Bupati Tuban Tegaskan ASN Harus Netral pada Pemilu 2024

Pemkab Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak pada gelaran Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikannya usai menerima kunjungan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban Bersama perwakilan Bawaslu Jawa Timur di ruang kerja Bupati Tuban, kemarin lusa (15/05/2023) di rumah dinas Bupati. Bupati Lindra mengungkapkan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 sebagai bentuk kepatuhan war- ga negara Indonesia. Karena Pemilu menjadi wahana untuk menentukan pemimpin selama 5 tahun ke depan. Karenanya, harus digunakan dengan teliti dan bertanggung jawab.

“Sehingga didapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Bupati Lindra. Bupati yang juga Ketua DPD Partai Golkar Tuban ini mengingatkan,

Gabungan Fraksi Pertanyakan Rasionalisasi Pemkot

Naikkan PDRD dan Cegah Kebocoran PAD ingkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki dengan mengusulpkan Raperda Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,” ujar Nur Aulia, juru bicara dari Gabungan FraksiFraksi (GFF), Selasa (16/5).

DPRD Kota Batu, Bhirawa

Gabungan seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Batu mengapresiasi dan mendukung upaya yang dilakukan pemerintah kota (Eksekutif) untuk meningkatkan PAD dengan mengusulkan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Namun Legislatif masih mempertanyakan bagaimana rasionalisasi PDRD ini dan menjaminnya tidak terjadi kebocoran PAD. Hal ini disampaikan Legislatif dalam Rapat Paripurna

DPRD terkait Pandangan Umum Fraksi Atas Usulan Raperda Kota Batu tersebut, Selasa (16/5). Diketahui, di DPRD Kota Batu terdapat tujuh fraksi. Yaitu, Fraksi PDIP, PKB, Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, dan Amanat Demokrat.

Dalam rapat paripurna kemarin, semua fraksi menyamakan persepsi melalui

Gabungan Fraksi-Fraksi dalam menyikapi usulan raperda PDRD dari pemkot. “Kami mengapresiasi upaya Eksekutif untuk men-

Namun dalam kesempatan paripurna kemarin, GFF mempertanyakan kepada Eksekutig bagaimana upaya rasionalisasi PDRD sehingga bisa menambahkan PAD. Selain itu GFF juga mempertanyakan bagaimana cara Eksekutif untuk menjamin tidak adanya ‘kebocoran’ ketika PAD Kota Batu mengalami kenaikkan. Diketahui, latar belakang Pemerintah Kota Batu mengajukan usulan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang harus ditindaklanjuti dengan perubahanperubahan di daerah. “Terutama, pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah yang aktual, komprehensif, dan berdaya guna bagi pembangunan di daerah, dengan tujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, serta sebagai bentuk simplifikasi regulasi daerah,” ujar Aries Agung Paewai, Pj Wali Kota Batu.

Ia menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.

Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah, dan kesejahteraan umum masyarakat.

“Sejalan dengan rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota beberapa waktu lalu, maka kami mengusulkan adanya perubahan-perubahan, optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan kajian-kajian sehingga pembangunan Kota Batu lebih baik lagi,” tandas Aries. [nas.dre] agar Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pemkab Tuban wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satunya netralitas aparatur Pemkab Tuban harus benar-benar dijaga, apalagi pada saat Pemilu.

Lebih lanjut, Pemkab Tuban siap berkolaborasi dengan Bawaslu Tuban dalam mewujudkan pesta demokrasi di Kabupaten Tuban. Dukungan tersebut mencakup infrastruktur dan sumberdaya manusia sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Tuban, Sullamul Hadi mengatakan pertemuan Bawaslu dengan Pemkab Tuban dalam rangka menunjang tugas Bawaslu se- laku pengawas Pemilu. Mengingat Pemilu 2024 kian dekat sehingga diperlukan persiapan yang matang. “Baik secara kelembagaan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tupoksi Bawaslu,” kata Sullamul Hadi saat dikonfirmasi Bhirawa secara terpisah (16/05/2023).

Ditambahkan, peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab tidak hanya menjadi kewajiban penyelenggara, namun juga seluruh peserta Pemilu. Meski demikian, seluruh peserta Pemilu diharuskan mematuhi peraturan yang berlaku. [hud.dre]

Pemkab Siapkan Dana Cadangan

Rp50 Miliar untuk Pilkada 2024

Pemkab Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung sudah menyiapkan dana cadangan untuk perhelatan Pilkada tahun 2024. Sampai perubahan APBD 2023 mendatang dana tersebut mencapai Rp 50 miliar.

“Untuk Pilkada 2024 Pemkab Tulungagung menyiapkan Rp 50 miliar. Dana itu sudah dikumpulkan mulai APBD Tahun 2022 dan sampai perubahan APBD 2023 sudah akan mencapai Rp 50 miliar,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, usai menerima kedatangan rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jatim di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (16/5) siang. Menurut dia, pengumpulan dana untuk Pilkada Tahun 2024 sesuai Perda Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan. “Di APBD Tulungagung murni 2022 terkumpul Rp 10 miliar. Kemudian di perubahan APBD Tulungagung Tahun 2022 juga terkumpul Rp 10 mil- iar. Di APBD Tulungagung murni tahun 2023 dianggarkan Rp 20 miliar dan nanti di perubahan APBD Tulungagung tahun 2023 ditambah lagi Rp 10 miliar. Jadi genap Rp 50 miliar,” bebernya.

Selain itu, dalam dana cadangan, lanjut Galih, Pemkab Tulungagung juga akan menganggarkan dana untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2025. Besarannya mencapai Rp 15 miliar. “Untuk yang pilkades ini disiapkan tahun 2024,” terangnya. Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tulungagung ini menyebut Pemkab Tulungagung berkomitmen penuh dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Termasuk dalam hal antisipasi terjadinya kekacauan (caos) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. “Masalah antisipasi caos ini sempat ditanyakan Komisi A DPRD Jatim. Kami sudah menyiapkan antisipasinya. Selain menyiapkan sosialisasi, kemudian juga proses harmonisasi dengan instansi yang lain yang diperlukan sudah kami sampaikan,” paparnya.[wed.dre]