Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,
28 Desember 2017 / 10 Rabiul Akhir 1439 H / Edisi: 078, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
ANGKA KECELAKAAN TAHUN 2017
538 Orang Tewas di Jalan PADANG, HALUAN — Catatan Polda Sumbar, hingga pekan ketiga Desember 2017 ini, jumlah lakalantas tercatat 2.745 kasus, menurun 2, 27 persen dibanding tahun 2016 sebanyak 2.809 kasus. Namun, jumlah korban meninggal dunia akibat lakalantas justru meningkat. Selama 2017 tercatat 538 jiwa, sedangkan tahun 2016 hanya 525 jiwa.
Kepala Biro Operasi Polda Sumbar Kombes Pol Djihartono merinci, jumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan selama tahun 2017 sebanyak 3.442 unit, meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 3.379. Jumlah korb an meninggal dunia akibat
>> 538 ORANG hal 07 SATU unit minibus ringsek usai kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera beberapa waktu yang lalu. Data Polda Sumbar, sepanjang 2017, sebanyak 538 orang meninggal akibat kecelakaan. IST
PROPEMPERDA 2018 AKAN DIREVISI
DPRD Rancang Perda Anti LGBT S UPAYA tidak tumbuh dan berkembang lebih banyak lagi, harus diantisipasi. Salah satu antisipasinya dengan melahirkan aturan pelarangan. DPRD akan melahirkan Perda Anti LGBT”
PADANG, HALUAN — Kenaikan signifikan jumlah warga yang terpapar Gay, Lesbian, Biseksual dan Transgender membuat cemas kalangan DPRD Sumbar. Upaya pencegahan mulai dicarikan jalannya. Salah satunya, dengan
membuat Peraturan Daerah (Perda) Anti LGBT. Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Saidal Masfiyuddin mengaku ngeri ketika mengetahui fakta, semakin banyaknya mereka yang terjangkit LGBT. Ia berencana
SAIDAL MASFIYUDDIN DPRD SUMBAR
membicarakan masalah ini di tingkat Komisi V dan antar fraksifraksi yang ada di DPRD. Ia setuju agar di Sumbar dibentuk Peraturan Daerah (Perda) Anti LGBT. Saidal berpandangan LGBT harus diharamkan di Sumbar. “Saya akan membicarakan dengan kawankawan dari fraksi lain untuk merespon dibentuknya Perda Anti LGBT,” ulas Saidal saat berbin-
cang dengan Haluan, Rabu (27/12). Dengan falsafah ABS SBK yang dipegang masyarakat minangkabau, terang Saidal, LGBT mesti di haramkan berkembang. Sebab itu, meski Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sumbar tahun 2018 telah ditetapkan, melihat mendesaknya persoalan LGBT pihaknya berencana mengusulkan Propemperda yang ada agar direvisi, sehingga Ranperda anti LGBT bisa ikut masuk untuk dibahas tahun 2018. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar itu menambahkan, jika tak disikapi dari awal, perkembangan LGBT
>> DPRD hal 07
TAGLINE PADANG – Sejumlah pengunjung menikmati keindahan pantai dengan latar Gunung Padang yang sudah dihiasi tagline “Taste of Padang” di puncaknya. Proyek pembuatan tagline ini menuai protes. Di tengah seretnya anggaran pembangunan, Pemko Padang malah membangun tagline yang menelan biaya sampai Rp6,3 miliar. IRHAM
Semua Pihak Harus Bergerak
D
OKTER Spesialis Poliklinik HIV RSUP Dr M Djamil, dr Armen Ahmad, SpPD-KPTI FINASIM menilai, upaya penangkalan wabah LBGT ti dak akan berhasil tanpa adanya kesadaran semua pihak untuk bergerak. Dimulai dengan pendidikan seks yang mesti diberikan kepada anak sedini mungkin. “Ini penting dan jangan dianggap tabu. Dari kecil, usia 3 tahun, sudah mulai disampaikan kepada anak dengan komunikasi yang sesuai dengan umurnya. Kita tidak usah menyentuh persoalan agama dulu, cukup di ruang pendi dikan saja yang didudukkan di awal-awal,” kata Armen kepada Haluan Sabtu lalu. Pendidikan sedini mungkin itu, lanjut Armen, bisa diawali di rumah, dengan orangtua sebagai pengajar utama. Seumpama saat memandikan anak, orangtua harus menjelaskan bagian intim anak tidak boleh dipegang oleh siapa pun kecuali orangtua saat membersihkan bekas buang air besar atau kecil. Selanjutnya, di tingkat taman kanakkanak, seorang anak mesti pula diberi pemahaman tidak perlu melakukan hal-hal yang dapat berpotensi mengarahkan anak untuk mengambil kesimpulan terkait hubungan antar manusia secara biologis. Seperti, berpegangan tangan baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mencium pipi,
Era Jokowi, Korupsi dari Hulu ke Hilir JAKARTA, HALUAN — Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyebut bahwa kasus korupsi di dalam negeri tetap banyak terjadi. Pihaknya belum puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi.
Menurut Ade, korupsi di Tanah Air masih terjadi lantaran kurang tegasnya Jokowi. “Ya, kalau kami sih masih belum puas. Kasus korupsi masih tetap banyak dari hulu sampai hilir. Pemberantasan
ADVERTORIAL
SOSIALISASI PERDA TENTANG KEPEMUDAAN
Payung Hukum Cegah LGBT PADANG, HALUAN —Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengharapkan peran seluruh elemen masyarakat
dalam menangkal LGBT. Anggota komisi IV, Ahmad Khaidir mengatakan, fungsi tokoh agama, adat, pemuka masyarakat, bundo kanduang dan seluruh masyarakat sangat diharapkan.
>> ERA JOKOWI hal 07
ANGGOTA Komisi IV DPRD Sumbar Ahmad Khaidir mensosialisasikan Perda Kepemudaan kepada masyarakat Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Rabu (27/12). ZULFIKAR
“Saat ini belum ada aturan khusus menyangkut LGBT, baik dalam bentuk undang-undang, Keputusan Presiden (Kepres) maupun Peraturan Gubernur (Pergub),” ujar Ahmad saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) t entang kepemudaan yang dilaksanakan di Kecamatan Dua Koto, Pasaman, Rabu (27/12). Berkenaan dengan LGBT, Ahmad menyebutkan, sejatinya LGBT tersebut
>> PAYUNG hal 07
>> SEMUA hal 07 Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. (QS Al An Kabut Ayat 14)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
www.harianhaluan.com
04.40 12.08 15.33 18.14 19.27
WIB WIB WIB WIB WIB
BONEKA didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. IST
Redaktur: Bhenz Maharajo
Layouter: Irvand