EDISI : 140 TAHUN LXIII
KAMIS 29 SEPTEMBER 2011 M / 1 DZULKAIDAH 1432 H
HARGA ECERAN
Rp2500
HARI INI TERBIT 24 HALAMAN
SEJARAH MENCATAT, HALUAN TERBIT SEJAK 1948 DAN MENJADI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI
LANDASAN PACU BIM
Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orangorang yang bertakwa. (QS Yunus 10:6)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
04.49 12.09 15.13 18.11 19.20
Perlu Segera Diperpanjang
WIB WIB WIB WIB WIB
http://www.pkpu.or.id
REFLEKSI
Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat OLEH: IRWAN PRAYITNO TUJUAN adanya pemerintahan adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini tertuang baik dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun undangundang turunannya, bahkan merupakan semangat dari para pejuang kemerdekaan untuk mensejahterakan rakyat ketika suatu saat kemerdekaan telah diraih. Namun setelah 66 tahun usia kemerdekaan, harapan itu belum bisa maksimal dilaksanakan. Untuk itu perlu usaha dan strategi yang tepat oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jika merujuk kepada APBD provinsi/kabupaten/kota, tampak jelas bahwa anggaran untuk mensejahterakan rakyat memiliki keterbatasan. Bahkan APBD kabupaten/kota ada yang lebih dari 60 persen hingga 75 persen dialokasikan untuk pegawai dan bukan untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian APBD provinsi masih memiliki ruang yang besar untuk pensejahteraan rakyat. Meskipun demikian, tetap masih terbatas karena penduduk Sumbar sekitar hampir 10 persen atau 400 ribu orang yang masih miskin. Tentu diperlukan programprogram yang efektif dengan anggaran terbatas agar mampu mensejahterakan rakyat.
ANTARA
PENJELASAN MENDAG — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Dirut BNI Gatot M Suwondo mendengarkan penjelasan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, pada acara Pembukaan World Batik Summit 2011 di Jakarta, Rabu (28/9).
Sikat Maksiat di Ranah Minang
ADANYA tarian striptis di Kota Padang jelas membuat malu warga Minang. Karena itu, tak hanya di Kota Padang, kegiatan maksiat di Sumbar harus diberantas habis.
PADANG, HALUAN—Aksi penyegelan Kafe Fellas Padang mendapat dukungan dari berbagai Lembaga Islam dan DPRD Sumbar. Tidak hanya penyegelan, tapi
mereka juga mengecam dan mendesak Pemko Padang untuk mencabut izin usaha karaoke Kafe Fellas, karena telah melanggar aturan, merusak moral warga dan
membuat malu warga Minang. “Penyedia tarian striptis itu harus diberi sanksi dan izin Bersambung ke Halaman 11
Gadis Cantik Tewas Jatuh dari Ojek
PAINAN, HALUAN — Dewi (22 tahun) bernasib malang. Gadis cantik warga Painan ini tewas setelah terjatuh dari kendaraan ojek yang ditumpanginya. Korban tergeletak dalam posisi tertelentang di badan jalan dengan kondisi sangat memperhatinkan. Peristiwa tersebut terjadi di depan Masjid Agung Al Amilin Jalan Imam Bonjol Painan sekitar jam 08.00 wib,Rabu(28/9). Pagi itu korban menuju tempat kerjanya di sebuah konter HP yang
DEWI tewas setelah jatuh dari kendaraan ojek yang ditumpanginya di Painan, Rabu (28/9).
Bersambung ke Halaman 11 M JONI
KEDEPANKAN KEBERSAMAAN
300 Situs Radikal Sudah Diblokir
Bersambung ke Halaman 11
Bersambung ke Halaman 11
CABUT IZIN KAFE FELLAS
Bersambung ke Halaman 11
INDIKASI dan batasan situs radikal di Indonesia menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini sebagai acuan untuk meretas situs-situs yang dinilai mengganggu keamanan dan kenyamanan publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku, sepanjang tahun 2011 sudah menutup 300 situs internet yang dianggap radikal. “Tahun ini, kita sudah mendapatkan pengaduan sebanyak 900 yang terkait dengan situs–situs radikal. Dari situ sudah kita follow up dan 300 situs sudah kita blokir,” kata Menkominfo, Tifatul Sembiring di Jakarta. Tifatul menambahkan bahwa tindakan pemblokiran memang lebih didasarkan pada pengaduan masyarakat karena tidak mungkin kementeriannya melakukan pengkajian atas semua situs internet yang ada.
PADANG, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Sumbar Leonardy Harmainy mengatakan, percepatan penambahan panjang landasan pacu (runway) Bandara Internasional Minangkabau (BIM) perlu dilakukan. Jika tidak, dikhawatirkan embarkasi haji Padang terlikuidasi. Mengingat adanya pemberlakuan aturan baru dari pemerintah Arab Saudi, yang hanya membolehkan pesawat besar di Bandara King Abdul Aziz. “Artinya pesawat yang membawa jamaah harus pesawat besar, dengan kapasitas penumpang 450 orang. Saat ini, pesawat yang bawa jemaah dari BIM, hanya memakai pesawat airbus dengan kapasitas penumpang 350 orang. Pesawat itu tahun 2012 tidak boleh masuk bandara di Arab Saudi,” katanya, saat mengunjungi persiapan asrama haji dalam penyelenggaraan ibada haji tahun 2011. Walau kemungkinan kebijakan baru berlaku di tahun 2012, katanya Sumbar harus melakukan persiapan, untuk menghadapi kebijakan Arab Saudi itu. Salah satu persiapan utama itu adalah menambah panjang landasan menjadi 3.000 meter agar pesawat berbadan lebih besar, dapat mendarat di BIM. Panjang landasan BIM sekarang baru 2.750 meter.
N
RYAS RASYID
USUL WANTIMPRES
Gubernur Dipilih DPRD
JAKARTA, HALUAN — Wacana Gubernur dipilih oleh DPRD kembali mencuat. Bahkan kali ini datang dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Usulan ini disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan dukungannya. “Dikembalikan ke DPRD. Apa tidak lebih baik? Itu kan tidak melanggar konstitusi,” kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi
Hari Ini, Josrizal Resmi Pimpin Demokrat Sumbar
OT Me, but We! Slogan inilah yang selalu dikedepankan Jos selama kepemimpinannya. Walikota Payakumbuh ke-7 itu sangat senang bekerjasama. Baginya kerjasama memberi banyak keuntungan bagi pihak yang terlibat. Terutama, dalam hal memudahkan dan mempercepat pencapaian tujuan.
Karenanya pemilik nama lengkap Capt. H. Josrizal Zain, SE, MM itu dikenal sebagai sosok yang selalu merangkul. Tak suka permusuhan, juga tak pernah punya dendam. Pada banyak kesempatan mantan kapten kapal itu sering mengungkap persaingan boleh dilakukan pada saat-saat tertentu, na-
GAMAWAN FAUZI
Bersambung ke Halaman 11
5.000 Ton Pupuk Urea Tertahan di Teluk Bayur
mun selepas itu segala perbedaan harus ditinggalkan demi kepentingan bersama. Jos mencontohkan dalam pemilihan kepala daerah. Jelas, terdapat persaingan dari beberapa partai yang mengusung kepentingan berbeda, warna baju yang tak sama. demokrat.or.id
Bersambung ke Halaman 11 JOSRIZAL ZAIN usai terpilih pada Musda PD Mei lalu.
PADANG, HALUAN — Jeritan petani yang sulit mendapatkan pupuk urea bersubsidi sudah berlangsung sejak bulan Juli lalu. Penyebab utamanya adalah keterlambatan pembongkaran pupuk di Pelabuhan Teluk Bayur. PT Pusri yang saat itu sebagai produsennya mengaku sudah mendistribusikan pupuk urea untuk Sumbar sebanyak 8.662 ton pada Agustus lalu. Jeritan petani mulai mereda ketika produsen urea yang baru PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menggantikan PT Pusri terhitung 1 September 2011, mulai menyalurkan urea sepekan silam sebanyak 4.000 ton melalui jalur darat dari Pelabuhan Dumai. Demikian antara lain terung-
kap dalam rapat koordinasi membahas Distribusi Pupuk Subsidi di Sumbar yang dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesra Setdaprov Sumbar, Drs.Syafrial, dihadiri para produsen pupuk PT Pusri, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Petro Kimia Gresik serta dihadiri Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar dan pimpinan SKPD terkait dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar, Rabu (28/9), di Padang. Namun kebutuhan petani belum sepenuhnya terpenuhi, karena pasokan pupuk yang dikirim melalui jalur laut sebanyak 5.000 ton, belum bisa dibongkar. Bersambung ke Halaman 11