JATIM MEMBANGUN Dorong OPD Tingkatkan Serapan APBD Khususnya Pengadaan Barang dan Jasa

Kota Mojokerto, Bhirawa Wali kota Ika Puspitasari mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto untuk meningkatkan serapan APBD khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.

Hal ini terkait penyerapan belanja daerah melalui mekanisme pengadaan barang dannjasa belum maksimal. Sebab ditahun 2022 dari total 80 paket tender fisik dan non fisik yang dicanangkan baru 74 paket yang selesai 100 persen madih menyisahkan 6 paket.

Kota, dirinya terus mendorong, lantaran dalam setiap rapat evaluasi nasional, beberapa kali yang dipimpin langsung oleh presiden, pesan tersebut selalu tidak luput disampaikan.

Wali Kota saat memberikan semangat kepada OPD untuk meningkatkannpenyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa

“Namun demikian saya tetap mengapresiasi kinerja OPD, terutama op-

Kelana Jatim

Bupati Jombang Buka Musrenbang

RKPD di Kecamatan Diwek

Jombang, Bhirawa

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab membuka Mus yawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Selasa (31/01).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Diwek, tokoh agama, tokoh masyarakat; perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan Muslimat, Fatayat, Aisyiyah, PKK, kepala desa, delegasi desa, kepala UPTD, dan kepala sekolah.

Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan beberapa kebijakan pembangunan daerah untuk penyusunan perencanaan tahun 2024 mengalami beberapa penyempurnaan. Antara lain kebijakan kegiatan prioritas yang diharapkan lebih bermanfaat dan berbagi peran dengan sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) maupun pendapatan desa . Pendanaan ini, lanjut Bupati Munjidah difokuskan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penanganan kemiskinan ekstrim, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan sarana prasarana ibadah, dan peningkatan layanan publik melalui digitalisasi layanan sampai tingkat desa.

“Kebijakan kegiatan prioritas kecamatan di tahun 2024 kami anggarkan melalui program Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK), di mana program tersebut difokuskan untuk infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian dengan tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan indikator pembangunan di kecamatan, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah desa, keterjangkauan wilayah, status indeks desa membangun, dan kawasan strategis, tentunya mendasar dari indikator pembangunan tersebut jumlah besaran anggaran setiap kecamatan berbeda-beda,” papar Bupati Mundjidah Wahab.

Sekadar diketahui, Kecamatan Diwek pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran PIK sebesar Rp. 1.068.243.901 (Satu Miliar Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah, alokasi tersebut diprioritaskan untuk kegiatan infrastruktur.[Rif.gat] erator SIRUP yakni Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang berperan langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa,” demikian antara lain disampaikan oleh Wali Kota Ika Puspitasari saat sosialisasi dan Rakor Monev Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa di Trawas Hotel, senin (30/1) malam. Lebih lanjut ditambahkan Wali

Menurutnya seluruh kepala deerah se-Indonesia ini selalu diminta untuk terus meningkatkan serapan anggaran melalui percepatan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu Wali kota Ika terus mengingatkan kepada kinerja OPD, meski penyerapannya belum 100 persen.

“Ada progres positif terkait presentase maupun kuantitas dari pa- ket-paket pengadaan barang dan jasa yang ada di Kota Mojokerto, dan ini juga berkat para operator SiRUP,” ujar wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini.

Ia meyakini selama semua pihak mau berproses, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan mengikuti peraturan yangg ada, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. “Apa yang kita lakukan semua ini bentuk pengabdian untuk Kota Mojokerto. Kita melaksanakan program dan kegiatan, muaranya untuk rakyat,” tegas Ning Ita. ( min.bb )

Dinsos Buka Dapur Umum Penuhi Permakanan CPMI

Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan permakanan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang berhasil digagalkan Polda Jatim untuk berangkat ke Timur Tengah.

Dapur umum digelar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra- istimewa si (Disnakertrans) Provinsi Jatim, Jl. Bendul Merisi No. 2 Surabaya yang juga merupakan tempat penampungan CPMI tersebut.

Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Provinsi Jatim, Yusmanu SST menjelaskan, dapur umum yang beroperasi sejak Senin (30/1) dilaksanakan sesuai surat dari Kepala Disnakertrans Jatim kepada Kepala Dinsos Jatim tertanggal 28 Januari 2023 tentang permohonan bantuan permakanan bagi CPMI terkendala.

Untuk personel dapur umum, Dinsos Jatim menugaskan 6-10 orang Tagana Posko Jatim. Setiap hari, mereka menyiapkan makan tiga kali sehari untuk 120 orang, yakni 101 CPMI beserta petugas.

“Pertama datang 87 CPMI. Minggu malam (29/1/2023) datang lagi 14 orang. Jadi, total 101 CPMI,” urai Yusmanu. Menu makanan yang diberikan pun layak dan bergizi seimbang. Dia mencontohkan, pada hari pertama beroperasi, dapur umum menyediakan menu nasi putih, kare ayam, mi goreng, tahu kuning, dan acar buah untuk makan pagi. Sedangkan untuk menu siang terdiri dari nasi putih, sarden ikan laut, telur asin mi goreng, acar, dan air mineral 600 mililiter. Yusmanu menegaskan, pihaknya akan menggelar dapur umum hingga penyelidikan di Ditreskrimum Polda Jatim selesai. “Saat ini masih di-BAP secara keseluruhan. Terkait pemulangan CPMI, nanti terserah masing-masing Disnaker,” ungkapnya. [rac.gat]

Minta Gerontologi Abiyoso Lamongan Bantu Pemerintah Sejahterakan Lansia

Lamongan, bhirawa

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan fakta bahwa berdasarkan penelitian otak manusia di usia 60 tahun ke atas tidak secepat di masa muda, namun unggul dalam hal fleksibilitas yang artinya seiring bertambah usia cenderung membuat keputusan yang tepat.

Pada usia itu, manusia juga dapat meng-

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Pramuka Nomor 32 Ponorogo, Telpon 0352-481546 email : kab-ponorogo@atrbpn.go.id

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang)

Nomor : 1 / Peng-35.02 / I / 2023

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

Alamat Pemohon

Dukuh Ngadiro

Rt.002/Rw.007

Desa.Pintu

Kec.Jenangan Kab.Ponorogo

TAKRIL Jl.Pesantren

Rt.002/Rw.002

Desa.Menang Kec.Jambon Kab.Ponorogo

Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak 3 Hak Milik No.2466/ Grogol

Hak Milik No.473/ Babadan

Hak Milik No.416/ Menang setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat terebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Ponorogo, 31-01-2023 gunakan dua belahan otak secara bersamaan, sehingga memungkinkan lebih bijaksana dalam memecahkan masalah yang jauh lebih kompleks.

“Ada penelitian mengatakan bahwa ketika kita sudah mencapai usia 60 tahun ke atas, kita akan mencapai emosional yang tinggi, keseimbangan otak kanan dan kiri. Sehingga ketika mencapai usia itu lahir keputusan yang bijak dengan akumulasi pengalaman yang diperoleh. Saya rasa kenapa Abiyoso ini dipilih sebagai nama karena Abiyoso merupakan tokoh yang punya wise (dinilai arif dan bijak) dalam memberikan petuah, pandangan, dan wawasan,” kata Pak Yes saat menghadiri pengukuhan Pengurus Yayasan Gerontologi Abiyoso Lamon- gan pada Selasa (31/1) di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan.

Pak Yes mengapresiasi atas dorongan juga partisipasi Yayasan Gerontologi Abiyoso (YGA) dalam membina kaum lansia dengan tujuan agar hidup kaum lansia bisa lebih bahagia dan sejahtera.

Di Lamongan sendiri pembangunan manusianya dimulai dari dalam kandungan hingga lansia yang itu telah dilakukan melalui berbagai program. Seperti program penurunan stunting hingga Selantang (Sekolah Lansia Tangguh).

“Saya sampaikan berkali-kali bahwa kita ini pembangunannya dimulai dari dalam kandungan hingga lansia. Kita harus bantu memfasilitasi, karena Yayasan Gerontologi Abiyoso ini juga hampir sama dengan PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) begitu juga dengan program yang kita kembangkan. Kita siap memfasilitasi, bersama-sama dengan pemerintah daerah sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa bermanfaat bagi para lansia,” tambah Pak Yes.

Melantik 29 anggota YGA Lamongan, Ketua YGA Jatim Mas’ud mengatakan bahwa YGA tidak cukup hanya sampai di sini, melainkan masih harus dibentuk dan dilengkapi di kecamatan-kecamatan. Dijelaskanya, bahwa organisasi yang dibentuk sejak tahun 1993 ini bukan organisasi berunsur partai atau politik, melainkan organisasi yang murni membina lansia, mensejahterakan lansia, juga meningkatkan angka harapan hidup di Indonesia.[aha yit.gat]

Pemkot Pasuruan Serius Turunkan Angka Stunting

Pasuruan, Bhirawa

Penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas Pemkot Pasuruan. Salah satunya adalah program gerak cepat (Gercep) dalam mendukung pencapaian target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024 mendatang. Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo menegaskan dalam mewujudkan target itu, pihaknya akan menganggarkan terlebih dahulu di tahun 2023 ini. Pasalnya, pondasi kuat untuk mewujudkan target di tahun 2024.

“Makanya saya tunggu, program kegiatan masing-masing perangkat daerah Pemkot Pasuruan, sebagai langkah nyata penurunan stunting,” urai Mas Adi, panggilan akrabnya saat rapat sinkronisasi indikator penurunan stunting di Kota Pasuruan, Selasa (31/1).

Menurut Mas Adi, persoalan stunting juga menjadi tanggung jawab bersama. Tentu, semua sektor harus berjalan. “Penanganan stunting ini adalah tanggung jawab bersama. Dan ini menjadi tugas yang tidak ringan, apabila kita bekerja sendiri, butuh bekerjasama,” kata Mas Adi.

Selain itu, harus ada pemetaan kerja yang jelas bagi tiap perangkat daerah dalam penurunan prevelensi stunting. Sehingga, nanti bisa menghasilkan kerja nyata dan tidak lagi meraba-raba.

“Usai dipetakan, harus ada langkah konkret. Upaya optimalisasi harus didukung dengan penajaman kegiatan dan sasarannya. Karena ini sudah dipetakan bagi masing-masing perangkat daerah, saya minta segera di gercep,” kata Mas Adi. Mas Adi berharap peran kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah. Karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat, untuk menjadi garda terdepan penurunan prevalensi stunting di Kota Pasuruan.

“Kelurahan saat ini menjadi yang paling tahu by name by address kondisi di tengah masyarakat. Apabila sudah didapat datanya, kita lakukan langkah intervensinya. Contohnya, ada yang kekurangan gizi, langsung kita suport gizinya,” urai Mas Adi.

Tentunya, pendukung penurunan prevalensi stunting yang dilakukan oleh perangkat daerah juga harus dilakukan secara kontinyu dan terukur.

“Permasalahan stunting ini, harus menjadi perhatian ekstra untuk sektor ini. Perangkat daerah saya harap selain mengerjakan kegiatan regulernya, berikan perhatian dan ekstra effortnya juga untuk masalah stunting di Kota Pasuruan ini. Tentu, dengan tindakan konkret sesuai tupoksi masing-masing,” tambah Mas Adi. [Hil.gat]