JATIM MEMBANGUN Akademisi : Perlu Edukasi Makna Pilkades Ketimbang Perpanjangan Jabatan Kades

Jombang, Bhirawa

Alasan yang muncul bahwa jabatan kepala desa selama 6 tahun tidak cukup untuk membangun desa karena adanya ketegangan dan polarisasi pasca Pilkades, sehingga harus diperpanjang menjadi 9 tahun bukanlah alasan yang tepat dan alasan tersebut terkesan dipaksakan.

Akademisi dari Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Muhid Maksum menilai, ketegangan dan polarisasi paska Pilkades bisa diselesaikan perbaikan sistem Pilkades serta n edukasi masyarakat tentang makna pemilihan kepala desa dan kememimpinan.

“Kalaupun (ketegangan pasca Pilkades) itu yang terjadi, solusinya bukan memperpanjang masa jabatan. Tapi memperbaiki sistem pelaksanaan pemilihan dan edukasi masyarakat tentang bagaimana memaknai pemilihan dan kepemimpinan desa,” terang Muhid Maksum,

KELANA JATIM

Kawasan Kumuh Turun Drastis, Terbaik 1 Penanganan

Kawasan Permukiman Kumuh Tingkat Jatim

Kota Madiun, Bhirawa

Kawasan permukiman kumuh di Kota Madiun turun drastis. Dari sebanyak 20 lokasi dengan total luasan mencapai 64,49 hektar pada 2020 lalu, permukiman kumuh tinggal menyisakan satu lokasi dengan luasan 0,91 hektar pada 2022.

Hal itu tak terlepas dari kepedulian Wali Kota Madiun, Maidi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Pendekar. Kinerja apik itu pun berbuah manis dengan diraihnya penghargaan terbaik I penanganan kawasan permukiman kumuh tingkat Jawa Timur. Penghargaan diterima Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun, Budi Agung Wicaksono, Selasa (21/2) lalu.

‘’Jadi kemarin itu undangannya adalah sinkronisasi penanganan kawasan kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Nah, didalamnya ada penyerahan piagam penghargaan itu,’’ kata Agung, Sabtu (25/2).

Karenanya, Agung tidak menyangka akan diraihnya penghargaan itu. Sebab, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Begitu juga dengan penilaian yang dilakukan pihak provinsi tersebut. Agung menyebut penialaian dilakukan secara diam-diam. [dar.gat]

Melalui OKK, PWI Blitar Raya Tingkatkan Profesionalisme Wartawan

Kota Blitar, Bhirawa

Meningkatkan Profesionalime anggotanya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blitar Raya gelar Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) bersama PWI Provinsi Jawa Timur di Djoglo Jatimalang Kota Blitar, Minggu (26/2).

Ketua PWI Blitar Raya, Muhammad Irfan Anshori mengatakan seluruh Anggota PWI Blitar Raya dalam menjalankan tugasnya harus profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik serta aturan yang berlaku, sehingga PWI Blitar Raya bersama PWI Provinsi Jawa Timur melaksanakan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Angkatan ke V tahun 2023.

“Melalui OKK ini, diharapkan Anggota PWI Blitar memiliki bekal dalam menjalankan tugasnya dengan mengedepankan kode etik jurnalistik serta menjadi wartawan yang lebih profesional,” kata Muhammad Irfan Anshori.

Lanjut Irfan, sebagai Wartawan harus memiliki tugas dan fungsi menyampaikan informasi yang akurat tanpa menghilangkan fungsi kontrol sosial, namun tetap mengedepankan profesionalisme. Sehingga dengan OKK ini selain meningkatkan SDM Wartawan diharapkan juga lebih memahami rambu-rambu sebagai wartawan agar terhindar dari kasus hukum pada bidang jurnalistik.[htn.gat]

Tingkatkan Kompetensi Karyawan, Gelar Workshop dan Employee Gathering

Pemprov, Bhirawa

Perum Jasa Tirta (PJT) I menggelar workshop dan employee gathering untuk meningkatkan kompetensi karyawannya di bidang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan pengelolaan keuangan.

Kegiatan yang berlangsung di Graha Cakrawala UM Malang ini mendatangkan sejumlah pakar di bidangnya masing - masing, termasuk menghadirkan narasumber dari Kementerian PUPR, yakni Dr. Ir. Muhammad Rizal, M.Sc selaku Direktur Bina Teknik dan Personal Financial Management, Prita Ghozie.

Materi lokakarya pertama membahas tentang “Peran Institusi Pengelola Sumber Daya Air dalam Mewujudkan Ketahanan Air Indonesia 2045 di Tengah Permasalahan Global”. Dalam paparannya, Muhammad Rizal menjelaskan pentingnya peran institusi seperti PJT I dalam sistem pengelolaan SDA. Sebagai BUMN, PJT I harus lebih agile dalam mengelola air serta mengoptimalkan manfaat air secara berkeadilan.

Materi selanjutnya dari Prita Ghozie dengan bahasan mengenai “Plan your Financial Balance”. Dalam paparannya, Prita memberikan pemahaman bagaimana merencanakan finansial, antara lain tentang perlunya memiliki persediaan kas, pengelolaan hutang konsumtif, pengelolaan prioritas alokasi keuangan, pentingnya berinvestasi serta prioritas bahagia dan sejahtera. [rac.gat]

Pemprov, Bhirawa

Sabtu (25/2).

Dia melihat, saat ini problem mendasar desa adalah transparansi pengelolaan keuangan desa, kemampuan dan ketepatan pemerintahan desa dalam membuat perencanaan, dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pengambilan keputusan dan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

“Tentang pengelolaan anggaran misalnya, catatan ICW menyebutkan bahwa, sepanjang tahun 20152021 terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp. 433,8 Miliar. Selain kerugian bagi negara hal ini juga berdampak pada kerugian masyarakat,” papar dia.

Muhid Maksum pun berharap wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini ini dipertimbangkan kembali.

“Tidak ‘relate’ antara persoalan mendasar yang ada dengan wacana yang direncanakan sebagai solusi. Kalau wacana ini diakomodir, saya khawatir jadi preseden tentang berbagai jabatan eksekutif di atasnya,” ulasnya.

“Mudah mengotak-atik masa jabatan yang pada akhirnya terbiasa mengingkari spirit pelaksanaan UU,” imbuhnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Jombang, Kartiyono mengemukakan, wacana perpanjangan durasi jabatan Kades memang sudah bergulir sejak lama, dan puncaknya adalah pada aksi para Kades yang tergabung dalam APDESI beberapa waktu yang lalu.

“Wacana tersebut muncul dalam beberapa diskusi para pakar dan ahli yang melibatkan para pegiat desa, kemudian direspon oleh Kementerian Desa. Bahkan saat pidato pada Peringatan 9 Tahun UU Desa, Gus Menteri (Mendes-PDTT, Abdul Halim Iskandar) menyatakan, demi kemajuan desa, Kementerian Desa rela melakukan ‘operasi bedah”, artinya melakukan perubahan pada poin-poin yang dirasa bisa menjadi ganjalan bagi desa untuk mempercepat akselerasi program-program pembangunan desa,” papar Kartiyono. Sementara itu, Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Erwin Pribadi menegaskan, terkait wacana perpanjang masa jabatan Kades dari 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode, para kepala desa hanya sebatas menyampaikan aspirasi. “Kami tidak dalam konteks memaksakan kehendak harus 9 tahun 2 kali,” pungkas Erwin Pribadi.(rif.gat)

MCC Antarkan Kota Malang Raih Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023

Kota Malang, Bhirawa Pembangunan Malang Creatif Centre (MCC) yang dilakukan oleh Pemkot Malang, mengantarkan Kota ini menjadi Kota Kreatif yang diakui secara nasional. Bahkan MCC secara khusus te;lah menerima Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2023 untuk kategori Pusat Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari sebuah stasiun TV nasional yang diterima langsung oleh Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji di Jakarta, Sabtu (25/2) kemarin.

Sebagai pusat edukasi, Kota Malang dikuatkan oleh eksistensi lebih dari 60 perguruan tinggi dengan beragam disiplin ilmu. Tak heran Kota Malang menjadi salah satu kota jujugan studi.

“Ini potensi yang luar biasa. Mereka terlibat dalam 17 subsektor ekonomi kreatif sudah berjalan semua. Bahkan saya temukan ada seorang yang terlihat menganggur tapi ternyata punya 160 karyawan dengan pasar untuk produknya hingga luar negeri,” ungkap Wali Kota Malang Sutiaji usai menerima penghargaan.

Langkah Kota Malang pun makin dimantapkan dengan dibangunnya Malang Creative Center (MCC) sebagai wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat berkolaborasi dan berkembang bersama demi membangkitkan perekonomian.

“Dalam dua hari kita open call untuk MCC sudah ada sekitar 300 UMKM dan pelaku ekonomi kreatif berminat. Ada pula ketertarikan dari Inggris, Australia dan Polandia untuk menjadi buyer produkproduk lokal Kota Malang,” ujarnya. Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Malang itu menyebut bahwa MCC lahir dari aspirasi_ bottom up_ yang menunjukkan bahwa Kota Malang tak hanya mengandalkan konsep top down saja dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, para insan kreatif ini tentu ini punya rasa memiliki yang kuat karena menjadikan MCC sebagai rumah.

Sutiaji mengungkapkan MCC dibangun sebagai wadah inkubasi ekonomi kreatif. MCC juga bukan hanya milik pemerintah kota saja, namun milik masyarakat demi keberlangsungan perekonomian bersama. Demi makin kuatnya ekonomi kreatif, Pemkot Malang juga berkolaborasi dengan 16 perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum. Pun kerja sama dengan pihak Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koperasi dan UMKM terus dijalin dan semakin dikuatkan. Pria yang juga ustadz itu, menambahkan Kota Malang juga dibangun menjadi sebuah destinasi wisata kreatif. Siapapun yang ingin belajar tentang ekonomi kreatif bisa datang ke Kota Malang, bisa mengunjungi MCC. [mut.gat]

Ikuti Fun Run 7K dalam Rangka Peringatan HPN, Bupati Beri Apresiasi Kegiatan RPS

Bhirawa, Tuban

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki, mengapresiasi kegiatan Fun Run 7K yang di gelar Ronggolawe Perss Solidarity (RPS) Tuban dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023, kemarin (26/2).

Bupati bersama ratusan atlet lari dari berbagi kabupaten di Jatim bahkan ada yang dari Jawa Tengah ini menyusuri jalan dengan pemandangan hamparan sawah dan hutan di kanan-kiri jalan, di Sendang Asmoro, Desa Ngino, Kecamatan Semanding Tuban.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan teman-teman media yang tergabung dengan RPS,’’ kata Bupati Lindra.

Menurut bupati muda ini, selama ini RPS selalu konsen dalam kegiatan sosial. Seperti santunan pada 100 anak yatim yang merupakan bentuk dari perhatian RPS terhadap generasi penerus bangsa yang sudah diting-

Tingkat Religi, Gelar Latihan Hadrah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang (UPT RSBN) Malang Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menggelar kegiatan ekstrakurikuler kesenian hadrah bagi penerima manfaat (PM) disabilitas netra (distra) sebagai bagian dari kegiatan religi.

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan di luar jam pelajaran bimbingan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas PM di bidang seni terutama hadrah. Ekstrakurikuler hadrah juga menjadi salah satu kegiatan ekstra- kurikuler yang dijadikan wadah dalam upaya menanamkan nilainilai karakter kepada PM. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan rutin tiap hari Selasa dan Jumat. Para PM dibimbing oleh Ustaz Khoirul dan Ustaz Anam di gal kedua orang tuanya.

Masjid An-Nur UPT RSBN Malang. Kadinsos Prov Jatim Dr Alwi MHum melalui Kepala UPT RSBN Malang Firdaus Sulistijawan SSos MPSSp mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepribadian PM. Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan kemampuan PM dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta mengembangkan bakat dan minat PM dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif.

Kemudian lanjut Bupati, RPS juga menaruh perhatian terhadap lingkungan, juga turut andil dalam kegiatan olahraga dengan digelarnya Fun Run.

Kegiatan yang diinisiasi RPS tersebut membuktikan kepedulian insan media terhadap dunia olahraga.

‘’Itu dibuktikan dengan penanaman 1.000 pohon dan sekali lagi Ini adalah bentuk konkrit RPS bisa bersinergi dengan Pemkab membangun Tuban lebih baik lagi,” terang Bupati yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim ini.

Ketua RPS Tuban Khoirul Huda mengungkapkan, kegiatan yang berjalan sukses ini tidak terlepas dari banyak dukungan dari perusahan dan perbankan, donatur serta pemerintah Desa Ngino serta pengelola Wisata Sendang Asmoro.

‘’Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kegiatan ini,’’ ujarnya ketika memberikan sambutan. Huda sapaannya, menjelaskan, setiap kegiatan peringatan HPN RPS selalu melakukan penanaman pohon.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anantya Wulandari SSos MSi menambahkan, UPT RSBN Malang berharap dengan kegiatan kesenian hadrah ini PM mampu untuk melatih mental mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya dan komunitas-komunitas pada khususnya,.

“Sehingga mereka terlatih secara mental untuk tampil di depan umum dengan sering diundang bershalawat di berbagai komunitas instansi swasta, maupun pemerintahan,” harapnya. [rac.gat]

Kegiatan ini sebagai bentuk peran wartawan menyatu dengan alam. ‘’Jadi kami memiliki jargon bersama Gemar Menanam, Enggan Menebang,’’ bebernya. Untuk menjaga dan melestarikan tanaman yang sudah ditanam, juga dilakukan MOU antara RPS, Bupati, Pengelola Wisata Sendang Asmoro dan Pemerintah Desa Ngino. Harapannya dengan MOU tersebut pohon akan dijaga dengan baik.

‘’Kami tidak mau setelah tanam ini, kemudian ditinggal,’’ pintanya. Selain ditanam di daerah wisata dan Desa Ngino pihaknya juga mempersilahkan peserta Fun Run untuk membawa pulang bibit untuk ditanam sendiri. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban Arif Handoyo menambahkan, kegiatan Fun Run 7K ini diharapkan menjadi event tahunan, bahkan diharapkan nanti semakin besar.

‘’Harapannya nanti bisa digelar Fun Run tingkat provinsi,’’ harapnya.(hud.gat)

Banjir Tahunan Kabupaten Lamongan