Bawaslu Kota Batu Temukan Tiga Pelanggaran Prosedural Coklit

Kota Batu, Bhirawa

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu terus melakukan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih).

Sampai tahapan ini berakhir, Bawaslu menemukan tiga temuan adanya kelalaian yang berpotensi menjadi pelanggaran prosedural.

Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur

Rochman menyampaikan, selama pelaksanaan coklit pihaknya mendapati tiga temuan pelanggaran prosedural.

Salah satunya, Pantarlih ada yang tidak menempel stiker di rumah pemilih atau warga yang sudah dilakukan coklit. “Sesuai prosedur, Pantarlih harusnya mendatangi, mendata dan memberikan tanda bukti. Dimana ketika sudah dicoklit harusnya dipasang stiker. Namun banyak Pantarlih yang tidak menempelkan (stiker di rumah warga yang sudah dicoklit) ,” ujar Rochman, Rabu (15/3).

Kemudian Bawaslu melakukan klarifikasi kepada Pantarlih. Dan dari penjelasan yang diperoleh, Pantarlih tidak menempelkan stiker karena tidak diperkenankan oleh pemilik rumah. Namun stiker yang harusnya ditempel, sudah diberikan ke pemilik rumah. Kemudian temuan kedua, Bawaslu menemukan jika dalam satu rumah terdapat dua Kartu Keluarga (KK).

Namun dalam pendataan coklit oleh

Pantarlih dipisahkan letak Tempat

Pemungutan Suara (TPS)-nya. Rochman menjelaskan bahwa dalam aturan, memisahkan atau pecah TPS dalam satu rumah tidak boleh. Sebab prinsip pendirian TPS satu keluarga tidak boleh terpisah TPS-nya. “Seharusnya TPS-nya tetap sama meskipun beda KK. Sebab mereka masih hidup satu rumah,” jelasnya. Dikhawatirkan dengan adanya pemecahan TPS dalam satu rumah, masyarakat enggan melakukan pencoblosan. Sebab sesuai budaya Indonesia, kebersamaan antar keluarga sangat erat. Sehingga mereka akan lebih bersemangat pergi ke TPS secara bersama dalam satu keluarga. Jika ada pemilih yang enggan pergi ke TPS maka sangat berpe-

Kilas Dewan

Legislator PSI Apresiasi

Tata Kelola Rusun Lewat UPTD

DPRD Surabaya, Bhirawa

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Josiah Michael, menyambut baik rencana pemerintah kota Surabaya membentuk Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD), untuk tata kelola rumah susun yang didahului dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

“Langkah pembentukan UPTD ini tentu kita sambut baik, karena menunjukkan keseriusan pemkot dalam mengatasi permasalahan di Rusun. Apalagi jika menjadi embrio BLUD bahkan BUMD,” jelasnya.

Lebih lanjut legislator Fraksi PSI Surabaya tersebut mengaku, sejak awal menjabat anggota DPRD, dirinya telah concern terhadap permasalahan Rusun.

“Dan beberapa usulan mengenai tata cara kelola rusun ini telah saya sampaikan. Termasuk diantaranya pembentukan BLUD,” imbuhnya.

Josiah berharap Rusun benar-benar dapat menjadi solusi masalah perumahan bagi masyarakat kota Surabaya. “Pelayanan di Rusun semakin baik. dan tentunya bisa mengatasi permasalahan defisit yang membebani APBD dalam pengelolaan rusun selama ini,” jelasnya.

Menurut Josiah yang menjabat Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda), tahun lalu Bapemperda telah menyelesaikan raperda Hunian Yang Layak Bagi Masyarakat Kota Surabaya.

“Yang tentunya diharapkan selain bisa memperbaiki tata cara pengelolaan rusun, bisa juga memberikan solusi perumahan warga kota Surabaya,” pungkasnya. [ dre] ngaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Apalagi, selama ini tingkat partisipasi pemilih di Kota Batu tertinggi secara nasional sehingga harus dipertahankan. Adapun untuk temuan ketiga, Bawaslu menemukan Pantarlih melaksanakan tugasnya dari rumah. Padahal secara prosedur, Pantarlih harus mendatangi setiap rumah pemilih. Artinya ada Pantarlih yang tidak bekerja dengan baik dengan menggunakan prosedur seenaknya sendiri.

“Dengan adanya temuan ini kami akan kirimkan surat kepada KPU Kota

Batu agar dilakukan perbaikan kinerja Pantarlih,” tambah Rochman. Terpisah, Ketua Divisi Teknis

Penyelenggaraan Pemilu di KPU

Kota Batu, Erfanudin SH MH mengatakan adanya kendala yang dialami tim Pantarlih dalam pelak- sanaan coklit. Beberapa kendala itu disebabkan adanya masyarakat Kota Batu yang belum memperbarui dokumen administratif, seperti KK dan KTP. Dicontohkan ada nama pemilih pada sebuah KK, karena sesuatu hal seperti meninggal atau pecah KK seharusnya nama tersebut seharusnya sudah hilang dari KK tersebut. Namun karena pihak keluarga belum melakukan pembaruan data maka nama tsb masih ada di dalam data lama. Dengan adanya hal tersebut, menjadikan masalah bagi Pantarlih. Untuk itu KPU Kota Batu bekerja sama dengan Dispendukcapil setempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar segera memperbaiki dokumen administrasinya.

“Yang memiliki kewenangan menghimbau masyarakat untuk memperbaiki data adalah Dispendukcapil. Kalau dari KPU tidak punya kewenangan untuk menghimbau hal tersebut,” ujar Erfanudin.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut juga dilakukan untuk sinkronisasi data. Hal ini untuk menanggulangi adanya pemilih ganda. [ nas.dre ] wiwieko/bhirawa

Komisi C Pantau Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan

DPRD Tulungagung, Bhirawa Sepekan menjelang bulan Ramadan, Komisi C DPRD Tulungagung melakukan pemantauan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Ngemplak Tulungagung dan distributor sembako. Mereka memastikan kebutuhan pokok tersebut tidak sampai langka saat bulan puasa.

“Kami hari ini (Rabu, 15/3), melakukan pemantauan kebutuhan pokok. Yang terpenting jangan sampai

DPRD Kota Madiun Bersama Pemkot, Mulai Bahas Tiga Raperda Inisiatif DPRD Melalui Rapat Paripurna Rapat Paripurna dengan agenda

Penyampaian Nota Penjelasan Ketiga

Raperda Inisiatif Tahap I Tahun 2023

DPRD Kota Madiun dipimpin oleh Wakil II Ketua DPRD Kota Madiun Drs. H.

Armaya. Hadir pula

Pada rapat paripurna Penyampaian Nota

Penjelasan tentang 3 Raperda Inisiatif DPRD

Tahap I Tahun 2023 diawali perwakilan Anggota

DPRD Kota Madiun, Drs. Gandhi Admoko,

M.Si menyatakan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Fungsi

DPRD terdiri dari Fungsi Pembentukan

Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan

Fungsi Pengawasan. Pengajuan usulan rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD merupakan wujud pelaksanaan fungsi

Pembentukan Peraturan Daerah.

Dijelaskan oleh Gandhi Hatmoko yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Madiun, Perda Inisiatif sebagai salah satu produk hukum DPRD merupakan wujud sinegritas antara DPRD Kota Madiun dan Pemerintah

Kota Madiun dalam menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun tentang 3 Raperda Inisiatif DPRD

Kota Madiun itu yakni, Raperda inisiatif tentang

Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Penyelenggaraan Literasi Digital. Ketiga Raperda inisiatif DRPD tersebut dinilai penting dan perlu dalam kondisi sekarang ini. “Pada kesempatan ini, kami sampaikan pula bahwa 3 Raperda Inisiatif DPRD ini telah diajukan ke Kanwil Kemenkumham terjadi kelangkaan,” ujar Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori, usai melakukan pemantauan di Pasar Ngemplak, Rabu (15/3).

Jawa Timur untuk dilakukan harmonisasi. Selanjutnya kami sampaikan kepada Wali Kota Madiun untuk dilakukan pembahasan, dengan harapan Raperda dapat disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun,”jelas Gandhi Hatmoko. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Armaya menyebut ketiga Raperda dinilai cukup mendesak saat ini. Dia mencontohkan Raperda Kerja Sama Daerah. Melalui Raperda tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, dengan menjalin kerja sama dengan daerah lain. Karenanya, perlu adanya suatu aturan sebagai payung hukum kerja sama tersebut. ‘’Jadi biar jelas aturan mainnya. Misalnya kerja sama daerah dengan daerah, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, dengan lembaga, dan lain sebagainya,’’ jelasnya.

Menurut dia, dari hasil pemantauan tidak ditemukan kelangkaan bahan pokok atau sembako. Meski harga beberapa kebutuhan pokok terjadi kenaikan yang fluktuatif.

“Seperti beras medium. Terjadi kenaikan dari yang semula Rp 11.800 per kilogram sekarang sudah Rp12.000 per kilogram. Begitu pun dengan beras premium juga naik dari yang per 5 kilogram Rp 58.000 sekarang menjadi Rp62.000,” paparnya.

Asrori selanjutnya menyatakan harga cabai juga mengalami kenaikan jelang Ramadan. Yang semula Rp70.000 per kilogram sekarang naik menjadi Rp72.000.

Ia pun berharap nantinya semua harga kebutuhan pokok dapat stabil. “Ini yang kami minta pada Disperindag

Kabupaten Tulungagung. Terus juga melakukan pemantauan harga agar bisa stabil dan jangan sampai terjadi kelangkaan,” tandasnya. Asrori lebih lanjut membeberkan jika Komisi C DPRD Tulungagung selain melakukan pemantauan di Pasar Ngemplak, juga memantau ketersediaan minyak goreng di salah satu distributor di Kota Tulungagung. Ia menyebut dari pantuannya itu tidak terjadi kelangkaan pula. [wed.dre]

Pedagang Pasar Durenan Minta Pemkab Kembalikan Keadaan Seperti Semula

Trenggalek, Bhirawa Dengarkan masukan dari masyarakat ,Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin ajak jajaran Forkopimda Kabupaten Trenggalek, Dandim 0806 Letkol Kav. Peddy Adi Prasetyo dan Kapolres Trenggalek AKBP Alith Alarino meninjau pasar tradisional Durenan.

Tinjauannya tersebut dalam rangka merespon keluhan salah satu pedagang dalam Musrenbang Kabupaten Trenggalek tahun 2023, yang kebetulan digelar di Kecamatan Durenan.

Dalam kegiatan itu, salah satu pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang semakin sepi semenjak antara pasar hewan dengan pasar tradisional dipisahkan.

Diharapkan ada upaya pemerintah untuk bisa menghidupkan kembali pasar tradisional karena pasar menjadi ladang penghidupan mereka.

Meninjau langsung kondisi di lapangan, Mas Bupati melihat ada lahan milik desa di belakang pasar yang dimungkinkan untuk difungsikan menjadi pasar hewan kalau itu mendapat persetujuan desa sebagai pemilik lahan dan pedagang. Opsi ini ditawarkan dengan harapan pasar tradisional yang saat ini sepi bisa ramai kembali.

Pemisahan antara pasar hewan dengan pasar tradisional pada tahun 2007 lalu dikarenakan ada ketentuan pasar sehat, dimana pasar yang notabene-nya menjajakan kebutuhan pokok tidak bisa digabungkan dengan pasar hewan. “Tadi ada masukan dari peserta musrenbang di Durenan. Setelah dipisahkan menjadi pasar sehat, tidak bercampur antara pasar hewan dengan kebutuhan pokok ternyata sepi,” ucap Bupati Trenggalek, Selasa (14/3/2023).

“Yang dulu ada sekitar 290-an orang yang berdagang, sekarang setiap harinya hanya sekitar 20 orang yang berdagang. Rencana kita tidak mencampur tetapi di sini ada tanah kosong karena aset desa coba didiskusikan. Bukan di campur tapi didekatkan,” terang Mas Ipin. Akses masuknya tetap akses masuk utama pasar. Sehingga harapannya nanti bisa sama sama ramai. Pasar hewannya ramai juga pasar desanya ramai. [wek.dre]

Dispendukcapil Sampang Jemput Bola Perekaman E-KTP

Sampang, Bhirawa

Guna mempercepat perekaman e KTP menjelang pemilu

Armaya menambahkan begitu juga dengan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Keberadaan pesantren, lanjutnya, juga harus terus ditingkatkan. Apalagi, pesantren cukup berperan dalam membentuk karakter anak. Namun, belum adanya aturan yang mengatur. Karenanya, pemerintah juga kesulitan untuk meningkatkan keberadaan pesantren tersebut.

‘’Literasi digital juga begitu. Era sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari dunia digital. Bahkan sudah muncul beragam bentuk kejahatan. Ini juga harus segera ditanggulangi,’’ jelasnya.

Karenanya, keberadaan tiga Raperda tersebut perlu untuk disegerakan. Armaya menyebut pembahasan akan dilanjutkan dalam sidang paripurna ke depan. Armaya berharap pembahasan cepat selesai agar Raperda inisiatif DPRD tersebut bisa segera menjadi Perda. [dar.adv]

2024 mendatang, Dispendukcapil Kabupaten Sampang, Madura menggunakan sistem jemput bola ke pesantren

Pondok Pesantren di Karang Durin, Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Perekaman E-KTP massal rata-rata usia 17-18 tahun.

Plt Kepala Dispendukcapil Sampang Nor Alam mengatakan bahwa sistem jemput bola sudah dilaksanakan utamanya ke lembaga pendidikan dan juga di Pondok pesantren Karang Durin, kami melakukan perekaman diusia rata-rata 17 tahun dan 18 tahun dengan total santri kurang lebih 300 orang. Tidak hanya itu perekaman di pelosok desa juga dilakukan. “Hal ini untuk mempercepat rekam e KTP menjelang

Pemilu 2024 mendatang,” kata Nor Alam, Rabu (15/

3/2023). Dikatakan Nor Alam pada semester I, penduduk yang sudah melakukan perekaman mencapai 98,91 persen dari wajib ber KTP sebanyak 674.725 jiwa.

‘’Kesadaran warga dalam melakukan perekaman sudah cukup tinggi, sebab KTP diperlukan sebagai syarat bepergian jauh dan melamar pekerjaan ataupun mendapatkan bantuan,”pungkasnya.

Sementara Pengasuh Pondok Pesantren Karang Durin Karang Penang KH. Ahmad Fauzan Zaini, sangat menyambut baik dan berterimakasih, langkah Dispendukcapil Sampang yang langsung jemput bola mendatangi Pondok untuk perekaman E-KTP.

“Semoga kegitan seperti ini terus terjalin dengan baik kedepan” Inbuh KH. Ahmad Fauzan Zaini. [ lis.dre ]