Integrasikan Kerja Semua Pihak , Wujudkan Zero Stunting di Kota Pudak

Gresik, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkomitmen untuk mewujudkan zero stunting di wilayahnya. Hal ini ditegaskan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat membuka kegiatan Rembuk Stunting 2023.

Komitmen ini tidak kendor meskipun Kabupaten Gresik telah mencatatkan perkembangan positif dalam penurunan stunting.

“Angka prevalensi stunting kita memang sudah terjun bebas, dari 23% menjadi 10,7%, di bawah angka

Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan hasil kerja bersama dari berbagai pihak dan akan terus kita lakukan hingga stunting kita nol,” ujar Gus Yani, begitu Bupati Fandi Akhmad Yani kerap disapa, saat membuka Rembuk Stunting 2023, Rabu (15/3).

Gus Yani menambahkan, dari data yang ada saat ini terdapat 3.701 kasus stunting yang ada di Kabupaten Gresik. Dirinya membayang- kan, jika pegawai di lingkungan Kabupaten Gresik dan masyarakat yang berkecukupan mau untuk menjadi orang tua asuh, maka angka tersebut sudah selesai.

“Kita lakukan intervensi dengan menyisihkan rezeki minim 10 ribu rupiah perhari. Kita berikan susu, kacang hijau, atau makanan bergizi lainnya selama 90 hari. Saya yakin permasalahan ini selesai, karena kecenderungannya angka yang sembuh dari stunting lebih besar dibandingkan jumlah kasus baru,” pungkasnya. Semangat sosial ini sejatinya telah diawali jajaran ASN dan BUMD di lingkungan Kabupaten Gresik. Lewat surat edaran awal Maret 2023 lalu,

Kementerian PUPR Komitmen Wujudkan Konstruksi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Jakarta, Bhirawa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Indonesia Water Institute menyelenggarakan Sustainable Infrastructure Forum dengan tema “Komitmen Bersama untuk Pengurangan Emisi Karbon dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan” di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (15/03).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Pemerintah

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan menggunakan seluruh sumber daya sendiri atau 41% dengan dukungan serta kerjasama internasional.

Sehingga, dalam mewujudkan sasaran tersebut sektor konstruksi memainkan peranan penting karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas konstruksi cukup signifikan.

“Untuk itu, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui penerapan konstruksi berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur hijau yang mensinergikan antara natural system dan engineered solution,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang disampaikan oleh Plt Direktorat Jenderal Sumber Daya Air , Jarot Widyoko.

Jarot menambahkan, implementasi konstruksi berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan. Sebagai langkah konkrit, diterbitkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Non Ordinary Portland Cement (Non-OPC) pada Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR. Sebab, penggunaan semen Non-OPC dapat berkontribusi dalam penurunan emisi karbon serta meningkatan akurasi spesifikasi material semen sesuai peruntukan pekerjaan konstruksi.[ira.gat]

Antisipasi Lalu Lintas Hewan Ternak Lintas

Provinsi, Satgas PMK BPBD Jatim Siaga Penuh

Pemprov, Bhirawa

Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) BPBD Provinsi Jawa Timur terus siaga mewaspadai penyebaran PMK pada hewan ternak, khususnya yang masuk Jawa Timur. BPBD Jatim berupaya mencapai target penurunan PMK menargetkan hingga nol kasus di seluruh wilayah, di Jatim. Dan, guna mewujudkan itu, Satgas PMK juga bekerjasama dengan TNI, Polri dan relawan.

Terkait itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyebut, diantaranya tak henti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PMK. Termasuk juga memberikan bantuan jika mendapati ada ternak mati.

“Target kita mewujudkan nol kasus di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PMK. Kita juga memberikan bantuan jika mendapati ada ternak mati. Termasuk melakukan penyemprotan disinfektan di pasar hewan serta mengadakan razia di perbatasan wilayah lalu lintas hewan ternak, yang akan masuk ke wilayah Provinsi Jatim,” urai Gatot Soebroto, Selasa (14/3)

Gatot menegaskan, titik razia dengan menyasar perbatasan dua provinsi di Jatim yaitu Jawa Tengah dan Bali. Dengan bekerjasama lintas institusi. Selain BPBD, Polri juga ada didalamnya Dinas Peternakan setempat.

“Tiap hewan ternak yang mau masuk Jatim, ada tim yang memeriksa dari dinas peternakan. Lalu kami menyemprot disinfektan dan teman kepolisian melihat berkasnya apakah distribusi hewan itu sudah sesuai dengan dokumen-dokumennya atau belum,” terang Gatot.[gat] jajaran ASN Pemkab Gresik dihimbau untuk berbelanja kebutuhan pokok guna disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk diantaranya untuk balita stunting.

Hal ini lantas dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Gresik No.9 tahun 2023 tentang percepa- tan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Gresik.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gresik menggarisbawahi pentingnya sinergi antar lembaga dalam mewujudkan zero stunting. “Prevalensi angka stunting kita memang turun, namun angkanya masih tinggi. Saat ini kita ada di posisi ke 6 dari bawah di tingkat Jatim. Oleh karenanya, perlu intervensi lebih lanjut melalui sinergi semua lembaga,” ujar wabup yang sehari-hari akrab disapa Bu Min. Intervensi ini menurutnya harus terintegrasi satu dengan yang lain. Contohnya adalah intervensi lewat konsumsi tablet tambah darah bagi siswi SMA/ pondok pesantren. Diinisiasi oleh dinas kesehatan lewat puskesmas di tiap kecamatan, intervensi ini juga harus bersinergi dengan dinas pendidikan agar tujuan intervensi bisa tercapai.

“Contoh lain adalah sinergi kita dengan pengadilan agama. Kita sudah membangun komunikasi intens agar izin nikah di usia muda bisa diminimalisir. Hal-hal semacam inilah yang harus terus kita laku- kan,” tegas Bu Min. Dalam kesempatan ini, disampaikan juga beberapa calon Lokasi Fokus (Lokus) intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Gresik 2024. Disampaikan bahwa untuk tahun 2024, ditetapkan 19 desa di 7 kecamatan menjadi lokus. Harapannya, dengan ditetapkannya lokus akan semakin memudahkan upaya penurunan stunting di daerah tersebut. Selepas memberikan sambutan dan arahan, Gus Yani dan Bu Min bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman bersama kepala OPD di lingkungan Pemkab Gresik serentak membubuhkan tanda tangan sebagai simbol komitmen dalam penanggulangan stunting. Hal yang sama juga dilakukan oleh berbagai perwakilan unsur pendidikan, organisasi masyarakat, serta jajaran camat yang hadir.[eri.gat]

Tiga Titik Tanggul Kali Plalangan Jebol Danramil, Forkopimcam dan BPBD Percepat Penanganan

Lamongan, Bhirawa Danramil 0812/01 Kota Lamongan Kapten Cku Yanto Budi Utomo S.E., bersama Forkopimcam dan BPBD Kabupaten Lamongan melakukan kordinasi serta pemantauan secara langsung pasca tergerusnya tanggul jebol di Kali Plalangan Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Rabu (15/3).

Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan, Selasa (14/3) kemarin malam, mengakibatkan tanggul sungai Plalangan jebol di dua titik sepanjang 7 meter ke arah timur. Sehingga berdampak ke area tambak masyarakat di Plalangan dan Balun.

Anggota TNI bersama Forkopimcam dan BPBD kab Lamongan memastikan jika tanggul yang jebol mulai pagi harinya sudah ditangani.

Sebab, Penanganan yang cepat sangat diperlukan supaya tidak berdampak pada meluasnya luberan air ke area tambak warga.

“Berdasarkan koordinasi dengan Camat Lamongan Kota, Kepala Desa Plosowahyu serta BPBD Kabupaten Lamongan kami melaksanakan perbaikan tanggul secara gotong royong bersama

TNI Polri dan warga Desa Plosowahyu untuk perbaikan tanggul yang jebol,” ungkap Kapten Cku Yanto saat di lokasi.

Ia juga mengimbau dan mengingatkan kepada warga agar tetap waspada saat hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Lamongan. Karena bisa saja akan terjadi banjir susulan dan bencana alam lain yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Pada Selasa malam itu pula, terjadi banjir bandang yang menerjang Dusun Wudi, Desa Sumberwudi, Ke- camatan Sambeng, Lamongan akibat luapan sungai setempat.

Ratusan rumah warga dan area persawahan tergenang hingga permukaan air mencapai ketinggian 20 - 100 centimeter. Namun, Tidak ada korban jiwa. Banjir bandang ini merupakan kali kedua selama musim penghujan ini. Penyebabnya sama, karena intensitas curah hujan limpahan di wilayah Kecamatan Sambeng sangat tinggi dan dalam waktu lama.

Hujan sangat deras terjadi mulai pukul 15.00 - 17.00 WIB. Bahkan di belahan selatan Kecamatan Sambeng hujan baru reda sekitar pukul 21.00 WIB. Kawasan Desa Sumberwudi yang datarannya lebih rendah otomatis menjadi sasaran aliran air tersebut.

Karena volume aliran hujan sangat besar, akibatnya tidak tertampung dan meluber. Banjir ini sempat mem- buat warga panik. Segala isi rumah diselamatkan dengan memindahkan ke tempat yang lebih tinggi.

Hanya, banjir bandang di Dusun Wudi ini dipastikan tidak berlangsung lama. Selagi hujan di belahan selatan desa reda atau berhenti, air akan segera surut. “Banjirnya tak berlangaung lama dan cepat surut.Hanya lewat dan berlangsung tiga sampai enam jam,” terang Camat Sambeng, Eko Tri Prasetyo. Dari data BPBD, Tingginya intensitas hujan kemarin juga mengakibatkan sejumlah tanggul di Lamongan jebol. Tercatat 3 titik tanggul di 2 sungai di Lamongan jebol akibat naiknya debit air sungai ini. Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan Muhammad Muslimin membenarkan ada 3 titik tanggul yang jebol di 2 sungai di Lamongan. [aha.yit.gat]

Prioritaskan Kesehatan Masyarakat , Pemkot Mojokerto Kembali Raih UHC Award

Mojokerto, Bhirawa

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, hingga bulan maret 2023 sebanyak 140.254 jiwa dari 140.442 warga Kota Mojokerto atau 99,87%secara aktif terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Hal ini menunjukan bahwa 100 % warga Kota Mojokerto telah mendapatkan jaminan kesehatan. Untuk itu Wali kota mojokerto ,Ika Puspitasari ,menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang maksimal di Kota Mojokerto termasuk kepada BPJS Kesehatan. Sehingga Kota Mojokerto telah meraih piagam penghargaan UHC sejak tahun 2017 lalu.

Dan, setiap tahun ,lanjut Wali kota Ika, Pemkot terus berupaya meningkatkan capaian tersebut hingga saat ini hampir 100 persen warga Kota Mojokerto telah mendapatkan jami- nan kesehatan melalui JKN-KIS.. Adapun penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh Wapres RI. KH

Ma’ruf Amin kepada Wali Kota Mojokerto yang diwakili Sekdakot Gaguk Tri Prasetyo di Gedung Bali

Sudirman, selasa 14/3

Lebih lanjut ditambahkan Wali

Kota Ika Puspitasari , Selasa (14/3)sore dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yang ke enam kalinya di tahun2023 ini, maka Pemkot

Mojokerto sekali lagi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak, OPD stakeholder yang memiliki komitmen tinggi memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. “Dan, masalah kesehatan masyarakat ini menjadi salah satu prioritas selama kepemimpinan kami di Kota Mojokerto. Dengan memberikan jaminan kesehatan maja kami berupaya untuk meringankan beban masyarakat,” lanjut Ning Ita. ( min .gat)