Pendapatan Pajak Tahun 2022 Tembus Rp 276 Miliar

Situbondo, Bhirawa

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo mengadakan acara pemberian penghargaan kepada lembaga dan organisasi yang telah berkontribusi terhadap Pemkab Situbondo serta pemberian penghargaan kepada kecamatan dan desa yang berhasil melunasi PBB P2 tahun 2022, Rabu (1/2).

Acara tersebut berlangsung di Pendapa Arya Situbondo dengan di resmikan Bupati Karna Suswandi. Dari data yang berhasil dihimpun menyebutkan ada 29 desa di 10 kecamatan yang menerima penghargaan dari orang nomor satu di Kota Santri Pancasila. Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Bung

Karna itu mengatakan, selama tiga tahun terakhir, PAD Kabupaten Situbondo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PAD Situbondo sekitar Rp 200 milliar.

“Pada tahun 2021, menjadi Rp

220 miliar dan tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp 276 miliar,” beber Bupati Karna. Bupati Karna menerangkan dengan meningkatnya PAD tersebut maka berdampak terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima Pemdes. Sehingga ia meminta peran aktif Kades dalam mendukung peningkatan PAD di Kota Santri Pancasila. “Saya berharap pada tahun 2023 bisa lunas keseluruhan dalam pelaksanaan penarikan PBB. Dengan begitu pembangunan di Kabupaten Situbondo ini semakin

Bursa Ekonomi

Disnak Tulungagung Masih Batasi

Pasar Hewan Cegah Gelombang Kedua PMK

Tulungagung, Bhirawa

Dinas Peternakan (Disnak) dan Kesehatan Hewan (Keswan)

Kabupaten Tulungagung sampai sekarang masih membatasi pasar hewan setempat untuk mencegah terjadinya gelombang kedua penyakit mulut dan kuku (PMK). Terlebih di Kabupaten Ponorogo saat ini kembali merebak PMK yang menyerang ternak sapi.

Kabid Keswan Disnak dan Keswan Kabupaten Tulungagung, drh Tutus Sumaryani, Rabu (1/2), mengungkapkan untuk mengantisipasi terjadinya lagi serangan PMK di Tulungagung masih dilakukan pembatasan hewan ternak yang diperjual-belikan di pasar hewan. “Artinya di pasar hewan yang diperjualbelikan itu hanya hewan lokalan Tulungagung saja,” ujarnya.

Diakui dia, sampai saat ini Kabupaten Tulungagung masih terus melakukan pengetatan lalulintas hewan yang masuk ke Kota Marmer. “Kalau pun ada (hewan) yang mau masuk ke Tulungagung harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dan surat keterangan telah divaksin PMK,” sambungnya.

Tutus selanjutnya membeberkan pula jika vaksinasi pada hewan ternak juga terus dilakukan untuk mencegah PMK kembali merebak di Kabupaten Tulungagung. Vaksinasi dinilai sangat efektif untuk mencegah perkembangan PMK yang di Tulungagung kini kasusnya sudah tidak ada lagi atau zero kasus.

“Vaksinasi PMK di Tulungagung sudah mencapai 65 persen dari populasi. Dan kami menargetkan pada tahun 2023 ini dapat mencapai 80 persen,” paparnya.

Tutus menyebut capaian vaksinasi PMK di Tulungagung terbilang tertinggi di Jawa Timur. Dan pada bulan lalu Disnak Tulungagung menerima lagi sebanyak 73.000 dosis vaksin PMK dari Disnak Provinsi Jatim.

“Sekarang kami melakukan vaksinasi booster PMK. Kalau vaksinnya nanti ternyata masih kurang kami akan minta lagi ke provinsi,” tuturnya.

Lebih lanjut perempuan berjilbab ini mengatakan jika 65 persen hewan ternak di Tulungagung mulai sapi, kambing dan domba sudah menjalani vaksinasi sebanyak dua kali pada tahun 2022 lalu. “Karena itu sekarang kami lakukan vaksinasi booster atau yang ketiga,” terangnya.(wed.bb)

KEHILANGAN

TULUNGAGUNG

HILANG STNK, Honda Vario, th. 2007, AG 6113 RGI, a/n M Arif Musyafak, Kel. Sembung RT/RW : 002/001 – T.Agung 1139/IMB/BI-VI/2023

HILANG STNK, Spd Motor Honda, Hitam, AG 4909 RBG, a/n. Samujianto, RT 2/ 1 Ds. Balerejo, Kauman – T.Agung 1140/IMB/BI-VI/2023 merata,” tegasnya. Lebih lanjut, Bupati Karna menerangkan, sebenarnya Situbondo dan kabupaten/kota yang lain dihadapkan dengan permasalahan yang cukup rumit. Yakni DAU yang terus berkurang. “Bahkan pemerintah pusat turut mengatur DAU. Mulai dari gaji PPPK, infrastruktur dan lainnya.

Hanya sisanya yang diberikan kepada Pemda untuk diatur,” bebernya. Kondisi ini membuat fleksibilitas Pemerintah Daerah kian berkurang. Karena itu, dirinya berharap semua pihak, tidak terkecuali Pemerintah Desa (Pemdes) bisa membantu meningkatkan kemandirian fiskal masing-masing kabupaten/kota. “Untuk bisa meningkatkan kemandirian fiskal ini, saya tidak bisa bergerak sendiri. Tapi perlu bantuan semua pihak, termasuk para Kades,” pungkas Bupati Karna.

Kepala Bapenda Kabupaten Situ- bondo Edi Wiyono menjelaskan, ada 29 Kades penerima penghargaan diantaranya di Kecamatan Sumbermalang Desa Taman Kursi; Baderan; Alas Tengah; Tlogosari; Taman Sari; Kalirejo, Sumber Argo; Plalangan dan Taman. Lalu di Kecamatan Banyuglugur Desa Tepos; Talempong; Lubawang; Selobanteng dan Kalisari. Selanjutnya di Kecamatan Besuki Desa Kalimas; Pesisir; Langkap dan Widoropayung dan Kecamatan Suboh Desa Mojodungkol; Gunung Putri; Cemara dan Gunung Malang. “Terakhir ada Desa Alas Bayur, Kecamatan Mlandingan; Tambak Ukir, Kecamatan Kendit; Bayeman, Kecamatan Arjasa; Sliwung, Kecamatan Panji; Bantal dan Kedunglo, Kecamatan Asembagus serta Blitok, Kecamatan Bungatan,” pungkas pria yang juga menjabat Plt Kepala BKAD Kabupaten Situbondo itu (awi.bb)

Selama Januari Inflasi Kota Malang Terendah se-Jatim

Kota Malang, Bhirawa

Kolaboratif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang mulai membuahkan hasil terkendalinya inflasi di awal tahun 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, angka inflasi bulan ke bulan (month to month/mtm) pada Januari 2023 sebesar 0,15 persen. Adapun inflasi tahun ke tahun (year to year/ yty) sebesar 6,06 persen.

Secara komparatif angka inflasi bulan ke bulan Kota Malang merupakan yang terendah di Jawa Timur sekaligus dibawah angka nasional.

Hal tersebut diungkapkan Kepala

BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini dalam agenda rilis berita resmi statistik, Rabu (1/2) kemarin. “Bulan ini secara month to month Kota Malang inflasinya terendah di antara tujuh kota lainnya (yang menghitung inflasi) di Jawa Timur,” terang Erny. Sejumlah catatan penting yang terjadi sepanjang Januari 2023 diantaranya adalah kebijakan kenaikan tarif cukai rokok pada 1 Januari dan kenaikan suku bunga acuan pada 19 Januari. Selain itu adanya kebijakan penurunan harga bensin dan solar pada 3 Januari. Sementara sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi diantaranya harga kontrak rumah, beras, cabai rawit, rokok kretek filter, dan minyak goreng. Erny mengapresiasi peran TPID Kota

Malang yang dinilainya senantiasa tanggap menindaklanjuti rilis data bulanan BPS dengan serangkaian kebijakan strategis yang berdampak positif.

“TPID Kota Malang benar-benar bekerja keras untuk pengendalian inflasi dan membuahkan hasil. Jadi sinergi yang harmonis antara TPID dan BPS. Dari data yang kami rilis selalu direspon positif oleh TPID sehingga berdampak pada angka inflasi yang kami sampaikan,”tuturnya.

Sejumlah langkah pengendalian yang gencar dilakukan TPID Kota Malang diantaranya melalui operasi pasar minyak goreng bersama Kementerian Perdagangan di sejumlah pasar rakyat.

Selain itu juga telah dilakukan in- tervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras oleh Bulog. Upaya lain yang berkontribusi positif adalah termasuk kebijakan menahan kenaikan tarif angkutan dan Air Minum.

Wali Kota Sutiaji menyambut baik dan menyatakan kesiapan seluruh jajarannya untuk terus mengawal inflasi sesuai arahan Presiden Jokowi mencermati dinamika ekonomi global saat ini.

“Dalam berbagai kesempatan selalu saya tekankan, bahkan tidak hanya kepada jajaran TPID, tapi masyarakat juga kita ajak untuk turut berperan. Angka inflasi yang rendah ini tentu jadi bekal optimisme di tengah kewaspadaan yang wajib kita jaga terus”, tegasnya.[mut.bb]

Januari 2023 Ada 299 Pasangan di Pasuruan Cerai, Faktornya Ekonomi

Pasuruan, Bhirawa Kasus perceraian di Kabupaten Pasuruan semakin tak terbendung. Bahkan, sepanjang Januari 2023, kasus perceraian khusus untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan tembus di angka 299 kasus.

Faktor ekonomi, sebagai pemicunya. Sehingga, muncul perdebatan antara ke dua belah pihak, hingga memutuskan untuk bercerai.

Humas Pengadilan Agama Bangil,

Masyita menyampaikan terhitung mulai dari 2021 lalu, kasus perceraian di wilayahnya mencapai angka 2.364 kasus.

Kemudian ditahun berikutnya, 2022 kasus perceraian naik dengan total angka mencapai 2.428 kasus.

“Faktor ekonomi yang paling mendominasi tingginya kasus perceraian di wilayah Kabupaten Pasuruan. Karena perdebatan antara kedua belah pihak dan memutuskan untuk bercerai. Total- nya 693 kasus, ditambahkan lagi karena pandemi Covid-19 tahun 2021. Selanjutnya, perceraian akibat pertengkaran atau perselisihan sampai 1.384 kasus,” ujar Masyita, Rabu (1/2). Dirincikan, lanjut Masyita, kasus perceraian diakibatkan judi terdapat tiga kasus di Kabupaten Pasuruan. Adapun, kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat 16 kasus. Sementara itu, dispensasi pernikahan pada remaja di Kabupaten Pasuru- an menurun. Pada tahun 2021 angka dispensasi pernikahan di angka 470 kasus. Di tahun berikutnya, 2022 angkanya menurun 9 kasus, yakni 461. Menurunnya kasus dispensasi pernikahan karena kurangnya pendidikan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Termasuk juga, pergaulan remaja dengan sosial medianya masingmasing “Untuk dispensasi kawin di Januari 2023 ini masih diangka 37 kasus,” tambah Masyita. [hil.bb]