Haluan 29 September 2017

Page 1

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,

29 September 2017 / 9 Muharram 1439 H / Edisi: 318, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

50 Ton CPO Tumpah di Teluk Bayur PADANG, HALUAN — Sekitar 50 ton Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah milik PT Wira Innomas tumpah ke perairan Pelabuhan Teluk Bayur, Kamis (28/9). Perairan yang biasanya jernih, berubah kecoklatan, dan bau. Biota laut terancam mati. Pihak perusahaan terancam dicabut izinnya. Tumpahnya puluhan ton minyak mentah tersebut lantaran tangki timbun milik PT Wira Inno Mas mengalami kebocoran yang diduga akibat tekanan tangki yang terlampau tinggi. Tanggap darurat ditetapkan untuk menanggulangi dampak tumpahan minyak nabati tersebut. Pantauan Haluan, terlihat gelembung minyak menutupi bebatuan yang berada di pinggir pelabuhan dan melingkupi perairan. Petugas

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS Al BAqarah Ayat 183) SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.59 12.19 15.31 18.22 19.31

WIB WIB WIB WIB WIB

6.833 Pelamar CPNS Lulus di Tigas Instansi JAKARTA, HALUAN — Sebanyak 6.833 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2017 (CPNS) untuk tiga instansi. Ketiga instansi itu adalah Sekretariat Negara (Setneg), Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Unit Kerja Presiden bidang pembinaan ideologi Pancasila (UKP) PIP. Pengumuman lulus seleksi administrasi CPNS 2017 itu usai masa pendaftaran ditutup pada 25 September pukul 24.00 WIB. Demikian mengutip laman Setkab, Kamis (28/9). Dari jumlah 6.833 pelamar itu, sebanyak 4.589 pelamar lolos seleksi administrasi CPNS untuk 43 jabatan di Setneg, 2.129 pelamar lolos seleksi administrasi untuk 25 jabatan di Setkab, dan 115 pelamar

>> 6.833 PELAMAR hal 07

>> SISWI SMKN hal 07

>> 50 TON hal 07

KETERANGAN AHLI AGRARIA PERKARA BASKO

KAI Tidak Berwenang Sewakan Tanah APA mungkin PT KAI menyewakan tanah, notabenenya mereka tidak berwenang melakukan penyewaan. Itu perbuatan melanggar hukum. Tanah negara dengan status hak pakai sekalipun tidak boleh dikomersilkan” . AZMI FENDRI Ahli Hukum Agraria.

PADANG, HALUAN — Merujuk aturan perundang-undangan yang berlaku, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai tidak memiliki legal standing (kedu-

dukan hukum) dan kewenangan dalam mengajukan permohonan sertifikat serta menyewakan tanah-tanah yang berada di jalur pengoperasian kereta api.

Pendapat itu disampaikan ahli Hukum Agraria dari Universitas Andalas, Dr. Azmi Fendri, saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara dugaan pidana pemalsuan surat permohonan tanah, yang didakwakan kepada Pemilik Basko Group H. Basrizal Koto, di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Kamis (28/9). Kasus dugaan pemalsuan muncul setelah PT KAI melaporkan H. Basrizal Koto (Basko)

>> KAI TIDAK hal 07

KEMENHUB KELUARKAN MAKLUMAT

Cuaca Menakutkan Hantui Sumbar

Siswi SMKN 3 Payakumbuh Murni Diculik PADANG, HALUAN — IA (15), siswi SMK 3 Payakumbuh yang ditemukan dalam kondisi setengah sadar di semak-semak kawasan Limau Puruik, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Rabu (27/9) dipastikan korban penculikan. Dia sudah menghilang sejak akhir Agustus lalu. Pihak keluarga sudah hilang kontak dengan korban sejak 27 Agustus 2017. Diduga kuat, korban diculik di Payakumbuh dan dibawa keliling di beberapa kota di Sumbar hingga ditemukan di Kota Padang. “Anak saya diculik sejak akhir Agustus. Dia tidak bisa dihubungi sejak itu,” ungkap Wirda Yenti, Kamis (28/9), ibu korban. Wirda menuturkan, dia tahu anaknya korban penculikan setelah berhasil menga

gabungan dari PT Wira Inno Mas, Pelindo II Teluk Bayur dan personel Polsek Kawasan Teluk Bayur kemudian membentangkan peralatan bernama Boom Oil (jaring berukuran besar) supaya minyak tersebut tidak menyebar ke daerah lain. Sementara, pihak perusahaan berkerja sama dengan nelayan setempat mengunakan perahu mengangkat minyak nabati yang mengambang. Humas PT Wira Innomas, Gunawan mengatakan, minyak yang tumpah ke laut itu karena terjadi kebocoran pada pipa pe nyambung tangki timbun. Namun dia menampik, minyak yang tumbah ribuan ton. Diperkirakan hanya 50 ton. Pihaknya terus melakukan tanggap darurat serta mengupa-

JAKARTA, HALUAN — Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan adanya cuaca ekstrem yang akan terjadi dalam tujuh hari ke depan. Perairan Sumatra Barat, termasuk Mentawai, masuk dalam daerah yang diprediksi akan terimbas cuaca ekstrem. Peringatan d ini ini

dikeluarkan melalui Maklumat Pelayaran nomor 96/IX/Dn-17 tanggal 25 September 2017. Maklumat Pelayaran yang ditandatangani oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Marwansyah ditujukan untuk seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan (UPP), dan Kepala Pangkalan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) serta Kepala Distrik Navigasi di seluruh Indonesia. Marwansyah menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan Badan Meteorologi Kimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 24 September 2017, diperkirakan hingga 30 September 2017, cuaca ekstrem dengan tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter dan hujan lebat akan terjadi di beberapa wilayah. “Di antaranya di perairan laut Andaman, Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, Pulau Enggano, perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Bali,

>> CUACA hal 07

PT KAI Tak Bisa Sembarang Klaim Kepemilikan PADANG, HALUAN – Sidang lanjutan perkara dugaan pidana pemalsuan surat permohonan tanah yang didakwakan kepada pemilik Basko Group H Basrizal Koto kembali digelar di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (28/9). Sejumlah pernyataan dikeluarkan dua ahli hukum yang ditunjuk sebagai ahli dalam persidangan. Salah satunya, Dr Azmi Fendri, yang secara detail mengupas soal kepemilikan tanah dan landasan penguasaan. Jika selama ini, grondkaart dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Namun, menurut Azmi, itu keliru. Grondkaart katanya hanyalah peta jalur kereta api, dan tidak bias dijadikan sebagai bukti kepemilikan. Satu-satunya bukti kepemilikan atas tanah adalah sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, sertifikat atau kepemilikan tanah juga hanya bias dikeluarkan BPN. Tidak ada lembaga lain yang bias mengklaim kepemilikan lahan, jika tidak memiliki sertifikat. Selain itu, PT KAI juga disebut tidak bisa disebut sebagai pemilik tanah di sepanjang jalur kereta, karena hanya sebagai operator di bawah Kementerian Perhubungan. Berikut transkrip keterangan ahli Dr Azmi. Sedangkan transkrip dua saksi lain, termasuk ahli, Prof Ismansyah, hanya dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena yang bersangkutan tidak bias menghadiri persidangan. Apa yang tertulis di transkrip ini, sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumen

Mendikbud Larang Pelajar Tonton Film G30S/PKI JAKARTA, HALUAN — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tidak menganjurkan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Muhadjir mengatakan, film buatan tahun 1984 itu diperuntukkan bagi penonton usia tertentu. “Sesuai ketentuan kan film itu untuk usia 14 tahun ke atas. Jadi untuk SD sangat tidak dianjurkan menonton terutama SMP awal karena kan film itu untuk 14 tahun ke atas,” ujar Muhadjir Effendy usai penandatangan nota kerja sama di Sasana Pradana, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, www.harianhaluan.com

Kamis (28/9). Muhadjir pun menegaskan bahwa dirinya akan menegur pihak sekolah yang mewajibkan siswanya menonton film itu karena melanggar ketentuan usia. “Kalau sekolah, paling tidak, akan saya tegur,” kata dia. Meski begitu, Muhadjir mempersilakan jika ada siswa kelas 3 SMP yang ingin menonton film karya Arifin C Noer itu. Namun, Muhadjir mewajibkan adanya pendampingan dari guru yang mengerti konteks sejarah dari peristiwa 30 September 1965. Dengan begitu, lanjut dia, siswa bisa berdiskusi, memahami dan tujuan

>> MENDIKBUD hal 07 Redaktur: BHENZ MAHARAJO

Layouter: IRV@ND


2

UTAMA

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

Wagub Harap TNI Bantu Trans Mentawai PADANG, HALUAN — Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, mengharapkan pembangunan jalan trans-Mentawai dilanjutkan dengan bantuan TNI, seperti program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang setiap tahun dilaksanakan di Sumbar. “Jalur untuk membuka jalan lumayan berat. TNI mungkin lebih berpenga-

laman untuk medan seperti ini karena TNI sudah terbukti pengalamannya dengan ikut

serta dalam pembukaan jalan untuk pembangunan jalan trans-Papua,” ujarnya di Padang, Kamis (28/9). Nasrul mengutarakan, dibutuhkan tenaga yang profesional untuk membuka jalan trans-Mentawai karena medannya yang sangat berat jika pengerjaan dilakukan tenaga yang ada.

Pembangunan jalan transMentawai tersebut, kata Nasrul, telah mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, yang berkunjungan ke Sumbar, Rabu (27/9). Ia menyampaikan, Puan menyatakan bahwa jalan trans Mentawai

akan dibangun dengan bantuan anggaran pusat. “Pembangunan jalan trans-Mentawai tidak dapat selesai pada satu tahun anggaran berjalan. Jadi, anggaran akan dialokasikan setiap tahun dengan pembangunan terus berlanjut hingga daerah tersebut terbuka karena prioritas Menko PMK adalah

jalan,” tuturnya. Apabila sudah terbangun, kata Nasrul, jalan transMentawai akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan dapat mengentaskan daerah itu dari status tertinggal. “Kami berharap ini segera terealisasi karena Mentawai sangat butuh sentuhan untuk

menggerakan roda perekonomian masyarakat dan agar daerah itu keluar dari status tertinggal,” ucapnya. Sebagai informasi, jalan jalan trans-Mentawai yang dibangun tersebut meliputi empat pulau besar di Mentawai, yaitu Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. (h/dib)

Belum ada Tersangka OTT Pungli di Dharmasraya

PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yadrison beserta petugas Satpol PP memasang stiker tanda penyegelan kafe di kawasan Bukit Lampu Bungus Teluk Kabung, Kamis (28/9). MELATI OKTAWINA

Sejumlah Kafe di Bukit Lampu Disegel Lagi PADANG,HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) bersama dengan SK-4 dan Provos kembali melakukan penertiban dan pembongkaran kafe-kafe nakal yang masih beroperasi di kawasan Bukit Lampu, Kecamatan Bungus, Kamis (28/9). Meskipun penertiban sudah berulang kali dan sering dilakukan, tetapi faktanya sejumlah kafe masih tetap beroperasi. Pantauan Haluan Kamis (28/ 9) dilapangan, terdapat dua bangunan kecil yang disebut pondok baremoh, dibongkar paksa oleh petugas. Sementata enam kafe lain diantaranya kafe Ayah, Kafe Elok, Kafe Rockstar dilakukan penyegelan untuk kedua kalinya. Kemudian dari pembongkaran pondok baremoh itu, salah satu pemiliknya datang menghampiri petugas. Kedatangannya karena tidak terima kedai miliknya dibongkar. Alasanya, karena pon-

doknya tersebut tidaklah dijadikan tempat untuk esek-esek. “Kami berjualan dan mendirikan pondok di sini atas izin lurah. Jadi kami tidak terima pondok kami dibongkar secara paksa. Ditambah lagi, sebelum bapak pol PP membongkar, tidak pernah berkoordinasi dengan kami selaku pemilik pondok,”ujarnya dengan suara tinggi. Berdasarkan pengakuan dari pemilik pondok yang tidak mau disebutkan namanya, pondok itu dijadikannya untuk berjualan es tebu adalah mata pencahariannya sehari-hari. Ia menganggap, perbuatan petugas telah mematikan mata pencahariannya. Sementara pemilik kafe-kafe, tidak ada memberikan perlawanan terhadap penyegelan yang dilakukan petugas. Bahkan ada di antara mereka yang telah membongkar kafe nya sebelum razia

dilakukan. Namun, ada salah seorang wanita penjaga kafe yang menyebut penyegelan tersebut tidak ada artinya. “Sudah dipasang pemberitahuan segel sebelumnya, kini dipasang lagi yang baru. Berapa banyak akan dipasang pemberitahuan penyegelan. Toh malamnya kami tetap buka,”ujarnya yang tidak mau disebutkan namanya. Kemudian dalam razia kali ini, tidak ada satu pun pasangan tertangkap atau berbuat mesum di pondok-pondok dan kafe tersebut. Selain itu, sebelum petugas datang ke lokasi, pondok dan kafe dalam keadaan sunyi yang hanya ditempati pemiliknya. Sementara Kepala Satuan (kasat) Pol PP Yadrison mengatakan, razia ini dilakukan disinyalir adanya kafe-kafe karaoke yang buka sampai larut malam. Sebanyak enam kafe yang disegel dan satu

bangunan liar yang dirobohkan. ”Penyegelan ini sudah dilakukan pada tahun 2016 kemaren, tapi belum ada tindak lanjutnya. Setelah penyegelan kali ini, kalau ada kafe yang berani membuka, kami akan membongkar secara paksa,”katanya. Dalam razia kali ini diturunkan sebanyak 3 pleton pasukan Satpol PP lebih kurang, 25 orang Satpol PP Provinsi Sumatera Barat, dan 12 orang SK-4. Tambahnya, selain kafe, ada sejumlah pondok baremoh yang masih beroperasi. Namun karena razia ini sudah diketahui, maka pemiliknya telah membongkar pondok miliknya terlebih dahulu. Kemudian mengenai penertiban ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kecamatan, dan mereka wajib untuk melakukan pengawasan terhadap hiburan malam ini. (h/mg-mel)

Akses Komunikasi di Harau Harus Ditingkatkan L I M A P U L U H KOTA , HALUAN — Tagline Harau Mendunia hendaknya harus diperkuat dengan jaringan komunikasi yang baik. Sayangnya, wisatawan kerap mengeluh buruknya jaringan komunikasi ketika memasuki areal kawasan wisata favorit itu. “Memasuki kawasan wisata Lembah Harau, handphone tidak ada akses lagi. Jaringan internet sangat buruk. Mau update photo ke media sosial terasa lama. Nelpon juga susah,”terang Dra Ernawati, M.Pd Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP pada peresmian pengabdian Jurusan Pariwisata pada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP pada Kamis (28/9) siang. Menurut, Dra Ernawati, M.Pd, dengan kondisi tersebut di kawasan wisata Lembah Harau harus memiliki tower telekomunikasi dalam menunjang pariwisata. Sehingga, tidak dikeluhkan oleh pengunjung lagi. “Harau harus memiliki tower,”terang Dra Ernawati, M.Pd di hadapan Bupati Irfendi Arbi. (berita terkait hal 12) Sehingga, katanya, Harau Mendunia yang digadang-gadangkan selama ini bisa terwujud dengan cepat. “Kalau bupati setuju, pembangunan tower telekomunikasi bisa kita tindaklanjuti. UNP pun siap mendorong adanya tower di Harau ini,”katanya lagi. Bahkan, ucap Dra Ernawati, M.Pd, Rektor UNP sangat mendukung adanya tower telekomunikasi di Lembah Harau dalam mendukung majunya pariwisata www.harianhaluan.com

DEKAN Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP Dra Ernawati, M.Pd bersama Bupati serta Dosen UNP, Muspika Harau usai peresmian pengabdian masyarakat di nagari wisata Lembah Harau. IST

di Sumbar ini. “Apalagi Harau merupakan salah satu destinasi unggulan Sumbar, Perlu dibehani bersama. UNP terutama Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP siap untuk mendukung ini semua,”terangnya lagi. Bentuk dukungan dan dorongan dari kampus kebanggaan Sumbar itu, salah satunya merangkul perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk pembangunan tower di kawasan wisata Lembah Harau. “Ini yang akan kita lakukan dalam memantapkan wisata Lembah Harau,”terangnya lagi. Nagari Binaan Sebanyak 100 orang warga yang berada di sekitar kawasan Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dilatih selama 6 bulan oleh dosen-dosen dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP. Pelatihan dalam memantapkan masyarakat terhadap pengelolaan wisata

tersebut, dilakukan oleh dosen UNP dalam kegiatan pengabdian untuk menumbuhkan sadar wisata. “Ada 5 bentuk pengabdian yang dilakukan terhadap masyarakat disekitar objek wisata Lembah Harau. Yakni memberikan edukasi terhadap manajemen toilet, manajemen ivent, pembinaan kuliner, sain dan sadar wisata. Ini yang kita terapkan bagaimana yang 5 ini mengelola oleh masyarakat dalam memantapkan wisata Lembah Harau,”tukuknya lagi. Setidaknya,ke depan ada perubahan positif terhadap masyarakat sekitar kawasan wisata Lembah Harau untuk mendukung dan mewujudkan Harau Mendunia. “Harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat,”ucapnya. Sementara Bupati Limapuluh Kota apresiasi upaya Universitas Negeri Padang

yang ikut mendorong majunya pariwisata Limapuluh

Kota. Kedepan, Pemkab Limapuluh Kota akan membenah Harau jauh lebih baik lagi. Bupati meminta kepada OPD terkait untuk konsentrasi mengawal masyarakat terhadap ilmu dan pengabdian yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang supaya diterapkan. Dikatakan Irfendi Arbi, wisata Lembah Harau saat ini sudah menunjukkan arah positif. Bahkan setahun terakhir ini, sudah tumbuh sadar wisata di tengah-tengah masyarakat. “Mudah-mudahan pengabdian ini bermanfaat bagi masyarakat sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat tersebut,” terang Irfendi Arbi. (h/ddg)

D H AR M A SR AYA , HALUAN — Penyidik di Polres Dharmasraya belum menetapkan status pemeriksaan tiga oknum pegawai Dinas Perhubungan setempat yang tertangkap Tim Saber Pungli, Senin (26/9) sore lalu. Karenanya, setelah 3 x 24 jam, belum ada tersangka dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) dengan barang bukti sebesar Rp1.499.000 itu terkait urusan Keur. Menurut Kapolres Dharmasraya AKBP Roedy Yoelianto, melalui Kasat Reskrim, AKP Hardy Zul Hasbih Nasution, yang dihubungi Haluan melalui telpon selularnya, menjelaskan, dalam kasus tertangkap tangan oknum Dinas Perhubungan pada bagian keur, penyidik sedangkan melakukan pengembangan. Kemudian katanya, untuk pemanggilan akan dilakukan sampai kepada Kepala Dinas Perhubungan, beberapa orang juga sudah

dimintai keterangan terkait kasus tersebut.”Nanti kalau ada perkembangan saya hubungi,” katanya singkat. Ia menambahkan, pada kegiatan tersebut, anggota Polres membawa lima orang oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya untuk dimintai keterangan serta pemeriksaan diantaranya, ADP (35) berstatus tenaga honorer, SB (41) berstatus PNS, EJPM (30) berstatus PNS, SA (24) berstatus sukarela, STR (29) berstatus kontrak, pemeriksaan di lakukan secara meraton dan terus dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan sampai saat ini belum ada penahanan. Dalam penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan uang tunai sekitar Rp. 1.499.000. “Sampai saat ini beberapa orang dalam pemeriksaan dalam waktu dekat atau secepat nya kita naikan setatus nya menjadi tersangka, “ tutupnya. (h/mdi)

Keterangan.........Halaman. 19 Zulhadi: Pada tahun itu saya bekerja di PT Basko Jaya utama dan pemiliknya adalah Basrizal Koto. Kantornya berdampingan letaknya dengan PT Basko Minang Plaza. Saya pernah mendatangi PT KAI pada tahun 1994 untuk menanyakan batas-batas tahan PT KAI dan PT Basko Minang Plaza kepada karyawan PT KAI bagian tanah dan bangunan yang saya tidak ingat lagi siapa nama orang tersebut. Penyidik: Saudara mengat akan bahwa pernah mendatangi PT KAI untuk menanyakan batas-batas tanah antara PT KAI dan PT Basko Minang Plaza. Berapa kali saudara mendatangi PT KAI dan apakah pernah membuat permohonan sewa menyewa tanah antar PT KAI dengan PT Basko Minang Plaza? Zulhadi : Pada tahun 1994 hanya satu kali mendatangi PT KAI, dan pada tahun 2008 saya sering mendatangi PT KAI, pada tahun 1994 tesebut saya tidak pernah membuat surat permohonan tentang sewa menyewa tanah antara PT KAI dan PT Basko Minang Plaza. Penyidik: Apa maksud dan tujuan saudara mendatangi PT KAI pada tahun 2008? Zulhadi: Untuk menawar tagihan sewa tanah PT KAI. Penyidik : Apakah ada dan apakah saudara mengetahui tentang sewa menyewa tanah antara PT KAI dengan PT Basko Minang Plaza? Zulhadi: Berdasarkan tagihan sewa tanah, benar adanya sewa menyewa tersebut. Penyidik: Kapan saudara menerima tagihan sewa tanag PT KAI dana apa tindakan yang saudara lakukan? Zulhadi: Pada tahun 2008 dan tindakan yang saya lakukan adalah menawar harga tersebut. Penyidik: Setelah menwar, apakah hasil tawar dengan PT KAI? Apakah saudara memeberitahukan hasinya kepada pemilik PT Basko Minang Plaza? Zulhadi: Hasilnya, PT KAI tidak memenuhi tawaran saya, PT KAI menginankan harus dibayakan sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Saya tidak memberitahukan kepada Basrizal Koto tentang hasil tawar menawar tersebut, karena tawaran saya tidak diterima oleh PT KAI. Penyidik: Waktu saudara menerima tagihan dari PT Kai, Apakah ada disampaikan kepada pemilik PT Basko Minang Plaza? Zulhadi : Saya tidak ada menyampaikan kepada Basrizal Koto, saya hanya menyampaikan kepada atasan saya, yaitu Herman. Pada saat itu sebagai GM PT Basko Minang Plaza. Saya juga tidak mengetahui apakah persoalan tagihan tersebut diberitahukan kepada Basko atau tidak oleh Herman. Penyidik: Apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar. Apakah sewaktu memberikan keterangan ada dipaksa, dibujuk, dirayu dan disakiti? Adakah keterangan lain yang akan saudara sampaikan? Zulhadi: Sudah benar. Selama memberikan keterangan saya tidak dipaksa, dibujuk, dirayu ataupun disakiti. Tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan. (*)

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Luther


EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar

Honda Sonic 150 R Makin Agresif JAKARTA, HALUAN – Honda Sonic 150 R tampil makin agresif. PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran dengan grafis dan warna baru, diklaim menyesuaikan dengan perkembangan tren pengguna yang sebagian besar generasi muda. Warna aggresso matte black misalnya, diberi pilihan striping baru yang lebih ekspresif dengan karakter agresif, sekaligus menguatkan kesan sporty. Penyematan grafis baru juga disematkan pada pilihan warna energetic red dan activo black. Lalu, AHM juga menghadirkan pilihan baru bagi penggemar balap tanah air melalui warna yang yang terinspirasi dari tim balap Astra Honda Racing Team (AHRT), yakni Honda Racing Red. Terobosan lain yang cukup menonjol adalah disematkannya sharp shroud dan plug and play fairing. Pengguna bebas mengekspresikan keinginannya untuk tampil dengan tetap menggunakan fairing atau melepaskannya untuk kesan lebih ramping. Direktur Pemasaran AHM, Thomas Wijaya dalam siaran resmi, (27/9) mengatakan bahwa Sonic 150 R terus dikembangkan dengan mempertimbangkan pilihan yang tepat bagi remaja yang ingin terus beraksi sejalan dengan gaya hidupnya yang dinamis. New Honda Sonic 150R warna aggresso matte black dan Honda Racing Red dipasarkan dengan harga on the road Jakarta Rp 22,3 juta. Sementara warna energetic red dan activo black dipatok Rp 21,9 juta. Model ini ditargetkan terjual 40.000 unit per tahun. (h/kcm)

Kemendag Musnahkan Daging Basi dan GKR Ilegal JAKARTA, HALUAN — Semeseter I-2017, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan21,3tondagingbekukedaluwarsaserta 47,9tonGulaKristalRafinasi(GKR)yangmerembes kepasar.DirekturJenderalPerlindunganKonsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Syahrul Mamma,mengatakan,pemusnahaninimerupakan bentuk say war kepada pengusaha dan penjual nakal. Syahrul bilang, pemerintah akan terus memonitoring segala bentuk pengawasan yang terjadi di pasar agar masyarakat tidak merasa khawatir saat berbelanja di pasar. “Dari hasil pengawasan ditemukan GKR yang merembes ke pasar dan daging beku yang kedaluwarsa,” kata Syahrul usai pemusnahan daging beku basi serta GKR di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (28/9). (h/inl)

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

3

PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI DUNIA

Vivo V7+ dengan Kamera Depan 24 MP PADANG, HALUAN — Pertama dan satusatunya di dunia, Vivo V7+ dengan kamera depan 24 MP, akhirnya resmi diluncurkan, Kamis (28/9) di Mercure Hotel Padang. Peluncuran smartphone canggih tersebut serentak dilakukan di seluruh Indonesia dan disiarkan di sembilan TV nasional pada pukul 20.00 WIB.

VIVO CANGGIH — Vivo V7+ resmi diluncurkan dengan sederetan kecanggihan yang dimilikinya, Kamis (28/9) di Mercure Hotel Padang, di antaranya kamera depan dengan resolusi 24 MP. Smartphone ini dibandrol dengan harga Rp4.699.000. WINDA

“MAKAN SERO” DI GIP

Tongseng Kambing Hanya Rp120.000 PADANG, HALUAN —Memanjakan tamu hotelnya, Grand Ina Padang (GIP) menyediakan menu promo yang menggugah selera. Di antaranya, tongseng kambing seafood in basked with taucho sauce dan strawberry panna cotta. Restoran Bar Manager GIP, Melky Kuslo Agus saat dijumpai Haluan, Kamis (28/9) menerangkan tentang menu yang sedang hit saat ini. Dengan tema ‘Makan Sero’ GIP menghadirkan menu andalan yang pastinya disukai oleh semua kalangan. “Sebenarnya menu andalan kita ada beberapa macam. Namun kita setiap bulannya memiliki tema yang berbeda dengan suguhan menu yang bervariasi. Kebetulan saat ini ada tiga menu yang akan menemani tamu makan,” ujarnya. Dijelaskannya, untuk tongseng kambing sebenarnya sudah familiar sekali di telinga masyarakat. Menu ini

berbahan dasar daging kambing dengan kuah rasa pedas yang dijamin menggugah selera. Makanan ini dibandrol d engan harga Rp120.000 sudah lengkap dengan nasi dan acar serta pendampingnya. Sementara itu, untuk menu seafood in basked with taucho sauce memiliki cita rasa yang berbeda dengan kombinasi tersendiri dari GIP. Di dalamnya ada udang, ikan kakap fillet, squid, brokoli, taucho, shiitake mushrooms dan wortel. Hanya dengan harga Rp120.000 tamu sudah bisa menikmati makanan tersebut. “Juga dilengkapi dengan strauberry panna cotta dengan harga Rp30.000 tamu akan puas dengan hidangan yang tersedia,” katanya. Yang lebih menariknya, di GIP disediakan juga menu teh telur yang pastinya tidak dimiliki oleh hotel lainnya. Jika tamu kamar yang sedang menikmati menu sarapan, bisa juga menikmati menu khas Sumatera Barat tersebut. “Telur yang kita sediakan adalah telur ayam kampung yang

pastinya akan menyehatkan. Saat pagi hari tersedia menu teh telur tersebut, namun jika siang hari atau saat yang diinginkan, tamu bisa memesannya langsung di restoran,” pungkasnya. (h/win)

General Manager Vivo Area Sumatera Barat, Murphy menyampaikan, harga Vivo V7+ tersebut hanya dibandrol dengan harga Rp4.699.000. Kecanggihan lainnya juga dipaparkan Murphy, yaitu dengan mendekatkan wajah ke handphone maka tombol kunci akan terbuka dengan sendirinya. “Kecanggihan Vivo keluaran terbaru ini tidak dimiliki oleh brand lainnya. Mulai dari kamera depan dengan resolusi 24 MP, layar full view display hingga pembuka kunci otomatis hanya dengan mendekatkan wajah ke depan saja,” terang pria asal Cina tersebut. Disampaikannya, Vivo saat ini sudah memiliki partner sebanyak 400 toko yang tersebar di Kota Padang. Jika partnernya melakukan pemesanan handphone saat peluncuran, maka akan diberikan harga spesial dan bonus lainnya.

Tidak hanya itu, saat malam peluncuran, juga diberikan kesempatan kepada partner untuk datang ke Teebox dengan membawa undangan, maka dapat masuk secara gratis. Menariknya, bagi tamu tersebut juga bisa menikmati satu minuman bir gratis selama berada di Teebox. “Setelah peluncuran ini kita akan ajak tamu ke Teebox bersantai,” imbuhnya. Murphy melanjutkan, penjualan Vivo dalam satu bulan bisa mencapai 2.000 unit di Sumbar. Dengan sistem penjualan yang sangat gencar, maka masyarakat saat ini sudah mulai percaya dengan kualitas yang dimiliki oleh Vivo. “Maka ke depan, kita akan terus tingkatkan pelayanan dan segala kecanggihan lainnya,” tutturnya. Saat ini, Vivo telah mempunyai Service Centre di Kota Padang. Ke depan, Murphy akan mewujudkan servis centre di setiap kota di Sumbar. (h/win)

GRAND Ina Padang menyediakan menu spesial yang menggugah selera. Bulan ini menu GIP mengusung tema “Makan Sero” dengan menu andalan tongseng kambing seafood in basked with taucho sauce dan strawberry panna cotta. WINDA

www.harianhaluan.com

Redaktur: Devi Diany

Layouter:Syamsul Hidayat


4

EKONOMI

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

Ikan Cupang Tak Sekedar Hobi TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp11.875/Kg Rp120.000/Kg Rp36.000/Kg Rp19.200/Kg Rp10.350/Ltr Rp12.500/Kg Rp18.000/Kg Rp25.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

PADANG, HALUAN — Peluang bisnis baru terus bermunculan. Tak jarang peluang itu berawal dari hobi. Salah satunya adalah hobi memelihara ikan hias jenis ikan cupang. Ikan dengan nama latin Betta sp ini, kini menjadi magnet baru yang diburu para kolektor dan mendatangkan uang bagi pembudidaya. “Ikan cupang masuk kategori ikan hias. Harganya berkisar Rp5.000 per ekor ukuran 3 cm. Tetapi jika ikan cupang telah memenangkan kontes maka harganya akan melambung,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri. Karena itu, pihaknya mendorong tumbuhnya budidaya

ikan cupang ini. Peminatnya sangat banyak. Permintaan tak hanya datang dari dalam provinsi, tetapi juga luar Sumbar. Selain itu, jika usaha ini berkembang bakal menyumbang pendapatan bagi pembudidaya. Mulyadi, Ketua Beta of Sumatera Society yang dihubungi terpisah membenarkan. Pembudidaya ikan cupang jum-

lahnya belum banyak, sekitar 20 orang. Sementara permintaan cukup tinggi yang datang dari berbagai daerah di nusantara. Bahkan untuk permintaan di Sumbar saja, pembudidaya belum mampu memenuhinya. “Sebagai contoh, ikan cupang uang saya pelihara khusus untuk kontes. Saya akan beritahu pehobi ikan cupang ketika panen. Mereka langsung datang membeli seluruh ikan cupang itu,” katanya. Ikan cupang yang dipelihara para pembudidaya berasal dari beragam jenis, seperti cupang plakat, cupang halfmoon, serit (crown tail), double tail (cagak), cupang surga, cupang emas dan

lainnya. Proses pemeliharaannya tidak sulit, juga modal usahanya tidak mahal. “Kita bisa memanfaatkan lahan di samping rumah sekitar 2 x 3 meter. Taruh saja akuarium dengan ukuran 90 cm x 45 cm x 30 cm sebanyak 3 tingkat dan 4 baris. Satu akuarium bisa diisi 1 ekor induk ikan cupang untuk berkembangbiak,” katanya. Untuk budidaya, pakan ikan cukup menggunakan cacing sutra. Ikan cupang dipanen dalam waktu 2 bulan. Harganya Rp5.000 per ekor jika dijual dalam jumlah banyak. Konsumen dapat memeliharanya hingga usia 4 bulan. Jika ikan

itu selalu dirawat dan berkualitas bagus, maka bisa mengikuti kontes. “Saat itu harganya bakal melambung hingga Rp50.000 per ekor jika dijual dalam jumlah banyak. Dan Rp100.000 per ekor jika dijual secara eceran,” kata Mulyadi yang juga Ketua Asosiasi Ikan Hias Kota Padang itu. Setiap pembudidaya yang benar-benar serius, bisa meraup rupiah dari bisnis ini. Panen dapat diatur dari sekian banyak akuarium, panen tiap bulan atau dua kali sebulan. Sekali panen dari setiap akuarium, pembudidaya bisa mendapatkan uang hingga Rp3 juta. (h/vie)

Update Terakhir 28 September 2017

Pemerintah Agar Maksimalkan Peran Bulog JAKARTA, HALUAN — Rencana pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 16 Tahun 2017 mendapat kritikan dari kalangan usaha. Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengatakan, alasan pemerintah yang menyatakan sistem lelang akan mempersempit kebocoran (distribusi ilegal) tidak tepat sasaran. “Rembesan atau kebocoran yang dijadikan alasan Mendag terdapat deviasi masih jauh antara data dan fakta,” kata Danang, Kamis (28/9). Karena itu, dia berharap Permendag itu tidak diterapkan karena tidak berpihak pada pelaku usaha kecil. Dia juga menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan peran Bulog terkait pendistribusian gula. “Pemerintah juga harus menciptakan sistem pencatatan pembelian melalui Bulog secara transparan, termasuk mengoptimalisasi sistem tata kelola gula kristal rafinasi,” katanya. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaan lelang gula rafinasi hingga tahun depan. Sedianya, lelang tersebut sudah dapat dilakukan mulai 1 Oktober 2017. Keputusan penundaan ini dihasilkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution pada Jumat, 22 September 2017 lalu. Rapat memutuskan untuk menunda pelaksanaan lelang dari 1 Oktober 2017 menjadi 8 Januari 2018. (h/rol)

PELAMAR KERJA — Ratusan pencari kerja memadati halaman pentas seni pantai Gandoriah, Kota Pariaman guna melihat lowongan kerja yang terpampang di Pariaman Job Fair 2017. Tahun ini Job Fair diikuti 22 perusahaan dengan 500 lowongan kerja. TRISNALDI

Ratusan Pelamar Serbu Job Fair PARIAMAN, HALUAN — Usai pembukaan secara resmi, Pariaman Job Fair tahun 2017 langsung diserbu para pencari kerja yang jumlahnya ratusan orang. Mereka memadati lokasi pelaksanaan iven bursa lowongan kerja itu di halaman pentas seni Pantai Gandoriah, Kota Pariaman guna mengambil formulir pendaftaran. Pada kegiatan tersebut, tersedia sekitar 500 lowongan pekerjaan dari 22 perusahaan yang berada di sejumlah daerah, seperti Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Masing-masing perusahaan itu bergerak di sektor

perbankan, kesehatan, finance, jasa, industri, lembaga bimbel dan perdagangan. “Pariaman Job Fair tahun 2017 ini kita gelar untuk menekan angka pengangguran. Saat ini angka pencari kerja di Kota Pariaman tercatat 2.554 orang, atau 6,6 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 38.667 orang,” ujar kata Kabid Naker Dinas PM-PTSP dan Naker Kota Pariaman, Anilta yang juga panitia pelaksana kegiatan, Kamis (28/9). Melalui kegiatan job fair, pihaknya hendak memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan

sesuai keahlian dan kemampuanya. Begitu juga terhadap perusahaan, hendaknya penguna jasa tenaga kerja mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Indra Sakri pada pembukaan Pariaman Job Fair Tahun 2017 mengingatkan, kegiatan ini berlangsung sampai tanggal 29 September 2017. Oleh sebab itu, pencari kerja agar memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. “Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya menekan angka pengang-

guran dengan memberikan pelatihanpelatihan yang berorientasi pasar kerja dan berusaha secara mandiri,” katanya. Dikatakan, angka pengangguran yang ada sekarang turun bila dibanding tahun lalu. Tahun 2016, jumlahnya 2.608 orang dan tahun 2017, 2.554 orang. Pantauan Haluan di lokasi Pariaman Job Fair, cukup banyak pencari kerja yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Kondisi itu terlihat dari sekian banyak stan perusahaan yang ikut Job Fair itu, semuanya dipenuhi para pelamar kerja sesuai latar belakang pendidikanya. (h/tri)

Harga Referensi CPO Naik, Kakao Turun, BK Tetap JAKARTA, HALUAN — Memperhatikan berbagai rekomendasi, Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Referensi produk CPO untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Oktober 2017 sebesar US$740,09/MT. Harga tersebut menguat US$42,83 atau 6,14% ketimbang September 2017 yaitu US$697,26/MT. “Saat ini, harga referensi CPO mengalami penguatan dan tetap berada pada level di bawah US$750. Untuk itu, Pemerintah mengenakan BK

untuk CPO sebesar US$0/ MT untuk periode Oktober 2017,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan di Jakarta, Kamis (28/7/2017). Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/9/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. BK CPO untuk bulan Oktober 2017 tercantum pada Peraturan Menteri Ke-

uangan No.13/PMK.010/ 2017 sebesar US$0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode bulan S eptember 2017 sebesar US$0/MT. Sementara itu, harga referensi biji kakao pada bulan Oktober 2017 kembali mengalami penurunan sebesar US$27,61 atau 1,39%, yaitu dari US$1.978,46/MT menjadi US$1.950,85/MT. Hal ini berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang juga mengalami penurunan US$27 atau 1,58% dari US$1.704/

MT pada periode bulan sebelumnya menjadi US$1.677/ MT pada bulan Oktober 2017. Penurunan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan oleh menurunnya harga internasional. Pelemahan ini tidak mengubah BK biji Kakao yang tetap 0%. Hal tersebut tercantum pada peraturan Menteri Keuangan No . 1 3 / PM K . 0 1 0 / 2 0 1 7 . Sementara untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. (h/inl)

POLEMIK PERMENDAG 16

Pelaku IKM dan UKM Belum Melek Teknologi JAKARTA, HALUAN — Rencana pemerintah membatasi perdagangan gula kristal rafinasi, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2017, terus menuai kontroversi. Menteri Perdagangan Enggartiasto menyebut lelang gula kristal rafinasi untuk pemerataan distribusi. Namun, pernyataan itu ditolak para pelaku usaha kecil menengah. Supriyanto (65), seorang pelaku UKM sekaligus perwakilan dari Asosiasi Transparansi Gula mengatakan, Permendag 16 akan menambah beban untuk masyarakat, www.harianhaluan.com

terutama pelaku industri kecil mikro (IKM). Alasannya, jelas Supriyanto, belum seluruh masyarakat dan pelaku usaha melek teknologi, termasuk sulitnya mengakses lelang efek dilakukan secara online. Penambahan ongkos akomodasi yang tinggi, terlebih harus cash dimuka jika ikut lelang, juga menjadi persoalan lain. “Para pelaku IKM dan UKM banyak yang belum melek teknologi, tentunya kami akan kalah bersaing dengan orang-orang yang melek teknologi dan modal yang besar dan hasilnya akan

menghambat pelaku IKM dan UKM di daerah,” kata Supriyanto pada keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis (28/9/2017). Adapun, Ketua APINDO Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai, regulasi dan administrasi yang menjadi landasan Permendag 16 tidak akurat. Selain itu, ia melanjutkan, alasan Mendag yang menyatakan sistem lelang akan mempersempit kebocoran (distribusi ilegal) juga tidak tepat sasaran. “Rembesan atau kebocoran yang dijadikan alasan Redaktur: Devi Diani

Mendag terdapat deviasi masih jauh antara data dan fakta,” tutur mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia itu. Karena itu, APINDO berharap Permendag 16 tidak diterapkan karena tidak berpihak pada pelaku usaha kecil. APINDO juga menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan peran Bulog terkait pendistribusian gula. “Pemerintah juga harus menciptakan sistem pencatatan pembelian melalui Bulog secara transparan, termasuk mengoptimalisasi sistem tata kelola gula kristal rafinasi,” imbaunya. (h/trn) Layouter: Luther


OPINI Sanksi Pencemar Laut

HALUANISME Cuaca Menakutkan Hantui Sumbar Jangan panik dan tetap lah untuk waspada Akses kKomunikasi di Harau Harus Ditingkatkan Lai ka Sampai Harau Mendunia tu

www.harianhaluan.com

5

Dilema Mentalitas Anak Bangsa Oleh: Uun Lionar Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (LPDP) Kementerian Keuangan RI Univ. Pendidikan Indonesia

P

ADA Kamis (28/9) Padang, media di Sumbar dan nasional melaporkan peristiwa kebocoran pipa Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) di Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Akibatnya, tumpahan minyak tersebut laut menjadi tercemar dan belum jelas kerugian yang ditimbulkan akibat tumpahan puluhan ton minyak sawit tersebut. Peristiwa ini cukup mengejutkan karena dalam catatan yang ada lebih dari 10 tahun terakhir, di Padang khususnya dan Sumbar pada umumnya peristiwa seperti ini tak terjadi. Peristiwa langka ini tentunya menjadi cerminan kesiapsiagaan kita terkait bencana pencemaran laut yang tentunya banyak akibatnya. Kesiapsiagaan atas peristiwa ini juga menjadi gambaran soal antisipasi bencana pencemaran laut. Namun, perlu diingat soal aturan yang ditimpakan pada pelaku yang terlibat dengan persoalan ini, apalagi disengaja. Perlu penelitian yang mendalam untuk mengkaji hal tersebut agar pihak terkait dan pengusaha tak abai akan persoalan ini dan lingkungan pada umumnya. Peristiwa ini bisa saja tergolong pada kejahatan lingkungan Kenapa demikian? Karena pada kasus pencemaran ini, biota laut terancam rusak dan punah. Sudah selayaknya mereka para perusahaan diberikan sanksi tegas apabila terbukti melakukan pencemaran baik sengaja atau pun karena kelalaian. Tentunya proses tersebut harus berlandaskan aturan yang ada. Dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sudah jelas disebutkan pelaku pencemaran yakni pihak pimpinan perusahaan selaku penanggungjawab, terancam hukuman kurungan penjara maksimal satu tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta. Nanti, apabila hasil pengujian sample perusahaan terbukti telah melakukan pencemaran berat, pantas kiranya untuk melanjutkan prosesnya. Dan apabila perusahaan juga tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan analisis dampak lingkungan (Amdal), harus mendorong persoalan ini hingga ke Kementrian Lingkungan Hidup di Jakarta. Selain persoalan sanksi, apa yang terjadi dengan Teluk Bayur pada Kamis kemarin itu juga menjadi pembelajaran bagi banyak pihak terkait yang juga berurusan dengan cairan berupa minyak itu. Jika dalam hal kecelakaan kita pernah mendengar tentang pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), maka pada peristiwa ini perlu dipertanyakan langkah antisipasi itu. Apakah ada proses Contigency plan tentang tata cara penanggulangan pencemaran dengan muatan prioritas pelaksanaan serta jenis alat yang digunakan untuk memperkecil sumber pencemaran, melokalisasir dan pengumpulan pencemaran, menetralisir pencemaran. Dengan peralatan berupa Oil boom diharapkan dapat menjadi alat pengumpul minyak sedangkan treatment agent seperti chemical dispersant, sinking agent, dan sorbent adalah bahan kimia untuk penetralisir / menceraiberaikan pencemaran. Namun, hal ini tergantung pada jenis minyak dan kepadatan, kepekaan, titik endap dan kadar lilin dan aspal. (*)

JUMAT, SEPTEMBER 2017 KAMIS,2927 OKTOBER 2016 Muharram1438 1439HH 269Muharram

K

EHADIRAN teknologi berbasis jaringan internet di abad ini telah mengaburkan batas-batas sektoral antar kawasan. John Naisbit dalam “Mega Trend 2000” mengatakan bahwa dunia saat ini terasa semakin sempit, begitu pun Alvin Tof ler seorang pakar sejarah dunia juga mengatakan demikian. Sementara McLuhan ilmuan komunikasi Kanada mengatakan bahwa ini adalah era dimana seakanakan dunia telah menjadi sebuah “global village”, sebuah kampung besar dimana segala isinya seperti kebudayaan, teknologi, gaya hidup, dan lain-lain- dapat diketahui dengan mudah dalam hitungan menit melalui layar komputer. Dunia yang terkoneksi dalam sebuah jaringan yang dapat melacak berbagai peristiwa, kejadian yang sesungguhnya mempunyai jarak yang amat jauh dari jangkauan. Tidak dapat dinafikkan bahwa perkembangan teknologi telah berdampak pada aktifitas manusia, dampak tersebut telah dirasakan baik secara positif maupun negatif. Tanpa mengabaikan dampak positif, perkembangan teknologi seperti media sosial berbasis internet telah menyeret orang-orang, terutama generasi muda hanyut dalam arus zaman yang bermuara pada sifat individualisme yang akut, karena telah disibukkan oleh dunia maya dan mengkesampingkan lingkungan sosial yang sesungguhnya. Karakter tersebut kemudian melahirkan turunan yang disebut narsisme dan hedonisme. Akumulasi dari sifat tersebut pada akhirnya berdampak pada mentalitas individu yang me miliki kecenderungan konsumtif level wahid. Hal demikian adalah ancaman bagi masa depan bangsa, mengingat ukuran baik buruknya sebuah peradaban bangsa terletak pada karakter manusia yang mendiaminya. Sebagai sebuah refleksi, disadari ataupun tidak bahwa hingga saat ini anak bangsa masih mewarisi mentalitas anak jajahan (mentalitas Inlander) dalam berbagai lini kehidupan. Sebagai bentuk konkret dari pewarisan itu tercermin dari sifat negatif seperti kurang disiplin dalam waktu, tidak tertib dalam antrian, mengabaikan waktu tanpa berbuat sesuatu, dan yang paling terlihat adalah sifat konsumtif yang berlebihan. Narsisme dan Hedonisme Pada saat ini fenemona yang terlihat pada aktifitas generasi muda adalah kesibukannya dalam bermedia sosial. Tanpa mengabaikan torehan prestasi pemuda-pemudi yang telah mengharumkan nama bangsa, di satu sisi kita melihat kekhawatiran karena menemukan generasi muda yang terseret arus zaman, yakni hanyut dalam dunia maya dan mengkesampingkan dunia nyata. Mereka adalah korban dari dampak negatif media sosial. Tidak sedikit ditemukan mereka yang disibukkan dengan dirinya sendiri untuk tampil narsis di media sosial, kelompok ini bisa dinamakan sebagai kelompok narsisme.

Narsisme merupakan tingkah laku, kebiasaan yang cenderung dan bersikap membanggakan diri sendiri. Dengan memanfaatkan media sosial kelompok narsisme melakukan “parade” untuk mempertontonkan segala aktifitas dan kegiatan mereka, pekerjaan mereka tertuju pada pemenuhan ruang-ruang media sosial dalam rangka memperlihatkan eksistensi yang pada dasarnya adalah “hampa” tak bernilai. Bahkan mereka memperlihatkan hal-hal yang seharusnya privasi, namun atas dasar narsisme yang akut hal tersebut berubah menjadi konsumsi publik. Media sosial telah menjadi wahana luas bagi kelompok narsisme yang mabuk akan eksistensi diri, melalui media sosial mereka menyalurkan perasaan yang cenderung membanggakan diri sendiri atas aktifitasaktifitas yang dilakoninya. Salah satu akibat dari narisme adalah terabaikannya lingkungan sosial. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Namun individu yang telah terjangkit virus narsisme memiliki kecenderungan mengabaikan hubungan sosialnya, karena dalam dirinya telah terkonsep sebuah anggapan bahwa eksistensinya di media sosial adalah wujud capaian prestasi luar biasa yang perlu dibanggakan, sehingga ia mengabaikan capaian orang lain dan merasa dirinyalah yang terbaik dari kebanyakan orang. Para narsisme mengedepankan orientasi hidup hanya berkutat pada “aku”, “hanya aku”, “prestasiku”, dan “ini yang perlu aku banggakan”, namun mereka mengabaikan katakata “kita”, “prestasi kita” dan “prestasi mereka”. Pandangan hidup yang t elah terpolarisasi dengan mengedepankan “aku” pada akhirnya akan berdampak pada melemahnya jiwa gotong royong dan kepedulian sosial yang merupakan nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Saat ini, di sekitar lingkungan kita telah banyak dijumpai individuindividu yang berpaham narsisme,

dan hal ini jika dikaitkan dalam konteks berbangsa akan melemahkan karakter generasi penerus bangsa. Selain virus narsisme, pada saat ini dalam banyak diri generasi muda juga telah berkembang sifat hedonisme yang akut. Hedonisme adalah perilaku konsumtif yang berlebihan, mengedepankan kemewahan, dan menganggap kenikmatan materi sebagai tujuan hidup. Kelompok hedomisme dalam keseharian dapat ditemukan p ada individu-individu yang bermewahmewahan, ia mengenakan sesuatu yang tidak jelas kebermanfaatannya, dan lebih bersifat memamerkan apa yang dimiliki. Kelompok ini mengabaikan lingkungan sekitarnya karena telah disi bukkan mengikuti trend arus zaman. Hal yang paling parah bagi individu yang terjangkit hedonisme adalah sifat konsumtif yang berlebihan. Konsumtif adalah sebuah karakter negatif yang mengabaikan kreatifitas, seseorang dikatakan konsumtif apabila dalam dirinya tidak ada gairah motivasi untuk menciptakan sesuatu hal, ia individu yang hanya bisa menggunakan sesuatu tanpa mengetahui bagaimana sesuatu itu diciptakan. Pertanyaan besar untuk kita adalah “apakah kita bagian dari individu-individu konsumtif tersebut?”, untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah sewajarnya kita merefleksikan diri, sudah sejauh mana kita berpikir dan bertindak dalam menciptakan hal-hal baru untuk ke majuan peradaban bangsa. Selain konsumtif, sifat hedonisme juga bercirikan individu yang mengedepankan hasil dibandingkan proses. Kebanyakan generasi muda Indonsia saat ini sering terjebak pada pilihanpilihan antara proses atau hasil. Sesungguhnya mengedepankan proses ketimbang hasil adalah hal yang lebih bijaksana dari pada mengutamakan hasil, walau pada akhirnya tujuan akhir adalah untuk mencapai hasil. Selama ini dalam proses pendidikan kita telah didoktrin dalam sebuah sudut pandang yang mengedepankan hasil, oleh sebab itu orientasi dalam capaian (hasil) belajar selalu diukur dalam bentuk angka yang dapat diketahui

pada masa penerimaan rapor. Namun, di sisi lain kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang lebih berarti adalah proses dari cara bagaimana capaian-capaian itu didapatkan, dan pada titik inilah sesungguhnya ajang proses pendidikan dalam memanusiakan manusia, yang artinya apakah proses dalam capaian nilai tersebut selaras dengan upaya pengoptimalan potensi-potensi seorang anak, sehingga output yang didapatkan adalah generasi yang produktif dan kreatif. Namun, sangat disayangkan generasi muda saat ini masih terjebak dalam penjara yang mengedepankan hasil, sehingga wajar saja banyak ditemukan individu yang berjiwa instan, yakni individu yang nihil produktivitas dan kreati vitas. Waktu yang Terbuang Sifat narsisme telah membuat seseorang mengabaikan lingkungan sosialnya (individualism), dan sifat hedonisme telah menjadikan manusia sebagai seorang yang konsumtif dengan segala macam orientasi materi. Mereka yang terjangkit virus ini adalah mereka yang telah disibukkan dengan aktifitas (pekerjaan) sia-sia, artinya mereka telah membuang sebagian waktu hidup yang seharusnya dapat digunakan untuk beramal dan berbuat kebajikan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan positif yang lebih mengedepankan kreatifitas dan produktifitas. Sebagai usaha dalam membentengi arus zaman yang menyediakan banyak pilihan dalam gaya hidup, sudah seharusnya kita melakukan filterisasi atas unsur-unsur budaya impor yang kita adopsi tersebut, agar hal-hal negatif seperti gaya hidup konsumtif tidak mengakar dalam diri kita. Hal demikian dilakukan sebagai upaya membendung terciptanya “cultural imperialism” seperti yang disebutkan oleh Edward Said sebagai pengganti “orientalisme”. Dengan usaha demikian, kita akan semakin bijaksana dan sadar sebagai anak bangsa Indonesia yang m emiliki solidaritas sosial yang kuat.

Pondok Baremoh Kepada Satpol PP Kota Padang tolong tertibkan dan bongkar pondok baremoh di Pasir Jambak. Sebab sudah sangat meresahkan karena berbuat asusila. Bahkan pada siang haripun pasang muda-mudi tidak malu untuk melakukan hal yang dilarang. 081266219***

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Yohanes


6

POLITIK

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KPUD Pessel Kupas Isu Krusial UU Pemilu PAINAN,HALUAN — Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD) kabupaten Pesisir Selatan menggelar kegiatan seminar dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Upaya mengupas tuntas sejumlah isu krusial dalam UU Pemilitu itu dibuka oleh ketua KPUD Pessel Epaldi Bahar di ruang Hannah Hotel Painan,Kamis(28/9). Kegiatan seminar dan sosialisasi Pemilu tersebut diikuti oleh para pengurus Parpol , stake holter, Panwaslu , unsur Forkominda dan kalangan pers. Sedangkan sebagai nara sumber DR Asrinaldi (dosen Fisip Unand dan dan DR Charles Simabura (dosen FH Unand) dengan topik yang dibahas tentang isu-isu krusial dalam UU No 7 tahun 2017, serta potensi persoalan yang kemungkinan timbul dalam penyelenggaran Pemilu. Epaldi Bahar menyebutkan, tujuan kegiatan ini

untuk memaparkan dan mengupas isu-isu krusial yang diatur dalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian mendiskusikannya atas kemungkinan persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu, memetakan potensi persoalan hukum yang akan dihadapi dalam penyelenggaran pemilu 2019 dan prosedur penyelesaiaanya. “Di sini kita juga menyampaikan tahapan-tahapan Pemilihan Umum tahun 2019,” jelasnya. Sasaran kegiatan antara lain, tersampaikannya isu-isu krusial yang diatur di dalam uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, lahirnya catatan atas potensi persoalan yang kemungkinan muncul dalam penyeleng-

SEMINAR — Para peserta mengikuti kegiatan seminar dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar KPUD Pessel. M JONI

garaan pemilu 2019 dan lainya. Ketua KPUD Pessel Epaldi Bahar mengatakan, dengan semakin dekatnya penyelenggaran Pemilu yang digelar pada 2019 menda-

tang, tentunya mulai dini para pengurus Partai Politik sudah mempersiapkan perencanaan program dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan tahapan

Pemilu DPRD kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR–RI, dan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil Presiden. Dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, kata Epaldi,

diharapkan mendapat dukungan berbagai pihak, dengan harapan tidak ada persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu. “Kita semua berharap pesta

demokrasi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” pungkasnya. (h/mjn)

TINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH

Kesbangpol Padang Sasar Generasi Muda

WALIKOTA Padang Mahyeldi Ansharullah saat membuka Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota, Kamis (28/9). IST

Pilkada Agar Kedepankan Rasa Badunsanak PADANG, HALUAN — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno menyatakan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada empat kota di provinsi itu 2018 harus tetap mengedepankan rasa “badunsanak” atau persaudaraan sehingga hasilnya tidak mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat. “Beberapa kali pelaksanaan Pilkada di Sumbar selalu berjalan dengan baik. Hal ini harus bisa dipertahankan,” kata dia sep0ertui dilansir antara, Kamis. Menurut dia panasnya pelaksanaan Pilkada di daerah lain, terutama di Jakarta beberapa waktu lalu telah menjadi perhatian hampir semua masyarakat di Indonesia, termasuk Sumbar. Hal itu mungkin juga menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin “bermain” pada Pilkada di Sumbar. Tetapi ia yakin itu tidak akan berhasil karena banyak perbedaan antara Pilkada di DKI dan Sumbar. “Sumbar dan DKI beda. Wacana politiknya juga berbeda,” ujar dia. Apalagi penyelenggara pemilu dan pihak keamanan selalu melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada di daerah. Hasilnya dijadikan pedoman untuk pe rbaikan pelaksanaan Pilkada selanjutnya. Pada 2018, empat kota di Sumbar melaksanakan Pilkada masing-masing Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman dan Sawahlunto. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah meluncurkan dan memulai tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia pada pertengahan Juni 2017. Tahapan itu menurut Ketua KPU RI Arief Budiman diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada dilanjutkan pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari hingga 10 Januari 2018. Kemudian, 27 Juni 2018 ditetapkan sebagai hari pemungutan suara pada Pilkada serentak mendatang, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2018. Meski pendaftaran calon kepala daerah belum dimulai, namun geliat Pilkada di Sumbar mulai terasa, salah satunya di Kota Padang. Sejumlah tokoh yang ingin maju sebagai kepala daerah mulai memasang spanduk dan baliho pada titik-titik strategis di penjuru kota. Sebagian bahkan terang-terangan mengaku sebagai calon wali kota. (h/dn/*) www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Menjelang agenda Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di 2018. Pemerintah Kota Padang melalui Kantor Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) berupaya tidak ingin lagi kecolongan, dengan masih minimnya partisipasi pemilih di tahun-tahun sebelumnya. Seperti diketahui, 27 Juni 2018 mendatang bakal digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang periode 2019–2024. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini masuk dalam agenda Pilkada serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. “Melalui sosialisasi ini kita berharap, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang di 2018 nanti jumlah partisipasi pemilihnya akan meningkat dari pemilihan sebelumnya. Terutama sekali menyentuh pemilih pemula dari kalangan generasi muda,” harap Mursalim dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan

Politik bagi Generasi Muda di Ruang Abu Bakar Ja’ar Balaikota, Kamis (28/9). Dikatakan Mursalim, sosialisasi tersebut diikuti ratusan perwakilan mahasiwa dari masingmasing Perguruan Tinggi di Kota Padang. Kegiatan ini juga melibatkan KPU Kota Padang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang serta beberapa nara sumber terkait. “Kita menginginkan, para mahasiswa atau pemilih pemula dalam Pilkada nanti akan meningkat dan salah satunya melalui sosialisasi ini. Semoga setelah ini mereka semua memiliki pemahaman dan menjadi ‘vioneer’ untuk ikut berpartisipasi sekaligus mengajak kawan-kawannya untuk melakukan pemilihan mendatang,” tukas mantan Kepala Bagian Humas Setdako Padang itu. Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyambut positif digelarnya sosialisasi

tersebut. Diharapkan dengan ini semakin meningkatnya partisipasi politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula di Kota Padang. ”Upaya-upaya ke arah demikian sangat tepat dilakukan, sehingga bisa disosialisasikan dan difahamkan bagi kalangan generasi muda,” imbuhnya. Ia melanjutkan, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini diharapkan menjadi agenda bagi masing-masing Perguruan Tinggi untuk menjadi pembicaraan ke depan. “Sehingga kesadaran untuk partisipasi berpolitik di tingkat mahasiswa menjadi meningkat. Karena memang kesuksesan agenda demokrasi itu sangat ditentukan dari meningkatnya partisipasi politik daripada masyarakat. Untuk itu mari kita gunakan hak pilih dalam setiap agenda pemilihan yang dilangsungkan, demi kemajuan kota hingga masa-masa yang akan datang,”ujarnya. (h/mg-mel)

KETUA MPR IMBAU BERJALAN TERTIB

Aksi “299” Tolak Kebangkitan PKI JAKARTA, HALUAN — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengimbau kepada seluruh peserta aksi 29 September 2017 atau “299” yang akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, agar dapat berlangsung dengan tertib. “Demo silakan. Karena itu hak masyarakat, diatur konstitusi. Tapi ingat juga harus mengikuti perundang-undangan,” kata Zulkifli Hasan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis. Ia juga mengimbau agar penyampaian aspirasi jangan sampai meng-

ganggu aktivitas masyarakat sekitar. Selain itu, peserta aksi juga harus tetap menjaga ketentraman dan kebersihan selama berdemonstrasi. “Masyarakat jangan sampai merasa terganggu. Ketentraman, kebersihan dijamin. Aspirasi bisa disampaikan dengan baik. Tapi juga ketertiban harus terjaga,” tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Kebangkitan PKI Aksi yang akan digelar di depan Gedung DPR/MPR RI itu bertujuan untuk menolak kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia. Peserta aksi akan memprotes Perppu Ormas

yang mereka nilai merugikan Islam. Sebelumnya, sebuah pamflet aksi “299” beredar. Dalam pamflet tersebut, terpampang sejumlah tokoh seperti Amin Rais, Rizieq Shihab. Aksi tersebut berupaya memprotes Perppu Ormas yang mereka nilai anti Islam dan melindungi PKI. Unjuk rasa yang digagas oleh Presedium Alumni Aksi Bela Islam 212 itu akan digelar pada 29 September 2017 sekitar pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dengan jumlah massa sebanyak 15.000 orang seperti dalam surat pemberitahuan yang diajukan ke Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya telah menggelar rapat koordinasi dengan TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengamankan aksi “299” menuntut Tolak Perppu Ormas dan keberadaan PKI, pada Jumat (29/9). Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menyebutkan massa aksi “299” akan mengerahkan sekitar 15.000 orang yang dipusatkan di Gedung DPR RI. Argo mengimbau peserta aksi menjaga keamanan dan ketertiban umum saat menyampaikan pendapat di muka umum. (h/ant/dn)

KPU KABUPATEN SOLOK GELAR FGD

Mencerdaskan Pemilih Tugas Bersama AROSUKA, HALUAN — Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan, sejatinya tak hanya tugas KPU dan jaringan kebawahnya sebagai penyelenggara pemilu saja. Namun semua stakeholder mulai dari Parpol, pemerintah dan masyarakat itu sendiri harus berperan aktif dalam memberikan pencerdasan dan menumbuhkan kesadaran politik berbangsa dan bernegara kepada masyarakat. Hal ini terungkap saat kegiatan focus group discussion (FGD) tentang pendidikan pemilih “Partisipasi Masyarakat pada Pemilu dan Pemilih” menyongsong pemilu 2019 di Aula KPU Kab. Solok, Selasa (26/9). Hadir dalam kegiatan itu para komisioner KPU Kab. Solok, Panwaslu Kab. Solok, Disdukcapil, dinas Kesbangpol, Pimpinan Parpol, pengurus Osis, mahasiswa, KNPI dan wartawan. Sementara untuk narasumber diberikan oleh DR Eka Vidya Putra pakar Sosiologi Politik dan dosen Fisip UNP. Ketua KPU Kab. Solok Elwiza mengatakan, memilih memang merupakan hak dan bukan kewajiban setiap warga negara sehingga tidak bisa

KOMISIONER KPU Kab. Solok Ir. Gadis M.Si memandu diskusi dalam Focus Group Discussion bersama elemen masyarakat dan Parpol di Aula KPU Kab. Solok, Selasa (26/9). YUTIS WANDI

dipaksakan. Namun demikian, Partai politik juga harus memiliki komunikasi yang baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. “Perilaku masyarakat yang semula hanya menjadi Supporters, diharapkan meningkat menjadi voters yang rasional dan bertanggung jawab,” kata Elwiza.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik pusat maupun daerah. Lantaran itu, dibutuhkan pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat, agar pada saat pelaksanaan pemilu, masyarakat tidak salah pilih dan hanya ikut-

ikutan saja. “Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang baik bagi mereka. Dengan demikian, keinginan dan harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakannya,” jelasnya. Redaktur: Dodi Nurja

Sementara itu, Narasumber Eka Vidya Putra mengungkapkan, ada 3 variabel yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Bahkan setiap kali penyelenggaraan pemilu, angka partisipasi pemilih cenderung mengalami penurunan. Variabel itu adalah Sosio ekonomi yang menyangkut kepadatan penduduk, konsntrasi penduduk, stabilitas populasi dan homogenitas populasi pada pemilihan sebelumnya. Sedangkan variabel kedua menyangkut variabel politik, yaitu sejauh mana kedekatan calon dengan para konstituennya. Hal ini tak hanya bisa didapat melalui kampanye saja, namun juga melalui diskusi yang dilakukan face to face dengan masyarakat. Pola kampanye dan strategi kampanye serta program yang ditawarkan juga sangat menentukan ketertarikan masyarakat dalam memilih. Variabel ketiga adalah kelembagaan, yaitu kelembagaan parpol itu sendiri yang terbuka atau tertutup. “Faktor keakuratan data pemilih juga sangat mempengaruhi partisipasi pemilih,” pungkasnya. (h/ndi) Layouter: Luther


UTAMA

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

7

KAI Tidak...................................... Dari Halaman. 1 Siswi SMKN................................... Dari Halaman. 1 telah melakukan pemalsuan surat dalam permohonan penerbitan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang pada tahun 2010, yang berujung terbitnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 200, 201, dan 205. PT KAI menilai, selain dilakukan pemalsuan permohonan, terbitnya HGB tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, karena menilai HGB terbit di atas aset PT KAI dengan dasar kepemilikan grondkaart 1888. “Grondkaart itu peta jalur kereta api yang dibuat pejabat Kadaster pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tapi itu bukan bukti kepemilikan. Dan setelah Indonesia merdeka, untuk menegaskan kepemilikan tanah dengan dasar grondkaart, harus diajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN, sesuai prosedur yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1953, yang ditegaskan Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan aturan lainnya. Nanti hasilnya bisa berupa hak pakai dan bisa pula hak pengelolaan,” kata Azmi. Lebih jauh Azmi menjelaskan, di masa Hindia Belanda, bukti kepemilikan atas tanah terdiri dari beberapa jenis seperti, Eigendom, Erfpacht, dan Opstal. Namun, grondkaart tidak termasuk bukti kepemilikan, dan tidak lebih dari sekadar peta ukur jalur rel kereta api. Sedangkan yang menjadi dasar pengajuan sertifikat oleh Basko kepada BPN adalah surat penguasaan di atas tanah yang berstatus bekas E igendom Verponding (ex-EV) 1650. Proses pengajuan permohonan oleh Basko berjalan sebagaimana prosedur yang belaku, dan dalam kasus ini Azmi menilai BPN sebagai pihak yang berwenang memastikan status tanah, juga memiliki dasar untuk memastikan status tanah yang diajukan Basko adalah bekas Eigendom. Jika tidak, tentu tak akan berujung pada diterimanya permohonan dan diterbitkan HGB. “Dengan lahirnya UUPA (UU Nomor 5) tahun 1960, tanah bekas Eigendom Ver ponding harus dikonversi menjadi hak-hak yang diatur dalam UU tersebut.

Jika setelah 20 tahun berlakunya UUPA (September 1980), ada tanah bekas Eigendom yang belum dikonversi, maka statusnya menjadi tanah negara. Status ini menurut AP Parlindungan dalam bukunya, lebih kuat dibanding tanah adat sekalipun. Tanah negara, adalah tanah yang organisasi pengelolaannya berada pada negara, atau kementerian terkait, demi kepentingan masyarakat umum. Namun, tanah negara bukan berarti tanah milik negara,” kata Azmi lagi. Oleh karena itu, Azmi menilai, tidak ada yang salah dengan terbitnya sertifikat yang diajukan oleh Basko pada 2010 dengan dasar penguasaan di atas tanah ex Eigendom, selama proses pengajuan permohonan tersebut tidak melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika di kemudian hari pejabat negara yang berwenang mengeluarkan sertifikat, dalam hal ini BPN, keliru dalam penerbitan sertifikat tersebut, Azmi menilai ada ruang hukum yang dapat ditempuh untuk menegaskan kedudukan tanah, tanpa harus membatalkan sertifikat yang telah terbit. Kekeliruan yang dimaksud oleh Azmi, adalah kekeliruan sebagaimana disebutkan oleh Idial dkk selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumbar sebagai sebuah tindak pelanggaran hukum. Di mana, BPN dinilai tidak mengacu kepada UU Perkeretaapian, yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa aset PT KAI termasuk jarak 6 dan/atau 9 meter dari as rel jalur kereta api itu sendiri. Menurut Azmi, seyogyanya memang BPN juga harus merujuk kepada aturan dan undangundang perkeretaapian. Namun, jika tanah yang didasarkan pada grondkaart itu belum didaftarkan dan disertifikatkan, maka status tanahnya di BPN tetap tercatat sebagai tanah Negara bekas Eigendom. Azmi bahkan berpendapat dalam kasus ini, sekalipun fisik Eigendom yang dimaksud tidak ditemukan oleh BPN, juga tidak serta merta BPN berhak menolak permohonan tersebut. Terlebih, sebagaimana bukti yang diperlihatkan Dr. Fachmi selaku Penasihat Hukum Basko kepada Azmi, bahwa di atas tanah yang

diajukan permohonan tersebut sudah pernah terbit sertifikat atas nama PT Pembangunan Padang yang telah habis masa berlakunya. “Idealnya memang bukti EV itu dilampirkan saat mengajukan permohonan, tapi jika itu tidak ditemukan, undang-undang menjelaskan bahwa itu bisa diganti dengan yang lain, salah satu seperti sertifikat yang telah terbit sebelumnya itu,” jelas Azmi. PT KAI Bukan Kemenhub Dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanahtanah negara, pada pasal 2 dijelaskan bahwa negara bisa mengalihkan penguasaan atas tanah negara kepada sesuatu Kementrian, Jawatan, atau Daerah Swatantra, dan penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri (pada tahun itu belum berdiri Kementerian Agraria). Menilik pada pasal tersebut, Azmi menilai PT KAI atas dasar grondkaart yang dimiliki bisa saja masuk ke dalam jawatan yang dimaksud dalam PP Nomor 8 Tahun 1953. Namun, jika ditelaah lebih jauh, ia menilai yang memiliki kewenangan atas tanahtanah yang menjadi tempat perlintasan kereta api berikut sisi kiri dan kanan relnya, ada pada kementerian yang membawahi langsung PT KAI tersebut, yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Itu juga pernah ditegaskan dalam putusan PTUN yang pernah saya baca, dan itu sudah lewat tingkat kasasi. Art inya sudah inkracht. Kementerian perhubungan seharusnya yang berwenang, dan saya rasa ini seharusnya menjadi jurispudensi dalam kasus-kasus lainnya,” katanya lagi. Jaksa kemudian meminta pendapat ahli soal surat yang diedarkan oleh Kementerian Keuangan, yang menjelaskan bahwa grondkaart merupakan bukti aset PT KAI. Menanggapinya, Azmi menilai surat tersebut tidak berimplikasi hukum. Lain soal jika surat tersebut merupakan surat keputusan, yang juga ikut ditegaskan oleh kementerian terkait yang membidangi tanah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agraria. Azmi pun mengkritisi soal awal mula timbulnya pidana

50 Ton ........................................... Dari Halaman. 1 yakan pembersihan dalam waktu 1x24 jam. “Kebocoran itu hanya satu tangki tetapi untuk kerugian materil belum bisa dikalkulasikan, minyak nabati yang bocor itu rencananya akan diekspor. Minyak yang tumpah jenis nabati yang asalnya dari sawit, tidak berbahaya terhadap ekosistem laut,” kata Gunawan. Gunawan menambahkan, pasca kejadian, pihaknya langsung menanggulangi kebocoran dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan, regulator penggelola pelabuhan dan meminta oil bom serta menutup pipa yang mengalami kebocoran. “Pihaknya juga menetapkan tanggap darurat satu hari ini, dalam satu hari ini akan bisa kita tanggulangi. Terpenting itu kita upayakan penanggulangan lingkungan dulu. Untuk penyebab kebocoran nanti akan kita selidiki, yang jelas kita juga akan sediakan oil bom agar jika terjadi insiden seperti ini bisa ditangani lebih cepat,” kata Gunawan. Di lokasi, seorang warga setempat Syarizal (38) mengatakan, peristiwa kebocoran pertama kali ini terjadi. Ia mengetahui adanya kebocoran setelah melihat air laut yang sudah terkena dampak kebocoran itu. Minyak inti tumpah itu langsung menyebar ke laut di areal sekitar perusahaan. “Minyak inti itu tumpah ke laut, tidak ada korban. Tadi memang terdengar ledakan, tapi tidak terlalu keras, para pekerja perusahaan langsung mencegah tumpahan itu agar tidak menyebar,” kata Syarizal. Sementara, Humas Pelindo II Teluk Bayur, Muhammad Taufik, mengatakan setelah mendapat informasi terjadi tumpahan itu pihaknya sudah mengambil tindakan dengan memasang oil bom yang berfungsi untuk mencegah minyak tersebut menyebar ke laut lepas. “Karena khawatir akan menyebar makanya pasang dua oil boom guna mencegahnya, pembersihan secepat mungkin dalam waktu 1X 24 jam,” kata Taufik. Taufik menambahkan, untuk langkah lebih lanjut pihaknya masih menunggu intruksi dari Kantor Syahbandar Otorirtas Pelabuhan (KSOP). Jika ada putusan dan diberikan kepada pihaknya maka akan langsung www.harianhaluan.com

ditindaklanjuti. “Sanksi terberat bisa menghentikan kerjasama tapi harus ada pertimbangan dan hasil investigasi. Itu merupakan wewenang KSOP. Mereka yang akan melakukan penyelidikan terkait insisden ini,” ungkapnya. Sementara itu, Kapolsek Kawasan Teluk Bayur, AKP Hendro menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah itu karena kecelakan kerja atau tidak. Hingga kini, pihaknya masih fokus pada proses pencegah jangan supaya tumpahan itu tidak sampai melebar ke laut. “Hingga saat ini belum ada informasi korban jiwa dan, kita masih fokus pencegahan tumpahan itu. Untuk dampaknya memang air laut tercemar tapi apakah berbahaya atau tidak itu perlu cek labor dulu. Namun, pihak perusahaan sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan tumpahnya minyak nabati ini,” pungkas Kapolsek. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin menyatakan, kejadian tersebut adalah kelalaian. “Ini memang insiden, tapi walau insiden hal ini disebabkan karena kelalaian yang bersangkutan, “ujar Al Amin, Kamis (28/7). Dikatakan Al Amin, sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan. Ada tiga hal tertulis yang harus ditindaklanjuti, tetapi satu yang dipakai yakni pemerintah meminta yang bersangkutan untuk memulihkan lokasi pencemaran tersebut. Apabila tidak segera melakukan pemulihan, maka pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Al Amin menyayangkan insiden yang terjadi. Sebab, pelaku usaha CPO kadang tidak jujur kepada pemerintah. Seharusnya setiap ada permasalahan, dapat disampaikan kepada dinas, pengawas atau pemerintah saat melakukan pemeriksaan, maupun melihat kondisi lingkungan perusahan. “Kami selalu melakukan pengawasan. Kalau petugas kami datang, dan ada permasalahan sampaikan dengan terus terang jangan ditutupi,” ujarnya. Ditambahkannya, pemulihan harus segera dilakukan. Jangan dibiarkan berlama-lama, dikhawatirkan saat pasang naik akan tersebar kemana-mana. Sehingga

menyebabkan semakin banyak laut yang tercemar oleh tumpahan CPO. “Pemulihan berupa penyedotan harus dilakukan secepatnya,”sebutnya. Rusak Biota Laut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi Sumbar), Chaus Uslaini, menduga bahwa tumpahan minyak kelapa sawit di Teluk Bayur memengaruhi biota laut di tempat yang tercemar minyak tersebut. “Kami sedang menganalisis foto tumpahan minyak di Teluk Bayur yang tadi kami diambil di sana m elalui dr one. Yang pasti, t umpahan minyak itu memengaruhi biota laut, termasuk terumbu karang,” ujarnya. Chaus menekankan, memengaruhi yang ia maksud tersebut adalah merusak. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Siti Aisyah, mengatakan, apabila tidak cepat dibersihkan, tumpahan minyak itu bisa mematikan ikan dan merusak terumbu karang karena menghambat cahaya matahari dan oksigen masuk ke dalam air. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan kerusakan biota laut yang ditimbulkan tumpahan minyak tersebut. “Kami sedang memeriksa kondisi di lapangan untuk memastikan kerusakan yang ditimbulkan tumpahan minyak itu. Kami telah menurunkan tim ke sana, bukan hanya tim dari Dinas Lingkungan Hidup, melainkan juga tim dari Dinas Perikanan, BPBD, dan Sat Pol PP Sumbar. Itulah gunanya kami ikut sertakan Dinas Perikanan dalam tim tersebut agar bisa memeriksa dampak kerusakan tumpahan minyak itu terhadpa ikan di sana,” ucapnya. Untuk sanksinya, pihaknya belum bisa menentukan sanksi hukum kepada perusahaan yang menumpahkan minyak nabati tersebut. “Yang jelas, saat ini kami melakukan upaya pemulihan dan pencegahan kerusakan biota laut di sana. Perusahaan harus menanggung semua biaya atas kerusakan itu. Kami juga belum bisa memastikan jumlah kerugiannya. Sementara itu, untuk sanksi hukum, kami harus melihat dulu, misalnya, apakah minyak itu tumpah karena disengaja,” tuturnya. (h/ang/mg-mel/dib)

jak berbicara IA, Kamis (28/9) pagi. IA menyampaikan bahwa dirinya diculik oleh orang yang tidak ia kenal dan sempat singgah di beberapa kota di Sumbar. Selama itu, dirinya tetap di dalam mobil dan tidak diperbolehkan keluar, kecuali buang air dan mandi. Jika akan ke kamar mandi, selalu dicari mesjid atau sungai di pinggir kota yang sunyi penduduk. “Tadi saya sempat ngobrol sama IA. Dia ngaku diculik oleh orang yang tidak ia kenal di Payakumbuh. Selama sebulan, anak saya tidak ganti baju karena dilarang keluar dari mobil. Cuma boleh keluar kalau mandi dan buang air,” kata Wirda saat dihubungi Haluan, Kamis (27/9). Saat ditanya apakah anaknya sering kesurupan atau diganggu makhluk gaib, Wirda membantah. Anaknya sehat dari segi mental. Hanya saja IA mengalami gangguan pendengaran. Sehari-hari biasanya dia menggunakan alat bantu pendengaran. “Fisik anak saya sehat. Dia tidak kerusupan, tapi diculik. Selama sebulan dia mendapatkan tekanan dan stres di bawah kendali si penculik, kondisi mental IA menjadi terguncang dan sekarang depresi berat,” lanjut sang ibu. Ia juga mengatakan, kondisi IA sudah ada kemajuan. Untuk mi-

num dan makan sudah bisa, namun untuk berbicara masih sulit dan banyak diam. Bahkan sesekali dirinya menangis dan berteriak. “Sudah bisa makan dan minum. Tapi untuk bisa berbicara masih sulit. Hanya sedikit-sedikit dan perlahan untuk mengorek informasi. IA masih banyak diam dan bermenung. Bahkan tadi dia berteriak,” tuturnya. Untuk sementara, pihak keluarga belum melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan menolak untuk dibawa ke psikiater karena masih menunggu kondisi korban pulih. “Tunggu pulih dulu. Baru kami melapor ke polisi dan bawa IA ke psikiater. Sekarang percuma saja, anak saya masih trauma berat. Susah diajak ngomong,” katanya. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, Kompol dr Tasrif mengatakan, korban sudah berada di rumahnya di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Pihaknya tidak bisa melanjutkan perawatan kepada korban karena Rabu (27/9) sekitar pukul 23.30 WIB, orangtuanya meminta agar anaknya dibawa pulang dan menolak divisum. “Malam itu juga orangtuanya membawa korban. Kami tidak bisa menolak karena itu hak keluarga. Keluarga

juga menolak untuk divisum,” kata Tasrif. Ia juga mengatakan saat pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan fisik luar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Hanya saja, di rok IA ditemukan darah. Diduga darah tersebut adalah darah menstruasi. “Untuk kekerasan tidak ada. Tapi dokter kami menemukan bercak darah di rok korban. Setelah dicheck, kuat dugaan itu darah menstruasi,” tutur Tasrif. Ditambahkan Tasrif, saat dibawa oleh pihak keluarga, kondisi korban masih sama saat ditemukan. Sadar, tapi tidak merespon lingkungan sekitar dan mata terbuka namun pandangan kosong. Sesekali berontak dan mengigau. “Saat dibawa keluarga, kondisi korban masih sama dengan saat masuk ke IGD. Kondisi mentalnya sangat terpukul. Susah diajak berkomunikasi,” katanya. Sebelumnya, masyarakat Limau Puruik, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah heboh dengan ditemukan seorang siswi berpakaian seragam sekolah SMK 3 Payakumbuh di dalam semak-semak. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjadi perawatan. (h/ang)

Cuaca ............................................ Dari Halaman. 1 dan NTB,” jelas Marwansyah dalam keterangannya, Kamis (28/9). Marwansyah mengingatkan untuk seluruh pemangku kepentingan yang memanfaatkan transportasi laut untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut. Ia mendesak seluruh kepala UPT melakukan beberapa tindakan preventif. Pertama, lanjutnya, melakukan pemantauan ulang kondisi cuaca setiap hari melalui portal Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk selanjutnya menyebarluaskan hasil pantauan kepada pengguna jasa dan menempelkannya di terminal penumpang. “Bila kondisi cuaca membahayakan keselamatan, maka pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) agar ditunda hingga kondisi cuaca di wilayah yang akan dila-

yari benar-benar aman,” ujar Marwansyah. Sedangkan untuk operator kapal khususnya nakhoda, Marwansyah meminta untuk dilakukan pemantauan cuaca sekurangkurangnya enam jam sebelum berlayar untuk selanjutnya melaporkan kepada syahbandar guna mengajukan permohonan SPB. Lebih lanjut Marwansyah menyebutkan bahwa saat dalam pelayaran, nakhoda juga harus melaporkan kondisi cuaca minimal enam jam sekali dan melaporkan kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat dan dicatatkan dalam log book. “Bila kapal mendadak menghadapi cuaca buruk, maka nakhoda segera melayari kapalnya ke tempat yang lebih a man dengan ketentuan kapal dalam kondisi

siap digerakkan,” kata Marwansyah. Setelah berlindung, katanya, nakhoda kapal wajib melaporkan ke Syahbandar dan SROP terdekat dengan menginformasikan posisi kapal dengan jelas. Tak hanya kepada nakhoda, dalam Maklumat Pelayaran itu, Marwansyah menugaskan juga kepada Kepala Pangkalan PLP dan Kepala Distrik Navigasi agar seluruh kapal patroli KPLP dan kapal negara Kenavigasian pada posisi siaga dan segera dilayarkan pada saat menerima informasi bahaya dan atau kecelakaan kapal. “Kepala SROP dan nakhoda kapal negara juga agar memantau dan menyebarluaskan kondisi cuaca dan bila terjadi kecelakaan maka harus segera berkoordinasi dengan Kepala Pangkalan,” jelas dia. (h/ben)

6.833 Pelamar .............................. Dari Halaman. 1 lolos untuk 8 jabatan di UKP PIP. Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) 2017, Cecep Sutiawan menyebutkan, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, selanjutnya diharuskan datang sendiri (tidak diwakilkan) untuk verifikasi berkas asli kelengkapan administrasi di Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, mulai 29 September–5 Oktober 2017. Pelamar harus membawa: surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp6.000 ditujukan kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Sekretariat Negara, surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp6.000, KTP, ijazah atau fotokopi ijazah yang d ilegalisasi, transkrip nilai prestasi akademik yang dilegalisasi. Kemudian membawa pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 4X6 sebanyak tiga lembar, surat penetapan ijazah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, kartu tanda peserta ujian yang dapat didownload melalui account system masing-masing peserta. “Bagi pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi berkas, kartu tanda peserta ujiannya akan disahkan dan dibubuhi stempel atau cap dinas dan berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar, yang akan diselenggarakan

di Gedung Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Cecep. Pelamar CPNS yang dinyatakan lulus verifikasi berkas dan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar, menurut Cecep, akan diumumkan melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara www.setneg.go.id pada 9 Oktober mendatang. Tembus 2 Juta Pelamar Penerimaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang II melalui situs https:/ /sscn.bkn.go.id, Rabu kemarin resmi ditutup. Total jumlah pelamar secara keseluruhan untuk 60 Kementerian dan Lembaga (K/L) ditambah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 1.295. 295 orang. Jika ditambah dengan jumlah pelamar pada gelombang I lalu, saat penerimaan CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA), yang mencapai 1.137.731 orang, maka jumlah keseluruhan pelamar CPNS tahun 2017 ini mencapai 2.433. 656 orang. Pelamar tersebut memperebutkan 37.138 formasi, yakni seleksi gelombang pertama sebanyak 19.210 formasi dan gelombang kedua 17.928 formasi. Dengan demikian, jika diambil rata-rata, maka satu jabatan diperebutkan oleh 65,5 pelamar. Dikutip dari laman Setkab, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PANRB), jumlah pelamar CPNS tahun 2017 ini mendekati jumlah pelamar CPNS secara online pada 2014 yang sempat tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI). Di mana, mencapai 2.603.780 orang. Saat itu, pemerintah membuka lowongan sebanyak 65.000 formasi CPNS, terdiri dari 25.000 formasi CPNS untuk instansi pemerintah pusat, dan 40.000 formasi untuk pemerintah daerah. Saat itu, tingkat persaingan berada di angka 1 : 40. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan minus growth dalam penerimaan CPNS 2017 ini. Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20/ 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017. Asman menyebutkan, untuk tahun ini, prioritas jabatan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi instansi pusat adalah jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sedangkan untuk instansi daerah diprioritaskan pada jabatan Guru, Dokter, Perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. (h/ben)

Mendikbud..................................... Dari Halaman. 1 penanaman rasa nasionalisme bisa tercapai. “Untuk SMP itu kalau yang sudah kelas akhir silakan, tetapi harus didampingi oleh guru, terutama yang paham tentang sejarah, paham tentang PPKN. Sehingga nanti setelah nonton ada diskusi, ada klarifikasi, ada penjelasan dari pihak guru, terutama dalam rangka untuk penanaman nilai-nilai nasionalisme, cinta Tanah Air,” tuturnya. Langkah Mendikbud diapresiasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut KPAI, tindakan tersebut sangat penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai tayangan yang mengandung unsur kekerasan, sadistis dan pornografi. “Kekerasan dalam segala bentuk, baik di film, di games, di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya, tentu saja harus dicegah dan ditangani,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan tertulis pada Kamis, 28 September 2017. Menurut Retno, beberapa fakta di lapangan membuat dia khawatir jika film tersebut akan merusak karakter anak-anak. “Kami membaca berita di media, di salah satu lokasi nobar di

Jakarta Timur, ada fakta anakanak berteriak bunuh bunuh saat menyaksikan film tersebut. Ini yang kami kira menjadi kekhawatiran kita bersama,” ujar Retno dikutip dari Republika. Dia sepakat dengan Mendikbud RI, meski batasan usianya 13 tahun keatas, namun sebaiknya, jelas dia, film ini hanya bisa disaksikan oleh siswa SMA/SMK, karena sudah lebih matang dalam menyaksikan adegan kekerasan dan dapat memahami diksi-diksi yang muncul dalam film tersebut. Di SMA/SMK pun sebaiknya ada pendampingan dengan para guru sebagai fasilitator. Retno menjelaskan, KPAI sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewenangan pengawasan, namun tidak berwenang melarang pemutaran film Penghianatan G 30 S PKI di sekolah. “Namun, Kemdikbud RI memiliki kewenangan tersebut, bahkan juga kewenangan memberikan sanksi kepada pihak sekolah yang melanggar. Kami mendukung,” tutup Retno. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Padang mengelarkan edaran agar siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

Padang menonton film G30S PKI yang disutradaraiArifin C Noer tersebut. Dalam surat edaran bernomor 421.1/435.7/DP/Dikdas,3/2017 itu disebutkan, siswa bisa menonton film G30S PKI tersebut, Sabtu 30 September 2017 pukul 20.00 WIB. “Iya untuk siswa SD dan SMP. Tapi harus didampingi orang tuanya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius, Senin 25 September 2017. Barlius mengatakan, siswa diwajibkan membuat resume film tersebut dengan tulisan tangan di kertas folio. Kemudian dikumpulkan ke wali kelas masingmasing pada Senin 2 Oktober 2017. Kata dia, tulisan siswa tersebut akan diperlombakan. Setiap sekolah akan menetapkan juara satu hingga harapan tiga. “Sekolah akan menyediakan hadiahnya sesuai kemampuan sekolah tersebut,” ujarnya. Menurutnya, program ini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air para generasi muda. Kemudian untuk memupuk kesadaran siswa terhadap sejarah perjuangan bangsa ini. Terutama dalam mempertahankan ideologi pancasila sebagai dasar negara. (h/ben) Layouter: IRV@ND


8

PENDIDIKAN

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BEBERAPA BULAN TERTUNGGAK

Gaji Guru Honorer Segera Dibayar PADANG, HALUAN — Guru honorer SMA/ SMK, kini bisa tersenyum lega. Honor mengajar yang beberapa bulan belum dibayarkan akan terealisasi. Dana sebesar Rp43 miliar yang diambilkan dari APBD sudah bisa didistribusikan untuk pembayaran gaji guru honorer awal Oktober mendatang.

SD 01 Pauh Kurai Taji Telah Kategori SD Model PARIAMAN, HALUAN — Sekolah Dasar (SD) 01 PauhKuraiTaji,KotaPariaman,yangdikenaldengan Sekolah Adiwiyata Mandiri ternyata sudah dua tahun ini merupakan SD Model di Kota Padang, bersama sejumlah SD lainnya di daerah itu. Kepala Sekolah SD 01 Pauh Kurai Taji menjawab Haluan, beberapa hari yang lalu membenarkan hal itu bahwa sekolah yang ia pimpin sudah SD Model. Predikat SD Model itu dari Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) pada tahun 2016, kini sudah tahun ke dua. SD Model itu, dalam kegiatan sekolah terus melaju menuju standar pendidikan nasional, di mana sarana dan prasarana (Sarpras) dan perangkat belajar hingga tenaga pendidik di sekolah terus berbenah menuju yang terbaik. Dikatakannya, sebagai sekolah model ada lima sekolah imbasnya. Ke lima sekolah imbas itu harus sejalan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sementaraitu,kepalaDinasPendidikanPemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Kanderi ketika dihubungi, Minggu (24/9), bahwa sekolah model di Kota Pariaman sampai sekarang sudah ada tujuh sekolah. Dari tujuh sekolah model ditingkat SD dan SMP, lima SD Model dan dua SMP. (h/tri)

LSS TINGKAT PROVINSI — Tim UKS Provinsi Sumbar melakukan penilaian SMPN 1 Batipuh dalam rangka lomba sekolah sehat tingkat provinsi. IST

SMPN 1 Batipuh Ikuti LSS Tingkat Provinsi TANAH DATAR, HALUAN — Tim UKS provinsi melaksanakan Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Hal tersebut diselenggarakan di SMPN 1 Batipuh, Kamis (28/9). Sikap dan perilaku peserta didik beserta warga lingkungan sekolah menjadi salah satu dari 14 indikator dalam penilaian lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Sumbar yang dilaksanakan di SMPN 1 Batipuh. Empat belas indikator penilaian tersebut mencakup ruang kerja kepala sekolah/madrasah, ruang kerja guru, ruang kelas, ruang ibadah, ruang UKS/M, kamar mandi/WC, kantin, perpustakaan, ruang laboratorium, tempat penampungan sampah, tempat cuci tangan, sekretariat TP-UKS/M, sikap/perilaku dari peserta

didik dan semua yang tergolong dalam lingkungan sekolah. Dalam acara itu yang dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma menyebutkan dalam arahannya, bahwa sekolah/madrasah di seluruh Kabupaten Tanah Datar termotivasi untuk berkopetensi dalam lomba UKS/M tingkat nasional dengan kedatangan tim penilai UKS/M dari Provinsi Sumatera Barat. “Kedatangan tim UKS provinsi, agar menjadi motivasi sekolah-sekolah di seluruh Tanah Datar untuk bisa ikut ambil andil dalam lomba UKS/M tingkat provinsi, sehingga membantu terwujudnya visi dan misi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang madani, berbudaya dan sejahtera yang kita tahu semua harus dimulai sejak dini dari generasi muda kita,” ujar wabup.

Sebagai gambaran keberhasilan khususnya dalam lomba sekolah sehat dari tahun 2000 sampai sekarang, Kabupaten Tanah Datar selalu menempatkan perwakilannya yang disebut wabup sebagai daerah berkomitmen tinggi dalam membina kesehatan sekolah. “Prestasi tersebut mudah-mudahan menjadi poin penting dalam penilaian ini, sehingga Tanah Datar dapat bertanding di ajang nasional nantinya,” tutur wabup dalam arahannya. Dikesempatan itu juga, wabup menyampaikan komitmen empat materi sudah dapat diaplikasikan di Sumatera Barat dan berjalan sangat baik di Kabupaten Tanah Datar, karena pemerintah sangat fokus terhadap pembinaan kesehatan sekolah di bawah koordinasi SOPD, seperti kesra, dinas

kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan. “Di bawah koordinasi SOPD terkait, Pemerintah Tanah Datar sangat fokus meningkatkan perilaku yang sadar akan pembinaan SDM yang mampu melahirkan generasi yang siap berkopetensi, sehat, pembangunan emosional, spritual, cerdas dan berkarakter,” ujar wabup. Pembinaan juga mencakup pembinaan dokter kecil, pemantauan jajanan sekolah, pembinaan perpustakaan, sanitasi, tanaman obat di halaman sekolah, serta penghijauan lingkungan sekolah. Ketua tim penilaian UKS/M Provinsi Sumatera Barat, Liza Dalinus mengatakan, penilaian lomba sekolah sehat yang dilaksanakan meruapakan rangkaian dari program nasional yang selalu diagendakan di setiap tahunnya.

“Penilaian lomba sekolah sehat dilaksanakan secara berjenjang, yang dimulai melalui penjaringan di tingkat kecamatan dan SMPN 1 Batipuh ini yang sudah ke-9 kami nilai pada hari ini. Penilaian ini tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai nantinya ke tingkat nasional,” ujarnya. Sasaran utama dalam penilaian sekolah sehat yang bertujuan, agar pengelolaan UKS/M dilaksanakan secara terpadu, terarah, insentif dan berkesinambungan, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Turut hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Zulkifli SR, Kepala Dinas Pendidikan Tanah Datar, Abbar, Kepala SMPN 1 Batipuh, Zulhadi, Camat Batipuh, Apriyanto, Forkopimda dan Forkopimca Kabupaten Tanah Datar. (h/mg-rul)

FILM G-30S/PKI

SMK Teknologi Plus Padang Nobar PADANG, HALUAN — Sejarah akan perjuangan pahlawan dalam memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, harus dikenalkan kembali kepada pelajar. Fenomenanya, saat ini sebagian besar dari pelajar tidak mengetahui dan melupakan bagaimana sejarah kelam perjuangan bangsa Indonesia. Menyikapi hal tersebut, SMK Teknologi Plus Padang melakukan sosialisasi dan nonton bersama (Nobar) film G-30S/PKI di aula sekolah, Sabtu (23/9). Tujuannya, selain menyambut baik imbauan Dinas Pendidikan Kota Padang, juga untuk mengingatkan kembali kepala pelajar tentang kisah perjuangan pahlawan dan menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada siswa. Sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih menghargai arti sebuah per-

KETUA Yayasan Surya Agung Mandiri, Ari Surya Agung didampingi Danramil Padang Barat dan Utara Mayor Inf Feri Handra ketika menjelaskan arti Film G 30S/PKI kepada siswa di Aula SMK Teknologi Plus Padang, Sabtu (23/9). DEBI AYU LESTARI

juangan dan cinta tanah air. Perjuangan inilah yang harus dihargai dan dijadikan motivasi bagi pelajar, sebagai generasi bangsa. Ketua Yayasan Surya Agung Mandiri, Ari Surya Ag-

ung mengatakan, banyak hal yang harus diingatkan kembali kepada generasi bangsa, salah satunya sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang berjuang melawan penjajah demi sebuah kemerdekaan.

“Adanya nonton bersama yang dilakukan pihak SMK Teknologi Plus dengan pelajar, bertujuan untuk mengingatkan dan menumbuhkan semangat perjuangan bagi pelajar. Sehingga, mereka mengetahui arti sebuah kemerdekaan yang diwarnai dengan tetesan darah para pahlawan,” katanya. Selain nonton bersama, pihak sekolah juga bekerja sama dengan Koramil Padang Barat dan Utara untuk mengajarkan kepada siswa tentang kedisiplinan dan aturan bangsa yang harus diketahui oleh pelajar. Sehingga, mampu menerapkannya dalam kehidupan dan menjadi pribadi yang sukses. Dikatakannya, dalam acara nonton bareng ini, pelajar diminta untuk membuat resume tentang film yang telah ditonton. Bagi pelajar yang menang akan

diberikan hadiah berupa voucher bebas uang SPP. Tujuannya, agar pelajar semakin termotivasi untuk mengenal sejarah bangsa dan memiliki semangat perjuangan dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Danramil Padang Barat dan Utara, Mayor Inf Feri Handra mengatakan, dengan adanya pengenalan sejarah kepada siswa, terutama mengenai peristiwa G-30S/PKI mengajarkan kepada pelajar untuk selalu mengingat dan mempertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan dahulu. “Generasi bangsa harus menghargai dan menjunjung tinggi ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sehingga, Indonesia menjadi negara yang kuat dan bersatu, serta tidak mudah di otak-atik oleh bangsa lain,” katanya. (h/mg-eby)

Irwan Ketua Alumni SMP Adabiah ’78 -’81

ALUMNI SMP Adabiah ’78-’81 foto bersama di Istano Pagaruyuang. IST

PADANG, HALUAN — Irwan Rahman, untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai www.harianhaluan.com

Ketua Umum alumni SMP Adabiah angkatan 19781981, dalam musyawarah

besar alumni yang berlangsung di Hotel Campago, Bukittinggi, beberapa hari yang lalu. Terpilihnya Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemkab Tanah Datar ini, diawali dengan diskusi sekitar 50 peserta reuni 36 tahun SMP Adabiah Angkatan ’78-’81. Selain Irwan, kepengurusan juga membentuk bagan organisasi dengan posisi ketua harian dijabat M Ikhsan Cal, Sekretaris Indra Sakti Nauli, dan Bendahara Sovia “Dede Savero” Mardaliati. Selain itu beberapa nama juga diposisikan sebagai pe-

nasehat, di antaranya mantan Ketua OSIS Zarmedi Abidin, Letkol TNI Novis Antoni (Kadinkesyan Korem Wirabraja), Lenggo Geni (Dirut PT Nuklir Indonesia), Viviyanti Azwar (Direktur Umum dan Pelayanan Medik RSUP M Djamil), Rudy Chandra (Kacab Auto 2000 Bandar Lampung) dan lainnya. Menurut Irwan Rahman, organisasi alumni SMP Adabiah angkatan ’78-81' tidak sekadar ajang untuk temu kangen dan bernostalgia. Ke depan organisasi alumni dijadikan sebagai wadah silahturahmi keluarga besar anak, istri dan suami serta akan bergerak di bidang

sosial dan kewirausahaan untuk keluarga besar. Untuk itu, kata mantan pemain PSP Junior, PSBL Lampung dan liga Jaka Utama Lampung era 1980an ini, berharap segenap potensi dan latar belakang keilmuan alumni, bisa di sharing untuk keluarga besar. Reuni 36 tahun alumni SMP Adabiah angkatan ’78’81 baru pertama kali diselenggarakan. Dalam acara tersebut diikuti 50 orang, yang kini berdomisili di berbagai daerah di Indonesia. Acara ditutup dengan berwisata ke objek wisata di Padang, Padang Panjang, Bukittinggi dan Batusangkar. (h/ade)

“Awal Oktober, gaji tenaga honorer tingkat SMA/ SMK sudah bisa dibayarkan. Terkendalanya pembayaran gaji guru honorer ini, disebabkan oleh pengalihan wewenang SMA/SMK dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi,” kata Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Barat, Nasmeri saat ditemui Haluan di ruang kerjanya, Kamis (28/9). Nasmeri mengatakan, untuk tingkat SMA/SMK tenaga pendidik yang terdaftar sebagai guru honorer di Sumatera Barat kurang lebih 2.000 orang. Mengenai proses pembayaran gaji guru honorer dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya guru honorer yang dibayar dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari komite sekolah dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Setiap guru honor dibayar sesuai dengan prosedur yang selama ini dilakukan. Bagi guru honor yang dibayar oleh dana BOS dan komite, tetap akan dibayar oleh pihak tersebut. Begitu juga dengan tenaga honorer yang di bayar melalui dana APBD,” tuturnya. Dikatakannya, terhambatnya pembayaran gaji tenaga honorer yang diambilkan dari APBD, dikarekan dana yang yang dianggarkan oleh dinas pendidikan terkait pemindahan wewenang SMA/SMK ke provinsi belum dipenuhi secara keseluruhan, sehingga pihak dinas pen-

didikan belum bisa bekerja secara maksimal. “Anggaran dana yang diajukan oleh dinas pendidikan belum terpenuhi secara utuh, sehingga ada beberapa permasalahan yang belum bisa terselesaikan, karena kurangnya anggaran dana yang tersedia,” katanya. Namun, dinas pendidikan selalu mengupayakan solusi terbaik untuk perbaikan dan kemajuan pendidikan di Sumatera Barat ke depannya. Salah satunya upaya untuk kesejahteraan guru sebagai pilar pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan generasi bangsa. Salah seorang tenaga honorer SMK yang ada di Kabupaten Agam mengakui, sudah berbulan-bulan belum menerima gaji atas dedikasinya sebagai tenaga pendidik. Ia sudah mengupayakan kepada pihak sekolah dan berharap, agar permasalahan tersebut dapat diatasi secapatnya. “Pihak sekolah sudah mengupayakan bantuan dana dengan adanya sumbangan dari orangtua atau wali murid. Namun, sampai kapan hal tersebut akan dilakukan. Harapannya, segala permasalahan dana ini dapat diatasi sesegera mungkin,” katanya. Mendengar adanya solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, memberikan secercah harapan bagi tenaga honorer. Sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin. (h/mg-eby)

Kemdikbud Prioritaskan Akses Teknologi Sekolah di Perbatasan JAKARTA, HALUAN — Selama ini, kondisi sekolahsekolah di k awasan perbatasan memprihatinkan. Minimnya infrastruktur dan akses teknologi merupakan wajah pendidikan di pelosok negeri. Namun, kondisi ini harus segera dibenahi. Sudah saatnya, pendidikan di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T) mendapatkan akses teknologi informasi. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam sambutan agenda pertemuan guru-guru TIK, yang diselenggarakan Pustekkom Kemdikbud, Rabu (27/9) malam. Agenda ini juga dihadiri Sekjen Kemdikbud, Didik Suhardi dan Kepala Pustekkom, Gogot Suharwoto dan 80 guru TIK dari kawasan perbatasan, dari 60 kabupaten di 23 provinsi. Dalam agenda “Peningkatan Kompetensi Pemanfaatan TIK”, Mendikbud berpesan pentingnya meningkatkan akses teknologi digital dan infrastruktur di kawasan pedalaman. Mendikbud memberi tugas khusus kepada kepala pustekkom untuk bekerja keras serta fokus kepada sekolah-sekolah dan pengembangan kualitas guru-guru TIK di kawasan perbatasan. Mendikbud mengharapkan peserta kegiatan dapat menjadi pelopor di daerah masing-masing dan menjaga integritas terkait program penguatan karakter. Khususnya untuk SD, karena saat ini kita sedang mengalami krisis karakter yang sangat parah. “Saat ini, dunia pendidikan internasional sedang gelisah. Karena mengejar prestasi sains, pendidikan moral kurang diperhatikan.

Redaktur: Nasrizal

Yang bagus di Jepang, moralitasnya terjaga, generasi mudanya punya karakter yang kuat,” terang Mendikbud. Di bidang pengembangan pendidikan, Mendikbud berharap agar guru-guru di kawasan 3T, menjadi pionir pemberdayaan masyarakat. “Saya berharap, sekolahsekolah di kawasan perbatasan menjadi ruang belajar masyarakat. Warga bisa ikut mengakses internet dan menggunakan laptop dan komputer untuk belajar bersama, mengakses informasi terbaru,” terangnya. Mendikbud juga berpesan agar guru-guru di kawasan perbatasan pantang menyerah. “Sebagai guru pejuang, spesial force, guruguru di kawasan perbatasan harus siap berjuang dalam kondisi apapun. Harus kreatif menyiasati keterbatasan infrastruktur,” pinta Muhadjir. Selanjutnya, Mendikbud memberi beasiswa kepada guru berprestasi dari kawasan perbatasan. “Saya akan beri kesempatan belajar ke Jepang, bagi guru berprestasi dari kawasan perbatasan,” ungkap Muhadjir. Kepala Pustekkom, Gogot Suharwoto menyampaikan, betapa program akses teknologi bagi sekolah-sekolah di kawasan perbatasan menjadi prioritas. Pustekkom Kemdikbud berencana meneruskan program fasilitasi akses teknologi di kawasan perbatasan dan terluar. “Pustekkom Kemdikbud bekerja keras untuk mempercepat akses teknologi di sekolah-sekolah perbatasan. Program USO (Universal Service Obligation) yang bekerja sama dengan kemkominfo, telah menjangkau 568 sekolah di seluruh Indonesia,” jelas Gogot Suharwoto. (h/rol) Layouter: Syamsul Hidayat


PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

9

JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2017

900 Warga Ajukan Permohonan IMB PADANG,HALUAN — Selama Januari hingga September 2017, ada sekitar 900 permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang.

Lingkar

Pilkada Jangan Memecah Belah Warga PADANG, HALUAN — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Padang dilangsungkan pertengahan 2018. Meski begitu, suasana “panas” menjelang Pilkada sudah mulai terasa sejak sekarang. Terbukti, banyak b ermunculannya bakal calon walikota serta sudah terpasangnya alat peraga seperti spanduk dan baliho di sejumlah titik. Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo berharap, agenda politik yang akan berlangsung di Kota Padang tidak merusak hubungan antar sesama warga masyarakat. Terkotak-kotak dan tercerai-berai. “Kita harapkan, dengan adanya agenda politik, jangan sampai merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta tercerai-berai,” ujar Walikota, kemarin. Walikota mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi di Minangkabau memiliki etika yang tak boleh dilanggar. Begitu juga etika dalam berpolitik. “Mari kita baca aturan dan laksanakan agenda politik sesuai etika,” ajak Mahyeldi. Mahyeldi menyebut, sebenarnya agenda politik seperti Pilkada merupakan momentum untuk meningkatkan rasa persatuan dan saling menghargai. Sehingga dengan adanya Pilkada membuat bangsa menjadi kokoh. “Pilkada Jangan sampai memperlemah dan melonggarkan kekokohan persatuan bangsa,” tumpuk Mahyeldi. Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KP U) Kota Padang, M. Sawati mengatakan, anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) walikota dan wakil walikota di Padang sebesar Rp37 miliar. Pengalokasian anggaran itu dibagi dalam dua tahap yaitu dianggarkan melalui APBD 2017 sebesar Rp4 miliar. Sedangkan untuk Rp33 Miliar pada APBD 2018. Anggaran sebesar Rp4 miliar pada APBD 2017 digunakan untuk persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan pilkada seperti sosialisasi dan lain sebagainya. Sementara tahapan pilkada akan dimulai pada September ini, karena berdasarkan pemberitahuan dari pusat pilkada akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. (h/rel)

KAPAL BESAR — Sebuah biduk tengah melintas diantara kapal-kapal besar yang tengah berlabuh di Pelabuhan batang Arau, Kamis (28/9). Kawasan pelabuhan Batang Arau menjadi gerbang penghubung kota Padang dengan pulau-pulau terluar dan dikenal sebagai tempat aktivitas bongkar muat. HUDA PUTRA

KECAMATAN PADANG TIMUR

Terima Dana RT/RW Rp289,425 Juta PADANG, HALUAN — Selaku tokoh masyarakat yang mengabdi untuk rakyat, Ketua Rukun Tentangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) RT/RW sejatinya memiliki peran yang sangat vital selaku perpanjangan tangan pemerintah di tengah kehidupan masyarakat. Tak ayal, setiap program pembangunan yang dilakukan tak terlepas dari keikut sertaan mereka yang bekerja dengan penuh keikhlasan. Sebagai apresiasi, Pemerintah Kota Padang telah menganggarkan dana operasional per-triwulannya. Terlihat, Kamis (28/9/2017) sebanyak 320 Ketua RT dan 89 Ketua RW yang terbagi di 10 kelurahan se-Kecamatan Padang Timur menerima insentif triwulan III yang diserahkan secara simbolis Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah di Aula SMKN 2 Padang. Walikota menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT/RW yang

senantiasa memberikan pengabdian di tengah masyarakat. “Semoga sinergi yang terbangun dari Ketua RT/RW bersama aparatur di kelurahan setempat, tetap terjaga dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat semua,” harap Walikota. Mahyeldi juga mengimbau, Ketua RT/RW juga diharapkan dapat berperan aktif menjaga masyarakat dari hal-hal negatif. Sehingga diharapkan bisa membentengi masyarakat khususnya generasi muda dari pengaruh buruk yang akan masuk. “Kita ingin para orang tua, tokoh masyarakat dan terutama Ketua RT/ RW dapat menjaga generasi muda dari hal-hal yang bisa merusak masa depan mereka. Baik itu penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran dan sebagainya. Maka itu kalau bukan kita siapa lagi, mari kita dorong mereka untuk senantiasa berada di jalan yang benar,” imbuh-

nya memotivasi. Sementara, Camat Padang Timur Ances Kurniawan menyebutkan, dana operasional RT/RW triwulan III (Juli-September-red) ini dengan total sebanyak Rp289.425.000. “Untuk Ketua RT selama 3 bulan menerima sebanyak Rp225.000 dan Ketua RW Rp275.000 per orang. Semoga dana operasional ini bermanfaat untuk meningkatkan peran RT dan RW dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk memperlancar kegiatan operasional RT dan RW sekaligus mendorong partispasi masyarakat untuk senantiasa memelihara dan membangun lingkungan,” harap Ances didampingi Sekcamnya, Zulbahri. (h/ita)

Namun dari sekitar 900 permohonan IMB yang masuk, belum semuanya bisa dikeluarkan nomor IMBnya. Sebab, masih dalam proses penerbitan IMB. Baru sekitar 600 IMB yang sudah diterbitkan. “Sementara itu sebanyak dua hingga tiga persen permohonan IMB yang masuk DPUPR Kota Padang ditola akibat berbagai hal,”ujar Kepala Bidang Tata Bangunan Yulfis Hendri saat ditemui Haluan, Rabu (27/9). Dikatakan Yulfis, berkas pengajuan IMB ditolak karena beberapa alasan diantaranta tidak lengkap, berada di zona terlarang dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Selain itu, jika bangunan hampir berada pada batas jalan, kemudian berada dalam perencanaan jalan. Serta bukan tanah milik sendiri, atau tidak disetujui oleh pihak-pihak tertentu, maka pengajuannya ditolak. "Oleh karena itu, masyarakat harus urus IMB dahulu, baru mendirikan bangunan. Karena dengan adanya IMB sebelum mendirikan bangunan, juga dapat menaikkan harga nilai jual bangunan tersebut," sebutnya di kantor DPUPR Jalan Ujung Gurun. DPUPR mengeluarkan IMB untuk rumah tempat tinggal, perumahan, kantor dan lain sebagainya. Untuk syarat pengurusan IMB cukup mudah yaitu dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanah dengan sertifikat, kemudian mengisi formulir permohonan yang dapat diambil di kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta memberi desain bangunan. "Permohonan IMB dapat dikabulkan 21 hari kerja jika berkasnya lengkap," katanya. Sementara pada 2016 terdapat sekitar 1.200 izin mendirikan bangunan selama Januari hingga Desember 2016.Total IMB yang diterbitkan tersebut berasal dari 1.400 permohonan IMB yang diajukan masyarakat. “Sedangkan sisa 200 IMB yang belum diterbitkan dari total permohonan itu tidak dapat diproses karena masih ada syar at dan ket ent uan yang b elum t erpenuhi,”sebutnya. (h/mg -mel)

KELURAHAN PARUPUK TABING

Petugas Berikan Pelayanan Optimal

KANTOR Kelurahan Parupuk Tabing memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang akan mengurus dokumen yang dibutuhkannya. FITRI

PADANG, HALUAN —Kantor Kelurahan Parupuk

www.harianhaluan.com

Tabing memberikan layanan yang efektif kepada ma-

syarakat sewaktu jam kerja berlangsung. Dasnizar, Kasi Pemerintah saat ditemui Haluan, sedang sibuk melayani masyarakat. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya namun pelayanan yang diberikan cukup memuaskan kepada warga yang datang mengurus dokumen yang dibutuhkannya. Masyarakat Parupuk Tabing, Nina mengatakan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat sudah mencukupi karena warga cukup dimudahkan. Saat petugas

melayani warga yang datang megurus berkas, pelayanan yang diberikan oleh karyawan sudah mencerminkan efek yang positif terhadap masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Buderi Himra (Kasi Kesos) Kantor Kelurahan Parupuk Tabing mengatakan , kelurahan menetapkan pelayanan yang ramah kepada masyarakat supaya masyarakat nyaman dalam mengurus dokumen . “Kami siap sedia menerima segala macam kritikan yang diberikan oleh

masyarakat kepada kantor kelurahan yang sifatnya tentu adalah membangun,” ujar Buderi Himra. (h/mg-far)

Redaktur:Afrianita

Layouter: Syamsul Hidayat


10

PADANG

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

SOSIALISASI RANPERDA APBD

RAPBD 2018, Pendapatan 2,2 T PADANG, HALUAN — Pemko Padang merencanakan pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018 sebesar Rp2,2 Miliar

Padang Kota Potensial Investasi PADANG, HALUAN — Geliat investasi di Kota Padang menunjukkan ‘trend positif’ sejak setahun terakhir. Perkembangan properti dan pembangunan infrastruktur meningkat tajam. Tidak heran, Kota Padang kembali meraih penghargaan “Indonesia Attractiveness Award 2017” sebagai kota yang potensial untuk pengembangan investasi. Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo akan menerima penghargaan tersebut pada malam apresiasi Indonesia Attractiveness Award 2017 di Jakarta, Jumat (29/9). Menurut Mahyeldi, pengembangan investasi di Kota Padang sudah mulai dilirik investor untuk berinvestasi. Terlihat dari beberapa pembangunan yang telah selesai dilaksanakan maupun yang sedang dalam pengerjaan. “Hingga saat ini iklim investasi di Padang menunjukkan tren positif. Kota Padang masih menjadi tujuan utama untuk menanamkan investasi di Provinsi Sumatera Barat. Beragam investasi dapat ditanamkan, baik sektor pariwisata, seperti hotel hingga restoran, sektor pendidikan, seperti perguruan tinggi swasta, maupun sektor kesehatan, seperti rumah sakit swasta,” kata Mahyeldi. Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, pada 2018, akan ada pelebaran jalan di kawasan pembangunan. Pasar raya yang menampung ribuan pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga segera diresmikan Presiden Joko Widodo pada Oktober mendatang. “Di bidang pariwisata, ada sejumlah spot destinasi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan, salah satunya wisata bahari,” ungkapnya. Mahyeldi berharap investasi di Kota Padang semakin bergerak maju. Pihaknya sudah menghubungi beberapa investor. Seperti mempromosikan peluang investasi kepada ratusan pengusaha dari Timur Tengah. Tak hanya itu, forum bisnis dengan pengusaha lokal di Padang pun dilakukan. “Kami memiliki cukup banyak pulau dengan keindahan yang luar biasa. Itu yang kita coba tawarkan kepada mereka. Kami juga menawarkan sejumlah opsi investasi di bidang lainnya, seperti infrastruktur, perhotelan, dan bidang energi,” ujarnya. Mahyeldi juga sudah berkomunikasi dengan para pengusaha Minang di Jakarta tentang peluang investasi. Pembangunan properti, khususnya perumahan mulai berkembang. Siapa pun yang memenuhi persyaratan akan diterima untuk berinvestasi. Bagi investor yang ingin berinvestasi, pemerintah Kota Padang memberikan banyak kemudahan. Pemerintah (h/vie)

LANJUTKAN PEMBANGUNAN —Sejumlah pekerja tengah melanjutkan pengerjaan pembangunan Gedung Taman Budaya Padang, Kamis (28/9). Taman Budaya rencananya akan menjadi Pusat Kebudayaan Sumbar. Gedung seluas 23.000 meter per segi tersebut dibangun berarsitek modern dengan konsep mempertahankan kultur lokal. HUDA PUTRA

UNTUK MUSLIM ROHINGYA

Baznas Sumbar Sumbang Rp150 M PADANG, HALUAN — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar dan Baznas kabupaten/ kota seprovinsi ini memberikan bantuan untuk warga Rohingya. Bantuan sebesar Rp150 juta itu diserahkan kepada Pemprov Sumbar untuk dikirim ke Myanmar bersama bantuan yang telah dikumpulkan Pemprov Sumbar melalui rekening Sumbar Peduli Rohingya. Ketua Baznas Sumbar, Syamsul Bahri Khatib, mengatakan, sumbangan ini merupakan kepedulian Baznas atas penderitaan warga Rohingya yang saat ini

tertindas secara fisik dan kehilangan harta benda. “Basnaz memberikan sumbangan ini sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat Rohingya,” ujarnya saat menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (28/9). Sementara itu, Nasrul Abit mengapresiasi bantuan yang diserahkan Baznas Sumbar itu. Sumbangan tersebut menambah donasi yang saat ini terkumpul untuk muslim Rohingya.

“Saat ini, jumlah donasi yang terkumpulkan sekitar Rp750 juta. Kami berharap ada tambahan sumbangan dari donator lain karena kami menargetkan Rp1 miliar sumbangan. Jadi, untuk berapa hari ke depan, sebelum sumbangan dikirim ke Myanmar pada awal Oktober, kami berharap masih ada tambahan sumbangan. Kami akan mengirim sumbangan itu melalui tim yang ditunjuk pemerintah di bidang sosial dan kemanusiaan dalam menyalurkan b antuan untuk muslim Rohingya di Myanmar,” tuturnya. (h/dib)

Rencana pendapatan itu diantaranya termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari Rp490 miliar menjadi Rp600 miliar. Hal itu terungkap saat Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Anggaran 2018 di Balai Kota, Kamis (28/9). Wakil Walikota Padang Emzalmi menegaskan dalam penyusanan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 harus efisien, efektif, dan akuntabilitas. “Hal yang sangat mendasar untuk diperhatikan adalah prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” sebut Emzalmi . Dikatakan Emzalmi penyusunan APBD juga harus untuk kepentingan masyarakat banyak. Jika prinsip ini sudah dipahami bersama, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyesuaikan terhadap usulan-usulan program unggulan. Memasuki tahun ke 4 periode Mahyeldi Emzalmi (Mahem), disebutkan Wakil Walikota tim TAPD harus segera mengevalusi jalannya 10 program unggulan tersebut. “Apa yang sudah dijalankan, dan apa yang belum dari program unggulan,”sebut mantan Kepala Bappeda ini. Hal ini dapat dijadikan gambaran, untuk kemampuan keuangan daerah estimasinya sejauh mana. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan pendapatan. Berdasarkan pendapatan baru disesuaikan dengan belanja

daerah. “Kita berharap apa yang sudah dibuat oleh TAPD, dapat disempurnakan dan didiskusikan kembali. Harus ada persamaan persepi terlebih dahulu, sehingga sewaktu dibahas di DPRD akan lebih mudah,”ujarnya. Ditambahkan Wakil Walikota, dari 10 program unggulan Mahem khusus untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan pengganguran akan menjadi prioritas. Apakah itu pembangunan infrastruktur, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan usaha kecil menengah (UMK) akan difokuskan. “Rata-rata progul tersebut sudah mencapai keberhasilan 75 persen. Tinggal lagi Pemko Padang untuk memberikan penguatan. Untuk mencapai 100 persen mungkin sulit sebab rencana lima tahun menjadi 4 tahun. Tetapi pihak Mahem akan tetap berusaha optimal,”tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Padang Andri Yuli mengatakan, penyusunan APBD 2018 berpedoman pada permendagri nomor 33 tahun 2017. Meliputi, singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip-prinsip penyusunan APBD, dan kebijakan penyusunan APBD. “Pada kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan Kota Padang untuk tahun 2018 lebih difokuskan kepada 10 Program prioritas pembangunan,”sebutnya.(h/mg-mel)

MERIAHKAN HPN 2018

Museum Gelar Pameran Jurnalistik Minangkabau PADANG, HALUAN — Dinas Kebudayaan Sumatera Barat melalui UPTD Museum Adityawarman akan mengadakan pameran jurnalistik Minangkabau. Pameran itu dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) yang bakal dipusatkan di Padang pada Februari 2018 mendatang. Sebelum mengadakan pameran jurnalistik Minangkabau tersebut, Dinas Kebudayaan Sumbar mengadakan rapat koordinasi persiapan. Rapat yang diadakan di aula Museum Adityawarman, Kamis (28/9) dipimpin Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Taufik Effendi. Terlihat hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia

www.harianhaluan.com

KEPALA Dinas Kebudayaan Sumbar, Taufik Effendi usai rapat kordinasi pameran jurnalistik Minangkabau di aula Museum Adityawarman, Kamis (28/9) . Terlihat hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Heranof Firdaus dan beberapa anggota PWI lainnya, Hasril Chaniago, Fachrul Rasyid, Alwi Karmena, Sukri Umar . Selain itu ada tiga utusan AJI Padang dan IJTI Sumbar. MELATI

(PWI) Sumbar, Heranof Firdaus dan beberapa anggota PWI lainnya, Hasril Chaniago, Fachrul Rasyid, Alwi Karmena, Sukri Umar . Se-

lain itu ada tiga utusan AJI Padang dan IJTI Sumbar. Terlihat juga hadir perwakilan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi

Sumatera Barat, Biro Humas pemprov, akademisi sejarah Unand. “Rapat ini sengaja kita adakan guna menampung pemikiran-pemikiran konstruktif dari para tokoh dan insan pers serta sejarawan tentang perjalanan jurnalistik minangkabau di masa lalu”, ujar Kadis Kebudayaan Sumbar Taufik Effendi didampingi Kepala Museum Adityawarman Adi Saputra pada kegiatan tersebut, Kamis (28/9) Menurutnya, pameran jurnalistik Minangkabau yang bakal digelar pada Desember mendatang menjadi luar biasa. Oleh sebab itu akan membentuk tim peneliti materi pameran dan di SK kan Dinas Kebudayaan yang nanti beranggotakan

wartawan-wartawan senior, sejarawan, Dinas Arsip dan tim dari Museum Adityawarman. Untuk itu Dinas Kebudayaan telah menganggarkan dana dan akan memfasilitasi terselenggaranya pameran itu. Hasril Chaniago yang juga dewan penasehat PWI Sumbar menyebutkan, jurnalis di Indonesia banyak dipelopori orang minang. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan Nina Herlina Lubis Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjajaran menemukan bahwa media pertama yang diterbitkan oleh pribumi berasal dari Padang. Yakni Insulinde (Padang, 1901). Hal itu dapat menjadi materi pameran yang sangat menarik dan membanggakan bagi dunia jurnalistik Minangkabau. Sedangkan Fachrul Rasyid yang juga wartawan senior sekaligus staff ahli DPRD Sumbar menyarankan untuk menambah koleksi pameran dengan media-media lama yang tidak hanya bertulisan latin tetapi ada juga yang ditulis dengan arab melayu. Seperti surat kabar yang diterbitkan pusat pendidikan Islam dahulunya. Sementara ide dari Alwi Karmena, seniman yang juga anggota PWI Sumbar itu menyarankan agar pameran itu tidak menoton, sebaiknya diadakan lomba melukis karikatur tokoh-tokoh jurnalistik Minangkabau. Adapun jadwal pembukaan pameran ini akan disepakati bersama dan dibuka gubernur dengan mengundang seluruh stake holder dan diramaikan siswa dan mahasiswa. (h/mg-mel)

KOTO Tangah masih mengusahakan Blanko E-KTP ke Kantor Catatan Sipil dan Kantor Pusat. FITRI

Koto Tangah siapkan Suket PADANG, HALUAN — Blangko E-KTP masih belum tersedia, kecamatan Koto Tangah gunakan surat keterangan (Suket) sebagai KTP sementara bagi masyarakat yang belum memiliki E-KTP. Dengan adanya suket ini, memudahkan masyarakat yang ingin mengurus dokumen tertentu seperti pengurusan paspor, SIM serta sebagai pegangan jika ingin berpergian. Prosedur pembuatan suket hampir sama dengan pembuatan E-KTP. Masyarakat datang ke kantor kecamatan, memperlihatkan kartu keluarga, dan bagi masyarakat yang baru mengurus KTP dianjurkan untuk membawa ijazah dan akta kelahiran. Untuk pembuatan suket sendiri tidak membutuhkan waktu lama, jika data yang diberikan oleh masyarakat lengkap, pembuatan suket bisa siap dalam hari itu juga. Sedangkan untuk pemb uatan E-KTP, bisa dilakukan secara online, dan dicetak oleh kantor catatan sipil (capil), dan bisa dijemput di kantor kecamatan. Redaktur:Afrianita

Namun dalam pengurusan EKTP secara online ini ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat awam yang tidak mengerti, dibuat bingung memenuhi prosedur pembuatan E-KTP. Serta jaringan internet yang ada di kantor kecamatan yang terkadang mengalami gangguan. Hal tersebut dibenarkan oleh Zarneti selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Koto Tangah. “Terkadang karena banyaknya orang yang datang untuk mengurus E-KTP, kami disibukkan dan jaringan internet sering mengalami ganguan, karena terlalu banyak yang mengentri data. Jadi untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan E-KTP, terkadang kami menyarankan kepada masyarakat untuk mengisi formulir KTP di warnet dan memberikan print formulir tersebut kekantor kecamatan. Nantinya seminggu setelah pengentrian warga akan dihubungi untuk menjemput KTP ke kantor kecamatan, “ujarnya. (h/mg-lla,h/mg-far) Layouter: Syamsul Hidayat


JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar AgamakanLuncurkan NagariMadani AGAM,HALUAN — Bupati Agam Indra Catri akan melaunching Gerakan Agam Madani di halaman Kantor Bupati Sabtu(30/9) dalam acara tabligh akbar menghadirkan ulama Buya Masoed Abidin. Gerakan Agam Madani merupakan perwujudan dari visi Kabupaten Agam, yakni Agam Mandiri Berprestasi yang Madani dan gerakan ini ditetapkan melalui Perbub Agam Nomor 74 Tahun 2016. Nagari Madani adalah nagari yang Relgious/ Islami, yang berperadaban tinggi dan Maju, yang berbasiskan pada nilai nilai, norma norma, hukum dan moral Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai dengan masyarakat yang berlandaskan ukhuwah islamiyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis dan terbuka, gotong royong dan kekeluargaan. Dengan gerakan ini diharapkan akan terwujud pemahaman dan pengamalan nilai nilai keislaman dan nilai nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) guna mewujudkan karakter masyarakat yang madani. Perwujudan tersebut tergambar melalaui peningkatan peranan mesjid atau surau sebagai sentra kehidupan sosial masyarakat, pelaksanaan perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari, peningkatan rasa kepedulian sosial, ukhuwah islamiyah, kekeluargaan dan gotong royong, Penerapan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan filosofi ABS-SBK, Pening katan peran serta lembaga dan organisasi masya rakat serta Peningkatan kesalehan individu sosial. Menurut Bupati Agam, nagari madani akan dinilai setiap tahun, bagi nagari yang mengalami peningkatan nilai akan diberikan reward atau penghargaan, sementara nagari yang mengalami penurunan nilai akan dilakukan pengurangan Alokasi Dana Nagari (ADN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. (h/ks)

Gebu Minang Sumbar Dukung Kongres Bahasa Minang PADANG, HALUAN — Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang Sumbar mendukung penuh kongres bahasa Minang yang akan diadakan Dinas Kebudayaan Sumbar pada 2018. Ketua Gebu Minang Sumbar, Boy Lestari, mengatakan, pihaknya mendukung kongres bahasa Minang karena bahasa adalah bagian dari budaya yang harus dijaga, sesuai dengan program Gebu Minang. Boy Lestari mengutarakan, bahasa Minang adalah ikon orang Minang. Bahasa Mi-

nang adalah harga mati bagi orang Minang, mulai dari kanak-kanak sampai orang

dewasa. “Kalau bukan orang Minang yang menjaga bahasa Minang, siapa lagi yang akan menjaganya? Tidak mungkin orang luar Minang akan menjaga bahasa Minang,” ujarnya di Padang, Selasa (26/9). Boy Lestari menuturkan, orang Minang juga wajib mempelajari bahasa Indonesia karena merupakan bahasa nasional, tetapi jangan mengerdilkan bahasa Minang karena

tiap-tiap bahasa itu punya peran masing-masing. “Dalam keluarga dan ketika berkomunikasi dengan sesama orang Minang, orang Minang seharusnya memakai bahasa Minang. Ajarkanlah anakanak Minang berbahasa Minang walau bapak dan ibunya tinggal di luar Sumatra Barat,” ucapnya. Boy Lestari menambahkan, bahasa Minang tidak boleh dilupakan karena meru-

73 Rumah Gadang Layak Jadi Cagar Budaya SOLOK, HALUAN — Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat (Sumbar), Riau dan Kepri, Nurmatias mengatakan sebanyak 73 rumah gadang di Kawasan Seribu Rumah Gadang, Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, layak jadi cagar budaya. “Kami telah melakukan kajian terhadap 109 rumah gadang di Kawasan Seribu Rumah Gadang dan 73 rumah layak dijadikan cagar budaya, sementara sisanya dalam kondisi rusak,” katanya usai persentase di hadapan Bupati Solok Selatan di Padang Aro baru-baru ini. Selain itu juga ada satu masjid, dua surau (mushalla) dan satu makam di lahan 26 hektare. “Yang paling penting saat ini adalah surat keputusan (SK) bupati untuk pembentukan tim peneliti cagar budaya,” ujarnya. Tahun depan, Solok Selatan harus memiliki tim ahli cagar budaya minimal lima orang, maksimal tujuh orang. Jika sudah ada SK bupati, membuka peluang semua pihak untuk membantu Kawasan Seribu Rumah Gadang. Tim ahli tersebut terdiri atas masyarakat, pemerhati budaya dan OPD terkait. “Kalau ingin disertifikasikan bisa dengan asesornya didatangkan atau Solok Selatan mengirim berkasnya ke Jakarta. Ini merupakan langkah untuk melestarikan budaya yang ada,” ujarnya. “Harapannya dilakukan berjenjang mulai dari kabupaten, provinsi dan nasional,” ujarnya. Tanpa SK Bupati, katanya, kegiatan yang dilakukan belum diakui sebagai sebuah warisan cagar budaya. Bupati harus membuat sistem untuk melestarikan budaya yang ada agar daerah dengan semangat otonomi daerahnya tidak menghilangkan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. (h/jpu)

www.harianhaluan.com

11

GEBU MINANG — Ketua Umum Gebu Minang Pusat, H Oesman Sapta Dt Bandaro Sutan Nan Kayo menyerahkan bendera pataka pada Ketua DPW Gebu Minang Sumbar, H. Boy Lestari Dt Palindih.

pakan jati diri dan harga diri orang Minang. Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Taufik Effendi, berterima kasih atas dukungan Gebu Minang terhadap kongres bahasa Minang. “Minimal Gebu Minang bisa mendorong anggotanya untuk menggunakan bahasa Minang di rumah tangga masing-masing,” ujarnya. Ia juga mengharapkan dukungan dari masyarakat Minang di ranah maupun di rantau, apalagi jika dukungan itu nanti lebih konkret, misalnya berupa upaya-upaya nyata dalam bentuk program atau kegiatan untuk meningkatkan jumlah penutur bahasa Minang. Pihaknya bersama Balai Bahasa Sumbar, pakar bahasa Minang, dan pihak-pihak terkait lainnya akan mengadakan kongres bahasa Minang 2018. Kongres tersebut digelar untuk melestarikan bahasa Minang. Ia menjelaskan, pihaknya berencana menyelenggarakan kongres tersebut berdasarkan kondisi bahwa saat ini banyak orang Minang menggunakan bahasa Indonesia ketika berbincang dengan sesama orang Minang. Selain itu, ada keluarga Minang mengajari anak nya bahasa Indonesia, bukan bahasa Minang. Menurutnya, kondisi itu mengancam bahasa Minang. (h/dib)

MIN 3 GUNUNG PANGILUN PADANG

Peringati Tahun Baru Islam dengan Makan Bajamba PADANG, HALUAN—Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 H, MIN 3 Gunung Pangilun Padang mengadakan berbagai perlombaan dan makan bajam ba, Sabtu (23/9). “Tujuan kegiatan ini, selain untuk memperingati Tahun Baru Islam, juga sebagai bentuk kerjasama dan menjalin silaturrahim antara pihak madrasah dan orang tua murid,” kata Kepala MIN 3 Gunung Pangilun Padang, Yul Efendi. Yul m engatakan, untuk mengisi kegiatan ini diadakan berbagai perlombaan, diantaranya lomba pidato, lomba MTQ, sholat wajib, sholat jenazah, lomba sang juara yang terdiri dari matematika dan sains, serta lomba masakan kampung.

“Dengan adanya berbagai perlombaan yang dikatikan dengan apa yang telah dipelajari oleh siswa selama di Madrasah, dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi siswa untuk berani tampil di depan umum dan mengukur kemampuan siswa dalam menerima pelajaran di Madrasah,” katanya saat di temui Haluan di MIN 3 Gunung Pangilun. Selain itu, ia mengatakan, setiap tahun pihak madrasah selalu memperingati Tahun Baru Islam, namun perbedaannya sekarang dengan melibatkan semua unsur sekolah, salah satunya orang tua siswa. Dalam hal ini, orang tua siswa ikut bekerjasama dalam menyukseskan kegiatan dan terlibat dalam perlombaan masakan kampung.

Dikatakannya, dengan adanya makan bajamba bersama antara pihak sekolah, siswa dan orang tua siswa, maka silaturahim tersebut akan semakin terjalin dengan baik. Serta, dapat meningkatkan kerjasama dan rasa peduli antar sesama. Ketua Komite MIN 3 Gunung Pangilun, Yuliarman mengatakan, sangat mendukung kegiatan Madrasah dan memberikan apresiasi yang besar kepada masdrasah. Hal ini karena, madrasah merupakan salah satu jenjang pendidikan yang mengutamakan penanaman nilai-nilai agama kepada siswa. “Dengan diadakannya kegiatan memperingati 1 Muharram 1439 H ini, siswa semakin mengenal tahun baru islam dan mengisinya dengan hal-

hal yang bermanfaat, salah satunya dengan aktif dalam mengikuti berbagai perlom-

baan yang diadakan oleh pihak mad rasah,” katanya. (h/ mg-eby)

MAKAN BAJAMBA Kegiatan makan bajamba yang diadakan di MIN 3 Gunung Pangilun Padang dalam rangka memperingati tahun baru islam, I muharram 1439 H, Sabtu (23/9). DEBI AYU LESTARI

Redaktur: — Atviarni

Layouter: Yohanes


12

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA RUSAK AKIBAT LONGSOR

Jalan Sungai Naning Segera Diperbaiki LIMAPULUH KOTA, HALUAN Warg Sungai Naning dan baruah Gunung, Kecamatan Bukik Barisan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, serta berterima kasih kepada Pemkab Limapuluh Kota, karena telah berkomitmen memperbaiki jalan kabupaten pasca longsor yang melewati daerah itu

Fakultas Pariwisata UNP Gelar Pengabdian Masyarakat LIMPULUH KOTA, HALUAN - Objek wisata Lembah Harau, kedepan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan lajunya peningkatan wisatawan yang datang. Lagipula lembah Harau memiliki potensi yang luar biasa, bias mengundang decak kagum wisatawan menyaksikan keindahan Lembah Harau. Bupati Limapuluh Kota, H.Irfendi Arbi memaparkan hal itu dihadapan Tim Pengabdian kepada masyarakat Jurusan Pariwisata Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang (UNP) di lokasi objek wisata Lebah Harau, Kamis (28/9). “Kita sudah mulai mendongkrak potensi wisata yang bekerjasama dengan UNP, peran dan fungsi pemerintah beserta masyarakat, meningkat kan daya saing, kreatifitas, partisipasi dalam proses pembangunan wisata terus dikembang kan, “kata Irfendi Arbi. Sementara itu Rektor UNP diwakili Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan UNP Dra. Ernawati, M.Pd,Phd menyebut, setiap tahunnya melalui Fakultas Pariwisata dan Perhotelan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. “Ini tidak kalah pentingnya dari penelitian dan pengajaran,” jelasnya. Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah sarana umum berupa toilet, karena merupakan salah satu sarana sanitasi yang paling vital. “Sarana toilet umum merupakan salah satu jenis toilet yang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang berkunjung ke suatu tempat,” kata Dra. Ernawati. Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembuatan toilet yang bersih dan sehat. “Tetapi terkadang kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga kebersihan, sehingga membuat program pemerintah untuk toilet bersih tidak berjalan maksimal,” lanjut Ernawati. Dikatakan, kebersihan toilet termasuk salah satu yang paling diingat orang ketika berkunjung ke suatu tempat. Sayangnya, kesadaran untuk menjaga kebersihan toilet, apalagi toilet umum, masih sangat rendah. Ketua Jurusan, Dra. Ira Meirina Chair melaporkan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Jurusan Pariwisata Fakultas Pariwisata dan Perhotelan dalam rangka kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, diikuti 100 orang terbagi dalam 5 kelompok, seperti, Pelaku Wisata yang tergabung dalam kelompok Sadar Wisata, kelompok UKM Kuliner, Pengelola Toilet dan Anggota Sanggar. (h/zkf)

Informasi Pemerintah Jadi Program Urgen LIMPULUH KOTA, HALUAN - Bupati Limapu luh Kota, Ir Irfendi Arbi MP, menegaskan, pengelolaan sistem informasi di tubuh pemerintah daerah menjadi program yang sangat urgen, guna memenuhi kebutuhan informasi serta menunjang suksesnya percepatan reformasi birokrasi di daerah ini. “Peran Bakohumas sangat penting, sebagai wadah keterpaduan humas-humas di seluruh jajaran instansi pemerintah daerah,” ungkp H.Irfendi Arbi saat membuka kegiatan Sosialisasi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemkab Limapuluh Kota di Aula Kantor Dinas Kesehatan, kawasan eks Kantor Bupati, Kamis (28/9) siang. Selain Bupati Irfendi, hadir dalam kegiatan itu Kabag Humas Sektab H Joni Amir selaku Ketua Panitia Pelaksana Bakohumas, serta para perwakilan humas di jajaran instansi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, hadir sebagai nara sumber, Zardi Sahril, Kabag Pelaporan Informasi Pimpinan Biro Humas Pemprov Sumatera Barat. Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pemerintah sedianya sudah bisa mengaplikasikan seluruh kebijakan dan kegiatan mulai dari perencaan hingga pelaporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat. Untuk itu, mulai saat ini, ia meminta kepada seluruh jajaran Bakohumas dan OPD dapat menyampaikan seluruh infomasi secara terbuka. “Saya disetiap kesempatan selalu mengajak seluruh lini untuk merubah paradigma, dimana selaku jajaran dan aparatur pemerintah, ini adalah pelayan yang digaji oleh rakyat. Mari kita bangun inovasi, bagaimana cara pengelolaan informasi yang baik bagi masyarakat. Lagipula Dewasa ini, arus teknologi informasi berkembang sangat pesar sehingga memaksa kita harus mengimbangi informasi dengan cara keterbukaan,” tuturnya. Dikatakan, tidak tertutup kemungkinan, pesat berkembangnya informasi negatif atau informasi hoax yang dapat mengganggu kinerja dan program pemerintah. “Kepada jajaran Bakohumas, bangunlah komunikasi antar instansi, baik antara Humas dengan jajaran OPD serta instansi Forkopimda kita,” ungkapnya. (h/zkf) www.harianhaluan.com

SERAHKAN PERALATAN - Bupati Limapuluh Kota, Irendi Arbi menyerahkan peralatan kebersihan (toilet) didampingi Dekan Fakultas Pariwisata UNP, Kamis (28/9). ZUL

SARING INFORMASI NEGATIF

Limapuluh Kota Diminta Buat Analisis LIMAPULUH KOTA, HALUAN Setiap pengelolaan informasi terkait program kegiatan yang disampaikan pemerintah, tidak selalu mendapat tanggapan positif dari publik. Terlebih lagi informasi kebijakan yang bersifat strategis, baik soal kebijakan tentang aturan maupun anggaran yang diambil oleh kepala daerah, sehingga rentan menimbulkan gejolak dan isu negatif di publik. “Guna menangkal meluasnya issu negatif dan informasi hoax di media massa atau media sosial, Humas dinilai sangat berperan dalam menyaring dan serta mengalihkan opini negatif yang beredar luas di masyarakat,” kata Zar di Sahril, Kabag Pelaporan Informasi Pimpinan Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, ketika menjadi nara sumber kegiatan Bakohumas, di Aula Dinas Kesehatan, Kamis (28/ 9). Dikatakan Zardi, program Bagian Humas dan Pemberitaan Setkab Limapuluh Kota yang menggelar kegiatan Bakohumas dalam rangka membangun koordinasi dan komunikasi Humas antar OPD dan Forkopimda, menurutnya, Bagian Humas Setkab perlu membuat semacam analisis terhadap dinamika pemerintahan. Setiap informasi yang hendak disampaikan musti disaring dan dianalisa terlebih dahulu sebelum disampaikan ke media atau ruang publik. Adapun forum koordinasi dan komunikasi Humas, katanya, juga dibutuhkan sebagai rekanan kerja untuk mengawasi dan mengkoreksi pekerjaan masing-masing di bidang kehumasan. Seperti informasi yang menyangkut kebijakan dan pribadi kepala daerah, tidak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat, baik

yang keluar di media massa atau media sosial. “Disinilah peran Humas, bagaimana kita menganalisa respon positif dan negatif dari masyarakat. Termasuk menangkal berita bohong atau hoax, yang mengangkut kebijakan pemerintah atau pribadi kepala daerah,” sebut Zardi Syahril. Dia menambahkan, di tengah pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi, pemerintah tidak akan mampu menutup setiap perkembangan informasi yang tersebar di ranah publik. Hanya saja, pemerintah melalui Humas dapat mengalihkannya ke arah positif dengan cara melakukan analisa serta mecarikan langkah pemecahan, seperti dalam pembentukan opini. Seperti yang dilakukan Humas Pemprov Sumbar, pihaknya sejak lama sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga survei, seperti dengan Indonesia Indikator. Dalam analisa lembaga survei tersebut, ia memperoleh banyak data, terkait tingkat penyebarluasan informasi di seluruh daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Seperti pada 2017, untuk tingkat nasional, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berada pada peringkat ke-11 dari 33 provinsi lainnya terhadap indeks pemberitaan tertinggi. Adapun pada tingkat kota/ kabupaten di provinsi Sumatera Barat, ia menyebut, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, berada pada peringkat-2, setelah Walikota Padang Mahyeldi Anasrullah. Karena itu, Humas harus selektif dalam menyebarkan luaskan informasi, sebab humas adalah aktor dalam pembangunan. Seluruh rencana program kebijakan di OPD, itu disaring oleh Humas untuk disampaikan ke publik. Jangan sampai

informasi yang disampaikan, menimbulkan dampak balik kepada tujuan penyebarluasan informasi,” terangnya . Ia mengajak Humas Pemkab Limapuluh Kota, bersama instansi kehumasan lainnya melalui Bakohumas, bisa menjaga marwah daerah serta kepala daerah agar t ercipta situasi yang kondusif. Termasuk menangkal berbagai issu dan berita hoax yang ramai berkembang di media sosial. Zar di mengapresiasi langkah Humas Setkab Limapuluh Kota yang sudah meluncurkan sistem ‘Colek Lima Puluh Koto Oke’ sebagai sarana pengelolaan informasi berb asis media sosial. Adapun Kabag Humas Setkab Limapuluh Kota, Joni Amir yang juga bertindak selaku narasumber menyebutkan, pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi membuat Humas Limapuluh Kota, menjadi salah satu pertimbangan instansinya membuat inovasi sistem ‘Colek Lima Puluh Koto Oke’, sebagai upaya pengelolaan informasi di media sosial. (h/zkf)

“Semula masyarakat sempat khawatir tidak akan dapat lagi lewat ke Baruh Gunung melalui Sungai Naning. Tapi kenyataannya lain, Pemkab setempat melalui Dinas PU/PR sudah mulai memperbaiki jalan dikawasan itu dengan cara mengalihkan jalan ke lokasi lain menghindari areal jalan longsor,” ungkap pemuka masyarakat Baruh Gunung, Azrai Yahya kemarin. Dikatakannya, Pemkab Limapuluh Kota, cepat merespon persoalan yang melanda masyarakat di Sungai Naniang dan sekitarnya, dalam merespon persoalan tersebut, tahun 2017 ini dikerjakan jalan baru Air Masin di Nagari Sungai Naning, untuk hubungan ke Baruh Gunung, yang sempat terban tahun lalu. Kepala Dinas PU/PR Limapuluh Kota, Yunire Yunirman melalui Kabid Binamarga setempat, Hanif yang dihubungi sebelumnya mengatakan, jalan baru yang dibangun sekarang untuk pengganti jalan lama karena sering terjadi bencana tanah longsor di lokasi. Kini dibangun jalan baru sepanjang 1 km dengan pengerasan cor digit seniai Rp6,5 miliar. Jalan baru yang cukup panjang itu, diharapkan mampu memperlancar hubungan dua nagari bertetangga Sungai Naning dn Baruh Gunung. Pembebasan lahan jalan baru itu lancer, berkat kerjasama Wali Nagari yang melibatkan berbagai pihak ter-masuk forum tiga pilar di nagari yang terdiri dari unsur pemerin-tahan nagari, Babinsa dan Babin-kantibmas. Karena ruas jalan yang terban berada pada titik yang sama dengan bencana serupa yang terjadi pada tanggal 2 Pebruari 2016 silam, sete lah dilakukan penelitian maka jalan dipin dahkan atau dialihkan dari lokasi Air Masin. Dialihkan dari ruas jalan yang rentan terban itu, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi ben cana alam longsor di lokasi jalan baru tersebut. Menurut Hanif, Su-ngai Naning merupakan jalan stregis bagi warga Baruah Gunung dan Koto Tongah di Kecamatan Bukik Barisan tersebut. Lewat Sungai Naniang dan Koto Tangah kemudian belok ke Tanjung Bungo Suliki merupakan jalan ter-dekat untuk pergi ke Payakumbuh bagi masyarakat yang ber do-misili di Baruah Gunung. “Saat ini, masih ada jalan alternatif untuk keluar dari Nagari Baruah Gunung yakni, lewat Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh bila hendak pergi ke Payakumbuh. Namun kondisi badan jalan belum memadai Kalau jalan Baruah Gunung-Koto Tinggi diperbaiki di beberapa titik, maka letak Nagari Baruah Gunung, akan semakin strategis saja,” ujar H.Azrai Yahya menambahkan lagi. (h/zkf)

PARA peserta mengikuti dengan tekun sosialisai Bako Humas di ruang pertemuan Dinas Kesehatan setempat, Kamis (28/9) dan dihadiri Bupati, Irfendi Arbi. ZUL

Siswa dan Guru YPI RJ Ikuti Lomba Tingkat Nasional

IBNU Zhafran Yakub peserta Pantomin foto bersama Kepala UPTD dan Buya Syamsuardi Kepala SDI RJ Pyakumbuh. ZUL

PAYAKUMBUH, HALUAN Sejumlah guru yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah (YPIRJ) Kota Payakumbuh, melaju ke tingkat Nasional di Jakarta, mewakili Propinsi Sumatera Barat dalam lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) 2017.

Kegiatan lomba tingkat nasional itu, diikuti siswa YPI RJ, selain di Jakarta juga di Semarang dan Surabaya. Diantara guru yang akan ikut lomba OGN itu, Hardi Setiawan, Guru Matematika SMP Islam Raudhatul Jannah, untuk kali kedua mewakili

Sumatera Barat, pada ajang Olimpiade Guru Nasional 2017 di Jakarta. Hardi alumni Universitas Andalas 2016 ini, telah mengikuti ajang yang sama tetapi belum mampu meraih prestasi terbaik. Sementara itu, Salman Salim Saputra dan Muhammad Zafran sedang berjuang untuk mengharumkan nama Suma tera Barat, pada ajang FLS2N di Surabaya, masing-masing pada cabang nyanyi solo dan pantomin. Sedangkan Fajar Aulia Zikri, Muhammad Rofiq, Muhammad Iqbal, M. Irfan Yonaf, dan Alhuda Hartas Sutami, mewakili Sumatera Barat pada cabang tari. Setelah mencatatkan diri sebagai sekolah yang konsisten menjadi wakil Sumatera Barat ke tingkat nasional pada cabang OSN, OGN, dan FLS2N beberapa tahun belakangan, kini tahun 2017, siswa SMA Islam Raudhatul Jannah, mulai dilirik pengurus cabang olahraga khususnya PABBSI.

Siswa tersebut, Muhammad Sabri, kelas XII SMA Islam Raudhatul Jannah, baru saja mencatatkan dirinya sebagai atlet Sumatera Barat pada ajang POPNAS cabang Bola basket di Semarang baru-baru ini dan pada bulan Desember yang akan datang akan ke Surabaya bersama First Tim DBL West Sumatera. Ultra Ketua YPI-RJ Payakumbuh, Ultra yang dihubungi Haluan Kamis kemarin di SMA RJ jaln Ade Irma Suryani Payakumbuh seusia acara pelepasan kontingen YPI-RJ, menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Swt atas capaian prestasi yang ditorehkan siswa dan guru. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik moril maupun materil. Dikatakannya, puncakpuncak prestasi yang diraih para siswa dan guru tersebut, sejatinya adalah buah dari kerja keras dan kebersamaan seluruh stake-holders. “KepuaRedaktur:Heldi Satria

san kita segenap civitas akademika yang bernaung di bawah YPI-RJ Payakumbuh, adalah ketika masyarakat senang dengan apa yang kita lakukan dan mereka berkata Raudhatul Jannah memang selalu serius da lam semua urusan dan committed dengan janjinya,” ulas Ultra. Sebelum berangkat ke ajang lomba itu, kontingen YPI-RJ bersama dengan kontingen lainnya dari Kota Payakumbuh, juga dilepas oleh Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, ST, MT didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh, Drs. H. AH. Agustion. Walikota Riza ketika melepas rombongan ke ajang berbagai lomba yang mewakili sumatera Barat, mengapresiasi Yayasan Pendi dikan Islam Raudatul Jannah, yang mampu mengirim guru dan siswa untuk berlaga di tingkat nasional. “Mudah mudahan para peserta dari Kota Payakumbuh, meraih keberhasilan,” harap Riza. (h/zkf) Layouter:Yohanes


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM DAN BUKITTINGGI

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

13

Polisi Gulung Pesta Sabu di Manggopoh AGAM, HALUAN — Kepolisian Resor Agam menggulung sekelompok masyarakat yang melakukan pesta sabu, di sebuah bengkel milik seorang tersangka di Jorong Balai satu Mangoopoh, Rabu (27/9), pukul 01.00 WIB. Mereka tidak dapat mengelak karena didapati barang bukti berupa sabu.

KEPOLISIAN Resor Agam menggulung sekelompok masyarakat yang melakukan pesta sabu, di sebuah bengkel milik seorang tersangka di Jorong Balai satu Mangoopoh, Rabu (27/9), pukul 01.00 WIB.

ASN Diimbau Gunakan Elpiji Nonsubsidi BUKITTINGGI, HALUAN — Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengimbau agar aparatur sipil negara setempat menggunakan liquefied petroleum gas non subsidi atau tabung 5,5 kilogram dan 12 kilogram. “Imbauan penggunaan elipiji non subsidi bukan hanya kepada aparatur sipil negara (ASN), tapi juga anggota TNI dan Polri, karyawan BUMN dan BUMD, serta pengusaha hotel dan restoran dan pemilik usaha kecil dan menengah,” kata Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Bukittinggi, Rismal Hadi di Bukittinggi, kemarin. Imbauan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan elpiji subsidi karena banyaknya warga yang menggunakan gas tabung tiga kilogram dan berakibat warga yang berhak akhirnya kesulitan mendapatkan fasilitas tersebut. Selain itu, pimpinan OPD yang memiliki binaan pelaku usaha mikro dan menengah dengan omzet di atas Rp300 juta per tahun diimbau juga menggunakan tabung gas non subsidi. “Ini berlaku bagi yang usahanya bergerak di bidang perdagangan maupun industri, gunakanlah tabung gas non subsidi,” ujarnya. Bagi pelaku usaha di perhotelan, dirinya mengharapkan melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) setempat agar menyampaikan informasi tersebut kepada anggota. “Dengan demikian diharapkan dapat menjaga stabilitas kebutuhan elpiji subsidi di tengah masyarakat dan penggunaannya benarbenar diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan pelaku usaha mikro,” katanya. Elpiji tiga kilogram hanya dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Penyebaran imbauan dilakukan bersamaan dengan pengawasan lapangan distribusi elpiji tabung tiga kilogram ke sejumlah agen maupun pengecer yang ada di daerah itu. (h/ans)

Kepala Kepolisian Resor Agam, AKBP Ferry Suwandi, didampingi Paur Humas Polres Agam, mengatakan, pengungkapan pesta sabu berawal dari informasi masyarakat dimana lokasi bekel

di lokasi sering dijadikan tempat mengonsumsi sabu. Berdasarkan laporan tersebut polisi kemudian melakukan penyelidikan. Setelah diketahui benar Anggota kemudian melakukan peng-

gerebekan pada bengkel tersebut. Salah satu diantara mereka banhkan ada yang mencoba melalukan diri namun bisa ditangkap. Keempat orang itu adalah, berinisia SP 38 tahun warga Jorong Balai I Manggopoh, Lubuk Basung. Kemudian F 39 tahun warga kandang, Jorong Tapian Kandih, Palembayan. LH 37 tahun warga Jorong Balai I Manggopoh, Lubas dan EY 36 tahun warga Gumarang Palembayan. “Anggota mampu mengamankan keadaan denga

baik, mereka tidak bisa menyembunyikan barang haram tersebut, salah satu diantaranya yaitu EY sempat melarikan diri, sekitar sepuluh meter,” jelasnya. Dari terangka, berhasil diamankan, satu bauh kaca pirek berisikan sabu, dua buah pipet warna bening, satu pipet warna kuning. Kemudian dua buah handphone merwk nokia. Dua buah mancis. Keempatnya saat ini berada di Polres Agam untuk penyelidikan lebih lanjut. (h/yat)

Kodim 0304/Agam Cetak Sawah Baru AGAM, HALUAN — Sebagai wujud kepedulian TNI dalam hal ketahanan pangan khususnya di wilayah Sumbar Kodim 0304/Agam melaksanakan tanam padi perdana pada kegiatan cetak sawah baru tahun 2017, Kamis (28/9) Komandan Korem 032/ Wirabraja yang diwakili oleh Kasrem 032/Wirabraja Kolonel Arh Sonny Septiono bersama Kadistan Provinsi Sumatera Barat Ir Candra, M.Si., Dandim 0304/Agam Letkol Kav Salim Kurniawan Dewantara melakukan penanaman padi perdana di areal cetak sawah di Jorong Muaro Putuih Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat wilayah Korem 032/Wirabraja. Kasrem 032/Wirabraja Kolonel Arh Sonny Septiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu upaya TNI dalam mendukung program nasional ketahanan p angan dalam rangka swasembada pangan. Lebih lanjut Kasrem

berharap kegiatan ini dapat dilakukan dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keseriusan agar cetak sawah dapat terwujud sesuai apa yang telah direncanakan. Dalam kesempatan tersebut Bupati Indra Catri yang diwakili Kadistan Kabupaten Agam Ir Afdhal menyampaikan ucapan selamat datang kepada semua tamu undangan yang hadir di tempat tersebut. Kadistan menyampaikan bahwa Kabupaten Agam bertekad menjadi lumbung padi yaitu dengan cara mendukung program cetak sawah yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumbar Ir Candra, M.Si. menyampaikan bahwa di Kabupaten Agam untuk program cetak sawah yaitu seluas 8,8 Ha, sedangkan cetak sawah mendapat jatah 71 Ha. Sementara itu Kadistan Kabupaten Agam mengharapkan kepada petani agar semakin giat dalam hal pertanian, sehingga nantinya hasil

CETAK SAWAH BARU — Sumbar Kodim 0304/Agam melaksanakan tanam padi perdana pada kegiatan cetak sawah baru tahun 2017, Kamis (28/9) di Agam.

dari pertanian dapat memberi kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Agam. Kadistan Provinsi Sumbar juga mengucapkan terimakasih kepada Dandim 0304/Agam dan jajarannya, kita juga bekali petani supaya optimal, waspadai serangan hama, mudahmudahan empat bulan ke de-

pan kita bisa panen dengan bapak Danrem dan bapak Gubernur, ujar Kadistan Provinsi Sumbar. Acara dilanjutkan dengan penanaman padi perdana secara serentak. Padi yang ditanam yaitu jenis Padi Batang Piaman dengan areal tanam seluas 8,8 Ha yang ada di areal cetak

sawah tersebut. Turut hadir Kasrem 032/ Wirabraja, Kadistan Kabupaten Agam, Ketua PN Lubuk Basung, Ketua DPRD Kabupaten Agam, Kadistan Kabupaten Agam, Kadistan Provinsi Sumbar, Dandim 0304/Agam, Kapolres Kabupaten Agam dan Kajari Kabupaten Agam. (h/rel)

BPN Agam Adakan Layanan Sitawa Sidingin AGAM, HALUAN — Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam, mengadakan layanan sitawa Sidingin, bagi tanah wakaf, yang diperuntukan bagi masyarakat. Layanan ini merupakan rangkaian dari hut agraria HUT Agraria dan Tata Ruang ke 57. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam, Dr Yulizar Yakub,

Rabu mengatakan, dalam menyemarakkan hut Agraria pihaknya banyak membuka layanan serta inovasi, salah satunya adalah Sertifikat tanah sertifikat yang diinginkan atau layanan sitawa sidingin. Ia menjelaskan, melalui pelayanan tersebut BPN membantu masyarakat dalam melegaliasasi tanah wakaf yang diperuntukan bagi tempat ibadah, sekolah dan sejenisnya. Langkah ini merupakan upaya pengamanan aset yang sudah diwakafkan.

Ia menjelaskan, dari pengalaman tidak sedikit tanah wakaf, yang kembali dipersoalkan oleh ahli waris setelah pemilik memberikan tanah itu sebagai wakaf untuk kepentingan umat. Kondisi itu diperlukan antisipasi, BPN menyediakan layanan itu saat ini. “ Kadang ada juga tanah yang sudah diwakafkan, diminta kembali oleh ahli waris. Keadaan itu tentunya menggangu, sementara pada tanah itu sudah berdiri bangunan untuk kepentingan umat Islam, seperti mesjid,” jelasnya.

Setelah dilakukan legalisasi terhadap tanah, ahli waris tidak bisa menuntut, atau berkilah jika tanah itu milik mereka. Inovasi ini juga bekerjasama dengan Kemenag, Kabupaten Agam sekaitan lokasi serta pihak yang terkait lainnya. “ Secara umum kita banyak melalukan layanan pada hut ini, untuk pagi rabu ini kita juga melakukan kegiatan, olahraga bersama, kegiatan solidaritas juga ada seperti memberikan bantuan kepada korban banjir di Solok, Selatan,” jelasnya. (h/yat)

Nagari Pasie Laweh Kembangkan 10 Objek Wisata

AIR TERJUN Sarasàh Tigo Lenggek di Palupuh

AGAM,HALUAN — Untuk menggenjot perekomian masyarakat, pemerintah nagari Pasia Laweh kecamatan Palupuh membenahi dan pengembangkan 10 potensi wisata yang ada di nagari ini. “Untuk tahap awal diprioritaskan pengembangan 10 objek wisata diantaranya objek wisata Ladang Ateh

Redaktur: Isra Hermanto

dan objek Wisata Air Terjun Sarasah Tigo Lenggek di Jorong Sungai Guntung,” kata wali nagari Pasia Laweh Zul Arfin Dt Parpatiah. Pengembangan objek wisata tersebut diimbangi dengan pegembangan dan peningkatan produk masyarakat agar pariwisata menimbulkan dampak ekonomi. Untuk pengembangan objek wisata dilakukan pembenahan lokasi dan jalan serta melakukan promosi dengan kerja sama dan melibatkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, jorong, bundo kanduang, lembaga nagari, serta masyarakat di nagari. Pengembangan objek wisata di Pasia Laweh secara langsung juga didukung oleh objek wisata lain yang ada di kecamatan Palupuh seperti Bungo Rafelsia di Batang Palupuah nagari Koto Rantang, sementara jalan utama ke Pasia Laweh sudah bagus yakni jalan raya Bukittinggi-Medan. Selama ini perekonomian masyarakat nagari Pasia Laweh masih bertumpu ke sektor pertanian dan kebunan, namun hal itu belum memadai perlu ditunjang oleh sektor lain. (h/ks) Layouter: Luther


14

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

Siswa Ikuti Lomba Kuliner Tradisional PADANG PARIAMAN, HALUAN — Untuk meningkatkan kreatifitas siswa, SMAN 2 Sungai Limau mengadakan lomba memasak (kuliner) antar kelas yang ada di sekolah tersebut. “Lomba ini diSYAIFUL HENDRA ikuti oleh tujuh rombongan belajar (rombel),” ujar Kepala SMAN 2 Sungai Limau Syaiful Hendra pada Haluan, Senin kemarin. Lomba yang dilaksanakan di sekolah tersebut, Sabtu lalu, dikhususkan lomba memasak masakan khas daerah Padang Pariaman, seperti berbagai bentuk masakan samba lado, ikan bakar dan sala lauk. Menurut Syaiful, hal ini gelar bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak dan menumbuhkan jiwa kewirausahaaan siswa. Para siswa, aku Syaiful, harus dibimbing untuk mampu berusaha, sehingga setelah tamat nanti, bagi siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mampu membuka lapangan kerja sendiri. Dikatakan Syaiful, lomba ini dipandu oleh guru bidang studi tata boga yang ada di sekolah tersebut. “Kami berharap dengan adanya lomba ini, akan mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa,” terang Syaiful. (h/ded).

PENDIDIKAN PADANG PARIAMAN

Padang Pariaman Kekurangan Guru Agama PADANG PARIAMAN, HALUAN — Hingga saat ini Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat masih kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 3.500 orang. Di Padang Pariaman, masih kekurangan guru PNS PAI sebanyak 170 orang.

Tenaga Pengajar SMA N Sungai Limau Ikut IHT PADANG PARIAMAN, HALUAN — Program In Training House (IHT) terhadap tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Sungai Limau di Sungai Sirah Kabupaten Padang Pariaman, terus berjalan. “Kegiatan itu terutama untuk guru kelas X, sebab di sini memakai kurikulum tahun 2013,” kata Kepala SMA N 2 Sungai Limau, Syaiful Hendria kepada Haluan, kamarin. Dijelaskan, IHT sudah berlangsung tiga tahun ini. Tujuannya untuk peningkatan mutu pembelajaran. Menurut Syaiful Hendra, pelaksanaan IHT dirasa penting dilakukan karena di sini menyangkut pembuatan perangkat pembelajaran. Di antara pembuatan perangkat pembelajaran itu adalah RPP, Silabus dan penilaian. “Tenaga instruktur kita datangkan dari LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pengawas Kabupaten Padang Pariaman,” katanya. Sedang untuk mengukur tingkat kemajuan yang telah dicapai, dengan supervisi oleh sekolah yang bekerja dalam bentuk sebuah tim. “Dari apa yang sudah dilakukan melalui IHT, kemajuan dapat dirasakan oleh sekolah,” sebutnya. Di SMA Negeri 2 Sungai Limau di Sungai Sirah itu ada 63 orang tenaga pengajar dan mereka berkompeten di bidangnya. (h/tri).

ILUSTRASI

SILATURAHIM GURU — Guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sedang lomba tarik tambang pada acara Semarak Tawa Guru PAI se-Kabupaten Padang Pariaman di Pantai Arta Sungai Limau, Minggu (24/9). BUSTANUL ARIFIN

TARGET SDN 29 V KOTO KAMPUNG DALAM

Raih Peringkat UN Tertinggi Tingkat Kecamatan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sekolah Dasar Negeri 29 Kecamatan V Koto Kampung Dalam, bertekat untuk meraih prestasi dengan nilai Ujian Nasional (UN) 2018 tertinggi untuk tingkat kecamatan. Hal tersebut diungkapkan Kepala SDN 29 Kecamatan V Koto Kampung Dalam Yusnaiti pada Haluan baru-baru ini. Menurutnya, untuk pencapaian prestasi tersebut pihaknya ber-

sama majelis guru telah melakukan pemetaan terhadap kemampuan siswa kelas VI. “Setelah pemetaan tersebut dilakukan, maka akan dilakukan cara-cara penanganan, bagaimana caranya menggenjot belajar siswa. Di samping meningkatkan disiplin belajar siswa di sekolah, juga dianjurkan pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Disiplin, belajar di luar jam

sekolah inilah yang akan ditekankan pada orang tua murid,” jelasnya. Dalam mencapai prestasi ini, menurutnya, harus ada komitmen dari orang tua murid. Karena tanpa dukungan orang tua, maka apa yang ditargetkan tidak akan tercapai. Untuk itu diharapkan sekali kerja sama masyarakat dan orang tua dalam mengawasi belajar anak di luar sekolah. (h/ded).

KKGA Gelar Acara Silaturahim di Pantai Arta PADANG PARIAMAN, HALUAN — Menyambut tahun baru Islam 1439 Hijriah, Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA) Padang Pariaman menggelar acara silaturahim lewat acara “Galak Tawa” di Pantai Arta Sungai Limau. Hadir dalam acara itu, Kasi Pendidikan agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah Kakanwil Kamenag Sumbar Jon Of Rizal One, Kakanmenag Padang Pariaman Helmi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Padang

Pariaman Rahmang, Kepala UPTD Sungai Limau Latifah serta guru-guru agama se Padang Pariaman. Pada kesempatan itu Jon Of Rizal, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan olwh KKGA tersebut. Dia berharap acara silaturahmi ini terus dilaksanakan secara berkala. Sementara itu Kadis Pendidikan Padang Pariaman Rahmang mengungkapkan, kehadiran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Padang Pariaman telah menjadi

penyejuk bagi guru lain di seluruh sekolah yang ada di daerah ini. Diungkapkan Rahmang, tidak dipungkiri bahwa guru PAI merupakan garda terdepan dalam meujudkan pendidikan berkarakter di setiap sekolah. Untuk itu atas nama Pemerintahan Daerah Padang Pariaman, Rahmang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada para guru PAI. ”Semoga cita-cita kita membentuk generasi yang berkarakter dapat terujud,” katanya. (h/ded).

Hal ini dikatakan oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat Dasar dan Menengah Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Barat Dr. Jon Of Rizal One usai membuka Semarak Tawa Guru PAI se-Kabupaten Padang Pariaman di Pantai Arta Sungai Limau, Minggu (24/9). Dia menjelaskan, kekurangan guru PAI yang berstatus PNS itu dimulai dari jenjang pendidikan usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas dan kejuruan sederajat. Dan kekurangan ini disebabkan banyaknya yang memasuki masa pensiun dan pindah ke daerah lain serta ke instansi lain. Akan tetapi, katanya, untuk tahun 2018, DPR-RI juga telah menyetujui penerimaan guru PNS sebanyak 21.000. Dan penerimaan ini dilakukan bertahap secara nasional, dan ini tentu juga pada Direktorat Jenderal PAI Kemenag bagaimana proses penerimaannya. Untuk itu, katanya, penerimaan guru PNS PAI tidak saja melalui cara tersebut, akan tetapi juga dapat melalui Dinas Pendidikan. Dan diharapkan kepada guruguru PAI yang tidak memenuhi kriteria penerimaan secara global tidak melepas masa tugasnya karena masih ada peluang menjadi PNS. Dr. Jon Of Rizal One menambahkan, guru PAI di Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan nawacita pengembangan PAI. A da sembilan poin dalam nawacita pengembangan PAI yang dibentuk oleh Direktorat PAI. Katanya, tiga dari sembilan poin nawacita tersebut telah dijalankan oleh guru PAI di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu memantapkan keberagamaan, merawat keberagaman, dan inspirasi ketauladanan. Ketiga kegiatan ini telah dijalankan oleh guru PAI melalui kegiatan seperti diskusi, senam pagi, dan tarik tambang sambil memupuk silaturahim. Untuk itu dia berharap, agar seluruh guru PAI yang ada di provinsi ini bisa penerapan nawacita yang dibentuk oleh direktorat dengan didasari nawacita Presiden Jokowi dapat terlaksana. Sembilan poin dalam nawacita pengembangan PAI itu, yaitu memantapkan keberagamaan, merawat keberagaman, PAI inspirasi keteladanan, PAI pelopor

perubahan, PAI penebar kebaikan, PAI bina kawasan, PAI bela NKRI, dan PAI peduli. Dengan ini, tentu diharapkan seluruh nawacita tersebut dapat dilaksanakan oleh guru PAI. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Padang Pariaman, Helmi mengatakan, memang saat ini di Padang Pariaman masih kekurangan guru PNS PAI sebanyak 170 orang. Sekarang ini, pengawas guru PAI hanya satu orang, tidak sebanding dengan jumlah guru PAI sebanyak 676 orang. Dan lagi, kata Helmi, sekarang ini banyak tantangan pendidikan di Indonesia, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk itu, katanya, kalau kebijakan baik dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menciptakan masyarakat yang religius dapat dijalankan, maka tantangantantangan yang dihadapi tidak akan terasa berat. “Namun, kita berharap agar semua guru-guru PAI memiliki integritas dan kompetensi untuk mengajak masyarakat agar semakin religius. Kalau semua ini bisa dilaksanakan, semua tantangan berat itu akan terasa ringan dan bisa dihadapi dengan tidak terpengaruh,” ulasnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Rahmang mengatakan, masalah kekurangan guru merupakan masalah yang tidak saja dihadapi satu atau dua daerah, namun telah menjadi masalah tingkat nasional. Untuk di Padang Pariaman ini, pihak sekolah telah mengantisipasi dengan menarik lulusan-lulusan pendidikan tinggi Islam menjadi tenaga sukarela, tentu hal ini sangat efektif untuk mengisi kekurangan guru PAI yang ada di daerah itu. Untuk guru tenaga sukarela ini, katanya, tentu diharap nantinya diangkat menjadi PNS agar baktinya selama ini terbayarkan. Dan katanya, kehadiran guru PAI di daerah itu telah menjadi penyejuk bagi guru-guru lainnya di sekolah tempat mereka bertugas. Meskipun regulasi berbeda, tapi guru PAI berbicara melalui hukum yang tidak dapat dipungkiri yaitu Alquran dan hadits. Menurutnya, guru PAI merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pendidikan berkarakter yang tengah dijalankan pemerintah. (h/bus)

Keluarga Harus Terlibat Mendidik Anak

SALAH seorang peserta sedang bertanya kepada nara sumber pada Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (26/9), di SKB Rawang, Pariaman. Bustanul Arifin

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Diingatkan kepada sekolah untuk melibatkan keluarga, karena keluarga adalah pendidik pertama dan utama terhadap anak di luar sekolah.

www.harianhaluan.com

Sekarang ini banyak orang juga tua yang belum terdidik, karena karakter anak dan pendidikan anak rata-rata turun temurun dari orang tua. Diharapkan ada keselarasan

sekolah dengan orang tua yang artinya di sekolah pembelajaran karakter, sopan santun, kedisiplinan dan lain sebagainya, tentu diajarkan pula oleh orang tua di rumah.

Hal itu dikatakan oleh Kasi Sumber Belajar Pendidikan Anak Remaja, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kemendikbud, Aria Ahmad Manguwibawa setelah memberi materi pada acara Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (26/9) di SKB Rawang, Pariaman. “Tiga pusat pendidikan adalah keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat dan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,” ujarnya. Sekarang ini, katanya, sudah banyak narkoba diracik sedemikian rupa. Berbagai bentuk masuk ke sekolah, ada berupa permen dan makanan lainnya, tidak semua pihak mengetahui hal tersebut. “Bagaimana orang tua mengasuh dan mengawasi anak, tentu pendidikan keluarga sangat diperlukan. Pendidikan

pertama dilakukan oleh keluarga, dan sosialisasi ini diadakan secara bertahap di beberapa kabupaten dan kota yang ada, tentu ini langkah awal pentingnya melibatkan keluarga dalam pendidikan,” terangnya. Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Padang Pariaman, Suhatman menyebutkan, kegiatan sosialisasi ini diadakan selama tiga hari, yaitu Selasa (26/9), Rabu (27/ 9) dan Kamis (28/9). Hari pertama sebagai peserta Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Pengawas Sekolah Dasar (SD), Kepala Taman Kanak-kanak (TK) dan Penilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan beberapa Kepala SD. Hari kedua pesertanya adalah semua Kepala SD, dan untuk hari terakhir semua kepala PAUD. Dengan sosialisasi ini, katanya, konsepnya membangun

kemitraan dan untuk mengembangkan sekolah itu jangan terbentur dengan sumber daya manusia, terbentur dengan sarana dan prasarana, terbentur dengan pendanaan, d engan dibangun konsep seperti itu, tentu hal-hal seperti itu bisa tertepiskan. Dan sekolah bisa mengembangkan inspirasi dan bagaimana memancing semua siswa serta memberikan motivasi bagaimana bisa menjadi seorang polisi dan lain sebagainya. “Pada konsep keluarga itu, anak didik sekarang dihantui oleh isu-isu global yang banyak ditemui sekarang ini. Dan kita harus siap untuk menghadapi itu, dan bagaimana konsep orang tua ikut serta dalam pendidikan, dan di sini orang hebat dan orang terlibat dapat memberikan contoh kepada anak, baik secara terang-terangan maupun dengan tingkah laku sehari-hari,” katanya. (h/bus)

Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Syamsul Hidayat


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RIAU DAN KEPRI

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

15

Nelayan Protes PT GRM Beroperasi KARIMUN, HALUAN — Kelompok nelayan Meral mengancam menghentikan aktifitas kegiatan reklamasi PT Grace Rice Marine (GRM) di depan perairan Sei Pasir, Kecamatan Meral. Nelayan menagih persoalan kompensasi yang hingga kini belum tuntas.

Lingkar Jukir Ilegal Banyak Berkeliaran BATAM, HALUAN — Keberadaan Juru Parkir (Jukir) ilegal di Kota Batam, masih berkeliaran (gentayangan) mengutip uang parkir untuk kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini terbukti dari razia Jukir liar yang dilakukan oleh tim terpadu Kota Batam, Selasa (26/9) di sejumlah titik. Diamankan sedikitnya 9 Jukir yang tidak mengantongi izin dan juga karcis sebagaimana dipersyaratkan oleh Perda Parkir Kota Batam. “Hari ini kita mengamankan 9 Jukir liar, kita bawa ke kantor untuk diproses dan dimintakan keterangan,” ungkap Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam, Tongam Regianto disela-sela razia berlangsung. Razia tersebut, lanjutnya, terkait dengan pengawasan dan penertiban juru parkir yang tidak memenuhi ketentuan, misalnya tidak menyetor uang parkir, tidak mengenakan atribut parkir, dan masalah lainnya. Sebagaimana diketahui, tim terdiri dari Dinas Perhubungan, personel Satpol PP Batam, serta dibantu aparat TNI dan Polisi, menyisir Pasar Penuin Baloi, kawasan bisnis Nagoya, Tiban Sekupang, hingga ke Telagapunggur Nongsa, karena adanya sejumlah laporan yang masuk ke tim terkait adanya sejumlah Jukir yang mencurigakan. Selain menertibkan juru parkir, petugas juga mencabut plang parkir di semua gerai Alfamart dan Indomaret. Toko retail tersebut selama ini membebaskan parkir bagi pengunjung karena telah membayar retribusi ke pemerintah. Namun kini retribusi tersebut sudah tidak dibayarkan lagi. Sehingga ke depan pengunjung kedua gerai akan dikenai retribusi parkir langsung. “Kita akan tempatkan juru parkir di situ. Kita akan lengkapi mereka dengan seragam dan ID card (kartu tanda pengenal),” ujarnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan razia dilakukan karena ada indikasi beredarnya karcis parkir palsu. Selain itu juga ada karcis lama yang digunakan kembali. Serta banyaknya juru parkir yang tidak terdata di Dinas Perhubungan. “Ini bagian dari pengawasan. Kita juga mengingatkan masyarakat untuk meminta karcis parkir ke petugas,” kata Yusfa. Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi yang meninjau proses penertiban berpesan agar masyarakat parkir pada tempatnya. Hal ini penting guna menjaga kenyamanan dan ketertiban di Kota Batam. “Ada dua poin tentang parkir ini. Pertama, tukang pungut harus betul orangnya. Kedua, masyarakat harus parkir pada tempatnya. Sehingga kota rapi. Dan Dishub harus buat regulasi. Tempat parkir harus disiapkan, dibuat markanya,” pesan Rudi. (h/hk)

ILUSTRASI

www.harianhaluan.com

TAMPAK INDAH — Masjid Baitul karim di Karimun. Arsitekturnya mengadopsi campuran arsitektur Eropa yang dipadu dengan seni Arsitektur tradional Melayu, dan Timur Tengah. Sebagai contoh, nuansa arsitektur Eropa tampak jelas pada tiang utama di bagian teras dan dan depan serta seluruh tingan yang menopang dinding masjid. IST

RAZIA DIDUGA BOCOR

Semua THM Sepi Pengunjung KARIMUN, HALUAN — Semua tempat hiburan malam (THM) baik itu diskotek maupun pub yang ada di sejumlah hotel di Karimun, Selasa (26/9) dinihari mendadak sepi. Tak satupun pengunjung ditemui saat itu. Sepinya pub dan diskotek malam itu ternyata adanya informasi bakal digelarnya razia oleh jajaran Polres Karimun. Malam itu, semua satuan di Polres Karimun hendak melakukan inspeksi ke Diskotek Bravo di kawasan Puakang, Pub & Karaoke Star Club Wiko, Champions Executive Club dan Pub & Karaoke Satria. Sebelum bergerak, ratusan personil Polres Karimun melakukan apel yang dipimpin Wakapolres Kompol I Gede Ngurah Joni Mahardika di halaman Mapolres. Usai apel, semua anggota Polres Karimun bergerak ke lokasi yang menjadi target razia. Razia itu dibagi

dalam beberapa tim. Razia itu sejatinya menanggulangi peredaran narkoba yang belakangan menjadi isu hangat di Karimun. Apalagi, peredaran gelap narkoba sudah sampai menyentuh ke tingkat pelajar. Selain itu, razia juga untuk mencegah pemakaian senjata tajam dan pemeriksaan identitas kepada masyarakat. Namun sayang, dari seluruh target razia tim yang terdiri dari Satresnarkoba, Satreskrim, Satintelkam, Satuan Sabhara dan Satuan Binmas di Polres Karimun itu tak ditemukan pengunjung. Kalaupun ada, hanya satu atau dua orang saja yang duduk. Saat diperiksa petugas, mereka tidak membawa senjata tajam dan narkoba. “Kami rasa, ada yang sengaja membocorkan razia ini kepada pengunjung. Tak seperti biasanya, tempat hiburan malam di Karimun

sepi seperti ini. Kita tidak bisa menduga pihak mana yang telah membocorkan razia ini. Tapi, jelas ada upaya dari pihak tertentu yang ingin menggagalkan operasi,” ungkap salah seorang petugas di lapangan. Ironisnya, setelah petugas meninggalkan tempat hiburan malam yang menjadi target razia, mendadak muncul perempuan-perempuan seksi yang keluar dari persembunyian mereka. Dentuman musik yang sebelumnya berhenti ketika datangnya petugas, kembali menggema seperti semula. Bocornya razia yang digelar jajaran Polres Karimun bukan sekali ini saja, sebelumnya Satreskoba Polres Karimun juga melakukan Operasi antik seligi 2017 di empat tempat hiburan malam di Karimun. Operasi itu juga gagal, karena semua target dari razia sepi pengunjung. (h/hk)

Hal itu dibuktikan para nelayan yang sudah marah dan kecewa dengan menaiki kapal keruk pasir (dredger) Fundy Bay 1504 milik PT GRM, yang berada di depan perairan Sei Pasir, kemarin (26/9) “Kami merasa negeri ini sudah seperti tidak bertuan. Para nelayan mengaku resah kenapa persoalan kompensasi belum beres, kok perusahaan melakukan kegiatan. Kedatangan kami cuma ingin mengecek dan ingin tahu soal kegiatan yang ada disini, bukan untuk tujuan tidak baik,” ujar Jamaluddin, koordinator perwakilan nelayan asal Kecamatan Meral saat diterima oleh Sudirman dan Yudi dari PT GRM di atas kapal. Jamaluddin mengatakan, selama ini para nelayan sudah cukup sabar. Sudah hampir empat bulan nelayan menunggu itikad baik dari PT GRM untuk menyelesaikan persoalan kompensasi yang belum diselesaikan dengan tuntas. “ Kami cuma minta disampaikan kepada pimpinan PT GRM untuk bisa diselesaikan pe rsoalan ini. Kami bukannya tidak m endukung investasi, tetapi tolong diselesaikan d ul u p erso alan komp ensasi n elayan i ni,” ucapnya . Jamaluddin juga menyampaikan sebelumnya para nelayan juga sudah mendatangi kantor UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kantor Camat Meral menanyakan soal aktifitas kegiatan reklamasi PT GRM. “Awalnya UPTD mengaku tidak diberi tahu secara tertulis dan hanya secara lisan saja soal kegiatan dari PT GRM, tapi tiba-tiba orang Dinas Kelautan dan Perikanan mengaku ada dikirim surat oleh PT GRM. Sementar pihak kecamatan Meral infonya juga sudah disurati tetapi kami belum dapat surat nya,” jelas Jamaluddin. Sementara, Sudirman dan Yudi dari PT GRM merespon positif masukan yang disampaikan nelayan melalui Jamaluddin. Mereka berjanji akan menyampaikan kepada Eddy C Lumawe dari PT GRM selaku pimpinan mereka. “Persoalan kompensasi ini pastinya kami sampaikan ke bapak Eddy, karena itu menjadi tanggung jawab beliau. Kami di sini cuma mengurusi soal teknis aktifitas kegiatan di kapal ini. Pastinya segera kami sampaikan karena pada intinya kami juga ingin bekerja tenang di sini,” ucap Sudirman. Sudirman juga menjelaskan bahwasanya kegiatan reklamasi saat ini dihentikan sementara waktu karena kapal keruk pasir (dredger) Fundy Bay 1504 sedang mengalami kerusakan mesin. “Ada 4 kapal saat ini yang sedang melakukan kegiatan yakni satu tongkang Merlion Alpha 101, satu kapal tong boat Rovonsky Dolphin. Sedangkan kru kapal dredger berasal dari China ,” ujar Sudirman. (h/hk)

Bos PT Growa Mangkir Dipanggil Jaksa LINGGA, HALUAN — Usai memeriksa aparatur Desa Tanjung Irat, penyidik Kejaksaan Negeri Lingga, Selasa (26/9) memanggil pimpinan PT Growa Indonesia, perusahan tambang pasir yang beroperasi di desa tersebut. Namun sayangnya, pemilik perusahaan tersebut mangkir dari panggilan jaksa. Pemanggilan pimpinan PT Growa Indonesia tersebut terkait dugaan kasus penyalahgunaan sekaligus pertanggungjawaban dana DKTM di Desa Tanjung Irat yang mendapat sorotan dari masyarakat daerah tersebut. Pantauan di Kantor Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Selasa (26/9) hingga sore hari nampak perwakilan pihak perusahaan

memenuhi panggilan penyidik jaksa. Namun sampai dengan sore hari pimpinan PT Growa tidak nampak hadir. Informasi dari internal kejaksaan menyebut, utusan perwakilan pihak perusahaan yang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Daik Lingga tidak diterima oleh penyidik jaksa. Sebab dalam surat pemanggilan dari penyidik kejaksaan yang dipanggil adalah pimpinan PT Growa Indonesia, tidak harus diwakilkan. “Kita panggil pimpinan perusahaan tapi yang datang malah perwakilan. Jadi nanti kita panggil lagi sampai bosnya datang. Kalau perwakilannya tidak bisa karena yang datang tidak masuk dalam struktur

perusahaan, surat kuasa juga tidak ada,” kata sumber di kejaksaan yang tidak ingin namanya ditulis. Sementara itu Kepala Desa Tanjung Irat, Kahar kepada Haluan Kepri menjelaskan, permasalah DKTM ini berawal dari komplain masyarakat terkait penggunaan dana tersebut untuk memasang KWH Listrik kepada warga daerahnya. Dana DKTM sebesar Rp540 juta yang dicairkan tahun 2017 itu rencananya akan diperuntukan memasang instalasi dan pemasangan KWH listrik bagi seluruh warga Tanjung Irat. “Namun sampai dana dicairkan kamaren, janjinya sebelum Agustus pemasangan listrik dan KWH untuk warga

kami selesai, namun tidak dilaksanakan. Makanya warga mempertanyakan hal ini kepada saya selaku Kades. Sementara itu urusan pengelolaan dana DKTM itu sendiri di desa dari dahulu dilakukan oleh TIM DKTM. Kami tidak ikut campur. Namun karena warga melapor kepada saya, makanya sekarang persoalan ini pelanpelan kita bereskanlah. Saya yang tanggung jawab. Saya bilang sama warga, saya pasang badan, karena Ketua Tim DKTM ini sepertinya tidak punya niat baik untuk merealisasikan janjinya,” jelas Kahar. Sampai saat ini tambah Kahar, ia berjanji akan turun tanganku agar KWH dipasang kerumah warga. Data terakhir

Redaktur:Afrianita

sekitar 20 lebih KK yang sudah diselesaikan KWH listriknya. Dana yang dipakai dari uang DKTM tersebut. “Ada kisaran lebih Rp100 juta yang udah dikucurkan untuk pemasangan KwH listrik itu. Selain itu saya ada pegang juga jaminan surat rumah Jasmin, Ketua Tim DKTM. Soalnya semua dana DKTM ini dia yang pegang di rekening dia. Karena di tidak muncul-muncul dan tidak mau menjelaskan permasalah itu kepada warga, makanya kita turun tangan sekarang menyelesaikan permasalah ini. Hal ini juga sudah saya jelaskan kepada penyidik Kejaksaan kemaren waktu kita dipanggil,” ungkapnya lagi. (h/hk)

Layouter: Syamsul Hidayat


16

SENGGANG

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

“Pak SBY Kirim Salam“ S ENIN (25/9) lalu, tepat pukul 08.05 pagi, Agus Harimurti Yuhoyono (AHY) tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang, Sumatera Barat. Ini merupakan kali pertama, putra sulung Presiden RI ke-6 SBY yang juga tokoh muda Indonesia itu berkunjung ke Ranah Minang.

Kedatangan perdana Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute ke Padang ini disambut hangat Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dan Rektor Universitas Bung Hatta (UBH) Prof. Dr. Azwar Ananda. Dari bandara, AHY langsung menuju UBH untuk menemui para mahasiswa baru yang menunggunya untuk kuliah umum. Cuaca cerah menemani perjalanan AHY menuju UBH. Sepanjang perjalanan, mata disejukkan dengan pemandangan hamparan sawah hijau yang membentang luas di sekitar wilayah kampus, berpadu dengan deretan rumah khas tradisional Minang. Ketika turun dari mobil,

terdengar teriakan melengking, “ciaaaaaa …. .” Rupanya teriakan tersebut adalah pertanda dimulainya Tari Gelombang untuk menyambut AHY. “Bapak kirim salam untuk semua warga di Sumatera Barat,” ujar suami dari artis Anissa Pohan itu. Di hadapan mahasiswa-mahasiswi baru UBH angkatan 2017, AHY memberikan kuliah umum dengan tema “Generasi Muda Minangkabau Menjemput Indonesia Emas 2045”. AHY menyampaikan bahwa di abad 21 bukan hanya era generasinya yang berbeda, tetapi kompetisi yang ada kini melampaui batas global, terutama bagi paramillenials(generasi yang

lahir pada tahun 90’an) yang disuguhkan dengan segala sesuatu yang serba cepat, praktis, dan instan. “Dalam kompetisi global, pemenang kompetisi bukanlah yang paling kuat dan paling besar, tetapi mereka yang cerdas, punya kapasitas dan kemauan yang akan memenangkan kompetisi global di abad 21,” jelasnya. Salah satu fenomena yang dominan di abad 21, menurut AHY adalah maraknya penggunaan sosial media. “Sosial media seperti dua mata pisau. Dengan sosmed kita bisa mengekspresikan pemikiran kita kepada pihak mana saja, tapi jika tidak digunakan dengan baik akan menjadi propaganda yang destruktif sepertihoaxatau berita palsu,” AHY menerangkan. “Kita jangan sampai menjadi budak teknologi, jangan sampai seperti robot yang kehilangan nilai manusia sehingga tidak mengapresiasi seni dan etika dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. (h/ita)

ELLY KASIM

Diundang Bernyanyi di Malaysia PADANG, HALUAN — Elly Kasim diundang bernyanyi di Kuala Lumpur, Malaysia, pada awal 2018. Penyanyi Minang tersebut adalah salah satu penyanyi dari Indonesia yang diundang pada sebuah acara yang digelar oleh promotor musik di negara jiran itu. “Acara ini bukan dalam rangka apa-apa, melainkam hanya acara musik biasa. Promotornya mengadakan acara musik dengan mengundang beberapa penyanyi dari Indonesia, salah satunya saya. Kebanyakan penyanyi yang diundang itu penyanyi Malaysia. Promotor yang mengadakan acara ini adalah promotor yang sering menggelar konser penyanyi Indonesia di Malaysia, seperti K risdayanti, Rossa,” ujarnya di Padang, Jumat (22/9). Sebenarnya, kata Elly, acara musik itu rencananya digelar pada awal Desember tahun ini. Namun, karena Malaysia menggelar pemilihan raya umum (pemilihan presiden di Indonesia) pada Desember itu, acara tersebut digelar pada Februari 2018. “Acaranya ditunda juga karena istana budaya, tempat acara itu akan diadakan, sedang direnovasi. Renovasinya selesai pada akhir Desember,” tuturnya. Undangan bernyanyi ke Malaysia kali ini bukan undangan pertama bagi Elly Kasim. Ia mengatakan, dengan undangan kali ini, berarti ia sudah tiga kali diundang bernyanyi ke Malaysia. Terakhir, ia bernyanyi di Malaysia pada 2015 bersama Rossa. Sebelumnya, Elly Kasim menggelar konser tunggal bertajuk “Menjulang Bintang, 55 Tahun Elly Kasim Berdendang” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 29 Juli tahun ini. (h/dib)

www.harianhaluan.com

Ketika Charlie Chaplin Bertemu Cinta Ramlan PANTAI KUTA, Bali yang terkenal dengan deburan ombak, hamparan pasir putih dan klub-klub malamnya tidak lama lagi akan menjadi tuan rumah sebuah festival film bertaraf internasional. Bali International Film Festival atau yang lebih dikenal sebagai Balinale akan hadir mulai tanggal 24 hingga 30 September nanti. Edisi ke-11 perhelatan tahunan ini akan mengambil tempat di Cinemaxx Theatre Lippo Mall Kuta dengan menghadirkan 108 film dari 42 negara; film pendek, animasi, dokumenter maupun film cerita panjang dari berbagai genre akan disajikan bagi para pecinta film di pulau dewata. Film Chaplin In Bali terpilih sebagai film pembuka Balinale. Sesuai judulnya, film karya sineas Perancis Raphael Millet ini menilik kepingan sejarah Charlie Chaplin, ketika sang aktor bisu legendaris itu ‘melarikan diri’ ke Bali dari hingar bingar Hollywood era 30-an, di akhir masa jaya film bisu. Balinale menjadi tempat

pertama film itu ditayangkan didunia atau world premiere. Selain Chaplin In Bali Beberapa sineas dunia juga menjadikan Balinale sebagai ajang world premiere film-film mereka, diantaranya: Mu-Ming Tse dari Taiwan dengan Paradoxical, sebuah film fiksi ilmiah; Daniel Peddle dari Amerika Serikat dengan drama coming of age-nya, Moss; dan Message Man sebuah film action Indonesia karya sutradara Corey Pearson yang dibintangi Valentin Payen, Paul O’Brien dan sejumlah nama beken tanah air seperti Mike Lewis, Agni Prathista, Mario Irwinsyah dan Verdi Solaiman. Film Moonlight karya Barry Jenkins yang memenangkan 3 piala Oscar (untuk naskah adaptasi terbaik, aktor pembantu terbaik untuk Mahershala Ali dan film terbaik) akan menutup festival ini. Pemutaran di Balinale merupakan satu-satunya kesempatan menonton film kontroversial ini di layar bioskop tanah air. (h/kpl)

Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Irvand


B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

17

Gol Bunuh Diri Menangkan Barca LISBON, HALUAN — Barcelona membawa pulang poin penuh dari lawatannya ke markas Sporting Lisbon. Blaugrana terbantu sebuah gol bunuh diri untuk mengalahkan tim tuan rumah 1-0 di Estadio Jose Alvalade, Kamis (28/ 9). Barca menang berkat gol bunuh diri Sebastian Coates pada menit ke-49. Hasil ini menempatkan Barca di puncak klasemen Grup D dengan perolehan enam poin dari dua laga. Sporting duduk di posisi kedua dengan tiga poin.

Barca tampil lebih dominan di sepanjang laga. Mereka punya peluang-peluang untuk menang dengan skor yang lebih besar, tapi gagal memaksimalkannya. Sebaliknya, Sporting juga memiliki sejumlah kesempatan bagus yang akhirnya terbuang percuma. Pelatih Barcelona Ernesto Valverde menilai Liga Champions memang tak pernah

mudah dijalani. “Jika ingin memenangi pertandingan penting, Anda harus kesulitan lebih dulu. Atmosfernya sangat hebat dan lawan kami bagus,” Valverde mengatakan seperti dilansir Daily Mail. “Kami bermain dengan penuh determinasi, kami mendominasi babak pertama, namun sadar pada kemam-

puan mereka untuk melakukan serangan balik. Ketika kami unggul 1-0, Sporting menekan dan memberi ancaman pada kami. Saat kami mendapat peluang u ntuk mengunci kemenangan, kami tidak mampu menyelesaikannya, tapi ini Liga Champions dan tidak pernah mudah,” Valverde menambahkan.

Sementara itu, pelatih Sporting Jorge Jesus cukup puas meski timnya kalah. Alasannya, mereka mampu menyulitkan tim sekelas Barca. ”Melawan tim terbaik kedua di dunia, kami tampil spektakuler. Kami mematikan semua aliran umpan mereka di babak pertama. Di babak kedua, kami bisa mengontrol bola lebih baik, tapi tetap saja sulit membuat

peluang bagus saat menghadapi Barcelona,” ujarnya. “Saat half-time, saya bilang ke pemain kami bisa mengalahkan Barcelona sebab saya tahu apa yang harus dilakukan, dan pada akhirnya kami kalah lewat gol bunuh diri yang aneh. Sporting biar bagaimanapun telah meninggalkan citra yang bagus dari tim yang luar biasa,” Jorge Jesus menegaskan. (h/dtc)

Chelsea Kalahkan Atletico Secara Dramatis

SELEBRASI GOL — Neymar dan Mbappe melakukan selebrasi. PSG menang dengan skor 3-0 dari Bayern Muenchen dalam lanjutan Liga Champion babak penyisihan. NET

PSG VS BAYERN MUNCHEN 3-0

Pesan Pertama untuk Rival-rival PARIS, HALUAN — Paris Saint Germain (PSG) sudah mengirimkan pesan serius pertama untuk rival-rival di Liga Champions musim ini, saat Bayern Munich dibungkam dengan skor 3-0 di Parc de Princes, Kamis (28/9). PSG memuncaki klasemen sementara Grup B usai mengantongi 6 poin hasil dua pertandingan. Sementara Bayern di bawahnya dengan tiga poin. Gol cepat Dani Alves di menit kedua memudahkan Les Parisiens mendapatkan celah lebih besar, hingga memperbesar keunggulan lewat Edinson Cavani dan Neymar.

Kapten PSG Thiago Silva menyebut hasil ini amat signifikan untuk kampanye mereka di Liga Champions musim ini. Menang atas tim yang amat berpengalaman di turnamen dan dilatih oleh Carlo Ancelotti, eks pelatih mereka yang tahu banyak seluk beluk tim, menyuntikkan kepercayaan diri. “Ini adalah kemenangan besar melawan sebuah tim Bayern yang fantastis dan atas pelatih luar biasa yang dulu bekerja dengan kami. Kami tahu ini akan jadi laga yang sangat sulit, karena kami lama bekerja dengannya,” kata Silva dilansir situs resmi klub.

“Kami layak mendapatkan kemenangan ini. Tapi ini belum berakhir. Kami harus menjalani ini dari laga ke laga dan melihat bagaimana perjalanannya. Kami mempersiapkan diri untuk pertandingan ini seperti kami ingin menjalani tiap partai liga: yakni mengontrol permainan. Kami sangat senang. Penting untuk bermain baik malam ini. Ketika Anda bermain baik, Anda punya peluang lebih bagus untuk menang. Tiap tahunnya kami berkembang,” imbuhnya. Kemenangan telak atas Bayern sendiri menjadi pesan serius pertama PSG untuk menantang dalam perbu-

MADRID, HALUAN — Chelsea mengalahkan Atletico Madrid di matchday 2 Grup C Liga Champions. Gol Michy Batshuayi di masa injury time mengantarkan The Blues memetik kemenangan 2-1 secara dramatis di Wanda Metropolitano, Kami (28/9). Kemenangan ini membuat Chelsea memimpin Grup C dengan poin enam. Sementara itu, Atletico ada di posisi ketiga dengan raihan satu angka. Chelsea sebenarnya lebih menguasai jalannya pertandingan. Namun gawang mereka malah kebobolan lebih dulu. Di menit ke-40, Atletico unggul 1-0 lewat tendangan penalti Antoine Griezmann. Hukuman itu diberikan setelah David Luiz melanggar Lucas Hernandez. Chelsea baru bisa membalas di menit ke-60. Alvaro Morata mengubah skor menjadi 1-1 setelah memaksimalkan umpan Eden Hazard. Gol kemenangan Chelsea datang di menit ke-93. Adalah Michy Bathsuayi yang merobek gawang Atletico beberapa detik jelang laga bubar. Eden Hazard menilai The Blues sangat layak meraih kemenangan lantaran tampil bagus sepanjang laga. “Kami sangat senang, ini pertandingan yang sulit menghadapi salah satu tim besar di Eropa. Kami layak memenangi pertandingan,” Hazard mengatakan seperti dilansir Express. “Kami bermain sangat baik. Kami punya kualitas dan ingin memenangi setiap pertandingan. Pertandingannya tidak mudah untuk hari ini, tapi kami berhasil. (Michy Batshuayi) mencetak gol

ruan gelar Liga Champions. Setelah belanja besar musim panas kemarin, mereka berharap bisa lebih dekat dengan ‘Si Kuping Besar’ setelah selalu mentok di perempatfinal. Kedatangan Neymar dan Kylian Mbappe di bursa transfer lalu sejauh ini disebut Silva sudah meningkatkan level tim, salah satunya dibuktikan dengan hasil atas Bayern. “Para pemain baru, Mbappe dan Neymar, sudah membawa kami melangkah lebih jauh. Tim-tim lain akan sedikit lebih menghormati kami sekarang. Tapi kami harus terus bekerja keras,” tandasnya.(h/dtc)

setiap kali berada di lapangan! Dia adalah pencetak gol yang ulung jadi aku sangat senang untuk dia. Alvaro Morata juga,” seru gelandang Belgia ini. Antonio Conte enggan terlalu jemawa usai kemenangan atas Atletico Madrid. Hasil ini disebutnya tak lantas membuat Chelsea jadi kandidat juara Liga Champions. “Saya pikir kami harus menjalaninya dari laga per laga dan yang paling utama adalah tetap rendah hati. Sikap inilah yang musim lalu membawa kami jadi juara liga meski timtim lain lebih kuat daripada kami,” Conte mengatakan seperti dilansir situs resmi klub. “Saya pikir musim ini kami harus tetap sama rendah hatinya dan laga seperti ini, kemenangan ini, bisa menambah kepercayaan diri tapi saya ulangi, target kami adalah mencoba untuk kompetitif. Kami tahu dengan sangat baik bahwa di kompetisi ini ada tim-tim yang sangat kuat, Atletico Madrid adalah salah satu tim terkuat, dan saya pikir kami mulai membangun sesuatu yang penting,” bebernya. “Sebelum menjuarai kompetisi ini kami harus meningkat dari musim ke musim, memperbaiki tim kami, pengalaman. Jangan lupa kami adalah tim yang masih sangat muda tapi kami ingin melakukan yang terbaik di setiap kompetisi dan Anda tahu dengan sangat baik kalau Liga Champions adalah kompetisi besar. Ada keinginan besar untuk menunjukkan bahwa kami pantas memainkan pertandingan seperti ini,” katanya. (h/dtc) MICHY BATHSUAYI

JUVENTUS VS OLYMPIACOS 2-0

Pembuktian Higuain TURIN, HALUAN — Gonzalo Higuain berhasil mengakhiri puasa golnya dengan membantu Juventus mengalahkan Olympiakos 2-0. Bomber Argentina itu turut membungkam kritik. Higuain

www.harianhaluan.com

dicadangkan saat Juve menjamu Olympiakos di Allianz Stadium dalam laga Grup D Liga Champions, Kamis (28/ 9). Masuknya El Pipita mengubah pertandingan. Setelah menggantikan

Juan Cuadrado, Higuain hanya butuh sembilan menit untuk menciptakan dampak. Pesepakbola berusia 29 tahun ini memecah kebuntuan dengan mencetak gol di menit 69 untuk membawa Juve memimpin 1-0. Higuain pun terlibat atas terlahirnya gol kedua Bianconeri di menit 80. Sodoran Higuain kepada Paulo Dybala dituntaskan Mario Mandzukic dari jarak dekat yang memastikan kemenangan tim tuan rumah Higuain begitu puas. Sebelum pertandingan, eks bintang Real Madrid dan Napoli itu dikritik habishabisan karena gagal mencetak gol di empat pertandingan sampai akhirnya diparkir ke bangkucandangan sejak kemenangan atas Torino, akhir pekan lalu. “Aku tidak merasa beban di pundakku bebas. Aku selalu merasa bebas kok. Aku sudah bermain di Eropa selama lebih dari 10 tahun dan selalu mencetak banyak gol. Jadi aku tidak sedikitpun terganggu,” ucap Higuain terkait kritik terhadap dirinya. Redaktur: Arda Sani

Higuain mengaku akan terus berlatih dengan semaksimal mungkin agar mencapai peforma terbaik. “Yang penting adalah terus bekerja dalam keheningan, dengan begitu Anda mendapatkan kembali hasilnya. Aku tidak terganggu dengan kritik atau hinaan. Semuanya tentang keyakinan pada diri sendiri,” lanjut dia kepada Mediaset Premium. Cacian dan pujian dalam dunia sepakbola menurutnya adalah hal yang biasa. “Sepakbola memang bisa berubah dengan sangat cepat, dari kritik menjadi pujian dan sebaliknya. Aku sudah melakoni karierku di dalam sepakbola selama bertahuntahun, aku tidak membiarkan hal itu memengaruhiku. Kupikir yang terpenting adalah pikiran Anda tetap tenang,” sebutnya. “Aku dengar orang-orang bilang bahwa aku sedang krisis karena tak mencetak di dua atau tiga pertandingan. Itu bagus karena itu buktinya mereka sudah terbiasa ketika aku mencetak gol di setiap pertandingan,” tutup Higuain. (h/dtc) Layouter: Luther


18

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

OLAHRAGA

Porserosi Sumbar Targetkan 2 Emas PON PADANG, HALUAN— Pengurus Persatuan Olahraga Sepatu Roda Indonesia (Porserosi) Provinsi Sumatera Barat mentargetkan 2 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Target itu diungkapkan Ketua Umum Porserosi Sumbar Dr. Alfroki Martha saat memimpin rapat perdana pengurus Porserosi Sumbar, Kamis (28/9). Alfroki menyebutkan, meski kepengurusannya masih baru, namun menurutnya target dua emas di PON XX tahun 2020 di Papua itu bukanlah hal yang terlalu muluk. Sebaliknya, target itu justru menjadi motivasi dan s emangat untuk bisa mencapainya. “Saya pribadi memang punya keyakinan target itu bisa dicapai, bahkan juga akan bertambah dengan medali perak dan perunggu,” tambah Alfroki. Menjawab pertanyaan seputar target yang berani itu sementara pengurus juga belum dilantik, Alfroki yang saat itu juga didampingi Sekum Porserosi Sumbar Rudi Horizon mengaku tidak terlalu perlu khawatir. “Bukannya jumawa atau

www.harianhaluan.com

Wakil Gubernur Papua. “Insya Allah hubungan kita sangat baik dengan Beliau (Pak Klemen). Soalnya waktu Munas kemaren kita dari Sumatera Barat adalah pendukung Bapak Klemen,”

tambah Rudi Horizon, Sekretaris Porserosi Sumbar. Bicara mengenai Porserosi di Sumbar, menurut Rudi saat ini baru sebanyak 12 Pengkab dan Pengkot. Di antara Kabupaten Kota yang

telah ada pengurusnya adalah Kota Padang, Solok, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, Dharmasraya, Solok Selatan, Padang Pariaman, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman Barat,

Kabupaten Solok. Selain melakukan konsolidasi di internal Pengprov Sumbar, bulan November nanti Porserosi Sumbar juga akan melaksanakan Kejurda di Kabupaten Solok. Sedang-

kan Pra POR-Prov direncanakan mungkin di Maret 2018 nanti. “Kita do’akan saja, apa yang kita rencanakan dapat berlangsung dengan aman, lancar dan sukses,” pungkas Rudi. (h/ndi)

sombong, tapi ini karena di tingkat nasional, Porserosi juga belum seluruhya ada. Dari 34 provinsi Pengprov Porserosi baru ada di 24 provinsi. Tekad yang kuat serta program yang tepat, Insya Allah target itu akan bisa kita capai nantinya,” ujar Alfroki Rapat perdana pengurus Porserosi Sumbar itu dilakukan setelah SK kepengurusan yang ditanda-tangani Ketua Umum PB. Porserosi yang lama M. Buldansyah tertanggal 2 Agustus 2017 lalu telah sampai ke tangan pengurus. PB. Porserosi sendiri saat ini juga telah melakukan pergantian pengurus dimana yang terpilih sebagai Ketua baru PB. Porserosi adalah Bapak Klemen Tinal,

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther


SAMBUNGAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PT KAI .......................................... Dari Halaman. 1 Ismansyah, hanya dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena yang bersangkutan tidak bias menghadiri persidangan. Apa yang tertulis di transkrip ini, sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumen yang dibacakan JPU. PH Fachmi : Ahli apa yang dimaksud dengan eigendom verponding? Dr Azmi : Sebelum saya menjelaskan eigendom verponding tentu saya akan menjelaskan dulu apa arti pertaka, karena eigendom verponding ini terdiri dari dua kata. Petama egendom secara epistimologi adalah kepemilikan terhadap benda dalam hal ini adalah tanah. Kedua Verponding yaitu kewajiban dari subjek hukum untuk membayar pajak atas bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut.Secara normatif egendom pertama kali diatur dalam buku kedua Undang-undang hukum perdata dimana sebelum lahirnya Undang-Undang pokok agraria, egendom salah satu hak atas tanah sebelum lahirnya UUPA. Jadi dalam buku kedua KUHPer itu dikatakan hak egendom tersebut adalah salah satu hak kepemilikan atas tanah yang kuat. Kemudian dengan lahirnya UU Nomor 5 tahun 1990 dimana hak lama termasuk eigendom harus dilakukan koversi, sebagaimana yang terdapat pada UU nomor 5 tahun 1990 tersebut. Hak lama itu harus dikonversi ke salahsatu hak dalam dalam UUPA. PH Fachmi: Apa yang dimaksud dengan tanah negara? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Konsep tanah negara pertama kali diakomodir PP Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara. Di sana dikatakan, tanah negara itu adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tanah yang dikuasai negara bukanlah negara yang memiliki tanah, tetapi negara sebagai organisasi. Hak menguasai bersumber pada Pasal 33 ayat 3. Dijelaskan bahwa segala sumber agraria itu, termasuk tanah, dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh rakyat. Atas dasar itu lahirlah konsep bahwa negara bukanlah pemilik, berbeda halnya dengan tanah milik negara pada waktu berlakunya domain verklaring. Pada waktu berlakunya domain verklaring , negara diposisikan sebagai pemilik tanah. Tetapi dalam Pasal 33 yang melahirkan konsep hak menguasai, negara tidak lagi sebagai pemilik. Namun sebagai organisasi penguasaan tanah yang mempunyai wewenang. Wewenang penguasaan negara itu diatur secara tegas pada Pasal 2 ayat 2 UUPA, berangkat dari konsep menguasai hak negara itu, kemudian lahirlah konsep tentang tanah negara, dimana dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 itu tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Artinya apa, terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara ini berarti hak menguasai negara ini sagat kuat dibandingkan dengan tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara. Di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara itu tidak ada lagi hak-hak lain di atas tanah terserbut, termasuk j uga hak adat.Berangkat dari konsep tanah negara yang diakomodir pada PP 8 1953 tersebut, maka timbul pertanyaan siapa institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasa terhadap tanah-tanah Negara? Dalam PP itu dikatakan bahwa kementerian atau institusi pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan adalah Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu belum lahir Kementerian Agraria atau Badan Pertanahan Nasional. PH Fachmi: Saudara ahli, siapa yang berwenang terhadap tanah negara ini? Dr Azmi: Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa

Keterangan Ahli Prof Dr Ismansyah, SH. MH saat diperiksa oleh penyidik, yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, karena ahli tidak hadir dalam persidangan. Penyidik : Apakah saat dilakuakan pemeriksaan ini, saudara ahli ini berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya? Prof Ismansyah : Ya, saya sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Penyidik : Mengertikah ahli apa sebabnya dimintai keterangan saat ini? Kalau mengerti dalam perkara apa? Prof Ismansyah, SH. MH :Saya mengerti, yaitu sebagai ahli pidana sehubungan dengan telah terbitnya sertifikat hak guna bangunan atas nama Basrizal Koto. Penyidik : Apakah pekerjaan dan jabatan ahli sekrang ini? Prof Ism ansyah : Guru Besar Fakultas Hukum Unand. Penyidik : Jelaskan riwayat pendidikan, pekerjaaan dan jabatan ahli? Prof Ismansyah: SDN 6 Padang, SMPN 1 Padang, SMA Don Bosco, S1 Fakultas Hukum Unand, S2 Universitas Diponegoro Semarang, S3 Universitas Diponegoro Semarang. Terhitung 1 Juni 2010 dengan SK Menteri Pendidikan diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Unand.Pekerjaan, dosen hukum Unand, tahun 1987 sampai sekarang, dosen Universitas Bung Hatta, dosen Unes, dosen UIN Riau. Penyidik: Perkara apa saja yang ahli pernah dimintai keterangan selaku ahli oleh pihak penegak hukum? Prof Ismansyah: Perkara yang pernah dimintakan keterangan kepada saya selaku ahli:1. Keterangan ahli pada proses verbalis di Polda Sumbar tentang penyerobotan tanah di Timpe Darmasraya, tahun 2009.2. Ket erangan ahli di Polres Pasaman Barat tentang penyerobotan lahan di perkebunan sawit, tahun 2010.3. Memberikan keterangan ahli di Polda Sumbar dalam perkara tindak pidana penggelapan, tahun 2010.4. Memberikan keterangan ahli di Polda Sumbar dalam perkara pemerasan di Solok Selatan, tahun 2011.5. Memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang kasus korupsi Direktur PDAM, tahun 2011.6. Memberikan keterangan ahli dalam kasus pembakaran dan pengrusakan Polres Sawahlunto. Penyidik: Bagaimana pendapat ahli surat penyataan fisik bidang tanah dan surat penyataan pemilik tanah yang dibuat oleh Basrizal Koto? Prof Ismansyah: Secara umum dapat saya berikan penadangan bahwa setiap surat yang diajukan kepada BPN pada prinsipnya tidak dibuat secara sendirisendri, akan tetapi sudah adaformat blangko kosong yang diisi nantinya oleh www.harianhaluan.com

konsep tanah negara itu ada dua. Pertama tanah negara yang dikuasai langsung oleh Negara. Di atas tanah itu tidak ada hak-hak lain terhadap tanah tersebut. Kemudia ada tanah negara yang tidak dikuasai langsung oleh negara, di sini hak penguasaanya tidak sekuat tanah yang dikuasai langsung negara. Terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tidak, pengawasanya terhadap tanah itu berada pada Kementerian Agraria atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). PH Fachmi: Apa yang ahli pahami dengan istilah grondkaart? Dr. Azmi: Grondkaart itu dalah sebuah peta yang dibuat oleh petugas karaster pada waktu itu, yang menerangkan jalur kereta api yang pernah ada di seluruh Indonesia. Grondkaart belum bisa dikatakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, karena yang bisa menerangkan kepemilikan itu adalah sertifikat yang telah terdaftar pada BPN. PH Fachmi: Ada istilah tanah negara bekas eigendom verponding , apakah maksudnya? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Tadi sudah dijelaskan eigendom verponding adalah salah satu jenis kepemilikan atas tanah yang pernah ada, atau biasa juga yang kita kenal dengan hak barat. Kemudian dengan hadirnya UU Nomor 5 tahun 1960 maka ada kewajiban yang harus dilakukan atas pemegang hak tanah untuk melakukan konversi. Dimana hak-hak atas tanah lama disesuaikan dengan hak-hak yang dinyatakan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut. Semua pemegang eigendom verponding disyaratkan pada jangka waktu 20 tahun, untuk konversi. Kalau tidak dilakukan, maka akan menjadi tanah negara. Eigendom verponding harus didaftakan terlebih dahulu oleh pemegang hak, sepanjang ia masih memenuhi syarat sebagai penguasaan hak tersebut. Kalau tidak memenuhi syarat untuk melakukan konversi, maka tidak juga bisa diproses atas haknya. Maka hak-hak tersebut akan menjadi tanah Negara. Saat itu muncul tanah bekas eigendom verponding. PH Fachmi: Dalam sertifikat dikatakan tanah tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu atas nama PT Pembangunan Padang. Bisa ahli jelaskan terkait itu? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Itu adalah tanah negara bekas eigendom verponding 1650. Artinya tanah tersebut telah pernah ada HGB atas PT pembangunan Padang sebagai mana pengacara sebutkan tadi. Oleh karena itu, kalau seandainya HGB PT tersebut tidak dilakukan perpanjangan dalam jangka 20 tahun, maka akan kembali pada tanah negara bekas eigendom verponding . PH Fachmi: Apakan grondkaart termasuk kepada hak atas tanah? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Sebagaimana dikatakan tadi, grondkaart adalah sebuah peta yang dibikin oleh kadaster atau petugas ukur waktu itu. grondkaart bukanlah salah satu bukti hak milik tas tanah. Bagaimana juga, grondkaart tidak bisa dikatakan sebagai bukti kepemilikan. Yang bisa dijadikan bukati kepemilikan tersebut adalah bukti yang dikeluarkan oleh BPN, dalam hal ini adalah sertifikat. Kalau memang grondkaart tersebut dijadikan dasar pengajuan hak atas tanah, maka harus juga dilihat dulu apakah subjek yang melakukan pengajuan hak ini adalah subjek yang berhak mengajukan permohonan. PH Fachmi: Proses apa yang sehurusnya dilakukan pemilik grondkaart, agar tanah itu bisa menjadi hak atas tanahnya. Apakah melalui

pemohon, bilamana sudah diisi dan didukung oleh syarat-syarat materil yang diinginakan oleh blangko tersebut, maka surat tersebut oleh BPN memalalui sifat formil dan bilamana tindakan BPN itu ditemntang oleh pihak lain dalam pembuatan surat yang aklan menimbulkan hak bagi pemophon, maka BPN akan menghentikan syarat formil tersebut dan meminta pada pemohon untuk melengkapi tentang adanya tuntutan dari pihak lain, sehingga syarat formil terpenuhi dengan segala kelengkapa syaratnya.Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh penyidik kepada saya dapat saya sampaikan bahwa ketiga surat yang disampaikan tersebut secara prinsip telah terpenuhi syarat formil dan materil, sehingga surat itu sah apa adanya, kecuali kemuadian hari terdapat adanya rangkaian keadan palsu yang dibuat oleh pemohon maka pertanggujawaban pidana dapat dimintakan kepada pemohon. Penyidik: Dalam pengurusan HGB ke BPN Padang, Basko menyuruh Cai tanpa surat kuasa secara tertulis. Hanya perintah lisan. Cai mengurus dengan dasar surat penguasan fisik bidang tanah dan surat pernyataan pemilik. Bagaimana posisi Cai sehubungan dengan pengurusan HGB atas nama Basrizal Koto tersebut, yang mana dikemudian hari terdapat adanya dugaan pemalsuan surat yang dibuat oleh Basko, sehingga terbit HGB, dengan hilangnya tanah PT KAI sebagian? Prof Ismansyah: Menurut pendapat saya, pelaku yang disuruh oleh orang lain tanpa surat kuasa pada umumnya sah-sah saja menurut hukum, akan tetapi menimbulkan permasalahan nantinya bilamana orang yang disuruh tersebut terlibat dalam aspek hukum pidana, dimana pertanggungjawaban pidana akan dimintakan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada seseorang karena perbuatanya adalah dilakukan oleh pelaku itu sendiri dan pertanggungjawaban yang dilakukan karena bukan perbutannya. Penyidik: Dalam bunyi surat pernyataan fisik bidang tanah dan surat peryataan kepemilikan tana menerangakan bahwa tanah yang dimanfaatkan tidak dalam keadaan sengketa, sementara pihak PT KAI dari tanggal 24 Januari 2005 sampai 31 Oktober 2011 telah menyurati PT Basko Minang Plaza untuk mengosongkan lahan dengan cara membongkar sendiri, namun pihak PT Basko M inang Plaza ti dak mengindahkan surat teguran dari PT KAI tersebut. Bagaimanakan pendapat ahli sehubungan surat pernyataan fisik bidang tanah dan surat pernyataan kepemilikan tanah? Prof Ismansyah: Menurut pendapat saya secara umum, terkait adanya sengketa perdata, akan tetapi untuk kepentingan hukum lainnya, terutama aspek hukum pidana, terlihat adanya keadaan palsu dimana disampaikan dalam surat pernyataan tersebut tidak dalam sengketa. Padahal patut atau

pengakuan saja atau mendaftarkan ke BPN? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Agar grondkaart itu bisa dilanjutkan prosesnya harus mengacu juga kepada undang-undang yang berlaku. Kembali kepada apa yang telah diatur PP 8 tahun 1953. Itu sebagai dasar untuk melakukan penertiban terhadap tanah negara yang dikuasai oleh kementerian atau intansi lainya. Tindak lanjutnya, dikeluarkan Permen nomor 9 tahun 1965. Dalam Permen itu dikatakan bahwa setiap tanah yang dikuasai oleh instansi atau kementerian, sepanjang dipergunakan untuk kepentingan instansi yang bersangkutan harus dikoversikan menjadi hak pakai atau hak pengelolaan. Art inya, terhadap instansi yang melakukan konversi, hak yang diberikan kepadanya hanya hak pakai atau pengelolaan. Hanya bisa dipergunakan untuk kepentinngan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Kalau tidak, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Kementerian Agraria. PH Fachmi: Menurut ahli, apakah PT KAI bisa menjadi pemilik atas tanah, atau Kementerian Perhubungan yang berhak atas tanah tersebut? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Pernah ditegaskan dalam putusan PTUN kalau PT KAI tidak bukan pemilik tanah. Pemiliknya adalah Kementerian Perhubungan. Itu adalah putusan kasasi, jadi itu sudak inkrah. Ini harus menjadi pegangan bagi hakim yang menyelesaikan tanah PT KAI yang bersengketa. Di sini dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai legal standing adalah Kementerian Perhubungan, bukanlah PT KAI. JPU Mulyadi: Sepengetahuan ahli, pada zaman Hindia Belanda, hak-hak atas tanah itu apa saja? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Kondisi hukum tanah pada masa itu dualism. Pada waktu itu ada hukum tanah yang berlaku pada pribumi, hukum tanah yang berlaku pada barat. Kemudia hukum tanah barat atau yang dikenal dengan hak-hak barat. Hak barat itu ada hak eigendom, kemudiah hak erpah.: JPU Mulyadi : Apakah mungkin berdempet antara peta grondkaart dengan eigendom verponding? Dr. Azm i Fendri, SH, MKn: Tadi telah ditegaskan kalau grondkaart itu bukan sebagai bukti kepemilikan. Seharusnya tidak berdempet. JPU Mulyadi: Jika sesorang mengatakan tanah itu adalah bekas eigendom verponding, namun ia tidak bisa menunjukan bukti f isik eigendom verponding, itu bagaimana? Dr. Azm i Fendri, SH, MKn: Eigendom verponding itu adalah bukti kepemilikan pada zaman balanda. Untuk menyatakan kalau tanah itu eigendom verponding adalah BPN. Tidak ada lagi instasi lain yang bisa menyatakan hal itu. Kalau tidak dilakukan konversi, maka itu akan menjadi tanah negara, dan penetapan tanah negara itu adalah kewenangan BPN. Apalagi kalau ditemukan itu menjadi dasar yang lebih kuat. JPU Mulyadi: Kata ahli satu-satunya instansi yang berwenang memberikan hak atas tanah itu adalah BPN. Apakah dengan tidak dilakukan pengajuan atas hak oleh instansi terhadap tanah yang dikuasainya, itu menjadi hak orang lain juga yang mengajukan? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Secara kewenangan untuk memberikan hak it u adalah BPN atau persetujuan perintah setempat. Jadi bukan BPN saja, namun juga ada persetujuan tata ruang untuk mengeluarkan hak tersebut. JPU Mulyadi: Menyangkut dengan konversi selama 20 tahun tanah itu harus didaftarkan kepada BPN, ada tidak pengecualianya itu?

sepatutnya diduga keadaan palsu yang diciptakan oleh pelaku untuk memenuhi syarat mat eril, dengan tujuan mendapatkan hak yang lebih luas atau pasti, suatu pengurusan hak tas tanah. Penyidik: Bagaimana pendapat ahli terhadap peta grondkaart tahun 1888 diakui negara RI atau tidak? Prof Ismansyah: Menurut pendapat saya, grondkaart tersebut masih berlaku di Indonesia termasuk di negara internasional karena itu sebagai pengakuan hak yang diberikan kepada jalur perkeretaapian. Penyidik: Bagaimana pendapat ahli dalam suatu perkara pidana yang disidik oleh pihak kepolisian dan juga masih dalam perkara perdata yang sedang berjalan di pengadilan? Prof Ismansyah: Dalam melihat aspek hukum perdata dan pidana, maka objeknya sangatlah berbeda perkara berkaitan dengan kepentingan privat, yakni hak orang perseorangan atau hak yang sah dalam hubungan hokum. Sementara orang dan perseorangan. Sedangakan hukum pidana berkaitan dengan kepentingan Negara, karena telah dilanggaranya aturan-aturan negara untuk melindungi kepentingan publik, sehingga secara prinsip kepentingan privat itu didahulukan. Akan tetapi, bila terjadi benturan yang sama dengan objek, yang sama menurut dua aspek hukum tersebut, bisa jalan sekaligus tanpa harus mendahulukan dari salah satunya. Penyidik: Adakah keterangan lain yang akah ahli berikan? Prof Ismansyah: Untuk sekarang ini tidak ada. KETERANGAN SAKSI ZULHADI Penyidik : Apakah saat dilakukan pemeriksaan ini, saudara ahli berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Bersediakah memberikan keterangan dengan yang sebenarnya? Zulhadi : Ya, saya sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Penyidik : Mengertikah ahli apa sebabnya dimintai keterangan saat ini? Kalau mengerti, dalam perkara apa? Zulhadi : Saya mengerti. Diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara membuat surat palsu, memalsukan surat dan atau menggunakan surat palsu serta penggelapan tanah milik negara PT KAI, serta perusakan. Penyidik: Sejak kapan saudara bekerja di PT Basko Minang Plaza? Zulhadi: Sejak 1997 sampai 2000 di Bagian Umum. Kemudian saya berhenti dan mulai bekerja kembali pada tahun 2005 sampai 2010 sebagai koordinator parkir dan satpam. Penyid ik: Apakah saudara tahu pemilik PT Basko Minang Plaza? Zulhadi: Basrizal Koto. Penyidik : Sejak kapan anda mengenal Basko, dan apa hubungan saudara denganya? Zulhadi: Sejak 1990 bekerja sebagai Sales Manager di PT Jaya Utama yang

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

19

Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Tidak ada pengecualian. Kalau hak barat itu tidak didaftarkan, maka itu akan menjadi tanah negara. Tanah negara dalam undang-undang dimaknai t anah yang dikuasai langsung oleh negara. Kalau tanah yang dikuasai langsung oleh negara berarti negara berhak menerbitkan hak atas tanah itu, sepanjang pemohon menguasai tanah tersebut dengan itikad baik. Prinsipnya, tanah tidak boleh ditelantarkan begitu saja, karena tanah itu harus bermanfaat bagi negara dan masyarakat. JPU Mulyadi: Bagaimana pula dengan tanah negara bebas? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Tanah negara bebas itu, negara diberikan kebebasan untuk mengatur atas tanah tersebut. Artinya di atas tanah bebas tersebut tidak ada hak-hak lain. JPU Mulyadi:Bagaimana pendapat ahli terkait dengan tanah yang dimanfaatkan oleh kereta api untuk rel dan disekitarnya? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Tadi dikatakan, perlu adanya penertiban atas tanah yang dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan termasuk kereta api? Termasuk agar jangan terjadi perbuatnperbuatan spekulasi untuk kepentingan pribadi dengan mengatas namakan negara. Dengan dilakukan penyertifikatan, akan jelas tanah tersebut betul-betul digunakan untuk tugas dari instansi tersebut. Guna penertiban, kalau sudah terdaftar dan mempunyai sertifikat, apapun spekulasi atas tanah tersebut tidak akan bisa dilakukan lagi. Karena tanah yang sudah tercatat sebagai aset negara harus digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. JPU Mulyadi: Bagaimana pendapat ahli tentang UU Nomor 23 tahun 2007 yang menentukan areal kereta api itu 6 meter dan 9 meter dari as rel? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Itu memang ada persyaratan. Namun perlu disertifikasikan 6 meter itu adalah pada jalur manfaat dan 9 meter itu adalah jalur pengawasan, itu boleh disertifikatkan. Yang berhak melakukan pendaftaran itu adalah Departemen Perhubungan dan tidak PT KAI. Kalau tidak didaftarkan itu akan tetap menjadi tanah negara, dan kewenangan itu tetap pada BPN. PT KAI itu hanya sebagai operator dan yang mempunyai legal standing itu tetap pada Kementerian Perhubungan. JPU Mulyadi: Apa pendapat ahli ada orang yang menjukan permohonan hak atas tanah yang 6 meter tadi? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Jalur 6 meter itu memang ketentuan undang-undang, secara legal standing yang melakukan penyertifikatan itu adalah Departemen Perhubungan. Kalau memang ada yang mendaftarkan, maka BPN tidak akan mengeluarkan hak atasnya, jika telah ada hak yang terdapat di sana. Tapi, sepanjang tanah itu belum dikeluarkan haknya oleh BPN, sah-sah saja, karena hanya BPN yang berwenang untuk mengeluarkan hak itu. JPU Mulyadi: Kalau satu tanah itu terdapat di grondkaart dan ada juga eigendom verponding, bagaimana pendapat ahli? Dr. Azmi Fendri, SH, MKn: Saya tegaskan lagi kalau grondkaart itu bukan satu bukti kepemilikan, jadi itu tidak bisa dijadikan dasar. BPN tidak pernah memakai itu sebagai dasar untuk mengeluarkan hak. Agar grondkaart itu bisa diakui maka harus dilakukan pendaftaran. Ketentuan yang dipegang oleh BPN itu, tanah diakui kepemilikanya kalau sudah disertifikasi. Tidak mungkin BPN akan mengeluarkan hak atas tanah yang telah didaftarkan haknya. Sekali lagi ahli menegaskan, grondkaart tidak sebagai bukti kepemilikan tanah. (*)

bergerak di bidang jual beli mobil, dan hubungan saya hanya sebagai karyawan. Penyidik: Apakah saksi mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa tanah milik PT KAI oleh PT Basko Minang Plaza, dalam hal ini Basrizal Koto. Sejak kapan terjadinya? Zulhadi: Saya mengetahuinya. Tapi tidak mengetahui secara pasti tentang sewa menyewa tanah tersebut. Penyidik : (Penyidik memperlihatkan surat perihal sewa menyewa tanah). Apakah saksi mengetahui surat tersebut? Zulhadi: Surat tangihan sewa tanah milkik PT KAI yang disewa oleh PT Basko Minang Plaza, dalam hal ini Basrizal Koto. Penyidik: Apakah wewenang saksi untuk membalas surat dari PT KAI tanggal 28 November 2008, tentang tagihan sewa tanah dan membubuhkan tandatangan di surat tersebut, dengan jawaban sebagai GM. Sedangkan saudara saat itu bukan GM? Zulhadi: Wewenang saya secara struktural tidak ada, tapi atas instruksi saudara Herman yang saat itu menjabat sebagai GM dari PT Basko Minang Plaza. Penyidik: Merujuk pada pertanyaan poin di atas, saksi mengerti dengan isi dan maksud surat dari PT KAI yang dibalas tersebut. Apakah saudara mengetahui bahwa telah terjadi sewa menyewa tanah milik PT KAI oleh Basrizal Koto sesuai dengan surat balasan yang saudara buat dan menandatanganinya sebagai general manager? Zulhadi: Saya mengerti tentang sewa tanah yang dilakuan Basko dengan PT KAI. Maksud surat PT KAI meminta uang sewa tanah kepada PT Basko Minang Plaza sebebesar Rp130.708.805. Saya mengetahui telah terjadi sewa menyewa tanah milik PT KAI oleh PT Basko Minang Plaza dalam hal ini Basrizal Koto setelah mempelajari surat tagihan yang masuk dari PT KAI. Penyidik : Apakah saudara memberitahukan kepada pimpinan, setelah menerima surat dari PT KAI? Apakah tindakan yang saudara lakukan setelah menerima surat tersebut? Zulhadi: Saya memberitahukan kepada pimpinan dan tindakan yang saya lakukan adalah membalas surat tersebut dan menawar harga sewa. Penyidik : Tadi saudara mengatakan, selain membalas surat dari PT KAI saudara juga menawar harga sewa, melalui surat yang saudara terima. Apa yang menjadi dasar saudara untuk menawar harga dan apa wewenang saudara untu melakukan penawaran? Zulhadi : Karena harga terbut berbeda dengan sebelumnya. Saya memberitahukan surat tersebut pada pimpinan saya Herman selaku GM. Wewenang saya tidak ada, cuma saya hanya menggambil kebijakan untuk menawar besarnya uang sewa kepada PT KAI. Penyidik: Siapakah dari PT KAI yang saudara ajak untuk tawar menawar? Zulhadi : Pastinya saya lupa. Tapi sekitar 2008 saya pernah diundang

Mujiono, dari PT KAI untuk tawar menawar besarnya haga sewa. Penyidik: Apakah surat PT KAI pada tanggal 28 November 2008 sauadara beritahukan Basko selalu pimpinan atau Heman selaku general manager? Apa alasan saudara membalas surat PT KAI? Zulhadi : Tidak ada saya sampaikan. Dasar saya untuk membalas itu atas kemauan saya sendiri. Penyidik: Apakah ada wewenang saudara untuk membalas surat tagihan sewa tanah oleh PT KAI, yang mana surat tersebut bukan dialamatkan kepada saudara? Zulhadi :Tidak ada wewenang saya untuk membuat dan menandatangi surat sewa tanah dari PT KAI. Penyidik : Apakah jabatan saudara di PT Basko Minang Plaza pada saat anda membuat balasan surat dari PT KAI? Apakah saudara pernah menjabat sebagai general manager pada perusahaan tersebut? Zulhadi: Pada saat itu jabatan saya adalah Koodinator Bagian Umum, securiti dan parker. Saya tidak pernah menjabat sebagai general manager pada PT Basko Minang Plaza, sampai saya tidak bekerja lagi di sana. Penyidik: Diperlihatkan kepada saudara surat tertanggal 18 Maret 2010 perihal sewa tanah, apakah saudara ketahui surat tersebut? Zulhadi: Surat tersebut saya yang mengonsepnya dan saya juga yang menandatanganinya. Surat itu balasan untuk PT KAI tertanggal 1 Maret 2010. Isi balasannya menurut keinginan saya sendiri. Penyidik : Apakah saudara pernah melakukan pembayaran tagihan sewa kepada PT KAI atas nama PT Basko Minang Plaza? Zulhadi: Tidak pernah. Penyidik: Apakah saudara mengenal saudara Bakri M Djalil yang merupakan karyawan PT KAI yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Tanah dan Bangunan dan bertugas tentang penagihan sewa tanah yang dipakai oleh PT Basko Minang Plaza. Zulhadi: Saya tidak mengenali dia, dikarenakan tahun 2010 saya tidak lagi bekerja di PT Basko Minang Plaza. Penyidik: Menurut saudara apakah pern ah ada PT Basko Minang Plaza mengadakan kontrak, perjanjian sewa menyewa tanah dengan PT KAI? Zulhadi: Saya tidak mengetahui tentang kontrak, perjanjian sewa menyewa, saya hanya mengetahui tentang tagihan sewa yang diberikan PT KAI pada PT Basko Minang Plaza. Penyidik : Apakah saudara mengetahui tentang perusakan yang dilakukan oleh PT Basko Minang Plaza t erhadap plang bermerek tanah ini milik PT KAI? Zulhadi : Saya tidak mengetahui. Penyidik: Apakah tahun 1994 saudara masih bekerja di PT Basko Minang Plaza? Apakah saudara mendatangi PT KAI untuk melakukan kerja sama sewa menyewa tanah?

Redaktur: Nasrizal

>> KETERANGAN: hal 02 Layouter: Irvand


20

KOTA SOLOK

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

HADAPI GUGATAN KEPEMILIKAN TANAH

Pemko Tak Perlu Khawatir SOLOK, HALUAN — Pemerintah Kota Solok tidak perlu cemas dan khawatir dengan gugatan dari sejumlah orang terhadap kepemilikan tanah yang dikuasai Pemko. Apalagi Pemko memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat dari lokasi yang dijadikan sebagai fasilitas perkantoran tersebut.

BANYAK KOSONG — Pasar semi modern di Kota Solok masih banyak yang kosong dan belum ditempati. Pemko Solok perlu bertegas-tegas terhadap pemilik yang sudah ada namanya agar menempati tokonya untuk berjualan. ALFIAN

RPJPD Kota Solok 2005-2025 Dievaluasi SOLOK, HALUAN — Walikota Solok membuka kegiatan Sosialisasi dan Workshop Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025. Kegiatan ini diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris dan Kasubbag Program di Aula Bappeda Kota Solok. Sosialisasi ini menghadirkan nara sumber Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Da-

erah Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Ir.Muhammad Hudori,M.Si dan Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Ir.Suprayitno,MA serta dua orang tenaga ahli. Walikota Solok diwakili Sekda Rusdianto,SIP, MM dalam sambutannya mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2010-2015 dan 20162021 telah terjadi perubahan kebijakan nasional dan juga

perubahan kondisi daerah. Hal ini menyebabkan asumsi pokok dalam perencanaan pembangunan jangka panjang menjadi tidak relevan lagi. “Hal itu perlu dilakukan tinjauan terhadap RPJPD Kota Solok agar rencana pembangunan daerah dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan perubahan kondisi Kota Solok,” tutur Rusdianto. Disamping sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Solok 2005-2025, ter-

dapat beberapa sasaran yang sulit dicapai sampai tahun 2025, serta belum mencantumkan indikator kinerja capaian. “Untuk menjamin agar RPJPD Kota Solok sesuai dengan kebijakan nasional dan kondisi daerah, maka tahun ini kita akan melakukan evaluasi terhadap RPJPD,” jelasnya. Makanya, kegiatan RPJPD Kota Solok telah berjalan selama 12 tahun dirasa perlu dievaluasi melihat perkembangan pembangunan, juga

dilatarbelakangi Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat daerah. “Melalui workshop ini diperoleh informasi, acuan serta pedoman dalam rangka evaluasi. Untuk itu diminta kepada para peserta untuk serius dan aktif sehingga evaluasi RPJPD untuk menyusun arah pembangunan yang lebih responsif dan realistis bagi kesejahteraan masyarakat Kota Solok dapat bejalan lacar sesuai yang diharapkan,” tegasnya. (h/hms)

JALIN KERJA SAMA IT DENGAN PEMKO BANDUNG

Pemko Jemput Ketertinggalan SOLOK, HALUAN — Pemko Solok dan Pemko Bandung melakukan kerjasama pelayanan di bidang Tekhnologi Informatika (IT). Hal itu sesuai dengan kebutuhan perkembangan IT di Kota Solok. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Solok, Zulfadli dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, Ahyani Raksanagar di Kota Bandung, Rabu (27/9). Dalam sambutannya, Kadis Kominfo Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengatakan, siap membantu dan berkolaborasi untuk maju bersama dengan kabupaten/kota lain menuju smart city. Sebab ke depan hal itu sangat dibutuhkan seiring perkembangan dan kemajuan di dunia telematika. “Sebagai tindak lanjut dari SPK, Diskominfo Kota Bandung akan melakukan supervisi dan pendampingan. Kemudian secara bertahap aplikasi smart city Bandung akan dikembangkan dan diimplementasikan di Kota Solok sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kota Solok,” katanya.

KEPALA Dinas Kominfo Kota Solok, Zulfadli menandatangani berita acara kerja sama di bidang Tekhnologi Informatika (IT) dengan Pemko Bandung, Rabu (27/ 9). Secara bertahap, aplikasi smart city Kota Bandung akan dikembangkan dan diimplementasikan di Kota Solok sesuai kondisi dan kebutuhannya. ALFIAN

Sementara Kadis Kominfo Kota Solok, Zulfadli mengatakan, Kota Solok memang masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya dalam bidang IT. Akan tetapi Kota Solok mempu-

nyai komitmen dan kemauan serta tekad untuk terus maju dan berkembang sebagai mana kabupaten/kota lainnya yang telah lebih dulu maju dalam penguasaan teknologi in-

formasi. “Untuk mengejar ketertinggalan itu, salah satu langkah dan terobosan yang dilakukan adalah melalui kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Bandung sebagai pelopor pengembangan smart city di Indonesia. Sehingga ketertinggalan itu bisa dijemput kembali oleh Kota Solok,” katanya. Dikatakan, Kota Bandung yang sudah berpengalaman di bidang IT diharapkan terus menularkan pengetahuannya pada Kota Solok agar Kota Solok bisa sejajar dengan kota lainnya yang sudah lebih duluan menguasai IT. Pemda Kota Solok akan terus berupaya membenahi diri dalam penguasaan IT, apalagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah berdiri sendiri dalam bentuk Dinas Komunikasi dan Informasi. Dengan demikian, akan terbuka peluang Kota Solok untuk belajar mengembangkan dan mengimplementasikan pemanfaatan tehnologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih bagaimana yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung saat ini. (h/alf)

“Fenomena yang muncul saat ini perlu dimaklumi, karena sejumlah oknum ninik mamak ingin membuat kepala daerah bermasalah. Ini diduga karena adanya kepentingan tertentu dibalik persoalan itu,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Solok, Daswippetra Dt Mjj Alam kepada Haluan awal pekan lalu. Untuk itu, Pemko Solok harus siap melayani prilaku demikian tanpa dibawa kemeja perundingan, melainkan hadapi ke pengadilan. Zaman sudah berubah, sistim pemerintahan makin transparan. Setiap persoalan harus jelas aturan mainnya. Dalam era demokrasi dan era reformasi saat ini, yang dituntut adalah adanya kepastian hukum. “Gugatan status tanah ke pengadilan oleh sejumlah oknum ninik mamak, sah-sah saja. Melalui pengadilan nanti akan jelas siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut,” katanya. Menurut hemat Daswippetra, adanya gugatan ke pengadilan atas status kepemilikan tanah hanyalah ingin merongrong pemerintahan dan kepemilikan yang sah atas status tanah tersebut. Sebab persoalan itu munculnya sekarang, sementara tanah yang disengketakan itu sudah dikuasai sejak tahun 70-an silam. Pemerintah tidak mungkin menguasai tanah tanpa jelas kepemilikan. Walau tanah itu dalam bentuk tanah wakaf, hibah ataupun yang lainnya untuk kepentingan pembangunan, namun statusnya tetap bersertifikat supaya

tidak ada persoalan dikemudian hari. Menurut Daswippetra, Pemko Solok hendaknya siap melayani melalui gugatan itu. Jika masih saja dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan tentu ada yang harus dikorbankan dari Pemko Solok. Dimata Ketua Komisi II itu, persoalan tanah di Kota Solok tidak begitu pelik, asalkan batanyo ka nan tahu, maminta ka nan punyo (bertanya pada yang tahu, meminta pada yang memiliki). Namun kenyataan tidak demikian. Karena Pemko membeli tanah namun tim terlalu banyak. Disamping itu ada pula perantaranya, sehingga munculnya kesulitan-kesulitan. Seperti contoh kasus UMMY Solok. Mantan Walikota Solok, Hasan Basri yang sangat piawai sejak juga terkecoh membeli tanah untuk pengembangan Kampus UMMY Solok. Hal ini karena batanyo tidak ka nan tahu, maminta indak ka nan punyo. Akhirnya tanah yang dananya sudah terlanjur diserahkan oleh pihak UMMY, menjadi sia-sia. “Setelah muncul masalah, Hasan Basri panic. Bahkan yang bersangkutan pernah mendatangi DPRD Kota Solok untuk penyelesaian tanah dimaksud. Saat itu saya hanya menjawab, tugas DPRD bukan menyelesaikan sengketa jual beli. Logisnya kalau memang UMMY Solok merasa tertipu dan dirugikan dalam pembelian tanah, jalurnya ke polisi selaku penegak hokum,” katanya. (h/alf)

PEGADAIAN GELAR LOMBA MEWARNAI

Pupuk Semangat Menabung Anak SOLOK, HALUAN — Pegadaian Cabang Solok mengumpulkan murid Taman Kanakkanak (TK) se-Kecamatan Bukit Sundi, Kota Solok di gedung olahraga setempat awal minggu lalu. Kegiatan ini adalah suatu bentuk sosialisasi pada anak-anak untuk menabung. Pemimpin Cabang Pegadaian Solok, Syahwaldi saat ditemui, Selasa (26/9) mengatakan, selain kegiatan mengajak murid TK menabung ini juga digelar serangkaian acara lainnya untuk memupuk jiwa solidaritas pada anak. Murid TK yang dikumpulkan itu bukan hanya sekedar meramaikan suasana, melainkan diadakan lomba mewarnai. Pegadaian Cabang Solok menyiapkan berbagai fasilitas pendukung mulai dari alat tulis, spidol dan gambar yang dibuat. Kemudian murid TK bisa menuangkan pikirannya tentang warna apa yang cocok terhadap gambar yang disajikan tersebut. Begitu selesai acara dibuka pimpinan cabang, murid TK yang juga didampingi orangtuanya langsung beraktivitas. Hampir 206 orang murid TK melakukan kreativitasnya dan mencurahkan kemampuannya secara berkelompok.

Para murid TK itu disamping menuangkan pikirannya juga ada yang saling bergurau sesamanya untuk membulatkan pikiran terhadap karya yang dihasilkan. Para panitia lomba dari Pegadaian juga merasa terpukau dan salut akan keterampilan mrid-murid TK dalam mengasah kemampuannya. Menurut Syahwaldi, kendati kegiatan lomba mewarnai bagi murid TK sangat sederhana, namun dibalik itu, tujuan yang hendak dicapai, bagaimana anak-anak sejak dini bisa menabung di Pegadaian dan didorong oleh orangtuanya. “Jika anak-anak sejak kecil sudah terbiasa menabung, untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA lebih mudah dan orangtuanya terbantu karena dengan menyisihkan sebagai belanjanya bisa dimanfaatkan untuk sekolah yang lebih tinggi,” katanya. Untuk memfaslitasi kegiatan menabung, Pegadaian Cabang Solok memiliki Kantor Pembantu Cabang di Muaro Paneh. Di kantor tersebut, murid TK siap dilayani kapan saja. Kegiatan menabung merupakan bentuk ajakan bagi anakanak dalam berhemat sampai dia dewasa nantinya. (h/alf)

Solok Berharap Punya Universitas SOLOK, HALUAN — DPRD Kota Solok terus berupaya mendorong Pemerintah Kota Solok untuk bisa mendirikan sebuah universitas maupun perguruan tinggi sebagai aplikasi dari visi dan misi menjadikan Solok sebuah kota pendidikan. “Dalam konsep pembangunan Kota Solok, arah kebijakan itu tetap menjadikan Kota Solok sebagai kota pendidikan, perdagangan dan jasa. Ketiga itu secara bertahap sudah tercapai,” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Solok, Daswippetra Dt Mjj Alam. Berbicara kepada Haluan di kediamannya Selasa (26/9),

www.harianhaluan.com

menurut Daswippetra, DPRD perlu mendorong Pemko Solok mendirikan universitas maupun sekolah tinggi, karena hanya Kota Solok yang masih tersisih dengan daerah lain yang belum punya perguruan tinggi. Beberapa kota lainnya di Indonesia sudah punya perguruan tingi maupun universitas, ada 3-4 kampus yang dimiliki. “Tidak perlu jauh-jauh membandingkannya. Lihat saja Batusangkar, sudah punya IAIN. Kemudian Bukittinggi juga demikian. Di luar Sumatera Barat, lihat Malang, Bogor, Jogjakarta dan beberapa daerah lainnya, mereka punya kampus

negeri milik pemerintah daerahnya. Kota Solok bukan tidak bisa membangun kampus,” katanya. Potensi Kota Solok membangun kampus sangat memungkinkan sekali karena terletak pada daerah persimpangan, strategis dan bakal menuai banyak calon mahasiswa. Orang tidak mungkin lagi ke Padang maupun Bukitinggi melanjutkan pendidikanm karena di Kota Solok sudah ada kampus yang representatif. “Begitu juga lahan untuk pembangunan kampus cukup tersedia, tanah konsolidasi saja tidak akan habis-habisnya untuk

kampus,” terang Daswippetra. Menjawab Haluan tentang adanya 2 kampus di Kota Solok yakni UMMY dan STAI SNI, menurut versi Ketua Komisi II itu, sangat sulit berkembang. Kampus itu hanya sebagai alternatif saja. Pasalnya, kampus UMMY Solok di Koto Baru eks kantor bupati juga akan diambil alih oleh Pemkab Solok. Begitu juga kampus pusat di Kota Solok hendak diambil alih Pemko Solok. Selain itu, katanya, alamat kampus UMMY Solok bukan di Kota Solok melainkan di Kabupaten Solok. Begitu juga STAI SNI juga di Kabupaten Solok.

Hal itu tertera dalam akta notaris alamat kampus keduanya di Kabupaten Solok, bukan di Kota Solok. UMMY dan STAI berada di Kota Solok karena dipinjamkan tanah oleh Pemko Solok. Tanah pembangunan UMMY di pusat Kota Solok merupakan eks Sekolah Guru Olahraga dulunya. Kemudian beralih ke Sekolah Pendidikan Guru (SPG), untuk membangun kampus UMMY di pusat Kota Solok dengan meminta izin dulu ke Pemko Solok. Karena UMMY itu hanya mengantongi hak guna usaha dan suatu ketika bisa saja diambil alih Pemko Solok. Bukti nyata, saat UMMY

Redaktur: Devi Diany

hendak menambah pembangunan kampus di belakang yang ada sekarang, tidak diizinkan Pemko Solok. Itu membuktikan tanah tersebut bukan milik UMMY Solok. “Saya bersama walikota Solok saat audensi dengan pengurus yayasan Prof Muhammad Yamin sudah mengatakan, agar UMMY dan STAI dikelola Pemko Solok. Jika Pemko yang mengelola bisa dijadikan kampus negeri. Kalau sudah negeri tentu saja menajemennya berbeda lagi, uang masuk dan uang keluar transparan dan setiap tahun dilakukan audit/pemeriksaan,” katanya. (h/alf)

Layouter: Luther


PASAMAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

21

WABUP: PENTING UNTUK GENERASI MUDA

Pemkab Pasaman Gelar Nobar G30S/PKI PASAMAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman, menggelar nonton bareng film G30S/PKI. Pemutaran film itu digelar di Gedung Olahraga Rakyat (GOR) Tuanku Rao, Lubuksikaping, Kamis (28/9) pukul 13.30 Wib. Acara nonton bareng itu dihadiri seribuan pelajar, aparatur sipil negara (ASN) dan asyarakat biasa. Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama, Dandim 0305 Letkol Cosmas P, Kapolres AKBP Reko, Plh Sekda Dalisman serta sederet pejabat teras dilingkup pemkab itu tampak hadir. Suasana menonton film bak di bioskop. Film yang berdurasi hampir empat jam lebih itu di tayangkan di layar besar. Menariknya lagi, Pemkab setempat menyiapkan sejumlah doorprize bagi para penonton film tersebut. Pemutar an film karya sutradara Arifin C Noer ini digelar oleh Pemkab Pasaman bersama Kodim 0305 Pasaman, organisasi kemasyarakatan seperti MPC Pemuda Pancasila dan HMI setempat. Pantauan Haluan, seri buan penonton yang didominasi pelajar dan PNS Pemkab Pasaman nampak asyik me nyaksikan berbagai adegan di film itu. Ada yang tersenyum, tertawa sampai ketakutan meng hayati adegan demi adegan yang ada di film itu.

Tak hanya itu, pada kegiatan tersebut sejumlah pedagang jajanan khas masyarakat setempat juga ikut dihadirkan, sehingga para penonton yang hadir bisa menikmati sajian berbagai makanan ringan sambil menyaksikan pemutaran film. “Pemutaran film ini penting ditonton kembali oleh masyarakat dan juga pelajar, untuk mengetahui sejarah kelam yang pernah ‘menyelimuti’ Negara Kesat uan Republik Indonesia (NKRI),” kata Wabup Atos Pratama kepada Haluan, Kamis (28/9). Atos yang berlatar belakang militer ini berujar, penting bagi warganya untuk mengetahui sejarah. Karena sejarah, kata dia, adalah guru terbaik, dan harus ditanamkan kepada masyarakat khususnya pelajar. “Apalagi ini kan sudah ada intruksi dari Presiden dan Panglima TNI melalui Dandim untuk gelar nobar film sejarah kelam bangsa kita,” katanya. Sebagai orang n omor dua di Kabupaten Pasaman, dia berharap kejadian pada

30 September 1965 itu tidak terulang kembali di Indonesia kemudian hari nanti. “Tanpa mengedepankan perdebatan soal kebenarannya. Apalagi ini kan sudah ada intruksi,” jelasnya. Selain itu, pemutaran film tersebut, kata dia, pun sebelumnya telah digelar di sejumlah nagari dan kecamatan baik oleh komunitas

masyarakat, pemerintah tingkat kecamatan dan nagari juga jajaran Kodim dan Koramil setempat. Pemutaran film G30S/ PKI ini mendapat antusiasme tinggi dari para penonton yang menyaksikannya. Salah seorang siswa SMP Negeri 1 Lubuksikaping, Hilman mengaku senang bisa menonton film tetsebut.

“Sengaja datang selepas pulang sekolah untuk menyaksikan pemutaran film G30S PKI bersama temanteman kelas,” ujarnya Hilman mengaku baru pertama kali nonton film tersebut. Ia bersama rekan pelajar lainnya juga diminta oleh gurunya di sekolah untuk datang ke GOR Tuanku Rao itu untuk menyak-

sikan pemutaran film tersebut. “Makanya ingin nonton dan kebetulan ada nobar di sini. Setelah nonton jadi lebih tahu sejarahnya dan bisa menambah wawasan,” ucapnya. Sama halnya seperti Hilman, salah satu warga Lubuksikaping, Budi Kurnia (40) mendukung dilakukannya pemutaran film pemberon

takan PKI itu. Menurutnya, pemutaran film itu baik bagi generasi milenial masa kini agar me reka tahu bangsa ini memili ki sejarah kelam yang tidak boleh terulang. “Bagus, saya pribadi sangat mendukung film ini diputar ulang. Mes ki ada pro kontra akan kebe naran dibalik cerita film itu,” ujarnya. (h/yud)

NOBAR-Suasana nonton bareng (Nobar) film G30S/PKI di GOR Tuanku Rao, Lubuksikaping, dihadiri siswa SMP/SMA sederajat dan para ASN. YUDHI

OPD Diminta Susun Anggaran Berbasis Gender Kontingen Pasbar Ikuti Jambore PRB Sumbar PASAMAN, HALUAN - Sebanyak 13 orang kontingen Pasaman mengikuti Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Kegiatan Jambore tersebut berlangsung selama empat hari, dimulai sejak 26-29 September 2017. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman, Maspet Kennedy mengatakan, kontingen PRB setempat akan mengikuti serangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan dan pengurangan resiko bencana, bersama 18 kabupaten/kota lainnya. Kata Maspet, ke-13 orang kontingen PRB itu berasal dari, Satgas Pendamping, Kelompok PRB Binaan BPBD yang diantaranya Sibat, PMI, Kelompok Siaga Bencana (KSB), Tagana, dan Relawan potensial lainnya. Ia menjelaskan, kegiatan Jambore PRB ini dilaksanakan selama enam hari, mulai tanggal 25 hingga 30 September 2017 nanti. “Seluruh daerah, ikut berpartisipasi menyemarakkan kegiatan Jambore tersebut,” katanya. Dia menyebutkan, Jambore yang dilaksanakan BPBD Provinsi Sumbar setiap tahun ini bertujuan untuk mempersatukan relawan tanggap darurat yang telah mendedikasikan dirinya dalam mempersatukan relawan tanggap darurat dalam mengurangi resiko bencana. “Kita berharap kontingen Pasaman yang dikirim dapat menjaga nama baik Kabupaten ini. Selain itu kegiatan ini juga dapat bersilaturahmi dan bertukar informasi dengan kontingen dari daerah-daerah lainnya,” ujarnya. Dia menjelaskan, dalam Jambore di Agam ini mereka akan mengikuti sejumlah perlombaan seperti Manajemen Posko tanggap darurat, dapur umum, pertolongan pertama, sosialisasi penanggulangan bencana, bingkar pasang tenda, serta cerdas cermat tentang kebencanaan. “Kecekatan dan kecakapan para relawan dan tim penanggulangan bencana di lapangan juga akan diuji, apakah sudah sanggup dan tangguh menghadapi jika sewaktuwaktu bencana terjadi,” imbuhnya. Kegiatan Jambore PRB itu, menurut Maspet memiliki banyak manfaat. Para personel, kata dia, juga akan ditempa mulai dari wawasan dan fisiknya dalam penanganan bencana. “Itu akan bermanfaat bagi mereka. Apalagi kita ingat, wilayah Pasaman sangat rentan akan bencana alam. Baik bencana tanah longsor, banjir maupun gempa bumi,” tukas Maspet. (h/yud) www.harianhaluan.com

PASAMAN, HALUAN — Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama menyatakan, kesetaraan gender dalam proses dan pelaksanaan pembangunan harus diwujudkan. Sebab, kata dia, kesetaraan gender adalah terciptanya kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. “P engarusut amaan gender it u harga mati. Undang-undang sudah banyak mengatur, karena itu be r hubungan dengan hak asasi manusia,” katanya. Ia menambahkan, bahwa antara laki-laki dan perempuan harus mem peroleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam

kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam menikmati hasil pembangunan. Demikian dikatakan, Wabup Atos Pratama saat membuka pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan pengarusutamaan gender, SelasaRabu, 26-27 September 2017. Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah, diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemintauan dan evaluasi atas kebijakan program dan

kegiatan pembangunan di daerah. “Itu berdasarkan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permandagri nomor 6 tahun 2011,” katanya. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender di lingkup pemerintah daerah, kata dia, salah satunya mengakomodir isu gender mulai dari tahapan penyu sunan dan perumusan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah. “Isu gender harus diimplementasikan dalam setiap program pembangunan

pemda. Setiap OPD, harus menyusun program dan kegiatan yang telah dianalisa dan dilengkapi dengan data dan informasi gender,” katanya. Untuk mewujudkan program itu, kata dia, OPD membutuhkan personil yang betul-betul mampu dan dapat merumuskan rencana kerja OPD dalam bentuk pernyataan penganggaran berbasis gender. “Untuk itu diharapkan, melalui pelatihan itu setiap OPD akan mam pu merumuskan dan mengakomodir isu gender dalam setiap rencana kerja OPD setiap tahunnya,” katanya. (h/yud)

Wabup Atos Dorong UMK Manfaatkan Kemajuan Teknologi PASAMAN, HALUAN—Tingkatkan mutu produk usaha mikro kecil (UMK), Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman, gelar sosialisasi pengembangan Usaha Mikro Kecil (UKM) bagi pelaku UMK se Kabupaten Pasaman, bertempat di gedung KPRI Kogsda Lubuksikaping, Kamis (28/9). Kegiatan itu sekaligus pelantikan pengurus Forum Usaha Mikro Kecil (FUMK) periode 2017-2020. Forum UMK untuk periode tiga tahun ke depan ini diketuai oleh, Yohanes. Diposisi sekretaris dijabat oleh Iskandar. Sementara pada posisi bendahara diisi oleh Devi Muharni. Forum ini memiliki seabrek tugas mulia untuk memajukan dunia usaha mikro kecil di daerah itu. Diantaranya, melakukan promosi dan pemasaran produk, peningkatan sumber daya manusia serta melakukan advokasi dan kelembagaan juga menjalin kemitraan.

Dari laporan pihak panitia, menyatakan sosialisasi itu bertujuan untuk meningkatkan wawasan pelaku UMK serta memfasilitasi mereka dalam me ningkatkan kualitas pengelolaan UMK itu sendiri. Acara sosialisasi diikuti sebanyak 90 orang, berasal dari para pelaku UMK perwakilan setiap kecamatan. Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama menyampaikan, kegiatan sosialisasi sekaligus pengukuhan pengurus FUMK yang baru saja dilaksanakan itu diharapkan dapat melakukan promosi dan mengembangkan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. “Berharap pelantikan pengurus FUMK ini dapat meningkatkan wawasan serta kualitas produk UMK yang akan dipasarkan sehingga laku terjual di pasaran, yang akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat,” katanya. Atos mengakui, bahwa pengelolaan usaha mikro kecil di daerah itu masih

jalan ditempat. Bahkan tak sedikit, harus gulung tikar karena keterbatasan modal dan pemasaran produk oleh para pelaku UMK. “Kita mengakui, banyak kendala dalam mengembangkan sebuah produk khususnya makanan ringan. Diantaranya, terkendala modal dan wawasan juga pengetahuan dalam mengembangkan dan memasarkan produk,” tukasnya. Ia pun mendorong, para pelaku UMK di daerah itu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dalam rangka memasarkan hasil pro duknya. Sebab, selama ini, mereka selalu mengeluhkan kurang mengetahui pasar dan strategi pemasaran yang jitu dalam memasarkan produknya. “Memasarkan produk itu bisa lewat daring, seperti facebook, Whatsapp dan twitter. Manfaatkan kemajuan teknologi, selain biaya murah juga efisien,” katanya.

Dikatakan, bahwa kemajuan usaha mikro kecil harus t erus didorong. Karena dapat mengentaskan masih tingginya angka kemiskinan, mangurangi angka pengangguran dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. “Kita (Pemda) konsen mengembangkan UMK. Kita akan bantu memasarkan produknya, meningkatkan wawasan serta membantu sertifikasi halal bagi produknya,” ujarnya. Diakhir sambutannya, Atos meminta pihak perbankan di daerah itu dapat memberi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di daerah itu, guna menambah ketersediaan permodalan usaha mereka. “Nanti saya akan mencoba mengumpulkan seluruh petinggi-petinggi perbankan disini (Pasaman). Bagaimana solusinya mengatasi kendala modal yang dihadapi pelaku UMK dalam mengembangkan usaha miliknya,” katanya. (h/yud)

Bupati Yusuf Lubis Ingatkan Petingnya UKS PASAMAN, HALUAN - Bupati Pasaman, Yusuf Lubis kembali mengingatkan akan pentingnya menciptakan suasana sekolah yang sehat bagi kelangsungan pendidikan di daerah itu. Salah satunya, melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) “Untuk mewujudkan masyarakat Pasaman yang sejahtera, berawal dari pendidikan kesehatan bagi generasi muda. Jadi, UKS adalah wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sebagai generasi muda bangsa ke depan,” katanya. Adapun tujuan usaha kesehatan sekolah, kata dia, adalah u ntuk

meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan prilaku hidup sehat. Guna mewujudkan tujuan itu, diharapkan peran serta dari seluruh pihak. “Untuk mewujudkan tujuan itu, Saya berharap kepada instansi terkait agar lebih meningkatkan peran fungsi sehingga Pasaman sehat yang kita cita-citakan bersama dapat segera terwujud,” katanya. Untuk itu, kata Bupati, pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah perlu dilakukan, sebagai upaya meningkatkan pendidikan dan kesehatan secara ter padu, sadar, berencana, terarah dan

bertanggung jawab dalam menanamkan dan menumbuhkembangkan prinsip hidup sehat. “Nilai kesehatan dan keindahan perlu ditanamkan kepada segenap peserta didik. Untuk mewujudkan tujuan itu peran dan fungsi instansi terkait haruslah ditingkatkan,” imbuhnya. Bupati pun menyampaikan sejumlah pesan kepada sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Dinas Kesehatan dan Dinas teknis lainnya beserta jajaran agar me realisasikan tiga program pokok usaha kesehatan sekolah (UKS). Meliputi, menyelenggarakan

pendidikan kesehatan tentang pengetahuan tentang dasar-dasar pola PHBS, sikap tanggap terhadap persoalan kesehatan dan latihan atau praktek kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari hari. Selanjutnya, pelayanan kesehatan, pemeriksaan murid, pengobatan ringan, pengawasan warung sekolah, serta menyampaikan informasi terkini tentang berbagai penyakit dan upaya mengatasinya. “Serta, membantu UKS dalam pem binaan lingkungan sehat, mencakup penghijauan, ketersediaan air bersih, pembuatan kebun atau apotik hidup, alam bersih dan pemberantasan sarang nyamuk,” katanya. (h/yud)

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes


22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

22

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 / 9 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian

Mencerdaskan Kehidupan

Nagari Sungai Tanang Bantu Korban Bencana Solsel AGAM, HALUAN - Wujud kepedulian dari masyarakat Sungai Tanang terhadap musibah banjir bandang dan tanah longsor yang dia lami oleh warga di Solok Selatan, Walinagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam antarkan bantuan dari warganya ke Solsel. Walinagari Sungai Ta-

nang Ferinatakusuma me-

ngatakan, bantuan tersebut berisi beras, minyak, gula, mie instan, sarden, telur dan pakaian. Semuanya itu dibawa dengan menggunakan 4 unit kendaraan ke Solok Selatan. “Sebenarnya banyak warga kita yang ingin mengantarkan langsung ban tuan itu, namun karena keter

batasan waktu dan jarak sehingga kita mengkordi nirnya untuk diantarkan langsung ke solok selatan,” ujar Feri, Senin. Bantuan tersebut diteri ma langsung oleh Camat Koto Parik Gadang di Ateh ( KPGA) Syahrul Munir bersama petugas dari BPBD

Solok Selatan. Warganya sambung Feri, juga menitip pesan kepada warga Solok Selatan untuk dapat tabah menghadapi musibah bencana itu, serta jangan putus asa untuk bang kit kembali. Pihaknya juga berharap bantuan yang dikumpulkan

dari warga Sungai Tanang itu dapat meringankan beban warga yang mendapat musi bah tersebut. Sementara itu, camat KPGA Syahrul Munir pada kesempatan itu atas nama pemerintah kabupaten Solok Selatan menyampaikan terima kasih kepada warga

Sungai Tanang yang telah memberikan bantuan untuk meringankan beban warganya yang mendapatkan musibah tersebut. “Kita mendoakan apa yang telah diberikan oleh masyarakat Sungai Tanang itu menjadi amal ibadah disisi Allah SWT,”ujarnya.(h/wet)

Perbaikan Irigasi Butuh Alat Berat Dinas Pertanian Padang Serahkan Klaim Sapi Rp70 Juta PADANG,HALUAN—Selain memberikan insentif bagi pemilik sapi bunting 5 bulan sebesar Rp500 ribu perekor. Dinas Pertanian Kota Padang juga menyerahkan klaim asuransi ternak sebesar Rp70 juta untuk 7 ekor sapi. “Kita berikan klaim kepada peternak sebesar Rp10 juta perekornya,” sebutnya saat ditemui Haluan di kantor Dinas Pertanian Lubuk Minturun, Kamis (28/9). Dikatakan Syaiful, pemberian klaim tersebut kepada peternak yang mengikuti asuransi ternak. Sapi yang diklaim itu karena mengalami sakit. Asuransi tersebut memberi kan perlindungan kepada peternak jika sapi mengalami kematian akibat terserang penya kit, kehilangan dan risiko lainnya. “Dengan adanya penggantian melalui klaim tersebut peternak tidak merasa dirugikan,” ujarnya. Sehingga, dengan adanya asuransi, peternak tidak lagi berpikir akan terjadinya kegagalan terhadap usaha ternak sapinya, karena hal itu ditanggung asuransi. Namun, pihak Dinas Pertanian tidak mengharapkan hal tersebut banyak terjadi. Karena bagaimanapun setiap peternak pasti menginginkan keberhasilan akan ternaknya. “Adanya asuransi tersebut, peternak dapat melanjutkan usaha ternaknya,” ulasnya. Syaiful menyebut, peternak tidak dikena kan biaya yang besar untuk dapat mengikuti asuransi ternak. Sebab sudah disubsidi oleh pemerintah untuk meringakan beban peternak. Nilai total pembayaran premi kepada perusahaan asuransi Rp200 ribu, sementara skemanya adalah premi 80 persen atau Rp160 ribu disubsidi oleh pemerintah, kemudian sisanya yang 20 persen atau Rp40 ribu ditanggung oleh peternak. “Cukup membayar Rp40 ribu perekor sapi. Sementara harga pertanggungan sapi sebesar Rp10 juta per ekor. Dapat dilakukan melalui PT Jasindo,”sebutnya. Sementara, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mendorong peternak untuk mengasuransikan ternaknya supaya terdapat jaminan terhadap risiko kematian karena melahirkan, kecelakaan, sakit atau kehilangan. “Peternak didorong mengikuti asuransi sehingga ada jaminan risiko terha dap sapinya,” katanya. Sehingga peternak tidak dirugikan terlalu besar terhadap kematian sapi. Sebab, ada klaim asuransi sebesar Rp10 juta perekornya. (h/mg-mel)

PAINAN,HALUAN - Masyarakat Nagari IV Koto Mudiak , Lubuk Nyiur kecamatan Batang Kapas Pessel merasa risih karena kuatir pada musim tanam priode Septem ber 2017 sawah mereka terancam tidak bisa digarap. Pasalnya saluran irigasi di Kapalo Banda Taratak Tempatih tertimbun longsor sepanjang 50 meter. Setidaknya sekitar 223 hektar sawah masyarakat mengandalkan saluran irigasi tersebut untuk kebutuhan tanaman padi. Wali Nagari IV Koto Mudiak kecamatan Batang Kapas Syafran Tamsa mengakui,saluran irigasi merupakan kebutuhan masyarakat tani yang tidak bisa dielakan. “Bila irigasi tidak berfungsi dikuatirkan sawah masyarakat terancam kekeringan, kemudian memberikan dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Terutama bagi mereka yang bergantung kepada hasil produksi padi sebagai tulang punggung kehidupan keluarga,” jelasnya. Berbagai upaya dalam membersihkan material longsor yang menimbun saluran irigasi tersebut

BANTUAN-: Walinagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Ferinatakusuma serahkan batuan dari warganya untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Solok selatan.Ist

Dua Pelaku Wisata Agam Raih Prestasi Nasional AGAM, HALUAN - Dua Pelaku Wisata Agam tampil di pentas Nasional. Kedua Pelaku Wisata Agam tersebut adalah Pengurus Kelompok Sadar Wisata Agro Wisata Koto Gadang Koto Tinggi Kecamatan Baso dan Pengelola Homestay Perjuangan Nagari Lawang Kecamatan Matur. Dua Pelaku Wisata Agam tampil di pentas NasionalKeberadaan kedua pelaku wisata hingga sampai kepada meraih prestasi tingkat nasional ini setelah melalu proses seleksi hingga peninjauan langsung oleh Tim Juri dari Kementerian Pariwisata RI. Apresiasi yang diperoleh tersebut diterima langsung dari Menteri Pariwisata RI Arif Yahya (27/9) di Jakarta. Pada acara puncak Rakornas III 2017 yang sekaligus bertepatan dengan Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day yang diperingati oleh seluruh

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp. Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji. Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

www.harianhaluan.com

sudah dilakukan oleh masyarakat , melalui gontong royong. Namun tidak membuahkan hasil, kondisi ini membutuhkan bantuan Pemda Pessel, pasalnya pembersihan areal timbunan longsor tidak dapat dilakukan dengan tenaga manu sia, melainkan mengunakan alat berat untuk meteralisir agar tali bandar yang tertimbun longsor tersebut dapat diatasi. Menurut Syafran, masyarakat mengharapkan bantuan pemerin tah untuk mengatasi timbunan longsor yang menyumbat saluran irigasi sawah. Bila tidak segera diatasi secepatnya, para petani terancam tidak bisa menggarap kan lahan pertanian mereka aki bat terancam kekeringan. Masyarakat Koto Mudiak keca matan Batang Kapas Pessel yang mayoritas hidup sebagai petani, dengan mengandalkan hasil pro duksi padi sawah sebagai sumber kehidupan. Bahkan bila tidak ada kendala dalam menggarap lahan, ekonomi masyarakat bisa berkem bang dan berbagai bidang pem bangunan akan meningkat dan berkembang. (h/mjn)

DIJUAL MOBIL

masyarakat pariwisata, lima pengharaan prestisius dikeluarkan Kemenpar kepada mereka yang secara faktual menjadi yang terbaik di kelasnya pada malam itu. Awards itu antara lain: Pertama; Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) ke-1 yang diberikan kepada pengelola destinasi. Kedua, Green Hotel Award Indonesia (GHA) ke-5 yang diberikan kepada pengelola/pengusaha hotel. Ketiga, award Sayembara Desain Restoran Nusantara (SDRN) ke-1 yang diberikan kepada arsitek atau desainer yang berwawasan kepariwisa taan. Keempat, Apresiasi Homes tay dan Community Based Tourism (CBT) yang diberikan kepada elemen masyarakat pengelola homestay dan penggerak CBT. Kelima, Penghargaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ke-1 yang diberi-

BROTHER MASSAGE,Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan. Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang. Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

kan kepada masyarakat yang terhimpun dalam Pokdarwis. Beberapa penghargaan akan mengikutsertakan para penerima penghargaan Indonesia Tourism Award 2017 untuk menerima ASEAN Tourism Awards 2018 yang akan diserahkan pada ajang ASEAN Tourism Forum (ATF) yang akan dilaksanakan di Chiang Mai, Thailand pada Januari 2018 nanti. Deputi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi dan insentif kepada pelaku pariwisata untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia menuju kelas dunia. Sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia yang tahun 2017 ditetapkan UNWTO bertemakan “Sustainable Tourism, a tool for Develop ment”. “Program ini diharap

OLISINDO SERVICE, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2. Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679

kan dapat terus berlangsung dan mampu meningkatkan peringkat Index Environ mental Sustainability Indo nesia,” ujar Dadang Rizki Ratman. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, berdasarkan data Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCI) tahun 2017 menyebutkan, Inex Environmental Sustainability Indonesia berada di peringkat 131 atau meningkat dari tiga peringkat sebelumnya di posisi 134 pada tahun 2015. “Indonesia Tourism Award 2017 ini merupakan salah satu upaya meningkatkan Index Environmental Sustainability Indonesia. Apresiasi Pesona Destinasi Pariwisata Indonesia tahun 2017 bertujuan memberikan penghargaan kepada pelaku industri pariwisata dan masyarakat yang telah berkomitmen prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (sustai-

nable tourism) dalam pengelolaan pariwisata di daerahnya,” ujar Menpar Arief Yahya. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Hadi Suryadi yang hadir mewakili pemerintah daerah, mengungkapkan rasa syukurnya, “terimakasih atas dukungan semua pihak” ujarnya. “Ini komitmen pemerintah daerah hingga nagari termasuk semua komponen sektor pariwisata menjadikan destinasi wisata semakin baik dan tujuannya jelas untuk kesejahteraan masyarakat setempat”. Kemudian terkait prestasi ini. “kan memang sudah menjadi visi daerah yang jadi tanggung jawab kita semua mewujudkannya”. “Kita juga melihat s ekarang beberapa nagari yang memiliki potensi wisata mulai melirik sektor ini untuk dikembangkan dan men jadikannya program di nagari,” ujar Hadi mengakhiri. (h/dn/*)

“DIBELI CATRIGE KOSONG”. TYPE CANON810/811(HABIS TINTA, BUKAN REFILL). DALAM KONDISI BAGUS DENGAN HARGA TINGGI. HUB. 082288348709. PIN BB D83128DF. AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737

OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan perumahan Lubuk Gading Permai, arah ke Lubuk Buaya. Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat Kami. Hub: Bapak Reza 081266840106

PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878 Redaktur: Dodi Nurja

Layouter:Yohanes


SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

23

SELEKSI JPT SEKDAKAB SIJUNJUNG

Tiga Nama Diserahkan ke Bupati SIJUNJUNG, HALUAN - Panitia Seleksi terbuka pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung telah menyerahkan tiga nama kepada Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin.

Salingka Keltan Talawi Hilir Gunakan Pompa Air Bertenaga Surya SAWAHLUNTO, HALUAN - Kelompok tani (keltan) Sawah Tapian Tinang Dusun Siambalau, Desa Talawi Hilir, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dalam waktu dekat mulai menghunakan teknologi tepat guna yakni pompa air bertenaga surya. Dengan alat ini, diharapkan bisa memecahkan permasalahan akan kebutuhan air untuk pengairan areal persawahan selama ini. Kepala Desa Talawi Hilir, Ferdian Irwan kepada Haluan, Kamis (28/9) mengatakan, pengadaan pompa air bertenaga surya ini menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp150 juta yang akam dipergunakan untuk memompa air dari sungai Ombilin ke areal sawah disekitar Dusun Siambalau. “Pompa ini nantinya mampu memompakan air srbanyak 100 kubik perharinya dan akan mampu mengairi sekitar 8 hektare areal persawahan,” katanya. Ide penggunaan pompa ini lanjutnya, berawal dari kunjungan studi banding ke daerah Bukittinggi dimana telah banyak masyarakat kelompok tani yang meng gunakan pompa bertenaga surya untuk menyuplai air bagi areal sawah yang sistim irigasinya jauh dari sungai. Selain itu pompa tenaga surya sebutnya, dirasakan lebih hemat dibanding pompa. konvensional yang berbahan bakan minyak. “Jika selama ini areal sawah tadah hujan di Talawi Hilir hanya bergantung pada curah hujan saja, namun dengan adanya pompa tenaga surya bisa menjadi solusi permasalahan air seperti yang terjadi selama ini. Selain hemat dengan lancarnya air juga akan semakin menambah waktu musim tanam petani nantinya,” ungkapnya. Ferdian sangat bersyukur, dengan ada nya dana desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, dapat langsung diman faatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya. Salah satunya dengan pemanfaatan dana desa untuk membeli pompa bertenaga surya ini. (h/mg-rki)

Wabup Dharmasraya Siap Terima Laporan Warga DHARMASRAYA, HALUAN - Kekecewaan terpancar diraut wajah Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan saat digelarnya rapat pembahasan akan kesiapan pengaliran air irigasi Sungai Batang hari di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (28/9). Pasalnya kegiatan ini tidak dihadiri oleh pihak Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dharmasraya. Terlihat kegiatan ini hanya dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian Dinas Pertanian Dharmasraya, Novhendry yang didampingi beberapa orang stafnya, sedangkan tamu undangan seperti camat se-Dhar masraya selaku perpanjangan tangan masyarakat untuk mendapatkan informasi juga tidak lengkap hadir. Tentunya, rapat akan perencanaan kesiapan aliran air irigasi sungai batang hari ini tidak dapat titik tetangnya karena sebagai suhu dari pihak BPDAS satupun tidak ada untuk saling bertanya dan membagi pendapat oleh wabup serta tamu undangan lainnya. “Bagaimana bisa kita lanjutkan rapat ini pihak yang akan menjelaskan tentang rapat ini tidak hadir, sama siapa kita bertanya dan meminta pendapat,” ungkap wabup. Kata wabup, rapat ini dengan tujuan bukan untuk menguntungan diri sendiri melainkan untuk memperjuangkan kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat petani Kabupaten Dharmasraya. Menurut rencana, pembahasan tersebut kontruksi bangunan pengairan irigasi sungai batang hari selesai, dengan perpanjangan waktu akan dampak meluas (pertanian, perikanan, air, sumur). Sedangkan target pelaksanaan kegiatan di dinas pertanian dan dinas pangan perikanan terganggu. Pekerjaan petani sawah dan perikanan darat terganggu. Selanjutnya, kata Wabup, jangan ter fokus melaporkan ke bupati saja jikalau ada kesalahan atau masukan lain tentang kesalahan di daerah masing-masing. Sebaliknya, wabup juga telah bersedia dengan senang hati akan menerima laporan masyarakat, yang Insya Allah akan langsung turun ke lapangan. “Ini nampak bagi saya para camat melaporkan keluhan hendak ke bupati saja, kepada wabup bisa juga kok. Kadang bupati tidak sempat hadir dengan kesibukannya, nah justru dari itu akan kekecewaan tentunya terhadap masyarakat karena tertunda dari kedatangan bupati,” tegas wabup. Wabup juga membuka diri kepada seluruh masyarakat atau penjabat ASN Dharmasraya untuk menelpon dirinya atau kepada ajudannya guna menyampaikan permasalahan di daerah masing-masing. (h/ mg-bdr) www.harianhaluan.com

SERAHKAN BERKAS - Ketua tim Pansel, Nasir Ahmad didampingi anggota, saat menyerahkan tiga nama calon Sekdakab Sijunjung ke Bupati Yuswir Arifin di ruang kerjanya, Kamis (28/9). AZNELDI

Pasbar Bentuk Tim Permudah Perizinan PASBAR, HALUAN – Pengurusan perizinan yang tak efektif serta memakan waktu yang cukup lama membuat Pemerintah Pasaman Barat membentuk tim khusus yang berasal dari tim teknis Organisasi Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Manus Handri ketika mengadakan sosialisasi di Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPSP), Kamis (28/9) mengatakan, tim khusus yang sudah dibentuk harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Tim Khusus perizinan tersebut harus memiliki perbedaan dengan perizinan sebelumnya. Karena, soal perizinan selama ini memang tidak efektif dan kadang kala ada perizi nan melalui bupati. “Padahal kita sudah memiliki dinas untuk menangani perizinan tersebut. Kadang kala bupati segan makanya diberikan rekomendasi untuk mengurus izin. Sekarang pola

itu kita rubah, tidak ada lagi perizi_nan melewati perangkat daerah. Perizinan harus melewati OPD yang bersangkutan dan ber muara di DPMPSP),” jelas Manus Handri. Ia menambahkan, pola perbaikan perizinan yang dilakukan sudah mulai aktif pada bulan mendatang. Tim Khusus yang berasal dari tim teknis seluruh OPD minimal selama 2 jam harus berada di DPMPSP. Hal ini dilakukan agar efisiensi perizinan berjalan sesuai dengan rencana. “Dari pemaparan yang kita dengar ketika rapat bersama tim teknis OPD tadi ada beberapa kendala dalam kepengurusan izin ini. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diurus warga ketika bangunan sudah 70 persen. Padahal itu tidak benar. Dengan adanya tim ini kita bisa bekerja berkoordinasi antar OPD dan bermuara di DPMPSP,” tandas Manus Handri.

Begitu juga dengan izin pendirian tower. Kadang kala ada yang melakukan atau mengurus izin ketika tower sudah hampir siap. Jika tidak diberikan izin, itu untuk masyarakat Pasbar. “Yang merekomendasikan izin tower ini terletak di Dinas Ko munikasi dan Informasi. Dengan adanya koordinasi ini perizinan akan mudah kita lakukan, tanpa menyepelekan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk itulah perlu sekali kita bentuk tim khusus ini, sehingga banyak perusahan dan banyak masyarakat bisa kita layani dengan cepat dan mudah,” kata Manus Handri. Sementara itu, Kepala DPMPSP Syahnan menjelaskan tim khusus itu untuk mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Jika kepengurusan selesai selama 15 hari atau 30 hari harus dipatuhi. “Dengan adanya tim ini kita akan pastikan bisa mematuhi SOP yang sudah dibuat,”jelas Syahnan. (h/ows)

Ketiga nama itu merupakan hasil seleksi tahap akhir yang digelar panitia seleksi. Tiga nama itu diserahkan Ketua Panitia Seleksi, Drs Nasir Ahmad, kepada Bupati Yuswir Arifin di ruang kerjanya, Kamis (28/9). Selain disaksikan anggota panitia seleksi terbuka pengisian JPT Sekdakab Sijunjung, Prof. Azwar Ananda, Aliarmen, Yunanto Masri, penyerahan tiga nama calon Sekdakab Sijunjung juga disaksikan Wakil Ketua DPRD, Walbardi, Plt Sekdakab, Adlis dan Sekretaris Inspektorat, Halim Abas. Tiga nama calon Sekdakab Sijunjung yang diserahkan itu adalah, Irwandi, yang kini menjabat sebagai Asisten I Setdakab Sijunjung, Ir Nizam Ul Muluk, Staf Ahli Bupati Sijunjung dan Zefnihan, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Seni Pemuda dan Olahraga di Pemkab Pesisir Selatan. Ketua panitia seleksi terbuka pengisian JPT Sekdakab Sijunjung, Nasir Ahmad mengatakan, tiga nama tersebut dinyatakan lolos, baik seleksi administrasi, uji kompe tensi, penulisan makalah, maupun wawanca ra. Pengumunan dengan nomor 019/ PANSEL-SJJ/2017 dikeluarkan berdasarkan abjad.”Penetapan tiga nama itu sesuai dengan abjad,” jelasnya. Setelah itu, Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin selanjutnya menyerahkan ketiga nama calon Sekdakab Sijunjung tersebut ke Guber nur dan Komisi Aparatus Sipil Negara (ASN). Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, usai menerima tiga nama calon Sekdakab tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim panitia seleksi yang telah bekerja sehingga telah menetapkan tiga nama calon Sekdakab Sijunjung. Ia mengatakan, segera menyampaikan tiga nama calon Sekdakab Sijunjung tersebut ke Gubernur Sumbar untuk merekomen dasikan ke Komisi ASN. “Secepatnya, tiga nama calon Sekdakab yang lolos ini akan saya sampaikan ke Gubernur dan Komisi ASN,” ucapnya. Setelah disetujui komisi ASN, sambung dia, dirinya akan memilih satu dari tiga calon Sekdakab tersebut.Bahkan, dirinya akan melaksanakan sholat istikharah sebelum menentukan pilihan. “Saya akan sholat istikharah supaya tidak salah menentukan pilihan,” ucap orang nomor satu di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih. (h/azn)

Droncom Bantu Korban Banjir di Solsel SOLOK SELATAN, HA LUAN - Driver Online Community (Droncom) Padang salurkan bantuan pada korban banjir

bandang di nagari Pakan Rabaa Tengah, KPGD, Solok Selatan (Solsel) pada Rabu (27/ 9). Bantuan yang disalurkan

ANGGOTA komunitas Droncom Padang saat menyalurkan bantuan terhadap korban banjir bandang di Solsel, Rabu (27/9). JEFLI

itu berasal dari penggalangan dana di sembilan korlap kecamatan kota Padang yang dihimpun dari masyarakat dan anggota Droncom. “Bantuan ini dikumpulkan dari 11 kecamatan dari swadaya masyarakat dan anggota,”kata Bendahara Droncom Padang, Zeki Nelda saat menyerahkan bantuan pada Camat KPGD, Syahrul Munir di Posko Bencana. Menurutnya, saat ini jumlah keanggotaan Droncom Padang dari berbagai angkutan online kendaraan roda dua dan roda empat sekitar 800 orang. Droncom lanjutnya, merupakan sebuah wadah atau kumunitas driver online. Diantaranya tergabung, Go Jek, Go Car, Grab Bike dan Grab Car. Diwadah ini, lebih menonjolkan persaudaraan dan ke-

giatan sosial. Salah satunya, kepedulian terjadap korban bencana alam ini. “Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk kepedulian kami dalam upaya meringankan beban para korban bencana banjir bandang di Solsel,” katanya. Diantara bantuan yang diberikan berupa, uang tunai, perlengkapan sekolah, sembako, peralatan mandi dan pakaian layak pakai. Bantuan tersebut, telah dikemas dengan baik sehingga petugas posko bencana dengan mudah menyalurkannya. “Mudah-mudahan bantuan yang kita berikan ini dapat membantu serta meringankan beban para korban bencana banjir bandang ini,” bebernya. Sementara itu, Camat KPGD, Syahrul Munir mengaku

sangat terharu saat menerima bantuan dari Droncom Padang di posko bencana. Menurutnya, bantuan yang diberikan Droncom saat ini bukanlah bantuan yang pertama. “Kami sangat mengapresiasi kawan-kawan Droncom ini. Sejak bencana terjadi di KPGD ini. Kawan-kawan Droncom Padang ini aktif dalam penggalangan dana bantuan untuk korban bencana. Bantuan saat ini merupakan bantuan yang kedua kalinya,” katanya. Ia menambahkan, atas nama Pemerintah Daerah pihaknya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Droncom Padang. Semoga Droncom selalu eksis dan tetap mengedepankan persaudaraan dan kegiatan sosial. (h/jef)

Kodim 0310/SSD Gelar Turnamen Voli SIJUNJUNG, HALUAN - Dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke72, Komando Distrik Militer (Kodim) 0310/SSD menyelenggarakan pertandingan bola voli, Kamis (28/ 9) yang dilaksanakan di Lapangan Gedung Juang 45 Muaro Sijunjung. Turnamen Bola Volley tersebut diikuti oleh 14 tim dari Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Komandan Kodim (Dandim) 0310/SSD Letkol. Inf. Irfan Yusri yang diwakili oleh Danramil 06 Palangki Kapten Jufri selaku koordinator pertandingan didampingi Perwira Seksi Intelijen (Pa Sintel) Lettu Doni Lukman menjelaskan bahwa pertandingan bola volly yang di selenggarakan Kodim 0310/ SSD tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT TNI yang ke 72 dengan mengang katTema “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional dan Siap Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Adil dan Makmur”.

“Hal ini merupakan suatu wujud kepedulian TNI kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan tali pesaudaraan dan persatuan lebih erat. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan tidak terdapat jarak antara masyarakat dengan TNI khususnya satuan Kodim 0310/SSD yang melingkupi wilayah Kabupa ten Sijunjung, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Dharmasraya,” kata nya. Pihaknya juga mengatakan, dengan diadakannya turnamen bola voli ini, diharapkan dapat memelihara prestasi serta dapat memunculkan bibit-bibit pemain yang dapat membawa nama baik Kabupaten Sijunjung, Sawahlunto dan kabupaten Dharmasraya. “Olahraga ini dapat menjadi wadah positif bagi pembinaan watak dan karakter generasi muda Indonesia. Olahraga bola voli telah tumbuh dan menjadi besar Indonesia sejak sekitar lima tahun terakhir. Diharapkan peserta lomba dapat bertanding dengan baik dan lebih mengutamakan sportifitas karena

kegiatan ini untuk menanamkan serta menumbuhkan semangat juang dan jiwa saing yang sehat,” ucapnya di sela sela acara. Selain menggelar turnamen voli

untuk menyambut HUT TNI ke-72, Kodim 0310/SSD juga menggelar beberapa kegiatan lainnya seperti turnamen tenis, futsal dan kegiatan bakti sosial lainnya. (h/ogi)

DANRAMIL 06 Palangki, Kapten Inf Jufri memberikan arahan kepada peserta turnamen bola voli sekaligus membuka kegiatan tersebut dalam menyambut HUT TNI ke-72, Kamis (28/9) di Lapangan Gedung Juang 45 Muario Sijunjung. OGI Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Yohanes


24

SUMBAR

JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017 9 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

34 Pengurus Masjid Tagih Janji Bansos PASAMAN, HALUAN - Sejumlah pengurus masjid di Kabupaten Pasaman, mulai mempertanyakan kejelasan dana bantuan untuk masjid yang dijanjikan oleh pemerintah setempat pada saat kunjungan Tim Safari Ramadan, beberapa waktu lalu. Hingga kini, bantuan sebesar Rp5 juta per masjid itu belum terlihat akan segera direalisasikan. Padahal, sebanyak 10 masjid yang dikunjungi bupati dan wakil bupati pada waktu itu langsung menerima bantuan uang tunai ditempat. Sementara sisanya, 34 unit masjid lagi masih menunggu kepastian kapan dana bantuan sosial (Bansos) itu segera dikucurkan. Sebelumnya, sejumlah pengurus masjid itu dijanjikan, dana tersebut cair sebelum lebaran Idul Fitri lalu. Salah seorang pengurus masjid di Tigonagari, Aan mengatakan, bahwa masjid itu sudah dijanjikan menda-

pat bantuan dana sebesar Rp5 juta, saat Tim Safari Ramadan berkunjung ke masjid itu. Namun, hingga kini janji itu belum ditepati. “Saat Tim Safari Ramadan berkunjung, hal itu sudah disampaikan. Itu dihadapan masyarakat banyak dan jemaah tarwih. Tapi yang diserahkan waktu itu hanya tikar sholat dua gulung,” kata Aan, kepada Haluan, kemarin. Pihaknya, waktu itu sudah mengkorfimasi perihal bantuan dana tersebut langsung ke bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab setempat. Dan pihaknya mendapat jawaban, dan itu akan ditransfer langsung ke

rekening masjid sebelum lebaran kemarin tiba. “Tapi, kita tunggu-tunggu transferan ke rekening masjid tak kunjung tiba. Lalu kita pertanyakan lagi ke sana (Kesra). Jawabnya, dana belum ada,” katanya. Pihaknya pun mendesak, dana yang dijanjikan oleh pemerintah setempat segera direalisasikan. Sebab, kata dia, dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan sejumlah kerusakan di masjid tersebut. “Dana sebesar itu lumayan untuk perbaikan atap yang bocor dan MCK yang rusak. Kita harap, Pemkab Pasaman segeralah mencairkan dana itu. Apalagi, 10 masjid kabarnya sudah langsung menerima. Kenapa kita tidak,” katanya. Hal yang sama juga dipertanyakan oleh pengurus masjid Nurul Iman di Mapattunggul Selatan, Safei. Ia mengatakan, bantuan dana

yang dijanjikan untuk masjid itu tak ada kabar berita. Pihaknya, kata dia, sudah apatis terhadap bantuan dana yang dijanjikan. “Betul, sampai kini belum ada kabarnya. Padahal, masjid ini juga dijanjikan akan dapat bantuan dana sebesar Rp5 juta, pada saat ada kunjungan Tim Safari Ramadan ke masjid ini,” katanya. Namun, ia berharap apa yang sudah dijanjikan oleh Pemkab hendaknya segera ditepati. Sebab, kata dia, bantuan dana itu akan dipergunakan untuk tambahan biaya pembangunan di masjid itu. “Barang siapa yang memuliakan masjid, maka akan dibalas oleh-Nya dengan banyak nikmat. Demikian sebaliknya, bagi orang atau pihak yang ingin meruntuhkan masjid, maka akan tiba azab,” ungkapnya. Kepala Bagian Kese-

jahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Pasaman, Edi Erman, belum lama ini mengatakan, setidaknya 44 unit masjid diberikan bantuan dana pada tahun 2017. Dengan besaran alokasi Rp5 juta per masjid. “Setelah dikoordinasikan dengan BKD, bantuan untuk masjid ini dapat diberikan pada APBD 2017 dalam bentuk Bansos, tapi hanya untuk 44 masjid dari 50 masjid yang kita terima proposalnya,” kata Edi. Sisanya, kata dia, sebanyak 5 masjid tidak lengkap secara administrasi. Sehingga tereleminasi dari daftar masjid penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah daerah setempat. “Bantuan ini untuk wujudkan visi misi pemkab. Bantuan dana kepada pengurus masjid ini untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk peningkatan pembangunan keagamaan,”

katanya. Ia mengakui, sebanyak 10 unit masjid dari total 37 masjid yang dikunjungi oleh tim safari Ramadan pada waktu itu sudah diberikan bantuan dana. Kesepuluh masjid itu, kata dia, enam diantaranya dikunjungi bupati dan empat oleh wakil bupati. “Bantuan dana untuk masjid pada kunjungan TSR baru untuk 10 masjid yang sudah dibagikan. Itu adalah masjid yang langsung dikunjungi bupati dan wakil bupati dari total 15 masjid yang mereka berdua kun jungi,” katanya. Edi Erman pun merinci daftar sepuluh masjid yang sudah menerima dana bantuan sosial itu, meliputi Masjid Istiqomah Kampung Sianok, Nagari Simpang di Simpati, Masjid Jami’ Subulussalam di Sundatar, Lubuksikaping. Masjid Nurul Hidayah

Padanggelanggang di Nagari Panti Timur dan Masjid Taqwa Pasar Mapun di Panti Selatan, Kecamatan Panti. Masjid Raya Lansekkadok dan masjid Baiturrahman Lubuklayang di Rao Selatan. Selanjutnya, Masjid Nurul Huda, Nagari Padangmentinggi, Rao, Masjid Nurul Huda, Koto Rajo di Rao Utara, Masjid Jamiatul Hasanah, Nagari Pintu Padang, Mapattunggul dan Masjid Attaqwim, Muarotais di Mapattunggul. Mantan Kepala KUA Mapattunggul ini meminta 34 pengurus masjid lainnya sedikit bersabar, hingga anggaran untuk bantuan dana itu disetujui pada APBD Perubahan nanti. “Pengurus masjid yang belum dimohon bersabar. Sambil anggarannya cair dari Badan Keuangan Daerah (BKD). Nanti dibantu pada anggaran APBD-P,” ucapnya. (h/mg-yud)

Polres Solsel Tetap Awasi Pekerja Tambang SOLOK SELATAN, HALUAN - Polres Solok Selatan (Solsel) menyatakan keberadaan tujuh orang Tenaga Kerja Asing (TKA) di lokasi tambang timah hitam di Pinti Kayu, Kecamatan KPGD, Solsel telah memperoleh izin dari instansi terkait. Aktivitas tambang itu dikerjakan oleh PT Faras Pratama dan juga telah mengantongi izin bahan peledak (Handak) untuk eksplorasi. “Kalau terkait izin-izin, baik untuk kegiatan tambang maupun orang asingnya. Sesuai dengan yang kita cek sudah lengkap. Polri hanya sebatas pengawasan tetapi untuk perizinan dan izin TKA langsung ke instansi terkait,”kata Kapolres Solsel, AKBP M.Nurdin pada Haluan, Rabu (27/9) Kendati demikian, imbuh M Nurdin, pihak nya tetap lakukan pengecekkan dan pengawasan berkala oleh kepolisian terkait izin maupun kegiatan tambang. “Di lokasi juga kita tempatkan dua orang personil kepolisian untuk pengama nan bahan peledak yang juga mempunyai izin dari Mabes Polri,” lanjutnya. Sementara, Kasat Intel Polres Solsel, AKP Zamzami mengatakan, perusahaan tersebut memiliki Kepala Teknis Tambang (KTT) yang berasal dari Makasar bernama Mamadong dan juru ledak Sugianto warga Bengkulu. “Keduanya memiliki Kartu Izin Meledak (KIM) dan semua perizinannya serta administrasi mempekerjakan orang asingnya juga lengkap. Izin handak dikeluarkan oleh Mabes Polri dengan rekomendasi dari Polres dan Polda, sebelum rekomendasi handak dikeluarkan, polisi melaku kan pengecekan ke lokasi dengan melihat jarak dari pemukiman minimal dua kilometer dan termometer,” sebutnya. Adapun jenis bahan peledak yang digunakan oleh PT Faras Pratama berupa dinamit, detanator dan anfo, yang telah sesuai standar operasio nalnya. Kemudian, gudang ketiga bahan peledak ini juga harus dipisahkan. Dalam pengang kutannya juga harus dipisahkan dan tidak boleh sekaligus dalam satu mobil. (h/jef)

TP-PKK Dharmasraya Kunker ke Bandung DHARMASRAYA, HALUAN - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dharmasraya, Puti Intan Dewi didampingi oleh Plt Sekda, Leliarni beserta pengurus Tim Penggerak PKK melakukan kunjungan Pembelajaran ke Kota Bandung, Rabu (27/09). Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Hj Siti Muntamah Oded. Rombongan Tim Penggerak PKK Kabupaten Dharmasraya terdiri dari pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan serta Nagari juga kader-kader berprestasi. Tim yang semula akan disambut langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Atalia Pratatia Ridwan Kamil berhubung beliau sedang menghadiri acara Dekranas di Jakarta. Maka ia berbagi tugas dengan Wakilnya. Kota Bandung adalah juara nasional lomba penilaian posyandu, dan Kota Bandung juga baru saja meraih Adipura dibidang Kota Terbersih ini diperoleh berturut turut selama 3 tahun. “Baru-baru ini Kota Bandung mendapatkan penghargaan kota lingkungan terbersih se-Asean yang diterima oleh Walikota Bandung, M Ridwan Kamil di Singapura. Semoga dengan kunjungan ini dapat diambil pembelajaran oleh ibu-ibu PKK baik kabupaten, kecamatan dan nagari serta para kader untuk diterapkan sekembali dari kunjungan ini,” ujar Ketua TP-PKK Dharmasraya didampingi Plt Sekda setempat. (h/mg-bdr) www.harianhaluan.com

TAMBANG TIMAH - Lokasi eksplorasi tambang timah hitam di Pinti Kayu, KPGD, Solsel PT.Faras Pratama yang telah kantongi izin bahan peledak. IST

Juri MTQ Diingatkan Agar Tak Korup PADANG, HALUAN — Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, mengingatkan juri musabaqah tilawatil Quran (MTQ) daerah untuk tidak berperilaku korup. Menurutnya, juri yang berperilaku korup merusak kualitas qari dan qariah yang akan diikutkan pada MTQ nasional. Nasrul menekankan bahwa yang terpenting dalam mengadakan MTQ adalah netralitas dan objektifitas juri. Menurutnya, apabila jurinya korup, hal itu dapat memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan serta kualitas qari dan qariah sehingga merusak semua upaya pembinaan yang telah dilakukan. “Jadi, ketika saya ditunjuk

menjadi ketua LPTQ Sumbar, saya meminta tidak ada lagi permainan di juri, anak kandung, sanak saudara, atau apa. Kami akan mencoba. Kalau ada yang berniat minta-minta, lebih baik keluar saja,” ujarnya saat menerima kunjungan rombongan LPTQ Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (28/9). Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumbar, kata Nasrul Abit, berkomitmen penuh meningkatkan kemampuan dan prestasi qari dan qariahnya. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pembinaan qari dan qariah yang dilakukan tidak hanya menjelang kompetisi tertentu,

tetapi juga pada keseharian qari dan qariah. Pembinaan dalam kehidupan sehari-hari itu didorong dengan, antara lain, imbauan-umbauan pemda, seperti “Subuh Mengaji” maupun “Magrib Mengaji”, dan program terkait lainnya. “Sebagai pemacu dalam pembinaan dan penyeleksian untuk menemukan qari dan qariah terbaik, LPTQ Sumbar rutin menyelenggarakan MTQ dimulai pada tingkat kecamatan hingga ke provinsi. Dari pembinaan seperti ini, kami bisa lolos ke MTQ nasional walaupun peringkat itu kadang-kadang turun dan kadang-kadnag naik. Namun, yang penting adalah mela-

kukan pembinaan itu,” tuturnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kaltim, Meilana, menjelaskan, pihaknya mengunjungi LPTQ Sumbar untuk menyelenggarakan MTQ. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan penyelenggaraan MTQ dari pemerintahan terendah hingga tingkat provinsi. Untuk mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyelenggarakan MTQ, pihaknya belajar kepada LPTQ Sumbar. “Kami memilih LPTQ Sum bar sebagai tempat belajar karena kami menganggap LPTQ Sumbar sukses membina qari dan qariahnya bersaing

Redaktur: Heldi Satria

dan berprestasi pada MTQ nasional,” ucap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim itu. Nasrul Abit, mengutarakan, sebagai tempat yang dituju LPTQ Kaltim untuk meningkatkan wawasan pengelolaan LPTQ, pihaknya berjanji akan membagi pengetahuan dan pengalaman. “Kami mungkin tidak sesuai dengan harapan Ibu dan Bapak karena tidak ada apaapanya Sumbar ini. Kadangkadang kami tidak menang di MTQ pusat. Namun, mungkin ada ba nyak hal yang bisa saling bagi nanti,” ujarnya. (h/dib)

Layouter: Yohanes


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

www.harianhaluan.com

IKLAN

SENIN, 2 OKTOBER 2017 12 Muharram 1439 H

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

25

Layouter: IRV@ND


26

SENIN, 2 OKTOBER 2017 12 Muharram 1439 H

www.harianhaluan.com

IKLAN

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Luther


Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PARIWARA PEMKAB PASBAR

BUPATI Pasaman Barat Syahiran tinjau langsung lokasi pembagunan atar kecamatan belum lama ini.

Ny Yun Syahiran didampinggi Ny Nelvi, Sekda Pasaman Barat Manus Handri serahkan bantuan kepada masyarakat.

SENIN, 2 OKTOBER 2017 12 Muharram 1439 H

27

SYAHIRAN Bupati Pasaman Barat Serahkan Bantuan kepada korban banjir bandang di banjar bahal.

DUET SYAHIRAN-YULIANTO

Membangun untuk Kesejahteraan Masyarakat Pasaman Barat S

ekitar satu tahun tujuh bulan kepempimpinan Bupati , H Syahiran bersama Wakil Bupati H Yulianto sejak dilantik Februari 2016, Pasaman Barat (Pasbar) semakin maju dan berkembang disegala bidang. Tidak saja pembangunan fisik yang semakin pesat, pembangunan di bidang sumber daya manusia juga terus meningkat yang berpedoman pada visi misi “Terwujudnya Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, serta berwawasan Lingkungan”. Visi dan misi itu itu mengandung arti dan makna yang tersirat sangat dalam. Seluruh elemen, Sikap, Sosial, Budaya serta percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Visi itu merupakan penyederhanaan niat dan tekad untuk memimpin Pasaman Barat. Melalui visi itu pula terciptanya ritme pembangunan yang baik, terarah dan terkontrol. Bahkan, selama kepemimpinannya, Bupati dan Wakil Bupati cukup mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat. “Dengan niat yang tulus dan dukungan semua pihak pembangunan di Pasaman Barat dapat dilakukan dengan baik. Berbagai pembangunan dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejehteraan masyarakat,” tutut Syahiran pada suatu kesempatan. Sejak awal kepemimpinan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, telah melakukan upaya harmonisasi kelembagaan. Tidak s aja dengan lembaga eksekutif, unsur Muspida dan instansi vertikal lainnya, tetapi

juga dengan seluruh pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh perantau, ualama dan penyuluh agama, dan komponen masyarakat lainnya. Berbekal masukan, saran, pendapat, bahkan kritikan yang diperoleh, bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, bupati memulai pekerjaan besar. “Jangan ragukan kepemimpinan kami karena dengan niat tulus dan kerja sama yang baik maka segala pembangunan bisa dilakukan dengan baik. Jangan mudah terpecah belah dan mari bersatu membangun kampung halaman ini yang lebih baik lagi,”ujar dia. Sejak awal tahun 2016 hingga saat ini Pemkab Pasaman Barat terus mengucurkan dana yang besar untuk pembagunan nagari. Hal itu bertujuan agar pembangunan pro rakyat dan berbasiskan nagari tetap kita lakukan, sebutnya. Sejalan dengan itu, untuk pengentasan kemiskinan, Syahiran juga mencanangkan seribu pembuatan jamban, seribu renovasi rumah tidak layak huni, seribu sambungan listrik, dan seribu tanam pohon buahan. Yang disingkat dengan slogan program 4 X 1000, yang dilaksanakan setiap tahun. Searah dengan infrastruktur pembangunan pada bidang lainya tetap digalakkan, seperti pembangunan wilayah tertinggal dan terisolir serta penanggulangan kemiskinan. Saat ini, sebut Syahiran. Pemkab Pasbar sedang melakukan penataan nagari 19 induk menjadi 91 nagari. Dengan tujuan agar pelayanan dan pembangunan nagari bisa lebih dekat. “Menjelang berakhir periode pembangunan jangka menengah 2016-2021 kita menargetkan terdapat pengurangan angka kemiskinan dari 7,08 persen menjad 5,74 persen. Dan untuk daerah tertinggal kita menetapkan target pada tahun 2019 Kabupaten Pasaman Barat keluar dari status daerah tertinggal dan pada 2021, semua wilayah jorong di Pasaman Barat telah keluar dari ketertinggalan dan keterisoliran,” imbuh Syahiran. Program strategis telah dirancang untuk hal tersebut yaitu, pembangunan jalan jembatan di daerah terpencil dan teri-

SYAHIRAN - YULIANTO NAMPAK AKRAB www.harianhaluan.com

BUPATI Pasaman Barat Syahiran, Kepala Kejaksaan Teguh Wibowo, Dandim 0305 Pasaman, Kepala Perhubungan Pasaman Barat Andrinaldi, Kadis Pariwisata Armen dan Kabag Umum Pemkab Pasaman Barat Paisal saat penyerahan transportasi laut di Air Bangis.

solir, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat seperti pasar dan sarana telekomunikasi, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, sanitasi dan air besih, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas t enaga kerja dan pembangunan BLK dan penyediaan ruang belajar, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan di sektor pertanian, perikanan industri, dan pengelolaan ekonomi kreatif. Untuk mewujudkan cita-cita pembangun Pasbar dengan motto “Tuah Basamo” lebih maju itu, imbuh Syahiran, tidak terlepas dari dukungan partisipasi semua masyarakat. Sehingga visi “Terwujudnya Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Bermartabat, Sejahtera, serta ber-

wawasan Lingkungan”. “Kami yakin dengan kebersamaan Pasaman Barat akan semakin maju,” tukuk Syahiran. Lebih jauh dijelaskan Syahiran, dalam RPJMD Pasaman Barat acuan untuk percepatan pembangunan telah disiapkan, sehingga diharapkan akan menjadikan pembangunan tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Program yang telah dirancang sebagai berikut, pembangunan pasar tradisional percontohan yang representatif, optimalisasi RSUD Jambak, dan Pembangunan RS di Ujung Gading, pembagunan irigasi pertanian, pembagunan jembatan, pembagunan hutan kota dan taman kota, pembagunan mes pemda,pembangunan jalan lintas gunung melintang, serta jalan lingkar yang ada di kecamatankecamatan se Pasbar, serta pembangunan infrastruktur jalan tembus Madina, dan lainnya. Di bidang keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan anak-anak Pasbar maka Pemkab telah menempakan Da’i nagari di setiap nagari baik nagari induk maupun persiapan. Da’i nagari itu bertugas untuk memberikan pelajaran kepada anak dan cucu kemenakan agar pandai baca tulis Alquran. “Semua kepala sekolah diharuskan menerima siswa baru harus memiliki sertifikat pandai baca tulis Alquran. Sehingga kedepannya tidak ada lagi warga Pasbar yang tidak pandai baca tulis Alquran,”beber dia. Sedangkan dibidang olah raga pengkab pasbar menargetkan memiliki fasilitas olahraga yang refresentatif untuk menyambut porprov 2020 mendatang seperti stadion, lapangan folly ball,kolam berenang,lapangan tenis dan lainnya. Dari segi upaya reformasi birokrasi Pemkab Pasbar juga selalu tanggap kepada kebutuhan masyarakat. Dengan berupaya melengkapi sarana prasarana perkantoran yang refresentatif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat misalnya pelayanan kesehatan dan kartu keluarga gratis. Selanjutnya, pada tahun 2016 pihaknya juga telah membangun stadion revesentatif dan sejumlah bangunan

TERLIHAT akrab antara Syahiran, Ny Yun Syahiran, Sekda Pasaman Barat dan Waka Polres Pasaman Barat di salah satu acara pembukaan pawai pembagunan di Pasaman Barat.

SYAHIRAN Bupati Pasaman Barat Resmikan salah satu kantor wali nagari persiapan.

SYAHIRAN, Yulianto, Dandrem Sumbar, Dandim 0305 Pasaman terlihat akrab saat peninjauan pembagunan WC di salah satu nagari di Pasbar.

WAKIL Bupati Pasaman Barat Yulianto dan Kepala Perhubungan Pasaman Barat Andrinaldi saat memyaksikan uji coba kapal di pelabuhan teluk tapang Pasbar.

SYAHIRAN tinjau layanan kesehatan gratis di salah satu daerah kampung KB di Pasaman Barat.

lainnya seperti merenovasi berberapa pasar nagari, melanjutkan pembangunan jalan pelabuhan Teluk Tapang, operasionalisasi bandara Pusako Anak Nagari, peningkatan sarana dan prasarana RSUD, Pembangunan sarana prasarana Penerangan Jalan Umum, bus sekolah gratis, busway untuk daerah terisolir serta renovasi Mesjid Akbar Pasbar. “Sedangkan Pelabuhan Teluk Tapang ditargetkan akir tahun 2017 sudah bisa be-

roperasi sehingga hasil Sumber Daya Alam bisa dibawa melalui jalur laut. Dengan demikian akan mengurangi kerusakan jalan darat,”jelas dia. Searah dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan pada bidang lainnya tetap dipacu, seperti bidang pendidikan dengan mengalokasikan 30 persen dari APBD serta pembangunan ruang kelas baru dan perpustakaan di targetkan pada tahun 2019 Pasbar sudah terlepas dari status daerah tertinggal. (h/idn)

Redaktur: Devi Diany

Layouter:Syamsul Hidayat


28

SENIN, 2 OKTOBER 2017 12 Muharram 1439 H

www.harianhaluan.com

IKLAN

Redaktur: Devi Diani

Layouter: Ir_v@nd


IKLAN OPINI

www.harianhaluan.com

SENIN, 2 OKTOBER 20172016 KAMIS, 27 OKTOBER 12 Muharram 14391438 H H 26 Muharram

29


30

SENIN, 2 OKTOBER 2017 12 Muharram 1439 H

www.harianhaluan.com

IKLAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat


31

SENIN, 2 OKTOBER 2017 12 Muharram 1439 H

www.harianhaluan.com

IKLAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat


32

SENIN, 2 OKTOBER 2017 12 Muharram 1439 H

www.harianhaluan.com

IKLAN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.