Haluan 30 September 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SABTU,

30 September 2017 / 10 Muharram 1439 H / Edisi: 320, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

TERKAIT TUMPAHAN CPO KE LAUT

Cabut Izin PT Wira Inno Mas! JIKA dalam penelusuran masalah terbukti perusahaan lalai, cabut izinnya. Itu harus dipertimbangkan.

Pemerintah harus tegas” YULIARMAN Anggota DPRD Sumbar.

PADANG, HALUAN — DPRD Sumbar meminta PT Wira Inno Mas bertanggung jawab atas tumpahnya 50 ton minyak sawit mentah ke perairan Teluk Bayur. Pemerintah, katanya juga mesti mempertimbangkan sanksi pencabutan atau pembekuan izin kepada perusahaan itu.

Permintaan pertanggungjawaban disampaikan anggota DPRD Sumbar asal Daerah Pemilihan (Dapil) Pa-

dang, Yuliarman. Dia menyesali kebocoran Crude Palm Oil (CPO) dari tangki timbun PT Wira Inno Mas yang terjadi di Teluk Bayur.

“Perusahaan itu harus bertanggungjawab mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak. Juga harus jadi pelajaran oleh perusahaan yang lain agar jangan lalai dengan tangki minyak mereka, khususnya yang terletak di

Teluk Bayur. Jika memang diperlukan dan adanya kesalahan fatal, cabut izin PT Inno Mas itu,” tegas Yuliarman.

Disebut Yuliarman, selain meminta perusahaan bersangkutan bertanggungjawab pihak terkait agar memberi peringatan terhadap PT Wira untuk kedepannya lebih berhati-hati. “Jika dalam penelusuran masalah terbukti perusahaan ber-

sangkutan lalai, cabut izin perusahaan bisa dipertimbangkan. Pemerintah harus t egas, kapan perlu diberikan suatu sanksi. Tak hanya PT Wira Inno Mas, perusahaan-perusahaan yang lain juga harus diawasi bagaimana mereka menjaga tangki masing-masing,” ulas Yuliarman.

Kemudian ia juga mengimbau

>> CABUT IZIN hal 07

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS Al BAqarah Ayat 183) SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.59 12.19 15.31 18.22 19.31

WIB WIB WIB WIB WIB

KPK Bisa Terbitkan Sprindik Baru Setnov JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pihaknya bisa menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk mengusut kembali kasus Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan korupsi proyek e-KTP. Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menanggapi putusan Hakim Cepi Iskandar di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

Hakim Cepi memutuskan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah.

Dengan demikian, penyidikannya harus dihentikan. “Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang mana didalam aturan itu, bahwa apabila dalam penetapan tersangka itu dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru,” kata Setiadi usai sidang putusan praperadilan, Jumat petang.

Namun, Setiadi menegaskan, bukan berarti KPK sudah memutuskan untuk kembali mengeluarkan Sprindik terhadap Novanto. KPK akan terlebih dulu mem

>> KPK BISA hal 07

Bareskrim Sita Aset YSN di Tegal PADANG, HALUAN — Penyidik Subdirektorat IV Dittipidkor Bareskrim Polri kembali menyita aset milik Yusafni Ajo, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar, yang terjerat kasus korupsi SPj fiktif. Aset yang disita berupa tanah yang berada di Desa Margahayu, Kecamatan Margasari, Tegal, Jawa Tengah.

Tanah yang disita jumlahnya delapan bidang, dengan luas 14 ribu meter. Penyitaan ditandai dengan pemasangan papan warna merah sebagai tanda penyitaan untuk keperluan penyidikan, Jumat (29/9) siang.

Diduga, uang pembeli tanah itu merupakan hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh Yusafni.

Kanit Dittipidkor Bareskrim Mabes Polri, AKBP Rahmat Nurhidayat mengungkapkan, tanah-tanah itu dibeli Yusafni seharga Rp. 1,2 miliar dari hasil korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis di Dinas Prasjaltarkim Sumbar. “Uang hasil korupsi oleh Yusafni, sebagian dibelikan tanah di Tegal. Tanah ini merupakan akses jalan menuju ke lokasi penambangan galian C di Margasari,” ungkap Rahmat Nurhidayat.

Dijelaskannya, pada tahun 2012 sampai

>> BARESKRIM hal 07

BERSIHKAN LAUT — Personil yang terdiri dari Satuan Keamanan Laut (Satkamla) dari Lantama dan Yonmarhahlan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan Tentara Angkatan Laut dikerahkan dalam pembersihan laut akibat tumpahan Minyak Mentah PT Wira Innomas di Perairan Teluk Bayur, Padang. Dari 50 ton minyak yang tumpah, sekitar 30 tonnya sudah dibersihkan, hingga Jumat (29/9) siang. IST

Lima Pegawai BPN Praperadilankan Polda Sumbar PADANG, HALUAN — Lima pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang jadi tersangka kasus pemalsuan data negara terkait barang bukti kepemilikan tanah ahli waris Kaum Maboet, akhirnya mengajukan praperadilan. Penetapan kelimanya sebagai tersangka, dianggap kesalahan besar Polda Sumbar.

Gugatan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN)

Padang dengan Nomor Gugatan 04/ Pit.Pra/2017/PN-Pdg tertanggal 27 September 2017. “Menjadikan lima pegawai BPN Padang sebagai tersangka adalah kesalahan besar Polda Sumbar. Banyak pelanggaran yang dilakukan penyidik dan terkesan mengabaikan pembelaan kami. Karena itulah, kami melawan dan mengajukan praperadilan ke PN Padang,” kata Ketua Tim Penasihat Hukum

(PH) BPN Padang Rahmat Wartira kepada wartawan, Jumat (29/9).

Rahmat Wartira menjelaskan, pelanggaran penyidik terlihat jelas setelah menyangkakan pelanggaran Pasal 263 ayat 2 terkait penggunaan dokumen palsu kepada lima pegawai BPN Padang. Sebab, dalam sangkaan pelanggaran pasal tersebut penyi

>> LIMA PEGAWAI hal 07

SIDANG DUGAAN KORUPSI E-KTP

Saksi Sebut Gamawan Pakai Perantara

JOHANES Richard Tanjaya alias Johanes Tan dihadirkan sebagai saksi perkara korupsi e-KTP. Jumat (29/9). Johanes dimintai keterangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. IST

PADANG, HALUAN — Dugaan keterlibatan mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) kembali muncul dalam pe rsidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (29/9).

Kali ini, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menghadirkan Johanes Richard Tanjaya alias Johanes Tan. Johanes bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Johanes adalah salah satu anggota tim yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan e-KTP. Bersama Andi Narogong dan para pengusaha lain, Johanes

PULUHAN pengungsi Rohingya berebut makanan yang dibagikan relawan kepada mereka. Para pengungsi, sampai sekarang masih dihantui ketakutan dan belum mendapatkan jaminan keselamatan jika kembali ke Myanmar. IST

KAPAL TERBALIK

50 Pengungsi Rohingya Hilang BANGLADESH, HALUAN — Lebih dari 50 pengungsi Rohingya asal Myanmar hilang setelah kapal mereka tenggelam di perairan lepas pantai Bangladesh. Sejauh ini, 19 orang telah dipastikan tewas dalam insiden tersebut.

Kepolisian Bangladesh menyatakan, para pengungsi tersebut tenggelam di lautan ganas pada Kamis (28/9) malam waktu setempat.

Disebutkan kepolisian Bangladesh, kapal tersebut tenggelam di saat hujan deras dan

>> SAKSI SEBUT hal 07

>> 50 PENGUNGSI hal 02

RIBUAN ORANG IKUT AKSI 299

Melawan PKI, Menolak Perppu Ormas JAKARTA, HALUAN — Ribuan orang, Jumat (29/9) mendatangi Gedung MPR/ DPR. Mengawali aksi dengan salat jumat, massa mendesak DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Massa gabungan dari sejumlah ormas itu mulai berkumpul di depan Gedung MPR/DPR/DPD sejak pukul 9.00 WIB. Kaum pria datang dengan mengenakan gamis dan baju koko, sedangkan kaum wanita da

>> MELAWAN hal 07 www.harianhaluan.com

SEORANG pengunjuk rasa dalam mengibarkan bendera merah putih di depan Gedung MPR/DPR. Para pengunjuk rasa dalam aksi 299 mendesak DPR menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia. IST Redaktur: BHENZ MAHARAJO

Layouter: IRV@ND

2

UTAMA

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

PASCA GEMPA 30 SEPTEMBER 2009

Warga Harus Punya Edukasi Siaga Bencana PADANG,HALUAN — Pasca gempa 30 September 2009, sudah delapan tahun berlalu Pemerintah Kota Padang mengakui belum maksimal dalam memberikan edukasi siaga bencana kepada masyarakat.

“Pemerintah menyadari belum maksimal, sebab fokusnya beberapa tahun kebelakangan adalah untuk membangun kembali infrastruktur yang runtuh dan rusak akibat gempa. Sedangkan untuk edukasi siaga bencana kepada masyarakat baru kita lakukan tahun ini,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Edi Hasymi saat ditemui Haluan, Jumat (29/9).

Dikatakan Edi, paling penting yang harus diambil atas terjadinya peristiwa gempa tersebut adalah bagaimana masyarakat sadar bahwa mereka berada di wilayah rawan terhadap bencana.

“Masyarakat harus proaktif untuk membekali dirinya dan keluarga dalam memperoleh pengetahuan terkait siaga bencana. Sebab yang akan menjadi korban dalam bencana adalah diri sendiri. Ini yang harus dipahami oleh semua masyarakat,”katanya.

Ditambahkan edi, edukasi terhadap siaga bencana harus menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Jika tidak, saat terjadi bencana akan tetap banyak korban jiwa yang ber-

jatuhan.

Dijelaskan Edi, butuh waktu hingga 10 tahun untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi siaga bencana. Kalau masyarakat, tidak mau dan peduli terhadap pentingnya ilmu mengenai kesiagaan terhadap bencana.

“Saat ini saja baru 5.000 warga yang baru kita datangi dan berikan edukasi mengenai siaga bencana. Tentunya butuh waktu sekitar 10 tahun untuk memberikan edukasi kepada satu juta penduduk Kota Padang. Itu pun, minimal setiap tahunnya harus mengedukasi 30.000 ribu kepala keluarga,” jelasnya.

Ditambahkan Edi, pasca gempa tersebut ada 132 sekolah dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang telah diperbaiki.

Jumlah dana yang digunakan mencapai Rp134,8 miliar.

Sementara itu, untuk kerusakan rumah penduduk mencapai 107.028 unit. Terdiri dari rusak berat 33.597, rusak sedang 35.816, dan rusak ringan 37.615 unit, dengan kerugian mencapai Rp5,5 triliun.

“Sekitar 90 persen rumah penduduk tersebut sudah diper-

Maling Infak Jumat Bonyok Dihajar Massa

TUGU GEMPA — Kepala BPBD Kota Padang, Edy Hasymi menyemprot kawasan Tugu Gempa di depan Hotel Inna Muara Padang yang akan digunakan untuk memperingati delapan tahun tragedi gempa di Padang pada 30 September 2017. IST

baiki dan mendapatkan bantuan untuk biaya perbaikan. Sisanya, paling yang benar-benar tidak sanggup lagi untuk mendirikan rumah atau anggota keluarga sudah meninggal semua akibat gempa,” sebutnya.

Sementara itu menurut Ketua Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) Patra Rina Dewi mengatakan, hingga saat ini Pemerintah Kota Padang belum membuat kebijakan pentingnya kurikulum tentang kesiapsiagaan bencana di sekolah/madrasah. Beserta keajiban sekolah untuk menjadikan bangunannya aman/

ramah terhadap bencana. Kemudian, peningkatan kapasitas masyarakat belum rutin berkesinambungan, seharusnya bisa dilakukan melalui penguatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Masyarakat. Lalu, pelatihan KSB masih dominan pada tanggap darurat dan Pemko belum mengaktifkan rumah ibadah khususnya mesjid sebagai corong pengetahuan ataupun sebagai rantai peringatan dini.

“Yang sudah dilakukan Pemko baru Inisiasi sekolah cerdas bencana . Mulai akan mengkaji ulang keberadaan

bangunan yang berpotensi sebagai tempat evakuasi sementara (TES)/shelter. Serta melakukan coffee morning dengan seluruh penggiat kebencanaan,”ujarnya.

Ditambahkannya, hingga saat ini masih banyak masyarakat belum menumbuhkan kesadaran kesiapsiagaan bencana sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat masih mudah panik jika ada berita tentang prediksi para ahli mengenai gempa berpotensi tsunami. Kemudian, masyarakat masih enggan ikut simulasi evakuasi. (h/mg-mel)

50 Pengungsi ...................................................................... Dari Halaman. 1 angin kencang melanda perairan yang berombak ganas. Seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (29/9), ada 27 orang yang selamat dalam insiden itu. Namun 19 orang lainnya dipastikan tewas dan lebih dari 50 orang lainnya hilang. Tidak disebutkan berapa jumlah pengungsi Rohingya di kapal tersebut. Namun Organisasi Migrasi Internasional menyatakan, sekitar 130 orang diyakini berada di atas kapal tersebut.

Menurut polisi, 17 korban selamat ditemukan, bersama 15 mayat wanita dan anak-anak.”Rohingya yang selamat mengatakan ada lebih dari 100 orang Rohingya di kapal.

Kami khawatir akan menemukan lebih banyak mayat,” kata Inspektur Mohamed Kai Kislu seperti dilansir Aljazirah, Jumat, (29/9).

Nurul Islam, korban selamat, 22 tahun dari Rathetaung mengatakan, ia menaiki kapal dari Go Zon Dia, sebuah desa Rohingya di sepanjang sungai Naf, pada pukul 22.00 pada Rabu waktu setempat. Dia membenarkan bahwa lebih dari 100 orang, kebanyakan wanita dan anak-anak, berada di atas kapal. Di antara mereka ada ibu Islam, istrinya, dan anak laki-laki, serta saudara perempuan dan tiga anaknya.

Dikhawatirkan mereka semua meninggal.”Saya mencoba berpegang pada anak saya, tapi saya tidak bisa,” kata Islam masih syok dan kelelahan. Ambulans, polisi, dan petugas pemadam kebakaran bergegas ke tempat kejadian, begitu pula

www.harianhaluan.com

penduduk setempat membawa obor untuk membantu operasi penyelamatan. “Ada begitu banyak anakanak, saya melihat enam terendam,” kata saksi Kullia Mia, yang termasuk di antara mereka melompat ke air untuk mencoba dan membantu menyelamatkan nyawa manusia.

Seorang saksi lainnya, Bilaluddin, mengatakan, laut bergelombang besar saat kapal tersebut terbalik.

Terlihat begitu banyak orang tenggelam. “Saya menemukan bayi berusia dua bulan, saya tidak bisa menyelamatkan siapapun, saya menemukan tiga mayat,” kata Bilaluddin.

Ia tidak berpikir bisa menemukan korban selamat, tapi hanya mayat-mayat saja. Insiden tersebut terjadi saat PBB mengatakan, jumlah orang Rohingya yang telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak kekerasan meletus di negara bagian Rakhine di Myanmar pada 25 Agustus telah melampaui setengah juta orang. “Kami berurusan dengan besarnya arus perpindahan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal jumlah,” kata Manajer Proyek International Organization for Migration, Peppi Siddiq.

Eksodus warga Rohingya dalam jumlah besar mulai terjadi sejak operasi militer Myanmar di Rakhine yang dilakukan setelah kelompok militan Rohingya menyerang puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer pada 25 Agustus lalu.

Para pengungsi yang tiba di Bang-

ladesh menceritakan tentang serangan-serangan dan pembakaran yang dilakukan militer Myanmar untuk mengusir mereka dari Rakhine.

Menurut pejabat-pejabat perbatasan Bangladesh, para pengungsi Rohingya kembali berdatangan beberapa hari ini setelah sebelumnya sempat berhenti. Kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan, sejauh ini sekitar 502 ribu jiwa pengungsi Rohingya telah tiba di Bangladesh sejak Agustus lalu. “Itu sempat berhenti sebentar namun mereka sudah mulai berdatangan kembali,” kata Kolonel Anisul Haque, kepala penjaga perbatasan Bangladesh di kota Teknaf.

Perlakuan kejam militer Myanmar kepada warga Rohingya memang membuat geram banyak pihak.

Termasuk Amerika Serikat. Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, meminta dunia internasional untuk menangguhkan pemberian senjata ke Myanmar.

Embargo itu sebagai hukuman atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya, sampai pihak militer Myanmar melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.

Ini adalah pertama kalinya AS menghukum para pemimpin militer di balik penindasan tersebut, namun berhenti mengancam untuk mengajukan kembali sanksi yang dihentikan oleh pemerintahan Obama.

“Kami tidak takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti apa adanya - sebuah kampa-

nye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas,” Haley kepada Dewan Keamanan PBB. Ini adalah pertama kalinya Washington menggunakan tuduhan perpindahan ratusan ribu orang di Negara Bagian Rakhine sebagai pembersihan etnis. Namun, Myanmar menolak tuduhan tersebut dan telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia. “Militer Myanmar harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Mereka yang telah dituduh melakukan pelanggaran harus segera dikeluarkan dari tanggung jawab komando dan diadili karena melakukan kesalahan. Setiap negara yang saat ini menyediakan senjata ke militer Myanmar harus menangguhkan kegiatan ini sampai ada tindakan pertanggungjawaban yang memadai,” tukas Haley.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya di bagian utara Rakhine dapat menyebar ke Rakhine pusat, di mana 250 ribu lebih orang berisiko mengalami eksodus. Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan publik pertamanya terhadap Myanmar dalam delapan tahun, bahwa kekerasan tersebut telah melonjak menjadi darurat pengungsi dengan perkembangan tercepat di dunia, mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia. (h/ben)

PADANG, HALUAN — Tindakan yang dilakukan oleh pria pengangguran ini sangatlah nekat. Usai warga menunaikan sholat Jumat , ia malah nekat mencuri uang yang ada di dalam kotak infak masjid Masjid Nurul Ihsan, Asrama Polisi Jati, Kecamatan Padang Timur, Jumat (29/9). Pelaku melakukan aksinya dengan modus berpura-pura ikut berinfak, dan kemudian mengambil uang kotak infak.

Namun, sial bagi pelaku Arif Akhyar (38) warga Mata Air, Kecamatan Padang Selatan ini kepergok oleh salah seorang warga yang telah memperhatikan gerak geriknya. Saat itu juga, warga yang sudah selesai menunaikan sholat langsung memukulinya. Setelah itu pelaku di bawa ke Unit Laka Lantas untuk diamankan dari amukan warga, dan kemudian dibawa ke Mapolresta Padang.

Kejadian itu berawal ketika pelaku berinfak hanya Rp1000 dan memasukkannya ke dalam kotak infak.

Namun, pelaku pura-pura mengambil uang kembalian, dan ternyata pelaku mengambil uang yang berada di dalam kotak infak sebesar Rp100 ribu. Bahkan, aksi nekad pelaku dilakukan sesaat setelah melaksanakan salat Jumat disaat warga masih ramai.

Namun, aksi pelaku diketahui oleh salah satu jamaah.

Sontak, pelaku yang terbukti hendak melakukan pencurian itu ‘nyanyak’ dihajar massa.

Jamaah salat Jumat dan warga sekitar yang geram dengan ulah pelaku, langsung melayangkan bogem mentah secara bertubi-tubi.

Mujur, nyawa pelaku berhasil selamat setelah personil Sabhara Polresta Padang yang mendapat informasi langsung datang dan menenangkan massa. Selanjutnya, pelaku langsung dibawa ke Mapolresta P adang guna pemeriksaan lebih lanjut berikut dengan barang bukti.

Salah warga, Farit Aska (15) mengatakan, saat itu dia yang juga ikut melaksanakan shalat Jumat berada persis satu saaf dan berada tidak jauh dari pelaku. Kemudian, dirinya melihat pelaku memasukan uang sebesar Rp1.000 ke dalam kotak infak.

“Ketika tangannya dikeluarkan saya melihat pelaku mengambil uang Rp50 ribu sebanyak dua lembar. Saya berteriak ada maling, ada maling dan berupaya memeluk pelaku agar tidak lari dan massa langsung ikut mengamankan pelaku,” terangnya.

Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz melalui Kasat Reskim, Kompol Daeng Rahman membenarkan adanya pelaku maling infak diamakan. Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

“Dari pengakuan pelaku, aksi nekatnya ini baru pertama kali dilakukannya. Sampai saat ini, pelaku masih kita mintai keteranganya,” pungkasnya. (h/ang)

EKS Dirut Suwarnadwipa Irawan Gea mendengarkan keterangan pertanyaan yang dilontarkan majelis hakim di PN Padang. IMAM

Eksepsi Eks Dirut Suwarnadwipa Ditolak PADANG, HALUAN — Majelis hakim Pengadilan Negeri kelas I A Padang menolak eksepsi Eks Direktur Utama PT. Suwarnadwipa Wisata Mandiri Irawan Gea, yang diajukan oleh Penasehat Hukum (PH), AM. Mendrofa atas dugaan perusakan terumbu karang di kawasan Pulau Suwarnadwipa beberapa waktu lalu.

Penolakan nota pembelaan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini dibacakan majelis hakim, dalam sidang yang beragendakan putusan sela, Jumat (29/9).

Hakim ketua Soetedjo menyebutkan dalam amar putusan selanya, menolak eksepsi terdakwa dan menetapkan pemeriksaan dilanjutkan terhadap terdakwa.

“Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan para saksi di persidangan,” kata hakim ketua yang didampingi hakim anggota Suratni dan Leba Max Nandoko.

Namun demikian Mendrofa meminta kepada majelis hakim agar menangguhkan penahanan tehadap kepada terdakwa. Namun, majelis hakim belum dapat mengabulkan karena masih musyawarah.

Untuk sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi, majelis hakim menunda sidang hingga selasa depan tanggal 3 Oktober 2017.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU disebutkan terdakwa Irawan Gea memerintahkan seorang tukang bernama Jefalino Andika, untuk mengambil dan mengumpulkan

batu karang yang ada di sekitar untuk pembangunan resort.

Kejadian ini ketika Irawan Gea membuat perjanjian sewa lokasi di Muaro Duo, pada 29 September 2014.

Sewa lokasi itu memiliki jangka waktu selama dua tahun dengan sewa sebesar Rp35 juta, dan didaftarkan ke notaris pada 29 September 2014. Selanjutnya terdakwa bersama dua rekannya mendirikan PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri berdasarkan akta notaris pada 6 November 2014.

Kemudian terdakwa memerintahkan seorang tukang Jefalino Andika, mengambil batu karang yang ada di sekitar resort PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri.

Berdasarkan dakwaan disebutkan batu karang itu digunakan untuk membangun cottage, gazebo, shower, dapur, plang merek, dan selokan penahanan gelombang.

Dari keterangan ahli yang dimasukkan dalam berkas dakwaan, diketahui terumbu karang yang digunakan adalah 163,64 meter kubik. Dimana perbuatan tedakwa disebut jaksa telah menimbulkan kerugian ekonomis perikanan sebesar Rp2,5 miliar lebih, dan kerugian biaya perawatan terumbu karang mencapai Rp1,87 miliar.

Jaksa menjerat perbuatan terdakwa melanggar pasal 86 ayat (1), Juncto (Jo) pasal 12 ayat (1) Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. (h/mg-hen)

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Luther

OLAHRAGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

3

CHELSEA VS MANCHESTER CITY

Dekati Puncak Klasemen MANCHESTER, HALUAN — Chelsea memiliki kesempatan untuk mendekati puncak klasemen Premier League saat kedatangan pemuncak klasemen sementara Manchester City di Stamford Bridge, Sabtu (30/9)pukul 23.30 WIB. Saat ini, The Blues dan The Citizens terpisahkan tiga angka di klasemen sementara.

Baik Chelsea maupun Manchester City memiliki catatan apik di awal musim ini. Terlepas dari kekalahan mengejutkan di pekan pertama melawan Burnley, performa The Blues begitu mentereng semenjak itu meskipun sempat ditahan imbang tanpa gol oleh Arsenal.

Begitu juga dengan Manchester City yang hingga pekan keenam menjadi satu dari dua klub bersama Manchester United yang belum merasakan kekalahan. Luar biasanya, di tiga pertandingan terakhir mereka di Premier League, Gabriel Jesus dkk mampu

MORATA

mencetak 16 gol tanpa sekalipun kebobolan. Setelah membantai Liverpool lima gol tanpa balas, The Citizens mengalahkan Watford 6-0 dan Crystal Palace 5-0.

Bermain di kandang sendiri, Chelsea jelas dipastikan mendapatkan dukungan penuh suporter mereka. The Blues juga tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Atletico Madrid di Liga Champions tengah pekan ini. Kemenangan itu jelas mengatrol kepercayaan diri Eden Hazard dkk, terlebih mereka bermain begitu solid di Wan-

da Metropolitano.

Terlepas dari David Luiz yang dipastikan absen karena suspensi kartu merah, pelatih Antoni o Conte bisa memainkan semua pemain terbaiknya. Besar kemungkinan Antonio Rudiger akan diplot menggantikan David Luiz di jantung pertahanan bersama Gary Cahill dan Cesar Azpilicueta.

Untuk lini tengah, pertanyaan besarnya adalah, apakah Conte berani bermain 34-3 untuk tampil lebih menyerang, atau kembali bermain dengan formasi 3-5-2 yang terbukti solid ketika menghadapi tim-tim besar.

Apalagi di pertandingan terakhir melawan Atletico, formasi dengan tiga gelandang tengah mampu tampil solid, serta duet Eden Hazard dan Alvaro Morata tampil padu di lini depan.

Dari kubu Manchester

City, pelatih Josep Guardiola akan pusing memilih komposisi di lini depan mereka.

Sergio Aguero yang begitu tajam di awal musim ini, kemungkinan besar akan absen karena baru saja mengalami kecelakaan mobil dan dikabarkan mengalami cedera tulang rusuk yang diperkirakan absen sekitar dua bulan. Selain Aguero, mereka juga dipastikan tanpa Benjamin Mendy yang cedera.

Yang juga menjadi pertanyaan apakah Guardiola akan bermain dengan empat bek di lini belakang, atau memainkan tiga bek untuk meladeni permainan The Blues. John Stones, Nicolas Otamendi sejauh ini tampil solid dengan dua formasi itu, dan kehadiran Ederson di bawah mistar gawang juga membuat The Citizens musim ini lebih kokoh di belakang. (h/san/ bln)

AC MILAN VS RIJEKA 3-2

Sempat Hilang Fokus Sesaat MILAN, HALUAN — Sempat unggul dua gol, AC Milan terkejar Rijeka sebelum akhirnya menang. Penentu kemenangan Milan Patrick Cutrone mengakui timnya sempat kehilangan konsentrasi. Melakoni laga Liga Europa kontra Rijeka di San Siro, Jumat (29/ 9), Milan menang dramatis dengan skor 3-2. Awalnya, Rossoneri tampil cukup menjanjikan setelah unggul 2-0 lebih dahulu lewat Andre Silva dan Mateo Musacchio.

Akan tetapi, 10 menit terakhir laga Milan justru tampil sangat buruk.

Kesalahan-kesalahan Milan mengakibatkan terjadinya dua gol balasan Rijeka oleh Badou Acosty dan penalti Josip Elez di penghujung waktu normal.

Untunglah di akhir injury time,

Cutrone mampu mencetak gol yang memastikan Milan mengantongi angka penuh. “Kami membiarkan level konsentrasi kami jatuh. Aku tidak tahu apakah itu penalti atau bukan, tapi insidennya tiba-tibat terjadi dan nyaris menghukum kami dengan hasil seri,” ungkap Cutrone kepada Sky Sport Italia.

Baginya yang terpenting adalah kemenangan untuk AC Milan walaupun sempat mengalami fase yang buruk.

“Kami layak mendapatkan kemenangan ini, terpisah dari momen 10 menit itu.

Hal yang penting adalah menang dan melanjutkan jalur kami,” sebutnya.

Kemenangan ini meringankan beban terhadap sang pelatih Vincenzo Montella, yang mendapat sorotan tajam belakangan ini. Usai laga, para pemain

Milan langsung berlari ke tepi lapangan untuk memeluk Montella.

“Pelatih mempersiapkan kami dengan baik untuk pertandingan ini, tadi hanya kehilangan konsentrasi saja,” Cutrone melanjutkan. “Kami memiliki banyak pemain depan yang tangguh di skuat dan dengan waktu kami semua akan mampu bermain. Mungkin bahkan kami semua dimainkan bersama.

Tujuanku adalah mencetak banyak gol sehingga aku bisa membantu tim,” sebutnya.

Kemenangan ini menjaga posisi Milan di urutan teratas klasemen sementara Grup D dengan 6 poin, terpaut dua poin dari AEK Athens di bawahnya. Di matchday ketiga, Milan akan menjamu AEK. (h/dtc)

PEMAIN Everton tertunduk lesu usai ditahan imbang Limassol dengan skor 2-2 di Goodison Park. NET

10 Pemain Limassol Wenger Puas Kolaborasi Senior dan Muda Imbangi Everton BATE VS ARSENAL 2-4

BORISOV, HALUAN — Kolaborasi pemain senior dan muda membawa Arsenal mengalahkan BATE Borisov 4-2 di matchday 2 Liga Europa. Manajer Arsene Wenger senang dengan performa itu. Wenger menurunkan sejumlah pemain muda saat menghadapi BATE di Liga Europa, Jumat (29/9). Hal itu dilakukan untuk mengatasi jadwal padat The Gunners.

Arsenal untuk sementara memimpin Grup H dengan poin enam dari dua laga, disusul Crvena Svezda (4), BATE (1) dan Cologne dengan nirpoin. Selanjutnya Arsenal menghadapi Crvena Zvezda di matchday ketiga.

Tidak ada nama Alexis Sanchez, Mesut Oezil dan Alexandre Lacazette. Sebaliknya pemain macam Reiss Nelson, Joseph Willock dan Ashley Maitland mendapat kesempatan sejak menit awal.

Bersama Theo Walcott, Oliver Giroud dan Jack Wilshere, performa impresif terlihat dari Arsenal. Mereka pun menang 4-2 berkat dua gol Theo Walcott dan Rob Holding serta Oliver Giroud.

Kemenangan yang dihasilkan dari permainan para pemain senior dan muda itu membuat Wenger puas. Terlebih, BATE cukup merepotkan

www.harianhaluan.com

WALCOTT menyumbang dua gol kemenangan Arsenal dari BATE dengan skor 4-2. NET

yang terbukti bisa mencetak dua gol lewat Mirko Ivanic dan Mikhail Gordeychuk.

“Secara keseluruhan, kami punya tim dengan pemain berpengalaman dan pemain muda. Perpaduannya bagus serta bisa memainkan sepakbola seperti yang saya ingin mereka mainkan,” wenger mengatakan dikutip Mirror.

“Saya meminta pemain berpengalaman memimpin dengan memberi contoh.

Para pemain ini berlatih bersama setiap hari dan tahu

bagaimana kami ingin bermain. Ini langkah yang bagus.

Kami mempertahankan penampilan selama 65 menit dan 20 menit terakhir menjadi lebih sulit. BATE memiliki kemampuan teknis yang baik dan kami membutuhkan penampilan yang bagus agar mengalahkan mereka malam ini,” Wenger menjelaskan.

Theo Walcott menyimpan kekecewaan pada laga ini. Sebabnya, dua gol yang bersarang ke gawang The

Gunners. “Saya pikir kami melakukan tekanan dengan baik dan kami melakukan serangan dengan sangat baik sebagai satu unit,” kata Walcott di situs UEFA. “Kami sangat kuat dalam 60 menit pertama pertandingan. Kami kecewa dengan gol-gol yang bersarang di gawang kami, tapi saat Anda mencetak empat gol di laga tandang, maka Anda mempunyai kesempatan besar untuk memetik kemenangan,” dia menambahkan. (h/dtc/san)

LIVERPOOL, HALUAN — Everton belum menang di fase grup Liga Europa musim ini. Pada laga kedua, The Toffees diimbangi oleh klub Siprus, Apollon Limassol, dengan skor 2-2. Dua gol Everton pada laga di Goodison Park, Jumat (29/ 9) dicetak oleh Wayne Rooney dan Nikola Vlasic. Sementara itu, Apollon dua kali menjebol gawang tim tuan rumah melalui Adrian Sardinero dan Hector Yuste.

Hasil mengecewakan ini membuat Everton terpuruk di posisi juru kunci Grup E dengan perolehan satu poin dari dua laga.

Mereka ada di bawah Atalanta (4), Lyon (2), dan Apollon (2). Bertindak sebagai tuan rumah, Everton sebenarnya mendominasi permainan dengan penguasaan bola hingga 62%.

Mereka membuat 18 percobaan mencetak gol dan delapan di antaranya tepat sasaran.

Sementara itu, Apollon membuat 10 percobaan dan tiga yang mengarah ke gawang.

Apollon unggul lebih dulu melalui gol Sardinero pada menit ke-12. Sardinero menuntaskan umpan silang Anton Maglica dari sisi kanan untuk menjebol gawang Everton. Meski sontekan pertamanya

dimentahkan oleh kiper Jordan Pickford, dia kembali menguasai bola muntah dan dengan mudah menceploskannya ke dalam gawang.

Rooney menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-21. Eks penyerang Manchester United itu bak mendapatkan durian runtuh ketika Yuste salah melakukan backpass. Dia dengan mudah mendorong bola ke gawang kosong karena kiper Bruno Vale sudah meninggalkan posisinya.

Everton kemudian berbalik memimpin 2-1 berkat gol Vlasic pada menit ke-66.

Usai menerima umpan pendek dari Gylfi Sigurdsson, Vlasic menusuk ke kotak penalti dan dengan tenang menaklukkan Bruno Vale. Apollon kemudian kehilangan pemain belakang Valentin Roberge yang diusir wasit pada menit ke-86. Roberge diganjar kartu merah langsung setelah kedapatan menginjak Dominic Calvert-Lewin.

Dua menit setelah kejadian itu, Apollon malah bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Yuste. Sundulan Yuste meneruskan tendangan bebas Sardinero berbuah gol dan membuat seisi Goodison Park terdiam. (h/dtc)

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther

4

POLITIK

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

HADAPI PEMILU 2019

Gerindra Tarik Simpati Masyarakat JAKARTA, HALUAN – Partai politik akan dihadapi sebuah agenda politik yang super sibuk pada 2019 mendatang. Sebab, pada tahun itu akan dihadirkan sebuah kontestasi politik, yaitu pilpres dan pileg.

Lingkar Pernyataan KPU Soal Putusan MK UU Pemilu Dipertanyakan JAKARTA, HALUAN — Sekretaris Jenderal Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Ramdansyah mempertanyakan pernyataan KPU yang menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), soal uji materi UU Pemilu nomor 7/2017 tidak dapat langsung berlaku.

Dia berpendapat, putusan MK terkait uji materi berlaku secara erga omnes (tidak hanya mengikat bagi pihak yang terlibat). Ramdansyah mengatakan, kedudukan putusan MK bersifat negatif legislatif. MK tidak memiliki wewenang dalam membuat pasal.

“Dalam situasi jika sudah ada putusan MK, maka kondisinya tidak hanya mengikat kepada pihak yang terlibat saja, tetapi bagi semua pihak atau berlaku erga omnes,” ujar Ramdansyah, Kamis (28/9).

Karena itu, dia mencontohkan jika setelah putusan MK menerima uji materi verifikasi parpol, maka tidak tepat jika putusan itu diimplementasikan dalam revisi UU terlebih dulu. Ramdansyah berpendapat bahwa putusan MK bisa langsung disesuaikan dengan merevisi Peraturan KPU (PKPU). “Sebab langsung berlaku kepada pihak lain. Tidak perlu dikembalikan ke DPR,” katanya. Ramdansyah melanjutkan, bahwa kondisi serupa pernah terjadi pada 2012 lalu, saat KPU merevisi PKPU Nomor 11 2012 menjadi PKPU nomor 12 tahun 2012 setelah ada putusan MK. Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan, partai politik (parpol) harus bersabar menanti keputusan uji materi terhadap Undangundang UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017. KPU tidak dapat langsung menerapkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap aturan teknis untuk Pemilu mendatang.

Dalam sosialisasi aturan tahapan verifikasi parpol di KPU, Rabu (27/9), sejumlah perwakilan parpol mempertanyakan perihal kepastian aturan verifikasi bagi parpol lama dan parpol baru. Mereka pun menyinggung putusan uji materi verifikasi parpol yang diajukan sejumlah pihak ke MK. (h/rol)

PENGURUS PARTAI — Wakil Ketua DPW PKS Sumbar, Nurfirmanwansyah berharap para pengurus partai yang mengikuti SKP, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik lagi. IST

PKS Gelar Sekolah Kepemimpinan Partai PADANG, HALUAN — Untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan integritas para pengurus partai, DPW PKS Sumbar menggelar Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP), Jumat (29/9). Selama 3 hari ke depan, sebanyak 135 kader partai yang berasal dari seluruh DPD PKS kabupaten/kota serta anggota dewan ini akan mendapat pembekalan.

Wakil Ketua DPW PKS Sumbar, Nurfirmanwansyah dalam sambutannya mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan para pengurus partai dapat melaksanakan tugas dan fungsinya lebih baik lagi. Diharapkan pula dapat membawa partai bergerak maju dan berkembang.

“Program SKP ini dilaksanakan

sebagai pembekalan bagi kader, tidak hanya seputar wawasan kepemimpinan tetapi juga mampu membaca situasi politik serta mempersiapkan kader untuk maju di legislatif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia SKP Sumbar, Mochlasin menyebutkan, SKP ini dilaksanakan sesuai kebutuhan u ntuk meningkatkan wawasan dari kader partai. Materi yang disuguhkan diantaranya tentang wawasan kepartaian seperti konsepsi dasar partai dakwah.

“Kita juga akan kupas materi tentang dinamika lingkungan terkait ekonomi, politik, teknologi informasi dan sosial budaya,” katanya.

Terkait data BPS tentang indek

demokrasi di Sumbar sangat rendah, Mochlasin yang juga anggota DPRD Sumbar ini menyebut, hasil itu dilihat dari sudut pandang berbeda.

Sebab sepanjang yang dia tahu, justru demokrasi di Sumbar itu sangat bagus dengan sikap masyarakat yang egaliter.

“Di sini ada perbedaan persepsi.

Seperti kearifan lokal yang dianut masyarakat dianggap sebagai penghalang demokrasi, sehingga nilainya jadi rendah,” katanya.

Justru seharusnya hal itu jadi hal paling menonjol dari Sumbar sebagai daerah dengan penduduk mayoritas muslim, dengan hadirnya Perda tentang Pakaian Muslim dan Perda Wajib Bisa Baca Alquran. (h/vie)

Pleno Golkar Soal Nasib Novanto Ditunda JAKARTA, HALUAN — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menunda rapat pleno terkait nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

Rapat pleno yang sedianya digelar, Jumat (29/9) di kantor DPP diundur menjadi, Senin (2/10).

“Senin malam, sekitar pukul 19.00 WIB. Ya teknis aja.

Ini hari masih ada penutupan rakornis. Terus, tadinya kan kita mau bikin nanti malam, tapi ternyata ruangan itu tiga hari lalu sudah dibooking oleh pembina,” kata Ketua Korbid Polhukam Golkar, Yorrys Raweyai, Jumat (29/9).

Yorrys mengatakan, penundaan ini tak ada hubungannya dengan putusan praperadilan Novanto. Seperti diketahui,

praperadilan itu akan menentukan apakah Novanto tetap tersangka atau tidak.

“Praperadilan enggak ada urusan sama pleno. Enggak ada pengaruhnya. Ini kan kita pleno itu kan hanya menyampaikan rekomendasi yang sudah dibuat,” ujarnya menambahkan.

Dia menerangkan, rekomendasi tim kajian ini juga penting untuk disikapi, sehingga semua pengurus harus hadir. Sementara, kata dia, Novanto juga saat ini masih sakit. “Karena untuk menyikapi ini kan perlu orang fokus tetap hadir. Sementara ketua umum kan masih sakit. Kita kan enggak tahu sakitnya sampai kapan,” kata Yorrys.

Tak Ikut Campur

Ter pisah, Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid mengatakan partainya tidak ingin mencampuri praperadilan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto terhadap KPK. “Urusan praperadilan, kami sama sekali tidak mencampuri, tidak memahami dan tidak ingin memahami,” kata Nurdin, Kamis (28/9) malam.

Nurdin menegaskan, urusan praperadilan tersebut adalah urusan pribadi Novanto.

Sementara, DPP Golkar sendiri punya urusan yang lain yang perlu dikerjakan. “Urusannya DPP Partai Golkar adalah urusannya DPP Partai Golkar,” ujar mantan Ketua PSSI ini.

Mengenai kemungkinan penolakan Novanto atas reko-

mendasi dari tim kajian pasca putusan praperadilan nanti, Nurdin menjawab partai akan langsung mengevaluasinya.

Seperti diketahui, tim kajian telah merekomendasikan agar Novanto mundur dari posisi Ketua Umum Golkar.

“Nanti kami evaluasi. Seberapa jauh pengaruh (kasus) e-KTP ini terhadap kinerja Partai Golkar. Khususnya elektabilitas, yang berkaitan dengan popularitas dan kesukaan masyarakat terhadap Partai Golkar,” kata Nurdin.

Sebelumnya, tim kajian elektabilitas t elah memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Go lkar yang men-

urun. Elektabilitas par tai menurun, karena citra partai bur uk yang salah satunya disebabkan status tersangka Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto nonaktif dari jabatannya dan segera menentukan Pelaksana tugas ketua umum. (h/vvc)

Sebelumnya pada Juni 2018 juga dihelat sebuah pesta demokrasi pilkada serentak.

Dengan agenda yang berdekatan itu, diperlukan sebuah stratetegi khusus untuk memenangkan pergelaran politik tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsolidasi internal untuk mempersiapkan struktur, kader dan seluruh mesin yang ada untuk mempersiapkan tahun 2019. Kata dia, 2018 adalah pemanasan terakhir jelang pileg dan pilpres yang akan bersamaan.

“Kita minta kader-kader Gerindra yang sudah ada di DPR, DPRD tingkat satu dan dua itu bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat, agar masyarakat senang melihat kinerja mereka,” ujarnya, Jumat (29/9).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengimbau bagi kader yang bercokol di jajaran eksekutif daerah untuk terus menjaga integritasnya agar tak ikut tertangkap dalam kasus rasuah, seperti kini sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Sebab, pihaknya menilai perkara kasus korupsi itu amat dibenci oleh masyarakat Indonesia. Sehingga untuk memenangkan kontestasi politik dibutuhkan kader yang tak tersandung kasus korupsi.

“Memastikan kader yang ada di legislatif dan eksekutif menjauhi perilaku korupsi dan bekerja keras memastikan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, dengan cara memastikan bahwa kader partai berlambang burung garuda itu bersih dari kasus korupsi, maka bakal bisa meraih simpatik masyarakat. Bahkan, pihaknya juga memiliki hasrat untuk ‘mengawinkan’ kemenangan pileg dengan pilpres.

“Sehingga Gerindra menjadi partai pemenang pemilu di 2019 di pileg maupun Pak Prabowo menjadi presiden,” tutupnya.

Gatot Opsi Dampingi Prabowo Sementara itu, Andre Rosiade mengatakan, kalau ada sebuah kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah keduanya bakal bersanding dalam ajang Pilpres 2019 mendatang.

“Belum tahu saya mas. Kalau kedekatan harusnya ada dong. Pak Prabowo itu adalah seniornya Pak Gatot, mereka sama-sama pernah aktif di militer,” ujarnya, Jumat (29/9).

Ia menerangkan, hubungan yang baik itu dapat terlihat ketika Jenderal Gatot mengundang para purnawiran jenderal ke Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Namun, pihaknya juga tak menampik kalau elektabilitas dan popularitas mantan Kasad itu dapat memicu partai politik yang ada untuk mencalonkannya.

“Tapi apakah Pak Gatot akan mendampingi Pak Prabowo saya belum tahu. Tapi yah salah satu opsi yang bagus,” pungkasnya. (h/okz)

PILKADA, PILEG DAN PILPRES

KPU Siapkan Diri Hadapi Masalah Hukum PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang menyiapkan diri untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 dan pemilihan legeslatif (Pileg), serta pemilhan presiden (Pilpres) 2019, yang rawan terhadap masalah hukum.

“Ada beberapa tahapan yang bersisihan, antara pilkada dan pileg serta pilpres.

Untuk itu, kami lebih mempersiapkan diri agar meminimalisir potensi tersebut,” kata Koordinator Divisi Hukum KPU Padang, Riki Eka Putra, Rabu (27/9).

Riki menjelaskan, divisi hukum yang membidangi kerja organisasi kantor, akan membuat perencanaan yang detail terhadap seluruh tahapan. Baik tahapan pilkada maupun tahapan pemilu 2019, karena bersisihan.

Jadi, banyak tahapan yang dalam penyelenggaraannya bersamaan, misalnya tahapan pembentukan PPK dan PPS di bulan Oktober nanti bersamaan d engan pendaftaran partai politik.

Kemudian penyerahan syarat dukungan calon perseorangan di bulan Novemwww.harianhaluan.com

ber, bersamaan masuk dalam radengan penelinah hukum atau tian administrasi berpotensi untuk dokumen persyadigugat oleh maratan partai posyarakat. Jadi, litik. Selain itu, saat ini yang dukungan fakharus dilakukan tual calon perKPU bagaimana seorangan di pilmeminimalisir kada bersamaan jika ada masalah dengan verifikasi hukum dikemuRIKI EKA PUTRA faktual syarat pedian hari. Kalau ndaftaran partai ada persoalan, politik. agar cepat diselesaikan seTahapan-tahapan yang belum menimbulkan mabersisihan ini, akan dikelola salah, baik pendaftaran PPK secara terorganisir agar tidak dan PPS, pendaftaran parmenimbulkan masalah di pol, penelitian administrasi kemudian hari dan ini yang dokumen partai politik, masih dalam tahap kon- verifikasi faktual dokumen solidasi di internal KPU. partai politik, penyerahan Karena penyelenggaraan dukungan pasangan calon tahapan dilaksanakan ber- perseorangan, hingga pedasarkan ketentuan pera- nelitian faktual dukungan turan perundang-undangan, pasangan calon perseorangtentu seluruhnya terbuka an di pilkada. peluang bagi masyarakat “Ini harus diantisipasi untuk menyampaikan ke- jauh-jauh hari, baik dari beratannya. masyarakat yang menya“Ada keberatan yang sa- mpaikan keberatan maumpai menimbulkan masalah pun peserta pilkada. Samhukum dan ada keberatan pai pada calon peserta yang bisa diselesaikan sebe- pemilu, selur uh keberalum terjadi masalah hukum tannya harus dikelola dedikemudian hari,” ulasnya. n gan b aik oleh K P U ,” Menurutnya, seluruh ta- ujarnya. hapan berpotensi untuk Terkait partai yang sam-

pai saat ini secara de facto mempunyai masalah internal, itu belum menjadi domine KPU untuk menyelesaikannya. Hingga nanti tanggal 3 Oktober, KPU menerima pendaftaran calon peserta pemilu.

Pada saat parpol mendaftar ke KPU, akan dilakukan penelitian. Mulai dari kelengkapan berkas, keabsahan berkas, kebe naran berkas, seluruhnya nanti akan diteliti. Bahkan setelah ada penelitian administrasi, KPU akan melakukan veri fikasi faktual dari berkas-berkas dokumen tersebut.

“Ada waktu yang panjang bagi parpol untuk mendaftar sampai dengan waktu penetapan, di bulan Februari.

Jadi, rentang waktu tersebut dapat dijadikan oleh parpol untuk melakukan kosolidasi internal untuk memperbaiki struktur kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan.

Sampai kantor tetap, pelibatan perempuan pada pengurusan hingga terpenuhinya syarat minimal keanggotaan sesuai dengan UU pemilu nomor 7 tahun 2017,” jelasnya. (h/rin) Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

OPINI Sarana Harau Mendunia PERKEMBANGAN teknologi informasi khususnya internet telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi. Kehadiran inter net d alam kehi dupan man usia memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk m engakses informasi yang dibutuhkan. Internet sangat bermanfaat dalam berbagai bidang pembangunan, salah satunya adalah bidang pariwisata.

Internet telah menjadi kebutuhan dalam pencarian informasi terkait perencanaan, pengambilan keputusan wisata dan segala kebutuhan pembelinya. Hal ini disebabkan karena internet menjadi sumber informasi utama yang memiliki tingkat interaktifitas dan kustomisasi tinggi s ehingga dapat memberikan pengalaman sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

D engan kehadiran sarana telekomunikasi membuat hampir seluruh lapisan dunia bisa ditembus oleh waktu dan batas. Rencana Fakultas Pariwisata UNP untuk mendorong provider melebarkan jaringannya hingga ke kawasan wisata Lembah Harau merupakan terobosan yang mesti didukung, baik itu oleh provider telekomunikasi maupun oleh pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

Hal ini sepertinya sejalan dengan program Harau Mendunia yang dicanangkan oleh pemerintah setempat.

Tapi, bagaimana mungkin mendunia jika sarana dan jaringan komunikasi di kawasan itu masih tak lancar.

Saat dahulu pemasaran pariwisata cukup hanya dengan memanfaatkan media konvensional, namun saat ini penetrasi internet telah merubah pola distribusi informasi d an komunikasi antara perusahaan dan konsumen dalam sektor pariwisata. Pariwisata yang merupakan sumber devisa bagi Indonesia selain dari faktor minyak dan gas perlu dikembangkan.

Pengembangan i ndustri pariwisata di Indonesia mempunyai masa depan yang cerah, mengingat banyak potensi obyek wisata alam dan budaya yang menarik dan pantas dijual di pasaran Internasional.

S elain Lembah Harau, daerah ini sebenarnya punya banyak objek wisata yang dapat dijual ke luar. Mulai dari wisata budaya, wisata sejarah, wisata bahari, wisata alam, wisata kuliner sampai dengan wisata belanja. Namun dalam pemasarannya Dinas-dinas pariwisata masih mengandalkan pemasaran atau promosi dengan media konvensional.

Dilihat dari angka kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sampai dengan desember 2015 mencapai angka 10.406.759 wisman. Namun untuk kunjungan ke Sumatera Barat hanya 48.755 wisman. Di saat jumlah kunjungan wisman ke Indonesia naik sebesar 9,06% dari tahun 2014, justru kunjungan wisman ke Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 13,11% (sumber: www.bps.go.id).

Melalui media sosial yang banyak tersedia saat ini (seperti ; facebook, twitter, websit e, instagram dan lain -lain), seharusnya pemerintah bisa memanfaatkannya sebagai sarana promosi pariwisata agar objek-objek wisata yang ada di Sumatera Barat dapat dikenal luas oleh masyarakat dunia dan menjadi destinasi wisata dunia seperti Bali dan Lombok.

Sehingga jumlah kunjungan wisatawan makin meningkat dari tahun ke tahunnya, seperti yang ditulis Septia Novita.

Kreativitas penjual objek wisata dengan memanfaatkan peluang-peluang sarana telekomunikasi t ersebut harus lebih digencarkan agar tak tertinggal dan dapat berlari menuju target dan sasaran para pelancong. (*)

HALUANISME Hari Ini, Kibarkan Bendera Setengah Tiang Sejarah harus selalu diingat, jangan terlena Warga Harus Punya Edukasi Siaga Bencana Jadikan momen G30S untuk siaga bencana

www.harianhaluan.com

SABTU, 3027 SEPTEMBER 2017 KAMIS, OKTOBER 2016 10Muharram Muharram1438 1439HH 26

5

Implentasi Perpustakaan Mini Oleh: Yondri, M.Pd Guru SMPN 4 Kota Pariaman

T

AHUN 2012, UNESCO menya takan bahwa minat baca masyara kat Indonesia sebesar 0,001 persen. Artinya, dari 1000 orang hanya 1 orang yang berminat membaca secara serius. Hal ini diperkuat oleh studi’ Most Littered Nation In the World’ yang dilakukan oleh Central Connecticut State Universiy pada bulan Maret 2016 yang mengungkapkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara di dunia.

Pada satu sisi, kita merasa prihatin menghadapi kondisi ini. Kita tidak bisa menutup mata. Secara umum apa yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari memang demikian adanya.

Pada sisi lain, kita patut bersyukur, bukan bersyukur atas kondisi ini melainkan karena memperoleh data kuantitatif dari sumber professional tentang posisi minat baca masyaralat kita sehingga dapat dijadikan landasan tempat berpijak untuk melakukan perbaikan di masa mendatang..

Apalagi dengan adanya perbandingan dengan masyarakat negara lain, membuat kita lebih termotivasi untuk bergerak dengan program jitu meningkatkan minat baca. Diharapkan setelah melakukan program perbaikan, kita bisa melihat pula secara kuantitatif seberapa besar terjadinya peningkatan.

Mengapa kita merasa prihatin terhadap rendahnya minat baca ini.

Sebab, dengan rendahnya minat baca mengakibatkan sempitnya wawasan tentang berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi; sempitnya cara pandang dan kurangnya memahami, serta mengimplemtasikan nilai-nilai moral yang berakar ke dalam budaya bangsa kita.

Kekurangan itu berdampak negatif terhadap tindakan sehari-hari. Dimanamana terjadi tindakan kekerasa. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan remaja bahkan sampai pada anakanak sekolah dasar. Mereka memiliki kepribadian yang kasar dan tidak memiliki karakter penyelamat bangsa di masa depan.

Melihat gejala tersebut, khusus terhadap peserta didik, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengambil langkah-langkah dan tindakan penyelamatan dengan menumbuhkan karakter yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Ujud nyatanya adalah dalam bentuk program literasi sekolah (GLS) untuk semua jenjang tingkat pendidikan.

Ibarat sungai, agar peningkatan minat baca berhasil dengan baik, GLS harus dumulai sejak dari hulu; sejak anak usia dini; sejak tingkat sekolah dasar (SD). Bukan berarti perbaikan untuk semua tingkat usia tidak berarti.

Bukan begitu. Kita tetap melakukan untuk semua tingkat usia sebagai tindakan prefentif. Sedangkan untuk peserta didik SD merupakan persiapan jangka panjang dengan hasil yang lebih abadi.

Pada tingkat SD, penanaman pembiasaan membaca merupakan sebuah

tantang sekaligus sebagai peluang.

Sabagai tantangan, kita mesti mepersiapkan cara terbaik agar pembiasaan yang dilatihkan berjalan efektif dan efesien. Sementara sebagai peluan, sebagai mana yang sudaj diketahui bahwa, pikiran peserta didik SD masih bersih dan polos. Mereka lebih mudah dibimbing dan diarahkan.

Seperti kata pribahasa, “ Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu” Artinya, bimbingan dan arahan yang diberikan kepada mereka akan abadi tertanam dalam sikap dan tindakan mereka.

Bagaimana cara yang baik pmembimbing dan mengarahkan mereka supaya terbiasa membaca? Dalam hal ini penulis menawarkan gagasan dengan cara mengimplementasikan perpustakaan mini di sekolah mereka.

Sebelum masuk pada masalah perpustakaan mini perlu dijelaskan dulu apa itu perpusatakaan. Perpustakaan adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya (KBI,2009:586). Selanjutnya, perpustakaan mini adalah perpustakaan yang menyediakan buku-buku dalam jumlah yang sangat terbatas. (KBI,2009:586).

Menurut penulis, perpustakaan mini dapat diterapkan di SD dengan pertimbangan kemudahan, efisiensi dan efektivitasnya. Mudah dimaksudan karena tidak rumit dan langsung bisa diterapkan,. Efisiensi dimaksud, adanya ketepatan cara pelaksanaannya. Sedangkan efektivitasnya, terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Tentu dalam hal ini terjadinya peningkatan minat baca peserta didik. Untuk lebih memahami cara pelaksanaan perpustakaan ini, penulis menawarkan konsepnya sebagai berikut.

Pertama, memilih pojok kelas yang tepat. Dalam hal ini dianjurkan memilih pojok kelas bagian belakang. Tujuannya, agar tidak mengganggu pandangan peserta didik dalam pembelajaran.

Kedua, menyediakan rak buku mini. Rak tersebut cukup memuat jumlah koleksi bacaan maksimum tiga kali jumlah peserta didik di kelas

itu. Raknya tidak terlalu besar, cukup berukuran: alas 60 cm x tinggi 80 cm x lebar 30 cm. Diharapkan raknya pakai pintu dan dapat dikunci sehingga keamanan buku lebih terjamin.

Jika tidak ada rak buku, bisa diganti dengan satu meja siswa yang tidak terpakai. Atau mengambil meja siswa yang rusak ringan yang sudah tersimpan di gudang untuk diperbaiki, lalu dimanfaatkan sebagai tempat koleksi buku.

Ketiga, menyediakan koleksi bahan bacaan bervariasi. Misalnya buku pengetahuan umum, surat kabar, buku fiksi. Jumlah koleksinya maksimum tiga kali jumlah peserta didik. Misalnya, kalau jumlah peserta didik 25 orang, maka jumlah koleksi bacaannya 75 buah. Dengan jumlah itu, peserta didik lebih leluasa memilih koleksi yang diinginkan. Sekali m inggu, koleksi itu dikembalikan ke perpustakaan sekolah dan diganti dengan koleksi baru. Bisa pula saling tukar dengan koleksi kelas lain sehingga mereka memperoleh koleksi bacaan yang belum pernah dibacanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan mereka melihat koleksi yang sudah basi karena sudah tamat dibaca.

Perlu diingat, karena peserta didik SD terdiri dari kelompok kelas rendah ( kelas 1,2,3) dan kelompok kelas tinggi (kelas 4,5,6) maka karakteristik koleksi bacaannya juga dibedakan. Koleksi bacaan kelas rendah, 75% gambar dan 25 % teks (tulisan). Sedangkan koleksi bacaan kelas tinggi antara gambar dan teks seimbang yakni 50 % berbanding 50 %. Perbandingan ini tidak terlalu kaku, minimal sudah mendekati.

Keempat, Sekolah menyediakan waktu pembiasaan m embaca yang terjadwal. Jadwal ini dimasukkan ke dalam daftar pembelajaran. Misalnya, 20 menit jam pertama setiap hari. Nama kegiatannya tergantung oleh sekolah.

Bisa diberi nama kegiatan literasi, kegiatan cinta baca, dan kegiaran ayo membaca. Dengan demikian, pembiasaan itu bisa dilaksanakan secara terus menerus. Kegiatan langsung diawasi oleh guru kelas Kelima, melakukan evaluasi pembiasaan pembaca oleh guru. Evaluasinya dalam bentuk sederhana. Guru cukup mencatat topik yang sudah

dibaca peserta didik. Misalnya, memelihara bunga mawar, bahaya mengkonsumsi makananan berpengawet, dan cara meggosok gigi.

Dengan hanya melaporkan topik yang dibaca itu, peserta didik tidak terbebani. Catatan itu jadi pedoman bagi guru apa peserta didik membaca secara rutin atau tidak.

Dengan perpustakaan mini diharapkan dapat meningkatkan minat baca peserta didik. Ada beberapa alasannya. Pertama, perpustakaan mini lebih dekat dengan aktivitas harian peserta didik karena letaknya di kelas masing-masing. Dengan hanya beberapa langkah, mereka sudah bertemu dengan koleksi berbagai bacaan. Jadi, perpustakaan mini lebih mengakar dalam keseharian peserta didik. Apalagi disediakan pula jadwal khusus dalam daftar pelajaran sehingga membuat mereka lebih fokus membaca. Mungkin untuk awalnya, mereka kurang suka bagi yang enggan menbaca. Tapi secara bertahap, ketidaksukaan itu akan berangsur kurang dan akhirnya tumbuh rasa cinta membaca.

Pada tulisan ini perlu diingatkan, bahwa kepala sekolah bersama guru diharapkan seayun selangkah, membuat kebulatan tekad untuk meningkatkan minat baca peserta didiknya.

Bekerja ikhlas kunci utamanya.

Tidak ragu-ragu. Berjalan lurus, melangkah kuat dalam satu cita-cita.

Ingatlah bekerja ikhlas akan menghasilkan kualitas kerja sesuai harapan. Jika minat baca peserta didik meningkat, maka meningkat pula kualitas bangsa ini sehingga Indonesia emas yang diharapkan betulbetul terujud di masa yang akan datang. Amin. Bapak ibu guru yang membimbing peserta didiknya dengan ikhlas akan mendapat pahala yang setimpal. Begitu janji Allah.

Walau sekecil apapun kebaikan yang dibuat maka akan diberi imbalan pahala yang setimpal. Apalagi berbuatan besar seperti meningkatkan minat baca, tentu bukan kecil lagi tapi sangat besar sekali. Mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Hanya Allah yang Maha Tahu.

Pariaman, Oktober 2017

Gelap Tanpa Penerangan Ruas jalan di sepanjang TPU Tunggul Hitam gelap tanpa ada penerangan sama sekali. Mohon intruksinya pada dinas terkait agar membantu memasang penerangan pak. 081363346***

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Yohanes

6

EKBIS

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

Lingkar

Sido Muncul Memodernisasi Produk

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Realisasi Investasi Rp7,72 T PADANG, HALUAN — Realisasi investasi Kota Padang hingga Juli 2017, mencapai Rp7,722 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan Rp997,81 miliar. Secara rinci, investasi itu disumbang oleh perusahaan yang sudah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) dari BKPM, masing-masing PMDN Rp462,7 miliar dan PMA Rp17,9 miliar.

JAKARTA, HALUAN — PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk., memperbaiki modernisasi produk jamu untuk mengikuti kebutuhan konsumen. Direktur Keuangan Sido Muncul, Venancia Sri Indrijati, menyebut porsi penjualan jamu tradisional hanya sekitar 15 persen dari total penjualan produk perusahaan.

Sebagian besar produk sudah dimodernisasi. salah satunya dengan cara memperbarui wujud ataupun rasa dari sejumlah produk baik herbal-suplemen, minuman, dan farmasi. Venancia mencontohkan produk Tolak Angin yang awalnya berupa serbuk kini bersalin rupa menjadi cair. Aneka rasa juga tersedia dalam produk ini.

“Inilah upaya kami untuk terus tumbuh melalui inovasi yang berkelanjutan,” kata dia dalam paparan kinerja publik baru-baru ini.

Meski begitu, produk tradisional seperti minuman jamu tidak akan dihapus dari daftar produk jual perusahaan mengingat masih adanya ketersediaan pasar untuk produk tersebut. Sepanjang masih ada permintaan dan penjualannya stabil, produk minuman jamu tidak akan berhenti diproduksi.

Selain melalui upaya modernisasi produk, perusahaan juga terus mengupayakan ekspor ke sejumlah negara termasuk negara di kawasan Asean dan Afrika terutama Nigeria. Perseroan juga telah membuka kantor cabang di Filipina dan resmi terdaftar di Securities and Exchange Commission, selaku instansi yang berwenang memberikan izin pembukaan kantor cabang di sana, pada 5 Juni 2017. (h/atv/*)

Pertimbangkan Kenaikan Tarif Cukai JAKARTA, HALUAN — Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 8,9 persen pada 2018, mendapat reaksi keras dari para pelaku industri tembakau di tanah air. Kenaikan tarif CHT dianggap tidak rasional dan membebani industri rokok.

Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo menyatakan bahwa kebijakan cukai harus rasional dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri tembakau.

Saat ini Industri hasil tembakau dalam keadaan terpuruk dimana volume produksi terus menurun tiap tahunnya. Tahun lalu sudah turun 6 miliar batang, sedangkan pada 2017 diprediksi turun 11 miliar batang.

“Kami yakin pemerintah juga sudah mengerti kalau Industri dalam fase penurunan. Kenapa mau meningkatkan tarif cukainya tinggi? Ini sama dengan tidak ada peluang bagi industri hasil tembakau untuk hidup”, tegas Budidoyo.

Menurut Budidoyo, kenaikan tarif cukai pada 2017 sebesar 10,5 persen yang menyebabkan volume industri anjlok hingga 2 persen, harusnya menjadi bahan pertimbangan jika cukaidinaikkan terlalu tinggi.

Wacana kenaikan cukai 8,9 persen untuk tahun 2018 lebih memberatkan, karena industri hasil tembakau saat ini dalam keadaan terpuruk. Pemerintah seharusnya jangan hanya bergantung pada cukai tembakau sebagai sumber penerimaan cukai, terutama ditengah lesunya kondisi industri tembakau tahun ini, tandasnya.

Jika terjadi kenaikan tarif cukai yang tinggi, akan berdampak pada industri tembakau,ý mengingat industri tembakau merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir di samping juga sebagai sumber utama penerimaan cukai negara. (h/trn)

FESTIVAL FILM — Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba film dokumenter drama tingkat SMA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memacu kreativitas sineas di Sumbar dan juga mempromosikan wisata daerah ini. IST

SUMBAR FESTIVAL FILM 2

Menjaring Wisatawan Lewat Film PADANG, HALUAN — Karya film dokumenter drama (doku drama) para sineas Ranah Minang yang tampil pada ajang Sumbar Film Festival 2 tahun 2017, Kamis malam (28/9), sungguh memukau penonton.

Mengusung tema “Pariwisata Halal Sumatera Barat”, para sineas mengeluarkan s eluruh potensi yang dimilikinya.

Pemenang iven yang diikuti 24 peserta ini untuk film dokumenter drama kategori mahasiswa/umum, Juara I judul Wisata Musiduga oleh Elfit Fariansyah (Sijunjung), Juara II judul Kota Kecil Sejuta Cerita oleh Abdi Riki (Payakumbuh), Juara III judul Sakilek Perak oleh Satria Arganggi (Ombilin, Singkarak).

Sedangkan Juara Favorit berjudul Triarga oleh Wahyudi Maswar (Padang).

Para sineas muda tingkat SMA juga unjuk gigi dengan karya Takana Baliak oleh Rizki Wahyudi (SMK 4 Padang) meraih Juara I, Pesona Minang Nan Elok Baso karya Husnul Khatimah (SMA 10 Padang) Juara II dan film Singkek Carito karya Debi Asri Adi (SMK Teknologi Plus Padang) sebagai pemenang III.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat pembukaan menyebutkan, Pemprov Sumbar tengah gencar-gencarnya mengembangkan pariwisata daerah ini, khususnya pariwisata halal.

Salah satu media untuk mempromosikan pariwisata pada wisatawan baik lokal maupun manca negara, dapat dilakukan melalui karya film.

“Film tentang beragam potensi pariwisata daerah ini tentu sangat menarik bagi wisatawan yang menontonnya. Dari sana, akan muncul keinginan mereka untuk datang ke Ranah Minang dan melihatnya langsung,” ujar Wagub Nasrul Abit.

Objek film itu tentu tak melulu mengekspose tentang lokasi wisata. Tetapi juga menampilkan film tentang wisata religi dan wisata budaya yang tak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat Minang. Salah satunya seperti yang ditampilkan dalam film dokumenter drama berjudul Kampung Ramadan yang diproduksi Dinas Pariwisata Sumbar.

Disamping itu, lanjutnya, iven ini patut didukung karena tak hanya menjadi media pro-

mosi wisata tetapi juga sebagai ajang unjuk gigi para sineas di daerah ini. Pembuatan film menjadi salah satu kegiatan ekonomi kreatif yang diharapkan pemerintah bisa menjadi penopang ekonomi.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian mengatakan, iven Sumbar Film Festival 2 ini terdiri dari pembuatan film dokumenter, festival film tingkat umum/mahasiswa, tingkat siswa dan festival film animasi se Sumbar.

“Sumbar Film Festival ini adalah program pengembangan ekonomi kreatif bagi para sineas dan penunjang kepariwisataan Sumbar dalam mempromosikan pariwisata halal,” katanya.

Juri iven ini menghadirkan para praktisi dan akademisi, masing-masing Kusen Dony Hermansyah (IKJ), Hery Sasongko (ISI Padang Panjang) dan Adlen (TVRI Sumbar) untuk kategori film dokumenter.

Sedangkan untuk film animasi jurinya Chandr a Endroputro (AINAKI Jakarta), Dini Faisal (UNP) dan Taufik Gusman (Ketua AINAKI Sumbar). (h/vie)

Selain itu, maupun PMA pendataan yang wajib memiliki dilakukan Dinas Izin Prinsip PePenanaman Monanaman Modal dan Pelayanan dal (IPPM),” Terpadu Satu katanya.

Pintu (PM PTSP) N a m u n Kota Padang, juga sebagian besar memberikan sumperusahaan bangan investasi yang beroperasi dari para investor di daerah ini yang mengurus Izbelum memiliki RUDY RINALDY in Prinsip PemanIPPM sehingga faatan Ruang Rp867 miliar. investasinya tidak terdata di “Selanjutnya data Pe- BPKM. Karena itu, pihaknya mantauan, Pengawasan dan melakukan pendataan inEvaluasi Penanaman Modal vestasi sekaligus sosialisasi (PMDN) menyumbang Rp- agar mereka mengurus IPPM,” 2,79 triliun dan melalui katanya. pengurusan Surat Izin Usaha IPPM ini mencakup perPerdagangan (SIUP) Rp3,58 izinan awal untuk memulai triliun,” kata Kepala Dinas usaha pada sektor pertanian, PM PTSP, Rudy Rinaldy lingkungan hidup dan kedidampingi Kabid Promosi hutanan, energi dan sumber dan Pengawasan Penanaman daya mineral, perindustrian, Modal, Richardi Akbar, pekerjaan umum dan peKamis (28/9) di kantornya. rumahan rakyat. Juga perlu Dikatakan, investasi ya- IPPM untuk usaha perdang didata pihaknya itu tidak gangan, pariwisata, perhutercantum di BKPM karena bungan, komunikasi inforpara investor belum memiliki masi, ketenagakerjaan, penIPPM. Namun sesuai edaran didikan dan kebudayaan, keGubernur Sumbar tertanggal sehatan serta ekonomi kreatif.

22 Agustus 2017 tentang Di antara PMDN di Kota Pengawalan Pelaksanaan Padang tahun ini adalah, Kegiatan Penanaman Modal Trans Rekreasindo dengan di Daerah, maka dilakukan investasi Rp16,6 miliar, pendataan sekaligus sosiali- Trans Retail Indonesia Rp sasi agar perusahaan tersebut 32,32 miliar, Dok Marina mengurus IPPM. Bungus Rp.11,7 miliar, Na“Edaran Gubernur Sum- traco Spices Indonesia Rp bar menyebutkan, untuk 12,44 miliar, PT Teluk Luas memulai kegiatan usaha Rp347 miliar dan sejumlah baru, perusahaan PMDN perusahaan lainnya. (h/vie)

Kemenkeu Tawarkan Obligasi Ritel Rp20 T JAKARTA, HALUAN — Pemerintah melalui Kement erian Keuangan mengeluarkan obligasi negara ritel lagi dengan seri ORI014 dengan target mencapai Rp20 triliun.

Ada yang berbeda dalam peluncuran obligasi ini, kali ini Kementerian Keuangan yang jemput bola dengan menawarkan obligasi ini langsung kepada para investor di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Biasanya di Kemenkeu dan dengan izin BEI diselenggarakan di sini dihadiri oleh penjual dan oleh media sehingga menjadi gawang penjualan ORI014 ini,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko, Robert Pakpahan di Gedung BEI Jakarta, Jumat (29/9).

Robert mengatakan obligasi ORI014 ini ditawarkan

dengan kupon sebesar 5,85% per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulan.

Dia bilang angka 5,85% merupakan angka yang menarik yang ditawarkan oleh pemerintah lantaran angkanya lebih besar dari inflasi saat ini. “Bunga itu cover inflasi. Angka 5,85% bukan angka yang rendah dibanding tren dunia,” katanya.

Adapun masa penawaran akan berlaku pada 29 September 2017 hingga 19 Oktober 2017. Dengan 18 bank dan 1 perusahaan sekuritas yang menjadi agen penjual untuk mengejar target Rp 20 triliun.

Sekadar informasi untuk ORI014 ditetapkan minimum pemesanan sebesar Rp 5 juta dan maksimumnya Rp3 miliar.

Adapun tenor dari ORI014 selama 3 tahun. (h/inl)

PERCEPAT PROGRAM SATU JUTA RUMAH

Pemerintah Permudah Perizinan

BURUH mengerjakan pembangunan rumah bersubsidi. Guna mempercepat program satu juta rumah, pemerintah mempermudah perizinannya. NET

JAKARTA, HALUAN — Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berupaya memudahkan perizinan guna mempercepat program satu juta rumah bisa terselesaikan setiap tahunnya.

Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Diah Indrajati menjelaskan, Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 mengatur agar pewww.harianhaluan.com

merintah daerah dapat memberi kemudahan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan kepada pengembang yang m elaksanakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Permendagri 55/2017 mengatur agar Pemerintah Daerah bisa mengambil peran dalam program sejuta rumah melalui penyederhanaan pelayanan seperti penghapusan perizinan, per-

cepatan waktu pengurusan perizinan, dan penggabungan perizinan,” kata Diah pada konferensi pers di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (28/9).

Diah menjelaskan realisasi Program Sejuta Rumah dinilai belum cukup menggembirakan karena sejumlah kendala di antaranya menyangkut perizinan, penyediaan lahan, atau ketersediaan anggaran dan skema pembiayaan. Ada pun Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 yang sudah diundangkan sejak 20 Juli lalu mengatur agar Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) memberi kemudahan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan kepada pengembang yang akan melaksanakan pembangunan perumahan bagi MBR. Sebelumnya, Kemendagri telah menerbitkan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan

Ekonomi XIII. Diah menjelaskan kelangkaan kepemilikan rumah (back log) telah mencapai 13,5 juta unit pada 2015 dan kebutuhan perumahan setiap tahunnya mencapai 800 ribu sampai satu juta unit.

“Dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional mencapai 1,49 persen per tahun, backlog perumahan nasional akan semakin tinggi dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan backlog dipengaruhi ketersediaan (supply) lahan dan kebutuhan (demand) rumah yang tidak sesuai.

Saat ini, angka backlog menurut Sensus Nasional sudah turun menjadi sekitar 11 juta unit pada 2016.

“Kebutuhan perumahan setiap tahun mencapai 800 ribu unit, sedangkan yang tersedia kurang lebih hanya mencukupi untuk membangun 400 ribu unit,” kata Syarif. h/rol) Redaktur: Devi Diany

Layouter: Syamsul Hidayat

SAMBUNGAN

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

7

Lima Pegawai................................ Dari Halaman. 1 Melawan........................................ Dari Halaman. 1 dik mengabaikan ayat 1 dari pasal yang sama, tentang pemalsuan dokumen. “Yang disangkakan itu Pasal 263 ayat 2. Langsung melompat ke pasal 2 seperti itu saja. Sedangkan pasal 1 diabaikan. Bagaimana bisa seseorang menggunakan dokumen palsu, sedangkan yang membuat dokumen palsu itu tidak jelas.

Kami menilai, Polda Sumbar seperti mengakal-akali hukum untuk menjerat klien kami,” katanya lagi.

Rahmat juga mengatakan, dalam penyidikan Polda Sumbar seharusnya memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan dan kepada orang-orang yang akan diselidiki (lima pegawai BPN Padang-red). Namun, sampai sekarang SPDP tersebut tak pernah diberikan kepada lima pegawai BPN atau kepada PH. “Ini tidak masuk dalam logika saya.

Jelas-jelas penyidik itu harus memberikan SPDP sebagai pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada klien kami. Sampai sekarang, kami tak pernah melihat wujud surat itu,” tegasnya.

Dirunut ke belakang, kata Rahmat, kelima pegawai BPN ditetapkan sebagai tersangka setelah memberikan dokumen berupa printcopy Surat PN Kelas I A Padang No.W3.UI.448/HT. 04.10/VIII/2017 tertanggal 6 Agustus 2007, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumbar, perihal Eksekusi No. 35/1982 Landraad No. 90/1931, dalam sidang perkara perdata Nomor 04/ Pdt.G/2016/PN.Pdg. Penambahan bukti tersebut ke dalam memori banding, dilakukan oleh kelima pegawai BPN dalam rangka menjalankan amanah kuasa yang diberikan BPN Padang kepada kelimanya. “Klien kami menjalankan amanah. Mereka itu pemegang kuasa BPN RI. Jadi mereka bertindak atas nama instansi, bukan pribadi. Kok, malah ditetapkan jadi tersangka begitu saja,” kata Rahmat.

Di sisi lain, Dirreskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Erdi A. Chaniago saat dimintai konfirmasi melalui aplikasi pengirim pesan, mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki alat bukti yang cukup dalam penetapan lima

oknum pegawai BPN Padang sebagai tersangka. “Kita punya alat bukti yang cukup, penetapan tersangka sudah melalui proses semestinya. Kasus ini telah dilihat secara utuh, penyebab munculnya dugaan pelanggaran karena kelimanya menggunakan dokumen palsu dalam memori banding.

Jika ada bantahan tentang itu, silakan diuji di praperadilan nanti,” kata Erdi.

Dijelaskan Erdi, munculnya memori banding tidak terlepas dari menangnya gugatan Lehar di PN Padang, di mana tentu telah melalui m ekanisme peradilan yang semestinya, dengan saling menunjukkan bukti-bukti. Dalam gugatan itu, Lehar menunjukan bukti berupa Surat Ukur (SU) Nomor 30 tahun 1917, dengan luas tanah 765 hektar yang berada di empat kecamatan di Kota Padang. “Nah, dalam memori banding, BPN memasukkan kopian surat ukur yang diarsir (digaris-garis), dan mengklaim tanah Lehar hanya seluas 2,5 hektar. Itulah yang jadi dasar kami menetapkan status kelimanya,” beber Erdi. (h/ang)

tang dengan mengenakan jilbab.

Perwakilan massa Aksi 299 diterima oleh pimpinan DPR RI. Kepada pimpinan dewan, Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif menyampaikan resolusi Aksi Bela Islam 299.Ada dua permintaan yang disampaikan oleh Slamet Maarif, yang pertama pada DPR RI dan kedua pada pemerintah Jokowi-jK. Slamet mengatakan, permintaan ini disampaikan mengingat perkembangan kehidupan nasional yang makin meresahkan, terutama, gejala keretakan bangsa yang makin terasa dan simpang siur kebijakan Jokowi dalam berbagai hal. “Kami saksikan dan rasakan bahwa pemerintah Jokowi sejak berkuasa, tidak ramah, dan tidak bersahabat dengan umat Islam,” kata Slamet Maarif.

Slamet menilai pemerintahan Jokowi secara terus menerus dan sistematis memojokkan umat Islam sebagai kambing hitam dan objek fitnah politik. Ia juga menengarai manifestasi Islamphobia yang dilakukan oleh elemen-elemen tertentu di rezim Jokowi. Permintaan pertama yang

disampaikan massa aksi 299 berkaitan dengan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Slamet mendesak agar perppu ini segera dibatalkan. “Perppu No 2 Tahun 2017 nyata-nyata bertentangan dengan pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945,” kata Slamet.

Slamet meminta DPR RI tidak berperan sebagai ‘tukang stempel’ keinginan pemerintah karena akan menyebabkan kekuasaan pemerintah semakin otoriter.

Ketua Presidium Alumni 212 ini juga mendesak pemerintah untuk bersikap tegas membendung gejala-gejala kebangkitan PKI. Tap MPRS No XXV Tahun 1966 yang menetapkan pembubaran PKI dan melarang kegiatan organisasi ini tidak boleh dicabut.

“PKI tetap merupakan bahaya laten yang harus terus-menerus kita waspadai,” ujar Slamet.

Ia meyakini kader-kader PKI masih terus melakukan infiltrasi ke berbagai lembaga negara, bahkan ke tubuh Polri dan TNI. Slamet juga mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak memaksakan rekon-

siliasi dengan PKI, apalagi minta maaf kepada PKI. Rekonsiliasi alami itu sudah berjalan sejak lama. Surat bebas lingkungan, bebas dari anggota PKI 1965, sudah belasan tahun ditiadakan.

Anak cucu kader PKI juga sudah bebas mengembangkan karir politik, militer, pendidikan, bisnis, dan berbagai profesi lain di Indonesia.

Menuru t Slamet, lembaga legislatif dan eksekutif juga tidak pernah mempersoalkan lagi keberadaan mereka. “Hal ini merupakan kearifan dan kewaskitaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk dan saling menghargai perbedaan berdasarkan agama, ras, etnis, dan sebagainya,” ujar Slamet.

Perwakilan massa Aksi 299 diterima di ruang pimpinan DPR RI oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi II Al Muzammil Yusuf, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, anggota fraksi PAN Daeng Muhammad dan anggota fraksi PKS Nasir Djamil. (h/ben)

Saksi Sebut .................................... Dari Halaman. 1 Bareskrim ...................................... Dari Halaman. 1 pernah berkumpul dan menyiapkan teknis pengadaan e-KTP di sebuah ruko di Fatmawati, Jakarta Selatan.

Dalam persidangan, Johanes mengaku pernah dikenalkan dengan adik kandung Gamawan, Azmin Aulia. Dia dikenalkan oleh salah satu orang dekat Gamawan bernama Hendra. “Hendra ini kelihatannya orang dekat Gamawan. Kalau Pak Gamawan pergi sama istri, Hendra sering ikut,” kata Johanes. Terkait proyek eKTP, Hendra pernah memperkenalkan Johanes dengan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Menurut Johanes, Paulus yang dekat dengan adik kandung Gamawan, Azmin Aulia, cukup berpengaruh dalam memenangkan proyek-proyek di Kemendagri. Pada akhirnya, Paulus dan PT Sandipala bergabung dalam Konsorsium PNRI yang memenangkan tender proyek e-KTP. “Hendra bilang, siapa pun yang ikut sama rambut putih (Paulus Tanos) pasti akan menang,” kata Johanes.

Menurut Johanes, Hendra sekaligus menjadi perantara Gamawan untuk berkomunikasi

dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman. Meski demikian, Johanes tidak menjelaskan, apakah Gamawan juga menggunakan Hendra saat membicarakan proyek e-KTP dengan Irman.

“Hendra sendiri yang cerita. Pak Irman kadang enggak langsung ke Gamawan, tapi ke Hendra dulu,” kata Johanes.

Dalam kesaksiannya, Johanes juga mengaku sempat mendengar dari salah satu tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby terkait adanya fee tujuh persen untuk legislator di Senayan.”Saya konfirmasi terakhir sama Jimmy, dia bilang itu untuk SN grup Senayan,” ujar Johanes.

Johanes merupakan pelaksana pengadaan e-KTP. Johanes dan pengusaha lainnya sempat berkumpul dan menyiapkan teknis pengadaan e-KTP di sebuah ruko di Fatmawati, Jakarta Selatan.

Ruko milik terdakwa Andi Narogong. Mendengar pernyataan dari Johanes tersebut, jaksa KPK lantas bertanya apa maksud dari inisial SN. Johanes mengaku, awalnya dia mengira SN adalah Setya Novanto. Namun, menurut Johanes, Jimmy pada saat itu

tidak menjelaskan kepanjangan dari SN. Johanes hanya mengatakan, awalnya Jimmy diberitahu soal fee 7 persen tersebut oleh Irvanto Hendra Pambudi. Irvanto sendiri merupakan keponakan Setya Novanto yang mewakili PT Murakabi Sejahtera dalam tender proyek tersebut. “Jimmy dapat info dari Irvanto, yang dari PT Murakabi,” kata Johanes.

Gamawan sendiri sudah membantah telah menerima fee dalam proyek pengadaan e-KTP. Dia menganggap tak ada kejanggalan dalam proses pengadaan dalam proyek e-KTP. Setelah adanya penetapan tersangka, baru dia mengetahui ada sejumlah temuan yang bermasalah. “Sampai saya tahunya setelah ditetapkan tersangka saja ada masalah,” kata Gamawan.

Namun, Gamawan enggan berkomentar mengenai dugaan bersama-sama melakukan korupsi e-KTP dengan dua terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman dan anak buahnya, Sugiharto, serta sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014.

“Tidak mau saya komentari lah,” kata dia. (h/ben)

KPK Bisa ....................................... Dari Halaman. 1 bahasnya. “Jadi ini bukan berarti sikap kami (untuk keluarkan sprindik baru). Karena kami akan lakukan konsolidasi dan evaluasi,” kata dia.

Putusan ini sesuai perkiraan ICW. Perkiraan ini, menurut peneliti hukum ICW Lalola Easter bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada enam kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Kejanggalankejanggalan tersebut adalah, pertama, hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan Novanto dalam korupsi e-KTP, kedua hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK, ketiga hakim menolak eksepsi KPK, keempat hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara, kelima hakim bertanya kepada ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; dan keenam laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti praperadilan.

Lalola mengatakan keenam kejanggalan tersebut penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan Novanto akan dikabulkan hakim Cepi, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada Jumat (29/9). Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang dinilai Lalola paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain. Dengan dalil tersebut, kata Lalola, artinya hakim Cepi mendelegitimasi putusan majelis hakim yang memutus perkara eKTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap.

Padahal, kata Lalola, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup dan keyakinan h akim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan.

Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, kata dia, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk m engeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terwww.harianhaluan.com

lepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini, kata Lalola.

Mengutip pernyataan Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ada dugaan bahwa putusan Novanto sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini. Hal ini, katanya, dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. “Besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus,” kata Lalola.

Itu sebabnya, ICW mendesak agar Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto. Kedua, Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh hakim Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Ketiga, KPK harus kembali menetapkan Novant o sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru.

Selain itu, menurut pernyataan ICW, manakala Novanto sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup.

Hormati Putusan Pengadilan Pengamat hukum, Alungsyah menyebut, secara y uridis apa yang diputuskan oleh hakim tunggal sudah tepat, penetapan seseorang sebagai tersangka itu haruslah diakhir penyidikan.

Tapi bukan di awal penyidikan, ini penting dilakukan guna menjamin hak asasinya seseorang.

Selain itu juga, sebagai negara hukum, apapun putusan pengadilan kita harus hormati, selama putusan itu tidak dibatalkan institusi di atasnya. “Dengan demikian pertanyaan sederhananya ialah apakah SN masih bisa

ditetapkan sebagai tersangka?

Tentu saja bisa, selama itu dilakukan sesuai prosedur hukum dan memiliki minimal dua alat bukti yang sah,” kata dia.

Sebelumnya juga pernah ada kasus serupa tentang penetapan tersangka kembali setelah seorang tersangka menang dalam praperadilan pernah dilakukan KPK. Saat itu, KPK kalah dalam praperadilan melawan mantan Wali Kota Makassar Iham Arief Sirajuddin. Namun KPK kembali menjerat Ilham Arief. Artinya kekalahan KPK ini bukanlah kiamat bagi KPK. Namun setidaknya kejadian ini memalukan bagi KPK, berarti penetapan SN sebagai tersangka asal-asalan tanpa prosedur hukum yang jelas.

Sebelumnya, hakim tunggal Cepi Iskandar yang mengadili perkara praperadilan Setya Novanto menyatakan bahwa penetapan Ketua DPR RI itu sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

“Hakim berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tat a cara Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan SOP KPK,” kata Cepi saat membacakan putusan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakum Tunggal Cepi Iskandar menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan putusan. Hakim Cepi juga memerintah KPK untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.

Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017. “Menimbang oleh karena untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara ketentutan Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan SOP KPK, maka penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka tidak sah,” tutur Hak Ketut Mulya Arsana, selaku kuasa hukum, mengaku keputusan Hakim Tunggal Cepi Iskandar memenangkan Setnov sangat tepat. Ia bahkan sudah memprediksi Setya Novanto akan memang praperadilan. “Kalau dari alat bukti (penetapan tersangka Setnov) iya (enggak sah), karena menggunakan alat bukti orang lain tidak tepat,” kata Ketut seperti dikutip dari Okezone. com.im Cepi. (h/ben)

2016, Yusafni selaku PPTK pada proyek pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis telah mencairkan anggaran untuk biaya ganti rugi pengadaan tanah sebesar Rp 120.032.754.170. Uang itu seharusnya untuk membayar tanah di Jalan Samudra di Kota Padang dan pembebasan lahan lain untuk proyek f lyover di Padang Pariaman. Namun kenyataannya tidak diberikan semua kepada pemilik tanah.

Dana itu sebagian dikorupsi dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran yang tidak sebenarnya alias fiktif.

“Ini untuk menutupi seolah-olah pemilik tanah telah menerima semua ganti rugi tanah dari Yusafni, padahal itu laporan fiktif.

Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan sebanyak Rp 63 miliar,” papar Rahmat.

Selain membuat laporan fiktif dan tidak membayarkan uang ganti rugi ke pemilik lahan, penyidik juga mengincar Yusafni dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Salah satu indikatornya adalah pembelian tanah untuk membuka bisnis pribadi.

“Uang hasil korupsi ini salah satunya dibelikan 8 bidang tanah di Desa Margahayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal seluas 14 ribu meter lebih. Tanah ini dibeli pada tahun 2014 seharga Rp1,2 miliar. Rencananya, tersangka akan menggunakan tanah itu untuk membuka bisnis penambangan golongan C saat pensiun,” sebutnya.

Penanganan berlanjut kasus yang merugikan negara berkisar Rp60 miliar itu juga diungkapkan

Kepala Subdirektorat IV Dittipidkor Bareskrim Polri Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endar Priantoro. Dinyatakan Kombes Pol Endar, penyidik bekerja sesuai protap yang berlaku. Kasus diselesaikan satu persatu. Untuk berkas kasus dengan Yusafni, terlebih dahulu akan diselesaikan, untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kasus ini berawal dari hasil temuan pemeriksaan BPK. Sejumlah pihak, diduga telah terlibat dalam dugaan korupsi. Realisasi belanja modal tanah yang dikelola di Dinas Prasjaltarkim sejak 2014 sampai 2016 mencapai Rp58 miliar lebih. Dana itu gunanya untuk pembebasan lahan/ ganti rugi bangunan dan tanaman untuk pelebaran Jalan Samudera di Padang, By Pass Padang, pelebaran junction fly over Duku, asrama mahasiswa di Bogor, stadiun bola kaki di Padang Pariaman, TPAS di Payakumbuh dan pembebasan lahan di Lubuak Selasih.

Pada 2015 untuk semua proyek itu dicairkan ganti rugi Rp23,8 miliar dan 2015 Rp28,2 miliar serta Rp16 miliar untuk 2016. SPJ 2016 belum diterima BPK. Untuk 2014, BPK menguji substantif atas dokumen yang ada, diketahuilah Ysn berbuat salah. Pada 2015 itu, dibayar ganti rugi untuk jalan Samudera kepada 60 orang Rp16,1 miliar.

Sebanyak 21 orang di antara namanya persis sama dengan nama penerima ganti rugi pada 2014. Untuk 21 orang yang diduga fiktif ini jumlahnya Rp6,5 miliar. Nama pemilik tanah dipakai lagi. Lalu sisanya 9 orang,

dicari oleh BPK tak bersua, mungkin sudah pindah. Ganti ruginya Rp2,7 miliar, uangnya entah Untuk Fly Over Duku, untuk 2014 dan 2015 dibayar ganti rugi Rp15,8 miliar. Untuk 2014 dibayar Rp10,7 miliar lebih. Pada 2015 dibayar Rp5,1 miliar.

Masalahnya ditemukan oleh BPK, yaitu pertanggungjawaban keuangan 2014 sebesar Rp3,9 miliar dijadikan pula sebagai pertanggungjawaban untuk 2015.

Satu objek, dua kali bayar.

Kemudian ada lagi ganti rugi Rp2,8 miliar berindikasi dipertanggungjawabkan dua kali tahun anggaran. Sekali dibayar ke rakyat, entah kemana uangnya.

BPK menemukan yang Rp2,8 miliar itu dibuatkan daftar penerimanya 11 orang. Sayang 11 orang itu sudah pada pindah dari Duku. Pada 2015 pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikelola PPTK, Ysn Rp29,2 miliar. Hasil pemeriksaan BPK, dokumen pertanggungjawaban ditandatangani bendahara pengeluaran ET dan PPTK YSN. Ini dokumen untuk pengadaan lahan 2015. Dari dana Rp29,2 miliar itu, Rp21,3 miliar untuk Jalan Samudera dan fly over Duku.

Diperiksa oleh BPK, hasilnya untuk Jalan Samudera 2015 dibayarkan Rp16,1 miliar kepada 60 orang. Nama 60 orang ini persis sama dengan mereka yang sudah menerima ganti rugi sebesar yang sama pada 2013. BPK mencatat untuk 2015, ada ganti rugi Jalan Samudera Rp8,5 miliar lebih tidak diterima oleh pemilik tanah. (h/ben)

Cabut Izin ...................................... Dari Halaman. 1 pemerintah daerah agar melakukan pengawasan secara berkala terhadap semua perusahaan yang berkegiatan di Teluk Bayur. Tujuannya agar setiap perusahaan yang beroperasi di Teluk Bayur berjalan sesuai Standar Operasi Prosedur (SPO) yang ada. “Sosialisasi juga mesti rutin dilakukan oleh pemerintah terhadap setiap perusahaan, utamanya tentang pentingnya mencegah kejadian serupa,” pungkas Yuliarman.

Sebelumnya, sekitar 50 ton Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah milik PT Wira Inno Mas tumpah ke perairan Pelabuhan Teluk Bayur, Kamis (28/9). Perairan yang biasanya jernih, berubah kecoklatan, dan bau. Biota laut terancam mati.

Tumpahnya puluhan ton minyak mentah tersebut lantaran tangki timbun milik PT Wira Inno Mas mengalami kebocoran yang diduga akibat tekanan tangki yang terlampau tinggi.

PT Wira Inno Mas mengklaim minyak tersebut tidak berbahaya terhadap lingkungan maupu n laut. Pasalnya minyak itu adalah PFAD (Palm Fatty Acid Destillate) yang merupakan minyak nabati dengan kaya lemak, bukan CPO (Palm Crude Oil) sepert yang disangka sebelumnya. PFAD mengandung kaya lemak dan bisa menjadi makanan ikan. “Tidak berbahaya bagi laut. PFAD ini kaya lemak dan biasanya juga menjadi campuran bagi makanan ikan. Banyak juga pemancing yang mencampurkan PFAD dengan lumut atau cacing sebagai umpan ikan,” Kata Manager Operasional PT Wira Indomas, Hendra Leo, Jumat (29/9) pagi.

Dijelaskannya, PFAD merupakan sisa penyulingan minyak dari kelapa sawit untuk CPO. Sifatnya cepat membeku bila terkena udara. Karena itulah, saat PFAD lepas ke lautan, dengan cepat minyak membeku. “PFAD ini sisa dari CPO. Awalnya minyak mentah dari kelapa sawit diolah dan disuling, kemudian menjadi CPO. Namun, sisa atau ampasnya itu yang menjadi PFAD. Sifatnya

cepat membeku. Dalam satu menit aja terkena udara, langsung membeku. Makanya saat tangki kami bocor, minyak ini langsung menggumpal dan mengapung di laut,” jelasnya.

Hendra membantah PFAD yang terbuang kelaut mencapai 3.000 ton. Saat kejadian, tangki nomor 14 yang bocor memang berkapasitas 3.000 ton, tetapi saat itu hanya berisi 750 ton. Itupun langsung ditanggulangi dengan membuka pipa tangki nomor 14 ke nomor 13 agar minyak masuk ke tangki 13. Selain itu, dibawah tangki nomor 14, ada kolam penampungan sebagai alternatif apabila ada kebocoran pada tangki. “Yang masuk ke laut hanya sekitar 40-50 ton. Bukan 3.000 ton.

Kami membuka pipa tangki 13 agar minyak tidak tumpah seluruhnya dan berhasil memindahkan 500 ton. Di kolam penampungan 200 ton. Jadi diperkirakan yang jatuh ke laut hanya 50 ton. Dalam penanggulangan sampai 00.01 WIB, satgas sudah berhasil mengangkat sekitar 30 ton PDAF. Tinggal 20 lagi,” tuturnya.

Diberi Sanksi Tegas Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah melayangkan teguran kepada PT Wira Inno Mas, Jumat (29/9). Pemko Padang memberikan waktu maksimal satu minggu untuk pembersihan dan pemulihan kembali. “Benar sudah diberi teguran. Insiden ini karena kelalaian. Untuk itu pemerintah berwenang melakukan peneguran atau memberikan sangsi terhadap pihak perusahaan,” ujar Kepala Bidang Penataan dan Penegakaan Hukum Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon saat ditemui Haluan, Jumat (29/9).

Dijelaskan Mairizion, pemberian teguran sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Selain itu, juga diatur apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran maka bisa diberikan teguran tertulis.

Namun, apabila diduga kegiatan

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

tersebut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, maka bisa langsung menerapkan paksaan pemerintah. “Dalam paksaan pemerintah, bisa beberapa hal dilakukan seperti dapat menghentikan kegiatan perusahaan, menghentikan produksi, menutup saluran limbah dan perintah langsung untuk melakukan pemulihan atas pencemaran yang terjadi,”sebutnya saat ditemui di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Balai Baru, Padang.

Dikatakannya, untuk pemulihan atas pencemaran yang terjadi juga diatur dalam Pasal 54, UU 32 tahun 2009 dinyatakan, setiap kegiatan usaha yang melakukan pencemaran perusahaan wajib melakukan pemulihan lingkungan. “Jadi kita telah membuat surat teguran paksaan pemerintah kepada pihak PT Wira Inno Mas. Apabila tidak dilaksanakan paksaan pemerintah ini, maka akan dilakukan pembekuan usaha,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihak DLH telah turun ke lapangan dan mengambil sampel tumpahan minyak. Namun secara ilmu lingkungan pada saat asam lemak tumpah belum ditemukan cemaran di air laut. Sebab itu merupakan lemak sehingga butuh waktu untuk berakumulasi di laut. “Kita harus menunggu selama 15 hari, apakah Fatty Acid tersebut telah terakumulasi di air laut,” sebutnya.

Ditambahkan Mairizon, kelalaian ini bisa terjadi karena SOP terhadap tangga darurat lemah.

Dalam surat terguran juga dimasukkan untuk menyiapkan SOP yang lebih tegas. Agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Ia mengatakan, pihaknya akan lebih rutin melakukan pengawasan.

Minimal satu kali enam bulan akan cek fisik perusahaan kelapangan.

“Tidak semua perusahaan yang ada dapat kita awasi. Karena kemampuan Pemko terbatas, satu tahun hanya bisa 110 perusahaan yang bisa didatangi langsung.Untuk itu juga perlu peranan aktif dari pemilik perusahaan untuk melaporkan kegiatannya ke DLH,”sebutnya. (h/ang/ mg-mel) Layouter: IRV@ND

8

PENDIDIKAN

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DUKUNG PELAKSANAAN UNBK 2018

STIE-PI Sediakan Kuota Beasiswa Sampai Tamat PADANG, HALUAN — Masyarakat kurang mampu kini tidak perlu risau bila ingin kuliah.

Asalkan ada kemauan untuk melanjutkan pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia (STIE-PI) kembali menyediakan kuota beasiswa. Tidak tanggung-tanggung, beasiswa diberikan sampai tamat.

Pernyataan itu terungkap saat acara wisuda STIE-PI ke-17, kemarin (28/9). Ketua STIE-PI, Lisa Fitriani Rahman memaparkan bahwa program beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.

“Ada tiga jenis beasiswa yang kita berikan, beasiswa 100 persen uang kuliah sampai tamat, 75 persen dan 50 persen,” jelas Lisa di Hotel Pangeran Beach, Padang.

Senada dengan hal itu, Pengurus Yayasan Bina Sejahtera, Fauzi Hasan menyampaikan bahwa sejak awal STIE-PI di bawah binaan Yayasan Bina Sejahtera, berkomitmen ingin memajukan pendidikan anak bangsa.

Mahasiswa kurang mampu dari segi ekonomi, difasilitasi dengan beasiswa. Sekolah tinggi yang beralamat di Jalan Raden Saleh nomor 23 Padang itu, juga terus berbenah dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan.

Terutama di bidang perbankan.

Mewakili Koordinator Kopertis Wilayah X, Yandri yang juga hadir saat prosesi wisuda STIE-PI mengapresiasi program beasiswa yang diberikan oleh kampus STIE-PI. Menurutnya, sebagaimana beasiswa bidik misi yang disediakan oleh pemerintah, STIEPI bahkan sudah lebih dulu merintisnya.

“Kalau dapat, seperti beasiswa bidik misi, mahasiswa penerima beasiswa STIE-PI juga mendapat uang saku,” harap Yandri disambut riuh tepuk tangan undangan yang hadir.

Yandri juga berpesan kepada para wisudawan STIE-PI agar mampu mengembangkan karakter yang berinisiatif. Tidak hanya sanggup menyediakan lapangan kerja bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Ia menambahkan, bahwa keberlangsungan suatu negara sangat ditentukan salah satunya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada wisuda yang ke-17, kampus STIEPI menelurkan sebanyak 53 wisudawan, yakni program studi manajemen sebanyak 36 orang dan program studi akuntansi sebanyak 17 orang. Lima wisudawan dinyatakan sebagai lulusan terbaik, di antaranya Roseva Ratna Sari dan Nola Fransisca dari prodi akuntansi, Sartika Sari dan Tia Sefrilla dari prodi manajemen. (h/mg-mel)

Disdik Sumbar Salurkan 1.625 Komputer PADANG, HALUAN — Untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan 2018 mendatang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyalurkan sebanyak 1.625 perangkat komputer untuk 87 SMA/SMK.

BERI KULIAH UMUM — Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas, Emeraldy Chatra memberikan kuliah umum di Program Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas di Gedung Perpustakaan Universitas Andalas, Selasa (26/9). MELATI

Karakter Berkomunikasi Masyarakat Mulai Berubah PADANG, HALUAN — Sejak beberapa waktu belakangan ini, karakter berkomunikasi masyarakat jauh berubah. Terlebih di saat munculnya media sosial.

Masyarakat lebih banyak menggunakan perantara media sosial untuk berinteraksi.

“Kualitas berkomunikasi kita sekarang tak lagi bagus,” ujar akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas, Emeraldy Chatra saat kuliah umum yang diadakan Program Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Andalas di Gedung Perpustakaan Universitas Andalas, Selasa (26/9).

Diceritakannya, media sosial benar-benar telah memengaruhi pola berkomunikasi masyarakat.

Telepon genggam menjadi wadah berkomunikasi yang paling aktif dibanding menyampaikan

pesan secara langsung.

“Sekarang, bapak dan anak yang berada di satu rumah lebih memilih menggunakan ponsel untuk menyuruh anaknya melakukan pekerjaan di rumah. Online (penggunaan media sosial) telah mengubah kita,” tambahnya.

Selain itu, Emeraldy juga menyinggung pentingnya berkomunikasi. Kompetensi berkomunikasi dalam sebuah profesi, berpolitik, dan lainnya, sangat diperlukan. ”Mereka yang tak mampu berkomunikasi dengan baik, daya saingnya cukup rendah dibanding mereka yang mampu berkomunikasi secara baik,” jelasnya.

Pada kuliah umum itu, turut hadir sebagai keynote speaker dari Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Atwar Bajari. Menurutnya, saat ini pertikaian dan masalah SARA terus menjadi

bahan konsumsi masyarakat.

Termasuk masalah pluralisme yang menjadi topik cukup urgen.

Atwar Bajari juga menyinggung, bahwa saat ini prodi ilmu komunikasi paling diminati.

Bahkan kini perkembangan prodi itu begitu cepat. ”Bisa kita lihat hampir setiap waktu terbit buku-buku ilmu komunikasi,” bebernya. Ukuran perkembangan prodi komunikasi terlihat jelas dengan terus bertambahnya mahasiswa ilmu komunikasi.

Kuliah Umum itu dimoderatori, Elva Ronaningroem. Juga tampak hadir Ernita Arief, Alfan Miko, serta pakar ilmu komunikasi dari Universitas Eka Sakti, Soemartono. Tampak hadir seratusan lebih mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Andalas dan Universitas Dharma Andalas. (h/mg-mel)

MIN 3 Gunung Pangilun Tingkatkan Kualitas PADANG, HALUAN — Sebagai salah satu madrasah yang menduduki posisi terbaik di Kota Padang, MIN 3 Gunung Pangilun, Padang, senantiasa berbenah menuju perbaikan yang lebih baik dengan mengutamakan kualitas dan mutu pendidikan.

Kepala MIN 3 Gunung Pangilun Padang, Yul Efendi mengatakan, sebagai sekolah madrasah, pemusatan pendidikan lebih diarahkan kepada peningkatan karakter dan penanaman nilai-nilai agama bagi peserta didik.

“Madrasah adalah salah

www.harianhaluan.com

satu sekolah yang mengutamakan pendidikan islami bagi siswa, mereka diajarkan bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku yang baik sesuai dengan aturan,” kata Yul Efendi kepada Haluan saat ditemui di madrasah.

Dikatakannya, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di madrasah adalah menjalin kerja sama dengan semua pihak, salah satunya dengan orangtua siswa. Hal ini karena, dengan adanya dukungan yang penuh dari wali murid, maka proses

pendidikan di madrasah akan berjalan dengan lancar.

“Di madrasah, siswa ditanamkan pendidikan karakter sejak usia dini, sehingga mereka memiliki akhlak yang lebih baik. Untuk aplikasi di lingkungan masyarakat dan keluarga, maka orangtua memiliki peran yang penting dalam mengawasi dan mengontrol sang anak,” tuturnya.

Selain itu, jika dilihat dari segi kualitas pendidikan, siswa di MIN 3 Padang juga memiliki potensi diri yang baik, baik di bidang akademik maupun non akademik. Pihak

madrasah mampu mengembangkan bakat yang dimiliki siswanya dan mengarahkannya ke arah yang positif. Selain itu, juga dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang berhasil diraih siswa madrasah dalam berbagai perlombaan.

Ningsih (43), wali murid kelas empat ini mengatakan, sejauh ini anaknya sudah menunjukkan perkembangan yang pesat. Salah satunya dalam pengembangan bakatnya. Ia mampu tampil bernyanyi dan berbicara di depan umum.

“Sebagai orangtua, saya bangga anak saya bisa se-

kolah d i MIN 3 Gunung Pangilun Padang. Pihak sekolah tak hanya mengutamakan peningkatan nilai akademik, namun juga mengarahkan siswa untuk mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya,” katanya.

Ia mengatakan, anaknya memiliki perilaku yang mencerminkan siswa madrasah, baik ketika berada di lingkungan rumah dan masyarakat. Sehingga, tak jarang anaknya menjadi buah pembicaraan di lingkungan rumah dan menjadi contoh bagi yang lain. (h/mg-eby)

Berdasarkan data yang dihimpun Haluan, sebanyak 525 komputer akan disalurkan ke 32 sekolah. Anggaran ini diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5,7 miliar. Sedangkan dari APBD-P dianggarkan dana Rp8 miliar untuk membantu penyediaan 800 komputer untuk 40 sekolah.

Selanjutnya, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mendapat bantuan berupa fisik labor dan juga kebutuhan komputer untuk mendukung pelaksanaan UNBK di Sumbar. Dalam hal ini sebanyak 15 sekolah akan mendapat bantuan masing-masing 20 komputer beserta perangkat lainnya.

“Tahun 2018, diupayakan agar 80 persen dari jumlah sekolah SMA/SMK yang ada di Sumbar sudah bisa melaksanakan proses ujian dengan berbasis komputer,” kata Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumbar, Nasmeri.

Ia m engatakan, total anggaran yang disediakan untuk bantuan berupa sarana komputer untuk tingkat SMA/SMK di Sumbar lebih bayak dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal ini karena, sasaran utama dari dinas pendidikan adalah peningkatan mutu dan kualitas hasil UN yang setara.

“Bertambahnya jumlah sekolah yang akan melaksanakan UNBK dibandingkan tahun sebelumnya, diupayakan dapat meningkatkan kualitas hasil ujian di Sumbar. Sehingga pendidikan di Sumbar semakin menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik,” katanya.

Dikatakannya, penyebaran komputer tersebut sudah mulai disalurkan ke beberapa sekolah. Sehingga,

pihak sekolah bisa mempersiapkan dan membekali siswanya dengan pelatihan yang lebih matang dalam mengerjakan UN menggunakan teknologi komputer.

“Pihak sekolah diberikan tanggung jawab untuk membekali siswanya dalam mempelajari dan memahami segala teknis mengenai tata cara menjawab dan menggunakan komputer untuk menjawab soal UN,” ucapnya.

Kepala SMAN 9 Padang, Yuni Era mengatakan, untuk UN yang akan digelar tahun ajaran ini, pihak sekolah sudah mempersiapkan diri agar bisa melaksanakan UNBK. “Sebenarnya, awal adanya wacana mengenai UNBK, pihak sekolah sudah merencanakan untuk mengikuti proses ujian yang menggunakan teknologi komputer ini,” katanya Yuni mengatakan, pihak sekolah sudah menganggarkan dana untuk memenuhi segala kebutuhan untuk melaksanakan UNBK. Namun, kala itu segala kebutuhan sarana dan prasarana masih dalam bentuk uang, belum dalam bentuk barang jadi.

Untuk melengkapi segala keperluan UNBK, dibutuhkan waktu 3 minggu dalam memasang server dan perangkatnya. Ditambah lagi dengan ketidaksiapan siswa dalam menghadapi proses ujian yang berbeda dari apa yang telah ia praktekaan selama ini.

“Jadi untuk tahun ini, pihak sekolah sudah mulai membekali siswa agar bisa melaksanakan UN dengan menggunakan komputer.

Siswa diberikan pemahaman dan pelatihan yang cukup, agar bisa mensukseskan UNBK di Sumbar dan menunjukkan hasil yang lebih baik,” ucapnya. (h/mg-eby)

Kemendikbud Atur Sumbangan di Sekolah JAKARTA, HALUAN — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) m enegaskan pengaturan sumbangan tertera dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

“Mendikbud sudah mengatur tentang pungutan, sumbangan dan bantuan di sekolah melalui Permendikbud (tentang Komite Sekolah),” kata Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad, Kamis (28/9).

Permendikbud itu memberikan rambu-rambu terhadap komite sekolah apabila ingin melakukan penggalangan dana ber upa sumbangan dan bantuan. Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya lainnya untuk melaksanakan fungsi dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta mengawasan pendidikan.

Sumbangan adalah pemberian berupa uang atau barang atau jasa oleh peserta didik, orangtua atau walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Pungutan yakni penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang atau jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua atau wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Terkait SPP yang ditetapkan sekolah di sejumlah daerah, Hamid mengatakan, SMA dan SMK negeri diperbolehkan memungut SPP. Namun, ia berujar, SPP harus diatur oleh gubernur atau kepala dinas pendidikan setempat.

Hamid menegaskan, SPP tidak boleh dibebankan pada jenjang pendidikan SD dan SMP negeri. “Yang tidak boleh memungut SD dan SMP negeri,” ujarnya.

Menur ut dia, masih adanya s ekolah yang memungut SPP, tidak lepas dari belum terpenuhinya alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan di daerah itu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan, SPP merupakan singkatan dari sumbangan pembinaan pendidikan. (h/rol)

Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

9

TAK DIGUNAKAN PEDAGANG

48 Kios Inpres III Diambil Alih Pemko PADANG, HALUAN — Sekitar 48 unit kios dan los di lantai 1 Inpres III Pasar Raya Padang diambil alih kembali oleh Dinas Perdagangan karena dibiarkan kosong dan tidak digunakan oleh pedagang untuk berjualan.

PINDAHKAN LUMPUR — Sebuah alat berat tengah memindahkan material lumpur yang di tumpuk di sepanjang pedestrian Batang arau ke sebuah truk, Jumat (29/ 9). Material lumpur tersebut merupakan hasil pengerukan dari Batang Arau dan telah ditumpuk selama beberapa hari sebelum diangkut. HUDA PUTRA

Lingkar

Narkoba, Sekali Coba Sengsara Selamanya PADANG, HALUAN — Menyikapi persoalan yang beredar melalui dunia maya, media sosial dan elektronik tentang obat berbahaya bagi seluruh kalangan masyarakat, maka kelurahan Gunung Pangilun bersama Puskesmas Alai, melakukan penyuluhan pada Kader PKK, anak-anak sekolah tentang obat-obatan berbahaya tersebut.

Kepada seluruh warga diminta jangan mencoba obat-obatan itu, karena sekali mencoba sengsara selamanya, tegas Lurah gunung Pangilun Andi Amir, kemarin.

“Bayangkan menurut informasi orang yang mencoba obat berbahaya tersebut langsung kejang-kejang menakutkan. Untuk itu jauhi dan musuhi secara bersama barang haram yang merusak masa depan anak-anak kita. Obatobatan yang menghaguskan masa depan generasi penerus bangsa ini, harus diawasi bersama, apalagi para orang tua terhadap anak-anaknya.

Kini banyak oknum tertentu yang pandai mengelabui anak-anak kita, untuk itu jangan terayu, permen tapi Narkoba. Dan masyarakat harus cerdas dalam membeli segala kebutuhan, termasuk obat-obatan, ucap Lurah Andi Amir mengingatkannya.

Kini beredar di dunia maya, melalui media sosial dan elektronik yang mudah dilihat siapa saja, tentang Obat yang mengandung Narkotika, yang dapat menyebabkan sipengguna kejang-kejang, berhalusinasi, kecanduan, overdosis bahkan berakhir dengan kematian. (h/vie)

PERINGATI KESAKTIAN PANCASILA

Hari Ini Kibarkan Bendera Setengah Tiang

ILUSTRASI PADANG, HALUAN — Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengimbau kepada seluruh warganya untuk mengibarkan bendera Merah Putih selama dua hari

yaitu 30 September dan 1 Oktober .

“Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, mari kita kibarkan bendera Merah Putih,” ajak Mahyeldi, kemarin.

Pengibaran bendera Merah Putih dilakukan pada 30 September esok. Pada hari itu, warga diimbau untuk menaikkan bendera Merah Putih setengah tiang.

“Kibarkan Merah Putih setengah tiang pada 30 September nanti,” kata Walikota.

Sehari setelah itu, 1 Oktober 2017, Walikota juga mengimbau warganya untuk kembali mengibarkan bendera Merah Putih. Warga diimbau menaikkan bendera setiang penuh.

“Pada Hari Kesaktian Pancasila, kita naikkan bendera setiang penuh,” tambah Mahyeldi.

Walikota mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemko Padang untuk menjadi pelopor untuk menaikkan bendera di tempat tinggalnya masing-masing. Begitu juga dengan seluruh camat di Padang.

“Camat agar mengimbau seluruh warganya untuk mengibarkan bendera,” tukas Walikota. (h/ita)

Pantauan Haluan, Jumat (29/9) gedung baru yang belum sempurna tersebut diperiksa petugas.

Bagi kios yang kosong maka ditempeli kertas dan pengumuman bahwa kios tersebut sudah diambil alih Dinas Perdagangan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal menyampaikan bahwa memang ada sekitar 48 yang diambil alih kembali.

Padahal, sebelumnya sudah diberitahukan untuk segera diisi dan jika ada yang melanggar maka akan mendapatan sangsi.

“Kita akan panggil pedagang ini kembali dan membicarakan kendalanya kenapa belum juga disi sekaligus membuat surat perjanjian. Jika dalam waktu tiga hari berturut-turut belum juga diisi maka secara sah tempat tersebut kita ambil alih,” ujarnya.

Dikatakannya, peringatan tegas ini untuk memberikan efek jera bagi pedagang yang lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama. Ia berharap komitmen awal yang telah disepakati bisa ditepati sebagaimana mestinya.

“Ini sudah komitmen kita dan bagi yang bandel maka terima akibatnya. Solusinya jika memang tidak mau buka juga makka akan kita loting kembali dan berikan kepada yang benar-benar serius dan membutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua IKAPI Padang (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) Muhammad Yani juga menyampaikan kecewa dengan anggota pedagang yang belum mengisi tempat yag sudah disediakan pemerintah. Ia berharap dengan segera mengisi tempat dan diberikan waktu sesuai kesepakatan.

“Ini sebenarnya etika pedagang terhadap pemerintah. Sudah diberikan tempat tapi tidak diisi. Jika pemerintah kembali mengambil alih saya dukung saja supaya pedagang yang lain bisa menjadi jera dan serius dalam penataan ini,” terangnya. ia mengatakan, gedung baru akan ramai dikunjungi jika pedagang yang berada di dalamnya sudah lengkap dan komplit. Jika pedagang saja sepi maka sah saja jika pengunjung enggan masuk.

Hal yang sama juga dilkatakan oleh pedagang beras dan toko online Arif dan Jon yang sudah mengisi tempat di kios Inpres III tersebut. Ia berharap supaya pedagang yang belum masuk bisa segera merapat dan berdagang secara sungguhsungguh.

“Jika kita ramai di dalam ini maka otomatis pengunjung bisa ramai juga masuk ke dalam,” kata Arif yang diamini oleh Jon. Sementara itu, pemindahan pedagang di Inpres III yang sudah berjalan hampir satu bulan, hingga saat ini masih belum sempurna. Pasalnya, pengerjaan masih berlanjut pada basement dan lantai 2 yang rencananya juga didahulukan untuk diisi.

Di lantai 2 terlihat pekerja sedang melakukan pemasangan besi pada setiap kios pedagang. Selain itu, batas-batas antara kios belum dipasang.

Sementara itu, di basement hal yang sama juga sedang dilakukan. Pekerja masih dalam tahap penyempurnaan gedung. (h/win)

KECAMATAN KOTO TANGAH

Petugas Merasa Bersalah Jika Pelayanan Buruk PADANG, HALUAN — Kantor Kecamatan Koto Tangah memberikan pelayanan yang praktis dan efesien kepada masyarakat

yang datang untuk mengurus dokemen-dokumen ke kantor tersebut.

Kantor Kecamatan Koto Tangah mengupayakan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang akan mengurus dokemen.

Melalui terobosan untuk melakukan perbaikan disetiap waktu jika ada pegawai yang tidak melayani masyarakat dengan baik.

Mereka selalu

berupaya, untuk mempermudah setiap urusan masyarakat yang membutuhkan jasa mereka, tanpa membedakan golongan dan etnis tertentu.

Mereka selalu memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat, tanpa mempersulit masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Nurkasiman (48 thn), ia mengatakan kalau pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor kecamatan selalu baik, pegawainya ramah, dan tidak merepotkan kami saat mengurus dokumen tertentu.

“Selama ini saya mengurus

sesuatu ke kantor kecamatan tidak pernah dipersulit, dan selalu dilayani dengan sangat baik serta pegawai yang bekerja disana cepat tanggap”, tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Desnina Wati (45 thn), warga Kelurahan Parupuk Tabing. Ia berpendapat kalau pelayanan pegawai kecamatan disana baik, mereka semua ramah, dan tidak mempersulit dalam pengurusan dokumen.

Hal tersebut dibenarkan oleh Zarneti selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Koto Tangah. Ia mengungkapkan kalau

mereka selalu melakukan evaluasi dan mengambil tindakan kepada pegawai yang tidak melayani dengan baik.

“Jika ada satu orang pegawai yang memberikan pelayanan yang buruk dan dimarahi oleh warga, kami semua merasa bersalah dan akan memperbaiki hal tersebut dikemudian hari.

Maka melalui hal tersebut kami selalu memberikan pengajaran kepada setiap pegawai untuk selalu ramah dan mudah untuk menolong masyarakat yang membuthkan bantuan,” tuturnya. (h/mg-lla,h/mg-far)

DEPAN Kantor Kecamatan Koto Tangah –Petugas Kecamatan konsisten memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. FITRI Redaktur:Afrianita

www.harianhaluan.com

Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

MENDIKBUD LARANG PEMUTARAN FILM G30S/PKI

Wako: Kita Belum Terima Suratnya PADANG, HALUAN — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy melarang siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menonton film Pengkhianatan G30S/PKI.

Kecamatan Nobar Film G30S/PKI PADANG, HALUAN — Indonesia merupakan negara yang tak pernah melupakan sejarah. Film Pengkhianatan G30S/PKI yang menceritakan kekejaman partai komunis, PKI terhadap tujuh jenderal kembali diputar. Ini dilakukan untuk mengingat kembali sejarah yang pernah terjadi di Indonesia saat itu.

Di Kota Padang, film ini kembali diputar.

Film yang sempat dilarang diputar beberapa waktu belakangan ini wajib ditonton oleh seluruh warga. Pihak kecamatan pun memfasilitasi penayangan film ini.

“Camat agar mengajak dan memfasilitasi masyarakat di RT/RW dan kelurahan mengadakan kegiatan nonton bareng film G30S/ PKI pada 30 September nanti pukul 20.00 Wib,” kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, kemarin.

Ajakan ini disampaikan Walikota Padang melalui Surat Edaran (SE). Hal ini sekaligus menindaklanjuti surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor B 908/M.Sesneg/Set/ TU.00.04/09/2017 tanggal 25 September 2017 perihal penyelenggaraan upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Sementara, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang memberikan instruksi agar setiap sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menonton film G30S/PKI pada 30 September 2017.

Kadisdik Padang, Barlius menyebutkan, instruksi dituangkan dalam surat edaran yang telah disebar ke masing-masing sekolah tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Dikatakan Barlius, hal ini dilakukan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan mempertahankan ideologi pancasila bagi para pelajar.

“Ini adalah salah satu langkah kita mengajarkan kepada para pelajar untuk lebih meningkatkan rasa cinta tanah air, dan mempertahankan ideologi Pancasila,” kata Barlius.

Pihaknya mengharapkan, setelah nanti ditonton bersama, para pelajar dapat mengerti bagaimana sejarah tersebut.

“Kita ingin siswa mengerti dalam berbagai hal terkait film itu, mulai dari bagaimana kekejamannya, bagaimana perjuangan dari pendahulu kita yang mempertahankan kesatuan negara Indonesia dan banyak nilai lainnya,” harapnya. Selain itu, para pelajar juga diminta untuk membuat resume (ringkasan) dari film tersebut.

“Kita imbau pelajar membuat resume dari film itu, setelah ditonton. Tak hanya itu, kita juga imbau ada perlombaannya masing-masing sekolah, diberikan hadiah sesuai kemampuan masing-masing sekolah,” jelas Barlius.

Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Disdik Kota Padang, film G30S/PKI direncanakan akan diputar pada pukul 20.00 WIB pada Sabtu, 30 September 2017 di salah satu stasiun televisi lokal di Kota Padang.

Adapun instruksi dari edaran itu berisi imbauan agar para pelajar didampingi orang tua menonton film itu secara serentak. (h/isr)

KERUK DRAINASE — Sejumlah pekerja tengah mengeruk saluran drainase di sepanjang kawasan Pasar Nanggalo, Jumat (29/9). Pengerukan dilakukan setelah sejumlah pedagang yang selama ini berdagang di atas trotoar di pindahkan ke lantai II. HUDA PUTRA

film tersebut.

“Ya, sampai sekarang kita belum menerima surat larangan untuk memutar film tersebut,” ungkap Walikota Padang, Jumat (29/9).

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Padang mengeluarkan SE menonton filn G30S/PKI bagi siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam surat edaran dengan nomor 421.1/435.7/DP/Dikdas, 3/2017 itu disebutkan, siswa bisa menonton film tersebut pada Sabtu, 30 September 2017, pukul 20.00 WIB. “Iya untuk siswa SD dan SMP. Tapi harus didampingi orang tuanya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius.

Barlius mengatakan, siswa diwajibkan untuk membuat resume film G30S PKI tersebut dengan tulisan tangan di kertas folio. Kemudian dikumpulkan ke wali kelas masing-masing pada Senin (2/10) paginya. (h/vie/rel)

Mayat Tanpa Identitas Dimakamkan PADANG, HALUAN — Setelah sempat disimpan selama lima hari di ruangan penyimpanan mayat, akhirnya jenazah tanpa identitas yang sempat gegerkan warga Bypass KM 19, Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, akhirnya dimakamkan, Jumat (29/9).

Pemakaman korban yang ditemukan dalam selokan itu, dilakukan di pemakaman umum Tunggul Hitam sesuai koordinasi Dinas Sosial (Dinsos).

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar, Kompol dr. Tasrif membenarkan jenazah korban telah dimakamkan. Dilaksanakannya pemakaman tersebut, setelah pihaknya bersama Dinsos memastikan tidak ditemukan dan diketahui siapa pihak keluarga korban.

“Setelah kita lakukan otopsi, selanjutnya kita lakukan pemakaman sesuai permintaan Dinsos. Sedangkan untuk hasil otopsi dari jasad korban tanpa identitas itu, kita tunggu aja satu minggu kedepan,” jelas Karumkit saat dihubungi Haluan.

Terkait hasil pemeriksaan awal, dr. Tasrif menambahkan, pihaknya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena

masih menunggu hasil pemeriksaan otopsi. Dikatakannya, hingga kini para anggota yang menanggani masih menyusun laporan hasil otopsi.

Sementara Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz melalui Kapolsek Koto Tangah, Kompol Arsyal juga membenarkan jasad korban telah dimakamkan. Hingga kini, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kematian korban.

“Dalam hal ini kita mengerahkan personel Bintara Pembina Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), jadi anggota kita di setiap kelurahaan menyebarkan dan mencari tahu kepada masyarakat akan adanya jasad yang ditemukan tanpa identitas.

Sampai saat ini saksi-saksi sudah diminta keterangan dan kita akan terus mengungkap kematian korban,” kata Kapolsek.

Arsyal menambahkan, hingga kini masih menunggu hasil otopsi pemeriksaan oleh tim dokter. Terkait adanya tandatanda kekerasan atau tidak di tubuh korban, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hasil pemeriksaan.

“Tunggu aja, dan itu nanti bisa ditanyakan langsung kepada

pihak rumah sakit apa hasilnya.

Dan kita, akan terus melakukan penyelidikan terhadap kematian korban,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga yang bermukim di kawasan Jalan Bypass KM 19, Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Kototangah, digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di dalam selokan dekat sawah, Senin (25/9) sekitar pukul 14.35 WIB. Saat ditemukan, pria yang diperkirakan sudah berumur diatas 60 tahun itu dalam kondisi mengenakan pakaian serta jacket bermerk Yamaha sedangkan pada saat ditemukan dalam posisi telungkup di dalam selokan tersebut. Terlihat, jenazah korban basah kuyup karena mengambang di dalam selokan.

Jajaran Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kototangah bersama Basarnas yang mendapat informasi adanya penemuan mayat tersebut langsung mendatangi tempat kejadian peristiwa (TKP).

Setelah dilakukan olah TKP dan identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar. (h/ang)

Mahasiswa Medan Belajar ke UBH

KETUA Jurusan Teknik Arsitektur UBH Ika Mutia ST, M. Sc dan dosen bersama rombongan mahasiswa dan dosen Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Pembangunan Panca Budi Medan di Ruang Sidang Teknik Arsitektur Gedung F Kampus Proklamator I UBH, Jumat (29/9). IST

www.harianhaluan.com

Pelarangan ini karena banyak tayangan sadis dan tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak.

Muhajir telah mengingatkan Dinas Pendidikan yang menganjurkan siswa SD dan SMP menonton film G30S/PKI. Muhajir juga akan memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan yang masih mewajibkan siswanya untuk menonton. Salah satu sanksinya berupa teguran.

Kota Padang termasuk daerah yang mewajibkan seluruh siswa sekolah untuk menonton film tersebut.

Bahkan Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) agar seluruh siswa sekolah menyaksikan film tersebut dan meresume film garapan sutradara Arifin C. Noer itu.

Namun begitu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengaku belum menerima surat pelarangan pemutaran

PADANG, HALUAN —Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Bung Hatta (UBH) kedatangan mahasiswa dan dosen Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan yang sedang mengikuti studi ekskursi ke Nagari Sumpu, Kota Bukittinggi dan Kota Padang.

Kedatangan rombongan yang berjumlah 23 orang ini disambut langsung oleh Ketua Jurusan Teknik Arsitektur UBH Ika Mutia ST,

M. Sc dan dosen yang bertempat di Ruang Sidang Teknik Arsitektur Gedung F Kampus Proklamator I UBH, Jumat (29/9).

Mahasiswa dan dosen Universitas Pembangunan Panca Budi ini mengadakan studi ekskrusi ke UBH untuk memperoleh penjelasan dan pemaparan secara akademik mengenai arsitektur Minangkabau dan konservasi ru mah gadang d i Nagari Sumpu, Kabupaten Tandah Datar, yang dimotori oleh

Pusat Studi Konservasi Arsitektur (Pusaka) UBH. Setelah rombongan melihat secara langsung ke lokasi rumah gadang yang telah dikonservasi, kemudian rombongan akan diperoleh penjelasannya di Teknik Arsitektur UBH oleh Dr. Jonny Wongso, S.T., M.T. dan Ir Sudirman Is, M.T, Ph.D. “Selain itu, rombongan diajak berkeliling untuk melihat studio tugas akhir dan hasil karya mahasiswa Teknik Arsitektur UBH selanjutnya berkeliling melihat Kota tua Padang,” sebutnya.

Ika juga mengatakan sebanyak 12 mahasiswa dan dosen pendamping dari National University of Singapore (NUS) belajar sejarah Kota Padang dan Bukitinggi serta arsitektur Miangkabau di jurusan Teknik Arsitektur UBH pada 26 September 2017 lalu.

Rrombongan mahasiswa dan dosen NUS ini mengadakan kunjungan dan untuk pendalaman tugas studio Arsitektur di kampusnya.

Mereka melihat dari Kota Bukittingi dan Padang sebagai kawasan dengan karakter yang berbeda.

Dalam kesempatan ini mahasiswa dan dosen NUS menda pat penyampaian materi dari Dr. Jonny Wongso, S.T., M.T. dan Dr. Al Busyra Fuadi, ST, M.Sc. (h/ita)

WALIKOTA Padang diwakili Staf Ahli Dian Fakri, menerima penghargaan bergengsi untuk ketahanan pangan pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-37 di Kota Sawahlunto, Jumat (29/9).IST

Padang Raih Adhikarya Pangan Nusantara PADANG, HALUAN — Kota Padang kembali meraih penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kategori Pembina Ketahanan Pangan t ingkat Provinsi Sumatera Barat.

Penghargaan itu diserahkan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-37 di Kota Sawahlunto, Jumat (29/9).

Tidak hanya itu, Padang juga meraih juara II untuk kategori Pemberdayaan Masyarakat. Penghargaan ini diperoleh kelompok Dasa Wisma Melati III Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan.

Walikota Padang diwakili Staf Ahli Dian Fakri, menerima penghargaan bergengsi untuk ketahanan pangan tersebut. Ini penghargaan kedua kalinya diraih Kota Padang untuk ketahanan pangan.

“Artinya, Pemko Padang telah mampu mempertahankan prestasi dalam menguatkan pangan masyarakat,” kata Dian Fakri usai naik panggung kehormatan.

Dian menambahkan, prestasi ini tidak serta merta membuat Pemko Padang berpuas diri, justru ini menjadi awal untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

“Pembinaan dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan kedaulatan pangan nasional tentu tidak berhenti begitu saja dengan meraih prestasi ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Kota Padang Zalbadri mengatakan, Kota Padang telah meraih penghargaan serupa pada 2016 lalu. Tahun ini diharapkan dapat meraih penghargaan di tingkat nasional.

“Untuk itu, program-program peningkatan ketahanan pangan terus digalakkan. Baik melalui lomba cipta menu, maupun penberdayaan kelompok dasa wisma,” jelasnya.

Zalbadri menambahkan, pada peringatan HPS di Sawalunto ini juga diadakan Pameran Pangan dan Lomba Cipta Menu Non Beras dan Non Terigu.

Kota Padang dibawah binaan Ketua TP PKK Ny. Hj. Harneli Bahar mengikuti lomba ini dengan menampilkan menu terbaik pada lomba cipta menu tingkat Kota Padang,” “Kita berharap menu yang kita tampilkan pada lomba ini memperoleh juara pertama. Dan kita tentunya akan siap utk menyongsong lomba tingkat Nasional” imbuh Zalbadri. (h/ita)

RALAT Dalam berita Harian Haluan Edisi Jumat 29 September 2017, tertulis judul berita Baznas Sumbar Sumbang Rp150 Miliar Untuk Muslim Rohingya. Harusnya Baznas Sumbar Sumbang Rp150 Juta. Demikian ralat ini kami buat.

Redaktur:Afrianita

Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JURNALISME WARGA

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

11

SMK Teknologi Plus Padang Juara 3 Sumbar Film Festival Kiriman: Hariyanto, SS, SH Sutan Malin Mudo, Kota Padang

P

RESTASI demi prestasi terus di raih, untuk menjadi sang juara tidak hanya di bangku sekolah. Banyak hal dan metodenya. Hal itupun dirasakan dan diraih oleh SMK teknologi Plus Padang, Meraih Juara 3 Sumbar Film Festival tingkat siswa kategori Film Dokumenter Drama dengan tema Wisata halal Sumatera Barat SeSumbar. Festival Film yang di adakan oleh dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang di ikuti oleh peserta Jurusan Multimedia.

Disampaikan oleh Kepala SMK Teknologi Plus Padang Hj. Allismawita,

MS ini bentuk prestasi yang luar biasa dari para siswa dan guru pembimbing, sehingga kami bisa mendapatkan juara 3 dalam festifal film documenter tingkat Sumbar.

“Bagi siswa yang meraih juara ini, kami berikan voucher bebas uang SPP selama 2 bulan. Dan juga bagi siswa yang berprestasi, namun belum meraih juara tetap kami berikan 1 bulan voucher bebas uang SPP”, Ujarnya.

Kita berharap, prestasi demi prestasi anak didik terus berkembang, bisa mengharumkan sekolah, keluarga dan kota Padang bahkan Sumbar ke depannya. ***

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aktor adalah Kreator Kiriman : Maya Sandita, Padang Panjang

T

IANG gantungan dengan tali berwarna merah telah siap di atas panggung teater utama taman budaya padang.

Kotak-kotak kayu dan tomat berserakan di panggung. Artistik ini kemudian dieksplorasi oleh aktor dan menghasilkan ciri khas teater Hitam-Putih, yakni mencoba menjadikan benda-benda yang disebut teater material sebagai gagasan utama. Komunitas Hitam-Putih yang didirikan pada tahun 1993 ini dalam pementasan Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang mencoba kembali pada konsep teater verbal yang sudah lama mereka tinggalkan. Konsep tersebut merupakan teater yang berisikan dialog. Sutradara karya mengakui bahwa ini adalah sebuah tantangan dan malam itu (27/ 9) Hitam-Putih berhasil mempersembahkan pertunjukan luar biasa di hari kelima helat Pekan nan Tumpah.

Keempat aktor yang memerankan tokoh-tokoh dalam lakon Bulan Bujur Sangkar adalah aktor kompeten yang mampu bermain teater tubuh dilengkapi dengan dialog bahkan bermain musik.

Penampilan seperti demikian dapat mereka suguhkan setelah melewati proses yang cukup panjang. Mereka berlatih sejak Februari 2017. Latihan yang dilakukan tentu saja mencakup segala aspek yang dibutuhkan yakninya tubuh, vokal, dan rasa. Erik Novriwandi sebagai seorang tokoh dalam pementasan menga takan, “Gerak yang kami lakukan adalah hasil dari eksplorasi, sebab menurut

www.harianhaluan.com

sutradara aktor adalah kreator, maka harus mampu menciptakan sesuatu untuk ditampilkan di panggung. Kami mencoba melakukan itu dan inilah hasilnya.”

Perasaan bangga dan senang dirasakan oleh para aktor dalam mementaskan Bulan Bujur Sangkar dengan sutradara Yusril ini. Jumlah penonton dan ukuran lokasi pementasan membuat mereka sangat bersemangat. “Pertama kali nampil di acara sebesar Pekan nan Tumpah, saya sedikit gugup,” aku Putri Julita diikuti anggukan pemeran lain, Alba Sani.

Aspek musik juga menjadi bagian penting dalam pementasan. Irama musik yang chaos menjadi pilihan sutradara sebagai konsep. Iwan dan Dewa sebagai pemusik menambahkan, “Untuk musik suasana, sutradara menyerahkan kepada kami, di luar pilihan konsep beliau yang chaos.”

Setelah dua kali dipentaskan, para aktor mengaku masih belum puas untuk kembali memainkan lakon Bulan Bujur Sangkar garapan Yusril. Ketika ditanyakan soal keinginan tempat pementasan selanjutnya, mereka menga kui tidak punya target, “Tapi kami ingin terus berproses,” tutup Erik usai wawancara.

Helat Pekan nan Tumpah masih akan berlangsung hingga 29 September 2017.

Setelah banyak pementasan yang berlang sung dari tanggal 23 lalu, malam ini akan ada sebuah pementasan teater-tari dari komunitas Sherililab Padangpanjang dengan judul “Hah... Hih... Huh” dengan sutradara Saaduddin.***

Pelapor Korupsi Harus Dilindungi Kiriman : Humas LPSK, Jakarta

S

IAPA saja yang memiliki informasi mengenai penyimpangan a tau dugaan korupsi dan berniat melaporkannya, sudah selayaknya dipermudah dan identitasnya dilindungi.

Pelapor harus dijauhkan dari ancaman pelaporan balik atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya.

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai dalam acara peluncuran Whis tleblowing System (WBS) Online “TEGAS” (Terintegrasi Antar Sistem) di Aula Lantai 6 kantor LPSK, Jakarta Timur, Rabu (27/9).

Selain peluncuran WBS Online “TEGAS” yang terintegrasi dengan 17 kementerian/lembaga dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga dilaksanakan penandatanganan pedoman kerja sama antara LPSK dan KPK, serta 17 kementerian/lembaga dan KPK. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, WBS Online “TEGAS” dapat menjadi shortcut bagi pelapor sehingga tidak terbebani saat melaporkan kecurangan atau potensi korupsi yang diketahuinya. “Dalam pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat sangat berperan,” ujar dia.

Masih kata Semendawai, kehadiran WBS Online “TEGAS” harus diikuti upaya menciptakan suatu kondisi dimana pelapor yakin laporannya tidak menimbulkan risiko bagi dirinya sendiri. “Harus ada komitmen bersama agar tak ada dampak bagi pelapor,” tutur dia.

Lebih dari dari, lanjut Semendawai, dalam konteks pencegahan korupsi, tidak saja diukur dari output laporan melainkan juga terciptanya tata pemerintahan yang bersih. “Diharapkan jika tidak ada laporan berarti tidak ada korupsi, bukannya tidak ada

laporan karena orang takut melapor,” katanya.

Peluncuran WBS Online “TEGAS” dihadiri Deputi Informasi dan Data KPK Harry Budiarto, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Bimo Wijayanto, perwakilan Bappenas Fredolin Berek, Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono, Hasto Atmojo Suroyo dan Lies Sulistiani serta Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta. Turut hadir sejumlah Irjen dari kementerian/lembaga yang terkoneksi dengan TEGAS. Deputi Informasi dan Data KPK Harry Budiarto mengungkapkan, pemerintah sudah mengeluarkan dua inpres terkait pencegahan dan pemberantasan ko rupsi, namun poin pelaksanaan WBS belum jalan. “Sejak hari ini (kemarin), poin itu dimulai.

Konsekuensinya kita melaksanakan sistem ini,” kata dia.

Menurut Harry, pekerjaan tidak selesai sampai sistem WBS Online “TEGAS” ini diinstal, tetapi memanfaatkannya agar pencegahan dan pemberantasan korupsi sukses. “Banyak OTT justru membuat kita sedih, karena banyak pejabat yang sudah tandatangan pakta integritas malah tertangkap,” ujarnya.

Selain itu, Harry mewanti-wanti para pengelola WBS Online “TEGAS”

di tiap kementerian/lembaga agar data pelapor tidak bocor karena terkait dengan keselamatan mereka. Sebab, para pelaku korupsi akan menggunakan berbagai cara agar pelapor mengurungkan niatnya. Karena itu diperlukan asistensi selanjutnya agar sistem ini bisa berjalan baik.

Sementara Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono mengungkapkan, adapun 17 kementerian/lembaga yang WBS Online-nya terkoneksi dalam jaringan ini, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Selain itu, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian PU dan PR, Kementerian Pendidikan dan Kebudaya serta kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Polri, Kejaksaan Agung serta Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan. “Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 dan 2017 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi panduan dasar LPSK melakukan ini,” katanya. ***

Redaktur: — Atviarni

Layouter: Yohanes

12

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA AGAR TERHINDAR JERATAN HUKUM

Bupati: Taati Aturan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi meminta semua jajaran pemerintah daerah setempat, termasuk pihak sekolah untuk mempelajari setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tak kalah pentingnya mentaati peraturan agar terhindar dari persoalan hukum.

16.331 Penduduk Belum Punya KTP-el LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Cipil (Disduk Capil) Kabupaten Limapuluh Kota, Azprizal Aziz menuturkan, belasan ribu warga Limapuluh Kota masih belum memiliki KTP-el.

Mereka belum melakukan perekaman data.

Sementara, Disduk Capil maupun pihak kecamatan, nagari sampai ke jorong selalu mensosialisasikan kepada warga tentang betapa penting dan besar manfaatnya memiliki dokumen kependudukan. Mereka selalu diingatkan agar sesegera mungkin malakukan perekaman KTP-el di lokasi terdekat.

“Sampai 22 September 2017 lalu penduduk kita yang belum memiliki KTP-el tercatat 16.331 jiwa atau 6,14 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 265.819 jiwa,” ungkap Kadisduk Capil Limapuluh Kota, Azprizal Aziz dalam percakapan dengan Haluan di ruang kerjanya jalan Sudirman Payakumbuh, Jumat kemarin.

Dikatakannya, jumlah penduduk Limapuluh Kota mencapai 374.067 jiwa. Masyarakat yang telah memiliki KTP-el tercatat 249.488 jiwa atau 93,86 persen. Masih tersisa warga yang belum merekam data sebanyak 6,14 persen lagi.

Mereka ini diharapkan segera melakukan perekaman secara bertahap. Sebab pihaknya dituntut harus menuntaskan perekaman KTPel sampai akhir Desember 2017.

Azprizal Aziz mengimbau kepada masyarakat yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah, segera mungkin melakukan perekaman KTP-el ke Disduk Capil maupun ke kantor camat di mana mereka berdomisili.

Jika tidak merekam data, ada denda administrasi sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 sebagai mana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Kependudukan.

“Jangan sampai merekam data untuk KTP-el itu ketika membutuhkan dokumen kependudukan dengan segera. Lalu warga buru-buru mendatangi kantor camat maupun Disduk Capil. Sementara mengurus KTP-el itu butuh proses,” ujarnya.

Menurut Azprizal Aziz, setelah warga wajib KTP-el melakukan perekaman, datanya akan dikirim ke pusat. Setelah pengesahan, data tersebut dikirim kembali ke Disduk Capil, kemudian dicetak data mereka ke blanko KTPel yang sudah tersedia. Perlu dipahami juga, bahwa dokumen kependudukan perlu untuk berurusan dengan BPJS, perbankan dan lain.

Disduk Capil selalu mengupayakan maksimal perekamam KTP-el dari kecamatan, nagari sampai ke pelosok jorong. Perekaman juga dilakukan dengan kendaraan ke sekolahsekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, PT. Pos, BPJS, walinagari dan walijorong.

“Untuk mempercepat proses perekaman, syaratnya harus lengkap. Dokumen dapat diterbitkan paling lama satu hari, bahkan bisa hitungan jam,” sebutnya.

Saat ini, blanko KTP-el sudah tersedia walau jumlahnya terbatas. Penerbitan dokumen kependudukan saat ini diprioritaskan untuk 8.556 penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el. Bagi mereka yang sudah turun datanya dari pusat atau Print Ready Record, dokumen kependudukan seperti KTP-el bisa dicetak. Jika ada perubahan elemen data/status/rusak atau hilang diberikan surat keterangan. (h/zkf)

Hal itu disampaikan Irfendi dalam arahannya pada apel pagi dan silaturahmi dengan para Kepala SDN se Kecamatan Lareh Sago Halaban, di SDN 03 Balai Panjang, Jumat (29/9).

“Kita tidak mau ada kepala sekolah yang tersangkut persoalan hukum. Untuk itu para kepala sekolah tersebut perlu mendapatkan pembekalan tentang berbagai aturan perundang-undangan,” ujar Irfendi.

Terkait pembekalan tentang peraturan tersebut, Irfendi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbanyak kegiatan sosialisasi terutama menyangkut pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungjawabannya.

“Aturan kadang berobah, makanya kita harus terus mempelajari aturan terbarunya, agar apa yang kita kerjakan tidak bertentangan dengan hukum,” tutur Irfendi.

Lebih lanjut Irfendi menegaskan, agar semua aparatur di daerah ini termasuk guru atau kepala sekolah berani membatalkan sebuah kegiatan bila dinilai akan melanggar aturan.

“Jangan pernah coba-coba bertindak nekat dalam mengerjakan sesuatu jika tidak sesuai aturan. Sebab, aparat hukum seperti KPK, kepolisian, kejak-

SERAHKAN BANTUAN — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi menyerahkan bantuan untuk SDN 03 Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang beberapa waktu lalu terkena banjir dan longsor. ZULKIFLI

saan, LSM dan masyarakat banyak ikut mengawasi,” kata putera Koto Tangah Simalanggang itu.

Dalam kesempatan tersebut, Irfendi juga mengajak semua pihak termasuk kalangan guru dan kepala sekolah untuk bergandengan tangan dan bersatu mendukung pelaksaan program pembangunan di daerah ter-

utama dalam dunia pendidikan ini.

Senada, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Indrawati mengajak seluruh pihak sekolah bersatu padu dan saling membantu dalam memajukan pendidikan di daerah ini. Ia juga berharap pihak sekolah bisa berinovasi dalam memajukan pendidikan di seko-

UNTUK PENCATATAN AKTE KELAHIRAN

Disduk Capil Butuh Mobil Keliling LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Akte kalahiran yang dikeluarkan Disduk Capil, Kabupaten Limapuluh Kota, sampai 10 September 2017 ini belum mencapai target. Realisasinya masih 81,39 persen, sedangkan target nasional yang ditetapkan sebesar 85 persen.

“Jumlah anak usia 0-18 tahun tercatat sebanyak 122.479 oeang, sedangkan yang punya akte tercatat sebanyak 99.691 orang atau 81,39 persen,” kata Kepala Disduk Capil Kabupaten Limapuluh Kota, Azprizal Aziz Jumat.

Menurutnya, anak yang belum punya akte kelahiran sebanyak 4.416. Untuk mengejar target, pihaknya harus kerja keras guna menuntaskan akte kelahiran sampai akhir Desember tahun 2017 ini dengan memaksimalkan pelayanan di Disduk Capil.

“Kita sudah bekerjasama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, bidan Puskesmas, rumah sakit guna melaporkan kelahiran anak m elalui SMSGTAWAY ke Disduk Capil. Selain itu perlu kesadaran orangtua tentang pentingnya akte kelahiran bagi anaknyai.

Pelayanan akte kelahiran diberikan gratis bila dilaporkan sejak kelahirannya,” sebut

Azprizal Aziz.

Walau pelayanan prima sudah diupayakan sesuai kemampuan, namun sarana pendukung perlu ditambah.

Diantaranya, Disduk Capil belum memiliki mobil untuk operasional. Mobil ini manfaatnya sangat besar, karena bisa melayani masyarakat di tempat untuk perekaman KTP-el, penerbitan akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya melalui mobil unit keliling tersebut.

Selain itu, Disduk Capil masih membutuhkan 10 orang pegawai PNS untuk melakukan pelayanan, kendaraan bermotor roda empat dan beberapa sepeda motor. Sebab petugas Disduk Capil setiap hari turun ke sekolah sekolah, nagari maupun jorong pada 13 kecamatan yang ada di Limapuluh Kota.

“Kebutuhan kendaraan bermotor roda dua dan empat itu sudah pernah beberapa kali diajukan, namun belum terealisasi. Mudah mudahan tahun anggaran 2018 mendatang, upaya kita untuk mendapatkan dana pembelian kendaraan operasional akan terwujud, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” katanya. (h/zkf)

lahnya.

“Seperti arahan bupati, kita memang sangat perlu bersatu dan bersama-sama membangun pendidikan di daerah ini. Selain itu juga membuat terobosan baru yang dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan pendidikan,” tutur Indrawati.

Dalam kesempatan itu, bu-

pati menyerahkan bantuan satu set peralatan pengeras suara atau warles, 16 unit kursi bagi guru serta sejumlah peralatan kebersihan bagi SDN 03 Balai Panjang yang beberapa waktu lalu di hondah galodo. Selain itu juga bantuan benih padi bagi petani yang sawahnya gagal panen direndam banjir bulan lampau. (h/zkf)

Kodim 0306 Gelar TMMD ke-100 PAYAKUMBUH, HALUAN — Komando Distrik Militer (Kodim) 0306 Limapuluh Kota menggelar Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-100 di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Sumatera Barat.

Komandan Kodim 0306 Limapuluh Kota, Letnan Kolonel Inf Heri Sumitro dalam pembukaan TMMD ke-100 di Payakumbuh, Rabu, mengatakan program ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik.

“Sasaran TMMD ke-100 di Wilayah Kodim 0306/50 Kota diantaranya membuka jalan baru sepanjang 1.200 meter dan lebar lima meter serta rehab rumah sebanyak dua unit,” katanya.

Selain itu pada TMMD kali juga diberikan penyuluhan-penyuluhan terpadu dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat oleh dinas atau instansi terkait.

Menurut dia, melalui kegiatan ini juga akan semakin memantapkan kemanunggalan TNI bersama

rakyat dalam rangka menyiapkan ruang juang, alat juang dan kondisi juang yang tangguh.

“Hal tersebut akan menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya stabilitas keamanan di daerah,” kata dia.

Terpilihnya Kelurahan Kapalo Koto Ampangan di dalam Program TMMD ini karena daerah tersebut merupakan daerah terisolir dan membutuhkan akses jalan untuk mempermudah transportasi.

Desa atau nagari yang terisolir tersebut membutuhkan pembuatan jalan agar keluar dari keterisolasian guna mempermudah perhubungan satu desa ke desa lain, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat setempat.

Sementara itu Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi mengatakan Program TMMD merupakan wujud salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Hal tersebut ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” katanya. (h/ans)

Payakumbuh Akan Punya Sumber Air Bersih PAYAK U M BU H , HALUAN — Walikota Payakumbuh, Riza Falepi merespon cepat keluhan masyarakat terkait pasokan air PDAM yang tidak lancar beberapa waktu lalu. Saat ini, PDAM terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Namun diakuinya, penyediaan air minum ketika dibangun dulu hanya untuk kapasitas 10 ribu pelanggan. Kenyataan saat ini, sudah lebih dari 22 ribu pelanggan yang tersebar pada lima kecamatan yang telah menikmati air PDAM. Dan sampai hari ini, warga Kota Payakumbuh masih mengandalkan sumber air dari Kabupaten Limapuluh Kota.

“Penduduk yang mengakses air bersih dari PDAM terus bertambah. Karena itu, mau tidak mau harus ada sumber air yang baru dari Payakumbuh sendiri,” ujar www.harianhaluan.com

Riza.

Walikota Riza Falepi menawarkan langkah solusi yang inovatif yakni, mengambil sumber air dari Batang Agam untuk difilter secara teknologi, sehingga menjadi air layak minum. Untuk itu Riza bersama jajaran Dinas PUPR dan Direktur PDAM Kota Payakumbuh, berangkat ke Jakarta, Kamis (28/09) guna menghadap Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Muhammad Sundoro, M. Eng dan Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Amir Hamzah untuk memuluskan rencananya tersebut.

Setelah melalui berbagai upaya dan presentasi, tampaknya usaha Walikota Riza Falepi bersama jajarannya membuahkan hasil. Kementrian PUPR akhirnya menyetujui anggaran untuk pem-

SUMBER AIR — Kepala Dinas PUPR Payakumbuh Muslim, Walikota Riza Falepi dan sejumlah pejabat Kementerian PUPR foto bersama membahas pemanfaatan air Sungai Batang Agam sebagai sumber air minum warga Kota Payakumbuh. ZULKIFLI

bangunan dan pengolahan sumber air dari Batang Agam tersebut.

Kadis PUPR Kota Payakumbuh, Muslim, ketika dihubungi, Jumat siang (29/ 09) menyampaikan, usulan

untuk pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dari Sungai Batang Agam, sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu ke Kementerian PUPR. “Alhamdulillah kemarin

(Kamis red) sudah disetujui untuk dilaksanakan tahun anggaran 2018 mendatang,” katanya.

Menurut dia, pembangunan sumber air baku dari Dirjen Sumber Daya Air

direncanakan dananya sebesar Rp15 miliar dan instalasi pengolahan air minum (IPA) dari Dirjen Cipta Karya direncanakan sebesar Rp21 miliar. Lagipula air Batang Agam masih bisa diandalkan untuk menambah sumber pasokan air bersih di Kota Payakumbuh.

Dikatakan Muslim, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal untuk kapasitas 100 liter per detik dan di tahap kedua baru ditambah lagi 100 liter per detik.

“Jadi target awal kita adalah 200 liter per detik. Ini cukup lumayan, mengingat sumber air dari Batang Tabik Kecamatan Luak saat ini baru 80 liter per detik,” ujar Muslim.

Muslim menambahkan, langkah Pemko untuk menyediakan sumber air baru disebabkan kebutuhan air minum semakin meningkat.

Sedangkan ketersedian sum-

Redaktur:Heldi Satria

ber air tidak tercukupi lagi untuk kebutuhan masyarakat.

Sehingga pada jam-jam tertentu terjadi kekurangan pasokan air sampai ke rumah rumah penduduk. Selain itu, adanya rekomendasi dari BPK, bahwa Kota Payakumbuh harus mempunyai sumber air bersih sendiri.

“Saat ini, sumber air bersih warga kota masih dari Kabupaten Limapuluh Kota.

Itupun untuk menambah kapasitas atau debit airnya, kita tidak dibolehkan,” ujar Muslim.

Dicontokannya, Kota Jambi yang sudah sukses memakai sistem ini. Bahkan air yang mereka manfaatkan bersumber dari aliran sungai Batanghari terlihat lebih kotor dari Sungai Batang Agam.

“Insya Allah, jika teknologi itu kita terapkan bakal menjadi solusi kekurangan pasokan air di Kota Payakumbuh,” ulasnya. (h/zkf) Layouter: Luther

AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DPRD Agam Setujui APBDPerubahan 2017 AGAM, HALUAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat setujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,403 triliun atau naik sebesar Rp1,40 miliar.

“Dengan disetujui APBD-P 2017, diharapkan semua program bisa segera dijalankan agar selesai tempat waktu di akhir tahun,” kata Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra siperti diansir laman agammediacentrecom Jumat kemarin.

Sebelum penandatanganan nota kesepakatan APBD-P 2017 antara legislatif dan eksekutif, tujuh fraksi DPRD Agam menyampaikan pandangan akhir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Agam tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017.

Ditambahkan, pengesahan APBD-P ini setelah DPRD secara bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah melakukan pembahasan RAPBD Perubahan. Ia berharap OPD dapat melakukan penyerapan anggaran yang baik pada waktu yang tersisa, agar dana yang telah dialokasikan dapat digunakan secara optimal.

Sementara Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria mengucapkan terimakasih atas disetujui APBD-P, sehingga OPD bisa melanjutkan program kerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Mudahmudahan dana bisa digunakan secara optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Agam,” katanya.

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Agam Marga Indra Putra S.Pd., dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Sekda Drs.H.Martias Wanto, asisten II Isman Imran, dan kepala OPD, BUMN, BUMD dan wartawan.(h/dn/*)

Guru di Bukittinggi Dilatih Menulis BUKITTINGGI, HALUAN - Dalam rangka memajukan kompetensi guru di bidang menulis, Majalah Media Guru Indonesia menggelar Mediaguru Writing Camp (MWC) ke-3 di Hotel Pusako Bukittinggi tanggal 29 September hingga 1 Oktober mendatang.

Panitia daerah MWC Sofia Marhenis dan Yasmi mengatakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) menulis bagi guru tersebut mengambil tema Satu Guru Satu Buku (Sagusabu). “Direncanakan kegiatan itu berlangsung selama tiga hari dan diikuti 171 guru dari seluruh tanah air termasuk dari Bandung, Jakarta, Lampung dan Kepuluan Riau serta guru dari berbagai Kabupaten/Kota di Sumatera Barat,” kata Sofia Marhenis didampingi Yasmi kepada Haluan di sekolahnya, kemarin.

Untuk diketahui, kata Sofia Marhenis yang juga Wakil Kepala SMPN 2 Bukittinggi kegiatan dibiayai oleh masing-masing guru secara mandiri. Targetnya adalah, masingmasing guru wajib menulis satu buku.

“Kegiatan yang sama sudah pernah diadakan di Pulau Jawa. Terbukti, sesudah mengikuti pelatihan menulis, banyak guru yang berhasil menulis buku,” ulasnya.

Terkait dipilihnya, Kota Bukittinggi sebagai tempat penyelenggara, tambah Sofia Marhenis merupakan usulan dari seluruh guru di tanah air karena udaranya yang sejuk dan sangat cocok untuk mengeksplor inspirasi guru dalam menulis.

Semetara itu, salah seorang peserta Yusnita mengatakan kegiatan ini sangat memotivasi guru untuk menulis. Karena menghadirkan narasumber Eko Prasetyo, Pimpred Media Guru yang telah menulis 53 buku. “Pokoknya jika ada guru di Bukittinggi yang tidak ikut rugi besar. Guru dari Jakarta, Bandung, Lampung, Sumsel mau datang dengan biaya sendiri,” ujar Yusnita guru bahasa Indonesia SMPN 2 Bukittinggi.(h/ril).

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

13

Pemecah Ombak Dibangun di Pantai Tiku MELINDUNGISeorang murid di Sekolah Dasar Negeri 15 Tanjung Alam, mempergakan cara melindungi diri apa bila terjadi genpa bumi pada endidikan kebencanaan di sekolahnya. RRI

BPBD Berikan Pendidikan Kebencanaan BUKITTINGGI, HALUAN- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bukittinggi menilai, pendidikan tentang kebencanaan sangat penting diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi murid Sekolah Dasar (SD).

Seperti yang digelar Sabtu , di Sekolah Dasar Negeri 15 Tanjung Alam, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kota Bukittinggi, yang diikuti 145 murid.

Staf Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bukittinggi, Reynaldo Secuba menjelaskan, pemberian pendidikan tentang kebencanaan itu disesuaikan sesi nya dengan usia, kalau untuk siswa SD ini materi yang diberikan dikemas secara interaktif, diselingi dengan lagu, sehingga simulasi yang diberikan dipahami oleh anakanak. “Materi yang diberikan bagi ratusan siswa SD ini juga simpel sesuai dengan usia mereka, berupa pengenalan apa itu bencana, bagaimana usaha untuk mencegah, dan kesiapan apa yang dibutuhkan saat bencana itu terjadi,” terangnya.

Menurut Reynaldo Secuba, pendidikan kebencanaan sangat penting dikenali dari anak-anak, mengingat

Kota Bukittinggi berada di patahan semangka atau masuk zona rawan gempa, dan dengan adanya pengetahuan yang diberikan pada siswa SD ini, mereka bankal mengetahui bagaimana cara menyelamatkan dan m encari perlindungan saat musibah gempa terjadi”Termasuk dalam pelatihan ini, pihak BPBD Bukittinggi juga mengajarkan proses evakuasi bagi murid yang ruang kelasnya berada di lantai dua.

Saat gempa terjadi, murid diarahkan agar menjauhi jendela dan benda yang mungkin jatuh akibat goncangan gempa, sehingga diarahkan untuk bersembunyi dibawah meja,” tukasnya.

Reynaldo Sechuba menambahkan, pendidikan kebencanaan ini akan direncanakan akan diberikan pada seluruh SD se Kota Bukittinggi secara berkelanjutan, paling tidak satu kali dalam tiga hingga enam bulan, sehingga siswa SD paham apa arti pentingnya dipelajari pendidikan tentang kebencanaan.

Menyikapi pendidikan tentang kebencanaan ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Tanjung Alam, Darneli menjelaskan, pendidikan kebencanaan dari BPBD Bukittinggi sangat bermanfaat bagi siswa dan seluruh jajaran

sekolah, pendidikan seperti ini jarang didapatkan, untuk itu pihak sekolah akan mengaplikasikan seluruh pelajaran yang telah didapatkan. “Dalam pelatihan kebencanaan ini BPBD Bukittinggi telah memberikan arahan kepada pihak sekolah, bagaimana menata sekolah agar memiliki jalur atau petunjuk evakuasi ketika bencana terjadi, dan ini sungguh pelajaran yang sangat bermanfaat, karena sebelumnya tidak disadari apa arti pentingnya belajar tentang bencana,” jelasnya.

Seperti halnya saat gempa melanda Kota Bukittinggi tahun 2017 lalu sambung Darneli, bangunan SD Negeri 14 Tanjung alam ini mengalami rusak cukup parah, dan dibangun ulang, beruntung saat itu tidak ada korban akibat gempa tersebut.

Darneli berharap, seluruh siswa yang telah mendapatkan pelatihan tentang kebencanaan ini, untuk dapat berbagi informasi yang diperoleh pada orang tua, teman bermain, serta masyarakat di sekitar tempat tinggal, sehingga samasama memiliki pengetahuan bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi bencana, terutama pelajaran tentang gempa yang telah dieproleh hari ini. (h/ rri)

AGAM, HALUANKabupaten Agam mendapatkan pembagunan pemecah ombak di kawasan yang rawan abrasi dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V pada .

Pembangunanya dilaksanakan di Pantai Tiku meliputi Pasia Paneh sampai Ujung Labuang sejak awal September 2017.

Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Agam, Ofrizon di Lubuk Basung, Jumat, mengatakan, dalam pengaman pantai di Kecamatan Tanjung Mutiara pada 2017 dibagun groin dengan bantuan Rp80 miliar.

Ia menjelaskan, wilayah Tiku sangat rawan dengan abrasi, agar daerah itu aman dari abrasi pantai akibat gelombang pasang diperlukan pembangunan groin. Sebelumnya Balai Wilayah Sungai Sumatera V juga telah membangun groin di lokasi yang sama pada 2015 dan 2016. “Pembangunan groin sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu tahun 2016 tidak ada, namun pada 2017 ini kembali dilanjutkan karena rawanya tepi pantai tersebut oleh abrasi,” ungkapnnya.

Menurutnya, setelah daerah itu dilanda abrasi pantai beberapa tahun lalu kemudian Pemkab Agam mengusulkan Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Direncanakan pembangunan ini selesai pada akhir 2017.

Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten hanya sebagai koordinasi saja. Proses tender pembangunan groin ini dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Mudahmudahan pembangunan groin ini berlanjut pada 2018.

“Pantai Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara dengan panjang 43 kilometer merupakan daerah rawan abrasi pantai. Untuk mengatasi itu, pihaknya terus mengu sulkan pembangunan groin ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V,” jelasnya. (h/yat)

BNNK Bukittinggi Sisir Kafe dan Karaoke BUKITTINGGI, HALUAN Untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah Bukittinggi, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bukittinggi optimalkan gelar razia di Kafe dan tempat karaoke, dengan melakukan tes urine bagi para pengunjung.

Ketua Pelaksana Harian BNNK Bukittinggi yang juga Waka Polres Kompol Dasveri Abdi, mengatakan, beberapa cafe dan lokasi karaoke telah diperiksa dalam tempo satu minggu belakangan, dari lokasi itu 43 orang pengunjung

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

DIJUAL MOBIL

turut diperiksa, satu orang diantaranya urine nya positif mengandung narkoba jenis sabu.

“Satu orang pengunjung dari hasil tes urine dinyatakan positif mengandung amphetamin yaitu sejenis sabu. Pada awalnya, yang bersangkutan berkilah kalau terakhir meng konsumsi narkoba dua bulan lalu,” ulasnya, seperti dilansir KBRN Rabu .

Alat yang digunakan sambung Dasveri Abdi, hanya bisa mendeteksi sampai seminggu terakhir. Melihat hasil tes urine

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang.

Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

yang jelas, diyakini kalauyang bersangkutan terakhir menggunakan narkoba dua sampai tiga hari sebelumnya.

“Dari 43 orang pengun jung dari berbagai tempat yang dites uriene nya oleh angota BNNK Bukittinggi, hanya satu yang positif dengan nama inisial J (34), warga Kabupaten Agam, dan dibawa ke Kesbangpol untuk didata dan diberi pembinaan,” ungkapnya.

Dasveri Abdi menambahkan, razia yang melibatkan semua pihak terkait ini digelar

OLISINDO S E R V I C E, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

dengan tujuan untuk memberantas peredaran narkoba di Bukittinggi.

“Kita tidak akan menekan peredarannya lagi, tapi berupaya untuk memberantas narkoba. Untuk yang positif, karena tidak ada barang bukti setelah didata dan diberi pembinaan, pada yang bersangkutan juga kita kenakan wajib lapor,” terangnya.

Sementara itu Kepala Kesbangpol Bukittinggi, Aldiasnur mengatakan, kegiatan razia ini merupakan agenda rutin BNNK Bukittinggi, untuk mem

berantas peredaran narkoba, dan kegiatan ini pertama kali nya diadakan tes urine lang sung ditempat pada para pengunjung.

“Sesuai agenda sampai akhir tahun akan diada kan beberapa kali razia lagi dengan waktu dan tempat yang belum ditentukan, dengan target kegiatan ini dapat mem berantas pengedar narkoba, mau pun menyelamatkan para konsumen, karena jelas saja narkoba ini sangat membahayakan kesehatan si pemekai,” tukasnya. (h/rri)

“DIBELI CATRIGE KOSONG”.

TYPE CANON810/811(HABIS TINTA, BUKAN REFILL). DALAM KONDISI BAGUS DENGAN HARGA TINGGI. HUB. 082288348709. PIN BB D83128DF. AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737

OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan CV. CINTA RASA perumahan Lubuk Gading Permai, CATERING , Menerima arah ke Lubuk Buaya. Saat ini Pesanan untuk Pesta dibuka lowongan untuk tenaga kasir, Perkawinan, Penataran dan datang langsung ke alamat Kami.

Peresmian Kantor, Bapak Reza menyediakan pesanan untuk Hub: rendang, gulai kalio ayam, 081266840106 Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2.

Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679

KEHILANGAN Kehilangan BPKB Motor Yamaha a/n: Jaja Parulin Sipayu, Jumat, 8 September 2017 Pukul. 09.30 Antara Padang-Mentawai

PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878 Redaktur: Dodi Nurja

Layouter:Yohanes

14

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

RIAU DAN KEPRI

NOBAR — Koramil 03/Senapelan mengadakan nonton bareng “Nobar” film G30S/PKI bersama masyarakat Senapelan, Pekanbaru, Rabu (27/9/2017). Nobar ini diadakan di Masjid Raya Rahman, Pekanbaru, dan dimulai pada pukul 20.15 WIB. IST

Masalah Transportasi Perlu Dibenahi Serius PEKANBARU, HALUAN — Masuknya transportasi online di Pekanbaru baru-baru ini mendapatkan penilaian berbeda di tiap kalangan. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap masuknya transportasi online seperti ojek online dan taxi online ke kota bertuah ini.

Seperti Anggota DPRD Kota Pekanbaru Zaidir Albaiza SH.MH yang mengaku tidak persoalkan masuknya transportasi online ini ke Pekanbaru, asal izin dan syarat dapat dipenuhi si pemilik perusahaan sesuai yang menjadi peraturan di kota Pekanbaru.

Tinggal bagaimana Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki alat transportasi seperti TMP, yang perlu dibenahi.

Dikatakan dengan masuknya investor baru d i kota Pekanbaru membuktikan Pekanbaru menjadi tujuan kota bisnis yang banyak ingin membuka lahan investasi. “Ini menjadi acuan dalam masalah kemajuan kota, sehingga banyak yang berminat berinvestasi di Pekanbaru.”kata Zaidir saat berbincang dengan wartawan Jumat (29/9).

Dikatakan Zaidir, hal ini membuktikan Pekanbaru sudah menjadi kota metropolitan bagi para investor. “Untuk masalah transportasi online perlu ditata, tidak dipungkiri masyarakat membutuhkannya hal ini terlihat karena adanya masyarakat yang mengorder transportasi ini, baik untuk mengantarkan ke suatu tempat maupun untuk mengantarkan makanan ataupun barang.

Tapi tidak bisa dilupakan transportasi yang telah ada baiknya ditingkatkan pelayanannya dan transportasi baru kita tata sesuai aturan.

Sehingga tidak ada tumpang tindih dan kecemburuan sosial diantara para pekerja.

Karena mereka sama-sama cari makan. Jadi Pekanbaru tidak ada diutamakan ini atau itu atau pengotakan-pengotakan, ekanbaru kota maju asal ikuti aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan saja,” terang Zaidir Ketua Fraksi PKB ini mengatakan hal ini seharusnya dapat dipahami oleh dinas perhubungan sebagai intansi terkait, jangan sampai terjadi pembiaran sehingga terjadi bentrokan antara supir taksi konvensional dan ojek online maupun supir taksi online yang sangat sayangkan. “Ini harus disikapi,” ucapnya .(h/ben)

Massa Aksi Tuntut Cabut Perpu No 2 Tahun 2017 PEKANBARU, HALUAN — Massa aksi 229 mulai berdatangan ke kantor DPRD Provinsi Riau, Adapun aksi akan dimulai pukul 13.30 di depan Gedung DPDRD. Unjuk rasa yang dikenal dengan sebutan Aksi 299, merujuk dari tanggal dilakukannya aksi yaitu 29 September 2017, itu mengusung dua hal. Aksi tersebut untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, serta menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sampai siang ini, jumlah peserta aksi terus bertambah seiring kedatangan mereka. Mayoritas massa yang datang mengenakan pakaian putih dan hitam. Mereka juga membawa atribut seperti spanduk dan bendera.

Sementara untuk arus lalu lintas sejauh ini terpantau masih lancar. Meski demikian, kepolisian lalu lintas dibantu petugas dari Dishub kota Pekanbaru tetap melakukan pengaturan arus kendaraan mengingat jumlah peserta yang semakin banyak. (h/rn) www.harianhaluan.com

Ratusan Korban Giring Pemilik Travel ke Polda PEKANBARU, HALUAN — Johan, Pemilik Pentha Travel (dulunya bernama JP Madania) dibawa ratusan calon jemaah umrah yang urung diberangkatkan sejak tahun 2015 ke Sentra Pelayanan Kepolisian? Terpadu. Kepolisian Daerah Riau, Jumat (29/9) sore.

Mereka ingin Johan itu diproses karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan miliaran dana umrah.

Setidaknya dari tahun itu, ada sekitar 708 calon jemaah yang ?mendaftar diduga menjadi korban penipuan. Johan disebut calon jemaah sudah berulang kali menjanjikan pemberangkatan hingga pengembalian uang, namun tidak pernah terealisasi sampai tahun in i. “Ada yang sejak tahun 2015. Saya sendiri mendaftar sejak tahun 2016. Janjinya Februari tahun 2017 diberangkatkan, tapi tidak pernah berangkat saya untuk umrah,” kata Syafril Tanjung, perwakilan jemaah.

Di depan SPKT Polda Riau, Johan terlihat memakai baju putih bercelana hitam panjang.

Dia dikelilingi kaum ibu-ibu yang menanyakan kapan uangnya dikembalikan atau kapan mereka diberangkatkan. ”Kapan uang saya dikembalikan Pak. Bapak sudah berulang kali berjanji, mana?” cetus seorang ibu yang mengaku telah menyetorkan uang Rp 25 juta untuk berangkat umrah.

Ibu lainnya menyebut harus meminjam uang Rp100 juta kepada pihak lain. Pasalnya, orang yang didaftarkan ke Penta Travel bersamanya menuntut pengembalian uang. Alhasil sebagai ketua kelompok, dia harus mencari pinjaman peng-

ganti. “Saya sudah meminjam uang untuk semua ini. Bapak janjinya sudah berulang kali, tapi mana buktinya sampai sekarang,” kata ibu berhijab merah kepada Johan.

Johan sendiri berusaha menjawab satu per satu pertanyaan yang dilontarkan.

Bernada gugup, dia kembali mengumbar janji kepada calon jemaah terkait pengembalian uang. Dia ?berjanji hingga tahun 2020 untuk mengembalikan uang. Johan juga meyakinkan jemaah karena menyebut sedang menjual beberapa aset yang dimilikinya untuk mengembalikan uang. “Nanti saya kembalikan Buk. Harap bersabar dulu,” katanya kembali berjanji.

Hanya saja, janji Johan ini ditolak mentah-mentah pada calon jemaah umrah. Johan pun kemudian didampingi Kasubdit I Reskrimum Polda Riau AKBP Asep Iskanda?r untuk berdialog dengan mereka. Kepada Johan, Asep me-

Korupsi Penyimpangan Dana Hibah Bengkalis PEKANBARU, HALUAN —Vonis penjara selama tiga tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap mantan Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi mendapat perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis. JPU kemudian mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan itu.

Heru Wahyudi merupakan salah satu pesakitan dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dana hibah Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Di PT Pekanbaru, Heru divonis tiga tahun penjara, dan denda Rp100 juta subsidair dua tahun penjara.

Putusan ini memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 04/Pidsus-TPK/2017/PN.PBR tanggal 31 Mei 2017. Dalam putusan tersebut, Heru divonis kurungan 1,5 tahun penjara. Selain itu, Politisi PAN itu juga dibebankan biaya denda Rp50 juta subsidair kurungan 2 bulan penjara, dan diharuskan membayar uang pengganti Rp15 juta subsidair 6 bulan penjara.

Putusan ke dua tingkat lembaga peradilan ini sangat jauh dari tuntutan JPU, yaitu pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp500 juta subsidair 6 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang penganti kerugian negara sebesar Rp385 juta subsidair 4,5 tahun penjara.

“Kita ajukan kasasi (ke Mahkamah Agung), karena p utusan banding di PT Pekanbaru tidak sesuai dengan tuntutan,” ungkap JPU Budi Fitriadi, Jumat (29/9).

Saat ini, kata Budi, pihaknya tengah menyusun memori kasasi sebelum pihaknya menyerahkan ke PN Pekanbaru untuk diteruskan ke MA. “Penyataan kasasinya sudah kita sampaikan Selasa (26/9) kemarin. Sekarang kita sedang mempersiapkan memori kasasi terhadap putusan banding PT tersebut. Secepatnya akan dilimpahkan,” imbuh Budi.

Terpisah, Panitera Muda Tipikor PN Pekanbaru, Denni Sembiring, membenarkan adanya pernyataan kasasi kalau pihaknya dari JPU. “Sudah kita terima memang JPU ajukan Kasasi,” terang Denni.

Untuk diketahui, kasus yang menjerat Heru Wahyudi saat dirinya menjadi anggota DPRD Riau tahun 2012 silam. Saat itu, Pemkab Bengkalis mengalokasikan anggaran Rp230 miliar untuk dana hibah. Dana tersebut disalurkan tidak pada peruntukkannya atau fiktif. Dalam pengalokasiannya ditemukan dua ribu lebih proposal dari lembaga sosial fiktif yang dilakukan secara berjemaah oleh oknum legislator wilayah setempat. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp31 miliar lebih.

Selain Heru, terdapat tujuh terdakwa lainnya yang telah lebih dulu divonis bersalah. (h/dd)

minta segera mengembalikan semua uang dimaksud.

“Bapak kembalikan. Ingat, itu uang calon jemaah,” imbuh Asep. Asep sendiri kepada wartawan menyebut pihaknya sudah menerima laporan kasus ini pada awal September 2017. Hingga akhir bulan ini, Asep menyebut sudah ada sekitar 35 orang yang membuat laporan serupa.

Kepada para jemaah, Asep juga berjanji segera melakukan gelar perkara kecil. Di sana akan ditunjuk unit mana yang menanganinya dan diberi waktu untuk menyelesaikan kasus ini. “Gelar perkara nanti, nanti di sana ditunjuk unit mana yang menanganinya,” kata Asep, sembari menyerahkan nomor kontaknya kepada calon jemaah supaya bisa menanyakan perkembangan perkara ini.

Sementara itu, kuasa hukum salah satu calon jemaah haji, Nanda Syahputra menyebut bahwa calon jemaahlah yang membawa Johan ke Polda Riau. “Kami yang ngawalnya

tadi, setelah bertemu di kantornya,” kata Nanda.

Lebih lanjut, Nanda menegaskan pihaknya serius memperkarakan Johan. Tidak hanya pidana, Johan bersama temannya Fitri? Andrison, juga digugat secara perdata.

Nanda menyebut gugatan perdata dilakukan untuk pengembalian materi calon jemaah yang sudah dibayarkan.

Sementara pidana untuk memproses Johan sebagai pemberian efek jera. “Pidananya, kami tidak ingin diberangkatkan lagi atau pengembalian uang,” kata Nanda.

Berdasarkan perkiraan Nanda, ada sekitar Rp 14 miliar uang calon jemaah yang diduga digelapkan ?Johan. Pasalnya calon jemaah menyetor uang dengan besaran berbeda hingga Rp 25 juta. “Yang terdata saat ini, ada 708 calon jemaah yang menjadi korban?. Sebetulnya jumlahnya ini lebih banyak, itu baru yang terdata saja,” pungkas Nanda.(h/dod)

Plafon APBD P Riau TA 2017 Disepakati Rp10,379 T PEKANBARU, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau menyepakati total plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Riau tahun 2017 sebesar Rp10,379 triliun.

Kepastian ini terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda penandatangan Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD P Riau tahun 2017, Jumat (29/9). “Sesuai tata tertib DPRD Riau, penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD P Riau tahun 2017 dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau,” ungkap Ketua DPRD Riau, Septina Primawati, kala memimpin Rapat Paripurna yang dihadiri 34 orang anggota Dewan. Sementara, dari Pemprov Riau dihadiri Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim.

Lebih lanjut, Septina mengatakan, sebelumnya DPRD.Riau telah menerima draf KUA-PPAS APBD P Riau tahun 2017 dari Pemprov Riau, tepatnya pada Rabu (30/8) lalu. “Dewan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Riau telah menjadwalkan Rapat Paripurna dengan agenda Penandatangan Nota Kesepahaman KUAPPAS APBD P Riau Tahun 2017 pada hari ini (kemarin,red),” lanjut Septina.

Pembahasan KUA-PPAS, sebut Septina, dilakukan bersama antara Badan Anggaran DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau sudah dilakukan untuk penyelarasan keuangan daerah dan program sesuai kepentingan daerah.

“Adapun total pendapatan yang disepakati dalam KUA-PPAS sebesar Rp9,054 triliun, dan total belanja mencapai Rp10,397 triliun. Ada defisit anggaran sebesar Rp1,353 triliun. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya Rp1,323 triliun,” paparnya.

“Total plafon APBD P Riau tahun anggaran 2017 mencapai Rp10,397 triliun,” sambung Politisi Partai Golongan Karya itu menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Septina berharap pembahasan APBD P Riau tahun 2017 ini berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, setelah MoU maka selanjutnya Senin pekan depan akan dilakukan penyampaian nota keuangan oleh Gubernur Riau dalam Rapat Paripurna. Setelah itu baru dibahas lagi antara Banggar dan TAPD terkait penyesuaian program dan hal lainnya. ”Diharapkan bisa selesai pembahasan APBD P Riau tahun 2017 ini pada 12 Oktober. Setelah itu baru dilanjutkan pembahasan APBD murni 2018. Kami juga berharap agar pembahasan bisa selesai pada waktunya,” harapnya.

Beberapa waktu yang lalu, DPRD Riau juga sudah menandatangani MoU APBD murni 2018. Saat itu disepakati angka belanja sebesar Rp10,031 triliun, pendapatan sebesar Rp9,1 triliun, dan total plafon sebesar Rp10,091 triliun.

Dalam Mou APBD murni 2018 itu juga diketahui adanya defisit anggaran sebesar Rp1,089 triliun.(h/dod)

Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Syamsul Hidayat

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar Pasaman Kembangkan Tiga Komoditas Potensial LUBUK SIKAPING, HALUAN - Tiga Komoditas pertanian potensial dikembangkan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pasaman sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah itu.

Dikutip dari buku RPJMD Pasaman 2016-2021 yang diterbitkan Pemkab Pasaman, disebutkan tiga komoditas potensial dikembangkan petani di daerah itu yakni padi, jagung dan kacang tanah.

Kondisi tersebut diperkuat melalui pertumbuhan produksinya yang cukup stabil serta mengalami peningkatan setiap tahunnya, selain juga lahan untuk mengembangkan komoditas tersebut di Pasaman masih cukup luas.

Namun, dijelaskan pertumbuhan produksi padi di Pasaman masih relatif rendah atau belum mengembirakan, yakni rata-rata baru mencapai 4,23 persen.

Minimnya produksi padi di Pasaman, disebabkan masih rendahnya tingkat produktivitas lahan, yakni dengan rata-rata dibawah lima ton per hektare.

Masih rendahnya produktivitas padi disebab kan sebagian besar petani berlatar belakang pendidikan yang rendah.

Selain itu, lahan yang tersedia masing-masing individu petani masih terbatas atau kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektare per petani. Kondisi itu juga menjadi penyebab rendahnya produk tivitas padi di Pasaman. (h/ant)

Gubernur Targetkan Sumbar Lumbung Pangan Nasional SAWAHLUNTO, HALUAN — Pemprov Sumbar berkomitmen menjadikan provinsi itu sebagai daerah swasembada pangan dan menjadi penyangga utama untuk mewujudkan swasembada pangan nasional hingga mengantar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia sebagaimana tertera dalam tema acara.

“Target kami jelas: Sumbar jadi lumbung pangan nasional, dan Indonesia jadi lumbung pangan dunia,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat membuka secara resmi peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-XXXVII Tingkat Sumbar 2017 di Sawahlunto, Jumat (29/9). Tema HPS Sumbar kali ini adalah “Menggerakkan Generasi Muda dalam Membangun Pertanian menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia”.

Irwan menjelaskan, untuk menjamin tercapai nya target tersebut, Pemprov Sumbar menempuh sejumlah kebijakan untuk menjaga dan mening katkan ketersediaan pangan, antara lain, menjaga produksi padi Sumbar di atas lima persen, dan mencetak lebih banyak sawah.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Effendi, mengatakan, peringatan HPS Sumbar kali ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan.

Kegiatan yang diselenggarakan hingga 1 Oktober itu diadakan untuk menyemarakkan penyelenggaraan HPS tahun ini, antara lain, Penyerahan Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara Tingkat Sumbar, penyerahan penghargaan bagi kabupaten/kota yang berhasil mencapai target produksi padi dan jagung di atas lima persen, Lomba Pengolahan Pangan, Lomba Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah, Lomba Cipta Menu Berbahan Sumber Daya Lokal (B2SA), Pameran ProdukPanganSumbar,dansejumlahkegiatanlainnya.

“Untuk memberikan dorongan dan motivasi, Pemprov Sumbar memberikan penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara Tingkat Sumbar bagi kabupaten/kota yang berhasil mencapai target kebijakan ini. Penghargaan tersebut diserahkan pada penyelenggaraan HPS Tingkat Sumbar setiap tahun,” ucapnya.

Daerah yang menerima penghargaan karena produksi padi di atas lima persen adalah Agam, Kota Solok, Padang Panjang, Payakumbuh, Kabupaten Solok. Sementara itu, daerah yang mendapatkan penghargaan karena produksi jagungnya di atas lima persen adalah Sijunjung, Dharmasraya, Padang Pariaman, dan Kabupaten Solok. (h/dib)

www.harianhaluan.com

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

15

Pensiunan ASN Harus Tetap Produktif AROSUKA, HALUAN - Bupati Solok, Gusmal mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki masa purna tugas atau pensiun, agar tetap produktif dan mengabdikan hidupnya kepada masyarakat dan bangsa.

MUSEUM KERETA API SAWAHLUNTO – Terlihat seorang anak berdiri di museum kereta api Sawahlunto. Museum ini didirikan di bekas kota tambang di wilayah Sumatera Barat ini. RAFLIS

Pemkab Solok Siapkan OPD Tertib Laporan AROSUKA, HALUAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok sosialisasikan penguatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Bupati Solok, Gusmal di Arosuka, Jumat mengatakan sistem pengendalian intern (SPI) merupakan salah satu komponen audit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga harus menjadi budaya organisasi.

“Organisasi tidak akan bisa dipastikan berjalan sesuai track yang telah dibuat, sebagus apapun sistem kerja tanpa pengendalian yang baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan yang lebih utama adalah pengendalian di dalam organisasi perangkat daerah masing-masing mulai dari kepala OPD, sekretaris, kepala bidang serta kasi dan kasubbag

selanjutnya baru oleh inspektorat daerah sebagai mata dan telinga kepala daerah.

“Banyak persoalan di pemerintah daerah saat ini yang bisa dijadikan gambaran bagaimana pengendalian itu belum berjalan dengan baik, makanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ingin dicapai relatif sulit kita dapatkan,” ujarnya.

Kepala OPD diharapkan agar dapat terus memantau dan memberikan saran pembuatan dokumen penilaian risiko dan penyusunan rencana tindak pengendalian agar mudah memantau kinerja pegawainya.

Di masa yang akan datang dokumen penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian harus dibuat setiap tahun setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan, dokumen ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Sementara itu, Kepala Inspektorat

Kabupaten Solok, Hermantias mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk membangun kesadaran dan kenyamanan persepsi diantara seluruh personil organisasi perangkat daerah di daerah setempat.

“Sehingga OPD mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, dengan bimtek ini OPD kedepannya dapat melakukan pemetaan resiko terhadap setiap kegiatan,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa peserta kegiatan sosialisasi dan bimtek SPIP merupakan utusan dari semua OPD se-Solok.

Bimtek ini akan dilaksanakan dua periode, pertama pada 24 hingga 29 September, dan angkatan kedua pada 2 hingga 6 Oktober yang bertempat di Padang.

Ia berharap dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan salah satu pilar pembangunan daerah yang telah dica nangkan oleh bupati Solok. (h/ant/

“Masa purna tugas bukan berarti berhenti ber produktivitas, te tapi hendaknya dimaknai seba gai masa untuk meningkatkan pengabdian secara lebih luas, kaGUSMAL rena akan memiliki waktu yang lebih lapang dibanding ketika berdinas,” katanya ketika memberi pembekalan bagi ASN yang akan memasuki masa purna tugas di lingkungan pemerintah setempat di Arosuka, Jumat (29/9).

Ia menjelaskan bentuk pengabdian lain yang dapat dilakukan bisa dalam bentuk memberikan ide-ide dan pemikiran serta pengalaman yang diperoleh selama menjadi pegawai kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

ASN yang memasuki masa purna tugas dapat menciptakan terobosan-terobosan baru di masyarakat sehingga bisa mengisi waktu luang di masa pensiunnya.

Jika di masa pensiunnya tetap dapat berkarya maka tidak akan merasa canggung dalam kesehariannya karena waktunya tetap produktif dan bermanfaat.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada ASN yang memasuki purna tugas atas pengabdiannya selama berdinas di daerah itu, semoga pengabdian yang diberikan mendapat pahala.

Ketua panitia pembekalan Editiawarman mengatakan ada 45 ASN yang memasuki purna tugas, terdiri dari fungsional guru 17 orang, tenaga teknis 27 orang dan tenaga kesehatan satu orang.

Pada pembekalan ini mereka diberi informasi tentang prosedur pengurusan pensiun, dan yang terpenting menyiapkan psikologi menghadapi masa purna tugas.

Peralihan dari masa dinas ke masa purna tugas bagi beberapa orang adalah hal yang sangat berat, namun jika memiliki kegiatan dan tetap produktif maka akan dapat menghadapinya dengan baik. (h/ndi)

Dua Panitera Muda PN Batusangkar Dilantik BATUSANGKAR, HALUAN Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, Effendi melantik dan mengambil sumpah Karson Tanamal, sebagai Panitera dan Khairani sebagai Panitera Muda Perdata, Jumat (29/9) di Aula Pengadilan setempat.

“Jabatan itu amanah yang harus dijalankan penuh tanggung jawab dan profesional, dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan, untuk itu perlu dituntut aparatur yang cekatan,” tutur Effendi.

Efendi berharap, dengan pelantikan Panitera dan Panitera Muda Perdata tersebut, dapat meningkatkan kinerja PN Batusangkar dalam menangani kasus di Persidangan.

“Marilah kita bergandengan tangan dalam menjadikan

Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai salah satu pengadilan yang terbaik di Sumatera Barat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ajak Effendi.

Turut hadir pada pelantikan panitera dan panitera

muda perdata itu Bupati Tanah Datar, yang diwakili Asisten I, Azwar Rabain, Kapolres Tanah Datar, AKBP Bayuaji Yudha Prajas, Kalapas Kelas II B Batusangkar, Kajari Tanah Datar, Ali Nurudin dan undangan lainnya. (h/emz)

Atos Pratama Imbau ASN Berinovasi LUBUK SIKAPING, HALUAN - Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama m eminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah setempat untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam bertugas dengan cara berinovasi dalam melakukan perubahan.

“ASN pelayan masyarakat

jadi tingkatkan terus kreatifitas demi kemajuan Pasaman ke depannya,” kata dia di Lubuk Sikaping, Jumat (29/9).

ASN yang inovatif akan bekerja secara profesional dan kreatif tanpa harus menunggu perintah dahulu. “Kita juga meminta kepada ASN untuk selalu disiplin dalam bertugas,” katanya.

Oleh sebab itu, ia tidak mau mendengar lagi ada pegawai yang menunda pekerjaan hingga besok, padahal pekerjaan itu bisa segera diselesaikan.

“ASN itu harus bisa menjadi contoh. Jangan sampai terlambat hadir dan pulang cepat.

Mereka harus tahu mana hak dan kewajibannya karena itu

merupakan amanah yang diberikan,” katanya.

Ia mengatakan ASN merupakan penggerak roda birokrasi pemerintah daerah dan harus sungguh dalam bekerja sehingga reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan baik.

“ASN juga tidak boleh pilih kasih dalam memberikan pela-

Redaktur:Heldi Satria

yanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan secara maksimal tanpa membeda-bedakan,” katanya.

Ia mengatakan ASN juga harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan jangan sampai me langgar aturan sehingga dapat berurusan dengan aparat penegak hukum. (h/rel/mg-yud)

Layouter: Yohanes

16

SUMBAR

SABTU, 30 SEPTEMBER 2017 10 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Nofi Candra Bantu Korban Bencana di Solsel SOLOK SELATAN, HALUAN - Senator DPD RI asal Sumbar, Nofi Candra kembali menyalurkan bantuan kepada para korban banjir bandang di Nagari Pakan Rabaa Tangah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan.

Bantuan yang ketiga kalinya dari DPDRI Peduli ini berupa peralatan rumah tangga, pembersih seperti sapu, baskom, dan gundar.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Nofi Candra bersama Tim NC Solidarity kepada korban bencana, terutama di empat jorong di Nagari Pakan Rabaa Tangah. Empat jorong yang dilanda galodo itu ialah Jorong Anak Lolo Bancah, Batang Lolo Atas, dan Batu Kulambai Batang Lolo.

“Bantuan kali ini, sesuai dengan kebutuhan warga saat ini. Karena sebelumnya kita sudah menyalurkan bantuan bahan makanan dan hari ini barang-barang keperluan rumah tangga,” kata Nofi.

Usai menyerahkan bantuan, Senator Nofi Candra fan rombongan langsung meninjau kawasan yang dilanda air bah itu. “Kita perlu mengetahui lebih jauh perkembangan dan kondisi wilayah pada empat jorong yang dilanda banjir bah itu,” kata Nofi Candra.

Camat Koto Parik Gadang Diateh Syahrul Munir saat menyambut sekaligus menerima bantuan di Kantor Camat mengucapkan terima kasih dan sesegera mungkin menyalur kan bantuan ke korban.

“Bantuan ini segera kami disalurkan karena ini alat-alat rumah tangga dan pembersih rumah sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Syahrul Munir.

Di lokasi bencana itu, Nofi Candra didampingi Camat Syahrul Munir melihat dampak terjangan banjir bandang yang terjadi 14 September lalu, sembari mendengarkan cerita Walinagari Pakan Raba’a Tengah, Zulfikar Erawandi.

Setelah menyaksikan dampak terjangan banjir bandang atau galodo itu, yang kerugiannya mencapai miliaran, Nofi Candra mengusulkan kepada Camat dan Wali Nagari memanfaatkan lahan-lahan sawah yang tertimbun matrial lumpur bercampur pasir tersebut untuk tanaman pangan berupa jagung.

Karena menurutnya, tanaman jagung dinilai produktif dan cocok ditanami dilahan yang banyak mengandung pasir, sembari mengembalikan unsur hara tanah sebelum ditanami padi. Selain itu jagung diproyeksikan memiliki harga yang cukup baik di pasaran.

“Jika ini berkembang, tentu bisa menja wab masalah ketersedian pangan, serta secara ekonomis bisa membantu keluarga.

Beberapa pihak terkait bisa membantu nanti.

Yang penting koordinasi dengan camat dan SKPD terkait,” beber Nofi.

Pihaknya berharap, penanaman jagung di lahan-lahan yang ditentukan tersebut, bisa menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat di Nagari Nagari Pakan Raba’a Tengah. (h/ndi)

SERAHKAN BANTUAN - Senator DPD RI, Nofi Candra berdialog dengan Camat KPGD, Syahrul Munir di lokasi bencana banjir bandang sekaligus menyerahkan bantuan tahap 3 berupa peralatan kebutuhan rumah tangga pasca bencana. YUTIS WANDI

KETUA BAZNAS PASAMAN

Ancam Laporkan Sekretaris DPPKB ke Polisi PASAMAN, HALUAN - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pasaman, Syafrizal, sepertinya tidak terima akan pernyataan yang dilontarkan oleh sejumlah pihak terhadap lembaganya saat Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama menggelar sidak dan apel pagi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Selasa kemarin.

Pernyataan yang dilontarkan oleh sejumlah pihak, termasuk Sekretaris Dinas PPKB, Siti Khadijah alias Taing saat gelaran apel, dianggap menyudutkan lembaga yang dia pimpin. Padahal, kata Syafrizal, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan instansi tersebut dalam program pengentasan kemiskinan.

“Saya tidak terima, Baznas dibilang tidak mau bekerjasama, sulit berkoordinasi.

Padahal kita selalu ikut menyukseskan program mereka (DPPKB). Itu dia (Taing) bohong, tidak benar,” katanya via

BNN Lakukan Tes Urine di PN Batusangkar BATUSANGKAR, HALUAN – Guna mewujudkan komitmen pemerintah dalam memerangi penyalah gunaan narkoba, jajaran Pengadilan Negeri (PN) Batusangkar, Jumat (29/9) melakukan tes urine.

“Selain para hakim, jajaran PN Batusangkar mulai dari pejabat struktural, fungsional, staf sampai tenaga honor juga melakukan tes pemeriksaan narkoba,” kata Ketua PN Batusangkar, Effendi kepada Haluan, Jumat (29/9).

Tes urine berlangsung atas kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumbar sesuai instruksi Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 688/DJU/KP.05.1/7/2017 kepada Pengadilan Tinggi Sumbar dan diteruskan ke PN Batusangkar.

“Hasil tes urine ini akan kita laporkan ke Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung paling lambat akhir tahun ini, sebagai upaya pembebasan narkoba d ikalangan personil PN Batusangkar,” sebut Effendi.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Kesbangpol Tanah Datar, Irwan memberikan apresiasi kepada jajaran PN Batusangkar atas pelaksanaan kegiatan tes urine ini.Pengadilan yang menjadi salah satu aparat penegak hukum haruslah bersih dari narkoba.

“Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat mendukung kegiatan ini, karena untuk memberi contoh kepada masyarakat harus dimulai dari aparatur penegak hukum, seperti personil di Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut,” katanya. (h/emz/hel)

www.harianhaluan.com

sambungan telephone, Kamis (28/9).

Ia pun membantah tudingan tersebut. Menurutnya, pernyataan dari sejumlah orang, termasuk keluhan pihak DPPKB itu pada pelaksanaan apel pagi di kantor tersebut terkesan ambil muka dan jauh dari fakta sebenarnya.

“Mana pernah dia (Taing) datang ke kantor Baznas, bertemu dengan saya untuk bicarakan program yang dia maksudkan di apel itu, tidak pernah. Sampai dikatakan, habis tapak sepatu segala,” katanya.

Padahal, kata dia, pihaknya

dari Baznas sudah banyak memberikan bantuan dan menjalin kerjasama dengan dinas itu guna menyukseskan program pengentasan kemiskinan di daerah itu. Termasuk menggelontorkan sejumlah dana dari Baznas.

“Atas pernyataannya itu, saya menuntut permintaan maaf dari dia (Taing), 1x24 jam, terhitung hari ini. Jika tidak, saya akan laporkan ka sus ini ke Polisi. Ini pence maran nama baik,” aku Syafrizal.

Sebelumnya, dalam agenda si dak yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pasaman, Atos Pratama, sekretaris pada Dinas PPKB, Siti Khadijah mengeluhkan kinerja pihak Baznas setempat, karena pihaknya kesulitan untuk berkoordinasi.

Akibatnya, sejumlah program di dinas itu, terkendala karena pihak Baznas dinilai enggan untuk menggelontor-

kan dana guna membiayai sejumlah program pengentasan kemiskinan pada dinas itu.

“Kita punya program pokok pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok UPPKS pak Wabup. Tapi itu sulit terlaksana, padahal, itu masuk program kerja Baznas, Pasaman Sejahtera,” kata Sekretaris pada Dinas P2KB, Siti Kadhijah.

Periode dulu, kata dia, bantuan dari Baznas untuk 20 kelompok UPPKS di daerah itu pernah mencapai angka Rp70 juta per tahun. Namun, dipengurusan baru saat ini bantuan itu tidak pernah lagi direalisasikan. Padahal, sangat memiliki nilai manfaat.

“Kita sudah koordinasi, tapi tak ada tanggapan. Alasannya, belum prioritas,” katanya.

“Saking seringnya, bolak balik kesana, sampai habis tapak sepatu kita. Kita mengu sulkan 20 UPPKS bisa diban

tu, karena sangat prioritas,” timpal Kepala Dinas PPKB, Yusnimar dihadapan Wabup Atos Pratama, staf ahli Bupati dan mantan Ketua Baznas Hermanto, Staf ahli bidang pemberdayaan masyarakat Des rizal, Asisten II MN Soesilo, Kabag Humas Anwir.

Wabup Atos Pratama saat itu pun langsung merespon dan meminta, Asisten II sebagai tim pengawas di lembaga pengumpul zakat, infak dan shodaqoh itu segera menindaklanjuti keluhan dan masukan yang disampaikan pihak DPPKB tersebut untuk segera disampaikan kepihak Baznas.

“Tolong pak Susilo, segera ditindaklanjuti ini. Jangan sampai, Baznas sebagai salah satunya lembaga pengentasan kemiskinan tidak menggubris sedikitpun program pensejahteraan masyarakat untuk masyarakat yang kebetulan ada di dinas ini,” ucap Atos. (h/mg-yud)

Lima BTS Akan Dibangun di Solsel PADANG ARO, HALUAN - Kemen terian Komunikasi dan Informatika membantu Solok Selatan, dengan membangun lima Base Transceiver Station (BTS) pada 2018.

“Tahun 2018, Kemenkominfo melalui Balai Penyedia dan Penge lola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) sepakat memberi lima BTS serta penyediaan 10 layanan akses internet untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi di Solok Selatan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Informasi dan Komu nikasi, Syamsurizal di Padang Aro, Jumat (29/9).

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Wakil Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman saat rapat koordi nasi konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Jakarta, Selasa (19/9).

Bantuan lima BTS ini sebagai upaya pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh daerah di Indonesia pada 2018 mendatang.

BTS itu akan dibangun dilima titik “blank spot” di Solok Selatan yaitu Trans Dusun Tangah, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Tengah di Kecamatan Sangir Batang Hari.

Selanjutnya, di Jorong Simancung, Kecamatan Pauh Duo dan Jorong Pintikayu Gadang di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Kelima titik pembangunan BTS tersebut sudah disurvei oleh pemerintah daerah dan masyarakat pemilik lahan menyatakan kesiapannya menghibahkan tanah mereka.

“Sebelum di bangun pihak Kemenkominfo akan melakukan survei kelapangan setelah itu baru

diselesaikan proses hibah tanahnya,” ujarnya.

Untuk Solok Selatan sendiri memiliki 22 titik blank spot yang tersebar dienam Kecamatan.

Layanan komunikasi dan informasi khususnya internet sudah menja di kebutuhan bagi masyarakat saat ini.

Apalagi Solok Selatan merupakan daerah rawan bencana sehingga sangat membutuhkan layanan dan akses komunikasi yang cepat.

Selain lima BTS Solok Selatan

juga mendapat bantuan 10 layanan akses internet program USO Kominfo untuk Puskesmas dan sekolah.

Sepuluh bantuan layanan internet itu akan diberikan untuk Puskes mas Abai, Bidar Alam, Mercu dan Lubuk Ulang Aling. Sedangkan untuk sekolah diberikan kepada SMPN 6, SMPN 11 dan SMPN 8 Solok Selatan. Selanjutnya untuk SMAN 5, SMAN 2 dan SMAN 7 Solok Selatan. (h/ant)

Redaktur: Heldi Satria

Layouter:Yohanes