Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SELASA,
31 JANUARI 2017 / 3 Jumadilawal 1438 H / Edisi: 111, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
DPRD WACANAKAN BENTUK PANSUS SPJ FIKTIF
Gubernur Harus Bertanggungjawab Sebagai kepala daerah harus ada penjelasan dari gubernur. Selama ini kalau kita lihat yang lebih banyak bicara Sekprov saja.” NOFRIZON Anggota DPRD Sumbar
PADANG, HALUAN — Menyikapi kasus dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif mencapai Rp43 miliar lebih oleh YSN, PPTK di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar, kalangan DPRD Sumbar mewacanakan membentuk panitia khusus (Pansus). Pansus ini bertujuan menelusuri penyalahgunaan
miliaran anggaran yang terjadi di dinas tersebut. Bahkan anggota DPRD menilai, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno harus ikut bertanggungjawab terhadap dugaan penyelewengan keuangan Negara tersebut. Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon kepada Haluan,
>> GUBERNUR hal 07
PENGAMAT MINTA YSN JADIKAN JUSTICE COLLABORATOR
Sekprov: YSN Setuju Gajinya Dipotong PADANG, HALUAN — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sumbar, Ali Asmar, memastikan bahwa YSN, aktor Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif di Dinas Perkajaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR), akan mengganti semua kerugian negara yang ditimbulkan akibat ulahnya. Bahkan untuk menutupi dugaan kerugian Negara yang mencapai Rp43 miliar lebih itu, YSN rela gajinya dipotong. Keputusan ini diambil setelah ada pertemuan antara tim Pemprov Sumbar yang diketuai Sekda, Ali Asmar, dengan YSN Jumat (27/1), pukul 14.00 WIB di Kantor Gubernur Sumbar. “Kalau pengembalian masih sebesar yang dulu (Rp500 juta, red).
Dalam putusan rapat kemarin (Jumat, red) beliau (YSN, red) berjanji dalam minggu ini akan mengusahakan tambahan. Besarnya tidak tahu tapi beliau sudah berjanji,” papar Ali Asmar kepada Haluan saat ditemui di ruang kerjanya Senin (30/1). Selain mengusahakan tambahan pengganti kerugian Negara dari SPJ fiktir tersebut, kata Sekda, YSN juga telah setuju untuk memotong gajinya langsung yang ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian bersama Pemprov Sumbar. “Pemotongan itu jalan dan dilakukan melalui bendahara saja,” ujarnya. Dilanjutkan Sekda, ALI ASMAR
>> SEKPROV: hal 07
DIPERIKSA BPK — YSN, PPTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumbar diduga terkait SPJ Fiktif puluhan miliar di dinas tersebut, Senin (30/1) di periksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK Perwakilan Sumbar. HUDA
YSN Diperiksa 12 Jam PADANG, HALUAN — YSN (inisial), oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Prasjaltarkim (sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), diperiksa selama kurang lebih 12 jam di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Senin (30/1).
Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penyelewengan anggaran pada Dinas Prasjaltarkim senilai Rp43 miliar, yang dilakukan YSN dengan motif Surat Pertanggungjawaban (Spj) fiktif.
>> YSN DIPERIKSA hal 07
KETUA DEWAN PERS YOSEP ADI PRASETYO
Wartawan Harus Kompeten dan Beretika
PEMIMPIN Umum Harian Haluan, Zul Effendi berbincangbincang dengan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Senin (30/1). ISHAQ
PADANG, HALUAN — Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menilai, dewasa ini pers dan profesi kewartawanan masih kerap dipandang sebelah mata. Padahal, kontribusi pers dalam sejarah pendirian republik dan pembangunan di masa kemerdekaan tak dapat dinafikan. Pengaruh etika dan kompetensi sebagian wartawan yang memprihatinkan, menjadi alasan kemerosotan marwah wartawan di tengah-tengah masyarakat.
Hal itu diungkapkan Stanley, panggilan akrab Yosep Adi Prasetyo kepada Haluan, di sela-sela Training Penyelesaian Sengketa Pers di Padang, Senin (30/1). Stanley memaparkan beberapa persoalan dan isu yang berkembang seputar kewartawanan, serta langkah-langkah yang akan diambil Dewan Pers untuk mengembalikan marwah profesi kewartawanan ke tempat yang seharusnya. Pertama, Stanley menegaskan bahwa kesejahteraan wartawan ber-
SIDANG DUGAAN SUAP 12 RUAS JALAN SUMBAR DI APBN-P 2016
Putu Minta Hukuman yang Adil 05.16 12.39 16.03 18.42 19.55
Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali. (QS Asy Syuura Ayat 10)
JAKARTA, HALUAN — Politisi Partai Demokrat I Putu Sudiartana, terdawak kasus suap penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 12 ruas jalan di Sumbar dalam APBN Perubahan 2016, mengaku bersalah kepada majelis hakim. “Hukumlah saya yang seadilnya untuk bisa kembali ke masyarakat. Saya salah dan saya sudah memahami kesalahan saya,” ujar Putu, saat diperiksa sebagai terdakwa, di Pengadilan Tipi
>> PUTU hal 07
banding lurus dengan kualitas pemberitaan yang dihasilkan. Bagaimanapun, berita yang berkualitas akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga dengan sendirinya rasa hormat terhadap profesi wartawan juga muncul di belakang itu semua. Kedua, Stanley menilai pentingnya meningkatkan kompetensi wartawan di tengah tsunami informasi saat ini. Karena bukan tidak mungkin, saat Indonesia menyatakan diri
menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka dalam satu-dua tahun ke depan Indonesia bisa saja kedatangan wartawanwartawan berkualitas dari negara Asean lain, dengan bahasa Inggris yang baik dan etika yang baik. Bisa saja, kedatangan mereka untuk menempati posisi-posisi penting di keredaksian pers yang ada di Indonesia. “Mengingat itu, bagaimanapun
>> WARTAWAN hal 02
LUMPUH SEJAK LAHIR
Siska Ingin Sekolah dan Minta Mesin Jahit Laporan:
OKIS MARDIANSYAH
D
IUSIANYA yang semangkin dewasa, Siska (26), warga Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), memang terlihat sangat memprihatinkan. Sebab, selain tidak bisa menikmati pertumbuhan normal layaknya perempuan seba-
yanya, ia juga tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Bahkan sejak lahir ia tidak pernah mengenal yang namanya teman, selain orangtua, dan adik-adiknya. Sulbaida (45) dan Asraf (48), kedua orangtuanya yang selalu setia merawat Siska hingga tumbuh dewasa, namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak, sebab terkendala oleh faktor ekonomi. Saat disambangi Haluan di
>> SISKA hal 07
JIKA ANGGOTA DPR TAK DITAMBAH
Sumbar Kehilangan 3 Kursi DPR RI JAKARTA, HALUAN — Jika jumlah kursi DPR tidak ditambah pada Pemilu 2019 nanti maka berdampak pada pengurang kursi di sejumlah provinsi, termasuk Sumatera Barat yang akan kehilangan 3 kursi. Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy, di Jakarta, Senin (30/1) mengatakan, jika penambahan jumlah kursi tidak bisa dilakukan, Pansus RUU Pemilu DPR RI mempertimbangkan semua aspek. “Sehingga keputusan yang diambil nantinya bisa diterima semua pihak dan www.harianhaluan.com
Redaktur: ALMUDAZIR
berimplikasi positif dalam hal konsolidasi demokrasi secara terus menerus,” kata Lukman Edy. S ebenarnya menuru t anggota DPR dari Dapil Riau itu, usulan penambahan jumlah anggota DPR diawali pada saat RDPU (Rapat Dengar P endapat Umum) Pansus dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati pemilu. Ada salah satu LSM mengusulkan opsi penambahan jumlah anggota DPR disamping opsi lainnya un
>> SUMBAR hal 07 Layouter: IRVAND