumpul bagi anggota keluarga, saling berinteraksi dan tempat perlindungan paling aman dan nyaman.

“Harganas yang kita peringati tiap tahun merupakan wujud kepedulian dan perhatian

yang cukup besar dari pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu kita mengajak masyarakat agar terus mendorong dan memberikan dukungan kepada anak-anak bangsa agar menjadi pendukung terdepan dalam membangun Indonesia,” ungkapnya.

Kepala BKKBN pusat diwakili deputi bidang KBKR BKKBN, Dwi Listyawardani menjelaskan, peringatan Harganas dapat menjadi refleksi dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera untuk dapat mengatasi persoalanpersoalan bangsa yang terjadi dalam masyarakat.

Seperti terjadinya kenakalan remaja, dan gejolak masalah sosial lainnya. (h/tot)

Anak Adalah Tanggung Jawab Bersama

CALON Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Agam di lepas Bupati Agam H. Indra Catri, Dt. Malako Nan Putiah di Mesjid Nurul Falah Lubuk Basung, beberapa waktu lalu. IST

CJH Agam Diminta Jaga Kesehatan dan Kekompakan AGAM, HALUAN — Jamaah Calon Haji (JCH) agar dapat menjaga kesehatan, kekompakan, dan persatuan. Sebab kekompakan sangat besar manfaatnya dalam kebersamaan.

Bupati Agam, Indra Catri Datuak Malako Nan Putiah, saat melepas secara resmi Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Agam Tahun 2017 di Aula Kampus Stikes Fort de Kock, Bukittinggi beberapa waktu lalu menyebutkan, terkait dengan kesehatan agar semua jemaah tetap memperhatikan menu makanan, jangan mengonsumsi makanan yang nantinya dapat menurunkan daya tahan tubuh.

Karena pelaksanaan ibadah haji merupakan ibadah fisik.

Di samping itu, Bupati juga berpesan menjaga persatuan antar sesama jemaah Kabupaten Agam. Jaga nama baik daerah dimata jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji. Doakan keluarga yang ditinggalkan di kampung, agar mereka selalu

diberi kesehatan dan kekuatan lahir bathin.

“Semakin banyak masyarakat suatu daerah membaca Alquran, melaksanakan khatam Alquran, dan naik haji, itu sebagai pertanda daerah tersebut sudah dapat dikategorikan sejahtera.

Karena orang yang rajin membaca Alquran akan terketuk hatinya ingin menunaikan ibadah haji,” kata Bupati.

Lanjutnya, orang yang melaksanakan ibadah haji tentunya sudah masuk kepada kelompok ekonomi sejahtera. Haji merupakan sebuah identitas atau pakaian yang tentunya mempunyai peran sebagai agent of change dan transformator sosial ditengah – tengah masyarakat.

S ebelumnya, perwakilan rombongan jemaah haji Kabupaten Agam, Martias Wanto, menyampaikan rasa terima kasih atas rahmat yang kami dapatkan sampai saat ini. “Teringat takkala dahulu waktu bunda mengandung, kita telah diniatkan

untuk dapat naik haji, namun niat tersebut baru dapat terwujud saat ini. Alhamdulillah, kepada masyarakat yang ditinggal kami meminta maaf yang sebesar – besarnya agar ibadah yang kami jalani dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Kepala Kantor Kemenag Agam, Hendri melaporkan jumlah JCH Kabupaten Agam pada musim haji 1438 H sebanyak 432 orang yang terdiri dari 238 jamaah perempuan dan 149 orang laki – laki yang berasal dari wilayah Agam bagian barat sebanyak 104 orang dan 328 berasal Agam wialayah timur yang terbagi dalam 2 kloter keberangkatan. Pada tahun ini jumlah jemaah haji Kabupaten Agam mengalami peningkatan dari tahun lalu sebanyak 329 orang. Saat ini tercatat dalam daftar tunggu JCH Kabupaten Agam sampai 2032 telah mencapai 7000 orang. (h/rel)

BUKITTINGG HALUAN — Penghargaan Kota Layak Anak yang diraih oleh Bukittinggi merupakan sebagai bukti bahwa Bukittinggi telah dapat memenuhi hak hak anak. Dimana seluruh elemen masyarakat ikut serta membuat anak anak nyaman dilingkungan tempat tinggal mereka, termasuk Dasawisma sebagai elemen terkecil ditengah masyarakat.

Demikian diungkapkan Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Yesi Ramlan Nurmatias ketika dialog interaktif di Balaikota, Rabu (26/7).

Dikatakannya, menjadi kota layak anak tidak harus diprogramkan semenjak anak lahir, tapi juga harus dipogramkan sebelum masa pernikahan.

Dan TP PKK Bukittinggi bekerja sama dengan Kemenag berupaya melakukan penyuluhan kepada calon pengantin terkaid dengan bagaimana menjadi orang tua yang baik dan bagaimana memenuhi hak anak. Setelah anak lahir, TP PKK juga membimbing bagaimana pola asuh anak dan bagaimana pendidikan anak.

“Oleh karena itu untuk mewujudkan kota layak anak itu, tidak hanya dengan slogan atau himbauan saja, tapi benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari” ujar Yesi.

Berkaitan dengan keluarga berencana, menurut Yessi semua masalah kesehatan termasuk KB merupakan kegiatan Pokja 4. KB tidak saja mengatur kelahiran anak , tapi juga bagaimana mengatur kesehatan ibu dan anak. Sehingga diharapkan ke depan generasi yang lahir akan menajdi generasi harapan bangsa.

“Memenuhi hak anak, tidak saja tugas pemerintah daerah saja tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua termasuk masyarakat.

Semua anak dilingkungan kita mulai dari umur 0-18 tahun wajib kita perhatikan” terang Yesi.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Bukittinggi yang juga turut hadir dalam dialog tersebut menyampaikan, Dinas Kesehatan ikut berkontribusi dalam pemenuhan hak anak di Bukittinggi, dengan memberikan pelayanan pada 136 unit posyandu yang tersebar pada RT dan RW di Kota Bukittinggi.

“Diposyandu ini diperiksa kesehatan mulai dari ibu hamil, bayi, balita dan manula. Diposyandu ini bayi akan dipantau mulai dari gizi dan perkembangan anak. Jika kurang gizi maka ada pemberian makanan tambahan yang dianggarkan DKK. Jika ada kelainan akan ditindak lanjuti ke fasilitas kesehatan lebih tinggi,” ujar Mardison.(h/tot)

Redaktur:Isra Hermanto

Layouter: Irv@nd

14

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

PENDIDIKAN PADANG PARIAMAN

Lingkar Guru Masih Panutan Masyarakat

MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Pengawas Sekolah Dirotasi

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, Rahmang mengingatkan, guru harus menjaga jati diri sebagai seorang pendidik, yang menjadi tauladan di tengah tengah masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman saat bincangbincang dengan Haluan, Kamis (27/7) di ruang kerjanya.

Dikakatan Rahmang, hingga saat ini profesi guru masih sangat berharga dan sangat disegani oleh masyarakat di pelosok nagari, sehingga banyak musyawarah yang dilaksanakan di nagari meminta pendapat pada guru yang berdomisili di nagari bersangkutan. “Hal ini menandakan, bahwa guru masih menjadi panutan di masyarakat,” katanya.

Agar kepercayaan masyarakat ini semakin kuat dan tidak pudar, menurut Rahmang, seorang guru harus bisa menjaga etika dan moralnya di tengah masyarakat. “Jangan sampai ada guru yang berbuat amoral dan melakukan penipuan, atau perbuatan yang tidak layak,” ingat Rahmang. (h/ded)

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Pengawas sekolah merupakan salah satu ujung tombak pendidikan di tingkat Kecamatan.

Agar mutu pendidikan di kecamatan meningkat secara merata, maka perlu dilakukan rotasi di jajaran pengawas tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang SD/MI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, Mayulis kepada Haluan, Kamis (27/7), sehubungan dilaksanakan rotasi jajaran pengawas SD/MI yang ada di Padang Pariaman.

Menurut Mayulis, rotasi antar pengawas ini perlu dilakukan untuk meningkat kualitas pendidikan ditingkat sekolah dasar (SD). Karena, pengawas merupakan ujung tombak maju mundurnya sebuah pendidikan SD di suatu kecamatan.

Dikatakan Mayulis, setelah dilakukan evaluasi, sekolah-sekolah yang maju di suatu kecamatan sangat berbanding lurus dengan kinerja pengawas yang ada di kecamatan tersebut. Untuk itu, pengawas tersebut

Wabup Hadiri Pisah Sambut Kepala BP3 PADANG PARIAMAN, HALUAN — Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur sambut Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Padang Pariaman yang baru, dalam acara pisah sambut kepala BPPP di Dinning Hall BP3 Padang Pariaman di Tiram, Tapakis, Rabu (26/7).

Pisah sambut Kepala BP3 Padang Pariaman dilakukan dari Dr Capt Mugen S Sartono, MSc, kepada Dr Capt Antoni Arif Priadi, MSc, dihadapan seluruh civitas academika BP3, bersama Lantamal Teluk Bayur Padang, Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Kadis Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, Danramil Nan Sabaris, Polres Padang Pariaman, Camat Ulakan Tapakis, Wali Nagari Tapakis dan tokoh masyarakat sekitar BP3.

Wabup Suhatari Bur menyampaikan harapan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni yang sangat berharap BP3 dapat beroperasi maksimal sesuai rencana dan target yang ditetapkan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik BPPP. “Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat mendukung pengembangan dan kemajuan BP3, karena berpengaruh kepada kesejahteraan daerah dan masyarakat Padang Pariaman,” jelas mantan Ketua KPU Padang Pariaman tersebut.

“Kami sangat berharap semua fasilitas dan kebutuhan BP3 di sini secepatnya direalisasikan. Walau BP3 milik Kementerian Perhubungan RI, namun kami sangat berkepentingan juga terhadap BP3, karena keberadaan BP3 ini akan menguntungkan Padang Pariaman dan warga sekitar BP3,” katanya.

Untuk itu, lanjut Suhatri Bur, Pemkab Padang Pariaman akan membantu BP3 dalam menuntaskan rencana pembangunan termasuk penyelesaian administrasi ganti untung tanah. Di samping itu, keuntungan yang didapat adalah pihak BP3 dan Pemkab Padang Pariaman juga bersepakat untuk memprioritaskan warga Padang Pariaman menjadi peserta diklat BP3. Ini terbukti hampir 80 peserta peserta diklat angkatan pertama merupakan warga Padang Pariaman.

“Kami sering menginformasikan kepada perantau, bahwa di Padang Pariaman sekarang sudah ada gedung berlantai tiga dan megah di tepi pantai barat Padang Pariaman, sebagai bentuk wujud nyata pembangunan di Padang Pariaman,” imbuh mantan Ketua Karang Taruna Padang Pariaman itu.

Wabup juga mengingatkan kepada wali nagari dan warga Tiram Tapakis, untuk ikut mendukung keberadaan BP3, karena akan sangat bermanfaat bagi nagari dan warga.

Daerah yang dulunya sepi menjadi ramai dan keramaian akan meningkatkan perekonomian melalui jual beli kebutuhan pokok sehari-hari.

“Sebuah penghargaan bagi Padang Pariaman dengan keberadaan BP3. Tidak terbayang di Tiram ada BP3 dan semoga segera ditingkatkan menjadi politeknik,” kata wabup.

“Selamat atas darma baktinya pak Mugen. Selamat datang pak Antoni. Selamat menikmati kuliner Padang Pariaman. Pemda siap bahu-membahu, membantu dan mendukung BP3,” ulas Wabup Suhatri Bur. Antoni Arif Priadi yang sebelumnya Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta mengatakan, Padang Pariaman sangat beruntung mendapatkan BP3, karena dalam satu tahun saja di Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan selalu didatangi gubernur, bupati, walikota seluruh Indonesia untuk meminta didirikan BP3 di daerahnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pak Mugen yang telah meletakkan dasar yang bagus di BP3. Saya akan lanjutkan program yang telah disusun pak Mugen,” janji Antoni.

Antoni menginformasikan, bahwa dalam waktu dekat BP3 akan jadi politeknik.

Kepala Tata Usaha BP3, Miran menceritakan kesannya menjadi pegawai BP3 awal berdiri. “Waktu ditempatkan di sini, ada yang mau nangis karena melihat lokasi yang jauh dari keramaian. Depan ladang, samping kiri-kanan sawah, belakang laut lepas.

Namun, berkat bimbingan kepala BP3 selama dua tahun bisa bertahan dan akhirnya betah,” kenangnya hampir menintikkan air mata. (h/bus) www.harianhaluan.com

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

sangat perlu dirotasikan.

Dijelaskan Mayulis, pada setiap kecamatan ada beberapa orang pengawas, di antara pengawas ini ada kinerja yang lemah, ada yang cukup tinggi. Bahkan pada salah satu kecamatan, ada pengawas yang keseluruhanya memiliki kinerja yang rendah dan ada pada satu kecamatan yang kesemuannya memiliki kinerja yang sangat baik.

“Hal yang seperti inilah yang kita rotasikan, sehingga di setiap kecamatan memiliki kinerja yang seimbang,” jelasnya.

Di samping itu, juga dijelaskan Mayulis, bahwa banyak dari pengawas tersebut yang telah terlalu lama di sebuah kecamatan, sehingga perlu dilakukan penyegaran pada kecamatan yang baru. (h/ded)

UPTD V Koto Kampung Dalam Gelar Halalbihalal INSPEKTUR UPACARA — Camat Batang Anai, Suhardi memberikan arahan kepada pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Batang Anai, saat menjadi inspektur upacara, Senin kemarin. IST

Suhardi: Mulai Sekarang Perbanyaklah Membaca PADANG PARIAMAN, HALUAN — Untuk mencapai cita-cita, tentu harus dari sekarang belajar yang tekun dan rajin, baik itu di sekolah maupun saat berada di rumah, jangan bermalas-malasan.

Selain it u, juga harus patuh kepada kedua orangtua. Hal itu dikatakan Camat Batang Anai, Suhardi saat menjadi inspektur upacara di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Batang Anai, Senin kemarin.

Untuk itu, katanya, mulai dari sekarang perbanyaklah membaca, karena ilmu pengetahuan itu banyak di dalam buku dan

buku adalah guru yang paling sabar dan tidak pernah marah.

“Apalagi di setiap sekolah sudah ada pustaka dengan bermacam buku, kepada anak-anak agar bisa membaca buku di pustaka itu di saat jam istirahat dan jangan huru-hara saja,” ujar Suhardi.

Dia menjelaskan, sekarang ini sangat banyak penyakit masyarakat yang akan merusak generasi muda sekarang, jadi kepada anak-anak jangan terpengaruh dari berbagai penyakit tersebut. “Hindarilah narkoba dan sejenisnya, karena barang seperti itu sangat berbahaya bila

dikosumsi oleh anak-anak,” terangnya.

Dan kepada s emua tenaga pengajar, agar mengontrol anakanak saat berada di sekolah dan terlihat fungsi sebagai guru itu, sehingga anak-anak bisa mengambil contoh dari seorang guru tersebut.

“Fungsi dan tugas seorang guru adalah untuk mendidik dan memberikan pelajaran yang terbaik, jadi berikanlah contoh yang baik kepada anak-anak. Dan kepada semua pelajar, agar patuh kepada semua guru yang ada di sekolah ini,” pinta Suhardi. (h/bus)

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Mempererat tali silahturahim sesama guru dan jajaran pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan V Koto Kampung Dalam, mengadakan halalbihalal, Rabu (26/7) di Masjid Raya Kampung Pauh.

Di samping dihadiri oleh para guru-guru dan jajaran dinas pendidikan kecamatan, halalbihalal juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, Rahmang.

Dalam kesempatan itu, Rahmang menyampaikan, acara halalbihalal ini merupakan acara yang sangat positif dalam menjalin tali silaturahmi sesama pendidik.

“Namun, kita jangan sampai lupa tugas dan fungsi kita sebagai guru,” ingat Rahmang.

Dalam acara halalbihalal ini, aku Rahmang, para guru dapat saling berkomunikasi secara langsung dan saling berkeluh kesah dalam menjalankan tugas. “Dalam pertemuan ini, kita dapat saling

berbagi ilmu dan pengalaman dalam mensukseskan pendidikan di daerah ini,” kata Rahmang.

Pada kesempatan itu, Rahmang mengajak para guru dan jajaran pendidikan untuk meningkatkan disiplin dalam proses belajar dan mengajar, dan disiplin tersebut harus dimulai dari guru. “Jangan sampai ada guru yang datang terlambat ke sekolah, tanpa alasan yang tidak jelas,” ajaknya.

Dalam acara itu, Rahmang juga mengajak jajaran pendidikan yang hadir untuk satu presepsi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini. “Mari kita sama presepsi dan satukan tekad untuk pendidikan yang lebih baik,” terangnya.

Sementara itu, Kepala UTPD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Ali Jasman menyampaikan, acara halalbihalal ini merupakan acara rutinitas UPTD Pendidikan Kecamatan V Koto Kampung Dalam setiap tahun. (h/ded)

Perangkat Nagari Terlibat Awasi Pelajar PADANG PARIAMAN, HALUAN — Selain orangtua dan guru di sekolah, perangkat nagari juga harus melakukan kontrol terhadap anak-anak sekolah yang ada dalam nagari, karena merekalah penerus generasi yang akan datang dan menjadi tanggung jawab bersama.

“Pihak nagari harus juga melakukan kontrol terhadap anak-anak yang masih berstatus pelajar, jangan biarkan mereka itu di warung-warung berkeliaran di saat jam belajar,” ujar Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 V Koto Timur, Eprizal, SPd, MM, ke-

pada Haluan di ruang kerjanya, Senin kemarin.

Dia menjelaskan, mereka itu adalah tanggungjawab bersama dan kepada pelajar harus menjadi orang yang sehat. “Orang yang sehat itu adalah orang yang salat, karena dia telah suci dan bersih, tentu mereka sudah sehat jasmani dan rohani,” ujarnya.

Dan lagi, katanya, sebagai manusia wajib memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual, dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain.

Untuk itu, di SMAN 1 V

Koto Timur selalu melakukan salat berjamaah bersama anakanak dan dengan keterbatasan ruangan musala, maka dilakukan salat secara bergantian bahkan ada dari sebagian pelajar salat di masjid atau musala yang berada di luar area sekolah.

“Semua ini dilakukan agar tercipta generasi yang bisa menjadi pemimpin baik di nagari maupun di kabupaten.

Untuk itu, kepada perangkat nagari, orangtua, serta majelis guru mari secara bersama-sama untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak ini,” ulas Eprizal. (h/bus)

PIHAK Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 V Koto Timur membuat spanduk dengan tulisan sekolah tanpa asap rokok, agar udara di sekolah segar dan sehat. BUSTANUL ARIFIN

UNU Sumbar Kerja Sama dengan Pemuda Ansor PADANG PARIAMAN, HALUAN — Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat (UNU Sumbar) melakukan nota kesepahaman memorandum of understanding (MoU) dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, dalam antisipasi penyebaran paham radikal dan membentengi lulusan SLTA yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

UNU Sumbar memberikan kesempatan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, untuk merekomendasi tamatan SLTA/SMK/MAN yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Hal itu dikatakan Wakil Rektor III UNU Sumbar, Arianto

Kamis pekan lalu, ketika penandatanganan MoU dengan GP Ansor Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman di Rawang, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

Penandatanganan dilakukan Wakil Rektor II UNU, Nazaruddin yang juga Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNU Sumbar, dengan Ketua PC Ansor Kota Pariaman, Ory Sativa Sakban dan Ketua PC Ansor Kabupaten Padang Pariman, Zeki Aliwardana.

Menurut Arianto, UNU hadir di Sumatera Barat salah satu bertujuan mencetak sarjanasarjana yang memiliki pemahaman Islam Ahlussunnah Waljamaah, mencintai tanah air dan berakhlakul karimah. “Belakangan ini banyak tamatan

SLTA/SMK/MAN yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi terpengaruh oleh pemikiran radikal dan bertentangan dengan nilai-nilai, serta paham dari orangtuanya,” kata Arianto.

Akibatnya, setelah kuliah dan menyelesaikan pendidikan, pemahaman keagamaannya sudah bergeser, bahkan bertentangan dengan orangtuanya sendiri. “Pulang ke kampungnya sudah mulai menyalahkan tradisi yang selama menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Arianto.

Kehadiran UNU Sumbar, justru memperkuat nilai-nilai yang sudah ada di Sumatera Barat. Kearifan lokal Sumatera Barat yang dikenal dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi

Kitabullah (ABS-SBK), menjadi acuan dalam melahirkan lulusan UNU. “Bagi UNU, mahasiswa harus ditanamkan rasa cinta NKRI. Karena, NKRI lahir salah satunya tidak terlepas dari peran ulama, terutama yang tergabung di Nahdlatul Ulama,” tutur Arianto.

Sementara itu, Ketua PC Ansor Kabupaten Padang Pariaman, Zeki Aliwardana menyebutkan, dia akan dorong tamatan SLTA dan sederajat di Kabupaten Padang Pariaman untuk melanjutkan pendidikannya ke UNU Sumbar. Padang Pariaman yang mayoritas masyarakat sangat sesuai dengan misi pendidikan tinggi yang dikembangkan UNU tersebut.

“Makin gencarnya serangRedaktur: Nasrizal

an pemikiran radikal dan terhadap praktek keagamaan yang ada di Padang Pariaman belakangan ini, maka harus dilakukan upaya membentengi generasi muda. Salah satunya tamatan SLTA harus memasuki lembaga pendidikan tinggi yang dapat dipastikan membentengi mahasiswanya dari paham radikal dan tidak mengkafirkan umat Islam lainnya.

Dari 100-an nagari yang ada di Padang Pariaman, diupayakan minimal satu orang dapat direkomendasi melanjutkan pendidikan ke UNU Sumbar. Secara bertahap akan lahir sarjana yang membentengi Islam berpaham Ahlussunnah Waljamaah dari Padang Pariaman sebagaimana misi dari UNU Sumbar,” kata Zeki. (h/bus) Layouter: Syamsuk Hidayat

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

15

Kuansing Dapat Rp5 M untuk Bangun Sekolah KUANTAN SINGINGI, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, berhasil meraih dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan fasilitas sekolah lanjutan pertama di wilayah setempat.

Pihak penerima khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemberi bantuan yang dilaksanakan di Medan pada 17 - 20 Juli 2017 di Hotel Garuda Plaza diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Ditjend pembinaan SMP Jakarta. “ Penandatangan MoU itu disaksikan langsung oleh instansi terkait,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kuantan Singingi Jupirman di Teluk Kuantan, Kamis.

Ia mengatakan, dana itu akan digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas pendidikan pada 13 sekolah setingkat SMP antaranya pembangunan labour IPA, Perpustakaan, rehab sekolah, dimana sekolah yang mendapatkan kucuran dana itu telah diusulkan sebelumnya.

13 sekolah itu berada di kecamatan Cerenti, Hulu Kuantan, Seberang Taluk, Pengian, Gunung Toar, Sentajo Raya yang diharapkan bisa selesai dengan baik, secara berkelanjutan mampu meningkatkan sarana pendidikan Kuansing menuju lebih baik kedepannya.

“Ini target, Kuansing harus menjadi lebih maju,” sebutnya.

Menurutnya, pola pelaksanaan dilaksanakan langsung oleh panitia di sekolah secara Swakelola, tujuannya adalah mencapai satandar pelayanan minimal dan waktu kegiatan adalah sejak dana sudah diku-

BANDARA HANG NADIM — Badan Pengusahaan Kawasan Batam segera membuka tender pengelolaan Bandara Internasional Hang Nadim Batam dan diharapkan pemenangnya sudah diperoleh pada akhir 2017. NET

Pengelolaan Bandara Hang Nadim Ditenderkan BATAM, HALUAN — Badan Pengusahaan Kawasan Batam segera membuka tender pengelolaan Bandara Int ernasional Hang Nadim Batam dan diharapkan pemenangnya sudah diperoleh pada akhir 2017.

“Akhir Agustus nanti kami akan menggundang investor yang berminat. Sehingga sebulan berikutnya sudah bisa dilakukan tender,” kata Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Kawasan Batam, Eko Budi Santoso di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Dalam proses tender, kata dia,

BP Kawasan Batam menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Tender akan mengacu pada Perpres No.38. Prosesnya juga tetap dikawal oleh LKPP,” kata dia.

Dengan tender itu, kata Eko, maka pengelolaan Bandara Internasional Hang Nadim Batam akan menggunakan sistem kerja sama antara pemerintah dengan swasta.

“Nantinya pemenang tender akan membayar ke BP Batam untuk mengelola. Kemudian, selanjutnya tiap tahun ada pembagian pendapatan dengan BP

Nelayan Kepri Masih Tunggu Pengalihan BBM ke BBG BATAM, HALUAN — PT Pertamina (Persero) menunggu regulasi pemerintah terkait pengalihan bahan bakar bersubsidi untuk nelayan di Provinsi Kepulauan Riau dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas (BBG).

“Untuk pengalihan nelayan (dari bahan bakar) Premium dengan pembagian ‘converter kit’ elpiji 3 kg di Kepri sampai saat ini belum ada. Kami belum mendapatkan regulasi terkait hal ini,” kata Area Manager Communication and Relations Pertamina MOR I Sumbagut Fitri Erika di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Hingga saat ini, distribusi bahan bakar gas bersubsidi, elpiji 3kg masih untuk sektor rumah tangga dan usaha mikro.

Meski begitu, Pertamina tetap mendukung bahan bakar gas untuk nelayan di Kepri.

Pertamina tengah membangun tujuh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum khusus nelayan di provinsi kepulauan yang berbatasan dengan empat negara itu.

“Saat ini terdapat 7 lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun SPBU Nelayan yaitu,” kata Erika.

Tujuh jaringan SPBU itu sedang dalam tahap pembangunan dan perizinan. Lima di antaranya terdapat di Kabupaten Natuna, satu di Kabupaten Kepulauan Anambas dan satu di Kabupaten Bintan.

Di Natuna yaitu di Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, Kelurahan Badarsyah Kecamatan Bunguran Timur, Sabang Mawang Pulau Tiga, Desa Air Payang Pulau Laut dan Pulau Serasan.

Di Kepulauan Anambas, SPBU akan dibangun di Pulau Jemaja dan di Bintan akan dibangun si Tambelan.

“Dua di antaranya ditargetkan dapat beroperasi akhir tahun ini, yaitu di Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Natuna dan Kelurahan Badarsyah Kecamatan Bunguran Timur, Natuna,” kata Erika.

Lima lainnya masih melengkapi proses perizinan di pemda setempat, seperti analisis dampak lingkungan dan izin lain. (hk) www.harianhaluan.com

Batam. Dengan begitu BP Batam tidak ikut-ikutan lagi mengelola Hang Nadim,” kata Eko. Saat ini, kata dia, sudah ada 11 investor dari berbagai negara yang menyatakan berminat untuk menegelola Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

“Terakhir yang menyatakan ketertarikannya berasa dari Munich Airport. Kami sudah diundang pengelola Munich Airport untuk membahas investasi di Bandara Hang Nadim. Mereka ingin mewujudkan Bandara Hang Nadim menjadi kawasan Aeromaritropolis,” kata dia.

Perusahaan lain yang tertarik mengelola Hang Nadim adalah Konsorsium dari Singapura, pengelola Incheon Airport Korean GMR Airport, GVK, Vinci, Mitsui Jepang, dan PT Angkasa Pura 2.

Nantinya Kawasan Hang Nadim akan dilengkapi berbagai fasilitas MICE, pusat hiburan, apartemen, pendukung pariwisata hingga perhotelan.

Bandara Internasional Hang Nadim Batam menempati lahan seluas 1.762 hektare, namun dari jumlah tersebut baru sekitar 40 persen yang sudah dimanfaatkan. (hk)

curkan oleh pusat masuk dalam rekening sekolah setelah itu bisa digesa pembangunannya.

Kepala Bidang (Kabid) sarana Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kuansing Nasjuneri menambhakna, selama ini semua pihak telah berjuang keras untuk mendapatkan dana pusat itu, Alhamdulillah berhasil dan dapat membantu pembangunan fasilitas pendidikan di SMP agar lebih baik dan berkembang.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian pusat,” ujarnya.

Menurutnya, jika dana sudah dikucurkan oleh pusat, pihak sekolah ataupun panitia pembangunan sebaiknya dapat menyelesaikan kegiatan dengan baik dan tepat waktu serta sesuai dengan standarisasi, namun yang lebih penting jangan ada pelanggaran.

Bupati Kuantan Singingi Mursini dan Wakil Bupati Halim sangat mengnginkan semua sekolah setingkat SMP lebih baik dan standar sehingga proses belajar mengajar bejalan lancar sejajar dengan daerah lain dan dapat menghasilkan lulusan yang terbaik.

“Dalam mencerdaskan anak negeri semua fasilitas pendidikan harus lebih baik, dukungan provinsi dan pusat untuk Kuansing sangat tinggi, namun tetap berharap tahun 2018 lebih meningkat uang masuk ke daerah, karena kemampuan APBD Kuansing masih minim untuk memajukan semua pendidikan yang ada. (hr)

Perusahaan di Inhu Didorong Cegah Karlahut

PKL di Kaca Mayang Harus Ditertibkan PEKANBARU, HALUAN — Langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menertibkan pedagang di area Car Free Day mendapat dukungan dari anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Hj Desi Susanti SSos. Menurut politisi Partai Demokrat ini, PKL di lokasi itu memang harus ditertibkan dalam artian dilakukan pengelolaan oleh Disperindag. Ditata dengan baik,

dari tata letak dan untuk makanannya teruji kualitasnya.

“Koordinasi harus dilakukan dengan OPD lain seperti Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, BPOM, dan instansi vertikal lainnya,” kata Desi, Rabu (19/7).

Desi sangat mendukung langkah Disperindag untuk menertibkan pedagang di area CFD dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, s ehingga para

pedagang itu dibina dan ditata dengan baik, sehingga keberadaannya tidak mengganggu pengunjung tempat olahraga dan rekreasi tersebut.

“OPD terkait juga diminta tertibkan PKL di Ruang Tata Hijau Kaca Mayang, jangan dibiarkan berlarut-larut karena akan sulit ditata dan ditertibkan kalau jumlah pedagang bertambah banyak,” imbuh Desi. (hr)

BATAM, HALUAN — Realisasi investasi oleh Penanam Modal Dalam Negeri di Kota Batam, Kepulauan Riau pada semester pertama 2017 meningkat 25 persen dibanding periode yang sama 2016.

“Secara umum, realisasi investasi PMDN Kota Batam semester I ini naik 25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, artinya penanaman modal di Batam masih menjanjikan,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Batam, Ardiwinata, Kamis.

Pada semester I 2016, realisasi investasi PMDN yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp202,4 miliar, dan di semester yang sama tahun ini mencapai Rp253,013 miliar.

Pada tahun lalu, jumlah perusahaan yang merealisasikan investasi sebanyak 13 dan menyerap 945 tenaga kerja sedangkan tahun ini sebanyak 16 perusahaan dan menyerap 1.629 tenaga kerja.

“Realisasi investasi diukur berdasarkan izin usaha,” kata

Ardi.

Berdasarkan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), industri alat angkutan dan transportasi lainnya naik dari Rp9,8 miliar (satu perusahaan) pada semester I 2016 menjadi Rp199,05 miliar (tiga perusahaan) pada semester I 2017.

Industri pembuatan dan reparasi kapal, perahu, serta bangunan terapung lainnya itu tahun ini menyerap hingga 1.026 tenaga kerja.

“Industri alat angkutan dan transportasi lainnya ini juga memberi kontribusi terbesar pada realisasi investasi Kota Batam semester I 2017, yakni 78,67 persen dari total realisasi investasi sebesar Rp253,513 miliar,” kata dia.

Berbanding terbalik dengan industri alat angkutan dan transportasi lainnya, realisasi industri logam dasar justru menurun pada pada tahun ini.

Pada semester I 2016, realisasi industri logam dasar sebesar Rp81,129 miliar dan menurun menjadi Rp7,1 miliar.

Industri mineral non logam, yang pada tahun lalu tidak ada realisasi sama sekali, tahun ini satu perusahaan menambah investasi senilai Rp9,5 miliar dan menyerap 30 tenaga kerja.

Realisasi investasi industri perdagangan dan reparasi meningkat dari Rp7,5 miliar (1 perusahaan) tahun lalu menjadi Rp2,7 miliar (3 perusahaan) pada tahun ini.

Begitu pula realisasi industri makanan meningkat dari Rp5 miliar tahun lalu (1 perusahaan) menjadi Rp17,967 miliar (2 perusahaan) pada tahun ini.

Industri jasa lainnya, bila tahun lalu tidak ada realisasi, maka tahun ini terealisasi Rp16,695 miliar dari satu perusahaan pada tahun ini.

Dan bila tahun lalu ada realisasi industri instrumen kedokteran, presisi dan optik, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri kertas, barang dari kertas dan percetakan serta industri hotel dan restoran masing-masing satu perusahaan, maka tahun ini tidak ada realisasi sama sekali. (hk)

P E M ATA NG R E BA , HALUAN — Pelaksana Tugas Sekda Inhu Hendrizal minta kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam Forum Perusahaan Perkebunan Peduli Indragiri Hulu (FP3I) mampu berperan dalam upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Inhu.

Hal itu disampaikan Plt Sekda Inhu Hendrizal saat hadir sekaligus mengukuhkan kepengurusan FP3I periode 2016-2018, Selasa (25/7), di Auditorium H Yopi Arianto, lantai 4 kantor bupati.

“Atas nama Pemkab Inhu saya berharap kepada FP3I untuk mampu berperan secara bersama menjaga, mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ini mengingat kondisi kemarau sudah hampir berlangsung hingga 15 hari di wilayah Riau,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hendrizal juga mengajak kepada seluruh pimpinan serta

utusan perusahaan swasta yang hadir agar dapat mengakomodir terkait jaminan kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawannya di masing-masing perusahaan.

Sementara itu, berdasarkan surat keputusan Bupati Inhu nomor: Kpts. 481/XII/ 2016, Dede Putra Kurniawan dari PT Tunggal Perkasa Plantation dipercaya untuk duduk sebagai ketua kepengurusan FP3I hingga satu tahun ke depan.

Selain memberikan selamat, dalam kesempatan itu Plt Sekda Inhu Hendrizal juga berharap agar seluruh pengurus yang telah dikukuhkan mampu menjalankan tugas dan peran guna sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi.

Tampak hadir juga dalam kesempatan itu, anggota DPRD Inhu Suroko, perwakilan Polres Inhu, beberapa camat serta para pimpinan dan utusan pimpinan perusahaan swasta se Kabupaten Inhu.(hr)

Hingga Mei, 598.684 Investasi PMDN Batam Naik 25 Persen Wisman Kunjungi Batam BATAM, HALUAN — Sebanyak 598.684 wisatawan mancanegara (wisman) mengunjungi Kota Batam, Kepulauan Riau, sepanjang Januari hingga Mei 2017, berdasarkan data pemkot setempat.

“Data yang kami peroleh, sebanyak 598.684 wisman masuk melalui Batam, paling banyak masih dari Singapura,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Batam, Ardiwinata di Batam, Kamis.

Dari 598.684 wisman yang mengunjungi Batam, lebih dari setengahnya, atau 329.361 kunjungan wisman datang dari Singapura, disusul Malaysia sebanyak 71.068 kunjungan dan Korea Selatan sebanyak 25.624 kunjungan.

Kemudian di peringkat selanjutnya wisman asal India, Filipina, China dan Jepang.

“Kunjungan masih mayoritas dari Singapura dan Malaysia, karena negara jiran, kita bertetangga dekat. Dari dulu sudah biasa warga Singapura dan Malaysia berkunjung ke Batam,” kata Ardi.

Sementara itu, dari Januari

Redaktur:Nova Anggraini

hingga Mei 2017, jumlah kedatangan wisman paling sedikit terjadi pada bulan Februari sebanyak 95.061 kunjungan dam paling banyak pada bulan April sebanyak 134.218 kunjungan.

Pemerintah Kota Batam optimis dapat menyerap lebih banyak kunjungan wisman pada bulan-bulan selanjutnya, mengingat komitmen dunia usaha untuk menggairahkan industri pariwisata.

Satu perusahaan perjalanan bahkan sudah melapor ke Dinas Pariwisata Kota Batam, untuk mendatangkan 1.700 turis dari China secara bertahap mulai 13 Juli hingga September 2017.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Pebrialin, menyatakan turis China sudah memesan paket liburan ke Batam melalui agen perjalanan wisata.

Paket wisata yang dijual, menurut dia, tidak hanya ke Batam, melainkan juga ke Singapura dan Malaysia karena wisata ke tiga negara dianggap lebih menarik turis China. (hk) Layouter: Luther

16

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

SENGGANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

MENGASUH ANAK PASCACERAI

Risty Tagor dan Rifky Berbagi Hari TANGERANG, HALUAN – Perceraian tak lantas membuat hubungan Risty Tagor dan Rifky Balweel retak. Mantan suami istri itu rupanya tetap menjalani hubungan yang harmonis. Mereka pun tetap kompak apabila berbicara urusan menjaga si kecil Arsen Raffa Balweel.

Meskipun hak asuh jatuh ke tangan Risty, bukan berarti Rifky lepas tanggung jawab begitu saja.

Dijelaskan wanita 28 tahun itu, sang mantan suami pun mendapatkan jatah giliran mengasuh Arsen.

Setiap akhir pekan tiba, bocah kelahiran 2011 itu akan berada dalam pengawasan sang ayah. Oleh karena itu, Risty baru berani mengambil sejumlah pekerjaan di luar kota hanya saat weekend.

“Kalau lagi kegiatan talkshow kayak gini aku memang lebih banyak ambil di weekend karena akhir minggu itu Arsen sama ayahnya (Rifky),”

ujar Risty (27/7).

Baik Rifky maupun Risty sepakat kehancuran rumah tangga mereka tidak boleh berimbas kepada sang buah hati. Sedari awal, pemain Wanita Berkalung Sorban itu pun memberikan kebebasan untuk mantan suami bertemu dengan Arsen.

“Emang perjanjian kita sejak awal karena memang baik-baik ya semuanya. Jadi kalau weekend ya emang sama Rifky,” sambungnya.

Pada 2014, Risty secara resmi bercerai dengan Rifky pasca-mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perbedaan prinsiplah

yang membuat Risty memilih bercerai dengan suami yang dinikahinya sejak 2010 itu.

Hanya, Risty berkomitmen tetap mengedepankan kebahagian sang anak. Ia berusaha membuat Arsen merasakan kasih sayang baik itu dari sang ayah maupun dirinya meskipun sudah tidak tinggal satu atap.

Risty pun mengungkap jadwal bertemu Rifky dengan Arsen sejujurnya bukan hanya setiap akhir pekan saja. Terkadang, Risty meminta bantuan mantan suaminya itu untuk mengantar si kecil ke sekolah di hari biasa.

“Ketemunya tapi fleksibel. Ada saat dimana aku tukeran, ‘Ki boleh engga sih dia berangkat sekolah sama kamu? Karena aku mau ke luar kota’.

Yah semacam itu, atau kadang aku juga minta izin ke dia biar Arsen sama aku pengen liburan pas weekend.

Kayak gitu aja,” pungkasnya. (h/okz)

MENGINJAK USIA 40

Teater Koma Pentaskan Lakon Warisan

Keluarga Besar Wali Naik Haji JAKARTA, HALUAN — Personel grup band Wali kini tengah merasakan kabahagiaan yang luar biasa. Pasalnya Faank, Apoy, Tomi, Ovie, dan Nunu akan terbang ke tanah suci Makkah dan Madinah tahun ini untuk menjalankan ibadah Haji.

Sesuai jadwal, personel grup band asal Ciputat, Tangerang Selatan, ini akan berangkat pada 18 Agustus 2017. Tidak hanya para personel secara lengkap, grup band Wali juga mengajak para istri dan sang manajer.

Faank sang vokalis, mengaku bersyukur karena akhirnya apa yang dicita-citakan bersama sejak lama tersebut sudah ada di depan mata. Untuk kelancaran perjalanan, mereka menggelar pengajian dengan mengundang seluruh manajemen grup band Wali dan anakanak yatim dari panti asuhan.

“Malam ini merupakan pengajian rutin wali. Kami enggak cuma pengajian saya juga ada santunan anak yatim. Kita menghadirkan seluruh keluarga besar Wali.

Ini salah satu janji cita-cita Wali pengin berangkat (haji) bareng-bareng “ papar Faank, (26/7).

Berangkat haji memang menjadi keinginan semua umat muslim di dunia. Namun adanya biaya tak melulu menjamin seseorang untuk bisa segera melakukan salah satu rukun Islam tersebut karena antrean yang begitu panjang.

Sudah mendaftar sejak lama, Faank dan kawankawan akhirnya bisa segera merealisasikan mimpi untuk berangkat haji bersamasama. Sejak bertengger di belantara musik tanah air pada 1999, grup band musik Wali menjadi pusat perhatian karena karya-karya positifnya.

“Kalau dibilang mampu ya mampu Alhamdulillah keinginan kita berangkat (haji) terlaksana insya Allah,” tambah Faank.

Berangkat haji bersama para istri dan manajer tentu www.harianhaluan.com

tidak butuh biaya yang sedikit. Ratusan bahkan miliaran rupiah harus siap dirogoh dari kantong mereka baik untuk perjalanan maupun oleh-oleh saat tiba di Tanah Air nanti.

Disinggung soal jumlah total biaya yang harus dikeluarkan, personel Wali ini tak ingin berbagi infomrasi kepada publik. Mereka hanya ingin bersyukur karena rezeki yang diterima dari pe kerj aan s elama ini datang dari Allah dan atas izin-Nya. “Ah jadi ngomongin biaya. Pokoknya dari manapun jalannya itu datang dari Allah SWT, pokoknya Allah SWT sudah mengijinkan kita datang (berhaji) di tahun ini,” tutup personel lainnya. (h/okz)

JAKARTA, HALUAN — Tahun ini menjadi momen bersejarah bagi Teater Koma yang berusia 40 tahun. Sukses mementaskan lakon berjudul ‘Opera Ikan Asin’ pada Maret lalu, kini Teater Koma akan menggelar pertunjukan yang berjudul ‘Warisan’.

Produksi ke-149 itu merupakan naskah baru yang ditulis oleh Nano Riantiarno.

Sutradara sekaligus salah satu pendiri Teater Koma mengatakan naskahnya ditulis mulai empat bulan lalu.

“Saya rasa naskahnya cocok dimainkan saat ini sekaligus merayakan hari jadi kami yang ke-40 tahun.

Dan masih sangat relevan dipentaskan, meski saya menulisnya tidak tahu dengan banyak kejadian yang terjadi saat ini,” kata Nano Riantiarno saat jumpa pers di Galeri Indonesia Kaya (GIK), Grand Indonesia, Rabu (26/7).

Lakon ‘Warisan’ menceritakan tentang sebuah panti werda yang dulu merupakan kebanggaan kota.

Kaum tua dan terlantar ditampung di panti tersebut, banyak orang yang m enyumbang secara sukarela.

Delapan tahun kemudian, panti werda itu berubah.

Mereka mulai menampung orang-orang kaya yang mampu membayar mahal.

Tembok pemisah antara orang kaya dan miskin pun dibangun. Di tempat orang kaya, ada penulis terkenal yang mencari ilham, ada

percintaan hingga bahan diskusi politik yang menjadi pembahasan. Di sisi lain, orang miskin makin tidak terawat. Ada yang pindah ke panti lain tapi ada juga yang bertahan pasrah.

“Ada banyak hal yang dibahas orang-orang tua saat berada di panti jompo.

Persoalan negara, penulis yang susah cari ilham. Ada juga seorang kakek yang ada di panti jompo dan dibiayai oleh anak sulungnya. Padahal anak sulungnya korupsi,” tambah Nano.

Pementasan ‘Warisan’ didukung oleh Idris Pulungan, Budi Ros, Ratna Riantiarno, Rita Matu Mona,

Ohan Adiputra, Daisy Lantang, Elly Luthan, Dorias Pribadi, Raheli Dharmawan, Ratna Ully, Tuti Hartati, Bayu Dharmawan, Sir Ilham Jambak, Rangga Riantiarno, Netta Kusumah Dewi, Julung Ramadan, dan lain-lain.

Pertunjukan ini digelar pada 10-20 Agustus selama 10 hari berturut-turut pukul 19.30 WIB di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) kecuali hari Minggu dan libur nasional digelar pukul 13.30 WIB. Dalam penggarapannya, kata Nano, ia mendatangi seluruh panti jompo yang ada di Semarang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta.

Di kota-kota tersebut, dia

menemukan fakta mencengangkan.

“Di Yogyakarta kalau orang tua tinggal di panti jompo harus membayar Rp 8 juta per bulan. Di Semarang Rp 7 juta, dan Bandung Rp 6 juta per bulan.

Pada akhirnya rumah jompo itu menjadi bisnis yang semuanya dianggap usaha,” ujar sutradara Nano Riantiarno, Rabu (26/7).

Di Ibu Kota sendiri panti jompo benar-benar dibisniskan. “Kita melihat persoalan itu dan saya tertarik untuk menuliskannya.”

Di dalam panti jompo, pendiri kelompok Teater Koma itu menuliskan banyak

Redaktur: Juli Ishak

cerita dan karakter. Ada dua dunia, si kaya dan si miskin yang akan dihadirkannya.

Ada juga persoalan rasis yang dibeberkan Nano.

“Ada sebuah pembelajaran yang ada di lakon ini. Saya ceritakan ada suatu negara bernama Hindiana Sasa yang selalu dibicarakan dua kakek di dalam panti. Orangorang tua di panti jompo bicara korupsi yang dilakukan anak-anaknya,” pungkas Nano.

Pertunjukan Teater Koma ‘Warisan’ dipentaskan selama 10 hari berturut-turut mulai tanggal 10-20 Agustus 2017 di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat. (h/dtc)

Layouter: Syamsul Hidayat

B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

17

Timnas U-19 Boyong 30 Pemain ke Padang PSP U-15 Siap Hadapi Piala Haornas PADANG, HALUAN — PSP Padang U-15 sudah siap menghadapi Piala Haornas U-15 tingkat Sumbar yang akan digelar pada 31 Juli mendatang. Saat ini Persiapan tim yang dilatih oleh Herry Syarif yang dibantu oleh Johan Syafril dan Imran Hadi sudah mencapai tahap akhir dan tinggal pematangan taktikal.

“Secara umum kami sudah siap tempur. Kondisi baik taktikal maupun fisik sudah bisa dibilang siap. Tinggal kita aplikasikan dalam pertandingan nanti. Intinya anak-anak sudah tak sabar untuk berlaga,” kata Herry Syarief yang kini sedang mengikuti penataran pelatih lisensi C AFC di Padang itu, kemarin.

Hal itu pun dibenarkan dua asisten Herry Syarif, yakni Johan Syafril dan Imran Hadi ditempat terpisah. Untuk meningkatkan fisik pemain. tim pelatih melakukan variasi latihan.

www.harianhaluan.com

Dijadwalkan Jumat (28/7) siang ini Asprov PSSI melalui Ketua Pelaksana Pertandingan, Yulius Dede bakal menggelar pertemuan teknik (techniacal meeting) di Aula Pertemuan Kantor DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman.Sebanyak 11 tim akan ambil bagian, yakni PSP, PSKB Bukittinggi, Aroma Taram FC (Limapuluh Kota), Persiju Sijunjung, PSLA Sicincin, Persikopa Pariaman, Pasbar, Semen Padang FC, PSKPS Pasaman dan Batang Anai FC (Padang Pariaman).

Pada babak penyisihan ini 11 tim tersebut akan dibagi dalam grup.”11 tim yang mendaftarkan keikutsertaannya. Kita rencanakan nanti dibagi tiga grup dengan formasi tim 4-4-3. Besok kita gelar technical meeting di Gedung DPRD Sumbar,” terang Yulius Dede saat dihubungi tengah berada di Bogor. (h/san)

PADANG, HALUAN — Timnas U-19 memboyong 30 pemain saat menghadapi PSP Padang dalam laga uji coba, Sabtu (29/7) di Stadion H. Agus Salim Padang.

Timnas U-19 bukan mencari kemenangan dalam laga ini, namun lebih menitik beratkan kepada perkembangan permainan tim.

“Kami tidak menyiapkan tim secara khusus menghadapi PSP Padang. Laga melawan PSP merupakan laga uji coba jadi kami tidak mengincar kemenangan. Begitupun dengan laga uji coba lainnya,” ujar pelatih Timnas U-19 Indra Sjafri, kemarin saat menggelar latihan di Stadion H. Agus Salim Padang.

Pria asal Sumatera Barat ini mengatakan dalam uji coba nanti lebih dititik beratkan kepada perkembangan tim. “Uji coba ini merupakan rangkaian latihan yang berkelanjutan. Jadi setelah pertandingan nanti saya akan melihat perkembangan pemain,” bebernya.

Di pertandingan nanti pertandingan nanti, pergantian pemain tidak dibatasi. Pemain yang terkena kartu merah bisa diganti dengan pemain lainnya. “Aturan tersebut berlaku buat kedua tim. Rencananya saya akan mencoba semua pemain nantinya,” ungkapnya.

Dalam rangkaian uji coba ini, Indra Sjafri akan mencoret tujuh pemain. “Saat

PIMPIN LATIHAN — Pelatih Timnas U-19 Indra Sjafri memimpin para pemainnya latihan di Stadion H. Agus Salim Padang, Kamis (27/7). Timnas U-19 akan menghadapi PSP Padang, Sabtu mendatang. ROBI MALVINAS

ini ada 30 pemain yang melakukan seleksi saya akan memilih 23 pemain. Hal tersebut sesuai dengan aturan Piala AFF. Melalui pertandingan uji coba ini kami akan memantau pemain tersebut,” sebutnya.

Meski melakukan banyak rangkaian uji coba, selain PSP Padang, Timnas U-19 direncanakan akan bertemu PSIM Yogyakarta, PSS Sleman dan tim lokal lainnya, Indra berharap para pemain bisa mencapai puncak permainannya saat Piala AFF yang akan digelar bulan

September mendatang.”Pada pertandingan nanti saya akan menurunkan pemain yang selama ini tidak dapat jam terbang,” imbuhnya.

Indra mengatakan saat ini masih belum bisa membandingkan Timnas U-19 sekarang dengan Timnas U-19 tahun 2013 dimana Indra Sjafri juga pelatihnya. Ketika itu Evan Dimas cs mampu berbicara banyak di ASEAN dengan menjadi kampiun AFF Cup U-19. “Ukurannya harus prestasi. Jika bisa menjadi juara tentunya samalah kualitasnya,” sebutnya.(h/san)

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther

18

SAMBUNGAN

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

Saksi Tidak..................................... Dari Halaman. 1 Saksi Amril : Saya tidak tahu.

Jaksa Mulyadi : Saudara tahu kalau data-data itu dipalsukan dari mana?

Saksi Amril : Dari panggilan polisi.

Jaksa Mulyadi : Apakah saat itu polisi ada menjelaskan soal data yang dipalsukan itu?

Saksi Amril : Tidak.

Jaksa Mulyadi : Jadi kapasitas saudara dalam hal ini mengetahui tentang apa?

Saksi Amril : Tentang data-data yang dipalsukan itu.

Mungkin pernah ada kontrak lanjutan.

Jaksa Mulyadi : Coba saudara jelaskan itu, bagaimana kontrak itu. Pertamanya, lanjutannya, bagaimana?

Saksi Amril : Yang pertama saya tidak tahu, cuma lihat dokumennya saja.

Jaksa Mulyadi : Pernah anda liat dokumennya? Bagaimana yang pertama itu?

Konteksnya tentang apa?

Saksi Amril : Yang tertera PT Basko menyewa lahan tepatnya di KM 12.

Jaksa Mulyadi : Ini kontrak yang pertama ya?

Saksi Amril : Iya. Jaksa Mulyadi : Kapan itu perjanjian kontraknya?

Saksi Amril : Tahun 1994 sampai 1997.

Jaksa Mulyadi : Lalu apa lagi yang anda ketahui?

Saksi Amril : Saya tahu tahun 1997 akan ada kontrak yang akan habis.

Jaksa Mulyadi : Siapa yang memberi tahu?

Saksi Amril : Anggota Tim G215 dari PT KAI. K0ordinatornya Mardunus Kasim.

Jaksa Mulyadi : Apa laporannya?

Saksi Amril : Bahwa ada kontrak nomornya saya lupa, itu akan habis. Bagaimana, mau diteruskan atau sampai di sini?

Dijawabnya, mau diteruskan. Terus dikatakan, kalau mau diteruskan harus mengajukan surat permohonan.

Jaksa Mulyadi : Kemudian apakah kontrak yang berakhir itu diteruskan?

Saksi Amril : Iya, diteruskan selama satu tahun. Dari 1997-1998.

Jaksa Mulyadi : apakah saudara mengetahui luas tanah pada kontrak pertama?

Saksi Amril : 2.223 meter persegi.

Saksi Amril : Pada kontrak kedua berapa luasnya.

Saksi Amril : Agak berkurang 2161 meter. Kemudian tanah yang luasnya 1.263 itu.

Jaksa Mulyadi : letaknya dimana?

Saksi Amril : Letaknya masih di KM 12.

Jaksa Mulyadi : Jadi tidak ada perbedaan letak antara kontrak pertama dan kedua? Luasnya saja yang berkurang?

Saksi Amril : Iya. Jaksa Mulyadi : Saya juga ingin mengetahui, pada kontrak pertama alamatnya dimana. KM 12 itu dimana?

Saksi Amril : Dekat Tabing.

Jaksa Mulyadi : Saudara tahu ada merek Hotel Basko di sana?

Saksi Amril : Baskonya belum ada.

Jaksa Mulyadi : Jadi letaknya dekat Tabing?

Saksi Amril : Iya. Jaksa Mulyadi : Untuk kontrak kedua lokasinya dimana?

Saya ingin kepastian.

Lokasinya masih di situ?

Saksi Amril: Karena di kereta api yang familiar letak kilometernya, kalau untuk kampungnya, alamatnya dimana, itu kita tak tahu. Kilometer sekian, itu yang dilihat.

Jaksa Mulyadi : Jadi standar kereta api itu kilomoter ya?

Saksi Amril : Ya. Jaksa Mulyadi : Nah, pada yang kedua itu berapa sewanya?

Saksi Amril: Seingat saya pak ya, itu sekitar Rp3 jutaan.

Jaksa Mulyadi: Apakah kontrak-kontrak itu sudah dibayar penyewa? Dalam hal ini Basko?

Saksi Amril: Saya tidak tahu, sebab pembayarannya bukan melalui kantor saya tapi langsung ke kas besar.

Jaksa Mulyadi: Saudara tak pernah mendengar dari bidang-bidang lain kalau kontrak belum dibayar?

Saksi Amril: Selama saya masih di Padang saya tak mendengar.

Jaksa Mulyadi: Terhadap kontrak kedua yang tahun 1997 sampai 1998, apakah ada masalah?

Saksi Amril: Tidak ada masalah. Berakhir 1998.

Jaksa Mulyadi: Apakah ada perpanjangan lagi kontrak?

Saksi Amril: Saya tidak tahu.

Jaksa Mulyadi: Kemana saudara?

Saksi Amril: Saya pindah ke Madiun.

Jaksa Mulyadi: Pada saat yang kedua yang menandatangani siapa?

Saksi Amril: Saya.

Jaksa Mulyadi: Kontrak kedua dari pihak Basko siapa yang menandatangi?

Saksi Amril: Pak Bazrizal Koto.

Jaksa Mulyadi: Pada saat itu apakah saudara berhadapan dengan terdakwa?

Saksi Amril: Tidak.

Jaksa Mulyadi: Siapa yang mewakili terdakwa?

Saksi Amril: Saya tidak tahu. Itu diselesaikan Tim G215.

Jaksa Mulyadi: Jadi saudara tidak tahu? Jadi siapa yang tau persis yang menandatangani?

Saksi Amril: Ini diproses Tim G215.

Jaksa Mulyadi: Pada saat itu, yang saudara tunjuk mengendalikan kontrak siapa?

Saksi Amril: Mardunus Kasim.

Jaksa Mulyadi: Pada saat terjadi proses sewa menyewa kontrak kedua, apakah saudara pernah bertemu dengan terdakwa?

Saksi Amril: Tidak pernah.

Jaksa Mulyadi: Begitu yakinnya saudara tak pernah bertemu.

Saksi Amril: Kontrak-kontrak banyak dilakukan PT KAI, biasanya memang seperti itu pak. Mereka yang memerlukan tandatangan dulu baru kami tandatangani.

Jaksa Mulyadi: Pada saat itu anda sebagai apa?

Saksi Amril: Saya sebagai Kepala Inpeksi Jalan dan Bangunan.

Jaksa Mulyadi: Apakah memang kewenangan saudara menandatangani?

Saksi Amril: Pada saat itu masih.

Jaksa Mulyadi: Jadi hanya berdasarkan kebiasaan saja saudara diberi kewenangan menandatangani itu? Apakah ada masalah saat perpanjangan kontrak tahun 1997 – 1998 yang perpanjangan?

Saksi Amril: Tidak.

Jaksa Mulyadi: Sehubungan dengan masalah kontrak hubungannya dengan saudara apa? Kan saudara bilang tadi masalah pemalsuan data?

Saksi Amril: Saya tidak tahu.

Jaksa Mulyadi: Untuk tanah PT KAI, dasar kepemilikannya apa?

Saksi Amril: Groonkart.

Jaksa Mulyadi: Tahun pastinya?

Saksi Amril: Tahunnya 1888.

Jaksa Mulyadi: Saya ingin kejelasan dari saudara, karena saudara yang menangani. Groonkart itu siapa yang mengeluarkan?

Saksi Amril: Saya tidak bisa menjelaskan karena sejak saya masuk di kereta api senior-senior mengatakan dasar jalan PT Kereta Api itu ada di atas groonkart Jaksa Mulyadi: Groonkart itu apa?

Saksi Amril: Groonkart itu adalah gambar peta tanah yang di dalamnya ada jalan kereta api atau instalasi-instalasi.

Jaksa Mulyadi: Yang mengeluarkan pemerintah Indonesia atau siapa?

Saksi Amril: Zaman penjajahan.

Jaksa Mulyadi: Apakah saudara mengetahui dakwaan terhadap terdakwa ada penertiban HGB di atas tanah yang disewakan?

Saksi Amril: Tidak tahu, saya mengetahui saat diperiksa kepolisian.

Jaksa Mulyadi: Tahun berapa saudara diperiksa?

Saksi Amril: Tahun 2012.

Jaksa Mulyadi: Apakah saat itu penyidik kepolisian diperlihatkan dokumen-dokumen?

Saksi Amril: Tidak.

Jaksa Mulyadi: Pada saat dilakukan kontrak sewa menyewa, apakah posisi tanah sudah kosong atau ada penghuninya?

Saksi Amril: Penghuni gak ada.

Jaksa Mulyadi: Sudah kosong?

Saksi Amril: Ya. Jaksa Idial: Saudara saksi apa yang dimaksud Tim G215?

Kemudian kontrak pertama dan kedua apa ada perbedaan luas?

Saksi Amril: Ya. Jaksa Idial: Apakah lokasinya sama dengan yang pertama?

Saksi Amril: Sama.

Jaksa Idial: Kenapa ada perbedaan luas?

Saksi Amril: Menurut laporan saudara Mardinus karena ada pelebaran sungai, lokasi itu tekena.

Jaksa Idial: Tadi dikatakan lokasi tanah itu di KM 12, bangunan apa yang pernah ada di situ, berdekatan dengan KM 12?

Saksi Amril: Waktu itu belum ada bangunan.

Jaksa Idial: Kantor Pajak ada gak?

Saksi Amril: Gak ingat.

Jaksa Idial: Khusus di KM 12 ini, berapa yang diklaim PT KAI sebagai tanah PT KAI sesuai peta groonkart?

Saksi Amril: 40 Meter.

Jaksa Idial: Yang disewakan sebelah mana?

Saksi Amril: Yang disewakan adalah 12 meter dari batas luar.

PH Minta ....................................... Dari Halaman. 1 pemeriksaan (BAP) para saksi.

Masalahnya, kata Fachmi, banyak keterangan yang tertera dalam BAP itu ketika dikonfrontir dengan para saksi di persidangan, saksi mengakui itu bukanlah keterangan yang berasal dari dirinya.

“Keterangan itu dijelaskan oleh penyidik, lalu dituangkan dalam berkas,” kata Tri Mardi Jaya, salah seorang saksi dari BPN yang tampil kemarin.

“Jadi ini bukan keterangan saudara, ya. Ini sudah tidak benar.

Melalui Yang Mulia, kami minta agar penyidiknya dihadirkan dalam sidang selanjutnya,” kata Fachmi.

Dalam sidang kemarin, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, Basrizal Koto (Basko) memenuhi segala syarat dalam pengajuan permohonan sertifikat untuk tanah di kawasan Jalan Prof Dr. Hamka, pada 2010 lalu.

Sehingga, BPN menerbitkan produk akhir berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomor 200, 201, dan 205.

Hal itu disampaikan Ardinal Yulfi, aparatur sipil negara (ASN) yang pada 2010 menjabat Petugas Pembuat Surat Rekomendasi Ukur pada BPN Kota Padang, saat bersaksi. Selain Ardinal, jaksa juga menghadirkan dua saksi lain dari BPN, ditambah dua saksi dari PT KAI. Dalam keterangannya, Ardinal menyebutkan bahwa pada 2010, ia mengeluarkan surat rekomendasi pengukuran, untuk menindaklanjuti permohonan penerbitan sertifikat HGB oleh H. Basrizal Koto. Setelah meneliti kelengkapan syarat permohonan, petugas ukur pun melakukan pengukuran ke lapangan.

“Dalam surat permohonan yang kami terima, disebutkan asal tanah itu adalah tanah negara exeigendom verponding. Permohonan juga berisi syarat-syarat di antaranya, surat permohonan, fotokopi KTP pemohon, bukti penguasaan, dan surat keterangan dari lurah terkait, serta ada dua saksi yang bertanda tangan,” kata Ardinal.

Setelah menerima surat permohonan, BPN langsung melawww.harianhaluan.com

kukan pengukuran terhadap tanah yang diajukan tersebut. Dari proses itu, BPN mengeluarkan surat ukur, untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam menerbitkan sertifikat HGB sesuai permohonan pemohon.

“Yang saya tahu setelah dilakukan pengukuran, pihak pemohon melakukan pembayaran ke kas negara, dan sertifikatnya terbit,” jelasnya lagi.

Sebelum sertifikat itu terbit, Ardinal mengaku pihak BPN mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk melihat apakah ada pihak yang akan menggugat. “Ternyata tidak ada yang menggugat. Dan, saat pengukuran di lapangan, juga tidak ada bantahan dari siapa pun, termasuk dari PT KAI atau pejabat yang berwenang,” sambungnya.

Ada pun pernyataan pemohon yang menyebutkan bahwa tanah yang dimohon merupakan tanah negara ex-eigendom verponding (EV) peninggalan zaman Belanda, sedangkan di sisi lain PT KAI mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan aset PT KAI dengan dasar grondkart 1888, Ardinal mengaku tidak mengetahui dan tidak berwenang menjelaskan.

“Penyataan pemohon, tanah itu tanah eigendom. Saya memang belum pernah melihat sertifikat Eigendom Verponding itu.

Tapi, yan menjadi dasar bagi kami menerbitkan sertifikat adalah persyaratan yang saya sebutkan tadi. Dan, prinsipnya, bidang saya hanya melakukan potret lapangan, setelah itu proses penerbitan sertifikat ada di bidang lain. Kalau KAI menyebut itu aset mereka dengan dasar Grondkaart, saya pun belum pernah melihat itu,” katanya lagi.

Keterangan Ar dinal Yulfi disambung oleh Tri Mardi Jaya, petugas ukur BPN Kota Padang yang pada 2010 itu melakukan pengukuran, berdasarkan surat tugas pengukuran di lokasi tersebut. “Saya melakukan pengukuran dengan metode polar, menggunakan sudut dan jarak.

Saat di lokasi, di arah timur ada rel kereta, di utara ada jalan, di selatan ada sungai, dan di barat ada gedung basko,” kata Tri.

Ia juga menyebutkan, saat pengukuran ia didampingi perwakilan dari pihak pemohon, dengan berpatok kepada temboktembok yang ada di sekeliling lokasi pengukuran. “Yang saya ukur itu semuanya, di sekeliling gedung Basko. Tidak ada keberatan dari siapa pun saat itu.

Setelah mengukur dan hasilnya saya berikan ke atasan, atasan saya tidak menyalahkan hasilnya,” katanya lagi.

Fachmi selaku Penasihat Hukum (PH) Basrizal Koto kemudian menelisik pada keterangan saksi Tri MardiJaya kepada penyidik kepolisian, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Dalam keterangan anda di BAP, anda m enyebutkan soal pasal-pasal dalam UU Perkeretaapian dan beberapa pasal lain, yang mungkin dilanggar saat pengukuran dilakukan. Apakah ini benar keterangan saudara?” tanya Fachmi, PH yang pernah jadi Kajati Sumbar itu.

Tri Mardi terdiam. “Keterangan saudara ini yang tertulis ini atau penyidik?” ujar Fachmi.

“Keterangan itu dijelaskan dan lalu dibuatkan oleh penyidik,” kata Tri Mardi. Menanggapi itu, Fachmi meminta melalui majelis hakim untuk menghadirkan penyidik pada persidangan selanjutnya.

Satu saksi lain dari BPN, Haraif Yuda, juga mengaku ikut menjadi pembantu ukur dalam proses pengukuran 2010 itu. Namun, ia saat itu masih berstatus magang, sehingga tidak banyak mengetahui perihal aturan dan hasil dari pengukuran.

“Saya hanya membantu memegangi meteran dan pekerjaan sejenisnya,” ucapnya.

Tidak Tahu Pemalsuan Sementara itu saksi dari PT KAI yang dihadirkan jaksa, Amrin Purnomo yang pada tahun 1995-1997 menjabat Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan PT KAI Divre Sumbar, mengaku diperiksa penyidik kepolisian pada 2012 dan 2015 terkait dugaan pemalsuan data-data yang dilakukan H. Basrizal Koto.

“Tapi data-data yang dipalsukan itu saya tidak tahu. Saya mula tahunya ada pemalsuan data itu

Jaksa Raadi: Apakah saudara ada melakukan survei ke lokasi?

Saksi Amril: Saya tidak melakukan.

PH Drs Fachmi: Tadi saksi mengatakan menandatangi surat perjanjian tahun 1997. Waktu itu saksi ketemu ndak sama Pak Basko?

Saksi Amril: Tidak.

PH Drs Fach mi: Ada gak berusaha m enanyakan kebenarannya?

Saksi Amril: Tidak.

PH Drs Fachmi: Dalam Pasal 2, lokasi tanah yang disewakan di Air Tawar Selatan, apakah PT KAI punya tanah di KM 12, Air Tawar Selatan?

Yang saya tanya di Air Tawar Selatan? Ada I tanah PT KAI di sana? Ini berbunyi di surat perjanjian, objek seharusnya harus jelas.

Saksi Amril: Saya tidak tahu Air Tawar Selatan dimana.

PH Drs Fachmi:: Air Tawar Salatan dekat UBH, anda tahu?

Saksi Amril: Tidak.

PH Drs Fachmi: Siapa nama orang dari PT Basko yang menghadap bapak?

Saksi Amril: Saya tidak tahu.

PH Drs Fachmi: Tapi dari awal pemeriksaan pertanyaan jaksa, syarat perpanjangan kontrak harus ada permohonan terlebih dahulu. Kalau tak ada permohonan bagaimana?

Saksi Amril: Tak diproses PH Drs Fachmi: Jadi permohonan dulu, baru diproses.

Coba dilihat lagi pak, surat permohonannya itu tertanggal 17 September 1997, sedangkan surat perjanjian sewanya, 22 Juli 1997. Ternyata lebih dulu sewa dari surat permohonan ini. Perjanjian sewa ini berlaku sejak kapan?

Saksi Amril: Juli 1997 sampai Juni 1998 .

PH Drs Fachmi: Kapan bapak tandatangan?

Saksi Amril: Saya tidak ingat pak, yang jelas setelah surat permohonan.

PH Drs Fachmi: Apakah surat perjanjian dibuat merujuk pada surat permohonan itu?

Saksi Amril: Tidak, merujuknya pada kontrak yang pertama.

PH Drs Fachmi: Dalam surat permohonan itu ternyata yang dimohonkan adalah Air Tawar Selatan. Saksi baca gak?

Saksi Amril: Ya, tapi di situ jelas KM 12.

PH Drs Fachmi: KM 12 itu banyak. Jalan tol juga ada yang KM 12.

Saksi Amril: Saya yang penting surat permohonan sudah jelas.

PH Drs Fachmi: Dibaca gak? Segampang itu menyerahkan barang negara? Tahu gak yang mana yang dipalsukan saat diperiksa polisi?

Saksi Amril: TidaK. PH Drs Fachmi: Keterangan saudara yang di BAP sudah kita terima. Dalam BAP disebutkan ada kerugian PT KAI diakibatkan kejadian ini. Kerugian apa? Anda tidak tahu ada pemalsuan, sementara anda sebutkan ada kerugian. Itu kerugian karena disertifikatkan ada dipalsukan?

Saksi Amril: Pertama itu disertifikatkan. Dengan disertifikatkan, aset kereta api jadi berkurang.

PH Drs Fachmi: Yang berhubungan dengan pemalsuan saksi bilang tidak tahu, akibat dari pemalsuan ini saksi tahu ndak?

Saksi Amril: Tidak tahu.

PH Drs Fachmi: Apakah Tim G215 itu membicarakan dengan Pak Basrizal Koto?

Saksi Amril: Saya tidak tahu.

PH Drs Fachmi: Apakah saksi melihat Pak Basrizal Koto menandatangani surat perjanjian?

Saksi Amril: Tidak.

PH Drs Fachmi: Apakah saksi mengetahui jabatan Pak Basrizal Koto di PT Basko?

Saksi Amril: Tahu.

PH Drs Fachmi: Dari mana saksi tahu?

Saksi Amril: Dari dalam kontrak.

PH Drs Fachmi: Jabatan sebenarnya apakah saksi pernah mengkorfimasi?

Saksi Amril: Tidak.

Hakim Agnes: Saudara saksi sebelum kontrak pertama anda tahu tidak ada pembeli sebelumnnya di situ?

Saksi Amril: Tidak.

Hakim Agnes: Tahu tidak ada penghuninya atau kosong atau bagaimana? Yang membebaskan lahan siapa?

Saksi Amril: tidak tahu.

Hakim Agnes: Sehubungan dengan kontrak kedua, apakah saudara tahu tanah PT KAI dimanfaatkan untuk apa?

Saksi Amril: Sebagai lahan parkir.

Hakim Agnes: Di tanah yang dikatakan disewa itu didirikan bangunan apa?

Saksi Amril: Saya lupa.

Hakim Agnes: Tidak pernah mengecek ke situ?

Saksi Amril: Tidak pernah.

Hakim Agnes: Pada waktu saudara menjabat, di KM 12, ada ndak pegawai ditempatkan di situ? Ada gak halte kereta api?

Saksi Amril: Tidak.

dari surat panggilan kepolisian,” kata pensiunan PT KAI itu.

Namun, Amrin memperkirakan, bahwa data-data yang dipalsukan itu berkaitan dengan perjanjian kontrak penyewaan tanah, yang terjalin antara PT Basko Minang Plaza (BMP) dengan PT KAI, dan berada di Kilometer 12 jalur rel kereta api di Padang.

“Perjanjian yang pertama itu saya lihat dokumennya saja, yaitu perjajian sewa tanah pada 19941997. Saya bertugas di Padang pada 1995, sehingga baru tahu ada kontrak itu saat kontraknya mau habis pada 1997. Saat itu diperpanjang, setelah saya menerima laporan dari Tim G215 bentukan PT KAI yang bertugas menertibkan aset. Yang melapor ke saya waktu itu Kepala Biro III bernama Martunus Kasim,” jelas Amrin.

Setelah menerima laporan Martunus, Amrin mengatakan pada bawahannya itu bahwa jika ingin melanjutkan kontrak, pihak penyewa harus mengajukan surat permohonan. Setelah semua diurus oleh kedua belah pihak, disepakati perjanjian kedua dalam hal penyewaan tanah seluas 2163 m², yang pada kontrak pertama disebutkan memiliki luas 2223 m².

“Lokasi tanahnya di KM 12, persisnya saya lupa di mana, mungkin di daerah Tabing sana.

Setelah itu pada 1998 saya pindah ke Madiun,” katanya lagi.

Saksi juga mengelak ketika dikejar PH tentang lokasi dalam surat permohonan dan perjanjian 1997 itu, tertera di Jalan Prof Dr Hamka KM12, Kelurahan Air Tawar Selatan, Kecamatan Padang Utara, Padang.

“Saya tidak tahu itu. Saya hanya focus di KM-nya saja,” kata Amrin. “Lalu, waktu mau menandatangani perjanjian itu, apakah saudara ada membaca lebih dulu,” ujar Fachmi. “Ada, saya baca,” kata Amrin. “Lalu, mengapa Anda tidak tahu kalau lokasi objek yang tercantum dalam perjanjian ini di Air Tawar Selatan?” kata Fachmi. “Saya hanya membacanya sekilas,” jawab Amrin.

Fachmi selaku PH H. Basrizal Kotojuga mengkritisi soal permohonan perpanjangan sebagaimana dijelaskan Amrin. Sebab, dalam bukti-bukti yang diperlihatkan di ruang sidang, surat

KETERANGAN SAKSI ARDINAL Jaksa Mulyadi: Pada tahun 1989 sampai 2000, saudara kan bertugas di PT KAI Sumbar. Apa jabatan saudara?

Saksi Ardinal: Saya di Bagian hukum.

Jaksa Mulyadi: Apakah hubungan saudara dengan PT Basko?

Saksi Ardinal: Berawal saya pindah ke Padang, pimpinan kami gencar-gencarnya melakukan penertiban aset. Ada intruksi Direksi PT KAI untuk melakukan penertiban.

Sesuai arahan Kadivre, kami diperintah mencari dan mendata aset PT KAI. Jaksa Mulyadi: Sehubungan dengan masalah terdakwa?

Saksi Ardinal: Yang saya pelajari dari dokumen surat perjanjian, Basko bekerjasama dengan PT KAI. Jaksa Mulyadi: Tahun 1994, saudara masih ingat berapa luas yang disewakan?

Saksi Ardinal: 2.223 meter persegi. Sewanya sekitar Rp9 juta per tiga tahun.

Jaksa Mulyadi: Tahun 1994 ada masalah gak?

Saksi Ardinal: Yang saya pelajari tak ada masalah hingga Juni 1997 dan 2001.

Jaksa Mulyadi: Lokasinya dimana?

Saksi Ardinal: Setahu saya di daerah Basko sekarang.

Jaksa Mulyadi: Kereta api sendiri bagaimana memastikan tempat yang disewa itu?

Saksi Ardinal: Pakai Kilometer?

Jaksa Mulyadi: Jadi tak ada masalah saat itu ya?

Saksi Ardinal: Ya, tak ada masalah.

Jaksa Mulyadi: Yang tanda tangan dari pihak Basko siapa?

Saksi Ardinal: Pak Basrizal.

Jaksa Mulyadi: Terus bagaimana kontraknya?

Saksi Ardinal: Kontraknya ditandatangani Jaksa Mulyadi: Berapa luasnya?

Saksi Ardinal: 2.191 persegi.

Jaksa Mulyadi: Nilai kontraknya?

Saksi Ardinal: Rp9 jutaan selama tiga tahun.

Jaksa Mulyadi: Apakah objeknya sama dengan yang dikontrak 1994? Ada perbedaan luas kontrak 1994 dengan 1997 kenapa itu?

Saksi Ardinal: Kalau saya dengar dari bagian aset ada pelebaran sungai. Itu penyebab luasnya berbeda.

Jaksa Mulyadi: Untuk kontrak 1997 sampai 2000 ada masalah gak?

Saksi Ardinal: Tidak.

Jaksa Mulyadi: Setelah itu ada lagi kontrak?

Saksi Ardinal: Ada. Agustus 2001 sampai 2004.

Jaksa Mulyadi: Siapa yang tandatangan?

Saksi Ardinal: Gak tau saya.

Jaksa Mulyadi: Apakah saudara mempelajari dokumennya?

Saksi Ardinal: Saya baca saja.

Jaksa Mulyadi: Untuk dokumen 2001 apakah saudara lihat?

Saksi Ardinal: Tidak.

Jaksa Mulyadi: Isi kontrak tahu atau tidak?

Saksi Ardinal: Sama saja pak. Soalnya kalau kereta api dari awal sama.

Jaksa Mulyadi: Sewanya berapa?

Saksi Ardinal: Rp12 jutaan.

Jaksa Mulyadi: Tahu dari mana anda?

Saksi Ardinal: Dari teman aset.

Jaksa Mulyadi: Ada masalah gak?

Saksi Ardinal: Masalahnya dimulai saat PT Basko tak melakukan pembayaran lagi tahun 2005 sampai sekarang.

Jaksa Mulyadi: Saudara tahu darimana?

Saksi Ardinal: Dari dokumen yang diterbitkan Divisi Regional.

Jaksa Mulyadi: Apa yang saudara ketahui?

Saksi Ardinal: Sekitar Mei 2005, PT Kereta Api menyurati PT Basko agar memperpanjang kontrak.

Jaksa Mulyadi: Ada tanggapan dari pihak PT Basko atau terdakwa?

Saksi Ardinal: Ada. Ditanggapi tahun 2008.

Jaksa Mulyadi: Selama saudara mengecek dokumendokumen tadi, berapa kali yang saudara lihat PT KAI menyurati?

Saksi Ardinal: Ada sepuluh, pak.

Jaksa Mulyadi: Diantara yang sepuluh itu, ada gak PT Basko menanggapi?

Saksi Ardinal: Ada. PT Basko meminta pembayarannya disesuaikan lagi. Ada tanggapan.

Jaksa Mulyadi: Ada lagi tanggapan dari PT Basko selain yang 2008?

Saksi Ardinal: Gak ada.

Jaksa Mulyadi: Sampai 2011 yang saudara ketahui PT Basko tak melakukan perpanjangan. Apakah tanahnya

permohonan perpanjangan terbit pada september 1997, sedangkan surat perpanjangan perjanjiannya sudah terbit pada Juni 1997.

“Jadi, surat perjanjiannya terbit lebih dulu dari surat permohonannya. Apa benar seperti itu aturannya,” sasar Fachmi.

Amrin juga mengaku bahwa dirinya yang bertanda tangan pada perjanjian kontrak kedua pada 1997. Dan di pihak penyewa, yang menandatangani adalah H. Basrizal Koto yang disebutnya bertindak selaku Direktur PT BMP. Namun, ia mengaku memang tidak melihat secara langsung penandatanganan oleh H. Basrizal Koto.

“Kontrak yang banyak yang dilakukan PT KAI, biasanya memang begitu, tidak berhadaphadapan. Tidak juga dicek data dari pihak yang menyewa. Sudah turun temurun seperti itu, waktu itu belum ada aturan tetapnya,” katanya lagi.

“Aduh, bagaimana Saudara sebagai pimpinan yang bertanggung jawab, menyewakan asset Negara serampangan begitu,” kata Fachmi.

Di samping Amrin, saksi lain dari PT KAI bernama Ardinal, SH, yang menjabat manajer hukum PT KAI Divre Sumbar dalam kurun 2011, menyebutkan baru mengetahui persoalan antara PT BMP dengan PT KAI pada 2011.

Saat itu, PT KAI tengahgencargencanya menertibkan aset untuk meningkatkan pendapatan KAI. “Saya diperintahkan mendata aset di Sumbar. Dari surat perjanjian yang saya pelajari, ditemukan bahwa Basko dan KAI mulai menyepakati kontrak pada 19941997, lalu diperpanjang pada 1997 hingga 2001, dan kemudian 2001-2004. Namun, setelah itu tak ada perpanjangan lagi,” sebut Ardinal.

Ardinal juga mengaku pernah melihat dokumen surat PT KAI kepada PT BMP untuk melanjutkan perjanjian. “Total ada sekitar 10 surat yang dikirim ke pihak Basko. Sementara surat balasan datang sekali, berisi permintaan penghitungan ulang harga sewa,” jelasnya lagi.

Sebagaimana keterangan saksi PT KAI di persidangan sebelumnya, Ardinal juga menyebutkan seseorang bernama Zulhadi yang Redaktur: Arda Sani

>> SAKSI TIDAK hal 19 menjabat General Manager (GM) PT BMP, yang membalas surat yang dikirimkan PT KAI ke PT BMP. “Apa benar itu Zulhadi atau tidak, dan apakah dia benar GM, saya tidak tahu,” katanya lagi.

Terkait perjanjian sewa menyewa yang terjadi, Ardinal meyakini keabsahan perjanjian itu karena di atas kertas telah tertera tanda tangan para pihak, yaitu PT KAI dan Basrizal Koto selaku Direktur PT BMP. Kemudian pada 2011, Ardinal mengaku baru tahu adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Basko, yang dikatakannya menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak PT KAI. “Untuk penertiban, saat itu kami ke lokasi untuk memancang pagar. Saya mengawasinya. Saat itu ada orang Basko yang melarang kami sambil mengacung-acungkan sertifikat. Di situ saya baru tahu ada sertifikat di atas tanah itu. Dan saat itu saya menduga ada penyalahgunaan wewenang,” kata Ardinal menerangkan.

Setelah melakukan pemancangan pagar, Ardinal mengaku mendapat laporan dari bawahannya tentang pencabutan pancang yang dipasang PT KAI. Oleh karena itu, ia bersama rekannya sesama karyawan PT KAI membuat laporan ke Polda Sumbar.

Menjawab pertanyaan Fachmi, Ardinal mengaku memang tidak melakukan upaya hukum saat itu, agar pihak berwenang mencabut sertfikat HGB yang telah terbit tersebut. Namun, ia meyakini kantor pusat PT KAI yang menempuh upaya itu.

Atas keterangan para saksi, H. Basrizal Koto menyampaikan bantahan yang di antaranya, membantah pernah melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan PT KAI. “Tidak pernah. Saya juga tidak pernah menandatangani surat perjanjian yang disebutkan itu. Tidak pernah menjabat sebagai direktur utama pada PT BMP,” kata Basrizal.

Selanjutnya, Majelis Hakim yang diketuai Sutedjo dengan anggota Agnes Sinaga dan R Ari Muladi melanjutkan sidang hingga pekan depan. Mulyadi Sajaen dkk selaku jaksa penuntut umum (JPU) masih berencana menghadirkan beberapa saksi lain. (h/isq) Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SAMBUNGAN

Saksi Tidak................................... Dari Halaman. 18 masih dipakai?

Saksi Ardinal: Masih.

Jaksa Mulyadi: Pernah saudara lihat ke sana?

Saksi Ardinal: Pernah saya cek.

Jaksa Mulyadi: Digunakan untuk apa yang disewa?

Saksi Ardinal: Untuk mall dan lahan pakir.

Jaksa Mulyadi: Nah, kita persempit lagi. Apa masalahnya?

Saksi Ardinal: Kereta api dirugikan.

Jaksa Mulyadi: Dirugikan bagaimana maksudnya?

Saksi Ardinal: Kita kehilangan aset dan pendapatan.

Jaksa Mulyadi: Apakah selama masalah PT Basko dan kereta api, saudara mendengar ada pemalsuan dokumen?

Saksi Ardinal: Saya tahunya di tahun 2011 itu.

Ketika Bagian Aset, Bagian Tanah, Wakil Kepala, Bagian Komersial ke lokasi.

Jaksa Mulyadi: Saudara ikut?

Saksi Ardinal: Ikut.

Jaksa Mulyadi: Apa yang anda lakukan?

Saksi Ardinal: Mengawasi teman-teman aset memagar.

Jaksa Mulyadi: Apa yang dipagar?

Saksi Ardinal: Tanah kita.

Jaksa Mulyadi: Saat itu apa yang terjadi?

Saksi Ardinal: Saat itu kita dilarang pihak Basko, dikatakan PT Kereta Api jangan semenamena, kami telah punya sertifikat.

Jaksa Mulyadi: Berapa orang itu?

Saksi Ardinal: Ada beberapa lah, pak.

Jaksa Mulyadi: Yang ngomong punya sertifikat?

Saksi Ardinal: Satu orang. Terus salah satu dari kami mengajak berunding dengan Basko, karena PT Kereta Api menduga penyalahgunaan kewenangan. Kenapa muncul sertifikat.

Dijanjikan jam 2-an.

Jaksa Mulyadi: Ingat saudara tanggalnya?

Saksi Ardinal: 1 November 2011. Kami balik ke kantor, lalu kami pesan ke security agar dijaga pagar yang dibuat. Tapi tak tahunya, beberapa jam berikutnya Basko bongkar yang kita pasang.

Jaksa Mulyadi: Darimana saudara tahu?

Saksi Ardinal: Security yang memberi tahu.

Jaksa Mulyadi: Sikap saudara setelah dibongkar bagaimana?

Saksi Ardinal: Kami lapor ke Polda.

Jaksa Mulyadi: Saat diperiksa, apakah saudara mengetahui ada dokumen-dokumen yang tak benar?

Saksi Ardinal: Saya tidak tahu. *Rekaman kesaksian dari Ardinal tidak bisa kami tuliskan secara utuh disebabkan kerusakan alat perekam saat proses penyalinan audio ke komputer.

Hakim Soetedjo : Penerbitan Sertifikat Tanpa BantahanArdinal ya?

Saksi Ardinal : Ya, pak.

Hakim Soetedjo : Di BPN bagian apa?

Saksi Ardinal : Bagian pengukuran, pak Hakim Soetedjo : Di Padang ya?

Saksi Ardinal : Sudah pindah sekarang di Solok Selatan, pak Hakim Soetedjo : Di Padang tahun berapa?

Saksi Ardinal : 2009 sampai 2013.

Hakim Soetedjo : Bagianya apa?

Saksi Ardinal : Pengukuran juga, pak Jaksa Mulyadi : Bagian saudara apa di Pengukuran?

Saksi Ardinal : Kasupsi Pengukuran, pak.

Jaksa Mulyadi : Tugas dan wewenang saudara apa?

Saksi Ardinal : Membatu Kasi untuk menyiapkan surat tugas, menyiapkan data untuk petugas yang akan turun ke lapangan.

Jaksa Mulyadi : Sebelum saya lanjut, apakah saudara juga ikut ke lapangan untuk melakukan pengukuran?

Saksi Ardinal : Tidak.

Jaksa Mulyadi : Hanya menyiapkan administrasi?

Saksi Ardinal : Ya. Jaksa Mulyadi : Selama saudara di Kasupsi Pengukuran dari tahun 2009 sampai 2013, dalam kaitanya dengan terdakwa ini apa?

Saksi Ardinal : Saya yang meyiapkan surat tugas pengukuran berdasarkan permohonan, pak Jaksa Mulyadi : Siapa yang mengajukan permohonan?

Saksi Ardinal : Pak Basrizal Koto, pak Jaksa Mulyadi : Permohoan apa itu?

Saksi Ardinal : Permohonan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan sertifikat.

Jaksa Mulyadi : Berapa bidang tanah yang diajukan permohonan itu?

Saksi Ardinal : Tiga.

Jaksa Mulyadi : Apa saja itu?

Saksi Ardinal : Detailnya saya lupa pak, ada permohonan tiga bidang tanah.

Jaksa Mulyadi : Dimana letak tanahnya?

Saksi Ardinal : Di Air Tawar, pak Jaksa Mulyadi : Kira-kira dimananya itu?

Saksi Ardinal : Di dekat sungai, pak Jaksa Mulyadi : Lengkapnya saudara tahu?

Saksi Ardinal : Saya lupa kalau itu , pak Jaksa Mulyadi : Tadi saudara bilang sungai, dekat mana itu sungainya?

Saksi Ardinal : Dekat Basko Grand maal sekarang , pak Jaksa Mulyadi : Apakah berdampingan dengan suangai?

Saksi Ardinal : Ada bangunan setelah itu lah , pak Jaksa Mulyadi : Dalam rangka mempersiapkan pengukuran berkas apa saja yang saudara siapkan?

Saksi Ardinal : Kesedian data peta yang ada di BPN serta data terkait dengan surat yang terlah dikeluarkan oleh BPN. Jaksa Mulyadi : Sehubungan dengan permohonan ini data apa yang disiapkan?

Saksi Ardinal : Peta, pak.

Jaksa Mulyadi : Peta apa itu?

Saksi Ardinal : Peta dasar pendaftara tanah .

Jaksa Mulyadi : Siapa yang membuat itu?

Saksi Ardinal : Apakah telah dilakukan pengukuran terhadap peta itu?

Jaksa Mulyadi : Peta itu dibuat oleh BPN gunaya untuk meletakan bidang-bidang tanah yang telah diukur.

Saksi Ardinal : Selain itu apa lagi?

Jaksa Mulyadi : Produk.

Saksi Ardinal : Apa itu?

Jaksa Mulyadi : Prodak surat ukur yang telah dikeluarkan BPN? Saksi Ardinal : Kapan itu dikeluarkan produk itu?

Jaksa Mulyadi : Tahunya saya lupa, pak Saksi Ardinal : Mana yang lebih dahulu permohon Basko dibandingkan dengan produk itu?

Jaksa Mulyadi : Duluan prodak . Jadi gini, produk itu menjadi tolak ukur sebelum melakukan pengukuran sebuah bidang tanah.

Saksi Ardinal : Selain itu apa lagi yang dipersiapkan?

Jaksa Mulyadi : Sarana prasarana alat ukur, pak.

Saksi Ardinal : Apa saja itu?

Jaksa Mulyadi : Theodolite dan meteran besar, pak.

Saksi Ardinal : Selain itu apa lagi?

Jaksa Mulyadi : Itu saja. www.harianhaluan.com

Saksi Ardinal : Kalau perintah tugas?

Jaksa Mulyadi : Ya ada surat tugas, pak.

Saksi Ardinal : Kalau untuk tanah ini siapa yang saudara perintahkan?

Jaksa Mulyadi : Saudara Tri Mardhi Jaya sebagai petugas ukur Kantor BPN Kota Padang.

Saksi Ardinal : Selama saudara menyiapakan dokumen, apakah dokumen yang diajukan oleh terdakwa ini lengkap?

Jaksa Mulyadi : Saya bukan sebagai pemerika alas hak, pak.

Saksi Ardinal : Ya, maksud saya yang saudara ketahui?

Jaksa Mulyadi : Jadi begini, berkas dari permohon itu masuk loket, jadi petugas loket yang melakukan verifikasi. Kalau sudah diterima dan masuk berarti semua syaratnya sudah lengkap.

Saksi Ardinal : Dasar saudara untuk menyiapkan peta dasar, produk dan sabagainya?

Jaksa Mulyadi : Lokasi tanah yang dimohonkan ada itu, pak. Surat permohonan sudah ada?

Saksi Ardinal : Bidang tanah.

Jaksa Mulyadi : Dalam bentuk apa?

Saksi Ardinal : Surat peryataan penguasaan fisik sebidang tanah, pak.

Jaksa Mulyadi : Apa itu asli?

Saksi Ardinal : Asli pak.

Jaksa Mulyadi : Siapa yang menandatangani?

Saksi Ardinal : Pak Basrizal Koto.

Jaksa Mulyadi : Dalam surat itu, apakah dijelaskan terkait perolehan tanah?

Saksi Ardinal : Saya tidak sampai ke situ, pak.

Jaksa Mulyadi : Apakah di dalam surat itu tidak dibunyikan?

Saksi Ardinal : Tidak, pak.

Jaksa Mulyadi : Terus apa saja isi surat itu?

Saksi Ardinal : Menyangkut surat peryataan dari yang bersangkutan atas kepemilikan sebidang tanah yang berada di lokasi.

Jaksa Mulyadi : Ada embel-embel lain?

Saksi Ardinal : Tidak.

Jaksa Mulyadi : Apakah ada, tanah ini diperoleh dari siapa?

Saksi Ardinal : Lupa saya, pak.

Jaksa Mulyadi : Waktu itu berapa surat tersebut yang saudara ketahui?

Saksi Ardinal : Ada tiga, sesuai dengan bidang tanah yang ada, pak.

Jaksa Mulyadi : Dimana letaknya?

Saksi Ardinal : Berdampingan, pak.

Jaksa Mulyadi : Apakah ada perbedaan dari isi surat itu?

Saksi Ardinal : Tidak , ketiganya sama menjelaskan kepemilikan tanah, pak.

Jaksa Mulyadi : Apakah saudara tahu berapa luas tanah masing-masingnya?

Saksi Ardinal : Tidak , lupa saya.

Jaksa Mulyadi : Kira-kira totalnya berapa?

Saksi Ardinal : Lupa saya.

Jaksa Mulyadi : Apakah saudara mengetahui tidak, kalau lokasi yang diukur itu berdekatan dengan rel kereta api?

Saksi Ardinal : Ya. Jaksa Mulyadi : Apakah saudara mengetahui berapa jarak seharusnya rel kereta api dengan bangunan lain?

Saksi Ardinal : Tidak.

Jaksa Mulyadi : Apakah saudara mengetahui kepemilik tanah yang di sekitar itu ada kepemilikan lain, selain kereta api?

Saksi Ardinal : Ada. Jaksa Mulyadi : Siapa?

Saksi Ardinal : Basko.

Jaksa Mulyadi : Selain Basko?

Saksi Ardinal : Batalion.

Jaksa Mulyadi : Ada lagi?

Saksi Ardinal : Dua itu aja, pak.

Jaksa Mulyadi : Kan ada rel?

Saksi Ardinal : Ya. Jaksa Mulyadi : Berapa jauh dari tanah itu?

Saksi Ardinal : Tidak tahu, pak.

Jaksa Mulyadi : Apakah saudara tahu siapa yang memiliki rel?

Saksi Ardinal : Tidak, pak.

Jaksa Mulyadi : Masa tidak tahu?

Saksi Ardinal : Ya, pak. Dalam surat permohonan yang di ajukan Pak Basko itu tanahnya berdampingan dengan tanah negara, dan kami berpedoman hanya kepada surat yang telah dikeluarkan oleh BPN. Jaksa Mulyadi : Apakah saudara mengecek kelapangan waktu itu?

Saksi Ardinal : Tidak.

Jaksa Mulyadi : Bagaimana saudara tahu kalau ada rel kereta api di sana?

Saksi Ardinal : Dilaporkan petugas setelah ukur.

Jaksa Mulyadi : Kemudian terhadap tiga bidang tanah ini, apa yang saudara lakukan lagi?

Saksi Ardinal : Penelitian tehadap hasil ukurnya dan menyesuaikan dengan bidang yang telah kita ukur sebelumnya.

Jaksa Mulyadi : Apa hasil penelitian?

Saksi Ardinal : Memang tanah yang diukur itu tepat disebelah tanah sesuai dengan surat permohonan sebelumnya.

Jaksa Mulyadi : Kemudian ada rel?

Saksi Ardinal : Tidak ada , pak.

Jaksa Mulyadi : Terus tadi?

Saksi Ardinal : Itu kita ketahui hasil dari petugas lapangan tadi, pak.

Jaksa Mulyadi : Ini ada sepadan, agar tidak terjadi kesalahan, kita umumkan dulu. Apakah hal seperti ini kewenangan saudara?

Saksi Ardinal : Itu bukan tugas saya, pak.

Jaksa Mulyadi : Kewenangan siapa itu?

Saksi Ardinal : Di Panitia Pengukuran, pak.

Jaksa Mulyadi : Apakah saudara mengetahui selain yang tadi ada bukti lain, seperti sertifikat, groonkart dan lainya?

Saksi Ardinal : Tidak ada, pak.

Jaksa Mulyadi : Sementara mungkin itu majelis. Izin memperlihatkan surat bukti PH Fahmi : Dalam jawaban saksi di penyidik, Apakah sebabnya tidak ada persetujuan dari yang berdampingan terhadap tanah tersebut.

Jawaban saudara, adapun alasanya tidak ada persetujuan dari tanah tersebut karena tanah itu terletak di atas tanang negara 1650. Apakah dasar saudara menjawab itu?

Saksi Ardinal : Itu berdasarkan surat permohonan dari pemohon, adanya dua saksi yang menandatangani surat itu PH Fahmi : Di dalam peta saksi baca waktu itu?

Saksi Ardinal : Tidak.

PH Fahmi : Pada saat mengukur tanah tersebut ada tidak bantahan dari pihak lain?

Saksi Ardinal : Tidak.

PH Fahmi : Dari PT KAI? Saksi Ardinal : Tidak, pak.

PH Fahmi : Pejabat setempat?

Saksi Ardinal : Juga tidak ada, pak.

PH Fahmi : Diumumkan tidak untuk pembuatan sertifikat?

Saksi Ardinal : Ada, pak.

PH Fahmi : Setahu saksi ada tidak yang menggugat?

Saksi Ardinal : Tidak.

PH Fahmi : Yang membuat suarat ukur itu siapa?

Saksi Ardinal : Eni Nurfatma.

PH Fahmi : Disebutkan di sini, pada pertanyaan nomor 15. Yang menjadi dasar terbitnya surat ukur adalah atas adanya gambar ukur dan diserahkan ke panitia A, mohon jelaskan.

Saksi Ardinal : Ada dua proses , pertama adanya permohonan pengukuran dan kedua permohonan kepemilikan tanah.

Hakim Ari : Kalau seandainya ada yang bilang saya tidak pernah bikin surat permohonan, bagaimana dengan status sertifikatnya?

Saksi Ardinal : Kurang tahu, yang jelas itu disurat permohonan itu sudah jelas adanya bahwa ada kekeliruan dikemudian hari bersedia dituntut.

Hakim Agnes : Masih ingat gak nomor bidang surat milik atas tanah yang berdampingan.

Saksi Ardinal : Gak ingat buk.

Hakim Soetedjo : Di Kantor BPN ini ada peta pisah tidak?

Saksi Ardinal : Tidak ada, pak.

Hakim Soetedjo : Tanah pemerintah 1560 itu ada gak di kantor saudara?

Saksi Ardinal : Gak ada, pak.

Hakim Soetedjo : Itu tadi ada ?

Saksi Ardinal : Saya tidak pernah melihat, pak.

Hakim Soetedjo : Kalau 1560 itu nomor apa itu?

Saksi Ardinal : Itu nomor hak.

Hakim Soetedjo : Hak apa itu?

Saksi Ardinal : Hak tanah.

Hakim Soetedjo : Yakin saudara, jangan asal sebut saja, kalau tidak tahu bilang tidak tahu.

Saksi Ardinal : Tidak tahu, pak.

KETERANGAN SAKSI HARAIF YUHDA Hakim Soetedjo : Namanya siapa?

Saksi Haraif : Haraif Yuhda.

Hakim Soetedjo : Anda telah disumpah tadi ya.

Anda kerja dimana?

Saksi Haraif : BPN Padang.

Hakim Soetedjo : Di bagian mana?

Saksi Haraif : Mangang.

Hakim Soetedjo : Sekarang sudah PNS? Saksi Haraif : Sudah .

JPU Mulyadi : Tadi pekerjaanya pembantu petugas ukur ya?

Saksi Haraif : Ya, pak.

JPU Mulyadi : Terkait masalah ini, apa yang anda lakukan?

Saksi Haraif : Memegang meteran.

JPU Mulyadi : Tanah siapa?

Saksi Haraif : Tanah Basko.

JPU Mulyadi : Di daerah mana itu?

Saksi Haraif : Arah Tabing itu, pak.

JPU Mulyadi : Kalau sekarang dekat-dekat sana ada bangunan apa?

Saksi Haraif : Basko, pak.

JPU Mulyadi : Yang menjadi petugas ukur waktu itu siapa?

Saksi Haraif : Trimardhi Jaya.

JPU Mulyadi : Siapa lagi?

Saksi Haraif : Ilham .

JPU Mulyadi : Ada lagi?

Saksi Haraif : Tidak, pak itu saja.

JPU Mulyadi : Apa yang dipakai sebagai alat ukur waktu itu?

Saksi Haraif : Theodolite dan meteran, pak.

JPU Mulyadi : Yang menjadi tolok ukur dalam pengukuran itu apa?

Saksi Haraif : Itu saya tidak tahu, pak.

JPU Mulyadi : Ada patok-patok tidak?

Saksi Haraif : Tembok, pak.

JPU Mulyadi : Tembok itu dekat mana?

Saksi Haraif : Di depan pagar dan di belakang tembok, pak.

JPU Mulyadi : Ketika saudara melakukan pengukuran, berapa bidang tanah yang saudara ukur?

Saksi Haraif : Tidak tahu, pak.

JPU Mulyadi : Berapa kali melakukan pengukuran?

Saksi Haraif : Satu kali , pak.

JPU Mulyadi : Satu kali pengukuran saja?

Saksi Haraif : Waktu itu saya membantu mengukur semua tanah di sana, tapi saya tidak mengetahui berapa bidangnya.

JPU Mulyadi : Sebelah barat tadi gedung Basko, sebelah utara?

Saksi Haraif : Hmmmm JPU Mulyadi : Atau ada tidak saudara melihat rel kereta api saat sekarang ini?

Saksi Haraif : Ada, pak.

JPU Mulyadi : Lokasi yang saudara ukur berapa jaraknya dengan rel saat itu?

Saksi Haraif : Tidak tahu, pak. Saya hanya disuruh memegang meter, ya saya pegang, pak.

JPU Mulyadi : Dimana saudara berdiri saat itu, sampai tidak di atas rel?

Saksi Haraif : Tidak . Hanya sampai tembok saja, pak.

JPU Mulyadi : Ada tidak titik koordinatnya dengan yang lain?

Saksi Haraif : Tidak tahu, pak.

JPU Mulyadi : Kira-kira dari saudara mengukur itu berapa jaraknya dari rel kereta api?

Saksi Haraif : Tidak tahu, pak.

Hakim Soetedjo : Jadi saudara kerjanya cuma megang alat ukur saja ya?

Saksi Haraif : Ya, pak.

Hakim Soetedjo : Yang mengarahkan atau menunjukan dari mana hingga mana yang diukur siapa? Apakah dari BPN atahu orang lain?

Saksi Haraif : Orang lain, pak.

Hakim Soetedjo : Siapa?

Saksi Haraif : Dari pihak Basko.

Hakim Soetedjo : Berapa orang?

Saksi Haraif : Sendiri, pak.

Hakim Soetedjo : Titik yang diukur itu ada tidak patok atau batasnya?

Saksi Haraif : Tidak . Pokonya semua di tembok, pak.

Hakim Soetedjo : Ooh gitu.

Saksi Haraif : Di sana sudah digunakan untuk parkir atahu belum?

Hakim Soetedjo : Sepertinya sudah, pak.

PH Fahmi : Dalam surat tugas ada namanya gak?

Saksi Haraif : Tidak, pak.

PH Fahmi : Saudara pegawai BPN apa tidak ini?

Saksi Haraif : Saya magang , pak PH Fahmi : Dibayar oleh negara?

Saksi Haraif : Tidak, pak.

PH Fahmi : Kamu mengerti dengan koordinat yang dimaksud jaksa tadi?

Saksi Haraif : Titik, pak.

Hakim Ari : Waktu itu sudah adakah gedung Basko seperti yang saat ini?

Saksi Haraif : Pusat perbelanjaan sudah, pak.

Hakim Ari : Kalau hotel?

Saksi Haraif : Lupa, pak.

Hakim Ari : Kalau selatan kana da sungai, kalau timur apa?

Saksi Haraif : Tembok, pak.

Hakim Ari : Saudara lihat rel berapa jauh?

Saksi Haraif : Saya tidak lihat, pak.

Hakim Ari : Waktu saudara mengukur ada orang yang menunjukan. Apakah Basko orangnya?

Saksi Haraif : Tidak pak. Namanya Pak Cai. Hakim Ari : Waktu mengukur dia ngomong tidak terkait batas-batasnya?

Saksi Haraif : Rasanya ada, pak.

Hakim Ari : Saat sekarang ini pernah belanja ke Basko, atau jalan-jalan. Kamu pernah ke belakang dan apa yang ada di situ?

Saksi Haraif : Tidak tahu saya, pak.

KETERANGAN SAKSI TRI MARDHI Hakim Soetedjo : Anda telah disumpah tadi ya, dan saat ini masih di bawah sumpah ya.

Saksi Tri Mardhi : Ya, pak.

Hakim Soetedjo : Saudara tugas di Padang ya.

Saksi Tri Mardhi : Tidak. Dulu ya dipadang, pak.

Hakim Soetedjo : Sekrang dimana?

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

19

Saksi Tri Mardhi : Di Tanah Datar.

Hakim Soetedjo : Kapan pindah ke sana?

Saksi Tri Mardhi : Baru dua bulan.

Hakim Soetedjo : Di Padang mulai tahun berapa?

Saksi Tri Mardhi : 2009, pak.

Hakim Soetedjo : Di bagian apa?

Saksi Tri Mardhi : Pengukuran, pak.

JPU Raadi : Dalam pengukuran tanah itu, barapa bidang yang saudara ukur?

Saksi Tri Mardhi : Kalau tidak salah empat bidang, pak.

JPU Raadi : Empat bidang ya? Ingat tidak luasnya?

Saksi Tri Mardhi: Tidak, pak.

JPU Raadi : Apa dasarnya saudara melakukan pengukuran?

Saksi Tri Mardhi : Kalau saya melakukan pengukuran berdasarkan surat tugas dari atasan saya, pak.

JPU Raadi : Dengan siapa saudara melakukan pengukuran?

Saksi Tri Mardhi: Pembantu ukur dua orang.

JPU Raadi : Siapa saja itu?

Saksi Tri Mardhi: Yang tadi satu dan satu lagi Ilham.

JPU Raadi : Bisa saudara katakana, dimana suadara melakukan pengukuran waktu itu?

Saksi Tri Mardhi: Di belakang Basko itu, pak.

JPU Raadi : Posisinya berarti Basko itu berada sebelah barat, kalau sebelah timur apa?

Saksi Tri Mardhi: Waktu itu sudah ada tembok , dibalik tembok itu ada rel, pak.

JPU Raadi : Sebelah selatan apa?

Saksi Tri Mardhi: Sungai, pak.

JPU Raadi : Kemudian sebelah utara apa?

Saksi Tri Mardhi: Kalau utara kan pas jalan raya itu.

JPU Raadi : Alat yang saudara gunakan untuk ukur apa?

Saksi Tri Mardhi: Theodolite, pak.

JPU Raadi : Lalu apa lagi?

Saksi Tri Mardhi: Meteraran, pak.

JPU Raadi : Kemudia metode pengukran yang dilakukan metode apa?

Saksi Tri Mardhi: Namanya metode polar (sudut dan jarak).

JPU Raadi : Apa maksudnya?

Saksi Tri Mardhi: Kita melakukan pengukuran dengan theodolite, maka kita menemukan sudut.

Seterusnya dituangkan ke dalam daftar pembukuan.

JPU Raadi : Jarak ini apa maksudnya?

Saksi Tri Mardhi: Panjang dan lebar, pak.

JPU Raadi : Apakah yang menjadi koordinat saat pengukuran?

Saksi Tri Mardhi: Maksudnya, pak?

JPU Raadi : Dimana pertama dilakukan pengukuran?

Saksi Tri Mardhi: Kalau saya tidak salah, mulai dari selatan.

JPU Raadi : Ingat saudara berapa luasnya?

Saksi Tri Mardhi: Lupa saya, pak.

JPU Raadi : Tadi saudara mengatakan metode yang digunakan sudut dan jarak, kalau dari rel kereta api berapa jaraknya?

Saksi Tri Mardhi: Lupa saya, pak.

JPU Raadi : Dalam kondisi sekrang ada main-main ke Basko. Biasa saudara memperkirakan berapa jaraknya?

Saksi Tri Mardhi: Lupa, pak.

JPU Raadi : Saudara punya berkas-berkas hasil pengukuran?

Saksi Tri Mardhi: Tidak saya bawa, pak.

JPU Raadi : Dimana adanya?

Saksi Tri Mardhi: Di BPN, pak.

JPU Raadi : Itu penting, bisa saudara hadirkan minggu depan?

Saksi Tri Mardhi: Bisa, pak.

PH Fahmi : Saksi Saksi Tri Mardhi :Ya, pak.

PH Fahmi : Saudara sekolahnya terakhir apa?

Saksi Tri Mardhi: Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan Nasional, pak.

PH Fahmi : Ada belajar hukum tanah juga?

Saksi Tri Mardhi: Ada, pak.

PH Fahmi : Saat melakukan pengukuran tanah itu ada tidak hukum tanah yang dilanggar?

Saksi Tri Mardhi: Tidak tahu saya, pak.

PH Fahmi : Saudara ada belajarkan?

Saksi Tri Mardhi: Lupa saya, pak.

PH Fahmi : Saudara pernah diperiksa penyidik kan?

Saksi Tri Mardhi: Ya, pak.

PH Fahmi : Dijawaban saudara, disebutkan di UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 42, ayat 1, atas ruang kiri dan kanan enam meter, dan pasal 2, ruangnya Sembilan meter. Ditanyakan kepada saudara terhadap tanah yang saudara ukur menyalahi aturan? Jawaban saudara mengatakan tanah yang saya ukur menyalahi UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, akan tetapi saya hanya mengacu kepada pasal 10 dan 13. Pertanyaan saya, apakah saudara belajar tentang UU Perkeretaapian dan saudara mengetahui?

Saksi Tri Mardhi : Saya tidak tahu, pak.

PH Fahmi : Terus ini siapa yang jawab?

Saksi Tri Mardhi : Saya gak tahu waktu itu, pak.

PH Fahmi Jadi siapa yang membuat jawaban ini?

Saksi Tri Mardhi Sebenarnya saya tidak tahu ini pak.

PH Fahmi Ini anda paraf?

Saksi Tri Mardhi Saya tidak tahu dan saya tidak pernah belajar, pak.

PH Fahmi Terus ini sebenarnmya siapa yang menjawab anda atau penyidik?

Saksi Tri Mardhi Yang mengetik itu bukan saya, pak.

PH Fahmi Ini lagi pertanyaan nomor 19 (waktu di penyidik kepolisian).

Berdasarkan hasil ukur yang telah saudara buat, yang batas sepadan sebelah timur itu dalah tanah PT KAI, bukan pagar yang dibuat oleh Basko tanpa persetujuan dari PT KAI, sebagaimana yang tertulis, berdasarkan PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18 dan sebagianyA. Apakah saudara tahu dan hapal pasal itu?

Saksi Tri Mardhi : Saya tidak tahu, saya hanya gambaran umum saja, pak.

PH Fahmi : Kenapa saudara jelaskan di sini?

Saksi Tri Mardhi: Saya hanya mengatakan pasal, penyidik yang menjabarkan itu, pak.

PH Fahmi : Jadi ini penyidik yang buat?

Saksi Tri Mardhi: Ya, pak.

PH Fahmi : Ini mohon majelis penyidiknya bisa dihadirkan di sini. Masa, banyak sekali seperti ini. Ini bagaimana dengan penyidiknya? (*)

Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

20

KOTA SOLOK

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

Kebakaran Mayoritas Akibat Kelalaian SOLOK, HALUAN — Bencana alam berupa kebakaran hutan maupun rumah yang terjadi di Kota Solok selama ini lebih banyak disebabkan kelalaian manusia itu sendiri karena tidak hati-hati maupun waspada terhadap pekerjaan yang dilakukan, apalagi bagi ibu rumah tangga yang lalai dalam memadamkan api usai memasak di dapur.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB ) Kota Solok Ori Affilo dalam menjawab Haluan di Kota Solok, Selasa (25/7), mengatakan, berdasarkan analisa dan pengalaman selama ini, musibah itu banyak disebabkan kelalaian manusia, baik itu bencana kebakaran hutan/ lahan maupun rumah dan pertokoan.

Kebakaran hutan pada musim kemarau misalnya, hanya disebabkan puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lahan yang rawan kebakaran, puntung rokok yang dibuang sembarangan bisa memciu percikan api pada dedaunan yang kering. Percikan api lama kelamaan bisa membakar dedaunan yang pada gilirannya menjalar ke kayu-kayu dan rerumputan.

Perilaku itu kurang disadari oleh masyarakat, kendati masalahnya sepele hanya 1 puntung rokok saja dibuang di sembarang tempat, namun berakibat fatal pada tanaman yang ada di peladangan masyarakat, oleh karenanya masyarakat terutama yang pecandu rokok agar berhati-hati membuang puntung rokok jika melewati peladangan masyarakat, apalagi saat ini Kota Solok dan sekitarnya dilanda musim panas.

Begitu juga terhadap kebakaran rumah maupun toko, berdasarkan analisa BNPB Kota Solok juga lebih banyak disebabkan kelalain ibu rumah tangga yang memasak menggunakan kayu, usai memasak di dapur ibu rumah tangga kurang teliti tanpa memastikan api sudah padam atau belum.

Usai memasak nasi ataupun merebus air, api masih hidup dan ditinggalkan begitu saja.

Tanpa disadari lama kelamaan api membesar sehingga terjadi kebakaran yang diawali dari dapur, kemudian menjalar ke rumah, ini sudah sering terjadi di Kota Solok terutama di kawasan pinggiran Kota Solok karena sebagian besar ibu rumah tangga masih memasak menggunakan kayu api.

Namun anehnya setelah rumah terbakar lalu listrik dikambinghitamkan. Kebakaran akibat hubungan pendek, demikian sering dituturkan pemilik rumah, pada hal jika hubungan pendek pengamanan listrik di rumah lebih baik dari PT PLN. (h/alf)

Mahasiswa UMMY Magang di Lima Daerah SOLOK, HALUAN — Sebanyak 45 orang mahasiswa Fakultas Pertanian (Faperta) UMMY Solok melaksanakan magang di lima kabupaten/kota di Sumatera Barat, masingmasing Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Agam.

Sebelum mahasiswa yang sudah berada pada semester 7 itu mengikuti magang, diberi pembekalan oleh Dekan Faperta Syahro Ali Akbar, ketua jurusan di aula Faperta UMMY Solok, Kamis (27/7), pembekalan itu sebagai bentuk menyiapkan diri mahasiswa setelah berada di lapangan.

Dekan Faperta UMMY Solok Syahro Ali Akbar kepada Haluan mengatakan, ada beberapa materi yang disampaikan saat pembekalan oleh ketua jurusan dan dosen, diantaranya, program kerja dan pelaporan, motivasi dan disiplin, pelaksanaan magang dan etika di lapangan.

Setiap mahasiswa haruslah memahami materi yang diberikan, terutama masalah etika dan disiplin, seseorang itu berhasil dan berguna bagi dirinya dan masyarakat apabila menumbuhkan jiwa disiplin dalam bekerja maupun disiplin dalam aktifitas sehari-hari, di samping itu yang sangat mempengaruhi lagi adalah masalah etika dan tata krama.

Kalau soal program kerja dan pelaporan barangkali berhubungan dengan dosen pembimbing namun masalah motivasi kerja, etika dan disiplin menyangkut perilaku seorang mahasiswa, makanya saat pembekalan, dosen sangat menekankan sekali tentang perilaku mahasiswa di lokasi magang. Jika berperilaku kurang baik, bisa saja tahun depannya mahasiswa Faperta ditolak melaksanakan magang pada tempat yang sama.

Program magang, kata Syahro Ali Akbar, merupakan salah satu program akademik dan wajib diikuti mahasiswa sebelum mengakhiri kuliah, apalagi untuk magang itu ada 4 Satuan Kredit Semester (SKS), makanya setiap mahasiswa sebelum mengikuti ujian skripsi harus terlebih dahulu melaksanakan magang.

“Selama ini memang tidak ada mahasiswa yang gagal melaksanakan magang sepanjang diikuti,” t erang Syahr o ketika ditanya kemungkinan ada yang gagal magang.

Oleh karenanya, Syahro Ali Akbar, meminta pada mahasiswa agar selama magang bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap persoalan yang dijumpai di lapangan, ilmu di lapangan kadang kala tidak sama dengan yang diterima di kampus.

Selain mengaplikasikan ilmu, mahasiswa juga bisa menyerap ilmu yang diperoleh sebagai bekal bagi dirinya setelah menamatkan bangku kuliah. (h/alf) www.harianhaluan.com

PENAHAN TEBING — Sebuah alat berat sedang dikendalikan operatornyauntuk membuat dam penahan tebing di alur Batang Lembang Kota Solok. Jika terjadi banjir, air tidak menggenangi badan jalan. ALFIAN

Tindak Pidana Kriminal Hingga Juni Turun SOLOK, HALUAN — Kepolisian Resor (Polres) Kota Solok, mengungkapkan terjadi 160 kasus tindak pidana kriminal dominan dari Januari hingga Juni 2017 atau menurun 70 kasus dominan dari periode yang sama pada tahun 2016.

“Sebanyak 160 kasus pidana kriminal dominan itu berhasil menangkap 165 tersangka,” kata Kasat Reskrim Joni Isnandar di Solok, Minggu.

Ia merincikan 10 kasus yang dominan terjadi di Solok adalah pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 42 kasus, kasus selanjutnya pencurian motor (curanmor) sebanyak

22 kasus, penipuan sebanyak 21 kasus.

Lalu kasus penganiayaan ringan sebanyak 20 kasus, penggelapan (materil, sepeda motor, uang) sebanyak 18 kasus, pencurian biasa 14 kasus.

Kemudian pengrusakan (rumah atau kebun) tujuh kasus, penghinaan sebanyak

enam kasus, melarikan perempuan lima kasus, dan curas (pencurian dengan kekerasan) lima kasus.

Sedangkan 10 kasus tindak pidana kriminal pada periode yang sama 2016, yaitu Curanmor 50 kasus, penganiayaan ringan 38 kasus, pencurian biasa 32, Curat 30 kasus, penggelapan 24 kasus.

Penipuan 14 kasus, penghinaan 9 kasus, perlindungan anak 8 kasus, menyetubuhi anak dibawah umur tujuh kasus, dan penyerobotan tanah tujuh kasus.

“Dibandingkan pada tahun 2016 pada periode yang

sama sebanyak 219 kasus dengan 230 tersangka. Terjadi pengurangan yang cukup banyak, yaitu 70 kasus,” katanya.

Ia menjelaskan terjadinya penurunan kasus pada 2017, terutama seperti curat atau curanmor, karena telah banyaknya terungkap pada tahun 2016, sehingga pelaku yang biasanya melakukan pengulangan kasus telah masuk penjara. lanjutnya, selain itu modus operandinya telah diketahui, kesulitannya jika pelaku pencurian masih baru atau generasi baru. Tersangka rata-rata

merupakan pengangguran atau orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Kendala dalam pengungkapan kasus, masyarakat yang masih takut memberikan informasi pada polisi sehingga pengungkapan lebih lambat,” katanya.

Untuk mengurangi tindak pidana kriminal di kota Solok Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) memberikan penyuluhan terhadap masyarakat dan melakukan patroli malam di tempat-tempat rawan serta pemukiman masyarakat. (h)

Kerukunan Beragama Masyarakat Cukup Baik SOLOK, HALUAN — Kerukunan hidup beragama di Kota Solok cukup kondusif dan memiliki toleransi yang sangat baik, saling bekerja sama dalam membangun daerah. Ini menunjukkan pemahaman antar umat bergama dan menjalankan akidah masing-masing sesuai ajaran yang dianut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solok Afrizal Thaib dalam percakapan dengan Haluan di Kota Solok, Selasa (25/7), mengakui dan bangga atas toleransi dan rasa keakraban sesama masyarakat kendati

berbeda suku, agama dan ras. Sesuai kodrat s ebuah kota yang masyarakatnya sudah heterogen namun kekompakan dapat diperlihatkan dengan baik.

“Saya melihat tidak ada gejolak apalagi yang menjurus pada perpecahan sesama anak bangsa di Kota Solok karena pendatang yang mencari nafkah ke Kota Solok dapat mengikuti peraturan adat maupun peraturan pemerintah yang digariskan,” jelas Afrizal Thaib.

Kendati kerukunan antar umat beragama di Kota Solok terbina

dengan baik namun jangan sampai lengah karena bisa saja ada hasutan dari pihak lain yang bisa memecah persatuan.

Ketua MUI itu meminta pada masyarakat Kota Solok untuk dapat mempertahankan rasa persaudaraan yang sudah terbina dengan baik, jangan mau terpancing dengan isuisu yang tidak jelas sumbernya apalagi saat ini informasi dan beritaberita di media sosial bisa membingungkan masyarakat. Informasi maupun berita di media sosial yang menjurus pada fitnah ataupun me-

mecah belah umat agar ditelaah dengan baik.

Kendati bermacam suku bangsa dan agama memadati Kota Solok, namun para pendatang ternyata dapat mengikuti irama dan tatanan kehidupan masyarakat Kota Solok, dalam aktifitas sehari-hari mampu berbaur dan menjalin silaturahmi antara pendatang dan pribumi.

Begitu juga dalam melaksanakan pembangunan selalu ikut serta, baik yang diterapkan pemerintah daerah maupun berdasarkan keputusan di RT/RW masng-masing.(h/alf)

Harga Cengkeh di Kota Solok Turun SOLOK, HALUAN — Harga komoditi cengkeh (Syzygium aromaticum) di tingkat pedagang pengumpul berangsur turun, namun turunnya harga cengkeh

masih dalam ambang wajar.

Seminggu setelah Lebaran 1438 H, harga cengkeh dalam kondisi kering mencapai Rp 115.000/kg, akan tetapi sejak

5 hari lalu turun pada level Rp 95.000/kg. Belum diperoleh informasi yang pasti kenapa harga komoditi pertanian itu turun secara tiba-tiba padahal

YUSTIADI dan anggotanya dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian kelompok tani Keluarga Sepakat, Kamis (27/7). Keltan Keluarga Sepakat melaju ke tingkat Provinsi Sumatera Barat setelah keluar sebagai juara I tingkat Kota Solok.

ALFIAN

hampir seluruh petani cengkeh di Kota Solok saat ini sedang panen raya.

Namun berdasarkan penuturan petani, turunnya harga cengkeh diduga karena belum banyaknya aktifitas importir cengkeh di beberapa daerah.

Kendati harga cengkeh berangsur turun namun tidaklah mengurungkan petani untuk tidak panen, hanya saja usai panen petani lebih banyak memilih mengeringkan ketimbang menjual dalam keadaan basah (kadar air di atas 12 %).

“Kalau dijual dalam keadaan basah, harga sangat jauh dari harapan, paling tidak hanya dihargai Rp 20.000 sampai 25.000/kg,” tutur Wiryadi, salah seorang petani cengkeh di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

Untuk menurunkan kadar air cengkeh, setidaknya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari, makanya petani sangat jarang menjual cengkeh kepada pedagang pengumpul dalam keadaan basah, jika dijual dalam keadaan basah petani merugi. Perbandingan berat jenis diperkirakan 3:1, dalam 3 kg cengkeh basah, Redaktur: Nova Anggraini

penyusutan 2 kg.

“Dengan selisih harga Rp 20.000, mampu mengobati jerih payah petani, baik untuk panen, memipil dan menjemur, selain itu gagang cengkeh juga bisa dijual dan mampu menutupi biaya panen d an mengeringkan,” paparnya.

Di Kecamatan Tanjung Harapan, terutama Kelurahan Kampung Jawa dan Kelurahan Laing, merupakan daerah sentra produksi cengkeh di Kota Solok.

Komoditi itu sangat cocok diusahakan karena struktur tanah patsolik merah kuning, selain komoditi cengkeh juga komoditi kakao banyak diusahakan. Para petani memang lebih banyak memilih komoditi cengkeh ketimbang mengusahakan tanaman hortikultura.

Mantan Ketua RT itu juga menjelaskan, luas areal tanaman cengkeh di 2 kelurahan itu lebih kurang 10 hektare, hampir setiap kepala keluarga memiliki tanaman cengkeh 0,5 sampai 1 hektare, dari seluruh tanaman cengkeh itu sudah ada yang mencapai 25 -30 tahun namun masih berproduksi. Saat ini hampir 90 % petani sedang panen cengkeh. (h/alf) Layouter:Yohanes

PASAMAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

21

BUPATI YUSUF LUBIS

Penyuluh Pertanian Ujung Tombak Pembangunan PTT Kemenkes Terima SK Pengangkatan PASAMAN, HALUAN — Sebanyak empat orang dokter dan 158 bidan pegawai tidak tetap (PTT) akhirnya terima SK pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Bupati Pasaman, Rabu (26/7), di Gedung pertemuan Syamsiar Thaib, Lubuksikaping.

Penyerahan keputusan bupati, tentang pengangkatan CPNS dari program PTT Kementerian Kesehatan ini, dihadiri langsung oleh Bupati Pasaman, Yusif Lubis, Asisten II M.N Soesilo, Sekda M Saleh, Staf Ahli Bupati,Hermanto, Kepala BKPSDM Antony, Kepala Dinas Kesehatan Amdarisman dan Direktur RSUD Lubuksikaping, Dr Yong Marzuhaili.

Tiga orang tenaga PTT CPNS diserahkan SK secara simbolis oleh Bupati Yusuf Lubis, yakni Dr Lestari Rambe, dokter umum di Puskesmas Silayang, Drg Ori Suhanda di Puskesmas Kotorajo dan bidan d iwakili Debby Meilisa.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasaman, Antony mengatakan, penyerahan 162 keputusan pengangkatan CPNS formasi program PTT Kemenkes ini untuk 3 orang dokter umum, 3 orang dokter gigi dan 156 bidan.

“Dari 164 orang, hanya 162 orang saja yang dinyatakan lengkap secara administrasi dan berhak diangkat sbagai CPNS. Mereka yang tidak menyampaikan kelengkapan administrasi, yakni satu dokter gigi dan bidan (meninggal dunia),” ujarnya.

Ke-162 dokter dan bidan PTT yang kini sudah berstatus CPNS itu, kata dia, akan ditem-

SERAHKAN SK — Bupati Pasaman, Yusuf Lubis menyerahkan keputusan pengangkatan sebagai CPNS kepada salah seorang perwakilan dokter. YUDI

patkan pada sejumlah puskesmas di kabupaten itu.

Sementara Bupati Pasaman, Yusuf Lubis menyampaikan selamat kepada 162 dokter dan bidan PTT yang baru saja menerima keputusan sebagai CPNS dari program PTT Kemenkes.

“Dokter dan bidan PTT yang baru saja menerima SK pengangkatan sebagai CPNS hari ini, saya ucapkan selamat,” katanya usai penyerahan keputusan secara simbolis kepada tiga orang CPNS tersebut.

Ia mengatakan, para dokter dan bidan CPNS itu mempersiapkan diri, mengasah kemampuan dan mampu memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa ia memang pantas untuk diang-

Sejumlah Pemnag Rekrut Perangkat Nagari PASAMAN, HALUAN — Sejumlah nagari di Kabupaten Pasaman mulai melakukan perekrutan calon perangkat nagari. Upaya itu untuk mengisi Satuan Organisasi Perangkat Kerja (SOTK) d i pemerintahan nagari masing-masing, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Haluan, sejumlah nagari itu terdiri dari, Nagari Sitombol, Nagari Bahagia dan Nagari Sontang Cubadak di Kecamatan Padanggelugur. Selanjutnya, Nagari Pintu Padang di Mapattunggul, Nagari Aia Manggih di Lubuksikaping.

Para pelamar dipastikan akan saling beradu memperebutkan tiga posisi Kepala Urusan (Kaur), tiga Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Jorong beserta staf. Seleksi perangkat nagari mulai dibuka sejak sepekan terakhir.

Posisi tersebut terdiri dari, Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan beserta staf. Dilanjutkan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan beserta staf serta sejumlah kepala jorong.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dilengkapi pelamar, yakni fotokopi KTP, pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME), pernyataan berpegang teguh kepada Pancasila, potocopy ijazah terakhir, surat keterangan berbadan sehat dari dokter RSUD atau Puskesmas.

Selanjutnya, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polres atau Polsek, surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara.

Selain itu, surat pernyataan bersedia menetap di nagari tersebut, melampirkan pas photo warna ukuran 4x6 sebanyak empat lembar, surat permohonan tulis tangan bermatrai, seluruh persyaratan harus dilegalisir. Batas usia pelamar juga dibatasi, mulai dari 20-42 tahun.

Kasubag Pembinaan Pemerintahan Nagari pada Bagian Pemnag Setda Kabupaten Pasaman, Muhas mengatakan, rekrutmen perangkat nagari diatur melalui Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat nagari dan Perbup Nomor 7 tahun 2017 tentang SOTK. “Selain itu juga diatur dalam Permendagri Nomor 83 tahun 2015, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa/nagari,” kata Muhas, Kamis (27/7).

Dikatakan Muhas, pihaknya belum menerima laporan resmi ikhwal nagari yang tengah melakukan proses rekrutmen perangkat nagari di nagari masing-masing.

Karena proses itu, kata dia, jadi tanggung jawabnya camat setempat. (h/yud) www.harianhaluan.com

kat sebagai CPNS. “Sebenarnya pemkab masih kekurangan tenaga kesehatan.

Jadi, kehadiran anak-anak sekalian mampu mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di kabupaten ini,” imbuhnya.

Setelah diangkat, kata Yusuf Lubis, para bidan dan dokter itu diharapkan memperbaiki niatnya untuk berbakti dan melayani masyarakat sepenuh hati. Ia pun menegaskan, para bidan dan dokter ini tidak bisa pindah tugas dalam sekejap.

“Mengabdilah sesuai tugas yang diberikan. Layani masyarakat dengan baik, jangan pilih kasih. Jangan berpikir untuk pindah secepatnya sebelum 5 tahun masa kerja,” tukasnya.

Setelah keputusan ini berlaku, kata bupati, segala undang undang yang berlaku tentang PNS sudah mulai berlaku. Untuk itu, ia meminta, harus dipatuhi segala peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk disiplin.

Ia berharap, Kepala Dinas Kesehatan s etempat sebagai atasan para dokter dan bidan yang baru saja menerima SK pengangkatan CPNS ini mampu membina mereka dengan baik.

“Tolong, disiplin 162 tenaga kesehatan (dokter/bidan) yang baru saja diserahkan keputusan pengangkatan CPNS dipantau disiplinnya, tingkat kehadirannya dan kinerjanya,” ujarnya. (h/ yud)

BPJS Kesehatan dan 4 SOPD Validasi Kepesertaan JKN-KIS

BUPATI Pasaman, Yusuf Lubis bersama Kacab BPJS Kesehatan Bukittinggi, MB Sjahjadi pimpin forum komunikasi pemangku kepentingan utama dan forum komunikasi pengawasan kepatuhan. YUDI

PASAMAN, HALUAN — Bupati Pasaman, Yusuf Lubis meminta empat SOPD di lingkup pemerintahan setempat menjalin koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan setempat, dalam rangka validasi kepesertaan JKN-KIS di daerah itu.

Adapun keempat OPD itu, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindag dan Tenaga Kerja serta Dinas Sosial.

Sebab, pemerintah Kabupaten Pasaman, per 1 Januari 2018 berencana memberlakukan total coverage layanan kesehatan melalui program JKN KIS untuk seluruh warganya tanpa terkecuali.

Itu sebagai tindak lanjut dari rencana pemerintah pusat, dimana per 1 Januari 2019 mendatang seluruh penduduk Indonesia masuk kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Instansi terkait diatas, harap segera melakukan validasi terhadap para peserta JKN KIS baik yang ditanggung oleh pemerintah melalui dana APBN, APBD maupun peserta mandiri yang mengalami penunggakan pembayaran akibat ketidak mampuannya membayar iuran setiap bulan,” kata Bupati Yusuf Lubis, kemarin.

Ia pun memberi tenggat waktu kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan tugas mulia itu. Sebab, kata dia, seluruh masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.

“Jadi, saya ulang lagi, empat SOPD ini harus saling koordinasi. Target kita, 31 Desember 2017, sudah harus 100 persen.

Seluruh pendudukan Pasaman

tercover program JKN KIS,” imbuhnya.

Bupati pun menjelaskan, tugas pertama yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi ulang terhadap kepesertaan JKN KIS tersebut, baik penerima bantuan iuran (PBI) APBN, APBD, pekerja penerima upah (PPU).

“Itu yang harus divalidasi segera. Peserta ganda, meninggal dan pindah harus dikeluarkan atau divalidasi dari kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI), lalu kemudian dialihkan ke yang lain tapi berhak menerima dan pantas,” katanya.

Upaya itu, kata dia, harus dilakukan, untuk mengakomodir masyarakat yang belum terdaftar dalam program JKN KIS, padahal mereka tidak mampu. Selain itu, juga untuk membantu masyarakat yang sudah terdaftar tapi menunggak bayar iuran setiap bulannya.

Ia berharap, dimasa kepemimpinannya bersama Atos Pratama, seluruh masyarakat sudah digratiskan berobat. Pasalnya, kata dia, program berobat gratis itu bagian dari janji kampanye nya pada Pilkada lalu.

“Ini janji kampanye yang belum terpenuhi. Rencananya, pada tahun ini, kebijakan ini bisa dijalankan. Tapi, kita menemui sejumlah kendala dan terbentur aturan. Di 2018, program ini sudah harus berlaku dan dinikmati seluruh masyarakat,” katanya.

Dari informasi pihak BPJS Kesehatan Lubuksikaping, sebanyak 236.805 jiwa, dari total 322.480 penduduk Kabupaten Pasaman, sudah terdaftar seba-

gai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Capaian kepesertaan JKN KIS hingga 14 Juli 2017 di daerah itu, meliputi PBI APBN 126.846 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 21.807 jiwa, terdiri dari PNS, TNI/Polri, pejabat negara, PPNPN, pegawai swasta dan eks Jamsostek.

“Sisanya, bukan pekerja sebanyak 4.644 jiwa, pekerja bukan penerima upah sebanyak 18.273 jiwa dan PBI APBD sebanyak 65.235 jiwa,” kata Kepala Kantor BPJS Kabupaten Pasaman, Syafruddin.

Dijelaskan, sebanyak 86.263 jiwa atau 26,57 persen penduduk Pasaman belum terdaftar pada program jaminan kesehatan tersebut. Selain itu, kata dia, sebanyak 15.026 jiwa dari total 18.273 peserta bukan penerima upah (PBPU) alias peserta mandiri menunggak iuran.

“Ini yang menurut kita segera diakomodir pemerintah masuk dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional ini.

Jika ditotal, butuh anggaran sebesar Rp23 miliar per tahun untuk mengcover warga ini,” ungkapnya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, MB Sjahjadi berharap, Kabupaten Pasaman segera menyusul dua kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat yang telah terlebih dahulu menerapkan total coverage program JKN-KIS bagi warganya.

“Daerah yang sudah mencapai total coverage di Sumbar, yakni Kabupaten Pessel dan Padang Panjang. Kami berharap, Kabupaten Pasaman segera menyusul,” katanya.

Sjahjadi mengatakan, untuk mencapai cakupan peserta JKNKIS, pihaknya sudah upaya melakukan perluasan kanalkanal pendaftaran peserta JKNKIS melalui kantor camat, kantor Pos serta sosialisasi melalui media, tokoh masyarakat, agama dan komunitas.

“Termasuk, melalui forum komunikasi pemangku kepentingan utama dan forum koordinasi pengawasan kepatuhan ini,” ujarnya. (h/yud)

PASAMAN, HALUAN — Puluhan penyuluh pertanian mengikuti rapat kerja (Raker) bersama Bupati Pasaman, Yusuf Lubis di Kantor UPT Balai Penyuluh Lubuksikaping. Sejumlah permasalahan dan kendala dalam bidang pertanian dibahas pada pertemuan itu, Kamis (27/7).

Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, penyuluh pertanian merupakan ujung tombak dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bercocok tanam.

“Melalui proses pembelajaran dan pendampingan oleh penyuluh pertanian terhadap petani melalui kelompok tani, diharapkan petani dapat berusaha tani secara modern dan hasil yang optimal sehingga meningkat kesejahterannya,” katanya.

Menurut bupati, keberadaan penyuluh pertanian di lapangan salah satu elemen penting dan menentukan dalam proses pembangunan dan pengembangan pertanian ke depan. Peran PPL, kata bupati, tidak bisa diabaikan.

“Mereka (PPL), sebagai pendamping dalam melakukan kegiatan usaha tani. PPL, harus menyampaikan informasi serta menjembatani petani melalui kelompok tani dengan baik,” imbuhnya.

Penyuluh, kata dia, harus tahu potensi yang dapat dikembangkan diwilayah kerjanya.

Penyuluh juga harus mampu berkomunikasi dengan perangkat atau lembaga pendukung kinerjanya dengan baik.

“Penyuluh, harus sensitif dan peka akan keluhan petani,” tukuk bupati.

Ia juga mengajak penyuluh agar menyosialisasikan kepada petani agar lahan-lahan kosong harus dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman jagung dan palawija lainnya.

“Untuk mencapai target tersebut, perlu diambil langkahlangkah secara komprehensif guna peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Adapun langkah tersebut, kata dia, penyuluh harus melakukan penjabaran terhadap target yang diberikan hingga ketingkat nagari. PPL, harus menjabarkan target capaian

nagari, melakukan koordinasi dengan para stake holder, Melakukan gerakan percepatan tanam terhadap kelompok tani yang akan dan telah panen untuk segera tanam kembali bersama walinagari, Babinsa dan tokoh masyarakat setempat “Serta menyusun plakat turun ke sawah bersama kelompok tani, ninik mamak dan pemuka masyarakat,” ujarnya.

Khusus di bidang peternakan, kata bupati, dilakukan upaya khusus peningkatan populasi dan produksi ternak dengan program sapi induk wajib bunting (Siwab), dengan target 1.879 ekor pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB).

“Diharapkan tercapai 1.278 ekor sapi bunting, serta 1.033 ekor kelahiran pada tahun 2017 ini,” ujarnya.

Untuk pencapaiannya, kata dia, dibutuhkan koordinasi, kerja keras dan kerja sama semua pihak antara penyuluh, peternak dan petugas IB. “Secara khusus, saya berharap kepada seluruh PPL agar meningkatkan kompetensi serta memberikan penyuluh serta pendampingan pada keltan sesuai dengan kompetensinya masingmasing,” ulasnya.

Pemkab setempat, kata dia, memiliki komitmen tinggi terhadap sektor pertanian. Itu dibuktikan dengan memberikan dukungan anggaran terhadap penyediaan sarana dan prasarana bidang pertanian serta biaya operasional penyuluh pertanian.

“Tahun ini, telah diangkat 20 orang tenaga harian lepas-tenaga bantu penyuluh pertanian (THLTBPP) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian menjadi CPNS,” katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya sudah merekrut sebanyak 25 orang tenaga penyuluh kontrak daerah pada 2016 lalu serta secara bertahap meningkatkan kesejahteraannya. (h/yud)

Porapar Gelar Festival Ronggeng Antar Nagari PASAMAN, HALUAN — Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Porapar) Kabupaten Pasaman, menggelar Festival Ronggeng antar Kenagarian. Festival ini diselenggarakan di Gedung Olahraga Rakyat (GOR) Tuanku Rao, Kamis (27/7).

Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan gendang oleh Bupati Pasaman, Yusuf Lubis.

Turut hadir, Kapolres AKBP Reko Indro Sasongko, unsur Forkopimda, sejumlah Kepala OPD dan peserta festival ronggeng itu sendiri.

Kepala Dinas Porapar Kabupaten Pasaman, Ricky Riswandi mengatakan, pelaksanaan festival itu bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat generasi muda dalam memainkan kesenian tradisional daerah.

Selain itu, kata Ricky, juga untuk meningkatkan kreatifitas dalam kesenian tradisional serta melestarikan ronggeng sebagai warisan tak benda yang masuk dalam budaya dunia.

“Melalui festival budaya daerah, kita lestarikan seni tradisional ronggeng sebagai salah satu kekayaan seni tradisional di Kabupaten Pasaman,” Kegiatan festival ronggeng itu, kata Ricky, diikuti sebanyak 12 nagari dari total 37 nagari.

Per grup ronggeng, kata dia, terdiri dari 10 orang peserta.

“Ronggeng, satu-satunya aset tak benda dari Sumbar, warisan budaya dunia yang sudah diakui oleh organisasi dunia,” katanya.

Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengatakan, pemerintah daerah mempunyai perhatian yang besar terhadap pelestarian kesenian tradisional. Itu, kata dia, dilakukan melalui kegiatan pembinaan. Festival ronggeng ini salah satunya.

“Hari ini menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap pelestarian seni tradisional di daerah ini,” katanya.

Festival semacam itu, kata dia, harus terus berlanjut, se Redaktur: Nova Anggraini

hingga seluruh budaya di Pasaman terjaga kelestariannya, sebagai wujud pelaksanaan visi misi pemerintah daerah.

“Pelestarian seni budaya ini bukanlah hal mudah. Diperlukan komitmen, keseriusan dan partisipasi seluruh masyarakat, dan unsur terkait lainnya untuk membangkitkan seni budaya di daerah yang penduduknya heterogen ini,” ucapnya.

Ia menambahkan, bahwa keberagaman itu menjadi modal yang besar dan menjadi ciri khas kabupaten itu. Kegiatan lomba dan pertunjukan seni budaya itu, kata dia, juga menjadi ajang promosi agar daerah itu dikenal secara nasional maupun internasional.

Selain itu, kata dia, kegiatan ini melekatkan dan memperkuat identitas masyarakat dan generasi muda. Juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

“Jadi, kegiatan ini bukan saja untuk mencari yang terbaik, melainkan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan seluruh kesenian tradisional di kabupaten Pasaman,” katanya.

Ia pun berharap, seluruh kesenian, tradisi san budaya yang ada di daerah itu harus dijaga dan terus dipelihara. Sebab, seni budaya tradisional ini merupakan jati diri bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga dengan jati dirinya, bangga akan budayanya sendiri,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh pemuda setempat lebih menggerakkan lagi kesenian tradisional di tengah masyarakat, agar lebih hidup dan tidak tergerus zaman.

“Untuk panitia pelaksana, saya ucapkan terimakasih. Usaha ini patut diapresiasi. Untuk pemuda yang ikut menggerakkan kesenian tradisional, ini pertanda seni budaya tradisional kita akan maju dan teris berkembang,” tuturnya. (h/yud) Layouter: Luther

22

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

ERUPSI SINABUNG

Jokowi: Bangun Pelabuhan dari Dana Haji JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo memastikan, bahwa investasi dana haji akan dilakukan dengan hati-hati. Sebesar Rp90 triliun dana haji akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang sudah pasti akan mendatangkan keuntungan.

“Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman enggak akan rugi, yang namanya jalan tol enggak akan rugi, enggak akan hilang,” kata Jokowi.

“Pembangunan pelabuhan dari dana haji, kenapa tidak? Taruh di situ, akan memberikan keuntungan yang besar,” tambahnya.

Jokowi mengatakan, keuntungan dari investasi tersebut nantinya bisa digunakan untuk mensubsidi biaya haji. Dengan begitu, biaya haji menjadi lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Jokowi mencontohkan Malaysia, yang menginvestasikan dana haji di sektor perkebunan.

Menurut Jokowi, investasi semacam itu masih sangat berisiko jika gagal panen. “Tapi kalau jalan tol, pelabuhan, airport, enggak akan ada ruginya,” kata Jokowi.

Kepala Negara sudah menyampaikan instruksi ini kepada Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantik pada Rabu kemarin. “Sudah saya sampaikan, agar dana haji kita berikan peluang. Untuk dananya di taruh yang enakenak saja, yang resiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati,” ucap Jokowi. (h/kmp)

Bahasa Melayu Bakal Jadi Bahasa Resmi ASEAN KUALA LUMPUR, HALUAN – Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak mengatakan, dia menginginkan Bahasa Melayu untuk menjadi bahasa resmi organisasi negaranegara Asia, Tenggara, ASEAN, pada 2050.

Bahasa Melayu dalam berbagai variasinya menjadi bahasa yang digunakan oleh 290 juta penduduk negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia.

“Seiring kita bergerak menuju 2050, saya ingin melihat Bahasa Melayu menjadi bahasa utama dan resmi ASEAN, serta lingua franca (bahasa umum) teratas di tingkat global,” kata Najib sebagaimana dikutip The Star, Kamis (27/7).

Saat ini, lingua franca yang digunakan ASEAN adalah Bahasa Inggris. Sementara itu, ada 10 bahasa resmi yang digunakan negaranegara anggota, yaitu Burma, Filipina, Indonesia, Khmer, Laos, Mandarin, Tamil, Thailand, dan Vietnam.

Bahasa Melayu merupakan bahasa resmi yang digunakan di empat negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei, serta digunakan secara luas oleh komunitas di bagian selatan Thailand.

“Sebagai negara multirasial, Bahasa Melayu digunakan untuk menyatukan masyarakat, memastikan bahwa ada kedamaian dan harmoni,” tambah Najib.

Bahasa Indonesia dan Malaysia berakar dari Bahasa Melayu tradisional dengan perbedaan pada pengucapan, kosa kata dan kata serapan. Di Indonesia, Bahasa Melayu dipengaruhi kata-kata dari Bahasa Jawa, Belanda dan Portugis untuk membentuk Bahasa Indonesia, sementara di Malaysia, Bahasa Melayu lebih banyak dipengaruhi Bahasa Inggris. (h/okz)

Abu Vulkanik Selimuti Medan dan Deliserdang MEDAN, HALUAN -- Aktivitas Gunung Api Sinabung masih tinggi. Hari ini, Kamis (27/7) Sinabung erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 2,8 Kilometer, pada pagi dan siang hari.

SEMBURKAN VULKANIK — Gunung Sinabung erupsi semburkan vulkanik setinggi 3 km, Kamis (27/7).

Kencangnya tiupan angin ke arah timur-tenggara membuat abu vulkanik terbawa hingga ke Kota Medan dan Deliserdang. IST

Tak Mampu Atasi Kebakaran, Ganti Saja Menteri Kehutanan JAKARTA, HALUAN — Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kebakaran hutan dengan cara profesional, mengingat sudah terdeteksinya sejumlah titik kebakaran hutan. Pemadaman api lewat udara, dipandangnya sangat efektif daripada harus mengerahkan tentara yang memadamkan lewat darat.

“Hutan tropis menjadi aset dunia yang tidak dimiliki negara lain. Pemerintah harus melakukan pencegahan sejak dini, seperti dilakukan pemerintah Malaysia yang menyiapkan pipa-pipa air u ntuk mengantisipasi kebakaran hutan. Dan musim kemarau sangat rawan

JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan menilai terjadinya krisis garam sekarang ini karena kesalahan manajemen Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), yang tidak bisa mengantisipasi kenaikan harga garam yang sudah terjadi sejak tahun lalu.

Dia mencontohkan, satu bal garam bermerek Zebra berisi 10 bungkus beberapa bulan lalu dijual Rp15.000, lalu naik menjadi Rp25.000 dan saat ini sudah menyentuh

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182. www.harianhaluan.com

Presiden Jokowi sendiri sebagai ahli kehutanan, mestinya sangat paham tata kelola hutan tropis,” tegasnya.

Bambang menyarankan, pemerintah untuk menerima tawaran Malaysia dan Singapura yang menawarkan bantuan untuk memadamkan api yang memusnahkan hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Karena kedua negara jiran tersebut sangat berkepentingan membantu Indonesia, karena dampak asap dari kebakaran hutan sudah mengganggu aktivitas warga di dua negara tersebut. “Terima saja tawaran bantuan dari kedua negara itu, agar kebakaran tidak meluas,” saran politisi Partai Gerindra itu. (h/sam)

warga agar tidak masuk zona merah, karena di atas puncak gunung Sinabung telah terbentuk material sisa-sisa erupsi sebanyak 1,7 juta kubik,” kata Natanael Perangin-angin.

Natanael mengatakan, material erupsi tersebut sangat berbahaya, karena jika hujan turun bisa menjadi lahar dingin. Agar tidak menimbulkan korban jiwa, BPBD meminta warga untuk ikut melakukan antisipasi dini d engan tidak melakukan aktivitas di dalam radius 7 km dari kaki Sinabung. Imbauan ini disampaikan kepada masyarakat sekitar Sinabung dan juga wisatawan. “Penjagaan zona merah secara ketat oleh TNI dan relawan tetap kami aktifkan,” ujar dia.

Menurut Natanael, BPBD Karo terus memberikan sosialisasi terkait ancaman lahar dingin kepada masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di dekat sungaisungai yang berhulu di Sinabung. Warga diminta agar tetap waspada terhadap bahaya lahar di sepanjang aliran dan sekitar sungai Lau Borus.

“Mengingat telah terbentuk bendungan di hulu sungai Lau Borus, maka penduduk yang bermukim dan beraktivitas di sekitar hilir daerah aliran sungai itu agar tetap waspada, bendungan tersebut sewaktuwaktu dapat jebol karena tidak kuat menahan volume air, sehingga mengakibatkan lahar atau banjir ke hilir,” kata Natanael. (h/net)

Krisis Garam, Menteri KP Diminta Buka Telinga

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

terjadi kebakaran hutan,” kata Bambang, Kamis (27/7).

Dia juga meminta pemerintah untuk tidak mengkambinghitamkan masyarakat setiap terjadi kebakaran hutan. “Pemerintah tak perlu lagi mengkambinghitamkan masyarakat yang membakar lahan, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan. Luas hutan di Indonesia menyusut dari 120 juta hektar tinggal 80 juta h ektar saja,” terang Bambang.

Kebakaran hutan, sambungnya, sudah sering dan seharusnya sudah dapat mengantisipasinya sebelum terjadi kebakaran yang lebih luas. “Bila kebakaran tak bisa diatasi juga, sebaiknya Menteri Kehutanan diganti saja.

Kencangnya tiupan angin ke arah timur-tenggara membuat abu vulkanik terbawa hingga ke Kota Medan dan Deliserdang, yang berjarak sekira 80 kilometer dari Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo.

Pantauan di Kota Medan, hujan abu vulkanik terlihat turun sejak pukul 12.00 WIB. Abu vulkanik turun hampir di seluruh wilayah Kota Medan. Akibat hujan abu vulkanik itu, gedung, rumah, kendaraan bermotor terkena dampak.

Bahkan abu juga terlihat menempel di tubuh pengendara dan pejalan kaki.

“Abu vulkanik biasanya turun di Namorambe (Deliserdang). Tapi hari ini abunya tebal. Tadi abunya sempat kena mata saya, sangat perih,” ujar warga Kota Medan bernama Herdiansyah (40).

Terpisah, Manajer Pusdalops BPBD Kota Medan, Muhammad Yunus mengimbau agar warga waspada ter h ada p abu vulkanik yang turun. “Laporan dari warga mengatakan abu turun. Saya cek belum tebal. Kita waspadai abu tersebut karena jika terkena mata bisa sakit,” jelas Yunus.

Ditambahkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Karo, Natanael Peranginangin mengatakan, pihaknya mengimbau kepada warga untuk selalu waspada dan tetap menjauhi zona merah atau bahaya.

“Kami tetap mengimbau

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL MOBIL DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

angka Rp77.000 per bal. Melihat kondisi tersebut, Daniel meminta Menteri KP perlu membuka telinga, membuka mata dan hati.

“Jangan sok tahu, sebab masalah ini sebenarnya sudah diketahui sejak tahun lalu.

Artinya data produksi sudah ada, data kebutuhan juga ada dan Menteri KP sudah paham ada kekurangan, tetapi impor ditahan. Solusinya buka mata, buka telinga dan buka hati.

Nggak ngawur terus,” tegasnya kepada pers sebelum mengi-

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang.

Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

kuti Sidang Paripurna DPR, Kamis (27/7).

Ketika ditanya apakah masalah ini pernah dibahas dengan Menteri KP, menurut Daniel, sudah dibahas dalam raker pada masa sidang belum lama ini.

Didesak lagi solusi apa yang segera dilakukan, ya itu tadi.

“Percuma kalau tidak mau denger dan nggak mau lihat fakta dan nggak punya hati bagi rakyat, yang kena dampak kenaikan harga garam ini,” tandas politisi PKB ini.

Akibat krisis garam kini,

OLISINDO S E R V I C E, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2.

Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679 PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

lanjut Daniel, semua masyarakat terdampak, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, juga kalangan industri. Sekarang kapal-kapal ikan mangkrak, arena bahan utama untuk melaut adalah garam untuk es.

“Sekarang harga garam lebih mahal ketimbang solar. Sebentar lagi mangkrak, sebab kalau jalan (melaut) akan rugi. Akibatnya ikan kosong dan harga naik, percaya deh,” katanya.

Dikatakan Daniel, meski Indonesia sebagai negara pantai, tetapi bukan potensi garam

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN “DIBELI CATRIGE KOSONG”.

TYPE CANON810/811(HABIS TINTA, BUKAN REFILL). DALAM KONDISI BAGUS DENGAN HARGA TINGGI. HUB. 082288348709. PIN BB D83128DF. AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737 OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan perumahan Lubuk Gading Permai, arah ke Lubuk Buaya. Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat Kami. Hub: Bapak Reza 081266840106

Daihatsu Ayla Roda 4 Th.2014.

Tangan Pertama, Warna Silver Metalik, Mulus, Pajak Baru Dibayar.

Hub : HP. 081267632460 FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4Tahun ‘08, 2 unit, warna silver dan hitam,plat BA, kondisi mobil bagus, mulus, mesin terawat dan siap pakai, orisinil, Asuransi All Risk, nego. Hub: 087895733338, 081267333302

Luas 874 M2,luas bangunan 750M2. Alamat jl.Batang Antokan No12, Padang Baru Barat (Kompleks GOR H.Agus salim padang) hub : 081374717420

DI JUAL 2 (dua) unit mobil Nissan PKC 211 Tahun 2004, beserta dengan tangki Kapasitas 14. 000 liter, harga 155jt (nego). Tanpa Perantara Hub : 0812 6690 3003

yang baik lantaran cuaca yang tidak mendukung. Terlalu banyak curah hujan dan di negara tropis terlalu lembab, sehingga garam yang dihasilkan tidak berkualitas.

Berbeda dengan Australia, garam seperti tambang tinggal dikeruk hasilnya sudah standar industri pada angka 98 ke atas.

Di Indonesia rata-rata 96, 95, 97, sehingga harus diolah kembali. Pengolahannya yang membuat mahal bisa tiga kali lipat dari Australia, sehingga memang perlu impor. (h/sam)

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 m e t e r, view lapangan golf.

Hubungi Yulhendri 08127004090

DIKONTRAKKAN Rumah, 4 kmr tdr,list 2200, AC 3 dan PDAM,lengkap dgn perabot dan alat rumah tinggal, cck utk org pindah kantor. Jl. Gajahmada Gn. Tandikat No. 2 (seberang RS Ibnusina). Hub:Ibu Ida, HP. 082170536777– 081365319990

SERVICE AC ( AIR CONDITIONER), special AC mobil & Spare Part. Melayani pemasangan AC, antar jemput ke alamat. Jln. Ujung Gurun No. 77 Padang. Hub: 0751-7814716

Mio sport thn 2006 warna merah kepemilikan a/n RITIN MARLINA. Hilang dari Bandar Buat menuju Indarung BA 2248 AO. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat.

STNK BA 3079 OA a/n Reksa Sumarlini. Hilang sekitar kota padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat.

Redaktur: Dody Nurja

Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar

Pariaman Berlakukan Sanksi Orgen Tunggal KOTA PARIAMAN, HALUAN - Pemerintah Kota Pariaman akan memberlakukan sanksi tegas berupa denda maksimal Rp5 juta bagi masyarakat yang menggelar hajatan dengan hiburan orgen tunggal di luar batas ketentuan yakni hingga pukul 24.00 WIB. “Penerapan denda maksimal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2013 tentang penyakit masyarakat,” kata Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman di Pariaman, Kamis (27/7).

Ia menjelaskan berdasarkan aturan pemerintah setempat, setiap masyarakat yang melangsungkan hajatan atau pesta, dan menggunakan orgen tunggal hanya diizinkan maksimal hingga pukul 24.00 WIB. Penerapan denda tersebut ujar dia, merupa kan upaya pemerintah daerah dalam mencipta kankeamanandanketertibanditengahmasyarakat.

“Denda atau sanksi tersebut hanya dikenakan kepada masyarakat yang melangsungkan hajatan, bukan pemilik orgen tunggal,” katanya.

Namun ujarnya, kebijakan tersebut belum akan diterapkan karena terlebih dahulu akan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyara kat. Selama ini katanya, penertiban orgen tunggal yang membandel tersebut masih bersifat persuasif.

“Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, maka sanksi baru diterapkan sehingga dalam menjalankannya dapat maksimal,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) setempat, Handrizal Fitri mengatakan masyarakat yang melanggar tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri Pariaman karena termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Pihaknya juga menyayangkan beberapa oknum tenaga “Dubalang” atau tenaga keamanan desa yang cenderung membiarkan pelanggaran tersebut.

Bahkan ujarnya, beberapa oknum dubalang di daerah itu mendukung kegiatan orgen tunggal yang sudah melewati batas waktu.

“Dubalang dibentuk pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa namun beberapa diantara mereka malah mendukung kegiatan itu,” katanya.

Pihaknya menyebutkan dalam waktu dekat akan mengundang kepala desa dan pemangku kepentingan setempat sebagai upaya sosialisasi penerapan sanksi tersebut. (h/ant/tri)

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

23

Gedung DPRD Dharmasraya Dipenuhi Sampah DHARMASRAYA, HALUAN - Kepedulian terhadap kebersihan di lingkungan kantor DPRD Dharmasraya sepertinya tidak ada sama sekali. Para anggota dewan, staf kantor hingga pegawainya terlihat tidak acuh. Sama sekali tak ada itikad baik untuk membersihkan ruang lingkup kantor tersebut.

TEMU RAMAH - Kapolres Sawahlunto, AKBP Zamrony Wibowo saat melakukan kunjungan kerja sekaligus tatap muka bersama personol Polsek Barangin beserta Muspika, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama, Adat, Bundo Kanduanh dan tokoh pemuda se-Kecamatan Barangin, Kamis (27/7). RIKI YUHERMAN

Pasalnya, sebelum Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menghadiri rapat paripurna di DPRD tersebut, iya terlebih dahulu melakukan sidak kebersihan disetiap ruangan, halaman, hingga ke sudut-sudut kantor DPRD itu, Kamis (27/7).

P ada kesempat an it u terpancar kekecewaan diraut wajah bupati dengan meli h at r uang l in gk u p Kantor Dewan itu sangat kotor menjijikkan.

Kondisi gedung penuh dengan sampah-sampah yang baunya sangat menyengat itu membuat bupati termuda senusantara itu “tarabo”. “Apa kata orang nanti melihat gedung seperti ini,” ucapnya dengan nada kesal.

Bupati berharap ke depan Gedung DPRD ini bisa bersih dan terawat. “Saya mengharapkan kepada pejabat yang berwenang agar segera membenahi ini secepatnya,” ujar bupati.

Sementara, Sekwan DPRD Dharmasraya, M Yusuf, ketika dikonfirmasi awak media mengungkapkan, dalam waktu dekat ini akan membenahi dan melakukan evalusasi terhadap karyawan K3 di Gedung DPRD Dhar masraya tersebut.

“Akan kita lakukan pembenahan dan evaluasi terhadap K3 nantiknya. jika tidak ada perobahan oleh pegawai akan kita lakukan tindakan tegas,” tutup M Yusuf. (h/ mg-bdr)

Kapolres Sawahlunto Sambangi Polsek Barangin SAWAHLUNTO, HALUAN Kapolres Sawahlunto, AKBP Zamroni Wibowo sambangi Polsek Barangin. Kgiatan ini sekaligus menjadi ajang muka bersama Muspika, Pemerintahan Desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bundo kanduang serta tokoh pemuda se-kecamatan Barangin, Kamis (27/7).

Dikesempatan itu, Kapolres meminta dukungan kepada seluruh unsur yang ada untuk

bersama sama menciptakan situasi aman, tertib dan kondusif terutama dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sawahlunto.

“Seiring dengan dekatnya pelaksanaan Pilkada Sawahlunto, mari bersama sama kita menjaga keamanan dan ketertiban, jika ada permasalahan mari kita bicarakan secara musyawarah tanpa harus melakukan tindakan yang melang-

gar aturan,” imbau Kapolres.

Kepada personil Polsek Barangin, Kapolres juga mengimbau agar dalam menjalankan tugas sehari-hari, untuk lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui hal-hal terkecil di masyarakat. Kapolres berpesan kepada anggota khususnya Bhabinkamtibmas agar melaksanakan sambang door to door sistem ke rumah warga.

“Juga meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat, serta memberikan pelayanan yang mudah dan memberikan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan proses pelayanan publik,” katanya.

Camat Barangin, Zainul Anwar didampingi Kapolsek Barangin, Iptu Dani Salman sangat mengapresiasi kunker Kapolres ini, sehingga masyarakat yang diwakili oleh Mus pika, Pemerintahan Desa, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan

bundo kanduang, dapat menyampaikan aspirasinya terkait kondisi kamtibmas terutama di wilayah Kecamatan Barangin.

“Selama ini jalinan komunikasi dan koordinasi pihak kepolisian m elalui Babinkantibmas di desa dan kelurahan yang ada berjalan baik, keberadaan personil ikut berperan dalam membina warga sehingga semua permasalahan dapat d iselesaikan dengan baik,” ungkapnya. (h/mg-rki)

Bupati Komit Tingkatkan SDM

PESERTA pelatihan kearsipan terlihat serius dalam mendengarkan materi yang diberikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Tanah Datar, Kamis, (27/7). KHAIRUL

ASN Diberi Pemahaman Pengelolaan Kearsipan TANAH DATAR, HALUAN - Guna meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya arsip bagi pelaksanaan pekerjaan di SKPD masing-masing, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar melaksanakan pertemuan dan pembinaan bagi pengelola arsip, di Depo Arsip di Pagaruyung, Kamis (27/7) Kadis Pus Arsip, Marwan didampingi Kabid Kearsipan Sri Herawati, Kasi Pembinaan Arsip Zulfahmi menyampaikan, kebanyakan ASN masih menganggap arsip merupakan hal yang tidak penting dan dianggap sepele. “Arsip sebenarnya menjadi awal pelaksanaan pekerjaan dan juga menjadi akhir pekerjaan. Kalau dilihat dari itu saja, arsip mempunyai peranan penting dan vital,” ujar Marwan.

“Petugas pengelola arsip merupakan bagian terpenting di SKPD masingmasing. Coba bayangkan bagaimana berantakannya ruangan dan arsip apabila tidak ada petugas yang menyimpannya,” sampai Marwan.

Ke depan Marwan berharap kebiasaan ASN dalam mengelola arsip harus dirubah untuk lebih teratur dan lebih baik lagi. “Sekarang arsip masih melekat kepada pajabat pembuatnya, sehingga ketika terjadi mutasi dan rotasi, arsip tersebut terbawa atau tidak diserahkan di tempat tugas lamanya,” ujar Marwan.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan depo arsip Tanah Datar oleh sekitar 47 orang arsiparis, sebagai rujukan atau contoh untuk dilaksanakan di SKPD masing-masing. (h/mg-rul)

TANAH DATAR, HALUAN - Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, melakukan pertemuan dengan jajaran Rintisan Akademi Komunitas (RAK) Tanah Datar Rabu (26/7) di Batusangkar. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan pemanfataan SDM dan SDA di Kabupaten Tanah Datar.

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tidak ada tambang besar, minyak bumi dan sumber mineral lainnya maka kekuatan SDM lah menjadi modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan SDM dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah telah menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu program prioritas yang ingin dilaksanakan dalam 5 tahun ini.

Demikian disampaikan bupati saat melakukan pertemuan dengan jajaran Rintisan Akademi Komunitas Tanah Datar beberapa waktu lalu di Batusangkar.

Irdinansyah tegaskan sesuai dengan tekad pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak ingin mendengar putra-putri Tanah Datar tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena alasan tidak punya biaya. “Bantuan melanjutkan pendidikan untuk siswa tidak mampu yang lulus di PTN melalui Baznas Tanah Datar telah disalurkan beberapa waktu yang lalu,” sebut bupati.

Ditambahkan saat ini di era teknogi dan informasi yang semakin berkembang dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat, pemerintah daerah mendorong seluruh anakanak Tanah Datar untuk bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.

Bupati sampaikan kehadiran RAK Tanah Datar yang berlokasi di Tigo Jangko Lintau sangat membantu program pemerintah daerah melahirkan lulusan yang yang siap diterima di dunia kerja. “Pemerintah daerah mendukung penuh kehadiran Akademi Komunitas Tanah Datar dalam rangka memajukan dunia pendidikan di Tanah Datar,” sebut Irdinansyah.

Bupati Irdinansyah juga nyatakan komitmennya mendukung segala bentuk perkembangan yang dilakukan kampus tersebut hingga mandiri. Dukungan juga mengalir dari perantau-perantau dan tokohtokoh Tanah Datar di antaranya Mantan Wakil Menteri Pendidikan, Prof dr Fasli Djalal bahkan hasil kunjungan Wapres M Jusuf Kalla merupakan sumando Lintau ke AK Tanah Datar pada bulan September 2016, ditindaklanjuti memberikan bantuan berupa dua mesin enginering yang diserahkan lansung oleh putranya yang sekarang menjadi ninik mamak di Lintau yakni Solihin Datuak Rajo.

“Akademi Komunitas bukan Lintau saja tapi sudah Tanah Datar, maka dari itu mari kita besarkan bersama. Masyarakat jangan gengsi untuk menguliahkan anak-anaknya di sini. Karena kampus ini tidak jauh

beda dengan kampus ternama lainnya, Akademi Komunitas menjadi alternatif melanjutkan pendidikan tinggi,” ujar Irdinansyah.

Ditambahkan, majunya Akademi Komunitas Tanah Datar tentunya memberi dampak multiplier bagi masyarakat sekitar. Perekonomian masyarakat akan bergerak dengan sendiri yang berdampak peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara Koordinator Akademi Komunitas Romi Adi Safitri menyampaikan Akademi Komunitas Tanah Datar merupakan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan Polteknik Negeri Padang ditunjuk oleh DIKTI. Akademi Komunitas Tanah Datar yang berdiri tahun tahun 2012, telah mewisuda angkatan I pada 1 Oktober 2014, hingga saat ini telah meluluskan 103 alumni. Pendidikan ditempuh 4 semester (2 tahun). “Hampir 90 persen lulusan AK langsung diserap di dunia kerja (BUMN/PT. Semen Padang) sisanya menciptakan lowongan kerja dengan membuka usahanya sendiri,” sebut Romi.

Akademi Komunitas menawarkan program studi Manajemen Informatika, Teknik Mesin dan Teknik Sipil dan proporsi 70 persen praktek dan 30 persen teori, “kita lahirkan lulusan yang siap pakai,” tegasnya.

“Bagi 100 pendaftar pertama digratiskan biaya pendaftaran serta biaya sangat ringan hanya Rp100.000 perbulan, dibebaskan dari uang pembangunan, uang pratikum, uang ujian,” imbuhnya. (h/mg-rul)

Kewenangan Tenaga Penyuluh Dikembalikan ke Pusat PADANG, HALUAN - Kembalinya pengelolaan tenaga penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) ke pemerintah pusat, dapat menjadi alasan kuat untuk menata kembali manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penguatan kelembagaan program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK) sampai dilini lapangan.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumbar, Syahruddin mengatakan, sejak terjadinya pergeseran sistem pemerintahan sentral ke desentral, www.harianhaluan.com

secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pengelolaan dan mekanisme operasional PKB/PLKB serta kesinambungan program KKBPK. “Oleh sebab itu dilaksanakan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) PLKB/PKB dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kota ke Pusat, yang secara nasional telah dilaksanakan di Lampung pada tanggal 14 juli 2017 yang lalu,” ujarnya, Senin (24/7) lalu.

Melalui pelaksanaan alih kelola PKB/PLKB, pemerintah menaruh harapan besar di pundak para

PKB/PLKB yang menjadi ujung tombak Program KKBPK di tingkat lini lapangan. Karena itu, kontribusi dan peran PKB/PLKB penting bagi keberhasilan program KKBPK. Sementara, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan terima kasihnya, karena saat ini BKKBN telah melewati situasi yang krusial dalam rangka alih kelola PKB dan PLKB dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepemerintah pusat, hal ini sebagai implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Semoga alih kelola PKB dan

PLKB dari pemerintah daerah kabupaten kota ke pemerintah pusat berjalan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Karena itu, saya berharap agar, sesuai tugas dan fungsi m asing-ma sing, seluruh pihak dapat turut merumuskan kebijakan dan s t rategi , ser ta memp ersi a pkan s el uruh perangkat pendukung yang dibut uh kan sekaitan dengan alih kelola PKB dan PLKB dari status pegawai ASN pemerintah daerah menjadi pegawai ASN BKKBN,” ujarnya. (h/rin)

PENANDATANGAN BAST PLKB/PKB oleh kepala daerah disaksikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kaper BKKBN Sumbar Syahruddin. RINA AKMAL Redaktur: Heldi Satria

Layouter:Yohanes

24

SUMBAR

JUMAT, 28 JULI 2017 4 Dzulkaidah 1438 H

Lingkar Tiga Pasar Tanah Datar Segera Direhab TANAH DATAR, HALUAN - Tiga pasar tradisional di Tanah Datar segera direhab.

Proses rehab direncanakan berlangsung akhir bulan ini dan ditargetkan selesai sekitar akhir November mendatang.

Kepala Dinas Koperindagpastam Tanah Datar Abdul Hakim, kepada Haluan, Kamis (27/7) menyebutkan, ketiga pasar tradisional yang akan direhab tersebut antara lain Pasar Balai Tangah Lintau Buo Utara, Pasar Sungayang, dan Pasar Padang Gantiang.

“Nanti tiga pasar itu akan diperbaharui kios dan los-losnya, masing-masing pasar tersebut berbeda anggarannya. Secara umum dana yang digunakan adalah dana dari APBN, yang direalisasikan tahun ini,” sebut Abdul Hakim.

Dikatakan, pasar Balai Tangah dianggarka dana lebih besar dari dua pasar lainnya, untuk pasar Balai Tangah ditaksir memakan dana sebesar Rp.4,9 miliar. Sedangkan untuk Pasar Sungayang dan Padang Gantiang masing-masing dianggarkan sekitar Rp.1,8 miliar.

“Pasar Sungayang dan Padang Gantiang sudah dimulai pengerjaanya, dimana untuk kedua pasar ini ditargetkan selesai pada akhir November. Khusus untuk Balai Tangah akan dikerjakan pekan depan dan target kita selesai awal Desember,” jelasnya.

Sementara, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Tanah Datar Mustika Suarman juga mengatakan, terkait pembangunan pasar Balai Tangah proses pelalangan sudah dilakukan.

“Dalam pelelangannya, tawaran masuk awalnya ada sebanyak sepuluh perusahaan untuk pengerjaan khusus pasar Balai Tangah. Pemenang tender PT Dapindo Pratama dengan angka penawaran sebesar Rp.4,9 miliar, dari pagu dana sebesar Rp5,7 miliar,” jelas Suarman.

Dikatakan, dalam targetnya, pengerjaan ketiga pasar tersebut diprediksi selesai pada awal Desember mendatang. “Mudah-mudahan pengerjaan pasar rakyat itu tidak mengalami kendala, kita prediksi pengerjaan akan sesuai dengan target,” pungkasnya. (h/fma)

Usia Remaja Rentan Penyalahgunaan Narkotiba SAWAHLUNTO, HALUAN - Usia remaja tergolong usia rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Usia remaja ssangat labil dan mudah sekali dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak baik yang datangnya dari masyarakat atau dari lingkungan sekitar sekolah.

Hal itu diungkapkan Muryanto, Kepala Seksi Pencegahan dan Pendayagunaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sawahlunto dalam materi sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada pelajar Madrasah Aliyah Negeri Beringin, Kecamatan Barangin, Kamis (27/7).

Muryanto dalam paparannya mengatakan, masalah penyalahgunaan bahaya narkoba dewasa ini sudah sangat memprihatinkan. Hal itu bisa dilhat dari mulai pecandu, pengguna bahkan korban penyalahgunaan narkoba telah masuk kesemua lapisan masyarakat khususnya di lingkungan pelajar.

“Usia remaja tergolong dalam usia rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena diusia ini sedang tumbuh kembang dan proses pencarian jati diri. Usia remaja sangat labil dan mudah sekali dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak baik yang datangnya dari masyarakat atau dari lingkungan sekitar sekolah,” kata Muryanto.

Untuk itu sebutnya, para pelajar ini perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya narkoba serta pencegahannya lebih dini. Menurut bapak tiga anak itu, dalam upaya P4GN ini agar berjalan dengan optimal, pihaknya juga mengajak kepada pihak terkait di lingkungan pendidikan dari mulai dinas pendidikan, kepala sekolah, guru pengajar dan peserta siswa didiknya untuk selalu waspada terhadap anca man bahaya narkoba baik yang belum menjadi korban ataupun yang sudah menjadi korban.

“Mereka yang telah menjadi korban terhadap penyalahgunaan narkoba bukanlah merupakan aib tetapi mereka harus kita bantu untuk dipulihkan lewat upaya rehabilitasi. Dan hal ini dapat dicapai tentunya dengan kerjasama antar stakeholder terkait,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengharapkan kepada seluruh pelajar MAN Beringin yang mengikuti sosialisasi ini, agar dapat menyampaikan atau menginformasikan kembali bahaya penyalahgunaan narkoba kepada keluarga terdekat di rumah, teman di lingkungan rumah tinggal atau pun di lingkungan sekolah masing-masing. Paling tidak mampu menjadi peringatan dan rambu rambu bagi dirinya sendiri agar tidak terjerumus kedalam jetatan barang haram itu.

“Memerangi bahaya narkoba para pelajar perlu tahu dan memgen bernagaj jenis-jenis narkoba yang sudah beredar dan bahasabahasa yang sering dibicarakan dalam transaksi narkoba. Sebagai awal, para pelajar harus mengetahui istilah atau bahasa-bahasa jenis narkoba, ganja, putaw (heroin), inex (ekstasi). Juga istilah transaksi misal segaris, selinting, se’empel. Diharapkan dengan para pelajar mengenal istilah tersebut, mereka tidak terjebak atau minimal mereka bisa menghindari,” tambahnya. (h/mg-rki) www.harianhaluan.com

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Produksi Padi Terkendala Minimnya Irigasi PAINAN, HALUAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pessel, Jumsu Trisno menyebutkan, sepanjang tahun 2017 ini tidak ada perencanaan program cetak sawah baru.

Hal itu dikarenakan kurangnya saluran irigasi untuk pencapaian peningkatan swasembada pangan padi di Pessel.

“Ya, jika hanya sekedar mencetak sawah baru tanpa diiringi jaringan irigasi tentu sawah yang ada tidak akan tergarap secara maksimal.

Makanya, pada tahun 2017 ini, program cetak sawah baru kita tiadakan,” ungkap Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pessel, Jumsu Trisno, di Painan, Rabu (26/7).

Dijelaskannya, pada tahun 2017, pengalihan lahan sawah yang sudah tercatat disejumlah wilayah Pessel, mencapai 500 hektare. Menurutnya, pengalihan lahan produksi itu, kebanyakan menjadi lahan perumahan warga dan perkebunan, sehingga mengakibatkan lahan produksi padi menjadi berkurang.

“Pada tahun 2016 sampai 2017 ini, kita akui telah terjadi penyusutan areal persawahan sekitar 500 hektare dari total sebelumnya adalah seluas 31.210 hektare menjadi 30.710 hektare,” jelasnya.

Lebih lanjut kata dia, untuk peningkatan hasil produksi padi di wilayah itu,

TOWER TELEKOMUNIKASI - Salah satu tower komunikasi sudah berdiri di Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya. BADRI

Asam Jujuhan Sudah Terjangkau Jaringan Komunikasi DHARMASRAYA, HALUAN - Puluhan tahun belakangan ini tidak ada keperdulian pihak pemerintah terhadap Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya tentang insfrastruktur. Namun dimasa kepemimpinan Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama Amrizal Dt Rajo Medan (Suka Aman), sudah tampak kemajuan yang dirasakan masyarakat setempat, seperti pembangunan jalan, dan hebatnya saat ini masyarakat sudah bisa berbicara lewat telpon genggam, pasalnya dengan telah terbangunnya tiang jaringan komonikasi di Kecamatan pinggiran itu.

Dalam kunjungan Bupati Dharmasraya tiga bulan yang lalu ke Kecamatan Asam Jujuhan, dengan pertanyaan masyarakat kurangnya sentuhan pemerintah terhadap kecamatan tersebut terutama pada jaringan komonikasi, maka semua pertanyaan itu saat sekarang sudah di jawab dan dikabulkan oleh Bupati Dharmasraya d engan telah terbangunnya jaringan komunikasi yang telah dapat dinikmati masyarakat Asam Jujuhan tersebut.

Camat Asam Jujuhan Imam Mahfuri, ketika dikonfirmasi Haluan via telepon genggamnya

Pemkab Pessel hanya berupaya untuk meningkatkan indeks penanaman padi pada lahan yang tersedia, tanpa peningkatan lahan produktif.

“Target daerah kita tahun ini, adalah sekitar 320 ribu ton. Jadi untuk mencapai angka itu, maka pihak kita berupaya dengan peningkatan IP (indkes penanaman), produksi sampai dua kali setahun,” sebutnya.

Sementara itu, sejumlah petani di Kecamatan Sutera, tepatnya di Kenagarian Aurduri, Kampung Koto Baru, masih mengeluhkan lahan sawah mereka yang mengandalkan musim hujan. Hal itu menyebabkan, petani d i daerah itu, tidak bisa bernapas lega ketika musim ke sawah turun, sebab hanya memiliki sawah tadah hujan.

“Biasanya menjelang Idul Adha ini, kami turun ke sawah, sebab pas musim hujan. Rata-rata masyarakat disini hanya memiliki lahan tadah hujan. Kalau musim panas ya, tidak ke sawah,” sebut Mainar (48), dengan nada polos. (h/mg-kis)

BNNK Sosialisasikan Bahaya Narkoba pada Pekerja Sosial

mengucapkan ribuan terimakasih kepada pemerintah daerah yang telah menjawab keluh kesah masyarakat yang selama ini mengeluhkan masalah komunikasi.

“Benar saat sekarang ini masyarakat kami sudah bisa berbicara lewat HP, setelah adanya jaringan komonikasi yang berdiri di Asam Junuhan, sebelumnya hendak nelpon lewat HP terpaksa masyarakat pergi ke kecamatan tetangga yakni Kecamatan Koto Besar untuk mendapatkan signal telekomunikasi,” ujar Camat Asam Jujuhan.

Lewat media ini, ucapan ribuan terimakasih disampaikan oleh warga Asam Jujuhan ke Pemkab Dharmasraya, terutama ke pada bupatinya Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang saat ini telah mengabulkan permintaan masyarakat khusus di Asam Jujuhan.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Sugiono di temui dilapangan mengungkapkan, dimana telah tersambungnya jaringan komunikasi telpon di Kecamatan Asam Jujuhan, telah memudah kegiatan komonikasi masyarakat sehari-hari yang saat ini sangat lancar. (h/mg-bdr)

KASI Pencegahan dan Yanmas BNNK Sawahlunto, Kapten Inf Muryanto saat memaparkan sosialisasi bahaya narkotika kepada siswa MAN Beringin, Kamis (27/7). RIKI YUHERMAN

SAWAHLUNTO, HALUAN 20 orang tenaga sosial kemasyarakatan yang terdiri dari 4 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 12 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 4 Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Sawahlunto mengikuti Pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba dilingkungan masyarakat yang digelar Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto, di Sillo Meeting Room, Selasa (25/7).

“Pengaruh sangat tidak baik bagi sipemakai, keluarga dan lingkungan sekitar. Sebab yang sudah menjadi pemakai dan pecandu narkoba, akan sangat susah untuk sembuhnya, bahkan dari kasus yang telah dijalani BNNK Sawahlunto banyak yang telah direhab tetapi kembali terjerumus memakai barang haram terse but,” sebut Kepala BNNK Sawahlunto, Guspriadi.

Untuk itu, pihaknya merangkul semua elemen masyarakat agar bersama sama memberantas dan memerangi narkoba tersebut. Salah satunya dengan memberikan penguatan kepada para perwakilan Tagana, PSM dan TKSK sehingga men jadi perpanjangan tangan BNNK sebagai penggiat anti narkoba dalam satuan organisasinya temasuk dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Guspriadi menambah-

kan, pihaknya mempunyai tugas dan tanggung jawab menekan sekecil mungkin pemakaian dan peredaran gelap narkotika itu, baik melalui aksi penangkapan, razia serta melakukan sosialisasi P4GN termasuk workshop anti narkotika bagi tenaga sosial kemasyarakatan seperti yang dilakukan saat ini. Diharapkan, ini akan menjadi kekuatan bersama dalam memberantas narkoba yang sudah menjadi musuh negara itu.

Untuk itu, kata Agus yang didampingi Kasi Pencegahan dan Pendayaagunaan Masyarakat BNNK, Muryanto, para peserta harus berperan aktif untuk bersama-sama memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat meresahkan. Masalah narkoba sebutnya, bu kan hanya masalah BNN tapi masalah kita semua.

“Kita sering mendengar di media cetak, media elek tronik dan media sosial ba nyak peng guna narkoba bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah menyasar anak Sekolah Dasar.

Bera gam profesi, baik peja bat, bi rokrat, pendidik dan lainnya. Hal itu jelas terlihat bahwa tidak ada satu profesi atau elemen pun yang terle pas dari jerat narkotika,” ung kap bapak tiga putri ini.(h/mgrki)

Pessel Juara Umum Pentas PAI PADANG, HALUAN – Pekan Kreatifitas Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) tingkat Sumbar, sukses digelar. Pesisir Selatan berhasil meraih Juara I helat dua tahunan ini, dengan jumlah nilai 32 yang diperoleh dari 6 emas dan 2 perunggu.

Sementara Kota Padang sebagai juara II dengan 4 emas, 1 perak dan 2 perunggu. Sedangkan juara III direbut Kab. Limapuluh Kota dengan 3 emas, 1 perak dan 1 perunggu.

Posisi keempat dan kelima, berturut-turut ditempati Kab. Padang Pariaman dan Kota Solok.

“Sebagai Juara I, Kabupaten Pesisir Selatan berhak mendapatkan tropi persem-

bahan Kakanwil Kemenag Sumba,” kata Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Kabag TU, Bustari saat penutupan kegiatan.

Pihaknya berharap, agar para pemenang tidak cepat berpuas diri, tetapi harus terus belajar. bagi yang belum berkesempatan menang saat ini, juga jangan bersedih dan tetap semangat untuk terus belajar.

“Jadikan ajang Pentas PAI ini sebagai bahan evaluasi bagi guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam untuk mengukur sejauh mana sistem pendidikan kita diterima oleh para siswa,” katanya.

Pentas PAI ini diikuti 491 orang siswa SD, SMP, SMA &

SMK dari 19 Kabupaten /Kota di Sumatera Barat. Terdapat 8 cabang yang diperlombakan.

Hingga Rabu (26/7) malam, seluruh cabang lomba untuk kategori SD, SMP dan SMA/ SMK secara marathon selesai dilaksanakan.

Menurut Wakil Ketua Panitia, Yohanis, masing-masing pemenang untuk setiap kategori berhak mendapatkan piala, piagam dan bingkisan.

Sedangkan Juara I untuk setiap kategori, akan menjadi wakil Sumbar memgikuti ajang yang sama di tingkat nasional yang dihelat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Oktober nanti.

Kepala Bidang PAKIS yang tengah berada di Jakarta, Kar dinal mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia atas kesuksesan

Pentas PAI tingkat Sumbar tahun 2017 ini.

“Mudah-mudahan pada Pen tas PAI tingkat nasional nanti,

kontingen Sumatera Barat bisa meraih hasil terbaik dan meng harumkan nama Sumatera Barat,” harap Kardinal. (h/vie/rel)

PERWAKILAN Pemkab Pesisir Selatan menerima tropi Kakanwil Kemenag Sumbar setelah dinobatkan sebagai Juara I pada Pekan Kreatifitas Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI) tingkat Sumbar. HUMAS Redaktur: Heldi Satria

Layouter:Yohanes