Haluan 28 September 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,

28 September 2017 / 8 Muharram 1439 H / Edisi: 318, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

DINI HARI, NAPI DAN SIPIR BAKU HANTAM

Lapas Muaro Padang Ricuh PADANG, HALUAN — Kericuhan pecah di Lapas Muaro Padang, Rabu (27/9) dinihari. Sejumlah petugas dan narapidana baku hantam sekitar pukul 01.15 WIB. Suasana gaduh, karena ratusan penghuni Lapas tersulut emosi.

Untuk mencegah melebarnya kericuhan, puluhan polisi bersenjata lengkap terpaksa diturunkan.

Informasi yang diterima Haluan, keributan berawal dari beberapa petugas Lapas mengeluarkan dua napi bernama Nando Febriyan yang tersandung kasus pembunuhan dengan vonis 20 tahun dan Syafri Anto, napi narkoba yang divonis lima tahun. Keduanya akan dipindahkan ke Lapas Sawahlunto. Baru saja keluar dari kamar, kedua napi baku hantam dengan beberapa petugas lapas tanpa alasan yang jelas. Bahkan salah satu n api mengeluarkan pisau dari balik bajunya saat perkelahian berlangsung. Beruntung, dalam adu fisik ini tidak ada yang mengalami luka serius.

Melihat baku hantam tersebut napi lain jadi tersulut emosi dan mulai mengeluarkan kata-kata provokatif. Suasana sempat tidak terkendali. Para napi dikabarkan berancang-ancang untuk bentrok.

Melihat kondisi demikian, petugas lalu menghubungi pihak kepolisian. “Perkelahian memakai pisau terjadi di Lapas Muaro Padang. Anggota diturunkan untuk mengamankan kondisi, karena ditakutkan kericuhan meluas,” terang Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz, Rabu (27/9).

Setiba di sana, personel lang-

PERKELAHIAN memakai pisau terjadi di Lapas Muaro Padang. Anggota diturunkan untuk mengamankan kondisi, karena ditakutkan kericuhan meluas” CHAIRUL AZIZ Kapolresta Padang

sung berjaga-jaga untuk mengkondusifkan situasi. Pasalnya, sejumlah napi sempat tersulut emosi karena ada bentrokan antara napi dengan petugas lapas. “Karena sudah memakai pisau dan napi lain juga tersulut emosi, kami langsung datang. Alhamdulillah, hal yang tidak diinginkan bisa dicegah dan suasana bisa dikendalikan,” kata Chairul Aziz kepada Haluan.

Ia juga mengatakan, kedua napi tersebut tersandung kasus pembu-

>> LAPAS hal 07

Kepala Daerah Pecah Kongsi Karena Tidak Paham Aturan SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.59 12.19 15.31 18.22 19.31

WIB WIB WIB WIB WIB

Dana Rajawali Ditarget Cair 2018 PADANG, HALUAN — Rencana pencairan sekitar Rp75 miliar dana hibah dari PT Rajawali akan kembali dibicarakan DPRD Sumbar. Ditarget tahun 2018 dana yang masih mengendap di kas Pemprov tersebut telah bisa dimanfaatkan untuk siswa dan mahasiswa kurang mampu.

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim di gedung DPRD Sumbar, Rabu (27/9). “Sesuai harapan seluruh masyarakat dalam waktu dekat akan kita bicarakan kembali. Kita ingin dana bisa membantu mahasiswa kita yang tak mampu, diusahakan 2018 sudah bisa dicairkan,” ujar Hendra.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan pemprov juga ingin dana Rajawali segera dicairkan. Namun karena masih menunggu persetujuan DPRD terkait Perda yang akan digunakan sebagai payung hukum penyaluran dana hingga sekarang uang yang mengendap, di kas daerah itu memang belum bisa dimanfaatkan. “Kita akan utus Sekdaprov membicarakan ini kembali bersama dengan DPRD. Harapan kita memang secepatnya,” tukas gubernur.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat juga menuturkan, Komisi

>> DANA RAJAWALI hal 07

PADANG, HALUAN —Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo m enyingung soal keharmonisan hubungan kepala daerah dalam pertemuannya dengan kepala daerah seSumatra Barat di Auditorium Gubernuran, Rabu (27/9). Ketidakharmonisan kepala daerah dipicu kurang pemahaman soal aturan.

Ia m enyarankan kepala daerah dan wakilnya untuk memahami tugas dan fungsi masing-masing agar tidak bertengkar. “Tanggung jawab dan

tugas kepala daerah dan wakilnya diatur dengan jelas dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu disebutkan, wakil bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Ia mencontohkan, jika bupati naik haji, wakil bupati tidak boleh bertindak di luar tugas pokok dan fungsinya,” tuturnya.

Banyak kepala daerah pecah kongsi dengan, kata Tjahjo, karena tidak memahami fungsi dan tugasnya. Seperti

polemik yang terjadi di Limapuluh Kota, yang wakil bupatinya melantik sekda ketika bupati naik haji. “Dari presiden hingga bupati dan wali kota, posisi wakil, ya, wakil. Wakil harus menunggu perintah, tidak boleh meminta bagian.

Wakil tidak bisa menggantikan posisi bupati atau wali kota, terutama soal kebijakan. Wakil harus bekerja sesuai dengan yang diminta bupati atau wali kota,” ujarnya.

Wagub Larang PNS Beli Elpiji 3 Kg

itu justru tidak keluar lagi.

Saya sengaja membawa salah satu menteri kabinet kerja yaitu Wamen ESDM, Archandra Tahar. Beliau ini anak negeri ini. Saya bilang, tumben ya orang Padang ada yang jadi menteri,” kata Megawati di depan ribuan peserta yang hadir dalam Rapat Senat terbuka pemberian penghargaan Doktor Kehormatan di Auditorium UNP Kamis (27/9).

Dikatakan Megawati, banyak dari teman ayahnya (Seokarno, red) yang ia

>> MEGAWATI hal 07

>> JENDERAL hal 07

DUA pekerja sedang memindahkan tabung elpiji 3 kilogram dari truk ke pangkalan. Akhir-akhir ini, elpiji 3 kg sulit didapatkan, dikarenakan adanya dugaan pemakaian yang tidak tepat sasaran. IST

Megawati Terpukau Ranah Minang

MEGAWATI Soekarnoputri memasuki Auditorium UNP untuk mengikuti rapat senat terbyka penganugerahan gelar doktor kehormatan, yang diberikan kepadanya, Rabu (27/9). Presiden RI kelima itu menerima gelar kehormatan atas dedikasinya di bidang pendidikan politik. IST

PADANG, HALUAN — Presiden Republik Indonesia (RI) ke-5, Megawati Soekarnoputri mengaku jauh-jauh hari sudah terpukau dengan ranah Minang. Baik secara adat, budaya dan pemikiran.

Namun, dia merasa sedih karena dewasa ini jarang sekali ada lagi tokoh dari Minangkabau yang berani tampil di pusat setelah era kemerdekaan.

Padahal dulunya banyak tokoh Minang yang berani tampil dan bahkan menjadi pemikir pendiri bangsa ini.

“Seperti Minang ini. Banyak lo, tokoh nasionalnya. Tetapi kenapa setelah kemerdekaan

PADANG, HALUAN — Guna mengantisipasi kelangkaan gas Elpiji 3 kg, Pemprov Sumbar melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan gas melon.

Pemprov juga meminta kabupaten dan kota untuk ikut mengawasi penyelewengan alokasi penjualan, karena ada indikasi penyelewengan alokasi satu daerah ke daerah lain.

“PNS di larang menggunakan elpiji 3 kilogram. Harusnya Elipiji 3 kilogram untuk masyarakat kurang

Jenderal Gatot Bantah Bermanuver JAKARTA, HALUAN — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai sejumlah pihak sedang melakukan manuver politik terkait sejumlah pernyataannya. Adapun sejumlah pernyataan Panglima TNI yang menuai polemik antara lain ajakan untuk nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI (1984) dan soal kabar pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter.

Namun, Gatot membantah bahwa apa yang ia lontarkan adalah manuver politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Di sini (gedung DPR) tempat banyak orang politik. Kalau orang politik di sini, itu (menilai) bodoh yang saya lakukan.

Konstituen saya pada kabur,” kata Gatot di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9).

Menurut Gatot, jika sedang bermanuver politik, maka dia hanya akan menyampaikan pernyataan yang baik dan menarik simpati publik. “Kalau saya berpolitik, ‘Oh kamu baik, PKI baik’. Baik semuanya,” kata Gatot.

Sejumlah kritik memang ditujukan kepada Panglima TNI. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik misalnya, yang menganggap pernyataan Gatot soal pembelian senjata merupakan contoh manuver politik.

Menurut dia, pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai manuver politik yang melewati batas. “Kita semua perlu lebih t enang dan menjaga jarak dari manuvermanuver politik yang sudah menabrak batas kepat utan maupun Undang-undang.

Contohnya, manuver

SANDANG GELAR DOKTOR KEHORMATAN DARI UNP

www.harianhaluan.com

>> KEPALA hal 07

MENDAGRI Tjahjo Kumolo menyampaikan sambutan saat menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala daerah di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (26/7) malam.

>> WAGUB hal 07

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

Layouter: IRV@ND

2

UTAMA

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

Program Tarok City “Dihadang” Demo PADANG PARIAMAN, HALUAN — Puluhan masyarakat yang mengaku atas nama masyarakat Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Rabu (27/9) mendatangi kantor DPRD Padang Pariaman. Pendemo menyebut tanah mereka telah dirampas terkait langkah Bupati Ali Mukhni membangun Tarok City.

Dalam orasinya, Zulbahri dan Masful mengutuk perbuatan Bupati Padang Pariaman, H. Ali Mukhni dan meminta Bupati mengembalikan hak masyarakat.

Di bawah pengawalan anggota Polres Pariaman Kota dan Sat Pol PP, Masful yang merupakan mantan anggota DPRD Sumbar dan Zulbahri mantan Anggota DPRD Padang Pariaman, bukan saja mempersoalkan masalah tanah Tarok City tapi juga rumah dinas Bupati yang sedang direnovasi.

Dalam puluhan pendemo tersebut juga terlihat, calon Bupati Padang Pariaman, Alfikri Mukhlis yang kalah bertarung pada Pilkada lalu oleh Bupati Ali Mukhni.

Usai melakukan orasi, pendemo yang dipimpin oleh Zul-

bahri dan Masful diterima langsung oleh Ketua DPRD Padang Pariaman, H. Faisal Arifin dan Wakil ketua, Yanuar Bhakri dan beberapa anggota DPRD Padang Pariaman.

Dalam pertemuan tersebut ketua DPRD Padang Pariaman, akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh BUpati Padang Pariaman juga memiliki dasar yang kuat, yakni dengan adanya SK dari BPN RI nomor 25-V.B-2003.

Pendemo aku Faisal Arifin meminta dewan menjalankan fungsi terhadap kebijakan Bupati pada kawasan Tarok City, yakni fungsi pengawasan dan penganggarkanya. “Hingga saat ini belum ada anggarannya untuk pembangunan tarok city, yang ada hanya anggaran pembangunan jalan menuju Tarok”, katanya.

Menurut Faisal Arifin, ninik mamak Nagari Kepala Hilalang juga menyatakan memiliki dokomen bahwa “Tarok City” merupakan tanah ulayat. “Kalau memang sama sama memiliki dokomen, hanya pengadilan bisa yang

DPD Soroti Persoalan yang Calon Jemaah Haji JAKARTA, HALUAN — Anggota Komite III DPD RI Hardi Slamet Hood menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi calon jamaah haji di daerah sebelum mereka diterbangkan menuju tanah Suci Mekkah.

“Saya akan menyampaikan tentang hulunya, dimana kita ketahui setiap calon jamaah berasal dari daerah. Mereka dari kampung-kampung dan itu menunjukkan bahwa ada sesuatu problem, situasi, geografis pada jamaah haji kita,” Hardi dalam diskusi ‘Kemana Arah Pengawasan Penyelenggaraan Haji Kita?’ di Media Center Komplek Parlemen Senayan, Rabu (26/9) Salah satu yang disorotinya adalah acara serimonial prosesi penglepasan jamaah haji oleh pejabat di masing-masing daerah. Dia meminta prosesi penglepasan calon jamaah haji di daerah disederhanakan agar jamaah tidak lelah mengikuti pidato-pidato pejabat di daerah setempat.

“Kita melihat prosesi yang dilakukan oleh bupati atau gubernur terlalu panjang. Sambutansambutan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini menguraskan waktu para jamaah yang seharusnya bisa digunakan untuk beristirahat,” kata Hardi.

Persoalan lain yang dihadapi jamaah haji di daerah menurut Hardi, adalah transportasi jamaah dari kabupaten asal ke embarkasi karena masih ada pemungutan biaya. “Ada biaya transportasi seorang jamaah dari kabupaten asal sampai ke embarkasi itu. Ini menjadi catatan kita di DPD,” ungkap senator asal Kepulauan Riau itu.

Dia juga meminta kualitas manasik bagi calon jamaah haji di daerah-daerah ditingkatkan.

Menurut dia, materi dalam manasik haji tersebut jangan hanya pada persoalan-persoalan ritual ataupun prosesi ibadah haji, tetapi juga proses migrasi seorang jamaah yang dari desa ke kota dan akhirnya keluar negeri.

“Karena siapapun bila dia baru pertama kali berada di kota, berada di luar negeri, maka akan ada rasa hal yang baru, yang bisa dilakukan yang bisa juga menimbulkan depresi, stres dan seterusnya,”kata Hardi. (h/sam)

Mendagri : Kepala Daerah Jangan Bertengkar PADANG, HALUAN — Dalam pertemuannya dengan kepala daerah se-Sumatra Barat di Auditorium Gubernuran, Rabu (27/9), Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyingung soal keharmonisan hubungan kepala daerah. Ia menyarankan kepala daerah dan wakilnya untuk memahami tugas dan fungsi masing-masing agar tidak bertengkar.

Tjahjo mengutarakan, tanggung jawab dan tugas kepala daerah dan wakilnya diatur dengan jelas dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu disebutkan, wakil bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Ia mencontohkan, jika bupati naik haji, wakil bupati tidak boleh bertindak di luar tugas pokok dan fungsinya.

Banyak kepala daerah pecah kongsi dengan, kata Tjahjo, karena tidak memahami fungsi dan tugasnya. Seperti polemik yang terjadi di Limapuluh Kota, yang wakil bupatinya melantik sekda ketika bupati naik haji.

“Dari presiden hingga bupati dan wali kota, posisi wakil, ya, wakil. Wakil harus menunggu perintah, tidak boleh meminta bagian. Wakil tidak bisa menggantikan posisi bupati atau wali kota, terutama soal kebijakan. Wakil harus bekerja sesuai dengan yang diminta bupati atau wali kota,” ujarnya.

Meski banyak kepala daerah pecah kongsi, Tjahjo mengatakan tidak ada penegasan, seperti sanksi, dari pemerintah kepada kepala daerah yang pecah kongsi untuk mengantisipasi pecah kongsi.

“Ini soal etika dan tata krama kepala daerah dan wakilnya saja,” tuturnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dalam banyak kesempatan mengingatkan kepala daerah di Sumbar untuk menjaga kekompakan karena keakuran hubungan kepala daerah berdampak terhadap pembangunan.

Baru-baru ini, saat melantik wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh, Irwan mengatakan, kepala daerah pecah kongsi karena tidak adanya sikap profesional dan keinginan untuk mempertahankan kebersamaan kepala daerah dan wakilnya. (h/dib) www.harianhaluan.com

memutuskan,” kata Faisal Arifin.

Bupati Padang Pariaman melalui Kabag Humas, Andri Satria yang dihubungi Haluan menyampaikan, sehubungan pembangunan Tarok City, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak akan mengambil tanah ulayat ataupun tanah masyarakat sejengkalpun. Kalaupun ada tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan menuju Kawasan Tarok City, akan diganti oleh Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Daerah, hanya ingin mengembangkan tanah negara yang ada di Korong Tarok”, kata Andri.

Dikatakan Andri, tanah seluas 679 Ha tersebut murni tanah negara yang dikuatkan oleh Keputusan BPN nomor 25-V.B-2003, tentang Penegasan Batalnya Pemberian hak Guna Usaha Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN tanggal 5 Oktober 1992 nomor 24/HGU/ BPN/92 atas tanah yang terletak di Padang Pariaman.

Seperti diketahui, Bupati Padang Pariaman telah meluncurkan program pembangunan Padang Pariaman sebagai Kabu-

DIDEMO—Upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengembangkan kawasan Tarok, Kepala Hilalang diprotes warga dalam aksi demo di DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (27/9). Dalam aksi tersebut, juga tampak Calon Bupati Padang Pariaman pada Pilkada lalu, Alfikri Mukhlis (bertopi), berbaur di tengah pendemo. DEDI SALIM

paten Pendidikan di Sumbar.

Pusat kawasan pendidikan ini dipusatkan dikawasan Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayutanam.

Di tanah seluas 679 ha ini akan dibangunan beberapa kampus Perguruan Tinggi (PT) dan badan diklat serta rumah sakit vertikal dan pihak PT yang ingin

mengembangkan kampusnya di Tarok City telah ada yang melakukan peninjauan dan melakukan MoU dengan Bupati Padang Pariaman. (h/ded/bus)

APBD Sumbar 2018 Direncanakan Rp6,094 T PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menyampaikan nota pengantar APBD 2018 melalui rapat paripurna DPRD, Rabu (27/9). Dalam nota pengantar itu, total APBD 2018 direncanakan sebesar Rp6,094 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp1,310 triliun dari total APBD pada KUA-PPAS 2017 yang berjumlah Rp4,738 triliun.

Dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2018 target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,944 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp1,160 triliun atau sebesar 24 persen dibanding yang ada di KUA-PPAS. “Rinciannya adalah, pajak daerah ditarget sebesar Rp1,676 triliun, retribusi daerah sebesar Rp15,026 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah-

kan sebesar Rp122 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditarget sebesar Rp466,1 miliar,” papar gubernur.

Selanjutnya disampaikan gubernur, adapun untuk belanja tidak langsung di APBD 2018, ini direncanakan sebesar 3,905 triliun. Kemudian belanja langsung akan dianggarkan sebesar Rp2,168 triliun.

Berdasarkan target pendapatan dan alokasi belanja yang telah diuraikan di atas, menurut gubernur akan terdapat

defisit anggaran sebesar Rp130 miliar.

Defisit anggaran itu sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dapat ditutupi dengan pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dengan sumber berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp150 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20 miliar. Sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp130 miliar. Sama dengan besaran defisit anggaran seperti disebutkan di atas.

“Kami menyadari proses yang akan dilalui untuk sampai pada penetapan menjadi peraturan daerah tentang APBD

2018 ini merupakan suatu rangkaian pembahasan yang akan melelahkan.

Namun kita berharap ini bisa diselesaikan tepat waktu,” pungkas gubernur.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menyampaikan, dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2017 ditegaskan, bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Ranperda APBD 2018 paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun 2018.

“Maka dari itu pembahasan akan diprioritaskan segera sehingga kesepakatan bisa didapat segera sebelum 30 November 2017. Sesuai dengan tahapannya, yang diatur dalam tatib pembahasan setelah ini akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksifraksi,” ucap Hendra. (h/len)

SIDANG PENGRUSAKAN TERUMBU KARANG KAWASAN SUWARNADWIPA

PH Terdakwa Sebut Dakwaan JPU Kabur Sosialisasi 4 Pilar, Leonardy Gandeng PWI PADANG, HALUAN — Amiziduhu Mendrofa selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa mantan Direktur Utama PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri, Irawan Gea menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tidak lengkap dan kabur terkait dugaan perusakan terumbu karang.

Hal ini disampaikan Mendrofa dalam sidang lanjutan kasus dugaan pengrusakan terumbu karang di kawasan Pulau Suwarnadwipa dengan agenda pembacaan eksepsi, di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang, Rabu (27/9).

Menurutnya, JPU tidak menjalankan perintah Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu tidak menyerahkan berkas perkara secara lengkap, kepada terdakwa ataupun PH pada saat yang bersamaan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan.

“Dalam dakwaan JPU juga tidak menguraikan hari dan tanggal terjadinya tindak pidana yang didakwakan terdakwa. Tidak hanya itu, JPU juga tidak menguraikan apakah tindak pidana malam hari atau siang hari. Dengan demikian, surat dakwaan JPU tersebut boleh dikatakan tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap dan kabur,” kata Men-

drofa.

Lebih lanjut, Mendrofa menjelaskan perbuatan terdakwa dan pasal yang didakwakan oleh JPU telah salah dalam penerapan hukum. Seharusnya, JPU mendakwa terdakwa dengan perbuatan yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 35 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2017 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

“JPU juga tidak menerangkan berperan sebagai apa terdakwa di dalam melakukan tindak pidana, karena sebagaimana yang disampaikan terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil dan mengumpulkan batu karang,” tambahnya.

Selain itu JPU juga tidak menjelaskan saksi Jefalinoo Andika dan pekerjaan apakah sudah dijadikan tersangka atau terdakwa. “ Menerima eksepsi dari PH terdakwa, menyatakan surat dakwaan harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima, menyatakan perkara aquo tidak diperiksa secara lanjut, memerintahkan penuntut umum mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan setelah putusan diucap-

kan, memulihkan harkat martabat dan nama baik Irawan Gea, membebankan biaya perkara kepada Negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Sidang yang dipimpin oleh hakim Sutedjo yang dampingi oleh hakim anggota Leba Max Nandoko dan Inna Herlina menunda sidang hingga besok (hari ini, red).

Sebelumnya, dakwaan JPU disebutkan terdakwa Irawan Gea memerintahkan seorang tukang bernama Jefalino Andika, untuk mengambil dan mengumpulkan batu karang yang ada di sekitar untuk pembangunan resort.

Kejadian ini ketika IrawanGea membuat perjanjian sewa lokasi di Muaro Duo, pada 29 September 2014. Sewa lokasi itu memiliki jangka waktu selama dua tahun dengan sewa sebesar Rp35 juta, dan didaftarkan ke notaris pada 29 September 2014. Selanjutnya terdakwa bersama dua rekannya mendirikan PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri berdasarkan akta notaris pada 6 November 2014.

Jaksa mendakwa perbuatan Irawan Gea melanggar pasal 86 ayat (1), Juncto (Jo) pasal 12 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (h/mg-hen)

PADANG, HALUAN — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bekerja sama dengan Persatian Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, gelar Sosialisi Empat pilar Kebangsaan di Auditorium RRI Padang, Selasa (26/9). Kegiatan ini diharapkan dapat mencegah adanya pengaruh-pengaruh negatif dari luar.

Dalam sosialisasi tersebut turut hadir narasumber yang berkompeten didalamnya yaitu, Kolonel Inf Muhammad Asep Afandi selaku Kasi Ter Rem 032/Wbr dari TNI, Sufyarma Marsidin adalah Guru Besar Manajemen Pendidikan UNP dan Asisten 1 Setda Provinsi Sumbar Devi Kurnia.

Anggota DPD RI asal Sumbar, Leonardy Harmainy merupakan mengatakan, Sosialisasi empat pilar secara umum dilaksanakan untuk masyarakat. Namun, menurut Leinardy wartawan adalah garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, karena itu pihaknya menggelar kegiatan ini dengan PWI. “Selain itu kita melihat wartawan juga memiliki peranan untuk mengawal bangsa ini dari pengaruh-pengaruh dari luar.

Artinya, kegiatan ini sangat efektif jika ditujukan kepada PWI secara keseluruhannya,” kata senator asal sumbar ini.

Kemudian untuk sosialisasi empat pilar ini menurut Leonardy belum maksimal. Makanya MPR RI setiap tahun terus memprogramkan dan menugaskan anggotanya untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Sementara, Heranof Firdaus selaku ketua PWI Sumbar menilai bahwa empat pilar ini sudah sering disering disosialisikan. Namun belum menyentuh unsur-unsur penting seperti wartawan. Jika memang ada tawaran dari MPR maka akan disambut untuk sosialisi ini. “Wartawan sangat perlu memahami empat pilar. Karena perselisihan ditengah masyarakat masih terjadi hingga saat sekarang,” terangnya lagi. (h/mg-hen)

Perguruan Tinggi Harus Bersih dari Korupsi PADANG, HALUAN — Perguruan Tinggi (PT) menjadi salah satu kekuatan dalam pencegahan mekarnya praktik korupsi. Namun, sebelum menjalankan tugas ikut serta mengikis praktik korupsi sampai ke akarakarnya, PT harus dengan tegas menunjuk ke dalam, sebelum menunjuk keluar dirinya.

Hal itu yang menurut Sekretaris Jenderal Transparency Internasional (TI) Indonesia Dadang Trisasongko, mendasari pentingnya mengajak perguruan tinggi mengikis praktik korupsi dalam bentuk apapun di dalam tubuhnya, t ermasuk dalam hal mencegah dan mengendalikan konflik kepentingan di lingkungan kampus.

“Bagaimana pun lingkungan akademik harus bersih terlebih dulu dari praktik korupsi, sehingga perguruan tinggi lebih percaya diri menjalankan tugas melawan korupsi di luar lingkungan akademik,” kata Dadang dalam Seminar dan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Universitas Andalas dengan TI Indonesia tentang Pemberantasan Korupsi dan Perluasan Integritas Melalui Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Universitas Andalas, di Convention Hall Unand, Selasa (26/9).

Menurut Dadang, pihak mana pun tak bisa menampik, bahwa sebagian insan akademik pun ikut serta melestarikan

korupsi, dalam bentuk praktik konflik kepentingan yang jamak terjadi di lingkungan akademik itu sendiri. Meski pun kecil dan terkesan luput dari pandangan umum, praktik tersebut benarbenar terjadi di sebagian perguruan tinggi.

“Contohnya, dalam hal meluluskan seseorang dalam berbagai agenda sidang ujian akhir, tentu saja berpotensi menghadirkan praktik gratifikasi dan sejenisnya di sana. Bahkan, tak jarang kita temukan, sarjana hukum sekalipun menyumbang dalam pelanggaran hukum berbentuk korupsi di lingkungan kampus,” katanya lagi.

Transparency Internasional sendiri merupakan lembaga

internasional yang telah memiliki perwakilan di 102 negara di seluruh dunia. Dalam praktiknya, lembaga ini berkonsentrasi melakukan pencegahan terhadap upaya praktik korupsi, serta rutin menggambarkan situasi pergerakan aktivitas korupsi di lebih dari 150 negara setiap tahunnya.

Di sisi lain, Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni mengaku amat mengapresiasi TI Indonesia yang ikut merangkul Unand sebagai salah satu perguruan tinggi, yang diajak dalam upaya pemberantasan korupsi dan perluasan integritas melalui pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di lingkungan kampus.

Sebelum Unand, Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) telah lebih dulu menjalin kesepahaman yang sama dengan TI Indonesia. Penjalinan kesepahaman di Unand sendiri ikut dihadiri Rektor Unair Profesor Mohammad Nasih dan Dr. Hasnul selaku Koordinator Lembaga Pemberantasan Korupsi melalui Pengendalian Konflik Kepentingan di Unhas.

Ikut hadir dalam penandatanganan kesepahaman tersebut, Direktur Pusako Unand Feri Amsari dan dosen sekaligus aktivis anti-korupsi Charles Simabura yang bertindak selaku moderator seminar. (h/ isq)

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

3

PESTA KEJUTAN ANNYVERSARY MAX-INDO

Dapatkan Total Hadiah Rp22 Juta PADANG, HALUAN — Dalam rangka Annyversary CV. Max-Indo ke-22, sederetan pesta kejutan dengan total hadiah hingga Rp22 juta, menanti Anda. Promo pesta kejutan tersebut akan dimulai 29 September hingga 7 Oktober 2017 mendatang.

Lingkar

BBM Bersubsidi Tak Akan Naik JAKARTA, HALUAN — Direktur Jendral Minyak dan Gas, Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan hingga akhir tahun nanti tak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Ego mengatakan, keputusan ini diambil karena harga minyak dunia yang masih turun dan penyesuaian perlu dijaga agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga.

Ego mengatakan dengan begitu harga Premium penugasan di luar wilyah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) Rp 6.450 per liter dan Solar subsidi Rp 5.150 per liter. Hal ini menurut Ego sebagai salah satu langkah pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat kelas bawah.

“Belum. Masih tetap (sampai akhir tahun). Masih tetap,” kata Ego di Hotel JW. Marriot, Rabu (27/9).

Meski sempat disinggung oleh Direktur Utama Pertamina, tentang beban margin yang harus ditanggung pertamina, Ego mengatakan pemerintah tak terlalu memberatkan Pertamina.

Sebab, menurut Ego pemerintah juga sudah banyak memberikan kemudahan bagi Pertamina, seperti akses kilang dan pengembangan di lini bisnis lainnya.

“Pertamina masih bisa handle kok.

Gini pemerintah harus melihat segala sesuatu secara komprehensif, Tidak melihat sesuatu dari sisi pemasaran BBM kecil,” kata Ego. (h/rol)

www.harianhaluan.com

PESTA KEJUTAN — CV. Max-Indo menggelar pesta kejutan dengan total hadiah hingga Rp22 juta bagi pelanggan setianya. Promo pesta kejutan ini berlaku mulai 29 September hingga 7 Oktober 2017 mendatang. WINDA

Apindo Tolak Lelang Gula Rafinasi JAKARTA, HALUAN — Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) menolak kebijakan pemerintah yang akan menerapkan sistem lelang pada gula kristal rafinasi (GKR). Seharusnya pe-

merintah mengontrol harga gula agar lebih efektif dibanding negara tetangga ketimbang menerapkan sistem lelang.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, ada tiga tujuan pemerintah mewacanakan sistem lelang gula kristal rafinasi.

Pertama, yakni agar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki akses harga GKR yang sama dengan industri besar.

Kedua, untuk memonitor peredaran GKR. Ketiga, untuk mencegah rembesan GKR ke pasar tradisional.

“Kalau (tujuannya agar) harga GKR lebih murah bagi UKM rasanya secara alamiah sulit. Pasti yang duitnya besar akan mendapatkan penawaran yang besar,” ujar Hariyadi di Gedung Permata Kuningan, Jakarya, Rabu (27/9).

Dia menganalogikan membeli gula kristal rafinasi dengan membeli Indomie. Pasti membeli di Alfamart akan lebih mahal ketimbang membeli langsung di pabriknya.

Hariyadi menuturkan, selama ini proses pembelian GKR sudah transparan sebab ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Pertama, proses pembelian menggunakan skema business to business (b-to-b).

Kedua, persyaratan

pembelian minimal juga harus 1 ton, sementara kebutuhan UKM di bawah 600 kilogram. Ketiga, gula kristal rafinasi untuk konsumsi industri itu speksfikasinya beda dengan gula konsumsi.

Hariyadi mengungkapkan, industri besar tidak akan menjual GKR ke pasaran. Karena, GKR merupakan bahan baku untuk makanan atau minuman.

Menurut dia, menjual makanan atau minuman olahan akan mendapatkan nilai yang lebih besar ketimbang menjual gula kristal rafinasi ke pasaran.

“Buat apa industri jual gulanya? Karena kalau dibuat makanan dan minuman nilai tambahnya sudah tinggi. Jadi ngapain dia jual gula,” ungkap dia.

Hariyadi mengatakan, pemer int ah seb enarnya t idak perlu mengeluarkan kebijakan sistem lelang pada GKR. Seharusnya, pemerintah mengontrol harga gula menjadi kompetitif dibandingkan dengan negara sekitar.

“Harga gula kita termasuk yang tertinggi. Kalau di Indonesia harganya Rp 12.000 per kilogram, nyeberang sedikit (ke Malaysia) harganya Rp 7.000 per kilogram. Industri juga mau harganya lebih murah,” pungkas dia.

Sekadar informasi, kebijakan lelang GKR tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pasar Lelang GKR. Awalnya, penerapan sistem lelang ini dilaksanakan pada 1 Oktober 2017. Akan tetapi, pelaksanaannya diundur menjadi pada Januari 2018. (h/kcm)

Supervisor Max-Indo, Welly kepada Haluan, Rabu (27/9) menyampaikan, promo besar-besaran ini digelar sebaga ungkapan rasa syukur dan bahagia atas kepercayaan pelanggan hingga kini usia Max-Indo sudah 22 tahun ini. Untuk itu, selama sepekan pihaknya akan menjual semua produk dengan harga diskon.

“Tak tanggung-tanggung, total hadiah yang disediakan mencapai Rp22juta. Hadiah maupun bonus yang diterima konsumen, di antaranya untuk pembelian Laptop atau Gadget dan dapatkan juga bonus ratusan voucher belanja Rp50.000Rp100.000,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk pembelian gadget merek apapun dengan harga di atas Rp1 juta, maka pelanggan akan mendapatkan bonus ratusan souvenir. Kemudian, untuk pembelian semua kamera Nikon, Sony, Canon pelanggan juga akan mendapatkan bonus puluhan aksesoris kamera.

“Khusus untuk tiga hari, dari tanggal 29 September 2017 sampai 01 Oktober 2017, promo gratis ADM service. Jadi, yang akan service laptop, komputer, printer atau uplikasi itu gratis biaya administrasinya,” tambah Welly.

Tidak hanya itu, promo

cash back dan cuci gudang pun ikut diberikan. Dapatkan cash back senilai Rp.700.000 untuk laptop Lenovo IP310-15ABR dari harga Rp7.699.000 bisa bawa pulang sekarang dengan harga Rp.6.999.000.

Cash back Rp150.000 untuk netbook Acer sw3 dari harga Rp4.999.000 sekarang bisa bawa pulang dengan harga Rp4.849.000.

“Setiap pembelian Printer Canon maka akan mendapatkan bonus handuk Canon Pixma original + diskon pembelian kertas photo Canon,” katanya.

Untuk pembelian Laptop Lenovo gaming, juga ada bonus jam original Lenovo seharga Rp1 juta. Selain itu, pembelian PC Komputer Lenovo 510-22ISH akan mendapatkan bonus headshet original Lenovo seharga Rp200.000. Menariknya, cuci gudang untuk Samsung A5 dan Samsung on 7 maka pelanggan akan mendapatkan cash back Rp500.000.

Namun harga ini hanya khusus saat promo Anniversary CV. Max-Indo saja.

Setelah itu, harga produk kembali normal. Jadi, silahkan datang dan nikmati promo-promo menarik di CV.Max-Indo yang berada di Jalan Kampung Nias V No 7, Belakang Pondok, Padang. (h/win)

PT Piaggio Indonesia (PID) meluncurkan produk flagship Piaggio MP3 500 Business, skuter roda tiga terbaru dengan spesifikasi yang lebih lengkap. NET

Piaggio Luncurkan Skuter Roda Tiga JAKARTA, HALUAN — Penggemar sepeda motor anti-mainstream di Indonesia disuguhi sajian baru.

PT Piaggio Indonesia (PID) meluncurkan produk flagship Piaggio MP3 500 Business, skuter roda tiga terbaru dengan spesifikasi yang lebih lengkap.

PID menganggap, langkah ini menjadi pelengkap kebutuhan masyarakat Indonesia akan kendaraan premium, beda, dan berkelas, seiring dengan semakin besarnya minat pengguna sepeda motor yang memanfaatkan kendaraan sebagai kebutuhan gaya hidup.

“Peluncuran ini menandai langkah kami selanjutnya dalam memperluas keragaman produk premium dan memberikan pengalaman ’Italian Pride’, khususnya untuk para pelanggan setia,” ujar Marco Noto La Diega, Presiden Direktur PID, (26/9).

MP3 500 Business pun melengkapi deretan skuter merek Piaggio di Indonesia setelah hadirnya Medley dan Liberty. Kendaraan ini menjadi ikon pionir motor roda tiga berteknologi canggih.

Versi Business lebih elegan, cocok dikendarai di tengah kota, dicirikan oleh lambang “Business” yang tertera pada bagian ekor, membedakan jenisnya melalui beberapa detail yang dikemas lebih premium.

Misalnya, pipa knalpot dengan lapisan krom, jok hitam berlapis ganda, serta tampilnya pelek dan pegangan penumpang (belakang) berwarna abu-abu mengilap.

Piaggio mengklaim, MP3 terbaru menjadi kendaraan roda tiga pertama yang mengadopsi Redaktur: Devi Diany

sistem kombinasi ABS (AntiLock Braking System) dan ASR (Anti-Slip Regulation).

Sepeda motor yang terkenal dengan teknologi leaning multi-wheel itu dimotori mesin 500 cc berpendingin cairan. Sistem kontrol mesin ‘ride-by-wire’ menjanjikan akselerasi lebih stabil melalui dua tipe berkendara.

Pasang mode “STD” untuk mendukung performa optimal, atau “ECO” untuk konsumsi bahan bakar rendah sekaligus ramah lingkungan. Saat mode “ECO” diaktifkan, konsumsi bahan bakar dikaim lebih irit 15 persen dibandingkan generasi sebelumnya.

Skuter dilengkapi sistem pengunci suspensi depan yang memanjakan pengendara saat parkir, bahkan tanpa harus menginjakkan kaki ke tanah. Roda depan berdiameter 13 inci dan roda belakang 14 inci, makin besar untuk sektor kestabilan.

Pembaruan lain dari generasi sebelumnya adalah jok yang lebih luas, serta dilengkapi senderan ganda.

Desain ergonomis baru di jok juga memberikan posisi berkendara lebih santai namun penuh kendali. Selain itu, pijakan kaki dapat ditarik agar makin mudah digunakan.

Ini yang baru. Piaggio Multimedia Platform (PMP Multimedia) sudah nempel di motor ini. Fungsinya, menyinkronasikan MP3 baru dengan ponsel iOS maupun Android.

PID menyediakannya dalam dua warna, Nero Universo (hitam) dan Bianco Iceberg (putih). Harga lumayan “mencekam” hingga Rp 280 juta on the road Jakarta. (h/kcm) Layouter:Syamsul Hidayat

4

EKONOMI

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

PEMILIK SAPI BUNTING TERIMA INSENTIF

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp11.875/Kg Rp120.000/Kg Rp36.000/Kg Rp19.200/Kg Rp10.350/Ltr Rp12.500/Kg Rp18.000/Kg Rp25.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

Wako: Jangan Potong Sapi Betina PADANG, HALUAN—Dinas Pertanian Kota Padang kembali menyerahkan insentif bagi pemilik sapi bunting usia 5 bulan. Pemberian insentif diberikan untuk tiga kelurahan yakni Sungai Sapih, Pasar Ambacang dan Kuranji.

“Insentif kami berikan Rp500 ribu untuk satu ekor sapi bunting,” sebut Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Syaiful Bahri saat ditemui

Haluan dikantornya Lubuk Minturun Padang, Rabu (27/ 9).

Dikatakan Syaiful, pemberian insentif dilakukan di

Simpang Tiga Banda Lurus, Aia Pacah. Sebelum diberikan insentif, sapi tersebut harus melalui proses pemeriksaan.

Sehingga bisa dipastikan minimal sapi sudah memiliki usia kehamilan 5 bulan.

“Kita tugaskan d elapan orang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehamilan sapi, “ujar Syaiful.

Disebukan Syaiful, selama

tahun 2017 Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pertanian menargetkan pemberian insentif sapi bunting 5 bulan, sebanyak 1.400 ekor. Hingga saat ini, sudah terealisasi sekitar 400 ekor. Untuk anggaran yang digunakan berasal dari APBD sebesar Rp700 juta.

“Pak wali berkenan langsung memberikan insentif, tujuannya untuk meningkat-

Update Terakhir 27 September 2017

DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Jumlah Hak Paten Harus Ditambah JAKARTA, HALUAN — Hasil penelitian yang dilakukan Institute for Development Economics and Finance (Indef) menemukan ada korelasi yang kuat antara paten dan pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Indef Berly Martawardaya meng ungkapkan, setiap 1 persen kenaikan jumlah paten yang terdaftar berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,06 persen. Artinya, jika Indonesia mampu menaik kan jumlah paten menjadi 10 persen saja, maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih tinggi 0,6 persen. Karenanya, Berly mengatakan, pe merintah perlu mendorong peningkatan jumlah patendemimeningkatkanpertumbuhanekonomi.

“Kelihatannya kecil 0,6 persen. Tapi ingat bahwa sudah tiga semester terakhir rata-rata pertumbuhan kita stagnan di 5,01 persen,” ucap Berly, dalam diskusi publik yang digelar Indef, Rabu (27/9).

Indonesia sendiri saat ini berada pada urutan ke 87 dalam Indeks Inovasi Global. Jauh tertinggal dibanding Malaysia (ranking 37) dan Vietnam (ranking 47). Sementara, jika dilihat dari jumlah paten, Indonesia berada di urutan ke 103 dari 127 negara. Berly memandang, persoalan inovasi dan paten ini mendesak karena keduanya menjadi kunci pertumbuhan ekonomi.

Indef menemukan ada sejumlah faktor yang menghambat tumbuhnya inovasi di Indonesia.

Mulai dari regulasi yang kurang mendukung, kualitas SDM hingga anggaran riset yang kecil.

Dalam hal riset misalnya, belanja riset Indonesia hanya 0,2 persen dari PDB selama dua tahun terakhir. Padahal, belanja riset negara-negara ASEAN lain sudah mencapai 2,5 persen.

Berly mengatakan, yang perlu dilakukan Indonesia untuk mendorong peningkatan paten adalah pemberian insentif dari pemerintah. Sebab, berkaca pada pengalaman negara lain yang unggul dalam inovasi seperti Jepang dan Korea Selatan, mereka berhasil mendorong pertum buhan paten dengan pemberian insentif.

Karenanya, Berly mengusulkan agar peme rintah juga memberikan insentif, misalnya berupa pemotongan pajak bagi perusahaan yang berhasil membuat paten inovatif melalui tax allowance, potongan pajak 100 persen untuk biaya riset, atau skema-skema insentif lain. “Bahkan kalau di Singapura itu biaya riset bisa di-reimburse ke pemerintah.” (h/rol)

INSENTIF SAPI—Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyerahkan insentif untuk sapi bunting dan polis asuransi ternak kepada pemiliknya, Selasa (27/9). Pemilik diharapkan tidak memotong sapi betinanya untuk meningkatkan produktivitas dan populasi sapi di daerah itu. HUMAS

kan produktivitas peternak, agar mereka semangat untuk melakukan pemeliharaan sapi,” katanya.

Ditambahkannya, program ini diberikan untuk semua pemilik sapi bunting di Kota Padang. Peternak yang sudah memiliki sapi bunting minimal usia 5 bulan, maka bisa melaporkan kepada Dinas Pertanian. Setelah itu, petugas akan datang kerumah, untuk melakukan pemeriksaan.

“Dalam tiga bulan terakhir, kita harapkan target pemberian insentif terpenuhi. Untuk itu, bagi masyarakat yang memiliki sapi bunting untuk dapat segera melaporkan,” katanya.

Ia berharap dengan program pemberian insentif ini akan meningkatkan jumlah sapi di Kota Padang yang saat ini berjumlah lebih kurang 22 ribu ekor. Sehingga, bisa menjadi 23 ribu hingga 24 ribu ekor.

“Cara ini juga merupakan cara mendidik peternak. Agar tidak memotong sapi betina yang ada,” sebutnya.

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, selain pemberian insentif, Pemko juga mendorong peternak agar mengasuransikan ternaknya supaya ada jaminan terhadap resiko kematian karena melahirkan, kecelakaan, sakit atau kehilangan.

“Peternak didorong juga mengikuti asuransi sehingga ada jaminan resiko terhadap sapinya,” kata Mahyeldi. (h/ mg-mel)

IMT-GT KE-23 DI PANGKALPINANG

32 Gubernur Bahas Bisnis Wisata PANGKALPINANG, HALUAN - Sebanyak 32 gubernur dari tiga negara hadir mengikuti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Ke23 di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna membahas berbagai peluang kerja sama, antara lain sektor pariwisata, pertanian, dan pendidikan.

“Kita berharap dengan adanya kegiatan skala internasional ini dapat membawa dampak positif terhadap pembangunan daerah ini,” kata Ketua Panitia IMT-GT Ke-23, Yan Megawandi, di Pangkalpinang, Rabu (27/9).

Ia menjelaskan pertemuan itu dihadiri 32 gubernur, yaitu

sembilan gubernur dari provinsi di Pulau Sumatera, delapan gubernur dari Malaysia dan 14 gubernur dari Thailand.

Mereka hadir untuk menyukseskan IMT-GT yang dimulai pada Selasa (26/9) hingga Jumat (29/9) di Kota Pangkalpinang.

Selain dihadiri 32 gubernur, IMT-GT juga dihadiri 250 tamu penting dari Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dalam kegiatan puncaknya nanti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Da rmin Nasution dan beberapa menteri lainnya juga turut hadir.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan kesan yang baik kepada pejabat-pejabat penting dari Malaysia dan Thailand ini,” ujarnya.

Yan Megawandi juga Sekda Provinsi Kepulauan Babel itu, mengatakan un tuk menyambut para tamu penting terse but, pemerintah pro vinsi menyiapkan beberapa kendaraan mewah dan bus guna memudahkan para tamu mengunjungi tempat-tempat wisa

ta maupun kuliner di Pulau Bangka.

“Kita menyiapkan beberapa kendaraan mewah, meskipun harus menyewa dan meminjam. Bus juga disiapkan untuk para tamu yang ingin berkeliling melihat wisata dan mencicipi kuliner kita,” ujar-

nya.

Selain mengikuti serangkaian pertemuan, para tamu juga akan melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah.

“Para tamu juga akan berkunjung ke perkebunan dan

tempat wisata kita, seka ligus mencicipi kuliner dan makanan khas daerah. Dengan kunjungan ini k it a harap mereka bisa datang kembali membawa keluarga maupun kerabatn ya dikemudian hari,” ujarnya. (h/inl)

DIBANDING KOPERASI SIMPAN PINJAM

Koperasi Syariah Lebih Unggul JAKARTA, HALUAN - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDBKUMKM), Braman Setyo mengakui kehadiran koperasi syariah bisa mengalahkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) konvensional yang berjumlah 11 ribuan.

Braman memberi contoh di daerah Solo, Jawa Tengah, perkembangan bisnis syariahnya berkembang sangat cepat.

“KSP Konvensional kurang lebih 11 ribuan, syariah di bawah tiga ribu. Tapi dari sisi kualitas, lebih unggul dari koperasi kon vensional,” ujar Braman, Selasa (26/9/2017).

Menurut Braman, agar bisnis koperasi syariah dan koperasi konvensional terus berkembang, maka harus mengikuti perkembangan zaman, yang mana saat ini memasuki era teknologi informasi atau fintech.

Saat ini, semua telah menggunakan teknologi sebagai penunjang kemudahan.

Contohnya, Bank Mandiri, BTN, BNI sudah berkolaborasi menjadi satu ATM, sehingga menjadi lebih efisien.

“Jadi itu hanya sebagai contoh. Oleh karena itu sesuai harapan Pak Menteri (AAGN Puspayoga), harus ada reformasi koperasi. Kalau kita tidak kritis seperti itu akan ketinggalan,” ungkap Braman.

Braman menambahkan, bisnis koperasi syariah maupun koperasi konvensional khususnya di Jawa tengah juga harus menangkap peluang usaha.

Ia menyebut potensinya di perbankan, asuransi dan investasi senilai 40,6 juta dolar AS atau setara kurang lebih Rp 527 triliun.

“Potensi Rp 527 triliun berdasarkan data Bank Indonesia,” ungkap Braman. Untuk diketahui Alokasi penyaluran dana LPDBKUMKM tahun 2017 mencapai Rp 1,5 triliun.

Rencananya hal itu akan dioptimalkan penyalurannya kepada koperasi sebesar 40 persen atau Rp 600 miliar serta bagi UKM baik langsung maupun melalui lembaga perantara sebesar Rp 900 persen atau 60 persen.

“Dari alokasi tersebut, sebesar Rp 450 miliar dialokasikan untuk pola syariah,” kata Braman. (h/trn)

Harga Beras Tak Boleh di Luar HET PADANG, HALUAN - Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras untuk premium dan medium, sudah mulai berjalan. Di Sumatera Barat (Sumbar), untuk beras premium berada pada harga Rp13.300 per kg dan beras medium berada pada harga Rp9.950 per kg.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat (Sumbar) Asben Hendri pada Haluan, Selasa (26/9) menyebutkan, HET beras yang sudah diatur tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Untuk itu dilarang kepada pedagang menjual beras di luar harga HET. “Tahap awalnya kita sudah sosialisasikan dan selanjutnya kita akan terus melak ukan cek harga di lapangan. Kemudian, juga akan melakukan pengawasan terhadap pedagang beras soal harga tersebut,” terangnya. www.harianhaluan.com

Asben menyebutkan, jika ada yang kedapatan menjual beras di luar HET maka akan diberikan teguran secara lisan. Kemudian, jika masih kedapatan lagi maka akan diberikan surat peringatan sampai tiga kali.

“Sangsi yang terakhir yaitu akan ditutup izin usahanya karena tidak mengikuti aturan yang sudah kita berlakukan. Namun, hingga saat ini sosialisasi masih

terus dilakukan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Asben menyebutkan belum menerima laporan adanya tindak penyelewengan. Ia berharap pedagang beras bisa mengikuti aturan.

“Jangan sampai ada yang tidak sesuai HET lah. Untuk itu pengawasan terus kita lakukan,” pungkasnya.

Salah sesorang pedagang beras di Seberang Padang, Jas menyebutkan, be-

PERITEL dukung upaya pemerintah dengan menerapkan aturan harga eceran tertinggi (HET) beras. NET Redaktur: Devi Diani

lum mengetahui adanya aturan soal h arga beras.

Namun, ia mengaku tidak pernah menjual beras dengan harga yang tinggi.

“Kami selalu menjual beras sesuai harga pasaran saja. Jika terlalu tinggi siapa juga pelanggan yang mau beli. Ada untung sedikit dan sesuai harga pasaran. Jika sudah ada HET ya tentu saja harus mengikuti aturan,” sebut nya.

Di kedainya, Jas menjual ukurannya per gantang. Ada banyak jenis beras di kedainya. Untuk beras anak daro ia menjual kisaran harga Rp21.000 hingga Rp22.000 per gantang. Harga bisa kurang jika dibeli dalam jumlah banyak. Misalnya per gantang atau per karung.

Untuk beras IR42 diband rol dengan harga Rp20.000 per gantang .

Dan beberapa macam beras dengan harga yang sama namun beda kualitas. (h/win) Layouter: Yohanes

OPINI Pilu G-30S, Tak Untuk Diratapi

KAMIS, 2827 SEPTEMBER 2017 KAMIS, OKTOBER 2016 Muharram1438 1439HH 268Muharram

5

Ihwal Penolakan HTI di Mentawai Oleh:

G

-30S, sebuah momen yang tak akan pernah dilupakan masyarakat Sumbar.

Momen tersebut, G-30S bagi warga di ranah ini bukan tragedi nasional tahun 1965 yang belakangan jadi topik hangat negeri ini, tapi kisah tentang dahsyatnya tragedi gempa 30 september (G-30S) tahun 2009 silam.

Gempa tersebut tercatat memakan korban jiwa yang tak sedikit, termasuk korban luka atau cidera. Bahkan, puluhan orang dilaporkan hilang. Peristiwa pilu itu meninggalkan luka hingga trauma yang hingga kini masih berbekas.

Trauma G-30S tersebut hingga saat ini kerap menimbulkan kepanikan, rasa was-was hingga rasa takut. Berbagai informasi kadang disikapi dengan cara yang berlebihan, terutama melalui media sosial. Di sana, kerap berseliweran informasi-informasi gempa yang memang memantik resah, ditambah dengan peningkatan frekuensi gempa dalam bebrapa bulan terakhir.

Bijak menyikapi informasi ini juga menjadi bagian penting untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana alam berupa gempa yang diprediksi banyak pengamat akan terjadi, terutama untuk daerah Sumbar. Hanya saja, hingga saat ini, kemampuan manusia untuk mendeteksi kapan akan terjadi gempa, masih terbatas. Belum ada alat yang bisa melakukan hal itu.

Menetap di daerah yang lazim disebut sebagai supermarket bencana itu, harus dipahami oleh warga. Tak hanya gempa sebenarnya. Khusus untuk bencana alam yang satu ini, pemerintah sebenarnya telah melakukan sejumlah upaya, mulai dari simulasi hingga shelter. Tapi tetap saja, kepanikan mengiringi kesiapsiagaan warga manakala gempa yang terasa cukup besar terjadi. Seketika, jalur-jalur utama di Padang khususnya, menjadi padat oleh kendaraan.

Ron Harris, seorang professor geologi di Brigham Young University termasuk tokoh internasional yang sudah melakukan penelitian mendalam di Indonesia, terutama untuk lempeng Sumatera dan Jawa. Ia pernah jadi pembicara kegiatan terkait kegempaan yang dilaksanakan oleh International Center for Interdisciplinary and Advanced Research di Pusat Studi Lingkungan LIPI, Bandung Rabu 14 Juni 2017.

Ia menyebut, kegempaan di Jawa dan Sumatera ,memiliki siklus fase tenang dan kemudian banyak gempa. Gempa Aceh 2004 menandai kembalinya siklus gempa besar di Indonesia. Fase banyak gempa terjadi tahun 1920-an hingga tahun 1935-an. Memasuki fase tenang pada tahun 1950-an. Setelah itu sampai tahun 1970-an fase banyak gempa dan kemudian sampai tahun 2000-an fase tenang. Mulai naik kembali sejak tahun 2000an.

Sebelum gempa Aceh, tidak ada kejadian seismik yang berkekuatan lebih dari 8.5 SR di dunia selama 39 tahun. Dalam waktu 7 tahun setelahnya telah terjadi empat gempa bumi yang berkekuatan lebih dari 8,5 SR di belahan barat Indonesia saja. Jadi, wajar saja kiranya daerah tempat kita menetap saat ini memang rawan untuk terjadinya gempa yang sebagian diikuti dengan tsunami.

Namun, informasi yang disampaikan oleh ilmuwan internasional ini, termasuk ilmuwan lokal, tak harus membuat kota menjadi kecut.

Perlu pemahaman bersama untuk langkah antisipasinya. Dan itu bisa dimulai dari lingkungan anda dari yang terkecil di keluarga.

Buatlah kesepakatan antara anak, istri dan suami jika saat gempa terjadi mereka sedang berada pada tempat yang berbeda.

Buat persiapan di rumah soal langkahlangkah apa yang akan diambil jika gempa besar terjadi. Dan yang paling penting, adalah tidak panik. (*)

HALUANISME Wagub Larang PNS Beli Elpiji 3 Kg Baa caro mengawasinyo Pak? Sanksi nyo apo 150 PKL Mulai Tempati Pasar Siteba Kalau diurus, pasti ada hasil

www.harianhaluan.com

Agung Hermansyah Litbang HIMA HAN’14 Fakultas Hukum Unand

P

ENOLAKAN terhadap Hutan Tanam Indsutri (HTI) di Mentawai terus berlanjut. Sebagaimana diwartakan Haluan, gelombang atas penolakan Hutan Tanam Industri (HTI) di Pulau Siberut, Mentawai, terus digencarkan. Puluhan mahasiswa asal Mentawai yang tergabung dalam forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumbar berulang kali melakukan aksi unjuk rasa, terkakhir aksi demonstrasi digelar di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar (Rabu13/9).

Aksi yang digencarkan tersebut menuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2382/Menhut-VI/BRUP/2015 tentang Peta Arah Pemanfaatan Hutan serta Pemberian Izin HTI kepada PT. Bio Mass Andalan Energi (PT. BMAE). Latar belakang dari penolakkan HTI ini adalah area konsesi izin HTI yang diberikan oleh Kementerian LHK berada pada area tanah ulayat masyarakat asli Mentawai dan hutan produktif seluas 20.030 hektare.

Pemberian HTI kepada PT. BMAE diatas tanah ulayat berpotensi mengancam keberadaan 15.257 jiwa dan 9 dusun yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya (Haluan, Kamis/14/September/2017).

Takut Terulang Kembali Harus diakui, keberadaan industri agribisnis di sektor kehutanan yang ada di Mentawai selama ini memang tidak memberikan sumbangsih bagi pembangunan manusia dan ekonomi di Mentawai. Masyarakat Mentawai tetap saja terkungkung dalam kemiskinan dan terisolir dari segi infrastuktur, sarana dan prasana. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2014), Mentawai tercatat sebagai kabupaten termiskin di Sumbar. Tingkat kemiskinan sekitar 15% (13.265 jiwa), jauh diatas angka kemiskinan nasional sekitar 11%.

Mungkin masih segar di ingatan kita semua potret kehidupan desa Taikako, kecamatan Sikakap, Mentawai yang berada dalam wilayah konsesi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT Minas Pagai Lumber (MPL) yang sangat miris jauh dari kriteria sejahtera.

Bertahun-tahun hasil kayu di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan dieksploitasi dan diambil untuk kepentingan perusahaan. Namun, tak ada sedikitpun masyarakat yang

kecipratan dengan hasilnya. Kondisi dusun-dusun dihiasi dengan fasilitas yang minim, akses jalan yang buruk, dan rumah-rumah panggung kayu tanpa dilengkapi listrik dan air (Mongabay.co.id, 14/April/2017). PT MPL yang memiliki HPH berlandaskan Kepmenhut No. SK.052/ Menhut-II/2013 tentang perpanjangan izin HPH di lahan seluas 78.000 hektar berdasarkan penelitian Gutomo sejak 1969 dalam pengelolaannya cenderung eksploitatif, deforestasi dan mendegradasi lingkungan serta mengancam biodervisitas asli mentawai.

Menalaah SK HTI Surat keputusan (SK) merupakan salah satu instrumen dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan karena merupakan ketetapan tertulis badan/pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), syarat sahnya SK ini meliputi : (a) ditetapkan oleh pejabat berwenang, (b) dibuat sesuai prosedur, (c) subtansi sesuai dengan objek keputusan, dan sahnya SK ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UUAP. Yang perlu diingat disini SK bukanlah produk hukum. Maksudnya, SK tidak memiliki kekuatan mengikat. SK hanya sebagai ketetapan tertulis atas pengakuan atau penetapan atas kebijakan yang bersifat formalitas-legalitas.

Terkait dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2382/ Menhut-VI/BRUP/2015 tentang peta arah pemanfaatan hutan serta pemberian izin HTI kepada PT. BMAE di Mentawai yang berada pada tanah ulayat dan hutan produktif, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUAP maka SK tersebut cacat secara teknis yuridis, karena bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Jika bertentangan dengan UU, maka SK tersebut tidak sah.

Pertentangan anatar SK tersebut dengan UU Kehutanan, yakni pertama, berdasarkan Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012 yang telah membatalkan ketentuan dalam UU Kehutanan tentang hutan adat yang menjadi milik negara melalui kuasa Kementerian Kehutanan tidak lagi menjadi milik negara melainkan milik masyarakat hukum adat. Artinya, hutan yang beralaskan tanah ulayat tidaklah mutlak menjadi penguasaan negara. Sebab, hutan yang beralaskan tanah ulayat itu merupakan hutan yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Dengan kata lain, maka penetapan SK pemanfaatan hutan untuk kegiatan indsutri (HTI) yang berada pada tanah ulayat masyarakat adat Mentawai haruslah berdasarkan sepengetahuan dan kesepakatan bersama dengan masyarakat hukum adat Mentawai. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kehutanan bahwa pengelolaan hutan haruslah mempertimbangkan sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

Dalam terminologi hukum agraria, sumber daya alam yang berada pada area ulayat, maka hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria (UUPA).

Kedua, SK peta pemanfaatn hutan dalam bentuk HTI di Mentawai yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan ini justru mengangkangi sendiri ketentuan yang telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sendiri dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/Menlhk-

II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanam Industri (Permen KLHK-HTI). Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Permen KLHK-HTI disebutkan bahwa kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak. Pembangunan HTI di Mentawai berdasarkan SK tersebut berada pada area tanah ulayat yang haknya dimiliki oleh masyarakat hukum adat Mentawai. Dan itu jelas melanggar ketentuan 5 ayat (1) huruf a Permen KLHK-HTI tersebut.

Selain itu, Pembangunan HTI tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Permen KLHK-HTI yang menyebutkan bahwa pembangunan HTI diutamakan pada kawasan hutan yang tidak produktif.

Pelanggarannya, karena pembangunan HTI yang berada pada area tanah ulayat itu merupakan hutan produktif tempat dimana masyarakat Mentawai menggantungkan hidupnya dari hasil hutan baik sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan.

Sejatinya, hutan sebagai salah satu sumber kehidupan dimuka bumi ini haruslah dimanfaatkan secara konstruktif, edukatif, dan berkelanjutan yang bersifat pareto superior (menguntungkan semua pihak terutama masyarakat setempat) bukan pareto optimal (membangun dengan mengorbankan orang lain). Dalam point ke-14 SK Kemen LHK RI Nomor 2382/Menhut-VI/BRUP/2015 ini menyebutkan bahwa peta arahan pemanfaatan hutan produksi harus ditinjau secara berkala, minimal setiap satu tahun sekali. Sekiranya dengan adanya ketentuan tersebut, maka ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menya lurkan aspirasi Forum Mahasiswa Mentawai dengan cara merevisi subtansi SK tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah untuk meru bah SK berdasarkan fakta baru dan perubahan dasar pembuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 63 UUAP.

Fungsi Trotoar Banyak trotoar di Padang yang berubah fungsi, salah satunya di di depan SJS Plaza di daerah Lapai. Kami sebagai peng guna jalan merasa sangat terganggu. Jangan dibiar kan pak. 082381118xxx

„ Redaktur: Rakhmatul Akbar

„ Layouter: Yohanes

6

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

PARIWARA DINAS PERDAGANGAN

SEJUMLAH petugas sedang membuka lapak pedagang

WALIKOTA Padang Mahyeldi Ansharullah sedang memantau pemindahan pedagang Pasar Siteba

PETUGAS kebersihan sedang membersihkan pelataran parker

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KEADAAN depan sebelum dibersihkan.

150 Pedagang Dipindahkan, Pasar Siteba Tak Macet Lagi P

ENANTIAN panjang ratusan pedagang di Pasar SIteba yang biasa disebut Pasar Nanggalo usai sudah.

Pasalnya, Rabu (27/9) sekitar 150 pedagang telah dipindahkan dan ditata ke gedung yang sudah selesai dibangun. Perasaan lega tidak hanya dirasakan oleh pedagang, akan tetapi juga pengguna jalan raya yang selama ini mengeluhkan kemacetan.

Pantauan Haluan, pemindahan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB oleh sejumlah petugas gabungan Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat pol PP). pemindahan berjalan lancar, tidak ada yang berlaku anarkis dan se,ua saling membahu untuk kelancaran penataan.

Salah seorang pedagang Irma (40) yang sedang asik berbenah material dagangan tanpak sibuk. Tak peduli kabut ataupun panas terik, ia berharap material yang ia punya bisa difungsikan lagi untuk hal lainnya. “Material ini dibawa pulang dulu karena tempat yang sudah disediakan untuk berjualan ti-

dak memerlukan material ini lagi. Sekarang kami lega karena sudah mendapatkan tempat yang layak berjualan.

Tidak hanya kami saja yang lega namun juga pengunjung pasar pasti juga akan nyaman berbelanja,” terangnya pada Haluan.

Tidak hanya pedagang, salah seorang pengendara jalan yang sedang berhenti melihat penataan mengaku takjub d engan pembongkaran tersebut. Selama ini ia adalah korban kemacetan saat jam sibuk. Pembongkaran dan penataan ini sudah lama ia nantikan.

Adi (32) mengaku senang karena ke depan jalan di Pasar Siteba ini akan lancar tanpa macet lagi. Ia berharap jika sudah ditata begini tidak ada lagi pedagang yang bandel. “Semoga dengan pemindahan ini saat jam sibuk khususnya jalanan lancar dan tidak macet lagi.

Selama ini kalau siang atau sore macetnya parah karena pedagang dan parker menyesak hingga ke badan jalan. Namun sekarang saya rasa tidak aka nada lagi,”

PASAR Nanggalo sesudah ditata.

tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengaku sudah mensosialisasikan pemindahan tersebut dengan pihak terkait. Baik itu dengan pedagang maupun masyarakat sekitar supaya penataan bisa berjalan lancar.

“Intruksi pembongkaran serta penataan sebelumnya sudah diberitahukan kepada pedagang. Selain itu, sebelumnya pedagang tersebut

PASAR Nanggalo sebelum ditata.

juga sudah diperbolehkan menata dan berbenah tempat yang baru setelah di loting.

Hari ini (kemarin red) pemindahaan berjalan lancar dan tidak ada penolakan ataupun tindak kekerasan. Semua pihak mendukung dengan baik. Namun, jika ada barang material pedagang yang tidak ada penanggungjawabnya maka sementara kita bawa ke gudang dulu,” ujarnya.

Dikatakannya, peminda-

han ini diprediksi akan memakan waktu dua hari ke depan. Namun, jika ada yang sudah berbenah dengan sem purna maka pedagang sudah bisa menempati tempat yang baru yaitu di lantai dasar dan lantai 1. Di pelataran parkir tidak diperbolehkan lagi pedagang berjualan. Jika kedapatan berjualan maka akan diberikan sangsi sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Endrizal menyebutkan,

pedagang yang mengisi lantai dasar dan lantai 1 tersebut bervariasi. Baik itu dari pedagang harian maupun pedagang sembako. Ada juga pedagang P&D, pedagang daging sapi dan daging ayam. Semuanya sudah kita tata sesuai loting beberapa waktu yang lalu,” tambahnya.

Endri zal mengatakan, dalam waktu satu minggu ke depan akan melakukan pemantauan. Bagi pedagang yang tidak mengisi tempat

yang sudah disepakati maka akan dilelang kembali dan diisi oleh pedagang lain yang membutuhkan. “Yang mengisi tempat tersebut harus pedagang tersebut.

Tidak boleh disewakan kembali ataupun dibiarkan kosong begitu saja. jika ada kedapatan maka akan kita tindak lanjuti kembali. Semoga dengan aturan ini bisa menjadikan Kota Padang ini kembali rapi, bersih dan indah,” pungkasnya. (*)

POLITIK KPU SUMBAR:

Empat Kota Siap Laksanakan Pilkada KPU Padang Minimalisir Pelanggaran Hukum PADANG, HALUAN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang siapkan diri, untuk menghadapi Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019 yang rawan terhadap masalah hukum. “Ada beberapa tahapan yang bersisi han, antara pilkada dan oileg serta pilpres.

Untuk itu, kami lebih mempersiapkan diri agar meminimalisir potensi tersebut,” ungkap Koordinator Divisi Hukum KPU Padang Riki Eka Putra, Rabu (27/9).

Riki menjelaskan, divisi hukum yang membidangi kerja-kerja organisasi kantor, akan membuat perencanaan yang detail terhadap seluruh tahapan. Baik tahapan pilkada maupun tahapan pemilu 2019 karena bersisihan. Jadi, banyak tahapan yang dalam penyelenggaraannya bersamaan misalnya tahapan pembentukan PPK dan PPS di bulan Oktober nanti bersamaan dengan pendaftaran partai politik. Kemu dian, penyerahan syarat dukungan calon perseorangan di bulan November, bersamaan dengan penelitiaan administrasi dokumen persyaratan p artai politik. Selain itu, dukungan faktual calon perseorangan di pilkada bersamaan dengan verifikasi factual syarat pendaftaran partai politik.

Tahapan-tahapan yang bersisihan ini, akan dikelola secara terorganisir, detail agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan ini yang masih dalam tahap konsolidasi di internal KPU. Karena penye lenggaraan tahapan dilaksanakan berdasar kan ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu seluruhnya terbuka peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatannya. “Ada keberatan yang samapai menimbulkan samasalah hukum, dan ada keberatan yang bisa diselesaikan sebelum terjadi masalah hukum dikemudian hari,” ulasnya.

Terkait partai yang sampai saat ini secara de facto mempunyai masalah internal, itu belum menjadi domine KPU untuk menyelesaikannya. Hingga nanti tanggal 3 Oktober KPU menerima pendaftaran calon peserta pemilu (parpol), pada saat parpol mendaftar ke KPU akan dilakukan penelitian. (h/rin) www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Amnasmen mengatakan, empat daerahdi Sumbar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto dan Pariaman siap laksanakan pilkada serentak tahun 2018.

depan mesti melakukan sosialisasi sebanyak mungkin ke masyarakat. KPu provinsi juga sudah melakukan koordinasi dengan empat kabupaten kota tersebut, terkait kesiapan dari berbagai sisi mulai dari peluncuran pilkada hingga persiapan tahap lainnya. “Sawahlunto sudah dulu melakukan peluncuran pilkada tanggal 20

September kemarin, dan tanggal 29 September Jumat ini KPU Padang yang akan melakukan peluncuran pilkada sekaligus peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP),” ujarnya.

Sementara itu, untuk Paria“Tahap proses anggaran Rabu (27/9). man akan menyusul tanggal 30 saat ini sudah selasai semuaMenurutnya, saat ini KPU September peluncuran pilkada nya, dan beberapa tahapan juga kabupaten kota yang akan dan untuk Padang Panjang sudah berjalan,” ungkapnya, melaksanakan pilkada tahun saat ini sedang dalam proses mengagendakan jadwal peluncurannya. “Mungkin saat ini Pariaman sedang menyusun agenda teknisnya, jadi kita tunggu saja dulu,” ulasnya.

Dalam waktu dekat, juga akan ada Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU kabupaten kota dengan DPKP untuk mengawal realisiasi anggaran. “KPU Sumbar akan memfasilitasi MoU ini, nanti akan dilaksanakan di kantor KPU Sumbar antara tanggal 8 atau 9 Oktober 2017 nanti,” ujarnya.

Sementara itu, KPU Padang menyatakan sudah siap melaksanakan peluncuran pilkada Jumat (29/9) nanti. Hingga NOBAR - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menggelar nonton bareng (Nobar) pemutaran film G30S/ saat ini, persiapan sudah menPKI di Lapangan Gatot Soebroto, Cijantung, Jakarta. REMOL capai lebih dari 80 persen, termasuk dengan peresmian RPP yang bertempat di lantai I KPU Padang. “”Alhamdulillah, persiapan kami sudah JAKARTA, HALUAN- PresiSelain itu, aksi tersebut juga Massa tersebut kemudian akan lebih 80 persen untuk pelundium Alumni 212 akan meng- meminta DPR menolak dan merapat ke gedung DPR/MPR. curan Pilkada serentak dan gelar aksi pada Jumat (29/9) melawan kebangkitan PKI yang “Sudah banyak elemen yang RPP. Saat ini tinggal finishing mendatang. indikasinya semakin menguat akan bergabung dan nanti saja lagi dan menunggu hari Ketua Presidium Alumni dalam beberapa waktu terakhir. malam kepastian fiksnya,” kata H,” ungkap Anggot a KPU 212, Slamet Ma’arif menyamSlamet menambahkan, pi- Slamet.

Padang Yusrin Trianda. paikan, aksi tersebut digelar haknya juga akan mengingatTerkait rencana aksi terseAcara akan dihadiri langdalam rangka mendesak De- kan DPR agar tak ada yang but, Fadli Zon menuturkan sung oleh anggota KPU RI wan Perwakilan Rakyat meno- mencoba mencabut TAP MP- bahwa penyelenggaraan aksi Wahyu Setiawan, dan komisiolak Peraturan Pemerintah Peng- RS Nomor 25 Tahun 1966 yang sah saja namun harus dilak- ner KPU provinsi yang di lak ganti Undang-Undang Nomor memuat pembubaran PKI. “Ka- sanakan dengan baik dan ter sanakan di kantor KPU Padang 2 Tahun 2017 tentang Orga- mi ingatkan kepada anggota tib. Ia mengupayakan akan ada pukul 14.00 WIB. “Acaranya nisasi Masyarakat. “Kami akan dewan kalau sampai anggota perwakilan dari DPR/MPR hanya seremonial saja, tidak dorong anggota DPR untuk dewan yang berusaha menca- yang bisa menemui perwakilan ada kegiatan khusus atau agenmenolak Perppu tersebut,” ujar but TAP MPRS 25/1966 akan peserta aksi. “Tentu delegasi itu da khusus karena memang Slamet seusai bertemu dengan berhadapan dengan umat Is- akan kami terima. Tergantung direncanakan seperti itu,” Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon lam,” tuturnya. nanti rekan-rekan anggota ulasnya. di Kompleks Parlemen, Sena Sekitar 50.000 orang dise- DPR di komisi terkait juga bisa Setelah peluncuran Pilkada yan, Jakarta, Senin seperti dilan but akan turun ke jalan setelah menerima,” kata Fadli. (h/kcm/ dan RPP ini, KPU akan memsir kompascom. sholat Jumat dilaksanakan. dn) bentuk Panitngutan Suara

Aksi 299 Melawan Kebangkitan PKI

Redaktur: Dodi Nurja

(PPS) unt uk 11 kecamatan yang ada di Padang. “Kami akan langsung buka pendaftaran dan seleksi PPK dan PPS nanti, akan dimulai 12 Oktober. Setelah itu, juga pendaftaran bagiemantau pemilih,” ujarnya.

Pengunduran launching pilkada serentak tersebut atas pertimbangan dan hasil konsultasi KPU Padang dengan KPU Sumbar. Kalau KPU Padang melaksanakan lounching tanggal 6 September, maka tiga daerah lain akan jauh tertinggal karena dan sekaligus untuk menyamakan jadwal lounching agar memudahkan KPU RI untuk menghadirinya nanti.

“KPU Sumbar memandang terlalu jauh jaraknya dengan daerah lain, dan disarankan agar sama dengan daerah lain.

Kalaupun tidak bisa sama, setidaknya berdekatan waktunya karena kan berharapnya KPU RI datang. Jadi, agar gampang ya waktunya berdekatan saja,” ujar Ketua KPU Padang M Sawati.

Namun begitu, KPU Padang tetap melakukan kegiatan internal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap tahapan pilkada. Salah satunya, Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memberikan pemahaman pada seluruh karyawan semua tahapan yang ada. “Sehingga ketika ada masyarakat bertanya terkait tahapan, bukan hanya komisioner atau secretariat saja yang bisa menjawabnya tapi semua karyawan tahu,” ujarnya.

Selain itu, KPU Padang juga melaksanakan Focus Group Dis cussion (FGD) bersama KPU Sumbar membahas isu-isu krusial dan peraturan Undang-undang pemilu yang akan dihadapi nanti.

“Kami diskusi dengan provinsi terkait aturan atau UU pemilu yang baru dan UU yang lama juga, agar nanti tidak gagap dalam setiap tahapan,” ujarnya. (h/rin) Layouter: Yohanes

UTAMA Kebakaran Hutan Turun 80 Persen JAKARTA, HALUAN — Kebakaran hutan yang berlangsung setiap tahun mengalami penurunan intensitas pada 2017. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Siti mengatakan, permasalahan kebakaran hutan terparah terjadi pada 2015, yakni di Riau dan Kalimantan Tengah. Selain itu, di Pulau Jawa juga terdapat titik-titik panas terutama di gunung-gunung.

Bahkan di Jawa, terutama Jawa Tengah tidak lagi terdengar adanya kebakaran. “Se-Indonesia itu kebakaran jauh menurun sampai 80 persen, titiktitik panas menurun jauh. Berbeda dengan tahuntahun sebelumnya, yang mengalami kebakaran hutan parah. Tahun ini tidak kedengaran betul. Hanya kemarin saya dengar di Ciremai tapi bukan hutan gambut dan sekarang sudah dipadamkan. Itu bisa selesai,” kata Siti.

Kebakaran di Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat terjadi pada 17-22 September lalu dan melanda sekitar 113 hektare lahan. Selain di Ciremai, Siti mengaku juga mendengar adanya kebakaran di Baluran yang terjadi akibat alang-alang yang cukup rapat. Meski demikian, penanganannya tidak membutuhkan waktu lama.

Di disi lain, Siti Nurbaya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Perhutanan Sosial, yang m erupakan langkah nyata Pemerint ahan Presiden Joko Widodo. Program itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dari kekayaan yang dimiliki Indonesia. ‘’Program Perhutanan Sosial merupakan bukti bahwa pemerintah ada untuk bekerja dan berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat,’’ ujarnya.

Kata Siti Nurbaya, melalui Perhutanan Sosial masyarakat mendapat perlindungan berupa pengukuhan dari pemerintah untuk mengelola hutan. Itu berupa izin pemanfaatan selama 35 tahun dan bukan hak milik. ‘’Hutan sosial dasarnya adalah

pengelolaan hutan bersama masyarakat. Hutan sosial dapat berbentuk izin masyarakat atau kerja sama dengan Perhutani dalam bentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH),’’ tutur Menteri Siti Nurbaya.

Menurut Siti Nurbaya, pengelolaan bersama hutan ini akan menambah penghasilan masyarakat.

Tapi, kata dia, pemerintah juga akan melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan perhutanan sosial itu. ‘’Jadi tidak boleh lagi ada masyarakat yang dikejar-kejar, tidak boleh lagi ada rasa takut. Hutan harus dimanfaatkan, tapi ingat, bukan untuk dimiliki pribadi. Karena ini adalah milik bersama dan harus dijaga,’’ katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga berupaya memfasilitasi pemasaran hasil-hasil dari Perhutanan Sosial, salah satunya melalui ajang temu usaha pembeli dan penjual (buyer meet seller). Selain itu, pemerintah akan menyiapkan berbagai dukungan pada petani, seperti memberi bantuan penyediaan bibit, pupuk, dan modal bekerja melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Tujuannya adalah agar pergerakan ekonomi benarbenar dirasakan rakyat,” ujar Menteri Siti Nurbaya.

Ada lima bentuk skema implementasi Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan pola Kemitraan. Saat ini beberapa yang sudah berhasil seperti Hutan Nagari di Sumatera Barat, HKm Kali Biru di Yogyakarta, dan HKm Tanggamus di Lampung.

Target fasilitasi selanjutnya adalah di Jawa Tengah sekitar 60-80 ribu hektare, di Jawa Barat sekitar 120 ribu hektare, dan di Jawa Timur sekitar 180 ribu hektare. ‘’KLHK terus berkoordinasi dengan masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pendamping, serta Pokja, untuk percepatan Perhutanan Sosial,’’ kata Menteri Siti. (h/ben)

Jenderal ......................................... Dari Halaman. 1 politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo,” ujar Rachland.

Presiden Joko Widodo juga telah meminta penjelasan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo atas pernyataannya yang menimbulkan polemik. Jokowi mengaku tidak bisa mengungkapkan s oal penjelasan yang disampaikan Panglima kepadanya.

Menurut dia, tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik.

Ia justru meminta publik untuk mengacu pada pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan

Keamanan Wiranto. “Saya kira penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. Saya kira tidak usah saya ulang lagi,” ucap Jokowi.

Gatot sendiri merasa tidak mendapat teguran atas pernyataannya yang menjadi polemik.

“Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden,” kata Gatot.

Gatot juga enggan mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. Ia berdalih, isi pembicaraannya itu hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen. Bahkan, Menteri Per-

tahanan atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pun tidak ia informasikan. “Tanggapan presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan presiden. Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu,” ujar Gatot.

“Kemarin yang saya sampaikan belum akan terjadi. Maka semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak Menhan pun tidak,” tambah dia. (h/ben)

Dana Rajawali .............................. Dari Halaman. 1 V sebagai yang bertanggungjawab membahas dana hibah PT Rajawali telah menggelar rapat membahas pengelolaan dana hibah PT Rajawali dengan SKPD terkait dari Pemprov. “Kami dan Pemprov telah sepakat, Perda pendirian Yayasan Minangkabau dicabut, dibentuk Perda baru, dan dana bisa segera dicairkan,” kata Hidayat.

Selain itu disepakati juga bentuk pengelolaaan dana adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan telah disetujuinya Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minangkabau dicabut, akan dibentuk Perda baru sebagai pijakan dari penyaluran dana. “Sudah sejak lama dana tak kunjung bisa dimanfaatkan, karena telah ada kesepakatan antara DPRD dan Pemprov, ditarget 2018 dana sudah bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan,” jelasnya.

Disampaikan juga, pilihan pengelolaan dijatuhkan pada BLUD dengan alasan sistem ini dinilai tidak melanggar aturan.

Jika dikelola berbentuk yayasan seperti sebelumnya, pusat tidak membolehkan dana hibah dike-

lola melalui yayasan. Kemudian ke depan yang akan dimanfaatkan adalah mudhorabah atau bagi hasil dari dana itu saja. Dana awal akan tetap tersimpan tanpa berkurang Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga akan membuka peluang untuk perusahaan-perusahaan atau pihak lain yang ingin menyumbangkan dana CSR atau hibah mereka melalui BLUD yang akan dibentuk tersebut. Dalam Perda baru yang akan dibuat, nantinya akan dimasukkan juga hal-hal yang membuat dana hibah dari pihak lain bisa diterima dan dikelola melalui BLUD yang ada tadi. Sehingga nantinya juga akan ada dana Rajawali kedua, ketiga dan selanjutnya.

Sementara, untuk penerima manfaat dari dana itu sendiri, menurut Hidayat ini masih sedang dibicarakan. Namun selain untuk siswa atau mahasiswa kurang mampu, ada usulan beasiswa yang bersumber dari dana hibah itu juga diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi. “Untuk memicu semangat belajar tentunya,” pungkas Hidayat.

Sebelumnya, pengamat pendidikan UNP Mawardi Effendi mengatakan, dana Rajawali mesti segera disalurkan. Sebab dengan penyaluran dana lebih cepat akan bisa lahir lulusan-lulusan bangku perkuliahan terbaik yang dapat mengabdi kepada masyarakat.

Hanya saja, karena terendapnya dana selama ini, menyebabkan terbengkalainya perkuliahan beberapa mahasiswa tidak dapat tertolong sama sekali. “Kami berharap agar dana tersebut segera disalurkan kepada yang membutuhkan,” ucap Mawardi.

Terkait penyaluran Rp75,4 miliar dana hibah PT Rajawali, ini belum bisa dilakukan sejak tahun 2009. Setelah diterima, dana dikelola melalui Yayasan Beasiswa Minangkabau. Namun karena sesuai aturan pusat dana hibah tak boleh diserahkan pada yayasan, pada Desember 2015 lalu fraksifraksi di DPRD Sumbar menyetujui Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minangkabau dicabut. Tapi sebelum pencabutan resmi dilakukan, pemerintah daerah terlebih dahulu diminta menyiapkan bentuk pengelolaan dana ke depan. (h/len)

Kepala ........................................... Dari Halaman. 1 Meski banyak kepala daerah pecah kongsi, Tjahjo mengatakan tidak a da penegasan, seperti sanksi, dari pemerintah kepada kepala daerah yang pecah kongsi untuk mengantisipasi pecah kongsi. “Ini soal etika dan tata krama kepala daerah dan wakilnya saja,” tuturnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dalam banyak kesempatan mengingatkan kepala daerah di Sumbar untuk menjaga kekompakan karena keakuran hubungan kepala daerah berdampak terhadap pembangunan. Baru-baru ini, saat melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Irwan mengatakan, kepala daerah pecah kongsi karena tidak adanya sikap profesional dan keinginan untuk mempertahankan kebersamaan kepala daerah dan wakilnya. “Masing-masing telah memiliki peran dan tanggung jawab berbeda. Kalau wali koya paham tugasnya dan wakil wali kota mengerti posisinya, semua akan berjalan aman,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda asal dukungan partai politik (parpol) kerap pecah kongsi. “Selama itu dua www.harianhaluan.com

partai yang berbeda, umumnya akan terjadi pecah kongsi. Jarang dua partai berbeda kemudian berlanjut dengan komposisi yang sama, itu jarang pengalamannya,” kata Sumarsono, Selasa (26/9).

Dia mencontohkan, apabila berasal dari satu partai, pecah kongsi dapat dihindari. Pasalnya, pimpinan partai berperan menyelesaikan permasalahan jika ada perbedaan pandangan. Hingga saat ini, dia menuturkan belum ada peta jelas mengenai petahana yang bakal mengikuti kembali pilkada. “Kita sudah petakan, tapi belum ada kepastian yang petahana maju sampai hari ini.

Saya belum dapat angka persis,” tuturnya.

Meski begitu, menurutnya, petahana satu periode 80 persen maju untuk kali kedua. Sangat jarang yang mundur atau memilih tak mengikuti pesta demokrasi lokal. Sedangkan kepala daerah yang bersama wakilnya hanya sekitar 40 persen. “Lebih banyak tidak (bersama wakil petahana).

Sebanyak 60 persen pisah, ganti pasangan,” tandasnya.

Dia menyatakan, pecah kongsi berpotensi menggangu kinerja pemerintahan daerah. Birokrasi daerah juga berpeluang terbelah.

“Ada orang gubernur, ada orang

wakil gubernur misalnya. Biasanya terjadi seperti itu,” tuturnya.

Bermacam kebijakan, masih kata mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini, misalnya seperti proses perencanaan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dan bantuan sosial tentu terkena dampaknya. “Masingmasing punya strategi ke dalam yang ini kadangkala sering dimanfaatkan oleh kepala daerah yang pecah kongsi tersebut. Selama tidak pecah kongsi sebenarnya tidak begitu banyak menggangu.

Tapi karena pecah kongsi, saling menjatuhkan diawali sejak awal,” tukasnya.

Dia menambahkan, rasa saling curiga dan saling memanfaatkan bakal muncul. “Kemungkinan bisa saling menjegal dalam memanfaatkan manajemen pemerintahan. Ini mengganggu sekali kalau itu terjadi,” tandasnya.

Kemdagri tetap menyampaikan peringatan dalam bentuk pengarahan serta surat untuk para petahana. Sumarsono menyatakan, hal itu penting agar pemda tak terganggu. Diungkapkan, pihaknya memiliki ukuran penilaian. “Semua performa pemda di Kantor Kemdagri kelihatan sekali,” ungkapnya. (h/dib)

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

7

Lapas ............................................ Dari Halaman. 1 nuhan dan narkoba diduga menolak dipindahkan ke Lapas Sawahkunto. Padahal sebelum memindahkan, pihak keluarga sudah dipanggil dan sudah setuju keduanya dipindahkan karena di Lapas Muaro sudah over kapasitas. “Sebelum dipindahkan, pihak Lapas sudah memanggil pihak keluarga kedua napi ini dan sudah ada kesepakatan untuk memindahkan mereka berdua.

Pemindahan itu merupakan wewenang Lapas, pihaknya kepolisian hanya sebatas menjaga keamanan.

Informasi lebih lanjut silahkan konfirmasi ke Kalapas,” sebut Chairul.

Meski Kapolresta Padang membenarkan kalau pengiriman pasukan ke Lapas Muaro Padang untuk pengamanan, pascakericuhan antar napi dan sipir, namun Kalapas LP Muaro kelas II A padang, Sri Yuwono membantah adanya terjadi bentrok. “Tidak

ada bentrok,” ungkapnya.

Ia berkilah, kedatangan polisi ke Lapas hanya untuk pengamanan karena beberapa menteri dan pejabat negara datang ke Padang. “Situasi di dalam lapas kondusif saja sejak semalam. Soal polisi banyak datang ke sini hanya mengamankan lapas karena pimpinan saya, Menteri Hukum dan HAM, datang ke Padang,” kata Sri Yuwono, ketika dihubungi Haluan.

Sri Yuwono menyampaikan saat pejabat negara dan sejumlah menteri datang ke Padang, kondisi lapas harus kondusif. Karena itulah, diminta polisi datang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Memang protapnya kalau pejabat negara dan menteri datang ke Padang, harus didatangkan aparat kepolisian ke Lapas. Hal seperti ini sudah biasa,” ucap Sri Yuwono.

Sebelumnya, Minggu, 17 Sep-

tember lalu, kericuhan juga terjadi di Lapas Muaro Sijunjung. Bahkan berujung dengan akburnya 12 orang napi. Delapan orang berhasil ditangkap, sementara empat lainnya masih kabur. Kericuhan bermula sekitar pukul 15.30 WIB pada Ahad sore saat petugas dapur membawa tempat makan dengan gerobak dorong.

Bersamaan dengan itu ada 12 narapidana yang mengikutinya.

Petugas yang sedang jaga di pintu 4 bernama Putra, langsung ditodong dengan senjata tajam.

Setelah menguasai pintu 4 dan 3, lanjut Marten, para narapidana langsung menyerang P2U bernama Doni. Karena Doni mempertahankan P2U, maka mereka menyerang Doni sehingga mengalami luka robek di kepala sebelah kanan di atas telinga.

Dekat pergelangan tangan kanan juga mengalami luka tusuk benda tajam. (h/ang)

Wagub ........................................... Dari Halaman. 1 mampu. Tetapi, banyak juga dipakai golongan usaha dan masyarakat yang tidak berhak. Ini mungkin penyebab gas menjadi langka,” kata Wagub Sumb ar Nasrul Abit.

Selain keluarga mampu, Nasrul juga menduga, bahwa banyak pedagang di luar usaha mikro, yang membeli gas melon, termasuk mengalihkan ke daerah lain.

Pembelian oleh pedagang tersebut, menurut Nasrul, adakah untuk mendapatkan keuntungan hingga terjadi kelangkaan LPG pada daerah pemilik kuota. “Dugaan-dugaan ini tentu perlu dibuktikan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar sudah saya perintahkan untuk berkordinasi dengan pihak terkait menyangkut hal ini,” kata dia.

Ikatan Masyarakat Peduli Gas Bersubsidi (IMPGB) Sumatera Barat juga menyoroti distribusi Elpiji 3kg yang salah sasaran.

Koordinator IMPGB Sumbar, Zulfiant o Chaniago, meminta masyarakat untuk turut peduli terhadap keluarga miskin dan pengusaha mikro. Caranya yang paling mudah ialah dengan tidak turut membeli gas melon yang seharusnya menjadi hak penerima subsidi. “Biarkan keluarga miskin, rentan miskin, dan usaha mikro saja yang membeli Elpiji 3kg.

Sedangkan masyarakat mampu, katering, dan bahkan restoran tidak sudah saatnya meninggalkan gas melon tersebut. Malu kalau masih membeli, karena memang bukan hak kita,” kata Zulfianto.

Menurutnya, rasa malu bagi

masyarakat mampu yang menggunakan gas melon, memang harus ditumbuhkan. Sebab, selama ini mereka tidak merasa bahwa sudah turut menikmati subsidi yang tidak diperuntukkan bagi mereka. “Bayangkan saja, tidak sedikit pembeli yang mempergunakan mobil disaat membeli gas melon. Padahal, gas itu untuk keluarga miskin. Malu,” kata dia.

Data penerima gas elpiji 3 Kg yang dipedomani Pertamina dalam penyaluran si melon tersebut adalah data tahun 2014 saat diberlakukannya konversi minyak tanah ke gas elpiji. Karena itu, perlu dilakukan revisi data masyarakat yang berhak menerima gas elpiji 3 Kg ini.

Selain itu, juga diduga pemakai gas elpiji 3 Kg tidak tepat sasaran. “Sebab untuk mendapatkan elpiji 3 Kg itu sangat mudah, bisa dibeli di warung atau mini market,” terang Syafrizal Ucok, Sekretaris Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Elpiji 3 Kg di Sumbar.

Ucok yang didampingi anggota tim Azwar menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Pertaminan tidak hadir. Namun Pertamina menyerahkan data melalui Hiswana Migas yang menyebutkan, saat ini terjadi peningkatan pemakai elpiji 3 Kg dari kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK).

Sedangkan dalam aturannya ditetapkan bahwa alokasi elpiji 3 Kg untuk setiap rumah tangga sasaran itu hanya 2 tabung/bulan/KK. Namun dalam kenyataannya, di

kalangan kelompok UMK mereka menggunakan elpiji 3 Kg itu hingga 3-4 tabung/bulan.

Sementara berpedoman pada data konversi minyak tanah ke elpiji 3 Kg tahun 2014, penerima gas elpiji 3 Kg itu sebanyak 6.906.000 tabung, atau sebanyak 22.000 tabung hingga 23.000 tabung yang didistribusikan setiap hari. Selain itu, di lapangan juga ditemukan alokasi elpiji 3 Kg untuk suatu kabupaten/kota ternyata ditemukan di kabupaten/ kota lainnya. Hal itu bisa diketahui dari warna segel elpiji 3 Kg itu. Misalnya untuk Padang, warga segel elpiji be rwarna kuning, tetapi elpiji dengan segel kuning ini dijumpai pula di Painan.

“Hanya saja, kami tidak bisa melakukan penindakan terhadap berbagai temuan tersebut karena tim ini tidak memiliki kewenangan demikian,” katanya.

Begitu pula dengan praktek penjualan elpiji di warung dan mini market. Sebab kewenangan untuk menjual elpiji itu secara berjenjang dari SPBE, distributor, agen hingga pangkalan. Masyarakat bisa mendapatkan elpiji mestinya dari pangkalan. Tetapi kenyataannya tidak demikian.

“Karena itu, dari pertemuan tadi, kita sepakati akan melanjutkan rapat dengan mengundang OPD terkait di kabupaten/kota untuk mendapatkan data konkrit distribusi elpiji di daerah masing dan rencana revisi data 2014 tersebut.

Selanjutnya, akan dikirim data tersebut ke Kementerian ESDM,” terang Syafrizal Ucok. (h/ben)

Megawati....................................... Dari Halaman. 1 kenal, seperti Mohammad Hatta, KH Agus Salim, dan Bung Syahrir yang merupakan orang Minang.

Bahkan, s alah seorang tokoh perempuan yang sangat ia kagumi, Rohana Kudus, juga berasal dari Minangkabau.

“Bahkan seorang KH Agus Salim yang tak lepas dari cerutunya, bisa pintar menggunakan tujuh bahasa. Itu lah mereka para pendiri bangsa yang selalu harus ditiru,” terangnya.

Dikatakan Mega bahwa sejarah selalu dinamis dan selalu ditandai dengan perubahan. Dan perubahan yang terjadi selalu dipengaruhi oleh pemikiran pada pendiri bangsa. “Sejarah mengajak kita untuk tidak pasif dan larut pada keadaan yang mengekang dan membelenggu. Sejarah menuntut kita untuk berdialektika,” katanya.

Para pendiri bangsa, kata Mega sangat percaya terhadap korelasi antara pengetahuan dan politik.

Mereka percaya bahwa pembangunan sebagai wujud dari demokrasi politik dan ekonomi, wajib berbasis kepada riset dan kajian ilmiah. “Science Based Policy yang bukan dimaknai teknokrasi semata,” ujarnya.

Pada tahun 1959 sebuah perencanaan pembangunan ilmiah untuk Indonesia mulai diperkenalkan Bung Karno, bernama pole pembangunan nasional semesta berencana. Perencanaan pembangunan tersebut merupakan hasil kerja sekitar 600 pakar dari berbagai cabang ilmu termasuk perguruan tinggi. “Dalam konteks ini terlihat jelas bahwa ternyata politik pembangunan pun harus berbasis pada pengetahuan,” ujarnya.

Agar jelas tujuan, target, dan sasaran, maka kebijakan pembanguna tidak boleh berdasarkan asumsi. Pembangunan harus dapar dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Keilmuan itu yang tetap berorientasi dan dedikasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa sendiri.

“Makanya saya selalu memperjuangkan agar kampus menjadi center of science. Kampus tidak hanya untuk menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil

bagi pembangunan,” ujarnya.

Namun, kampus pun harus menghasilkan riset-riset yang dapat digunakan sebagai acuan dalam keputusan politik pembangunan. Tentu saja salah satu syarat pentingnya adalah politik legislasi dan politik anggaran terkait dengan riset harus menjadi prioritas, sejaligus menjadi politik negara.

“Menurut saya, entitas politik terkecil itu adalah keluarga. Begitu pula dengan pendidikan, juga dimulai dari dalam keluarga.

Seperti yang saya alami, saya sangat beruntung mendapatkan pendidikan politik dari ayah saya, bapak Pendiri Bangsa, Bung Karno,” ungkapnya.

Defenisi politik yang hakiki bagi seorang Bung Karno adalah cara mengabdikan diri bagi kepentingan orang banyak. “Maksudnya, membuat diri kita memiliki cita-cita dan tujuan abadi yang tidak beroriantasi pada diri sendiri. Dalam politik, setiap diri dituntut untuk mempersembahkan seluruh pengabdian diriku untuk orang lain,” ungkapnya.

Diakatakan Mega, UNP telah membuat keputusan akademis yang membuka kembali cakrawala politik dan pendidikan. Dimana keduanya merupakan dua hal yang tidak mungkin dipisahkan.

Politik menghasilkan sistem pendidikan, pendidikan mempengaruhi pendidikan kehidupan politik,” ungkapnya.

Di awal pidato ilmiahnya, Mega menyebut, politik dan pendidikan tidak mungkin dipisahkan. Politik menghasilkan sistem pendidikan, lalu pendidikan mempengaruhi pendidikan politik. Mega sendiri mengaku sangat beruntung mendapatkan pendidikan politik langsung dari ayahnya, Bung Karno. “Definisi politik paling hakiki sebenarnya adalah cara mengabdikan diri bagi kepentingan orang banyak.

Menurut Mega, polisitis mesti memiliki cita-cita dan tujuan abadi yang tidak berorientasi pada diri sendiri. Politisi dituntut mempersembahkan pengabdian untuk orang lain. “Kata-kata itu mengandung makna filosofis, bagaimana seharusnya kita me-

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

miliki empati dan menghayati perasan orang lain. Dalam politik saya menyebutnya sebagai politik yang berwajah dan berjiwa kemanusiaan, yaitu politik humanis.

Dimana, politik dipakai sebagai alat mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Politik adalah jalan mewakafkan hidup agar bermanfaat bagi orang lain, rakyat bangsa dan negara,” tutur Mega yang disambut tepuk tangan hadiran.

Seorang politisi, menurut Megawati memang wajib bermanfaat untuk orang lain. Hal itu juga diajarkan Nabi Muhammad jauh-jauh hari. “Nabi sudah mengatakan kalau sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain.

Sesuai ajaran nabi, itulah keyakinan dan jalan politik yang saya pilih. Baik sebagai muslim atau seorang politisi. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu mengingatkan, kebahagian kita bukan pada saat dekat dengan kekuasaan, namun saat kita menangis dan tertawa bersama rakyat,” sebut Megawati.

Megawati juga menyinggung soal mazhab politik yang dipopulerkan filsuf Thomas Hobbes, yakni homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi manusia lain. Menurut Megawati, dalam konteks saat ini, praktik mazhab politik itu bisa dilihat dari perilaku para aktor politik.

Namun, Mega tak memberi contoh maupun menyebut siapa yang dimaksudnya. “Dalam ranah politik praktiknya, dapat dijumpai melalui perilaku para aktor politik yg menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan.

Seperti memfitnah dan melakukan pembunuhan karakter secara sistematis,” kata Megawati.

Megawati mempertanyakan hasil pendidikan politik yang akan didapatkan dari sikap politik yang ingin menghalalkan segala cara tersebut. “Masyarakat seperti apa yang akan lahir dari politik pendidikan semacam itu?

Tentu kita tidak akan pernah membiarkan siasat politik keji tersebut direproduksi di bumi Indonesia kembali,” ujar Ketua Umum PDI Perjuangan itu. (h/isr) Layouter: IRV@ND

8

PENDIDIKAN

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DISDIKBUD PASAMAN GELAR RAKOR

Burhasman: Anggaran Dana Boarding School 20 Persen PADANG, HALUAN — Anggaran pendanaan yang disediakan dinas pendidikan untuk sekolah biasa dengan Boarding School atau yang dikenal dengan sekolah berasrama berbeda. Untuk sekolah biasa anggaran pendidikan dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah siswa dan sarana prasarana. Sedangkan untuk Boarding School, selain dilihat dari jumlah rombel, juga berdasarkan kegiatan-kegiatan belajar siswa yang banyak dihabiskan di lingkungan sekolah.

“Untuk Boarding School disediakan anggaran dana 20 persen untuk biaya makan bagi siswa yang kurang mampu dan aktivitas siswa, baik kegiatan di sekolah maupun di asrama,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Kadis Sumbar), Burhasman Bur. Dikatakannya, perbedaan jumlah anggaran yang disediakan dinas pendidikan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Jika kegiatan di sekolah lebih banyak, maka proses pendanaannya juga besar. Begitu juga denganBoarding School.

Boarding School adalah sistem sekolah berasrama, di mana peserta didik dan juga para guru, beserta pengelola tinggal di asrama yang berada di lingkungan sekolah. Di mana para siswa hidup dan belajar secara total di lingkungan sekolah. Karena itu, segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar sudah disediakan oleh pihak sekolah.

“Adanya perbedaan aktivitas, menjadi dasar perbedaan anggaran pedanaan untuk setiap sekolah. Namun, dinas pendidikan senantiasa memenuhi kebutuhan sekolah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa,” katanya. (h/mg-eby)

SMKN 3 Pariaman Optimis Raih LSP-P1 PARIAMAN, HALUAN — Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Pariaman terus melaju untuk pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1) yang sudah diambang pintu.

“Empat tahun kita merintis untuk dapat berdirinya LSP-P1 itu di sekolah ini dan sekarang sudah diambang pintu,” kata Kepala SMK Negeri 3 Pariaman, Rafuddin kepada Haluan, Sabtu (23/9).

Dia menyebutkan, berdirinya lembaga ini bermula dari sejumlah kegiatan kompetensi dan termasuk pelaksanaan Tempat Ujian Kompetensi (TUK), terhadap alumni pelajar SMKN 3 dan sejumlah alumni sekolah lainya di daerah ini.

Kegiatan berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 Agustus 2017 yang diikuti 78 peserta. Program uji provesi itu oleh Badan Nasional Sertifikasi Provesi (BNSP) dan dilaksanakan di SMKN 3 Pariaman.

“Makanya sekolah ini dipercaya, kita punya sarpras yang lengkap dan SMKN 3 yang pertama melaksanakan UNBK di Pariaman.

Jadikan relevan, kalau kita punya harapan untuk pendirian LSP-P1,” jelas Rafuddin.

Uji kompetensi untuk anak-anak jebolan SMKnya sudah dilakukan sejak empat tahun belakangan. Memang kalau sekolah berorientasi kerja, tamatannya haruslah dipersiapkan dengan baik melalui uji kompetensi.

Dari 79 peserta uji kompetensi yang dilakukan, 78 peserta lolos dan berhasil mendapat sertifikat uji kompetensi tersebut. Ada enam kompetensi di TUK tersebut, yakni technical support, multi media yunior, design grafis yunior, programer yunior, network administrator yunior dan operator komputer yunior.

“Sertifikat yang sudah keluar untuk 78 peserta itu dari BNSP. Kita akan terus menjaga mutu dan kepercayaan yang sudah tumbuh dari BNSP tersebut,” jelas Rafuddin. (h/tri)

Mantapkan Pendidikan Agama dan Budaya PASAMAN, HALUAN — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman menggelar rapat evaluasi dan koordinasi dengan seluruh kepala SLTP, SLTA, kepala UPT dan pengawas dalam rangka memantapkan pendidikan berkarakter agama dan budaya di daerah itu.

LATIHAN DRUM BAND — Siswa SDN 19 Ambacang Anggang mengikuti latihan drum band. Latihan ini untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Pasaman ke-72. YUDI

SDN 19 Ambacang Anggang Siap Sambut HUT Pasaman PASAMAN, HALUAN — Sejumlah sekolah di Kabupaten Pasaman tampak sibuk mempersiapkan perayaan hari jadi kabupaten yang ke-72, yang jatuh pada 8 Oktober mendatang.

Salah satunya, SD Negeri 19 Ambacang Anggang di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping.

Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 19 Ambacang Anggang, Saparuddin, bahwa grup drum band sekolah itu siap memeriahkan hari jadi kabupaten itu. ”SDN 19 Ambacang Anggang telah membentuk barisan atau grup drum band yang terdiri dari 70 siswa,” sebutnya.

Dikatakannya, grup drum band yang berisikan puluhan siswa itu akan mengisi sejumlah rangkaian kegiatan pada puncak

perayaan ulang tahun kabupaten itu nantinya.

“Grup itu akan mengisi acara pada HUT Kabupaten Pasaman tahun 2017. Grup itu terbentuk atas kesepakatan p ara guru, kepala sekolah dan siswa yang direkrut dari kelas IV sampai VI,” sebut Saparuddin.

Pihaknya, kata dia, mendatangkan pelatih terbaik guna membentuk grup drum band sekolah itu berkelas dan tampil ciamik pada pelaksanaan acara nantinya. Dengan harapan, grup drum band di sekolah itu dapat diperhitungkan.

“Kita tunjuk dua instruktur pelatih, untuk menggembleng anak-anak agar berlatih dengan giat, sehingga tampil memuaskan nantinya,” katanya.

Pelatihan drum band, kata

dia, sudah berlangsung sebulan lebih dan dilaksanakan pada pagi serta sore hari. Para siswa, lanjutnya, penuh semangat mengikuti kegiatan pelatihan itu. ”Tidak hanya siswa yang bersemangat, para orangtua juga antusias menyaksikan anakanaknya berlatih drum band,” jelasnya.

Pada puncak perayaan hari jadi Kabupaten Pasaman itu nantinya, katanya, pihaknya akan menampilkan sejumlah atraksi dan lagu-lagu perjuangan pada acara tersebut. ”Selain berperan dalam HUT Pasaman, juga akan mengisi acara hiburan mendemonstrasikan peralatan drum band dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan kemerdekaan Indonesia,” ungkapnya. (h/yud)

MTsN Padang Panjang Kembali Ukir Prestasi PADANG PANJANG, HALUAN — Kota Padang Panjang kembali berkilau. Kali ini datang dari MTsN Padang Panjang, di mana peserta didik madrasah ini mengukir prestasi dengan meraih juara umum saat mengikuti lomba fisika tingkat Sumatera Barat (Sumbar), yang diadakan di Kampus FMIPA Universitas Negeri Padang.

Babak demi babak telah dilaluinya, namun sebelumnya sembilan peserta didik MTsN lolos dari 680 peserta yang ikut dalam lomba fisika ini. Dari sembilan peserta yang lolos terdapat dua orang yang berhasil melaju ke

final, yaitu Fachrol A Mochti dan Giant Lucky Saputra.

Pada Minggu lalu, hasil akhir dari lomba fisika se-Sumbar ini keluar sebagai juara umum MTsN Padang Panjang dengan raihan Fachrol A Mochti meraih juara III, serta Giant Lucky Saputra mendapatkan juara harapan II. MTsN ini menjadi satu-satunya madrasah yang berhasil lolos ke final dengan memperoleh skor tertinggi 14 point, 8 point dari juara III dan 6 point dari juara harapan.

Tentunya MTsN yang mendapatkan juara umum ini dibekali serta diajarkan oleh pen-

Bupati Tanah Datar Umumkan Pengangkatan

BUPATI Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi menyerahkan surat pengangkatan kepada salah seorang guru di Gedung Nasional Batusangkar. IST

TANAH DATAR, HALUAN — Bupati Tanah Datar secara resmi mengumumkan pengangkatan pengawas sekolah dan guru sebanyak 377 pengawas yang terbagi atas tiga kategori jenjang pendidikan. Pengangkatan tersebut dilaksanakan di Gedung Nasional Maha Rajo Dirajo, Batusangkar, Senin (25/9).

Dalam kesempatan itu, Bupati Tanah Datar, Irdinanwww.harianhaluan.com

syah Tarmizi membacakan surat keputusan tentang pengangkatan pengawas sekolah bagi 14 pengawas sekolah tingkat SD dan empat pengawas sekolah tingkat SMP, serta 305 guru tingkat SD dan 54 tingkat SMP sebagai penugasan guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar yang dilaksanakan di Gedung Nasional, Maha

Jadi dalam menuntut ilmu harus diseimbangkan dengan ilmu agama. Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi Pemkab Pasaman, yakni agamais, sejahtera dan berbudaya,” katanya.

Dia mengatakan, rapat yang digelar tersebut merupakan kesempatan bagi pemangku dunia pendidikan di kabupaten itu ntuk memajukan pendidikan lebih baik. ”Kita sangat berharap nantinya dunia pendidikan di Pasaman dapat maju dan mampu bersaing dengan daerah lainnya yang lebih dulu maju dari kita,” ucap Hakim.

Sejumlah terobosan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, dalam rangka mewujudkan pendidikan berkarakter agamis dan berbudaya di daerah itu. Berbagai program terobosan itu juga bertujuan untuk memajukan dunia pendidikan setempat.

Selain meluncurkan program tahfidz Alquran di seluruh satuan pendidikan pada Januari 2017 lalu, pihak dinas pendidikan dan kebudayaan setempat juga menggelar apel akbar berkomitmen untuk membangun pendidikan berkarakter agamis dan berbudaya pada 8 Juli 2017.

Terakhir 16 September lalu, pihak disdikbud juga menggelar rapat koordinasi pencegahan, penertiban dan pembentukan peserta didik berkarakter agamis dan berbudaya. Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala sekolah mulai dari tingkat SD/ MIN, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA. (h/yud)

SHARLA TRIHISYA damping mereka, Yelva Adriani adalah sosok seorang guru yang sekaligus menjadi pembina khusus untuk olimpiade fisika dan untuk lomba fisika kali ini berhasil mendampingi MTsN Padang Panjang meraih prestasi yang membanggakan, serta mewarnai nama MTsN. “Alhamdulillah, berkat kerja keras para siswa berhasil membawa Padang Panjang meraih juara. Untuk ke depan prestasi ini akan terus kami tingkatkan,” ujarnya. Untuk para pemenang lomba dan guru pendamping mendapatkan sertifikat serta piala. (h/pis)

377 GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH

Rajo Dirajo.

Dalam sambutan bupati mengatakan, acara yang difasilitasi oleh BKSDM dan DIKBUD Kabupaten Tanah Datar ini memang sengaja dibuat dalam bentuk silahturahmi yang melibatkan seluruh pengawas dan kepala sekolah SD sampai SMP seKabupaten Tanah Datar.

Bupati mengatakan, tugas seorang guru cukuplah berat, di samping sebagai tenaga pendidik, fasilitator, pelayan, perancang, pengelola dan penilai terhadap hasil belajar anak didikannya juga ditambah dengan tugas kepala sekolah.

“Kepala sekolah dituntut untuk mampu membuat perencanaan program sekolah, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi,” tutur bupati.

Dikesempatan itu, bupati berharap agar adanya peningkatan kualitas dibidang pendidikan di Kabupaten Tanah Datar yang menghasilkan siswa berprestasi yang bisa diterima diper-

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, Hakim Hasibuan Dt Rajo Borail, seluruh pelaku pendidikan beserta para pemangku kepentingan di daerah itu sudah sepakat mewujudkan pendidikan berkarakter agamis dan berbudaya di seluruh sekolah.

“Rapat evaluasi dan koordinasi terkait pendidikan berkarakter ini penting bagi seluruh penggerak pendidikan yang ada di Kabupaten Pasaman untuk bersama-sama menyamakan persepsi dan tekad memajukan dunia pendidikan,” katanya, kemarin.

Hakim menyebutkan, bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang utama dalam memajukan suatu daerah. Memajukan dunia pendidikan butuh upaya serius, salah satunya mewujudkan pendidikan berkarakter agamis dan berbudaya dikalangan siswa.

“Lewat pendidikan berkarakter agamis dan berbudaya setidaknya kemerosotan moral, akhlak para generasi muda kita dapat diperbaiki,” katanya.

Dia mengatakan, dalam pendidikan berkarakter ini, semua pihak terkait harus bisa mendorong atau memotivasi anak-anak, agar lebih giat menuntut ilmu dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik.

“Kita semua tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib dalam agama. Beribadah tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa penuntun.

guruan tinggi negeri ternama dimanapun.

“Untuk kita ketahui, bahwa anak-anak dari Kabupaten Tanah Datar yang terbanyak diterima di perguruan tinggi negeri. Untuk itu, kita harus tingkatkan pengelolan pendidikan yang baik di bidang pendidikan,” ujar bupati pada kesempatan itu.

Pendidikan harus menjadi prioritas yang disebut bupati pada sambutannya, termasuk dalam rencana pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan yang harus dimulai dari PAUD, SD, SMP, SLTP bahkan sampai SLTA nantinya.

“Saya tetap bertekad bahwa pendidikan harus menjadi prioritas, harapan terwujudnya visi dan misi tersebut banyak bergantung pada kerja sama kita semua yang harus serta merta bersinergi dengan baik,” sebut bupati.

Pemberataan serta peningkatan kualitas pendidikan pun menjadi moto pemerintah, di mana bupati

mengatakan bahwa tidak ada lagi anak-anak diusia sekolah yang tidak bersekolah dan berharap guru hingga kepala sekolah bisa memonitor lingkungannya.

Tak hanya itu, bupati berharap kepada seluruh guru yang hadir pada acara tersebut dapat dipercaya sebagai kepala sekolah maupun pengawas yang mana harus bekerja sunguh-sunguh dalam mendidik dan menuntut anak muridnya sesuai tugas dan tanggung jawab.

Sementara itu, dalam lapora Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Tanah Datar, Suhermen mengatakan, tujuan selain penyampaian surat keputusan pengangkatan pengawas sekolah dan penugasan guru sebagai kepala sekolah juga acara ini dibuat untuk mempererat hubungan silaturahim antara pimpinan daerah dengan pengawas sekolah hingga kepala sekolah se-Kabupaten Tanah Datar.(h/mg-rul)

Belajar Hal yang Menyenangkan

B

anyak orang beranggapan belajar adalah hal yang paling membosankan dan membuat suntuk fikiran. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk Sharla Trihisya, siswa kelas VII SMPN 18 Padang.

Siswa yang kerap disapa Sharla ini, sangat suka belajar dan mencoba sesuatu yang baru. Baginya, belajar adalah sesuatu yang asik dan menyenangkan.

Apalagi hal tersebut berhubungan dengan pelajarannya di sekolah.

“Jika berhubungan dengan materi di sekolah, saya sangat suka mempelajarinya. Hal ini karena, jika kita mengerti akan suatu materi, maka kita akan semakin menyukai pelajaran tersebut,” katanya.

Siswa kelahiran, Padang 25 Agustus 2008 ini membuktikan dirinya bisa menguasai materi pelajaran dengan baik, seiiring kemauannya untuk belajar.

Berbekal hal inilah, ia mampu meraih berbagai prestasi.

Salah satu prestasi yang berhasil di raih oleh anak ketiga dari tiga bersaudara ini ialah dengan meraih juara kelas dan menjuarai beberapa perlombaan, seperti lomba cerdas cermat dan kuis berhadiah.

Selain itu, dalam proses belajar, tak jarang siswa yang berkepribadian lemah lembut ini ditunjuk sebagai perwakilan untuk menjadi mentor bagi temantemannya dalam belajar. “Dengan berbagi bersama, maka ilmu yang kita miliki akan semakin mudah diingat, karena sering diaplikasikan,” ujarnya.

Dalam kesehariannya, siswa yang hobi membaca ini sangat disenangi teman-temannya. Ia adalah pribadi yang suka tersenyum dan mau berbagi dengan yang lain.

Di masa depan, Sharla bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Ia ingin mendedikasikan dirinya bagi masyarakat dan bangsa. Sehingga, apa yang ia dapatkan bisa diajarkan kepada calon siswanya kelak.

“Dengan belajar yang giat dan rajin, kita mampu meraih apa yang kita inginkan. Asal terus semangat dan berusaha,” ucapnya. (h/mg-eby) SHARLA TRIHISYA

Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

9

PETUGAS BONGKAR LAPAK

150 PKL Mulai Tempati Pasar Siteba PADANG, HALUAN -– Sebanyak 150 pedagang di sepanjang trotoar dan tepi jalan Pasar Nanggalo Siteba, dipindahkan ke bangunan pasar yang sudah selesai dibangun, Rabu (27/9).

Lingkar

Dua Pengedar Sabu Digerebek PADANG, HALUAN — Lagi, warga Kota Padang ditangkap karena kasus narkoba.

Kali ini, Edrimon (34) dan Erwindo (24) harus mendekam dijeruji besi setelah tertangkap menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, Rabu (27/9) dini hari. Satresnarkoba Padang berhasil mengamankan 9 paket sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening.

Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang sudah gelisah dengan kelakuan Erwindo yang kerap mengkonsumsi sabu-sabu. Menanggapi pengaduan ini, Tim Satresnarkoba Polresta Padang langsung menuju rumah Windo di Buah Pulai, Jalan aur duri, No.73, Rt.01/Rw.04, Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Saat dirumah Windo, petugas menemukan tersangka sedang tidur dikamar.

Bersama perangkat RT dan RW setempat, Polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan tiga bungkus paket kecil sabu-sabu di dalam kotak rokok.

Saat diintrogasi, Windo mengaku mendapatkan barang haram ini dari Edrimon yang beralamat di Parak laweh Pulau Aia, No.02 A, Rt.02/Rw.09, Kelurahan Parak laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung. Petugaspun langsung bergerak dan menemukan Edrimon sedang duduk di ruang tamu rumahnya.

Saat didatangi petugas, Edrimon tampak kaget dan mati-matian tidak mengaku kenal dengan Windo. Namun saat rumahnya digeledah, petugas mendapati 6 bungkus paket sabu-sabu didapur rumah.

Di sinilah, Edrimon tak lagi bisa membantah dirinya sebagai pengedar narkoba dan orang yang menjual sabu-sabu kepada Windo.

Kasat Resnarkoba Polresta Padang, Kompol Abriadi mengatakan kedua tersangka sudah diamankan di Mapolresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Diduga kedua tersangka ini sudah lama bermain dengan barang haram ini.

“Yang kami tangkap, satu pemakai dan satu lagi pengedar. Mereka berdua sudah berada di Mapolresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Kompol Abrian. (h/ang)

BONGKAR LAPAK — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang tengah membantu pembongkaran dan pemindahan Lapak pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di teras di Pasar Nanggalo, Rabu (27/9). Para pedagang yang biasanya berjualan di bawah, mulai hari ini telah di pindahkan ke dalam dan lantai dua. HUDA PUTRA

BELUM DISETOR KE 50 KJKS

Rp6 Miliar Dana KMK Masih di Pokja PADANG, HALUAN — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menekankan kepada seluruh manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) agar dapat mengelola dengan baik dan profesional.

“KJKS merupakan program unggulan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan,”ujar Mahyeldi saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Menengah, kemarin.

Dikatakan Mahyeldi, KJKS di Kota Padang didirikan Oktober 2010 silam.

Jika tidak manejer tidak bisa mengelola

dengan profesional, maka KJKS tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Yunisman, SE mengungkapkan, diadakannya rakor tersebut karena belum semua dana Kredit Mikro Kelurahan (KMK) yang ditransfer ke KJKS. Baru 54 KJKS yang dana KMK telah ditransfer ke KJKS. Sedangkan, 50 KJKS belum, dan masih ada tersisa Rp6 miliar yang berada pada Pokja KMK. ”50 kelurahan dihadirkan pada

rakor ini untuk membahas masalah KMK. Bagaimana dana KMK ini senilai Rp 6 miliar tersebut bisa dikembalikan oleh Pokja dan ditrasfer ke KJKS untuk penguatan modalnya,” sebut Yunisman.

Ia berharap 104 pengurus KJKS, supaya bisa profesional melaksanakan tugas pengeloaan KJKS. Melakukan pengawas dan pengelolaan agar berjalan sinkron d engan Lurah yang sekaligus sebagai komite. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan usaha KJKS betul-betul terkoordinasi sesuai dengan SOP. (h/mg-mel)

PASIEN DIMUDAHKAN BEROBAT

Puskesmas Lubuk Buaya Berikan Pelayanan Terbaik

PUSKESMAS Lubuk Buaya memberikan pelayanan yang lebih kepada para pasien.

Dengan sistem yang yang dikemas rapi, pasien puskesmas tidak kesulitan saat ingin berobat.LISA

PADANG, HALUAN — Pada zaman sekarang, banyak masyarakat yang merasa kecewa akan pelayanan yang diberikan oleh instalasi tertentu yang salah satunya puskesmas.

Puskesmas sebagai tempat berobat sering mengecewakan para pasien yang ingin berobat, dengan pelayanan pegawai puskesmas kepada pasien.

Namun puskesmas Lubuk Buaya memberikan pelayanan yang lebih kepada para pasien.

Dengan sistem yang yang dikemas

www.harianhaluan.com

rapi, pasien puskesmas tidak kesulitan saat ingin berobat.

Pasien merasa puas saat berobat kesana karena baiknya pelayanan yang diberikan oleh pegawai puskesmas, serta tempattempat yang harus dituju oleh pasien itu jelas.

Seperti yang diungkapkan oleh Andri (48 thn). “Pelayanan di puskesmas sudah baik, pegawainya ramah. Kami tidak sulit saat akan

mengambil antrian, serta perawat yang bertugas juga ramah dan

mau menolong kami jika ada kesulitan,” ungkapnya.

Tidak berbeda dari yang disampaikan Andri, Dasril (71 thn) juga berpendapat hampir sama, ia merasa pelayanan untuk puskesmas ini memuaskan, pegawai, perawat serta dokter yang bertugas baik dan ramah, serta tidak pilih-pilih dalam melayani pasien yang datang.

“Saya puas setiap kali datang berobat ke puskesmas ini, karena pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sangat baik,” ungkapnya kepada haluan senin (25/9).

Hal tersebut dibenarkan oleh sherli febriani selaku inventaris, kepada haluan ia mengungkapkan, bahwa pus-

kesmas ini memang diharuskan untuk memberikan pelayanan yang ramah dan baik.

Supaya masyarakat yang akan berobat bisa dengan senang hati untuk datang, dan tidak memberikan peluang kepada pasien untuk mengeluh dengan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas ini. “Kami akan selalu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya” jelasnya.(h/mg-lla)

Redaktur:Afrianita

Pemindahan dilakukan oleh tim gabungan Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dibantu oleh puluhan pedagang di area tersebut.

Pantauan Haluan, di lapangan terlihat sejumlah petugas membuka lapak dagangan yang berada di pelataran parker dan tepi jalan. Lapak tersebut dibuka dan dibersihkan hingga depan pasar tersebut bisa digunakan sebagai pelataran parkir nantinya.

Tidak ada penolakan atau insiden berarti dalam pembongkaran. Petugas maupun pedagang bekerjasama dalam pembongkaran dan pemindahan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal menyebutkan, intruksi pembongkaran serta penataan sebelumnya sudah diberitahukan kepada pedagang. Selain i tu, sebelumnya pedagang tersebut juga sudah diperbolehkan menata dan berbenah tempat yang baru setelah diloting.

“Penataan ini berjalan lancar dan tidak ada penolakan ataupun tindak kekerasan. Semua pihak mendukung dengan baik. Namun, jika ada barang material pedagang yang tidak ada penanggungjawabnya maka sementara kita bawa ke gudang dulu,” ujarnya.

Dikatakannya, pedagang mulai hari ini sudah bisa menempati tempat yang baru yaitu di lantai dasarr dan lantai 1.

Di pelataran parker tidak diperbolehkan lagi pedagang berjualan. Jika kedapatan berjualan maka akan diberikan sangsi sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

“Pedagang yang m engisi lantai dasar dan lantai 1 tersebut bervariasi.

Baik itu dari pedagang harian maupun pedagang sembako. Ada juga pedagang P&D, pedagang daging sapid an daging ayam. Semuanya sudah kita tata sesuai loting beberapa waktu yang lalu,” tambahnya.

Endrizal mengatakan, dalam waktu satu minggu ke depan akan melakukan pemantauan. Bagi pedagang yang tidak mengisi tempat yang sudah disepakati maka akan dilelang kembali dan diisi oleh pedagang lain yang membutuhkan.

“Yang mengisi tempat tersebut harus pedagang tersebut. Tidak boleh disewakan kembali ataupun dibiarkan kosong begitu saja. jika ada kedapatan maka akan kita tindak lanjuti kembali.

Semoga dengan aturan ini bisa menjadikan Kota Padang ini kembali rapi, bersih dan indah,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang Ani (35) yang sedang membersihkan tempat dagangannya mengaku senang dengan penataan tersebut. Sebelumnya ia berjualan berpindah-pindah. Sekarang ia sudah mendapatkan tempat di lantai 1 dan siap berjualan kebutuhan sembako.

“Semoga dengan penataan ini Pasar Siteba yang selama ini dikenal semrawut dan menyebabkan macet bisa berubah.

Tempat parker sudah ada, otomatis aliran transportasi akan stabil. (h/win)

Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

TIANG PARKIR METER DICABUT SEMENTARA

DPRD: Bongkar Pasang Tak Efisien PADANG, HALUAN — DPRD Kota Padang sayangkan pembongkaran sejumlah alat parkir meter di sepanjang Jalan Permindo Kota Padang terkait adanya pembangunan trotoar di sepanjang kawasan itu.

Wawasan Kebangsaan Masih Rendah PADANG, HALUAN – Walikota Padang diwakili Staf Ahli Dian Fakhri menyebut hasil survei terhadap wawasan kebangsaan masih rendah. “Data ini saya dapat tadi malam sewaktu ramah tamah dengan bapak Cahyo Kumolo di Gubernuran,” ujarnya kepada Haluan usai membuka Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota, Rabu (27/9) yang diadakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang.

Dikatakan Dian, berdasarkan survei tersebut dari 100 orang, sebanyak 18 orang tidak mengetahui judul lagu perjuangan yang diputarkan. Lalu 24 orang dari 100 orang tidak bisa mengucapkan sila-sila dari pancasila. Kemudian, yang paling parah 53 orang dari 100 tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia raya. “Survei ini dilakukan secara acak, untuk berbagai profesi,”kata mantan Kepala Satpol PP Kota Padang ini.

Disebutkan Dian, gambaran sekilas mengenai survei tersebut tentunya harus disikapi. Bagaimana dengan pengetahuan wawasan kebangsaan dari aparatur sipil negara (ASN) yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

Untuk itu,harus segera ditanggapi, sebab ASN sebagai garda terdepan jangan sampai melakukan hal tersebut, tidak mengetahui mengenai wawasan kebangsaan ini. . Dengan tujuan, selaku garda terdepan ASN wajib memiliki pemahaman wawasan kebangsaan sekaligus dapat menyosialisasikannya ke tengah masyarakat. “Harus segera kita tingkatkan pengetahuan wawasan kebangsaan tersebut. Agar rasa kebangsaan dapat ditumbuhkan untuk pengabdian,”sebutnya.

Selain itu, Dian menyebut, wawasan kebangsaan yang tinggi dapat menjaga keutuhan NKRI dan mengantisipasi hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. setiap warga negara mesti memiliki wawasan kebangsaan “Untuk itu bagi aparatur kita, jangan sampai memiliki wawasan dan rasa kebangsaan yang lemah. Semoga melalui kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini semakin meningkatkan wawasan kebangsaan bagi setiap ASN. Sehingga keutuhan bangsa yang memiliki berbagai kekayaan dan keberagaman ini senantiasa dijaga dan dilestarikan,” tukasnya. (h/mg-mel)

BANGUN TIANG — Sejumlah pekerja tengah membangun tiang lampu hias di sepanjang pedestrian Jalan Samudera, Rabu (27/9). Pedestrian di kawasan ini masih dalam pengerjaan dari Muaro Lasak hingga ujung jalan Samudera. HUDA PUTRA

Pengurus Komite SMA 16 Dibentuk PADANG, HALUAN — Pengurus Komite SMA 16 Padang masa bakti 2017-2020 berhasil dibentuk melalui musyawarah orangtua/wali siswa beberapa hari lalu.

Kepala SMA 16 Padang Amriman, SPd, MM didampingi Kepala Tata Usaha Delvian Darwis, SSos kepada Haluan mengemukakan kepengurusan tersebut merupakan tindak lanjut peraturan terbaru tentang Komite

Sekolah yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016.

Dikemukakan Amriman yang sudah cukup senior sebagai kepala SMA di Padang dengan terbentuknya diharapkan bisa lebih eksis dalam memajukan sekolah yang berada di Bukitnapa tersebut.

Dalam peraturan menteri

PENGURUS Komite SMA 16 Padang foto bersama dengan Kepala SMA 16 Padang Amriman ( enam dari kanan). Ketua Komite Yunisman (tujuh dari kanan). AYE

tersebut diantaranya dicantum komite berperan besar mencarikan dana di luar yang sudah disediakan pemerintah.

“Kita berharap pengurus bisa secepatnya menyusun program kerja bersama pihak sekolah. Yang jelas dana dari pemerintah tak mencukupi membiayai kegiatan sekolah baik kurikuler apalagi ekstrakurikuler,” kata Amriman yang juga mantan Wakil Ketua DPD KNPI Kota Padang.

Pengurus Komite SMA 16 Padang yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala SMA 16 Padang, Ketua Yunisman,SE, MM, Sekretaris Amrizal Rengganis, SSos, Bendahara Wiwik Aswita.

Bidang Pendidikan dan Litbang, Dr. Abdul Halim Hanafi, Drs. Zuwirman,MPd, Erman,SPd. Bidang Sosial dan Humas, Hutriwati P, Eliyus, Dasman Boy, SSos. Bidang Dana dan Usaha Andri Yusran, Hartati. Bidang Sarana dan Prasarana Mawardi, SH,MH dan Arbain, SH. (h/aye)

BERI KULIAH UMUM DI UBH

M. Nuh Bicara Tentang Generasi Milenial 2045

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (20092014), Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UBH, di Aula Balirung Caraka Gedung B Kampus Proklamator I UBH Ulak Karang Padang, Rabu (27/09). IST

PADANG, HALUAN —Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2009-2014), Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA memberikan Bung Hatta Memorial Lecture Series berupa kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Bung Hatta (UBH).

Kuliah umum ini mengangkat tema aplikasi teknologi

www.harianhaluan.com

informasi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi di Aula Balirung Caraka Gedung B Kampus Proklamator I UBH Ulak Karang Padang, Rabu (27/09).

Dihadapan lebih dari 400 mahasiswa, dosen dan pimpinan universitas yang mengikuti kuliah umum ini, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh,

DEA menyampaikan materi mengenai “Universitas Bung Hatta: Menyiapkan Generasi Milenial menuju Kejayaan Indonesia 2045”.

“Bung Hatta tidak akan menyangka saat belajar di Belanda dulunya akan menjadi tokoh pergerakan yang kemudian menjadi sosok yang sangat dikagumi dan dicintai hingga saat ini.

Kesetiaan menadi modal dalam membangun suatu bangsa, seperti halnya setianya Bung Hatta pada negara ini dan setianya Universitas Bung Hatta pada sistem pendidikan nasional,” ucap Ketua Majelis Wali Amanah ITS dan Komisaris Utama Bank Mega Syariah ini.

Mohammad Nuh mengapresiasi dan bangga kepada UBH yang memiliki satu mata kuliah khusus mengenai kebunghattan yang dengan harapannya nilainilai dan pemikirannya di-

ajarkan selama kuliah ini dapat melahirkan Bung Hatta-Bung Hatta muda.

Negeri ini rindu dengan sosok yang dapat memberikan sesuatu dan apa yang bisa memberikan sesuatu seperti halnya Bung Hatta.

“Setiap Generasi memiliki tugas kesejarahan sesuai zamannya. Ukirlah setiap lembar sejarah dengan prestasi. Bersyukur kepada mahasiswa semuanya yang bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, karena masih banyak generasi bangsa ini belum bisa memperoleh pendidikan yang seperti kita peroleh saat ini,” sebutnya.

M. Huh yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan informatika RI ini menyampaikan seputar kompleksitas, fenomena konvergensi dan revolusi industri 4.0. Masa depan lebih rumit dan kompleks.

Jumlah manusia bertambah dan perkembangan teknologi lebih cepat dibanding bidang lain sehingga peradaban pun semakin maju.

Teknologi sebagai kunci terjadinya revolusi industri 4.0.

“Perbanyak kawan dan sahabat, mereka semua akan menjadi bagian dari kesuksesan kita.Jangan menambah musuh, karena mereka akan menjadi bagian dari kegagalan kita.

Jadilah seperti processor, meskipun sizenya jauh lebih kecil, tetapi komputer tanpa processor tidak ada arti,” terang Rektor ITS periode 2003–2006 ini.

Sebagai generasi muda, ia berpesan agar selalu berbakti kepada orang tua, menjadi pembelajar sejati yang memiliki karakter pekerja keras, berpikiran terbuka (open mind), adaptif terhadap perubahan hingga selau belajar sepanjang masa.

Kemudian gemar bersedekah dan bagi yang beragama Islam, perbanyaklah salat malam dan baca sholawat.

Rektor UBH Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A, menyampaikan dalam minggu ini sudah ada 2 tokoh yang memberikan kuliah umum di UBH, termasuk dari Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA. UBH selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi mahasiswa. Kuliah umum ini merupakan merupakan bagian dari Bung Hatta Memorial Lecture Series.

“Kuliah umum ini didominasi oleh mahasiswa baru dan untuk mendukung 3 program utama bagi mahasiswa angkatan 2017 ini agar memiliki kemampuan berbahasa asing, IT dan berakhlak mulia serta turut untuk melahirkan Bung Hatta-Bung Hatta muda. (h/ita)

Akibatnya seluruh tonggak (alat parkir meter,red) di sepanjang Jalan Permindo dicabut, tak ada satupun tonggak yang tersisa.

Akhirnya, pengunjung yang parkir membayar secara manual kepada petugas parkir disepanjang kawasan itu.

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Aprianto Rabu (27/9) mengatakan, dengan dibongkarnya alat parkir meter disepanjang Jalan Permindo, merupakan suatu perencanaan yang tidak matang.

“Buktinya saat ini, apa yang telah dikerjakan dan disepakati Pemko Padang bersama pihak ketiga tidak berjalan sesuai yang di inginkan,” katanya.

Apalagi diketahui hingga kini, sistem parkir meter yang diterapkan di sejumlah titik seperti dikawasan Jalan Permindo, Jalan Niaga Pondok tidak berjalan maksimal.

Ia menilai, planing Pemko Padang atau master plan yang dibuat tidak matang, hingga terjadi pembongkaran dan nantinya jika dipasang kembali tentu juga membutuhkan biaya. “ Saya menilai, ini pekerjaan dua kali. Tidak efektif dan efisien ,” ujarnya.

Menurutnya dengan pembongkaran itu otomatis sistem parkir meter menjadi fakum, sudah pasti merugikan pihak ketiga begitu juga Pemko Padang. Apalagi disini dituntut untuk PAD, sementara parkir meter saja tidak berjalan maksimal.

DPRD tidak ingin nantinya, dengan perencanaan yang kurang matang berimbas pada investor yang ingin berinvestasi di Kota Padang.

“Mereka( investor,red) pasti akan berpikir dua kali, kalau masih seperti ini perencanaan yang dibuat pemerintah kota, “ ungkapnya.

Sementara itu Dessy Daud Project Manager PT Halim Perdana Perkasa mengatakan, pengerjaan trotoar di Jalan Permindo merupakan kelanjutan dari Jalan Simpang Kandang dan ini sudah sesuai perencanaan pelaksanaan pada pihak kontraktor.

“Mengenai pembongkaran alat parkir meter di kawasan Permindo, kami hanya membantu untuk membongkarnya. Itu pun atas permintaan serta sudah kesepakatan pihak PU, Dishub dan pihak ketiga PT. MATA. Intinya, kami hanya membantu untuk membongkarnya. Sementara,untuk pemasangan kembali alat parkir meter itu nantinya itu urusan pihak yang terkait, “ ungkapnya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang Fadelan Fitra mengaku, memang telah dilakukan pembongkaran alat parkir meter di Jalan Permindo. Pembongkaran hanya bersifat sementara, itu pun sudah ada kesepakatan antara PU, Dishub dan pihak PT. MATA. ‘Sementara untuk pengerjaan trotoar di kawasan Permindo itu sudah ada planingnya, kami hanya mengerjakan sesuai planing.

Pembongkaran alat parkir meter ini, hanya sementara saja hingga penyelesaian pengerjaan trotoar tersebut,”katanya.

Ketika dilakukan pembongkaran, saat itu juga disaksikan pihak PT MATA sendiri bersama Dishub.

“Kami ( PU, red) akan memasang kembali alat tersebut, sesuai kesepakatan diberita acara antara PT. MATA selaku pihak ketiga bersama PU dan Dishub, “ungkapnya. (h/ade)

Sidang dengan Terdakwa Bule Ditunda PADANG, HALUAN — Sidang dugaan penganiayaan dengan terdakwa Jordan De Mille Heuer (43), ditunda oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (27/9).

Pasalnya sidang ini ditunda karena Penasehat Hukum (PH) terdakwa belum menerima berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Untuk itu, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk mendapatkan berkas perkara dari JPU. Pada sidang kedua ini seharusnya beragendakan pemeriksaan saksi, kedua saksi telah dihadirkan jaksa Lily Maria Yulis. Kedua saksi tersebut adalah korban, Alexandre Leon dan Aurelius Yan. Tidak hanya itu, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya.

Namun, PH terdakwa Renal Arifin cs, menyatakan belum mendapatkan berkas perkara. Atas pernyataan itu, jaksa Lily menyatakan sesuai Pasal 72 KUHAP, terdakwa atau pun penasihat hukum bisa mendapatkan berkas perkara itu dengan mengajukan permintaan.

Untuk itu, majelis hakim yang diketuai Jon Effredi dengan dodampingi oleh, hakim anggota Syukri dan Leba Max Nandoko memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mendapatkan berkas perkara tersebut. Sidang bakal dilanjutkan, Senin (2/10) dengan agenda pemeriksaan para saksi.

Padang sidang sebelumnya terdakwa Jordan, warga Ameriksa Serikat didakwa melakukan penganiayaan terhadap Alexandre Leon, wisatawan asal Prancis di Rifles Pulau Karang Majat, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai pada 6 Mei 2015.

Redaktur:Afrianita

Dijelaskan, sekitar pukul 17.30 WIB Leon surfing di lokasi itu. Kemudian terdakwa yang merupkan pendiri Kandui Villas itu mendatangi korban dan mengusir sambil berkata go out atau keluar. Jordan disebut menabrakan ujung papan surfingnya ke arah korban.

Korban menangkisnya dengan papan surfing miliknya. Ketika masih dalam keadaan duduk di atas papan surfingnya, terdakwa kemudian memukul korban sebanyak tiga kali, sehingga mengenai bagian kening, bawah mata sebelah kanan dan rahang sebelah kanan korban yang mengeluarkan banyak darah.

Saat itu korban tidak melakukan perlawanan karena sudah merasakan kesakitan akibat dipukul terdakwa. Korban kemudian langsung ke boat yang ditumpanginya bersama Michel Nicolas, Emilie Pace, Elsa dan Hendrik Andi selaku operator boat. Lalu mereka kemudian ke Guesthouse milik Aurelius. Atas perbuatan tersebut jaksa mendakwa Jordan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pada 2016 lalu kasus ini sempat masuk ke tahap persidangan dengan perkara tindak pidana ringan yang diajukan penyidik Polres Mentawai.

Dalam putusannya, hakim menyatakan perkara itu masuk ranah pidana umum dan berkasnya harus diajukan ke pihak kejaksaan.

Kemudian berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh pihak Kejari Mentawai, dan Jordan pun ditahan.

Menariknya, proses hukum yang dihadapi Jordan muncul di sejumlah media asing, baik di Brasil, Amerika Serikat dan Australia. (h/mg-hen).

Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BUKITTINGGI

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

Saayun Salangkah

13

Putra SBY Kagumi Bukittinggi Festival Silat Tradisonal Nusantara Diundur BUKITTINGGI, HALUAN — Festival Silat Tradisonal Nusantara dan International yang direncanakan akan dihelat oleh Pemko Bukittinggi pada tanggal 11-15 Oktober 2017, bakal diundur pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Sekretaris daerah Kota Bukittinggi Yuen Karnova mengatakan, diundurnya pelaksanaan kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya Indonesia itu, sehubungan dengan padatnya jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada Oktober mendatang. Karna disaat yang bersamaan Bukittinggi juga akan menggelar iven Bukittinggi Expo 2017 dan Festival Multi Etnis.

Menurut Yuen Karnova, selain padatnya kegiatan pemerintah daerah juga belum mendapat kepastian atas kehadiran 11 tamu undangan dari luar negeri untuk mengikuti Festival Silat Tardisional Nusantara yang akan dilaksanakan di Lapangan Wirabraja Bukittinggi.

“Jika tetap dilaksanaka di Lapangan Wirabraja, maka pelaksanaannya tidak akan kondusif mengingat disaat yang bersamaan juga dilaksanakan sejumlah iven.Sedangkan Penyelenggaraan Alek Festival Silek Nusantara dan Internasional ini merupakan iven besar, jadi pelaksanaanntya tidak bisa terganggu dengan iven lainnya,” ujar Yuen Karnova yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam rapat Koordinasi Penyelenggara Festival Silek Nusantara dan Internasional di Balaikota,” Selasa (26/09).

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias juga sepakat juga sepakat dengan pengunduran kegiatan Festival Silat Tradisional Nusantara dan Internasional tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah menginginkan supaya Festival Silek ini berjalan dengan semarak. Karena kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi ajang promosi Bukittinggi dengan skala lebih besar.

“Kita harus mempersiapkan kegiatannya secara pasti dan matang. Karna kita menginginkan Festival Silek itu bias berjalan kondusif seperti aslinya, sesuai unsur tradisional sebuah ajang festival silek yang nantinya akan lahir generasi pecinta silat tradisional. Dengan persiapan yang mata itu, tentu kedepannya diharapkan Bukittinggi sebagai tempat berkumpulnya pesilat-pesilat dunia,” ungkap Ramlan.

Ia menambahkan, Festival Silek Nusantara dan Internasional yang dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta generasi muda kepada nilai-nilai tradisi dan budaya terutama silat tradisional. Kegiatan yang dilaksanakan selain sebagai ajang silaturahmi bagi pesilat nusantara dan mancanegara, juga akan menjadi iven besar dalam melestarikan nilai-nilai tradisi.

“Pada awalnya panitia pelaksana menjadwalkan kegiatan ini pada tanggal 11-15 Oktober. Namun karena padatnya kegiatan disaat yang bersamaan, maka panitia memutuskan untuk mengundur pelaksanaannya,” ujar Ramlan. (h/tot)

KSB Bukittinggi Ikuti Jambore PRB Tingkat Provinsi BUKITTINGGGI, HALUAN — Kota Bukittinggi mengutus 15 orang peserta dari Kelompok Siaga Bencana (KSB) pada Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ke IV Tingkat Propinsi Sumbar Tahun 2017, yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, (26-29/9).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi Musmulyadi mengatakan, 15 peserta yang mengikuti Jambore itu terdiri dari 11 orang utusan Kelompok Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK), 2 orang dari Pusdalog BPBD Bukittinggi dan 2 orang dari Tagana.

Jambore PRB yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Tingkat Sumbar tahun 2017. Disamping itu sekaligus sebagai ajang peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana dan masyarakat tentang pengetahuan kebencanaan dan pengurangan risiko bencana. Termasuk juga untuk menumbuh kembangkan semangat relawan dalam pengurangan risiko bencana di masing-masing daerah.

Pada jambore yang dilaksanakan itu kata Musmulyadi, KSB Bukittinggi akan mengikuti dua kegiatan yakni peningakatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, serta mengikuti aneka lomba yang meliputi lomba cerdas cermat, lomba Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), lomba logistik/dapur umum, lomba bongkar pasang tenda dan lomba manajemen Posko pengungsi.

“Bukittinggi terakhir kali menjadi juara umum pada Jambore tingkat Provinsi Sumbar ini yakni pada tahun 2014 lalu. Oleh Karen itu, pada Jambore kali ini kita berharap KSB Bukittinggi dapat membawa pulang kembali piala juara umum tersebut Kepada tim juga diharapkan untuk dapat menjaga kekompakan dan menjalin kerjasama yang baik demi menjaga nama baik Bukittinggi,” harap Musmulyadi.

Sementara itu Staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bukittinggi, Reynaldo Seichuba menambahkan, adapun utusan dari KBLK yang mengikuti Jambore ini terdiri dari KBLK Pakan Kurai, KBLK Benteng Pasar Atas, KBLK Puhun Pintu Kabun, KBLK ATTS, KBLK Birugo, KBLK Parit Antang, KBLK Manggis Gantiang, KBLK Koto Selayan dan Relawan TAGANA. Menurut Reinaldo, sebelum mereka berangkat masing-masing peserta telah melakukan latihan sesuai dengan lomba yang akan diikutinya. (h/tot)

BUKITTINGGI, HALUAN — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kagum dengan Kota Bukittinggi.

Disamping keindahan alam dan penduduknya yang ramah, Bukittinggi juga dikenal sebagai kota perjuangan yang telah melahirkan founding Father.

Demikian diungkapkan AHY ketika bersilaturahmi dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di ruang kerja Walikota, usai memberikan Kuliyah Umum di Stikes Fort De Kock Bukittinggi, Selasa (26/9). Kedatangan AHY ke Balaikota didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi, Mantan Walikota Padang Fauzi Bahar serta anggota DPRD Bukittinggi Yontrimansyah dan Rusdi Nurman.

Dalam kesempatan itu putra dari Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyampaikan, sebelum datang ke Sumbar ia telah berbincang binca dengan sang ayah, dimana beliau mengatakan bahwa Sumbar selalu ada di hatinya, dan beliau juga sangat rindu dengan Sumbar khususnya Bukittinggi.

Bahkan selama SBY menjadi Presiden kata AHY, beliau sering datang ke Sumbar untuk melakukan berbagai kegiatan. Begitu juga kegiatan peretemuan dengan Perdana Mentri Malaysia yang beliau laksanakan di Kota Bukittinggi. Semua itu beliau lakukan sebagai bentu perhatian dan ke-

SERAHKAN CINDERAMATA — Walikota Ramlan Nurmatias, serahkan cinderamata kepada AHY didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi, usai kegiatan silaturahmi di Balaikota Bukittinggi, Selasa (26/7). GATOT

cintaan beliau di Ranah Minang ini.

“Tidak hanya sang ayah, saya juga merasa senang berada di Sumbar, terutama sekali berada di Bukittinggi. Kota ini tidak hanya memiliki keindahan alam tapi kuliner dan makanannya juga enak dan lezat. Selain itu saya juga kagum dengan Bukittinggi karena telah banyak melahirkan para pendiri bangsa, pejuang dan tokoh tokoh dipentas nasional. Kedepan diaharapkan dari Bukittinggi ini juga terlahir generasi bangsa yang

bias memajukan negeri ini,” ungkap AHY. Sementara itu Walikota Ramlan Nurmatias dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat datang kepada AHY. “Bukittinggi memang kota sejarah, karena di kota kecil inilah Proklamator RI Bung Hatta dilahirkan. Bahkan kota ini pernah dipilih SBY sebagai tempat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia,” ujar Ramlan.

Sebelumnya, kedatangan

AHY kebukittinggi disambut histeris dan hangat oleh mahasiswa Stkes Ford De Kock dan warga Bukittinggi. Selama berkunjung ke Bukittinggi, AHY memberikan kuliyah umum di Stikes Fort De Kock Bukittinggi, dengan tema Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045.

Usai memberikan Kuliyah Umum, AHY melakukan silaturahmi dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Balaikota, dan kemudian makan siang di Los Lambuang Pasar

Lereng Bukittinggi. Usai makan Siang AHY berfoto di Jam Gadang, dan terakhir rombongan singgah di Panorama Bukittinggi. ”Saya sangat senang sekali bisa mencicipi kuliner Nasi Kapau Bukittinggi, dan saya sangat menikmati masakannya yang enak dan lezat. Beda dengan masakan daerah lainnya,” kata putra SBY ini, usai makan siang di Los lambuang Uni Er Pasar Lereng Bukittinggi. (h/tot)

181 ASN Terima SK Kenaikan Pangkat

GAJAH betina bernama Bita koleksi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi ditemukan mati di dalam kandang, Selasa (26/9/) sekitar pukul 16,45 wib. IST

Seekor Gajah Mati di TMSBK BUKITTINGGi, HALUAN — Seekor Gajah betina bernama Bita koleksi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi ditemukan mati di dalam kandang, Selasa (26/9/) sekitar pukul 16,45 WIB. Sebelum mati, gajah berusia 28 tahun tersebut menderita sakit karena kekurangan fosfor sejak tiga bulan terakhir, sehingga Selasa sore kondisinya semakin drop dan tidak tertolong. Pengendali Eko Sistem Hutan BKSDA Bukittinggi, AA Jusmar mengatakan, kondisi kesehatan gajah betina itu semakin memburuk sejak Selasa sore.

“Sejak tiga bulan terakhir Bita mengalami sakit, hasil analisa menyebutkan Bita kekurangan fosfor. Sehingga Selasa sore kondisinya semakin drop dan tidak tertolong lagi. Kita akan lakukan pembedahan dan beberapa organ dalam diserahkan ke laboratorium hewan Veteriner di Baso untuk diteliti lebih lanjut,” kata AA Jusmar.

Sementara itu, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, hewan ini sudah dimonitor dua orang dokter hewan sejak sakit dan telah dirawat secara intensif, namun kondisi fisiknya terus menurun.

“Perawatan dan pengobatan telah dilakukan secara maksimal, dengan mendatangkan dokter spesialis Gajah Wisnu Wardana dari

Jakarta, untuk membantu dokter hewan di TMSBK. Namun kondisinya tidak dapat diselamatkan,” jelas Ramlan.

Ia menjelaskan, dokter hewan TMSBK langsung melakukan Nekropsi atau pembedahan agar nantinya dapat diketahui secara pasti apa penyakit yang diderita gajah tersebut.

“Setelah proses Nekropsi selesai dilakukan, maka selanjutnya bangkai gajah itu akan dikuburkan disamping kandangnya. Dengan bantuan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum,” tambahnya.

Menurut Ramlan, tenaga medis telah berupaya secara maksimal untuk menyelamatkan gajah betina itu. Namun ke depan ia berharap agar kejadian yang sama tidak terulang pada hewan lainnya.

Ia meminta pihak pengelola Kebun Binatang TMSBK untuk melaporkan kondisi kesehatan satwa perminggu dan perbulan, sehingga jika ada hewan yang sakit dapat dilakukan pertolongan.

“Di Kebun Binatang kita terdapat sepasang gajah. Namun dengan matinya gajah betina bernama Bita ini. Kini, hanya tinggal seekor gajah jantan bernama Zidan, dan ke depan kita akan berupaya mendatangkan seekor gajah betina lagi, untuk menemani gajah jantan itu,” ungkap Ramlan.(h/ril)

BUKITTINGGI, HALUAN — Sebanyak 181 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima SK Kenaikan pangkat periode II tahun 2017. SK kenaikan pangkat tersebut diserahkan secara langsung oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Aula Balaikota serempat, Selasa (26/09).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi, Sustina mengatakan, 181 ASN yang menerima SK kenaikan pangkat itu terdiri dari satu orang Golongan I, 18 orang Golongan II, 116 orang Golongan III dan 46 orang Golongan IV. Disamping penyerahan SK juga dilakukan penyerahan bantuan tugas belajar dan izin belajar bagi 53 orang ASN. “Awalnya BKPSDM mengusulkan sebanyak 210 ASN untuk kenaikan pangkat, namun baru 181 yang dapat disetujui. Sedangkan untuk 29 ASN lagi saat ini masih dalam proses administrasi di Badan Kepegawaian Negara,” kata Sustina.

Berkaitan dengan bantuan pendidikan untuk 53 orang ASN terang Sustina, terdiri dari bantuan izin belajar SI sebanyak 14 orang dengan bantuan sebesar Rp. 2 Juta/ orang, izin belajar S2 sebanyak 2 orang dengan bantuan Rp. 3 juta/ orang.

Kemudian bantuan wisuda Izin Belajar S1 sebanyak 31 orang dengan bantuan Rp. 2 juta/orang dan untuk S2 sebanyak 1 orang dengan bantuan Rp 3 juta/ orang.

Selanjutnya bantuan pendidikan tugas belajar jenjang S2 untuk dua orang sebanyak Rp. 3 juta, dan bantuan wisuda Tugas Belajar untuk 3 orang sebanyak Rp. 2 juta/ /orang.

Sementara itu Walikota Ramlan Nurmatias dalam kesempatan itu mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 telah dijelaskan hak dan kewajiban ASN, baik PNS maupun non PNS. Disamping itu peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan juga merupakan bentuk pembinaan Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam rangka perubahan pola pikir dan pola kerja yang inovatif dan kreatif, yang mantinya diharapkan dapat diterapkan dalam kewenangan yang diberikan.

Menurut Ramlan, ketika kewajiban telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka pemerintah daerah juga akan memperhatikan hak-hak ASN sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah.

Termasuk hak memperoleh kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi, khususnya dalam bentuk tugas belajar maupun izin belajar. Dan SK kenaikan pangkat yang diterima 181 ASN ini merupakan penghargaan kepada PNS atas kinerja yang mereka perlihatkan selama ini.

Ramlan berharap, dengan diserahkannya SK kenaikan pangkat dan bantuan pendidikan, ASN Pemko Bukittinggi dapat meningkatkan pengabdiannya sebagai ASN, serta menjadi ASN yang professional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari KKN. “Jadilah ASN yang punya etos kerja tinggi, penuh komitmen dan tanggung jawab. Yakini bersama bahwa tugas kita selaku ASN adalah aktualisasi diri dan siap bekerja keras untuk masyarakat,” tegas Ramlan. (h/tot)

PP 12/2017 dan Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD UNDANG-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 96 dan pasal 149, telah dengan sangat jelas dan tegas membagi fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah menjadi 3 bagian yang fundamental, yaitu berkenaan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Khusus terkait implementasi fungsi pengawasan DPRD, pemerintah pusat telah melahirkan regulasi baru sebagai derivasi (turunan) langsung dari pasal 373 Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Walaupun dapat dikatakan agak

terlambat, namun tentunya Sedangkan berdasarkan Oleh: kita sangat meyakini bahwa penjelasan PP 12/2017 eksistensi dan esensi PP 12/ disebutkan bahwa pengawa2017 tersebut menjadi sasan yang dilaksanakan oleh ngat urgen sebagai pedoman DPRD bersifat kebijakan, bagi Pemerintah Daerah yang bermakna bahwa pe(baca ; Kepala Daerah) dan ngawasan tersebut dilakukan DPRD sebagai unsur penyeterhadap kebijakan pemelenggara pemerintahan darintahan daerah “hanya” erah untuk melaksanakan bersifat terbatas pada penfungsi, tugas dan wewenang capaian tujuan kebijakan dan IBNU AZIZ terhadap pembinaan dan tidak termasuk pada teknis (Anggota DPRD Bukittinggi) pengawasan penyelenggaoperasional pelaksanaan raan pemerintahan di daerah kegiatan. secara konstitusional dan berkelanjutan.

Sementara itu secara operasional, PP Sebagaimana diketahui bersama bah- 12/2017 tersebut menjelaskan bahwa wa pengawasan penyelenggaraan peme- bentuk pengawasan DPRD dilakukan rintahan daerah dimaksud didefinisikan terhadap pelaksanaan peraturan daerah sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang dan peraturan kepala daerah, peraturan ditujukan untuk menjamin penyeleng- yang terkait dengan penyelenggaraan garaan pemerintahan daerah berjalan pemerintahan daerah dan Laporan Hasil secara efisien dan efektif sesuai peraturan Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). perundang-undangan.

Maka untuk mendukung optimalisasi dan penguatan fungsi pengawasan tersebut, setiap DPRD diharapkan “mau dan mampu” untuk menyiapkan rencana kerja (renja) pengawasan setiap tahun anggaran, serta ditambah lagi DPRD juga perlu segera merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap progres (pelaporan) pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut setiap tahunnya.

Disamping itu, secara materi, prosesi dan implementasi terkait fungsi pengawasan DPRD dimaksud perlu dimuat didalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Dengan demikian kita dapat berharap optimis, bahwa perwujudan fungsi pengawasan DPRD beserta kepala daerah secara sinergis akan membawa pada kondisi “good dan clean governence” (pemerintahan yang baik dan bersih) sebagimana dicita-citakan bersama.

Semoga. (***)

Redaktur: Isra Hermanto

Layouter: Luther

12

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

TMMD Payakumbuh Resmi Dibuka PAYAKUMBUH, HALUAN — Walikota Payakumbuh, Riza Falepi, membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Nagari (TMMD/N) ke-100 tahun 2017, di walayah odim 0306/50 Kota. Acara berlangsung di Lapangan Sari Bulan, Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Rabu (27/09).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya yang dibacakan Walikota Payakumbuh Riza Falepi mengatakan, TMMD kelanjutan dari Program ABRI Masuk Desa. Program lintas sektoral yang dilaksanakan secara terpadu antara TNI, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Swasta, bersama masyarakat lokasi sasaran untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Program TNI Manunggal Membangun Desa, merupakan wujud salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presi-

den Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” kata Riza.

Ditambahkan, TNI Manunggal Membangun Desa memberikan bukti nyata membantu pemerintah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TMMD/N ke-100 tahun 2017 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dengan obyek kegiatan membuka akses jalan dan pengerasan sepanjang lebih kurang 1200 meter (1,2 km).

Dalam kesempatan itu, Wali-

kota Payakumbuh, menyerahkan secara simbolis alat-alat kerja kepada perwakilan TNI, Polri, dan masyarakat, berupa cangkul. Sebelumnya, Dansatgas TMMD/N ke-100 tahun 2017 melaporkan kesiapan dan penandatanganan naskah MOU. Dalam acara tambahan, Dandim 0306/50 Kota, Heri Sumitro, menyerahkan bibit Mahoni kepada perwakilan masyarakat. Sedangkan Kakankemenag Payakumbuh, menyerahkan Al Quran dan Iqro’, serta penyerahan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Baznas Kota Payakumbuh sebanyak dua unit Kegiatan TNI manunggal mengusung tema ‘Dengan Semangat Kemanunggalan TNI dan Rakyat Kita Percepat Pembangunan Daerah Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI.’ (h/zkf)

PAYAKUMBUH dan Limapuluh Kota\TMMD di Kota Payakumbuh dimulai, Walikota Payakumbuh, Riza Falepi menyerahkan peralatan kerja ecara simbolis ke anggota TNI dan POLRI serta perwakilan masyarakat.di lapangan Sari Bulan, kemarin. ZUL.

PERDA KOTA PAYAKUMBUH

Dilarang Merokok di Kafe PAYAKUMBUH, HALUAN — Bagi anda para perokok yang akan ke berkunjung ke Kota Payakumbuh harap waspada dan hati-hati terutama yang akan nongkrong di kafe-kafe restoran serta rumah makan.

Perantau Dukung Pembangunan Kampung Halaman LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Para perantau Kabupaten Limapuluh Kota, mengapresiasi pasangan Bupati H.Irendi Arbi dan Wabup Ferizal Ridwan, karena belum lama memimpin daerah Limapuluh Kota, sudah banyak menghasilkan prestasi serta menuntaskan berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Selain itu, mampu memberikan kembali dana pembangunan untuk masjid, pembayaran honor garin, guru mengaji, membagikan beras bagi keluarga tidak mampu. Di sisi lain penya kepedulian dengan pendidikan anak keluarga miskin, mengayomi wargatidak mampu. Tak hanya itu, pasangan bupati dan wabup mampu pula mempersembahkan anugrah Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2017 untuk masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota.

“Kita salut dengan bupati, baru baru ini mampu pula meraih piagam penghargaan Basnaz, sekaitan dengan kepeduliannya dengan zakat,” ungkap salah seorang perantau asal Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, H Darmansyah Jailani yang dihubungi di Jorong Talago beberapa hari yang lalu.

Dikatakan, para perantau sangat mendukung kebijakan pembangunan yang diterapkan bupati di daerah ini. “Kami perantau merasa bangga dengan Bupati Irfendi Arbi yang baru kembali dari tanah suci Mekah, karena itu diharapkan semua pihak mendukung program pembangunan Pemkab Limapuluh Kota tersebut, “ulas perantau yang berdomisili di bekasi itu.

Sedangkan Eva perantau asal Ampanggadang berdomisili di Kota Bandung, yang sudah berhasil menggeluti usahanya, juga menyatakan hal yang sama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan pemerintah daerah serta pertahankan suasana yang sudah kondusif selama ini, sebutnya.

“Kami para perantau tidak ingin suasana politik di kampung kita tidak kondusif.

Karenanya, kami berharap seluruh pihak sama-sama menjaga suhu politik di daerah ini,” tutur Eva didampingi perantau yang berdomisili di Pekanbaru, Sri Rahmawinda kepada Haluansebelumnya.

Dikatakan, kedepan pemerintah terus memperhatikan kegiatan kegiatan tradisional termasuk mempertahankan budaya-budaya tradisional di kabupaten Limapuluh Kota.

Disisi lain warga Taeh, Asnadi yang juga merantau di Ibukota Jakarta mengatakan, saat ini perekonomian di Limapuluh Kota sudah mulai membaik, hal itu terlihat dari maraknya pembangunan di Kabupaten ini.

Gencarnya pembangunan tentu tidak terlepas dari peran Bupati Irfendi Arbi dalam memimpin Kabupaten Limapuluh Kota.

Lagipula terlihat di sepanjang jalan pemerintah sedang memperbaiki jalan yang sebelumnya rusak parah dan berlobang.

“Saya pribadi sebagai perantau sangat mengapresiasi pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah di kampong halaman,”ungkapnya. (h/zkf) www.harianhaluan.com

Kenapa tidak, mulai hari ini Pemko Payakumbuh menerapkan larangan tegas untuk tidak merokok di tempat-tempat umum seperti kafe restoran dan rumah makan serta fasilitas umum lainnya.

“Ini tindak lanjut dari Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Tidak boleh lagi merokok di lokasi sarana pelayanan umum

berupa kafe dan rumah makan termasuk restoran,” t erang Elzadaswarman Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh usai sosialisasi Perda KTR kepada pengelola kafe dan restoran se Kota Payakumbuh pada Rabu (27/9) siang.

Sosialisasi Perda nomor 15 tahun 2011 dan perubahan Perda nomor 4 tahun 2015

tentang Kawasan Tanpa Rokok itu, diikuti lebih dari 60 orang pengelola kafe, restoran, rumah makan dan hotel di Kota Payakumbuh. “Intinya, Perda KTR kita tegaskan di lokasi umum seperti kafe restoran dan rumah makan termasuk penginapan,” ucap Kepala Dinas Kesehatan tersebut.

Diakui Elzadaswarman, Perda KTR sudah secara bertahap diterapkan di Kota Payakumbuh sejak disahkan pada 2011 lalu. Mulai dari tingkat sekolah, rumah sakit serta perkantoran. Tinggal lagi untuk fasilitas umum berupa kafe,

rumah makan, restoran dan penginapan Perda KTR yang belum tegas untuk diterapkan.

“Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan tim penegak Perda untuk menindak tegas bagi pelanggaran Perda.

Penegak Perda pun sudah siap untuk menindak pelanggaran ini,”terangnya lagi. Untuk penginapan, Perda KTR sudah lama diterapkan di beberapa hotel di Kota Payakumbuh tetapi belum semua penginapan untuk menerapkan Perda nomor 15 tahun 2011 tersebut.

Bagi yang tetap merokok di kafe, restoran, rumah makan

dan fasilitas umum lainnya, ucap Zet, siap-siap saja sanksi berupa pidana ringan bagi pelanggar dengan membayar denda atau hukuman kurungan sesuai dengan Perda.

“Karena itu, kita ajak duduk bersama dalam mensosialisasikan Perda ini. Kita harap ke depan, tidak ada lagi yang merokok di tempat umum berupa kafe, restoran, rumah makan dan penginapan untuk kesehatan Kota Payakumbuh,” katanya.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak merokok lagi. (h/ddg)

BELUM DAPAT PERBAIKAN

Jalan Rusak dari Andaleh ke Batas Kota LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Masyarakat Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, sudah lama mendambakan perbaikan ruas jalan kabupaten dari pusat pemerintahan Nagari Andaleh, melewati Baliak Bukik sampai ke batas Kota Payakumbuh. Namun sejauh ini belum ada realisasinya.

Keterangan pemuka masyarakat setempat, Asrul Aziz Dt.Karongkong Kayo, kepada Haluan di Andaleh, Rabu kemarin menuturkan, kondisi jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan, di sejumlah titik jalan berlobang akibat aspalnya sudah mengelupas.

Lagipula jalan tersebut sudah lama tidak memperoleh perbaikan.

Menurut dia, ruas jalan kabupaten itu, sebagai alternatif bagi warga Andaleh bawah untuk bepergian ke kota Payakumbuh, baik ke pasar

ternak maupun ke pusat pasar perbelanjaan Payakumbuh, untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.

Kini arus lalulintas di ruas jalan tersebut kurang lancar akibat jalan berlobang dan licin karena kerekel kecil kecil yang berserakan.

Sebelumnya untuk perbaikan jalan tersebut sudah masuk ke Musrembang nagari, kecamatan dan kabupaten.

Dikabarkan jalan tersebut, sudah masuk pula ke rencana kegiatan anggaran, artinya rencana pekerjannya dimulai tahun 2017. Tapi ternyata tidak jadi kenyataan, entah kemana dana untuk perbaikan jalan tersebut dialihkan,”ulas mantan anggota DPRD Limapuluh Kota itu.

Masyarakat Nagari Andaleh, sudah lama berharap dan mendambakan

untuk perbaikan jalan itu supaya lalulintas ke Baliak Bukik dan batas Kota Payakumbuh menjadi lancar. Namun saat ini tidak jelas juntrungannya, “kita berbaik sangka saja, mudah mudahan tahun anggaran 2018, pemkab Limapuluh Kota melalui Dinas PU/PR merealisasikan perbaikan jalan tersebut,”ujar ninik mamak Andaleh itu..

Sementara itu, untuk jalan alternatif AndalehTaram, Batubalang dan Ketinggian, di Kecamatan Harau, Asrul Aziz menyampaikan aspresiasu ke SKPD terkait. Jaln alternatif ke Ketinggian Sarilamak ini, sudah mulai dikerjakan drainasenya tahun anggaran 2017 untuk memperlebar badan jalan.

Jalan dari simpang Andaleh menuju ke Taram, terus ke Bukik Limbuku, Batubalang, Ketinggian, sebagian besar dalam

kondisi baik dengan aspal hotmix. Hanya saja di depan pasar ikan Andaleh yang agak rusak berlobang.”Bila nanti perbaikannya rampung, maka jalan alternatif diharapkan benar benar bermanfaat untuk menhindari kemacetn di pasar Sarilamak.

Kepala Dinas PU/PR setempat, Yunire Yunirman sebelumnya mengatakan, rencananya tahun 2018 mendatang, utamanya jalan alternatif Batubalang, memasuki tahap penyelesaian dan sudah dapat dilewati kendaraan mobil maupun bus.

“Pemkab Limapuluh Kota, telah melakukan perbaikan-perbaikan tahun tahun sebeumnya lalu secara bertahap termasuk memperaiki jalan terban di jalur tersebut. Namun secara keseluruhan perbaikannya belum rampung,” sebutnya.

Ia menuturkan

Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, terus berupaya menyelesaikan penyempurnaan jalan dijalur alternatif tersebut tahun depan. Sehingga bisa dilewati kendaraan bermotor roda empat maupun bus yang hendak ke Pekanbaru Propinsi Riau, maupun sebaliknya, ujar Kabid Binamarga Dinas PU setempat Hanif menmbahkan.

Lagipula jalur jalan tersebut, kondisinya diharapkan sudah aman tahun 2018 mendatang, mudah mudahan dapat dilalui kendaraan pemudik pada libur lebaran tahun depan.

Sehingga kepadatan lalulintas di pasar Sarilamak bakal berkurang banyak.

Biasanya, menjelang lebaran Idulfitri pertugas mengalihkan lalilintas ke kantar bupati kendaraan dari Sumbar. (h/zkf)

Badan Geologi Gelar Kegiatan di Limapuluh Kota LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Selama 3 hari berturut Senin-Rabu (2-4/10) mendatang, pukul 08.00 Wib bertempat di hotel Mangkuto Payakumbuh, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI Badan Geologi, melaksanakan penyusunan dokumen kontinjensi bencana geologi (tanah bergerak) di Kabupaten Limapuluh Kota.

Bupati Limapuluh Kota, H.Irendi Arbi, kemarin di Sarilamak, mengatakan, tanah bergerak di Limapuluh Kota itu, di antaranya terdapat di Nagari Sei Naniang, Banja Laweh dan Baruah Gunung di Kecamatan Bukit Barisan, Nagari Tanjung Bungo di Suliki, Nagari Pandam Gadang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Nagari Koto Alam, Ngari Tanjuang Pauh di kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Dikatakan, kegiatan dari Badan Geologi itu, dalam upaya perencanaan dini dan

memberikan bahan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Limapuluh Kota dan masyarakat di lokasi rawan bencana geologi, pusat Vulkonologi dan Mitigasi bencana geologi.

Mengingat pentingnya acara tersebut, bagi pemerintah daerah kabupaten Limapuluh Kota dan masyarakat yang ada di daerah rawan bencana, dalam upaya mengurangi resiko bencana geologi di masa yang akan dating. Kehadiran peserta yang peduli dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sangat kami harapkan, ulas bupati.

Kepada pihak penyelenggar a yakni Badan Geologi, kami ucapkan terima kasih, semoga kegiatan selama 3 hari tesebut sukses dan bermamfaat bagi masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian, kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lima Puluh Kota, agar senantiasa memfasilitasi kegiatan

H.IRENDI ARBI tersebut dengan baik, “harap bupati Irfendi Arbi.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Limapuluh Kota, Hendri Yoni, mengatakan, kegiatan penyusunan dokumen kontinjensi bencana geologi di Lima Puluh Kota berdasarkan surat Kepala Pusat Vulkonologi dan Mitigasi bencana geologi nomor 1430/

45/BGU/2017 tanggal 8 September 2017, perihal pelaksanaan penyusunan dokumen kontinjensi bencana geologi.

Dijelaskan Hendri Yoni, peserta yang akan mengikuti kegiatan ini, berjumlah 40 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah kabupaten terdekat, OPD, Instansi, lembaga, swasta, masyarakat, relawan dan organisasi non pemerintah/kemasyarakat lainnya.

Undangan buat peserta, yang ditanda tangani bupati Irfendi Arbi bernomor 100/ 472/BPBD-LK/IX-2017 tanggal 20 September 2017, sudah dilayangkan kepada masingmasing peserta, termasuk undangan ke PMI Bukitinggi.

Ada 40 peserta yang akan ikut diantaranya, Kodim 0306, Polres Limapuluh Kota, Kesbangpol, SAR, Bappeda, BPS, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Tenaga Kerja, Pariwisata, Bagian Perekonomian, Redaktur:Heldi Satria

Lingkungan Hidup, PU, PLN, PDAM, Telkom, Orari, Tagana, PMI, LSM, Camat Guguak, Puskesmas Dangung-dangung, Camat Gunung Omeh, Puskesmas Koto Tinggi.

Seterusnya camat Bukit Barisan, Puskesmas Banja Laweh, Camat Pangkalan, Wali Nagari Koto Tinggi, Pandam Gadang, Banja Lawah, Baruah Gunung, Koto Alam, Tanjuang Pauh dan pembina Pramuka Limapuluh Kota, serta 4 orang dari unsur BPBD. Bagi peserta yang jauh akan diinapkan, “ujar Hendri Yoni.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi bencana Geologi, Kasbani terpisah, mengatakan, kegiatan ini tidak hanya mencakup penilaian resiko bencana, pembuatan skenario dan perencanaan sektoral, tetapi juga melakukan proyeksi kebutuhan, apabila terjadi bencana dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya local. (h/zkf).

Layouter: Irvand

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BUKITTINGGI

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

Saayun Salangkah

13

Putra SBY Kagumi Bukittinggi Festival Silat Tradisonal Nusantara Diundur BUKITTINGGI, HALUAN — Festival Silat Tradisonal Nusantara dan International yang direncanakan akan dihelat oleh Pemko Bukittinggi pada tanggal 11-15 Oktober 2017, bakal diundur pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Sekretaris daerah Kota Bukittinggi Yuen Karnova mengatakan, diundurnya pelaksanaan kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya Indonesia itu, sehubungan dengan padatnya jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada Oktober mendatang. Karna disaat yang bersamaan Bukittinggi juga akan menggelar iven Bukittinggi Expo 2017 dan Festival Multi Etnis.

Menurut Yuen Karnova, selain padatnya kegiatan pemerintah daerah juga belum mendapat kepastian atas kehadiran 11 tamu undangan dari luar negeri untuk mengikuti Festival Silat Tardisional Nusantara yang akan dilaksanakan di Lapangan Wirabraja Bukittinggi.

“Jika tetap dilaksanaka di Lapangan Wirabraja, maka pelaksanaannya tidak akan kondusif mengingat disaat yang bersamaan juga dilaksanakan sejumlah iven.Sedangkan Penyelenggaraan Alek Festival Silek Nusantara dan Internasional ini merupakan iven besar, jadi pelaksanaanntya tidak bisa terganggu dengan iven lainnya,” ujar Yuen Karnova yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam rapat Koordinasi Penyelenggara Festival Silek Nusantara dan Internasional di Balaikota,” Selasa (26/09).

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias juga sepakat juga sepakat dengan pengunduran kegiatan Festival Silat Tradisional Nusantara dan Internasional tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah menginginkan supaya Festival Silek ini berjalan dengan semarak. Karena kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi ajang promosi Bukittinggi dengan skala lebih besar.

“Kita harus mempersiapkan kegiatannya secara pasti dan matang. Karna kita menginginkan Festival Silek itu bias berjalan kondusif seperti aslinya, sesuai unsur tradisional sebuah ajang festival silek yang nantinya akan lahir generasi pecinta silat tradisional. Dengan persiapan yang mata itu, tentu kedepannya diharapkan Bukittinggi sebagai tempat berkumpulnya pesilat-pesilat dunia,” ungkap Ramlan.

Ia menambahkan, Festival Silek Nusantara dan Internasional yang dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta generasi muda kepada nilai-nilai tradisi dan budaya terutama silat tradisional. Kegiatan yang dilaksanakan selain sebagai ajang silaturahmi bagi pesilat nusantara dan mancanegara, juga akan menjadi iven besar dalam melestarikan nilai-nilai tradisi.

“Pada awalnya panitia pelaksana menjadwalkan kegiatan ini pada tanggal 11-15 Oktober. Namun karena padatnya kegiatan disaat yang bersamaan, maka panitia memutuskan untuk mengundur pelaksanaannya,” ujar Ramlan. (h/tot)

KSB Bukittinggi Ikuti Jambore PRB Tingkat Provinsi BUKITTINGGGI, HALUAN — Kota Bukittinggi mengutus 15 orang peserta dari Kelompok Siaga Bencana (KSB) pada Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ke IV Tingkat Propinsi Sumbar Tahun 2017, yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, (26-29/9).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi Musmulyadi mengatakan, 15 peserta yang mengikuti Jambore itu terdiri dari 11 orang utusan Kelompok Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK), 2 orang dari Pusdalog BPBD Bukittinggi dan 2 orang dari Tagana.

Jambore PRB yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Tingkat Sumbar tahun 2017. Disamping itu sekaligus sebagai ajang peningkatan kapasitas kelompok siaga bencana dan masyarakat tentang pengetahuan kebencanaan dan pengurangan risiko bencana. Termasuk juga untuk menumbuh kembangkan semangat relawan dalam pengurangan risiko bencana di masing-masing daerah.

Pada jambore yang dilaksanakan itu kata Musmulyadi, KSB Bukittinggi akan mengikuti dua kegiatan yakni peningakatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, serta mengikuti aneka lomba yang meliputi lomba cerdas cermat, lomba Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), lomba logistik/dapur umum, lomba bongkar pasang tenda dan lomba manajemen Posko pengungsi.

“Bukittinggi terakhir kali menjadi juara umum pada Jambore tingkat Provinsi Sumbar ini yakni pada tahun 2014 lalu. Oleh Karen itu, pada Jambore kali ini kita berharap KSB Bukittinggi dapat membawa pulang kembali piala juara umum tersebut Kepada tim juga diharapkan untuk dapat menjaga kekompakan dan menjalin kerjasama yang baik demi menjaga nama baik Bukittinggi,” harap Musmulyadi.

Sementara itu Staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bukittinggi, Reynaldo Seichuba menambahkan, adapun utusan dari KBLK yang mengikuti Jambore ini terdiri dari KBLK Pakan Kurai, KBLK Benteng Pasar Atas, KBLK Puhun Pintu Kabun, KBLK ATTS, KBLK Birugo, KBLK Parit Antang, KBLK Manggis Gantiang, KBLK Koto Selayan dan Relawan TAGANA. Menurut Reinaldo, sebelum mereka berangkat masing-masing peserta telah melakukan latihan sesuai dengan lomba yang akan diikutinya. (h/tot)

BUKITTINGGI, HALUAN — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kagum dengan Kota Bukittinggi.

Disamping keindahan alam dan penduduknya yang ramah, Bukittinggi juga dikenal sebagai kota perjuangan yang telah melahirkan founding Father.

Demikian diungkapkan AHY ketika bersilaturahmi dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di ruang kerja Walikota, usai memberikan Kuliyah Umum di Stikes Fort De Kock Bukittinggi, Selasa (26/9). Kedatangan AHY ke Balaikota didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi, Mantan Walikota Padang Fauzi Bahar serta anggota DPRD Bukittinggi Yontrimansyah dan Rusdi Nurman.

Dalam kesempatan itu putra dari Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyampaikan, sebelum datang ke Sumbar ia telah berbincang binca dengan sang ayah, dimana beliau mengatakan bahwa Sumbar selalu ada di hatinya, dan beliau juga sangat rindu dengan Sumbar khususnya Bukittinggi.

Bahkan selama SBY menjadi Presiden kata AHY, beliau sering datang ke Sumbar untuk melakukan berbagai kegiatan. Begitu juga kegiatan peretemuan dengan Perdana Mentri Malaysia yang beliau laksanakan di Kota Bukittinggi. Semua itu beliau lakukan sebagai bentu perhatian dan ke-

SERAHKAN CINDERAMATA — Walikota Ramlan Nurmatias, serahkan cinderamata kepada AHY didampingi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi, usai kegiatan silaturahmi di Balaikota Bukittinggi, Selasa (26/7). GATOT

cintaan beliau di Ranah Minang ini.

“Tidak hanya sang ayah, saya juga merasa senang berada di Sumbar, terutama sekali berada di Bukittinggi. Kota ini tidak hanya memiliki keindahan alam tapi kuliner dan makanannya juga enak dan lezat. Selain itu saya juga kagum dengan Bukittinggi karena telah banyak melahirkan para pendiri bangsa, pejuang dan tokoh tokoh dipentas nasional. Kedepan diaharapkan dari Bukittinggi ini juga terlahir generasi bangsa yang

bias memajukan negeri ini,” ungkap AHY. Sementara itu Walikota Ramlan Nurmatias dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat datang kepada AHY. “Bukittinggi memang kota sejarah, karena di kota kecil inilah Proklamator RI Bung Hatta dilahirkan. Bahkan kota ini pernah dipilih SBY sebagai tempat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia,” ujar Ramlan.

Sebelumnya, kedatangan

AHY kebukittinggi disambut histeris dan hangat oleh mahasiswa Stkes Ford De Kock dan warga Bukittinggi. Selama berkunjung ke Bukittinggi, AHY memberikan kuliyah umum di Stikes Fort De Kock Bukittinggi, dengan tema Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045.

Usai memberikan Kuliyah Umum, AHY melakukan silaturahmi dengan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Balaikota, dan kemudian makan siang di Los Lambuang Pasar

Lereng Bukittinggi. Usai makan Siang AHY berfoto di Jam Gadang, dan terakhir rombongan singgah di Panorama Bukittinggi. ”Saya sangat senang sekali bisa mencicipi kuliner Nasi Kapau Bukittinggi, dan saya sangat menikmati masakannya yang enak dan lezat. Beda dengan masakan daerah lainnya,” kata putra SBY ini, usai makan siang di Los lambuang Uni Er Pasar Lereng Bukittinggi. (h/tot)

181 ASN Terima SK Kenaikan Pangkat

GAJAH betina bernama Bita koleksi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi ditemukan mati di dalam kandang, Selasa (26/9/) sekitar pukul 16,45 wib. IST

Seekor Gajah Mati di TMSBK BUKITTINGGi, HALUAN — Seekor Gajah betina bernama Bita koleksi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi ditemukan mati di dalam kandang, Selasa (26/9/) sekitar pukul 16,45 WIB. Sebelum mati, gajah berusia 28 tahun tersebut menderita sakit karena kekurangan fosfor sejak tiga bulan terakhir, sehingga Selasa sore kondisinya semakin drop dan tidak tertolong. Pengendali Eko Sistem Hutan BKSDA Bukittinggi, AA Jusmar mengatakan, kondisi kesehatan gajah betina itu semakin memburuk sejak Selasa sore.

“Sejak tiga bulan terakhir Bita mengalami sakit, hasil analisa menyebutkan Bita kekurangan fosfor. Sehingga Selasa sore kondisinya semakin drop dan tidak tertolong lagi. Kita akan lakukan pembedahan dan beberapa organ dalam diserahkan ke laboratorium hewan Veteriner di Baso untuk diteliti lebih lanjut,” kata AA Jusmar.

Sementara itu, Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, hewan ini sudah dimonitor dua orang dokter hewan sejak sakit dan telah dirawat secara intensif, namun kondisi fisiknya terus menurun.

“Perawatan dan pengobatan telah dilakukan secara maksimal, dengan mendatangkan dokter spesialis Gajah Wisnu Wardana dari

Jakarta, untuk membantu dokter hewan di TMSBK. Namun kondisinya tidak dapat diselamatkan,” jelas Ramlan.

Ia menjelaskan, dokter hewan TMSBK langsung melakukan Nekropsi atau pembedahan agar nantinya dapat diketahui secara pasti apa penyakit yang diderita gajah tersebut.

“Setelah proses Nekropsi selesai dilakukan, maka selanjutnya bangkai gajah itu akan dikuburkan disamping kandangnya. Dengan bantuan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum,” tambahnya.

Menurut Ramlan, tenaga medis telah berupaya secara maksimal untuk menyelamatkan gajah betina itu. Namun ke depan ia berharap agar kejadian yang sama tidak terulang pada hewan lainnya.

Ia meminta pihak pengelola Kebun Binatang TMSBK untuk melaporkan kondisi kesehatan satwa perminggu dan perbulan, sehingga jika ada hewan yang sakit dapat dilakukan pertolongan.

“Di Kebun Binatang kita terdapat sepasang gajah. Namun dengan matinya gajah betina bernama Bita ini. Kini, hanya tinggal seekor gajah jantan bernama Zidan, dan ke depan kita akan berupaya mendatangkan seekor gajah betina lagi, untuk menemani gajah jantan itu,” ungkap Ramlan.(h/ril)

BUKITTINGGI, HALUAN — Sebanyak 181 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima SK Kenaikan pangkat periode II tahun 2017. SK kenaikan pangkat tersebut diserahkan secara langsung oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Aula Balaikota serempat, Selasa (26/09).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi, Sustina mengatakan, 181 ASN yang menerima SK kenaikan pangkat itu terdiri dari satu orang Golongan I, 18 orang Golongan II, 116 orang Golongan III dan 46 orang Golongan IV. Disamping penyerahan SK juga dilakukan penyerahan bantuan tugas belajar dan izin belajar bagi 53 orang ASN. “Awalnya BKPSDM mengusulkan sebanyak 210 ASN untuk kenaikan pangkat, namun baru 181 yang dapat disetujui. Sedangkan untuk 29 ASN lagi saat ini masih dalam proses administrasi di Badan Kepegawaian Negara,” kata Sustina.

Berkaitan dengan bantuan pendidikan untuk 53 orang ASN terang Sustina, terdiri dari bantuan izin belajar SI sebanyak 14 orang dengan bantuan sebesar Rp. 2 Juta/ orang, izin belajar S2 sebanyak 2 orang dengan bantuan Rp. 3 juta/ orang.

Kemudian bantuan wisuda Izin Belajar S1 sebanyak 31 orang dengan bantuan Rp. 2 juta/orang dan untuk S2 sebanyak 1 orang dengan bantuan Rp 3 juta/ orang.

Selanjutnya bantuan pendidikan tugas belajar jenjang S2 untuk dua orang sebanyak Rp. 3 juta, dan bantuan wisuda Tugas Belajar untuk 3 orang sebanyak Rp. 2 juta/ /orang.

Sementara itu Walikota Ramlan Nurmatias dalam kesempatan itu mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 telah dijelaskan hak dan kewajiban ASN, baik PNS maupun non PNS. Disamping itu peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan juga merupakan bentuk pembinaan Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam rangka perubahan pola pikir dan pola kerja yang inovatif dan kreatif, yang mantinya diharapkan dapat diterapkan dalam kewenangan yang diberikan.

Menurut Ramlan, ketika kewajiban telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka pemerintah daerah juga akan memperhatikan hak-hak ASN sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah.

Termasuk hak memperoleh kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi, khususnya dalam bentuk tugas belajar maupun izin belajar. Dan SK kenaikan pangkat yang diterima 181 ASN ini merupakan penghargaan kepada PNS atas kinerja yang mereka perlihatkan selama ini.

Ramlan berharap, dengan diserahkannya SK kenaikan pangkat dan bantuan pendidikan, ASN Pemko Bukittinggi dapat meningkatkan pengabdiannya sebagai ASN, serta menjadi ASN yang professional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari KKN. “Jadilah ASN yang punya etos kerja tinggi, penuh komitmen dan tanggung jawab. Yakini bersama bahwa tugas kita selaku ASN adalah aktualisasi diri dan siap bekerja keras untuk masyarakat,” tegas Ramlan. (h/tot)

PP 12/2017 dan Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD UNDANG-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 96 dan pasal 149, telah dengan sangat jelas dan tegas membagi fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah menjadi 3 bagian yang fundamental, yaitu berkenaan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Khusus terkait implementasi fungsi pengawasan DPRD, pemerintah pusat telah melahirkan regulasi baru sebagai derivasi (turunan) langsung dari pasal 373 Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Walaupun dapat dikatakan agak

terlambat, namun tentunya Sedangkan berdasarkan Oleh: kita sangat meyakini bahwa penjelasan PP 12/2017 eksistensi dan esensi PP 12/ disebutkan bahwa pengawa2017 tersebut menjadi sasan yang dilaksanakan oleh ngat urgen sebagai pedoman DPRD bersifat kebijakan, bagi Pemerintah Daerah yang bermakna bahwa pe(baca ; Kepala Daerah) dan ngawasan tersebut dilakukan DPRD sebagai unsur penyeterhadap kebijakan pemelenggara pemerintahan darintahan daerah “hanya” erah untuk melaksanakan bersifat terbatas pada penfungsi, tugas dan wewenang capaian tujuan kebijakan dan IBNU AZIZ terhadap pembinaan dan tidak termasuk pada teknis (Anggota DPRD Bukittinggi) pengawasan penyelenggaoperasional pelaksanaan raan pemerintahan di daerah kegiatan. secara konstitusional dan berkelanjutan.

Sementara itu secara operasional, PP Sebagaimana diketahui bersama bah- 12/2017 tersebut menjelaskan bahwa wa pengawasan penyelenggaraan peme- bentuk pengawasan DPRD dilakukan rintahan daerah dimaksud didefinisikan terhadap pelaksanaan peraturan daerah sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang dan peraturan kepala daerah, peraturan ditujukan untuk menjamin penyeleng- yang terkait dengan penyelenggaraan garaan pemerintahan daerah berjalan pemerintahan daerah dan Laporan Hasil secara efisien dan efektif sesuai peraturan Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). perundang-undangan.

Maka untuk mendukung optimalisasi dan penguatan fungsi pengawasan tersebut, setiap DPRD diharapkan “mau dan mampu” untuk menyiapkan rencana kerja (renja) pengawasan setiap tahun anggaran, serta ditambah lagi DPRD juga perlu segera merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap progres (pelaporan) pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut setiap tahunnya.

Disamping itu, secara materi, prosesi dan implementasi terkait fungsi pengawasan DPRD dimaksud perlu dimuat didalam peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Dengan demikian kita dapat berharap optimis, bahwa perwujudan fungsi pengawasan DPRD beserta kepala daerah secara sinergis akan membawa pada kondisi “good dan clean governence” (pemerintahan yang baik dan bersih) sebagimana dicita-citakan bersama.

Semoga. (***)

Redaktur: Isra Hermanto

Layouter: Luther

14

NASIONAL

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

Indonesia Butuh 10.000 Ahli Hadapi Serangan Siber DENPASAR, HALUAN — Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Mayjen TNI Hartind Asrin menegaskan bahwa Indonesia memerlukan 10.000 tenaga ahli bidang keamanan siber untuk menghadapi serangan siber internasional yang terus meningkat.

“Tidak bisa ditunda lagi, kita segera menuju ke sana. Keamanan siber adalah prioritas ketiga dalam upaya bela negara setelah ancaman radikalisme plus terorisme dan narkoba,” katanya, dalam keterangan pers dari panitia kompetisi peretas nasional Cyber Jawara 2017 yang diterima di Denpasar, Rabu.

Di sela menghadiri kompetisi peretas/ hacker nasional “Cyber Jawara” di Kuta, Bali pada 26-29 September 2017, Mayjen TNI Hartind Asrin menjelaskan upaya mewujudkan 10.000 tenaga ahli keamanan siber sangat mungkin dicapai dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada.

“Kompetisi hacker nasional Cyber Jawara adalah salah satu cara untuk menemukan potensipotensi yang dimiliki generasi muda Indonesia.

Kami sendiri di Kemenhan juga fokus menyiapkan tim siaga ancaman siber,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) atau Tim Monitoring Ancaman Serangan Siber Dr Rudi Lumanto mengatakan, perkiraan para pakar di dunia setidaknya dibutuhkan satu juta ahli di bidang keamanan siber untuk menghadapi serangan dan tindakan kejahatan di dunia maya.

“Di Indonesia sendiri mungkin jumlahnya baru ratusan atau paling optimistis sekitar seribuan mereka yang telah memiliki sertifikasi internasional keamanan siber.

Masih perlu banyak upaya edukasi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia kita,” katanya.

Lomba hacker tingkat nasional yang populer dengan sebutan “Cyber Jawara” dan telah berlangsung selama enam tahun itu, penyelenggaraan sejak tiga tahun terakhir selalu bersamaan dengan event seminar dan workshop internasional terkait keamanan siber kali ini bertajuk “CodeBali 2017”.

Dalam ajang kompetisi “Cyber Jawara” itu, setiap tim yang terdiri dari tiga orang harus bisa menunjukkan kemahiran menemukan celah (capture the flag), melakukan uji penetrasi, melakukanpertahananjaringandananalisaforensik digitalsertamembuatpelaporannyasecararincidan mudah dibaca para pengambil kebijakan.

Pemenang Cyber jawara akan dikirim ke Bangkok Thailand untuk mengikuti lomba di tingkat ASEAN. “Meski belum pernah lolos di tingkat ASEAN, kami optimistis tahun ini bisa menembus tingkat Asia dan dunia. Tim yang menang di level ASEAN akan dikirim untuk berlomba ke level Asia di Tokyo, lalu ke level dunia di Las Vegas Amerika Serikat,” kata Rudi.

Tahun ini, ajang final Cyber Jawara diikuti oleh 20 tim yang telah lolos mengikuti uji via online dari hampir semua provinsi se-nusantara. “Code Bali 2017” juga menyajikan pameran (exhibition) sejumlah peralatan dan teknologi tercanggih serta terkini dalam dunia keamanan siber yang disajikan perusahaan-perusahaan kelas dunia.

Pada seminar, pakar sistem keamanan siber Prof Andrew Martin dari Oxford University akan menyampaikan pidato kunci saat pembukaan seminar internasional pada 27 September 2017. Andrew Martin adalah salah satu pakar keamanan siber yang mampu melihat cyber security secara holistik, khususnya di secure computing dan cloud.

Even “CodeBali 2017” juga menyelenggarakan sejumlah workshop seperti forensik digital, analisa malware, creating managing CSIRT dan uji penetrasi Internet of Things (IoT). (h/ans)

www.harianhaluan.com

Separuh WNI Tak Hafal “Indonesia Raya” PADANG, HALUAN — Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan bahwa berdasarkan survei satu lembaga, sekitar 53 persen warga Indonesia (WNI) atau separuh dari total penduduk tidak hafal lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

TERHALANG KABUT — Sebuah pesawat komersial masih terparkir saat jarak pandang yang merendah akibat kabut di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan. Jarak pandang di Bandara SMB II pada Rabu (27/9) pagi sempat turun hingga 200 meter yang mengakibatkan sejumlah penerbangan ditunda selama kurang lebih satu jam. OKZ

OTT Oleh KPK Harus Sesuai UU JAKARTA, HALUAN — Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK menghasilkan empat kesimpulan, salah satunya meminta penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan sesuai prinsip-prinsip dan asas penegakan hukum yang diatur UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. “Kami minta KPK melaksanakan kewenangan yang luar biasa seperti penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas penegakan hukum yang diatur dalam UU KPK,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman usai RDP dengan KPK di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (26/9) malam.

Dia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dan asas penegakan hukum yang diatur dalam UU KPK, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas proporsioanlitas, dan juga asas penegakan hukum.

Benny menjelaskan, Komisi III juga meminta KPK memperhatikan lima asas yang telah menjadi landasan institusi itu seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas untuk menggunakan kewenangan yang luar biasa yaitu penyadapan dan OTT. “Kami juga minta agar DPR

sesegera mungkin mengambil inisiatif menyusun UU tentang Penyadapan sebagai tindak lanjut dari perintah Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa perintah MK sangat penting karena kewenangan penyadapan yang saat ini diserahkan kepada instiusi penegak hukum, agar diatur dalam undang-undang khusus tentang tata cara melakukan penyadapan.

Hal itu menurut dia karena penyadapan berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan penghormatan harkat dan martabat pribadi di setiap manusia.

Dia menjelaskan, kesimpulan kedua RDP itu adalah Komisi III DPR meminta KPK melaksanakan kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan.

Benny menilai tidak mungkin pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa berhasil diatasi tanpa melibatkan institusi kepolisian dan kejaksaan.

“Oleh karena itu kami meminta KPK mengambil langkah untuk melakukan koordinasi dengan institusi-institusi penegak hukum lainnya dalam agenda pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Kesimpulan ketiga, Komisi III meyakini terdapat permasalahan berkaitan dengan pengelolaan dan penyimpanan barang rampasan dan benda sitaan yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Karena itu menurut dia, Komisi III DPR meminta Pimpinan KPK segera memperbaiki tata kelola pengelolaan d an penyimpanan barang rampasan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

“Pimpinan KPK diminta segera memperbaiki tata kelola sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mempercepat pemulihan aset negara,” katanya.

Benny menjelaskan kesimpulan keempat, Komisi III minta KPK jangan terlalu lama menetapkan seseorang menjadi tersangka sehingga harus cepat demi kepastian hukum, menghargai hak asasi dan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Dia menegaskan jangan sampai ada seorang tersangka ditetapkan lebih dari satu tahun sehingga pihaknya meminta supaya sesegera mungkin seseorang yang ditetapkan tersangka langsung, dan tidak lama kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.(h/ans)

“Dari 100 orang yang ditanya 18 orang tidak tahu judul lagu kebangsaan, dari 100 orang, 24 orang tidak paham sila Pancasila dan 53 persen penduduk tidak hafal lagu kebangsaan, ini sesuatu yang ironis namun perlu disikapi serius,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo di Padang, Sumatera Barat, Selasa (26/ 9) malam.

Ia menyampaikan hal itu pada temu ramah dengan gubernur, bupati dan wali kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Sumbar, anggota DPRD Provinsi serta perangkat daerah hingga lurah se-Kota Padang bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurutnya, dari survei tersebut sebanyak 61 persen generasi muda tidak peduli dengan kondisi negara.

“Ini perlu jadi perhatian bersama para kepala daerah agar memahami kondisi ini dan menumbuhkembangkan

nasionalisme melalui ideologi Pancasila,” kata dia.

Ia menekankan salah satu tanggung jawab kepala daerah adalah menjaga ketenteraman, ketertiban dan memelihara persatuan dan kesatuan di masyarakat.

“Hal ini harus dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen yang ada di daerah mulai dari forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat dan ormas,” kata dia.

Di sisi lain ia mengakui karena sistem politik yang belum berjalan dengan baik berdampak pada belum lahirnya pemimpin yang amanah dan memperjuangkan masyarakat.

“Persoalan ini juga menyangkut kaderisasi partai yang belum maksimal karena terkendala anggaran serta mahalnya ongkos pilkada menjadikan oknum kepala daerah mendahulukan kepentingan pribadi sehingga melakukan korupsi,” katanya. (h/okz)

Festival Nusa Penida Batal Dihelat KLUNGKUNG, HALUAN – Aktivitas Gunung Agung yang meningkat menjadi awas hingga berpotensi meletus membuat pagelaran Nusa Penida Festival dipastikan batal dihelat.

Nusa Penida Festival merupakan acara yang selalu diadakan tiap tahunnya di Kabupaten Klungkung.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan 99 persen Nusa Penida Festival pasti batal. “Masak ada orang berduka begini bikin festival,” ujarnya di Klungkung, Rabu (27/9/2017).

Rencananya festival tersebut akan digelar pada bulan depan. “Kalau status Gunung Agung bisa menjadi normal tidak menutup kemungkinan festival itu juga akan digelar,”terangnya.

Suwirta menuturkan warganya tidak kecewa dengan adanya pembatalan tersebut.

“Tidak- tidak ada yang kecewa. Kami sudah kontak dengan orang yang di sana. Kalau terjadi bencana tamu juga tidak ada,” paparnya. Sebagai

Redaktur: Nova Anggraini

informasi, Kabupaten Klungkung menjadi tempat mengungsi untuk warga Gunung Agung, Karangasem.

Jumlah pengungsi Gunung Agung di Bali terus bertambah. Data pengungsi yang tercatat oleh Pusdalops BPBD Bali pada Selasa (26/ 9/2017) pukul 12.00 Wita mencapai 75.673 jiwa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pengungsi ini tersebar 377 titik pengungsian di 9 kabupaten/ kota di Bali. Diperkirakan data jumlah pengungsi masih bertambah karena pendataan masih terus dilakukan.

Sementara Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kasbani menuturkan tanda-tanda Gunung Agung akan meletus atau eruspi.

“Ada rentetan gempa atau swam yang kemudian nyambung menjadi tremor. Jika sudah terjadi tremor artinya tidak akan lama lagi terjadi letusan, dan letusan itu bisa terjadi dalam hitungan jam,” katanya di Karangasem, Senin (25/9 ). (h/okz)

Layouter: Syamsul Hidayat

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

15

MASIH MENGANDALKAN JAMKESDA

Hanya 30% Warga Natuna Ikut BPJS NATUNA, HALUAN — Sebagian masyarakat Kabupaten Natuna enggan mendaftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Minimnya minat masyarakat untuk masuk menjadi peserta karena masih mengandalkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang menjadi program pemerintah Kabupaten Natuna.

Lingkar Walikota Ajak Tingkatkan Pariwisata BATAM, HALUAN — Walikota Batam, Muhammad Rudi mengajak seluruh masyarakat, khususnya stake holders yang bergerak di bidang pariwisata untuk bersama-sama Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam meningkatkan kepariwisataan Kota Batam.

“Mari bersama-sama menjadikan Batam sebagai Kota Pariwisata. Kita harus samasama,” imbau Rudi dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pariwisata Kota Batam, Selasa (26/9) di Hotel Swissbelt Harbourbay, Batuampar. Guna menunjang tujuan tersebut, lanjut Rudi, saat ini pihaknya sedang membangun sejumlah infrastruktur. Hal tersebut menurutnya guna menjawab tantangan pada akhir 2018 nanti.

“Pada tahun 2019 nanti mudah-mudahan bisa menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 2.500.000 ke Batam,” ungkapnya yang dilanjutkan dengan melakukan pemukulan gong menandai dibukannya Rakor Pariwisata Batam 2017.

Sementara itu, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Batam, Febrialin mengatakan Rakor pariwisata kali ini merupakan Rakor lanjutan dari Rakor pada bulan maret lalu.

Pada Rakor kedua, lanjutnya, ditujukan untuk meningkatkan identitas dalam membangun pariwisata kota Batam dengan mewujudkan sapta pesona pariwisata Indonesia.

“Dalam membangun pariwisata harus di landasi dengan dasar-dasar sapta pesona pariwisata Indonesia itu sendiri,” terangnya.

Dijelaskan, bahwa Rakor pariwisata kali ini dihadiri 130 peserta yang berasal dari perwakilan industri pariwisata dan para pemangku kebijakan yang ada di kota Batam.

Dalam menunjang pariwisata kota Batam tersebut, Dinas pariwisata juga mengundang Nara sumber yang berkaitan dalam menciptakan sapta pesona pariwisata, destinasi wisata yang ada di kota batam bisa di rasakan dan di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. (h/hk)

KOTA RANAI — Kota Ranai di Pulau Bunguran. Sering diterjemahkan menjadi rantau nan indah atau rantau bertuah, karena pulau ini memiliki panorama alam yang sangat indah. IST

MARAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Disdik Karimun Bentuk Satgas Narkoba KARIMUN, HALUAN — Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba di SMPN 2 Binaan Karimun, Selasa (26/9).

Pembentukan satgas tersebut buntut dari maraknya isu penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, khususnya di jenjang pendidikan tingkat SMP. Kepala Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim sengaja mengumpulkan seluruh kepala sekolah untuk membahas antisipasi peredaran narkoba di Karimun tersebut.

Selain membentuk satgas, ada upaya lain yang dilakukan Disdik untuk menghentikan

pengaruh b uruk penggunaan narkoba di kalangan pelajar.

“Isu peredaran narkoba di kalangan pelajar di Karimun sudah sangat kuat. Kami tak mau anak-anak kita sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Untuk itulah, kami sengaja mengumpulkan seluruh kepala sekolah tingkat SMP yang ada di Karimun untuk membahas persoalan ini,” ungkap Bakri Hasyim.

Menurut dia, sebenarnya ada 6 langkah yang akan diterapkan dalam mengantisipasi persoalan itu diantaranya, meningkatkan pengawasan di dalam lingkungan sekolah.

Upaya tersebut dapat dila-

kukan dengan peran aktif para guru di sekolah dalam mengawasi siswa-siswinya selama berada dalam proses belajar mengajar maupun lingkungan sekolah.

“Pembentukan Satgas Anti Narkoba, dimana nantinya Satgas ini untuk melakukan kegiatan ataupun sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada temantemannya di sekolah.

Lalu mengundang orang tua dan menyampaikan hasil dari pertemuan tentang bahayanya narkoba. Setelah diundang para orang tua akan dapat lebih berperan aktif di dalam keluarga sehingga anak tidak terlibat narkoba,” katanya. (h/hk)

Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan kantor wilayah provinsi Kepri dr.

Lenny Marlina Manalu di ruang rapat kantor Bupati Natuna, kemarin.

Ia menjelaskan, sejauh ini peserta BPJS Natuna hanya sekitar 30 persen saja atau setara dengan 25.825 orang atau jiwa.

“Kedatangan kami kemari, untuk mengajak pemerintah dan isntansi lainnya serta masyarakat Natuna supaya dapat bergabung ke BPJS kesehatan. Kami mengakui antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini masih rendah, hal ini terbukti pada jumlah peserta program BPJS pertanggal 30 agustus lalu hanya 25 Ribuan orang saja yang mendaftar bagi kami ini masih minim,” papar dr.

Manalu Menurutnya, program pemerintah ini merupakan program yang cukup bagus untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat pada bidang kesehatan. Kegiatan ini juga bertemakan “gotong royong, semua bisa tertolong”.

Di lain sisi BPJS kesehatan di buru dengan batas waktu sampai tahun 2018, yang tinggal beberapa bulan lagi. Sehingga pihaknya harus bekerja keras untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti program ini.

“Ya program ini sebetulnya sangat bangus, sayang sekali kalau disia-siakan.

Kami berharap masyarakat sesegera mungkin mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS, karena kesempatan untuk menjadi peserta akan berakhir pada penghujung tahun ini,” ungkapnya. dr. Manalu menambahkan, menjalankan program BPJS dinatuna bukan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendalayang dialami oleh BPJS dan masyarakat itu sendiri.

“Selain minat masyarakat yang masih rendah, kendala jarak tempuh di natuna juga turut menghalangi kelancaran proses penerimaan peserta BPJS. Hal ini membuat kegiatan sosialisasi tidak bisa dilaksanakan secara maksimal,” tambahnya.

Dengan begitu dr. manalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya di Kabupaten Natuna untuk dapat berpartisipasi dalam rangka meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam BPJS kesehatan.

“Pada intinya kita meminta kepada pemda Natuna dan isntasi lainnya supaya bersama-sama atau gotong royong meningkatkan kepercayaan masyarakat akan BPJS Kesehatan,” pungkasnya. (h/hk)

saksi penarikan dana sebanyak 31 kali dari rekening tabungan bersama tersebut sejak 3 Oktober 2013 hingga 13 Mei 2015. Penarikan uang itu tanpa ada perintah atau pemberitahuan dari pemberi kuasa, yakni Pemko Batam.

“Hasil penyidikan yang kita lakukan dari pemeriksaan sejumlah saksi dan didukung dua alat bukti yang cukup kuat, maka tim penyidik Kejati Kepri berkesimpulan untuk menetapkan MONAS (M Nasihan, Kuasa Hukum BAJ) dan SYI (Syafei) selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Batam sebagai tersangka,” kata Yunan.

Penetapan kedua tersangka tersebut, kata Yunan, pihanya juga telah m elakukan beberapa kali ekspos serta pendalaman atas penanganan perkara tersebut.

Perbuatan kedua tersangka tersebut dinilai telah melanggar Pasal 3 dan 8

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahu 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

“Terhadap penanganan perkara ini kita telah memeriksa sebanyak 14 saksi termasuk dua tersangka,” ucap Yunan.

Selain itu, lanjutnya, tim penyidiknya juga telah melakukan penyitaan terhadap dokumen yang terkait penyalahgunaan dana Askes dan THT bagi PNS serta THL Pemko Batam pada PT Asuransi BAJ tersebut.

Yunan juga menyebutkan, dari 31 penarikan dana di rekening bersama di Bank Mandiri senilai Rp55 miliar tersebut, hanya tersisa dana Rp165 juta saja. (h/hk)

TERSANGKA DUGAAN KORUPSI ASKES DAN JHT

Eks Kasi Datun Kejari Batam Diperiksa Lagi TANJUNGPINANG, HALUAN — Mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batam, Syafei SH akan kembali diperiksa dalam waktu dekat ini.

Dia diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi dana Askes dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Batam senilai Rp208 miliar.

Selain Syafei, penyidik Kejati Kepri juga memeriksa kuasa hukum Asuransi BAJ, M Nasihan SH yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

“Kedua tersangka (Syafei dan M Nasihan) dalam waktu dekat akan kita periksa kembali. Mereka diperiksa untuk saling memberikan kesaksian. Surat panggilan kepada yang bersangkutan sudah kita kirimkan beberapa hari lalu,” kata Aspidsus Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi, Selasa (26/9).

www.harianhaluan.com

Kata Ferry, jika kedua tersangka tersebut tidak hadir dalam panggilan penyidik sesuai surat panggilan tentu pihaknya akan kembali menjadwalkan panggilan ulang (kedua). Begitu seterusnya, hingga penjemputan paksa sesuai ketentuan hukum berlaku, jika yang bersangkutan masih juga tidak hadir pada panggilan ketiga, ujar Ferry Tass.

Selain kedua tersangka, kata Ferry Tass pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan kembali beberapa pejabat Pemko Batam termasuk sejumlah saksi lain yang terkait dalam perkara tersebut.

Hal ini untuk melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari masingmasing tersangka.

“Ada sekitar 14 orang saksi yang sudah kita periksa dalam perkara ini. Hal tersebut akan terus berlanjut untuk segera kita tuntaskan,” ucap Ferry Tass. Kata Ferry,

sebelumnya kedua tersangka tersebut sudah pernah diperiksa tim penyidik Kejati untuk dimintai keterangan sesuai kapasitas masingmasing.

Kajati Kepri, Yunan Harjaka SH MH sebelumnya mengatakan penetapan kedua tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Kedua tersangka diduga telah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana sebesar Rp55 miliar. Dana itu merupakan kewajiban Asuransi BAJ ke Pemko Batam.

Dugaan korupsi bermula Pemko Batam memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan THL Kota Batam. Pemberian jaminan itu dituangkan dalam Perda Kota Batam Nomor 9 tahun 2006 tentang APBD Kota Batam tahun anggaran 2007, khusus menyangkut mata anggaran Askes dan THT bagi PNS termasuk THL.

Dalam pelaksanaannya, Pemko Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi BAJ dengan Nomor 03/Kontrak/Lelang-SEKDA/ KPA/VIII/2007 (Pihak Pertama) dan Nomor 331/B.05-PK/VIII/ 2007 (Pihak Kedua) tanggal 1 Agustus 2007.

Terkait pengakhiran kerjasama dimaksud, ucap Yunan, pihak pertama (Pemko Batam) belum memenuhi proses berupa kewajiban pembayaran asuransi THT kepada PNS dan Tenaga Honor Daerah Pemko Batam (Wanprestasi).

Pemko Batam kemudian melakukan gugatan perdata terhadap Asuransi BAJ ke Pengadilan Negeri (PN) Batam melalui Jaksa Pengacara Negara Kejari Batam berinisial SYI (Syafei, selaku Kasi Datun). Hal itu tercatat dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN. BTN tanggal 11 Juni 2013, kata Yunan.

Sambil menunggu keputusan pengadilan a tas perkara aquo yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) tanggal 16 September 2013, pihak pertama (Pemko Batam) dan pihak Kedua (PT Asuransi BAJ) dalam taraf mediasi (di luar sidang gugatan). Dalam mediasi itu telah ada kesepakatan, Asuransi BAJ melakukan pembayaran sebagian kewajibannya sebesar Rp55 miliar.

Uang Rp55 miliar tersebut di tempatkan dalam rekening bersama (esorow accoun) inisial MONAS (M Nasihan) dan SYI (Syafei) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejari Batam pada rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Menteng, Jakarta Pusat dengan nomor rekening 1220056789996, ungkap Yunan.

Kemudian SYI (Syafei) dan MONAS secara diamdiam telah melakukan tran-

Redaktur:Afrianita

Layouter: Syamsul Hidayat

16

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

PASBAR MEMBANGUN

SALAH satu penampilan terbaik peserta lomba..

SERAHKAN PIALA Bupati Pasbar H. Syahiran menyerahkan piala untuk pemenang lomba.

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BUPATI Pasbar H. Syahiran memberikan sambutan.

Sukses, Penutupan Pekan Muharam di Pasbar

FOTO BERSAMA – Foto bersama para pemenang dan Bupati Pasbar usai menerima hadiah.

PASBAR, HALUAN— Malam penutupan kegiatan Pekan Muharram 1439 Hijriah/2017 Masehi, di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat berjalan sukses pada Selasa (26/ 9) malam.

Kegiatan ditutup secara resmi oleh Bupati Pasbar H. Syahiran, setelah kegiatan tersebut berjalan seminggu yang dimulai dari tangggal 19 September hingga 26 September.

Untuk memeriahkan Pekan Muharram tersebut, ada ada 7 cabang lomba yang digelar, yakni pembacaan ayat-ayat pendek, praktek wudhu, praktek sholat fardu, peragaan busana muslim,

www.harianhaluan.com

dakwah, bintang qasidah, dan terjemahan alquran.

“Tahun ini ada tujuh cabang perlombaan dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi cabang yang dilombakan, kita juga apresiasi kegiatan ini. Berkat kerjasama semua pihak kegiatan berjalan sukses,”urai Syahiran.

Ia melanjutkan, tujuan kegiatan tersebut dalam rang ka mendorong semangat untuk belajar, disamping belajar juga menjadi amal untuk di akhirat nantinya.

“Selain itu ajang ini juga untuk mencari bakat anakanak sehingga tidak alergi dengan nuansa islam,” kata Syahiran.

Lebih jauh Ia juga mengatakan bahwa hadiah dari perlombaan, tersebut jangan dijadikan ukuran. Bagi yang menang jangan merasa bang-

ga dan bagi yang kalah jadikan kegagalan yang tertunda.

“Kegiatannya sangat bagus sekali untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT, jadikan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan tahun depan lebih baik dari tahun ini. Menang kalah dalam kompetisi itu biasa,”ucap Syahiran.

Selain itu, kegiatan Pekan Muharam jangan hanya dilaksanakan secara seremonial melainkan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari.

“Kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat yang telah diku rniakan oleh Allah SWT. Selain itu juga dianjurkan untuk selalu mengingat yang maha pencipta alam semesta ini dengan memperbanyak

beristigfar. Mudah-mudahan dengan memperbanyak istig

far, semua kesulitan akan diberikan jalan keluarnya

oleh Allah SWT,”ungkap Syahiran.(h/ows)

Ketua DW Persatuan Pasbar Ny. Harnina Manus Handri menyerahkan piala untuk pemenang lomba.

Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Yohanes

Harian Umum

PARIWARA UNP

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

17

REKTOR UNP, Prof Ganefri Ph D, mengalungkan selempang Doktor Kehormatan kepada putri proklamator RI, Soekarno.

Gelar Dr HC Kelima Megawati Soekarnoputri AGI Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, ini merupakan gelar Doktor Kehormatan (Dr HC) kelima yang didapat sepanjang perjalanan karirnya. Sebelumnya pemilik nama lengkap, Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri ini juga pernah menerima gelar ini dari tiga universitas di luar negeri dan satu dari dalam negeri.

Universitas yang tercatat memberikan gelar itu diantaranya, Wasseda University, Jepang, Moscow State Institute, Rusia, dan MIT Ocean University, Korea Selatan. Untuk di Indonesia, UNP merupakan universitas ke dua yang memberikan gelar tersebut kepada Megawati.

Sebelumnya Megawati mendapat gelar Doktor Kehormatan di bidang politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran pada 25 Mei 2016 yang lalu.

Bagi UNP, ada beberapa alasan UNP memberikan gelar ini kepada Megawati Soekarno Putri. Diantaranya, adanya paradigma baru dalam dunia pendidikan dengan lahirnya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana dunia pendidikan menjadi perhatian khusus pemerintah yang saat itu dipimpin Megawati Soekarno Putri, dengan mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan.

“Hal yang fundamental pada masa kepemimpinan Ibu Megawati itu yang saya rasakan, tidak ada lagi jurang pemisah antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Dan itu sangat saya rasakan ketika saya menjabat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah X waktu itu. Dimana semuanya sama baik PTN maupun PTS,” terang Rektor UNP, Prof Ganefri Ph D, didampingi para wakil rektor kemarin di Ruang Rapat Rektorat UNP. (h/*)

B

Hj Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani bersama dengan Rektor UNP, Prof Ganeferi Ph D, dan istri, serta Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dan WR IV UNP, Syahrial Bahtiar.

BERLANGSUNG MERIAH DI UNP

Mega Resmi Sandang Gelar Doktor Kehormatan PRESIDEN ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, resmi menyandang gelar Doktor Kehormatan (Dr HC) dalam bidang politik pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP). Gelar HC tersebut diberikan dalam Rapat Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan di Auditorium UNP Rabu (27/9).

Turut hadir sejumlah menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK dalam acara tersebut d iantaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muadjir Effendy, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop d an UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Selanjutnya, Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkum dan HAM), Yasonna Laoly, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (Menko BPKK), Puan Maharani, Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar, Kepala Badan

Intelijen Negara, Budi Gunawan, Kepala Watimpres, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dan tamu undangan yang berjumlah 4.000 an orang.

Dikatakan Rektor UNP, Prof Ganefri Ph D, pertimbangan untuk memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada negarawan ibu Megawati Soekarnoputri diputuskan secara seksama oleh tim promotor dan Senat Universi t as.

Pemberian gelar ini juga melalui kajian dan riset mendalam mengenai karya-jasa dan kontribusi yang sangat bernilai yang te-

lah disumbangkan Megawati Soekarnoputri bagi pengembangan dunia pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

“Bapak bangsa kita Soekarno sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa membangun manusia Indonesia tidaklah mudah, tidak saja kerja keras namun juga waktu yang panjang dan proses kontinu. Bagi Soekarno, kunci utama bangsa terletak pada karakter yang kuat, akhlak yang mulia, dan mental yang baik,” terang Prof Ganefri Ph D. Penghargaan Doktor Honoris Causa bernilai sangat besar dalam rangka terus mendorong kehadiran para pembaharu, inovator, dan inspritator yang mampu mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap kondisi zamannya. Sebuah prosesi penghargaan doktor Honoris Causa juga diharapkan mampu membuat para cendikiawan dari kampus untuk memasyarakatkan tradisi ilmiah dan menjembatani pikiran-pikiran dan karya-karya konstruktif yang

hadir di tengah publik untuk dianalisis secara konseptual ke dalam lingkungan perguruan tinggi.

“Kepada seluruh elemen sivitas akademika, senat akademik UNP yang memberikan pandangan dan saran demi kemajuan UNP. Tim promotor penganugerahan gelar HC, Prof Dr Syufyarma Marsidin, M Pd, Prof Dr Harris Effendi Thahar, M Pd, Prof Dr Fauzan, M A., Prof Dasman Lanin, M Pd, PhD, Prof Dr Rokhmin Dahuri, M S yang memberikan masukan dan pertimbangan objektifakademis. Serta masukan dari Kontributor, Prof Dr A Malik Fajar dan Prof Dr Mestika Zed, MA, yang tak kenal lelah menyokong terlaksananya seluruh aktivitas kampus saya ucapkan terima kasih,” katanya.

Entitas politik terkecil adalah keluarga. Begitu pula dengan pendidikan, juga dimulai dari dalam keluarga.

“Seperti yang saya alami, saya sangat beruntung mendapatkan pendidikan politik langsung dari ayah saya, Bapak Bangsa, Soekarno,” tuturnya. (h/*)

SEKAPUR sirih menyambut kedatangan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di UNP dalam cara pemberian gelar Doktor Kehormatan kemarin.

DISAMBUT tari pasambahan, Hj Megawati Soekarnoputri, dan rombongan jadi tamu kehormatan di UNP.

SUASANA Rapat Senat Terbuka dalam rangka penganugerahan gelar Doktor Kehormatan kepada Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, kemarin di Auditorium UNP. www.harianhaluan.com

RIBUAN orang mengikuti prosesi pemberian gelar HC kepada Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri.

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Ir_v@nd

18

OLAHRAGA

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

DELAPAN PERTANDINGAN SPFC BELUM RAIH KEMENANGAN

Win : Belum Semua Pemain Bermain Maksimal Petenis Unggulan Berguguran di Wuhan Open WUHAN, HALUAN — Kejutan terjadi di turnamen Tenis Wuhan Open 2017. Sejumlah pemain unggulan harus angkat koper lebih awal setelah ditumbangkan petenis non-unggulan. Petenis nomor dua dunia Simona Halep dan unggulan keempat Caroline Wozniacki gagal melanjutkan ambisinya meraih juara setelah tumbang di putaran kedua.

Halep kalah dari Daria Kasatkina dengan skor 6-2, 6-1. Sementara Wozniacki dikalahkan petenis kualifikasi Maria Sakkari dari Yunani 7-5, 6-3. Halep datang ke turnamen tersebut untuk mencoba mengambil alih posisi peringkat satu dunia dari Muguruza. Sayangnya, harapan itu harus kandas. Nasib serupa juga dialami juara bertahan dua kali Svetlana Kuznetsova setelah dikalahkan Alize Cornet dari Prancis 6-3, 6-3.

Sloane Stephens dan Madison Keys yang merupakan finalis AS Terbuka 2017 juga harus terhenti langkahnya di babak pertama, Senin (25/9). Stephens kalah dari petenis China, Wang Qiang, 2-6, 2-6, sementara Keys harus menyerah dari petenis Amerika Serikat, Varvara Lepchenko dengan skor 26, 6-7 (4-7).

Unggulan kelima Johanna Konta, petenis nomor 12 dunia, Angelique Kerber, dan mantan juara AS Terbuka, Sam Stosur juga harus pulang lebih awal. Konta kalah dari petenis Australia, Ashleigh Barty, 0-6, 6-4, 6-7 (3-7) dan Kerber kalah dalam pertandingan pembuka dengan Caroline Garcia dari Spanyol, 3-6, 6-3, 6-1. Sementara Stosur jatuh ke petenis Swiss yang mendapatkan wild card, Jill Teichmann, 6-4, 36, 6-3.

Kekalahan Halep di turnamen tersebut semakin memuluskan langkah petenis nomor satu dunia WTA Garbine Muguruza untuk menyabet tropi Wuhan Open 2017.

Posisinya di peringkat satu dunia juga semakin aman.

Muguruza tanpa kesulitan melaju ke putaran ketiga setelah mengalahkan Lesia Tsurenko dengan skor 6-4, 6-4. Juara Wimbledon asal Spanyol itu mematahkan perlawanan Tsurenko dua set langsung. Muguruza selanjutnya akan berhadapan dengan Magda Linette dari Polandia. (h/sdn)

www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Manajer Semen Padang FC (SPFC) Win Bernardino menilai hasil buruk yang diraih oleh tim Semen Padang disebabkan karena belum semua pemain berjuang dengan maksimal di setiap pertandingan. Semen Padang sudah delapan kali pertandingan secara beruntun gagal meraih kemenangan.

“Selalu ada pemain yang tampil di bawah peforma terbaiknya di setiap pertandingan. Hal ini yang menyebabkan tim meraih hasil yang kurang memuaskan. Seperti di pertandingan melawan Barito Putra kemarin, gol pertama terjadi karena pemain kurang fokus di lini belakang,” sebut Win Bernardino kemarin.

Win sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab selalu adanya pemain yang tampil di bawah peforma terbaiknya di setiap pertandingan. “Jika hak pemain rasanya ditunaikan dengan sebaiknya. Para pemain di kontrak sampai dengan Februari 2018 nanti,” tuturnya lagi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak manajemen sudah melakukan beberapa langkah agar motivasi pemain dalam setiap pertandingan merata. “Pastinya kami selalu melakukan evaluasi. Melakukan pendekatan secara personal kepada pemain dan kemudian

BELUM MAKSIMAL — Para pemain Semen Padang dinilai belum semuanya berjuang dengan maksimal di setiap pertandingan.

Salah satu pemain Semen Padang Marcel saat melakukan latihan menjelang lawan Barito Putra, Senin (25/9) di Stadion H. Agus Salim Padang. HUDA PUTRA

memberikan masukan dimana kurangnya pemain tersebut,” jelasnya.

Win berharap para pemain bisa tampil maksimal di delapan pertandingan tersisa agar bisa selamat dari degradasi. “Saat ini Semen Padang hanya berada satu strip dari zona degradasi. Untuk motivasi pemain harus lebih meningkat di pertandingan tersisa agar bisa meraih kemenangan,” bebernya.

Jika Semen Padang terkena degradasi tentunya akan memberikan dampak kepada semua sisi baik manajemen maupun masyarakat Sumbar. “Bagi masyarakat Sumbar tentunya mereka

akan kehilangan tontonan yang menarik, sebab Semen Padang tidak bertanding di kasta tertinggi liga Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan bagi pemain sendiri, Win mengatakan nilai mereka akan turun sebab mereka tidak mampu membawa Semen Padang bertahan di Liga 1 Indonesia. “Mari kita sama-sama berdoa agar Semen Padang selamat dari degradasi,” tuturnya.

Semen Padang saat ini berada di peringkat 15 klasemen sementara dengan

28 poin hasil dari 26 kali bertandingan dan hanya berjarak enam poin dari Perseru yang berada di peringkat 16. Semen Padang masih menyisakan delapan pertandingan.

Empat di kandang yaitu menghadapi Madura United, Mitra Kukar, Perseru dan PS TNI. Empat laga tandang Semen Padang akan menghadapi, PSM Makasar, Persela, Arema dan Persija. (h/san)

Mario Syahjohan Kembali Pimpin KONI Solok Selatan SOLOK SELATAN, HALUAN — Mario Syahjohan ditetapkan sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Solok Selatan periode 2017-2021 dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) periode 2017-2021 di gedung Ummi Kalsum, Muara Labuh, Rabu (27/ 9). Mario Syahjohan sendiri merupakan Ketua KONI Solsel periode sebelumnya.

Sekdakab Solsel, Yulian Efi menyatakan Pemkab Solsel dalam pembinaan atlet olahraga siap dalam anggaran. “Dari anggaran

kita selama ini telah kita dukung dan dari segi sarana prasarana olahraga akan kita optimalkan kedepannya seperti pembangunan lapangan dan lainnya. Tidak hanya itu, kita juga telah melakukan dukungan untuk pembinaan atlet mulai tingkat sekolah dasar hingga SMA sederajat.

Kedepan kita berharap prestasi olahraga Solsel bisa ditingkatkan,”ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung kegiatan olahraga di

Solsel. “Dari alokasi anggaran kita siap untuk mendukung kegiatan olahraga. Prestasi olahraga Solsel menunjukkan peningkatan dan kalau bisa ini ditingkatkan.

Saya pastikan akan membantu alokasi anggaran,”tuturnya.

Sementara, Ketua panitia Musorkab KONI Solsel, Wirdyansyah mengatakan sebanyak 27 Cabor ikut Musorkab, dimana kegiatan tersebut didanai dari RAB KONI Solsel dengan rincian kegiatan sidang pleno, sidang komisi dan pembahasan teknis lainya. (h/jef)

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther

PADANG PARIAMAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

19

Akhir Tahun Ditargetkan Bebas dari Pemasungan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Keberadaan penderita gangguan jiwa berat (skizofrenia,red) dalam keluarga atau di suatu pemukiman tak bisa dipungkiri. Memang mengganggu ketenangan dan kenyamanan, terlebih jika penderita mengidap gejala gila atraktif yang suka bertindak merusak.

Namun, bukan berarti pihak keluarga atau masyarakat boleh memasung.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Padang Pariaman, Aspinuddin ketika meninjau salah seorang penderita gangguan jiwa di Korong Sibarueh, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Jumat kemarin.

“Tindakan pemasungan atau mengurung penderita gangguan jiwa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertentangan dengan UU nomor 23 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa. Undang-undang itu menegaskan, penderita gangguan jiwa harus mendapatkan perawatan dan pengobatan,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinkes Padang Pariaman, kata Aspinuddin, sudah melakukan upaya maksimal dalam menyadarkan masyarakat, agar tidak melakukan pemasungan terhadap anggota keluarga atau warga yang mereka anggap menderita gangguan jiwa berat.

“Untuk itu, kami menyediakan obatobatan di puskesmas yang dapat diperoleh masyarakat secara gratis,” katanya.

Kepada keluarga Yeni Novita (37), salah seorang penderita ganguan jiwa di Sibarueh, Aspinuddin mengingatkan hal itu. Ia meminta Fahmi, mamak dari Yeni untuk mengambil obat di Puskesmas Sungai Limau dan meminumkan secara rutin.

“Penderita gangguan jiwa berat memang tidak dapat disembuhkan secara total, tetapi dapat dikendalikan dengan obat,” jelasnya.

Ia pun menyebutkan, beberapa contoh penderita gangguan jiwa berat yang tetap dapat beraktivitas secara normal, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Bahkan ada di antara mereka yang menjadi presiden direktur perusahaan besar. “Hal itu bisa terjadi, karena kontrol obat mereka tidak terputus,” ujarnya.

Ketika ditanya, Aspinuddin mengakui, di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 17 kecamatan dengan 103 nagari masih terdapat 18 kasus pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa. Ada yang dipasung dengan kayu dan rantai atau dikurung, seperti yang dialami Yeni Novita.

“Namun, kami di jajaran dinkes berkomitmen, akhir tahun 2017 sudah tidak ada lagi kasus pemasungan di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini sejalan dengan tekad Kementerian Kesehatan yang mencanangkan Indonesia bebas pemasungan penderita gangguan jiwa tahun 2019,” kata Aspinuddin. (h/ded)

FOTO BERSAMA — Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman, Bustanil Arifin foto bersama dengan peternak sapi bali betina yang berhasil menjuarai kontes ternak pada Livestock Expo 2017 di Solok Selatan. DEDI SALIM

KONTES TERNAK

Sapi Bali Betina Padang Pariaman Juara PADANG PARIAMAN, HALUAN — Ternak Sapi Bali betina asal Padang Pariaman berhasil menjuarai kontes ternak pada Livestock Expo dan kontes ternak pada bulan Bhakti Pertenakan yang dipusatkan di Kabupaten Solok Selatan, Rabu (20/20).

Di samping memenangkan kontes ternak jenis sapi bali betina, anak kerbau jantan asal Padang Pariaman juga berhasil meraih peringkat tiga dari 19 kota/kabupaten yang mengikuti kontes tersebut.

“Alhamdulillah, dari lima ekor ternak yang dikirim untuk mengikuti kontes tersebut dua

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

www.harianhaluan.com

dominasi. Lima ekor ternak yang dikirim tersebut, di antaranya sapi bali betina, anak kerbau jantan, anak sapi sumental jantan dan induk serta anak kambing cempe.

“Di samping mengikuti kontes ternak, Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman juga ikut membuka stan pameran yang memperaga produksi makanan olahan dari bahan bakau ternak,” jelas Bustanil.

Diakui Bustanil, bahwa ternak yang dikirim untuk kontes tersebut merupakan ternak yang dipelihara oleh

kelompok dan peternak asal Padang Pariaman, seperti sapi bali betina, merupakan ternak yang berasal dari Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan.

“Para peternak ini kami fasilitasi untuk ikut kontes yang biaya ditanggung oleh dinas peternakan dan hadiah kontes sepenuhnya hak dari peternak itu sendiri,” ujar Bustanil.

Hal ini dilakukan, kata Bustanil, guna memotifasi para peternak di Padang Pariaman untuk lebih giat berternak, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. (h/ded)

Disdukcapil Luncurkan Program Alpa Beta PADANG PARIAMAN, HALUAN — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan program baru yang diberi nama “ALPA BETA”. Alpa Beta merupakan singkatan dari “Anak Lahir, Pulang Bersama Akta”.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, M Fadli kepada Haluan menyampaikan, program ini telah dipersiapkan perencanaannya

ILUSTRASI

ekor ternak, yakni sapi bali betina dan anak kerbau jantan berhasil meraih kemenangan pada lomba tersebut,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman, Bustanil Arifin yang didampingi Kabid Pembibitan dan Produksi, Zulkhalisaman pada Haluan baru-baru ini.

Menurut Bustanil Arifin, di samping memenangkan dua kontes. Padang Pariaman juga berhasil menjuarai petugas Iseminasi Buatan (IB) terbaik pada lomba Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) ternak tingkat Sumatera Barat. Petugas IB yang berhasil pada lomba PKB tersebut, yakni Taufik Hidayat.

Pada kontes ternak yang dilaksanakan Dinas Pertenakan Sumatera Barat tersebut, kata Bustanil, Padang Pariaman hanya mengirim lima ekor ternak. Dua dari lima ekor ternak tersebut berhasil meraih

DIJUAL MOBIL

sejak tahun 2016 dan telah di soft lounching pada awal tahun 2017.

“Setelah itu, kami mempersiapkan sarana dan prasarananya beserta SOP pada masing-masing stakeholder yang terlibat dalam program ini. Saat ini sudah berjalan dan kita terus membenahi prosesnya, agar semakin sempurna dan menambah kerja sama dengan puskesmas-puskesmas.

“Klinik Aisyiah Pariaman

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang.

Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

adalah salah satu mitra kami untuk program ini. Siapa yang melahirkan di Klinik Aisyiah, nanti petugas klinik akan memproses administrasinya.

Proses selanjutnya berjalan dan kami akan mengantarkan akte kelahiran anak yang baru lahir sebelum mereka pulang ke rumah,” ujar M Fadli.

Dikatakannya, program ini adalah inovasi pejabat eselon IV pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang

OLISINDO S E R V I C E, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

memang d iwajibkan untuk terus membenahi setiap sarana yang dapat mendukung pencapaian target pelayanan akte kelahiran m aupun KTP Elektronik.

Program ini kemudian dikembangkan dengan 25 puskesmas dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menerima kerja sama dengan klinik swasta manapun yang melakukan peyananan per-

“DIBELI CATRIGE KOSONG”.

TYPE CANON810/811(HABIS TINTA, BUKAN REFILL). DALAM KONDISI BAGUS DENGAN HARGA TINGGI. HUB. 082288348709. PIN BB D83128DF. AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737

OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan CV. CINTA RASA perumahan Lubuk Gading Permai, CATERING , Menerima arah ke Lubuk Buaya. Saat ini Pesanan untuk Pesta dibuka lowongan untuk tenaga kasir, Perkawinan, Penataran dan datang langsung ke alamat Kami.

Peresmian Kantor, Bapak Reza menyediakan pesanan untuk Hub: rendang, gulai kalio ayam, 081266840106 Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2.

Telp. (0751) 447592, 0813 Kehilangan STNK BA 6489 EY 74100 307-0812 76123 679 A/n. Fachrul An'am. Hilang PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

salinan.

Sehubungan dengan program tersebut, Bupati Padang Pariaman, H Ali Mukhni menyatakan dukungan atas program tersebut dan mengapresiasi dari inovasi tersebut. ”Bahkan, kita akan menambah sepeda motor A-jek sesuai kebutuhan. Yang penting, pelaksanaan pelayanan dapat ditingkatkan terus-menerus,” ujar Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni. (h/ded)

antara Kubu Rajo - Pasar Batusangkar. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos Polisi Terdekat.

RUMAH DIKONTRAKKAN

PAVILIUN utk karyawan/ mahasiswa, ruang tamu, 1 kmr tdr, dapur, kmr mandi, PDAM, listrik elektrik, garase, bbs banjir, lokasi : Jl. Dr. Sutomo 1 blok A1 No. 17 dpn Bidan Cicik Marapalam, HP. 081374690478

BPKB BA 1650 RC a.n YANUARDI. Hilang diperjalanan dari Padang ke Bukittinggi. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat Redaktur: Nasrizal

BPKB R2 HONDA BEAT BA 2716 EG A/N REFLUZIA. Hilang DI PASAR SUMANIK KC SALIMPAUNG KAB TANA DATAR. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat Layouter: Syamsul Hidayat

20

TANAH DATAR

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

DPRD DAN PEMKAB TANDATANGANI NOTA KESEPAKATAN

KU dan PPAS APBDP 2017 Rp1,263 T BATUSANGKAR, HALUAN - DPRD Kabu paten Tanah Datar bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati dan menanda tangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU dan PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1,263 triliun.

SERAHKAN NOTA—Nota kesepakatan DPRD Tanah Datar dan Pemkab tentang KU dan PPAS diserahkan Wakil Ketua DPRD, Irman kepada Bupati Irdinansyah Tarmizi, disaksikan Saidani dalam sidang paripurna sewan, Senin (25/9). EMRIZAL.

Pelayanan Cepat dengan Memanfaatkan Email BATUSANGKAR, HALUAN - Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Datar memberikan bimbingan teknis pemanfaatan surat elektronik (e-mail) resmi kepada organisasi pimpinan daerah.

Pelatihan ini diberikan dalam upaya meningkatkan pelayanan setiap OPD pada masyarakat.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdakab Tanah Datar, Imran saat membuka Bimtek di Pagaruyung, Selasa (26/9) mengatakan, pemerintah daerah sedang berupaya menerapkan implementasi e-goverment di mana salah satunya memanfaatkan surat elektronik atau e-mail untuk meningkatkan pelayanan yang cepat kepada masayarakat.

Dikatakannya, pada era globalisasi ini perlu diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu pemanfaatan email ini menjadi keharusan sehingga mempermudah kinerja aparatur dalam pengiriman surat menyurat dan lainnya.

Imran mengharapkan, aparatur yang menge lola e-mail ini dapat menyerap ilmu dan pengeta huan yang diberikan dalam bimtek dan kemudian diterapkan serta diinformasikan kepada rekanrekan lainya di unit kerja masing-masing.

Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Erizal Ramli menyebutkan, Bimtek ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfatan e-mail resmi perangkat daerah yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik.

“Dari beberapa peserta mungkin belum menggunakan e-mail Tanah Datar untuk pengi riman surat secara elektronik. Cara dan penggu naannya akan dijelaskan oleh narasumber dari Kominfo sendiri nantinya,” ujar Erizal.

Bimtek ini difasilitasi oleh Dinas Kominfo Tanah Datar dan diikuti oleh staf pengelola surat elektronik pada masing-masing perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabu paten Tanah Datar. “Diharapkan peserta yang ikut Bimtek ini agar dapat memaksimalkan penggunaan e-mail sebagai sarana bertukar dan berbagi informasi antar perangkat daerah seperti surat, undangan rapat dan lain sebagainya sehingga efisien dalam pengunaan waktu,” sebut Erizal. (h/emz ).

GALERI PUTRI AYU SONGKET

Berinovasi dengan Motif-motif Langka BATUSANGKAR, HALUAN Songket yang diproduksi para perajin di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, ternyata sudah merambah pasar manca negara.

Hal ini tak terlepas dari dukungan bahan dasar produk yang berkualitas serta tampilan aneka warna yang cukup menawan.

Tak mengherankan, jika kerajinan songket Pandai Sikek itu senantiasa diburu oleh para peminat dari kalangan menengah ke atas yang datang langsung ke lokasi, nagari yang terletak di kaki Gunung Marapi itu.

Hal yang sama juga terjadi saat ditampilkan pada sejumlah stan pameran produksi kerajinan rakyat, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional, pemi-

nat langsung membeli dan memesan produk dengan motif bervariasi lainnya.

Salah satu galeri yang saat ini sedang digandrungi dan diminati pencinta songket nusantara tersebut bahkan sampai keluar negeri, adalah galeri Putri Ayu Songket. Galeri songket ini terdapat di lereng kaki Gunung Singgalang nan berhawa sejuk, tpatnya Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam rangka melebarkan sayapnya galeri Putri Ayu Songket t erus berinovasi dengan motif-motif langka yang saat ini sudah mulai pudar. Selain itu untuk promosi hasil-hasil kerajinan dan produk, Putri Ayu Songket selalu ikut dalam berbagai iven pameran karajinan di tingkat lokal dan provinsi.

Bahkan galeri Putri Ayu Songket

Songket perajin Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sudah merambah pasar manca negara. Salah satunya yang popular adalah galeri Putri Ayu Songket, yang berinovasi dengan motif-motif langka. Terlihat istri Bupati Tanah Datar ketika meninjau galeri songket Pandai Sikek. EMRIZAL

juga tampil di iven berskala nasional sekalipun, seperti pada Kriyanusa (Pameran Kerajinan Nusantara) 2017 ini Putri Ayu Songket turut andil.

Pameran berskala nasional yang digagas Dewan Kerajinan Nasional ini sekaligus dalam rangka HUT Dekranas dilaksanakan dari tanggal 27 September hingga 1 Oktober mendatang di JCC Senayan Jakarta.

“Pada pameran kerajinan Dekranas itu, kita membawa beragam kerajinan songket dengan berbagai macam motif yang menarik dan unik. Salah satunya Songket Kristal plus Sulaman Suji yang menjadi andalan kita.

Selain motifnya unik, juga sangat banyak peminat, baik yang langsung datang ke outlet kita di Pandai Sikek maupun yang memesan secara online,” ucap Ayu, pemilik galeri Putri Ayu Songket Pandai Sikek.

Selain itu keikutsertaan galeri miliknya pada ajang pameran nasional ini, juga dalam rangka mempromosikan pariwisata daerah Tanah Datar, yang kaya akan potensi alam, budaya, kuliner maupun kerajinan, termasuk kerajinan songket Pandai Sikek yang sudah mendunia.

Selain Pandai Sikek, sekarang juga sudah ada di Pamusihan dan Tanjung Modang Lintau Buo Utara, yang saat ini sedang dikembangkan dan terus dipromosikan oleh Pemkab Tanah Datarr Luhak nan Tuo ini. (h/emz)

TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

Bupati: Kepala Sekolah Harus Buat Program BATUSANGKAR, HALUAN Bupati Tanah Irdinansyah Tarmizi, meminta para kepala sekolah tingkat SD dan SLTP serta para pengawasnya, untuk membuat program yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing.

“Pemerintah daerah me ngharapkan adanya peningkatan kualitas di bidang pendidikan, sehingga meng-

hasilkan siswa-siswi berprestasi yang bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA dani perguruan tinggi negeri di Indonesia,” kata Irdinansyah di Batusangkar, (Selasa 26/9).

Kepala sekolah dituntut untuk mampu membuat perencanaan program sekolah, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi.

Bidang pendidikan sudah

menjadi prioritas dalam rencana pembangunan sumber daya manusia yang dimulai dari PAUD, SD, SLTP sampai SLTA. “Beban tugas seorang kepala sekolah dan pengawas cukup berat. Di samping sebagai tenaga pendi dik juga sebagai fasilitator, pelayanan, perancang, pengelola dan penilai terhadap hasil belajar peserta didik,” kata-

nya.

Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra mendukung upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan sesuai mottonya. Sehingga ke depan, tidak ada lagi anak-anak usia wajib sekolah yang tidak sekolah karena keterbatasan dana.

“Jangan sampai terjadi anak-anak tidak bersekolah

di Tanah Datar Luhak nan Tuo ini. Untuk itu, kepala sekolah harus melihat di sekitar sekolah kalau ada anak-anak yang tidak belajar atau keluyuran,” katanya.

Kepala sekolah juga dimin ta agar dapat bekerja dengan sepenuh hati, jujur, ikhlas serta sesuai aturan dan jangan sekalikali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. (h/emz)

PENGHARGAAN BAGI PEMENANG LOMBA BINTANG SAINS

Studi Banding Keluar Negeri Menanti BATUSANGKAR, HALUAN - Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menjanjikan penghargaan bagi siswa di daerahnya yang menang pada Lomba Bintang Sains. Mereka dapat mengikuti program studi banding keluar negeri bersama siswa berprestasi lainnya.

“Kami menyambut baik lomba sains ini dan merupakan salah satu upaya unwww.harianhaluan.com

tuk memajukan pendidikan di Tanah Datar. Untuk memotivasi mereka maka pemerintah daerah akan memberi reward, salah satunya studi banding keluar negeri,” kata Irdinansyah saat membuka lomba itu di Batusangkar, Jumat (22/9).

Bidang pendidikan dalam bentuk persiapan sumber daya manusia berkualitas untuk masa depan merupakan program utama pem

bangunan Pemkab Tanah Datar. Karena daerah ini minim sumber daya alam dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.

“Karena itulah peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa ditawar-tawar dan harus menjadi perhatian yang serius bagi orangtua, majelis guru dan pemerhati pendidikan serta pemerintah daerah,” ujarnya.

Bagi siswa yang lulus di perguruan tinggi negeri dibantu biaya pendidikannya oleh Pemkab Tanah Datar karena berasal dari keluarga miskin.

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak kuliah karena tidak ada biaya. Jika masyarakat Tanah Datar ingin maju maka pendidikan harus diprioritaskan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar, Abrar mengemukakan, peserta Lomba Bintang Sains ini diikuti oleh siswa SD dan SLTP masingmasing sekolah mengirimkan 10 orang siswanya.

Sebelum lomba dimulai, peserta disuguhi penam pi lan berbagai atraksi dan bakat siswa SD seperti Tari Lenggok Gadih Batuduang, Fashion Show Budaya dan Solo Song serta penampilan Antagoni. (h/emz ).

Hal itu tertuang dalam hasil sidang paripurna sewan, Senin (25/9) di Pagaruyung yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Irman didampingi Saidani, dan dihadiri 22 oarang anggota dewan yang telah menandatangani daftar hadir.

Tampak hadir pada sidang tersebut Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, unsur Forkopimda, Sekda, Asisten , Staf Ahli , Pimpinan OPD, Camat , Walinagari dan undangan lain.

Pada sidang sebelumnya, Bupati Irdinansyah Tarmizi mengungkapkan, anggaran tersebut turun 3,91 persen dari APBD 2016 disebabkan karena berkurangnya penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer atau perimbangan.

Dalam KU-PPAS APBD 2017 disepakati pendapatan asli daerah meningkat dari APBD 2016 sebesar Rp.13,16 miliar (11,42 persen), dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.22,71 miliar (25,51 persen), sementara dana perimbangan turun sebesar Rp.85,79 miliar (3,91 persen).

“Total belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp.1,31 triliun terjadi penurunan sebesar Rp87,02 miliar (6,23 persen) dari tahun sebelumnya karena berkurangnya pendapatan dan kecilnya proyeksi Silpa akhir tahun 2016,” ujar bupati.

Belanja tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.508,568 miliar meningkat sebesar Rp.38,24 miliar (8,14 persen) dan tidak langsung Rp.801,92 miliar mengalami penurunan sebesar Rp.125,28 miliar (13,51 persen). Untuk belanja tidak langsung, katanya, dibagi menjadi enam

yaitu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.612,31 miliar, hibah Rp.10,6 miliar, bansos Rp.2,05 miliar, bagi hasil pada Pemerintahan Nagari Rp.2,76 miliar, bantuan keuangan kepada Pemnag dan Parpol Rp.164,24 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp.10 miliar.

Irdinansyah menyebutkan, “Untuk KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 pemerintah kabupaten Tanah Datar bersama DPRD Tanah Datar sepakati Pendapatan sebelumnya Rp.1,226 triliun menjadi Rp.1,263 triliun, Belanja Daerah sebelumnya Rp.1,306 triliun menjadi Rp. 1,343 triliun, dengan rencana belanja lebih besar dari rencana pendapatan akan terdapat defisit sebesar Rp.83,75 miliar,” katanya.

Kebijakan pembangu nan daerah tahun 2017 mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengamalan nilainilai agama, adat, budaya dan pembangunan ekonomi yang dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Irman mengatakan, tim badan anggaran bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan pada 21 s/d 24 September 2017 dan pada hari ini kita lakukan sidang paripurna dengan agenda penanda tanganan Nota.

Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan sebelum penandatangan telah dibacakan konsep kesepakatan bersama pemerintah kabupaten Tanah Datar dengan DPRD Tanah Datar yang dibacakan Sekretaris Dewan Elizar, kata Irman. (h/emz )

Lokasi Kumuh Disulap Jadi Taman BATUSANGKAR, HALUAN – Sejumlah lokasi kumuh, seperti pembuangan sampah liar yang ada pada sejumlah titik di sekitar Kota Batusangkar, segera disulap menjadi lokasi taman bunga.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Tanah Datar, Dessy Trikorina di Batusangkar, Senin (25/9) menyebutkan, bahwa dengan mengubah lokasi kumuh yang merusak Kebersihan, Kerapian dan Keindahan (K3) dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi semua lapisan warga dan pengunjung yang datang ke Batusangkar.

Kepada masyarakat diminta untuk menyadari dan memberikan dukungan bagi program yang akan dilaksanakan ini, dengan merubah kebiasaan selama ini. Di antaranya masyarakat harus membuangan sampah pada tempatnya.

Menurut Dessy, upaya mempercantik Kota Batusangkar dan sekitarnya dengan membangun sejumlah lokasi kumuh menjadi lokasi taman bunga, dapat dilakukan dan harus didukung oleh warga. Hal ini sesuai tuntutan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 tahun 2010 tentang Perlindungan dan Penge

lolaan Lingkungan Hidup.

Bagi warga yang terlihat masih membuang sampah di lokasi itu, maka pihaknya akan mengenakan sanksi tegas berupa pidana kurung an penjara selama tiga bulan atau denda Rp50 juta.

Bupati Tanah Datar, Irdi nansyah Tarmizi juga mendu kung dan memberikan apre siasi kepada dinas terkait atas upaya memperindah lokasi tempat pembuangan sampah liar menjadi taman yang bisa menimbulkan rasa nyaman dan sejuk.

“Tumpukan sampah yang berada di tepi jalan raya misalnya, terasa sangat mengganggu pemandangan dan polusi udara bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan, sehingga langkah ini sangat tepat dilakukan,” katanya.

Bupati mengharapkan, masyarakat tidak lagi membuang sampah ke lokasi tersebut karena pemerintah daerah sudah menyediakan kontainer sampah yang tak jauh dari lokasi tersebut.

“Dengan telah dijadikan taman b unga yang indah serta dipasang spanduk imbauan tidak membuang sam pah serta tertera dengan jelas sanksi bagi yang melanggar, diharapkan masyarakat me matuhi demi kebaikan ber sama,” ucapnya. (h/emz)

BUPATI Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi meninjau lokasi pembuangan sampah yang akan dijadikan sebuah taman. Diharapkan dengan upaya ini, dapat mengubah lokasi kumuh yang merusak Kebersihan, Kerapian dan Keindahan (K3) berbalik memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi semua warga dan pengunjung yang datang ke Batusangkar. EMRIZAL Redaktur: Devi Diany

Layouter:Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMPUS

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

21

KULIAH UMUM DI UNES-AAI PADANG

AHY: Indonesia Emas 2045 Bukan Mimpi PADANG, HALUAN — Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhono, menegaskan citacita Generasi Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar angan-angan. Indonesia, kata pria yang akrab disapa AHY itu, punya potensi untuk mewujudkannya.

ORASI AHY — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UNES-AAI Padang di Auditorium UNES Padang, Rabu (27/9). IST

“Banyak indikator yang menunjukkan kita mampu, salah satunya di bidang ekonomi. Indonesia sekarang sudah masuk ke dalam 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia,” ujar putra sulung mantan Presiden SBY tersebut saat memberikan kuliah umum di Auditorium Universitas Ekasakti Padang, Rabu (27/9).

AHY melanjutkan, pada 2045 diperkirakan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia akan naik menjadi USD 9,1 triliun. Begitu pula dengan pendapatan per kapita yang akan meningkat menjadi USD 29.300. Tahun lalu PDB dan pendapatan perkapita Indonesia hanya USD 932 miliar dan USD 3.500. ”Kalau hal itu tercapai, Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Kuncinya ada di tangan para generasi muda saat ini.

Karena pemuda saat inilah yang akan memegang peranan penting pada 2045 mendatang, baik di pemerintahan maupun di bidang lainnya,” kata AHY melanjutkan.

AHY mengatakan, generasi muda saat ini mesti mempersiapkan diri untuk menyongsong 2045.

Pemuda tidak boleh takut dalam mengambil keputusan dan mesti meninggalkan zona nyaman. Permasalahan yang dihadapi akan menjadikan seseorang bijak dan kreatif dalam menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini, Yudhoyono Institute juga akan ikut berperan

dalam menyiapkan generasi unggul bangsa yang punya kapasitas intelektual, karakter dan integritas, dan kepemimpinan efektif. “Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar tidak menyerah untuk berjuang memajukan negaranya.

Kita harus berjuang untuk mewujudkannya,” ujarnya.

Kuliah umum bertema “Melahirkan Generasi Indonesia Emas Tahun 2045” tersebut disambut antusias para peserta. Sivitas akademika UNES-AAI Padang tampak memadati auditorium kampus tersebut. Kuliah umum juga tampak dihadiri mantan Walikota Padang Fauzi Bahar dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat.

Rektor UNES Andi Mustari Pide melalui Wakil Rektor I Agussalim mengatakan, kehadiran AHY mempunyai arti penting dan strategis untuk kampus, terutama bagi mahasiswa. Usia mahasiswa UNESAAI Padang berkisar 17-25 tahun, yang pada 2045 akan berada di puncak kematangan fisik dan kepribadian. Pemuda juga akan mengemban posisi strategis pada 28 tahun mendatang. “Semoga mahasiswa bisa meneladani sosok AHY dalam menyongsong generasi emas 2045. Galilah informasi dan kiat dari beliau yang menjadi tokoh sukses di usia yang relatif masih sangat muda,” ujar Agussalim saat memberikan sambutan. (h/mg-sas)

Kemen PUPR Gandeng Unand Jelaskan Manfaat Tol

TIGA pemateri pada kuliah umum yang diadakan Program Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas di Gedung Perpustakaan Universitas Andalas, Selasa (26/9). MELATI

Karakter Berkomunikasi Masyarakat Berubah PADANG, HALUAN — Sejak beberapa waktu belakangan ini, karakter berkomunikasi masyarakat jauh berubah. Terlebih di saat munculnya media sosial. Masyarakat lebih banyak menggunakan perantara media sosial untuk berinteraksi. “Kualitas berkomunikasi kita sekarang tak lagi bagus,” ujar akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Dr Emeraldy Chatra, M.I.Kom, saat kuliah umum yang diadakan Program Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas di Gedung Perpustakaan Universitas Andalas, Selasa (26/9).

Diceritakannya, media sosial benar-benar telah memengaruhi pola berkomunikasi masyarakat. Telepon genggam menjadi wadah berkomunikasi yang paling aktif dibanding menyampaikan pesan secara langsung.

“Sekarang, bapak dan anak yang berada di satu rumah lebih memilih menggunakan ponsel untuk menyuruh anaknya melakukan pekerjaan di rumah. Online (penggunaan media sosial) telah mengubah kita,” tambahnya.

Selain itu, Emeraldy juga menyinggung pentingnya berkomunikasi. Kompetensi berkomunikasi dalam sebuah profesi, berpolitik, dan lainnya, sangat diperlukan.

“Mereka yang tak mampu berkomunikasi dengan baik, daya saingnya cukup rendah dibanding mereka yang mampu berkomunikasi secara baik,” jelasnya.

Pada kuliah umum itu, turut hadir sebagai keynote speaker dari Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Dr Atwar Bajari, M.Si. Menurutnya, saat ini pertikaian dan masalah SARA terus menjadi bahan konsumsi masyarakat. Termasuk masalah pluralisme yang menjadi topik cukup urgen.

Dr Atwar Bajari, M. Si juga menyinggung bahwa saat ini prodi ilmu komunikasi paling diminati. Bahkan kini perkembangan prodi itu begitu cepat. “Bisa kita lihat hampir setiap waktu terbit buku-buku ilmu komunikasi,” bebernya.

Ukuran perkembangan prodi komunikasi terlihat jelas dengan terus bertambahnya mahasiswa ilmu komunikasi. Kuliah Umum itu dimoderatori Dr Elva Ronaningroem, M. Si. Juga tampak hadir Dr Ernita Arief, Dr Alfan Miko, serta pakar ilmu komunikasi dari Universitas Eka Sakti, Dr Soemartono.

Nampak hadir seratusan lebih mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Andalas dan Universitas Dharma Andalas.(h/mg-mel) www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Kementrian Pekerjan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Universitas Andalas (Unand) menggelar talkshow tentang manfaat pembangunan tol Padang-Pekanbaru yang masuk dalam bagian tol Sumatera, Selasa (26/9) di Auditorium Unand.

“Dengan adanya tol akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Contohnya pembangunan tol cipali, yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Bisnis travel JakartaBandung menjadi meningkat.

Sebab waktu tempuh BandungJakarta menjadi lebih singkat,” sebut Sekjen PUPR Anita Firmanti.

Infrastruktur merupakan unsur vital dalam menggerakkan perekonomian. Tanpa pembangunan infrastruktur secara merata, perekonomian tak akan bergerak secara cepat. “Tidak semua barang bisa distribusikan lewat laut, dibeberapa wilayah jalur darat sangat dibutuhkan kehadirannya, untuk mendongkrak perekonomian,” terangnya.

Anggaran untuk pembangunan tol Padang-Pekanbaru

mencapai Rp34 triliun. Anita menyebutkan pembangunan akan dimulai pada tahun depan.

“Sejauh ini masih dalam tahap dr af jadi belum ditemukan permasalah dalam pembangunan tol Padang-Pekanbaru ini,” bebernya.

Anita j uga menjelaskan kalau Kementrian PUPR sudah menyiapkan antisipasi jika nanti terjadi permasalahan dalam pembangunan tersebut. “Kami akan melakukan sosialisasi jauh-jauh hari. Kami akan melakukan pergantian lahan sesuai dengan harga tanah di

daerah tersebut. Terkadang yang dilakukan akhirnya bukan ganti rugi malah ganti untung,” sebutnya.

Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni mengungkapkan, Unand sangat mengapresiasi talkshow tersebut, dan berharap bisa menambah referensi dan wawasan bagi mahasiswa mengenai perkembangan dan rencana pambangunan infrastruktur Sumbar secara umumnya.

“Saya apresiasi kepada kementrian PUPR dengan memilih kampus Unand sebagai kampus kedua yang dikunjungi

dalam program talk show yang bermanfaat ini,” katanya.

Tafil juga menjelaskan kalau sangat banyak manfaat yang didapat dari pembangunan tol Padang-Pekanbaru ini jika terjadi. Salah satunya adala mampu mempercepat pergerakan perekonmian dan dapat mempersingkat akses mobilisasi dan pariwisata.

“Unand mendukung penuh pembangunan infrastruktur tol Sumatera ini dan rencana pengembangan Tol darat PadangPekanbaru,” tambahnya. (h/ san)

UIN IB GANDENG KOREM 032/WBR

Kuliah Umum Cegah Kebangkitan PKI HALUAN, PADANG — Universitas Indonesia Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, bekerja sama dengan korem 032/Wirabraja gelar Kuliah Umum tentang penghianatan Partai Komunis Indonesia (PKI), di Gedung Serba Guna (GSG) UIN Imam Bonjol Padang, Rabu (27/9).

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk melawan, serta mencegah lahirnya PKI gaya baru. Tidak hanya itu, ratusan mahasiwa UIN telah memadati GSG, untuk menyaksikan dan menerima pemahaman terhadap materi yang diberikan pemateri. Kemudian usai pemberian materi, langsung pemutaran film G30S/ PKI. Sementara Dedi Iswanto selaku Kasi Intel Korem 033 Wirabraja mengaku, sangat mendukung kegiatan ini dalam rangka mengingat kembali kewaspadaan terhadap bahaya komunisme. Karena semenjak negara Indonesia merdeka, komunis ini selalu memberi pergolakan dan perlawanan terhadap berdirinya negara Indonesia. “Sampai saat ini, upaya-upaya mereka masih terlihat.

Untuk itu, kepada mahasiwa pada umumnya dan kampus UIN Imam Bonjol Padang pada khususnya, saya mengingatkan dan berpesan agar lebih bijak ketika menyikapi suatu permasalahan,”kata Dedi sebagai pamateri dalam kegiatan ini.

dengan membunuh ratusan Kiyai dan Santri serta pemerintahan yang sah.

Kemudian pemberontakan ini disapu bersih oleh TKT (sekarang TNI) dibawah pimpinan Jendral Sudirman,”katanya.

Makar kedua, terang Makmur, terjadi pada tahun 1965. Ketika itu, ketua PKI Dipa Nisantara Aidit melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G30SPKI. Gerakan ini pun didahului dengan membunuh enam Jendral TNI-AD, seorang perwira pertama. Kemudian dilanjutkan pembunuhan perwira berbagai di daerah. “Untuk menyelamatkan Republik ini dari kehancuran akibat bangkitnya PKI atau organisasi lainnya, namun fahamnya sama, rakyat Indonesia menggantungkan nasib nya kepada TNI,”ujarnya lagi.

Sementara guru besar Universitas Indonesia Negeri (UIN) juga mengingatkan kepada ratusan mahasiswanya terhadap PKI gaya baru di Indonesia.

Indikasi tersebut sudah terlihat dengan adanya tuntutan tap MPRS nomor XXV/ 1966. “Indikasi lain yakni, penghapusan sejarah penghianatan PKI dalam kurikulum sejarah Indonesia, penghentian pemutaran film G30S/PKI, penghapusan litsus bagi calon pejabat, pembuatan buku dan film pembelaan terhadap PKI dan RUU komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) bertujuan memutihkan kesalahan PKI,”katanya. (h/mg-hen)

UIN Imam Bonjol Padang, bekerja sama dengan Korem 032/Wirabraja gelar Kuliah Umum tentang penghianatan Partai Komunis Indonesia (PKI), di Gedung Serba Guna (GSG) UIN Imam Bonjol Padang, Rabu (27/9). IST

Tambahnya, ia sangat bersyukur dengan adanya panglima TNI yang sekarang, karena beliau sangat mendorong jajaran di lingkup TNI untuk menyelenggarakan. Artinya, kegiatan ini terlaksana adalah perintah dari Panglima itu sendiri.”Oleh karena itu, dalam rangka pengingat bentuk kekejaman dan mengantisipasi pergerakan-pergerakan komunis, sosialisasi ini akan terus kita

laksanakan sampai tanggal 30 September mendatang,” terangnya lagi.

Sementara Makmur Hendrik selaku pamateri pada kuliah umum itu menganggap, bahwa PKI sepanjang sejarah Republik telah dua kali melakukan makar. Pertama, PKI pemproklamasikan Negara Republik Sovyet Indonesia di Madiun dengan Muso sebagai Presiden.

“Pada makar pertama ini didahului

Kemristekdikti Cabut Moratorium Prodi Kedokteran JAKARTA, HALUAN — Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingg i (Kemristekd ikti) mencabut moratorium izin program studi (prodi) kedokteran yang sebelumnya diberlakukan.

“Pencabutan moratorium prodi kedokteran ini dikarenakan sudah ada perbaikan di sejumlah universitas.

Prodi yang sebelumnya mempunyai akreditasi C, sekarang sudah naik menjadi B,” ujar Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir,

setelah kuliah perdana Universitas Nadhlatul Ulama Surabaya, Senin.

Perbaikan akreditasi sejumlah prodi tersebut terjadi di hampir seluruh perguruan tinggi di Tanah Air. Menurut dia, hal itu merupakan suatu kemajuan bagi prodi kedokteran.

“Perbaikan kualitas prodi kedokteran semakin baik, maka kami membuka kembali pendaftaran prodi kedokteran baru.”

Syarat untuk mengajukan prodi kedokteran tersebut, lanjut dia, yakni rasio dosen dan mahasiswanya yakni

1:20 untuk sains dan 1:30 untuk sosial. Untuk kedokteran, ada dua syarat rasionya yakni rasio dosen dan mahasiswa 1:10 untuk prekilinik dan 1: 6 untuk klinik.

Dengan demikian, jumlah dosen untuk tiap prodi kedokteran tidak lagi enam untuk setiap prodi kedokteran, melainkan berjumlah 26 dosen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kelembagaan Kemrisdikti, Patdono Suwignjo, mengatakan kampus yang diberi izin prodi kedokteran harus menangani para integritas yang berisi

kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. “Kampus harus mematuhi apa yang ada di dalam pakta integritas itu,” kata Patdono.

Kemristekdikti melakukan moratorium pembukaan prodi kedokteran sejak Juni 2016, dengan alasan untuk meningkatkan mutu dari prodi kedokteran itu sendiri. Moratorium itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen serta memiliki jabatan fungsional tertinggi (guru besar). (h/ant)

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Luther

22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

22

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 / 8 Muharram 1439 H

Mencerdaskan Kehidupan

PERTAMA DI PADANG PARIAMAN

72 Nagari Bakal Pilwana Serentak PADANG PARIAMAN, HALUAN - Sebanyak Tujuh puluh dua nagari di Kabupaten Padang Pariaman akan menggelar Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) secara serentak pada Desember mendatang.

Dengan rentang waktu yang terbilang dekat, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengadakan sosialisasi ten tang pilwana. Dalam acara sosialisasi itu dihadiri oleh

semua wali nagari atau pejabat wali nagari, Ketua Badan Musyawarah Nagari (Bamus) d an a ng g o ta Bamus d i Hall Saiyo Sakato, Rabu (27/9).

Bupati Padang Paria-

Tim BKBPP Pasbar Raih Dua Prestasi PASBAR, HALUAN – Tim Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Pasaman Barat, berhasl meraih dua prestasi pada Jambore I Program Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) se Sumatera Barat, Tahun 2017 di lapangan Telabang Sakti Sijunjung, akhir pekan kemarin.

Duaprestasi diraih tim BKBPP Pasaman Barat itu adalah, Juara 2 cabang paduan suara, danJuara ha rapan 1 cabang pendataan keluarga, kata Kepala Badan, Dra. Tantri Des niwarti, didampingi Kabid Kelarga Berencana, DewiIndriani Djusair, A.Md.Keb kepada Haluan di ruang kerjanya, Simpang Ampek, Selasa (26/ 9).

Keluarga Berencana (KB), adalah upaya sekaligus usaha pemerintah memberikan kedamaian, keceriaan, dan keharmonisan dalam menata hidup dan kehidupan setiap pasangan keluarga.

Dengan harapan, rumahtangga bahagia, harmonis, yang dalam ajaran Islam dikuatkan dengan hidup rukun damai, sehingga terwujudnya keluarga sa kinah, mawaddah dan warahmah atau akrafdisebut dengan rumah tangga Samara. ”Kita menyadari, akhir-akhir ini banyak kritikan sekaligus tanggapan miring dari berbagai pihak di tengah masyarakat, bahwa dilaksanakannya program KB oleh pemerintah, melalui Badan Keluarga Berencana dan Pem berdayaan Perempuan untuk Pasaman Barat, sebagai program untuk mengu rangi, malah menghambat kehamilan bagi ibu-ibu,” imgatnya.

Ikut program KB, kata Tantri, dikuatkan Dewi Indriani, bukanlah menghambat angka kelahiran dalam rumahtangga di tengah masyarakat.

Pemerintah berupaya sekaligus menga jak setiap pasangan keluarga mampu melaksaakan aktivitas kehidupannya secara matang, memenuhi kebutuhan hidup dengan wajar dan normal, serta mampu menyekolahkan putera/ puterinya lebih baik.

Istilah banyak anak, banyak rezeki, terang Tantri, dikuatkan Dewi, untuk saat ini dan ke depan, rasanya tidak pas lagi. Selain sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup terbatas, ancaman globali dan dampak kemajuan teknologi dan informasi juga kian menantang, malah makin mahalnya biaya pendidiikan. Otomatis membuat persoalan bagi keluarga bersangkutan. (h/gmz)

man, Ali Mukhni yang di wakili oleh Kepala DPMD Padang Pariaman, Erman menyebutkan, sosialisasi ini diadakan untuk menghadapi pilwana serentak yang pertama kali diadakan. “Pilwana serentak pertama kali diadakan di Padang Pariaman akan dilaksanakan pa da awal Desember mendatang, dan ada 72 yang akan mengadakan pilwana, 43 nagari pemekaran dan 29

nagari yang habis masa jabatan wali nagarinya,” ujar Erman.

Dia menjelaskan, sosialisasi Pilwana serentak ini dijelaskan, karena telah dijelaskan dalam Perbup no 23 tahun 2017. Dan diharapkan kepada semua yang terkait dalam pelaksanaan pilwana serentak agar dapat memahami aturan dengan baik. “ Meski begitu, tentu kami masih membutuhkan ma

sukan saran dan pendapat dalam pelaksanaan pilwana.

Dengan ini kami yakin, bahwa masyarakat Padang Pariaman adalah masyarakat yang sudah memahami proses demokrasi pemilihan langsung, sehingga tidak akan terjadi ancaman dalam Pilwana ini,” ujarnya.

Untuk itu, dia tentu berharap pada pelaksanaan pilwana ini berjalan dengan baik, aman dan kondusif

sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. “Dan kepada calon Wali Nagari yang ikut berkompetensi agar bisa berkeompetensi dengan baik dan saling menghargai, sportif dan ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” harapnya.

Kepada semua panitia katanya, baik panitia daerah dan panitia pemilihan setempat diminta agar menjaga

independensinya sebagai penyelenggara pilwana, dan jangan ber pihak kepada salah seorang calon, apalagi sampai melakukan kecurangan.

“Ini bertujuan dan mensukseskan pilwana serentak ini berjalan dengan sukses, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik dan bisa membuat kemajuan masyarakat dalam nagari,” jelasnya. (h/bus)

KUNJUNGAN WABUP SOLSEL

Simancung Butuh Pabrik Pakan Ikan SOLOK SELATAN, HALUAN — Wakil Bupati Solok Selatan (Solsel), H. Abdul Rahman melakukan kunjungan ke Karang Hitam Jorong Simancuang, Kecamatan Pauh Duo membawa berkah bagi masyarakat yang bergabung dalam Kelompok Tani ikan dan petani di jorong tersebut.

“Apa yang bisa kami bantu?” tanya Wabup kepada para petani ikan dan petani lain ketika meninjau langsung areal perikanan di daerah tersebut.

Menanggapi pertanyaan Wabup tersebut, Ketua Kelompok Tani Ikan, Simancuang Bersinar, Rabiul Awal langsung merespon menyampaikan beberapa harapannya. “Kita butuh bantuan terkait pakan dan juga jalan untuk memudahkan membawa hasil tani,” ungkapnya didampingi Ketua Kelompok Tani Simancuang Menyala, Busra.

Gayung bersambut dan langsung ditanggapi Wabup. “Insyallah, mesin pembuat pakan ikan beserta bahannya, kita akan usahakan untuk masuk dalam anggaran 2018,” ungkap Wabup sembari memerintahkan ajudan untuk langsung mencatat.

Disamping itu, menurut Abdul Rahman, jalan Simancuang menuju Areal Turbin, menuju lahan kolam ikan serta melalui persawahan, juga akan diusulkan tahun 2018 besok. “Kita telah lihat langsung di lapangan dan jalan tersebut memang sangat dibutuhkan petani untuk memudahkan membawa hasil tani mereka,” terangnya Kemudian menanggapi pertanyaan salah satu warga yang hadir tentang lanjutan perbaikan Jalan Simancuang-

BERSAMA - Wabup Solsel, H.Abdul Rahman berfoto bersama anggota Keltan, Simancuang Bersinar di Jorong Karang Hitam Simancuang, Rabu (27/9). JEFLI

Sungai Siriah, menurut Wabup sebenarnya sudah kita usulkan anggaran sebesar Rp5 miliar tahun ini, namun ternyata belum bisa diakomodir.

“Untuk 2018 kita akan masukkan kembali usulan jalan ruas Simancuang tersebut,” tegasnya.

Wabup berharap agar potensi daerah Simancuang kedepannya betulbetul serius untuk dikembangkan, termasuk sektor kepariwisataan, perke-

bunan, perikanan, dan sektor lainnya dikarenakan potensi daerah yang masih sangat asri tersebut. “Alhamdulillah baru-baru ini kita juga sudah mulai menanam manggis sesuai dengan rencana kita semua dan tetap kita lanjutkan di tahun berikutnya,” tukasnya Kunjungan Wabup yang didampingi Camat Pauh Duo Zamzami, Wali Nagari Alam Pauh Duo Joni Ludianto,

serta OPD terkait tersebut disertai dengan makan siang bersama dengan menu hasil tani dan perikanan masyarakat yang b aru saja melaksanakan panennya.

Sebelumnya, Wabup dan rombongan berjalan kaki hingga 1,5 Km menuju areal lahan perikanan kelompok tani tersebut, yang berada persis di pinggir hutan di daerah Simancuang tersebut. (h/jef)

Gunung Tuleh Bakal Miliki Tujuh Nagari

SAHDAN SH

PASBAR, HALUAN – Dalam waktu enam bulan ke depan, seluruh Wali Nagari persiapan

di Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat, akan depinitifkan.

Hal ini sesaui hasil kunjungan sekaligus monitoring, dilaksanakan tim monitoring dan evaluasi (Monev) provinsi dan tim kabupaten di Gunung Tuleh, Senin (25/9).

Dari kunjungan sekaligus Monev tim provinsi bersama tim kabupaten ke Gunung Tuleh, tepatnya di kantor Walinagari persiapan Bahoras, kemarin. Tim secara terangterangan menjelasakan, bahwa seluruh nagari persiapan di Gunung Tuleh, akan dipersiapkan menjadi nagari definitif. Hal ini, seiring giat,

sukses, dan matangnya berbagai persiapan yang dilaksanakan.

Hal ini disampaikan CamatGunungTuleh, Sahdan, SH, didampingi Kasi Pemerintahan, Pennisri, SE, juga sebagai Pejabat Walinagari Persiapan Seberang Kenaikan.

Satu dari tiga nagari persiapan di Kenagarian Rabi Jonggor.

Sesuai kunjungan, dalam rangka evaluasi dan monitoring tim provinsi, didampingi tim kabupaten ke Kecamatan GunungTuleh, t epatnya di Nagari Persiapan Bahorashari, disampaikan kepada pihaknya, bahwa dalam waktu enam bulan ke depan, seluruh nagari

persiapan di kecamatannya akan didepinitifkan.

Seiring perjalanan waktu, proses persiapan dan pembentukan pejabat walinagari bersama perangkatnya, telah dilaksanakan di dua tempat dalam waktu berbeda, papar Sahdan, memang berjalan sesuai jadwal yang ditentukan oleh tim kabupaten.

Dengan dilantiknya Walinagari persiapan bersama perangkatnya masing-masing, kata Sahdan lagi, berarti ada tujuh kenagarian di wilayah Kecamatan Gunung Tuleh.

Untuk Nagari Rabi Jonggor adalah, nagari persiapan Ranah Sungai Magelang, Seberang

Kenaikan, dan Nagari Bahoras.

Untuk Muaro Kiawai ada dua, yaitu Nagari Muaro Kiawai Barat, dan Muara Kiawai Hilir.

Kesigapan dan kesiapan pihaknya, kata Sahdan, melengkapi struktur organsiasi dan perangkat di setiap nagari persiapan di wilayah kerjanya, bukanlah pekerjaan ringan dan bias dilakukan dalam waktu singkat.

“Namun, atas izing dari Yang Maha Kuasa, kesungguhan, keseriusan serta kebersaaman semua pihak, terutama di nagari-nagari, semua proses admnistrasi dan kelengkapan perangkatnya bias terpenuhi,” ujarnya. (h/gmz)

Puan Maharani Kunjungi Kampung di Lereng Marapi Laporan: Feri Maulana

R

ATUSAN warga Sungai Ungkang, Nagari Sabu Kecamatan Batipuh, hadir menyambut kedatangan Pu-

an Maharani di lapangan bola kaki Nagari Sabu, Rabu (27/9). Kehadiran anak panca ke kampung halaman bakonya tersebut disambut secara adat dengan disuguhi siriah di carano dan silat

tradisional serta pergelaran randai anak nagari.

Tokoh masyarakat Tanah Datar, Asrul Jusan yang juga politisi PDI Perjuangan, kepada Haluan mengatakan, untuk mempersiapkan agen-

RATUSAN masyarakat menyambut kedatangan Puan Maharani di Nagari Sabu Kecamatan Batipuh, Tanah Datar. FERI MAULANA www.harianhaluan.com

da penyambutan mentri negara tersebut panitia bekerja keras selama dua hari dua malam di lokasi penjamuan Puan Maharani itu.

“Dua hari dua malam kami bekerja bersama di sini untuk mempersiapkan segala hal penyambutan ini, mulai dari pendirian tenda-tenda, akomodasi dan beberapa kesenian daerah yang tampil saat kedatangan ibu mentri.

Di internal PDI Perjuangan, ketiga orang anggota DPRD Tanah Datar hadir saat ini, yaitu Afrimen, Helida Algamar dan saya sendiri, juga seluruh pengurus DPC serta PAC se Tanah Datar hadir, namun tidak ada agenda politik PDI P dilaksanakan di sini,” ujar Asrul Jusan.

Dikatakan, agenda penyambutan Puan Maharani tersebut pihaknya mengundang para tokoh masyarakat nagari-nagari sekitar serta ibu-ibu penerima bantuan langsung program kemen-

trian yaitu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan untuk pembinaan kesenian daerah.

Sementara, Rizanto Algamar, penanggung jawab agenda tersebut juga mengatakan, kehadiran tokoh nasional ke negeri di lereng gunung Marapi tersebut merupakan perwujudan dari kerinduan kaum suku sikumbang Sungai Ungkang kepada Puan Maharani yang merupakan keluarga besarnya. “Ini agenda anak panca kembali ke rumah bako, ayah beliau (Taufik Kiemas alm) menyandang gelar pucuk adat suku Sikumbang yaitu Datuak Basa Batuah di sini, neneknya ibu puan orang sini dan kakeknya orang bangsawan Palembang,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, atas kehadiran Puan Maharani tersebut masyarakat dan Pem da juga sangat mengharapkan berbagai bantuan dari

pusat, mengingat daerah tersebut merupakan rawan terjadinya bencana alam seperti longsor dan gempa.

“Daerah kita ini lintasan patahan, dan kawasan Marapi yang sangat rawan bencana alam dan dengan kehadiran beliau tent u kita berharap perhatian penuh pemerintah pusat nantinya,” ujar Rizanto.

Bupati Irdinansyah, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Wakil Gubernur Nasrul Abit langsung menyambut Puan Maharani di lapangan bola kaki nagari Sabu, juga hadir beberapa orang kepala OPD Tanah Datar, Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat.

Wagub Nasrul Abit saat itu menyebutkan agar kehadiran Puan Maharani ke Tanah Datar dapat membawa banyak manfaat untuk kemajuan daerah. “Beliau ke sini manikam jajak, tadi Redaktur: Dodi Nurja

sudah berkumpul dengan keluarga di sini dan dengan semua masyarakat kita, kedatangan ini tidak kita sang ka dan tidak diduga. Ternyata ia sangat ramah dan bermasyarakat, selamat datang ibu Puan, semoga diberi kesehatan sekeluarga,” ujar Nasrul Abit.

Kehadiran Puan Maharani di Nagari berhawa dingin itu sempat diguyur hujan deras, dan saat itu pula Puan Maharani melakukan dialog interaktifnya bersama masyarakat setempat. Ia juga menyerahkan berbagai bantuan kepada keluarga miskin dan pelajar. Puan Maharani saat itu juga menguji para ibu-ibu penerima bantuan tentang hafalan pancasila, satu persatu warga ditanya tentang sila-sila yang ada dalam pancasila, juga menanyakan keunggulan daerah, ikan asli Tanah Datar, makanan khasnya dan sebagainya. (h/fma) Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

23

TES URINE,

Tiga PNS Pessel Positif Narkoba Salingka Puskesmas Talawi Masuk Nominasi 3 Terbaik Nasional SAWAHLUNTO, HALUAN—Puskesmas Talawi kedatangan tim verifikasi nasional, Selasa (26/9). Tim yang diketua oleh Drg. Gaslinda itu menyatakan bahwa Puskesmas Talawi masuk dalam nominasi 3 puskesmas terbaik nasional. Sebelumnya, Puskesmas Talawi menyabet predikat puskesmas terbaik tingkat Sumbar.

Ketua Tim Penilai Nasional Drg. Haslinda, saat mengunjungi Puskesmas Talawi, mengatakan, dengan berbagai program inovatif dan manajemen yang baik, Puskesmas Talawi mendapatkan akreditasi Utama setelah mengalahkan 27 puskesmas se-Indonesia.

Wali Kota Sawahlunto, Ali Yusuf menekankan kepada manajemen Puskesmas Talawi untuk makin terpacu meningkatkan inovasi. Ia berharap Puskesmas Talawi memprogramkan pelayanan jemput bola, yaitu mengunjungi rumah masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan.

“Untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, saat ini Sawahlunto masih kekurangan tenaga dokter. Untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, kami siap menerima tenaga dokter dengan kontrak kerja khusus,” ujarnya.

Selain Puskesmas Talawi, kata Ali, beberapa puskesmas induk lainnya di Sawahlunto, seperti Puskesmas Silungkang, Puskesmas Kampung Teleng dan Puskesmas Sungai Durian, pernah menyabet prestasi nasional.

“Ke depan, puskesmas-puskesmas induk ini akan memiliki sistem pelayanan unggulan seperti Puskesmas Sungai Durian yang akan diunggulkan dengan pelayanan penanganan anak Cerebral Valsi dan Anak Berkebutuhan Khusus,” ucapnya. (h/rki)

ANTISIPASI KELANGKAAN PUPUK

Pessel Pindahkan Kuota Antar Kecamatan PAINAN, HALUAN—Untuk memperketat pengawasan dan mengantisipasi tidak terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) akan memindahkan relokasi kuota antarkecamatan. Pemkab melakukan itu karena khawatir akan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi sebab kuota permintaan hanya mampu terpenuhi sebesar 60 persen, sementara daerah itu telah memasuki musim tanam ketiga sepanjang 2017.

Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikulura dan Perkebunan (Distanhorbun) Pessel, Yuskardi, mengatakan, pendistibusian pupuk bersubsidi kepada masyarakat petani dibagi berdasarkan musim tanam melalui pengajuan yang dilakukan kelompok tani (keltan).

Pembagian itu berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Walau dibagi berdasarkan musim tanam, kekawhatiran akan kelangkaan pupuk berkemungkinan bisa terjadi di Pessel. Untuk mengatisipasi agar kebutuhan bisa tetap terpenuhi, kami melakukan pola pemindahan relokasi antarkecamatan,” ujarnya di Painan, Selasa (26/9).

Yuskardi menjelaskan, pemindahan relokasi antar kecamatan itu bisa dilakukan jika ada pengajuan dari masyarakat yang tergabung pada anggota kelompok tani melalui PPL pada tingkat kecamatan.

“Misalnya, Kecamatan Bayang membutuhan pupuk Urea, sementara di Kecamatan Tarusan pupuk jenis ureanya berlebih, maka pupuk urea yang di Kecamatan Tarusan bisa dipindahkan ke Bayang. Begitupun sebaliknya,” tuturnya.

Menurutnya, mulai tingginya kebiasaan masyarakat menggunakan pupuk nonsubsidi ketimbang bersubsidi menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk terjadi. Namun, di Pessel, kekhawatiran terhadap kelangkaan itu belum terjadi walau sekarang telah memasuki musim tanam ketiga.

“Walaupun demikian, di kecamatan-keca matan tertentu, ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi masih tetap tinggi. Makanya, bila terjadi kelangkaan di salah satu kecamatan, kami memberlakukan pola pengalihan atau pemin dahan relokasi,” ucapnya.

Yuskardi menyebutkan, kuota pupuk bersubsidi untuk Pessel pada 2017 sebanyak 17.650 ton. Jumlah itu terbagi pada lima jenis, di antaranya, urea sebanyak 6.290 ton, SP-36 sebanyak 2.425 ton, ZA 2.185 ton, NPK 5.450 ton, dan pupuk organik sebanyak 1.300 ton.

“Karena pada 2016 kuota pupuk bersubsidi Pessel sebanyak 20.164,17 ton sehingga memasuki akhir tahun atau musim tanam ke tiga, kekhawatiran akan terjadi kelangkaan pupuk sangatlah wajar,” ujarnya.

Kuota pupuk bersubsidi untuk Pessel pada 2017, kata Yuskardi, berdasarkan SK Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar No. 521.4/14924/kptsDistanhorbun/XII/2016, yang ditin daklanjuti dengan SK Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pessel No. 520.1/ 51/SP/KPTS/I/2017 tanggal 13 Januari 2017. (h/ mg-kis) www.harianhaluan.com

PAINAN, HALUAN— Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar melakukan tes urine kepada ratusan PNS Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) di Markas Sat Pol PP setempat, Selasa (26/9). Dari hasil tes itu, BNN menemukan bahwa urine tiga PNS positif narkoba.

“Sasaran tes urine ini adalah PNS di 10 organisasi perangkat daerah dengan target sebanyak 1.045 PNS. Namun, baru 723 PNS yang dites urinenya karena 318 tidak hadir dengan alasan sakit, dinas luar, lepas dinas, dan sedang mengikuti pelatihan. Hasil tes itu

dinyatakan bahwa tiga PNS urinenya positif narkoba,” ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pessel, Rinaldi, di Painan, Rabu (27/ 9).

Ia mengutarakan, tes urine itu dilakukan untuk mencegah dan memastikan ASN Pessel

steril dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba karena kabupaten itu termasuk salah satu daerah yang rawan peredaran narkoba. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemkab Pessel, pihaknya akan terus melakukan tes urine secara berkala dalam waktu yang tidak ditentukan atau mendadak.

Ia mengakui, tes urine yang digelar saat itu belum menyentuh semua pegawai di Pemkab Pessel. Ia mengharapkan semua PNS dan pejabat

Pemkab Pessel ikut dalam tes urine itu untuk menciptakan pemerintahan yang sejahtera, unggul, mandiri dan agamais, serta t erbebas dari bahaya narkoba.

“Pada kegiatan sebelumnya, ada sejumlah PNS kabur sewaktu dites urinenya. Kami berharap ke depannya hal ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, kata Rinaldi, pihaknya melakukan tes urine terhadap camat dan wali nagari beserta perangkatnya. Dari 198 orang yang dites urinenya, hasinya negatif semua.

Bupati Pessel, Hendrajoni, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, tes urine itu selaras dengan imbauan pemerintah pusat bahwa semua pejabat dan ASN harus menjalani tes urine minimal setahun sekali.

“Angka penyalahgunaan narkoba di Pessel cukup tinggi.

Dengan dilakukannya tes urine seperti sekarang ini, kita mengetahui siapa saja yang tidak serius bekerja. Ke depannya perlu dilakukan eva nluasi kepada PNS yang positif narkoba,” tuturnya. (h/mg-kis)

TES URINE—Para PNS Pemkab Pessel mengikuti tes urine di Markas Sat Pol PP kabupaten itu, Selasa (26/9). Dari hasil tes itu, urine tiga PNS dinyatakan positif narkoba. OKIS MARDIANSYAH

Kakankemenag Sumbar Jadi Kabiro di UIN IB PADANG, HALUAN – Kepala Kemenag Sumbar, Salman K, resmi menjabat Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama (AAKK) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Hingga saat ini, belum ditetapkan siapa pengganti Salman K pada Kemenag Sumbar.

Pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Benteng Barat, Jakarta, Selasa

(26/9). Selain Salman K, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin juga melantik sembilan pejabat eselon II lainnya di lingkungan Kemenag RI, termasuk Khairunnas yang menjabat Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian (AUPKK) UIN Imam Bonjol Padang.

Humas Kanwil Kemenag Sumbar, Irwan, mengutarakan, pihaknya masih menunggu keputusan Ke-

menterian Agama untuk pengisi jabatan Kakan Kemenag Sumbar.

“Terhitung hari ini beliau (Salman K) sudah bertugas di UIN Imam Bonjol. Sementara ini, untuk penggantinya kami masih menunggu keputusan kementerian yang memiliki wewenang penunjukan. Biasanya, dua atau tiga hari ke depan sudah ada Pelaksana Tugas Kakan Kemenag yang ditunjuk,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari situs

Kemenag RI, Salman K dan Khairunnas dilantik bersama delapan pejabat eselon II lainnya di lingkungan Kemenag. Dalam arahannya, Menteri Agama, Lukman Saifuddin, berharap pejabat yang dilantik tidak terjebak dalam rutinitas yang diberikan sehingga bisa melahirkan inovasi untuk memajukan satuan kerja yang baru ditempati. Rektor UIN Imam Bonjol, Eka Putra Wirman, membenar kan hal tersebut. (h/isq)

PEDULI SOLOK SELATAN

Tiga Organisasi di Padang Panjang Gelar Konser Amal PADANG PANJANG, HALUAN— Selasa (26/9), tiga organisasi di Padang Panjang yakni, Pemuda Pancasila, Rumah Satu Atap (RSA), dan OI (Orang Indonesia) menggelar konser amal untuk menggalang dana guna membantu korban bencana alam di Solok Selatan.

Kegiatan yang dipusatkan di Simpang Pasar Padang Panjang dan Simpang PDAM Kota Padang Panjang itu diisi dengan konser musik akustik

oleh para pegiat seni musik di kota berjuluk Serambi Mekah, salah satunya Jup Majen yang sudah kerap tampil di berbagai daerah di Indonesia.

Koordinator RSA dan OI, Ryan Syair, pihaknya dan Pemuda Pancasila Padang Panjang tergugah untuk meringankan beban korban bencana alam di Nagari Pakan Rabaa Tangah, Solok Selatan beberapa pekan lalu. Karena itu, pihaknya menggelar aksi so-

sial berupa panggung kesenian untuk menggalang dana.

“Apa yang dialami saudarasaudara di Solsel memanggil rasa kemanusiaan kita yang berkecimpung di organisasi.

Melalui konser amal ini, setidaknya dapat menggalang kepe dulian masyarakat lainnya di kota Serambi Mekah ini untuk ikut meringankan beban korban ben cana tersebut,” ucap Ryan.

Sementara Ketua MPC Pemuda Pancasila Padang Pan-

jang, Adno Frengky, menyebutkan, kegiatan yang diselenggarakan secara spontan tersebut cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Panggung mini yang digelar di dua titik dalam waktu berbeda pada hari itu mengundang kepe dulian sosial masyarakat dae rah berhawa sejuk itu.

Meski sempat terkendala teknis akibat terjadinya pemadaman listrik mendadak di lokasi aksi pertama di Simpang

Tiga Pasar Padang Panjang, kata Aldo, hal itu tidak mengurangi semangat partisipan untuk menghibur pengunjung sembari mengumpulkan dana sumbangan.

Hingga berita ini diturunkan, aksi konser mini amal itu berhasil mengumpulkan cukup banyak nominal rupiah.

Namun, saat dikonfirmasi, penyelenggara konser belum melakukan penghitungan ha sil penggalangan. (h/pis)

HINGGA BERUSIA 17 TAHUN

Anak Wajib Punya Kartu Identitas Anak DHARMASRAYA, HALUAN—Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Dharmasraya menggelar s osialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak (KIA) di aula kantor bupati setempat, Selasa (26/ 9).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya, Netti Helma, menilai, pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi diadakannya kegiatan sosialisasi ini.

Saat ini, kata Netti, dokumen kependudukan mutlak dibutuhkan.

Selain sebagai bukti legalitas bagi masyarakat, dokumen itu digunakan sebagai acuan untuk penetapan alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pem bangunan demokrasi hingga penegakan hukum dan pencegahan kri minal oleh pemerintah dan lembaga terkait. Karena itu, dari kegitan itu diharapkan masyarakat makin sadar akan pentingnya kepemilikan doku-

men kependudukan.

“Terlebih, pada tahun 2017 ini pemerintah menargetkan pengurusan KTP elektronik, atau yang sekarang lebih dikenal dengan KTP el, mencapai 100 persen,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, menghimbau camat dan wali nagari untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

“Dokumen kependudukan ini sangat penting, Jangan tunggu dapat musibah dulu baru sibuk mengurus dokumen kependudukan,” tuturnya.

Sementara itu, Amrizal meminta kepada Disdukcapil Dharmasraya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Saya sering menerima informasi keluhan dari masyarakat tentang lamanya waktu pengurusan dokumen kependudukan di Dis dukcapil. Saya berharap hal seperti ini kedepan tidak ada lagi, Jangan buat

masyarakat menunggu lama,” ujarnya.

Beberapa kebijkan pemerintah terkait adminitrasi kependudukan dan KIA yang disosialisasikan pada kesempatan itu, di antaranya, penyebutan e KTP diganti dengan Kartu Tandan Penduduk Elektronik atau disingkat KTP el. Ini disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang benar; masa berlaku KTP el yang semula ditetapkan lima tahun, kini menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP el.

“Pencetakan KTP el saat ini sudah diserahkan kepada disdukcapil kabupaten/kota. Disdukcapil juga melakukan pola pelayanan keliling ke nagari dan jorong,” tuturnya.

Hal lain yang disosialisasikan adalah penertiban akte kelahiran yang pelapornya batas waktu 1 tahun yang semula memerlukan penetapan pengadilan negeri diubah cukup dengan keputusan kepala Disdukcapil setempat.

Selain itu, penertiban akta pencatatan sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat d omisili penduduk.

Sementara itu, pelaporan pencatatan kematian yang semula men jadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban kepala jorong secara berjenjang untuk melaporkan kematian setiap warganya yang meninggal ke Disdukcapil.

“Sedangkan terobosan pemerintah mengenai identitas anak diatur dalam peraturan Mendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak bahwa anak yang berusia mulai usia nol sampai 17 tahun kurang satu hari wajib memiliki Kartu Identitas Anak. Kebijakan ini akan diberlakukan di Dharmasraya mulai 2018,” ucapnya.

Sosialisasi itu diikuti oleh Kepala OPD, camat, dan wali nagari seDharmasraya. Narasumbernya adalah pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri. (h/mg/bdr)

Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Yohanes

24

SUMBAR

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2017 8 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

INDEKS DEMOKRASI SUMBAR BURUK

Albert: Sumbar Harus Legowo dan Berbenah PADANG, HALUAN — Ketua Fraksi PDIP PKB, dan PBB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman, mengimbau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar legowo menerima penilaian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar paling rendah se-Indonesia.

Menurutnya, nilai IDI Sumbar itu dijadikan acuan untuk berbenah menuju penerapan sistem demokrasi yang lebih baik. Selain itu, ia meminta tidak ada yang mengkritik atau meragukan data BPS berkaitan dengan penilaian IDI Sumbar tersebut.

PENEMUAN REMAJA—Warga membimbing IN, siswi sebuah SLTA di Payakumbuh yang ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di semak-semak di Limau Puruik, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Rabu (27/9). ANGGA

DITEMUKAN DI SEMAK-SEMAK DI PADANG

Seorang Siswi SLTA Payakumbuh Ditemukan Tak Sadar Diri PADANG, HALUAN — Masyarakat Limau Puruik, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, heboh saat ditemukannya seorang siswi berpakaian seragam salah satu SLTA di Payakumbuh di dalam semak-semak, Rabu (27/9) sekitar 16.45. Saat ditemukan, siswi itu tidak sadar.

Saat diangkat oleh warga setempat, siswi itu siuman, lalu berjalan sekitar 15 menit. Ia terlihat seperti zombie sembari berkata, “Lepaskan aku, lepaskan aku.” Warga mengikuti langkah siswi itu karena melihat ada yang janggal darinya.

Setelah berjalan sejauh 500 meter, siswi itu jatuh dan pingsan.

Saat Haluan melihat kondisi

siswi itu di Rumah Sakit Bhayangkara, ia belum siuman, tetapi sesekali mengigau dengan mengatakan, “Lepaskan aku, lepaskan aku.”

Di RS Bhayangkara, seorang guru sekolah siswi tersebut, yang tidak mau menyebutkan namanya, menelepon seorang warga yang menunggui korban di rumah sakit tersebut. Guru yang menelepon itu menyebutkan nama siswi tersebut (kami inisialkan saja namanya IN). Siswi itu berasal dari Batusangkar, tetapi bersekolah di Payakumbuh. Saat ini, ia dalam proses pindah sekolah ke Batusangkar.

Guru itu menduga siswi tersebut diculik karena beberapa

hari lalu ia meminta surat-surat di sekolah untuk pindah ke Batusangkar. Guru itu menduga siswi tersebut diculik dalam Payakumbuh ke Batusangkar.

“Saya lihat fotonya, memang terakhir korban memakai baju ini. Mungkin diculik saat berada di perjalanan ke Batusangkar.

Saat itu dia permisi ke pihak sekolah untuk mengurus sekolah barunya di Batusangkar,” ujarnya.

Pegawai Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Koto Tangah, Erniwati, mengatakan, warga membawa korban ke RS Bhayangkara setelah korban ditemukan. Saat memeriksa saku korban dalam perjalanan ke rumah sakit, warga tidak menemukan apa-apa ke-

cuali uang Rp80 ribu.

“Korban tidak merespons orang-orang yang mengajaknya berbicara. Matanya juga terlihat kosong. Karena takut, kami bawa korban ke RS Bhayangkara,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolsek Koto Tangah, Kompol Arsyal, menyebutkan, korban sudah dirawat petugas RS Bhayangkara dan diawasi polisi. Hingga kini, korban belum bisa dimintai keterangan karena ia belum sadar sepenuhnya, bahkan terlihat mabuk. Ia juga belum bisa memastikan bahwa korban diculik dan diperkosa. “Kami masih menunggu keterangan korban,” katanya. (h/ang)

Padang Panjang Optimistis Jadi Daerah Tertib Ukur PADANG PANJANG, HALUAN — Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menegah Padang Panjang mulai melakukan beberapa tahapan-tahapan kegiatan yang nantinya dinilai oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktorat Metrologi Kementrian Perdagangan. Hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk menjadikan Padang Panjang menjadi Daerah Tertib Ukur.

Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Kasubdit Kelembagaan

dan Penilaian Direktorat Metrologi, Agus Permana, telah mendatangi Kantor Dinas Perdagangan UKM Padang Panjang untuk menilai dan mengevaluasi pembentukan Daerah Tertib Ukur.

Agus Permana menjelaskan beberapa kriteria penilaian Daerah Tertib Ukur, di antaranya, Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP) telah bertanda tera sah yang berlaku, pemilik/pengguna UTTP telah memahami penggunaannya; pemerintah harus memiliki data tahunan tentang

jumlah, jenis dan pengguna UTTP dan prosuden, importir, pengemas atau distributor BDKT; dan pemerintah telah menetapkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kemetrologian menjadi program prioritas daerahnya.

“Tim penilai akan terus mendata, memantau setiap kegiatankegiatan yang dilakukan, apakah Padang Panjang memenuhi untuk menjadi Daerah Tertib Ukur. Kami akan memberikan tiga kriteria penilaian, yaitu sangat memuaskan, memuaskan, serta cukup

memuaskan. Dari 26 kabupaten dan kota yang telah menjadi Daerah Tertib Ukur, mudah-mudahan Padang Panjang menjadi Daerah Tertib Ukur yang ke-27,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Padang Panjang, Arpan, menerangkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan saat ini sudah mendapatkan nilai positif dari Kementrian Perdagangan yang telah terbukti dari hasil laporan Triwulan II yang diperlihatkan kepada tim penilai dari Kementerian Perdagangan. (h/pis)

Data Adalah Penting untuk Pembangunan Daerah DHARMASRAYA, HALUAN — Untuk memperingati Hari Statistik Nasional 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemkab Dharmasraya menggelar seminar Diseminasi Data Strategis di aula kantor bupati setempat, Rabu (27/9).

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Dharmasraya Adlisman, mengatakan, peringatan HSN bukanlah hari ulang tahun BPS, melainkan hari ditetapkannya UU No.7 Tahun 1960 tentang Statistik. Karena itu, HSN bukan hanya milik insan BPS, melainkan juga milik masyarakat Indonesia.

“Semangat perayaan HSN sejatinya adalah upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik di berbagai sendi kehidupan. Data memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan daerah. Data dijadikan pijakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan, dijadikan kontrol dalam

pelaksanaan serta indikator penentu keberhasilan pembangunan di suatu daerah,” ujarnya.

Membangun data itu, kata Adlisman, mahal, tetapi membangun tanpa data itu lebih mahal.

Hal ini menunjukkan betapa seriusnya peranan data dalam pembangunan.

“Data statistik memang bukan segala-galanya. Namun, tanpa data, kita akan kehilangan segala-galanya,” ucapnya.

Peringatan HSN yang mengusung tema “Kerja Bersama dengan Data”, kata Adlisman, merupakan seruan bagi semua elemen bangsa untuk bekerja bersama membangun Indonesia dengan mengacu kepada statistik sebagai landasannya.

“Kerja bersama ini juga sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Setiap kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah memiliki tang-

gung jawab untuk memenuhi indikator SDGs dan mengintegrasikannya dalam berbagai perencanaan program pembangunan dan kebijakan di tiap-tiap instansi,” tuturnya.

Adlisman meminta semua jajaran pemerintahan untuk mendukung upaya pemenuhan indikator SDGs, terutama pengumpulan statistik sektoral oleh K/L dan pemerintah daerah, serta statistik dasar oleh BPS. “Dukungan yang diberikan tentu harus sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing. Ini juga bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat Sistem Statistik Nasional,” katanya.

Adlisman menerangkan, seminar itu dilakukan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penting dan strategisnya data statistik dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama pembangunan di Dharmasraya.

Data-data strategis tersebut, di

antaranya, data kemiskinan, data ketenagakerjaan, data indeks pembangunan manusia, data pertumbuhan ekonomi, data ketimpangan (rasio gini), data inflasi, dan data lainnya yang meliputi data statistik sosial dan kependudukan, data ekonomi dan perdagangan serta data pertanian dan pertambangan.

“Kita harus berkontribusi dalam reformasi birokrasi. Caranya mudah.

Tidak perlu menghafal jargon-jargon rumit. Namun, yang lebih penting adalah degan bekerja semaksimal mungkin sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mematuhi SOP yang berlaku, serta membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis antar individu dan unit kerja, tandas Adlisman,” tuturnya.

Kepala BPS Dharmasraya, Chaidirman, menjadi narasumber dalam seminar yang diikuti oleh kepala OPD, camat, dan kepala instansi vertikal se-Dharmasraya itu. (h/mg/bdr)

Sebelumnya, BPS Sumbar merilis bahwa angka IDI Sumbar 2016 berada pada posisi 54,41 poin. Dari semua p rovinsi di Indonesia, IDI tertinggi diperolehProvinsi Bangka Belitung dengan skor 83 poin, sedangkan yang terendah adalah Sumbar.

“BPS adalah salah satu lembaga yang telah dipercaya kredibilitasnya dan diakui oleh negara, baik survei pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, termasuk masalah indeks demokrasi ini.

Maka, saat angka IDI Sumbar buruk, pemerintah daerah harus legowo menerimanya. Jika ada pemerintah kabupaten/kota atau provinsi yang mempertanyakan nilai IDI itu, itu sama halnya dengan tindakan anti kritik,” ujarnya di Padang, Rabu (27/9).

“Menghitung pertumbuhan penduduk kita lihat data BPS, melihat pertumbuhan ekonomi kita pakai data BPS, angka yang bagusbagus kita ambil, giliran ada yang buruk kita pertanyakan, ndak fair itu namanya. Jangan sampai pemerintah-pemerintah di Sumbar ini anti kritik, baik provinsi atau kabupaten/kota,” tuturnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano, menyebutkan, selama beberapa tahun terakhir, IDI Sumbar termasuk katagori rendah karena bermasalah dengan persayaratan indeks demokrasi. Salah satu masalah itu adalah bahwa Sumbar tersandung dengan adanya perda agama.

Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar, menyampaikan, beberapa hal yang membuat Sumbar tersandung dengan penilaian indeks demokrasi ini memang berkaitan dengan adanya perda-perda tentang baca Alquran,

kewajiban berpakaian muslim, dan perda-perda sejenis lainnya.

Atas penilaian itu, kata Aristo, BPS mesti memaparkan secara detail tentang standar penilaian IDI tersebut.

“Kita harus tahu standar atau parameter penilaian BPS ini apa.

Jika nilai indeks demokrasi Sumbar buruk karena adanya perdaperda tadi, BPS harus bisa menjelaskan alasannya juga,” ucapnya.

Aristo berencana menyampaikan hal itu dalam rapat Komisi I ketika rapat dengan BPS Sumbar nanti. Komisi I akan meminta penjelasan lebih lanjut detail yang menyebabkan Sumbar mendapat penilaian buruk dalam perihal indeks demokrasi.

“Kalau kita mengetahui secara detail tentang parameternya, jelas pula bagaimana kita akan bersikap ke depan. Apakah parameter yang ditetapkan cocok di Sumbar atau tidak, juga harus dilihat,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Padang, Mahyeldi, saat menanggapi hasil survei BPS terkait Indeks Demokrasi 2016, menyayangkan hasil yang diumumkan BPS karena IDI Padang rendah. Ia mempertanyakan metodologi BPS dalam melakukan survey itu.

“Karena adanya perda agama, seperti berpakaian muslim, membaca Alquran, dan penolakan LGBT itu menjadikan Sumbar masuk kategori buruk dalam tingkat demokrasi. Apa metodologi dan dasar yang digunakan tim survei BPS ini?” tanyanya, Jumat (21/9).

Menurutnya, hasil survei yang dikeluarkan BPS untuk IDI Sumbar akan memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan dan produk pemerintah di Sumbar. (h/ len)

Pariaman Urutan Ketiga Penyalahgunaan Narkoba PADANG PARIAMAN, HALUAN — Ketua Badan Narkotika Padang Pariaman, Suhatri Bur, mengajak peserta upacara dan masyarakat kabupaten itu untuk menyatakan tidak kepada penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

“Penyalahgunaan narkoba jelas sangat merugikan kesehatan dan masa depan kita. Untuk itu hindari menyalahgunakan narkoba tersebut dengan melakukan aktivitas yang berguna,” ujar wakil bupati Padang Pariaman itu pada apel gabungna Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (Hani) 2017 di Mapolres Padang Pariaman, Rabu (27/9). Apel itu diikuti oleh anggota TNI, Polri, ASN, mahasiswa perguruan tinggi, dan pelajar.

Suhatri mengatakan, permasalahan penyalahgunaan Narkoba di Padang Pariaman sudah sangat meresahkan karena menempati urutan ketiga dari 19 kabupaten/ kota di Sumbar.

“Ini sangat memprihatinkan karena ini kasus yang kelihatan dan terungkap. Saya kira masih banyak yang tidak kelihatan, laksana puncak gunung es,” tutur menurut mantan Ketua KPU Padang Pariaman itu.

Ia mengajak semua masyarakat Padang Pariaman mengantisipasi

penyalahgunaan narkoba sehingga masa depan Padang Pariaman baik.

“Melalui peringatan Hari Narkoba Internasional ini, mari kita bersama-sama bertekad untuk menyelamatkan masa depan kehidupan daerah dan bangsa kita, dan menyelamatkan generasi mendatang, menyelamatkan anak-cucu kita dari jeratan narkoba yang dapat berujung pada kematian,” ucap Mantan Ketua BAZNAS Padang Pariaman itu.

Setelah apel gabungan, kegiatan peringatan Hani dilanjutkan dengan gerak jalan sehat dengan garis star di Mapolres Padang Pariaman dan berakhir di halaman kantor bupati. Di halaman kantor bupati, kegiatan dilanjutkan dengan mengundi hadiah utama gerak jalan bagi peserta dengan memperebutkan hadiah hadiah yang disediakan oleh Bank Nagari, BRI, BPJS, dan Anai Resort.

Sebelum hadiah utama diundi, dilakukan pelepasan balon sebagai tanda komitmen melawan penyalahgunaan narkoba, dan dilakukan pemasangan stiker antinarkoba ke sejumlah mobil dinas.

Kegiatan tersebut diikuti oleh kapolres dan wakapolres Padang Pariaman, kasdim 0308 Pariaman, kejari Pariaman, dan kepala OPD Pemkab Padang Pariaman. (h/bus)

AHY: Sah-Sah Saja Nonton Film G30S/PKI PADANG, HALUAN — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai tidak ada hal yang perlu diributkan dengan digalakkannya kembali pemutaran film G30S/PKI oleh Panglima TNI untuk para prajuritnya. Menurutnya, semua orang punya hak dan kebebasan untuk menonton film itu, sama halnya dengan

www.harianhaluan.com

film-film lainnya.

“Sah-sah saja orang menyaksikan film apa pun. Semua orang punya hak. Jadi, tidak boleh dilarang-larang,” ujar AHY setelah memberikan kuliah umum di Universitas Ekasakti Padang, Rabu (27/9).

AHY melanjutkan, tidak ada yang salah dengan me-

nyaksikan film tersebut selagi dalam konteks untuk mengetahui dan memahami sejarah.

Mantan prajurit TNI itu berpendapat, Indonesia punya sejarah yang baik dan sejarah yang kelam.

“Kita tidak boleh melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa menghargai dan

memahami sejarahnya. Sejarah yang baik tentu kita lanjutkan dan sejarah yang kelam jangan sampai terjadi lagi di masa depan,” tuturnya.

AHY menegaskan, yang terpenting adalah semangat pemutaran film G30S/PKI adalah untuk memahami sejarah, bukan untuk hal-hal lainnya.

“Kita berharap bangsa Indonesia bisa bersatu. Jangan sampai hanya karena karena isu nonton film itu, seolah-olah masyarakat saling bertabrakan,” ucapnya.

Wacana pemutaran film G30S/PKI pada 30 September oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo serta oleh berbagai

Redaktur: Holy Adib

institusi dan kelompok masyarakat menuai pro dan kontra.

Pihak yang setuju beralasan agar generasi muda tidak melupakan sejarah, sedangkan pihak yang kontra menilai film dokudrama tersebut bisa menyesatkan sejarah karena mengandung adegan yang tidak sesuai fakta. (h/ mg-sas)

Layouter: Luther