Laksanakan Program “Jalak Wadul Mas” Kunjungi PM Door to Door

Pemprov, Bhirawa hilmi husain/ bhirawa

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf di acara HUT Satpol PP ke 73 di halaman Graha Maslahat, Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan, Kamis (16/3).

Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras (RSBL) Kediri asrama Caruban Dinas Sosial (Dinsos) Jatim melaksanakan kegiatan inovasi “ Jalak Wadul Mas” atau Jangkauan Layanan Kesehatan Jiwa dalam Keluarga dan Masyarakat di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Rabu (15/3).

Gus Irsyad Minta Satpol PP Humanis dan Tegas dalam Penegakkan Perda

Pemkab Pasuruan, Bhirawa

Sebagai penegak Perda (Peraturan Daerah), Satpol PP

Kabupaten Pasuruan diminta harus menantiasa menjaga sikap dan perilaku yang humanis, tegas, berdisiplin serta harus meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf saat memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka memperingati HUT Satpol PP ke 73, Satuan

Perlindungan masyarakat (Linmas) Ke-61 serta HUT Pemadam

Kebakaran (Damkar) ke-104 di halaman Graha Maslahat, Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan, Kamis (16/3).

Menurut Gus Irsyad, sapaan akrabnya, keberadaan Satpol PP merupakan aparatur yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. Sebab, kinerjanya langsung berhubungan dengan masyarakat. Terlebih pula, posisinya juga rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik.

“Perlu diketahui bersama, seluruh petugas Satpol PP sangatlah penting. Karena, mereka ini tugasnya menegakkan Perda. Makanya, semuanya harus bersikap humanis dalam bekerja, tentu juga harus tegas serta berdisiplin. Termasuk harus meningkatkan kualitas SDM,” ujar Gus Irsyad.

Gus Irsyad juga meminta agar momen apel gelar pasukan tidak hanya sekedar momentum rutinitas. Namun, harus menjadi sarana untuk memotivasi dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Terutama dalam melaksanakan urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. “Saya ingatkan kembali, pola sikap dan perilaku serta kualitas sumber daya manusia harus benar-benar diperhatikan. Sehingga kehadirannya dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat,” jelas Gus Irsyad. [hil.dre]

Pemkab Sampang, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 di Pendapa Trunojoyo, Kamis (16/3/2023).

Hadir dalam Musrenbang RKPD TA 2024 diantaranya Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil

Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Wakil Ketua

DPRD Sampang, Forkopimda Sampang, Staf Ahli Gubernur Jawa Timur, Ketua Bakorwil Pamekasan.

Turut hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiyawan, Kepala Kantor Kemenag Sampang, Kepala BBWS dan BPJN VIII Wilayah Jawa Timur, Wakil Ketua TP PKK Sampang Hj. Vanny Abdullah Hidayat, Ketua Dharma Wanita Persatuan HHj. Enny Yuliadi Setiyawan, Kepala OPD, Camat, dan Tokoh Agama serta Masyarakat.

Kegiatan Jalak Wadul Mas dilakukan tim UPT RSBL Kediri asrama Caruban kepada dua PM yang ada di Desa Nglandung. Dalam pelaksanaannya, tim UPT RSBL Kediri asrama Caruban didampingi oleh Sekretaris Kecamatan Geger Slamet Tri, bidan desa Sri Wuriyani, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Geger Maydora. Kunjungan diawali di kediaman penerima manfaat (PM) berinisial HS yang pernah akan direhabilitasi di UPT RSBL Kediri asrama Caruban. PM HS dan istri merasa senang atas kedatangan tim dan masih ingat petugas yang menyeleksi waktu itu. HS berterima kasih kepada petugas atas motivasi yang diberikan pada waktu itu sehingga HS sadar akan kesalahan dan perbuatannya yang kasar dan menganiaya istrinya. Kini HS membuka usaha las, sedangkan istrinya berjualan bakso di Pasar Pagitan. HS juga diperiksa dan diberi vitamin oleh Mimin Yulitawati AMDKep selaku perawat dari UPT RSBL Kediri asrama Caruban, kemudian rambutnya dicukur oleh Endah Ayu Astutik selaku Pengelola Pelayanan Sosial UPT RSBL Kediri asrama Caruban. Sebelum tim UPT melanjutkan perjalanan, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT RSBL Kediri Tarmini SSos memberikan tali asih berupa sembako yang diterima langsung oleh HD dan istri. [rac.dre]

Strategis

kedua pengentasan kemiskinan, pemantapan pemulihan ekonomi dan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan kemandirian daerah dan perdesaan. Ketiga yaitu penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik dan keempat harmonisasi kehidupan bermasyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya memiliki strategi khusus diantaranya meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pemerataan aksebilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, kondisi sosial dan peran pemuda.

Direktur RSUD Jombang, Dr dr Ma’murotus Sa’diyah MKes atau Ning Eyik saat menjadi narasumber tingkat nasional terkait implementasi antrean pasien JKN, Selasa (14/03).

RSUD Jombang Jadi Narasumber Tingkat Nasional Implementasi Antrean Online Pasien JKN

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, DR dr Ma’murotus

Sa’diyah MKes atau yang akrab disapa Ning Eyik menjadi narasumber tingkat nasional dalam tata kelola integrasi implementasi antrean online pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Oleh pihak BPJS, RSUD Jombang dinilai telah menjalankan implementasi antrean online pasien JKN yang menggunakan 100 persen. Aplikasi mobile JKN pada pelayanan rawat jalan dengan sangat baik.

Acara yang diikuti oleh 1000 rumah sakit se-Indonesia pada Selasa (14/03) ini berlangsung dinamis dengan pertemuan yang dilakukan dengan metode zoom meeting.

Direktur RSUD Jombang, DR dr

Ma’murotus Sa’diyah MKes menerangkan secara panjang lebar tentang penerapan kebijakan itu dalam bentuk ‘Best Practice

Sharing Transformasi Digital dan Implementasi Antrian Online’. “Karena dinilai telah berhasil menjalankan implementasi antrean online pasien JKN yang menggunakan 100 persen aplikasi mobile JKN, RSUD Jombang diminta untuk sharing pengalaman dalam tata kelola integrasi tersebut,” kata Direktur RSUD Jombang, Kamis (16/03). Ning Eyik menambahkan, sistem antrean online dapat mencegah terjadinya penumpukan di bagian pendaftaran. Pasien sudah mendapatkan nomor antrean secara online melalui Aplikasi Mobile JKN. Manfaat antrean online Aplikasi Mobile JKN juga dirasakan petugas yang tentunya akan lebih mudah untuk melakukan pendataan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Jombang juga terus meningkat. Menurutnya, hasil tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh RSUD Jombang. Peserta merasa senang, karena tidak harus antre lama di rumah sakit untuk mendapat pelayanan. RSUD Jombang pun menyambut baik transformasi layanan digital yang digaungkan oleh BPJS Kesehatan. Dengan diterapkannya sistem antrean online, istimewa merupakan langkah cepat dan efisien untuk meningkatkan mutu layanan. Transformasi digital yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan layanan kesehatan yang selama ini terjadi.

“Dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan mobile JKN di RSUD Jombang juga merupakan salah satu bentuk kerjasama, sinergi dan kolaborasi yang baik,” kata Ning Eyik.

“Semuanya demi memberikan akses dan kemudahan serta meningkatkan mutu pelayanan,” sambungnya. Pada zoom meeting yang juga diikuti seluruh KC (Kantor Cabang) BPJS se-Indonesia serta BPJS pusat, Direktur RSUD Jombang juga menjelaskan, untuk lebih mengenalkan tentang mobile JKN, pihaknya tak lelah melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Di antaranya dengan menayangkan video mobile JKN di layar video yang ada di Taman Informasi Kabupaten Jombang dan juga di sejumlah titik strategis lainnya.

“Kita memasang sosialisasi tentang mobile JKN di sejumlah titik strategis Kabupaten Jombang. Sehingga masyarakat mengetahui pelayanan di RSUD dengan mobile JKN,” tutup Ning Eyik. [rif.adv]

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan, perencanaan pembangunan tahun depan mengusung tema peningkatan kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Menurutnya ada empat isu strategis yang menjadi perhatian pada 2024, pertama Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing,

Kemudian juga meningkatkan iklim investasi yang kondusif, menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan mendorong reformasi birokasi tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih serta menjaga pelestarian budaya dan ketertiban demi terciptanya harmonisasi kehidupan di tengah masyarakat.

Pihaknya masih memiliki PR besar diantaranya pembangunan JLSM sebagai bentuk peningkatan konektivitas wilayah dan membuka daerah terisolir, kemudian relokasi RSMZ dan peningkatan jalan kabupaten sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan memudahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. [lis.dre] nurkholis/bhirawa

Reses Dewan Keluhkan Mutu Pendidikan Sekolah Negeri dan Pemberdayaan Perempuan

Keluhan dalam serap aspirasi ( reses ), yang di lakukan oleh anggota dewan. Masyarakat berharapa peran pemerintah pada sekolah negeri, yang berada di kota di perhatikan serius. Juga pemberdayaan perempuan lebih di tingakatkan, sebab perempuan di era sekarang bisa membatu perekonomian dalam keluarganya.

Seperti yang di tanyakan oleh Bagus peserta reses, bahwa sangat prihatin dengan kondisi sekolah negeri. Yang perkembangan mutu pendidikan melambat, bila di bandingkan dengan sekolah swasta yang cepat. Sehingga, banyak orang tua wali murid beralih. Untuk itu, kepada pemerintah agar dapat perioritas mutu pendidikan di sekolah negeri. Siti munawaroh warga sekitar menyampaiakan, peran perempuan dalam kehidupan di rumah sekarang tidak hanya duduk diam. Namun juga bisa membantu ekonomi keluarga, untuk itu perlu ditingkatkan pemerintah dalam bentuk dan program. Untuk memperdayakan perempuan, yang berdampak pada penghasilan sebagai tambahan bekerja dalam membantu ekonomi keluarga. Menurut Anggota DPRD Gresik Mega Bagus Saputra mengatakan, bahwa masyarakat menegingkan sekolahan negeri di wilayah kecamatan Kebomas dan Gresik. Tidak kalah bersaing dengan sekolah swasta.

Peran pemerintah, sangat di butuhkan dengan kondisi sekarang. “Ketika awal masuk sekolah, bagaiman murid untuk masuk negeri sangat sulit. Karena aturan zonasi dan prestasi, namun ketika sudah masuk persaingan mutu pendidikan sekolah jauh dari negeri. Makan akan jadi kendala seorang murid ber prestasi, nanti akan di dewan sampaikan,” ujarnya. Terkait dengan pemeberdaayan perempuan perlu di perbanyak kegiatan program dan kegiatan. Yang bisa di kerjakan para ibu-ibu meski mereka tidak harus keluar rumah, nanti akan kita carikan solusinya dan sampaian pada pemerintah.

Melalui OPD tekait, beberapa program yang langsung bisa mengahsilkan pendapatan bagi para perempuan. Ditambahkan Mega Bagus Saputra, bahwa ada usulan yang menarik dan nanti pasti akan segera di tindak lanjuti. Dari desa kepingin membatu sektor pendapatan pemda, dengan desa di beri delegasi penarikan pajak diwilayahnya. Seperti pajak restoran, catering dan lainya yang belum di tarik pemda. Dan berharap dari hasil penarikan pajak, ada jasa pungut di kembalikan pada desa sesuatu aturan yang berlaku. [ kim.adv ]