7 minute read

Pemkab Raih Penghargaan UHC dari Menkes

Pasuruan, Bhirawa

Pemkab Pasuruan menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf di Gedung Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3) kemarin.

Advertisement

UHC diberikan karena Kabupaten Pasuruan sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC. Terhitung, sejak 1 Januari 2023, sebanyak

1,543,640 jiwa atau 96,07 persen dari total jumlah penduduk

1,606,807 Jiwa penduduk Kabupaten Pasuruan terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Pasuruan sudah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan secara gratis. “Tinggal sedikit lagi, kita bisa mencapai 100% UHC. Sehingga semua warga mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis di faskes terdekat. Terkait penghargaan ini, tentu bangga dan puas atas pencapaian UHC di Kabupaten Pasuruan,” ujar Gus Irsyad, Rabu (15/3).

Lintas Pelayanan

Jaring Pelanggar LLAJ, Timgab Sediakan

Pembayaran Pajak hingga Tilang di Tempat

Kota Madiun, Bhirawa

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UPT P3 LLAJ) Madiun, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menggelar operasi sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan tahun 2023.

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Basuki Rahmat pada

Rabu (15/3) itu juga diikuti oleh jajaran Dinas Perhubungan

Kota Madiun, Satlantas Polres Madiun Kota, UPT PPD Madiun - Bapenda Jatim, dan Polisi Militer (PM). “Tujuannya agar masyarakat tertib lalu lintas menggunakan kendaraan sesuai teknis dan laik jalan,” ujar Kasi Dalops UPT P3 LLAJ Madiun, Bagoes Sutejo.

Dalam kegiatan tersebut petugas memeriksa kondisi kendaraan, kartu uji KIR, dan persyaratan administrasi pengendara. Tidak hanya kendaraan besar seperti truk dan bus. Tapi juga mobil dan sepeda motor.

Dalam kegiatan itu, petugas juga menyediakan mobil pembayaran pajak kendaraan. Sehingga, pengendara yang kendaraannya sudah mati pajak diarahkan untuk langsung melakukan pembayaran. Di lokasi itu juga tersedia tilang di tempat bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.

Lebih lanjut, Bagoes mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga sebagai antisipasi menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. “Harapannya, semua pengendara mematuhi aturan. Baik dari teknis kendaraan hingga syarat administrasi seperti STNK, SIM, dan sebagainya,” jelasnya.

Bagoes pun menambahkan, pihaknya mengimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. “Keamanan dan keselamatan lalu lintas harus diutamakan,” katanya .[dar.ca]

Dalam mensukseskan program

UHC, Pemkab Pasuruan menyiapkan anggaran hingga mencapai lebih dari Rp 150 miliar. Besaran anggaran tersebut, dipergunakan untuk 96,07% dari jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan yang belum mempunyai jaminan kesehatan apapun. Sehingga, tak ada lagi masyarakat yang mengeluh ribet saat berobat ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit pemerintah dan swasta di Kabupaten Pasuruan. “Semuanya sudah di cover pemerintah. Makanya, saat ini warga sudah tak ada lagi yang kesusahan untuk mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di RSUD, puskesmas maupun rumah sakit swasta di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat bisa berobat, cukup dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja,” kata Gus Irsyad. [hil.ca]

Beri Pelayanan Jemput Bola Pembuatan KTP

Camat Kapongan Diganjar Penghargaan AVJ Award

Situbondo, Bhirawa Camat Kapongan Kabupaten Situbondo Andi Fitriono mengaku bahagia karena inovasi yang ia gagas berupa pelayanan pembuatan KTP warga dengan cara jembut bola atau Simanten Prima diganjar sebuah penghargaan oleh Radar Situbondo Jawa Pos Group belum lama ini. Penghargaan di bidang inovasi birokrasi tersebut di tunjukkan mantan Camat Sumbermalang, di ruang kerjanya Rabu (15/3) kemarin. Menurut Andi Fitriono, gagasan program inovasi Simanten Prima didasarkan pada tingginya angka penduduk Kecamatan Kapongan dan banyak yang membuat KTP pemula, membuat Andi ingin prosesnya lebih cepat. Nah, aku Andi Fitriono, ia bersama staf dan seluruh jajaran Kecamatan Kapongan lalu merintis program Simanten Pri- ma tersebut. “Saya juga tidak menyangka akan diganjar sebuah penghargaan Africa Van Java atau AVJ Award dari Radar Situbondo Jawa Pos Group,” aku Andi Masih kata Andi, tehnis program Simanten Prima adalah tim Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo langsung turun ke desa begitu ada warga yang mengusulkan pembuatan KTP. Tujuannya, ujar mantan Sekretaris Camat Mangaran itu, agar warga tidak repot atau kebingungan dalam membuat KTP. “Jadi kami yang datang atau turun langsung ke rumah masyarakat melalui desa setempat. Artinya kami memberikan pelayanan dengan cara jemput bola,” tandas Andi. Mantan Kabid di Bakesbangpol Kabupaten Situbondo itu membeberkan, pihaknya turun ke desa dengan membawa kendaraan Si- manten Prima sekaligus ia melakukan imbauan pembayaran PBB kepada warga. Sebab, imbuh Andi, selama ini pada tahun 2022 setoran pendapatan PBB di Kecamatan Kapongan baru terealisasi sebesar 56 persen. “Saya ingin di Kecamatan Kapongan itu pendapatan setoran pajak PBB nya bisa tembus diatas angka 60 persen. Dengan catatan ada desa yang lunas PBB sebesar 100 persen,” tutur Andi Pria dengan kumis tebal itu menerangkan, dengan adanya inovasi Simanten Prima masyarakat sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena dapat mengurangi biaya dan waktu. Tak cukup itu, ulas Andi, setiap perekaman e-KTP bisa tembus sampai angka 40-50 warga. Agar program inovasi Simanten Prima tersebut dirasa merata, pihaknya melakukan secara bergantian di setiap desa. “Di setiap desa itu kadang selesai membuat KTP sebanyak 20-25 karena kita melihat dari tingkat kehadiran warga” ulas Andi. Terkait dengan penghargaan AVJ Award dalam pandangan Andi Fitriono merupakan kebanggaan tersendiri sekaligus beban. Itu karena, aku Andi, dengan penghargaan AVJ Award itu ia dituntut untuk terus meningkatkan kinerja di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. “Saya sampaikan terima kasih kepada Radar Situbondo Jawa Pos Group yang telah memilih kami layak menerima penghargaan AVJ Award tersebut,” pungkas Andi Fitriono seraya mengakui dalam waktu dekat ia akan membuat inovasi lanjutan bernama Jemput KK. [awi.ca]

Harapan Wali Kota pada Musrenbang RKPD Kota Madiun 2024 Pembangunan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kota Madiun, Bhirawa Setelah menggelar konsultasi publik rancangan kegiatan perangkat daerah (RKPD) sebulan lalu, Pemkot Madiun menggelar musyawarah rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di hotel Aston, Rabu (15/3). Musrenbang kali ini mengusung tema pemantapan pembangunan ekonomi dan sosial inklusif untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi tata kelola pemerintahan.

Terdapat empat skala prioritas RKPD. Yakni peningkatan kemandirian ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Ketiga penguatan penerapan reformasi birokrasi pemerintah Kota Madiun berbasis Smart City dan terakhir, percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial.

Wali Kota Maidi dalam sambutannya lewat zoom mengatakan, pembangunan yang dilakukan di Kota Madiun harus beriringan dengan pembangunan nasional dan provinsi. Maka, dalam penyusunan RKPD ini merujuk pada pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

“Kota ini progres pembangunan sudah bagus. Kita sejalan dengan apa sudarno/bhirawa yang diharapkan pusat dan provinsi,” ungkap Wali Kota Maidi dalam sambutannya seraya menambahkan, “Melalui kegiatan ini Wali Kota Maidi, berharap seluruh pembangunan dapat seiring sejalan dan bisa men- ingkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya sampaikan 171 Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Madiun dalam Musrenbang RKPD Kota Madiun tahun 2024 DPRD Kota Madiun yang sudah masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Menurut Armaya musrenbang merupakan forum untuk menyusun rencana pembangunan Kota Madiun. Peran DPRD dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yakni memberikan saran dan pendapat berupa Pokir berdasarkan hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat. “Melalui pokir DPRD diharapkan mampu mendorong optimalisasi program-program kegiatan untuk menyelesaikan dan menyukseskan tercapainya seluruh visi misi Walikota Madiun,” kata Armaya seraya menambahkan, melalui musrenbang juga dapat meningkatkan fungsi pengawasan DPRD dalam penerapan kinerja OPD dan implementasi Perda.[dar.ca]

MBT Gelar Talkshow Bahas Pentingnya Transformasi Digital bagi Sektor Layanan Kesehatan

PT Mega Buana Teknologi (MBT) perusahaan penyedia solusi infrastruktur TI sekaligus anak perusahaan CTI Group, bersama NetApp, perusahaan penyedia layanan data berbasis cloud global, hari ini menyelenggarakan acara Talk Show bertajuk ‘Improving Health Care Operational Efficiency Through Digital Transformation’ di Four Points by Sheraton Surabaya.

Adapun narasumber dalam Talk

Show ini adalah Yeremia Sion, Solution Architect PT Mega Buana Teknologi, Heru Eko Susanto, Sub Coordinator of Analysis & Monitoring of RSUD dr.Iskak Tulungagung, dan Adrian Pramanta, Presales Technical Partner Manager of Netapp Indonesia. Talk Show ini diselenggarakan untuk berbagi inspirasi dan best practice tentang bagaimana mendorong transformasi digital khususnya di industri pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. RSUD dr. Iskak Tulungagung, pada penghujung tahun 2022 lalu kembali menerima penghargaan Top Digital Award untuk kategori Top Digital Implementation. Penghargaan serupa juga berhasil diraih setahun sebelumnya. Dengan demikian penghargaan itu diraih oleh rumah sakit daerah yang dimiliki oleh Pemkab Tulungagung, Jawa Timur dua kali secara berturut-turut. Selain itu RSUD dr. Iskak Tulungagung juga meraih predikat bintang 3 dari bintang 5 dalam assesmen BPJS Trust Mark tahun 2022. Penghargaan ini termasuk dalam tertinggi untuk kategori Rumah Sakit Umum Daerah. Penghargaan ini yang menandakan bahwa penerapan layanan TIK sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Keberhasilan RSUD dr. Iskak Tu- lungagung dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerjanya juga telah mendapat penghargaan dan pengakuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) karena berhasil melakukan inovasi pelayanan kesehatan melalui sistem manajemen rumah sakit yang lebih baik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital sehingga pelayanannya menjadi lebih efektif dan efisien serta menghadirkan pengalaman terbaik kepada pasiennya. Karena itu Kemenkes RI juga menjadikan rumah sakit dr. Iskak Tulungagung ini sebagai percontohan dan benchmark inisiatif reformasi tata layanan perumahsakitan di Indonesia yang dilakukan oleh Kemenkes.

“Kami sangat senang menjadi bagian dari acara ini, untuk bersama-sama dengan para penyedia solusi teknologi informasi atau digital untuk mendiskusikan berbagai inovasi dan tren dalam layanan kesehatan. Industri layanan kesehatan harus melakukan transformasi bisnis dan pelayanannya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk mendorong peningkatan tata kelola pelayanan rumah sakit.

Kami berharap pengalaman kami di RSUD dr. Iskak Tulungagung bisa menjadi inspirasi untuk kolega-kolega kami dari rumah sakit yang lain terkait bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan dan bisnis rumah sakit menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektifitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengurangi biaya layanan kesehatan,” ujar Heru Eko Susanto, Sub koordinator Analsis & Monitoring Pelayanan RSUD dr.Iskak Tulungagung.

Pada akhir tahun 2021, Kemenkes RI merilis Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024 yang menyebutkan tantangan utama layanan kesehatan Indonesia adalah membangun data kesehatan nasion- al dimana lebih dari 80% fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini belum tersentuh teknologi digital serta data yang terfragmentasi dan tersebar pada ratusan aplikasi sektor kesehatan bervariasi.

Menurut laporan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) ada lebih dari 2450 rumah sakit di seluruh Indonesia di mana sebagian besar masih dikelola secara independen dan belum mempunyai standarisasi dan akreditasi internasional serta memiliki sistem pengumpulan dan penyimpanan data secara tradisional. Hal ini menjadi tantangan bagi mitra penyedia layanan teknologi digital untuk dapat melakukan integrasi data ke setiap rumah sakit di seluruh Indonesia.[ca]

This article is from: