JATIM MEMBANGUN Satu Desa Belum Surut, Datangkan Pompa Air dari Dinas PU SDA Jawa Timur

Pasuruan, Bhirawa

Pemkab Pasuruan mendatangkan pompa air untuk menyedot genangan air banjir di Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, di Kabupaten Pasuruan, Rabu (15/2). Pompa air digunakan supaya rumah warga yang hingga saat ini terendam air banjir, cepat surut.

Camat Rejoso, Achmad Hadi mengungkapkan bahwa ada satu desa di Rejoso Lor hingga hari ke-7 masih terendam air banjir. Keting- gian air banjir antara 10-40 sentimeter. Totalnya ada 1.098 KK yang masih terdampak banjir. Karena banjir masih merendam

Kelana Jatim

BPBD Sampang: Tanah di Sampang Sulit Menyerap Air

Sampang, Bhirawa

Struktur tanah di Kabupaten Sampang, Madura, ternyata sulit untuk menyerap air. Hal itu diungkap kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang , Asroni,Rabu (15/3).

Menurutnya, kondisi kabupaten Sampang kalau musim kemarau kekeringan, dan kalau musim penghujan kebanjiran. Ini yang perlu dipikirkan bersama, agar struktur tanah di kabupaten Sampang kedepan bisa lebih baik.

Menanam pohon , lanjutnya, salah satu dampak positif pada struktur tanah, juga untuk meminimalisir terjadinya banjir. Minimal ditanam di sepanjang hulu sungai kali Kamoning. “Disana kan ada jalan inspeksi kanan kiri (bantaran sungai). Perlu penanaman pohon,” katanya.

Namun ia juga menegaskan perlu dipilih tanaman dengan potensi bisa menyerap air. Kalau memang ada, lanjutnya, tanaman yang juga tidak disukai masyarakat.

“Jenis tanaman yang sudah besar yang kiranya tidak disukai masyarakat. hingga potensi ditebang sedikit,” Tebang 1 pohon, tanam minimal 2 pohon,” papar dia.

Terkait hal ini Asroni juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, salah satunya dengan tidak menebang pohon sembarangan.(lis.gat)

Korupsi Proyek Irigasi Mantan Kadis Pertanian Mojokerto Dijebloskan ke Penjara

Mojokerto, Bhirawa

Setelah beberapa waktu menerima putusan dari Mahkamah

Agung ( MA) Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, akhirnya mengeksekusi Eks Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Suliestyawati (62) di Rumahnya Kranggan Kota Mojokerto, Selasa (14/2) siang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Sulvia Triana Hapsari mengatakan, vonis terpidana Suliestyawati sudah inkrah, setelah permohonan kasasinya ditolak MA. Terpidana dinyatakan bersalah melakukan pidana pasal 3 UU. RI no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Untuk itu kami melakukan eksekusi putusan atas nama Suliestyawati. Putusan MA tersebut terpidana dipidana selama 3 tahun 6 bulan danndenda 50 juta, subsider 2 bulan kurungan, kata Kajari di kantornya kemarin.

Adapun tindak pidana yang dilakukan terkait perkara korupsi proyek irigasi air tanah dangkal atau sumur dangkal. Suliestyawati dinyatakan bersalah melakukan korupsi pembangunan irigasi air tanah dangkal atau sumur dangkal tahun 2016.

Saat itu, ia menjabat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto selaku pelaksana pekerjaan tersebut.

Proyek dengan nilai kontrak Rp 3.709.596.000 itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian dari APBN tahun anggaran 2016. Sumur dangkal kala itu dibangun untuk kelompok tani di 38 titik yang tersebar di 10 Kecamatan. Perbuatan Suliestyawati merugikan negara Rp 474.867.674.[min.gat]

Bahas Skema Penanganan Kemiskinan Ekstrim, Wali Kota Mojokerto Undang PKH Kemensos RI

Kota Mojokerto, Bhirawa

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengundang puluhan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk membahas skema penanganan kemiskinan ekstrim di Kota Mojokerto, yang ditempatkan di Rumah Rakyat Kota Mojokerto, Selasa (14/2) sore.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam penjelasannya kepada puluhan pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH ) Kementerian Sosial RI. Jika tujuan mengundang kali ini, diajak berdiskusi terkait skema pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Kota Mojokerto.

Untuk itu kita clearkan dulu datanya, setelah data nya clear kita lakukan intervensi program agar tidak tumpang tindih, sehingga membawa dampak, dan akuntabel. Dan, antinya, skema pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Mojokerto akan dilakukan bersama-sama, sinergi dan kolaborasi dengan beberapa dinas terkait.

“Kedepan akan ada banyak dinas yang bersinergi, bersamasama menghapuskan kemiskinan ekstrim di Kota Mojokerto,” terang Ning Ita panggilan akrab Wali Kota yang satu ini..

Turut hadir mendampingi wali kota dalam forum tersebut, Kepala Dinas Sosial, Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kota Mojokerto, Choirul Anwar.[min.gat] enam dusun di satu desa, pihaknya meminjam pompa air dari Dinas PU SDA Jawa Timur.

“Desa Rejoso Lor letaknya paling rendah di antara desa lain. Sehingga, harus dipompa agar cepat surut. Dan sejak kemarin, kita memompa air banjir untuk dibuang ke anak Sungai Rejoso. Untuk pompa airnya, kita pinjam dari Dinas PU SDA Jawa Timur,” urai Achmad Hadi, Rabu (15/2).

Sementara itu, warga yang terdampak banjir masih disuplai makanan siap saji. Dapur umum swadaya di Halaman Masjid Jami Roudlotul Muttaqin Rejoso Lor masih beroperasi.

“Banjir di Kecamatan Rejoso tinggal di Desa Rejoso Lor. Untuk Desa Toyaning, Patuguran, Jarangan, Arjosari dan Kedungbako sudah surut,” tambah Achmad Hadi. [Hil.gat]

Bhirawa/Hilmi Husain Petugas saat memompa air banjir di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Desa Rejoso Lor yang

Motivasi Imam Masjid, Pemprov Jatim Siapkan Rp31 Miliar Melalui DMI

Tuban, Bhirawa Keberadan masjid-masjid di Jawa

Timur harus bisa memberikan manfaat bagi warga di sekitarnya, baik secara ekonomi, sosial, dan aspek lainnya. Tidak hanya berkaitan dengan dakwah Islam sebagai tujuan utama, juga sebagai pusat pengembangan umat.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bekerjasama dengan DMI Jawa Timur memberikan apresiasi kepada imam masjid di Jawa Timur berupa Dana Kehormatan Imam.

Kebijakan ini guna mendukung syiar islam dan memotivasi imam. Dana kehormatan bagi imam di Jawa Timur mencapai Rp 31 milyar yang bersumber dari dana Hibah Provinsi Jawa Timur.

“Terkhusus untuk Kabupaten Tuban kami alokasikan dana Rp 1 milyar bagi 400 imam di kabupaten Tuban,” kata Ketua PW DMI Jatim, H Muhammad Roziqi saat melantik PC DMI Kabupaten Tuban masa khidmat 2022-2027, di Pendopo Krido Manunggal kemari lusa (14/2).

Mantan Kakanwil Kemanag Jatim ini juga meminta agar segera dilakukan pendataan dengan melibatkan pengurus DMI dan takmir hingga tingkat desa.

Muhammad Roziqi yang juga Ketua Baznas Jawa Timur lebih lanjut mengungkapkan, DMI harus mampu mewujudkan masjid yang membawa manfaat bagi warga di sekitarnya. Manfaat tersebut bukan hanya berkaitan dengan dakwah Islam, tetapi juga manfaat ekonomi, sosial dan as- pek lainnya.

“Karenanya perlu ada kolaborasi antara pengurus DMI dan Pemkab Tuban serta masyarakat,” ungkapnya.

Keberadan masjid juga harus menjadi pusat pengembangan umat.

Karenanya, perlu dikembangkan koperasi masjid berbasis syariah. Sehingga masjid bukan hanya berupa dakwah namun juga penggerak ekonomi jamaah. Selain bidang ekonomi, pengurus masjid dapat menyelenggarakan kegiatan sosial lainnya, diantaranya bakti sosial dan donor darah.

Sementar itu, Staf Ahli Bupati Tuban, Yudi Irwanto menyampaikan pesan Bupati Tuban kepada pengurus DMI Tuban untuk senantiasa berkolaborasi dengan Pemkab Tuban kaitannya peningkatan kualitas sum- ber daya manusia di kabupaten Tuban. Penguatan karakter berlandaskan tuntunan dan kaidah Islam menjadi modal penting pembangunan.

“Pengurus DMI diharapkan menjadi teladan bagi jamaahnya,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Ketua PD DMI Tuban, H Ashabul Yamin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada pengurus. Amanah tersebut akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. “Kami juga mohon arahan dan petunjuk dari PW DMI Jatim dan Pemkab Tuban agar selalu bisa berkontribusi bagi masyarakat Kabupaten Tuban,” kata H Ashabul Yamin yang juga Ketua PC Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kabupaten Tuban, (15/2). (Hud.gat)

Tahun 2023 Kuota Calon Jamaah Haji Kabupaten Blitar Capai 1.000 Orang

Kabupaten Blitar, Bhirawa Jumlah atau Kuota Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Blitar tahun 2023 ini diperkirakan akan mencapai sebanyak 1000 orang.

Plh. Kepala Kemenag Kabupaten Blitar, Syaikul Munib mengatakan Kuota Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Blitar tahun 2023 ini diperkirakan akan mencapai sebanyak 1000 orang, dimana jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu kuota yang diperoleh Kabupaten Blitar hanya sekitar 300 orang saja.

“Tahun ini kuota Calon Jamaah Haji Kabupaten Blitar dapat mencapai 1000 jemaah,” kata Syaikul Munib.

Lanjut Syaikul Munib, dengan adanya penambahan jumlah kuota CJH yang mencapai 1.000 jamaah ini pihaknya mengakui mengalami kekurangan anggaran. Sehingga pihaknya juga telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 450 juta yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar untuk dana operasional haji, pada Jum’at (10/2) lalu.

“Kebutuhan anggaran sebesar Rp. 450 juta ini kami ajukan agar tidak menjadi tambahan beban bagi Calon Jamaah Haji asal Kabupaten Blitar yang akan berangkat tahun ini,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Munib, sebelumnya dana operasional Haji Kemenag Kabupaten Blitar sebesar Rp. 250 juta, sehingga dengan adanya tam- bahan anggaran sebesar 450 juta rupiah, anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk mempersiapkan kebutuhan haji.

“Penambahan anggaran ini akan dipergunakan mulai dari pelatihan hingga akomodasi keberangkatan haji untuk jamaah Kabupaten Blitar, dimana usulan tersebut juga telah disepakati oleh DPRD Kabupaten Blitar melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Tambah Munib, kebutuhan anggaran Haji di Kabupaten Blitar pada tahun ini mencapai Rp. 700 juta yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional seperti transportasi, seragam, konsumsi dengan jumlah jamaah yang mencapai sebanyak 1.000 orang. Sehingga dana yang ada sebanyak Rp. 250 juta masih kurang sebanyak Rp. 450 juta yang telah diusulkan.

Secara terpisah Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso mengatakan hasil Rapat Kerja Komisi IV dengan DPKAD, Bagian Kesra dan Kemenag, soal fasilitasi pelayanan jamaah haji telah disetujui adanya penambahan dana oprasional Haji tahun 2023, dimana kuota Calon Jamaah Haji Kabupaten Blitar mengalami penambahan mencapai 1.000 orang yang nantinya akan masuk dalam perubahan anggaran keuangan tahun 2023 ini. “Selain itu anggaran yang kita pasangkan masih dalam suasana covid dulu, dengan estimasinya yang berangkat haji sekitar 400an dan ternyata sekarang ini menjadi 1000 orang,” terang Sugeng. Htn.gat

Bupati Jombang Serahkan 1086 Sertifikat PTSL Warga Betek Mojoagung

Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Kepala Kantor ATR/BPN Jombang, Kresna Fitriansyah menyerahkan sebanyak 1086 sertifikat Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistemastis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 kepada warga Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, , Rabu (15/2).

Penyerahan sertifikat dilaksanakan di halaman Masjid Al-Amin di desa setempat bersamaan dengan peresmian Masjid Al-Amin, Betek, Mojoagung, Jombang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran ATR BPN Kabupaten Jombang yang telah memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat

Kabupaten Jombang, terutama dengan selesainya sertifikat warga Desa Betek, Kecamatan Mojoagung,” kata Bupati Jombang. Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, dengan adanya sertifikat tanah program PTSL, masyarakat kini telah memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat dan sah, sehingga diharapkan di masa depan tidak ada lagi sengketa atas kepe- milikan tanah. “Selain itu dengan adanya kepemilikan sertifikat tanah, kualitas dan taraf hidup masyarakat juga dapat meningkat,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

“Pergunakan sertifikat tanah ini dengan bijak, sebab sebagai aset pemanfaatan atas tanah dapat dioptimalkan, sehingga peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi pun terbuka lebar selama masa kepemilikan aset,” ucap Bupati Jombang memberikan pesan.

Kepala Kantor ATR/BPN Jombang, Kresna Fitriansyah menyampaikan bahwa, program PTSL Desa Betek tahun 2022 telah selesai sesuai target yakni sebanyak 1086 sertifikat. Sedangkan untuk tahun

2023 targetnya sebanyak 850 sertifikat.

Dia berpesan kepada masyarakat apabila tanahnya sudah bersertifikat, diharapkan patoknya tetap dijaga sebagai batas fisik. Sertifikat yang telah diterima juga diharapkan untuk diteliti kembali untuk segera mendapatkan perbaikan.

“Tahun ini kami juga mendapatkan amanah untuk menyelesaikan waqaf keagamaan dan masyarakat, baik dari Muhammadiyah, NU maupun perseorangan,” ujarnya.

“Dengan harapan agar ada kepastian hukum dengan aset tersebut dan menghindari sengketa tanah. Saat ini masih melalui proses pendataan,” tutupnya. (rif.gat)