Haluan 30 Desember 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SABTU,

30 Desember 2017 / 12 Rabiul Akhir 1439 H / Edisi: 080, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Pelaku Rusuh Proyek Geothermal Ditangkap AROSUKA, HALUAN — Rencana pemerintah untuk membangun proyek energi panas bumi di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya berbuntut panjang. Seorang warga Nagari Kampung Batu UNJUK RASA — Masyarakat Batu Bajanjang, Kabupaten Solok mencoba meringsek masuk ke dalam Mapolres Arosuka, Solok, Jumat (29/12). Aksi itu dipicu ditangkapnya seorang warga Batu Bajanjang, terkait kasus pembakaran mobil operasional pengelola proyek geothermal, November lalu. YUTIS WANDI

>> PELAKU hal 07

Gubernur Setuju Perda LGBT Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong.

(QS As Shura Ayat 8)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.40 12.08 15.33 18.14 19.27

WIB WIB WIB WIB WIB

Kasus Kejahatan di Sumbar Turun 2,5 Persen PADANG, HALUAN — Kasus kejahatan di Sumbar sepanjang 2017 turun sekitar 2,5 persen dibandingkan tahun 2016. Polda Sumbar mencatat, kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) paling tinggi di tahun ini. Hal itu terbukti dengan total keseluruhan kasus berjumlah 14.711 terdapat 2.709 kasus merupakan tindak pidana curanmor.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal dalam rilis kasus yang dilaksanakan di Mapolda, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Jumat (29/12) menyebutkan,untuk kasus yang menonjol lainnya disusul tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) berjumlah 2.538 kasus. “Selanjutnya, kasus penipuan 976 dan kasus penggelepan 926 menjadi urutan ketiga dalam tindak pidana yang selama ini terjadi di Sumbar,” bebernya.

Dari data rekap tindak pidana tersebut, Fakhrizal mengungkapkan, dibandingan tahun sebelumnya relatif cenderung menurun. Bahkan pada tahun 2016 total keseluruhan tindak pidana berjumlah 17.498 kasus. “Jika dipersentasekan terdapat 2,5 persen penurunan t indak pidana yang terjadi di Sumbar. Sedangkan untuk penyelesaian dari semua total tindak pidana di tahun ini berjumlah 6.671 kasus sedangkan tahun sebelumnya 8.202 kasus,” ulasnya.

Kasus Narkoba Jadi Perhatian Sementara, dari sekian banyak tindak pidana yang masuk, Kapolda mengungkapkan kasus narkoba sangat menjadi

>> KASUS hal 07

PADANG, HALUAN — Gubernur rencana DPRD merancang Perda AntiSumbar Irwan Prayitno setuju jika LGBT. HIV itu terjadinya kan salah memang DPRD Provinsi Sumbar satunya karena perilaku seksual bebas berniat untuk merevisi Program Pem- dan yang tidak normal. Agama pun bentukan Perda (Propemperda) Sumbar tahun 2018 yang telah ETUJU sekali atas ditetapkan, demi masuknya rencana DPRD Ranperda Anti-LGBT. Perda merancang Perda AntiAnti-LGBT dinilai penting LGBT. HIV itu terjadinya untuk membentengi masyakan salah satunya karena rakat Sumbar.

Hal itu disampaikan Irwan perilaku seksual bebas dan yang Prayitno usai menggelar eks- tidak normal” pose penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Sumbar, di IRWAN PRAYITNO Auditorium Gubernuran, Kamis Gubernur Sumbar (28/12). Irwan menegaskan, tindakan atau perilaku seks bebas dan menyimpang sangat berpomenegaskan, berhubungan seks itu tensi menyebabkan penularan HIV di dengan istri. HIV ini penularannya tengah-tengah masyarakat, sehingga salah satunya karena hubungan sekPerda Anti-LGBT menjadi masuk akal sual di luar dengan istri (bebas), dan untuk dirancang dan dibahas. hubungan yang tidak normal seperti “Kami setuju. Setuju sekali atas LGBT itu. Jika dua hal ini dihindari,

S

maka potensi penularan HIV tentu tertekan,” katanya lagi.

Sebelumnya, anggota Komisi V DPRD Sumbar Saidal Masfiyuddin menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT. Ia berpandangan, bagaimana pun LGBT harus diharamkan di Sumbar. Karena tak sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang dipegang tegus oleh masyarakat Minangkabau.

“Saya akan membicarakan dengan kawan-kawan dari fraksi lain untuk merespon dibentuknya Perda AntiLGBT. Meski Propemperda Provinsi Sumbar 2018 telah ditetapkan, melihat mendesaknya persoalan LGBT, pengusulan revisi sehingga ranperda anti LGBT bisa ikut masuk untuk dibahas tahun 2018 itu sangat mungkin,” kata Saidal.

Anggota DPRD Sumbar lainnya,

Irsyad Safar mengaku sama sekali tak meragukan angka-angka sebaran LGBT dalam pemberitaan media yang menyebutkan jumlah LGBT terbilang sangat tinggi di Sumbar.

Sebab, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, angka penularan HIV melalui seks menyimpang memang tinggi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat yang sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menegaskan, harus ada gerakan masif dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah memerangi LGBT. “Kita sudah diskusi antara anggota di Komisi V tentang LGBT ini. Terkait pembentukan Perda untuk mengantisipasi, meskipun belum ada udangundang yang mengatur, jika memang meresahkan masyarakat, bisa saja dibuat Perdanya,” sebut Hidayat.

>> GUBERNUR hal 07

Pemilik Besi Banci Tersangka

JAJARAN Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan menyegel ratusan ribu batang besi baja tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) beberapa waktu yang lalu. Kasus yang sama juga terjadi di Sumbar. IST

PADANG, HALUAN — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menetapkan AW (50) sebagai tersangka, dalam kasus penjualan besi banci. AW dijerat pasal berlapis, salah satunya Undang-Undang Industri.

Penetapan AW sebagai tersangka disampaikan Direskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Margiyanta.

“Berkaitan kasus besi banci, jajaran sudah melakukan gelar perkara dan menyegel ribuan batang besi banci di gudang PT Sumber Baru di Jalan Bypass. Hasilnya sudah ada penetapan tersangka dengan inisial AW,” terangnya, Jumat (29/12) di Mapolda Sumbar.

Margiyanta menjelaskan tersangka dijerat dengan UU Perindustrian, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perdagangan dengan ancaman lima tahun penjara.

“Penetapan tersangka juga berdasarkan keterangan sejumlah karyawan toko. Selain AW, perusahaan jasa konstruksi bisa ditindak jika terbukti membeli besi banci tersebut karena sudah menyalahi aturan perjanjian bahan yang digunakan. Sedang didalami,” ucapnya.

>> PEMILIK hal 07

Mewaspadai Ancaman Disintegrasi Bangsa melalui Perang Strategi Bahasa (2) Laporan:

HOLY ADIB

S

UMMER Institute of Linguistic (SIL) cabang Indonesia dalam Language in Indonesia (SIL International, 2006) mengelompokkan 742 bahasa daerah di Indonesia menjadi kelompok bahasa Austronesia dan nonAustronesia. www.harianhaluan.com

PROF MAHSUN, guru besar linguistik Universitas Mataram sedang memberikan pemaparan dalam seminar bahasa, yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. IST

Dalam kelompok nonAustronesia itu terdapat kelompok bahasa yang berpusat di Nugini, yang dinamainya Filum Trans-Nugini

dan Papua Barat. Bahasa tersebut banyak ditemukan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagian di Maluku dan Maluku Utara, dan seba-

 Redaktur: Bhenz Maharajo

gan kecil di Nusa Tenggara (khususnya NTT). Dari 269 bahasa di Papua dan Papua Barat, yang masih aktif dituturkan terdapat 53 bahasa yang disebut masuk kelompok Austronesia, sedangkan sisanya masuk kelompok non-Austronesia (Trans Nugini dan Papua Barat); sedangkan di Maluku dan Maluku Utara, dari 129 bahasa yang masih aktif digunakan, terdapat 17 bahasa yang diklasifikasikan sebagai kelompok bahasa Papua Barat dan 1 kelompok bahasa Filum Trans Nugini, sisanya termasuk kelompok

>> MEWASPADAI hal 07  Layouter: Irvand

2

UTAMA

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

PERGUB TERBIT JANUARI

Eko Alvarez Dilepas dari Kampus UBH PADANG, HALUAN – Ahli cagar budaya yang sekaligus dosen arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Bung Hatta (UBH), Eko Alvarez yang meninggal pada Kamis (28/12). Ia dimakamkan di pemakaman keluarga di Air Dingin, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Jumat (29/12) setelah menjalani prosesi penghormatan terakhir di Kampus UBH. Kakak Eko Alvarez, Anastasa Zaidulfar mengatakan sekitar 6 bulan lalu, adiknya itu sebenarnya telah menjalani operasi pengangkatan tumor di Jakarta. Selama masa pemulihan, almarhum sempat dirawat di RSUP M. Djamil, ini kali ketiga ia dirawat setelah di operasi.

“Karena kelelahan, kondisi adik kami ini terus menurun selama seminggu yang lalu. Oleh sebab itu, sabtu kemarin, kami membawa beliau ke RSUP M. Djamil hingga menghembuskan nafas terakhirnya di sana’’ ujarnya.

Dikatakannya, selama hidupnya adik laki-lakinya ini sering berpesan kepada anak dan keponakannya untuk hidup jujur, disiplin serta fokus dengan apa yang dikerjakan.

“Beliau sangat pekerja keras dan disiplin. Walaupun sakit, namun tetap ingin berkarya. Bahkan, awal desember kemarin, ditengah sakit yang dideritanya, beliau masih menyempatkan untuk menghadiri pertemuan dengan walikota Bandung, ’’ kata sang kakak mengenang Almarhum.

Sementara Wakil II Rektor UBH, Susi Herawati yang juga hadir di rumah duka mengatakan seluruh citivitas akademika sangat kehilangan dari kepergian Eko Alvarez ini. Karena selama menjadi dosen di UBH, Eko Alvarez banyak berkontribusi. Diantara nya, pengembangan kampus II UBH, mengembangkan Prodi Arsitek, serta membantu UBH dalam meningkatkan akreditasi serta penilaian mutu.

“Almarhum ini pekerja keras.

Walaupun sakit, namun dalam bekerja tetap disiplin serta menyelesaikan sesuatu dengan sesempurna mungkin,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, kerabat Almarhum, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri menga ku salut dengan perjuangan almarhum selama hidupnya. Di samping itu juga, kemampuan intelektual almarhum tidak diragukan lagi.

“Jiwa pendidik ada sama almarhum ini. Sosok beliau banyak menginspirasi para akademisi karena jiwa pendidik profesional yang dimilikinya itu,”jelas nya.

Ia mengenal almarhum saat masih menjabat di Kopertis Wilayah X, almarhum salah satu dosen Kopertis yang sagat berjasa, tidak hanya di UBH. Namun, di seluruh Sumbar bahkah Nasional.

Almarhum Eko Alvarez menghem buskan nafas terakhirnya di usia ke 52 di RSUP M. Djamil Padang, pada pukul 17.15 Kamis (28/12). Beliau itu, mening gal dunia akibat tumor dalam rongga paru-paru yang dideritanya semenjak 6 bulan yang lalu. Sebelum dimakam di di pemakaman alhamarhum disema yamkan di rumah duka yang beralamat Jalan Semarang Nomor 21 Asratek Ulakkarang. (h/mg-hen)

Kuota Angkutan Daring Dibatasi 400 Unit PADANG, HALUAN – Meskipun Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar terkait angkutan umum dalam jaringan (daring/online) diprediksi baru akan terbit pada Januari 2018 nanti, tapi kuota armada transportasi ini di Sumbar hampir pasti akan dibatasi pada angka 400 unit.

Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan formulasi kebutuhan angkutan umum di Sumbar.

Hal itu dinyatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

Sumbar Amran kepada Haluan, Kamis (29/12). Menurutnya,

Pergub mungkin baru akan terbit pada awal Januari tahun depan, dan para pengemudi angkutan umum daring diminta memenuhi ketentuan yang terangkum dalam Pergub tersebut.

“Kuotanya kemungkinan besar di angka 400 armada, dan itu sudah berdasarkan kajian.

Untuk trayeknya, kemungkinan berlaku untuk seluruh

wilayah Sumbar. Jadi, tidak ada pembagian jalur seperti wacana awal, karena diprediksi nanti bisa menimbulkan masalah lain. Jadi, armada yang 400 itu bisa beroperasi untuk seluruh Sumbar,” kata Amran.

Sebagaimana direncanakan sejak awal, setiap armada itu nantinya wajib mendaftarkan diri secara berkelompok dalam sebuah badan usaha.

Kemudian, setiap armada akan dikenakan aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang kurang lebih sama dengan aturan yang dikenakan pada angkutan umum lainnya, seperti kewajiban KIR, menggunakan plat nomor polisi warna kuning, ketentuan tarif, dan lain sebagainya.

Ada pun komunikasi kepada penyedia aplikasi, Amran mengaku belum melakukannya hingga Pergub diterbitkan.

Sebab, Pergub tersebut adalah aturan yang akan berlaku di Sumbar, sehingga harus diterbitkan terlebih dahulu sebelum disosialisasikan kepada berbagai pihak. “Bagaimana pun harus ikut aturan kita nanti, jadi memang tidak diajak diskusi dalam perumusan,”

Polisi Temukan Mobil Curian di Semak-semak

MOBIL CURIAN – Anggota Polsek Lubuk Kilangan, Kota Padang memeriksa mobil pikap yang ditemukan di semak-semak kawasan Panorama II, Ladang Padi, Indaruang, Jumat kemarin. Belakangan, diketahui mobil tersebut merupakan mobil curian milik warga Pauh. HAIKAL

BPK SUMBAR SAMPAIKAN LHPK

Pengelolaan Pendidikan Diminta Lebih Maksimal PADANG, HALUAN – Sejak beralihnya kewenangan pengelolaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ke Provinsi secara penuh pada awal 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar menilai perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan di tingkat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) belum maksimal dan mesti diperbaiki.

Hal itu disampaikan Kepala BPK RI Sumbar Pemut Aryo Wibowo setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) kepada Pemprov Sumbar, di Kantor BPK RI, Jumat (29/12). Dalam kesempatan itu, BPK RI Sumbar menyerahkan dua bentuk laporan. Selain laporan terkait belanja pendidikan, juga diserahkan laporan terkait belanja daerah.

“Masih terlihat kurang kesiapan provinsi dalam program-program kerja pendidikan.

Terutama sejak dialihkannya kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/ kota. Seharusnya ini bisa dimi nimalisir karena soal pemindahan ini sudah dibahas sejak 2014,” kata Pemut.

Dengan rentang waktu untuk membahas yang cukup panjang, sebelum dialihkan di awal 2017, BPK menilai seharusnya provinsi dalam perencanaan dan program telah matang. Seperti, terkait pembayaran gaji guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan persoalan database, yang dinilai belum benar-benar siap. Serta, pendistribusian guru dan profesionalisme tenaga pendidikan yang belum terpetakan maksimal.

Pemut berharap, memasuki tahun 2018, provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi bisa m engebut pematangan program-program pendidikan tersebut. “Nantinya diharap kan kepada guru itu ada program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk itu perlu disiapkan semua,” tukuknya.

Ditemui di kantor Dinas Pendidikan Sumbar, Kepala Disdik Sumbar Burhasman menjelaskan, memang masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan terkait penyelenggaraan pendidikan di tingkat provinsi, terlebih sejak pengalihan kewenangan pengelolaan SLTA ke provinsi

tegasnya. ”Untuk formulasi yang 400 itu, dari 100 persen kendaraan yang ada di Sumbar, 70 persen itu angkutan pribadi, 30 persen angkutan umum, yang 20 persen sudah berizin. Nah, kita adopsi kuota ini dalam yang 10 persen itu,” jelas Amran.

Menanggapi penetapan kuota tersebut, Ketua Aliansi Pengemudi Angkutan Kota (APAK) Padang Fauzen kepada Haluan mengemukakan, boleh saja jika kuota 400 angkutan umum daring ditetapkan untuk Sumbar, tapi, ia berharap penerapan trayeknya perlu dikaji lagi agar tak mengikutsertakan Kota Padang.

“Padang ini sudah macet, dengan mengizinkan 400 armada itu apakah tidak akan menambah macet. Saya pikir ini perlu kajian lagi. Selain itu, yang patut dicatat, saat hearing dengan gubernur, dinyatakan akan ada komunikasi dengan Polda untuk penertiban angkutan online roda dua. Karena dalam aturan angkutan umum, roda dua itu tidak termasuk,” katanya singkat. (h/ isq)

PADANG, HALUAN – Anggota Unit Reskrim Polsek Lubukkilangan menemukan satu unit Mobil jenis carry pikap di sebuah semak-semak Panorama II Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan pada Jumat pagi (29/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Belakangan diketahui mobil jenis carry pikap tersebut adalah mobil curian milik Prima Doni (39) di Sungai Balang No 29 RT 002 RW 004 Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh pada Jumat Dini hari (29/ 12) sekira pukul 04.10 WIB. Peristiwa ini sendiri sudah dilaporkan korban di Polsek Pauh, 29 Desember 2017 lalu.

Penemuan mobil curian itu bermula ketika adanya laporan dari PKJR (Pos Kamling Jalan Raya), Kelurahan In darung bahwa adanya mobil yang mencurigakan diletakan di semak-semak.

Dengan adanya informasi itu unit reskrim Polsek Lubukkilangan langsung menuju ke TKP, setelah di telusuri bahwa mobil tersebut merupakan hasil curian yang baru terjadi. Setelah itu Polsek Lubikkilangan langsung menyerahkan barang bukti itu ke Polsek Pauh.

Kapolsek Lubukkilangan Kompol Desfami Erianyo mengatakan dengan adanya laporan itu bersama anggota Unit Reskrim langsung ke TKP disitu terlihat mobil curian disembunyikan di semak-semak.

“Kita pun menginformasikan mobil tersebut adalah mobil curian yang terjadi di Polsek Pauh, langsung mengontak Polsek Pauh dan menyerahkan barang bukti itu ke Polsek Pauh, namun pelaku tidak berhasil kita tangkap “ungkapnya.

Sementara itu Kapolsek Pauh Kompol Alwi Askar menjelaskan (29/12) memang betul mobil yang ditemukan di kawasan Polsek Lubukkilangan adalah mobil curian yang dilaporkan ke Polsek Pauh. “Untuk sementara kita amankan dulu, dan mobil itu akan kita serahkan ke Pemiliknya,”ungkapnya. (h/mg-hkl)

secara penuh.

“Memang belum sepenuhnya terselesaikan, tapi ini baru tahun pertama. Ke depan tentu akan diperbaiki apa yang kurang. Tahun ini kami sudah berusaha maksimal, seperti pembayaran gaji guru Non-ASN dengan SK Kepala Daerah, yang tahun ini sudah kami realisasikan lebih dari Rp12 miliar. Tahun depan, untuk gaji ini akan ditingkatkan, jika sebelumnya guru Non-ASN ini menerima gaji Rp25 ribu/jam, tahun 2018 jadi Rp35 ribu/ jam,” kata Burhasman.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang menerima LHPK dari BPK RI Sumbar mengaku Pem prov Sumbar akan lebih dulu mempelajari LHPK tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil kebijakan dan tin dak lanjut atas masukan yang diterima dari BPK. “Memang belanja pendidi kan menjadi hal perlu kita perbaiki lagi. Soal arahan akan dipelajari dan dibaca lagi, apa yang perlu diperbaiki terkait belanja pendidikan ini. Ke depan harus lebih siap lagi,” jelas Nasrul. (h/isq)

EKSPOSE PEMPROV SUMBAR 2017

Karakter Lokal Pengaruhi Tingkat Pengangguran PADANG, HALUAN – Berbagai raihan dan ragam persoalan yang menuntut penyelesaian, dipaparkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam ekspose penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (28/12). Salah satunya terkait pengangguran, yang terpengaruhi oleh karakter lokal masyarakat, yang tak seluruhnya mau bekerja pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

“2017 sebenarnya masih tersisa tiga hari lagi dan tiga hari itu penting. Jika minggu lalu serapan anggaran APBD masih 86 persen, minggu ini sudah di atas 90 persen.

Namun, karena berb agai pertimbangan, akhirnya kami putuskan untuk menyampaikan ekspose ini sekarang,” kata Irwan memulai ekspose.

Irwan menjelaskan, Pemprov Sumbar selama setahun belakangan berupaya menwww.harianhaluan.com

cari investor ke luar negeri untuk menanamkan investasi di Sumbar. Ia mengaku fokus “menjual” potensi energi terbarukan, karena selain ramah lingkungan, potensi ini diyakini mendatangkan keuntungan maksimal bagi daerah, dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Untuk laju inflasi, pada 2017 Sumbar dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi, sehingga menjadi salah satu daerah penerima penghargaan di bidang ini. Namun uniknya, inflasi di Sum bar dapat dipengaruhi beberapa komoditas yang seyogyanya tidak memberikan pengaruh, seperti jengkol.

Sedangkan untuk beras, setiap tahun Sumbar berhasil surplus lebih dari lima persen.

“Penting bagi kami untuk terus menjaga laju inflasi Agar daya beli masyarakat terus terjaga. Terutama

saat Ramadan dan Lebaran. Kami juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ada di Sumbar, agar pengawasan terhadap pengusaha yang bergerak di sektor pangan bisa lebih ketat. Termasuk semua komoditi pangan sebagai indikator penyebab inflasi dikelola dengan baik seperti, cabai, dan jengkol,” katanya.

Terkait pengangguran, Irwan menjelaskan bahwa lapangan pekerjaan tersedia cukup banyak di Sumbar, terutama di sektor pembangunan karena Sumbar tengah giat-giatnya membangun beberapa proyek skala nasional. Namun, karakter lokal sebagian masyarakat membuat tak banyak penganggur asal Sumbar yang terserap di sektor ini.

“Setidaknya, 50 ribu pekerja dapat terserap pada sek tor ini, tapi tak semua orang Minang mau bekerja di sini.

2017 ini pengangguran kita 5,80 persen, di atas nasional

yang 5,33 persen. Selain itu patut dikaji pula, kadang ada yang mengaku menganggur, padahal punya penghasilan di sektor tak tampak. Kadang pula, masyarakat menilai yang tidak menganggur itu hanya orang kantoran,” kata Irwan lagi.

Masalah juga muncul saat banyak para penganggur menginginkan pekerjaan dengan upah yang tinggi, sehingga menepikan pekerjaan dengan gaji di sekitar Upah Minimum Provinsi (UMP). “Yang diharapkan itu bekerja di pabrik besar, dan diupah seperti gaji di Semen Padang. Kalau di pabrik dengan upah UMR mereka tidak mau. Ini perlu diskusi panjang, tapi fakta sementaranya memang seperti itu,” imbuhnya.

Di sektor ekspor-impor, Sumbar ke depan akan fokus pada pengolahan komoditas pascamentah. Salah satunya adalah potensi ekspor produk rendang, yang tengah

diteliti secara laboratory untuk mematikan mikrobiologis yang terkandung di dalamnya, agar rendang kemasan dapat bertahan hingga 1,5 tahun.

“Nilai ekspor Sumbar bulan November 2017 meningkat 2,14 persen dibanding ekspor bulan Oktober.

Bahkan, nilai ekspor November 2017 ini meningkat sebesar 0,87 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya,” tukuknya.

Dari sektor pertanian, NTP Sumatera Barat Novem ber 2017 tercatat sebesar 96,15 atau turun 0,46 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 95,71 (Oktober 2017). Indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen,dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan sebesar 0,33 persen.

Pada bulan November 2017 NTP masing-masing

subsektor tercatat 91,56 untuk subsektor tanaman pangan (NTPP), 83,96 untuk subsektor hortikultura (NTPH), 101,28 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR), 103,80 untuk subsektor peternakan (NTPT), dan 109,27 untuk subsektor perikanan (NTPN). Subsektor perikanan terbagi menjadi dua, yaitu subsektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan NTP masing-masing sebesar 109, 44 dan 109,23.

Pembenahan Pariwisata Kemudian untuk sektor pariwisata, Irwan menerangkan bahwa Sumbar berusaha berkontribusi lebih jauh dalam mencapai target nasional untuk kedatangan wisatawan mancanegara, yai tu sebanyak 20 juta kedatangan. Namun, persoalan pariwisata serupa “kalkulator rusak”, perparkiran, dan kebersihan pada destinasi

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

wisata, masih menjadi catatan untuk diperbaiki pada tahun yang akan datang.

“Wisatawan mancanegara ke Sumbar melalui BIM dan Teluk Bayur Oktober tahun ini mencapai 4.826 orang.

Ttren ini diprediksi terus meningkat. Sebab pada Novembernya, tercatat 4.347 orang. Sumbar juga segera memiliki Gedung Kebudayaan Sumbar yang tengah dirampungkan, untuk memenuhi minat wisatawan dan pelaku seni,” katanya lagi.

Peningkatan sektor pariwisata juga akan didorong oleh sektor transportasi, di mana rute penerbangan Padang-Singapura rencananya akan dimulai oleh Maskapai Air Asia pada Februari 2018, dan diprediksi mening katkan jumlah wisman yang berkunjung ke Sumbar.

Dengan pembukaan rute itu, ia berharap semakin banyak wisatawan yang membelanjakan uang di Sumbar. (h/isq)     Layouter: Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

LIPUTAN KHUSUS DPRD SUMBAR

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

3

ASN dan Forkopimda saat mengikuti rapat anggaran di DPRD Sumbar.

ANGGOTA DPRD Sumbar saat mengikuti rapat paripurna penyampaian LKPJ dari pemerintah daerah.

KETUA DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim saat menerima dokumen LKPJ dari Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

KALEIDOSKOP DPRD SUMBAR 2017

DPRD Sumbar Sukses Optimalkan Kinerja KETUA DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim memimpin rapat paripurna yang dilangsungkan di DPRD Sumbar.

H. RAFLIS, SH,MM Sekretaris DPRD Sumbar

T

UTUP masa sidang ketiga tahun 2017, DPRD Sumbar sukses mengoptimalkan target kinerja. Selain telah mengesahkan belasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), dewan juga menyelesaikan Perda tentang APBD 2018 dengan optimal.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, agenda-agenda DPRD dan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan dipahami bersama karena telah terbangun persamaan persepsi yang sama.

www.harianhaluan.com

RANPERDA YANG TELAH DISAHKAN 2017 JADI PERDA 1. Perda tentang penyelenggaraan keolahragaan 2. Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha 3. Perda tentang Propemperda 4. Perda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan 5 . Perda tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2016 6. Perda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumbar 7. Perda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 8. Perda tentang Perubahan APBD 2017 9. Perda tentang Perubahan RPJMD 10. Perda tentang APBD 2018 11. Perda tantang Kepemudaan 12. Perda tentang Nagari 13. Perda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hal ini disampaikan Arkadius saat paripurna tutup masa sidang ketiga 2017 di gedung DPRD Sumbar, Jumat sore (29/12).Hadir dalam paripurna tersebut Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar, dan semua dewan yang berasal dari 9 Fraksi.

Disampaikan Arkadius,

tahun 2018 mendatang.

Sembilan Ranperda itu diantaranya, Ranperda Perubahan tentang Penanaman Modal (Komisi III), Ranperda tentang Pembangunan Industri Sumbar (Komisi II), Ranperda Pengelolaan Sampah Regional (Komisi IV).

Lalu, Ranperda tentang pencegahan Penanggulangan Narkotika (Komisi I), dan juga Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar

bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2017 dan juga APBD 2018 hingga pengesahannya dilakukan akhir November lalu.

Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dewan sudah mengawal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal ini dewan sudah menampung banyak aspirasi masyarakat sesuai daerah pemilihan. Aspirasi ini dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang akan diperjuangkan untuk ditampung dalam program kegiatan pemerintahan daerah.

“Dalam fungsi pengawasan hasil pengawasan yang telah dilakukan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah

daerah,” pungkas Arkadius.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyampaikan selama tahun 2017 sinergitas antara Pemprov dan legislatif sudah berjalan dengan baik.

Dituturkannya, dari beberapa Ranperda yang akan dilimpahkan ke tahun 2018, Pemprov akan berupaya mempercepat pengesahan aturan yang tertunda tersebut. (h/adv)

terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, terdapat 13 Ranperda yang telah disahkan DPRD sepanjang tahun 2017. Secara keseluruhan, dewan sudah membahas 22 Ranperda melalui komisi terkait, namun memang tidak rampung seluruhnya. Masih terdapat 9 Perda lainnya, yang akan dilimpahkan pada masa sidang

 Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther

4

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

POLITIK

KPU SAWAHLUNTO GELAR SOASIALISASI

Pendaftaran Paslon Pilkada 8 Januari 2018 SAWAHLUNTO, HALUAN HALUAN- Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menggelar sosialisasi pencalonan pemilihan walikota dan wakil walikota Sawahlunto 2018, Jumat (29/ 12). Kegiatannyang dilaksanakan di Hotel Ombilin setempat itu dihadiri perwakilan Parpol di Kota Sawahlunto, Panwascam, PPK dan PPS Sawahlunto.

SOSIALISASI SOSIALISASI- KPU Sawahlunto Sosialisasikan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018, Jumat (29/12). RIKI YUHERMAN

Demokrat Riau Bantah Dukung Achmad-Nurzahedi PEKANBARU, HAUANDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau membantah adanya kesepakatan antara Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 mendatang. Bahkan, Demokrat Riau menyebut informasi tersebut tidak benar atau hoax.

Demikian diungkapkan Juru Bicara DPD Demokrat Riau, Eriyanto Hady, menanggapi pemberitaan yang menyebut kedua partai telah sepakat mengusung mantan Bupati Rokan Hulu dua periode Achmad dan Nurzahedi alias Eddy Tanjung yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Riau, dalam Pilgubri 2018. “Itu berita

hoax. Bahkan Sekjen DPP Partai Demokrat Pak Hinca Panjaitan langsung membantah berita tersebut. Katanya, berita bohong itu. Tidak ada kesepakatan apaapa antara Demokrat dan Gerindra terkait Pilkada Riau, baik di tingkat DPP maupun DPD,” ungkap Eriyanto, Senin (27/12).

Dikatakan Eri, pihaknya diminta untuk mengklarifikasi pemberitaan yang dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut, menurutnya, untuk meluruskan informasi yang ada agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di tengah-tengah-tengah masyarakat.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi hal ini kepada Sekretaris DPD Partai Gerin-

dra Riau, Hardianto. “Beliau (Hardianto,red) mengaku tidak mengetahui informasi soal itu,” sebutnya.

Masih menurut Eri, informasi yang berembus itu hanya manuver politik semata. Untuk itu, dia meminta semua pihak, terutama kader Partai Demokrat menghormati mekanisme partai. “Bila memang ada kesepakatan, tentu Ketua, Sekretaris, dan Ketua KPPUD yang lebih tahu, sesuai dengan kapasitas masing-masing,” imbuhnya.

Eri juga meminta pers agar jeli dalam menyajikan informasi dari sumber yang jelas dan layak dipercaya.

“Bila memang sudah ada kesepakatan atau keputusan, kita akan beberkan kepada publik, dan Ketua DPD (De mokrat Riau), Pak Asri Auzar

yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengumumkannya,” pungkas Eri. Adanya informasi yang menyebut adanya kesepakatan antara Partai Demokrat dan Gerindra untuk mengusung pasangan Achmad dan Nurzahedi atau Eddy Tanjung, ini disampaikan Kader Demokrat, Sayed Abubakar A Assegaf, yang merupakan anggota DPR RI asal Riau, Selasa (26/12) kemarin. “Sebelum adanya kesepakatan antara DPD Demokrat Riau dan DPD Gerindra Riau berkoalisi, antara Achmad dan Eddy Tanjung sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Akhirnya dicapai kesepakatan untuk berduet di Pilgubri 2018 nanti, Achmad sebagai calon gubernur dan Eddy Tanjung calon wakil gubernur. Hal ini akan

segera disampaikan ke Majelis Tinggi Partai Demokrat dan DPP Gerindra,” jelas Sayed Abubakar.

Menurut Ibek, panggilan akrab politisi Demokrat ini, popularitas kedua figur ini cukup bagus. “Ini menjadi modal yang cukup penting bagi keduanya bertarung di Pilgubri nanti, selain kapasi tas masing-masing yang tidak perlu diragukan lagi,” katanya.

Koalisi dua partai ini tentu sudah cukup untuk mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Guber nur Riau. Demok rat di DPRD Riau memiliki modal 9 kursi dan Gerindra memiliki 7 kursi. “Dengan total 16 kursi, tentu ini sudah lebih dari cukup. Sebab syarat jumlah kursi minimal untuk bisa me ngusung calon adalah 13 kur si,” tandas Ibek.(h/dod)

Catur Virgo Berharap Jadi Anggota DPR RI PAYAKUMBUH, HALUAN - Putra Asli Luak Limopu luah, Catur Virgo Datuak Paduko Rajo siap bertarung menuju DPR RI pada pemili han legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Hal itu ia sampaikan ketika bersilaturrahim dengan Walikota Payakumbuh Riza Falepi dan Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar di Payakumbuh, Kamis malam (29/12) “Insya Allah, saya siap

maju di pileg 2019 mendatang. Mohon doa restu dunsanak semua,” ujar Catur Virgo yang berasal dari Koto Nan Gadang itu. Catur menyampaikan ia bakal maju melalui Partai Keadilan Sejahtera dengan daerah pemilihan Sumbar II meliputi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam,

Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Meski sempat gagal di pileg 2014 lalu, Catur mengaku tidak patah arang.

Kuncinya semua ia lakukan dengan ikhlas. “Saya maju lillahi taa’la. Kita di PKS tidak haus kekuasaan. Yang penting niat kita lurus, bagaimana dengan kekuasaan itu, kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Semoga menjadi amal di sisi Allah,”

ujar Catur yang juga Notaris sukses di Jakarta itu.

Walikota Payakumbuh Riza Falepi selaku Manajer Pemenangan PKS Dapil V Payakumbuh/Limapuluh Ko ta mengatakan Catur Virgo merupakan sosok dan pilihan yang tepat bagi warga Luak Limopuluah. “Kalau beliau ini tidak diragukan lagi asli dari Luak Limopuluah. Bukan kw,” ujar Riza sambil berseloroh.

Sementara itu, salah seorang warga Payakumbuh Hasan (35) mengatakan sudah lama warga Luak Limopuluah merindukan wakil untuk senayan berasal dari

mereka. Ia mengatakan sudah saatnya orang yang paham dengan seluk beluk Luak yang terkenal dengan ungkapan aia janiah ikannyo jinak duduk di DPR RI 2019 mendatang.

“Selama ini masyarakat Luak L imopuluah hanya bisa menumpangkan harapan serta aspirasinya lewa t tokoh ya ng b ukan atau tidak memahami daerah Payakumbuh dan Limapuluh Kota. Sudah saatnya kita menangkan putra asli Luak Limopuluah.

Catur Virgo adalah pilihan y ang t epat,” pungkasnya. (h/mg-ari)

Didapuk sebagai pemateri Komisioner KPU Sumbar Divisi Teknis, Mufti Syarfie menjelaskan bahwa Kota Sawahlunto bersama tiga daerah lainnya di Provinsi Sumbar akan menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada 2018. “Selain Sawahlunto, ada Kota Padang, Pariaman dan Padang Panjang yang melaksanakan Pilkada 2018,” ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskanya pada 1 sampai 7 januari 2018 nanti, KPU sudah harus mengumumkan terkait pengajuan pendaftaran pasangan bakal calon yang mengikuti Pilkada Sawahlunto 2018. Sedangkan pendaftaran pasangan bakal calon dimulai 8 sampai 10 Januari 2018.

“Apabila terdapat kesalahan nantinya dalam penyerahan persyaratan tersebut nanti dapat diperbaiki hingga 15 Januari 2018,” jelasnya.

Sedangkan terkait per-

syaratan Walikota dan Wakil Walikota nanti diantaranya seperti pengusungan oleh parpol / gabungan parpol yang memiliki 4 kursi di DPRD, rekomendasi dari DPP Parpol, SK kepengurusan dan lain lain. “Beberapa persyaratan krusial yang perlu diwaspadai saat proses pendaftaran paslon diantaranya ijazah maupun mampu secaara jasmani dan rohani”, jelasnya.

Hal tersebut dikarenakan syarat ijazah minimal yaitu SLTA dan harus dilampirkan atau dibuktikan, sementara apabila ingin menyertakan gelar doktor harus menyertakan ijazah pendukung seperti S1, S2 nya.

Apabila tidak mampu memperlihatkan ijazah lain cukup dengan ijazah SLTA saja. “Sementara terkait mampu jasmani dan rohani, paslon yang turut mendaftar akan dilakukan tes kesehatan dari 8-15 Januari 2018,” terangnya.(h/rki)

Ciptakan Pilkada Berkualitas, KPU Gandeng Wartawan PARIAMAN, HALUAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman mengandeng wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pariaman, hal itu dilakukan agar terselenggara Pemilu berk ualitas, apalagi sekarang ini tingginya tingkat partisipasi pemilih pada Pilwako 27 Juni 2018 mendatang. Hal itu dikatakan oleh Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria pada acara bimbingan teknis Pilwako Pariaman, Jumat (29/12) di Aula Safari Inn Hotel, Taluak, Pariaman Selatan.

Dia menjelaskan, pers memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam hal penyambung informasi dari KPU kepada masyarakat.

“Fungsi dan peran pers sangat penting dalam menyebarluaskan KPU kepada masyarakat,” terang Boedi Satria.

Sebelumnya, kata Boedi, sudah ada lima kelompok yang telah digandeng KPU sebelumnya, yaitu guru PPKN, OSIS SMA/SMK, OKP, dan komunitas difabel. “Pers merupakan kelompok keenam, sekaligus yang terakhir,” paparnya.

Sementara narasumber komisioner KPU Divisi Teknik Arnaldi Putra menyebutkan, Pemilu serentak 27 Juni mendatang diikuti oleh 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pemilu serentak nasional akan dilangsungkan ada 2024 nanti. “Pilwako Pariaman tidak diikuti oleh calon perseorangan atau independen. Sedangkan calon yang menggunakan jalur partai politik, pendaftarannya segera dilaksanakan,” ujar Arnaldi.

Di samping itu, Arnaldi mengingatkan bahwa memiliki KTP elektronik merupakan persyaratan yang mutlak, beda dengan Pemilupemilu sebelumnya. (h/bus)

DPW PPP Riau Sampaikan Lima Tuntutan PEKANBARU, HALUAN Pada Rabu (27/12) pukul 12.30 WIB, DPW PPP Riau menyerahkan lima tuntutan ke Kanwil Kemenkumham Riau yang diterima langsung oleh Kakanwil, Dewa Putu Gede, BC, IP, SH, MH. Ketua DPW PPP Riau, Drs. Umrah HM Thaib mengatakan sehubungan dengan terjadinya ketidakpastian status Partai Persatuan Pembangunan di Indonesia lebih kurang tiga tahun terakhir ini yang diakibatkan oleh campur tangan Pemerintah Cq. Kemenkumham yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan menga

www.harianhaluan.com

caukan sistim politik di Indonesia yang sangat bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, maka DPW PPP menyampaikan tuntutannya.

Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Riau menyampaikan tuntutan sebagai berikut, yakni diminta kepada Kemenkumham se gera mencabut Surat Keputusan/Pengesahan Menkumham tentang Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil mukhtamar Pondok Gede di bawah pimpinan saudara Rohamurmuzi selaku Ketua Umum dan

Asrul Sani sebagai sekretaris Jendral karena hingga saat ini tidak satupun keputusan Mahkamah Agung yang mengesahkan keputusan Kepengurusan Rohamurmuzi tersebut.

Kedua, diminta kepada Kemenkumham segera menerbitkan Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar Jakarta dengan Ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jendral H. Dimyaty Natakusuma.

Ketiga, Kepengurusan PPP muktamar Jakarta dengan kepengurusan H. Djan Faridz dan H. Dimiaty Natakusuma sebagai Sekretaris Jendral sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan yang dasar syahnya PPP muktamar Jakarta dan saudara Romahurmuzi tidak pernah menyatakan banding ataupun keberatan dengan hasil keputusan Mahkamah Partai tersebut.

Adapun penolakan kasasi yang diajukan oleh PPP hasil Muktamar Jakarta yang putusannya NO (Niet Ontvankelijke Varklaard) justru membuktikan bahwa “PPP Mukhtamar Jakarta yang syah di bawah kepemimpinan H. Djan Farid.

Keempat, sikap Men Redaktur: Dodi Nurja

kumham pada saat ini yang tidak mengesahkan kepengurusan H. Djan Farid hasil Muktamar Jakarta jelas sekali sangat menzalimi Partai Islam (PPP) dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kelima, Keluarga Besar Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Riau meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar segera memberhentikan saudara Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Kemenkumham Republik Indonesia karena tidak kapabel sebagai pembantu presiden.

Kemudian, gerakan Ini serentak di seluruh di Kanwil Kemenkumham Indonesia pada hari ini sesuai hasil Rapimnas III PPP Djan Faridz beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Riau, Dewa Putu Gede, BC IP SH MH mengatakan terima kasih kepada pengurus PPP Djanz Faridz yang menyampaikan aspirasi secara santun.

“Surat ini secepatnya akan kami sampaikan langsung ke Kemenkumham RI,” ujarnya..

Hadir dalam rombongan, Afrizal DS, Fadila Saputra, Nofel SH MH, Ahmad Tauhid, Okto Irianto dan pengurus lainnya.(h/rel)  Layouter:Yohanes

OPINI Selamat Tinggal Tahun 2017

L

USA, kalender tahun 2017 dipastikan tak akan terpakai lagi seiring dengan bergantinya ukuran waktu pada lembaran tahun 2018. Sebagian besar masyarakat mengang gap momen itu menjadi sangat penting untuk menyiapkan langkah kerja dan upaya selanjutnya.

Padahal, begitu kalender tahun 2017 berada di tanggal 31 Desember, keesokan harinya, tanggal 1 Januari cuma berbatas pergantian malam, sama seperti malam sebelumnya. Hanya saja, publik begitu membesar-besarkannya.

Di balik itu semua momen bergantian tahun ini sangat penting menjadi titik refleksi perjalanan. Langkah secara pribadi dan organisasi, terutama dalam hal kebangsaan sepan jang tahun 2017 untuk menjadi tumpuan menjalani lembaran tahun berikutnya.

Khusus untuk Sumatera Barat, Pemprov menyebut mereka sudah melakukan banyak hal selama setahun belakangan. Mulai mencari investor ke luar negeri untuk menanamkan investasi di Sumbar hingga upaya di lainnya. Gubernur mengaku ia bersama timnya fokus “menjual” potensi energi terbarukan, karena selain ramah lingkungan, potensi ini diyakini mendatangkan keuntungan maksimal bagi daerah, dan berdampak pada peningkatan pere konomian masyarakat secara menyeluruh.

Harus diakui, banyak langkah yang dilakukan pemerintah di daerah ini berbuah dengan penghargaan oleh pemerintah pusat.

Indikator-indikatornya tentu jelas dan tak bisa diukur dengan perasaan saja untuk kemudian menjustifikasi capaian-capaian tersebut dengan indikator pribadi saja.

Hanya saja, di sektor riil hal-hal tersebut masih belum menjangkau kepentingan masyarakat kebanyakan. Bertambahnya angka pengangguran berbanding lurus dengan minimnya lapangan pekerjaan yang memang dibutuhkan para fresh graduate saat ini. Di sisi lain, upaya-upaya kreatif untuk menciptakan lapangan kerja dengan semangat kewirausahaan belum mendapat sokongan karena pemerintah sepertinya belum fokus pada sisi ini Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar hingga Agustus 2017, jumlah pengangguran usia produktif di provinsi itu mencapai 138.700 orang. Angka ini naik jika dibandingkan dengan pada Agustus 2016 yang tercatat sebanyak 125.900 orang. Hingga Agustus itu tercatat sebanyak 2,48 juta orang penduduk di Sumbar merupakan angkatan kerja. Jumlah tersebut naik 9,86 ribu orang jika dibanding dengan Agustus tahun 2016 lalu.

Langkah pemerintah dengan mengundang para investor yang tentunya berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan memang menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan publik saat ini. Namun, perlu percepatan langkah agar data-data BPS di atas bisa diperbaiki di tahun 2018 ini. Untuk Padang misalnya yang kini tengah dijamuri oleh hotel dan pusat perbelanjaan, seperti menjadi titik harapan, kendati “tekanan” usaha yang didapat mungkin belum sebanding dengan velue yang diterima. Bijak dan kreatiflah di tahun 2018 untuk menjawab tekanan yang ada. (*)

HALUANISME  Pengelolaan Pendidikan Diminta Lebih Maksimal  Sepertinya ini jadi tantangan awal tahun  2018, BI Bakal Terbitkan Aturan Perbankan  Semoga tak bertambah lagi beban para nasabah

www.harianhaluan.com

SABTU, 2017 KAMIS,30 27DESEMBER OKTOBER 2016 12 Akhir1438 1439HH 26Rabiul Muharram

5

Pendidik yang Didambakan P

ENDIDIK adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau ban tuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani atau rohaninya agar mencapai kedewasaannya. Mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, Khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosisal dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.

Dalam pengertian yang sederhana, pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, sedangkan dalam pandangan masyarakat pendidik adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau/mushalla, di rumah dan sebagainya.

Istilah lain yang lazim dipergunakan untuk pendidik ialah guru. Kedua istilah tersebut bersesuaian artinya, bedanya ialah istilah guru sering kali di pakai di lingkungan pendidikan formal. Sedangkan pendidikan di pakai di lingkungan formal, informal maupun non formal.

Pendidikan merupakan kewajiban agama, dan kewajiban hanya dipikulkan kepada orang yang telah dewasa.

Kewajiban itu pertama-tama bersifat personal, dengan arti setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendiri. Kemudian bersifat sosial, dengan arti setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan orang lain. Dasar kewajiban ini dijelaskan dalam firman Allah SWT, surat alTahrim ayat 6 yang berbunyi: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pendidik dalam pendidikan Islam ada beberapa macam, yaitu : 1.Allah SWT Dari berbagai ayat Alquran yang membicarakan tentang kedudukan, Allah sebagai pendidik dapat dipahami dalam firman-firman yang diturunkanNya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memiliki pengetahuan yang amat luas. D ia juga sebagai pencipta.Firman Allah SWT Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama bendabenda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!” (QS. Al – Baqarah : 31) Sabda Rasulullah SAW. Yang artinya:”Tuhanku telah addabani (mendidik)ku sehingga menjadi baik pendidikan”.Berdasarkan ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT sebagai pendidik bagi manusia.

2.Nabi Muhammad SAW Nabi sendiri mengidentifikasikan dirinya sebagai muallim (pendidik).

Nabi sebagai penerima wahyu Alquran yang bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada seluruh umat Islam kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan kepada manusia ajaranajaran tersebut. Hal ini pada intinya menegaskan bahwa kedudukan Nabi sebagai pendidik ditunjuk langsung oleh Allah SWT. 3.Orang Tua Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Hal ini disebabkan karena secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ayah dan ibunya. Dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya. Dasar pandangan hidup, sikap hidup , keterampilan hidup,prilaku,kebiasaan-kebiasaan

OLEH: HELMIATI Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag Sijunjung

banyak tertanam sejak anak berada di tengah lingkungan orang tuanya.

Alquran menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tua sebagai guru, yaitu memiliki kesadaran tentang kebenaran yang diperoleh melalui ilmu dan rasio dapat bersyukur kepada Allah, suka menasehati anaknya agar tidak manyekutukan Tuhan, mengajak anaknya agar menjalankan perintah shalat, sabar dalam menghadapi penderitaan.

4.Guru Pendidik di lembaga pendidikan disebut dengan guru, yang meliputi guru madrasah atau sekolah sejak dari taman kanak- kanak, sekolah menengah, dan sampai dosen-dosen di perguruan tinggi, kiyai di pondok pesantren, dan lain sebagainya. Namun guru bukan hanya menerima amanat dari orang tua untuk mendidik, melainkan juga dari setiap orang yang memerlukan bantuan untuk mendidik nya.

Sebagai pemegang amanat, guru bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya. Allah SWT menjelaskan: Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa’: 58) Di Indonesia pendidik disebut juga guru, yaitu ”orang yang digugu dan ditiru”. Menurut Hadari Nawawi guru adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Lebih khususnya diartikan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang ikut bertanggungjawab dalam membentuk anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan dan guru atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan syarat utama bagi proses belajar mengajar. Interaksi dan peristiwa belajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif.

Guru Sebagai Model Guru sebagai model dalam pembelajaran mempunyai tugas dan kewajiban, tidak hanya mengajar,mendidik dan membimbing siswa tetapi juga patut sebagai model dalam pembelaja ran sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan me-

nyenangkan yang lebih dikenal dulu.

Guru sangat berperan untuk menjadi contoh sekaligus motivator dan inspirator sehingga peserta didik akan lebih tertarik dan antusias dalam belajar, sehingga hasil belajar yang didapat berdaya guna dan berhasil.

Sebagai model atau contoh bagi anak tidaklah mudah bagi seorang guru karena kita tahu bahwa setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya.

Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan normanorma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai nilai Pancasila.

Guru sebagaimana orang tua sudah seharusnya bisa menjadi model bagi anak-anak. Perilaku keseharian bisa menjadi teladan bagi anak-anak didik.

Guru bisa menjadi figur sentral dalam pembentukan kepribadian anak. Saat ini banyak anak kehilangan figur sentral.Banyak anak yang lebih cenderung untuk menjadikan tontonan sebagai model. Misalnya saja model itu bisa ditemukan pada diri pembantu, pada tokoh sinetron yang dikagumi, atau mungkin sahabatnya yang dijadikan figur.

Di sinilah guru dituntut untuk menjadi model. Berikan yang terbaik bagi peserta didik. Banyak peserta didik yang sukses karena melihat figur gurunya yang bersahaja, tegas, dan berwibawa.Mereka adalah mata rantai pewaris perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran, pengawal negeri tercinta. Dialah yang akan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Dalam proses transfering values and knowladge guru senantiasa mengajar dan berkomunikasi. Guru tidak bisa meninggalkan nilai-nilai dalam mendidik putra-putrinya. Sekali lagi, sebagai agen perubahan,guru bukan hanya transfer knowledge, tetapi transfer nilai-nilai. Hal-hal yang tidak baik segera diganti dengan nilai-nilai yang patut diteladani oleh peserta didik. Berbagai teori telah menyebutkan bahwa apa yang sudah diterima anak di masa tanam akan masuk dalam memori jangka panjang atau tersimpan pada alam bawah sadar. Namun demikian, kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh hawatir untuk melakukan perubahan.Guru yang dapat dijadikan model untuk perubahan kearah yang lebih baik,dapat memperbaiki kondisi yang pernah terjadi di masa tanam.Kita bisa melihat cara kerja komputer.

Ketika masih baru dan mulai diisi kemudian disimpan, maka itulah yang akan tersimpan terus.

Namun suatu saat apa yang tersimpan itu harus kita delet untuk diganti dengan yang lebih baik, maka yang sudah didelet itu akan hilang.Berbeda jika ada file baru yang masuk dan tersimpan, maka sejauh mana file yang tersimpan itu terbuka kembali.Di sinilah peran guru sebagai agen perubahan. Guru berperan sebagi model yang bisa diteladani oleh anakanak. Banyak model yang dilihat oleh anak-anak di luar sekolah. Namun di sekolah lah diharapkan model itu bisa ditemukan oleh anak. Sekolah setidaknya mampu menjadi filter terhadap pengaruh yang terjadi di luar rumah.

Jadi nilai-nilai yang diteruskan oleh guru atau tenaga kependidikan dalam rangka melaksanakan tugasnya, tugas profesional,tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan, apabila diutarakan sekaligus merupakan pengetahuan, pilihan hidup dan praktek komunikasi.

Jadi walaupun pengutaraannya berbeda namanya, oleh karena dipandang dari sudut guru dan dan sudut peserta didik, namun yang diberikan itu adalah nilai yang sama.

Selanjutnya, pembinaan terhadap guru sebelum mendidik dan mengajar

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

sangat diperlukan sekali, mengingat perannya dalam dunia pendidikan untuk menjadi manusia, pribadi (person) dan tidak hanya menjadi pengajar (teachers) atau pendidik (educator), dan orang ini kita didik untuk menjadi manusia dalam artian menjadi makhluk yang berbudaya.

Sebab kebudayaanlah yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk hewan. Kita tidak dapat mengatakan bahwa hewan berbudaya, tetapi kita dapat mengatakan bahwa makhluk manusia adalah berbudaya, artinya di sini jelas kalau yang pertama yaitu training menyiapkan orang itu menjadi guru, membuatnya menjadi terpelajar,aspek yang kedua mendidiknya menjadi manusia yang berbudaya, sebab sesudah terpelajar tidak dengan sendininya orang menjadi berbudaya, sebab seorang yang dididik dengan baik tidak dengan sendininya menjadi manusia yang berbudaya.

Motivasi Belajar Peserta Didik Banyak para ahli yang sudah mengungkapkan pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing, namun intinya sama, yakni sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab s eseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa seseorang yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya.

Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum tentu menarik minat orang tertentu selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya.

Kebutuhan manusia secara hierarkis semuanya laten dalam diri manusia.

Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan), kebutuhan rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai dan dihormati, dan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri, penghargaan atau penghormatan, rasa memiliki, dan rasa cinta atau sayang, perasaan aman, dan tenteram merupakan kebutuhan fisiologis mendasar.

Kebutuhan-kebutuhan inilah yang mampu memotivasi tingkah laku individu. Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat sudah tentu akan membangkitkan mintanya sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulknya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.

Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk aktivitas nyata berupa kegiatan fisik, karena seseorang memiliki tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang memiliki motivasi yang kuat untuk mencapa.

Dalam pendidikan terjadi proses belajar mengajar yang sistematis, yang terdiri dari banyak komponen. Masingmasing komponen pengajaran tidak bersifat terpisah atau berjalan sendirisendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung dan berkesinambungan. Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi yang terjadi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru sebagai pengarah dan pembimbing, sedang siswa sebagai orang yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar, maka guru bertugas melakukan suatu kegiatan yaitu penilaian atau evaluasi atas ketercapaian siswa dalam belajar. Selain memiliki kemampuan untuk menyusun bahan pelajaran dan keterampilan menyajikan bahan untuk mengkondisikan keaktifan belajar siswa, guru diharuskan memiliki kemampuan mengevaluasi ketercapaian belajar siswa. **

 Layouter: Yohanes

6

EKBIS

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Optik Melawai Promo Diskon 20% PADANG, HALUAN— HALUAN—Jelang tutup tahun 2017, Optik Melawai Basko Grand Mall memberikan diskon pembelian kacamata hingga 20 persen. Pelanggan bisa memilih sesuai selera.

Berbagai macam brand dan model terkini, ada di sini.

Pengelola Optik Melawai, Irvan saat dijumpai Haluan, Kamis (28/12) menyebutkan, diskon kacamata tengah berlangsung saat ini dan berlaku hingga 18 Januari 2018. Diskon berlaku

untuk semua brand kacamata yang tersedia di toko.

“Promo yang kita berikan berbeda setiap momen. Saat ini sedang tutup tahun, maka kita berikan promo diskon mulai dari 15 persen hingga 20 persen. Tersedia pilihan model yang sesuai dengan selera konsumen,” ujarnya.

Disampaikannya, untuk harga kacamatanya bervariasi, tergantung brand dan model yang tersedia. Mulai dari harga Rp230.000 hingga Rp3 jutaan dapat Anda peroleh di Optik Melawai Basko Grand Mall.

“Harga yang tersedia juga tergantung dari model dan bahan dasar dari kacamata tersebut. Ada yang model klasik dan ada juga yang modern dengan bervariasi brand,” terang Irvan.

Brand yang tersedia katanya, mulai dari Adidas, Nike, Giordano dan berbagai brand lainnya. Konsumen juga bisa

DISKON KACAMATA— KACAMATA—Optik Melawai Basko Grand Mall memberikan promo akhir tahun dengan diskon hingga 20 persen. Promo diskon ini berlangsung hingga 18 Januari 2018. WINDA

berkesempatan menjadi member di Optik Melawai.

Keuntungan member yaitu bisa mengumpulkan point nominal yang nanti bisa dibelanjakan kembali.

“Point tersebut berupa nominal yang bisa digunakan di Optik Melawai di

mana saja di Indonesia,” imbuhnya.

Irvan menjelaskan, di Optik Melawai tidak hanya menyediakan kacamata saja namun juga soft lens. Mulai dari soft lens satu kali pakai, satu bulan hingga tiga bulan.

Harganya juga bervariasi mulai

dari Rp175.000 yang bisa satu kali pakai terdapat lima pasang lens. Kemudian ada juga Rp230.000 yang bisa digunakan selama satu bulan dan Rp80.000 untuk tiga bulan.

“Harga tersebut sudah termasuk lensa minus ataupun tidak,” pungkasnya. (h/win)

MENARA AGUNG

30 Ribu Unit Motor Terjual PADANG, HALUAN—Diler resmi Honda di Sumatra Barat (Sumbar), Menara Agung, berhasil menjual 30 ribu motor di provinsi ini pada 2017.

Hasil penjualan motor oleh Menara Agung pada tahun ini, naik 3—5 persen dari hasil penjualan tahun lalu.

General Manager Menara Agung, Ricky Indarto Halim, mengutarakan, target penjualan motor pada 2017 sebanyak 30 ribu motor, sudah tercapai 100 persen. Data itu merupakan data sebelum tutup buku tahun ini.

“Diharapkan hasil penjualan mencapai 32 ribu motor hingga akhir tahun,” ujar Ricky didampingi Manager Pemasaran Menara Agung, Yohanes Budianto, saat ditemui di kantornya Jalan Veteran Nomor 30, Padang, Jumat (29/12).

Ricky menginformasikan, dari hasil penjualan tersebut, 80 persen hasil penjualan disumbangkan oleh penjualan motor matik. Dari 80 persen tersebut, 60 persen di antaranya merupakan penjualan Beat, selebihnya penjualan Scoopy, Vario, dan Spacy.

Sementara itu, 11 persen hasil penjualan dikontribusikan oleh penjualan motor sport. Sebesar 40 persen dari 11 persen itu merupakan penjualan CBR150, 30 persen penjualan CB150, sisanya penjualan Sonic dan CRF250 dan CRF150. Adapun 9 persen dari hasil penjualan pada 2017 merupakan hasil penjualan motor bebek (cup), yakni Revo, Supra, dan Blade.

“Kami berharap pada 2018, CRF150 bisa mendongkrak penjualan motor sport,” ucapnya.

Pada 2018, kata Ricky, target penjualan motor di Menara Agung naik 4 persen dari target 2017. Untuk mencapai target penjualan tahun depan, diler tersebut masih mengandalkan penjualan motor matik, terutama Beat dan Scoopy, sebagai pendongkrak utama penjualan motor.

Menurutnya, Beat dan Scoopy cukup laris di Sumbar karena harganya paling bawah dibanding produk motor matik lainnya dari Honda, yakni Vario Tekno dan PCX. Beat harganya Rp15.290.000, Scoopy Rp17.700.000, sedangkan Vario Tekno harganya Rp21 juta dan PCX Rp27—Rp32 juta.

“Pada 2018, kami akan merambah pasar motor matik harga mahal, seperti Vario Tekno dan PCX karena ada pangsa pasar di sana,” ucapnya. (h/dib)

PEMBELIAN PRODUK TV ULTRA HD

LG Hadirkan Promo dan Cashback PADANG, HALUAN—Menyambut tahun baru 2018, LG menghadirkan promo dan cashback untuk pembelian TV Ultra HD LG terbaru dengan berbagai tipe dan ukuran. Promo yang digelar LG hanya di SPS Plaza Jalan Jhoni Anwar, Padang ini, berlaku hingga 21 Januari 2018.

Menurut Konsultan LG, Andra saat ditemui di tokonya, misalnya saja untuk pembelian TV Ultra HD 43 inci seri 43 UJ 652 T, konsumen akan mendapatkan cashback Rp2 juta, bonus 3 persen dari harga Rp8.140.000 menjadi Rp6.920.500. Sedangkan pembelian Ultra HD 50 inci seri 55 UJ 632 T, konsumen mendapatkan cashback Rp3juta dari harga Rp14.

260.000 menjadi Rp10.925.

000. Sedangkan Ultra HD 65

www.harianhaluan.com

LG menghadirkan promo dan cash back untuk pembelian TV Ultra HD LG terbaru. Terlihat konsumen tengah mengamati catatan tentang kualitas produk LG di SJS Plaza Padang. RENDI

inci tersedia cashback Rp2juta dan plus Rolly Keyboard dari harga Rp22.140.000 menjadi Rp19.540.000.

“Yang paling menarik adalah LG OledTV dengan sound designed by Harman Kardo tanpa back light setipis 2 per 7 mili, tersedia cashback Rp9juta, dari harga Rp39.400.000 menjadi Rp29.475.000. Sedangkan pembelian TV LG UHD 4k tipe 65 UJ 632 T, dapatkan cashback Rp4juta dari harga Rp24.735.000,” katanya.

Ditambahkan Andra, pihaknya sengaja memberikan promo ini pada akhir tahun.

Konsumen yang ingin memiliki TV Ultra HD LG terbaru ini, akan mendapatkan diskon tambahan dari 3 hingga 5 persen dan juga tawaran cashback yang sangat menguntungkan.

“TV Ultra HD LG ini baru saja dirilis. TV ini memiliki banyak keunggulan dan modelnya sangat canggih,” katanya pada Haluan.

Andra membeberkan sejumlah keunggulan TV Ultra HD LG premium ini. Di antaranya, mampu memproduksi gambar lebih realistis, serta memiliki akurasi warna dan kestabilan warna dalam sudut menonton lebih lebar.

Selain itu, Smart TV LG ini didukung teknologi Nano Cell, inovasi terkini dalam teknologi pewarnaan pada panel LCD. “Ketajaman gambarnya delapan kali lipat dari TV lainnya,” ungkapnya.

Dengan memiliki teknologi Nano Cell dalam LG Super UHD TV menggunakan partikel khusus dalam ukuran seragam dengan diameter sekitar satu nanometer melapisi panel TV. Kata dia, penggunaan panel dengan partikel khusus ini berguna untuk m enyerap kelebihan pancaran cahaya gelombang warna pada tayangan.

Smart TV LG juga dilengkapi dengan sistem OS yang tidak dimiliki oleh televisi merek lain. Sedangkan, speakernya memiliki kualitas tinggi. Meskipun volume maksimal, tapi suara tidak pecah. (h/mg-rei).

 Redaktur: Devi Diani     Layouter:Rahmi

SAMBUNGAN

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

7

Pemilik............................................ Dari Halaman. 1

KAPOLDA Sumbar Irjen Pol Fakhrizal memimpin pers rilis akhir tahun yang digelar di Mapolda Sumbar, Jumat (29/12). Dalam pemaparannya, Kapolda menyebut, angka kejahatan Sumbar tahun 2017 turun 2,5 persen dibandingkan tahun 2016. IST

Kasus .............................................. Dari Halaman. 1 perhatian. Dibandingan tahun ningkat hingga 77,8 persen. “Sesebelumnya, di tahun ini kasus dangkan sabu pada tahun sebenarkoba yang ditangani Polda lumnya 3151,37 gram di tahun ini Sumbar hingga ke jajaran Polres terAHUN ini 803 kasus dapat penurunan. dengan jumlah tersangka “Tahun ini 803 kasus dengan jum1.047 orang, sedangkan lah tersangka tahun sebelumnya 824 1.047 orang, kasus dengan jumlah tersangka sedangkan tahun sebelumnya 824 1.110 orang,” kasus dengan jumlah tersangka FAKHRIZAL 1.110 orang,” Kapolda Sumbar tambah Fakhrizal.

Dikatakannya, untuk barang mencapai 6879,34 gram. bukti narkoba di tahun ini sangat Kemudian pil ektasi dari jauh meningkat tajam. Terdapat tahun sebelumnya tidak ada kini 475,37 kilogram ganja yang malah berhasil kita sita sebanyak berhasil disita, sedangkan tahun 40.000 butir pil merk hexymer sebelumnya hanya 267,41 kilo- ditambah 600 butir pil alpazolam gram. Jika dipersentasekan me- serta 47 butir erimin,” jelasnya.

T

Fakhrizal mengakui kasus narkoba tersebut di Sumbar memang menjadi perhatian karena sudah merambah ke aparat penegak hukum. Untuk itu, dalam megantispasi pihaknya selalu memperketat pengawasan dan peredaran hingga ke perbatasan wilayah.

Sementara, untuk pelanggaran anggota Polri di jajaran Polda Sumbar kian tahun terus menurun. Pelanggaran tersebut seperti tindak pidana, pelanggaran disiplin hingga langgaran kode etik profesi. “Pelanggaran disiplin di tahun sebelumnya berjumlah 274 sekarang menjadi 182. Begitupun dengan pelanggaran tindak pidana dari 31 menurun menjadi 29.

Untuk pelanggaran kode etik displin dari 10 naik 27,” ungkapnya. (h/mg-hkl)

Gubernur ........................................ Dari Halaman. 1 Bukan Fitra Manusia Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumbar Muhayatul mengatakan sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan norma- norma yang ada. LGBT ini juga menggangu kenyamanan orang lain dengan tingkah dan perbuatan yang aneh bin ajaib para pelaku LGBT tersebut.

Dalam Islam, LGBT dikenal dalam dua istilah yaitu liwath (gay), sihaaq (lesbian). “Kaum gay itu memang sudah ada sejak zaman dahulu, perbuatan hubungan seksual yang menyimpang ini sudah ada sejak zaman Nabi Luth. Hukum LGBT haram. Manusia itu secara fitrah diciptakan sudah dengan dorongan naluri dan juga jasmaninya. Nah kalau LGBT dilegalkan, ini berarti sudah sangat menyimpang dari fitrah manusia,” katanya.

Maraknya LGBT di Padang

membuat kalangan anggota DPRD Padang juga resah. Harus ada payung hukum untuk mencegah perkembangan kaum LGBT. Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Gustin Pramona mengatakan, kaum LGBT bertentangan dengan norma-norma yang ada, terutama norma agama. Tidak hanya agama Islam, namun juga agama-agama lain yang ada di Indonesia. “Soal LGBT, tidak usah pakai hak asasi.

Karena itu perbuatan penyimpangan, pemerintah harus tegas memeranginya,” katanya.

Harus dibuat payung hukum, berupa Perda untuk mengantisipasi dan memberikan larangan tegas soal LGBT ini. Jika hanya mengandalkan Perda, maka masih ada batasan-batasan dalam penegakan hukum. Beda halnya, jika ada UU yang bisa menindak tegas kaum LGBT. “Perda paling sanksinya kurungan enam bulan atau denda. Makanya mesti ada

UU, yang bisa diarahkan ke ranah pidana, sehingga generasi bangsa tidak rusak dengan hal-hal seperti itu,” tegasnya.

Ia meminta semua elemen melakukan upaya pencegahan perkembangan kaum LGBT. Pemuka agama dan tokoh masyarakat, berperan dalam pencegahan agar generasi muda tidak terkontaminasi dengan perilaku menyimpang itu. “L GBT itu sudah tidak bermoral dan beretika lagi, jadi semua pihak harus mencegahnya,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Dewi Susanti juga mengatakan, petugas mesti tegas dan mengusut tuntas jaringan homo yang mulai marak sehingga, penyakit masyarakat bisa dihilangkan. “Kami minta kaum homo ini diberikan sangsi tegas, pasalnya membawa dampak yang buruk yakni penyakit HIV/AIDS,” ujarnya. (h/isq)

Pelaku ............................................. Dari Halaman. 1 Dalam, Kecamatan Danau Kembar bernama Andra (32) alias Kacak, ditangkap pascapembakaran mobil Operasional PT Hitay, Senin (22/11) lalu.

Mengetahui ada warganya tersangka, ratusan warga yang mengatasnamakan diri sebagai forum masyarakat Salingka Gunung Talang m endatangi Mapolres Arosuka, Jumat (28/12) siang. Kacak terpaksa dijemput paksa oleh aparat Ditreskrimun Polda Sumbar pada Jumat (28/12) dinihari, lantaran tidak pernah memenuhi dua panggilan, untuk memberikan keterangan terkait rusuh massa yang mengakibatkan satu unit mobil operasional yang membawa pimpinan PT Hitay dibakar massa.

Dari informasi yang dihimpun Haluan di lapangan, ratusan warga mendatangi Mapolres Arosuka dengan menggunakan sepeda motor dan mobil sekira pukul 10.00 WIB. Sampai selepas salat Jumat, warga hanya bisa bertahan di tepi jalan lintas Sumatera, lantaran gerbang Mapolres dijaga puluhan anggota Dalmas dan satu unit mobil water canon.

Untuk menjawab aspirasi warga tersebut, Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan h anya meminta perwakilan warga dan pihak keluarga Kacak yang didampingi oleh Wali Nagari Kampung Batu Dalam dan ketua pemuda setempat di teras depan Satlantas Mapolres Solok. Dari dialog yang berangsung alot itu, perwakilan warga mengaku tidak puas dengan www.harianhaluan.com

penangkapan Kacak yang dilakukan oleh aparat Polda Sumbar pada tengah malam.

Sementara di sisi lain, pelaku kerusuhan pada bulan lalu itu juga tidak sendiri. "Ini yang kami sesalkan, kenapa cuma dia saja yang ditangkap. Sementara pelakunya kan tidak sendiri. Kami tidak akan melindungi siapapun yang terbukti bersalah," kata Malego.

Pihaknya juga mengaku membawa aspirasi warga yang menuntut Polres Solok untuk melepaskan Kacak dari ruang tahanan. Namun upaya untuk membawa kembali Kacak pulang ke rumah tersebut, ternyata tak membuahkan hasil.

Karena yang bersangkutan tidak berada di sel tahanan Mapolres Arosuka. "Kami datang secara damai untuk mempertanyakan nasib warga kami yang ditangkap polisi semalam. Kami tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum," bebernya.

Dari dialog itu, akhirnya disepakati untuk mengirim utusan warga Kampung Batu Dalam guna melihat kondisi Kacak yang sedang berada di tahanan Mapolda Sumbar. Namun warga yang merasa tidak puas dengan hasil dialog itu mencoba meringsek masuk dan berteriak di luar gerbang Mapolres. Namun upaya itu berhasil diredam oleh Kapolres Solok Ferry Irawan yang turun untuk mendinginkan massa.

Sekitar puk ul 15.00 WIB, warga kemudian bergerak pulang.

Di tugu ayam ini, warga sempat berniat ingin menggelar orasi,

namun batal lantaran dihalau oleh sekompi personel Dalmas Polda Sumbar yang baru datang dari Padang. Warga pun berhasil dibubarkan dan pulang ke Nagari Kampung Batu Dalam lewat jalur lintas evakuasi Arosuka Batu Bajanjang.

Terkait itu, Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan menerangkan, penangkapan Andra Kacak yang diduga pelaku rusuh pada November lalu itu sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Mewakili Polda, pihaknya telah mengirimkan dua kali surat panggilan, namun tidak dipenuhi.

"Untuk ketiga, yang bersangkutan terpaksa dijemput paksa oleh anggota Ditreskrimun Polda Sumbar dan langsung dibawa ke Padang untuk menjalani proses hukum," jelas Kapolres.

Sementara, terkait hasil mediasi dengan warga tersebut, selain meminta pihak keluarga untuk melihat kondisi Kacak, pihaknya juga meminta Kasatreskrim Polres Arosuka untuk mendampingi ke Mapolda. "Ini kita lakukan agar keluarga tau kondisi yang sebenarnya dan tidak menduga lagi kalau terduga Kacak masih berada di tahanan Mapolres," bebernya.

Terkait kasus ini, Kapolres tidak menampik akan ada pengembangan terhadap para tersangka pelaku lain yang terlibat pada kerusuhan di Batu Bajanjang pada bulan lalu. "Bisa saja (tersangka baru), tergantung pada hasil penyidikan di Polda nanti," tutupnya. (h/ndi)

Sebelumnya, jajaran Ditreskrimsus menggeberek gudang penyimpanan besi banci di Jalan Bypass Kilometer 8, Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Puluhan ribu besi beton yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) ditemukan petugas di lokasi penggerebekan. Penyegelan di gudang dilakukan pertengahan November lalu, setelah polisi menerima banyak laporan terkait peredaran besi banci.

“Penggerebekan dilakukan Oktober lalu. Sampai sekarang masih proses,” sebut Margiyanta.

Besi beton banci adalah sebutan untuk besi beton murah yang memiliki ukuran, spesifikasi dan kualitas yang tidak sesuai dengan kriteria SNI. Besi banci kebanyakan didatangkan dari China dan dijual murah untuk mengeruk keuntungan. Toko Sumber Baru dikenal sebagai distributor besi beton yang menguasai pangsa pasar Sumbar. Diduga, praktik jual beli besi banci telah dilakukan sejak Januari 2016 yang lalu. “Sudah lama penjualan dilakukan. Lebih setahun. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan saksi, termasuk karyawan dan pemilik toko, serta melihat data penjualan,” papar Margiyanta.

Penggerebekan gudang penyimpanan besi banci berawal dari laporan masyarakat. Usai menerima laporan, petugas lalu menyamar sebagai pembeli dan mendatangi Toko Sumber Baru.

Setelah negosiasi, petugas yang menyamar lalu membeli dua batang besi untuk kemudian diperiksa di Balai Riset dan Standarisasi Industri di Medan.

Hasilnya, besi yang dijual Toko Sumber Baru diduga tidak memenuhi standar. “Contohnya, besi

TYRS tidak memiliki diameter sebagaimana tertulis pada besi tersebut. Besi 12 milimeter, setelah dilakukan pengukuran ternyata hanya 11,34 milimeter.

Berat besi tersebut juga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan,” sebut Margiyanta.

Dari pemeriksaan, didapat bukti penjualan besi tidak standar sejak Januari 2016 hingga November 2017. “Pada 2016, toko telah menjual sebanyak 460.822 batang besi. Sedangkan pada tahun ini tercatat penjualan sebanyak 404.031 batang. Karyawan toko juga mengakui kalau mereka menjual besi tidak SNI,” ucap Direskrimsus.

Memicu Bahaya Peredaran besi banci, sangat merugikan. Apalagi jika digunakan untuk proyek pemerintah, yang berkaitan dengan keselamatan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, dengan status Sumbar yang rawan gempa, penggunaan besi banci sangat rentan. “Ini sangat berbahaya. Apalagi digunakan untuk konstruksi pembangunan di Sumbar,” terang Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI) Ken Pangestu.

Ken mengatakan, baja non-SNI sangat berisiko tinggi bila dimanfaatkan sebagai bahan baku struktur bangunan. Alasannya, pemanfaatan bahan baku struktur bangunan yang tidak direkomendasikan sesuai SNI, bisa saja mengalami kerusakan dalam jangka waktu pendek. “Terparah, bangunan itu bisa runtuh. Kami khawatir, baja banci lolos menjadi struktur rangka bagi bangunan tinggi berkategori high risk. Bisa dibayangkan dampaknya kalau bangunan yang memakai besi banci itu runtuh karena struktur rangka yang tidak bagus,” katanya.

Ken mengungkapkan, produsen nakal biasa memainkan spesifikasi baja sirip yang menjadi ciri khas baja tulangan beton (BjTB). Ciri khas sirip itu dicetak melalui pengecoran pada baja untuk keperluan umum (BjKU) yang belum wajib SNI, sehingga pengecoran sirip pada badan baja akan didapat produk BjKU berbentuk BjTB yang jauh lebih murah.

Padahal, kandungan mekanis dan teknis untuk memproduksi BjTB jauh berbeda dengan BjKU sebab baja untuk keperluan konstruksi perlu mendapatkan perlakuan mekanis dan teknis agar memiliki ketahanan beban dan gempa. Kriteria kedua baja banci, kata dia, teridentifikasi dari diameter produk di luar aturan SNI. “Diameter produk SNI mempersyaratkan toleransi ukuran diamater lebih kurang 1 persen, tapi produsen nakal mendiskon ukuran diameter. Misalnya, BjTB S10 yang artinya BjTB sirip berdiameter 10 milimeter.

Ukuran produk itu didiskon menjadi 9,1 mm. “Memang kelihatannya tidak terlalu besar, tapi berbahaya pada ketahanan beban,” katanya.

Selain kriteria tersebut, konsumen juga bisa mengenali produk melalui cetakan timbul logo produsen (embosed). Misalnya, Master Steel dicetak MS, Krakatau Steel dicetak KS, dan Cakra Steel dicetak CS. Logo itu tidak dicat di produk, tapi merupakan cetakan timbul. “Proses pembuatan baja banci biasanya memanfaatkan sisa peleburan kapasitas 1-2 ton baja. Prosesnya pakai besi sisa produksi baja, sisa pelat diambil dipanasi kasih beton ulang. Diakali ukurannya, sehingga muncul besi banci,” katanya. (h/mg-hkl)

Mewaspadai .................................... Dari Halaman. 1 Austronesia. Adapun di Nusa Tenggara, dari 73 bahasa yang masih aktif dituturkan, terdapat 16 bahasa yang diklasifikasikan sebagai kelas Trans Nugini, sisanya adalah bahasa Austronesia.

Dr. Don Flassy, peneliti sosial basis linguistik mayor Melanesianologi dan Papuanistik, merupakan salah satu anak bangsa Papua yang pernah ikut penelitian bahasa-bahasa di Papua bersama SIL. Ia setuju dengan penelitian SIL tersebut. Menurutnya, bahasa-bahasa di Papua, selain termasuk rumpun Austronesia, sebagiannya merupakan nonaustronesia.

“Bahasa-bahasa Papua yang tidak termasuk rumpun Austronesia disebut bahasa Papua atau yang dikategorikan juga nonaustronesia. Bahasa non austronesia ada dua filum besar di Papua, yakni di kepala burung dalam peta Papua, mencakup juga Halmahera Utara, dan filum Trans Nugini meliputi seluruh pulau Papua, termasuk beberapa daerah di NTT,” ujarnya kepada Haluan dalam minggu lalu.

Kesimpulan penelitian yang dilakukan tersebut, menurut Don, ada keragaman federalisme sukusuku bangsa di Papua dan Melanesia. Ia menyebutkan, ada lima provinsi di Indonesia yang terdapat penduduk ras Melanesia.

Melanesia Indonesia tersebut sudah menjadi rekan Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah organisasi internasional yang terdiri dari empat negara Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru.

Mengenai populasi Melanesia di Indonesia, data dari Kemendikbud menyebutkan, jumlahnya bisa mencapai 13 juta jiwa yang tersebar di lima provinsi Melanesia di Indonesia. Lima provinsi di Indonesia yang tergabung dalam ras Melanesia tersebut masingmasing adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Sementara itu, jumlah penduduk Melanesia di enam negara lainnya hanya berjumlah sembilan juta jiwa, yang terdiri dari negara Papua Nugini, Timor Leste, Vanuatu, Kaledonia Baru, Kepulauan Salomon, serta Fiji.

“Pengetahuan bahwa tidak semua bahasa di Papua merupakan rumpun Austronesia sudah diketahui secara luas oleh masyarakat Papua. Itu penguat jati diri kami,” ucap pria yang ditahan di LP Abepura, Jayapura, selama 30 hari atas kasus makar pada 2001 itu (Kompas, 27 Juni 2001).

Don membantah tuduhan bahwa Operasi Papua Merdeka (OPM) memanfaatkan penelitian SIL untuk memperkuat ideologi dan cita-cita agar Papua merdeka dari Indonesia. Menurutnya, penelitian SIL itu murni sebagai

penelitian ilmiah tanpa tendensi apa pun.

Meski demikian, Don menyarankan Pemerintah Indonesia mengembalikan Papua kepada PBB. Ia mengutarakan, adanya Pemerintah Indonesia di Papua adalah sebagai pengembang amanat PBB selaku perwalian.

“Pemerintah Indonesia mutlak mengembalikan Papua ke PBB untuk pengaturan lanjut sesuai New York Agreement, bukan aneksasi. Akar penyebab pelanggaran HAM, bentrok, dan sebagainya di Papua adalah hak politik Papua yang diciderai sudah 50-an tahun,” ujar Pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua itu.

Penelitian geopolitis Guru Besar Linguistik Universitas Mataram, Prof. Mahsun, menilai, SIL memakai istilah filum terhadap 16 bahasa di Papua Barat sebagai sebuah filum tersendiri, yang dikontraskan dengan Austronesia, sebagai tindakan geopolitis daripada sebagai tindakan geolinguistis karena filum adalah kategori pengelompokan bahasa yang secara historis memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan dengan sejarah rumpun bahasa, yang sejarah historis sangat jauh keterkaitannya dengan kelompok bahasa yang berada pada level rumpun bahasa. Ia berpendapat, pandangan SIL itu secara implisit meniadakan relasi historis dan emosional/psikologis antara warga Indonesia di Papua, misalnya, dengan yang ada di wilayah Indonesia lainnya. Menurutnya, hal itu dapat menjadi alasan pembenaran separatis seperti OPM sebagai upaya memisahkan diri dari NKRI. Antara kelompok yang berstatus filum dan rumpun, kata Mahsun, merupakan dua kelompok yang tidak berada dalam satu simpai relasi kekerabatan yang dekat. Karena itu, kedua kategori kelompok bahasa ini berada pada rentang sejarah yang berbeda, tidak m emperlihatkan keterpautan dalam satu kesamaan asal.

Dalam konteks keindonesiaan dan dari segi psikologis, kondisi ini dapat dijadikan modal emosional untuk memperlihatkan keterpautannya dalam satu relasi kekerabatan. Kondisi ini dapat menjadi titik krusial bagi upaya integrasi bangsa, terlebih jika dihadapkan pada realita bahwa di wilayah yang ditengarai terdapat bahasa selain Austronesia tersebut ditemukan banyak gejolak sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa, seperti gerakan OPM dan RMS, yang sampai saat ini riakriaknya masih terasa dalam denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia.

“Penyebutan nama kelompok bahasa itu sebagai filum janganjangan menjadi sarana identifikasi

 Redaktur: Bhenz Maharajo

diri sebagai kelompok yang berbeda dengan kelompok dominan yang menjadi pengisi NKRI, yaitu kelompok yang menuturkan bahasa rumpun Austronesia,” ucap pakar perbandingan bahasa itu.

Apa yang disampaikan oleh Mahsun tersebut merupakan hasil penelitiannya terhadap bahasabahasa di Papua yang dibukukannya dalam buk u berjudul Genolinguistik. Melalui penelitian genolinguistik, ia membuktikan bahwa bahasa lokal Papua yang diklaim oleh SIL sebagai filum Trans Nugini itu merupakan rumpun bahasa Austronesia.

Mahsun menjelaskan, genolinguistik adalah subdisiplin antarbidang linguistik dengan genetika yang mengkaji masalah pengelompokan populasi manusia, relasi kekerabatan di antaranya, serta perjalanan historis yang dialami oleh kelompok populasi tersebut melalui pengelompokan dan penelusuran relasi kekerabatan bahasa dan genetis.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Strategi Kebahasaan pada Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Badan Bahasa, Dr. Joni Endardi, genolinguistik adalah sebuah kajian kolaborasi antara ilmu linguistik terutama linguistik diakronis dan biologi molekuler (genetika) sangat penting perannya di dalam menjawab isu ilmiah mendasar yang terus dalam perdebatan, yaitu pembedaan rumpun bahasa di Indonesia terdiri atas bahasa Austronesia dan Nonaustronesia yang bermuatan politis dan mengancam kesatuan NKRI. Menurut Mahsun, secara linguistik, selain menjadi sarana berkomunikasi, bahasa juga merekam cara penuturnya memandang keberadaannya dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam bahasa terekam jejam-jejak sejarah yang dialami penuturnya. Itu sebabnya pula, mengambil kelompok penutur bahasa local tertentu sebagai satuan unit analisis menjadi dasar utama dalam penelusuran jejak historis populasi manusia di dunia.

“Mengenai penelitian genetika, kebanyakan ahli genetika yang mencoba mengaitkan kajiannya dengan masalah persebaran etnis (sengaja atau tidak sengaja) mendasarkan diri pada kajian bahasa. Fakta pengelompokan bahasa diupayakan berkesesuaian dengan penafsiran genetika. Hal itu dapat terjadi karena jauh sebelum genetika mencoba menghubungkan temuannya tentang genom manusia dengna pengelompokan dan penelusuran migrasi, linguistik telah lebih dahulu berbicara tentang hal itu. Jadi, tidak mengherankan jika fakta pengelompokan populasi manusia berdasarkan bahasa itu dirujuk para pakar genetika,” tutur mantan kepala Badan Bahasa itu. (*)  Layouter: Irvand

8

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JEMBATAN menuju Batu Gadang via SMA Negeri 14 Padang.

“Terima Kasih Semen Padang” EBAGAI masyarakat S Kelurahan Tarantang, tentu saya sangat berterimakasih atas bantuan pembangunan tiga ruang belajar oleh Semen Padang, apalagi sebagaian besar pelajar SMP Negeri 38 merupakan anakanak yang tinggal di Tarantang, dan kelurahan lainnya ARMAINI yang ada di Lubuk Kilangan.

Kepala SMP Negeri Untuk itu, mewakili ma38 Tarantang, syarakat tarantang dan wali murid SMP Negeri 38 khususnya, saya mengucapkan terimakasih kepada Semen Padang. Sebab, berkat bantuan yaang telah diberikan, aktivitas belajar bisa berjalan lancar. (*)

“Komitmen Terhadap Pendidikan” AAT ini, jumlah siswa di SMP Negeri 38 Padang S sebanyak 413 orang yang terdiri dari kelas VII sebanyak tujuh rombongan belajar atau kelas, kelas VIII sebanyak delapan kelas dan kelas IX sebanyak dua kelas. Saat ini, seluruh siswa dari kelas VII hingga kelas IX sudah menempati tiga ruangan kelas yang dibangun oleh Semen Padang tersebut.

JASWIR Menurut saya, dengan adaMasyarakat nya bantuan ruang belajar sebaTarantang. nyak tiga lokal itu, maka me nandakan bahwa PT Semen Padang tetap konsisten dan komit terhadap pendidi kan. Apalagi, yang dibantu tidak hanya tiga ruang kelas, tapi juga membantu kebutuhan sekolah seperti tiga unit komputer, 30 Alquran dan dua gulung tikar shalat untuk SMP Negeri 38 Padang. (*)

www.harianhaluan.com

JEMBATAN gantung Baringin

WALI Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah foto bersama dengan warga.

Bangun Banyak Infrastruktur, Dharma Bakti SP untuk Nagari M

ENUTUP tahun 2017, Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang telah menuntaskan pembangunan berbagai insfrastruktur publik di kawasan ring I perusahaan sebagai bentuk kepedulian dan dharmabakti perusahaan pada lingkungan.

Di antara infrastruktur yang sudah rampung itu adalah Jembatan menuju Batu Gadang via SMA Negeri 14 Padang, jembatan gantung Baringin, tiga lokal ruang kelas SMP Negeri 38 Tarantang, dan Pondok Alquran Ah-Lussunnah Wal Ja maah di SDN 06 Piai Tangah, Kecamatan Pauh, serta beto nisasi jalan kasih Tak Sampai di Limau Manis Selatan.

Total anggaran yang dikucurkan untuk membangun empat insfrastruktur itu mencapai Rp2,5 miliar lebih dengan rincian, untuk jembatan menuju Batu Gadang sebesar Rp1,1 miliar lebih, jembatan gantung Baringin sebesar Rp400 juta lebih, Pondok Alquran dan tiga ruang kelas SMP Negeri 38, serta seminasasi jalan Kasih Tak Sampai masing-masing senilai Rp500 juta.

Dua dari empat insfratruktur itu telah mulai di-

TANDA TANGANI - Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi bersama Managemen PT Semen Padang menandatangani prasasti peresmian Pondok Alquran Ah-Lussunnah Wal Jamaah.

manfaakan masyarakat, yaitu Pondok Alquran di Piai Tangah yang telah selesai diresmikan, dan jembatan gantung Baringin.

Meski proyek jembatan gantung yang menghubungkan Baringin dan Koto Lalang belum diresmikan, namun masyarakat di dua kelurahaan itu sudah memanfaatkan jembatan tersebut sebagai akses mereka.

Sedangkan jembatan me nuju Batu Gadang, pemanfaatannya masih menunggu proses pembebasan lahan untuk jalan penghubung ke jembatan tersebut oleh Pemko Padang, termasuk SMP Negeri 38.

“Tiga ruang kelas di SMP N 38 itu sudah ditempati sejak Semester I tahun ajaran 2017/2018 ini. Dengan adanya tambahan tiga lokal

dari Semen Padang, maka jumlah kelas di SMP 38 menjadi sembilan kelas,” kata tokoh masyarakat Tarantang, Jaswir.

Kepala Biro CSR Semen Padang, Muhammad Ikrar mengatakan, pembangunan insfrastruktur tersebut merupakan bagian dari program Bina Lingkungan. Pada program ini, CSR Semen Padang tidak hanya membangun

 Redaktur: Nasrizal

dan memperbaiki insfrastruktur atau sarana umum.

“Tapi juga ikut serta menuntaskan berbagai program bina lingkungan lainnya. Di antaranya, program bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan.

Selama 2017 ini, total anggaran yang telah disalurkan untuk seluruh program tersebut, mencapai Rp12 miliar lebih,” beber Ikrar. (*)

 Layouter: Yohanes

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

9

430 PERSONEL DISIAGAKAN

Besok, Polisi Rekayasa Lalin Taplau PADANG, HALUAN — Pantai Padang akan menjadi pusat hiburan diperayaan malam tahun baru sehingga, jajaran Satlantas Padang menerapkan sejumlah pengalihan arus lalu lintas di objek wisata Kota Padang yang berlaku mulai besok, Minggu (31/12) pukul 19.00 WIB. “Pada perayaan tahun baru kami akan mengalihkan beberapa rute untuk masyarakat yang ingin merayakan tahun baru di Padang,” kata Kasat Lantas Polresta Padang, Kompol Asril Prasetya di Jalan Samudra, Kamis (28/12) Dikatakannya, pengalihan arus tersebut guna meminimalisir kepadatan kendaraan, lantaran wilayah hukumnya akan menjadi lautan manusia untuk merayakan pergantian tahun.

“Kita tidak akan menutup akses jalan, namun kita akan membuat pengalihan arus untuk menuju Pantai Padang karena di sana akan menjadi lautan manusia untuk merayakan malam pergantian tahun,” sambungnya.

Teknis pengalihan titik arus yang direkayasa khusus untuk jalur samudera dibuat satu arah, masuk dari Simpang Pujasera keluar ke simpang MPM atau depan Mapolsek Padang Barat.

Jalur masuk ke Jalan Samudera yaitu Simpang Olo

SAMBANGI POS— Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz, menyambangi Pos Pengamanan (PAM) Operasi Lilin Singgalang 2017, kemarin. Pengecekan ini untuk melihat kesiapsiagaan anggota di lapangan, khususnya yang bertugas di pos pengamanan. HAIKAL

OPERASI LILIN SINGGALANH 2017

Kapolresta Sambangi Empat Pos PAM PADANG, HALUAN — Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz, menyambangi Pos Pengamanan (PAM) Operasi Lilin Singgalang 2017 yang tersebar diberbagai titik di Kota Padang, Kamis sore (28/ 12) pukul 17.30 WIB. Ada empat pos PAM yang disambangi oleh Chairul, Pos PAM Jembatan Siti Nurbaya, Pos PAM Pujasera, Pos PAM Danau Cimpago, dan Pos PAM depan Gereja Katedral.

“Pengecekan ini saya lakukan untuk melihat kesiapsiagaan anggota di lapangan, khususnya yang

bertugas di pos pengamanan ini.

Seperti kita ketahui, mengingat faktor ancaman keamanan cukup tinggi apalagi mendekati puncak malam tahun baru,” terangnya.

Chairul Aziz mengungkapkan, berkaca dari pergantian tahun lalu di Kota Padang terdapat berbagai kejadian seperti teror bom dan ada juga anggota polisi yang menjadi korban kejahatan. Maka itu, kesiap siagaan perlu ditingkatkan guna menimalisir hal serupa kembali terjadi.

“Begitupun untuk pengaman di hotel dan instansi lain yang

mengadakan acara mengundang massa yang banyak, kita juga melakukan pengaman khusus seperti halnya pengaman pada saat natal,” tambahnya.

Chairul Aziz mengatakan, untuk saat ini Kota Padang terbilang dalam kondusi yang kondusif tanpa ada gangguan. Namun, imbuhnya, pihaknya tetap siaga dan mengantisipasi hal yang tidak dinginkan terjadi.

“Maka kita mengimbau warga Kota Padang yang akan merayakan pergantian tahun agar selalu was-

Tahun Baru Tak Ada Agenda Wisata

pada, jangan membawa perhiasan.

Dan satu lagi patuhi aturan lalulintas dalam berkendara,” ulasnya.

Chairul Aziz menegaskan, pada malam pergantian tahun nanti pihaknya tidak akan tebang pilih bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalulintas dan jika kedapatan akan ditindak tegas.

“Tidak ada di undang-undang lalu lintas bagi kendaraan yang melanggar tidak ditilang, semua sama akan kita tindak meskipun di malam tahun baru nanti,” tegasnya.(h/mg-hkl)

JELANG PERGANTIAN TAHUN

19 Orang Terjaring Razia Pol PP

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang mengamankan 19 orang wanita dan pria. Mereka terjaring saat Satpol PP sedang melakukan pengawasan diberbagai tempat Kamis malam (28/12) sekitar pukul 23.40 WIB.IST

www.harianhaluan.com

PADANG,HALUAN—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang mengamankan 19 orang wanita dan pria.

Mereka terjaring saat Satpol PP sedang melakukan pengawasan diberbagai tempat Kamis malam (28/12) sekitar pukul 23.40 WIB. Pengawasan diawali Satpol PP di Jalan Bundo Kandung, Hayam Wuruk, Diponogoro, Jalan Niaga, Belakang Olo, Jalan Telkom dan Jalan Gurun Laweh Padang.

Sebanyak 19 orang yang terjaring dalam pengawasan tersebut diamankan ke Markas Komando (Mako) Satpol PP Jalan Tan Malaka, karena tidak memiliki identitas diri (KTP) serta untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. ”1 orang laki-laki, 17 orang wanita dan 1 orang waria.

Semuanya berjumlah 19 orang, mereka semua tidak memiliki identitas diri sama sekali.

Namun jika, ada yang didapati bekerja sebagai PSK maka akan langsung dikirim ke Andam Dewi Solok untuk pembinaan lebih lanjut” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Yadrison kepada Haluan Jumat (29/12).

Yadrison yang ikut langsung turun kelapangan bersama dengan SK4 dan TNI dari Kodim 0312/Padang mengatakan, pengawasan ini dilakukan menjelang tahun baru dibe-

Ladang Ujung dan Simpang Hangtuah, namun dari sepanjang jalur Samudera baik simpang Purus 1-5 boleh masuk tetapi belok kanan ke arah simpang MPM tersebut.

Sementara itu Kabagops Polresta Padang Kompol Ediwarman mengatakan Polresta Padang telah menyiapkan personel pengamanan dan sudah dibicarakan dengan lintas sektoral melalui rapat koordinasi. ”Kita siapkan 430 personel ditambah cadangan anggota yang stanby di masingmasing Mapolsek jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Kita sudah lakukan rapat koordinasi lintas sektoral melibatkan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk kenyamanan masyarakat”.

Katanya.

Ada beberapa titik keramaian selain taplau yaitu Pantai Air Manis dan Taman Hutan Raya Bung Hatta, semuanya akan ditempatkan anggota untuk antisipasi pengamanan ditambah jajaran dari Polda Sumbar dan Brimob.(h/mg-hkl)

berapa tempat hiburan malam, hotel melati, dan kos-kosan yang terindikasi bebas. ”Pengawasan jam tayang terhadap tempat hiburan dan hotel melati ini akan terus dilakukan sampai tahun baru, guna terciptanya keamanan kenyamanan yang kondusif di Kota Padang menjelang pergantian tahun ini,” sebut Yadrison.

Yadrison mengimbau kepada semua pemilik kafe, kos-kosan dan hotel melati untuk lebih taat aturan. Jika ada yang melangar aturan yang sudah berlaku maka Satpol PP akan melakukan tindakan lebih tegas lagi. ”Bagi mereka yang masih melangar, kita akan lakukan tindakan tegas, dengan menyidangkan mereka kepengadilan. Kami, harap kepada semua pemilik hotel, kos-kosan serta pemilik hiburan malam untuk lebih mematuhi aturan yang sudah berlaku,”jelas Yadrison. (h/mg-mel)

PADANG, HALUAN— Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang tidak mengagendakan acara untuk tahun baru. Hal ini sesuai imbauan Wako Padang agar lebih banyak tafakur dan zikir di masjid saat malam tahun baru.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Medi Iswandi bahwa, pihaknya tidak membuat acara karena menindak lanjuti imbauan walikota padang.

“Kami dari dinas tidak membuat acara untuk menyambut tahun baru itu karena arahan dari bapak Walikota Padang agar semuanya memperbanyak zikir dan tafakur di masjid pada tahun baru,”ujarnya.

Namun Medi Iswandi berpendapat bahwa pada tahun baru kali ini akan lebih meriah jika dibandingkan dengan tahun baru sebelumnya.

“Kalau kita lihat dari perkembangan penjual di sepanjang tepi laut, mungkin tahun baru ini akan lebih meriah dibanding tahun kemaren itu karena tahun baru kali ini tanggal merah kalender sangat banyak,” tambahnya.

Sementara itu, Jamal

 Redaktur: Afrianita

MEDI ISWANDI (54) pedagang musiman terompet di dekat jembatan Andalas Simpang Haru sudah 3 tahun jualan terompet. Ia mengaku tak ada penurunan pembeli di tahun ini.

“Menurut saya tidak ada pengaruh isu-isu islami terhadap kemeriahan tahun baru nanti, semuanya tergantung cuaca, kalau cuaca baik tidak hujan pasti meriah tahun baru dan dagangan saya pasti laris,” ujar Jamal Penjual separuh baya tersebut mengaku membeli terompet di pasar raya, untuk di jualnya secara eceran.

“Biasa saya membeli di Bukit Tinggi, karena pasar atas sudah terbakar,terompet sangat sulit didapat jadi terpaksa saya beli ke Pasar Raya,” jelasnya. (h/mg-ras)

 Layouter: Rahmi

10

PADANG

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

DIDOMINASI POHON TUMBANG

503 Bencana Terjadi Selama 2017 PADANG,HALUAN— PADANG,HALUAN—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang mencatat 503 bencana sepanjang tahun 2017.

Pohon tumbang mendominasi kejadian bencana dari Januari hingga Desember. ”Dari 503 kejadian bencana tersebut, sebanyak 399 disebabkan oleh pohon tumbang,”ucap Kepala BPBD Kota Padang Edi Hasymi kepada Haluan, Jumat (29/ 12).

Dikatakan Edi, pohon tumbang banyak terjadi ketika hujan disertai badai atau angin kencang. Akibatnya, rumah dan kendaraan masyarakat menjadi rusak akibat tertimpa pohon

tumbang.

Selain pohon tumbang, BPBD mencatat ada lima kejadian bencana lain sepanjang tahun 2018.

Yakn i penca r ian orang hilang, sebanyak 15 orang, banjir 27 kali, longsor 16 kali. Kemudian, angin badai atau puting beliung 12 kali, dan kecelakaan bencana lainnya sebanyak 33 kali.

“Rata-rata bencana yang

menyebabkan kerugian materi kepada masyarakat akibat hujan seperti banjir dan badai yang mengakibatkan pohon tumbang dan rusaknya atap rumah,”jelas Edi. Disebutkan Edi, untuk total kerugian materi masyarakat akibat kejadian bencana tersebut mencapai ratusan juta.

Ia m engimbau kepada masyarakat harus tetap waspada, sehingga bisa me-

ngurangi berbagai resiko saat terjadi bencana.

Seperti saat hujan disertai badai yang berpotensi menyebabkan pohon disekitar tumbang, maka jangan letakan kendaraan dibawah pohon itu. Sebab, menurut Edi banyak kejadian pohon tumbang yang menimpa kendaraan yang terparkir dibawahnya.

“Sikap waspada terhadap berbagai kondisi yang bisa

menyebabkan ancaman keselamatan baik jiwa maupun harta benda sangat dibutuhkan. Jangan bersikap acuh tidak acuh,”kata Edi menambahkan.

Ditambahkan Edi badai siklon tropis diperkirakan akan masih tetap t erjadi hingga bulan Februari 2018.

“Berdasarkan informasi dari BMKG yang saya terima.

Potensi badai itu masih

ada,”sebut Edi. Untuk itu, Edi meminta warga agar tetap waspada terhadap angin berkekuatan tinggi ini. Namun,Pihaknya disebutkan Edi, tidak bisa menentukan kawasan mana yang akan diterjang.

“Badai ini biasanya disertai hujan lebat.

Sehingga mampu merusak atap rumah masyarakat dan pohon tumbang,”ucapnya. (h/mg-mel)

SEPI JUAL BELI

Puskesmas Sudah Terapkan PPK-BLUD PADANG, HALUAN— HALUAN—Sejak 2016, Puskesmas Kota Padang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah(PPK- BLUD) sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelayanan.

Pola ini juga sejalan dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

“Dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, diharapkan semua Puskesmas di Kota Padang memberikan pelayanan lebih efektif dan efisien,” kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat pencanangan BLUD Puskesmas se-Kota Padang di Hotel Rangkayo Basa, Jumat (29/12).

Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan akreditasi Puskesmas, kata Mahyeldi, tahun 2018 ini dibentuk PPK BLUD untuk masingmasing Puskesmas agar lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangannya.

Persiapan dan pendampingan dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Penilaian akan dilakukan secara bertahap mulai dari self assessment sampai penilaian oleh tim teknis penilai Kota Padang dan diharapkan kedepan akan berstatus BLUD penuh.

“Dengan ini (PPK-BLUD) memberikan keleluasaan bagi Puskesmas dalam penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pasien secara langsung yang tidak harus disetorkan lebih dulu ke kas negara,” ujar Mahyeldi.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr. Ferimulyani mengungkapkan, Puskesmas yang akan diusulkan menjadi BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sebagaimana ditentukan dalam oasal 4 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU. (h/ita/rel)

Pasar Ternak Aia Pacah Mati Suri PADANG, HALUAN—Pasar ternak dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Aia Pacah yang diresmikan Walikota Padang 10 September 2015 lalu, cenderung sepi dari proses jual beli.

Yatino (58) salah seorang mantan pegawai yang telah pensiun mengatakan kepada Haluan bahwa, Pasar Ternak dan RPH yang telah 2 tahun diresmikan tersebut tidak pernah berfungsi.

“Disini tidak ada pasar ternak. Saya sejak tahun 2010 saya disini tinggal dan bertugas, tidak ada disini pasar ternak.

Memang dulu tempat ini akan diiming-imingkan menjadi pasar ternak, nyatanya sekarang toke-toke membeli sapi ke lampung,” ujar Yatino Yatino juga menjelaskan bahwa pemerintah setempat hanya membangun infrastruktur saja, tanpa ada pengawasan.

“Yang mengelola disini masyarakat, bukan pemerintah.

Pemerintah hanya membangun gedung saja, kalau sapi-sapi disini milik masyarakat yang yang ada di sekitar sini,” tambahnya.

Senada dengan itu, Khaidir (75) selaku warga yang tinggal di Sungai Sapih yang seharian berkunjung ke RPH mengatakan, bahwa pemerintah telah gagal membangun pasar ternak.

“Rencananya dulu memang disinilah pasar ternak,

RPH SEPI— Pasar ternak dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Aia Pacah yang diresmikan Walikota Padang 10 September 2015 lalu, tampak sepi dari proses jual beli.RASIHAN ANWAR

namun karena pemerintah gagal sekarang hanya ada rumah potong hewan saja,” ujar Khaidir.

Khaidir juga menjelaskan, bahwa di tempat tersebut bisa memotong sapi sampai enam ekor per hari.

“Kalau pemotongan hewan

disini selalu pemotongan, dari 3-6 ekor sapi dipotong per harinya, itu tergantung permintaan. Kalau banyak permintaan maka toke-toke akan membeli sapi ke Lampung dan di potong disini,”ujar Khaidir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,

2017, Retribusi Dinas Perdagangan Rp5,3 Miliar

PLAZA Andalas salah satu objek retribusi PAD. IST

PADANG, HALUAN — Mengalami peningkatan sekitar Rp2 miliar lebih dalam dua tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan capai Rp5,3 miliar pada tahun 2017.

Kepala Dinas Perdagangan Endrizal pada Haluan, Jumat (29/12) mengatakan, capaian angka tersebut meningkat tajam selama

www.harianhaluan.com

dua tahun terakhir. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras tim di lapangan yang melakukan pencapaian maksimal.

“Sejak tiga tahun belakangan, pada tahun 2015 retribusi hanya mencapai Rp2,5 miliar, meningkat pada tahun 2016 dengan angka Rp3 miliaran. Namun pada tahun 2017 ini

sudah mencapai angka Rp5,3 miliar,” terangnya.

Disampaikannya, faktor yang mempengaruhi capaian tersebut yaitu penerapan ekstra pemungutan retribusi.

Jika pada tahun sebelumnya terapan tidak begitu gesit, tahun ini lebih diperbaiki penerapannya. Selain itu, juga dipengaruhi faktor kenaikkan tarif retribusi.

“Kita lebih gesit dari tahun sebelumnya. Baik dengan cara persuasif maupun ekstra ketegasan. Itulah faktor terbesar capaian melonjak s elain kenaikan tarif,” tambahnya.

Endrizal juga menjelaskan, retribusi diperoleh dari harian oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), bulanan oleh kios dan toko, wc, royalti Plaza Andalas dan berkaitan tera ulang serta bidang kemetrologian.

“Kita juga akan menunggu cicilan ataupun pelunasan dari pihak Sentral Pasar Raya (SPR) yang katanya akan dilunasi pada Februari 2018. Karena, Itu juga termasuk angka yang lumayan besar menambah capaian retribusi,” imbuhnya.

Ia optimis angka yang terus diperoleh untuk PAD akan terus meningkat dari tahun ke tahun. “Dengan kegigihan dan kerja keras tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang baik,” pungkasnya. (h/win)

Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang melalui Kepala Bidang Peternakan, Eva Susanti bahwa, pihaknya belum membentuk UPT untuk pengelolaan peternakan tersebut.

“Mengenai pengelolaan belum ada, karna belum terbentuk UPTnya, itu masih

dibawah dinas,” ujar Eva Susanti .

“Kami belum mengelola secara kelembagaan struktural, kami baru membangun bangunan, tahun 2018 ini baru kami fokus untuk mengelola pasar ternak,”terang Kabid peternakan tersebut.(h/mg-ras)

Pemko Bangun Parking Gate Gor HAS PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota Padang terus meningkatkan pelayanan bagi pengunjung kawasan GOR H. Agus Salim. Diantaranya d engan m embuat parking gate (palang tempat parkir) di kawasan kolam renang Teratai sekaligus pedestrian di kawasan pusat olahraga tersebut. Peresmiannya dilakukan Walikota Padang Mahyeldi Anhsharullah, Jumat (29/12) siang.

Walikota mengatakan, Pemko Padang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan terus meningkatkan pelayanan di kawasan GOR H. Agus Salim. Antara lain dengan menyediakan sarana prasarana demi memberikan kenyamanan, keamanan dan kejelasan bagi warga masyarakat atau siapapun yang akan mengunjungi kawasan tersebut.

“Alhamdulillah, kita telah membangun parking gate di kolam renang Teratai

yang juga di dalamnya Kantor Dispora Kota Padang.

Kemudian kawasan pedestrian pun sudah dibuat. Disertai beberapa aturannya sekaligus menetapkan hari bebas kendaraan (car free day) setiap hari Sabtu dan Minggu,” sebut Walikota kepada wartawan usai peresmian.

Dikatakan Mahyeldi, upaya ini merupakan langkah maju bagi Pemko untuk memberikan kepastian, keteraturan dan keamanan bagi warga masyarakat yang akan berkunjung ke GOR H. Agus Salim. Sehingga GOR H. Agus Salim betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan bagi siapa saja yang berkunjung baik bagi yang ingin berolahraga ataupun melakukan kegiatan lainnya.

“Selain kawasan GOR H. Agus Salim ini, kita juga telah menghadirkan beberapa lokasi pedestrian. Diantaranya kawasan Muaro Lasak, Cimpago, Muaro, Bukit Gadogado serta RTH Imam Bonjol

 Redaktur: Afrianita

yang saat ini tengah disiapkan. Untuk itu mari kita dukung dan jaga bersama,” ujar Mahyeldi.

Kepala Dispora Kota Padang Azwin juga menyebutkan, tujuan utama dibuatnya parking gate yakni untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya perparkiran di kawasan GOR H. Agus Salim di kawasan kolam renang Teratai.

“Ini bentuk pelayanan kita terhadap masyarakat yang akan berkunjung atau yang memanfaatkan kolam renang Teratai. Sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang melalui pajak parkir,” katanya.

Sementara dibangunnya pedestrian di kawasan GOR H. Agus Salim, Azwin mengatakan untuk memberikan keteraturan dan kenyamanan bagi pengunjung yang akan berolahraga ataupun aktifitas lainnya. (h/ita)

 Layouter: Syamsul Hidayat

11

JURNALISME WARGA

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Liburan di Kebun Binatang Kiriman : SISKA PADANG

D

I Kebun Binatang Buki tt inggi. Liburan seru bareng keluarga.

Menghabiskan hari libur dengan mengunju ngi kebun binatang , selain mendapat hiburan juga bisa

menambah ilmu pengetahuan anakanak. ***

Pantai Padang Ramai Kiriman : IRHAM, PADANG Pantai Padang kini menjadi salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi wisatawan yang datang ke Padang saat liburan.Seperti saat libur panjang natal lalu, pantai ini sangat ramai pengunjungnya. ***

Tracking Mangrove di Pariaman Kiriman : YUNI PADANG TAMAN Hutan Mangrove di Desa Apar, Pariaman Utara, Kota Pariaman kini dilengkapi Tracking Mangrove yang dibuat dengan dana CSR PT Pertamina DPPU Minangkabau yang begitu peduli dengan lingkungan. Tracking Mangrove akan mempermudah masyarakat lebih mengenal mang-

Tak Pakai Helm Kiriman : IRHAM, PADANG

S

AAT ini, kesadaran pengendara sepeda motor untuk menggunakan pelindung kepala (

helm) masih kurang. Tampak di foto seorang pengendara melintasi Jalan Khatib Sulaiman Padang.***

rove dan turut melestarikan ekosistemnya yang tidak hanya membantu ikan memijah tapi juga sebagai sumber oksigen bagi paru paru dunia. Mari cintai alam dengan bersama menjaganya.

Kini tracking ini baru 50 meter. Harapan ke depan bisa dikembangkan lebih pan-

jang lagi. Walikota Pariaman berjanji memperpanjang karena area hutan mangrove itu mencapai 10 h ektare.

Luasan itu masih terbilang sedikit dibanding mangrove di daerah lain, tapi dengan sedikit bisa memberi manfaat besar bagi hidup dan kehidupan anak manusia di masa depan. ***

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf.

Hubungi Yulhendri 081270040905075 FX STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah menyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308

www.harianhaluan.com

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

STNK Sepeda motor vario BA 4673 NG a/n Yan Hendri. Hilang disekitaran Padang Panjang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat BPKB 5998650-C merk yamaha (VIXION/FZ150) BA 5075 FX a/n Feri Suandi yunis. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat 1 (BH) BPKB Sepeda Motor BA 2004 EP No. Rangka MH1JF5127CK720317. 1 (BH) STNK Sepeda Motor BA 2004 EP, An. AFRIZAL. Hilang Kamis, 7 Desember 2017 sekitar Tabing Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat.

1 (Lbr) KTP & SIM C, An. Hafiz Nurzaman Delas. 1 (Bh) STNK Honda Vario BA 5993 BP Th. 2013 Warna Putih. An. Azrinal. Hilang 29 Desember 2017 disekitaran Simp.

Ketaping Kuranji Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

RUMAH DIJUAL

MENCARI INVESTOR / PENYANDANG DANA

DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi.

Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport.

Sertifikat Hak Milik. Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991

Kami PT. Damar Rumput mencari Investor/Penyandang Dana untuk membangun Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PKS) di Pessel. Yang berminat Hub : 0823 9063 5696

ď Ž Redaktur: Atviarni

ď Ž Layouter Rahmi

12

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

2018, Pelebaran Jalan ke BPTU Dilanjutkan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Kepala Dinas PU/PR Limapuluh Kota melalui Kabid Bina Marga setempat, Rilza Hanif, mengatakan, pekerjaan pelebaran ruas jalan ke Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, akan dilanjutkan tahun depan.

SERAHKAN HADIAH — Ketua PKK, Ny.Riza Falepi menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba pada peringatan Hari Ibu ke 89 dan HUT Dharma Wanita Persatuan ke 18 di halaman Balaikota Payakumbuh. ZULKIFLI

PEMBANGUNAN JALAN PENGGANTI BELUM TUNTAS

Realisasi Pekerjaan 70 Persen LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pengerjaan proyek pembangunan Bidang Bina Marga Dinas PU/PR Kabupaten Limapuluh Kota, seperti pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 40 paket dengan dana sekitar Rp40 miliar, berjalan lancar.

Pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah nagari dan beberapa kecamatan pada, realisasinya hingga saat ini hampir 100 persen.

Namun terdapat sedikit cacat pada pembangunan jalan Air Masin di Nagari Sungai Naning, Kecamatan Bukik Barisan menuju ke Baruah Gunung. Pengerjaan jalan tersebut sebagai peng-

ganti jalan yang pernah longsor beberapa tahun lalu, sehingga Pemkab Limapuluh Kota melalui Dinas PU/PR setempat, mengalihkan jalan ke lokasi Air Masin.

“Pengerjaan jalan tersebut dimenangkan oleh PT.Riau Rancang Bangun, dananya sebesar Rp5,2 miliar.

Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan itu hanya terealisasi 70 persen,” ungkap Kepala Dinas PU/PR Limapuluh Kota melalui Kabid Binamarga, Rilza Hanif, ketika ditemui Haluan kemarin di ruang kerjanya kemarin.

Menurut dia, seharusnya pihak kontraktor berkomitmen untuk menyelesaikan

pekerjaan jalan, karena jalan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat banyak. Apalagi kawasan itu merupakan daerah rawan longsor. Sehingga pemakaian jalan baru Sungai Naning menuju Baruah Gunung dan sebaliknya terpaksa tertunda.

Dikatakan, untuk sekarang ini warga masih memanfaatkan bekas jalan yang pernah longsor itu.

“Kita sangat menyayangkan tidak tuntasnya pengerjaan jalan tersebut. Selaku PPTK kita selalu mengingat pihak kontraktor secara tertulis maupun lisan, namun pekerjaan jalan ini tidak rampung tepat waktu,” katanya.

Ketika ditanyakan sekaitan dengan jalan Aie Sonsang Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh ke Nagari Simpang Kapuk, Kecamatan Mungka yang telah menjadi ngarai akibat proyek pipa dan memutus akses jalan Taeh Bukik-Simpang Kapuk, Rilza Hanif mengatakan, perbaikan jalan lama yang telah terputus nampaknya tidak memungkinkan.

“Kita tidak mengusik jalan yang telah diputus, namun solusinya dimungkinkan untuk membangun jalan di dekat Aie Sonsang melingkar dan terus ke jalan lama. Itupun kalau masyarakat sangat membutuhkan

jalan ke lokasi perkebunan masyarakat serta hubungan langsung dari Taeh Bukik ke Kubang Balambak dan sekitarnya yang jauh lebih dekat,” ujar Hanif.

Tetapi untuk pembuatan jalan baru sebagai sebuah solusi, perlu terlebih dahulu ada pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya dibangun jalan alternatif pengganti jalan yang sudah diputus.

“Kita tidak mau menghilangkan barang bukti jalan yang diputus. Lebih baik mencari jalan alternatif untuk dikerjakan bila sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya. (h/zkf)

Tahun ini, pekerjaan pelebaran jalan itu dari 3 meter menjadi 5 meter baru selesai sepanjang 250 meter dengan memanfaatkan dana APBD Limapuluh Kota sebesar Rp400 juta. Namun rincian dana pembangunan pelebaran jalan itu belum tersedia.

“Pembangunan ruas jalan menuju ke BPTU-HPT itu akan kita lanjutkan tahun depan. Sedangkan rincian dananya, manti pada perencanaan akan ditentukan panjang jalan sekaligus dananya,” terang Rilza Hanif.

Pihaknya berharap, pengerjaan pelebaran jalan itu dapat dituntaskan pada 2018, sehingga hubungan ke kawasan tersebut bertambah lancar. Lagipula, lanjutnya, kawasan itu telah menjadi ikon wisata bagi Provinsi Sumat era Barat d an Limapuluh Kota. Karena lokasi BPTU mempunyai pemandangan alam yang indah dengan latar belakang Gunung Sago.

“Kawasan di lereng Gunung Sago, diluar areal peternakan diharapkan mampu dikembangkan untuk objek wisata alam,” ulasnya.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, Irwandi, sangat berharap pada Pemkab Limapuluh Kota supaya jalan masuk ke BPTU tersebut, dilanjutkan pengerjaan pelebarannya.

“Kita meminta agar Pemkab Limapuluh Kota, membantu untuk melanjutkan pengerjaan pelebaran jalan

masuk ke BPTU, agar hubungan lalulintas tetap berjalan lancar di kawasan tersebut, termasuk aktivitas masyarakat,” ungkap Irwandi yang dihubungi Haluan beberapa hari yang lalu di BPTU setempat.

Dikatakan, selain anggota Denzipur II Padang Mengatas dan keluarga yang melewati jalan tersebut, juga siswa SPP Negeri serta majelis gurunya memanfaatkan jalan tersebut. Begitu pula karyawan dan pegawai BPTU-HPT serta tamu dari berbagai daerah di Indonesia yang menimba ilmu di tempat itu melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis dan kunjungan kerja, terkait peternakan sapi unggul ke lokasi tersebut.

“Saat ini jalan masuk yang sudah diperlebar oleh Pemkab Limapuluh Kota, dimulai dari simpang jalan provinsi di Mungo sekitar 250 meter dengan lebar 3 meter menjadi 5 meter, termasuk pembangunan drainase. Masih tersisa jalan yang belum diperbaiki sepanjang 650 meter lagi sampai ke gerbang BPTU,” katanya.

Selama ini hubungan lalulintas di kawasan tersebut, terkendala akibat jalan yang hanya selebar 3 meter. Sehingga kendaraan bus yang ditumpangi para tamu dari luar daerah jika berpapasan dengan mobil lain, harus berhenti salah satunya terlebih dahulu dan menghindar ke pinggir jalan. Setelah itu baru bisa melanjutkan perjelanan. Sedangkan saat ini, lebar jalan sudah 5 meter dan dirasa cukup lega untuk kendaraan berpapasan. (h/ zkf)

Payakumbuh Siap Sukseskan HPN PAYAKUMBUH, HALUAN — Kota Payakumbuh siap berpartisipasi menyukseskan Hari Pers Nasional (HPN) 2018. Pada kegiatan tersebut direncanakan hadir Presiden Joko Widodo. Untuk itu partisipasi semua perangkat daerah terkait seperti, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pariwisata, Dinas Koperasi dan Perdagangan, UMKM, Dekranasda, dan lain sangat dibutuhkan Kepala Dinas Kominfo Payakumbuh, Elfi Jaya kemarin

www.harianhaluan.com

menuturkan, untuk menyukseskan HPN tersebut, Pemko Payakumbuh sudah menggelar rapat beberapa hari yang lalu di Balaikota Bukik Sibaluik untuk persiapan Minangkabau Summit 2018, yang merupakan bagian kegiatan memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2018. Kegiatan itu difasilitasi dan dimoderatori oleh Kabag Perekonomian, Yulfiter.

Dikatakan, Minangkabau Summit 2018 akan dilangsungkan dari tanggal 04 – 09

Februari 2018 di GOR H. Agus Salim Padang. Antara lain memuat kegiatan Temu Bisnis, Eksebisi Pembangunan Sumatera Barat, Eksebisi Industri Media Nasional, Pasar Kebudayaan, Kampung Kopi Sumatera Barat dan Unjuk Rasa Kuliner Sumatera Barat.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan kegiatan, selain mempromosikan potensi sektoral Sumatera Barat juga memprioritaskan percepatan pencapaian kegiatan pembangunan u mumnya di

Sumatera Barat. Selain itu sebagai upaya memfasilitasi pengembangan prioritas pelaku pembangunan sektoral nasional.

“Mumpung waktu masih tersedia, kita memanfaatkannya untuk mempersiapkan keikutsertaan Kota Payakumbuh dalam ajang tersebut. Mari kita manfaatkan kegiatan tersebut, khususnya untuk mengembangkan potensi UMKM Kota Payakumbuh supaya lebih maju lagi kedepannya,” tutur Elfi Jaya. (h/zkf)

RAPAT persiapan untuk menyukseskan HPN di Padang tahun 2018 mendatang. ZULKIFLI

 Redaktur: Devi Diany

 Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM DAN BUKITTINGGI

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

13

Bukittinggi Raih Anugerah KIP 2017 BUKITTINGGI, HALUAN — Kota Bukittinggi meraih penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2017 dari Komisi Informasi Provinsi Sumbar (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit kepada Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi di auditorium Gubenuran, Padang, Kamis (28/12).

TP-PKK Nagari Agam Gelar Rakor AGAM, HALUAN — Sekretaris Daerah (Sekda) Agam, Martias Wanto meminta seluruh wali nagari mengalokasikan dana untuk kegiatan PKK, sehingga ke depan tidak ada lagi nagari yang tidak menganggarkanya.

Sekda mengemukakan hal itu saat membuka rapat koordinasi ketua TPPKK nagari dengan wali nagari se-Agam untuk membahas program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Pusdiklat IPDN Baso, Kamis (28/12).

Penganggaran dana untuk PKK penting, karena program PKK merupakan bagian dari implementasi cita-cita kesuksesan pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat yang beranjak dari keluarga sebagai lembaga terkecil.

“Kalau tidak ada anggaran, bagaimana PKK mau bergerak menjalankan programnya, sementara saya lihat masih ada nagari yang tidak menganggarkanya,” ujar Martias.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, Rahmad Lasmono menyatakan, tidak ada larangan bagi nagari untuk menganggarkan alokasi dana untuk kegiatan PKK. “PKK sebagai organisasi perempuan diakui pemerintah dan dilindungi oleh UU, sehingga tidak ada larangan bagi nagari untuk menganggarkan kegiatan PKK. Mungkin saja nagari yang tidak menganggarkan, karena dana nagarinya minim, tapi sekarang dana nagari kan sudah banyak,” kata Rahmad.

Untuk memperoleh dana nagari, lanjut Rahmad, kepada PKK diminta untuk menyusun proposal yang jelas dan memuat item program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rapat koordinasi PKK dengan wali nagari itu dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Agam, Ny Vita Indra Catri, Wakil Ketua TP-PKK Agam, Ny Candra Trinda Farhan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari, ketua TP-PKK kecamatan se-Agam, ketua TP-PKK nagari dan wali nagari se-Agam. (h/ks)

TERIMA PENGHARGAAN — Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi menerima penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2017 dari Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. IST

Bupati Agam Lantik Dua Pj Wali Nagari AGAM, HALUAN — Bupati Agam melantik dua pejabat wali nagari yang dimekarkan di Kecamatan Baso, Jumat (29/12). Dua pejabat tersebut adalah Pj Wali Nagari Koto Gadang, Jafri dan Pj Wali Nagari Sungai Cubadak, M Nasir. Nagari Koto Gadang merupakan pemekaran dari Nagari Koto Tinggi dan Sungai Cubadak pemekaran dari Nagari Tabek Panjang.

Pada kesempatan itu, Bupati Agam mengatakan, dengan dimekarkannya beberapa nagari di Agam diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap segala lini kehidupan masyarakat, terutama dapat memberikan kemudahan akses pelayanan.

Kepada pj wali nagari, bupati meminta agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegakan aturan,

menentukan batas wilayah, membentuk susunan organisasi, membuat master plan, membuka akses dan menjaga kerukunan nagari.

Lebih lanjut dikatakan bupati, untuk memudahkan pelayanan dan memacu pembangunan, puluhan nagari di Kabupaten Agam mengusulkan pemekaran, namun yang telah keluar surat registrasinya dari Gubernur Sumbar baru sembilan nagari.

Kesembilan nagari pemekaran tersebut, yakni di Kecamatan Baso, Nagari Koto Gadang pemekaran Nagari Koto Tinggi dan Nagari Sungai Cubadak pemekaran Nagari Tabek Panjang.

Di Kecamatan Palembayan, yaitu Salareh Aia Barat, Salareh Aia Timur dan Salareh Aia Utara hasil pemekaran

Nagari Salareh Aia. Kemudian di Tanjung Raya, Nagari Tanjung Sani dimekarkan menjadi Nagari Dalko (Dama Gadang, Koto Panjang dan Lubuak Sao).

Sementara itu, di Kecamatan Kamang Magek, Nagari Kamang Mudiak dimekarkan menjadi dua nagari, yakni Kamang Tangah VI Suku dan Nagari Pauh Kamang Mudiak dan di Kecamatan Palupuh, Nagari Nan Tujuah dimekarkan menjadi Nagari Nan Limo.

Selain sembilan nagari itu, beberapa nagari lain s edang intensif mempersiapkan pemekaran dan menunggu registrasi dari gubernur. Saat ini terdapat 82 nagari definitif di 16 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Agam. (h/ks)

Pemko Dukung Literasi di Bukittinggi BUKITTINGGI, HALUAN — Pemko Bukittinggi mendukung gerakan literasi di Bukittinggi.

Karena kegiatan literasi seperti membaca dan menulis adalah pondasi penting di zaman sekarang.

Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi hasil tulisan dan buku yang telah dihasilkan oleh penggiat literasi dan pustakawan di Bukittinggi.

Dengan potensi yang sebelumnya tersembunyi itu, pemko akan mendukung penuh hasil karya tersebut untuk dapat disosialisasikan dan ditingkatkan, sekaligus diteruskan kepada generasi muda Bukittinggi.

Kegiatan literasi, kata Irwandi, tentu akan mendukung program Bukittinggi menuju kota literasi. Namun demikian, para penggiat literasi jangan sampai tertinggal dengan perkembangun teknologi. Hal ini bisa disinergikan antara tulisan atau buku yang dihasilkan dengan teknologi digital yang tersedia saat ini. Sehingga hasil tulisan itu dapat dibaca oleh seluruh masyarakat di mana.

“Literasi merupakan pondasi penting saat ini. Untuk itu, budaya literasi harus kita tingkatkan terutama bagi kalangan pelajar. Ke depan mari kita jadikan Kota Bukittinggi sebagai kota literasi,” ujar Irwandi, ketika menggelar pertemuan dengan ratusan pustakawan dan penggiat literasi Bukittinggi di aula balaikota, Rabu (27/12).

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bukittinggi, Novri mengatakan, beberapa waktu terakhir kegiatan literasi di Bukittinggi sudah dilaksanakan, seperti lomba arsip bernilai sejarah di Bukittinggi dan lomba perpustakaan terbaik tingkat SD dan SMP sederajat se-Kota Bukittinggi. Selain itu, juga akan dilaksanakan rapat bersama penggiat literasi untuk mewujudkan Bukittinggi sebagai kota literasi. www.harianhaluan.com

WAKIL Walikota Irwandi menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba pengelola pustaka terbaik dan pemenang lomba arsip bernilai sejarah. GATOT

“Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan itu tujuannya sebagai bentuk rangkaian pem-

binaan perpustakaan sepanjang tahun 2017, serta sebagai langkah untuk menghimpun arsip

bernilai sejarah yang ada di tengah masyarakat. Termasuk sebagai momentum pembentukan asosiasi penggiat literasi dan pustakawan Bukittinggi,” ujar Novri.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Melfi Abra menyampaikan, kegiatan literasi dilatarbelakangi masih besarnya potensi dari masyarakat sebagai penulis. Budaya literasi penting di Bukittinggi dan harus disosialisasikan, karena saat ini terdapat 200 buku yang sudah ditulis oleh penggiat literasi dari Kota Bukittinggi.

“Ini tentu menjadi cikal bakal terbentuknya wadah untuk para penulis dan mening-

katkan hobi membaca. Literasi merupakan budaya menulis, membaca, menelaah dan menyampaikan hasil telaahnya kepada orang lain. Dengan hasil saat ini, tentu masih banyak potensi penggiat literasi lain yang harus dikumpulkan, dikembangkan serta disosialisasikan,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, juga diserahkan penghargaan kepada pemenang lomba pengelola pustaka terbaik dan lomba arsip bernilai sejarah. Penghargaan yang diberikan itu mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Bukittinggi sekaligus seorang penggiat literasi, yakni Indra Nurmatias. (h/tot)

 Redaktur: Atviarni

Anugerah KIP tahun 2017 ini diberikan untuk beberapa kategori/ kelompok lembaga, di antaranya kategori nagari/desa, kategori SKPD Provinsi Sumbar, kategori instansi vertikal, kategori kabupaten/kota seSumbar, kategori BUMN/BUMD, kategori PTN/PTS, kategori parpol dan kategori sekolah menengah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bukittinggi, Jhonni mengatakan, keberhasilan Bukittinggi memperoleh anugerah keterbukaan informasi publik pada tahun ini, tidak lepas dari komitmen walikota dan wakil walikota beserta seluruh kepala SKPD dalam mengimplemetasikan UU No. 14 tahun 2008, karena penghargaan yang diterima Bukittinggi berdasarkan hasil penilaian dari KIP. Menurutnya, Bukittinggi dinilai telah mengimplementasikan amanah UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. “Keterbukaan informasi publik ini diukur dari tingkat kepatuhan lembaga untuk memenuhi standar pelayanan keterbukaan informasi publik yang telah ditetapkan melalui unit pelayanan yang bernama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” kata Jonny.

Sementara itu, Wakil Walikota Irwandi menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung keterbukaan informasi publik di Kota Bukittinggi. Penghargaan yang diterima adalah hasil kerja keras pemerintah daerah bersama stakeholder dan semua pimpinan SKPD dan PPID pembantu untuk menyampaikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat luas.

“Diera saat ini pemerintah dituntut untuk terbuka dan pro aktif dalam menyampaikan proses pembangunan, sehingga semua yang dilakukan pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat.

Penghargaan yang diterima ini adalah salah satu kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang harus direalisasikan terhadap keterbukaan informasi publik tersebut,” kata Irwandi Ia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan komitmen PPID dan PPID pembantu yang ada pada SKPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik. Pemerintah daerah berharap setiap tahun akan mengalami perkembangan yang signifikan demi terwujudnya good goverment dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Penganugerahan pemeringkatan badan publik tahun 2017 ini, selain dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, juga turut hadir anggota DPR RI dan DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar, Ketua Komisi Informasi Pusat, bupati dan walikota seSumbar, serta kepala dinas kominfo, kabag humas dan PPID utama kabupaten/kota se-Sumbar. (h/tot)

 Layouter: Syamsul Hidayat

14

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

RIAU DAN KEPRI JOHAN SEGERA DIPERIKSA

Pemkab Bintan Tolak Izin Tambang PT Lobindo TANJUNGPINANG, HALUAN HALUAN- Pemerintah Kabupaten Bintan (Pemkab) Bintan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan menerbitkan surat penolakan permohonan izin lokasi tambang yang diajukan oleh PT Lobindo Mining beberapa waktu lalu.

Hal itu terungkap dalam surat Nomor 570/ DPMPTSPTK/990 tertanggal 23 November dan ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Bintan, Hasfarizal Handra, S.Sos. Surat itu ditujukan kepada pimpinan PT Lobindo Mining.

Di antara isi surat tersebut menyebutkan, bahwa PT Lobindo Mining mengajukan permo honan izin lokasi pada tanggal 2 Juni 2017 dan telah dilaksanakan ekspos izin lokasi pada tanggal 14 Juni 2017 di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.

Kemudian telah diterbitkan risalah pertim bangan teknis pertanahan oleh BPN Bintan Nomor 33/RPT-32.01/IL/VII/2017 pada tanggal 5 Juli 2017. Namun dalam proses izin lokasi tersebut, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan menerima surat dari PT Multi Dwi Makmur (PT MDM) Nomor MDM/VII/02.17 pada 4 Juli 2017 dan surat Nomor MDM/VII/05.17 pada 22 Agustus 2017.

Hal ini menyangkut penjelasan terhadap status kepemilikan lahan yang digunakan pada izin PT Lobindo Mining diakui secara fisik telah dikuasai oleh PT MDM dengan bukti kepemilikan lahan yang telah disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Bintan sebanyak 142 surat alas hak.

Melalui surat tersebut, PT MDM menyam paikan bahwa tidak bersedia dibebaskan oleh PT Lobindo Mining, dan juga tidak bersedia untuk bekerja sama bisnis.

Selama proses berjalan, pihak PT Lobindo Mining tidak dapat menunjukan bukti progres pemilikan lahan kepada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan juga tidak pernah berkomunikasi kembali hingga saat ini.

Informasi tersebut diperoleh Haluan Kepri melalui salah seorang praktisi hukum yang juga selaku Kuasa Hukum PT Gandasari Resources, Arif Hidayat SH yang juga rekanan PT MDM, Kamis (28/12).

Arif menjelaskan, melalui beberapa poin tersebut, maka sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) selama 14 hari yang diterapkan pada izin lokasi, permohonan tersebut belum menjadi sebuah keputusan dan terhitung perizinan yang tidak diajukan oleh PT Lobindo Mining.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Bintan, Hasfarizal Handra, belum bisa dikonfir masi. Beberapa kali ditelpon melalui nomor handphone selulernya, termasuk melalui kiriman pesan SMS, tidak memberikan jawaban.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepri melalui surat yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 540/ 266/PM/ESDM/XII/2017 yang ditujukan kepada Direktur PT Lobindo Nusa Persada, tertangal 14 Desember 2017 terkait masalah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Setidaknya, ada 8 poin dalam keputusan gubernur untuk mengingatkan PT Lobindo dalam memenuhi kewajibanya. Salah satunya, PT Lobindo Nusa Persada wajib menyelesaikan kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan, sehingga PT tersebut dilarang melakukan aktifitas penambangan dan sebagainya (ekspor, konstruksi, dan lain-lain) pada WIUP yang belum diselesaikan kewajibannya terhadap pemegang hak atas tanah yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Informasi diperoleh, terbitnya surat yang ditandatangani Kadis ESDM Kepri, Dr Amjon, M.Pd tersebut juga menyebutkan adanya Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1067/LPTS18/VI/2017 tentang persetujuan perpanjangan IUP operasi produksi mineral logam bahan galian bauksit kepada PT Lobindo, tanggal 5 Juni 2017.

Untuk itu, Gubernur Kepri perlu mengingatkan tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. (h/nel)

www.harianhaluan.com

Penipuan Calon Jemaah Umrah PEKANBARU, HALUAN - Dalam waktu dekat, M Yusuf Johansyah akan menjalani pemeriksaan dalam status sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana calon jemaah umrah. Jika tak hadir, pemilik Joe Pentha Wisata Travel itu terancam dijemput paksa.

JADI SAWIT- Perkebunan kelapa sawit dan permukiman terlihat dari udara di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. POR

FLORA DAN FAUNA TERANCAM MUSNAH

Taman Nasional Tesso Nilo Jadi Kebun Sawit PEKANBARU, HALUAN- Harmoni, gajah mungil berusia sekitar satu bulan itu riang bermain di sela-sela kaki induknya, bernama Ria. Beberapa kali anak gajah itu terlihat menggoda nakal Ria, yang sedang lahap mengunyah batang pisang.Harmoni Rimbo, begitu nama lengkapnya t idak menghiraukan beberapa awak media yang “gemas” memotret tingkah lucunya, pekan lalu. Gajah jantan mungil itu terus menerus melakukan ekspresi lucu seolah sadar sedang menjadi pusat perhatian.

Bersama Ria, 40 tahun, keduanya dirawat dengan baik di salah satu pusat pelatihan gajah

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau.

Namun masa depan hewan berbelalai tersebut terancam oleh aksi perambahan hutan di kawasan taman nasional selama beberapa tahun terakhir. Hingga akhir 2017 ini, tercatat hanya 1920 ribu hektar kawasan hutan yang tersisa di TNTN. Sementara selebihnya telah disulap menjadi permukiman ribuan warga, perkebunan sawit dan lahan kosong yang hanya menyisakan semak belukar.

Lahan kosong itu sewaktu-waktu dengan cepat menjadi perkebu nan baru. “Tugas besar kami

adalah menyelamatkan hutan tersisa,” kata Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah I Balai TNTN, Taufiq Haryadi, pekan lalu, dilansir potretnews.

Tugas Taufik memang berat.

Sebab, Harmoni, Ria dan ratusan gajah lainnya membutuhkan tempat untuk hidup dan berkembang. Tidak hanya Harmoni, aneka ragam satwa lainnya seperti Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), 114 jenis burung, 50 jenis ikan, primata hingga 360 jenis flora juga mem butuhkan lingkungan hutan.

Jika penggerusan hutan tak da pat ditangkal, hidup fauna dan fau na dalam ancaman besar. (h/dn/*)

Proses pemeriksaan Johan dijadwalkan dilakukan pekan depan. Hal itu sebagaimana diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Riau, AKBP Hady Purwanto, Rabu (27/12). “Untuk (dugaan penipuan dan penggelapan calon) umrah kita sudah melakukan penyidikan.

Dari penyidikan yang kita lakukan, mudah-mudahan, minggu depan kita panggil tersangkanya. Pemiliknya,” ungkap Hady saat dikonfirmasi Haluan Riau melalui sambungan telepon.

Dalam pemeriksaan itu nantinya, kata Hady, akan diketahui fakta-fakta hukum. “Nanti kalau sudah kita panggil yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kita temukan, nanti langkah-langkah berikutnya akan kami sampaikan,” lanjutnya.

Dalam proses penyidikan kasus ini, Johan diketahui telah pernah dipanggil untuk dimintaketerangannya sebagai saksi. Namun dua panggilan yang dilayangkan, tidak ada satupun yang dipenuhinya. Terkait hal ini, Hady menegaskan jika Johan tetap keukeuh tidak hadir, pihaknya mempertimbangkan akan melakukan upaya paksa. “Kita lakukan upaya paksa,” sing katnya menegaskan.

Dalam kasus ini, setidaknya ada 708 calon jemaah yang mendaftar ke biro perjalanan yang dulu bernama JP Madania. Angka tersebut terhitung sejak 2015 lalu hingga sekarang. Johan sebagai pemilik biro perjalanan berulang kali menjanjikan pemberangkatan hingga pengembalian uang, namun tidak pernah terealisasi sampai tahun ini.

Johan pernah dibawa ratusan calon jemaah umrah yang urung diberangkatkan sejak tahun 2015 ke Sentra Pelayanan Kepolisian? Terpadu (SPKT) Polda Riau, Jumat (29/9) sore. Mereka ingin Johan itu diproses karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan miliaran dana umrah. Dari 180 orang jemaah setidaknya sudah disetorkan uang sekitar Rp3 miliar.

Saat ini juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi, lima di antaranya berasal dari perusahaan, sisanya dari pihak maskapai dan calon jemaah yang men jadi korban. ?Rencananya akan ada ratusan calon jema ah gagal berangkat bakal diperiksa.

Johan yang sudah ditetapkan s ebagai tersangka dijerat dengan Pasal 338 dan 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan ancaman di atas lima tahun penjara.(h/dod)

Harga TBS Terpuruk, Petani Menjerit Gubpri: Dorong Anak Peduli Lingkungan

PEKANBARU, HALUAN - Memasuki penghujung tahun 2017, harga tanda buah segar kembali mengalami penurunan.

Minggu ini harga TBS turun sebesar Rp16,28,- perkilo atau 0,88 persen dibandingkan harga pada pekan sebelumnya.

Dikatakan Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Riau, H Ferry HC kepada Haluan Riau, Rabu (27/12) usai rapat penetapan harga TBS di kantor Disbun Riau.

Menurutnya, penurunan harga sepekan kedepan hingga 2 Januari masih disebabkan karena dua faktor yakni internal dan eksternal. Dimana saat ini dipenghujung tahun permintaan dari sebagian besar perusahaan menurun seiring dengan menurunnya harga jual CPO dan kernel. “Harga turun dari periode sebelumnya menjadi Rp1.837,45 perkilo atau 0,88 %, karena kurangnya permintaan dan harga CPO dunia masih melambat,” ujar Ferry.

Dijelaskannya, bahwa menjelang pergantian tahun mengalami penurunan pada setiap kelompok umur kelapa sawit, dimana jumlah penurunan terbesar adalah pada kelompok

umur 10 - 20 tahun yang mengalami penurunan harga sebesar Rp 16,28/Kg atau mencapai 0,88 % dari harga minggu lalu, sehingga harga TBS periode saat ini menjadi Rp 1.837,45/Kg. Penurunan harga TBS ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun untuk faktor internal, penurunan harga TBS disebabkan oleh turunnya harga jual CPO dan kernel dari sebagian besar perusahaan sumber data.

Untuk harga jual CPO, Sinar Mas Group mengalami penurunan sebesar Rp 259,83/Kg, Astra Agro Lestari Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp 83, 64/Kg, Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp 125,65/Kg, PT. Citra Riau Sarana mengalami penurunan harga sebesar Rp 20,00/Kg, dan PT. Musim Mas m engalami penurunan harga sebesar Rp 475,00/Kg dari harga minggu lalu. Sedangkan untuk harga jual kernel, Astra Agro Lestari Group mengalami kenaikan sebesar Rp 9,09/Kg, Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp 151,50/kg, dan PT. Citra Riau Sarana mengalami penurunan harga sebesar Rp

416,00/Kg dari harga minggu lalu.

Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena laju penurunan harga CPO dunia mulai melambat akibat kebijakan Malaysia yang menurunkan pajak ekspor, namun hal ini belum menghentikan penurunan harga CPO dunia karena masih tertekan akibat rendahnya permintaan (dari India dan Pakistan), melambatnya pertumbuhan produksi dari Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen utama CPO, d an penundaan mandatori terhadap penggunaan biodiesel dengan kadar 20 persen (B20) oleh Indonesia.

“Penurunan dominan terjadi pada umur 10-20 tahun keatas,” paparnya.

Adapun rincian penurunan harga TBS yakni terjadi pada umur 3th Rp 1.316,13, umur 4th Rp 1.468,26, umur 5th Rp 1.570, 56, umur 6th Rp 1.618,05, umur 7th Rp 1.679,43, umur 8th Rp 1.731,87, umur 9th Rp 1.788,30, umur 10th-20th Rp 1.837,45, umur 21th Rp 1.794,88, umur 22th Rp 1.751,61, umur 23 th Rp 1.709,03, umur 24 th Rp1.

691,86, dan umur 25 th Rp 1.623,19. (h/nie)

BATAM, HALUAN - Gubernur Kepulauan Riaua (Gubpri) H Nurdin Basirun mengingatkan para orang tua untuk tidak membiarkan anakanak tidak perduli dengan lingkungan sekitar. Mereka harus didorong rajin bersilaturahmi dan tidak bersikap cuek dengan tetangga.

“Jika silaturahmi terjalin, insya Allah aman dan nyaman kita menjalani hidup ini,” ujar Nurdin saat Safari Subuh di Masjid An Nur Villa Pesona Asri, Batam, Kamis (28/12).

Bersikat cuek, kata Nurdin, tidak boleh diajarkan kepada anak-anak. Apalagi kadang perkembangan teknologi membuat anak-anak tunak dengan gadgetnya masing-masing. Sedang duduk bersama pun, mereka sibuk dengan peralatan teknologinya.

Menurut Nurdin, dengan sering shalat berjamaah di masjid, sikap cuek itu harusnya mulai terkikis. Di masjid dan berjamaah, silaturahmi seharusnya terbangun

dengan sesama. Jangan sam pai seperti tidak saling mengenal dan tidak bertegur sa pa, padahal shalat satu masjid dan satu tujuan: Allah.

“Shalat berjamaah tepat waktu, tak pernah tertinggal, satu masjid pula, tapi tak saling mengenal dan berte gur sapa, apa kata dunia?” kata Nurdin.

Nurdin kembali mengingatkan bahwa Islam adalah agama Rahmatan lilalamin.

Di zaman now, kata Nurdin, menirukan bahasa anak milenial, sesama manusia jangan berburuk sangka, saling iri dan dengki. Teruslah pererat tali silaturahmi.

“Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Tetangga adalah saudara kita yang terdekat, maka mari kita jaga tali silaturahmi kita,” kata Nurdin.

Saat Safari Subuh di Mas jid Al Mujahidin Peruma han Orchid Park Batam Cen tre, Rabu (27/12), Nurdin mengingatkan umat untuk tidak meninggalkan shalat lima waktu.(r/sfn)

 Redaktur: Dodi Nurja    Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

15

Masih Ada 2.000 RTLH di Kota Pariaman PARIAMAN, HALUAN - Di Kota Pariaman sampai saat ini masih terdapat sekitar 2.000 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Pariaman, Rismen menjawab Haluan, Jumat (29/12) membenarkan hal tersebut.

WISATA MANGROVE - Operation Head DPPU Minangkabau, Ridwan beserta Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman saat melakukan kunjungan ke kawasan wisata mangrove. RINA AKMAL

44 Mahasiswa STAY-YDI Lubuk Sikaping Diwisuda PASAMAN, HALUAN – Hari ini, Sabtu (30/12), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Dakwah Islamiyah (YDI) Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman mewisuda 44 lulusannya. Wisuda Sarjana Angkatan XVIII ini dilaksanakan di Kampus STAI YDI Lubuk Sikaping. Dipastikan, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis akan hadir dalam kegiatan wisuda ini.

Ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping, Nasbin Panyahatan, Jumat (29/12) mengatakan, wisuda XVIII yang mengangkat motto “Menuju Satu Sarjana Dua Keahlian” ini mewisuda 44 lulusan yang terdiri dari dua program studi.

“Untuk program studi

Pendidikan Agama Islam (PAI) ada 42 lulusan yang diwisuda. Sedangkan untuk program studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) ada dua orang lulusan yang diwisuda,” katanya.

Ia berharap, ke depan STAI-YDI Lubuk Sikaping akan semakin jaya dan maju sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menuntut ilmu di kampus ini.

“Saat ini juga sedang bekerja keras untuk menambah program studi. Jadi calon mahasiswa akan lebih mudah memilih program studi yang d iminatinya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Dakwah Islamiyah

(YDI) Kabupaten Pasaman, Maslan Nasution mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang telah mendukung kemajuan STAI-YDI Lubuk Sikaping.

Ia berharap kepada seluruh wisudawan/wisudawati untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilannya dengan baik ditengah masyarakat.

Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh STAI-YDI Lubuk Sikaping yakni melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Kewirausahaan untuk mencetak sarjana yang memiliki keterampilan dengan program satu sarjana

dua keahlian.

Kemudian juga ada program Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang akan membuat mahasiswa meningkatkan kemampuannya dan mencintai kampus. “Kita juga telah berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi pada 2016,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Baznas Pasaman yang menyalurkan bantuan beasiswa kepada 59 orang mahasiswa hingga lulus.

“STAI YDI juga telah berhasil menerbitkan jurnal ISSN tiga volume,” imbuhnya lagi.

Ia mengungkapkan, dari delapan STAI yang ada di Sumbar, STAI-YDI Lubuk

Sikaping merupakan salah satu kampus yang semua jurusannya terakreditasi B. Kepada para wisudawan/ wisudawati, ia berharap untuk betul-betul menguasai ilmunya sehingga bisa bekerja secara baik dan profesional.

Apalagi saat ini sangat ditekankan menyangkut kualitas lulusan dalam rangka menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Maka dari itu penguasaan bahasa asing dan tekhnologi informasi sangat dibutuhkan dalam era MEA ini sehingga lulusan bisa mempunyai daya saing tinggi dalam dunia kerja,” pungkasnya. (h/ahd/hel)

Pemko Padang Panjang Bantu Pelaku UMKM PADANG PANJANG, HALUAN - Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag) memberikan bantuan sarana pemasaran produk berupa gerobak dan etalase kepada pelaku UMKM yang dinilai kurang mampu dalam permodalan. Upaya tersebut merupakan salah satu cara dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

www.harianhaluan.com

Adapun Jumlah bantuan yang diberikan yakni tujuh unit gerobak Makanan, tujuh unit etalase ukuran besar dan lima unit etalase ukuran menengah. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada 19 pedagang, berdasarkan data dari masing-masing kelurahan dan kecamatan di Kota Padang Panjang yang kemudian diverifikasi ulang oleh Disperindag.

“Tujuan kita adalah

memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu yang memiliki usaha di Kota Padang Panjang.

Kemudian memberi motifasi kepada masayarakat kurang mampu yang memilki usaha, semoga usaha yang dikelolanya dapat berkembang dengan baik,” tutur Kepala Disperindag, Ar pan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan bantuan sarana pemasaran produk di Kantor Disperindag Kota

Padang Panjang, Kamis (28/ 12).

S elain para penerima bantuan, tampak hadir pada acara itu para camat, lurah serta para pejabat Disperindag dan pejabat lainnya.

Walikota Hendri Arnis melalui Kepada Disperindag, Arpan berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan omzet penjualan bagi para pedagang. “Mudahmudahan usahanya t erus berkembang. Etos kerja semakin meningkat dan perekonomian semakin baik,” pungkasnya.

Lebih Lanjut Arpan menyampaikan, diperkirakan terdapat 4.431 pelaku UMKM di kota berhawa sejuk tersebut. “Hasil evaluasi pemerintah ada diantara mereka yang perlu kita sentuh, baik berupa pembinaan, sosialisasi dan pen-

dampingan melalui sejumlah seleksi. Hampir 11 bulan kita melakukannya, mudah mudahan ke depan makin banyak bantuan lainnya yang dapat kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Sementara salah seorang penerima bantuan gerobak makanan, Veni (36) dari Kelurahan Kampung Manggis yang berjualan kue basah dan kering merasa senang atas bantuan yang diberikan.

Selain untuk berdagang dipagi hari, Veni berencana akan memanfaatkan gerobak tersebut untuk berjualan di pasar kuliner Kota Padang Panjang di malam harinya.

“Kebetulan ada yang kosong di pasar kuliner jadi saya akan berdagang mengguna kan gerobak ini di malam hari,” pungkasnya. (h/pis)

“Masih ada rumah warga yang tak layak huni dan masih ditempati. Ini harus segera mendapat perhatian dan perbaikan,” kata dia.

Pemerintah Kota Pariaman, sebutnya, secara bertahap terus menekan angka keberadaan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang didiami warga dan itu tiap tahun.

Meminimalisir RTLH itu, memanfaatkan dana pusat atau DAK. Tahun 2017 ini, ada 353 unit RTLH yang diperbaiki melalui dana ini.

Dalam penyaluranya ke masyarakat, itu berupa bahan bangunan. Pasalnya, bantuan ini dalam pelaksanaanya dalam bentuk swakelola masyarakat.

“Pada prinsipnya, bantuan swakelola masyarakat penerima ini masyarakat harus turut berswadaya,” kata Rismen didampingi salah seorang stafnya bernama Riana.

Dari jumlah 353 itu, 71 unit kini dananya baru cair, jumlahnya hampir Rp830 juta dan segera dikerjakan sisanya dari total RTLH tersebut ada yang sudah selesai dan ada yang sedang dikerjakan.

Lokasi pekerjaan RTLH itu ada di sejumlah desa, diantaranya di Nareh Hilie, Nareh 1, Balai Nareh, Ujuang Batuang dan Pondok Duo. Pekerjaan ini, bisa dikerjakan sampai Maret 2018.

Karena sifatnya swakelola maysarakat dan yang jelas tiap tahun jumlah RTLH di

RISMEN

kota ini terus berkurang.

Ditambahkannya, pihaknya akan m enyusun data base tentang pengelolaan data informasi perumahan, kawasan perumahan, untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan melalui program RTLH. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait lain.

Senada dengan itu, Walikot a Pariaman, Mukhlis Rahman mengatakan, untuk menuntaskan RTLH diKota Pariaman memang dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan RTLH yang berjumlah 2.000 unit tersebut, harus dilakukan secara keroyokan, tidak hanya mengandalkan satu instansi.

“Bagaimana pun, dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut, perlu adanya kegotong-royongan dengan warga serta keterlibatan banyak pihak,” katanya. (h/tri)

Ranperda Nagari Ditetapkan PADANG, HALUAN - DPRD Sumbar menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nagari menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui rapat paripurna DPRD yang berlangsung, Jumat (29/12).

Ketua Tim Pembahasan Ranperda Nagari, Aristo Munandar mengatakan, dengan ditetapkannya Ranperda Nagari menjadi Perda, Provinsi Sumbar merupakan provinsi satu-satunya yang mempunyai regulasi tentang desa adat.

Berhubung Ranperda ini merupakan satu-satunya di Indonesia dalam penyusunannya tentu menemui banyak kendala. Ia menyampaikan, salah satu kendalanya adalah belum banyaknya aturan lebih tinggi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Ranperda.

Karena masih satu-satunya juga, jelas Aristo, meskipun telah jadi Perda masih sangat terbuka sekali aturan ini akan terus disempurnakan.

Sementara ketika pembahasan, menurut Aristo Komisi I telah melakukan berb agai pertemuan dan diskusi dengan pemuka adat, tokoh masyarakat, bundo kanduang dan kalangan perguruan tinggi guna men cari masukan.

 Redaktur: Heldi Satria

“Perumusan Ranperda nagari dilakukan dengan memperhatikan perkembangan di tengah masyarakat.

Karenanya dalam pembahasan Ranperda ini melibatkan pemuka adat, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi,” tuturnya.

Aristo juga menegaskan, kedudukan Perda Nagari ke depan akan sangat strategis mengembalikan jati diri nagari sebagai penyelenggara pemerintahan.

Wakil Ketua DPRD Sum bar, Arkadius Dt Intan Bano yang kemarin bertindak memimpin rapat paripurna menuturkan, pertimbangan untuk segera menetapkan Ranperda Nagari menjadi Perda dilakukan karena regulasi ini merupakan wujud perjuangan masyarakat adat, khususnya masyarakat Minangkabau menghidupkan kembali norma dan nilai adat. Secara yuridis ranperda ini juga merupakan prasyarat bagi pemerintah kabupaten/ kota melahirkan ranperda sejenis.

“Ditetapkannya Ranper da nagari menjadi Perda me rupakan bagian upaya bersa ma dari pemerintahan provinsi untuk membangkitkan kembali norma dan hukum adat yang saat ini mulai berkurang,” pungkas Arkadius. (h/len)

 Layouter: Yohanes

16

SUMBAR

SABTU, 30 DESEMBER 2017 12 Rabiul Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

LPM Tanah Datar Gelar Raker TANAH DATAR, HALUAN — Bupati Irdinansyah Tarmizi diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Tanah Fatar, Mukhlis berharap organisasi yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan dapat mendukung program pemerintah baik dari segi pembangunan, sosial, budaya dan harus siap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaannya.

Hal itu disebutkan Mukhlis dalam musyawarah dan rapat kerja pengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kabupaten Tanah Datar, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM DPPKB), Kamis (28/12).

“Peran aktif LPM disemua tingkatan dituntut sesuai tertuang dalam Undang-undang nomor 6/2014 tentang desa, serta PP 43/2014 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang desa dan PP 22/2015 tentang dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berskala nagari serta membangkitkan dan menggali partisipasi,” ujar Mukhlis.

Mukhlis mengatakan LPM sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, dan juga satusatunya lembaga tempat masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal pembangunan, “LPM adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di nagari yang harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai intitusi yang mampu menggerakan pembangunan dari segala aspek kehidupan,” ujarnya.

Diakhir sambutannya Mukhlis juga berpesan agar adanya kerjasama dari semua pihak terhadap organisasi DPC LPM, camat maupun UPT Dinas yang ada serta mitra kerja lainnya, “harus adanya kerjasama yang lengkap agar program kerja organisasi DPD LPM Kabupaten dan DPC LPM kecamatan terlaksana dengan baik,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMDPPKB Adrion Nurdal yang diwakili Faisal A selaku Sekretaris dalam laporannya menyampaikan fungsi dari LPM yakni tempat penampungan aspirasi masyarakat, peningkatan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana atau pelaksanaan hasil-hasil pembangunan, penumbuh-kembangan swadaya gotong-royong masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

“Agenda ini diikuti seluruh ketua DPD LPM dan DPC LPM yang diharapkan akan bertanya pada sesi diskusi dengan narasumber nantinya tentang apa saja yang berkaitan dengan program LPM,” ujarnya. (h/ fma)

HABIS KONTRAK - Ruas jalan Cemara-Mess Jepang yang molor pengerjaannya. Meski sudah habis kontrak, namun rekanan masih melakukan pengasapalan dengan hot mix. RIKI YUHERMAN

Pengerjaan Proyek Pemeliharaan Jalan Molor SAWAHLUNTO, HALUAN — Proyek pelebaran jalan simpang Puncak Cemara-Mess Jepang (122) Lubang Panjang, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dinilai molor penyelesaiannya. Pengerjaan proyek itu sepaket dengan pemeliharaan jalan berkala paket II pemeliharaan berkala yang menggunakan Dana Alokasi Kusus (DAK).

Proyek bernomor kontrak 35/BM/DPUPR/SWL/2017 ini, seharusnya dikerjakan selama 160 hari kalender oleh pihak PT Arpex Primadhamor dengan Konsultan pengawas CV. Hingga Kamis (28/12), pengerjaannya dikebut hingga tengah malam.

Tidak hanya itu Paket kegiatan perawatan berkala paket II pemeliharaan berkala Dana Alokasi Kusus (DAK) senilai Rp6.999.572.000 terdiri dari pelebaran jalan Simpang Kubang-Lunto (036), jalan Masjid Syuhada-Air Dingin (035) dan jalan Santur-SMKN 1Talawi

(052), Kelok S-Air Dingin (006) aktifitas pekerjaan masih dilakukan.

Molornya pengerjaan proyek tersebut tidak ditampik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Abadi Lusia. Dia menyebut akan dilakukan denda sesuai aturan yang berlaku karena kontraknya sampai 24 Desember dan akan diselesaikan hingga akhir tahun.

“Karena proyek harus selesai, maka pengerjaannya terus dilakukan hingga, Sabtu (30/ 12),” katanya kepada Haluan.

Sebelumnya, DPRD Kota Sawahlunto menyorot pelaksa-

naan proyek pemeliharaan berkala jalan pada paket II ruas Jalan Kubang-Lunto yang dikerjakan PT Arpex Primadhamor .

Proyek itu dinilai lamban serta diduga kurang meningkatkan mutu pekerjaan. Hal itu terungkap saat kunjungan lapangan Komisi III DPRD Sawahlunto yang didampingi Ketua DPRD Sawahlunto, Adi Ikhtibar, Wakil Ketua, Hasjhoni, Senin (13/11) lalu.

Rombongan Komisi III DPRD Sawahlunto mengungkapkan kekecewaan kepada pelaksanaan paket pekerjaan dengan nilai Rp6,9 miliar lebih itu.

“Memang benar kekhawatiran yang disampaikan masyarakat kepada dewan. Karena lambannya pelaksanaan proyek serta kurangnya pendukung sarana bekerja di lapangan,” ungkap Deri Asta, Ketua Komisi III DPRD Sawahlunto.

Anggota DPRD Sawahlunto, Reflizal menuding rekanan dan pengawas lapangan tak melakukan tugas dengan baik.

“Pekerjaan sebanyak ini mengaduk material pasangan hanya dengan manual tanpa pakai mesin molen,” tegasnya dihadapan konsultan pengawas CV. Dekade Consultant. (h/mg-rki/hel)

50 Calon Anggota KPPS Diberi Pelatihan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Panitia Pemilihan Walinagari Sikucua Timur, Kecamatan V Koto, Kampung Dalam Padang Pariaman melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap 50 orang calon anggota Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS).

Pj Walinagari Sikucua Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Junaidi pada Haluan, Jumat (29/12) di ruang kerjanya m enyebut, Bimtek pada calon KPPS ini telah dilaksanakan Senin (25/12).

“Bintek ini sengaja dilaksanakan lebih cepat, guna menekankan pada petugas yang akan bekerja di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk berlaku netral dan tidak berpihak pada salah seorang calon,” katanya.

Pada Bintek tersebut, dia menekankan pada calon KPPS untuk bisa idenpenden. “Kalau tidak bisa, agar mengundurkan diri,” jelasnya.

Kenetralitasan petugas, kata Junaidi, sangat berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan Pilwana. “Untuk petugas

yang akan dibentuk harus bisa menjalankan tugasnya,” terang Junaidi.

Bintek yang juga dihadiri oleh para Walikorong dan perangkat nagari, juga diingatkan oleh Junaidi, bahwa perangkat nagari dan wali korong juga harus berlaku netral. “Kalau tidak bisa netral, tolong ajukan cuti selama proses Pilwana,” katanya.

Dikatakan Junaidi, panitia Pilwana di nagari telah menjalankan tahapan Pilwana sesuai tahapannya. Seperti, sosialisasi,

membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ( PPDP ) serta melakukan Bintek bagi calon KPPS. “Insya Allah, Pilwana akan dapat berjalan sesuai tahapanya,” ungkap Junaidi.

Pada kesempatan itu dikatakan Junaidi, bahwa nagari yang dia pimpin merupakan salah satu dari 43 nagari pemekaran yang ada di Padang Pariaman. “Nagari Sikucua Timur merupakan nagari pemekaran dari Nagari Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam,” akunya.

Nagari Sikucua Timur ini, kata Junaidi, terdiri dari 8 korong. “Setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih, nagari ini memiliki pemilih lebih kurang 2.164 orang warga,” jelasnya.

Untuk itu Junaidi mengajak seluruh stakeholders yang ada di nagari untuk sama-sama menjaga keamanan selama tahapan PIlwana serta ikut mensosialisasi tahap demi tahap pelaksanaan Pilwana, sehingga Pilwana Sikucua Timur paling baik di Padang Pariaman. (h/ded)

Organisasi Mahyeldi Fans Club Terbentuk PADANG, HALUAN — Ditengah aktifitasnya yang padat mengurus Kota Padang, Walikota Mahyeldi ternyata mempunyai fans fanatik tersendiri. Setidaknya ini dibuktikan dengan terbentuknya organisasi masyarakat non politik berlabel Mahyeldi

Fans Club (MFC).

Ketua Mahyeldi Fans Club, Is Prima Nanda mengaku bangga dengan pola kerja serta kepemimpinan Walikota Padang, Mahyeldi.

Sosok, karakter dan kepedulian Mahyeldi memimpin Kota Padang saat ini dapat

dirasakan bagi kita warga Kota Padang, terutama di sektor pariwisata.

“Contohnya saat musim libur. Kota Padang sudah menjadi magnet yang menjadi lokasi kunjungan masyarakat baik yang berada di Provinsi Sumbar maupun privinsi tetangga,” sebutnya, Kamis (28/12).

Hal senada juga diucapkan Ketua Mahyeldi Fans Club Padang, Davip Maldian.

Menurutnya, organisasi Mahyeldi Funs Club ini, bukan organisasi politik. Melainkan ungkapan rasa kagun mereka terhadap sosok mahyeldi.

“Kita tetap mendukung program-program Pemko Padang,” tegasnya.

Lebih jauh disampaikan Davip, anggota organisasi Funs Club ini beranggotakan tokoh masyarakat, seniman, akademisi, ormas kepemudaan dan persatuan tuna rungu Kota Padang.

“Tugas dan program kita mendukung serta mempromosikan dan memberikan saran positif, dukungan kepda Mahyeldi untuk lima tahun ke depan,” tukasnya.

Adapun susunan kepengurusan Mahyeldi Funs Club Sumbar diketuai oleh Is Prima Nanda, Agus Suherman, Fery Zein. Sementara untuk Ketua Padang dipimpin oleh Davip Maldian, Murlis dan Hariyanto. (h/hel)

PENGURUS Mahyeldi Funs Club saat bersilatuhmi dikediaman Walikota Padang. IST www.harianhaluan.com

 Redaktur:Heldi Satria

 Layouter: Rahmi