EKSEKUTIF

Kamis Pon 16 Februari 2023

Pemkot Malang Agendakan Pesta Kampung Tematik di Bulan Maret

Kota Malang, Bhirawa

Keberadaan Kampung tematik terus didorong agar semakin menarik dan menjadi cirikhas Kota Malang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang menyiapkan program khusus agar Kampung Tematik, mampu menunjukan kelebihanya.

Kampung Tematik akan dibuatkan pesta khusus, pada Bulan Maret mendatang. Kepala Disporapar, Baihaqi, mengemukakan, jika pesta Kampung Tematik ini akan digelar bekerjasama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Paguyuban Kakang Mbakyu (Pakandayu).

“Disporapar menyiapkan Pesta Kampung Tematik Minggu (12/3/ 2023) di Malang City Point,” tukas Baihaqi kepada wartawan Rabu (15/2/2023) kemarin.

Event tersebut, menurut Baihaqi, akan melibatkan 23 Pokdarwis yang ada di Kota Malang. Baihaqi, menyebut, persiapan menuju giat tersebut telah diawali dengan sialturahmi bersama lurah dan Pokdarwis di Kota Malang. Pesta Kampung Tematik yang juga merupakan agenda dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-109 Kota Malang ini nantinya akan dikemas dengan berbagai kegiatan, antara lain lomba kreasi anak-anak dari Kampung Tematik, pentas budaya dan juga akan ada pameran produk unggulan.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi kami bersama Pakandayu

Kota Malang untuk bersama memberikan sentuhan kepada kampung tematik di Kota Malang agar semakin menarik untuk dikunjungi,” jelas Baihaqi. Baihaqi, menambahkan, Disporapar memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak-pihak yang turut andil pada kegiatan tersebut.

“Ini adalah salah satu bentuk semangat kolaborasi. Kita bertekad

Kota Malang sebagai kota wisata, jadi destinasi wisata harus kita kelola dengan baik. Itulah sebab- nya penting sekali melakukan dialog hari ini,” sambung Baihaqi. ia lantas menyebutkan tidak bisa menjalankan tugas sendiri tanpa adanya dukungan darii Pokdarwis dan Lurah sebagai pemangku wilayah.

“Jalinan kerja sama yang sudah baik ini harus terus kita tingkatkan sehingga kegiatan-kegiatan yang akan datang bisa dijalankan dengan lancar dan baik,” tukasnya.

Ditambahkannya, event-event yang bersifat skala kota, regional bahkan internasional sedang dan terus dilakukankan Kota Malang.

“Pesta dan penampilan spektakuler anak kampung tematik.

Kami akan melaksanakan kegiatan untuk mencari talentatalenta, keahlian-keahlihan, kreativitas, identitas anak-anak dari kampung tematik,” terangnya. Setelah dilombakan, hasilnya nanti akan dijadikan sebagai alat promosi. Melihat kampung tematik yang ada, dikatakan Baihaqi memang perlu ada sentuhan.

“Kita kuatkan lagi, kemudian harus ada ciri khasnya,” tukasnya. Dicontohkan dia, mempromosikan Kampung Warna-Warni, kemudian ketika nanti ada rombongan wisa- tawan, tentu harus sebaik mungkin memberikan suguhan yang ditampilkan dengan baik.

“Jika kampung-kampung tematik di Kota Malang mem- butuhkan fasilitasi, tentunya kami siap mendukung. Tentu saja harus dilakukan komunikasi terlebih dahulu,” pungkas Baihaqi. [ mut.dre ]

Dirjen Keuda Kemendagri Dorong Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan

Kota Batu, Bhirawa

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu membutuhkan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah serta solusi permasalahan SDM. Hal ini untuk mengatasi masalah tidak maksimalnya penyerapan belanja Daerah meskipun PAD Kota Batu tergolong tinggi.

Untuk itu pemkot menggelar Rapat Konsultasi Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Ditjen Keuda Kemendagri di Senyum Hotel, Kota Batu, Selasa (14/2) malam. Mengawali rapat konsultasi, Penjabat (Pj) Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi Kota Batu adalah penyerapan belanjanya yang tidak maksimal. Padahal sebagai Kota Wisata, Batu memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi.

Wali Kota Lantik Pengawas dan Kepala Sekolah

Kota Madiun, Bhirawa

Mutasi pejabat di lingkup Dinas Pendidikan Kota Madiun bergulir. Total ada 59 pejabat yang terdiri atas pengawas, kepala TK, SD, dan SMP Negeri di Kota Madiun. Prosesi pelantikan dipimpin oleh

Wali Kota Madiun Maidi di Pahlawan Religi Center (PRC) dini hari, Selasa (14/2).

Tak sampai di situ saja. Prosesi pelantikan yang biasanya menggunakan jas formal juga diganti dengan pakaian muslim serba putih untuk menyesuaikan lokasi terselenggaranya acara.

Menurut Wali Kota Maidi, hal ini dilakukan agar terkenang oleh seluruh peserta. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun, Maidi mengimbau kepala sekolah untuk bisa menjadi teladan di institusi yang dipimpinnya.

“Pemimpin itu terus belajar. Harus terus berupaya menjadi yang terbaik agar dicontoh oleh stafnya,”kata

Wali Kota Maidi. Tidak hanya itu, Wali Kota juga mendorong kepala sekolah untuk terus berinovasi meningkatkan pendidikan. Serta, terus belajar agar bisa mengikuti perkembangan zaman.

“Salah satunya IT. Sebentar lagi saya akan bagikan laptop untuk guru dan siswa. Kepala sekolah juga harus menguasai IT. Jangan sampai kalah dengan guru dan siswanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap dengan mutasi kepala sekolah ini bisa meningkatkan pendidikan di Kota Pendekar. “Perubahan itu nyata. Untuk mendukung perubahan butuh ilmu pengetahuan yang adanya di sekolah, di pendidik. Maka pendidik harus melek perubahan,” tandasnya. Kepada para pejabat yang dilantik, Wali Kota pun berpesan untuk senantiasa menjadi teladan dan terus belajar. “Jadi pemimpin harus bisa ditiru. Maka, jadilah pemimpin yang baik. Dengan begitu akan membawa kebaikan bagi semua,” tegas Wali Kota. [dar.dre ]

Wali Kota Maidi Gelar Rakor Bersama Stakeholder

Kota Madiun, Bhirawa

Kerukunan dan keamanan kota menjadi tanggung jawab bersama.

Maka dari itu butuh sinergitas antar seluruh pihak. Hal itu seperti yang diungkapkan Wali Kota Maidi saat memimpin rakor forkopimda bersama perguruan pencak silat dan stakeholder di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Rabu (15/2/2023).

“Kota yang baik itu harus dinamis. Maka seiring dengan perubahan-perubahan yang ada di kota, kerukunan dan ketertiban harus dijalankan bersama,” kata Wali Kota Madiun, Maidi

Lebih lanjut Wali Kota mengatakan, antar instansi harus terjalin komunikasi yang baik agar ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar dapat terjadi.

“Harus saling rukun. Kalau ada masalah diselesaikan bersama,” ucapnya. Kota yang kondusif, lanjut Wali Kota, tak hanya membuat nyaman yang tinggal disana. Namun juga membuat nyaman orang luar kota yang datang ke kota ini. Juga, menarik minat investor untuk berinvestasi di kota.

“Maka saya harap mari jaga kondusifitas kota,” tegas Wali Kota. Sementara itu, Wakapolres Madiun

Kilas Birokrasi

Wali Kota Sampaikan Terobosan

Dapur Umum Gas Metan

Kota Madiun, Bhirawa

Terobosan menarik Wali Kota Madiun, Maidi dalam memimpin Kota Madiun kembali menarik perhatian media. Kali ini GPR TV yang tertarik untuk mengulas terkait terobosan Dapur Umum 2G di areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo.

Dialog dengan Wali Kota Maidi saat menjadi nara sumber GPR TV, media dari Kementerian Kominfo RI dalam program Kominfo News Room, Selasa (14/2) malam.

‘’Dimanapun sampah itu merupakan masalah. Kalau di Kota Madiun, sampah ini menjadi berkah. Dari sampah itu kita kelola dengan baik dan menghasilkan gas metan,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi saat menjadi nara sumber GPR TV.

Dikatakan oleh orang nomor satu di Pemkot Madiun itu, gas metan yang dihasilkan tersebut lantas dimanfaatkan untuk dapur umum. Wali Kota membuat dapur umum gratis tak jauh dari TPA.

Dapur umum itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Wali kota juga menyediakan garam gratis. Tak ayal dinamakan dapur umum 2G. Yakni, gratis gas dan garam.

Selain itu, lanjut Wali Kota Maidi, gas metan yang dihasilkan juga sudah disalurkan ke perumahan warga sekitar TPA.

Setidaknya sudah ada 300 KK lebih yang sudah teraliri gas metan.

Berkat aliran itu, masyarakat tidak perlu lagi membeli gas elpiji. Masyarakat bisa berhemat. Sedang, rumah yang belum teraliri bisa datang ke TPA untuk memasak di dapur umum tersebut.

‘’Jadi sampah sudah kita pilah sejak dari awal. Melalui bank sampah yang ada di masyarakat. Sampah non organik didaur ulang menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Sedang, sampah organik dibawa ke TPA,’’ ungkapnya. [dar.dre]

Kota, Kompol Supriyono juga menyatakan, terkait rencana Hari Raya Idul Fitri nanti tidak ada banner yang dibuat oleh Perguruan Silat terutama di Kota Madiun dan tidak boleh membatasi atau mengklaim wilayah sebagai basis.

Ditempat yang sama, Kajari Kota Madiun, Bambang Panca Wahyudi berharap bahwa setiap ada permasalahan jangan disangkut pautkan dengan perguruan Silat, sehingga masalah tidak melebar.

“Kota Madiun merupakan kota yang indah dan nyaman sehingga jangan sampai dirusak oleh halhal yang negatif. Karena perma- salahan sekecil apapun sekarang bisa langsung terdengar sampai Jakarta, serta langsung merusak citra Kota yang sama - sama kita cintai ini,” pungkasnya Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Wali Kota Madiun, Maidi bersama Sekda dan Forkopimda, Wakapolres Madiun Kota Kompol Supriyono beserta PJU, Kajari Kota Madiun Bambang Panca W SH.,MH, Dansatpom Lanud AU Letkol CPM Mucharam Rachman,Kapten Inf Misto Pasi Intel Kodim 0803 Madiun beserta Ketua Perguruan Pencak Silat dan tamu undangan lainnya. [ dar.dre]

“Kota Batu memiliki potensi pariwisata, pertanian, dan UMKM. Dengan berbagai potensi ini, kami ingin di tahun 2023 PAD serta penyerapannya melebihi dari harapan. Mohon bimbingan dan arahan dari bapak Dirjen agar kami tidak salah langkah dan bisa membuat perencanaan dengan tepat,” harap Aries, Selasa (14/2) malam.

Direktur Jenderal (Dirjen)

Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr Drs Agus Fatoni MSi langsung memenuhi permintaan Pj walikota. Ia menguraikan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah serta solusi permasalahan SDM.

Agus Fatoni memaparkan bahwa suatu daerah harus memiliki PAD yang jelas yang ditunjang oleh SDM yang berkompeten. Sejatinya Kota Batu mempunyai potensi yang besar. Karena itu Fatoni mendorong Pemkot Batu agar dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan baik.

“Kota Batu adalah kota wisata yang punya potensi, lokasinya strategis, ada ba- nyak hotel, restoran dan tempat wisata. Ini potensi yang luar biasa yang harus dimanfaatkan,” ujar Fatoni.

Ia menambahkan, sumber peningkatan PAD dapat berasal dari upaya pemda dalam mengelola dengan baik sumber daya yang ada. Hal ini meliputi potensi serta keunggulan yang terdapat di daerah tersebut. Sementara untuk peningkatan PAD lainnya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, serta dengan memaksimalkan peran serta BUMD. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah bisa dilakukan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. “Ekstensifikasi berarti memperluas pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dipungut, dan intensifikasi berarti mengoptimalkan yang sudah dipungut,” jelas Fatoni. Kemudian dalam mengelola pemerintahan, katanya, besarnya anggaran bukanlah hal yang utama. Namun kapasitas SDM menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Pemda. Karena SDM menjadi faktor kunci suksesnya pengelolaan pemerintahan. Adapun kunci penyelesaian masalah SDM adalah M+3K+I. Yaitu, perubahan mindset yang tepat, kompetensi, komitmen, dan kekompakan yang didukung dengan inovasi. Kata kunci peningkatan kemandirian fiskal adalah memanfaatkan seluruh potensi yang ada, sumber daya alam dan sumber daya manusia. “Dan yang jangan sampai dilupakan adalah tingkatkan kapasitas SDM, lakukan inovasi dan kreatif,” pesan Fatoni. [nas.dre]

Wakil Bupati Berharap 21 Desa Berkembang Mampu Menjadi Desa Mandiri

Gresik, Bhirawa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Gresik, menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah. Diikuti sebanyak 124 TPP, kegiatan dilaksanakan di Putri Mijil Pendopo Bupati Gresik, Rabu (15/2).

Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Abu Hassan. Tujuan Rakor untuk meningkatkan kapasitas pendamping dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan.

Baik di bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Wabup Aminatun Habibah mengatakan, diperlukan peningkatan kapasitas pendamping. Ini diharapkan mampu mendorong desa menjadi desa Siap. Sesuai program prioritas Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik.

“Ada berbagai informasi teknologi yang harus diserap dan dipahami oleh kepala desa. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tugas TPP mengedukasi, memberikan masukan ataupun usulan kepada kepala desa, “terangnya. Dikatakan, Pemkab Gresik senantiasa mendorong desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) nya. Ini bergantung kepada kepala desa.

Selain itu, bagaimana meningkatkan 21 desa berkembang ini ke status maju lanjut ke desa mandiri. Desa mandiri tidak sekedar julukan pada administrasi. Namun mandiri secara riil. Artinya kepala desa dan perangkat dapat mengangkat potensi yang ada di desa. Pada kesempatan sama, Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik, Abu Hassan menjelaskan, Bupati dan Wakil Bupati Gresik sudah mencanangkan program yang luar biasa terutama untuk desa desa di Kabupaten Gresik. “Hampir 1 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digulirkan ke desa. Baik untuk ADD, DD, BK dan top down semua disalurkan ke desa, “ungkapnya.

Kadis PMD Abu Hassan berharap, hadirnya TPP bisa memfasilitasi dan membantu program Bupati dan Wakil Bupati, utamanya dalam pemberdayaan masyarakat desa. Perlu diketahui bahwa 3 Prioritas dana desa di tahun 2023 ini pertama adalah pemulihan ekonomi.

“Alhamdulillah beberapa desa sudah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi, baik itu berupa dibukanya lumbung pangan yang ada desa, dibukanya aset wisata desa maupun kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat, “terangnya. Kedua, Abu Hassan melanjutkan, bagaimana DD bisa intervensi terhadap program program nasional yang menjadi prioritas desa. Dirinya menyebutkan nilai stunting dari angka 24 % sekarang tinggal 10,6 %, begitu juga angka kemiskinan dari 14 % sekarang menjadi 11%.

Prioritas ketiga adalah mitigasi bencana perlu diketahui Kabupaten Gresik berhimpitan dengan sungai Bengawan Solo, Kali Lamong, dan Kali Surabaya. Alhamdulillah banjir yang dulu sering meluap di tahun terakhir ini meskipun banjir namun dalam hitungan jam sudah surut kembali.

“Bagaimana desa untuk bisa menciptakan mitigasi bencana. TPP harus bisa melakukan pendekatan dengan kepala desa. Mulai dari sosialisasi, menentukan lokasi titik kumpul, hingga evakuasi saat terjadi bencana, “katanya. Tidak hanya itu, Kabupaten Gresik tiap tiap desa sudah dianggarkan untuk melindungi 100 orang pekerja rentan. Peran TPP wajib mengingatkan Kades dan perangkatnya. “Sudahkah 100 orang di tiap desa yang dilindungi BPJS ketenagakerjaan itu sudah disetorkan apa belum,” tambahnya. Dirinya berharap, TPP dapat memfasilitasi desa untuk memberdayakan BUMDes. [eri.dre]