Gus Muhaimin Dilapori Banyak Persoalan di Jatim

Surabaya, Bhirawa

Ketua Umum DPP Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB)

Abdul Muhaimin Iskandar menyebut banyaknya persoalan di Provinsi Jawa

Timur menjadi agenda nasional masa depan.

Hal itu disampaikan Gus Muhaimin, sapaan akrabnya usai menginventarisir dan menerima mandat daerah yang dilaporkan Bupati dan Wali Kota dari PKB di Jatim dalam acara “Mandat daerah untuk Indonesia” di Hotel Majapahit, Rabu (15/2).

Persoalan tersebut antara lain soal reformasi agraria, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar daerah, kearifan lokal, pertanian, ketenagakerjaan, pernikahan dini, sumber daya alam hingga kekayaan lokal yang belum optimal.

“Problem-problem yang muncul ini membutuhkan penanganan secara nasional. Ini saya terima menjadi agenda Indonesia masa depan. Agenda daerah yang terangkum dalam mandat daerah adalah agenda nasional kita,” ungkapnya.

Menurut Gus Muhaimin, banyaknya persoalan tersebut sangat penting dan perlu dibuat agenda bersama. Sehingga pemerintahan siapapun nanti yang melanjutkan periode sampai 2024 siap dengan persoalan dan tantangan secara riil.

“Sehingga bisa mengatasinya dengan cepat. Nah itulah kira- kira mandat daerah yang meminta supaya beberapa pekerjaan tertunda menjadi prioritas,” terangnya. Dalam acara ini, Budayawan Sujiwo Tejo didapuk menjadi moderator. Budayawan Kelahiran Jember ini pun menilai bahwa partai

Kilas Dewan

Dapil Pemilu 2024 di Kabupaten Pasuruan Tidak Ada Perubahan

Pasuruan, Bhirawa

Daerah pemilihan (dapil) pada gelaran Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Pasuruan sudah tidak ada perubahan. Penetapan itu dikeluarkan oleh KPU RI, pada Kamis (9/2) kemarin.

“KPU RI sudah menetapkan dapil di Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Pasuruan. Artinya, sudah tidak ada perubahan,” ujar Komisoner Devisi Teknis dan Penyelenggaraan, KPU Kabupaten Pasuruan, Fatimatuz Zahro, Rabu (15/2).

KPU Kabupaten Pasuruan sebelumnya sudah melakukan uji publik dalam skema perubahan dapil di Kabupaten Pasuruan. Yakni 7 dapil, 5 dapil dan dapil tetap alias 6 dapil.

“KPU RI tetap memilih 6 dapil, yang baru dilakukan 1 kali.

Sebelumnya, semua hasil uji publik sudah kita setorkan,” jelas Fatimatuz Zahro.

Pihaknya merinci, formasi total 6 dapil di Kabupaten Pasuruan adalah Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Gempol, Beji, Bangil. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Wonorejo, Rembang, Kraton, Pohjentrek. Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Grati, Nguling, Lekok, Rejoso.

Kemudian, dapil 4 terdiri dari Kecamatan Lumbang, Kejayan, Pasrepan, Gondangwetan, Winongan. Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Tosari serta dapil 6 terdiri dari Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen. [hil.dre]

DPRD Pamekasan Paripurnakan Penetapan

Raperda Penyelenggaraan Kearsipan

Pamekasan, Bhirawa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Pamekasan, melalui rapat paripurna menetapkan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan.

Rapat penetapan perda tersebut dihadiri Wakil Bupati

Pamekasan, RB Fattah Jasin, Forkopimda, Kepala OPD terkait, pimpinan dan anggota dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD

Pamekasan, Hermanto, Rabu (16/2).

Penetapan raperda Penyelenggaan Kearsipan menjadi Perda kabupaten Pamekasan sudah melalui proses pembahasan panjang sehingga akhirnya mendapat persetujuan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, melalui Nomor : 188/52/432.013/2023.

Kemudian, sidang paripurna ini menetapkan dengan pengesahan dan penandatangan perda Penyelenggaan Kearsipan oleh Ketua DPRD

Pamekasan, Halili Yasin dan Wakil Bupati Pamekasan, RB Fattah Jasin.

Wakil Bupati Pamekasan, RB Fattah Jasin, dalam sambutan penetapan perda itu, bahwa intisari rancangan peraturan daerah penyelenggaraan kearsipan adalah untuk memberi kepastian hukum dan meciptakan arsip yang memang harus kita kelola dengan baik.

Perda ini juga agar dijamin ketersediaan arsip otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal sesuia dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. [din.dre] politik tanpa gerakan kebudayaan tak akan bisa maju. “Gerakan politik itu sebagai gerakan kebudayaan mangkanya kenapa saya disini,” katanya. Acara yang digelar dengan konsep pertunjukan panggung terbuka, sehingga ada komu- nikasi dua arah antara Ketum PKB dan Bupati Wali Kota asal PKB. Suasana kian mencair lantaran diselingi tembang ciptaan Sujiwo Tejo. Sementara Cak Imin duduk di tengah panggung mendengarkan ungkapan Bupati Wali Kota dari

PKB di Jawa Timur. Bupati Wali

Kota yang hadir antara lain, Bupati

Lumajang Bupati Thoriqul Haq, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Ali, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Bupati Blitar Rini Sya- rifah, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Selain itu, Anggota DPR RI yang hadir yakni Arzeti Bilbina dan Ratna Juwita Sari. Disamping itu, Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim juga turut hadir beserta kader PKB di Jatim. [geh.dre ]

Dewan Dukung Pengesahan RUU PPRT

DPRD Surabaya, Bhirawa

Wakil DPRD Surabaya Reni Astuti menyatakan dukungannya terhadap upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Hal ini ia sampaikan setelah menerima audiensi dari perwakilan Rampak Sarinah yang melakukan aksi di depan gedung DPRD Surabaya, Rabu (15/2/2023).

Reni mengatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat tentu merespon dengan baik apripasi dari warganya.

Termasuk dari perwakilan Rampak Sarina yang memperjuangkan hak hak dari PRT.

“Ibu ibu ini memiliki kepedulian, sehingga dengan RRU PPRT ini semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap PRT dan tentu PRT diperlakukan sebaik mungkin. Saya sebagai wakil Warga Surabaya, tentu kami menerima dan meneruskan aspirasi ini ke anggota dewan lainnya dan pimpinan dan akan diteruskan ke DPR RI dan pemerintah,” kata Reni yang menerima massa aksi di ruang banmus DPRD Surabaya.

Dalam kesempatan itu, mereka minta DPRD untuk memberi dorongan ke DPR RI dan pemerintah pusat agar bisa dibahas dan masuk ke Prolegnas.

“Semoga RUU ini segera terbentuk demi memberikan rasa adil dan rasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Menurutnya, RUU PPRT ini penting untuk menjadi payung hukum agar PRT diperlakukan secara bermartabat dan dilindungi hak-hak kerjanya.

“Kami akan memberikan suport demi keadilan, demi keamanan dan kenyamanan, karena semua manusia punya hak yang sama, termasuk PRT,” paparnya. Karena itu, sebagai badan legislatif, pihaknya akan mendorong agar RUU PRT menjadi inisiasi DPR RI dan masuk ke Prolegnas. “Saya mendukung kalau RUU itu benar-benar dibahas dan disahkan oleh DPR dan pemerintah, sehingga bisa mem- proteksi para pekerja rumah tangga ini agar diperlakukan bermartabat dan dilindungi, dan tentu nasibnya diperhatikan,” tuturnya.

Atas hal tersebut, koordinator aksi, Dia Puspita mengungkapkan harapannya. Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan ke DPRD Surabaya bisa diteruskan ke pusat agar segera disahkan.

Apalagi, kasus kekerasan yang menimpa PRT di berbagai daerah makin mengkhawatirkan. Mulai dari disiram air, punggung disetrika, hingga dipaksa memakan kotoran anjing.

“Kekerasan PRT ini luar biasa, nuansa perbudakan itu sekarang tergambar secara langsung dan itu sudah tidak manusiawi, makanya ini urgensi perlindungannya penting. Semoga segera di sahkan, kami ingin sesegera mungkin,” ucapnya. Sementara itu massa aksi lainnya, Veny mengaku bahwa PRT kerap dianggap rendah, dan diperlakukan seenaknya. Sehingga dengan pengesahan RUU PPRT ini dapat mendapatkan haknya. [dre]

Jabatan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Asal PKB Segera Definitif

Tulungagung, Bhirawa

Penjabat Wakil Ketua DPRD Tulungagung asal PKB, Ali Masrup, yang saat ini masih sebagai pelaksana tugas (plt) bakal segera didefinitifkan. SK penetapan Ali Masrup sebagai Wakil Ketua DPRD Tulungagung sudah turun dari DPP PKB.

Ali Masrup pada Bhirawa, Rabu (15/2), mengakui jika sudah mendapat SK penetapan sebagai Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari DPP PKB. “SK-nya sudah saya pegang,” ujarnya.

Namun demikian, menurut dia, terkait tindak lanjut SK penetapan penggantian pimpinan DPRD Tulungagung sisa masa jabatan tahun 2019 – 2024 dari PKB tersebut oleh DPC PKB Tulungagung ke DPRD Tulungagung belum diketahuinya. “Apa sudah diserahkan ke DPRD Tulungagung atau belum saya belum tahu. Ini saya masih mau ke Surabaya,” tuturnya.

Ali Masrup

Ali Masrup memastikan DPC PKB Tulungagung akan menindaklanjuti keluarnya SK tentang penggantian pimpinan dewan asal PKB. Sama seperti usulan PAW bagi mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim, yang saat ini sedang berproses di DPRD Tulungagung.

Ketua DPC PKB Tulungagung, Achmad Syafi’i, sampai berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi. Ketika ditanya melalui telepon selulernya belum memberi tanggapan. Sebelumnya, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengaku belum menerima surat permohonan penetapan pimpinan dewan dari PKB. Apalagi ia menyatakan belum ke Kantor DPRD Tulungagung.

“Kami belum baca. Atau barangkali sudah ada di meja saya, tetapi saya belum baca karena belum ke kantor,” paparnya saat ditemui di acara Peringatan Isra’ Mi’raj di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. [ wed.dre]

Ratusan Pantarlih Terseleksi Terdampak Perampingan TPS Kota Batu

Kota Batu, Bhirawa Dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, ada kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu untuk merampingkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tentu saja hal ini berdampak langsung pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) kota ini yang telah terseleksi dan sudah diumumkan publik. Ratusan pantarlih akhirnya gagal dilantik karena TPS yang menjadi tempatnya bertugas terpangkas dan dihapus.

Ketua KPU Kota Batu, Mardiono mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah membuka pendaftaran anggota pantarlih. Dari proses seleksi yang dilakukan,

KPU telah menyaring dan memilih sebanyak 720 Pantarlih terseleksi. “Jumlah 720 ini sesuai dengan kebutuhan jumlah TPS untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 dari hasil pemetaan DPT (Daftar Pemilih Tetap),” ujar Mardiono, Rabu (15/2).

Namun sesuai dengan instruksi KPU RI harus dilakukan perampingan jumlah TPS. Hal ini memaksa KPU Kota Batu melakukan pemetaan ulang DPT dan melebur beberapa TPS untuk efektivitas. Akhirnya, diperoleh angka 611 TPS yang akan dipersiapkan untuk Pemilu 2024. Kebijakan ini tentu saja juga harus merubah jumlah pantarlih yang telah diumumkan sebelumnya. Se- banyak 109 TPS yang dihapus, otomatis 109 pantarlih yang seharusnya bertugas di sana ikut terhapus. Akhirnya, dalam pelantikan yang dilakukan KPU Kota Batu melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), hanya 611 petugas pantarlih yang dilantik.

“Jadi kebijakan perampingan TPS ini, sebanyak 109 pantarlih tidak ikut dilantik. Dan karena belum dilantik, berarti kita tidak perlu melakukan pemberhentian,” jelas Mardiono.

Diketahui, Minggu (12/2), sebanyak 24 PPS se-Kota Batu melantik 611 pantarlih,. Pelantikan pantarlih terpusat di tiga tempat berbeda. PPS se-Kecamatan Junrejo melaksanakan pelantikan di

Pendopo Kecamatan Junrejo, PPS se-Kecamatan Bumiaji di gedung Balai Desa Pandanrejo, dan PPS se-Kecamatan Batu di gedung Grahawangsa Kelurahan Sisir. Setelah pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan pembekalan pantarlih sebelum turun ke lapangan. Selain itu juga dilaksanakan pendistribusian alat kerja serta atribut agar para pantarlih bisa segera melaksanakan tugas.

“Dan sekarang semua petugas pantarlih sudah mulai bekerja melaksanakan tugasnya,” tambah Mardiono. Para pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilaksanakan dari 12 Februari -14 Maret 2023. [ nas.dre]