Program Makaryo Ning Desa Permudah Pelayanan Masyarakat

Pemkab Trenggalek, Bhirawa

Dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tentunya menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek meningkatkan bentuk kualitas pelayanan publik.

Dengan diadakanya program Makaryo Ning Deso, Desa Hebat (Mening Deh) yang digagas sejak awal tahun ini, selain memberi kemudahan untuk mengakses pelayanan juga diharapkan dapat memahami secara langsung permasalahan dan keluhan yang dirasakan atau yang dialami oleh masyarakat.

Kilas Birokrasi

Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Drs. Edy Soepriyanto saat Makaryo Ning Deso bertempat di Desa Mlinjon Kecamatan Suruh, dalam kesempatan itu mengajak masyarakat untuk benar-benar bisa memanfaatkan program tersebut.

Mengapa bisa seperti itu, dikarenakan dalam acara tersebut terdapat puluhan layanan dari setiap OPD di Kabupaten Trenggalek yang hadir langsung di desa. Sehingga masyarakat tidak perlu jauh - jauh untuk datang ke kantor dinas.

789 PNS Terima SK Kenaikan Pangkat

Pemkab Mojokerto, Bhirawa

Sebanyak 789 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mojokerto resmi menerima Surat Keterangan (SK) kenaikan pangkat periode 1 April tahun 2023 dari Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di selenggarakan di halaman Pemkab Mojokerto Rabu (15/3/2023).

Pada penyerahan SK ini, sedikitnya terdapat 53 PNS naik pangkat pada Golongan IV, 556 PNS naik pangkat pada Golongan III, 179 PNS naik pangkat pada Golongan II, dan 1 PNS naik pangkat pada Golongan I.

Dalam sambutan dan arahannya Bupati Ikfina berpesan dengan tingginya pangkat seseorang harus disertai dengan peningkatan profesionalisme dan kinerja.

“Karena pada masa ini, bekerja dengan baik tidaklah cukup untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Mojokerto, namun kita harus bekerja dengan cerdas dan terus mengembangkan inovasi baru yang dapat meningkatkan mutu pelayanan,’’ ucap Ikfina. Di samping itu, menjadi seorang PNS harus menjunjung tinggi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena hal tersebut, sesuai dengan komitmen reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dengan tuntutan peningkatan kualitas kinerja serta profesionalisme.

“Mengingat SDM menjadi aspek paling penting dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, maka saya mengharapkan agar PNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah menerima petikan keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat ini mampu memperlihatkan kompetensi dan kinerja yang lebih baik bahkan mampu menunjukkan prestasi-prestasinya,” ucapnya. [min.dre]

“Pada kesempatan ini perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan, memberikan pelayanan ke masyarakat hadir di tengah-tengah kita, masyarakat dimudahkan tidak harus ke Trenggalek tapi bisa dilayani di tempat ini,” ucap Sekda Edy, Rabu (15/3/2023).

“Kebetulan di sini di Desa Mlinjon ketempatan untuk kegiatan Makaryo Ning Deso ini, meski demikian tidak hanya warga Desa Mlinjon saja akan tetapi juga warga desa tetangga bisa dapat memanfaatkan pelayanan,” terangnya. [ wek.dre ]

Kerusakan jalan ini tersebar pada 18 wilayah kecamatan di Kab Sidoarjo. Kerusakan jalan-jalan itu, penyebabnya diantaranya karena faktor musim hujan dan kendaraan yang lewat melebihi tonase.

Sejumlah ruas jalan rusak, yang sering dilaporkan oleh masyarakat diantaranya seperti jalan di kawasan lingkar timur Sidoarjo, jalan Banjarsari Kec Buduran dan jalan Tarik - Mlirip.

Pada tahun 2023 ini, rencananya ada 12 ruas jalan di Kab Sidoarjo, yang akan diubah menjadi jalan beton. [ kus.dre]

Hasil Seleksi PJTP Kadinsos Diumumkan

Pemkot Malang, Bhirawa Setelah mengikuti seleksi administrasi dan tes tulis, , untuk pengisian Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos (P3AP2KB), hasilnya mengerucut kepada tiga nama.

Mereka adalah Donny Sandito S.STP.MM, (Kabag Humas Sekda Pemkot Malang), Dr. Suparno SH.M.Hum, (Kabag Hukum Sekda Pemkot Malang) dan Yuyun Nanuk Ekowati S.S.TP, M.Si, (Sekretaris Badan Pendapatan Daerah).

Pengumuman tiga nama itu dituangkan dalam surat keputusan panitia seleksi terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama (PJTP) Pemkot Malang, nomor 005/KEP/Pansel-JPTPMPMLG/III/203, tentang hasil akhir penilaian seleksi terbuka pengisian JPTP, Pemerintah Kota Malang.

Berdasarkan surat tersebut, tiga orang ini memilki kualifikasi dan nilai tertinggi saat mengikuti seleksi baik secara administrasi maupun saat tes tulis.

Pada SK tersebut, juga diwajibkan kepada tiga orang yang dinyatakan lolos itu, untuk menyarahkan surat sehat jasmani dan rohani serta surat bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang dikeuarkan oleh dokter pemerintah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ((BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, kepada Bhirawa menyampaikan bahwa seluruh prosedur sepenuhnya dilakukan oleh tim pansel.

“Semua sudah diikuti dan hasilnya tiga nama tersebut,”tukas Totok Rabu 15/3 kemarin. Ia menambahkan tiga nama itu akan diserahkan ke Komisi Aparatur SIpil Negara (KASN), untuk ditentukan siapa yang paling layak mengganti posisi

Peni Indriyani yang akan memasuki purna tugas pada 1 Mei 2023 mendatang.

Sebelumnya Sembilan pejabat eselon III mengikuti, seleksi JPTP, di Hotel Savana Kota Malang pada Senin (13/3) lalu, ketika itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, memberikan pengarahan secara langsung, kepada sembilan pejabat tersebut. “Jabatan ini, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka seorang calon pejabatnya, dituntut kerja cerdas, cermat, cepat, tepat serta tuntas,” tutur Sutiaji. Lantas siapa yang paling berpeluang untuk menjadi Kadinsos, sumber Bhirawa menyebut, tiga orang itu memiliki peluang yang sama besar.

Donny Sandito, sebelumnya pernah lolos menjadi calon Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetapi saat itu yang terpilih adalah Prayitno mantan Camat Kedungkandang. [mut.dre]

Pemkot Raih Penghargaan UHC dari Pusat

Pemkot Madiun, Bhirawa

Pemerintah Kota Madiun kembali meraih penghargaan di awal-awal tahun anggaran ini. Pemkot Madiun meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat. Penghargaan diterima Wali Kota Madiun, Maidi di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3).

Wali Kota Madiun, Maidi menyebut penghargaan tersebut diberikan atas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang cukup tinggi. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan dalam hal ini BPJS Kesehatan di Kota Madiun mencapai 99,29 persen. Itu baik peserta mandiri maupun peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemkot Madiun. Artinya, hampir seluruh masyarakat sudah ter-cover jaminan kesehatan.

‘’Alhamdulillah, hari ini kota kita menerima penghargaan lagi. Meski masih awal tahun, kota kita setidaknya sudah menerima delapan penghargaan. Terbaru, kita mendapatkan penghargaan UHC ini,’’ kata Wali Kota. Urusan jaminan kesehatan di Kota Madiun memang tidak memandang status sosial masyarakat. Masyarakat yang bersedia di kelas tiga, bisa mendaftar sebagai peserta bantuan iuran (PBI) yang dibayarkan Pemerintah Kota Madiun. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak memiliki jaminan kesehatan. Wali Kota menyebut