Haluan 30 Januari 2018

Harian Umum

EDISI: 105, TAHUN KE-70

SELASA, 30 JANUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

13 Jumaidil Awal 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

Napi Narkoba “Kuasai” Lapas P EREDARAN narkoba di Sumbar sudah masuk kategori yang sangat mengkhawatirkan.

Dari data Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumbar, dari 5.000 narapidana (napi), 40 persennya merupakan napi kasus narkoba, 30 persen napi kasus pencabulan, dan 20 persen sisanya merupakan napi kasus umum.

PADANG, HALUAN — Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Sumbar, Dwi Prasetyo Santoso, ditemui Haluan di ruang kerjanya Senin (29/1), siang mengatakan, memang kasus narkoba di Sumbar sudah masuk pada ranah yang mencemaskan diikuti kasus pencabulan. Sumbar kata Dwi, bukan lagi hanya sebagai perlintasan peredaran barang haram tersebut, namun sudah menjadi target peredaran narkoba.

Menurut Kakanwil, kalau ingin menekan angka peredaran narkoba ego sektoral sudah harus dihilangkan. Sesama penegak hukum yang masuk criminal justice system harus solid dan bersatu. Dalam menangani kasuskasus narkoba harus terbuka dan tegas. Semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, harus berperan dalam mem-

DWI PRASETYO

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orangorang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.31 15.55 18.36 19.50

Kepala UPT Tertangkap Pungli Uang Bawang

WIB WIB WIB WIB WIB

Gubernur Kritisi Survei Maarif Institute PADANG, HALUAN — Ekspose hasil penelitian Maarif Institute yang menyebutkan Kota Padang sebagai salah satu daerah tempat berkembangnya paham radikalisme melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah, menuai komentar kritis Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Menurutnya, survei tersebut diragukan karena tidak menyertakan bukti dan data yang jelas.

Kritik terhadap hasil survei tersebut disampaikan gubernur usai meresmikan Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumbar, Senin (29/1). Menurutnya, tidak benar paham radikalisme dapat berkembang di kalangan pelajar melalui media kegiatan ekstrakurikuler. “Itu tidak benar, apalagi dikatakan itu terjadi di Padang. Saya melihat justru sebaliknya.

Pelajar di Sumbar khususnya Padang mengikuti kegiatan ekskul yang bagus secara konsep. Itu terbukti dengan banyaknya pelajar yang menuai prestasi di luar prestasi sekolah. Ada pelajar kita yang hapal Alquran,” sebut Irwan.

Selain itu, secara garis besar, Irwan menilai tingkat kepatuhan pelajar di Sumbar kepada orangtua dan kesopansantunan terpupuk bagus. Sikap-sikap seperti itu diyakini dapat melindungi pelajar dari keterpaparan terhadap paham radikalisme.

“Tidak perlu risau atau cemas atas hasil penelitian Maarif Institute itu, karena hasil penelitian ini belum tentu betul. Karena, tidak didukung dengan data yang benar.

Kita perlu data yang benar, bukan percaya kepada sesuatu hal dengan bukti yang sedikit seperti itu. Untuk itu, saya tidak sepakat dengan hasil penelitian ini,” tegasnya.

Selain itu secara data, lanjutnya, dari beberapa aksi teror yang terjadi di Indonesia, tak satupun yang mengindikasikan bahwa pelaku teror betul-betul orang yang berasal dari Sumbar. “Dari data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) , dari sekian jumlah pelaku teror di Indonesia, persentasi Sumbar hanya menyentu angka 0,0 sekian persen,” tutupnya.

>> GUBERNUR hal 07

AROSUKA, HALUAN — Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Pertanian Wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok tertangkap tangan oleh petugas Satreskrim Polres Solok, Jumat (26/ 1). Tersangka berinisial KMD (53) diciduk di Jorong Pasa Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampek, kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok.

Penangkapan berawal dari ulah KMD yang mengutip uang Rp 25.000 perlembar surat sebagai bentuk surat jalan atau surat karantina bawang merah masyarakat yang dijual ke provinsi tetangga. Polisi menganggap dia memperjualkan surat jalan

>> KEPALA hal 07

TUMPUKAN BAWANG – Seorang petani menumpuk bawang hasil panennya di dalam gudang jelang diangkut ke luar daerah. Proses pengangkutan bawang ini dijadikan celah melakukan pungli oleh pihak terkait di Kabupaten Solok dengan modus pembuatan surat jalan. IST

KAPOLRES Solok Arosuka memperlihatkan bukti uang dugaan pungli yang dilakukan Kepala UPT Pertanian Wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. YUSTIS WANDI

KSPSI SUMBAR BERSIKAP

Mau Dikemanakan Seribuan Karyawan Basko?

PADANG, HALUAN —Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar meminta pemerintah daerah tidak diam saja terkait nasib seribuan karyawan Basko Ho-

tel dan Basko Grandmall yang jadi pihak terdampak eksekusi. Persoalan ini menyangkut hajat orang banyak, bukan hanya antara Basrizal Koto (Basko) dan PT KAI

semata.

Ketua KSPSI Sumbar Arsukman Edi mengatakan, karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah daerah tidak bo-

Eksepsi Terdakwa Korupsi Rp6,2 Miliar Ditolak

TERDAKWA korupsi SPj fiktif di Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Yusafni Ajo berjalan ke luar ruang sidang usai mendengarkan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menolak eksepsinya.

YUHENDRA

PADANG, HALUAN — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang menolak semua eksepsi Yusafni Ajo, terdakwa korupsi dengan modus pembuatan SPj fiktif senilai Rp62 miliar. Dengan begitu, mantan penjabat Kuasa Pengguna Anggara (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Prasawww.harianhaluan.com

>> NAPI NARKOBA hal 07

rana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar tersebut akan tetap duduk di kursi pesakitan.

Penolakan disampaikan ketua majelis hakim Irawan Munir dalam sidang dengan agenda putusan sela, Senin (29/1) siang. Dalam pandangan hakim, dakwaan dari Jaksa Penuntut umum (JPU) telah

memenuhi syarat materil maupun formil. Untuk itu, sidang akan dilanjutkan kepada pokok materi persidangan. “Menolak semua eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, dengan demikian kita akan masuk ke dalam pokok perkara,” kata Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera, saat membacakan

amar putusan sela.

Lebih lanjut, majelis hakim juga memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan alat bukti ke persidangan. Begitu juga dengan para saksi. Sedianya, aka nada lima saksi yang diperiksa pada sidang pekan depan. “Diperintahkan kepada JPU agar menghadirkan saksi serta alat bukti lainya ke persidangan, demi pembuktian dalam perkara ini,” ujarnya.

Terhadap putusan sela, JPU menyatakan telah memilah beberapa orang saksi yang akan dihadirkan pada sidang berikutnya. Pastinya tidak semua saksi yang terdapat dalam berkas perkara yang akan dihadirkan. “Kita telah memilah beberapa orang saksi yang akan hadir dalam persidangan.

Lima orang saksi dipanggil pada Senin (5/2) mendatang,” ujar JPU Erianto.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU, perbuatan korupsi yang dilakukan Yusafni disebutkan dilakukan secara bersama. Nama Suprapto, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar (kini Dinas PUPR-red) paling sering disebut oleh JPU. Dia disebut ikut

>> EKSEPSI hal 07

leh tinggal diam. “Pemerintah lebih kepada nasib seribuan daerah dalam hal ini, harus karyawan mencari nafkah dan ambil bagian untuk mencari- menggantungkan hidup di kan solusi yang terbaik dalam sana,” terang Arsukman Edi, perkara Basko dan PT KAI. Ini bukan soal hukumnya, tapi >> MAU DIKEMANAKAN hal 07

Usut Tuntas Tambang Emas Bukik Bulek PADANG, HALUAN — DPRD Sumbar meminta pihak kepolisian mengusut tuntas aksi penambangan emas liar yang ada di Kota Padang, persisnya di kawasan Bukik Bulek, gugusan Bukit Barisan. Penambangan itu juga diketahui berada di lokasi hutan lindung.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar M Nurnas mengapresiasi masyarakat dan Babinsa TNI yang berhasil menemukan tambang ilegal di Lambuang Bukit, Kecamatan Pauh.”Pengungkapan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat akan lingkungan mereka,” ujar Nurnas di Gedung DPRD Sumbar, Senin (29/1).

Nurnas yang merupakan politisi Partai Demokrat menyayangkan pihak kelurahan sebagai unsur pemerintahan terendah tidak mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal di kawasan

 Redaktur: Bhenz Maharajo

mereka. Menurut Nurnas mestinya mereka mengetahui apa yang terjadi. Nurnas berharap pengungkapan tambang emas liar di Padang tidak hanya sampai di sana, akan tetapi seluruh tambang liar yang ada dapat dibersihkan oleh pihak kepolisian. “Saya kira tambang liar itu sudah lama beroperasi dan harus diusut tuntas,” kata dia.

Senada, anggota Komisi IV DPRD lainnya, Mockhlasin menegaskan, sejak beralihnya urusan pertambangan ke provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas ESDM berkewajiban melakukan pendataan dan penataan terhadap setiap aktivitas tambang. “Untuk usaha tambang yang izinnya masih berlaku silakan dihabiskan. Namun yang izinnya

>> USUT TUNTAS hal 07  Layouter: Irvand

2

UTAMA

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

DUGAAN PUNGLI DI SMA 1 GUGUAK

Diperiksa 8 Jam, Kepsek Ditahan LIMAPULUHKOTA, HALUAN – Setelah menjalani pemeriksaan hingga 8 jam lebih, Kepala SMA 1 Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota Yondri ditahan di sel Polres setempat. Ia mulai diperiksa Senin (29/1) pukul 10.00 WIB dan mulai dituntun ke sel usai kumandang adzan Magrib.

Yondri mendatangi didampingi kuasa hukumnya Iskandar. Tidak ada terlihat guru ataupun rekannya sesama pengajar yang menemani tersangka saat diperiksa di

Unit Tipikor Sat Reskrim Limapuluh Kota.

Saat menjalani pemeriksaan Yondri yang telah berstatus tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli)

saat penerimaan siswa baru (PSB) tahun 2017 lalu di SMA 1 Guguak tampak berusaha tenang. Memakai baju dinas pegawai yang berlambang Propinsi Sumbar itu, sempat menunaikan ibadah salah maghrib berjamaah di Masjid Syuhada di lingkungan Mapolres Limapuluh Kota sebelum memasuki ruang tahanan.

Ke depan, tersangka akan menjadi tahanan sementara hingga berkas perkara di-

limpahkan Polres Limapuluh Kota ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh. “Setelah pemeriksaan, tersangka ditahan untuk mempermudah proses hukum selanjutnya,” terang AKBP Haris Hadis Kapolres Limapuluh Kota serta Ipda Hery Kanit Tipior usai tersangka ditahan.

Ditegaskan Ipda Hery, tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain terkait pungutan liat tersebut. “Berkemungkinan ada tersangka lain, kita tunggu

pengem bangan perkara ini kedepan,”tegasnya.

Kepala SMAN 1 Guguak itu, ditahan setelah penetapan tersangka pada dirinya sejak Kamis (25/1) lalu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan Unit Tipikor Polres Limapuluh Kota.

Sementara tersangka Yondri melalui Penasehat Hukum nya, Iskandar mengungkapkan tidak bisa berbuat banyak. “Kita ikuti proses hukum,”ucap Iskan dar.

Kasus yang menjerat tersangka, berawal saat tim Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan di SMAN 1 Guguak pada pertengahan Juni 2017 saat penerimaan siswa baru. Saat itu, tim Saber menyita uang tunai senilai Rp 80juta lebih yang diduga hasil pungutan dari pembelian baju seragam siswa baru. Pembelian baju seragam tersebut tanpa melalui koperasi sekolah. Dua pegawai SMAN 1

Guguak turut diamakan Tim Saber Pungli.

Seiring waktu berjalan dan setelah pemeriksaan cukup panjang dengan menghadirkan sejumlah saksi, akhirnya Kepala SMAN 1 Guguak ditetapkan sebagai tersangka. Empat hari setelah penetapan tersangka, Yondri langsung ditahan. Yon dri, merupakan satu-satunya kepala sekolah di Kabupaten Limapuluh Kota terjerat kasus pungutan liar. (h/ddg)

2017, Angka Kematian Ibu Meningkat

MUSDA REI Hendra Gunawan, terpilih secara aklamasi untuk memimpin REI Sumbar periode 2017-2020.

Tampak, ia menyematkan pin REI kepada Ketua Dewan Pertimbangan DPD REI Sumbar, Alkudri pada kegiatan Musda X REI Sumbar. RE

Pemda Harus Fasilitasi Program 1 Juta Rumah PADANG, HALUAN– DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar menggelar musyawarah daerah ke 10 di Hot el Pangeran Beach Padang, Senin (29/1). Gelaran Musda yang diikuti 300-an anggota itu digelar guna menyiapkan agenda penting dalam penyediaan sejuta rumah murah nagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di samping pemilihan pengurus baru juga mempunyai agenda berupa seminar Implementasi PP 64 dan Kemendagri No 55 Tentang Penyederhanaan Perizinan untuk Percepatan Sejuta Rumah dan

seminar Perpajakan.

Dalam pemilihan pengurus baru, tak ada calon lain yang muncul selain ketua DPD sebelumnya, yaitu Hendra Gunawan. Ia akhirnya terpilih secara aklamasi untuk memimpin REI Sumbar periode 2017-2020.

Hendra Gunawan mengatakan dalam menerapkan regulasi perizinan tersebut, pemerintah daerah sesuai kewenangannya harus dapat memfasilitasi penunjukan lahan dalam pembangunan program strategis nasional sejuta per unit.

“Selama ini, kesulitan

perizinan tersebut yang menyebabkan sulitnya ter capai target sejuta rumah di Indonesia, maupun di Sumbar,” kata Ketua DPD REI Sumbar, Hendra Gunawan kepada wartawan, di Hotel Pangeran Beach, kemarin.

Hendra didampingi Ketua Pelaksana Budi Yan to menyebutkan dalam seminar nanti akan meng hadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi dan dari pihak perpajakan.

“Sinergi antara pihak pemerintah, perbankan, perpajakan serta pengembang diperlukan untuk menyukseskan sejuta ru-

mah ini. Kalau tidak, mus tahil target itu akan terca pai,” ucap Hendra.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan DPD REI Sumbar, Alkudri. “Pembangunan sejuta rumah dapat berjalan baik, apabila keluarga besar REI mendapat dukungan dari pemerintah, perbankan, perpajakan dan stakeholders terkait.

Kalau tidak didukung, maka sejuta rumah untuk masyarakat ber penghasilan rendah tak akan terwujud,” u cap Wakil Sekjen DPP REI ini. (h/ mg-rei)

PADANG,HALUAN—Sepanjang tahun 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mencatat terjadi angka kematian ibu (AKI) sebanyak 113 kasus. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan lima kasus AKI jika dibandingkan t ahun 2016 yang hanya 108 kasus.

“Kasus ini terjadi di 17 Kabupaten Kota di Sumbar,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Fionaliza saat ditemui Haluan, Senin (29/1).

Dirincikan Fionaliza, kasus AKI terbanyak terjadi di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 20 kasus, disusul Kota Padang peringkat kedua sebanyak 16 kasus. Di bawahnya, ada Kabupaten Agam dengan 10 kasus AKI serta Pasaman dengan 9 kasus.

Setelah itu, Kabupaten Dhamasraya, Limapuluh Kota, dan Pesisir Selatan terjadi delapan kasus, d ilanjutkan Sijunjung, Mentawai, serta Tanah Datar terjadi enam kasus.

Sementara di Kabupaten Solok terdapat empat kasus

AKI dan disusul dengan Kota Payakumbuh, Padang Panjang, Kabupaten Solok Selatan yang masing-masingnya terdapat tiga kasus.

Lalu, Kota Pariaman, Bukittinggi, dan Padang Pariaman masing-masing dengan satu kasus.

“Yang tidak terjadi AKI itu di Sawahlunto dan Kota Solok,”jelasnya di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Jati.

Dikatakannya, penyebab kematian ibu melahirkan, sekitar 33,6 persen disebabkan perdarahan, dan 23,9 persen hipertensi dalam kehamilan.

Tak hanya itu, faktor 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat dan Terlalu banyak anak), juga merupakan salah satu penyebab meningkatnya AKI. Terlalu tua untuk hamil dan melahirkan berisiko perdarahan yang banyak ketika melahirkan. Hal itu disebabkan telah melemahnya organ dan fungsi reproduksi, yaitu pada usia di atas 35 tahun. ”Hamil dan melahirkan di bawah usia 20 tahun akan sangat berisiko bagi si ibu.

Hal ini disebabkan, organ reproduksi belum matang.

Menyebabkan pendarahan hingga kematian. Begitu juga dengan terlalu dekat dan terlalu banyak anak,” tutur Fionaliza.

Ditambahkannya, faktor tiga terlambat (3T) juga ikut menyumbang terhadap angka kematian ibu yakni terlambat mengambil keputusan, sehingga mengakibatkan seorang ibu terlambat mendapatkan penanganan medis. Lalu, mengakibatkan terlambat sampai ke tempat rujukan dan terlambat mendapatkan penanganan.

“Sayangnya, masih banyak yang menunggu keputusan bersama jika ingin merujuk ke rumah sakit,” sebutnya.

Menurutnya, untuk menekan kasus AKI, Dinkes berupaya dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil melalui tenaga kesehatan, adanya desa siaga dan kerja sama lintas sektor seperti BKKBN maupun Dinas Pemberdayaan perempuan.

“Tidak dapat dipungkiri, menekan AKI tidak hanya dapat dilakukan oleh Dinkes saja, tetapi membutuhkan kerja sama,”ucapnya. (h/mg-mel)

Yulianti, si Pemulung “Kecil” yang Bersemangat Besar Laporan: Melati Oktawina

U

kuran tubuhnya terbi lang pendek dibandingkan kebanyakan orang, hanya sekitar satu meter.

Namun, ukuran tubuh yang mungil tak menjadikan Yulianti, menyerah untuk menghidupi keluarga.

Saat Haluan menemui perempuan berusia 40 tahun ini, Senin (29/1), ia sedang beristirahat sambil menggendong anaknya di pinggir sungai, dekat jembatan Air Camar. Di sampingnya ada sekarung barang bekas mu-

www.harianhaluan.com

lai dari botol plastik, botol minuman kaleng, dan kardus-kardus.

Yulianti merupakan seorang pemulung atau biasa disebut tukang raok. Sehariharinya wanita yang biasa dipanggil Anti ini mencari barang-barang bekas di dekat Air Camar. Tetapi Anti tidak tinggal di kawasan tersebut. Rumahnya jauh.

Berkilo-kilometer jaraknya dari tempat biasa ia mulung.

Ia mengaku tinggal di Jalan Ulu Gadut, RT 01, RW 02, Kelurahan Limau Manih Selatan, Kecamatan Pauh.

Diceritakannya, ia memiliki tiga orang anak. Anak perta-

ma Anti sudah menikah, dan dibawa oleh suaminya ke Pesisir Selatan. Karenanya, ia hanya tinggal bersama dua orang anak dan ibunya.

Anak keduanya, masih kelas tiga SD, dan putra bungsunya berusia 4,5 tahun.

“Anak saya yang pertama masih berumur 18 tahun.

Saya nikahkan karena sudah tidak sekolah lagi. Dari pada hidup menderita. Sekarang telah memiliki satu orang anak pula,”ucapnya.

Hidup kian terasa sulit dan keras bagi Anti, setelah ia ditinggal meninggal oleh orangtua laki-laki dan bercerai dengan sang suami.

Sehingga, saat ini ialah satusatunya tulang punggung keluarga.

Air matanya mulai menitik saat mengingat masa lalunya. Orangtua laki-laki Anti meninggal sekitar 6 tahun yang lalu. Meninggalnya ayah Anti membuat sang Ibu tergoncang. Ibunya sering berbicara sendiri dan terkadang marah-marah tidak jelas.

Akan tetapi untungnya, Ibunya yang telah berusia 70 tahun itu sangat sayang kepada putri kedua Anti. Sehingga, Anti berani meninggalkan putri keduanya bersama sang ibu di rumah.

“Saya hanya membawa anak saya yang paling kecil membantu saya,” kata Anti sambil mengelus putranya.

Anti tak kuasa menahan tangis, saat mulai menceritakan kenapa ia bisa bercerai dengan sang suami. Suami Anti sering melakukan kekerasan fisik padanya. “Saya tak kuasa dan saya putuskan bercerai setelah anak ketiga lahir,”katanya.

Bekerja sebagai pemulung memaksa Anti tidak bisa setiap hari pulang ke rumah, bertemu dengan anak dan ibunya. Anti paling cepat bisa pulang hanya satu kali dalam tiga hari.

Ia harus mengumpulkan terlebih dahulu uang hasil menjual barang bekas. Tak banyak yang bisa didapatkan Anti, tiga hari mengumpulkan barang bekas ia hanya mendapatkan uang Rp

40 ribu.

“Ini sudah satu minggu saya tidak pulang. Karena hasil mencari barang bekas sedikit, dan belum ada uag yang bisa dibawa pulang,” ucap Anti.

Sebagai pemulung berbagai macam perlakuan pahit ia terima, seperti tak dibolehkan memulung ke kawasan yang sudah ada pemulung lain. Akibatnya ia terpaksa mencari daerah yang kawasannya tak ada pemulung. “Saya lebih baik mencari tempat lain, dari pada bermasalah,” tuturnya.

Selama ia tidak pulang kerumah, Anti tidur di emperan depan toko orang. Kalau pagi pasti diusir si empunya toko. Bersama anaknya ia tidur beralasan kardus. “Saya tak begitu memikirkan apa kata orang, yang penting bisa istirahat sudah cukup,” ujarnya.

Jangan tanya, apakah ia sering tidak makan. Bagi Anti bisa makan satu kali dalam sehari saja sudah berkah yang luar biasa. “Sudah tiga hari belum makan nasi, cuma minum air dan roti seribuan saja,” ucapnya.

Kalau sudah tak pulang ke rumah, sang ibu pasti akan menjual hasil panen pinang yang sudah dikupas.

Itulah yang digunakan untuk beli beras dan sayur.

“Palingan cuma dapat Rp10 ribu,”bebernya.

Sebenarnya ada rasa takut dan cemas ketika dia harus meninggalkan sang ibu dan anaknya di rumah.

Tanpa basa basi ia mengajak Haluan untuk berkunjung ke rumahnya.

Rumahnya yang tidak jauh dari Kantor Lurah Limau Manis Selatan itu, hanya sebuah pondok kecil kayu. Rumah beratapkan

YULIANTI tampak mengais sampah di salah satu box sampah di Air Camar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. MELATI  Redaktur: Rakhmatul Akbar

rumbio itu tampak tak terawat. Itupun, dibangun oleh pemilik sawah yang ia tinggali.

“Sebagai imbalan karena saya sudah menjaga sawahnya. Sehingga dibangunkan rumah di sini,”katanya.

Rumah Anti tidak memiliki listrik. Karenanya, untuk penerangan, ia mengandalkan lampu minyak saja. Kalau anak mau belajar, ia mendekatkan dua lampu ke si anak agar lebih terang.

Anti mengaku selama ini tidak mendapatkan bantuan apa pun. Karena Kartu Keluarga dan KTP yang ia miliki sudah mati atau tidak berlaku lagi.

Ia berharap, akan ada yang rela mempermudahnya dalam kepengurusan surat KK dan KTP, sehingga ia bisa mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah.

Sementara itu, Lurah Limau Manis Selatan, Miftahur Rahmah, menuturkan, ia akan membantu memfasilitasi Yulianti untuk kepengurusan KK dan KTP, dengan syarat, yang bersangkutan harus minta dahulu surat keterangan pindah dari tempat awalnya tinggal.

“Katanya sebelum di sini ia tinggal di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Padang Basi. Yang bersangkutan harus minta dulu draft KK dari camatnya berikut surat pindahnya. Setelah itu kami akan bantu mengurus KTP dan KK nya,” jelasnya. (*)  Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

3

RUMAH RENDANG PADANG

Yamaha Mau Lexi Laku Seperti NMAX JAKARTA, HALUAN — Yamaha NMAX adalah fenomena dalam industri otomotif Indonesia. Sejak peluncuran pada 2015 sampai sekarang, skutik 155 cc itu masih inden, karena permintaannya terlampau tinggi ketimbang produksi. Rupanya Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), juga mau penjualan Lexi sama seperti NMAX. Melihat data Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI) pada 2017, NMAX laku 282.097 unit atau berarti sekitar 23.500 unit per bulan.

Pada 2017, NMAX adalah sepeda motor terlaris ke enam di dalam negeri.

Saat ditanya ketika peluncuran Lexi, Jumat (26/1), pihak Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) terkesan tidak transparan soal prediksi penjualan. Hal itu bisa dipahami, sebab model maxi 125 cc ini membuka segmen baru dan Yamaha butuh belajar.

Walau begitu, Wakil Presiden Eksekutif YIMM, Dyonisius Beti, optimistis Lexi akan jadi bintang baru. Sebab, posisi Lexi yang dijual lebih murah dari NMAX bisa menjangkau lebih banyak konsumen.

“Buat kategori maxi tentu ini akan menjadi fenomena, di mana kami sudah punya NMAX yang menjadi satu gejala baru.

Tentunya kalau melihat struktur pasar ini, kami mengharapkan (penjualan Lexi) bisa seperti NMAX. Tapi tentu perlu step by step,” ujar Dyonisius.

YIMM belum mengumumkan harga resmi Lexi. Namun sudah ada pencerahan, yakni varian standar dilego sekitar Rp19 juta, sedangkan varian S di atas Rp20 juta.

Sementara itu, walau sudah dipastikan diproduksi di Indonesia, YIMM belum bisa mengonfirmasi Lexi bakal jadi produk ekspor, seperti NMAX ataupun Aerox 155.

Kelihatannya pada awal produksi yang akan dimulai April, YIMM ingin fokus untuk pasar lokal lebih dulu. (h/kcm)

Sediakan 20 Varian Rendang PADANG, HALUAN — Bagi pecinta kuliner masakan Padang, khususnya rendang yang telah menjadi ikon kuliner Padang dan dinobatkan menjadi salah satu kuliner paling lezat di dunia. Rumah Rendang Padang, salah satu tempat kuliner yang menyediakan bermacam varian rendang yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 53 Padang.

PERLIHATKAN VARIAN RENDANG — Marketing Pemasaran Rumah Rendang Padang, Harti Ningsih (baju putih) bersama Manajer Rumah Rendang Padang memperlihatkan beberapa varian rendang yang ada di Rumah Rendang Padang, Jalan Ahmad Yani No. 53 Padang. IRHAM

Oppo A37, Tiga Kali Turun Harga PADANG, HALUAN — Oppo A37, sudah tiga kali mengalami penurunan harga. Terpantau harga awal dibanderol Rp2.699.000, kemudian turun menjadi Rp1.999.000 dan sekarang menjadi Rp1.799.000 per unitnya.

Berdasarkan keterangan Promotor Oppo di Jalan S Parman Padang, Robi menjelaskan, Oppo A37 sebagai salah satu smartphone menengah ke bawah dari Oppo mengalami penurunan harga yang terlalu drastis.

“Kini di tahun 2018 perbandingan harga dan spesifikasi yang ditawarkannya menjadi lebih rasional, setidaknya seperti itu,” ujar Robi kepada Haluan, Senin (29/1).

Diterangkannya, smartphone ini hadir di Indonesia pada Agustus 2016 lalu dengan banderol harga Rp2.699.000, tentu saja harganya masih terasa ‘sakit’ di kantong. Belakangan d iketahui pada akhir Desember 2016, harganya turun 700 ribu. Kini bisa memboyong gadget ini dengan uang Rp1.999.000 saja.

“Dan harga ini jadi lebih murah dibandingkan rata-

www.harianhaluan.com

rata pasaran internasional, bahkan di China harganya masih 1.099 Yuan atau setara dengan Rp2.150.000,” kata Robi.

Perihal spesifikasi Oppo A37, Robi menjelaskan, kalau smartphone itu mempunyai layar 5 inch, HD (720×1280 pixel) IPS dengan kerapatan piksel 293ppi. Saat ini masih menjalankan ColorOS 3.0 berbasis Android 5.1 Lollipop dan dibekali dua slot kartu-SIM (MicroSIM+Nano-SIM).

Performa Oppo A37 bertenaga prosesor Snapdragon 410 Quad Core 1.2Ghz yang dipasangkan RAM 2GB, memori internal 16GB, serta slot ekspansi via kartu SD maksimal 128GB. Smartphone ini memiliki kamera belakang 8 megapixel dengan LED f lash, sensor BSI, apertur f/2.2 dan perekaman video full HD. Sedangkan di depan ada 5 megapixel, walaupun begitu, kapabilitasnya untuk selfie dengan hasil maksimal tidak perlu diragukan.

Konektivitas yang dimiliki Oppo A37, antara lain GPRS/EDGE, 3G, 4G LTE, bluetooth 4.0, wifi, GPS/A-GPS, USB-OTG, dan

sumen pada Oppo A37 cukup banyak, berdasarkan dat a yang dil ansi r da r i web Oppo, terungkap lebih seribu unit sudah terjual untuk Sumbar. Lalu, pilihan warna yang tersedia di Indonesia untuk Oppo A37 hanya emas dan pink saja. (h/mg-rei)

Marketing Pemasaran Rumah Rendang Padang, Harti Ningsih mengatakan, Rumah Rendang Padang untuk perdana kalinya hadir dengan menyediakan 20 macam varian rendang, di antaranya rendang daging, rendang ayam, rendang lokan, rendang telor, rendang paru, rendang limpa, rendang ikan tuna, rendang jengkol dan rendang jamur.

“Kita menyediakan bermacam varian rendang, tapi tetap dominan rendang daging. Untuk rendang lainnya, seperti rendang telor, menggunakan telor bebek dan rendang lokan dicampur dengan sayur pakis,” ujar Harti saat wawancara dengan Haluan, Senin (29/1) .

Dikatakan Harti, untuk masalah harga sangat terjangkau. Setiap rendang perkemasan berkisar Rp50.000 sampai Rp75.000 per 250 dan 500 gr dan untuk harga satu kg dijual dengan harga Rp260.000.

Untuk harga sendirinya Rumah Rendang Padang mematok harga Rp15.000 sampai Rp 20.000 perporsinya untuk semua jenis rending.

Sedangkan, untuk rendang dalam kemasan dapat ditemui di Pasar Raya, Toko Keripik Balado Mahkota dan juga bisa didapatkan melalui online dan melayani pesanan antar alamat.

Rumah Rendang Padang juga hadir bulan Maret 2018 di Pasar Raya Blok III lantai IV. Kelebihan Rumah Ren-

dang Padang ini, pengunjung tidak saja mencicipi masakannya saja, tapi bisa langsung melihat proses mulai dari penyediaan bahan masakan rendang sampai proses pemasakan.

“Insyaallah, bulan Maret kita sudah buka di Pasar Raya Blok III lantai IV dan pengunjung juga bisa melihat proses pembuatan rendang, seperti demo masak. Selain itu, pengunjung juga disuguhi dengan kesenian musik tradisional Minang, seperti talempong dan saluang,” ujarnya.

Menurutnya, tujuannya pengunjung dapat melihat proses pembuatan rendang ini, agar dapat memberitahukan ke masyarakat, bukan hanya sekedar mencicipinya saja, tetapi juga tahu proses pembuatan rendang itu sendiri.

Selain itu, hadirnya Rumah Rendang Padang bisa memperkenalkan rendang ke pengunjung, baik dari Sumbar sendiri maupun dari luar daerah Sumbar dan rendang ini juga sudah dikirim ke beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Kalimantan, serta bertepatan juga dengan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar di Padang.

“Sebentar lagi digelar HPN, maka kita lebih dulu curi star untuk memperkenalkan masakan r endang ke masyarakat Sumbar sendiri dan juga dari luar luar Sumbar,” imbuhnya. (h/mg-vln)

ERVINA, salah seorang promotor Oppo sedang memperlihatkan Oppo seri A37 di Jalan S Parman. RENDI

Micro-USB. Di dalam bodi berukuran 143.1x71x7.68mm dan berbobot 136 gram,

tersimpan batere 2630 mAh yang tidak dapat dilepas.

Sejauh ini minat kon-

 Redaktur: Nasrizal    Layouter: Syamsul Hidayat

4

EKONOMI

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

Harga Cabai Merah Naik PADANG, HALUAN — Harga cabai merah di Kota Padang terpantau berkisar antara Rp48 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram, Senin (29/1). Menurut pedagang di Pasar Raya Padang, beberapa pekan sebelumnya harga jual cabai merah berkisar antara Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram. Naiknya harga cabai merah ini tidak diiringi dengan kualitas yang bagus.

HARGA NAIK — Meski harga cabai mencapai Rp50 ribu per kilogram, konsumen tetap membelinya. Terlihat aktifitas jual beli cabai merah di Pasar Raya, Padang. (29/1). RENDI

Bumnag Aia Gadang Budidayakan Jamur Tiram PASBAR, HALUAN — Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat budidaya jamur tiram melalui Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag). Pendamping desa, Novlina di Simpang Empat, mengatakan jamur tiram tersebut mulai menghasilkan pada 9 Januari tahun 2017.

Diperkirakan panen setengah kilogram per pohon bibit jamur tiram tersebut.

“Dijual mulai 23 Januari 2017 dengan harga 1 kilogram Rp25 ribu. Budidaya ini dibuat di bangunan dengan ukuran 4x6 dengan 5.000 plastik,” Novlinda, kemarin.

Ia berharap tanaman ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat karena budidaya jamur tiram ini tidak memakan lahan yang luas. Sementara itu, Wali Nagari Aia Gadang, Junaidin mengatakan apa yang telah

dilakukan oleh masyarakat bersama pendamping nagari atau desa sangat mengapresiasi. Karena kegiatan tersebut bisa mengurangi pengangguran.

“Lahan kita sudah mulai berkurang, sehingga masyarakat untuk bertani itu tidak bisa. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan atau ibu yang menjadi tulang punggung keluarganya kita

arahkan untuk ikut membudidayakan jamur tiram tersebut,” katanya.

Menurutnya sebagai masyarakat bekerja sebagai petani, namun lahan pertanian banyak dikuasai oleh pengusaha. Untuk itu, nagari berinisiatif untuk melakukan budidaya jamur tiram. Dari informasi yang diperoleh ketika melakukan survei keluar daerah, budidaya jamur tiram cocok untuk dite-

rapkan di Nagari Aia Gadang.

“Setelah kami budidayakan jamur tiram ini, masyarakat banyak yang tertarik setelah melihat hasil dari jerih payah yang dilakukan oleh pembudidaya sebelumnya,” ujarnya.

Ia mengakui membudidayakan jamur tiram ini perlu kerja keras dan kesabaran.

Tetapi, kalau sudah melihatnya, akan banyak masyarakat yang tertarik. (h/ant)

CHINA MINTA INDONESIA IMPOR 2 RIBU TON MANGGIS

Sumatera Barat Salah Satu Pengekspor JAKARTA, HALUAN — Pemerintah China meminta Indonesia untuk mengimpor buah manggis sebanyak 2.000 ton. Hal itu dilakukan sebelum Imlek tiba. Sumatera Barat menjadi salah satu pengekspor manggis untuk negara Tiongkok tersebut.

Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian, Banun Harpini mengatakan bahwa pemerintah China meminta Indonesia untuk mengekspor buah manggis sebelum

perayaan Imlek. Nantinya jumlah buah yang diekspor ada sebanyak 2.000 ton.”Mereka (China) minta sebelum Imlek manggis-manggis kita tuh minimal 2.000 ton sudah masuk,” katanya di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/).

Lebih lanjut, Banun mengatakan bahwa buah manggis yang akan diekspor merupakan hasil produksi terbaik dari Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur

dan Bali. Pasalnya sudah melalui tahapan sertifikasi dari jenis penyakit.

“Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ada sebagian dan Bali. Jadi begini kebunkebun yang sudah disertifikasi, sertifikasinya adalah bebas beberapa penyakit yang menjadi konsen China antara lain kodok, kutu putih lalu ada jenis kutu-kutuan lain,” imbuhnya.

Ia juga memaparkan bahwa sebelumnya pihaknya telah melaku-

kan ekspor buah manggis ke China sebanyak 6-7 ton. Kemudian pada Jumat mendatang pihaknya juga akan melepas sebanyak 20 ton manggis ke China.

“Jadi yang kita mulai lonceng (ekspor) lalu dari bulan Januari itu sudah sekitar 6 sampai 7 ton. Tetapi besok hari Jumat nanti saya undang kami akan melepas dengan menggunakan container dan itu 20 ton ke Tiongkok,” jelasnya. (h/kcm)

Selain naiknya harga cabai merah yang terbilang mahal, kualitas cabai merahpun terpantau banyak membusuk. Perihal kualitas itu diakui oleh pedagang dan pembeli. “Pasokan yang saya terima sedikit, itupun tidak semuanya yang berkondisi bagus,” kata salah seorang pedagang Pasar Raya Padang, Halim, Senin (29/1).

Sama dengan pengakuan Diana, salah seorang pembeli yang menyatakan hal senada, cabai merah yang ia beli

terlihat sebagian besar melepuh dan sedikit busuk.

Sementara itu harga di pasar sentral berbeda dengan pasar satelit. Menurut penelusuran Haluan, di Pasar Lubuk Buaya, harga cabai bisa mencapai Rp51 ribu per kilogramnya. “Sejak pergantian tahun dan cuaca buruk belakangan.

Harga jual dari distributor tinggi, makanya kami juga jual tinggi,” kata pedagang di Pasar Lubuk Buaya, Padang Jhoni. (h/mg-rei)

Jepang Hibahkan Sentra Perikanan ke Indonesia NATUNA, HALUAN — Pemerintah Jepang, melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) berencana menghibahkan pembangunan sentra kelautan dan p er ika nan te r padu (SKPT) di enam titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Kelautan danPerikanan Susi Pudjiastuti mengatakan saat ini pihaknya sedang meninjau lokasi yang bakal dibangun SKPT hibah Jepang. Salah satunya direncanakan akan berada di Pulau Natuna, Kepulauan Riau.”Jadi di Natuna nanti ada dua SKPT, satu yang kita buat dan satu lagi yang dihibahkan oleh Jepang,” ujar Susi, kemarin.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja menambahkan, hibah tersebut disalurkan

oleh Jepang melalui JICA tanpa ada syarat apapun.

Menurutnya, Menteri Susi dan pihak Jepang telah sepakat membangun seluruh fasilitas yang dibutuhkan sentra perikanan dan meminta dilibatkan pengawasan kualitas ikan yang masuk.

Sedangkan masalah pengoperasian, maupun penyaluran ikan dari SKPT hibah itu diserahkan sepenuhnya pada Indonesia.

“Hibah itu tidak ada return, karena willingnessnya bantu Indonesia. Jepang lihat potensi ikan Indonesia luar biasa, dan mereka juga konsumen ikan terbesar di dunia,” terang Sjarif.

“Mereka bermaksud berdagang, beli ikan dari kita.

Dan mereka akan mendampingi dari sisi kualitas, ikannya mesti bagus, ukurannya jelas, packaging juga,” imbuhnya. (h/kcm)

Laba Pertamina Tahun Ini Turun JAKARTA, HALUAN — PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba bersih perseroan pada 2017 sebesar USD2,41 miliar. Laba ini turun 23,5% dari tahun 2016 yang mencapai USD3,15 miliar.Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, tertekannya laba bersih Pertamina dipicu kenaikan harga Indonesia Crude Price (IPC) pada tahun lalu yang naik sebesar 27% atau dari USD40,16 per barel menjadi 51,17 per barel.

Dia menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia yang tak diikuti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium dan Solar hingga Maret 2018 berimbas pada penurunan laba. Hal ini pun membuat perseoran harus menekan biaya operasional perusahaan (operating expenditure/ opex) sepanjang tahun lalu.

“Ini berimbas pada penurunan laba bersih perusahaan.

Kenaikan ICP ini juga membuat kami berusaha menekan biaya Opex hingga 26%,” ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/1).

Massa mencatatkan pendapatan Pertamina sepanjang 2017 yang belum diaudit mencapai USD42,86 miliar.

Angka ini naik 17% dari tahun 2016 yang hanya USD36,49 miliar.”Angkaangka ini belum diaudit. Ini nanti kemungkinan berubah.

Tapi nanti resmi audit-nya akan keluar 14 Februari mendatang,” jelas Massa.

PT Pertamina mengalokasikan belanja modal atau capex sebesar 5,59 miwww.harianhaluan.com

liar dolar AS tahun ini.

Angka ini tercatat mengalami kenaikan 37 persen dari tahun sebelumnya yang mengalokasikan belanja modal sebesar 3,6 miliar dolar AS. ”Untuk capex kami 5,59 miliar dolar AS di 2018. 59 persen untuk investasi di

sektor hulu,” ungkapnya.

Ada pun, sisa belanja modal akan dialokasikan untuk pemasaran sebesar 15 persen, megaproyek 15 persen, gas 5 persen, pengolahan 3 persen, dan riset pendukung lainnya 3 persen. Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen

Risiko Pertamina Gigih Prakoso mengatakan di tahun ini, perseroan tetap memprioritaskan rencana pengembangan investasi di sektor hulu, seperti pengembangan Lapangan Jimbaran Tiung Biru, proses alih kelola Blok Mahakam, dan pengembangan geothermal. (h/okz)

 Redaktur: Arda Sani

 Layouter: Luther

OPINI S

HALUANISME  Kepala UPT Tertangkap Pungli Uang Bawang  Seberapa lama praktik ini sudah berlangsung  Posyandu Diminta Awasi Gizi Buruk  Sudah ada yang meninggal, lalu sibuk sendiri

www.harianhaluan.com

5

Pendidikan Agama Diikutkan USBN?

Zero Pungli eiring dengan perkembangan dan waktu, tim saber pungli (sapu bersih pungutan liar) terus menunjukkan taringnya.

Saat hasil kerja tim di Limapuluh Kota menunjukkan hasil dengan ditahannya seorang kepala sekolah di Mapolres setempat, tim serupa juga beraksi di Solok.

Hasilnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Pertanian Wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok “KMD” tertangkap tangan oleh petugas.

Jika di Limapuluh Kota momen penerimaan siswa baru yang jadi objekan, maka di Solok pejabat di daerah itu harus berurusan dengan tim yang terbentuk di masa pemerintahan Jokowi ini karena urusan bawang.

Ia mengutip uang Rp 25.000 perlembar surat sebagai bentuk surat jalan atau surat karantina bawang merah masyarakat yang dijual ke provinsi tetangga.

Orang-orang di lingkungan pemerintah ini seperti tak jera. Masih tertanam dalam kepala mereka sepertinya, bahwa kerja pelayanan yang memang menjadi tugas pokok mereka, harus diiringi dengan lembaran rupiah. Sederhananya, tak ada rupiah tak ada layanan. Padahal, gaji mereka sudah diongkosi pemerintah, yang uangnya juga berasal dari masyarakat. Ntah karena sudah biasa, ntah karena memang beratnya beban hidup saat ini, sepertinya, ringan saja para pelaku melakukan hal itu.

Apakah upaya ini membuat personil pelaksana layanan publik melakukan perbaikan? Ntah lah. Yang jelas, saat ini masih ada kabar praktik-praktik seperti itu terungkap di media. Yang tak terungkap, tentu si penerima dan pemberi pungli saja yang tau persis. Tapi, diyakini, ada beberapa atau sejumlah pelayanan publik itu, PNS, yang memang sudah berkomitmen untuk mengakhiri budaya tersebut.

Dengan ada upaya tim Saber Pungli ini, harapan zero pungli bisa tercapai sesegera mungkin. Merubah budaya seperti ini bukan pekerjaan sehari dua hari. Menahun mungkin. Hal ini disebut beberapa kalangan sudah mengakar hingga menjadi budaya pada instansi yang bersentuhan dengan publik di seluruh sektor ini.

Selain upaya-upaya represif tersebut, tentunya harus ada kesadaran dan pemahaman bersama. Dua pihak, masyarakat dan pemerintah. Pungli terjadi karena adanya interaksi sebab akibat antara dua pihak tadi.

Seberapa kuat mungkin seorang pelayan publik di pemerintah yang “kuasa” menahan godaan saat sebagian masyarakat terus membudayakan hal tersebut.

Masyarakat harusnya mulai belajar meninggalkan hal itu. Masyarakat, juga harus bisa memahami aturan dan alur pelayanan dengan baik dan tak meninggalkan celah bagi pelayan publik untuk menerima pungutan tadi. Jika public sudah paham dengan aturan dan alur layanan, maka mereka bisa mandiri mengurus layanan untuk dirinya itu.

Mereka harusnya berani untuk mengatakan tidak. Katakan tidak pada pungli.

Pungli, no way dan lain sebagainya. Selain itu, tidak menyebarkan budaya tak elok ini kepada generasi yang lebih muda juga jadi bagian untuk mendukung upaya pencegahan pungli. Jangan bangga pula, di depan anak anda menyerahkan uang pungutan tersebut kepada pihak berwenang. Jadi contoh pula nanti jadinya. (*)

SELASA, JANUARI2016 2018 KAMIS, 2730OKTOBER 1326 Jumaidil Awal1438 1439HH Muharram

MASWAN

U

NTUK mewujudkan pendidikan karakter, harus diawali dengan pendidikan agama yang kuat.

Karena dengan pendidikan agama yang baik, hidup anak akan terarah. Pendidikan agama menjadi kata kunci, yang mengajarkan semua tatanan kehidupan secara universal. Oleh karena itu, pendidikan agama baik di rumah dan di sekolah harus mendapat prioritas lebih.

Penulis sepakat dengan kebijakan Pak Muhadjir akan memasukkan Pendidikan Agama di SD menjadi pelajaran yang diujikan secara nasional.

Pada awal tahun 2018 ini, Kemendikbud, Muhadjir Efendy berencana menambah mata pelajaran Pendidikan Agama yang akan diujikan dalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sekolah Dasar (SD). Selain pendidikan agama, juga pelajaran PKn, Bahasa Inggris, dan IPS juga dikutkan USBN. Pertanyaannya, untuk apa

Pendidikan Agama di di-USBNkan? Kemungkinan, jawabannya adalah dengan pendidikan agama di USBN kan, akan menjadi perhatian oleh semua pihak. Orang tua tidak dengan mudah mengabaikan pendidikan agama, karena pelajaran ini menjadi bagian penting.

Paling tidak setara dengan pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Dengan kebijakan ini, keberadaan Madsarah Diniyah (Madin) menjadi sangat dibutuhkan oleh anak dalam memperdalam pendidikan agama.

Orang tua di rumah, agar anak-anaknya dalam ujian USBN memperoleh nilai bagus, maka harus eksstra kuat untuk mendidik agama. Orang tua tidak lagi meremehkan Pelajaran Agama, tetapi akan berbalik Pendidikan Agama dianggap penting karena diujuikan nasional. Dan pada saatnya, orang tua akan mendatangkan guru Les Pelajaran Agama.

Begitu juga, Guru pendidikan Agama akan menyiapkan materi pelajaran agama secara serius. Karena pelajarannya diujikan nasional. Akibat positifnya, a nak juga akan menekuni mata pelajaran agama dan karakter keagamaan dapat tertanam dalam jiwa anak. Dengan keseriusan semua komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan untuk memantapkan pendidikan agama, baik di rumah maupun di sekolah, tujuan pendidikan yang berbunyi membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, dapat tercapai. Kalau anak-anak yang dididik agama Islam, akan menjadi anak yang

shaleh atau shalihah. Inilah aset orang tua, kelak kalau sudah meninggal dunia, orang tua masih mendapat kiriman doa dari anak-anaknya.

Dalam sebuah hadits Rasulullah Shollahu Alaihi Wasallam bersabda, “Apabila anak adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga hal, yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh sholehah yang dapat mendoakan orang tuanya.” (HR Bukhari-Muslim).

Mencermati hadits tersebut, sebagai orang yang berpikir masa depan baik kehidupan di dunia, dan juga kehidupan akhirat, tentu akan melakukan tiga hal tersebut semaksimal mungkin. Mengapa demikian?

Karena tiga kegiatan ini, dampak yang ditimbulkannya di dunia saja, mempunyai nilai positif dan memberikan kebahagiaan hidup bagi diri sendiri maupun pada orang lain.

Pertama, realitas kehidupan bagi orang-orang yang suka bersedekah (shodaqoh) akan memberikan manfaat pada orang lain bahagia dan menumbuhkan rasa senang kepada orang memberikan sedekah tersebut. Bagi orang yang beriman dengan landasan niat ikhlas, apabila dapat memberikan sedekah kepada orang lain, lebih-lebih kepada fakir miskin merupakan satu kenikmatan yang tiada terukur. Aura orang-orang suka bersedekah akar terpancar dalam lingkungan masyarakatnya menjadi orang terhormat dan disenangi serta didoakan banyak orang.

Kedua, Seorang anak dalam kehidupan keluarga aset yang sangat berharga. Untuk kelangsungan hidup dalam dinasti keluarga, anaklah yang akan membahagiakan orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, anak harus mendapatkan didikan yang benar dan terarah.

Jika arahnya anak disiapkan untuk kebahagiaan akhirat, maka anak wajib dididik mengenai pendidikan agama.

Salah didik agama, berarti orang tua akan kehilangan aset yang sangat berharga, dan yang didapat bukan kebahagiaan tetapi kenistaan dan kesengsaraan.

Anak akan tumbuh ber kembang menjadi baik atau tidak baik dalam memahami nilai-nilai agama, sangat bergantung pada bagiamana pola asuh dan pola pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua sejak masih kecil.

Keluarga (orang tua) yang sangat menentukan corak keimanan anak-anaknya dalam meniti masa depannya.

Sebagai ummat Islam, dasar ajaran yang harus dipegang adalah al Qur’an dan al Hadits.

Dan dalam ajaran Islam ahlussunnah waljamaah ditambah dengan ijma’ dan qiyas. Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabat, para auliya’ dan para ulama adalah ajaran yang rahmatal lil alamin yang memberi keselamatan dan kedamain di dunia ini. Islam tidak mengajarkan kekerasan.

Menanamkan Keimanan Sebelum anak masuk di lembaga formal, orang tualah yang bertanggung jawab nggulo wentah (membimbing), mengenai sikap mental keagamaan anak. Anak ditoreh dan dipola menjadi apa, adalah terletak di tangan orang tuanya.

Lingkungan keluarga sangat menentukan pola hidup anak.

Pendidikan agama dan menanaman keimanan kepada anak sejak dini menjadi penentu setelah dewasanya.

Sesuai dengan fiman Allah dalam QS. al-Rum (30) Allah berfirman ”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Hal tersebut dimantapkan oleh Nabi Muhammad dalam hadits, “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah,

maka orang tualah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi”. Konteks hadits tersebut relevan dengan QS. al-Rum di atas bahwa hakekat fitrah keimanan sebagai petunjuk bagi orang tua agar lebih mengarahkan fitrah yang dimiliki anak secara bijaksana, dalam wadah pendidikan yang tepat.

Pendidikan Agama Orang tua, menjadi figur panutan dalam mendidik anakanaknya. Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan dalam mendidik istri, anak – anak, menantu, bahkan cucu – cucunya. Beliau mengajarkan kepada ummatnya bahwa dalam rumah tangga harus terjadi proses pendidikan dan pem binaan.

Hal ini oleh Rasulullah didasarkan pada firman Allah SWT; “ Wahai orang – orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat – malaikat yang kasar, keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At– Tahrim: 6).

Sistem pendidikan dalam keluarga, mencakup keseluruhan aspek kemanusiaan, baik segi kejiwaan (ruhiyah), fisik (jasadiyah), intelektual (fikriyah), dan sosial (ijtima’iyah).

Sebagai pemimpin (ayah), dituntut memiliki seperangkat kompetensi seperti yang dibutuhkan dalam pendidikan anak, agar menjadi manusia yang utuh secara lahir dan batin.

Dalam mendidik anakanaknya agar menjadi manusia yang religius seperti pola di atas, maka anak perlu dimasukkan pada lembaga pendidikan non-formal seperti Madrasah Diniyah (sekolah agama).

Ini sangat memberi makna bagi anak-anak yang akan tumbuh dan berkembang sebagai generasi Islami, sholeh atau sholihah.

Mari seluruh keluarga Indonesia terutama orang tua, didiklah anak cucu kita dengan pendidikan agama, agar menjadi anak yang taat kepada orang tua, agama dan bangsa.

Dunia dan akhirat akan damai kalau anak keturunan kita baik, dan mengerti tatanan agama.

Maswan, Dosen UNISNU Jepara, Kandidat Doktor Manajemen Kependidikan Unnes dan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Marka Jalan Kami sebagai penguna jalan sangat terbantu dengan adanya marka jalan. Apalagi pada malam hari dan hujan.

Untuk kami mohon kepada dinas terkait untuk kembali memperbaharui marka jalan dari Sungai Limau menuju perbatasan Agam, Tiku. Kini, banyak yang hilang dan terhapus. 08238682xxxx

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

6

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

POLITIK

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KPU Sumbar Verifikasi Faktual 12 Parpol PADANG, HALUAN – Verifikasi faktual pascakeluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan KPU memverifikasi semua partai yang ingin ikut pemilu dan pilpres 2019. Di mana dalam putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, semua Parpol harus harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, untuk melakukan verifikasi faktual, pih aknya langsung mendatangi 12 kantor partai yang merupakan peserta pemilu 2014 lalu. Secara teknis, pihaknya membentuk enam tim verifikasi.

“Langkah verifikasi fak-

tual itu merupakan hal wajib yang kami lakukan. Untuk verifikasi parpol tingkat provinsi, berjalan selama dua hari, Senin dan Selasa (29-30/1),” kata Amnasmen didampingi Kabag Teknis, Hukum, dan Hupmas KPU Sumbar Agus Catur Rianto, kepada Haluan usai mela-

kukan verifikasi faktual di kantor DPW PKB Sumbar, Senin sore (29/1).

Dikatakannya, dalam verifikasi faktual tersebut ada tiga dokumen yang diperiksa yakni keabsahan pengurus, kemudian 30 persen keterwakilan perempuan, serta keberadaan kantor par tai.

Di kantor DPW Partai PKB Sumbar, verifikasi faktual dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sumbar. Saat verifikasi berlangsung, terlihat hadir Ketua DPW PKB Sumbar Febby Dt Bangso, didampingi oleh pengurus lainnya.

“Jumlah pengurus kami ada 17 orang, delapan di antaranya perempuan (30 persen). Sementara yang

wajib hadir saat verifikasi faktual cukup lima orang, dan itu kami penuhi saat proses verifikasi berlangsung,” kata Febby Dt Bangso.

Sementara itu di Kantor DPW NasDem Sumbar, Ketua DPW Partai NasDem Sumbar Malkan Amin bersama pengurusnya menyatakan bersyukur saat partainya dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Sumbar dalam proses verifikasi faktual. Karena, verifikasi faktual bukan hal yang mudah.

“Soal tuntutan pihak DPP, NasDem disetiap daerah termasuk Sumbar harus siap 100 persen kepengurusannya, dan Insyaallah sudah kami penuhi dengan terbukti lengkapnya hasil verifikasi faktual dari KPU Sumbar

hari ini,” kata Malkan Amin gembira.

Disebutkan Malkan Amin, di DPW Partai NasDem Sumbar, jumlah pengurusnya sebanyak 25 orang, sedangkan 30 persen keterwakilan perempuan ada sembilan orang.

Selain itu, di kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua DPW PAN Sumbar Ali Mukhni menuturkan, semua dokumen yang diminta untuk kelengkapan verifikasi telah d ipenuhi oleh DPW PAN. Tinjauan terhadap kondisi kantor DPW PAN juga telah dilakukan oleh KPU yang diawasi oleh Bawaslu.

Di sisi lain, Ketua Harian DPW PAN Sumbar Guspardi Gaus mengatakan, DPW PAN

KPU Pessel Sosialisasikan Verifikasi Faktual Parpol PAINAN, HALUAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mengadakan sosialisasi tentang verifikasi parpol calon peserta Pemilu, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2019, Senin (29/1), di Hotel Saga Murni.

“Dalam seminar dan diskusi ini kami hadirkan dosen tata negara dari Unand, Khairul Fahmi. Selanjutnya, akan dilakukan sosialisasi tata cara verifikasi Parpol,” sebut Ketua KPU Pessel, Epaldi Bahar di Painan.

Ia menjelaskan, dikeluarkannya peraturan KPU no 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas dasar peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai

politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2019.

“Dalam kegiatan ini, kami juga mengundang 14 Partai Politik yang berada di Pessel, ada Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, Nasdem, PAN, PBB, PDIP, PKB, PKS, PPP, Berkarya, Perindo, dan Garuda,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Epaldi, terbitnya PKPU nomor 5 tahun 2018 dan PKPU nomor 6 tahun 2018 akan mengubah mekanisme, tata cara, dan prosedur verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2019, terutama terkait proses kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 33 Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2018 mengenai mekanisme verifikasi keanggotaan, KPU melaksanakan verifikasi persyaratan keanggotaan Parpol

dengan menggunakan metode sampel. Ketentuan pengambilan jumlah sampel ini dilakukan dengan menyerahkan jumlah anggota hingga 100 anggota, dengan besaran sampel sebanyak 100 persen, serta menyerahkan jumlah anggota sebanyak lebih dari 100 anggota, sehingga besaran sampel diambil juga sebanyak 5 persen.

“Dalam Pasal 32 peraturan KPU nomor 6 tahun 2018 tentang mekanisme verifikasi kepengurusan, KPU mendatangi kantor parpol untuk melakukan verifikasi sesuai jadwal yang ditentukan terhadap pengurus inti,” tutupnya.

Dengan keluarnya putusan MK tersebut, lanjut Epaldi, konsekuensinya semua partai harus diverifikasi, pihaknya meminta seluruh partai di Pessel untuk menyamakan persepsi agar proses verifikasi berjalan dengan baik. “14 Parpol akan

diverifikasi selama tiga hari, sejak tanggal 30, 31 Januari, sampai 1 Februari,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Perindo Pessel Tusrisep menyebutkan, Perindo Pessel telah melengkapi seluruh proses verifikasi seperti yang disyaratkan oleh KPU. Menurutnya, proses tersebut telah selesai sebelum terbitnya keputusan MK tentang verifiksi faktual.

“Alhamdulillah, dari Perindo semuanya berjalan lancar sesuai prosedur. Hal ini berkat kerjasama yang baik di internal partai kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pesisir Selatan Ari Nurkomari mengatakan, partai berlambang Ka’bah itu siap melalui tahap verifikasi faktual oleh KPU. “Benar, kami pasti siap. Sebab, jauh hari sebelumnya kita telah mempersiapkan diri,” ungkapnya yakin. (h/kis)

telah bersiap menghadapi tahapan verifikasi faktual sejak jauh-jauh hari. “Kesim pulannya, PAN sudah tak ada ada persoalan dengan verifikasi, semuanya leng kap. KPU juga melakukan tugas mereka dengan serius,” ujarnya.

Dengan semua yang ditampilkan DPW PAN saat proses verifikasi, politisi yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbar ini berharap ke depan PAN menjadi partai politik terbaik di Sumbar.

Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Sumbar Taslim menegaskan, keterwakilan perempuan di pengurusan DPW PAN kuotanya sudah melebihi 30 persen.

Terkait verifikasi faktual parpol oleh KPU yang dia-

wasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar tersebut, Anggota KPU Sumbar Fikon menyebutkan, verifikasi faktual dilakukan dalam rangka menjalankan amanah perundang-undangan. Di mana mahkamah konstitusi menyebutkan, seluruh partai politik peserta pemilu 2019 harus terverifikasi.

“Hari ini kami melakukan verifikasi serentak ke seluruh partai politik yang ada di Sumbar. Hasilnya akan diserahkan ke pengurus pada 31 Januari mendatang.

Jika ada perbaikan, partai diberi waktu melengkapinya dari tanggal 1-2 Februari. Kemudian tanggal 4-5 Februari akan dibuat berita acara verifikasi,” kata Fikon. (h/len/mg-hen)

Jelang Verifikasi, Golkar Dharmasraya Gelar Goro DHARMASRAYA, HALUAN – Menjelang verifikasi faktual oleh KPU Dharmasraya, Partai Golkar Kabupaten Dharmasraya mengebut pembenahan kantornya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah gotong royong bersama membersihkan Kantor DPD Golkar di Kampung Baru, Nagari Tabiang Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Senin (29/1).

Kegitan bersi-bersih itu dipimpin Ketua DPD Golkar Dharmasraya Adi Gunawan, didampingi Ketua Harian Mulyadi yang dihadiri seluruh pengurus partai mulai pengurus tingkat nagari, kecamatan, hingga pengurus DPD. “Iya kita bersih-bersih dulu, kan di kantor kita ini sudah dibangun lagi bangunan baru, dan rencananya kita akan satukan dengan bangunan lama. Apa lagi kita kan

sudah punya bangunan milik partai, Alhamdulillah tidak ngontrak lagi,” kata Ketua DPD Golkar Dharmasraya Adi Gunawan melalui Ketua Hari an Mulyadi kepada Haluan.

Menurut mantan Direktur LSM Pandham ini, selain untuk memastikan kebersihan kantor, goro juga menjadi ajang meningkatkan kekompakan dan kesolidan anggota Partai golkar di Dharmasraya dan jadi ajang bersilaturrahmi.

“Kehadiran kader dalam aktivitas ini sangat baik. Semuanya antusias demi kebaikan partai tentunya. Ini membuktikan kekompakan kader Golkar di Dharmasraya. Mudah-mudahan dengan kondisi kantor yang representatif ini, semakin memuluskan Golkar Dharmasraya dalam mengikuti tahapan verifikasi faktual oleh KPU,” kata Mulyadi lagi. (h/mdi)

LIPSUS PEMKAB TANAH DATAR WUJUD DARI KOMITMEN BERSAMA

Akuntabilitas Kinerja Pemkab Tanah Datar Naik Peringkat

U

PAYA Pemerintah K a b u p a t e n (Pemkab) Tanah Datar mewujudkan good governance dan clean governance, penerapan akuntabilitas, dan transparansi, membuahkan hasil positif dan menggembirakan. Hasil penilaian kinerja 2017 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) , Pemkab Tanah Datar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kemenpar-RB mem beri Prediket B atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkab Tanah Datar.

Piagam diserahkan oleh Menpan-RB Asman Abnur kepada Pemkab Tanah Datar yang diterima Wakil Bupati Zuldafri Darma di Batam (25/1). Wabup Zuldafri usai menerima piagam mengatakan, hasil yang diraih merupakan wujud komitmen bersama sejak tingkat pimpinan www.harianhaluan.com

hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pelaksana program/kegiatan, dalam memenuhi prinsip Money Follow Program, sesuai arahan Presiden RI dan Men pan-RB. “Pemerintah Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinan Bapak Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma mempunyai komitmen agar pengelolaan keuangan daerah yang baik sejalan dengan manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Di bidang pengelolaan keuangan daerah, kita memperoleh prediket WTP selama 6 kali, 5 di antaranya diraih berturut-turut,” tutur Zuldafri.

Pemerintah daerah menyadari, lanjutnya, akuntabilitas bukan terbatas pada pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga pertanggungjawaban non-keuangan, berupa hasil kinerja berupa output dan outcome , atau benefit yang dicapai dari

pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Menurut Wabub lagi, Tanah Datar terus berbenah.

Jika pada tahun lalu Kabupaten Luhak nan Tuo meraih prediket CC (cukup), raihan peringkat B (baik) pada tahun ini menjadi hal yang patut disyukuri. Untuk tahun depan, peningkatan kinerja terus dilakukan agar tercapai nilai yang lebih tinggi lagi; BB (baik sekali) atau bahkan tidak mustahil menjadi A. “Ke depan upaya-upaya peningkatan kinerja terus digenjot, melalui perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang sesuai prosedur, dan monitoring serta evaluasi yang berkala,” harap Zuldafri, didampingi Asisten Ekobang Helfy Rahmy Harun, Inspektur Altri Suandi, dan Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah.

Sementara itu, Kabag Organisasi Adriyanti Rustam

sebagai leading sektor penyusunan dokumen AKIP juga menyebutkan Tanah Datar mengumpulkan total nilai 61,09 dengan bobot nilai B. Sedangkan pada tahun lalu (2016) prediket CC yang didapatkan merupakan bobot dari nilai 55,23 yang dikumpulkan.

“Komponen yang dinilai itu di antaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja,” ulas Adriyanti.

Dijelaskannya, menurut Kemenpan-RB, nilai B menandakan bahwa akuntabilitas kinerja dinilai baik dan memiliki sistem yang jelas dalam manajemen kinerja. Meskipun begitu, tetap diperlukan sedikit perbaikan ada sistem, terutama pada sistem perangkat lunak.

Adriyanti juga menjelaskan, prediket B yang diraih merupakan akumulasi atas upaya perbaikan

kualitas kerja di OPD-OPD, yang juga terbukti dengan terpilihnya Tanah Datar ke dalam 15 besar daerah terbaik nasional dalam penyusunan dokumen perencanaan. Begitu pun di bidang pelayanan publik, di mana Tanah Datar menajdi salah satu yang terbaik di Sumatera Barat, yang dibuktikan dengan tingkat kepatuhan tinggi atas pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dan penghargaan Top 99 dari 3.054 daerah berinovasi seIndonesia dalam bidang inovasi pelayanan publik, khususnya pada inovasi jemput bola Dinas Dukcapil.

Sementara itu di bidang pengawasan, APIP Tanah Datar mampu mencapai level 3 dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang merupakan satu- satunya di Provinsi Sumbar 2017. APIP didefenisikan sebagai seluruh proses audit, review, eva-

luasi, dan kegiatan pengawasan.

Sebelumnya dalam arahan pada acara yang diikuti provi nsi/kabupaten/kot a Wilayah I (Sumatera, Banten, dan Jawa Barat) yang juga dihadiri Deputi Reformasi Birokr asi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh dan Staf Ahli Menteri M. Shadiq Pasadigoe, Menpan-RB Asman Abnur menyebutkan, sudah saatnya pemerintah dari pusat hingga ke daerah membuat program pembangunan yang berorientasi hasil, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Anggaran Pembangunan, APBN, dan APBD meningkat dari tahun ke tahun.

Harusnya terjadi juga peningkatan di berbagai sektor pembangunan, tapi yang kita lihat kita masih tertinggal dari negara lain,” kata Asman.

Hal ini mungkin terjadi,

sebut Asman Abnur, karena program dan kegiatan dengan tujuan tidak ada keterkaitan, hasil yang tidak terukur, rincian yang tidak sesuai dengan tujuan, dam pelaksanaan yang kurang tepat. Untuk itu, Asman menilai daerah harus memanfaatkan momentum untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi anggaran.

Asman menyebutkan, integritas perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja, merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.

“Alhamdulillah tahun 2017 ini, dari hasil asistensi dan bimbingan KemenpanRB, diperkirakan telah terjadi efisiensi anggaran lebih kurang Rp. 41,15 Triliyun pada 5 Kementerian/Lembaga, 7 Pemprov dan 113 Pemkab/Pemkot,” terang Asman. (h/fma/adv)

 Redaktur: Juli Ishaq Putra   Layouter:Yohanes

SAMBUNGAN

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

7

Eksepsi............................................ Dari Halaman. 1 Gubernur ........................................ Dari Halaman. 1 terlibat secara bersama-sama melakukan korupsi dengan Yusafni. Suprapto kini sedang menjalani masa hukuman karena ditangkap KPK dalam kasus suap terhadap anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana sebesar Rp 500 juta. Dia sudah divonis 34 bulan oleh majelis hakim.

Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafnidisebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima

ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan.

Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusafni.

Khusus pemakaian pribadi, Yusafni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 – 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat.

Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang. Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Consrtuction Raya. Beberapa nama juga disebut menerima transferan dari Yusafni, mulai dari Weni Darti, Nasrizal, Elia Harmonis dan Elfi Wahyuni. Namun tidak disebutkan jaksa secara terperinci, untuk apa uang itu disetorkan. (h/mg-hen)

Mau Dikemanakan .......................... Dari Halaman. 1 Senin (29/1) malam.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran sebelumnya juga menyesalkan eksekusi. Maulana Yusran menyar ankan PT Kerata Api Indonesia (KAI)— pihak yang beperkara dengan Basko Group— dan Pengadilan Negeri Padang untuk tidak melihat masalah tersebut dari sudut pandang kalah dan menang, tetapi melihat cara penyelesaiannya.

Menurutnya, PT KAI sebagai presentasi negara harus melihat persoalan secara menyeluruh karena pemerintah juga mendapatkan dampak buruk masalah ini. Jika pemerintah kehilangan investor, apalagi investor yang perusahaannya banyak karyawan, pemerintah akan rugi karena hal ini berdampak terhadap ekonomi, pendapatan asli daerah, dan pengangguran.

“PHRI juga menyesalkan Pemko Padang yang terkesan membiarkan saja cara eksekusi yang dilakukan kemarin. Bagaimana pun, mal dan hotel Basko itu mendatangkan PAD bagi Padang.

Anggaplah Basko salah dalam perkara ini, tapi jangan melihat Basko dari sisi negatif. Lihat juga sisi positifnya. Basko itu pejuang investasi di Padang. Kalau Pemko Padang hanya membiarkan perkara ini dan melihat kalah dan menang saja, Pemko Padang bisa dikatakan salah juga karena kenapa dulu mengelu arkan izin mendirikan bangunan bagi hotel dan mal Basko,” tuturnya.

Dia juga menyarankan Pemko Padang untuk memfasilitas PT KAI dengan Basko Group agar masalahnya dua pihak itu selesai sehingga tidak mengorbankan citra Kota Padang sebagai destinasi wisata dan tempat berinvestasi. “Pemko Padang harus melihat ini masalah ini tidak hanya masalah Padang, tetapi juga Sumbar. Sumbar sedang bersaing dengan provinsi lain dalam hal pariwisata. Saya tidak bermaksud mengintervensi Pemko Padang, tetapi tamu yang kemarin terpaksa keluar dari hotel bukan menya-

lahkan pemilik hotel, melainkan menyalahkan Pemko Padang.

Mereka akan mempertanyakan, ke mana pemerintah kotanya, kok bisa bangunan sebesar ini seperti ini eksekusinya,” ucapnya.

Sebelumnya, seratusan karyawan Basko menggelar unjuk rasa ke DPRD Sumbar, Pengadilan Negeri Padang dan Balaikota Padang. Para karyawan meminta pemangku jabatan untuk ikut memikirkan nasib mereka dan operasional tempat bekerja. Jika tidak, ancaman PHK di depan mata. Para pekerja kehilangan mata pencarian di tengah sulitnya kondisi kehidupan saat ini.

Memilih Tutup Mulut Terlepas nasib karyawan, proses laporan yang dilayangkan Basrizal Koto ke Bareskrim terus berjalan. Syarat yuridis telah dipenuhi dan petugas akan masuk ke tahap penyelidikan. Ada tujuh orang yang diadukan Basko ke Bareskrim. Mulai dari Sulthon, Vice President PT KAI Divre II Sumbar, Drajat, Manajer Aset PT KAI Divre II Sumbar, Astri, kuasa hukum PT KAI, Mario Eka Putra dan Zahirullah dari Kantor Pertanahan Padang (BPN), Reflizailius dan Basrul dari Pengadilan Negeri Padang.

Terkait laporan terhadap pejabat PN Padang, Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Padang R Ari Mulyadi menganggap sebagai hal yang biasa.”Kami tidak menghalangi laporan itu.

Siapa saja berhak, namun yang jelas, atas eksekusi yang dilakukan minggu lalu itu, sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap,” ucapnya.

Dikatakannya, penegak hukum tentunya nanti akan memproses laporan dan melakukan analisis laporan sehingga nantinya akan mengetahui benar atau salahnya. “Kami baru mengetahui laporan ke Bareskrim itu lewat pemberitaan di media, kita tunggu saja prosesnya,” ujarnya.

Sementara itu, Lusda Asri, kuasa hukum PT KAI yang ikut

dilaporkan memilih untuk tidak bicara banyal. Dia juga enggan menyikapi lapo ran yang juga ditujukan kepada sejumlah pejabat KAI Divre II Sumbar. “Ya, saya tidak basa komentar menanggapi itu. Untuk lebih jelasnya langsung hubungi pihak PT KAI saja,” kata Lusda saat dikonfirmasi Haluan.

Ketujuhnya dilaporkan dalam tindak pi dana penyerobotan, penyalahgunaan wewenang, pengrusakan dan memasuki pekarangan tanpa hak seperti yang diatur dalam Pasal 385, 421, 406 dan 167 KUHP. Laporan yang tercatat dalam LP/124/I/2018/Bareskrim tanggal 26 Januari 2018 itu diterima oleh Perwira Siaga II Bareskrim Polri, Ipda Ahmadi, SH. Laporan tindak pidana penyerobotan dan perusakan yang dilayangkan H Basrizal Koto Basko pada Jumat lalu, menurut pengacaranya, John Mathias telah memenuhi syarat yuridis untuk ditindaklanjuti. Satu berkas dokumen terkait masalah yang mu ncul saat dilak ukan upaya eksekusi lahan di atas tanah bersertifikat miliknya, plus fotofoto dan video perusakan hotel dan mal, sudah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri. “Dari berkas uraian kejadian dan dokumen-dokumen yang diserahkan, Bareskrim menyimpulkan telah menerima laporan dari Basrizal Koto, dan segera akan memulai penyelidikan sebagai tindak lanjut,” kata John Mathias, pengacara Basko kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/1).

Dalam waktu dekat, papar John lagi, Bareskrim akan memanggil para saksi dan pihak terlapor untuk dimintai keterangan seputar laporan tersebut. Jika nanti pihak kepolisian menemukan minimal dua alat bukti, maka laporan akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menetapkan para tersangka. “Kami bersama H. Basrizal Koto akan menghadap ke Kapolri untuk menguatkan laporan ini, sekaligus minta perlindungan hukum dan keadilan,” tukuknya. (h/mghen/mal)

Usut Tuntas ..................................... Dari Halaman. 1 habis, wajib diperbarui ke provinsi,” tutur Mockhlasin.

Untuk tambang yang baru dibuka, ulasnya, pihak yang melakukan ekplorasi tak bisa dengan gampang saja melakukan aktivitas penambangan. Harus diurus semua persyaratan yang ditentukan. Kemudian jika ada pihak yang melakukannya di luar koridor, ia minta agar ditegur.

Namun jika membandel tindakan tegas dengan melibatkan kepolisian diminta dilakukan. “Untuk yang bandel-bandel ambil saja tindakan tegas. Itu harus dilakukan agar aktivitas yang mereka lakukan t idak merusak lingkungan,” pungkasnya.

Dandim Turun ke Lokasi Senin (29/1), Komandan Distrik Militer (Dandim) 0312/Padang Letkol Kav Eryzal Satria meninjau lokasi tambang emas ilegal di Bukik Bulek, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh.

Untuk mencapai lokasi tersebut butuh waktu kurang lebih setengah jam dengan sepeda motor dari PLTA PT Semen Padang.

Medan yang dilewati cukup berat, tanjakan dengan jalan tanah, berbatu dengan sebelah kanan jurang. Jika tidak hati-hati, motor bisa terpeleset masuk jurang.

Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 10 menit atau sekitar 150 meter.

Sesampai di lokasi, di lahan tambang seluas 50 meter persegi itu terlihat sejumlah alat pemutar pasir dan batu yang biasa disebut garondong terpasang 21 unit dan yang tergeletak sebanyak 17 unit di tanah. Setiap harinya diperkirakan 3 jerigen minyak dihabiskan untuk menunjang operasional mesin dompeng bekerja.

Juga ditemukan tiga lubang bawah tanah peninggalan zaman Belanda tempat mengambil bahan www.harianhaluan.com

baku juga ditemukan, diperkirakan kedalaman lubang tersebut 30 meter dengan lebar 60 centimeter.

Selanjutnya tiga pondok yang masih berdiri tegak dan layak ditempati untuk bekerja dan menginap bagi pekerja tambang tersebut.

Seorang warga, Ali Ahmad (67) mengatakan bukit tersebut milik seorang warga, namun sudah lama meninggal. “Setahu saya tempat ini milik seorang bernama Nazar, namun sudah lama meninggal,” katanya.

Ali menjelaskan tidak mengetahui siapa pemilik tambang ilegal t ersebut, bahkan tidak mengetahui kapan pekerja itu meninggalkan lokasi tambang.

“Untuk pemiliknya saya tidak mengetahuinya, bahkan pekerja tambang itu kapan perginya saya tidak tahu,” jelasnya.

Tambang emas ilegal sudah ditinggalkan oleh pekerjanya berjumlah sepuluh orang, diketahui tambang ini sudah beroperasi sudah setahun lebih, namun karena hasilnya tidak menutupi biaya operasional, tambang ini ditutup sekitar dua bulan lalu.

Masih kata Ali beberapa waktu yang lalu pernah ada investor dari jawa datang melihat kondisi tambang, tetapi tidak ada kejelasan setelah itu. “Pernah datang investor dari jawa melihat ke sini, tapi tidak tahu kelanjutannya,” kata Ali. Dari pengakuan Ali dia pernah meminta untuk dapat bekerja di tambang tersebut namun selalu ditolak oleh mandor tambang. ”Saya sudah coba meminta bekerja sama mandor tambang, mandor tersebut selalu menjawab tunggu tanggal mainnya,” akunya.

Ketua RT 03/RW 04, Kelurahan Lambung Bukit, Abdul Rahman mengatakan warga tidak peduli dengan aktivitas tambang ilegal ini, dia berharap tambang ini bisa dilegalkan untuk menyerap

lapangan kerja bagi warga. “Harapannya tambang ini dilegalkan agar warga bisa bekerja, dikarenakan warga banyak hidup di garis ekonomi lemah,” harapnya.

Dandim 0312/Padang Letkol Kav Eryzal Satria mengatakan, tinjauannya ke lokasi tambang sebagai sebuah tugas dari aparat.

“Sebagai aparat kewilayahan, kita juga ikut memantau tambangtambang ilegal sama hal seperti memantau orang asing, yang disebut Pengawasan Orang Asing (POA),” katanya.

Erizal menambahkan, lokasi tambang didapatkan berdasarkan laporan warga kepada anggota Babinsa.”Bermula pada Sabtu (27/1) adanya laporan warga kepada anggota Babinsa tentang adanya tambang emas ilegal dan mengajak anggota Babinsa ke lokasi tambang,” tuturnya.

Eryzal menjelaskan, tugasnya hanya sebatas tindakan awal dan selanjutnya akan mengkoordinasikan dengan Polresta dan Pol PP. “Tugasnya sebatas tindakan awal sementara untuk tindakan eksekusi merupakan wewenang Polresta dan Pol PP Sumbar, kita akan berkoordinasi,” jelasnya.

Eryzal mengimbau jika ada tambang ilegal, warga berhak melaporkan ke pihak yang berwajib. “Berkaitan dengan tambang ilegal sebenarnya bukan hanya kewajiban TNI dan Polri tetapi warga juga berkewajiban melaporkan jika melihat aktivitas tambang ilegal,” imbaunya.

Terpisah Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz mengatakan sudah menurunkan personel ke lokasi tambag ilegal. “Sudah. Tadi pagi sudah kami turunkan, personel TNI juga ada yang turun tadi, untuk mengecek, kalau ada tersangkanya langsung kita tangkap. Lokasi mungkin langsung diamankan,” katanya. (h/isq/mg-hkl)

Dalam rilisnya, Maarif Institute menyebut, pelajar sekolah menangah atas di Padang paling mudah terhasut ideologi radikal, menurut penelitian Maarif Institute. Selain Padang, pelajar dari daerah , Sukabumi, dan Solo juga dianggap paling mudah terhasut.

Selain faktor sejarah yang mengaitkan tiga kota tersebut sebagai kampung halaman sejumlah pelaku tindak terorisme, radikalisme disebut menyusup ke para pelajar melalui kegiatan ekstrakurikuler.

“Yang paling serius adalah kotakota itu. Ada latar belakang sejarah, tapi faktor sosial, ekonomi, politik membuat seseorang berpikir berbeda,” kata Peneliti Maarif Institute, Zuly Qodir, kepada BBC Indonesia.

Penelitian Maarif Institute digelar selama Oktober hingga Desember 2017. Selain Padang, Sukabumi dan Solo, mereka juga meneliti tiga kota lain, yakni Cirebon, Bali, dan Tomohon.

Kajian itu menemukan, di Solo benih radikalisme muncul dalam komunitas remaja ilmiah.

Pelajar di Padang, merujuk laporan Maarif Institute, mendapatkan pengaruh sejumlah figur yang dekat dengan gerakan solidaritas Timur Tengah. “Keadaan ini diperkuat penggunaan media

sosial yang berujung grup pertemanan. Seringkali muncul unggahan yang mendorong paham antikebangsaan dan intoleransi.

“Pengurus OSIS d i beberapa sekolah di ketiga kota itu mengaku sering mendapat postingan tersebut, lalu meneruskannya ke individu dan grup pertemanan lain,” tutur Zuly.

Zuly mengatakan, dalam kajian Maarif Institute, mayoritas pelajar baru sebatas mendapat benih radikalisme. Pola pikir itu, kata dia, belum berujung tindakan yang melukai orang lain. “Belum sampai tindakan yang mengarah ke terorisme, baru pemahaman dan pikiran yang menganggap orang yang berbeda itu adalah ancaman,” tutur Zuly.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius juga mempertanyakan kebenaran survei itu.

Ia meminta pihak-pihak yang terlibat harus berhati-hati untuk menyampaikan informasi. “Jangan sampai karena hasil penelitian ini bisa membuat pelajar malah terpancing untuk melakukan aksi radikalisme karena sampai sekarang suasana pelajar di Padang masih aman dan adem.

Jangan sampai isu ini merusak.

Hasil ini patut dipertanyakan. Apa bukti kalau siswa SMA di Padang

mudah dimasuki kelompok radikalisme? Itu sangat bertentangan dengan pemahama kita di Sumbar,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini organisai yang berada di sekolahsekolah masih sebatas menambah pengetahuan siswa tentang agama.

“Saya melihat sampai saat ini kelompok di sekolah masih sebatas ekstrakurikuler,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia mempertanyakan hasil penelitian yang menyebut Padang menjadi basis teroris.

“Setahu saya di Padang semuanya masih sangat meninggikan toleransi, jadi tidak mungkin Padang menjadi basis terorisme. Bahkan sampai saat ini belum ada pelajar yang melakukan aksi-aksi yang berbau radikalisme. Jadi tidak mungkin siswa di Padang mudah dimasuki isu radikalisme,” ujarnya.

Apabila hasil penelitian ini memang benar, ia berharap sekolah-sekolah lebih memantau kegiatan siswa. “Tentunya apabila ini benar, kami akan menginstruksikan sekolah lebih memantau terutama yang mendatangkan pemateri dari luar sekolah. Saya berharap semua ekstrakurikuler yang berjalan sesuai dengan pendidikan karakter bangsa yang telah ditetapkan,” tutupnya. (h/ isq)

Kepala ............................................ Dari Halaman. 1 atau surat karantina bawang.

Perbuatannya tidak memiliki payung hukum.

Kapolres Solok AKBP Ferri Irawan mengungkapkan, tersangka KMD dicokok oleh Tim Saber Pungli yang dipimpin Kasatreskrim AKP Doni Aryanto bersama Kaur Bin Ops Sat Reskrim Tipikor Ipda A Siregar serta tiga orang anggota Reksrim. “Dia ditangkap dengan bukti yang cukup,” terang Kapolres dalam jumpa pers yang digelar Senin (29/1).

Awalnya, polisi menerima laporan tentang adanya pungutan yang d ilakukan. Tanpa membuang waktu, lokasi pungli didatangi dan pelaku ditangkap disaksikan pedagang. “Dari tangan pelaku, petugas mengamankan uang tunai pecahan sebesar Rp. 300.000, terdiri dari dua lembar pecahan Rp100 ribu, dua lembar pecahan Rp50 ribu, 40 lembar surat jalan atau surat karantina bawang merah yang di cap stempel dan ditandatanganinya, satu stempel UPT Pertanian Wilayah Lembah Gumanti berikut bantalan stempel,” lanjut Kapolres.

AKBP Ferry Irawan menyebut, perbuatan melakukan pungutan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan merupakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Pihaknya menyebutkan, saban hari intensitas pengangkutan bawang merah dari Lembah Gumanti cukup tinggi.

Setidaknya ada sekitar 30 sampai 50 truk perhari. Jika mobilitas

angkutan ditaksir 39 truk sehari, kalkulasi pungutan bisa mencapai Rp750 ribu. “Kegiatan pungutan ini sudah berlangsung sejak tahum 2016,” sebutnya.

Proses maupun kebijakan pengeluaran surat karantina yang dilakukan tersangka tidak diketahui oleh pimpinan. Bahkan Pemda Kabupaten Solok tidak pernah menerbitkan surat itu.

Namun demikian, penyidik mengaku masih terus melakukan pengembangan dengan memeriksa saksi-saksi dan sejumlah barang bukti. “Penyidik akan memanggi sejumlah saksi untuk pengembangan. Kalau tersangka tidak ditahan,” beber Kapolres.

Ketika dikonfirmasi, tersangka KMD menyebutkan, surat jalan tersebut diterbitkan untuk membantu para pedagang yang akan menjual bawangnya ke Sumut. Dia mengaku tidak pernah menetapkan tarif terhadap surat tersebut, sifatnya hanya sukarela saja sebagai bentuk basa-basi pengurusan surat dari pedagang. “Kadang dikasih, kadang tidak. Tidak pernah ada tarif, sifatnya hanya basa-basi saja,” bebernya.

Pihaknya berani mengeluarkan surat karena dari laporan pedagang, jika tanpa surat jalan itu, pedagang bisa kena sampai 15 juta untuk memasok barang ke Medan. Atas dasar itu, pihaknya kemudian berinisiatif menerbitkan surat karantina dengan niat membantu para petani bawang menyalurkan hasil buminya.

“Uangnya dibagi hanya untuk beli kopi dan makanan bagi kawankawan di UPT saja. Tak pernah

jumlahnya sampai sebegitu besar,” ujarnya.

Terpisah, kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Admaizon yang dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui anggotanya terjaring operasi tangkap tangan oleh Satreskrim dan Tim Saber Pungli Polres Solok. Tetapi ia menampik kalau kebijakan penerbitan surat karantina bawang merah itu seizin dirinya. “Saya tidak mengetahui penerbitan surat karantina tersebut. Itu diluar pengetahuan saya,” jelasnya Admaizon bahkan menegaskan, Pemkab Solok tidak pernah menerbitkan surat karantina bawang yang dipergunakan pedagang sebagai surat jalan ke luar daerah. “ Kita tidak ada aturan untuk mengutip itu. Tidak ada payung hukumnya. Baik berupa peraturan bupati atau Perda,” jelasnya.

Kadis juga sudah melaporkan kepada Bupati Solok Gusmal dan Sekda Aswirman. Bupati kata dia meminta Dinas Pertanian menarik penggunaan stempel di seluruh UPT yang ada di Kabupaten Solok. Hal ini kata dia, sekaligus menindaklanjuti SK Gubernur Sumbar nomor 061/2318/org2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang rokemendasi pembentukan UPT. Dari 29 UPT Pertanian, hanya dua UPT yang direkomendasikan. Yaitu UPT Puskeswan dan UPT IB. “Dengan adanya surat gubernur, semakin menegaskan untuk meniadakan UPT dan menarik semua atribut seperti stempel dan kop surat yang berkaitan dengan itu,” pungkasnya. (h/ndi)

Napi Narkoba ................................. Dari Halaman. 1 berantas dan menekan peredaran narkoba ini. “Sebanyak 40 persen dari 5.000, berarti 2.000 orang merupakan napi narkoba.

Seharusnya ini menjadi perhatian semua pihak,” kata Dwi. Untuk di lingkungan Kanwil Kemenkum dan HAM sendiri sudah ada delapan Aparat Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan kerena terbukti terlibat dengan barang haram narkoba. “Kalau kita memang sudah komit untuk penindakan kasus narkoba. Makanya sering kita ingatkan kepada istri pegawai, ketika suami bawa uang banyak, tanya uang dari mana. Jangan hanya pas masuk penjara baru tanya kenapa suami saya masuk penjara. Karena berjualan barang haram ini sangat menjanjikan,” ujarnya.

Dwi juga mengingatkan agar orang Minang harus paham dengan kondisi dimana ada rencana yang lebih besar dari dunia luar untuk merontokkan Indonesia dengan menggunakan narkoba sebagai senjata. “Dari cara menghancurkan ideologi masih susah ditembus.

Makanya cara yang digunakan dengan memasok narkoba sebanyak-banyaknya untuk menghancurkan generasi muda,” terangnya.

Kurang Pengawasan Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Sumatra Barat, Raudha Thaib, berpendapat, banyaknya narapidana d engan kasus narkoba dan pencabulan di provinsi ini terjadi karena beberapa hal, seperti kurangnya, bahkan tidak adanya pengawasan dari keluarga kepada anak, tidak adanya sosok yang akan diteladani oleh anak, dan pengaruh media.

Raudha Thaib mengutarakan,

dipandang dari sudut pandang keluarga, kasus-kasus yang menjerumuskan orang ke penjara, seperti narkoba, pencabulan, dan kriminal, terjadi karena tidak ada lagi ketahanan keluarga. Ketiadaan ketahanan keluarga terjadi karena tidak adanya pengawasan dari keluarga terhadap anak. “Pola asuh orang tua terhadap anak saat ini seperti pola asuh ayam ras: hanya dipenuhi kebutuhannya tanpa tahu siapa orang tuanya.

Anak tidak hanya perlu dicukupkan kebutuhannya, tetapi juga perlu perhatian dari orang tua. Ini yang paling penting,” ujarnya.

Selain itu, Raudha menyoroti tidak adanya ketahanan sosial karena banyaknya perubahan yang terjadi. Hal itu membuat orang menjadi individualis dan apatis terhadap lingkungannya.

Hal tersebut berdampak terhadap pengawasan dari keluarga. Menurutnya, banyak orang saat ini menganggap keluarga hanya orang tua, yakni ibu dan ayah. Padahal, nenek, kakek, paman, bibi, dan anggota keluarga lain berdasarkan definisi keluarga secara luas juga berperan mengawasi anak. Dengan demikian, pengawasan terhadap anak semakin ketat karena banyak pihak berperan di dalamnya. “Orang Minang punya pola asuh bersama sebagai modal ketahanan sosial, seperti pada pepatah anak dipangku kamanakan dibimbiang. Jadi, bukan hanya keluarga dalam pengertian ayah dan ibu yang berkewajiban mengawasi anak, tatapi juga keluarga dalam pengertian yang luas,” tuturnya.

Kurangnya perhatian keluarga terhadap anak, kata Raudha, juga dipengaruhi oleh perceraian.

 Redaktur: Bhenz Maharajo

Perceraian membuat hilangnya ketahanan keluarga. Akibatnya, tidak ada perhatian orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk memberikan binaan secara berkala kepada pasangan yang akan menikah. Sebagai calon orang tua, pasangan yang akan menikah perlu diberikan binaan tentang peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak karena pendidikan orang tua terhadap anak sangat penting untuk membentuk karakter anak.

Dari hal-hal yang memengaruhi anak terlibat narkoba, melakukan pencabulan, dan berbuat criminal di atas, hal yang tidak kalah krusial memengarhui anak, menurut Raudha adalah tidak adanya sosok yang bisa diteladani oleh anak. Hal ini diperparah oleh media, seperti televisi dan media sosial, yang mempertontonkan gaya hidup bebas kepada anak.

“Tidak ada lagi teladan bagi anak, baik dari orang tua maupun dari masyarakat. Misalnya, anak disuruh sembahyang, tapi orang tuanya tidak sembahyang. Anak disuruh jujur, tapi orang tuanya tidak jujur,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi anak tidak terjebak ke dalam hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke penjara, Raudha menyarankan pemerintah dan masyarakat untuk menata kembali keluarga. Kepada masyarakat, ia meminta untuk memperhatikan dan mengawasi anak. Kepada pemerintah, ia meminta untuk mempersiapkan calon orang tua dengan pembinaan-pembinaan tentang tanggung jawab orang tua kepada anak, sekaligus untuk menekan angka perceraian. (h/isr/dib)  Layouter: Irvand

8

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

PENDIDIKAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SDN 03 Pakan Labuah Menuju Adiwiyata BUKITTINGGI, HALUAN — Guna meningkatkan kualitas sekolah, khususnya sekolah yang berwawasan lingkungan, majelis guru SDN 03 Pakan Labuah tengah berbenah untuk menjadikan sekolah setempat menjadi sekolah adiwiyata.

Gedung Baru SMPN 5 Segera Dibangun Tahun Ini BUKITTINGGI, HALUAN — Keluarga besar SMP Negeri 5 Bukittinggi di bawah pimpinan Irdasmayeti, SPd, mengaku merasa gembira.

Betapa tidak, bangunan sekolah yang sudah uzur dimakan usia, serta memiliki ALMISRI sarana dan prasarana serba kekurangan, tahun 2018 ini bakal segera diganti dengan gedung baru yang megah berlantai tiga.

“Alhamdulillah, kami keluarga besar SMPN 5 merasa gembira, karena Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah pimpinan duet pak H M Ramlan Nurmatias–H Irwandi, serta disdikbud dibawah pimpinan pak Melfi Abra, tahun ini bakal mewujudkan impian kami untuk membangun gedung baru berlantai tiga,” kata Kepala SMPN 5, Irdasmayeti, SPd, kepada Haluan di ruang kerjanya, Senin (29/1).

Menurut Irdasmayeti kelahiran Kinari, Solok 54 tahun silam ini, ketika mengawali tugas sebagai Kepala SMPN 5 Bukittinggi sejak 5 Desember 2016 lalu, merasakan kondisi sekolah yang berlokasi di Jalan Sarojo Mandiangin ini selain sudah uzur dimakan usia, ruang kelas, ruang praktek, perputakaan dan ruang lainnya sudah tak layak pakai.

Bahkan ada bantuan matras untuk kegiatan olahraga gulat, lanjut Irdasmayeti didampingi Waka Kurikulum Nuriyasmiati, Waka Kesiswaan Drs Alfiandri Amran dan Waka Sarana Enny Revita terpaksa ditolak pihak sekolah, karena ketiadaan ruangan.

Demikian juga alat-alat musik dan alat keterampilan lainnya, karena ketiadaan ruangan terpaksa ditumpuk di perpusatakaan, sehingga para siswa enggan mengunjungi ruang baca itu karena sangat sempit.

Untuk mewujudkan impiannya, ia segera memeriksa berkas-berkas di sekolah yang dipimpinnya. Ternyata, pihak sekolah sebelumnya sudah membuat rencana pembangunan gedung baru, tapi tak pakai gambar.

“Maka untuk usulan baru pada 2017 lalu, saya minta bantuan seorang arsitek untuk membuatkan master plan bangunan gedung berlantai tiga dengan atap bagonjong, lalu diusulkan kebagian sarana Disdikbud Kota Bukittinggi. Selama dalam penantian, saya selalu berdoa semoga impian berdirinya gedung megah SMPN 5 segera menjadi kenyataan,” ujarnya.

Pengakuan Irdasmayeti ini diamini Kepala Disdikbud Bukittinggi diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Almisri. Pemerintah kota memang memenuhi harapan SMPN 5 ini termasuk sejumlah sekolah lainnya dengan menganggarkan dana sebesar Rp18 miliar lebih pada 2018 ini.

Secara keseluruhan, ada 28 kegiatan yang dilakukan tahun ini berhubungan dengan pembenahan fisik sekolah-sekolah.

Kegiatan pembenahan ini dibagi dalam kegiatan besar yang membutuhkan dana hingga Rp6 miliar dan kegiatan pembenahan kecil dengan dana ratusan juta.

“Pembenahan yang cukup besar, yaitu di SMPN 5 dengan biaya Rp6 miliar untuk pembangunan 14 ruang belajar yang bakal siap pakai untuk tahun ini saja. Sebab, SMPN 5 bangunannya sudah sejak 1976. Sudah cukup lama, sehingga sudah saatnya pula dibenahi untuk kenyamanan warga sekolah,” ujar Almisri melalui ponselnya kepada Haluan, kemarin. (h/rdw)

MENUJU ADIWIYATA — Kepala SDN 03 Pakan Labuah, Supriyati dan majelis guru tengah melakukan pembenahan dan pembersihan perkarangan sekolah. GATOT

Kepsek SDN 02 Cimpago Guguak Bulek Lakukan Pengkaderan

SALAH seorang guru SDN 02 Cimpago Guguak Bulek, Ahmad Fauzi memperlihatkan sederetan piala yang dirahi sekolahnya selama tahun 2017 lalu. YURSIL

BUKITTINGGI, HALUAN — Untuk berkesinambungan kepemimpinan di sebuah sekolah, maka kepala sekolah mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengkaderan agar estapet kepemimpinan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dilakukan Kepsek SD Negeri 02 Cimpago Guguak Bulek, Hj Darnila, SPd. Menurutnya, Kepala Sekolah (Kepsek) merupakan manajer di sebuah sekolah, selain tugas utamanya adalah membuat konsep untuk kemajuan sekolah. Ia juga mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengkaderan, agar pucuk kepemimpinan di sekolah berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah saya lihat, di sekolah kita ini ada tiga orang

guru yang bisa menjadi pemimpin di sekolah. Tiga orang guru orang ini masih muda dan masih bisa dibina, serta mempunyai peluang untuk jadi kepsek nantinya. Namun, ketiga orang namanya saya rahasiakan,” kata Darnila kepada Haluan di ruang kerjanya, Senin (29/1).

Ia menjelaskan, kriteria calon sebagai seorang pemimpin di sekolah adalah, disiplin, mempunyai kemauan dan kemampuan dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Disiplin merupakan salah satu faktor penunjang kesuksesan seseorang, berawal darinya semua akan menjadi lebih teratur.

“Tiga kriteria ini harus dimiliki seorang pemimpin dan yang lebih utama sekali adalah

kemauan,” terang Darnila.

Sebelumnya, ia berhasil mengantarkan bawahannya Yurneli dari guru menjadi kepsek di SDN 06 Pulai Anak Air. Ia sangat mengapresiasi kinerja Yurneli saat bersama-sama di SDN 02 Cimpago Guguak Bulek.

“Saya melihat etos kerja Yurneli sangat baik, ia tidak pernah mengeluh setiap mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi wajar, kalau saat ini ia dipercaya menjadi kepsek,” ulasnya.

Atas kepemimpinan Darnila selama ini, SDN 02 Cimpago Guguak Bulek banyak mendapat piala maupun prestasi baik di tingkat Kota Bukittinggi maupun di Provinsi Sumbar. Berjejer piala tersusun rapi dilemari sebagai bukti bahwa warga sekolah bahu-membahu untuk meningkatkan prestasi sekolah.

“Alhamdulillah, beberapa tahun belakangan ini sekolah kita masuk sekolah 10 besar di Bukittinggi. Sebelumnya peringkat lima terakhir, atas dasar kebersamaan antara warga sekolah mudah-mudahan sekolah ini dapat meningkat tahun-tahun beriktnya,” ungkapnya.

Ia mengakui, sebelum menjabat sebagai kepsek, ia belajar tentang kepemimpinan sekolah kepada Niniwati, Kepsek SDN 01 Benteng ketika itu. Saat menjadi guru, ia selalu dibimbing oleh Niniwati. Maka tak heran saat ini ilmu yang didapat dari Niniwati diterapkan di s ekolah yang dipimpinnya. (h/ril)

Lindungi dan Jauhkan Anak dari Pengaruh Negatif Perkembangan Teknologi

OLEH: AZIZAH, SPD (Kepala SLB Al Azhar Bukittinggi)

ZAMAN sekarang, hampir semua orang telah mengenal media sosial. Media sosial, seperti facebook, twitter, instagram dan media chating online seperti BBM, line, masengger dan whatsApp, saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Jika tidak memiliki akun media sosial dan media chating online, maka akan dikatakan gaptek atau ketinggalan zaman. www.harianhaluan.com

“Apa yang Anda pikirkan?”. Sepenggal kalimat tanya tersebut tentunya sudah tidak asing lagi bagi pengguna media sosial facebook. Kalimat yang terdiri dari empat kata tersebut merupakan salah satu pertanyaan yang selalu tertera dikolom awal facebook pemilik akun.

Keberadaan kalimat tanya tersebut, mendorong pemilik akun untuk menuliskan apa yang terfikir olehnya dan apa yang sedang ia alami. Kadang hal tersebut dilakukan tanpa berfikir bahwa apa yang ia tulis itu baik atau buruk, suka atau tidak, layak dikonsumsi publik atau tidak, serta apakah akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain yang melihat dan membacanya.

Selain itu, di “zaman now”, kebanyakan si pemilik akun facebook juga tidak menyaring apa yang ia bagikan melalui akun face-

booknya. Dapat dilihat, banyak konten-konten negatif bertebaran di dalam facebook. Walaupun sudah ada filter dari pihak facebook, namun konten-konten negative, seperti kekerasan dan pornografi, masih bisa dilihat dengan leluasa oleh anak-anak yang belum pantas untuk menkonsumsi hal tersebut.

Lebih parah lagi, saat ini tak jarang, media sosial seperti facebook dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab untuk mengajak, merekrut dan menjerumuskan anak-anak ke dalam suatu kelompok, seperti terorisme, LGBT dan lain sebagainya.

Kenyataan seperti itu, menjadi suatu kekhawatiran yang besar terhadap perkembangan generasi penerus bangsa. Para pelajar, yang saat ini juga sudah menjadi pengguna facebook, sangat mudah terpengaruh dan bergabung ke dalam suatu ke-

lompok, mereka juga dengan mudah menemukan konten negatif di dalam media sosial tersebut.

Tak jarang hal-hal yang ia dapat, ia baca dan ia tonton melalui media sosial itu, mempengaruhi pola pikir mereka, bahkan apa yang ia dapat dari media sosial itu, dipraktekkan dan diaplikasikannya dialam kehidupan sehari-hari.

Hal itu juga terjadi dikalangan siswa berkebutuhan khusus. Tak sedikit siswa berkebutuhan khusus dengan berbagai keterbatasannya, mengkonsumsi berbagai konten negatif yang betebaran di facebook. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dampak dari konten-konten negatif tersebut akan berdampak lebih parah terhadap siswa berkebutuhan khusus, karena mereka berbeda dari anak-anak umum lainnya.

Oleh sebab itu, mengontrol dan menghambat siswa

berkebutuhan khusus untuk dapat mengakses berbagai sosial media adalah salah satu hal yang wajib dilakukan guru SLB di sekolah dan orangtua di rumah. Memberikan smartphone kepada anak-anak berkebutuhan khusus agaknya harus dipertimbangkan lagi oleh orangtua. Sebab, hal tersebut lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

Selain itu, membekali anak -anak d engan pen didikan agama yang kuat, juga merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan pada zaman sekarang ini, agar mereka bisa membentengi diri dari pengaruh negatif perkembangan teknologi.

Marilah bersama-sama untuk bijak dalam menggunakan dan mengikuti perkembangan teknologi. Hargailah privasi masing-masing, jagalah generasi penerus bangsa, bijaklah bersosial media. (*)

Kepala SDN 03 Pakan Labuah, Supriyati mengatakan, sehubungan dengan akan dilaksanakannya penilaian adiwiyata tingkat Kota Bukittinggi, maka pihak sekolah terus melakukan persiapan terkait dengan penilaian adiwiyata tersebut, termasuk melakukan pembenahan terhadap perkarangan sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga meminta kepada murid untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Untuk meraih sekolah adiwiyata, kata Supriyati, sekolah harus menerapkan wawasan lingkungan yang bersih dan hijau kepada warga sekolah dan menjadikannya sebagai budaya sehari–hari. Meskipun masih ada beberapa kendala dalam persiapan adiwiyata yang dilakukan, namun majelis guru SDN 03 Pakan Labuah tidak patah semangat untuk terus memberikan perubahan yang lebih baik bagi sekolah untuk mewujudkan sekolah berbasis.

“Kita bertekad menjadikan SDN 03 Pakan Labuah sebagai sekolah adiwiyata.

Untuk mewujudkan adiwiyata itu, tentu harus dimulai dari adiwiyata tingkat kota dan kemudian berlanjut ke tingkat provinsi dan nasional,” ujar Supriyati, Senin (29/1).

Menurut mantan Kepala SDN 06 Parit Rantang ini, yang sebelumnya pernah membawa SDN 06 Parit Rantang meraih Adiwiyata Nasional, untuk mewujudkan sekolah yang dipimpinnya

itu menjadi sekolah adiwiyata, maka ia harus memulai dari bawah lagi untuk membawa SDN 03 Pakan Labuah meraih adiwiyata, baik itu adiwiyata tingkat kota, provinsi, maupun nasional, seperti yang telah ia lakukan sebelumnya di SDN 06 Parit Rantang.

“Untuk saat ini, SDN 03 Pakan Labuah tengah dipersiapkan untuk penilaian adiwiyata tingkat Kota Bukittinggi. Ke dapan kita harapkan sekolah ini bisa meraih adiwiyata provinsi dan nasional. Untuk mewujudkan itu, sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk warga sekolah sendiri,” jelas Supriyati.

Dalam program adiwiyata, ulasnya, sekolah dituntut untuk menciptakan lingkungan bersih dan hijau, dalam upaya mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dengan tujuan agar tercipta suasana yang nyaman bagi murid dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Di samping itu, persiapan lain yang dilakukan sekolah adalah dengan mengoptimalkan pembenahan fisik sekolah dengan sarana dan prasarana yang ada, sekaligus menyiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan saat penilaian. “Merangkul komite, warga sekolah, masyarakat dan stakeholder terkaid dalam program adiwiyata ini juga sangat dibutuhkan,” terang Supriyati. (h/tot)

SMPN 2 Siap Laksanakan UNBK Secara Mandiri BUKITTINGGI, HALUAN — SMP Negeri 2 Kota Bukittinggi pada tahun sebelumnya menumpang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1, namun untuk pelaksanakaan tahun 2018 ini siap menghadapi secara mandiri, seiring datangnya pemberian bantuan komputer dari pemerintah.

“Alhamdulillah, berkat dukungan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi, serta dukungan komite sekolah, pelaksanaan UNBK yang sebelumnya menumpang, tahun ini sudah dapat melaksanakan secara mandiri,” ujar Marsinal menjawab Haluan di ruang kerjanya, Senin (29/1).

Masrinal didampingi Wakil Kepala Bidang Sarana Elvis, SPd, Wakil Kurikulum Yessi Suryati SPd, MPd, dan Wakil Kesiswaan Irdayati, SPd, seiring pelaksanaan UNBK tahun lalu menumpang ke SMKN 1, pihak sekolah yang dipimpinnya segera bergerak melakukan permintaan kekurangan sarana komputer dan sarana pendukung lainnya.

Permintaan itu, lanjut mantan Kepala SMPN 6 itu, tidak saja dilakukan terhadap pemerintah kota melalui disdikbud setempat, tapi juga kepada pemerintah pusat serta usulan DPA, agar peserta sebanyak 383 siswa dapat mengikuti UNBK secara mandiri di sekolah yang dipimpinnya.

Dari permintaan itu, pemerintah kota di bawah pimpinan H M Ramlan Nurmatias, SH, dan H Irwandi segera mendatangkan bantuan komputer sebanyak 22 unit tahap pertama dan sebanyak 13 unit tahap kedua hingga berjumlah sebanyak 45 unit komputer. Bantuan berikutnya datang dari pemerintah pusat sebanyak 22 unit laptop beserta servernya, termasuk penambahan arus listrik.

Sementara sebanyak 15 unit komputer yang diusulkan melalui DPA, masih belum turun, sehingga untuk UNBK masih kekurangan sebanyak 35 unit komputer lagi yang masih ditunggu-tunggu kedatangannya. Namun, jika bantuan tersebut masih belum datang sampai hari pelaksanaan April mendatang, pihak sekolah akan menggunakan komputer maupun laptop pribadi, baik milik sekolah maupun guru. Dengan jumlah 120 unit komputer, SMPN 2 sudah siap melaksanakan UNBK dengan mengatasi kekurangan itu menggunakan laptop milik sekolah maupun pribadi guru.

Saat ini, lanjut Masrinal, pihaknya fokus membimbing siswa untuk menghadapi simulasi UNBK yang akan dilaksanakan 13-14 Februari ini. Melalui simulasi ini, diharapkan siswa benar-benar dapat mengoperasionalkan komputer dengan baik, sehingga dapat menjawab s oal sesuai dengan petunjuk yang disampaikan operator sekolah.

Jumlah peserta UNBK dari sekolah yang berlamat di Jalan Pendidikan Tarok Bukittinggi itu sebanyak 383 siswa. Jumlah sebanyak itu merupakan peserta terbanyak dibandingkan SMP lain di Sumatera Barat.

“Dengan persiapan yang matang dan bantuan orangtua siswa dalam memberi pengawasan kepada buah hatinya, mudah-mudahan dapat diwujudkan 3S. Sukses persiapan, Sukses pelaksanaaan dan Sukses hasil, sehingga menuai nilai yang terbaik nantinya,” ujar Masrinal penuh optimis. (h/rdw)

 Redaktur: Nasrizal

 Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

9

Masjid Al Quwait Adakan Tablig Akbar PADANG, HALUAN — Masjid Al Quwait Banuaran Kota Padang, gelar Tablig Akbar kemarin malam.

Tabliq akbar itu, dihadiri ratusan Majelis Taklim dari berbagai masjid di Banuaran.

Termasuk, para jamaah di sekitar masjid.

Turut juga hadir Anggota DPRD Kota Padang Masrul Rajo Intan, Camat Lubuk Begalung Rosail Akhyari, Lurah Banuaran Darwi Zerman, Ketua PKK Banuaran Zarita, Ketua RW dan Ketua RT se Banuaran dan undangan lainnya.

Ketua Masjid Al Quwait Saribulih mengatakan, kegiatan Tabligh Akbar ini digagas dalam rangka pelantikan pengurus periode 2018 – 2021.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan launching Tahfidz Quran, dan Badan Amil Zakat Masjid Al Quwait. Serta Gerakan Sahur dan Buka Bersama Puasa Senin – Kamis. Termasuk Gerakkan Literasi Masjid dan Pembentukan Kongsi Kematian Masjid Al Quwait.

“Kami juga, telah menjalankan sumbangan melalui media sosial. Ternyata mendapat respon positif, dari berbagai kalangan. Kami sudah menerima sumbangan dalam bentuk uang tunai, buku dan mukena dari para donatur. Insya Allah, beberapa pihak juga telah memberikan respon,” ujarnya.

Tabligh Akbar juga makin memperkuat rasa kebersamaan warga. (h/ade).

JALAN LINGKAR — Jalan lingkar Gunung Padang. Meski sudah ada imbauan dari pemerintah untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang jalan, namun para pedagang tidak menghiraukan imbauan tersebut. Imbauan dikarenakan adanya potensi longsor dari bukit maupun jurang di salah satu sisi ruas jalan. IRHAM

AKSES JALAN DIPERBAIKI

9 Ribu Orang Kunjungi PAM PADANG, HALUAN — Peningkatan fasilitas dan akses menuju Pantai Air Manis ( PAM) Padang mampu meningkatkan jumlah wisatawan. Tercatat, pada Januari 2017 jumlah wisatawan sebanyak 3.400 pengunjung meningkat pada Januari 2018 sebanyak 9.000 pe ngunjung.

ILUSTRASI

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Medi Iswandi saat dijumpai Haluan, Senin (29/1) di kantornya menyampaikan, peningkatan tersebut tak lain karena didorong fasilitas yang semakin memadai.

Sehingga, wisatawan yang da-

tang berkunjung menjadi ramai serta aman.

“Angka tersebut kita bandingkan antara Januari per Januari di tahun yang berbeda.

Jelas sekali perbedaannya yang membuat kita bersyukur karena pastinya Kota Pad ang

b anyak wisatawannya. Ditambah lagi baru-baru ini sudah ada akses jalan baru menuju Pantai Air Manis,” terang Medi.

Dikatakannya, dengan terjadi peningkatan yang cukup signifikan tersebut membuat pemerintah semakin giat dalam segala pembenahan dan perubahan termasuk keamanan dan kenyamanan pengunjung. Maka dari itu, jika ada yang merasa dirugikan, Medi berharap adanya kerjasama dari pihak uang dirugikan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.

“Kita akui, untuk akses masuk seperti jalan saja sudah jauh berbeda dalam satu tahun ini. Dulu jika ada wisatawan dari luar daerah atau mancanegara pasti mereka akan takut masuk. Selain jalannya terjal, gangguan pemalak masih marak. Akan tetapi saat ini dua hal tersebut sudah kita atasi. Jalannya sudah bagus, aman dan nyaman. Tinggal lagi adanya pungli di dalamnya,” papar Medi.

Ia mengimbau, jika ada yang merasa t idak senang dengan pungli tersebut bisa

melaporkan ke pariwisata.

Maka uang kerugian akan diganti dan bersedia bersama melaporkan ke kantor polisi.

“Kita baru bisa bertindak jika ada yang melaporkan.

Jika hanya berbicara di belakang saja maka kita tidak bisa membantu banyak. Namun jila ada yang mau membantu untuk bersedia melapor maka oknum pungli akan segera ditangkap dan diamankan sehingga, pungli yang lain a kan menyerah dengan sendirinya,” pungkasnya. (h/win)

Posyandu Diminta Awasi Gizi Buruk PADANG, HALUAN — Dinas Kesehatan Kota Padang meminta Puskesmas/Posyandu mensosialisasikan program pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang, serta penyuluhan

pada orangtua anak.

“Hal ini dilakukan guna mengurangi korban jiwa dari gizi buruk serta mewujudkan kesehatan masyarakat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani Hamid, Senin (29/1).

Ia telah mengintrusikan, program ini ke Puskesmas dan siap melakukan pengawasan di seluruh Puskesmas di Kota Padang. “ Ini dilakukan agar keresahan warga terhadap gizi buruk tidak berkelanjutan serta ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Jika program tidak dijalankan oleh puskesmas, ia akan mengganti jabatan pimpinan puskesmas tersebut.

Ia juga minta pada masyarakat bekerja sama dalam hal ini agar kasus gizi buruk tidak meningkat serta kesehatan anak-anak terlihat setiap waktu.

Orangtua harus rutin membawa anaknya ke pus-

www.harianhaluan.com

 Redaktur: Afrianita

kesmas, melakukan kontrol, memberikan asupan makanan yang teratur dan cukup.

Jika orangtua lengah dalam segala hal, tentu berbagai macam penyakit akan dirasakan anak-anak hingga dewasa.

“Untuk itu partisipasi orangtua harus ada, agar hidup sehat terwujud serta Kota Padang terhindar dari berbagai penyakit,” tambahnya.

Selain itu, kebersihan harus dioptimalkan oleh orangtua dalam berbagai hal.Jika tidak diperhatikan, tentu masyarakat yang rugi.

Ia siap memfasilitasi warga, terkait penyakit yang dialami agar mendapat kesembuhan serta tidak menyebar ke warga lainnya.(h/ade)

 Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

PEDESTRIAN SUDAH DISALAHGUNAKAN

Pemko Harus Bertindak Tegas PADANG,HALUAN—Trotoar Permindo yang baru selesai dibangun akhir tahun 2016 lalu, kini kondisinya mulai rusak.

Trotoar sepanjang lebih kurang 334 meter itu dibangun dengan anggaran lebih kurang Rp1,3 miliar.

Kelurahan Gunung Pangilun Maksimal Melayani PADANG, HALUAN — Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara direncanakan akan membuka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Pembangunan. “ LBH sebagai wadah untuk membantu persoalan hukum masyarakat. Di samping itu Yayasan Pembangunan yang dibentuk bertujuan sebagai sarana menerima dan mencari bantuan untuk kemajuan pembangunan daerah,”kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra pada warga saat Musrenbang Kelurahan Gunung Pangilun, Senin (29/1).

Selain itu memiliki, potensi objek wisata di Gunung Pangilun.Tempat itu, bisa menjadi objek wisata yang menjanjikan. Tinggal lagi, keseriusan pembenahan dan tersedianya anggaran yang cukup.

“Minimal tempat tersebut, bisa menjadi objek wisata untuk berkemah. Di samping itu, bisa dibuat sarana dan prasarana lainnya yang bisa menambah daya tarik wisata,”ujarnya. Ia pun, mengapresiasi program PATUH yang dilahirkan oleh Lurah Gunung Pangilun Andi Amir.

Camat Padang Utara Editiawarman mengatakan, banyak persoalan dan harapan yang diapungkan oleh masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan, mulai dari persoalan ekonomi, budaya, sosial hingga pembangunan. Ia melihat tingkat sinergisitas antara stakeholder di kelurahan dengan masyarakat terjalin cukup baik selama ini dan mampu membuat program inovatif.

“Salah satu program inovatif yang dihasilkan di Kelurahan Gunung Pangilun tersebut, PATUH. Program ini, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,”ujarnya. Lurah Gunung Pangilun Andi Amir menambahkan, program ini diluncurkan supaya masyarakat betul-betul merasakan hadirnya pemerintah memberikan pelayanan.

Dalam program PATUH ini, dibuatkan SOP-nya, ruangan dibuat nyaman dengan AC serta adanya pustaka mini yang bisa masyarakat menambah ilmu saat menunggu sehingga tak merasa jenuh.

Juga didukung, dengan aplikasi online.

Masyarakat bisa melalui aplikasi tersebut, menyampaikan maksud urusan yang akan diurus. Setelah itu datang ke kantor lurah, mengambil surat-surat yang sudah selesai dibuatkan dengan menunjukan bukti-bukti persyaratan. Dengan demikian, masyarakat tak perlu lama-lama menunggu di Kantor Lurah. Waktu dan biaya bisa dihemat, urusan pun bisa cepat. (h/ade)

SAMPAH SELOKAN — Sampah berserakan di selokan permukiman warga Purus. Selain sampah kiriman dari banjir kanal juga dari beberapa warga yang membuang sampah ke selokan. Sampah yang terus menerus terkumpul di selokan mengakibatkan selokan-selokan yang terdapat di sekitarnya tersumbat dan terjadi banjir ketika hujan turun. IRHAM

JALAN NIPAH-TELUK BAYUR KAWASAN CFD

Warga Masih Bawa Kendaraan PADANG, HALUAN — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah telah mencanangkan ruas jalan baru Nipah – Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan sebagai kawasan car free day (CFD) pada setiap hari Minggu yang dimulai pukul 06.00 sampai pukul 09.00 WIB. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan kawasan tersebut.

Dari hasil pantauan Haluan di lapangan, Minggu pagi (28/1), masih banyak masyarakat yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat masuk ke kawasan car free day tersebut. Selain itu, pedagang kaki lima terlihat sudah mulai mendirikan lapak-lapak sepanjang jalan tembus ke Pantai Air Manis itu.

Salah seorang warga Kubu Dalam Reska yang sedang jalan pagi ditempat itu menyebut, dulu sebelum

jalan Nipah-Teluk Bayur selesai, belum banyak masyarakat yang mengetahui keindahan alam disana. ”Kalau Sabtu dan Minggu kesini, jalanannya macet sekali. Banyak kendaraan yang parkir dibadan jalan untuk berhenti. Padahal ini berbahaya, karena jalanan yang menanjak dan menurun,”sebutnya.

Selain Reska, pengunjung lain Farel berharap agar Jalan Teluk-Bayur Nipah terbebas dari PKL. Selain itu, parkir liar yang mulai marak agar bisa ditertibkan.

“PKL mulai banyak, padahal sudah ada plang dari Pemko Padang dilarang mendirikan bangunan, ”ucapnya.

Ia berharap agar Pemko Padang melakukan penataan di kawasan jalan baru tersebut. Sehingga, wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam tidak menjadi terganggu.

Sementara itu Inspektur Kota Padang Corri Saidan ditemui lokasi menyebut, kedepan Pemerintah Kota

Padang akan melakukan pengawasan yang lebih ketat. Sehingga masyarakat yang ingin berolahraga tidak terganggu dengan mondar mandirnya kendaraan.

“Kendaraan masih lewat saat car free day. Kemudian pedagang masih terlihat berjualan di kiri kanan badan bahu jalan, serta parkir sembarang Hal ini akan mengganggu keamanan masyarakat untuk berjogging pagi, ini harus kita tertibkan,” kata Corri Saidan.

Corri Saidan menambahkan, jalur sepanjang 2,8 KM ini selain untuk akses alternatif, juga dimanfaatkan warga sebagai ajang berolahraga. Menurut Corri selain memudahkan akses warga, Jalan Gunung Padang - Air Manis memiliki pemandangan yang indah.

Kawasan tersebut sangat menunjang sebagai lokasi olahraga sekaligus rekreasi. (h/mg- mel)

PASIE NAN TIGO

Warga Minta Pengaspalan Jalan

ANGGOTA DPRD Kota Padang Delma Putra di Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Senin (29/1). ADE BUDI

PADANG, HALUAN — Warga Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah inginkan pengaspalan Jalan Raya Pasie Nan Tigo yang saat ini sering

www.harianhaluan.com

makan korban bahkan ada yang patah tulang.

Anggota DPRD Kota Padang Delma Putra Senin (29/1) mengatakan, jalan berlubang

ini sudah memakan korban dimana masyarakat jatuh sampai patah tulang. Ia sudah berulang kali, menghubungi Dinas PU Kota Padang.

Sejak tahun 2017, diminta Jalan Raya Pasie Nan Tigo segera diperbaiki, tapi hanya janji - janji saja. Bahkan terakhir dipenghujung tahun 2017, alasan Dinas PU aspalnya habis dan berjanji akan dilaksanakan di tahun 2018 ini.

Ia harapkan pemerintah jangan berpilah-pilah, agar warga pinggiran diperhatikan.

Jangan fokus ke pusat kota saja.

Masalahnya, jalan ini merupakan akses ekonomi masyarakat Pasie Jambak, Pasie Nan Tigo.

“Pemerintah agar mencarikan solusinya, jangan janji janji saja. Pemko Padang agar

segera mengintruksikan OPD nya, karena masyarakat butuh perbaikan jalan ini , sementara kami dipinggiran kurang terperhatikan , “ tegasnya.

Terkait Jembatan Pasi e Nan Tigo yang putus, hingga kini belum ada kabar baik.

“Kami mendesak pemerintah segera perbaiki jembatan tersebut, karena ini adalah akses ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Dikatakannya, bagaimana wisatawan akan datang kesini sementara jembatannya putus dan jalannya belum terealisasi.

Tokoh masyarakat Azwir Hamid mengatakan, jalan ini sudah sering memakan korban, ada yang jatuh bahkan sampai patah tulang.

“Kami sudah berusaha memperbaiki jalan ini, me-

lalui swadaya masyarakat tapi tidak bertahan lama,” katanya.

Ia berharap, jalan yang dilalui masyarakat ini bisa secepatnya diperbaiki, karena jalan ini adalah akses ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat daerah pinggiran juga, taat membayar pajak.

“Kami ingin pembangunan di Kota Padang merata, sampai ke daerah pinggiran seperti di Pasie Nan Tigo ini, “ ungkapnya.

Kepala Dinas PU Kota Padang Hendri Viton mengatakan, untuk perbaikan jalan di Pasie Nan Tigo sudah dalam perencanaan dari dinas. “Untuk realisasinya, dilaksanakan di pertengahan tahun 2018 ini. Jadi masyarakat Pasie Nan Tigo agar bersabar, ” ungkapnya. (h/ade)

Pantauan Haluan Senin (29/1) siang, kerusakan seperti adanya beberapa keramik pada trotoar yang sudah copot. Begitu juga dengan jalur disabilitasnya, ada bagian yang rusak. Tepat di seberang jalan Hotel Garuda, mengalami kerusakan terparah. Selain itu, terlihat motor juga melewati trotoar.

Apalagi kawasan trotoar Permindo tersebut diresmikan Walikota Padang sebagai kawasan ramah disabilitas.Hal ini pun dikeluhkan oleh pengguna trotoar dan pedagang setempat.

“Sayang sekali kondisi trotoarnya mulai rusak. Selain itu, kebersihan juga kurang terjaga,”ucap Yani kepada Haluan, Senin (29/ 1).

Selain Yani, karyawan di salah satu toko ponsel di kawasan Permindo Olivia (28), menyayangkan kondisi trotoar yang sebelumnya terawat dan bagus, sekarang mulai rusak. ”Padahal hanya digunakan oleh pejalan kaki. Namun, cepat sekali rusaknya baru setahunan ini dipakai,”ucapnya yang setiap hari melewati trotoar tersebut.

Anto pedagang toko baju di kawasan Permindo mengatakan kerusakan terjadi sekitar beberapa bulan belakangan. Akibat trotoar dialihfungsikan. Trotoar bukan hanya untuk pejalan kaki, tapi juga untuk pengendara motor.

Ia mengaku sering melihat pengendara motor berlalu lalang di sekitar trotoar.

Malahan pengantar barang di salah satu toko di jalan Permindo ini, ikut pula menaikkan motornya ke trotoar, dengan alasan lantaran kardus yang dibawanya berat.

Ia berharap, ada pengawasan dari pihak terkait. Sebab jika terus dibiarkan tentu saja akan memperburuk kondisi trotoar tersebut.

“Ini mengganggu pejalan kaki, serta pemandangan di sepanjang jalan Permindo, ”sebutnya. Sementara itu, Penasihat Kesatuan Pedagang Jalan Permindo, Miko K amal, menyebut kondisi rusaknya trotoar tersebut sudah lama ia ketahui, sekitar tiga bulan belakangan. Disebutkan Miko, pedagang toko akan memperbaiki kerusakan secara swadaya dalam waktu. ”Kita pedagang toko ambil inisiatif saja.

Tidak perlu menunggu Pemko Padang yang entah kapan bisa memperbaikinya,”katanya.

Ia menyayangkan trotoar yang cepat sekali rusak. Selain itu, ia berharap ada pengawasan dari pihak terkait untuk menjaga dan merawat trotoar Jalan Permindo tersebut. ”Kalau tidak segera diperbaiki akan mengurangi keindahan d an kenyamanan penggunanya,”sebut Miko.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Andalas Edi Indrizal menyebut prihatin dengan keadaan trotoar di Jalan Permindo karena baru satu tahun dibangun dan mulai rusak. Namun hal ini tentu harus dipahami lebih apa penyebabnya.

Butuh kesadaran publik untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan setiap hasil bangunan. Cukup banyak hal seperti ini terjadi di Kota Padang.

“Makanya setiap pembangunan perlu perhatian yang utuh dan terintegrasi, Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pembangunan, pengawasannya hingga pemanfaatan dan pemeliharaan penting untuk diperhatikan dan diperhitungkan”ucapnya.

Selain itu, Pengamat Transportasi dari UBH Fidel Miro mengatakan, untuk mengatasi parkir diatas trotoar atau pedestrian terutama di kawasan Pasar Raya, pemerintah Kota Padang harus tegas dalam melakukan penindakan.

Jangan biarkan pedestrian yang merupakan fasilitas bagi pejalan kaki, malah menjadi sarana parkir. Hal ini jelas salah, karena trotoar bukan dibangun sebagai sarana untuk parkir.

Padahal fasilitas parkir pun sudah ada di bangunan Blok dua dan tiga dilantai tiga dan empat. Namun tidak dipergunakan secara optimal. “Sudah ada tempatnya, dibangun dengan anggaran besar tetapi tidak dimanfaatkan,”katanya. (h/mg-mel)

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Syamsul Hidayat

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

6 Mahasiswa Asing Ikuti PPL di Jambi JAMBI, HALUAN — Sebanyak enam orang mahasiswa asal Filipina dan Thailand ikuti program Pengenalan Praktek Lapangan (PLL) Asean di Provinsi Jambi yang difasilitasi UPT Layanan Internasional Universitas Jambi.

“Mereka masing-masing empat orang asal Filipina dan dua dari Thailand,” kata Koordinator PPL ASEAN UPT Layanan Internasional Unja Rahmalia di Jambi, Sabtu (27/ 1).

Mahasiswa yang PPL di Jambi itu terdiri atas Jehlie Alaisa Marasigan, Kimberli M Merera, Jhoana Marie Rasco, Marrie An Nevado (Pangasinan State Unibersity) Filipina.

Kemudian Pakaiporn Onsri, Natthida Sriyam dari Valaya Alongkorn Pajabhat Univerasity (Thailand).

Para mahasiswa itu akan melakukan PPL ASEAN selama sebulan hingga 19 Februari 2018. Selama di Jambi didampingi oleh tiga dosen pembimbing dari Unja serta lima orang guru SMA. “Mereka akan melakukan praktek mengajar di SMAN 5, SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Jambi,” katanya.

Kehadiran para mahasiswa ASEAN tersebut merupakan kegiatan program Teacher Project yang diikuti oleh para mahasiswa ASEAN. Khusus di Unja, kegiatan itu merupakan yang pertama kalinya.

Selain kedatangan enam mahasiswa ASEAN itu, Unja juga mengirimkan enam orang mahasiswanya untuk program itu yakni lima mahasiswa ke Filipina dan seorang mahasiswa ke Thailand. “Bagi mahasiswa Unja baru turut serta untuk pertama kalinya, kegiatan itu rutin digelar setiap tahun.

Mereka yang berangkat melalui seleksi dan wawancara,” kata Rahmalia.

Dari kegiatan itu, kata dia diharapkan ada proses sharing perkuliahan serta bisa melakukan aplikasi pengajaran di sekolahsekolah melalui program praktek mengajar.

Pengalaman mereka diharapkan diterapkan kepada yang lainnya dan menjadi pengalaman internasional bagi para mahasiswa h/ans) yang ikut program itu. (h/ans)

Unand Ganti Kartu Parkir PADANG, HALUAN — Kartu parkir Universitas Andalas (Unand) yang digunakan saat ini rencananya akan diganti dengan kartu yang lebih baru. Penggantian kartu baru ini dilakukan untuk menghindari kekhawatiran dan ketakutan penyalahgunaan kartu parkir lama oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Wakil Rektor II Syafrizal mengatakan “ada beberapa orang yang keluar masuk portal Unand memakai kendaraan orang lain dengan kartu lama, sementara pemilik motornya masih kuliah.”

Selain itu, penggunaan kartu lama yang sering berserakan sulit diatur. Syafrizal mengatakan saat ini Unand telah mengakhiri kontrak dengan perusahaan outsourcing yang diganti dengan satpam bukan dari perusahaan outsourcing.

“Penggantian dilakukan karena besarnya jumlah dana yang dikeluarkan Unand setiap bulannya yaitu Rp 70.000.000. Tentunya penggantian kartu ini merupakan ide dari satpam baru untuk mengganti kartu parkit lama,” ujar Syafrizal baru-baru ini.

Syafrizal memperkirakan kartu parkir baru akan selesai dalam minggu ini dan dapat digunakan minggu depan. Penggunaan kartu baru ini tidak jauh berbeda dengan kartu lama Namun, jika ada rencana lain, Syafrizal akan mnenyerahkannya kepada pihak keamanan Unand. Menurutnya, kartu baru tersebut dicetak lebih bagus dari sebelumnya, meski demikian ia sendiri belum melihat kartu tersebut.

“Kartu lama akan dijadikan arsip, kalau bentuk kartu baru saya belum lihat,” ujarnya.

Syafrizal menyebutkan batas penggunaan kartu baru ini hanya berlaku sampai jam enam sore. Jika lewat dari jam tersebut, hanya satu portal yang akan dibuka, sementara mahasiswa harus memiliki ijin minimal dari ketua jurusan agar dapat keluar dari portal. Jika kegiatan itu adalah sebuah acara organisasi, mereka harus memiliki izin, minimal dari ketua acara atau ketua organisasi bersangkutan. (h/gta)

11

STAI YAPTIP PASAMAN

Berbenah untuk Kemajuan PASAMAN BARAT, HALUAN—Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yaptip Pasaman Barat di bawah kepemimpinan Mita Fitria, M.A siap berbenah untuk membawa kemajuan dan perubahan dalam bentuk mempermudah segala urusan yang menyangkut dengan administrasi keuangan.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Penandatanganan Nota kesepahaman bersama tentang, pengelolaan Payroll antara Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI- Yaptip) dengan PT Bank Syariah Mandiri cabang Pasaman Barat pada hari Jumat, (26/1) di Gedung PT. Bank Syariah Mandiri Simpang Empat.

Dalam penandatanganan TANDATANGAN MOU — Ketua STAI YAPTIP Pasaman Barat, Mita Fitria saat melakukan penandatanganan MOU dengan pihak kesepakatan tersebut, dari Bank Syariah Mandiri.FADLI pihak kampus ditanda tangani langsung oleh ketua STAI Yap- ini kita buat adalah, untuk “Semoga, dengan kerja- ke depan,”harapnya.

Syariah,” ungkapnya. tip Pasbar, Mita Fitria, se- membantu pihak kampus da- sama ini, hubungan antara Sementara itu, Manager Adapun penandatangan mentara dari pihak Bank Sya- lam hal administrasi keuangan, pihak kampus dan Bank Sya- PT. Bank Syariah Mandiri Vivi MOU yang dilakukan adalah riah Mandiri yaitu, Vivi Yan- sehingga kedepannya dapat riah Mandiri untuk kedepannya Yandesti melalui marketing dalam bentuk kesepahaman desti selaku kepala Bank Man- lebih rapi lagi. Begitu juga dapat lebih erat lagi. apalagi BSM, Eka Putra mengatakan, dalam pembayaran gaji pihak diri Syariah, Branch Maneger nantinya, tentu akan lebih dalam hal yang menyangkut pihaknya menyambut baik dan pertama dikelola oleh pihak dan disaksikan oleh beberapa memudahkan kita untuk me- memajukan dunia pendidikan memberikan apresiasi yang kedua dengan menggunakan orang lainnya dari pihak kam- mantau para mahasiswa yang yang ada di Pasbar,” lanjutnya. sebesar-besarnya atas terlak- teknologi (payroll). pus dan pihak Bank syariah. melakukan pembayaran,” te“Apalagi Yaptip adalah sananya penandatanganan keSemoga dengan adanya Ketua STAI Yaptip Pasbar, rangnya. satu-satunya kampus di Pasbar sepakan tersebut. perjanjian ini, untuk ke deMita Fitria usai penandatanga“Dengan adanya perjanjian ini yang memiliki program “Kita sangat menyambut pannya akan membawa mamnan berlangsung kepada Halu- ini tentunya akan lebih memu- Managemen Pendidikan Islam baik dan memberikan apresiasi faat yang baik khususnya daan mengatakan, “Kesepakatan dahkan mahasiswa dan dosen yang para alumninya diha- terhadap kampus Yaptip atas lam memajukan dunia penditersebut sebenarnya sudah dalam hal pembayaran uang rapkan akan menjadi tumpuan terlaksananya penandatanga- dikan. Apalagi Yaptip memlama kita rancang, dan konsep kuliah dan lainnya. Sehingga, perkembangan anak-anak kita, nan MOU tersebut, semoga ini punyai program Studi Perbansedemikian rupa dan alham- pembayaran yang dilakukan terlebih dalam mengajarkan akan membawa dampak yang kan Syariah dan Manajemen dulillah pada hari ini dapat akan lebih efiktif dan lebih nilai, hukum dan norma agama baik nantinya bagi pihak kam- Pendidikan Islam semoga progterwujud,”katanya. efisien lagi dari yang sebe- islam itu sendiri sebagai acuan pus maupun terhadap kami ram itu dapat saling terkait Adapun tujuan kerjasama lumnya,”ungkap Mita. maju mundurnya kabupaten ini selaku pihak Bank Mandiri dengan kita,”harapnya.(h/fad)

STIKES MERCUBAKTIJAYA

Dirikan Prodi Terapi Wicara PADANG, HALUAN — Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mercubaktijaya, secara resmi mendirikan Program Studi (Prodi) Terapi Wicara yang merupakan pertama di Sumatera.

“Ini yang pertama di Sumatera dan keempat di Indonesia yang konsentrasinya membantu individu yang kesulitan dalam berbicara, “ kata Ketua Stikes Mercubaktijaya Elmiyasna K, Skp di Padang, akhir pekan kemarin.

Dia menyebutkan prodi ini didirikan dengan latar belakang semakin meningkatnya kebutuhan akan ahli terapi berbicara di berbagai rumah sakit dan dunia pendidikan.

Sebagai gambaran saat ini baru ada 13 lulusan diploma Terapi Wicara di Sumbar dan tersebar di berbagai rumah sakit seperti RS Stroke Bukittinggi, RSUP M Jamil dan RSUD Dr Rasyidin Padang.

Sedangkan di dunia pendidikan ada sekitar 1.280 siswa di Padang yang membutuhkan terapi bicara. “Mahasiswa yang kuliah di prodi ini akan terfokus pada pengajaran tentang upaya mendidik anak yang sulit bicara atau autis menjadi dapat berbicara, “ ujarnya.

Bukan hanya anak, individu yang sembuh dari stroke juga

membutuhkan ahli terapi bicara untuk memudahkan berbicara kembali.

Dalam hal ini mahasiswa akan diberikan semua ilmu dan praktik laboratorium tentang anatomi, fisiologi maupun psikologi tubuh manusia.

Sebagai lulusan prodi ini akan mengajarkan sejak dasar dan bertahap kepada individu seperti anak atau dewasa pasca stroke untuk berbicara. “Saat ini baru empat prodi Terapi Wicara di Indonesia yakni Solo, Bandung, Jakarta dan Padang, “ kata dia.

Khusus di prodi ini baru memiliki enam orang dosen yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah. Dia menargetkan ajaran baru 2018/2019 tahun ini, prodi tersebut dapat membuka penerimaan mahasiswa baru.

Sementara itu Koordinator Kopertis X Prof Herri menyambut baik adanya prodi Terapi Wicara di lingkungan pengawasannya tersebut.

Menurutnya lulusan keahlian terapi berbicara saat ini masih langka di Indonesia sehingga kebutuhannya mendesak. Dia berharap prodi ini mendapatkan jumlah mahasiswa yang banyak sehingga kebutuhan terapis tersebut dapat diakomodasi. (h/ans)

Kuliah Sistem Daring Berkembang Pesat PADANG, HALUAN — Koordinator Kopertis wilayah X Sumbar, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau, Prof Herri mengatakan perkembangan sistem kuliah secara dalam jaringan (daring), telekonferensi dan kelas jarak jauh di dunia cukup pesat.

“Sistem yang dibahasa Inggriskan ‘blended learning’ ini telah menjadi salah satu tolok ukur pengembangan pendidikan tinggi di masa depan, “ ujarnya Senin (29/1).

Menurutnya d i beberapa negara yang menganut kebebasan dalam kuliah, sistem ini cukup menunjang keberhasilan mahasiswa meraih gelar dan capaian lainnya.

Dengan sistem sosial telekonferensi atau melalui sosial media, batas antara pengajar dan mahasiswa jadi lebih dekat.

Kemudian tanpa harus tatap muka mahasiswa bisa melaksanakan kuliah dan

menyelesaikan tugas kampus di berbagai tempat.

Dalam hal ini dosen juga tidak disibukkan dengan kegiatan tidak efisien seperti memberikan penilaian ujian dengan mengumpulkan kertas.

Sebab hanya melalui komputerisasi, kegiatan kuliah seperti kuis, atau ujian semester dapat dilaksanakan.

“Saat ini Kemenristekdikti tengah menyiapkan paket untuk kampus terkait blended learning tersebut, “ ujarnya.

Ter hi tu ng tah u n ini ada 400 a n paket yang akan diluncurkan kepada kampus yang ingin mengajukan sistem tersebut.

Untuk di Kopertis X sendiri sejauh ini baru Universitas Dharma Andalas Padang yang tengah mempelajari sistem tersebut.

Herri menambahkan meski dinilai efisien ada beberapa implikasi akibat sistem kuliah secara daring

itu.

Salah satunya akan ada pengurangan jumlah dosen, artinya dosen yang tidak mahir teknologi akan kehilangan pekerjaannya dan yang ahli akan menguasai.

Sementara itu pengamat bidang pendidikan tinggi dari Universitas Andalas Padang, Dr Ade Djulardi menilai sistem kuliah daring itu harus dipertimbangkan unsur sosialnya.

Sebab selama ini dosen tidak hanya melakukan pertemuan untuk mengajar saja namun juga melihat sikap dan perilaku dari mahasiswa.

Kesemua aspek itu menjadi pertimbangan dosen dalam memberikan nilai.

Mungkin sistem ini tepat digunakan di kampus yang memiliki mahasiswa dengan jarak jauh serta kondisi alam yang sulit. Atau ada pengecualian tertentu misalnya bagi yang bekerja dan berkarier. (h/isr/*)

TIM DONKER PNP

Juara 1 Lomba Pembuatan Media Informasi

TIM Donker dari Politeknik Negeri Padang yang diketuai Raihan Al Karim ini berhasil menyabet juara 1 pada perlombaan pembuatan media informasi

PADANG, HALUAN — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar lomba pembuatan media informasi agro eco-tourism, Desember 20www.harianhaluan.com

17. Perlombaan kali ini mengangkat tentang padi salibu yang ada di Pariangan.

Dari hasil perlombaan, tim Donker dari Politeknik Negeri Padang yang diketuai Raihan Al Karim ini berhasil

menyabet juara 1 pada perlombaan pembuatan media informasi ini. Dua anggota lainnya yakni Afif Fakhri dan M. Niko Firdaus.

Dikatakan Raihan, ia berhasil memenangkan per-

lombaan ini berkat kerja sama tim serta kekompakan dalam memproduksi website itu, dan sudah membagi tugas dalam perancangan website tersebut.

“Tidak hanya media informasi saja. Tapi kita merancang sekaligus dua website, yakni website seputar padi salibu serta website jual beli (e-commerce) di Pariangan,” ujar Raihan seusai penyerahan hadiah di lantai 2 gedung Kominfo Sumbar, Senin (29/1).

Donker Tim berhasil meraih total nilai sebanyak 705 poin. Sedangkan 351 tim yang berhasil mendapat juara 2, berhasil meraih 643 poin, dan juara 3 yang diraih oleh Pegiat TIK, berhasil meraih 607 total poin.

Pada perlombaan tersebut, dinilai oleh tiga orang dewan juri yakni dari Ikatan

Ahli Informatika Indonesia (IAII) Sumbar Yuhefizar, dari Diskominfo Sumbar Indra Sukma, serta dari Dinas Pariwisata Sumbar Yonisman.

“Dari awal, kita sudah membagi tugas dalam memproduksinya. Baik merancang web, mendesain logo, membuat videonya untuk diunggah ke youtube, baik ngodingnya. Berkat kerja keras, Alhamdulillah kami berhasil mendapat juara 1,” ujar Raihan yang juga Manajer IT dan Reporter di Padang ini.

Pada saat penyerahan hadiah, juga turu t hadir Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, serta Kepalakepala Dinas dalam rangka sekaligus peresmian gedung baru Diskominfo Sumbar yang berada di Jalan Pramuka Raya Nomor 11,

Lolong Belanti, Padang Utara itu.

Tak hanya lomba itu.

Beberapa lomba juga digelar Diskominfo Sumbar seperti lomba pembuatan modul pembelajaran offline, lomba penulisan artikel, serta lomba masak menu ikan melalui video/youtube.

Pada lomba pembuatan modul pembelajaran offline, Juara 1 diraih oleh Veras Tuti, juara 2 diraih oleh Yulia Fransiska dan juara 3 diraih oleh Yessi Saputri.

Selanjutnya, pada perlombaan penulisan artikel, juara 1 berhasil diraih oleh Siri Antoni dari LKBN Antara Biro Sumatera Barat, juara 2 berhasil diraih oleh Rafdi Sufi Alfawi, sedangkan juara 3 diraih oleh Anissa Sufi Husna.

Tak hanya itu, pada lomba masak menu ikan melalui  Redaktur: Atviarni

video/youtube, juara 1 diraih oleh SMKN 1 Padang (Pangek Lapuak Ikan Gambolo), juara 2 diraih oleh SMKN 1 Sumbar (Pangek Darek Bada), sedangkan juara 3 diraih oleh Osis SMKN 1 Padang (Pangek Masin).

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Yef lin Luandri m engharapkan, dengan diberikan penghargaan berupa sertifikat dan tabanas, diharapkan menjadi pendorong bagi pemenang.

“Semoga penghargaan ini menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan lagi prestasi yang telah dicapai.

Bagi pegawai PNS yang juga mendapat juara, agar lebih semangat lagi kerjanya ya,” ujar Yeflin saat menyerahkan hadiah kepada pemenang di lantai 2 gedung Kominfo Sumbar. (h/vid/*)  Layouter: Rahmi

12

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Limbah Puskesmas Perlu Diperhatikan Reruntuhan Masjid Baiturrahman Dibersihkan PAYAKUMBUH, HALUAN — Masyarakat Kelurahan Payobasuang, Kecamatan Payakumbuh Timur, sepakat melaksanakan gotong-royong (goro) bersama membersihkan puing reruntuhan Masjid Baiturrahman, Senin (29/1). Kegiatan ini turut dibantu Pemerintah Kota Payakumbuh dan personil TNI/Polri.

Ketua Pengurus Masjid Baiturrahman menyebut pihaknya sudah berembuk dengan beberapa tokoh masyarakat dan sejumlah jamaah Masjid Baiturrahman. Hal senada juga diungkapkan seorang warga Payobasung, Nailul Badri, disela-sela pelaksanaan goro membersihkan puing-puing reruntuhan Masjid Baturrahman mengatakan, reruntuhan bangunan perlu dieksekusi atau diangkut ke suatu tempat, serta menetapkan tempat jemaah beribadah pasca runtuhnya masjid perlu dipikirkan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, Asra Faber mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kejadian ini kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. (h/zkf)

DPRD dan Pemko Diminta Belajar ke Daerah Pemekaran PAYAKUMBUH, HALUAN — Memasuki 2018 ini, rencana DPRD dan Pemko Payakumbuh untuk mendapatkan aset Kabupaten Limapuluh Kota yang berada dipusat kota, sampai hari ini tak kunjung berhasil dilakukan.

Bahkan, aset Kabupaten Limapuluh Kota yang berupa tanah dan bangunan berada di jantung Kota Payakumbuh itu, terkesan ada tarik ulur antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Limapuluh Kota.

Payakumbuh berupaya mendapatkan tetapi Limapuluh Kota tidak mau untuk melepaskannya. Karena itu, banyak pihak dan tokoh Payakumbuh berharap kepada DPRD dan Pemko untuk belajar banyak ke daerah pemekaran yang sukses dalam pengurusan pengalihan aset tersebut.

Terutama daerah-daerah yang berhasil membentuk kota dan kabupaten ataupun pembentukan propinsi baru di Indonesia.

Terkait itu, DPRD Kota Payakumbuh merespon positif untuk lebih banyak belajar ke daerah-daerah pemekaran di Indonesia.

Seperti yang dikatakan anggota Fraksi PPP, Edwar Df. “Fraksi PPP terus menyuarakan terhadap pengalihan aset dari Limapuluh Kota ke Kota Payakumbuh.

Setiap pandangan fraksi, selalu disampaikan dihadapan umum,” ucap Edwar Df. Mantan calon Wakil Walikota Payakumbuh pada Pilkada 2012 lalu itu mengatakan, ada unsur politik antar dua daerah dalam pengalihan aset tersebut.

Sehingga, aset yang ada dijantung kota tak kunjung berhasil dilakukan. “Pengalihan aset ini perlu belajar banyak lagi, sehingga kedua daerah saling senang menerima dan melepas asetnya,” ucap Edwar lagi.

Begitu juga yang dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh Chandra Setipon, DPRD sendiri berhadap banyak terealisasinya pengalihan aset dari Pemkab Limapuluh Kota ke Pemko Payakumbuh.

“Karena itu, perlu pembelajaran bagaimana daerah lain untuk pengalihan aset ini,” ucap Chandra Setipon. Kata politisi PAN tersebut, ada beberapa daerah yang sukses untuk pengalihan aset dalam pemekaran daerah.

Seperti pengalihan aset yang terjadi di daerah pemekaran antara Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur dan beberapa daerah di pulau Sulawesi.. (h/ddg)

www.harianhaluan.com

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pembuangan limbah medis Puskesmas di Kabupaten Limapuluh Kota sepertinya terkendala.

Pasalnya, pembuangan medis limbah Puskesmas yang biasanya ke RSUD Ahmad Darwis, sekarang untuk sementara waktu dihentikan, karena adanya tambahan pembangunan gedung di RSUD tersebut.

Hal itu diketahui ketika Haluan mengunjungi Puskesmas Tanjung Pati dan Puskesmas Taram Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (29/1). Di Puskesmas Tanjung Pati, tidak mendapat jawaban dari petugas kesehatan setempat sekaitan dengan pembuangan limbah medis, karena pimpinannya sedang rapat di Dinkes Limapuluh Kota.

Sedangkan di Puskesmas Taram, berdasarkan pantauan Haluan ke lokasi, pembuangan limbah Puskesmas, utamanya limbah medis yang infeksius sudah di kelola dengan baik dan mendapat perlakuan khusus. Pengelolaan limbah infeksius dengan limbah medis non infeksius dengan perlakuan berbeda.

Kepala Puskesmas Taram, BANGUNAN PUSKESMAS— Gedung Puskesmas Taram, Kecamatan Harau yang memperoleh pembangunan gerbang dan drg Meilita Wise Utami, kepa- pagar yang dibiayai dengan DAK Nagari Taram. ZUL da wartawan di ruang kerjanya, Senin (29/1) mengatakan, se- teknologi. Lagipula limbah mempunyai perlengkapan un- wanita dan satu lagi buat pria. tuhkan beberapa perbaikan kaitan pengelolaan sampah Puskesmas tersebut, perlu dike- tuk mengamankan limbah me- Idielnya kata Meilita di Pus- bangunan,” jelasnya tanpa medis di Puskesmas Taram, lola melalui teknologi, se- dis,” ujar Meilita. kesmas Taram 3 kamar mandi merinci. sudah menyediakan gudang hingga tidak terjadi pence“Kita berupaya mengolah wanita dan 3 kamar mandi pria, Pada bagian lain Meilita penyimpanan dengan kemasan maran lingkungan dari limbah limbah medis seperti vaksin, perlu penambahan sbanyak 4 menginformasikan, rata-rata memakai plastik. Begitu juga tersebut. alat suntik dan lain, dengan kamar mandi lagi. kunjungan Puskesmas Taram dengan limbah cair dibuang ke “Sampah medis seperti baik. Di Puskesmas Taram “Tak hanya itu, bangunan 50 sampai 70 orang setiap septi tank tertutup, sehingga bekas-bekas vaksin ini, kita dianggap sudah memenuhi Puskesmas Taram yang didi- harinya. Dengan penyakit yang tidak berdampak pencemaran kirim ke Rumah Sakit Achmad syarat, karena telah dinilai oleh rikan 1975 itu, perlu diting- banyak di derita pasien gangterhadap warga yang bermukim Darwis di Suliki, Kabupaten petugas dari Kemenkes, “sebut katkan lagi, minimal berlantai guan saluran pernapasan (ISdisekitarnya.

Limapuluh Kota, sedikitnya Meilita Wise Utami lagi.

II sesuai dengan pembangunan PA), Hipertensi, sakit gigi dan Namun diakuinya dalam enam bulan sekali bila limbah Selain pengelolaan limbah Puskesmas berdasarkan Per- penyakit gatal-gatal. Dan semenciptakan kebersihan di tersebut, sudah mencapai se- medis, Puskesmas Taram, ma- menkes 75/2014, seperi di Kota kitar 70 sampai 80% pasien Puskesmas bersifat komplek, berat 50 kg. bahkan ada yang sih kekurangan kamar mandi, Payakumbuh, sebagian besar yang berobat ke Puskesmas dengan berbagai aspek seperti dikirim ke RSUD Adnan WD sekarang kamar mandi yang Puskesmas berlantai II. Jika Taram menggunakan BPJS kondisi lingkungan, sosial dan Payakumbuh, yang sudah tersedia hanya satu untuk belum memungkinkan, dibu- Kesehatan. (h/zkf)

Kepala Jorong Jadi Corong Pembangunan Nagari

BUPATI Limapuluh Kota, Irfendi Arbi bersalaman dengan kepala kepala jorong terpilih. ZUL

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Kepala Jorong yang ada di nagari merupakan corong dalam pembangunanan nagari di Kabupaten Limapuluh Kota. Karena kepala jorong yang paling dekat dengan masyarakatnya. Untuk itu, menjabat sebagai kepala jorong perlu komitmen yang

kuat dalam kemajuan pembangunan di daerah.

Demikian diungkapkan, Walinagari Harau, Sukriandi ketika melantik kepala-kepala Jorong se-Kenagarian Harau, sekaligus pencanangan kampung KB Limapuluh Kota di kenagarian tersebut, kemarin.

Melalui Kepala Joronglah

nantinya walinagari mendapat informasi dengan kondisi masyarakat di masing-masing Jorong, Untuk itu, khusus di Kecamatan Harau ini, kata Sukriandi, jabatan Kepala Jorong dipilih secara seleksi, sehingga orang-orang yang dipercaya sebagai kepala-kepala Jorong ini benar-benar yang peduli terhadap pembangunan di masing-masing Jorong yang dipimpinnya.

Karena itu, perlu kerjasama antar Jorong dengan walinagari, sehingga terjadi pemerataan pembangunan di Kenagarian Harau. ”Untuk mewujudkan hal ini, kita melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat dalam memilih kepala-kepala Jorong,”ujarnya.

Dari hasil musyawarah dan seleksi ketat itu, akhirnya terpilih 5 orang terbaik yang menjabat sebagai kepala-kepala Jorong di masing-masing nagari. Mereka adalah, Har-

tendi yang dipercaya menjabat sebagai kepala Jorong Harau, Hardi Yuda menjabat sebagai kepala Jorong Padang Tarok, kemudian Yendra M Nedi dipercaya sebagai kepala Jorong Landai, dan M Nur Iqbal yang dipercaya sebagai kepala Jorong Sungai Datar.

“Kita berharap kepala Jorong terpilih ini, bisa menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik sebagai aparat pemerintahan Nagari Harau,” tambahnya.

Dijelaskannya, ada beberapa Pakta yang mesti dilaksanakan, diantaranya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masingmasing pemerintahan nagari secara bersungguh-sungguh, disiplin dan bertanggung jawab. Bersikap loyal dan patuh terhadap walinagari sebagai pimpinan dan petunjuk dan kebijakan walinagari sebagai acuan normatif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung

 Redaktur: Heldi Satria

jawab pekerjaan.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi mengapresiasi pemilihan kepala Jorong yang dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat Kenagarian Harau. “Mudah-mudahan kepala jorong yang bertugas dapat mengemban tugas dengan baik, seperti kita ketahui Harau adalah icon Limapuluh Kota, untuk itu komitmen dan kerja keras setiap lini diperlukan dalam mewujudkan Harau yang mendunia,” ujarnya.

Kepala jorong yang diberi amanah masyarakat, selalu turun kebawah meninjau kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.

Sebagai garda depan masyarakat, kepala Jorong wajib tahu tentang kondisi masyarakatnya begitu terhadap pembangunannya. “Kita ucapkan selamat kepada kepala Jorong terpilih, marilah satukan komitmen dalam membangun Limapuluh Kota yang lebih baik lagi,” sebutnya. (h/zkf)

     Layouter: Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM DAN BUKITTINGGI

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

13

Agam Cendekia Gelar CJSC AGAM,HALUAN — Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Agam Cendekia di Muko-Muko Maninjau menggelar Cendekia’s Junior Science Contest (CJSC) diikuti ribuan siswa SD, SMP dan SMA dari berbagai tempat di Sumatera Barat dan Riau pada Minggu (28/1) sampai Senin (29/1).

Pagelaran bersifat lomba itu bertujuan membangkitkan semangat siswa untuk berkompetisi dan meningkatkan kepedulian lingkungan serta mengembangkan bakat dan kreatifitas.

Bidang yang dilombakan untuk tingkat SMA Matematika dan IPA(MIPA), tingkat SMP Tim and Green(TNG) dan tingkat SD Elemen Teknis School (ETS).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Drs. Burhasman, MM yang membuka kegiatan itu

CJSC — Kegiatan Cendekia’s Junior Science Contest (CJSC) di SMAN Agam Cendekia

Bukittinggi Siapkan 5 Program Pelatihan Kerja BUKITTINGGI, HALUAN — Pemerintah Kota Bukittinggi, menyiapkan lima program pelatihan kerja selama 2018 untuk menumbuhkan minat berwirausaha bagi pencari kerja di daerah itu.

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Bukittinggi, Suzana Meutia Hassny di Bukittinggi, Selasa, mengatakan sasaran dari pelatihan yaitu dapat membantu pesertanya menciptakan lapangan kerja baru.

“Kelima program itu masing-masingnya diikuti 16 peserta dengan jadwal dan lama pelatihan berbeda,” katanya kemarin.

Pelatihan yang dilaksanakan antara lain berupa kewirausahaan yang dijadwalkan pada Februari 2018 selama sembilan hari kerja.

Sasaran dari pelatihan kewirausahaan adalah warga yang sudah memiliki usaha mikro dan kecil agar mampu mengembangkan usaha hingga bisa ke skala menengah atau lebih besar.

Selanjutnya montir elektronik selama 30 hari pada April 2018, menjahit selama 30 hari pada Juni 2018, memasak selama 15 hari pada September 2018 dan salon kecantikan pada Oktober 2018.

Informasi pendaftaran untuk pelatihan tersebut dilakukan dengan memasang spanduk di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat.

Ia menerangkan dari program pelatihan yang telah dilaksanakan sudah ada peserta yang memulai usaha sendiri meski masih dalam skala kecil seperti berjualan makanan ringan dan menjadi pegawai pada usaha bidang jasa seperti salon dan montir.

“Namun di sisi lain juga ada kendala ketika peserta ingin memulai usaha sendiri, mereka terbentur modal sehingga belum dapat membuka usaha sendiri,” ujarnya.

Selama 2017 tercatat sebanyak 1.076 orang sebagai pencari kerja dan sebanyak 75 persen di antaranya merupakan sarjana h/ans) dan sisanya lulusan SMA. (h/ans)

mengatakan, tahun 2018 ini siswa SMA yang bakal tamat lebih 57 ribu, artinya 57 ribu pula yang memiliki ijazah SMA, para tamatan itu diharapkan memiliki keunggulan untuk menghadapi persaiangan yang semakin ketat, baik persaingan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

“Kalau tamatan sekolah hanya mengandalkan ijazah, itu berarti hanya memiliki keunggulan kompetitif yang juga dimiliki oleh orang lain, selain itu juga diperlukan keunggulan komparatif yang dimiliki diri sendiri” kata Burhasman.

Oleh karena itu Ia sangat mengapresiasi lomba dengan branding CJSC ini sebagai ajang proses meraih keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif

bukan hanya bertujuan sebagai arena untuk menangmenangan.

Burhasman juga mengapresiasi ivent yang digelar SMAN Agam Cendekia ini dengan branding CJSC sediri, kepada sekolah lain juga diharapkan melahirkan ivent dengan branding sendiri yang khas untuk memacu prestasi siswa.

Sementara itu, Kepala Kepala Sekolah SMAN Agam Cendekia Afriyetti menyebutkan, CJSC kali ini merupakan agenda tahunan yang ke-10, kegiatan ini juga merupakan implementasi program OSIS. SMA Negeri Agam Cendekia merupakan sekolah unggul terletak di objek wisata Muko-muko Maninjau. Sekolahya dilengkapi berbagai fasilitas modern dan memiliki asrama siswa. (h/ks/yat)

PEDAGANG TMSBK

Diminta Pindah ke Kios Baru BUKITTINGGI, HALUAN — Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di dalam kawasan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittinggi, diminta untuk pindah ketempat relokasi berjualan yang telah disediakan di depan pintu masuk gerbang TMSBK. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaharga (Disparpora) Bukittinggi, Erwin Umar mengatakan, sehubungan dengan telah siapnya pembangunan kios relokasi pedagang yang berjualan didalam TMSBK, maka pihaknya meminta kepada pedagang untuk dapat pindah ke kios baru tersebut dalam kurun waktu 15 hari, terhitung dari tanggal 18 januari 2018 lalu.

Pemindahan pedagang tersebut sudah sesuai aturan, dimana aktivitas jual beli tidak

diperbolehkan lagi berada di dekat kandang satwa atau didalam TMSBK. Sebab, jika hal ini terus dibiarkan lebih lama, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi satwa yang ada didalamnya.

“Saat ini sudah tersedia kios baru sebanyak 30 unit yang dibangun didepan pintu masuk TMSBK. Kios tersebut dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Disparpora tahun 2017 sebesar Rp995 juta,” kata Erwin Umar kemarin Menurutnya, pemakaian

kios baru oleh pedagang itu menggunakan sistem sewa per tahun dengan biaya sewa Rp 9 juta sampai Rp10 juta. Sistim sewa pertahun itu berbeda saat pedagang masih berjualan di dalam area kebun binatang yang pembayarannya menerapkan sistem retribusi yang dipungut setiap bulan.

Untuk penetapan biaya sewa kios ini ujar Erwin Umar, dilakukan oleh Badan Keuangan, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Setdako Bukittinggi. Dengan adanya sistem sewa ini maka Disparpora sudah tidak dibenarkan lagi untuk memungut retribusi setiap bulan seperti sebelumnya.

“Kios baru yang dibangun itu diupayakan untuk pedagang yang sebelumnya berjualan di dalam kawasan TMSBK. Ditempat kios baru ini pedagang lebih diarahkan untuk

KIOS PKL diobjek wisata TMSBL

berjualan souvenir serta makanan yang tidak ada proses

masak-memasaknya,” ungkap Erwin Umar. (h/tot)

MANJAKAN MASYARAKAT

Gedung Baru Pemkab Agam Segera Diresmikan AGAM, HALUAN— Sejumlah kontor baru Pemerintah Kabupaten Agam yang dibiayai dengan APBD 2016-2017 bakal diresmikan secara bersamaan.

Peresmian gedung kantor Pemerintahan Kabupaten Agam, yang berlokasi di blok pertanian atau komplek GOR rang Agam, Lubuk Basung, Rabu 31 Januari 2018, pukul 09.30 WIB.

Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Martias Wanto disampingi Kabag Humas Helton, Senin (29/1) mengatakan, direncanakan gedung baru akan langsung diresmikan oleh Bupati Agam Indra Catri. Enam gedung baru yang akan diresmikan secara serentak di pelataran parkir antara lain afalah, kantor Dinas Pertanian.

Kemudian, Dinas Perikanan Kelautan Agam Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan-Kelautan, kantor camat Tanjung Raya, kantor camat Lubukbasung, kantor camat Palupuah. “ Peresmian gedung baru yang dibangun memanfaatkan dana APBD Agam 2017 itu, sudah dipersiapkan optimal

oleh panitia. Saat ini tendatenda yang disewa khusus, acara kesenian dan prosesi lain sudah dipersiapkan di lapangan,” katanya.

Dikatakannya, prosesi peresmian akan berlangsung sederhana bersama seluruh ASN Pemkab Agam, usai olahraga bersama rutin Rabu, ditandai dengan penandatangan prasasti

gedung baru dan makan bersama. “ Pemerintah Kabupaten Agam sangat berkomiten memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ini adalah keinginan bapak bupati. Hal ini dilakukan aalah satunya dengan membangun banyak gedung pelayanan yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat,” jelasnya. (h/yat)

TERPILIH SECARA AKLAMSI

Dedi Fatria Jabat Ketua Soina Bukittinggi BUKITTINGGI, HALUAN — Anggota DPRD Kota Bukittinggi Dedi Fatria, terpilih secara aklmasi sebagai Ketua Pengurus cabang Spesial Olimpics Indonesia (Soina) Kota Bukittinggi periode 2018-2022, dalam musyawarah cabang (Muscab) Soina Bukittingi.

Muscab yang berlangsung di Kantor Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlinduangan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kota Bukittinggi, dihadiri oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, unsure Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S), Kepala dan majelis guru Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pemerhati pendidikan Disabilitas.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disparpora Bukittinggi, Tasman

DIJUAL Usaha Toko Mainan Anak-anak (Toys). Tanah luas 300 m. Berada di Kubu Dalam Andalas Padang.

Hubungi 0821 7213 5962

www.harianhaluan.com

mengatakan, sehubungan dengan telah dilantiknya Pengurus daerah Soina Provinsi Sumbar oleh pengurus Soina Pusat, maka Soina Sumbar melayangkan surat kepada Disparpora kabupat en/kota untuk dapat membentuk pengurus cabang Soina dimasing masing daerah Surat pembentukan pengurus Soina itu juga berdasarkan surat rekomendasi dari Mentri Pemuda dan Olahraga dan yang ditujukan kepada Mentri Dalam Negeri, perihal permohonan himbauan untuk Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk dapat memfasilitasi pembentukan pengurus Soina tersebut.

Dengan ada surat itu kata Tasman, maka Pemko Bukittinggi melalui Disparpora menindaklanjutinya dengan melaksanakan Muscab Soina untuk memilih struktur kepengurusan Soina.

Sebab, sejak berakhirnya kepengurusan Soina Bukittinggi beberapa tahun silam, kepengurusan Soina Kota Bukittinggi sempat vakum.

“Sebelumnya kepengurusan Soina Bukittinggi sempat Vakum. Berhu-

bung dengan adanya surat dari Soina Sumbar supaya dapat memfasilitasi pembentukan Pengurus Soina, maka kita laksanakan Muscab Soina Bukittinggi.

Alhamdulilah dari hasil Muscab yang telah dilaksanakan, Dedi Fatria ter pilih sebagai ketua Soina,” kata Tasman, Senin (29/1).

Menurut Tasman, dalam Muscab yang telah dilaksanakan itu baru menghasilkan ketua terpilih, sedangkan untuk susunan kepengurusan lainnya akan disusul dalam waktu dekat. \ Dengan terbentuknya kepengurusan Soina Bukittinggi, diharapkan ke depannya Soina Kota Bukittinggi bias bangkit sekaligus dapat memperhatikan penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Di samping itu, pemerintah daerah juga akan berupaya memfasilitasi kegiatan SOIna Bukittinggi dalam menggali potensi potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Sebab, tahun lalu atlit disabilitas tuna grahita Bukittinggi berhasil menymbangkan medali perak

pada Pekan Paralympic Nasional (Peparnas).

“Soina merupakan organisasi yang m emberdayakan anak-anak Tuna Grahita melalui pelatihan dan kompetensi olahraga.

Kita berharap Soina Bukittinggi bias memberikan prestasi yang terbaik untuk Bukittinggi dalam berbagai kegiatan dan iven,” harap Tasman.

Terpisah Dedi Fatria mengatakan, Soina adalah satu-satunya organisasi di Indonesia yang mendapat akreditasi dari Special Olympic International (SOI) untuk menyelenggarakan pelatihan dan kompetensi olah raga bagi warga Tunagrahita di Indonesia.

“Dengan terbentuknya kepengurusan Soina Kota Bukittinggi, kita berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan perhatian kepada Soina Bukittinggi, dalam menjalankan dan mengembangkan program-program olahraga Disabilitas di Bukittinggi,” harap anggota DPRD dari Farksi PPP ini, yang juga m er upakan Ketua Yayasan SLB Khusus Autis Al-Ikhlas Bukittinggi. (h/tot)

PASAR BURUNG – Seorang calon pembeli tengah mengamati burung-burung yang dijual di Pasar Burung Pasar Bawah Bukittinggi.

Berburu Koleksi Burung di Pasar Bawah Bukittinggi BUKITTINGGI, HALUAN —Memiliki suara yang unik, kicauan yang k uat s erta warna yang indah dari seekor burung menjadi incaran bagi para pencinta burung di Bukittinggi.

Ya, di lokasi penjualan berbagai jenis burung d i kawasan Pasar Bawah Bukittinggi atau lebih tepatnya berada di lantai dua Pasar Bawah ini menjadi incaran bagi peminatnya.

Meski hanya ada pasar burung dua kali seminggu atau hanya ada di hari pasar, Rabu dan Sabtu, lokasi ini tidak pernah sepi dari pencinta bur ung yang ingin mengoleksi bermacam jen is bur un g yang diinginkan.

Di pasar ini ada berbagai

jenis burung yang ditawarkan penjual kepada pembeli mulai dari burung murai, burung hantu, burung labet, burung loviber, dan berbagai jenis burung lainnya.

Menurut salah seorang penjual burung, Una (40) mengatakan jenis burung yang dijual di sini bermacam-macam dan umumnya burung yang dijual berasal dari Pasaman.

“Pembeli pada umumnya pengincar jenis burung yang memiliki suara lengking atau kicauannya yang kuat, karena jenis burung itulah yang mahal harga jualnya, “ ungkapnya, Sabtu (27/1).

Untuk harga jual burung dipasar ini, sebutnya berkisar antara Rp 400.000  Redaktur: Atviarni

hingga Rp2.000.000 per ekor, tergantung jenis burung yang dijual.

“Makin kuat kicauan burung maka harga jualnya makin tinggi, karena jenis burung inilah yang umumnya dicari pembeli,” ujarnya.

Sementara itu menurut salah seorang pembeli, Dedy mengatakan ia lebih tertarik pada jenis burung murai, karena jenis burung murai itu memiliki suara kicauan yang lengking.

“Jenis burung ini banyak dicari, jadi setiap hari ke Pasar saya terus mencari jenis burung ini setidaknya jenis burung ini bisa saya ikutkan lomba pada kicauan burung, disamping juga untuk menambah koleksi saya,” ucapnya. (h/cvs)  Layouter:Rahmi

14

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

NASIONAL

BMKG Imbau Waspada Cuaca Buruk JAKARTA, HALUAN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi curah hujan dari sedang hingga tinggi akan terjadi hingga 1 minggu ke depan. BMKG juga meminta warga untuk mengantisipasi potensi angin berkecepatan tinggi.

“Sampai satu minggu ke depan potensi curah hujan yang sedang sampai tinggi, tinggi sampai mencapai 50 mm perhari berarti hujan sedang sampai lebat, kemudian kecepatan angin sampai 20 knot hingga 35 knot artinya itu kira kira 36 km per jam sampai 70 km per jam berkecepatan tinggi,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam jumpa pers di kantornya di Jalan Angkasa 1, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Menurut Dwikorita, angin puting beliung secara lokal diperkirakan juga akan terjadi di wilayah ketinggian. Hujan lebat dengan angin kencang ini juga berpotensi

menimbulkan banjir, tanah longsor hingga banjir besar.

“Kemungkinan bisa terjadi puting beliung juga secara lokal untuk daerah yang di mana di situ ada ketinggian, yang biasanya ada bukit, atau bangunan yang tinggi.

Selain itu tentunya hujan lebat diikuti dengan banjir longsor, banjir bandang, dan juga gelombang yang tinggi sangat perlu diwaspadai,” katanya.

Hal ini disampaikan BMKG agar warga lebih berhati-hati. “Ini kami sampaikan bukan untuk menakuti tapi justru bersiap-siap untuk bisa mengagendakan ulang atau memitigasi persiapannya,” ucap Dwikorita. (h/dtc)

KETUA DPR RI BAMBANG SOESATYO

Tindak Tegas Penimbun Beras dan Gabah CUACA BURUK — Arus penyeberangan Jawa-Sumatera terganggu sejak Sabtu (27/1/2018) karena cuaca buruk yang ditandai dengan hujan deras dan terpaan angin kencang serta gelombang tinggi yang mencapai 2,5-3 meter sehingga kapal sulit bersandar di dermaga serta waktu tempuh yang melambat dari biasanya 2 jam menjadi 4 jam. ASEP FATHULRAHMAN

Pj Gubernur Kewenangan Presiden JAKARTA, HALUAN — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan keputusan penjabat (Pj) gubernur menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo. Kemendagri belum menerima usulan resmi jenderal Polri menjadi Pj gubernur.

“Apa pun juga kewenangan Mendagri mengelola dan menyusun posisinya dari berbagai pihak berbagai nama tentunya dari berbagai pertimbangan tentu saya yakin. Pasti pertimbangan

yang terbaik lah untuk daerah kita, namun keputusannya apakah diterima, ditolak, diganti nama tentunya menjadi kewenangan bapak presiden,” kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

Sumarsono menerangkan pembahasan penjabat gubernur akan dikoordinasikan dengan Menko Polhukam sebelum dilaporkan ke presiden. Soal mun-

culnya nama Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani Sormin, Kemendagri ditegaskan Sumarsono belum menerima usulan resmi dari Polri.

“Mengenai nama yang berkembang, sebenarnya itu pun baru juga proses di internal kepolisian sendiri, tapi secara formal kami sendiri belum pernah nerima. Bahkan secara nama belum pernah disampaikan, baru tingkat wacana,” jelas dia.

Sumarsono menyebut Polri

memiliki pertimbangan terkait usulan nama jenderal menjadi penjabat gubernur termasuk dilihat dari tingkat kerawanan daerah pada pilkada serentak 2018.

“Sekali lagi ini hanya usulan dan prosesnya tim Sekretariat Negara yang akan mengkaji lebih lanjut yang akhirnya akan keluar sebuah keputusan presiden. Jadi usulan boleh-boleh saja ada dari kementerian lain termasuk dari Polhukam dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya. (h/dtc)

BANYUASIN, HALUAN — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Satuan Tugas Pangan Mabes Polri menindak tegas para penimbun beras dan gabah yang menyebabkan harga kebutuhan pokok tersebut tidak terkendali sehingga merugikan rakyat dan petani.

“Kami minta Satgas Pangan untuk menjaga adanya mafia-mafia yang melakukan penimbunan beras dan gabah karena itu masuk ranah pidana,” kata Bambang usai panen raya di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin.

Dia menilai Satgas Pangan Polri dan penegak hukum lainnya harus bertindak tegas dengan melakukan razia dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan beras dan gabah.

Menurut dia, kalau hal itu bisa dilakukan dengan baik maka kerjasama antara DPR, Pemerintah, dan penegak hukum sangat menolong petani dan masyarakat.

“Saya meminta Mabes Polri menelisik dan menginvestigasi apakah ada yang bermain dalam hal ini,” ujarnya.

Selain itu Bambang juga telah meminta Komisi IV dan VI DPR RI untuk mendesak pemerintah menghentikan kebijakan impor beras karena faktanya, Indonesia tidak butuh impor karena pasokan petani lokal cukup.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan impor akan mengganggu harga beras di tingkat petani karena seharusnya tidak boleh dibawah Rp5.000 perkilogram.

“Untuk konsumsi masyarakat, harga beras tidak boleh lebih dari Rp8.000 perkilogram sehingga kalau bisa terjaga keseimbangan harga itu maka petani makmur dan masyarakat senang,” katanya.

Bambang mengatakan Pimpinan DPR sudah meminta Komisi IV dan VI DPR untuk berbicara dengan pemerintah agar mempertimbangkan rencana impor beras. (h/ans)

Mantan Sekjen Kemendagri Akui Dapat Uang e-KTP JAKARTA, HALUAN — Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Diah Anggraeni mengakui menerima 500 ribu dolar AS dari pengusaha Andi Narogong dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman.

“Dari Andi 200 (ribu dolar AS), dari Irman 300 (ribu dolar AS), total 500 ribu dolar AS dan sudah dikembalikan ke KPK,” kata Diah dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Diah bersaksi untuk Setya Novanto yang menjdai terdakwa dalam kasud dugaan tipikor pengadaan KTP-Elektronik yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

www.harianhaluan.com

Penerimaan itu terjadi pada 2012.

“Saat itu saya mau mengembalikan saat itu, Pak Irman mengatakan kalau saya kembalikan itu sama saja dengan bunuh diri, saya (Irman) sampai ditembak mati tidak akan `ngaku` terima uang,” cerita Diah.

Uang dari Irman menurut Diah diantarkan oleh utusannya yang tidak ia kenal. Sedangkan uang dari Andi Narogong diantarkan langsung ker rumah Diah.

“Saat Pak Andi datang saya tanya `Pak ini uang e-KTP` ya?

Bukan itu uang dari bisnis saya, karena tidak ada yang memikirkan Ibu. Saya kejar, saya lari keluar, tapi rumah saya mepet sama tetangga kalau saya teriak akan dengar, jadi saya malu dan tidak jadi teriak,” ungkap Diah.

“Apa hubungannya Andi memberikan sebesar itu ke kalau tidak ada kaitan dengan sesuatu?” tanya anggota majelis hakim Franki Tumbuwun.

“Karena katanya `tidak ada yang memikirkan ibu`. Saya tidak punya pikiran negatif saat saya buka, saya takut kok besar sekali.

Saya hubungi Irman dan saya menyesal sekali kalau pak Irman mengatakan `ya bu kembalikan saja` duh saya besyukur tidak panjang seperti ini,” tambah Diah.

Diah mengaku sempat menanyakan alamat rumah Andi ke Irman untuk mencoba mengembalikan uang, tapi Irman tidak memberikan alamat tersebut.

Akhirnya Diah pun hanya menyimpan uang 500 ribu dolar AS itu sampai kasus ini bergulir.

“Pak Giarto (mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri) juga pernah mengatakan `Bu tidak usah dikembalikan, saya yang pasang badan, Pak Irman yang tanggung jawab padahal sejak awal memang ada niat untuk mengembalikan,” ungkap Diah.

Sedangkan uang 300 ribu dolar AS dari utusan Irman, menurut Diah berasal dari pegnadan Kemendagri.

“Pak Irman pernah mengatakan pembagian 331 tapi saya tidak tahu maksudnya, Pak Irman hanya menyampaikan kami demikian dan mengatakan rezeki pembagian uang tapi tidak tahu dari mana, hanya dikatakan dari pengadan di Ditjen Dukcapil,” ungkap Diah.

Meski sudah menerima uang

dari Irman dan Andi, Diah juga tidak melapor ke atasannya saat itu yaitu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

“Kewajiban melapor itu di Pak Irman selaku Dirjen Dukcapil yang tanggung jawab pelaksaan proyek tersebut, Irman ti dak tanggung jawab ke kami tapi ke Mendagri. Saya juga tidak tau Andi sebagai apa dalam pengaan tersebut,” jelas Diah.

Diah mengaku hanya sekali bertemu dengan Setya Novanto yaitu di hotel Gren Melia pukul 06.00 WIB yang dihadiri Irman, Sugiharto, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan Setnov.

“Tapi saya tidak dengar pembicaraannya, saya juga ti dak pernah ikut rapat tim fatmawati,”ungkap Diah.

Dalam perkara ini Setnov

diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-E. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun. (h/ans)

 Redaktur: Nova Anggraini   Layouter: Luther

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

15

FEBRUARI MULAI LELANG

20 Paket Proyek Didampingi TP4D ANAMBAS, HALUAN—Sebanyak 20 paket lelang proyek di Dinas Perkerjaan Unum Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) akan didampingi tim TP4D dari Kejaksaan, menyusul Pemerintah Daerah telah menyurati kejaksaan untuk didampingi pada tahun 2018 mendatang.

Warga Bergantian Jaga di Pintu Proyek SAGULUNG, HALUAN — Meski pintu masuk proyek PT Glory Point sudah disegel oleh PPNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, namun untuk memastikan segel dan tidak adanya aktivitas, warga perumahan Taman Anugerah secara bergantian berjaga di pintu akses proyek tersebut.

“Jalannya ini akan tetap kita jaga, takut mereka buka secara diam-diam,” ujar Tahan, warga setempat.

Ditegaskan, bahwa mereka berkomitmen tak akan memberikan akses mobil proyek lewat, sampai adanya verifikasi perizinannya.

Bahkan apabila izin mereka ada, warga pun masih pertimbangkan untuk memberikan masuk dikarenakan jalan akses mereka rusak.

“Masih dipertimbangkanlah, kita juga tak asal-asalan kasih ijinnya untuk masuk ke lokasi ini,” katanya lagi.

Berdasarkan pantauan Haluan Kepri dilokasi, akibat penimbunan lahan tersebut, alur sungai yang berada di perumahan Suka Maju dengan perumahan Taman Anugerah jadi sempit. Disebutkan biasanya luasnya ada 4 meter, kini hanya tinggal 1 meter. Terlebih hutan bakau juga ditimbun.

“Coba lihat lah Mas, akibat timbunan mereka alur sungai ini malah jadi sempit, dan hutan bakau itu pun ditimbun mereka,” ujarnya Tahan lagi, Minggu (28/1) siang.

Dikatakan kembali, kalau tak cepat mereka tangani bisa-bisa perumahan Suka Maju ini kebanjiran, apalagi air laut pasang dikarenakan dipersempit alur sungai tersebut.

“Bisa banjir perumahan Suka Maju ini kalo tak cepat ditangani merek, jadi tolong kepada pemerintah setempat agar disuruh pihak pengembang untuk mengeruk alur sungai dan diperlebar lagi,” terangnya lagi.

Aktivitas proyek pengembang itu juga membuat Camat Sagulung, Reza Khadafi gerah. Dia bertekad akan serius menangani persoalan itu melalui DLH kota Batam.

“Saya sendiri juga keberatan. Kemarin (beberapa waktu lalu) proyek penyempitan sungai di belakang perumahan ini sudah kami bongkar, ini malah mau mempersempit lagi.

Saya tegaskan sekalipun ada izin, kalau tidak memperhatikan dampak lingkunhan seperti ini tetap akan kami tindak. Saya akan suarakan terus persoalan ini ke DLH,” tutur Reza.

Selama ini diakui Reza, lingkungan di sekitar lokasi proyek pembangunan jalan perumahan itu, sudah cukup rawan dengan persoalan banjir. Pemko Batam melalui DHL dan pihak kecamatan sudah berupaya keras untuk mengatasi persoalan banjir itu dengan melakukan pelebaran alur sungai.

Sehingga untuk proyek jalan yang mempersempitkan alur sungai itu bertentangan dengan program Pemko Batam untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah Sagulung.

“Jangan dong, Pemko sudah berjuang keras atasi banjir di Sagulung ini. Jangan merusak lagilah,” ujar Reza ketika dikonfirmasi. (h/hk)

PULAU SEDANAU — Pulau Sedanau adalah sebidang tanah lebih kecil dari benua di kelilingi oleh air di lautan yang luas di bagian utara kepulauan Indonesia, tepatnya di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) sebelah barat dari Pulau Bunguran. Salah satu kepulauan terluar di Indonesia dengan sumber daya yang sangat kaya alam, seperti ikan, ekosistem terumbu karang. IST

Warga Goro Perbaiki Jalan ANAMBAS, HALUAN — Warga Kampung Teluk Rit, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan gotong royong memperbaiki akses jalan yang rusak, kemarin.

“Akses jalan utama di Kampung Teluk Rid yang dilalui warga menuju kota Tarempa sudah lama rusak dan sering kami sampaikan dan usulkan kepada Pemkab maupun anggota DPRD Anambas tapi belum dilaksanakan. Sudah lelah menunggu lebih baik kita bergotong royong dengan bantuan sejumlah warga sekitar,” kata Tarman, Warga Teluk Rid kepada wartawan.

Diungkapkan Tarman, akses jalan yang rusak itu bukan di jalan gang atau lorong-lorong, jalan itu sebagai akses utama bagi warga

Desa Tarempa Barat. Sejauh ini rapat sudah sering diikuti baik oleh tongkat RT maupun tingkat desa dalam mengusulkan peningkatan badan jalan tersebut.

Namun lanjutnya, hingga kini belum juga disterialisasi.

“Saya heran saja kenapa akses jalan itu yang rusak tak mau mereka (Pemda-red) perbaiki dan kini alhamdulilah sudah baik dikarenakan sumbangan dari warga anggarannya dan dikerjakan secara gotong royong,” jelasnya.

Masih kata dia pihaknya tidak ingin menyalahkan pihak manapun, namun perlu akses jalan utama itu memang sangat diperlukan warga dan dilintasi para pengendara kendaraan pastinya. Katanya, sejumlah warga ada yang menyumbang semen, pasir dan lainnya tenaga, kini jalan

itu sudah selesai dikerjakan meskipun semampunya.

Warga lain Umar (41) mengatakan, bahwa kerukunan warga kampung Teluk Rid memang saling tolong menolong, selain bergotong royong untuk jalan, warga juga akan bergotong royong dalam hal adat istiadat seperti acara pernikahan. Apabila ada acara pernikahan warga juga akan membantu warga lainnya yakni ada yang menyumbang beras, ikan, sayur dan kebutuhan lainnya, tidak kalah penting juga tenaga masak dan acara pementasan itu pasti ada.

“Kami disini sudah terbiasa menjalankan kehidupan tolong menolong dan bergotong royong, apalagi akses jalan ini memang sangat kita butuhkan dan setiap hari dilalui,” tutupnya. (h/hk)

“Pemerintah daerah telah menyurati pihak kejakasaan untuk meminta pendampingan tim TP4D dalam pelaksanaan pengerjaan sejumlah proyek startegis di Anambas, Khususnya di Dinas Perkerjaan Umum,” kata Khairul, Kepala Bidang Binan Marga DPUPR KKA, Minggu (28/1).

Menurut Khairul, 20 paket yang didampingi TP4D adalah proyek yang nilainya diatas Rp1 milliar. Paket-Paket tersebut antara lain yakni Jalan Letung Rewak Rp18Milliar, Lalu dua ruas Jalan di Kecamatan Palmatak Rp37 milliar, Embung Kecamatan Siantan Rp10 milliar, dan land Clearing Ibu kota Pemerintahan di Pasir Peti Rp9,7 milliar.

“Seperti tahun 2017 paketpaket strategis di atas Rp1 milliar kita meminta pendampingan,” urainya. seraya mengatakan, untuk paket proyek PL sebanyak 160 paket.

Dari konfirmasi yang disampaikan TP4D telah diizinkan untuk segera melelang .Ditargetkan februari telah dilaksanakan pelelangan.

“Yang menjadi kendala saat ini adalah kondisi server yang sering ngadat yang acap kali

menghambat pelelangan,” ujarnya.

Khairul mencontohkan, di Anambas RUP tidak dapat dibuka namun di Tanjung Pinang itu bisa dibuka.Apabila hal ini terjadi maka Pokja dapat melelang ditanjung Pinang.

“Tidak adala masalah karena lelang seluruh Indonesia.

Targetnya Desember semua pengerjaan dan pembayarannya selesai kara untuk pengerjaan Novembet sudah mesti Rampung.Berkaca pada tahun 2017 yang mesti kerja siang malam itu yang tidak kita inginkan kembali,” tuturnya.

Khairul mengakui apabila pihaknya kekurangan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), untuk itu pihaknya menggunakan dua PPTK dari Dinas lain yakni dari Bagian Pembagunan dan dari Dinas Perhubungan.

Sementara itu Kajari Natuna Juli Isnur, SH.MH yang dihubungi melalui Telphon genggamnya membenarkan pihak telah mendapatkan surat dari pemerintah daerah KKA. “Ia memang kita akan melaksanakan pendampingan bukan hanya PU namun banyak yang lain juga,” jelasnya.

Serasan Aman dari Musim Utara NATUNA, HALUAN — Camat Serasan Timur, Khaidir memastikan hingga saat ini musim utara belum berdampak pada ketersediaan pangan di wilayahnya. Hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.

Sejauh ini kata dia, stok barang terutama sekali bahan pokok harian masyarakat masih tersedian di setiap warung-warung pedagang sehinga warga tidak kesusahan mengakses bahan pokok seperti pada musim utara sebelumnya.

“Serasan Timur alhamdulillah pangan aman. Musim

utara tidak terlalu berpengaruh,” kata khaidir kemarin.

Selain tidak berdampak pada stok, musim utara juga tidak sampai mempengaruhi harga bahan pokok karena sejauh ini belum ada kenaikan barang di Serasan Timur.

“Harganya juga stabil. maka saya pastikan pangan kita di Serasan Timur masing sangat aman,” sambungnya.

Bahkan bukan hanya keperluan primer, melaikan kebutuhan skunder warga juga tetap tersedia warungwarung dan toko yang ada. hal ini juga didugkung oleh transportasi milik pemerintah dan warga itu sendiri. (h/hk)

kapan berkurang, namun Anak Buah Kapal (ABK) naik ke desa saat kapalnya berlabuh mengundang keresahan.

Selain mengabil buahbuahan kapal milik warga, sejumlah oknum ABK ini mengajak masyarakat (pemuda dan anak-anak) untuk menggunakan lem, ganja, atau ngomik. Ironisnya lagi mereka menggunakannya di Sekolah.

“Kami benar-benar sudah resah dan menolak Kapal pukat Mayang beroperasi di laut dibawah 12 Mil serta naik kedarat,” tegasnya Bahkan Zaidil mengumpamakan Kapal Pukat Mayang tersebut sebagai “Penjajah” dijaman modren ini. Yang merusak dari Laut sampai kedarat hingga generasi Muda.”Didesa Bayat saat ini telah ada yang menjual minumminuman keras.

Syarifudin, Mantan Pjs Desa Bayat mengaku Keberadaan Kapal Pukat Mayang selema tiga tahun belakangan berefek buruk. Kepada masyarakat, bahkan pihaknya perna mengintai ABK Kapal Pukat Mayang tersebut. Mengajak anak sekolah untuk melakukan tindak terpuji seperti Mabuk komik Minum dan lainnya.

Kendati pemerintah desa membuat aturan bagi kapal pukat Mayang yang berlabuh dan mengambil air dikenakan untuk membayar dua gelen minyak ukuran 35 Liter serta berada di desa hanya sampai pukul 10 Malam.

“Tapi aturan tersebut dilanggar. Bahkan warga berse-

pakat siap tumpahkan darah untuk usir kapal Pukat Mayang,” tegasnya.

Sementara itu Anto Polisi Khusus Perikanan dari Provinsi mengatakan agar masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada kapal Pukat Mayang yang beroperasi dibawah 12 mil. Apalagi Pokmaswas memiliki kewenangan untuk menangkap dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

Sesuai Undang-Undang dan Izin yang dikantongi lanjut Anto Kapal Pukat Mayang hanya beroprasi diatas 12 Mil, sedangka mereka kedarat itu hanya pada persolan yang urgen seperti kapal mengalami kerusakan, ABK yang sakit dan mengambil air.

Anto juga berjanji akan membawa keresahan pesoalan nelayan ini ke provinsi untuk diteruskan kepusat, karena persoalan ini adalah persoalan bersama.

Ketua Pansus Nelayan, Rocky Sinaga mengatakan, kedatangan pihaknya bertemu masyarakat untuk mencari informasi sebanyak mungkin agar informasi ini dapat menjadi bahan dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyelesaikan persoalan nelayan.

Sementara itu Asmirwan, Pembina HNSI mengatakan, persoalan ini memang telah lama terjadi dan mengundang keresahan dimasyarakat, bahkan pihaknya bersama nelayan melakukan demonstrasi di Gedung DPRD mendesak DPRD untuk membentuk Pansus nelayan. (h/hk)

ALAT TANGKAP MASIH TRADISIONAL

Kehidupan Nelayan Makin Memprihatinkan ANAMBAS, HALUAN — Kehidupan nelayan Anambas semakin memprihatinkan menyusul masih menggunakan alat tangkap tradisional.

Masuknya kapal pukat mayang asal Tegal, Tanjung Balai Asahan serta Palembang

www.harianhaluan.com

dengan alat tangkap canggih serta mengantongi izin pusat membuat nelayan Anambas harus gigit jari menyusul sejumlah kapal pukat tersebut menangkap ikan dikantongkantong ikan milik nelayan.

Di duga terdapat ratusan

kapal pukat mayang yang beroperasi dan tersebar di laut Anambas. Sejatinya izin kapal pukat mayang dengan bobot 30 (3T) ke atas tersebut menangkap ikan di atas 12 mil dari Pulau terluar saat pasang.

Namun pada prakteknya yang terjadi di lapangan kapal pukat mayang berani mengambil ikan dibawah izin yang mereka kantongi.

Berubahnya Undang-Undang 32 menjadi UndangUndang 23 tentang pemerintah daerah membuat kewenangan daerah boleh di bilang tidak ada, karena 0-12 itu menjadi kewengan provinsi.

Sedangkan 12 mil ke atas merupakan kewenangan pe-

merintah pusat.

“Kapal pukat mayang seperti mengolok-olok saat siang hari mereka tidak beroperasi namun pada malam harinya beroperasi di bawah 12 mil.” sesal Azam, Ketua Nelayan Desa Bayat Kecamatan Palmatak saat dialog dengan Pansus Nelayan yang di Bentuk DPRD untuk membela hak-hak nelayan, kenarin.

Zaidi nelayan lainnya menguraikan sejak kapal pukat mayang beroperasi pada tahun 2014, hasil tangkapan nelayan terus berkurang. Ironinya lagi seringkali nelayan melaut tidak mendapatkan hasil alias nol.

“Agar mendapatkan tangkapan ikan akhinya nelayan

terpaksa melaut hingga 6 jam, dengan kapal sebesar 5 Gt. Logikannya kami yang harus berjuang jauh mencari ikan,” sesalnya.

Bahkan tambah Zaidi , Kapal pukat Mayang berani menangkap ikan di daerah Pulau Durai yang notabene hanya 3 Mil dari Pulau Bayat.

“Hal ini membuat rumpoan (Rumah ikan) milik nelayan putus ataupun rusak dan, Paling menyesakan itu apabila habis mereka Menangkap ikan di rumpon nelayan maka ikan tidak ada lagi,” ungkapnya sedih.

Keberadaan kapal pukat mayang lanjut Zaidil, bukan hanya membuat hasil tang-

 Redaktur: Afrianita  Layouter: Luther

16

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

PARLEMENTARIA DPRD SUMBAR

KETUA Tim Pembahasan Ranperda RPIP Widiatmo saat memimpin rapat dengan mitra kerja.

ROMBONGAN Komisi II DPRD meninjau salah satu usaha Keramba ikan di Kabupaten Dharmasraya.

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Sekretaris DPRD Sumbar, H. Raflis, SH,MM

UNTUK KEMAJUAN INDUSTRI DI SUMBAR

Komisi II DPRD Kejar Pengesahan Ranperda RPIP U

NTUK mendorong percepatan ekonomi daerah, DPRD dan Pemprov Sumbar menyusun rancang an peraturan daerah (ranperda) rencana pengembangan industri provinsi (RPIP). Rencana ini berlaku untuk Tahun 2017 hingga 2037.

Ketua panitia khusus (Pansus) penyusunan ranperda RPIP, Widiatmo mengatakan peraturan ini sangat penting untuk ada di Sumbar. Sehingga nantinya bidang industri akan lebih maju.

“Harus ada regulasi terkait produk-produk industri yang ingin fokus kita kembangkan. Sehingga ekonomi akan semakin maju,” ujar Widiatmo saat rapat antara tim pansus dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dari kabupaten/kota yang berlangsung pekan kemarin.

Widiatmo menuturkan, sangat banyak potensi di kabupaten/kota yang bisa dikembangkan untuk industri. Dari rapat itu, dibicarakan tentang pengem bangan industri yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Bahkan sudah ada yang disokong oleh Kementerian Perindustrian.

Misalnya, Tanah Datar dengan industri tekstil, Pesisir Selatan dengan industri pengelolaan ikan, Sijunjung dengan industri pengelolaan buah dan sayur berupa asam kandis menjadi teh serta industri sentra tenun. Ada pula Pasaman dengan industri kakao (cokelat), batubata dan jagung.

“Itu baru contoh dari beberapa kabupaten/kota saja. Sebenarnya semua kabupaten/kota di Sumbar punya industri unggulan masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, industri unggulan di tiap-tiap daerah inilah yang akan didukung agar bisa semakin maju. Sehingga nanti ekonomi Sumbar secara menyeluruh pun bisa naik.

Untuk itu perlu regulasi yang tepat yang dimiliki sehingga aktivitas di bidang ini tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Ia mengatakan, Ranperda RPIP yang tengah disusun ini diharapkan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Sebab menurut dia, sektor industri memberikan kontribusi yang cukup signi-

www.harianhaluan.com

fikan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

“Melihat pentingnya peran sektor industri dalam memacu gerak pertumbuhan ekonomi, perlu disusun ranperda ini dengan poin-poin yang diatur jelas dan terarah,” ulasnya.

Terkait ini, karakteristik pembangunan industri Sumbar tahun 2017-2037 diharapkan menjadi industri berdaya saing berbasis sumber daya daerah. Yakninya dalam bentuk struktur industri yang kokoh mempu-

nyai kaitan atau jaringan yang kuat dan bersinergi dengan subsektor ekonomi lainnya.

Adapun 10 jenis industri unggulan yang dibidik untuk difokuskan dalam RPIP Sumatera Barat 2017-2037 antara lain, industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kakao, industri makanan ringan, pengolahan gambir dan pengolahan minyak asiri. Kemudian juga difokuskan kepada industri hilir semen, industri kulit dan

ROMBONGAN Komisi II DPRD saat kunjungan kerja ke salah satu pasar tradisional di Kabupaten Padang Pariaman

alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil serta industri maritim dan industri alat mesin pertanian (alsintan).

Seiring dengan penyusunan Ranperda RPIP, kata dia, akan ada dua kawasan industri yang fokus dikembangkangkan. Dua kawasan industri itu adalah Kawasan Industri Padangpariaman dan Kawasan Industri Padang Industrial Park (PIP).

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman menyampaikan, dengan adanya Perda RPIP, ke depan akan ada produk-produk industri yang fokus dikembangkan dan menjadi unggulan bagi Sumbar.

“Keberadaan Perda ini akan membuat pembangunan industri di Sumbar lebih terarah. Pemerintah daerah bisa mengusulkan beberapa produk yang ingin dikembangkan dan akan jadi unggulan ke depan. Kami minta jumlah produk yang diusulkan itu tak perlu banyak, yang penting fokus,” papar Yulia raman, saat berbincang de

KETUA Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman dan Sekretaris Komisi II, Nofrizon saat memimpin rapat dengan Dinas Pertanian Sumbar.

ngan Haluan, Selasa (23/1).

Ditambahkannya, produk industri yang diusulkan juga tidak harus ada di setiap kabupaten/kota. Cukup tersedia di kabupaten/kota yang ditunjuk untuk mengembangkan. Untuk kabu-

paten/kota yang lain bisa tetap mengembangkan produk berbeda sesuai potensi masing-masing.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis mengatakan, Ranperda RPIP adalah salah satu Ranperda

 Redaktur: Atviarni

yang dikejar bisa selesai sebelum akhir Februari. Yakninya sebelum rombak Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dilakukan. Pergantian alat kelengkapan dewan direncanakan akan dilakukan 27 Februari mendatang. (h/adv)

 Layouter: Yohanes

B LA

Harian Umum

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

17

ANTONIO CONTE

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Conte Desak Chelsea Tambah Penyerang LONDON, HALUAN — Antonio Conte bersikukuh dua striker tidak akan cukup bagi Chelsea untuk mengarungi musim ini. Chelsea butuh striker lagi yang mesti segera didatangkan. Striker murni Chelsea saat ini hanya Alvaro Morata dan Michy Batshuayi. Morata sendiri sedang melempem usai hanya mencetak dua gol dalam 11 penampilan terakhirnya di semua kompetisi.

Batshuayi baru saja mencetak dua gol untuk memenangkan the Blues 3-0 atas Newcastle United di babak keempat Piala FA. Gol-gol itu membuat Batshuayi telah mengemas 10 gol di sepanjang musim ini, hanya dua gol di bawah Morata. Namun demikian, Conte masih menginginkan pemain lain. Terlebih, Chelsea masih harus bertarung tidak hanya di liga, melainkan juga di Piala FA dan Liga Champions. “Kalau melihat skuat kami, kami tidak memiliki tiga, empat atau lima striker, kami punya cuma dua!” kata manajer Chelsea itu di Soccer Way. Minimnya striker, membuat Conte memainkan Hazard menjadi striker. “Morata kini absen, atau terkadang saya bermain dengan (Eden) Hazard. Dia adalah seorang striker yang berbeda, tapi terkadang saya bermain dengan cara seperti itu.

www.harianhaluan.com

Striker harus bekerja untuk tim dalam cara yang terbaik, dia sudah meningkat jauh dalam cara ini,” urainya.

Menurut Conte, Chelsea akan kewalahan jika tidak menambah striker. “Saya tidak tahu apa yang akan terjadi (dengan Batshuayi), tapi ketika harus bermain di Liga Champions dan Piala FA, tiga striker minimalnya. Kemudian kami harus melihat apa yang terjadi di bursa ransfer. Kita sedang membicarakan tentang seorang pemain lain, saya tidak tahu apakah kami bisa,” ungkap Conte.

Di musim dingin ini, Chelsea santer dikait-kaitkan dengan penyerang AS Roma Edin Dzeko. Namun, tawaran terakhirnya ditolak. Chelsea harus segera menyelesaikan masalah lini serangnya mengingat bursa transfer akan ditutup pada akhir bulan.

Direktur Olahraga Roma, Monchi, mengonfirmasi bahwa timnya mendapatkan tawaran dari Chelsea. Dia menganggap tawaran tersebut tak cukup untuk membawa Dzeko ke Stamford Bridge.”Roma, seperti klub lainnya di seluruh dunia, mendengarkan tawaran-tawaran yang datang untuk pemainpemain mereka. Bukan cuma untuk Edin, tapi setiap pemain di skuat,” ujar Monchi kepada Mediaset Premium.(h/dtc)

PENENTU KEMENANGAN — Messi mencetak gol penentu kemenangan Barcelona dari Alaves. Pada laga tersebut Barcelona menang 2-1. NET

BARCELONA VS ALAVES 2-1

Laga yang Tak Akan Terlupakan BARCELONA, HALUAN — Barcelona harus bersusah payah saat menaklukkan Deportivo Alaves di lanjutan La Liga. Los Cules tak akan melupakan kesolidan Alaves itu.Saat menjalani pertandingan di Camp Nou, Senin (29/1), Barca memetik kemenangan 2-1 atas Alaves. Barca memetik kemenangan dengan sudah payah di laga itu.

Alaves bisa unggul lebih dulu berkat gol John Guedetti pada

babak pertama. Barca baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-72 lewat Luis Suarez.

Lionel Messi menjadi penentu kemenangan tim tuan rumah dengan golnya enam menit menjelang bubaran.

Pelatih Barca, Ernesto Valverde, mengakui kesulitan anakanak asuhnya membongkar pertahanan Alaves. Dia mengaku tak akan melupakan pertahanan Alaves.”Kami akan mengingat pertandingan ini karena sangat sulit setelah mereka mencetak gol lewat

serangan balik,” kata Valverde di BarcaTV yang dilansir oleh Sport.

“Meski bermain bagus dan bisa menembus kotak penalti, mereka bisa mengambil keuntungan dari kami saat serang balik. Pada akhirnya mereka membuang waktu dan lebih ketat dan ketat lagi di lini belakang. Kami harus bekerja lebih keras untuk bangkit,” dia menambahkan.

Dengan kemenangan itu, Barca menjaga start tak terkalahkannya di La Liga. Lionel Messi dkk. sudah melewati 21 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan. Catatan tersebut menyamai rekor laju tak terkalahkan sejak awal musim yang pernah mereka buat pada 2009/ 2010 saat masih ditangani Guardiola. Demikian seperti dikutip

dari situs resmi klub.

Barca-nya Ernesto Valverde bahkan punya catatan lebih baik ketimbang Guardiola dalam laju 21 laga tak terkalahkan sejak awal musim itu. Saat ini, Barca membukukan 18 kemenangan dan tiga hasil imbang. Sementara di era Guardiola, Barca saat itu bikin rekor dengan meraih 17 kemenangan dan empat hasil imbang.

Di pertandingan berikutnya, Barca akan tandang ke markas Espanyol, Minggu (4/2). Jika tak terkalahkan di laga itu, maka Barca akan menorehkan rekor baru.

Meski demikian, Barca masih jauh dari rekor laju tak terkalahkan terpanjang yang pernah mereka buat (bukan sejak awal musim).

Rekor tersebut masih dipegang Barca-nya Guardiola yang melewati 33 laga tanpa terkalahkan pada 2010/2011. (h/san/dtc)

 Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther

18

OLAHRAGA

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

Vinales Kuasai Hari Kedua Tes MotoGP SEPANG, HALUAN — Hari kedua tes MotoGP di Malaysia didominasi Yamaha.

Maverick Vinales mampu tampil sebagai yang tercepat disusul Valentino Rossi di posisi kedua. Pada sesi di Sirkuit Sepang, yang rampung Senin (29/1), Vinales mengemas waktu tercepat 1 menit 59,355 detik dalam 68 putaran, yang dicapai di putaran ke-66. Pebalap Spanyol itu unggul hanya 0,035 detik dari Rossi di belakangnya.

Tes ini d imulai pada pukul 10.00 waktu lokal, tapi lintasan yang lembab membuat semua pebalap tetap di garasi masiing-masing sampai sejam ke depan. Sesi sempat dihentikan untuk membersihkan lintasan setelah Pol Espargaro mengalami kecelakaan. Demikian diwartakan Crash.

Di jam-jam terakhir, para pebalap bergantian menjadi yang tercepat tapi pada akhirnya duo Yamaha berada di barisan paling depan diikuti penggeber LCR Honda Cal Crutchlow dengan waktu 1 menit 59,443 detik.

Dani Pedrosa, tercepat di hari pertama, hanya menempati posisi ke-12 sedangkan juara bertahan Marc Marquez ada di posisi ketujuh. Sementara Ducati yang berada di tiga teratas kemarin menempatkan Jorge Lorenzo di posisi keempat dan Andrea Dovizioso di posisi kedelapan.Franco Morbidelli menjadi rookie tercepat dengan menempati urutan ke-17.

Sementara itu Johann Zarco masih belum puas benar dengan performanya selama dua hari menjalani tes pramusim di Sepang. Hari tes kedua pun disebutnya sebagai Senin yang rumit. Rider Monster Yamaha Tech 3 itu mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 59,702 detik terpaut 0,347 detik dari Maverick Vinales (Movistar Yamaha) yang membuat waktu terbaik.

Catatan waktu Zarco juga membuatnya berhasil menembus kisaran waktu 2 menit, lebih baik daripada hasilnya pada tes hari pertama, Minggu (28/1) kemarin. Tapi ada hal-hal yang masih mengusik rookie terbaik MotoGP 2017 itu. “Saya cukup yakin dengan motor dan saya pun konsisten, tapi saya masih kesulitan dalam aspek kecepatan,” kata Zarco seperti dikutip GPOne.com.

“Seperti saya katakan sebelumnya, ini hari Senin yang rumit. Saya berusaha melakukan beberapa perubahan, tapi tidak berjalan sesuai yang saya inginkan. Di periode akhir, saya berusaha menggeber semaksimal mungkin dan gembira bisa menembus kisaran waktu 1 menit 59 detik, walaupun tidak menduga-duganya,” tuturnya. (h/dtc)

MASKOT PORPROV — Wakil Gubernur, Nasrul Abit dan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni beserta maskot Porprov XV foto bersama dengan para pemenang sayembara pembuat maskot dan logo. AKMAL

Si Kambia Maskot Porprov Padang Pariaman PADANG PARIAMAN, HALUAN —Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meresmikan Si Kambia sebagai maskot resmi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sumatera Barat, Senin (29/1) di Hall IKK Kantor Bupati Padang Pariaman. Selain peresmian maskot, Wagub Sumbar juga meresmikan logo yang dipakai pada iven yang akan digelar di Padang Pariaman itu.

“Saya sangat bangga dengan Padang Pariaman karena pertama kali menggunakan bahasa asli daerah sebagai nama maskot,” ujar Wagub Sumbar, Nasrul Abit, Senin (29/1).

Ia mengatakan, sangat mengapresiasi kesiapan dari Padang Pariaman sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov. “Peresmian ini merupakan peresmian yang tercepat selama pelaksanaan Porprov, biasanya peresmian maskot dan logo dilaksa-

nakan di bulan Maret atau April.

Jadi, saya bangga dengan kesiapan Padang Pariaman sebagai tuan rumah,” katanya.

Si Kambia yang dibuat oleh Suryadi ini berhasil menjadi pemenang pada sayembara maskot dan logo yang diadakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman. Suryadi mengatakan, Si Kambia yang memakai baju silek itu merupakan gambaran dari sosok yang kuat, layaknya kesatria atau

seorang pelindung yang bijaksana. Disisi lain Si Kambia dikenal juga memiliki sifat yang ramah, ceria, suka menolong dan bersahabat.

“Gambar Si Kambia diambil dari buah kelapa yang hijau berseri, buah kelapa salah satu tumbuhan serbaguna yang tumbuh di Padang Pariaman.

Dominasi warna yang ada pada Si Kambia diambil dari warna logo Kabupaten Padang Pariaman yaitu hijau, hitam, kuning, dan merah,” ungkapnya.

Sedangkan untuk logo dimenangkan oleh Khairosby Rahmat. Logo yang mempunyai bentuk seperti orang berlari membawa obor tersebut mempunyai makna tersendiri.

”Orang berlari itu merupakan bentuk dari usaha dan keser i us an para atlet dalam meraih prestasi. Sedangkan obor bermakna semangat para atlet yang berkobar-kobar. Selain itu juga ada gonjong rumah adat yang bermakna sebagai penyambung tali sillaturahmi sesama masyarakat Minangkabau,” katanya.

Dalam logo ini juga terdapat gambar dari buah cokelat pada penulisan tahunya. “Cokelat merupakan komuditi khas Padang Pariaman, sedangkan tiga buah lingkaran yang saling bersenggolan membentuk rantai merupakan gambaran dari persatuan yang kompak serta sebagai rantai persatuan yang kuat antar cabang olahraga yang

dipertandingkan,” ungkapnya.

Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni berharap pelaksanaan Porprov di Padang Pariaman bisa menjadi pelaksanaan tersukses selama ajang ini di selenggarakan. “Penyelenggaraan memang sempat diminta untuk ditunda dan dilaksanakan di akhir November.

Pertimbanganya adalah proses pembelajaran yang akan terganggu kurang lebih 2 minggu apabila dilaksanakan di awal November,” ujarnya.

“Saya berharap tahun ini Padang Pariaman bisa mematahkan dominasi Kota Padang yang dalam 14 kali helatan sebelumnya selalu menjadi juara umum. Untuk itu saya terus berkoordinasi kepada Koni Padang Pariaman serta pengurus cabang olahraga agar bisa mempersiapkan atlet semaksimal mungkin,” tutupnya. (h/mg-mal)

Tunggal Putri Indonesia Masih Tertinggal BVC Juarai Volly Ball IPPSIL Cup JAKARTA, HALUAN — Nomor tunggal putri masih gagal bersinar di ajang Indonesia Masters 2018. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mengakui kalau nomor ini masih ketinggalan. Pemain-pemain tunggal putri Indonesia sudah habis di babak kedua ajang Indonesia Masters 2018. Fitriani menjadi wakil terakhir yang tumbang di babak 16 besar itu.

Dalam perhelatan di Istora, Senayan, Jakarta, 23-28 Januari 2018, Indonesia boleh dibilang sukses. Dari lima nomor yang dipertandingankan, Indonesia berhasil meraih dua gelar juara.

Anthony Sinisuka Ginting juara di nomor tunggal pu-

tra. Sementara Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon merupakan kampiun di nomor ganda putra.

Dari lima nomor yang dipertandingkan, empat nomor ada wakil Indonesia di final. Dua nomor lainnya di ganda campuran dan ganda putri. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga PBSI, Susy Susanti, mengakui jika tunggal putri Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah.

“Untuk tunggal putri kami harus akui bahwa dari semua sektor, tunggal putri yang masih tertinggal. Ini menjadi satu pekerjaan rumah dan memang kalau saya bilang kami kurang bibit untuk tunggal putri sendiri.

Terutama setelah kami sempat hilang satu generasi. Jadi untuk menaikkan lagi memang butuh waktu,” kata Susy kepada pewarta.

Ditambah lagi, kata peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 ini, bibit yang ada saat ini meski berpotensi tapi tidak ada kemauan.”Ada juga yang kemauan tinggi tapi tidak ada potensi. Jadi sebetulnya bakat dan kemauan harus beriringan, dan ini menjadi PR kami bagaimana merubah pola pikir dari atlet-atlet tunggal putri menjadi atlet yang pejuang, ulet, berani di lapangan. Itu yang kami cari. Karena melihat dari hasil kita masih kalah, masih kalah,” sesalnya. (h/dtc)

B AT U SA N GK A R , HALUAN — Lapangan Bola Voli Jorong Silabuak, Parambahan menjadi saksi keperkasaan Tim BVC yang memaksa Tim ISI Padang Panjang dan Tim IPPSIL tunduk pada grandfinal Open Turnamen Volly Ball IPPSIL Cup II, Minggu malam (28/1) lalu.

Menjadi bagian dari Tim IPPSIL, Wabup Tanah Datar Zuldafri Darma harus mengakui keunggulan Tim BVC dan harus puas menjadi peringkat kedua setelah berjibaku dengan penuh semangat memberikan perlawanan yang sengit dengan skor akhir 3-1.

Selepas pertandingan Wabup menyampaikan, bahwa pertandingan memang berjalan cukup sengit dan segala upaya telah dilakukan akan tetapi tim lawan lebih unggul.”Kami bersama rekan-rekan lainnya telah berupaya untuk memenangkan pertandingan ini dan harus puas pada peringkat kedua,” ujar Wabup.

Kepada Tim IPPSIL Wabup menyampaikan untuk selalu meningkatkan prestasi dan berpesan agar ini dijadikan cambuk motivasi untuk meraih kemenangan pada pertandingan lainnya. ”Sebagai tuan rumah kita telah memberikan permai-

nan yang terbaik, kita harap ini dijadikan pengalaman untuk lebih meningkatkan prestasi lebih baik lagi ke depan,” ujar Wabup disela istrirahatnya.

Sebelumnya, sebagai partai pembuka IPPSIL menang dari ISI Padang Panjang dengan skor akhir pertandingan 3-2. Sedangkan BVC berhasil mengalahkan ISI Padang Panjang dengan skor 3-1. Sementara itu, Afrizal Camat Lima Kaum mengatakan bahwa ajang ini sebagai ajang pencarian bakat dan menghindarkan generasi dalam pergaulan serta kegiatan negatif yang akan merugikan diri mereka sendiri.

“Dengan ajang olahraga ini, tentu generasi muda akan mempunyai kegiatan dalam mengisi harinya, sehingga terhindar dari perbuatan negatif, seperti Narkoba dan pergaulan bebas,” ujar Afrizal.

Di akhir sambutannya Afrizal menyampaikan, selaku pihak kecamatan maupun pemerintah daerah akan selalu mendukung kegiatan seperti yang digagas IPPSIL. “Apresiasi dan penghargaan kepada pak Wabup dan tentu saja kita berharap tidak hanya kegiatan olahraga saja yang m enjadi perhatian, namun juga kegiatan kepemudaan lainnya,” pungkas Afrizal. (h/mg-rul)

KONI Solsel Tes Fisik Atlet SOLOKSELATAN,HALUAN — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Solok Selatan (Solsel) pada tanggal 4 dan 11 Februari akan mengadakan tes fisik atlet sebagai persiapan menghadapi pra Porprov dan Porprov Sumbar XV. Ketua Panitia kegiatan, Rengga Husada mengatakan pelaksanaan tes fisik atlet tersebut dilakukan dalam rangka melihat kondisi dasar fisik atlet secara umum dalam tujuan mencari bibit-bibit atlet asli Solsel.

“Program ini sesuai visi misi KONI Solsel menuju Solsel emas. Kuota atlet yang mengikuti tes per cabang olahraga (cabor) sesuai kebutuhan dan berbagai pertimbangan. Atlet yang ikut tes fisik ini bukan berarti kuota untuk mengikuti Porprov, tapi sejauh mana kemampuan atlet kita,” sebut Rengga saat rapat panitia, Senin (29/1).

Dengan adanya tes ini, imbuhnya, bisa diketahui kemampuan atlet per cabor.

Tes fisik ini juga diwajibkan pada semua cabor, terkecuali cabor tertentu. “Kita melibatkan 41 orang panitia, dimana panitia dibagi untuk 13 item pos atau jenis tes fisik. Untuk cabor yang berada di wilayah www.harianhaluan.com

PIMPINAN KONI Solsel dan panitia kegiatan tes fisik atlet saat gelar rapat di Sekretariat KONI Solsel, Senin (29/1). JEFLI

Sungai Pagu dan sekitarnya, tes dilaksanakan di SMAN 1 Solsel pada Minggu (4/2) dan untuk cabor yang berada di wilayah Sangir sekitarnya diadakan di GOR Rimbo tangah, Lubuk Gadang pada Minggu (11/2),” tambahnya.

Wakil Ketua II KONI Solsel, Eko Irawan menyebutkan pelaksanaan tes fisik atlet merupakan program awal KONI Solsel di 2018 melalui bidang Pendidikan dan Penataran (Diktar). Selain itu, juga sebagai upaya melihat kemampuan fisik atlet per cabor secara umum dalam rangka mewujudkan Solsel emas untuk atlet putra daerah. “Dengan adanya tes ini bisa diukur kemampuan atlet, siap atau tidak sebagai atlet,” ujar Eko. Ia berharap, semua cabor

bisa ikut berpartisipasi, dalam menyonsong Iven pra Porprov dan Porprov Sumbar XV di Padang Pariaman sekitar November mendatang.

“Kemudian, melalui hasil tes ini, kami dapat gambaran sejauh apa kemapuan atlet Solsel untuk menghadapi Porprov. Namun, tidak ada kaitannya dengan kuota atlet yang bakal mengikuti Porprov. Kita berharap ada kerjasama dalam menciptakan atlet-atlet yang betul-betul bisa diandalkan. Dalam kegiatan ini, masing-masing cabor untuk pendanaan supaya bisa ditanggulangi dulu nanti bisa diambilkan dari dana pembinaan cabor 2018,” katanya.

Senada, Ketua Umum KONI Solsel, Mario Syahjohan mengatakan dengan kegiatan

 Redaktur: Arda Sani

ini nanti dapat mengukur seluruh kemampuan atlet, yang diprioritaskan atlet lokal.

“Kita ingin muncul bibit baru. Kedepan tidak lagi impor atlet. Sedini mungkin kita lakukan pembinaan dari awal sebab tidak bisa instan untuk menjadi atlet berprestasi, minimal butuh satu tahun,” ungkap Mario.

Selanjutnya, khusus atlet cabor beladiri bakal dilakukan latihan (TC) sistem latihan silang, supaya kemampuan atlet tidak stagnan.

“Juga berguna untuk memacu motivasi atlet berlatih lebih maksimal. Mereka akan berlatih dengan atlet yang prestasinya di atasnya. Sistem latihan silang ini banyak manfaatnya,” tutupnya. (h/jef)  Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

INTERNASIONAL

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

19

JELANG KUNJUNGAN PRESIDEN JOKOWI

Ibu Kota Afghanistan Dihantam Ledakan KABUL, HALUAN – Ibu Kota Afghanistan, Kabul, kembali dilanda ledakan pada Senin (29/1) pagi waktu setempat. Serangkaian ledakan terjadi di sebuah area dekat Akademi Militer Marshal Fahim.

Netanyahu Kecam RUU Polandia Tentang Nazi YERUSALEM, HALUAN — Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan korban selamat pembantaian Nazi pada Minggu (28/1) mengutuk Rancangan Undang-undang (RUU) Polandia. RUU tersebut akan memidanakan pernyataan bahwa Polandia bertanggungjawab atas kekejaman Nazi di tanahnya.

Kementerian Luar Negeri Israel memanggil kuasa usaha Polandia (pejabat dinas luar negeri bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik) untuk menolak undangundang tersebut, yang masih harus dibahas parlemen.

“Kami tidak berada pada keadaan menerima usaha apa pun dalam menulis ulang sejarah,” kata Netanyahu dalam sambutan panjangnya kepada kabinetnya.

Sebelum Perang Dunia II, Polandia adalah rumah terbesar masyarakat Yahudi di Eropa.

Jumlah mereka sekitar 3,2 juta orang. Nazi Jerman menyerang dan menduduki Polandia pada 1939 dan membangun kampung kematian, termasuk Auschwitz dan Treblinka di Polandia. Sebagian besar orang Yahudi di Polandia dibunuh Nazi.

Pemerintah Polandia mengatakan, dalam pernyataan undang-undang tersebut bertujuan menghentikan orang Polandia atau negara itu disalahkan atas kejahatan Nazi.

Rancangan undang-undang tersebut, yang disahkan majelis rendah parlemen pada Jumat, akan membuat penyebut ungkapan, seperti “kamp kematian Polandia” dapat dihukum hingga tiga tahun penjara.

Untuk mengesahkan rancangan undangundang itu aturan tersebut harus disetujui Senat dan Presiden Polandia Andrzej Duda.

“Kami akan menerima kebebasan pada penelitian sejarah yang benar,” kata Netanyahu. “Duta Besar kami di Warsawa, atas instruksi saya, berbicara dengan Perdana Menteri Polandia selama upacara malam terakhir dalam memperingati pembantaian Nazi di Auschwitz, dan menekankan posisi kami ini,” katanya, merujuk pada sebuah peringatan menandai ulang tahun ke-73 pembebasan kamp kematian tersebut.

Warsawa mengatakan, RUU tersebut tidak akan membatasi kebebasan melakukan penelitian atau berbicara tentang pembantaian Nazi tersebut. “Orang-orang Yahudi, Polandia, dan semua korban harus menjadi penjaga kenangan akan semua orang yang dibunuh oleh Nazi Jerman.

Auschwitz-Birkenau bukanlah nama Polandia, dan ‘Arbeit Macht Frei’ bukanlah ungkapan Polandia,” demikian Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki di Twitter pada Sabtu. (h/rol)

Malaysia Bangun Jembatan Labuan Sepanjang 11 Km MALAYSIA, HALUAN — Pembangunan jembatan 11 km akan di mulai pada 2020, yakni ketika negara-negara bagian lain di Malaysia dijadwalkan untuk mencapai status kemajuan. Dan ini dilakukan dengan cara menghubungkan salah satu negara termiskin dengan distrik keuangan yang merupakan salah satu negara terkaya.

“Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” kata pemandu wisata Jerry Teo, mengacu pada peluncuran pembanguan jembatan yang diusulkan antara Sabah dan Labuan. Sebuah mimpi karena pembicaraan tentang jembatan tersebut telah terjadi di antara penduduk setempat di Labuan dan Sabahan selama tiga dekade, yaitu semenjak pemerintah pertama kali memperdebatkan dalam rencana pembangunan tahun 1997-2015.

Labuan dengan 100.000 penduduknya, menjadi wilayah federal yang dikelola langsung oleh pemerintah di Putrajaya pada tahun 1984.

Sebelumnya menjadi tempat tinggal dengan tingkat pajak rendah pada tahun 1990.

Kuala Lumpur juga telah sepakat untuk melakukan negosiasi mengenai penyerahan lebih banyak kekuatan pengambilan keputusan kepada dua negara bagian tersebut, dengan Sarawak telah mendapatkan konsesi dalam pendidikan. Teka-teki lain yang perlu dipecahkan adalah pertanyaan tentang pendapatan minyak bumi yang menurut beberapa orang Malaysia telah dialihkan selama beberapa dekade dari lautan minyak mereka yang kaya.

“Jika Anda membuat keputusan yang tepat, kami akan memberikan perubahan yang nyata,” kata Najib, saat meluncurkan pembangunan jembatan ini.

Cetak biru diarahkan untuk mengubah Labuan dari sekedar pusat keuangan, yang sebagian besar melayani sektor minyak dan gas menjadi sektor yang sangat terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi sesungguhnya di Sabah dan Sarawak.

Arsiteknya memperkirakan Labuan tidak hanya menyediakan modal kerja, tapi juga tenaga kerja dan logistik untuk industri manufaktur, pertanian, pariwisata, minyak dan gas di seluruh Kalimantan. (h/rol) www.harianhaluan.com

TENTARA BERJAGA — Tentara Afghanistan berjaga-jaga di dekat Akademi Militer Marshal Fahim, Kabul, usai ledakan. IST

Puluhan Ribu Rumah di Melbourne Tanpa Listrik MELBOURNE, HALUAN — Lebih dari 10 ribu rumah di Melbourne, Australia, gelap gulita akibat terputusnya aliran listrik. Pemadaman terjadi di tengah cuaca panas yang melanda salah satu wilayah padat penduduk di Negeri Kanguru tersebut. Sebelumnya, sekira 50 ribu rumah juga kehilangan pasokan listrik pada Minggu.

Terputusnya aliran listrik itu disebabkan oleh kegagalan jaringan listrik, bukan karena keterbatasan suplai. Kru United Energy bekerja keras sepanjang malam guna memperbaiki jaringan listrik. Namun, puluhan ribu rumah diyakini tetap akan terkena dampak pemadaman hingga sore waktu setempat.

“Suhu dan kelembaban tinggi yang berkepanjangan hingga akhi r pekan mengakibatkan banyak pemadaman listrik,” ujar juru bicara United Energy dalam pernyataan resminya, mengutip

dari reuters, Senin (29/1).

Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh CK Infrastructure Holdings itu menambahkan, penyebab utama pemadaman listrik adalah kesalahan sekering di gardu induk yang kelebihan beban. Namun, Operator Pasar Energi Australia (AEMO), lembaga yang mengawasi pasokan listrik, menyatakan suplai listrik yang ada sudah mencukupi kebutuhan meski permintaan sangat tinggi pada Minggu 28 Januari.

Juru bicara AEMO, Stuart Allott menerangkan, terdapat daya 1.380 megawatt dari kapasitas cadangan yang cukup untuk mengaliri wilayah Negara Bagian Victoria ketika permintaan bertambah. Permintaan suplai listrik bertambah karena suhu udara mencapai 40 derajat Celsius sehingga warga terpaksa menghidupkan AC dan mengisi kolam renang untuk berendam guna

mendinginkan tubuh.

Menteri Kepala Negara Bagian Victoria, Daniel Andrews mengingatkan bahwa distributor aliran listrik kemungkinan harus membayar ganti rugi kepada para konsumen. Pihaknya akan bekerja sama dengan distributor demi memastikan kelancaran proses pemberian kompensasi itu.

“Kami akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan akan memaksa mereka, jika kita harus, guna melihat kompensasi serta perbaikan dalam jaringan listrik itu,” tukas Daniel Andrews.

Sementara itu, Menteri Energi Australia, Lily D’Ambrosio menegaskan bahwa masalah utama pemadaman listrik bukan pada persediaan. Melansir dari The Guardian, masalah utama menurut D’Ambrosio terdapat pada tiang-tiang, kabel, dan gardu induk listrik, sehingga terjadi pemadaman. (h/okz)

Cuaca Buruk Lumpuhkan China CHINA, HALUAN — Cuaca ekstrem menyebabkan berbagai gangguan di sebagian besar wilayah bagian timur dan tengah China sejak akhir pekan lalu.

Hal itu menyebabkan operasional ratusan penerbangan dan kereta api dibatalkan, karena lapisan salju yang sangat tebal.

Lebih dari 4.000 orang harus direlokasi di Provinsi Anhui bagian timur setelah rumahrumah mereka dirusak oleh badai salju. Sekitar 481 ribu orang di provinsi tersebut terkena dampak secara keseluruhan.

Petugas penyelamat dikirim ke Anhui untuk memperbaiki saluran listrik dan membersihkan salju dari jalanan. Sementara pejabat sipil mengirimkan selimut, pakaian dan makanan ke masyarakat yang terkena dampak.

Di Provinsi Hubei, sebagaimana diberitakan Independent, Senin (29/ 1), lebih dari 30 bagian jalan raya masih ditutup, karena kondisi yang sangat dingin. Sementara tiga stasiun kereta api di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei juga membatalkan lebih dari 100 perjalanan kereta api.

Di Bandara Internasional Huang-

hua, Changsha, ibu kota Provinsi Hunan, semua penerbangan masuk dan keluar dihentikan pada hari Minggu pagi waktu setempat, karena landasan yang tertutup salju setebal 2 sentimeter. Pihak berwenang bandara bahkan harus mengirimkan lebih dari 1.000 staf dan berbagai kendaraan peralatan untuk membersihkan landasan es itu.

Pusat Meteorologi Nasional setempat memperbarui peringatan menjadi orange alert untuk badai salju di China tengah dan timur setelah sebelumnya sempat diturunkan menjadi blue alert. (h/vvc)

Diwartakan Reuters, warga lokal Kabul bernama Mohammad Ehsan menuturkan, ledakan pertama kali terjadi sekira pukul 05.00 waktu setempat dan berlangsung selama kurang lebih satu jam.

Serangkaian ledakan kecil susulan juga terdengar dalam waktu berdekatan.

Seorang juru bicara Kepolisian Kabul mengonfirmasi adanya insiden ledakan di fasilitas militer dekat Marshal Fahim. Namun, polisi belum dapat memastikan apakah ledakan tersebut berasal dari serangan kelompok pemberontak atau insiden yang terjadi di dalam fasilitas militer.

Ledakan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah bom ambulans di pusat Kota Kabul yang menewaskan lebih dari 100 orang. Serangan teror pada akhir pekan itu berselang satu pekan usai insiden di Hotel Intercontinental yang merenggut nyawa lebih dari 20 orang.

Kelompok militan Taliban mengaku bertanggungjawab atas dua serangan tersebut.

Ledakan pada Senin pagi itu terjadi beberapa jam sebelum kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Afghanistan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan singgah di Afghanistan setelah selesai melakukan kunjungan ke Bangladesh.

Kedatangan Jokowi merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh Presiden Indonesia dalam 57 tahun terakhir. Presiden Soekarno diketahui menjadi Kepala Negara Indonesia terakhir yang menyambangi Afghanistan pada 1961.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Afghanistan adalah untuk menguatkan diplomasi perdamaian Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Indonesia secara aktif memberi dukungan untuk pembangunan perdamaian di Afghanistan yang berkelanjutan. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Presiden Ashraf Ghani pada April 2017 yang disusul dengan Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan pada Desember 2017.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, banyak pihak menyarankan agar Presiden Jokowi membatalkan rencana ke sana. ”Hari ini (kemarin,red) mengunjungi Afghanistan. Jadi walaupun suasananya tidak kondusif, tapi pak Presiden memutuskan tetap berkunjung,” kata Pratikno saat penyerahan arsip Kepresidenan ke Arsip

Nasional RI di Kemensesneg, Jakarta, Senin (29/1).

Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat di dunia internasional.

Apalagi ke Afghanistan yang memiliki sejarah juga dengan Indonesia. Akhir 2017 lalu, Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan pernah ke Istana Bogor dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Lantaran itu, Indonesia perlu menunjukkan solidaritasnya.

Termasuk, kehadiran Presiden Jokowi ke Afganistan.

Sekedar diketahui, sebelumnya sebuah bom yang diletakkan dalam ambulans meledak dan menewaskan sedikitnya 100 orang serta melukai 158 lainnya di Ibu Kota Afghanistan, Kabul, pada Sabtu 27 Januari waktu setempat. Kelompok militan Taliban mengklaim bertanggungjawab atas ledakan bom yang terjadi sepekan setelah serangan militan bersenjata di Hotel Intercontinental yang menewaskan 20 orang.

Kementerian Dalam Negeri Afghanistan menuding kelompok militan yang tergabung dalam Jaringan Haqqani sebagai pelaku salah satu serangan bom paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir itu. Jaringan Haqqani yang berafiliasi dengan Taliban dinilai bertanggungjawab atas beberapa serangan terbesar yang menargetkan wilayah perkotaan di Afghanistan.

“Ini adalah pembantaian,” kata Koordinator Badan Bantuan Kemanusiaan Italia di Afghanistan, Dejan Panic sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (28/1).

Sebelumnya sekelompok pria bersenjata menyerang Ho tel Intercontinental di Kabul, Afghanistan, pada Sabtu (20/1). Aksi penembakan tersebut juga diwarnai dengan penyanderaan dan baku tembak antara pasukan keamanan dan kelompok bersenjata. Akibat penembakan tersebut, gedung yang berada di ibu kota Afghanistan itu juga mengalami kebakaran.

Dilansir dari reuters, Minggu (21/1), otoritas setempat mengatakan kelompok bersenjata tersebut terdiri dari empat orang, dua di antaranya tewas saat Pasukan Khusus Afghanistan mengamankan lantai pertama. Beberapa jam setelah serangan, aksi penembakan tampak mereda saat pasukan keamanan mengamankan sekitar gedung hingga matahari terbenam. (h/nas/net)

Markas Pasukan Garuda di Lebanon “Diserang” Kelompok Anti Perdamaian BEIRUT, HALUAN — Sekelompok massa tiba-tiba datang dan berunjuk rasa di depan Markas Pasukan Garuda Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-L/Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) atau Indonesian Battalion (Indobatt) yang berlokasi di UN Posn 7-1 Adchit Alqusyar Lebanon Selatan, Minggu (28/1) sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Kelompok massa tersebut menamakan diri sebagai ‘Aliansi Masyarakat Anti Perdamaian di Lebanon Selatan’. Dalam orasinya, para pendemo menuntut agar Pasukan Garuda Satgas Indobatt harus segera angkat kaki dari bumi Lebanon Selatan.

Menurut para pengunjuk rasa, tanpa kehadiran United Nations (UN) dalam hal ini Pasukan Garuda Indobatt, negara Lebanon aman-aman saja.

Di samping itu, mereka juga menggelar spanduk yang bertuliskan “Negara kami selama ini baik-baik saja, kenapa pihak UN menempatkan tentara asing begitu banyak di sini, kami tidak menghendaki kalian-

kalian menguasai negara kami”.

Sementara itu, melihat aksi demo yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Anti Perdamaian di Lebanon Selatan, penduduk setempat turut serta membantu para pendemo untuk memaksa masuk menerobos penjagaan yang dijaga ketat oleh Pasukan Garuda Satgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima, Senin (29/ 1), anggota jaga Serka Edi Susanto melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Jaga, dalam hal ini Kapten Inf Aceng Wahyudin dan laporan diteruskan ke Kapten Inf FX Renoten selaku Kasiops Indobatt.

Selanjutnya Kasiops segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas Indobatt Konga XXIII-L/Unifil Letkol Inf Arfan Johan Wihananto. Setelah mendapat petunjuk dari dansatgas, kasiops segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasi aksi para pendemo.

Selanjutnya, Kasiops Kapten Inf FX Renoten memerintahkan Lettu Inf Muhammad Dody selaku Komandan Pleton

CRC (Crowded Riot Control) dari Kompi Delta berikut perlengkapannya untuk bergerak dan mengatasi kejadian unjuk rasa tersebut, dengan di backup Pleton BMR (Battalion Mobile Reserve) dan tim kesehatan.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Anti Perdamaian dan penduduk di Lebanon Selatan, awalnya digelar secara damai, namun situasinya makin memanas dan menjadi anarkis. Para pendemo memprovokasi dan melempari personel Indobatt dengan batu-batuan dan bendabenda keras lainnya, yang mengakibatkan satu orang demonstran dan dua personel Indobatt mengalami luka-luka.

Setelah melakukan negosiasi dan argumentasi yang sangat alot dengan diberikan pengertian kepada para pendemo terkait keberadaan dan tugas Pasukan Garuda sebagai peacekeepers misi perdamaian PBB di Lebanon, akhirnya pimpinan maupun para pendemo mengerti serta mengakhiri aksinya dan situasi dapat dikendalikan dengan baik.

MARKAS Pasukan Garuda di Lebanon diserang kelompok anti perdamaian. IST

Kejadian tersebut merupakan Skenario Latihan CRC Satgas Indobatt Konga XXIIIL/Unifil yang dirancang oleh Kasiops Satgas Kapten Inf FX Renoten, dalam rangka melatih kemampuan personel Indobatt

khususnya dalam hal taktik dan teknis serta prosedur tetap yang harus dilaksanakan apabila menangani terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh penduduk lokal di sekitar Markas Indobatt. (h/okz)

 Redaktur: Nasrizal        Layouter:Syamsul Hidayat

20

SAWAHLUNTO

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

Sawahlunto Tentukan Arah Investasi SAWAHLUNTO, HALUAN — Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) akan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) guna menentukan arah peluang investasi di kota ini.

Kepala Dinas PMPTSPTK Sawahlunto, Dwi Dharmawati mengatakan RUPM ini sudah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 bekerja sama dengan

pusat kajian konstitusi (Pusako) UNAND Padang.

“Sebelum disusun RUPM akan diawali dengan Fokus Grup Diskusi (FGD) bersama Pusako Unand yang juga melibatkan tim yang

berasal dari pakar ekonomi dan hukum,” sebut Dwi. Belum adanya RUPM, sebutnya, menjadi kendali bagi pihaknya untuk menjual semua potensi investasi yang ada di kota ini terlebih semenjak berkurangnya produksi batubara sehingga membuat investasi di bidang ini juga berkurang.

Untuk itu, lanjutnya, perlu dicari alternatif peluang dan arah investasi lain yang dapat tergambar dalam RUPM sehingga memudah-

kan investor dalam menimbang untuk berinvestasi di Sawahlunto.

“Selama ini Pemerintah Kota Sawahlunto belum berani ‘menjual daerah’ pada calon investor. Biasanya, calon investor akan menjadikan RUPM sebagai dasar analisa untuk membuat keputusan berinvestasi di suatu daerah. RUPM akan memberikan gambaran mengenai kelayakan bisnis tersebut untuk dijalankan.

Sebenarnya, sebut Dwi,

sudah banyak calon investor yang datang dan menyatakan minatnya untuk berinvestasi di kota ini, namun belum adanya beberapa kelengkapan informasi dan studi kelayakan investasi, membuat calon investor tersebut tidak jadi.

“Kalau pun selama ini ada calon investor yang pernah datang di kota ini, tetapi kemudian tidak pernah kembali lagi,” katanya.

Namun untuk mempermudah para investor, pihak-

nya telah resmi meluncurkan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Rakyat Sawahlunto (Sibaro).

Dikatakan Dwi, bahwa sistem aplikasi pelayanan perizinan online merupakan aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pelayanan perizinan bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pelayanan publik dapat tercapai dengan optimal dalam trans-

formasi government menuju E-government.

“Dengan adanya sistem informasi perizinan seperti Sibaro yang merupakan turunan dari SiCantik ini, maka proses pelayanan perizinan maupun non perizinan di Sawahlunto ditargetkan lebih baik kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, tentunya dengan pemanfaataan teknologi informasi maka perizinan di Sawahlunto terangsang efektifitas dan efisiensinya,” ujarnya.(h/rki)

Mempermudah Akses, 170 Pedagang Direlokasi SAWAHLUNTO, HALUAN — Setidaknya 170 pedagang telah direlokasi oleh Unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Koperindag Kota Sawahlunto. Pedagang yang direlokasi merupakan pedagangpedagang los mini kaki lima tetap asal Sawahlunto dan pedagang setiap pasaran asal luar Sawahlunto yang biasa berjualan di lantai 3 Blok C di pindahkan ke blok C Lt I. Kepala UPTD Pasar Sawahlunto Ahmad Zaini, mengungkapkan, relokasi ini sudah lama direncanakan dan itu sudah disosialisasikan jauh hari sebelumnya kepada para pedagang tersebut, sebelumnya para pedagang kain dan daging juga sudah direlokasi pada November 2017 lalu.

“Relokasi sendiri bertujuan untuk mempermudah akses jual beli bagi masyarakat sekaligus menjawab keinginan pedagang dan masyarakat yang menilai lokasi semula yakni lantai III blok b ini cukup sulit dijangkau,” kata Zaini.

Untuk penempatan lanjut Zaini, khusus pedagang setiap hari pasaran yakni hari Rabu dan Sabtu asal luar Sawahlunto akan ditempatkan Blok B I, II dan III lereng Jalan Selat Karimata.

Selanjutnya, ungkap Zaini, pihaknya memikirkan dampak relokasi bagi pedagang di lantai dua. Di mana hal ini akan sangat berdampak terhadap kunjungan ke pasar lantai II nantinya.

Pemindahan pedagang di lantai III secara otomatis juga akan berdampak pada pedagang yang ada di lantai dua, terlebih akses pemancing ke lantai dua yang tidak ada selama ini. Pihaknya wajib mencari solusi untuk keberlangsungan transaksi ekonomi yang ada di pasar, sehingga dapat menjadikan pasar yang dirindukan oleh konsumennya.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Marwan menambahkan, semua pedagang sangat setuju dan mendukung relokasi tersebut, dari 170 lebih pedagang yang menghuni lantai III Blok C tersebut mereka sangat mendukung terlebih usulan ini juga datang dari aspirasi masyarakat h/rki) pedagang sendiri. (h/rki)

BAZ Salurkan Bantuan Sebesar Rp2,9 Miliar SAWAHLUNTO, HALUAN — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Sawahlunto telah menyalurkan dana sebesar Rp2,9 miliar lebih di sepanjang tahun 2017. Dana yang disebar untuk membantu mustahik yang berhak menerimanya di empat kecamatan di kota ini. Adapun jumlah mustahik yang dibantu adalah sebanyak 2.886 orang.

“Bantuan untuk usaha menjadi penyaluran terbanyak yakni mencapai sebesar Rp1,53 miliar lebih dengan jumlah mustahik sebanyak 1.170 orang. Sedangkan untuk mempermudah penyaluran pihak kita membagikan setiap bulannya,” kata Kepala BAZnas Sawahlunto, M. Syarief.

Untuk bantuan biaya pendidikan, lanjutnya, disalurkan sebesar Rp885 juta lebih bagi 1.446 orang. Bedah rumah sebanyak 80 unit sebesar Rp390 juta lebih.

Bantuan berobat untuk 106 mustahik sebesar Rp103,4 juta lebih. Untuk fakir sebanyak 77 orang, sebesar Rp55 juta lebih.

Bantuan mualaf sebesar Rp3 juta untuk 2 orang dan bantuan untuk fisabilillah sebanyak 5 orang dengan jumlah Rp5 juta.

Setiap penyerahan bantuan, sebut M. Syarief, pihaknya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada yang menerima agar menggunakan bantuan itu sesuai dengan permohonan yang masuk, jangan digunakan untuk hal lain karena hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan dan tentunya menurut agama hal tersebut melanggar dan berdosa.

Didampingi Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Syafrizal Khatib Bungsu ditambahkan, bantuan yang telah disalurkan ini semestinya mampu menjadi salah satu upaya dalam membantu tugas pemerintah kota dalam menekan angka kemiskinan di kota ini. Jika bantuan ini dimanfaatkan sesuai peruntukkannya, sesuai dengan tujuannya, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang menerimanya, kecuali bagi warga yang tidak produktif seperti jompo.

“Seharusnya tiap tahun bisa lebih berkurang daftar penerima bantuan. Kita berharap akan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan kepada penerima juga diharapkan mampu mengelola bantuan itu sehingga ke depan bisa pula menjadi orang yang mengeluarkan zakat atau muzzaki, paling tidak bisa keluar dari daftar .(h/rki) penerima zakat ,” ungkapnya.(h/rki) www.harianhaluan.com

PUNCAK CEMARA II — Puncak Cemara II menjadi kawasan pariwisata yang akan dioptimalkan pengembangannya di zona Kecamatan Barangin. RIKI YUHERMAN

Program ‘Satu Kecamatan Satu Wisata Dioptimalkan SAWAHLUNTO, HALUAN — Meningkatkan potensi wisata di Sawahlunt o tahun 2018, Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga segera mengoptimalkan program ‘Satu Kecamatan Satu Wisata’.

Kepala Disparpora Sawahlunto, Efriyanto mengungkapkan, potensi wisata yang ada akan lebih dioptimalkan

dengan program Satu Kecamatan Satu Wisata, contohnya di Kecamatan Silungkang, potensi wisata yang akan lebih dikembangkan atau diutamakan yakni Puncak Bat u Runcing yang memang viral pada tahun 2017 lalu.

Dikatakan Efriyanto, untuk Kecamatan Talawi akan dioptimalkan pada kawasan wisata Rantih yaitu pada geowisata

yang terdapat pada air terjun Rantih. Sementara untuk dua kecamatan lain masih dalam tahap pendataan mana wisata yang akan diunggulkan.

“Hal itu masuk pada empat paket supporting plan baru di tahun 2018 ini dalam meningkatkan k unjungan wisat a di Kot a Tua i ni,” ungkapnya.

Selain itu, sebut Efriyanto,

untuk mengembangkan wisata akan ada berbagai renovasi beberapa kawasan lain, seperti pada permukiman mesjid agung, Kawasan Puncak Cemara, Kelok 16, camping ground dan kawasan Silo, di mana untuk empat kawasan wisata akan dijamin oleh perusahaan BUMN melalui program Corporate Social Responsibi-

lity (CSR), yakni Kawasan Silo, Puncak Cemara, road race dan Kelok 16.

“Semoga dengan adanya berbagai renovasi dan pengembangan wisata ini akan dapat menjadikan Sawahlunto sebagai destinasi pariwisata yang dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah hingga wisatawan mancanegara,” ujarnya.(h/rki)

Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Sawahlunto Rp24 Miliar SAWAHLUNTO, HALUAN — Bagi hasil pajak Samsat provinsi Sumatera Barat tahun 2018, Kota Sawahlunto menerima sebesar Rp24 miliar lebih.

Angka tersebut, naik dari tahun 2017 lalu sebesar Rp21 miliar lebih.

“Kenaikan itu merupakan pencapaian penerimaan pajak kendaraan yang terus meningkat terutama oleh Kantor UPTD Samsat Sawahlunto setiap tahunnya,” kata Kepala UPTD Samsat Sawah-lunto, Hendi Yulfian kepada Haluan, Senin (29/1).

Terkait realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2017 pihaknya berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp249.916.300 dari target sebesar Rp207.773.000 atau terealisasi 123,24 persen.

Sedangkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) teralisasi sebesar Rp8.862.197.950 melebihi dari target yang ada yakni sebesar Rp8.382.245.000 atau 1 Hendi menyebutkan, selain target pajak terealisasi, potensi pajak juga bertambah atau tergali. Dengan kata lain, setiap tahunnya terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya.

Pria yang sebelumnya menjabat Kepala UPTD Samsat Payakum-buh itu menambahkan, keberhasilan itu ti dak terlepas dari kerja keras semua elemen yang terlibat di dalam Samsat itu sendiri, serta terjalinnya koordinasi yang baik dengan mitra Samsat Polri dan Jasa Raharja.

“Masyarakat penerima pelayanan merupakan teman atau saudara, sehingga terciptalah pelayanan prima. Yang

tak kalah penting, juga keterlibatan aparatur pemerintah kota, yang terus mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang taat pajak,” katanya.

Ditambahkan Hendi, tunggakan PKB dari pemilik kendaraan bermotor di kota ini cukup tinggi dan ini akan sangat berpengaruh pada pencapaian realisasi target pendapatan yang otomatis juga berpengaruh pada bagi hasil yang akan diterima daerah.

Tunggakan PKB, lanjutnya, tidak saja pada kendaraan masyarakat tapi juga pada pada kendaraan milik pemerintah daerah. Ini akan sangat berpengaruh pada perhitungan rasio realisasi jumlah kendaraan yang membayar pajak.

Sesuai Pergub Sumbar Nomo 69 tahun 2014 tentang bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumbar bahwa bagi hasil pajak provinsi harus memenuhi unsur keadilan dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban. Dan bagi hasil PKB dibagi berdasarkan rasio realisasi jumlah kendaraan yang membayar PKB. “Sebagai upaya menggali potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari kendaraan yang menunggak, UPT Samsat Kota Sawahlunto melakukan penagihan aktif langsung ke alamat wajib pajak, sasarannya tunggakan di atas Rp4 juta.

Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pembina Samsat Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan agar setiap samsat yang ada untuk melakukan penagihan aktif langsung kealamat wajib pajak, sasarannya tunggakan di atas Rp4 juta,” ungkapnya.(h/rki).

MINAT baca masyarakat yang terus membaik terlihat dengan semakin meningkatnya kunjungan ke Perpustakaan Adinegoro. RIKI YUHERMAN

Kunjungan ke Perpustakaan Adinegoro Semakin Meningkat SAWAHLUNTO, HALUAN — Buku sebagai jendela ilmu agaknya sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat Sawahlunto. Sebagai gudang ilmu koleksi buku untuk dibaca dapat memenuhi hasrat dari pembacanya dengan mengunjungi Perpustakaan Daerah Adinegoro Sawahlunto. Terlihat tren kunjungan masyarakat ke Perpusatakaan Adi Negoro meningkat setiap tahunnya.

“Pengunjung Adi Negoro di sepanjang 2017 lalu mencapai 55.963 orang atau rata-rata angka kunjungan perbulannya men-capai 3.500 sampai 5.500 orang atau 350 orang per-harinya,” kata Kabid Penyelenggara Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sawahlunto, Subandi.

Diuraikan Subandi, pada 2013, kunjungan pertahunnya mencapai 24.-793 orang, tahun 2014 mencapai 39.500 pengunjung, tahun 2015 menca-

pai 44.042 pengunjung, di 2016 kunjungan mencapai 54.133 pengunjung dan pada 2017 mencapai 55.963 pengunjung.

Untuk tingkatan pengunjung, sebutnya, masih didominasi oleh pelajar. Yang paling banyak adalah pengunjung tingkatan SMP yang mencapai 15.980 orang, kemudian pengunjung SMA mencapai 15.716 orang, tingkatan SD mencapai 10.820 orang, TK 1.925 orang, mahasiswa 1.912 orang dan kunjungan umum mencapai 9.583 orang di sepanjang 2017 lalu.

“Untuk lebih meningkatkan minat baca bagi seluruh kalangan, ke depan pihaknya akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk terus melakukan berbagai lomba, seperti lomba pidato bahasa Inggris bagi tingkat SLTA, serta berbagai lomba lainnya pada tingkat SLTP, SD dan TK,” ujarnya.

Sedangkan untuk men Redaktur: Nova

jemput bola, jelasnya, pihaknya juga akan terus m e m a n f a a t k a n perpustakaan keliling ke perdesaan, 3 kali dalam seminggu. Dan dua hari lainnya, adalah sebagai pembinaan ke sekolah-sekolah serta desa dan kelurahan.

Selain itu Perpustakaan Adinegoro saat ini telah memiliki sebanyak 12 ribu lebih judul buku atau mempunyai koleksi buku sebanyak 28 ribu lebih.

“Judul dan koleksi buku itu lengkap berbagai macam terapan ilmu pendidikan, seperti sajadah, agama, ilmiah, matematika pengetahuan sosial dan umum, juga berbagai koleksi buju cerita, novel, tambo dan lainnya. Dan kita terus mengupayakan penambahan koleksi dan judul buku untuk meningkatkan minat baca warga Sawahlunto dan pengunjung lainnya, termasuk penambahan koleksi buku khusus bahasa Minang,” ungkapnya.(h/rki)  Layouter: Yohanes

KABUPATEN SOLOK

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Salingka ngka

AROSUKA, HALUAN – SMPN 2 Gunung Talang mewajibkan siswa untuk menjalankan puasa Senin-Kamis, serta seluruh siswa wajib mengikuti Sholat Zhuhur berjamaah. Hal ini dilakukan sebagai wadah pemacu siswa agar mampu belajar disiplin. Sehingga siswa bisa menyeimbangkan antara pelajaran umum dan pendidikan agama.

Kepala Sekolah SMPN 2 Gunung Talang, Efrimarnis menyebut sisi agama merupakan salah satu faktor penting dalam pendidikan yang tidak bisa diabaikan. Atas alasan itu, pihaknya menerapkan program seperti puasa Senin Kamis, sholat Zhuhur berjamaah dan mengaji, bahkan sebelum SMPN 2 Gunung Talang ditetapkan sebagai Sekolah Umum berbasis pesantren.

Awalnya pihaknya berharap menja di sekolah umum berbasis pesantren, namun karena setiap kecamatan hanya satu sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah umum berbasis pesantren dan di kecamatan Gunung Talang sudah ada SMPN 6 Gunung Talang. Namun karena jauh hari telah menerapkan berbagai program keagamaan, SMPN 2 gunung Talang akhirnya direkomen dasikan pihak dinas pendidikan untuk menjadi sekolah umum berbasis pesantren kedua di Gunung Talang.

“Program ini merupakan program dari pemerintah untuk mengembalikan pendidikan nasional memperhatikan etik dan spiritual, dan menjadikan pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam pendidikan, secara menyeluruh ini adalah mensinergikan kegiatan kurikuler, intrakurikuler dan ekstra kurikuler yang terintegrasi,” kata Efrimarnis didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Novi Wardanti Kamis (25/1).

Selain itu, dalam menjalankan program tersebut, pihaknya selalu mencari sesuatu yang berbeda dari sekolah lain, dengan maksud tetap mengedepankan pembentukan karakter siswa yang siap bersaing secara akademik maupun pribadi, sehingga puasa Senin-Kamis itu akan identik dengan cara pembelajaran SMPN 2 Gunung Talang.

“Hal unik namun tidak aneh, dan tetap pada jalurnya sebagai penguat kepribadian siswa agar lebih baik dan siap bersaing baik secara akademik maupun pribadi, itulah yang kita giatkan dalam penerapan PPK tersebut,” jelasnya.

Searah dengan itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 2 Gunung Talang, Novi Wardanti mengatakan penerapan puasa SeninKamis dan Zhuhur berjamaah tersebut adalah untuk memperkuat sisi religious siswa dan mengaitkan dengan unsur kedisiplinan, serta ini adalah gagasan agar SMPN 2 Gunung Talang memeliki keunikan tersendiri dibanding sekolah lain. “Puasa Senin-Kamis ini tidak dilakukan setiap minggunya, melainkan hanya pada minggu ketiga setiap bulannya,”bebernya. (h/ndi)

Penanganan HIV/AIDS Tergantung Keterbukaan AROSUKA, HALUAN HALUAN—Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Solok menemukan bertambahnya jumlah pasien pengidap 35 HIV/ AIDS di sepanjang 2017. Jumlah ini menambah data pengidap di dae rah tersebut menjadi 65 orang.

Dinkes meminta agar para penderita HIV/AIDS terbuka dalam memeriksakan diri, agar mendapat penanganan medis yang cukup.

NELAYAN—Seorang nelayan tradisional menarik jala ikan di tengah danau Singkarak. Sejak beberapa tahun belakangan, hasil tangkapan nelayan danau singkarak terus mengalami penurunan akibat berkurangnya populasi ikan bilis salah satu ikan endemik di danau Singkarak tersebut. YUTIS WANDI

RSUD Arosuka Butuh Perhatian Lebih AROSUKA, HALUAN— Pemerintah daerah Kabupaten Solok diharapkan memberikan perhatian lebih dalam membenahi sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka. Peningkatan fasilitas rumah sakit yang berada di jantung ibukota Kabupaten solok tersebut, diharapkan berdampak pada peningkatan kenya manan bagi masyarakat yang datang berobat dari berbagai nagari di daerah itu.

“Pemerintah daerah diharapkan bisa membangun jalan yang memudahkan warga datang ke rumah sakit, dengan menghidupkan jalur angkot lewat jalan lingkar, serta mengupayakan penambahan lahan untuk pengembangan RSUD ke depan,” ujar Kepala RSUD Arosuka Maryeti Marwazi di Arosuka, Kamis (25/1).

Pihaknya menerang kan, pembenahan sangat diperlukan karena ada regulasi yang harus dipatuhi rumah sakit bertipe C. Di antaranya Undang-undang 44, Permenkes 129/ 2008 tentang SPM pelayanan publik, Permendagri tentang kepuasan pelanggan, Permenkes 54 tahun 2014 tentang standar SDM sarana dan prasarana rumah sakit.

“Sedangkan untuk pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus mematuhi PP Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLUD yang berisi aturan tentang pelanggaran, penggunaan langsung pendapatan, pengadaan barang dan jasa, tarif rekrut SDM akuntansi kerja sama pengelolaan kas dan barang,” jelasnya.

Terkecuali itu, tambahnya, perlu adanya pera-

turan tentang pemekaran puskesmas di Solok, aturan merujuk pasien ke rumah sakit Kabupaten dengan memperlakukan rujukan regional, karena pihaknya juga dituntut meningkatkan pendapatan sesuai dengan standar untuk mendapatkan akreditasi.

Terhadap itu, itu Bupati Kabupaten Solok Gusmal mengatakan, akan berusaha memperbaiki sarana dan prasarana di RSUD Arosuka demi menuju rumah sakit yang sesuai standar, agar bisa maju dan sejajar dengan rumah sakit yang ada di Sumatera Barat.

“Rumah Sakit kita masih jauh dari yang diharapkan, tapi kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik, pelayanan yang baik, yang dibarengi dengan penyediaan fasilitas, penyediaan tenaga medis secara bertahap,” ujarnya.

Bupati meminta pihak

RSUD Arosuka untuk mempromosikan semua keunggulan-keunggulan rumah sakit sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan. “Searah dengan itu, seluruh karyawan bekerja dengan sungguhsungguh dan memberikan layanan yang bagus kepada pasien dan pengunjung,” jelasnya.

Kepada manajemen RSUD, Bupati menekankan pentingnya melakukan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Secara umum pengelolaan keuangan rumah sakit harus dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel. “Ke depan semua persoalan akan dibicarakan bersama dan diharapkan komunikasi yang baik dari semua stakeholder yang ada demi kemajuan RSUD Arosuka,” tegasnya. (h/ndi)

Budidaya TSS Tingkatkan Produksi Bawang Merah “Sementara p anen bawang dari bibit umbi secara nasional biasanya hanya 10 hingga 11 ton per hektare dan maksimal 15 ton,” kata Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat Chandra Indrawanto, diwakili Kepala Bidang Kerja Sama Pelayanan Pengkajian Ismon, saat panen bawang merah Proliga dengan benih asal biji TSS di Arosuka, pekan lalu.

KEPALA Bidang Kerja Sama Pelayanan Pengkajian BPTP Sumbar Ismon memperlihatkan hasil panen budidaya bawang merah Proliga dengan benih asal biji TSS di Arosuka. YUTIS WANDI www.harianhaluan.com

21

JUMLAH PENDERITA MENINGKAT DI KABUPATEN SOLOK

SMPN 2 Guntal Haruskan Siswa Puasa Sunat

AROSUKA, HALUAN—Budidaya bawang merah melalui program lipat ganda dari bibit asal biji atau True Shallot Seed (TSS), ditaksir bisa menghasilkan 36 sampai 40 ton per hektare (ha).

Teknik pembibitan TSS ini dapat mengantisipasi kebutuhan bibit umbi yang banyak menjadi lebih efisien, dengan satu hektare dapat menghasilkan sekitar 150 kilogram biji.

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

Melalui Program Lipat Ganda dari bibit asal biji, menjadi contoh bagi para petani di daerah itu.

Penggunaan bibit biji akan membuat bibit lebih tahan lama dari bibit umbi, tidak cepat kisut, tidak memerlukan tempat penyimpanan yang luas, bibit umbi.

“Program bibit bawang merah dari biji menghemat biaya produksi benih jauh lebih murah hingga seperlima dari biasanya, dan dengan hasil panen dua sampai tiga kali lipat,” bebernya.

Ia menjelaskan, benih bawang merah asal biji merupakan sebuah inovasi dalam perbenihan. Selama ini, benih bawang merah yang biasa digunakan berbentuk umbi yang memiliki beberapa kelemahan seperti volume yang besar, dan kadang ditemui degradasi kualitas akibat penyakit yang ditularkan melalui umbi.

“Dengan TSS, produksi bawang merah diharapkan lebih tinggi karena benih yang digunakan merupakan benih yang telah mengeliminasi beberapa penyakit yang ditularkan melalui umbi,” ujarnya.

Penggunaan TSS juga memungkinkan jarak tanam untuk diperkecil sehingga populasi tanaman dapat lebih ditingkatkan hingga 800.000 tanaman per hektar. Cara lain untuk meningkatkan populasi tanaman adalah

dengan cara memperlebar bedengan atau memperkecil jarak antar bedengan.

Untuk meminimalisir serangan hama, terutama ulat bawang, digunakan teknologi perangkap lampu (light trap) yang akan menangkap serangga penghasil telur ulat. Teknologi Proliga di TSP Sukarami Selain di Kabupaten Solok, juga dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, Kediri, Bangli, dan Brebes sebagai sentra produksi utama bawang merah di Indonesia.

Salah seorang petani Sungai Janiah, Kecamatan Gunung Talang Eka Dedi Putra (34) mengatakan bawang merah dengan bibit asal biji memang hasilnya lebih besar dan bagus, pecahan umbinya lebih banyak. “Saya sudah setahun memakai bibit biji yang biaya pembibitannya lebih murah, walau pun bibit yang disemai memerlukan 40 hari, kunci penanaman pada persemaian,” ujarnya.

Selama ini, kendala petani dalam mengurangi biaya produksi karena masih banyak petani yang belum tahu dan merasa rumit dengan pembibitan bawang dari biji. “Saya ikut membantu untuk memberi pemahaman ke petani lainnya untuk mencoba menanam bawang merah dari benih biji yang menekan biaya produksi,” ujarnya. (h/ndi)

“Sebelum tahun 2017, temuan pengidap HIV/AIDS maksimal enam orang per tahun, tapi dengan memaksimalkan kinerja dan pemeriksaan dari setiap puskesmas, temuannya meningkat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, dr. Sri Efianti di Arosuka, Kamis ( 25/1).

Pihaknya merincikan, jumlah kasus HIV/ AIDS dari 2011 hingga 2017 mencapai 65 kasus, dengan 28 orang di antaranya meninggal dunia. Dengan kata lain, jumlah penderita yang tinggal saat ini sebanyak 37 orang.

Menurutnya, masyarakat terkesan menutupi untuk mengakui atau memeriksa penyakit HIV/AIDS. Lantaran itu, pihaknya memaksimalkan puskesmas agar gencar melakukan sosialisasi agar penderita bersedia memeriksakan diri.

“Kami tidak malu jika angka pengidap penyakit ini banyak. Malah kami ingin menemukan sebanyak-banyaknya penderita. Untuk itu, puskesmas di seluruh kecamatan diharapkan gencar menemukan pengidap HIV/AIDS agar segera diberi penanganan,” jelasnya.

Walaupun belum ada obat untuk penyembuhan HIV/AIDS secara penuh, tapi kata Efi, ada pengobatan yang memperlambat perkembangan penyakit seperti Anti Retroviral (ARV), setidaknya bisa membuat orang terinfeksi untuk bisa menjalani pola hidup sehat.

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) harus mengonsumsi obat ARV secara rutin. Khusus untuk ibu melahirkan, mereka mendapatkan tanggung jawab tambahan untuk sekuat tenaga menghindarkan penularan virus ke bayi mereka. “Jika ditanggung sendiri, biaya pengobatan ARV sangat mahal, mencapai jutaan rupiah, dan di sinilah peran kami, menemukan ODHA dan diberikan pengobatan gratis dari pemerintah,” ujarnya.

Efi menyebutkan, vonis positif HIV/AIDS itu memiliki konsekuensi yang berat. Oleh karena itu memberikan pengertian dilakukan secara perlahan-lahan. Kemudian pihaknya juga harus mengajak sang ibu dan suaminya untuk berbicara dari hati ke hati kepada petugas puskesmas yang turun ke lapangan. Menurutnya, terhadap pasien yang sedang dalam perawatan, penting untuk memberikan pengertian dan perhatian maksimal. “Inilah tahap krusial dalam penanganan HIV/AIDS karena prosesnya akan berlangsung panjang,” bebernya.

Untuk mengantisipasi penularan, Sri Efianti mengimbau masyarakat, khususnya yang sudah menikah, untuk setia pada pasangan masingmasing. Agar terhindar dari HIV/AIDS, harus menghindari seks bebas dan perilaku menyim pang lainnya. Selain itu, perlu pengawasan ketat dari seluruh unsur masyarakat, mengingat penularan HIV dan AIDS juga datang dari perilaku Lelaki Sex Lelaki (LSL). (h/ndi)

MTsN 3 Solok Bakal Bangun Musala Berlantai Tiga AROSUKA, HALUAN— MTsN 3 Solok terus melangkah maju dengan merencanakan pembangunan sebuah musala yang monumental berlantai tiga di madrasah yang berada di nagari Alahan Panjang tersebut. Jika pembangunannya selesai, inilah satu-satunya musala madrasah berlantai tiga di Kabupaten Solok.

“Pembangunan musala ini, bakal menelan dana sekitar Rp2.5 miliar,” ujar Ketua Komite MTsN 3 Solok, Syamsir Khatib Sampono, Rabu (24/1).

Diperkirakan musala ini mampu menampung sekitar 900 jemaah, sehingga semua siswa bisa melakukan salat berjemaah secara serentak.

Bangunan musala ini, tambah Syamsir, direncanakan akan dipakai dua tingkat untuk beribadah, seperti salat berjemaah di lantai dua dan kegiatan keagamaan di lantai tiga.

Sementara lantai dasar, basement dimanfaatkan untuk parkir kendaraan, toilet, dan tempat berwuduk. “Rencana pembangunan musala sudah ada sejak lima tahun  Redaktur: Juli Ishaq Putra

lalu,” ujar Syamsir, didampingi Kepala MTsN 3 Solok, Maidison dan perencana sekaligus arsitek dan koordinator pembangunan Wedi Mirza.

Dukungan majelis guru, tata usaha, komite madrasah, siswa, dan masyarakat sekitar, tentu sangat diharapkan agar pembangunan tempat ibadah di lingkungan Kemenag bisa dituntaskan. “Mari kita sisihkan sebagai penghasilan kita untuk membangun musala ini,” harap Maidison.

Pihaknya berharap, semua elemen bisa fastabiqul khairat untuk menyukseskan pembangunan musala ini. Baik ASN yang di lingkungan madrasah, maupun komite sekolah diharapkan bahu membahu dalam menyelesaikan pembangunan musala ini.

“Diperkirakan pembangunan akan memakan waktu selama tiga tahun. Namun bisa saja pembangunan berjalan lebih cepat jika infak dan sumbangan untuk pembangunan mengalir dengan lancar, sehingga pembangunannya juga berjalan lancar,” tambah Maidison. (h/ndi)  Layouter: Yohanes

22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22 PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Walnag di Pasbar Jangan Sampai Keluar Jalur

PASBAR, HALUAN – Sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di nagari, wali nagari (walnag) diminta untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan pemerintahan. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin akan menimbulkan keresahan, dan berujung terjadinya perpecahan di tengahtengah masyarakat.

Peringatan itu disampaikan tegas oleh Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Syahiran, saat melantik Penjabat (Pj ) Wali Nagari Sasak Efrizal, yang menggantikan Wali Nagari Sasak sebelumnya Arman yang masa jabatanya sudah berakhir, Senin (29/1), di kawasan pantai Muaro Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

“Sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat di tingkat kenagarian, sudah semestinya pemerintahan nagari berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melakukan praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jangan sampai wali nagari meresahkan masyarakat, dengan menayalahgunakan wewenang. Jangan coba-coba,” tegasnya.

Selain itu, Syahiran juga mengingatkan agar jangan sampai ada bentuk diskriminasi dalam pelayanan terhadap warga atau golongan tertentu. Sebab, hal ini dapat dipicu karena adanya praktik korupsi, kolusi, dan nopotisme, dalam bentuk penerimaan uang, barang, atau jasa ,yang dapat mempengaruhi wali nagari dalam mengambil sebuah keputusan.

“Jangan langgar sumpah jabatan, dan jangan membuat keputusan yang secara khusus memberi keuntungan bagi pribadi, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok lainnya, yang secara nyata merugikan kepenting an masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, segala bentuk praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kenagarian harus benar-benar dihindari, untuk mencapai tujuan pembangunan dan penyejahteraan masyarakat yang telah diprogramkan pemerintah daerah.

Di samping itu, Syahiran juga menjelaskan, peran wali nagari sangat penting dalam hal menjaga tatanan norma dasar kehidupan bernagari, yang bersendikan kepada falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Kepemimpinan wali nagari di Pasbar harus mempertahankan, menyeimbangkan, menyelaraskan, dan menyatukan tuntutan dan harapan dari semua pihak. Sehingga maksud dan tujuan pembentukan pemerintahan nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujarnya lagi.

Pelantikan Pj. Wali Nagari Sasak ini turut dihadiri Kapolres Pasbar AKBP Iman Pribadi Santoso beserta jajaran, Ketua TP PKK Pasbar Yunisra Syahiran, diwakili Wakil Ketua 1 Wati Yulianto, Ketua DWP Pasbar Harnina Manus Handri, Kepala SOPD terkait, Camat, dan tokoh masyarakat setempat. (h/idn)

BUPATI Pesisir Selatan Hendrajoni menyerahkan Bansos Rastra kepada salah seorang penerima manfaat di Kantor Camat IV Jurai Pessel, Senin ( 29/1). M. JONI

Harian Umum

SELASA, 30 JANUARI 2018 / 13 Jumaidil Awal 1439 H Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Mayoritas Warga Padanggelugur Tolak Pilwana PAW PASAMAN, HALUAN – Sejumlah warga Nagari Padanggelugur, Kecamatan Padang gelugur, Kabupaten Pasaman, menolak pelaksanaan pemilihan wali nagari antar waktu (PAW) di nagari tersebut. Jika diteruskan, penolakan mayoritas warga dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial di nagari tersebut.

BERTUGAS - Bupati Pasbar Syahiran saat melantik secara resmi Pj. Wali Nagari Sasak Efrizal, di Kawasan Pantai Muaro Sasak, Senin (29/1). IDENVI SUSANTO

REALISASI ANGGARAN NAGARI DI SOLSEL

Lima Nagari Belum Serahkan Laporan SOLOK SELATAN, HALUAN – Sebanyak lima nagari di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) hingga saat ini masih belum menyerahkan laporan realisasi penggunaan anggaran nagari tahun 2017. Hal itu berdampak kepada belum terekapitulasinya serapan anggaran pada tahun tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Solsel) Ali Afrionel kepada Haluan, Jumat (26/1). Meskipun begitu, Ali meyakini serapan anggaran sudah melebihi angka 90 persen.

“Jauh hari kami sudah mengirim permintaan realisasi penggunaan anggaran nagari, sebab BPK, sesuai surat tugasnya, bakal melakukan pemeriksaan anggaran nagari yang saat ini sudah dimulai. Kami tidak ingin ada nagari di Solsel yang menyalahi aturan penggunaan anggaran,” kata Ali.

Dikatakannya, Solsel pada 2018, mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten sebesar Rp49 miliar, atau turun sekitar Rp2 miliar dari tahun 2017 sebesar Rp51 miliar. Hal ini disebabkan adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) Solsel.

“Namun, untuk dana desa yang bersumber dari dana pusat tidak ada peningkatan seperti yang telah dijanjikan pemerintah pusat. Jumlahnya relatif sama dengan tahun lalu, sebesar Rp35 miliar. Tidak jadi naik sesuai janji pemerintah di 2017,” terangnya.

Ditambahkan Ali, untuk dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat, penyerahan APBNag ditenggat paling cepat pada Januari dan paling lambat April tahun ini. “Jika lewat dari jadwal itu, dana desa untuk nagari tidak bisa dicairkan.

Selama ini, yang menjadi ken-

dala pihak nagari dalam menyusun APBNag karena dalam penyusunannya berbeda dengan APBD kabupaten,” imbuhnya.

Diterangkan Ali, dalam menyusun APBNag, untuk kegiatan pembangunan fisik atau Infrastruktur, sudah harus dilampirkan RAB yang disertakan gambar. Tapi, keuntungannya, setelah disahkan tinggal melakukan pekerjaan.

Sementara itu, hingga akhir Januari 2018, baru empat nagari yang menyerahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) di Solok Selatan (Solsel) dari total 39 nagari yang ada di kabupaten tersebut.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan nagari, baik secara informal maupun surat resmi. Jika berdasarkan aturan penyerahan APBNag pada 30 Oktober dan dilakukan kembali tenggat hingga 31 Desember, tapi baru empat nagari yang menyerahkan,” sebut Ali.(h/jef)

Penolakan mayoritas war ga terhadap penetapan PAW wali nagari itu dibenarkan oleh Camat Padanggelugur Aswar. Menurut Aswar, warga menilai situasi tengah tidak mendukung pelaksanaan PAW wali nagari Padanggelugur. Sehingga warga meminta penetapan diundur hingga enam bulan ke depan.

“Penolakan PAW disampaikan mayoritas perwakilan warga dari dua jorong di nagari ini. Badan Musyawarah (Bamus) nagari setempat juga mengaku keberatan saat dilaksanakan sosialisasi PAW oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Permintaan penangguhan sudah dituangkan dalam berita acara.

Per jorong dihadiri 25 perwakilan warga, Bamus, tokoh masyarakat, dan Bagian Pem nag dan Hukum Pemkab Pasaman,” kata Aswar.

Langkah selanjutnya, berita acara tersebut akan disampaikan kepada Bupati Pasaman, untuk mendapat persetujuan atau penolakan.

Sebab, keputusan final pelaksanaan PAW tetap berada di tangan orang nomor satu di kabupaten tersebut.

“Bupati sendiri yang memutuskan apakah PAW di nagari ini disetujui untuk ditangguhkan atau tidak.

Tapi, sesuai aturan perundang-undangan, PAW harus tetap terlaksana secepatnya meski ada penolakan,” katanya lagi.

Sebelumnya, Asisten I bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Pasaman Dalisman Darsah sudah mengingatkan agar Pj Walinagari Padanggelugur Jasrul, segera menyiapkan pelaksanaan

Pemilihan Antar Waktu (PAW) di nagari itu.

“Pj Walinagari Padanggelugur sudah kita surati.

Mengingatkan beliau, agar tidak lagi menunda pelaksanaan PAW. Sebab, banyak ruginya jika sebuah Nagari masih dijabat oleh seorang Pj Walinagari, karena kewenangannya terbatas,” ujar Dalisman.

Dikatakan Dalisman, pelaksanaan PAW di nagari itu harus terlaksana secepatnya guna menghasilkan walinagari defenitif. Pihaknya pun sudah memberi tenggat waktu hingga Februari mendatang, tahapan PAW sudah harus terlaksana.

“Saya rasa PAW ini tidak ada hambatan lagi. Semua sudah sesuai prosedur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika ada riak-riak kecil di tengah masyarakat, saya rasa itu biasa. Itu bagian dari demokrasi,” katanya.

Dikatakannya juga, pelaksanaan pemiliha n PAW walinagari berbeda dengan pemilihan walinagari pada umumnya. Dalam Pilwana, seorang calon walinagari dipilih langsung oleh masyarakat secara langsung melalui sebuah mekanisme pemilihan. Sedangkan untuk PAW, calon walinagari hanya dipilih oleh beberapa unsur yang mewakili masyarakat.

Pelaksanaan PAW di Nagari Padanggelugur sendiri mendesak untuk dilakukan karena wali nagari sebelumnya, Saharuddin MDH, saat ini tengah mendekam di dalam tahanan (Rutan) Mu aro Padang, setelah tersan dung kasus korupsi dana rastra (Raskin). (h/yud)

21.868 KELUARGA DI PESSEL TERIMA BANTUAN

Wali Nagari Diminta Kawal Penyaluran Rastra PAINAN, HALUAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) meluncurkan pendistribusikanBantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) untuk 21.868 keluarga penerima manfaat di 15 kecamatan yang ada di Pessel.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Pessel di halaman Kantor Camat IV Jurai Pessel, Senin( 29/1).

Dalam arahannya, Bupati

Pessel Hendrajoni menegaskan, camat dan wali nagari mesti mengawal pendistribusian Bansos Rastra kepada penerima manfaat, untuk mengantisipasi terjadinya penyaluran yang tidak tepat sasaran di tengah masyarakat.

“Sebelumnya bantuan ini disebut Raskin. Tujuan penyalurannya jelas untuk meringankan beban masyarakat yang memiliki pendatan ren-

dah (di bawah standar). Bantuan diberikan setiap bulan, beda dengan Raskin yang diberikan per 3 bulan. Lalu untuk kualitas, beras ini medium dengan kadar air maks 14% dan butir patah maksimal 25%. Setiap keluarga menerima 10 kilogram,” kata Hen drajoni.

Bupati juga menegaskan, dalam pendistribusian Bansos Rastra, tidak boleh terjadi

pemungutan dalam bentuk apa pun kepada para penerima manfaat. Selain itu, tidak boleh ada bumbu politik, kepentingan, kedekatan, dan kekeluargaan yang pada ujungnya akan merugikan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Provinsi Sumbar Laswenri mengatakan, Bansos Rastra untuk Sumbar saat ini disalurkan kepada 210.000 keluarga penerima

manfaat yang tergolong miskin. Sesuai dengan intruksi Menteri Sosial RI. Kegiatan peluncuran penyaluran tersebut,juga ini diikuti beberapa orang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Pessel, Camat IV Jurai Pessel, Wali Nagari dan perangkatnya, dan beberapa orang perwa kilan penerima manfaat dari bansos tersebut. (h/mjn)

Kerupuk Gambir, Makanan Olahan Ibu-Ibu Nagari Siguntur Tuo Laporan : Okis Mardiansyah

K

abupaten Pesisir Selatan (Pessel) dikenal dengan hasil olahan getah gambir yang sangat berkualitas untuk ekspor, khususnya olahan dari Kecamatan Sutera dan Koto XI Tarusan. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, sejumlah masyarakat khususnya kaum laki-laki rela berbulan-bulan di ladang gambir untuk manggampo (mengempa), mengolah daun gambir hingga menjadi getah, untuk dijual ke luar daerah.

Namun, hal itu cenderung dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan tersebut cukup berat bagi perempuan karena harus tinggal dalam waktu yang lama di ladang gambir, meskipun beberapa perempuan juga mengempa dan kerja tersebut cukup berat.

Karena itu, sekelompok ibu-ibu di Lubuak Kasai, Kampung Tarandam, Nagari Siguntur Tuo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pessel mencari cara agar peremwww.harianhaluan.com

puan tetap bisa mengolah daun gambir menjadi sesuatu yang menghasilkan uang. Mereka mengolah daun gambir menjadi kerupuk yang renyah sehingga menjadi makanan yang khas.

Mereka menamakan produk tersebut dengan “Kerupuk Daun Gambir”.

Ketua Kelompok Usaha Kerupuk Daun Gambir Lubuak Kasai, Elliza, menjelaskan, ide mengolah daun gambir menjadi kerupakan muncul ketika sekelompok ibu-ibu rumah tangga di daerah itu tidak bisa lagi terlibat secara langsung dalam pengolahan getah gambir mengingat cara kerja yang cukup berat.

“Kami berpikir bagaimana caranya agar ketersedian gambir yang cukup banyak tidak mubazir dan bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu rumah tangga dalam bentuk lain. Kami sepakat untuk membuat kerupuk dari daun gambir,” ujarnya di Lubuak Kasai, Minggu (28/1).

Elliza menceritakan, kebiasan masyarakat di kampungnya adalah, selain menggunakan daun gambir selain sebagai

pelengkap untuk memamakan sirih, juga memanfaatkan daun gambir sebagai obat diare. Meski demikian, bagi mereka, tidak ada salahnya daun gambir dijadikan bahan kerupuk sebagai makanan.

Sejak lima bulan terakhir, kelompok mereka telah aktif memproduksi kerupuk daun

gambir dan dipasarkan untuk warga lokal dengan harga Rp 15 ribu perbungkus dengan berat 2 ons perbungkusnya.

Untuk membuat kerupuk daun gambir, menurut Elliza, sangat mudah. Ia menerangkan, untuk membuat kerupuk daun gambir cukup dengan menyediakan daun gambir yang masih

KETUA PKK Pessel, Lisda Hendrajoni, memperlihatkan kerupuk olahan daun gambir yang telah dikemas dalam kemasan plastik saat mengunjungi lokasi industri rumahan kerupuk daun gambir di Lubuak Kasai, Kampung Tarandam, Nagari Siguntur Tuo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pessel, Minggu (28/1). OKIS MARDIANSYAH

segar kemudian direbus dan dimasukkan dalam adonan yang telah disediakan berupa campuran tepung terigu, bawang putih, cabai merah, ketumbar, setelah itu diaduk dengan rata bersama daun gambir, setelah itu daun gambir digoreng.

“Sekarang, untuk menambah citra rasa kerupuk daun gambir, kami menambahkan ikan-ikan kecil dan daun kunyit.

Rasa pahit sedikit dari daun gambir tetap ada dan itu sebagai ciri khas pertanda kerupuk tersebut dari daun gambir,” tuturnya.

Dalam memasarkan kerupuk daun gambir, ibu-ibu itu memiliki kendala. Kendala lainnya adalah izin usaha yang baru sebatas izin dari wali nagari setempat. Oleh sebab itu, mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk kelancaran usaha kerupuk daun gambir tersebut agar berkembang dan bisa dip asarkan hingga keluar daerah.

“Sekarang baru Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi yang membantu pema-

saran. Mereka memesan produk kami untuk dipromosikan jika mereka ada kegiatan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TPPKK Pessel, Lisda Hendrajoni, mengaku bangga terhadap kreativitas perempuan-perempuan di Lubuak Kasai tersebut. Ia mengapresiasi ide kreatif yang dihasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga itu karena di tangan mereka daun gambir berhasil diolah menjadi kerupuk yang bisa menjadi makanan khas Pessel.

“Insyaallah, untuk memasarkan dan mempromosikan kerupuk daun gambir ini, kami akan melibatkan tim dari Dekranasda. Terkait dengan izin kemasan, tentu harus diakui dulu secara resmi sebab saat ini mereka belum mempunyai izin, hanya sebatas izin di nagari saja.

Selain itu, daun gambir setelah diolah menjadi kerupuk, apakah masih berkhasiat untuk obat atau tidak, ini harus kita kaji juga,” ujar Lisda yang kala mengunjungi Lubuak Kasai untuk melihat pembuatan kerupuk daun gambir itu.**

 Redaktur: Juli Ishaq Putra

 Layouter: Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar kar BPJS Kesehatan Terapkan CPS JAKARTA, HALUAN — Peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang didaftarkan Badan Usaha atau sektor Pekerja Penerima Upah (PPU) kini bisa menikmati sistem pembayaran tertutup (Close Payment System/CPS) dari BPJS Kesehatan. Sistem pembayaran tertutup akan diterapkan mulai 1 Februari 2018.

Dengan diterapkannya sistem tersebut, data peserta terdaftar terkini (updated) diharapkan akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing badan usaha atau perusahaan. Tidak hanya itu, pembayarannya juga sesuai dengan jumlah tagihan yang dikirimkan ke setiap badan usaha atau perusahaan.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menjelaskan, close payment adalah sistem pembayaran iuran JKN-KIS yang mensyaratkan pembayaran iuran hanya dapat dilakukan sesuai dengan jumlah tagihan yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan.

Artinya, badan usaha atau perusahaan harus membayar besaran iuran sesuai jumlah yang ditagihkan.

“Kebijakan ini kami tetapkan dengan tujuan tak lain untuk kepentingan peserta.

Terutama untuk memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan. Misalnya kartu tidak aktif karena badan usaha membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya,” ujar Kemal di Jakarta, Senin (29/1).

Agar berjalan dengan sukses dan tidak terhalang hambatan pada 1 Februari 2018, saat ini BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi dan rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha atau perusahaan. Kemal juga mengimbau kepada badan usaha atau perusahaan yang belum melakukan rekonsiliasi data untuk segera melakukan rekonsiliasi data.

BPJS Kesehatan membuka akses seluasluasnya kepada badan usaha atau perusahaan terkait rekonsiliasi data. Sebab, rekonsiliasi data penting untuk menghitung kekurangan atau kelebihan pembayaran h/rel/eri) iuran sebelum pelaksanaan CPS. (h/rel/eri)

Kuota Haji Kabupaten Solok Belum Bertambah AROSUKA, HALUAN — Kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah Kantor Kementerian Agama Kab Solok, Suharmen menegaskan, sampai saat ini jumlah kuota jamaah haji yang terpanggil untuk berangkat ke tanah suci masih belum mengalami penambahan.

Berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk Kabupaten Solok sebanyak 196 Jamaah Calon Haji (JCH) yang dipersiapkan berangkat tahun ini dan menunggu penetapan pelunasan dari pemerintah.

Hal ini ditegaskan Suharmen menanggapi banyaknya beredar berita terkait penambahan kuota bagi jamaah calon haji asal Indonesia oleh Pemerintah Kerajaan Saudi dalam berbagai grup sosial media.

Terkait biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 2018 masih menunggu persetujuan DPR sebelum diumumkan jadwal pelunasannya.

“Kita ingin meluruskan info yang beredar di berbagai media,” ujarnya kepada Haluan di Koto Baru, Senin (29/1).

Terkait berita yang beredar di sosmed tersebut, Suharmen mengatakan, sampai hari ini belum ada pengumuman resmi baik dari Pemerintah Arab Saudi apalagi dari Kementerian Agama selaku penyelenggara haji Indonesia. Untuk itu masyarakat jangan terpengaruh dengan berita yang m asih tergolong isu. “Terkait kuota haji maupun porsi keberangkatan, masyarakat dapat menanyakan langsung ke Kantor Kementerian Agama terdekat sehingga informasi yang diterima valid,” tegasnya.

Selain itu Kementerian Agama juga memberikan pelayanan informasi haji melalui aplikasi Haji Pintar yang dapat di download masyarakat melalui smartphone Android. “Dalam aplikasi ini masyarakat dapat mengakses beragam informasi haji termasuk nomor porsi dan estimasi keberangkatan,” tutup Suharmen. (h/ndi)

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

JELANG PERESMIAN PASAR PADANG PANJANG

Ribuan Calon Pedagang Mulai Mendaftar PADANG PANJANG, HALUAN — Jelang peresmian pasar pusat kota Padang Panjang, ribuan calon pedagang Pasar Pusat Kota Padang Panjang tampak antusias dan berbondong-bongdong mendaftarkan diri untuk dapat menempati Pasar Pusat yang di bangun menggunakan APBD Kota Padang Panjang itu.

Dari pantauan Haluan dilapangan, Rumah Dinas Walikota yang dijadikan sebagai tempat pendaftaran calon pedagang pasar tersebut, tak hentihentinya dikunjungi calon pedagang maupun masyarakat yang ingin berdagang semenjak, hari Kamis hingga Senin MULAI MENDAFTAR — Calon pedagang berbondong-bondang (29/1) kemarin.

Pasar Pusat Kota Padang Panjang. APIZ JACKSON Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah membludaknya pendaftaran masyarakat belum mempunyai (Diskoperindag dan UKM) Pa- calon pedagang yang akan NPWP mereka masih bisa mendang Panjang Arpan mengatakan, menempati pasar pusat Kota daftar tetapi dengan syarat saat semenjak dibukanya pendaftaran Pdang Panjang ini, selama penyerahan kunci dari Dinas untuk pedagang pasar Kamis lalu pendaftaran yang berakir hari Koperindag dan UKM kepada higga Senin (29/1) kemarin, ma- ini (kemarin-red) tercatat ri- pemilik mereka harus memsyarakat langsung berbondong buan calon pedagang telah perlihatkan NPWP tersebut mendatangi Rumah Dinas mendaftrkan diri,” tutur Arpan. sebagai bukti kepemilikan atau Walikota Padang Panjang guna Arpan juga mengatakan penyewa”, jelas Arpan. mencari informasi tentang syarat apabila persyaratan yang lain Sementara, Kepala Bidang pendaftaran calon pedagang sudah lengkap tetapi belum Perdagangan Drs. Reflis, MTP pasar. mempunyai Nomor Pokok Wa- menambahkan, ada empat ka“Antusias calon pedagang jib Pajak (NPWP), masyarakat tegori yang disediakan Diskountuk menempati kios di Pasar masih tetap bisa mendaftar perindag dan UKM kepada Pusat Padang Panjang cukup sebagai calon pedagang pasar. para calon pendaftar. tinggi, hal tersebut terlihat dari “Ya, memang benar jika “Kategori tersebut dian-

untuk mengambil formulir pendaftaran penempatan pedagang

taranya Pedagang yang mempunyai kios atau los atas nama sendiri, membayar retribusi sendiri dan merupakan pedagang aktif, Pedagang yang punya kios atau los yang membayar retribusi tetapi orang lain yang berjualan, Pedagang yang menyewa kios yang membayar retribusi langsung serta Pedagang baru yang ingin menyewa,” jelas Reflis.

Reflis juga menjelaskan, sebanyak 1.277 kios yang terdiri atas tiga lantai dengan delapan blok yang akan di-

tempati oleh pedagang.

“Itulah jumlah dan penbagian kios yang bisa ditempati pedagang pasar saat bulan Februari nanti. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan Diskoperindag dan UKM terhadap pengoperasian pasar baru tersebut,” tegas Reflis.

Terpisah, tanggapan dari salah seorang calon pedagang, Elko menyatakan sangat bersyukur sekali dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota supaya tidak terjadi kesenjangan antara pedagang. (h/pis)

Dinas Pertanian Raker Bahas Program Kerja DHARMASRAYA, HALUAN — Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya di bawah naungan Kepala Dinas Pertanian, Darisman menggelar rapat kerja (raker) untuk pemantapan program kerja tahun 2018 saat ini.

Acara di pusatkan di Auditorium Kantor Bupati setempat, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, Senin (29/1) dan dihadiri segenap

petugas pertanian di lapangan, Kepala BPP, Penyuluh Pertanian Lapangan, serta perwakilan KTNA dan Kelompok Tani se-Kabupaten Dharmasraya.

Kepala Dinas Pertanian Dharmasraya, Darisman menyampaikan, raker ini sebagai wadah silaturahmi antar petugas pertanian. raker ini juga diharapkan menjadi sarana untuk berbagi informasi berkaitan dengan beragam

program kerja untuk kemajuan pembangunan dibidang pertanian.

Sementara Wakil Bupati Amrizal, memberikan apresiasi atas terselenggaranya raker tersebut.

Menurut wabup, raker ini sangat strategis dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pembangunan kapasitas dan kualitas pertanian Dharmasraya ke depannya.

“Dalam rapat kerja ini,

penting untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan di tahun 2017,” tegas wabup.

Selanjutnya, perumusan dan penetapan sasaran program kerja tahun 2108, hendaknya selalu konsis dan komit dengan prioritas sasaran produksi padi, jagung dan bahan pangan lainnya.

“Buatkan rumusan strategis sebagai langkah maupun upaya yang akan dilakukan. Bila

Dishub Pessel Segera Realisasikan Program PJU PAINAN, HALUAN — Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perhubungan Pessel, akan melakukan monitoring lapangan terhadap sejumlah titik wilayah yang belum memiliki lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di daerah itu.

Kepala Dinas Perhubungan Pessel Nuzirwan, melalui Sekretaris Hasrial Amri mengatakan, bahwa tahun 2018 ini pihaknya menganggarkan pemasangan PJU ke 31 titik lokasi di daerah itu.

Peruntukan PJU ini, lanjut dia, dialokasikan untuk sejumlah wilayah yang belum memiliki sarana penerangan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Benar, 31 titik ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada

di Pessel. Nanti, tergantung pada kebutuhan dan usulan masing-masing masyarakat.

Dan secara bertahap, PJU akan terpasang dalam bentuk lampu LED dan solar sel,” jelas Hasrial Amri di Painan, Selasa (29/1).

Menurutnya, program PJU pada Dinas Perhubungan Pessel, baru di mulai pada tahun 2018 ini. Sebab, sebelumnya untuk penanganan penerangan lampu jalan berada pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pesisir Selatan.

“Pada tahun 2018 ini kita sudah anggarkan sekitar Rp 4 miliar. Dari dana itu, maka a k a n k i t a t e r a p k a n p en e rangan jalan secara bertahap sampai ke pelosok daerah,” sebutnya.

Lebih lanjut kata dia, demi suksesnya progr am ker ja tersebut sesuai terget, maka pihak nya b erhar a p adanya dukungan penuh dari seluruh steakholder dalam realisasi PJU tersebut.

Sebab, sejauh ini pihaknya masih membutuhkan data lapangan yang akurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait penerangan jalan.

“Jadi, agar suksesnya program ini. Maka pihak kita sangat mengharapkan adanya usulan dari masyarakat atau melalui usuluan Musrenbang n agari hingga tingkat kecamatan.

Mungkin bisa juga melalui usulan DPRD agar bisa terealisasi secara merata,” tutupnya. (h/mgkis)

Warga Aie Luo Serahkan Senpi ke Polres Solok

KAPOLRES Solok, AKBP Ferry Irawan memperlihatkan senjata api laras panjang yang diserahkan warga Aie Luo Payung Sekaki di Mapolres Arosuka, Senin (29/1). WANDI MALIN www.harianhaluan.com

23

AROSUKA, HALUAN — Kerja sama masyarakat dengan jajaran kepolisian dalam usaha menumbuhkan ketertiban dan kenyamanan semakin tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kesadaran masyarakat menyerahkan senjata api jenus gobok kepada Kapolsek Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Selasa (23/1) lalu.

Terhadap kerja sama itu, Kapolres Solok, AKBP Ferri Irawan didampingi Waka Polres, Kompol El Lase dan Kapolsek Payung Sekaki, Iptu Evi Wansri memberikan

apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang telah dengan sukarela menyerahkan senjata api yang sebelumnya digunkanan untuk berburu hama babi di daerah itu.

Penyerahan satu unit senjata jenis gobok aktif milik masyarakat dilakukan oleh Wali Nagari Aie Luo, Maila. Senjata tersebut diserahkan masyarakat setelah adanya imbauan oleh Kapolsek Payung Sekaki untuk menyerahkan seluruh senjata api yang disimpan untuk keperluan berburu.

“Kita akan terus meng-

gugah warga agar menyerahkan semua senjata api yang disimpan di rumah,” jelas Ferry Irawan.

Aksi penyerahan senjata rakitan itu, menurut Kapolres Solok untuk menindaklanjuti imbauan Kapolda Sumbar dalam mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, seperti pernah terjadi dikawasan Kabupaten Dharmasraya. “Kita mengantisipasi, agar peristiwa serupa jangan terjadi diwilayah hukum Polres Solok,” paparnya. (h/ndi)

mungkin, tetapkan kebijakankebijakan strategis agar target dapat tercapai sesuai rencana dan harapan,” ujarnya.

Ke depan wabup juga berharap, raker semacam ini dapat menjadi agenda tahunan dan menjadi contoh bagi intansi teknis lainnya, sebagai upaya untuk melakukan evaluasi, sinkr onisasi, penyusunan serta perumusan pencapaian program atau kegiatan. (h/mg-bdr)

KNPI Tanah Datar Gelar Musda ke XII TANAH DATAR, HALUAN — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tanah Datar menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Aula Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanah Datar, Minggu (28/1).

Musda ke XII tersebut mengusung tema Pemuda Berintegritas untuk Tanah Datar dan langsung dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Zuldafri Darma.

Wabup Zuldafri Darma pada kesempatan itu menyampaikan apresiasinya karena telah dilaksanakannya Musda tersebut dan menghimbau para peserta agar selalu menjaga kebersamaan sehingga seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar.

“Dalam semangat Musda ini mudah-mudahan dapat melahirkan sosok pemuda berintegritas yang dapat mendorong kemajuan dalam bentuk apapun dan kita mengetahui pemuda adalah mitra pemerintah,” ujarnya.

Harapan pun dilontarkan Wabup agar seluruh pemuda khususnya di Tanah Datar menjadi pelopor bagi pemuda lainnya untuk memberikan pendidikan yang positif sehingga tercipta masayarakat yang madani,  Redaktur: Heldi Satria

sejatera dan berahklak.

“Kandidat yang ikut dalam pemilihan dalam Musda XII KNPI kali ini dan nantinya dapat menjadikan proses ini sebagai pembelajaran yang dapat memotivasi diri sendiri bagaimana menahkodai kepemimpinannya dengan baik,” ujar wabup.

Tak hanya membuka secara resmi, saat itu Wabup juga memberikan bantuan sebagai bentuk partisipasinya, bantuan diterima langsung oleh Ilham Mustafa selaku Ketua Panitia.

Sementara, Ketua KNPI Sumatera Barat Devika Yuliandra yang diwakili oleh Marta Suhendra yang menjabat sebagai Wakil Ketua OKK KNPI mengucapkan selamat atas terlaksananya Musda XII KNPI Tanah Datar yang memang sudah lama direncanakan. “Selamat bermusda dan semoga yang ter pilih dapat mempimpin KNPI Tanah Datar dengan baik,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD KNPI Tanah Datar, Taufik Edwarsyah, juga mengatakan bahwa Musda yang terselenggara kali ini berkat kerja keras seluruh anggota panitia yan g bertujuan untuk membangkitkan gairah pemuda dalam berorganisasi. (h/fma)  Layouter: Rahmi

24

SELASA, 30 JANUARI 2018 13 Jumaidil Awal 1439 H

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Curi Uang Teman Sekamar, Warga Bungo Terancam 5 Tahun Penjara SIJUNJUNG, HALUAN — Tersangka AA (32), warga Muaro Bungo Provinsi Jambi yang tega mengambil uang serta menguras ATM milik teman sekamarnya yang bernama Purnoto (37), warga Jorong Parik Rantang Kenagarian Kunpar Kecamatan Kamang Baru. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp32,5 juta.

Kejadian tersebut bermula pada Kamis (18/1) lalu, saat korban bernama Purnoto yang hendak tidur di kamar di rumah kontrakannya di Jorong Prik Rantang Kenagarian Kunpar Kecamatan Kamang Baru hendak tidur usai pulang bekerja dan sebelum tidur, korban sempat menaruh dompet miliknya tersebut diatas rakrak meja yang posisinya tak jauh dari tempat tidurnya.

Saat bangun keesokan paginya, korban tidak menemukan dompet miliknya yang berisi uang tunai sebesar Rp2,5 juta dan identitas diri lainnya serta ATM ditempat biasanya korban menaruh dompetnya tersebut.

Saking cemasnya, korban pun sempat bingung dan mencari dompet tersebut disekitar tempat ia menaruhnya, namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil.

Setelah itu, Purnoto (korban) pun kehabisan akal dan melakukan pengecekan di ponsel miliknya. Namun alangkah terkejut dirinya saat mendapatkan isi SMS Banking laporan dari salah satu provider bank yang isinya bahwa telah dilakukan transaksi senilai Rp30 juta dari ATM yang ada di dompetnya yang hilang tersebut.

Korban pun tidak sempat menaruh curiga kepada pelaku “AA” yang tak lain merupakan teman sekamarnya karena telah dianggap sebagai teman dekatnya sekaligus keluarga yang selama ini yang sering bersama dirinya.

Namun, setelah banyak melakukan pertimbangan dan hanya pelaku yang mengetahui PIN ATM milik korban karena pelaku sering disuruh korban untuk melakukan transfer. Korban pun akhirnya mencari pelaku “AA”, namun pelaku tidak berhasil ditemukan oleh korban dan tidak bisa dihubungi. Setelah lama menunggu, korban pun akhirnya melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Mapolsek Kamang Baru dengan no.LP/03/ 01/2018-SPKT pada tanggal 26 Januari 2018 untuk ditindak lanjuti.

Jajaran Reskrim Polsek Kamang pun bergerak cepat untuk menangkap pelaku yang diketahui telah melarikan diri ke rumahnya di Muaro Bungo Provinsi Jambi. Setelah melakukan penyidikan dan pengintaian, akhirnya pelaku AA dapat diamankan di rumahnya dan pelaku pun mengakui perbuatannya dan selanjtnya diamankan ke Mapolsek Sijunjung untuk penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Sijunjung AKBP Imran Amir didampingi Kapolsek Kamang AKP Lazuardi membenarkan kejadian tersebut, dimana korban dan pelaku sama-sama saling kenal.

“Iya betul, korban dan pelaku saling kenal. Tersangka mengetahui nomor PIN ATM yaitu pada saat sebelum kejadian pencurian, tersangka pernah bahkan sering disuruh korban meminta bantuan untuk tranfer di ATM dan pada saat itulah tersangka menghafal nomor PIN milik korban,” kata Kapolres kepada wartawan, Senin (29/1).

“Menurut pengakuan pelaku kepada petugas, pelaku mengaku menggunakan sebagian uang yang ditarik tunai melalui beberapa kali transaksi tersebut untuk memnuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta membeli pakaian, sepatu dan lain-lainnya, bahkan pelaku juga mengaku ada yang digunakan untuk berfoya-foya di Muaro Bungo Jambi,” jelasnya. (h/ogi)

YUDAS SABAGGALET

Optimis Tuntaskan Trans Mentawai MENTAWAI, HALUAN — Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet tetap optimis menuntaskan Trans Mentawai sampai akhir masa jabatan di periode yang kedua ini.

RAZIA KENDARAAN — Kasat Lantas Tanah Datar, AKP Yulandi Rusadi saat melakukan razia kendaraan di Batusangkar, Senin (29/1). KHAIRUL

Pengemudi Ojek Jadi Pelopor Berlalu Lintas TANAH DATAR, HALUAN — Aliansi tukang ojek di Kota Batusangkar dan pinggiran kota digandeng oleh jajaran Satlantas Polres Tanah Datar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

Selain untuk menjadi pelopor, tukang ojek juga diajak untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kejahatan terhadap penumpang.

Kasat Lantas Polres Tanah Datar, AKP Yulandi Rusadi, Senin (29/1) mengatakan, seribuan tukang ojek tersebut telah didata oleh pihaknya. Setiap tukang ojek yang terdaftar telah dikumpulkan dan diberikan pengarahan terkait hal tersebut.

“Selain untuk menekan angka laka lantas dan pelanggaran lalu lintas, para tukang ojek ini sengaja kita gandeng untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan oleh tukang ojek kepada penumpang,” sebut kasat.

Mantan Kapolsek Tilatang Kamang tersebut mengaku telah mendata para tukang ojek dan mengumpulkan ketua pangkalan ojek. Dari pertemuan tersebut, ojek pelopor keselamatan akan segera diresmikan dalam waktu dekat.

“Setiap data tukang ojek sudah kita data nama dan alamat serta nomor kendaraannya, jika nanti terjadi tindakan kejahatan oleh tukang ojek, kita akan lebih gampang mencari pelakunya,” ujarnya.

Para tukang ojek ini nantinya akan diberikan rompi seragam sesuai daerah nya masing-masing. Merka juga nantinya akan diberikan pengarahan bagaimana menjadi pelopor tukang ojek dalam berlalu lintas.

“Fokus utamanya tentulah dalam berkendaraan, banyak hal yang harus diperwww.harianhaluan.com

hatikan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sebelum berkendara masyarakat diminta untuk memperhatikan kelengkapan kendaraan,” terangnya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan tersebut, jelas kasat, terutama bagi pengendara sepeda motor di antaranya adalah spion kendaraan, penggunaan helm serta memperhatikan ramburambu lalu lintas selama berkendara.

Selain menggandeng tu-

kang ojek, pihaknya sebut kasat juga melakukan penyuluhan ke setiap sekolah serta ke seluruh pengemudi angkutan umum. “Pada beberapa titik rawan juga sudah dipasang imbauan dalam bentuk spanduk dan baliho,” ujarnya.

Ia menambahkan angka kecelakaan di daerah tersebut didominasi oleh masyarakat umum dan pelajar.

“Kami harapkan angka tersebut dapat terus menurun,” kata dia.

Setidaknya, selama ta-

hun 2017 lalu ada 25 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi sejak Januari hingga Desember 2017 di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Kejadian tersebut meningkat tiga persen dari tahun sebelumnya.

“Tahun ini korban laka lantas meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 22 orang. Pada tahun 2017 terdapat 25 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,” sebutnya.

Kasat mengatakan, dari

88 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2017 di wilkum Tanah Datar, mengakibatkan 25 orang meninggal dunia, 10 orang korban luka berat dan 146 orang luka ringan, dengan kerugian materil yang diakibatkan mencapai Rp120.500.000.

Sementara untuk data pelanggaran pihaknya telah mengeluarkan 6.000 lembar surat tilang dengan jumlah denda yang didapat Rp 362.367.000. (h/mg-rul)

Hal itu ia ungkapkan kepada Haluan baru-baru ini, sesaat sebelum rapat tertutup d i Bap peda Mentawai. Ia menyebutkan, 20 paket multiyears Trans Mentawai bakal tuntas ditangannya.

Ia akui, faktor geografis akan menjadi tantan gan tersendiri dalam mewujudkan mimpi itu. Namun ia berharap semua pihak saling bahu membahu menuntaskan masalah ini.

Lebih jauh ia menyebutkan, selain Trans Mentawai, beberapa program unggulan lainnya tetap diprioritaskan seperti Mentawai terang, Mentawai Emas dibidang Kepariwisataan dan lain sebagainya yang dituangkan dalam visi-misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elfi mengatakan, total panjang jalan Trans Mentawai yang ditargetkan mencapai 393 km, yang terdiri dari Trans Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Trans Pagai Selatan.

Ia menyebutkan, dari 393 km tersebut, yang baru terbuka sekitar 204 km lebih dan baru terselesaikan sepanjang kurang lebih 70 km saja.

Sedangkan yang belum tersentuh sama sekali kurang lebih 188 km lagi.

Lebih jauh ia menyebutkan, untuk menggenjot pembangunan jalan tersebut, Pemkab Mentawai mela-

 Redaktur: Heldi Satria

lui APBD Kabupaten Mentawai akan mengucurkan sedikitnya Rp940 miliar untuk 20 paket yang direncanakan.

“20 paket multiyears tersebut dilaksanakan secara bertahap tiap tahun dan terbagi atas Siberut 9 paket, Sipora 3 paket, Pagai Utara 4 paket dan Pagai Selatan 4 paket. Untuk saat ini hanya 16 paket dulu, mengingat kondisi anggaran yang sedang terjadi defisit, dan tahun ini sedang pr oses l elang,” terangnya.

Sementara itu, mengingat penuntasan Trans Mentawai m embutuhkan biaya yang cukup besar, pihaknya mendorong agar jalan di Mentawai berstatus jalan nasional sehingga bisa dibangun langsung oleh pusat.

“Tahun ini Pemerintah Pusat mengucurkan sedikitnya Rp135 miliar yang terbagi atas pembangunan jembatan Rp100 miliar dan Rp35 miliar untuk jalan,” ungkapnya.

Disamping itu, katanya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengucurkan anggaran pembangunan jalan yang berstatus jalan provinsi senilai Rp5 miliar.

“Jika kita hanya mengandalkan APBD Mentawai, kita tidak punya kekuatan.

Tetapi jika Trans Mentawai ini kita keroyok bersamasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, Mentawai bisa mengejar ketert inggalan,” p ungkasnya . (h/mg-red/hel)

 Layouter: Rahmi