Rencana Relokasi RS Dipastikan Tak Bebankan APBD

Sampang, Bhirawa Rencana relokasi Rumah Sakit dr.

Mohammad Zyn Sampang yang akan dilakukan Pemerintah Daerah telah melalui beberapa tahapan salah satunya Kick Off Meeting yang digelar beberapa bulan yang lalu. RSUD dr.

Mohammad Zyn tersebut nantinya akan direlokasi ke Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun diatas lahan Pemkab Sampang seluas 8 hektare setelah dilakukan tukar guling dengan Pemprov Jawa Timur. Direktur Rumah Sakit dr. Moham- mad Zyn dr. Agus Akhmadi menyampaikan bahwa ada beberapa latar belakang dilakukannya relokasi Rumah Sakit yang saat ini telah naik ke Tipe B. Pertama yaitu jumlah rata-rata Bed Occupation Rate (BOR) sering diatas 100 persen di angka 107-113 persen sehingga mengalami antrian. Tingginya angka Bed Occupation Rate (BOR) menandakan kepercayaan masyarakat saat ini semakin tinggi terhadap Rumah Sakit dr. Mohammad Zyn. Kemudian alasan yang kedua luas lahan yang sempit sehingga san- gat kesulitan untuk mengembangkan produk layanan terbaru. “Luas lahan yang ada saat ini sudah sangat tidak memungkinkan untuk dikembangkan, sehingga sangat perlu kita membangun di tempat yang lebih luas untuk pengembangan produk,” ungkapnya, Kamis (23/2).

Ketiga, lokasinya yang berada di kawasan banjir membuat para pasien dan tenaga medis kelimpungan. Saat terjadi banjir, para tenaga medis sampai dijemput dengan perahu karet untuk sampai ke Rumah Sakit sebab

Metrologi Legal Lakukan Penapakan Cap Tanda Tera

akses jalan digenangi banjir yang tak bisa dilalui oleh kendaraan. “Hal-hal seperti itulah yang mendorong kami untuk segera melakukan relokasi Rumah Sakit dr. Mohammad Zyn agar bisa melakukan pengembangan di lahan yang lebih luas,” ujarnya. Pihaknya juga memastikan proses relokasi RSMZ tidak akan membebani APBD dikarenakan kebutuhan anggaran yang dirancang sebagai rumah sakit rujukan Madura itu nantinya menggunakan dana kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). [lis.ca]

Sebanyak 22 Juru Timbang Resmi Dikukuhkan Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo

Sebagai bentuk kesiapan dan dimulainya pelayanan tera bagi masyarakat, UPT Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo melakukan penapakan Cap Tanda Tera (CTT). Sekaligus 22 juru timbang resmi dikukuhkan kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo.

Penapakan CTT yang dilaksanakan di ruang pertemuan DKUPP Kabupaten Probolinggo ini dilakukan oleh Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto didampingi Kepala UPT Metrologi Legal Diyah Setyo Rini dan Penera Ahli UPT Metrologi Legal DKUPP Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan tersebut disaksikan oleh Sekretaris DKUPP Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo beserta para kepala bidang serta para kepala pasar tradisional dan juru timbang se-Kabupaten Probolinggo.

Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Kamis (23/ 2) mengatakan penapakan CTT tahun 2023 memang sudah diterima pada bulan Januari 2023. Tetapi penapakan CTT di Kabupaten Probolinggo baru bisa dilakukan pada bulan Pebruari 2023.

“Penapakan Cap Tanda Tera ini sebagai penanda dimulainya pelayanan tera ulang di Kabupaten Probolinggo. Penapakan CTT ini rutin dilakukan setiap tahun dan beda tahunnya saja,” katanya. Anung mengharapkan regulasi terkait dimulainya pelayanan tera ulang ini diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi bahwa nantinya pada pelayanan tera ulang ini dilaksanakan tiap tahun sehingga bisa memberikan rasa nyaman dan aman antara konsumen dan pedagang.

“Setelah dilakukan penapakan Cap Tanda Tera tahun 2023 ini, lempingnya itu disampaikan ke

Direktorat Metrologi Kemendag RI di Bandung bahwa yang kita terima sudah sesuai dan capnya bertanda tahun 2023,” jelasnya.

Dengan dilakukannya penapakan CTT ini Anung mengharapkan bahwa semua wajib tera ulang yang memiliki UTTP di wilayah Kabupaten Probolinggo bisa ditera ulang dan dibubuhi cap tanda tera ulang sebagai penanda itu sudah sesuai sah dan sesuai sifat metrologi.

“Tahun ini target PAD kami mencapai Rp 181.785.000. Mudah-mudahan kami mampu meraih target PAD,” harapnya. Sementara Kepala UPT Metrologi Legal Diyah Setyo Rini mengungkapkan CTT ini setiap tahun diganti kalau sudah selesai pada akhir tahun untuk dikembalikan ke Direktorat Metrologi Kemendag RI di Bandung. Selanjutnya akan mendapatkan CTT baru untuk tahun berikutnya. Jadi CTT itu merupakan alat yang ditapakkan di UTTP.

“Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Probolinggo mendapatkan CTT sebanyak 12 buah sebagai tanda sah tera meliputi Sah Logam (SL), Sah Kayu (SK) dan Sah Plombir (SP) yang masing-masing ditapakkan sesuai dengan bahan dari UTTP-nya.

Penapakan CTT ini menandai dimulainya pelayanan kemetrologian baik tera ulang maupun pengawasan di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya. Rini mengharapkan penapakan CTT di tahun 2023 ini menjadi semangat baru dalam meningkatkan kinerja kemetrologian di Kabupaten Probolinggo. “Harapannya dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, khususnya untuk menjadi daerah tertib ukur secara legal dan sah,” tuturnya. Selain itu sebanyak 22 orang juru timbang yang sudah terlatih resmi dikukuhkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto di ruang pertemuan DKUPP Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut disaksikan oleh

Sekretaris DKUPP Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo beserta para kepala bidang, Kepala UPT Metrologi Legal Diyah Setyo Rini serta para kepala pasar tradisional se-Kabupaten Probolinggo. Pengukuhan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji dengan saksi Sekretaris DKUPP Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo dan Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Probolinggo Mehdinsareza Wiriarsa.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengukuhan serta penyerahan tanda pengenal dan SK pengukuhan juru timbang secara simbolis kepada perwakilan juru timbang.

Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto mengatakan tahun anggaran 2022 DKUPP Kabupaten Probolinggo melalui UPT Metrologi Legal telah mengikutsertakan sejumlah SDM yang berasal dari pengelola pasar dan staf DKUPP untuk mengikuti pelatihan juru timbang yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (Pusdiklat Perdagangan). “Saat ini sudah ada 22 orang juru timbang yang sudah terlatih dan baru saja dikukuhkan,” katanya.

Anung menjelaskan sesuai Permendag Nomor 90 Tahun 2020 bahwa juru timbang merupakan SDM pada pengelola pasar, pelaku usaha dan atau pegawai instansi pemerin- tah yang telah diberikan pelatihan khusus sehingga memenuhi syarat untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. “Pemeriksaan/pengecekan yang dilakukan tidak menggantikan proses peneraan karena dilakukan dengan tidak membka segel. Mereka diberi kewenangan dan tugas menguji kebenaran penunjukan timbangan yang digunakan oleh pedagang. Prosedur pengujian dilakukan sesuai instruksi kerja yang disusun secara sederhana oleh Direktorat Metrologi,” jelasnya. Menurut Anung, proses peneraan oleh UPT Metrologi Legal di- wiwit agus pribadi/bhirawa lakukan sekali dalam setahun. Dengan adanya para juru timbang diharapkan minimal per 3-4 bulan sekali dapat dilakukan pengecekan rutin. Dengan banyaknya frekuensi pemakaian timbangan, tidak mustahil terdapat perubahan penunjukkan dari timbangan yang dapat merugikan baik bagi pedagang maupun pembeli. “Dengan telah dilantiknya juru timbang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kemetrologian khususnya di pasar sehingga dapat mendukung terwujudnya pasar tertib ukur di Kabupaten Probolinggo,” tambahnya. [wap.ca]

Metrologi Legal lakukan penapakan cap tanda tera.

Gus Ipul Sebut Kemajuan Daerah Ditandai Majunya Sebuah Perguruan Tinggi

Pasuruan, Bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah

Yusuf menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama, antara Pemkot Pasuruan dengan Universitas Jember terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya berlokasi di Universitas Jember Kota Pasuruan, Kamis (23/2).

Menurut Gus Ipul, Kota Pasuruan jodohnya bersama Universitas Jember. Ia bahagia sebab, sekolah diwilayahnya makin maju karena dipegang oleh para ahlinya.

"Keputusan yang tepat kepada Pemkot Pasuruan. Karena, kampus dikelola sudah benar dan profesional. Sehingga nantinya banyak lulusan yang berkualitas," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan kemajuan suatu daerah ditandai dengan majunya sebuah kampus. Karena Perguruan Tinggi berkualitas akan mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu.

"Perguruan tinggi swasta tak akan mati bersaing dengan perguruan tinggi negeri apabila pengelolaan yang benar dan berkualitas. Kemudian, dibutuhkan komitmen dalam pengelolaannya harus baik," kata Gus Ipul. Gus Ipul menjelaskan kota yang maju mempunyai sekolah, rumah sakit dan pasar yang bersih, rapi serta berkualitas. "Saya melihat Kota yang maju mempunyai sekolah, rumah sakit dan pasar yang bersih dan rapi sebagai layanan kepada masyarakat," papar Gus Ipul. Pihaknya berharap di Kota Pasuruan juga dibangun fakultas kedokteran khususnya Universitas Jember Kota Pasuruan. "Saya pernah ke daerah tertinggal. Yang pertama kali dilihat adalah Batalyon. Selanjutnya, kampus yg menjadi penggerak ekonominya," jelas Gus Ipul. Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini berharap mendapatkan dukungan untuk mengembangkan pendidikan di Kota Pasuruan dengan face off. "Apabila Universitas Jember setuju, kita kembangkan fakultas Kedokteran di Kota Pasuruan," kata Gus Ipul. Rektor Universitas Jember, Iwan Tarun mengapresiasi MOU dengan Pemkot Pasuruan.

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf saat penandatanganan kesepakatan bersama, antara Pemkot Pasuruan dengan Universitas Jember di Kota Pasuruan, Kamis (23/2).

"Prodi D3 (Diploma Tiga) Universitas Jember ini bagian dari Pemkot Pasuruan yang dapat meningkatkan perekonomian Kota Pasuruan," tegas Iwan Taruna. [hil.ina]

Pemkot Beri Pendampingan Siswa Korban Dugaan Pencabulan

Surabaya, Bhirawa

Pemkot Surabaya memberikan perhatian penuh kepada siswa yang diduga menjadi korban pencabulan di salah satu Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dugaan kasus pencabulan ini diketahui pasca sejumlah orang tua korban melapor ke Polrestabes Surabaya pada Kamis, 16 Februari 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB), Kota Surabaya, Nanik Sukristina men- yatakan, seluruh korban sudah mendapat pendampingan psikologis dari Psikolog DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan. "Pendampingan bagi korban dan orang tua pada proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polrestabes Surabaya. Pendampingan korban untuk dilakukan visum et repertum psikiatrikum di RS Bhayangkara," kata Nanik Sukristina saat dihubungi Kamis (23/2). Selain memberikan pendampingan kepada para korban, Nanik menyebut, pemkot melalui Puskesmas juga melakukan

Bangku Pojok

di atas panggung sedang membicarakan kemajuan Kota Madiun. Cerita pun semakin seru karena keduanya menggunakan Bahasa Jawa seperti foto diatas.

Siswa Ceritakan Kemajuan Kota dengan Bahasa Jawa

Kota Madiun, Bhirawa

Dua orang siswa tampak asyik bercengkerama di atas panggung. Tak jarang mereka menunjukkan gestur antusias. Rupanya, mereka sedang membicarakan kemajuan Kota Madiun. Cerita pun semakin seru karena keduanya menggunakan Bahasa Jawa. Ya, itu adalah gambaran para peserta yang mengikuti lomba Pacelathon Basa Jawa yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun. Kamis (23/2), sebanyak 138 siswa dari 69 SD mengikuti perlombaan tersebut.

"Masing-masing sekolah mengirimkan dua siswa untuk mengikuti lomba bertutur,"kata Kabid Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra Dindik Kota Madiun, Slamet Hariyadi, menjelaskan. Lomba Pacelathon Basa Jawa, menurut Hariyadi, digelar untuk mengajak siswa nguri-uri budaya nusantara. Juga, meningkatkan prestasi siswa.

Selain itu, juga sebagai evaluasi kegiatan setiap Kamis di sekolah. Yakni, pembiasaan penggunaan Bahasa Jawa selama satu hari oleh guru dan siswa.

Dalam lomba tersebut, ada sejumlah kriteria penilaian dewan juri. Di antaranya, pengucapan Bahasa Jawa, ekspresi, dan penampilan. Selain itu, pengetahuan materi atau isi pembicaraan tentang kemajuan Kota Madiun.

Selain tingkat SD, lomba serupa juga akan digelar untuk siswa tingkat SMP. "Melalui kegiatan ini harapannya bisa menumbuhkan kecintaan siswa terhadap budaya nusantara. Juga, pembiasaan budi pekerti yang luhur karena didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap oleh wali kota,"katanya. [dar.ina]