Legislatif Desak Pemkot Batu Cari Solusi Keluhan Pupuk Bersubsidi

Kota Batu, Bhirawa

Keluhan para petani jeruk di Desa Tlekung Kota Batu terkait tak bisa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi akhirnya masuk ke meja legislatif.

DPRD Kota Batu meminta Pemkot Batu berkirim surat ke pemerintah pusat. Diharapkan langkah ini bisa membukakan jalan untuk menemukan solusi terkait pembatasan pupuk subsidi ini.

Diketahui saat ini alokasi pupuk bersubsidi pupuk hanya diperuntukkan bagi petani yang menanam sembilan komoditas pertanian strategis berdampak inflasi. Yaitu, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

“Pembatasan pupuk subsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang berbeda di tiap daerah. Kami menyarankan agar Pemkot Batu menyurati

Kementan RI atau bahkan Presiden agar ada kebijakan khusus dalam pengalokasian pupuk bersubsidi,” ujar Nurrochman, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Kamis (23/2). Dewan mengusulkan agar dalam pengalokasian pupuk bersubsidi, para penerima bantuan didasarkan pada data petani di daerah.

Karena kebijakan alokasi pupuk bersubsidi yang dikeluarkan pemerintah pusat berbeda dengan sebelumnya. Saat itu distribusi pupuk bersubsidi digelontorkan untuk 70 komoditas tanaman pertanian.

Namun kini yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi hanya petani penanam sembilan komo-

Kilas Birokrasi

Gus Irsyad Berharap Program Project STOP

Jadi Pilot Project di Seluruh Desa

Pasuruan, Bhirawa

Program Project STOP (Stop Ocean Plastics) Pasuruan yang diterapkan di Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2019 diapresiasi Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf.

Pasalnya, program Project STOP itu untuk mengurangi sampah dan kebocoran plastik ke lingkungan. Dipilihnya Kecamatan Nguling dan Lekok dinilai tepat. Mengingat, kedua wilayahnya, berkonsentrasi pada pengurangan sampah-sampah plastik.

“Tentu, program Project STOP ini sangat baik dan saya mengapresiasi kepada semua pihak terkait. Tapi dari semuanya ini, bagaimana keberlangsungan program itu bisa menjadi pilot project dan inspirasi bagi desa-desa di seluruh Kabupaten Pasuruan,” terang Gus Irsyad, sapaan akrabnya, Kamis (23/2).

Meski demikian, Gus Irsyad berharap kepada seluruh pemangku kepentingan supaya lebih mengoptimalkan program Project STOP. Supaya, berdampak signifikan terhadap terciptanya kondisi lingkungan yang lebih berkualitas.

“Saya berharap ada evaluasi hingga rekomendasi dari para pemangku kepentingan. Termasuk, bagaimana bisa melanjutkan atau ikut memaksimalkan atau mereplikasi dari program Project STOP,” kata Gus Irsyad.

Gus Irsyad menjelaskan hal utama yang perlu dipersiapkan bersama adalah merubah budaya masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Terutama dalam pengolahan sampah.

“Saat ini tantangan terbesar kita, tidak hanya soal sarana prasarana dalam pengolahan sampah. Tapi persoalannya sangat kompleks, yaitu merubah budaya atau kebiasaan masyarakat. Baik pengolahan sampah di TPA maupun di TPS,” urai Gus Irsyad.

Makanya, ke depan dibutuhkan dukungan penuh antar stakeholders yang ada di desa. Selain melibatkan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), juga harus ada peran aktif dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan serta organisasi kepemudaan. [hil.dre]

Dapil dan Alokasi Kursi

Pemilu 2024 Tak Berubah

Bondowoso, Bhirawa

Sebelumnya KPU Bondowoso mengumumkan ada tiga rancangan Dapil dan rancangan alokasi kursi anggota DPRD Bondowoso dalam Pemilu 2024.

Dari tiga rancangan dapil yang dibuat oleh KPU Bondowoso itu kemudian dipersentasikan kepada KPU Provinsi dan KPU RI, lalu ditawarkan kepada masyarakat.

Pada waktu itu, KPU Bondowoso tak hnya menawarkan ke masyarakat, bahkan menggelar uji publik pada 7 hingga 16 Desember 2022 kemarin.

Namun pada saat ini, Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur tak mengalami perubahan.

Komisioner KPU Bondowoso Devisi Teknis Penyelenggaraan, Heniwati, menjelaskan, sahnya Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD ini tertuang dalam Peraturan KPU nomor 6 tahun 2023.

“Jadi Dapil itu sudah sah, untuk Bondowoso Dapilnya yang ditetapkan adalah rancang yang pertama. Existing, Dapil yang lama,” jelasnya usai Sosialisasi PKPU nomor 6 tahun 2023, di Ijen View Hotel, Kamis (23/2).

Dijelaskannya, yang menetapkan ini adalah KPU RI.

Pihaknya hanya selesai sampai merancang, menyusun, memfinalisasi hasil dari uji publik, tanggapan masyarakat, dan kajian-kajian.

“Pasca itu kami serahkan ke KPU RI, yang menetapkan adalah KPU RI,” ungkap Heni sapaan karibnya itu. Kata dia, rancangan Dapil yang lama ini telah memenuhi tujuh prinsip penataan Dapil. Yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah.

Kemudian juga terhadap berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan. Untuk informasi penetapan Dapil sebagaimana dalam PKPU nomer 6 tahun 2023 ini disosialisasikan pada Partai Politik, organisasi masyarakat. [san.dre] ditas pertanian yang ditentukan pemerintah. Akibatnya, para petani di luar sembilan komoditas dibuat kebingungan lantaran tak bisa mendapat pasokan pupuk dengan harga terjangkau. Legislatif berkomitmen untuk mengawal persoalan yang dialami petani Kota Batu. Apalagi mayoritas komoditas pertanian yang ditanam petani Kota Batu berupa apel, jeruk maupun sayuran. Tentunya jenis pertanian itu tak termasuk sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Pembatasan pupuk bersubsidi juga menjadi batu sandungan terhadap upaya revitalisasi keberlanjutan pertanian apel yang digalakkan Pemkot Batu. Sementara keuangan daerah belum cukup mampu menopang program bantuan kepada petani yang tersisih imbas kebijakan itu.

“Kita berharap ada perlakuan khusus bagi Petani Kota Batu.

Apalagi apel ikonnya Kota Batu, dan kini ditambah juga dengan jeruk,” tambah Nurrochman. Ia ingin menjadikan apel dan jeruk ini sebagai masalah nasional, sehingga akan terbit kebijakan nasional. Harapannya, akan ada subsidi pupuk sesuai dengan lahan apel dan lahan jeruk yang ada khususnya di Kota Batu. Nurrochman khawatir, bila tidak ada solusi terkait persoalan pupuk bersubsidi maka daya beli petani rendah. Sebab, pendapatan dari hasil pertanian yang ada kurang sesuai dengan tingginya beban operasional. “Ketika pasca panen enggak ada jaminan dari pemerintah, karena high cost dan pada saat panen, hasilnya tidak sesuai, modalnya puluhan juta, hasilnya enggak sesuai,” tandas Politisi PKB ini. [nas.dre]

Gus Ipul: Dengan Kerja Keras Semua, Menjadikan Kota Pasuruan Semakin Maju

Pasuruan, Bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf melaksanakan silaturahmi bersama RW, RT, seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat se-Kota Pasuruan, di GOR Untung Suropati Kota Pasuruan, Rabu (22/2) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul sapaan akrabnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Pasuruan. Pasalnya berkat mereka, kemajuan Kota Pasuruan mulai bisa dirasakan.

“Dua tahun ini, kita bekerja keras untuk mewujudkan mimpi besar Kota Pasuruan menjadi Kota Madinah yang maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya,” ungkap Gus Ipul. Sejak awal dilantik dua tahun lalu, Gus Ipul mencanangkan 9 program prioritas. Saat ini, kemajuan itu sudah mulai terasa untuk Kota Pasuruan. “Kemajuan kita saat ini adalah kerja keras bersama dan dukungan banyak pihak. Prinsipnya kita ingin kesejahteraan meningkat pengangguran menurun. Pulih lebih cepat paska pandemi Covid-19,” urai Gus Ipul. Berkat kerja keras bersama, pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan tumbuh positif di atas rata-rata Jatim 3,64%. Begitu juga angka kemis- kinan juga konsisten turun di bawah rata-rata Jatim 6,37%.

Pengangguran terbuka juga konsisten turun. Saat ini 6,18%. Begitu juga indeks pembangunan manusia juga naik signifikan di atas rata-rata Jatim 76,54.

“Indeks Kesalehan Sosial juga sangat baik. Kepuasan terhadap Layanan Infrastruktur sangat memuaskan. Termasuk, Indeks Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah juga terus meningkat,” tandas Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan perekonomian di Kota Pasuruan juga terus meningkat dengan semakin ba- nyaknya kunjungan wisatawan ke Kota Pasuruan. “Memperbanyak kegiatan, tentu bisa menghadirkan tamu yang mendatangkan turis. Sehingga kerasan di Kota Pasuruan serta berbelanja di Kota Pasuruan,” kata Gus Ipul. Sedangkan, di sektor wisata, revitalisasi alun-alun Kota Pasuruan terbukti juga menghadirkan banyak wisatawan. “Dan alhamdulillah revitalisasi alun-alun sudah mencapai 60 persen. Saat ini banyak penziarah turis yang akan terus kita tingkatkan. Saya sangat yakin, apabila telah 100 persen akan lebih banyak lagi pengunjung,” jelas Gus Ipul. [hil.dre]