Pemerintah Harus Tindak Tegas Pengusaha Permainkan Harga Migor Bersubsidi

Jombang, Bhirawa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Jombang, Kartiyono meminta kepada pemerintah agar menindak tegas oknum-oknum pengusaha yang mempermainkan harga minyak goreng (Migor) bersubsidi, Minyakita.

Kartiyono menilai, terjadinya kelangkaan Minyakita akibat lemahnya pola pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah. “Sehingga kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh para spekulan,” ujar Kartiyono, Rabu (01/02). Menurut Kartiyono, pemerintah harus menindak tegas siapapun pengusaha yang mencoba ‘nakal’ dgn memainkan harga, karena hal tersebut sama halnya dengan menari-nari di atas penderitaan saudaranya sendiri dengan mencari keuntungan yang tidak wajar.

“Hal itu akan lebih kurang baik jika pemerintah lamban melakukan penanganan, pola subsidi bahan pokok, khususnya minyak goreng memang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah karena sangat rawan dipermainkan oleh pengusaha,” ujarnya.

Tokoh masyarakat di Jombang yang juga merupakan Sekjen HIPMI Kabupaten Jombang, Mahmudi berpendapat, adanya situasi kelang- kaan Minyakita dan harga jual di pasaran di atas HET tentu akan berpengaruh pada daya beli masyarakat, terlebih mendekati bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, serta musim masuknya peserta didik baru.

“Kedua, kenaikan harga minyak berimbas juga terhadap barang dan bahan lainnya. Para pedagang tentunya hilang arah, pembelian minyak juga dibatasi. Pilihannya hanya ada 2, menaikkan harga atau menurunkan kuantitas,” beber Mahmudi.

“Hal ini berdampak signifikan terhadap pertumbuhan laju di sektor UMKM. Di mana pada saat ini sudah sedang mengalami pertumbuhan yang relatif sangat membaik. Ini tentu harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah,” paparnya. Sementara itu, salah satu pengelola distributor minyak goreng di Kabupaten Jombang, Malik Taqorrubi menuturkan, pihaknya saat ini tidak menjual Minyakita karena minyak goreng tersebut sulit didapatkan. “Minyakita sebenarnya ada cuma dikuasai pemodal besar. Pemodal receh seperti kami kesulitan masuk ke pabriknya,” kata dia. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Jombang, Suwignyo menjelaskan, Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng mengalami kenaikan karena harga di tingkat produsen minyak goreng di Surabaya juga naik. [rif.dre ]

Anggota Dewan Tulungagung Diajak Salurkan Zakat ke Baznas

Tulungagung, Bhirawa

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengajak seluruh anggota DPRD Tulungagung untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Apalagi selama ini belum ada anggota dewan yang menyalurkan zakat atau infaq dan sedekahnya ke lembaga zakat bentukan pemerintah tersebut. “Kami minta dukungan pada anggota dewan, bagaimana bisa maksimal menyalurkan zakatnya ke Baznas,” ujar Ketua Baznas Tulungagung, Samsul Umam, usai audiensi dengan Komisi B DPRD Tulungagung di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (1/2).

Ia senang karena ajakannya agar anggota dewan dapat menyalurkan zakatnya ke Baznas mendapat tanggapan yang positif dari pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Tulungagung. “Mereka setuju dan akan menyosialisasikan pada teman-temannya (anggota dewan) yang lain,” sambungnya.

Samsul Umam menyebut selama ini zakat yang diterima Baznas dari lembaga DPRD Tulungagung terbilang minim. Setiap bulan kurang dari Rp 1 juta dan itu pun berasal dari ASN Sekretariat DPRD Tulungagung.

“Kalau nanti zakat anggota dewan juga disalurkan ke Baznas potensinya sebesar Rp

2,5 juta per bulan. Ini karena hitungan zakatnya

2,5 persen dari gaji pokok, sehingga setiap anggota dewan zakatnya Rp 50 ribu. Jadi tinggal kalikan 50 anggota dewan,” paparnya.

Selanjutnya, Samsul Umam menyatakan dengan dukungan dari DPRD Tulungagung, Baznas lebih optimis lagi untuk memaksimalkan penerimaan zakat dari lembaga lainnya di Kabupaten Tulungagung. “Dan untuk anggota dewan sendiri rencananya mulai menyalurkan zakatnya ke Baznas pada bulan depan,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ali Masrup, membenarkan jika sudah ada kesepakatan untuk menyalurkan zakat ke Baznas dalam pertemuan bersama Baznas Tulungagung. “Yang ikut audiensi tidak ada yang keberatan,” ujarnya. [ wed.dre]

Kilas Dewan

Fraksi Gerindra Sesalkan Pol PP

Pencopotan Atribut Berizin

Sidoarjo, Bhirawa

Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo sangat menyesalkan terhadap tindakan petugas Sat Pol PP yang telah mencopot pemasang atribut partainya tanpa adanya pemberitahuan.

Padahal atribut-atribut yang dipasang tersebut sudah ada izinnya yang sah, atribut tersebut berbentuk bendera, baliho dan banner ucapan Hari Jadi Sidoarjo ke 164 dan HUT Partai Gerindra ke 15. Rasa penyesalan tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo H. Anang Siswandoko, ST saat memberikan keterangan kepada awak media, pada Rabu (1/2) sore di Ruang Pertemuan Kantor Gerindra Jl. Lingkar Barat Sidoarjo.

Ia katakan, dalam surat permohonan izin telah disetujui kalau pemasangan atribut itu mulai tanggal 24 Januari 2023 hingga tanggal 23 Februari 2023. Namun dengan adanya kegiatan Peringatan 1 Abad NU, kami sepakat sebelum hari H atribut tersebut akan kami lepas sendiri. “Tetapi kenyataanya hari ini semua atribut-atribut tersebut sudah dilepas oleh Petugas Pol PP tanpa ada konfirmasi. Ini tindakan semaunya sendiri, tanpa menghargai kami yang ada di dewan,” tegas Anang Siswandoko.

“Yang sangat kami sesalkan adalah, tadi sebelum satu jam terjadinya pencopotan kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Sat Pol PP bahwa nanti tanggal 5 Februari 2023 nanti, atribut-atribut tersebut akan kami lepas sendiri. Namun kenyataan hari ini sudah dicopoti,” ungkap Anang Siswandoko yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini kami akan memanggil Sat Pol PP ke kantor dewan agar bisa memberikan keterangan yang jelas. Mengapa melakukan pencopotan atribut yang tidak sesuai dengan kesepatakan.

“Padahal, sebelum hari H Pengeringatan Satu Abad NU kami pun sudah siap untuk melakukan sendiri,” tegasnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Partai Gerindra Sidoarjo Moch. Sujayadi bahwa pemasangan atribut itu dilakukan seluruh Indonesia berdasarkan instruksi dari Pimpinan Pusat. [ ach.dre]

Pengurus

Gresik, Bhirawa

FKDT Kabupaten Gresik Periode 2023-2028 Resmi

Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Aminatun Habibah (Bu Min) menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Gresik, Rabu (01/02).

Pelantikan DPC FKDT periode

2023-2028 yang dilaksanakan di Aula Masjid Agung Gresik ini dihadiri seluruh guru Madrasah Diniyah seKabupaten Gresik.

Sebagai informasi, FKDT adalah wadah yang dibentuk oleh penyelenggara diniyah takmiliyah sebagai ajang komunikasi, sekaligus bertukar informasi antar penyelenggara diniyah takmiliyah dan peeningkatan mutu madin.

Sebagaimana diketahui, Diniyah Takmiliyah adalah madrasah diniyah yang telah mendapatkan legalitas dari kementerian agama untuk menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pendidikan umum. Jenjang pendidikan Madrasah Takmiliyah pun sama dengan jenjang pendidikan sekolah pada umumnya.

Awaliyah untuk tingkat SD diselenggarakan selama 6 tahun, wustho untuk tingkat SLTP dengan masa belajar 3 tahun. Mengawali sambutannya, Bu Min, begitu wabup kerap disapa, me- ngucapkan selamat atas dilantiknya jajaran DPC FKDT yang baru. Tak lupa, Bu Min juga menitip pesan kepada jajaran yang dilantik hari ini.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Gresik mengucapkan selamat

Dilantik

Ketua Fraksi Gerindra dan Sekretaris Partai Gerindra menunjukkan surat perizinan pemasangan atribut. achmad suprayogi/bhirawa

atas dilantiknya DPC yang baru.

Kita menitip pesan agar Diniyah dan Takmiliyah bisa diurus dengan amanah dan menjadi barokah untuk semuanya. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih

Pemkot Mojokerto Komitmen Tingkatkan Indeks RB

Kota Mojokerto, Bhirawa

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta para pejabat Pemkot Mojokerto berkomitmen guna meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Karena jika Ondek Reformasi itu meningkat itu menunjukan jika tata kelola pemerintah Kota Mojokerto ini sudah efektif dan efisien.

Demikian antara lain disampaikan Wali Kota Ika saat memberi arahan usai melantik 63 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang terdiri dari 5 Pimpinan tinggi Pratama, 36 Pejabat Administrator dan 22 Pejabat Pengawas di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk 50 Kota Mojokerto pada Senin (31/1/2023) sore.

Lebih lanjut ditambahkan, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini, bahwa kepada seluruh para pejabat yang dilantik untuk berkomitmen guna meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi.

“Semoga dengan adanya proses mutasi dan rotasi pada sore hari ini seluruh SDM yang mengemban amanah di tempat tugas yang baru, bisa kita komitmenkan bersama untuk meningkatkan capaian indeksnya RB,” katanya.

Karena lanjut Ita, dengan indeks RB yang meningkat itu menunjukkan bahwa tata Kelola pemerintahan di Kota Mojokerto ini sudah efektif dan efisien.

Dan, inilah yang menjadi harapan semoga kedepan seluruh jajaran yang hadir dan seluruh jajaran yang ada di Kota Mojokerto bisa menyamakan persepsi untuk menuju satu tujuan yang sama demi kemajuan Kota Mojokerto dan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto.

Di samping itu mutasi kali ini adalah kesempatan untuk melakukan penataan SDM di Pemerintah Kota Mojokerto sebelum masa jabatan saya berakhir.

“Saya akan berusaha sebelum berakhirnya masa kepemimpinan, untuk menata SDM di dalam pemerintahan ini semaksimal mungkin agar ke depan jalannya pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik.

Dan, seluruh program-program yang telah direnacanakan baik di dalam RKPD tahun 2023 ini maupun di dalam RPD tahun 2024-2026 semuanya bisa berjalan dengan lancar dan targettarget kinerjanya bisa tercapai sesuai dengan yang telah kita tetapkan bersama,” jelasanya.

Di akhir sambutannya Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini kembali berpesan bahwa mutasi dan promosi merupakan sarana untuk mengupgrade kapasitas diri, berinovasi dan sekaligus berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan tetap memegang teguh kepada prinsip core value ASN ‘Berakhlak’.jelas Ning Ita. Adapun dari 63 pejabat yang dilantik, Lima orang Pejabat Tinggi Pratama yang masuk dalam mutasi-rotasi pertama pada tahun 2023 ini adalah Abd. Rachman Tuwo yang kini bergeser menjadi Asisten Admininistrasi Umum dan jabatannya sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat digantikan oleh Heryana Dodik Murtono. Novi Rahardjo mejabat sebagai Sekretaris DPRD, Mashudi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Sumaljo yang beralih menjabat sebagai Staf Ahli Walikota bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. [min.dre]