8 minute read

Inspektorat : Soal Nonjob Kasatpol PP Kewenangan Bupati

Pemkab Situbondo, Bhirawa Masih ingat dengan kasus non job atau pembebastugasan Kasatpol PP Kabupaten Situbondo, Buchari SET beberapa bulan lalu ? Hingga saat ini Buchari masih menjalani non job, sesuai keputusan Bupati Situbondo Karna Suswandi, sejak bulan ramadan 1444 Hijriah lalu.

Seperti diketahui Buchari di bebas tugaskan sebagai Kasatpol PP setelah mengeluarkan kebijakan kontroversial, yakni PSK dibolehkan menjalankan profesinya asalkan mengikuti shalat tarawih dan tadarus di bulan ramadan.

Advertisement

Menurut Kepala Inspektorat Kabu- paten Situbondo, Puguh Setijarto, pihaknya masuk sebagai tim gabungan pemeriksa bersama Sekda dan Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo terkait kasus Buchari. Dalam pemeriksaan itu, aku Puguh, tim gabungan memberikan sejumlah rekomendasi yang selan-

Kilas Birokrasi

Pemkab Gresik Siap Suporting

Anggaran untuk Bandar Grisse

Pemkab Gresik, Bhirawa

Untuk memaksimalkan potensi kawasan Bandar Grisse, Pemkab Gresik siap mendukung anggaran yang dibutuhkan. Namun, berapa besarannya, harus dihitung secara matang.

Soal lahan parkir misalnya, masih belum ada tempat khusus parkir. Setidaknya sudah ada tiga titik yang diincar. “Sekarang kami masih terus melakukan komunikasi dengan pemilik lahan untuk tempat parkir. Mereka minta Rp. 200 juta setahun kita tawar Rp. 100 juta. Angka itu cukup memberatkan. Tapi tetap terus kami komunikasikan,” ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) saat acara Forum Grup Diskusi (FGD) yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparekafbudpora) dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) di Bandar Grisse.

Diskusi ganyeng selama dua jam ini dihadiri Bupati Gresik

Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD M Abdul Qodir, Ketua Komisi II Asroin Widyana, Kadisparekrafbudpora drg Saifuddin Ghozali serta Ketua KWG Miftahul Arif.

Bupati Gus Yani menyatakan bahwa Bandar Grisse memiliki potensi besar untuk mengubah wilayah kumuh menjadi kawasan yang berkembang pesat.

Bandar Grisse ini, kata dia sebagai salah satu proyek strategis nasional yang juga revitalisasi tujuh ruas yang diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi banyak kota lain di Indonesia.

“Kami siap memberikan anggaran tambahan guna memperkuat peran aktif Pemkab dalam memajukan Bandar Grisse,” katanya. Selain pemerintahan, Bupati menyatakan dibutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatan lebih luas.

Dia pun sudah menyiapkan Bus Shalter yang mengangkut wisata kawasan Bandar Grisse.

“Sudah kami siapkan bus itu, sekarang masih dikaroseri, semoga secepatnya selesai agar bisa digunakan,” ungkap dia.

Ketua DPRD Gresik, M. Abdul Qodir, menegaskan bahwa visi pembangunan pariwisata dan kebudayaan berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). [eri.dre]

348 PNS di Bojonegoro Terima SK

Sebanyak 348 pegawai negeri sipil (PNS) formasi tahun 2021 dan formasi lulusan PKN STAN tahun 2021 di lingkup Pemkab Bojonegoro tampak semringah.

Itu setelah mereka menerima surat keputusan (SK) dari Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah di Pendopo Malowopati, Selasa (16/5). Bersamaan itu pula, mereka juga mengucap sumpah/janji.

Dari 348 PNS tersebut terbagi dua formasi yaitu PNS formasi tahun 2021 sebanyak 326 orang dan formasi lulusan PKN STAN tahun 2021 sebanyak 22 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menyampaikan, bahwa menjadi PNS artinya sudah berjuang mengalahkan puluhan ribu pelamar. Maka dari itu, sebagai tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengikuti, melihat dan mencermati dinamika kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Dengan sumber daya manusia yang fresh, diharapkan estafet tata kelola birokrasi kedepanya menjadi lebih baik,” ucapnya. Bupati Anna juga berpesan kepada para ASN untuk terus membangun integritas dan loyalitas terhadap negara, baik dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan.

Selain itu, juga integritas dalam membangun komitmen, nilai sosial bahkan nilai moral yang harus diterapkan. “Sebagai PNS tentu ada track record (rekam jejak). Maka amanah yang sudah didapat tersebut mari kita jaga dengan hati-hati dan penuh tanggungjawab,” pesan Bupati Anna.

Tak lupa, Bupati perempuan pertama di Bojonegoro ini memberikan selamat kepada para PNS yang dilantik. Bupati mengucapkan selamat bergabung di Pemkab Bojonegoro dan berharap dapat membangun team work dalam tempat kerja masing-masing. Sehingga dapat membawa output yang baik dalam pelayanan di Pemkab Bojonegoro. [bas.dre] jutnya ditelaah dan dipelajari oleh Bupati Karna Suswandi. “Ya hasil pemeriksaan tim gabungan itu sudah ditangan Bupati Kar- na Suswandi,” aku Puguh, di ruang kerjanya Selasa (16/5). Masih kata Puguh, hasil pemeriksaan tim gabungan itu menjadi kewenangan Bupati Karna Suswandi. Satu diantaranya poin rekomendasi tim gabungan, aku Puguh, memberikan penundaan pangkat Buchari selama setahun. Apa saja kesalahan Buchari ? Kata Puguh, kebijakan yang dilakukan Buchari sebagai Kasatpol PP masuk dalam katagori lalai dan tidak tegas menegakkan Perda. “Salah satu diantara kesalahan yang dilakukan Buchari, ya itu salah satunya,” papar Puguh.

Sebagai pimpinan OPD penegak Perda di Kota Santri Pancasila Situbondo, ungkap Puguh, seyogianya Buchari harus memegang secara teguh untuk menerapkan SE bupati terkait penutupan lokalisasi dan aksi PSK selama bulan ramadan.

Ini terbalik, tambah Puguh, saat bulan ramadan Buchari mengeluarkan kebijakan yang tidak tegas. “Kalau soal kapan Buchari akan menempati kembali jabatan eselon II itu murni kewenangan Bupati Situbondo Karna Suswandi. Kami hanya sebagai tim pemeriksa saja,” ujar Puguh. Sementara itu, agar tugas penega- kan perda di Kabupaten Situbondo tetap berjalan dengan baik, Bupati Situbondo Karna Suswandi menempatkan seorang PLT Kasatpol PP yang kini di jabat Sopan Efendi, yang sehari hari menduduki sebagai Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo. Sejak Sopan Efendi menjabat PLT Kasatpol PP Kabupaten Situbondo, langsung melaksanakan tugas seperti yang digariskan oleh Bupati Karna Suswandi. “Sebagai PLT Kasatpol PP saya harus tegas menegakkan Perda,” aku mantan Camat Sumbermalang itu.n [awi.dre] alimun hakim/ bhirawa

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja menggelar pelatihan berbasis kompetensi program pendidikan dan pelatihan Vokasi serta pelatihan berdasarkan Klaster Kompetensi Tahun 2023.

BLK Lamongan Gelar Pelatihan Kompetensi

Pemkab Lamongan, Bhirawa

Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi generasi muda potensial Lamongan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Melalui Balai Latihan Kerja (BLK)

Dinas Tenaga Kerja setempat menggelar Pelatihan Berbasis Kompetensi Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi Tahun 2023 yang dibuka oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Aula BLK Lamongan Jl. Jaksa Agung Soeprapto No.63A Lamongan, Selasa (16/5).

Program pendidikan dan pelatihan yang diikuti 80 peserta tahun ini membuka lima kelas yakni menjahit pakaian dewasa, service sepeda motor injeksi, tata rias pengantin, Teknik Pendingin AC dan Ekskavator.

Ibrahim Maulana, salah satu peserta program pelatihan service sepeda motor injeksi asal Desa Pomahanjanggan Kecamatan Turi sangat antusias dan mengungkapkan motivasinya mengikuti pelatihan ini.

“Saya lulusan SMA dan ingin seka- li punya ilmu service sepeda motor. Sehingga dengan pelatihan ini bisa menambah kemampuan saya untuk kedepannya punya keahlian dan bisa membuka service motor di rumah,” ujar Ibrahim.

Hal senada juga diungkapkan Andrian Dwi, peserta program pelatihan ekskavator yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi itu memiliki skill baru di bidang alat berat.

“Selama 12 hari pelatihan ini Saya akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena jarang sekali bisa mendapatkan ilmu seperti ini di luar sana dan gratis,” tuturnya.

Selain Ibrahim dan Andrian, Iis Anatus Sholihah, perempuan asal Kedungpring yang mengikuti program pelatihan tata rias pengantin ini bahkan ingin membuka jasa tata rias dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang sekitarnya.

“Merias ini sudah jadi hobi saya, tapi selama ini masih sekedar tata rias acara Agustusan, dengan mengikuti pelatihan tata rias pengantin ini kemampuan saya di bidang MUA semakin men- ingkat dan kedepannya bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitar,” ucap Iis.

Bupati Yes yang secara langsung membuka kegiatan pelatihan ini mengapresiasi dan memberikan motivasi kepada para peserta agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih berbagai program pelatihan yang difasilitasi tahun ini sangat dibutuhkan di dunia kerja.

“Sangat luar biasa ada 5 program pelatihan yang ada di BLK ini, saya yakin setelah mengikuti pelatihan ini bisa digunakan secara mandiri, kemarin kenapa saya meminta untuk dilaksanakan pelatihan ekskavator ini karena banyak permintaan di Kabupaten Lamongan yang tidak bisa kita penuhi. Untuk itu dengan pelatihan ekskavator ini pasti akan bisa memenuhi permintaan pasar khususnya di pemakaian alat-alat berat. Begitu juga dengan pelatihan service motor, perbaikan AC, menjahit dan tata rias,” tuturnya di hadapan seluruh peserta.

Melalui pelatihan ini pula, Bupati

Yuhronur berharap para peserta memiliki bekal dan skill yang nantinya dapat dikembangkan, baik untuk mencari pekerjaan maupun membuka usahanya sendiri.

“Saya berpesan mari kuasai sampai terampil jangan setengah-setengah. Manfaatkan pelatihan ini dengan maksimal. Untuk para mentor tolong berikan seluruh ilmunya agar peserta menjadi lulusan handal,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Lamongan, Agus Cahyono mengungkapkan bahwa kegiatan yang bekerjasama dengan BLK Sidoarjo ini diikuti oleh 80 peserta secara gratis, yang terbagi dalam 5 (empat) jenis kelas pelatihan.

“Program pendidikan dan pelatihan tahun ini membuka lima paket pelatihan, meliputi pelatihan menjahit pakaian dewasa, service sepeda motor injeksi, tata rias pengantin, teknik pendingin AC dan ekskavator diikuti 80 peserta yang berasal dari masyarakat Kabupaten Lamongan,” terangnya.n [aha.dre]

Kuota Program Keluarga Harapan Plus Bertambah

Pemprov, Bhirawa Di tahun 2023, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus di Jawa Timur ada penambahan lokasi dan alokasi anggaran. Kini bertambah menjadi 25 kabupaten dan jumlah KPM bertambah menjadi 55.000 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp110 miliar.

Hal ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk menyejahterakan masyarakat lanjut usia (lansia) di Jatim dilakukan dengan berbagai cara. Salah

Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah KPM mencapai 50.000 orang yang tersebar di 10 kabupaten. Selanjutnya, di tahun 2021 dan 2022, PKH Plus disalurkan kepada 50.000 orang di 15 kabupaten.

“PKH Plus menjadi salah satu program prioritas Gubernur Khofifah. Tahun ini, Dinsos Jatim melakukan perluasan program. Di tahun 2023, ada penambahan lokasi dan alokasi anggaran. Sekarang jadi 25 kabupaten dan jumlah KPM bertambah menjadi 55.000 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp110 miliar,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM saat membuka Sosialisasi PKH Plus Provinsi Jatim Tahun 2023 di Harris Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya, Senin malam (15/5).[rac.dre]

Wali Kota Upayakan Blueprint Lorong Tua Bisa Didapat Seluruhnya

Kota Madiun, Bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi bersama Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputro telah sampai di Negeri Kincir Angin, mendarat di Belanda, Senin (15/5).

Wali Kota Maidi langsung dihadapkan dengan jadwal yang padat. Salah satunya, mengunjungi Nationaal Archief Nederland. Sesuai misi yang diusung sejak awal, Wali

Kota Maidi fokus menelusuri blueprint lorong bawah tanah jantung

Kota Madiun di kantor arsip nasional Belanda tersebut.

Kunjungannya ini, merupakan gagasan dari Jaringan Kota Pustaka

Indonesia (JKPI). Dimana Kota Madiun merupakan salah satu dari 73 kota maupun kabupaten di Indonesia yang tergabung dalam anggota JKPI.

Di Belanda, Wali Kota diagendakan mengukuti sejumlah kegiatan dalam rangka sharing cities atau berbagi kota yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan akses je- jaring antar kota maupun kabupaten. Sehingga nantinya mereka dapat berbagi pengalaman terkait pemanfaan potensi yang ada bagi masing-masing wilayah.

“Kita bersama-sama membawa misi besar. Yakni mempertajam pembangunan kota berkelanjutan dengan spirit tetap mengkedepankan warisan budaya lokal dan pengembangan pariwisata kawasan kota dan kabupaten,” kata Maidi. Selama berada di Belanda, Maidi mengaku memiliki misi khusus.

Yakni ingin menelusuri arsip peta

Kota Madiun pada masa pembangunan di era kolonial pemerintahan Hindia Belanda. Ia ingin mengetahui kebenaran adanya kabar terowongan bawah tanah yang menghubungkan antara gedung Balai Kota Madiun, kantor Bakorwil I Madiun, kantor Kodim 0803 Madiun, rumah tahanan militer, dan titik tugu 0 Kilometer.

“Kita generasi sekarang tentu kesulitan mencari letak pastinya. Makanya saya ingin menelusuri kebenaran terowongan tersebut. Salah satunya dengan menelusuri arsip petanya. Saya optimis peta itu ada di Belanda,” ujarnya.

Dalam video kegiatan Wali Kota yang dikirim ke Diskominfo Kota Madiun, mantan Sekda Kota Madiun itu terlihat serius saat pertemuan dengan petugas kantor arsip tersebut. Wali Kota terus mengejar data-data yang dibutuhkan. Bahkan, Wali Kota tetap mengupayakan kelanjutan komunikasi usai pertemuan tersebut.

‘’Menggali sejarah dan peristiwa itu tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Tentu tidak cukup dari sebatas pertemuan seperti ini. Apalagi kita terbentur jadwal dengan agenda lain. Karenanya, yang terpenting bagaimana kelanjutan setelah ini,’’ kata Wali Kota. diskominfo/bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi fokus menelusuri blueprint lorong bawah tanah jantung Kota Madiun di kantor Arsip Nasional Belanda tersebut seperti foto diatas. patung Profesor. Dr. Pangeran Ario Hoesein Djajadiningrat. Orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar Ph.D dari Leiden University pada 3 Kota dan rombongan masih akan dijadwalkan untuk bertemu Wali Kota Amsterdam dan Rotterdam serta mengunjungi sejumlah lokasi lainnya. [dar.dre]

Wali Kota optimis berkas yang dibutuhkan tersebut akan didapat. Apalagi, Wali Kota sudah mengawali dengan bertemu secara langsung. Hal itu tentu berbeda jika hanya meminta lewat utusan atau melalui sambungan telepon.

Wali Kota berharap ada banyak kerja sama lain yang bisa terjalin. Apalagi, Kota Madiun juga memiliki banyak potensi wisata sejarah terkait dengan peninggalan era kolonial tersebut. ‘’Tentu saja ada banyak yang bisa kita kerjasamakan. Ini baru awal, ke depan kerja sama bisa kita tingkatkan,’’ jelasnya.

This article is from: