Optimalkan Imunisasi Anak untuk Cegah KLB Penyakit

Pemprov, Bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat untuk terus waspada, terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) seperti polio, campak, difteri dan rubela. Sebab, berdasarkan data Dinkes Jatim, jumlah kasus difteri hingga Maret 2023 telah terdapat sebanyak 51 kasus yang tersebar di 26 kabupaten/kota dan jumlah kematian sebanyak 4 kasus.

Terkait hal itu, Gubernur Khofifah telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Kewaspadaan terhadap PD3I kepada bupati/wali kota se-Jawa Timur.

Selain itu Pemprov Jatim juga bekerjasama dengan Dinkes kabupaten/kota dalam menanggulangi penyakit difteri, antara lain melakukan penyelidikan epi- demiologi kasus difteri, melaksanakan Outbreak Respon Immunization (ORI) di wilayah yang terdampak kasus difteri serta menyiapkan logistik berupa vaksin difteri dan anti difteri serum.

Dengan jumlah kasus difteri yang harus menjadi perhatian, Gubernur Khofifah mengimbau agar masyarakat

Tak Terlena Penghargaan

KETUA Komite Olahraga

Nasional Indonesia (KONI) Sidoarjo, Franky Effendi, baru saja mendapat penghargaan dari sebuah media massa cetak Jatim, karena dinilai sebagai tokoh penggerak prestasi olahraga di Kabupaten Sidoarjo.

Apa kata dari Ketua

KONI yang telah dipercaya sampai dua periode ini?. “Saya persembahkan untuk semua keluarga besar KONI Sidoarjo, dan semua masyarakat pegiat olahraga di Kabupaten Sido-

 ke halaman 11

Sentil

Optimalkan Imunisasi Anak untuk Cegah KLB Penyakit - Langkah positif yang perlu didukung

Inspektorat Sebut Anggaran Mamin

Sudah Sesuai Standar Satuan Harga - Standarnya ketinggian

Neraca Perdagangan Jatim senantiasa menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta melengkapi imunisasi pada anak.

Defisit USD 227,37 Juta - Apakah tanda-tanda resesi?

Gubernur Khofifah mengatakan, kewaspadaan ini selaras dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: IM.03.02/C/976/2023, melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2022. Beberapa wilayah di Indonesia terjadi peningkatan KLB PD3I, khususnya penyakit campak dan difteri.

“Ayo segera bawa anak-anak kita ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) ter-

 ke halaman 11

Inspektorat Sebut Anggaran Mamin Sudah Sesuai Standar Satuan Harga

Kab Malang, Bhirawa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Pemkab Malang terkait anggaran makanan dan minuman (mamin) tahun 2021 sebesar Rp 35 miliar. Namun, Inspektorat Kabupaten Malang menyebutnya sudah sesuai Standar Satuan Harga (SSH).

Sedangkan anggaran mamin sebesar itu diketahui dengan beredarnya rekaman saat pembahasan Monitoring Center Prevention (MCP) tahun 2022, memalui kegiatan Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) olah KPK, di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, pada 15 Februari 2022.

Inspektur Kabupaten Malang,

Tridiyah Maistuti, kepada wartawan membantah, jika dalam kegiatan MCP oleh KPK, tidak ada teguran, namun hanya peringatan. Sedangkan mengenai besaran anggaran itu, dia menyebut sudah sesuai dengan SSH.

Sementara MCP itu dilakukan setiap tiga bulan sekali, untuk monitoring terkait capaian program MCP sejak tahun 2019. Pembahasan Mamin itu saat penyampaian capaian MCP tahun 2021. “Kita memang ditanya terkait postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jadi bukan teguran tapi hanya peringatan saja,” jelas Tridiyah, Rabu (15/3).

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat untuk terus waspada, terhadap KLB PD3I seperti polio, campak, difteri dan rubela.

Pemprov Targetkan Produksi Padi pada 2023 Capai 10,5 Juta Ton

Ngawi, Bhirawa Pemprov Jatim menargetkan produksi padi di wilayahnya pada 2023 mencapai 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah ini meningkat dari produksi tahun 2022 mencapai 9,53 juta ton GKG.

‘‘Pemprov Jatim terus mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan yang dilakukan petani di Ngawi sudah memenuhi produktivitas 7-8 ton per hektare. “Itu bukan hal yang sulit di Ngawi. Hal ini diharapkan mampu memicu daerah lainnya di Jatim,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya, dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) BI Kediri secara hybrid di Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Ngawi, Rabu (15/3).

 ke halaman 11

Melihat Program Ramah Anak dan Ramah Lansia di Puskesmas Arjasa Situbondo

Sediakan Tempat Khusus Bermain Anak, Beri Pelayanan Medis Lansia Secara Terpadu

Saat ini Bupati Situbondo, Karna Suswandi mewajibkan setiap OPD dan UPT membuat satu inovasi dalam setiap setahun sekali. Terbaru dilakukan jajaran UPT Puskesmas Arjasa, dengan menelorkan program ramah anak dan ramah lansia. Progres dua inovasi ini pun mendapatkan apresiasi positif dari berbagai kalangan.

Pagi itu, suasana UPT Puskesmas Arjasa sudah mulai ramai. Sebagian adalah puluhan anakanak dan sebagian lagi kalangan lansia atau lanjut usia. Dua layanan ini paling banyak menyedot animo pasien. Mereka sebagian melakukan pemeriksaan medis dan sebagian melakukan kegiatan hiburan bermain untuk anak anak. “Untuk dua program itu, kami disini sudah ada tempat tersendiri,” ujar Susiani, programer UPT Puskesmas Arjasa. Susi, demikian biasa dipanggil, menandaskan, awalnya di bagian pojok UPT Puskesmas Arjasa sering ditempati bermain anak anak. Selang beberapa waktu, aku Susi, pihak UPT Puskesmas Arjasa membuatkan sebuah bangunan dengan ornamen khusus untuk sarana anak anak bermain serta belajar ekstrakurikuler. “Berdirinya tempat khusus anak anak itu kita usulkan dan akhirnya di setujui. Termasuk aneka mainan kita sediakan dari anggaran resmi BLUD UPT Puskesmas Arjasa,” ingat Susi.

Susi menambahkan, saat ini program ramah anak juga disediakan tempat pelayanan perawatan berikut tempat ruang tunggu. Dalam pandangan Susi, program ramah anak tidak hanya menyediakan tempat bermain tetapi tempat keperluan yang lain disuport oleh UPT Puskesmas

Jabatan Administrator dan Pengawas di Tiga OPD Baru Diisi

Pemkab Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mengisi jabatan administrator dan jabatan pengawas (eselon III dan IV) di tiga OPD yang baru dibentuk.

Pejabat baru tersebut dilantik oleh Sekda Tulungagung, Sukaji, bersamaan dengan pejabat yang jabatannya berganti nomenklatur di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (15/3).

Sekda Sukaji usai acara pelantikan mengakui jika pelantikan dilakukan untuk mengisi jabatan administrator dan jabatan pengawas di tiga OPD baru.

“Ada 26 orang pejabat administrator dan 77 orang jabatan pengawas yang dilamntik. Pelantikan utamanya termasuk untuk tiga dinas baru,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini Pemkab Tulungagung membentuk tiga OPD baru. Yakni Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA), Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Menurut Sekda Sukaji, 103 pejabat yang baru dilantik diharapkan sudah bisa menempati jabatannya masing-masing setelah mendapat surat perintah tugas. Termasuk bagi pejabat di OPD baru yang saat ini belum ada kantornya.

“Untuk (kantor) yang dua OPD baru nanti di (eks pertokoan) Belga secepatnya ditempati. Sekarang lagi dibenahi, kalau selesai langsung operasional. Sedang yang Dinas Pemadam kan sudah ada kantornya. Tinggal menambah saja kalau kurang bangunannya,” sambungnya. Ada pun 103 pejabat administrator dan pejabat pengawas yang dilantik oleh Sekad Sukaji, di antaranya adalah Saifudin Zuhri. Ia yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dindikpora Kabupaten Tulungagung kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Tulungagung.

Kemudian Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Gatot Sunu, dilantik sebagai Sekreatris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, dan Candra Gupta Mauria yang menjabat Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Tulungagung dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Soeroto, menyatakan untuk pengisian enam pejabat kepala OPD yang kosong dan sudah dilakukan proses seleksi terbuka sudah menyelesaikan tahapan seleksi kompetensi bidang.

“Hasilnya sudah ada peringkat satu sampai tiga. Namun siapanya masih belum. Karena masih akan dilaporkan Katua Pansel Pak Sekda ke Pak Bupati Tulungagung,” katanya.

Rencananya, lanjut dia, Sekda Sukaji akan melaporkan pada Bupati Maryoto Birowo pada Rabu (15/3).

Namun karena Bupati Maryoto Birowo dan Wabup Tulungagung,

Gatut Sunu Wibowo sedang dinas di Jakarta, laporan tersebut ditunda besok (Kamis, 16/3).

“Siapa-siapa yang menduduki jabatan yang enam ter- sebut itu sepenuhnya kesewangan Bapak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. Kita tunggu,” paparnya. [ wed.dre]

Jalan Rusak, Pemkab Sidoarjo Pernah Digugat Masyarakat ke PN

Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo harus hati-hati apabila di wilayahnya banyak jalanjalan yang kondisinya rusak. Apalagi sampai rusak parah. Karena sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, disebut kalau penyelenggara jalan bisa dituntut ganti rugi, jika terjadi kecelakaan akibat kerusakan jalan.

Data dari Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, pada awal tahun 2023 ini, tidak ada gugatan dari masyarakat kepada Pemkab Sidoarjo, yang menjadi korban jalan rusak. “Tahun 2021 lalu sepertinya ada,” kata Analis Hukum Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, Aries Syaputro SH MH, Rabu (15/3) kemarin.

Dari data yang ada, pada tahun 2021 lalu, Pemkab Sidoarjo sempat digugat sebesar Rp100 miliar, oleh ahli waris korban meninggal dunia akibat jalan rusak. Gugatan dilayangkan lewat PN Sidoarjo.

Dua orang korban meninggal dunia asal Desa Gilang Kec Tulangan itu, terjatuh akibat ada lubang jalan di Desa Gilang Kec Tulangan.

Data dari Dinas PUBM Kab Sidoarjo, pada tahun 2023 ini, dari 1.021.3 km panjang jalan yang berada di wilayah Kab Sidoarjo, yang dievaluasi layak untuk dilewati ada 970.79 km. Sedangkan yang dievaluasi rusak ringan hingga berat ada 50.58 km.