Pasangan ASN yang Meninggal di Hotel Dibebastugaskan

Tulungagung, Bhirawa

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menyatakan tenaga PPPK guru dalam kasus ASN yang meninggal dunia di salah satu hotel di Kota Trenggalek beberapa waktu lalu sudah dibebastugaskan sebagai guru. Ia ditarik menjadi staf di Kantor Unit Pelayananan Satuan (UPAS) Pendidikan Kecamatan Besuki.

“Sanksi administrasinya sekarang dimasukkan dulu di kantor unit pendidikan (UPAS) kecamatan,” ujar Bupati Maryoto Birowo usai acara vidcon rakor pengendalian inflasi daerah di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (30/1). Menurut dia, penarikan perempuan tersebut ke Kantor UPAS Pendidikan Kecamatan

Besuki agar tidak menimbulkan persepsi beragam dari masyarakat. “Karena itu, kami minta pada Dinas Pendidikan untuk dimasukkan dulu,” sambungnya.

Sejauh ini lanjut Bupati Maryoto Birowo pemeriksaan terus berlangsung. Meski ia belum bisa memastikan sanksi final yang akan dijatuhkan.

“Pelanggarannya memang berat. Tetapi masih menunggu kajian hukumnya terlebih dulu . Sekarang diskores dulu sebagai guru,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Rahardian Puspita Bintara, ketika dikonfirmasi memastikan tenaga PPPK yang mengajar di salah satu SDN di Kecamatan Besuki itu sudah ditarik ke Kantor UPAS Pendidikan Kecamatan Besuki. “Paska kejadian di Trenggalek itu langsung ditarik. Tidak mengajar lagi,” katanya.

Pipit sapaan akrab Rahardian Puspita Bintara menjelaskan selama ditarik di Kantor UPAS Pendidikan di Kecamatan Besuki, yang bersangkutan tetap menjalani pemeriksaan secara internal.

Rencananya, hasil pemeriksaan akan dilanjutkan ke Inspektorat Kabupaten Tulungagung dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung. [wed.dre]

KILAS BIROKRASI

Wujudkan Pembangunan Inklusif, Pemkab Lamongan Siapkan 21 Masterplan

Lamongan, bhirawa

Menapaki tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lamongan koordinasikan masterplan arah pembangunan daerah. Terdapat 21 arah kebijakan yang tertuang dalam tema penguatan daya saing SDM penunjang sosial ekonomi dan pemberdayaan yang inklusif.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan jika tema dan arah pembangunan tahun 2023 Kabupaten Lamongan sejalan dengan pembanguna nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

Diitetapakannya masterplan tersebut, Pak Yes menginvinkan agar seluruh pejabat pemerintahan untuk bersinergi dalam langkah gerak untuk mencapai kejayaan Lamongan yang berkeadilan.

“Kami mengkoordinasikan agar semua program, sinergi, langkah gerak, kita satu visi untuk mencapai apa yang kita cita-citakan untuk menuju kejayaan lamongan yang berkeadilan,” ujar Bupati Yuhornur yang akrab disapa Pak Yes saat memimpin coffee morning, di lt. 7, Pemda Lamongan, Senin (30/1).

ASN dan Tenaga Kontrak Pemkot Pasuruan

Harus Jadi Penggerak Perekonomian

Pasuruan, Bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf meminta kepada seluruh ASN dan tenaga kontrak di Pemkot Pasuruan untuk meningkatkan kinerja melalui kolaborasi dan kerja sama antar bagian.

Hal itu supaya pelayanan terhadap masyarakat terus meningkat. “Kami ingin seluruh ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Pasuruan semakin baik dalam meningkatan kinerja melalui kolaborasi dan kerja sama. Sehingga, pelayanan untuk masyarakat semakin meningkat,” kata Gus Ipul sapaan akrabnya, Senin (30/1).

Gus Ipul menekankan kepada para Camat dan Lurah sebagai ujung tombak dari pelayanan, harus mampu menjadi teladan. “Dan jadilah sebuah teladan, datang tepat waktu, kerja kreatif, membimbing dan membina serta mendampingi,” tambah Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini juga menitipkan sejumlah pesan kepada seluruh seluruh ASN dan tenaga kontrak di Pemkot Pasuruan.

Yakni, disiplin pada bidang tugas masing-masing, tertib administrasi, turut menjaga kebersihan di lingkungan masingmasing, baik di kantor maupun di rumah, laporkan jika ada hal-hal yang perlu untuk dilaporkan.

“Seluruh ASN dan tenaga kontrak harus terus menggerakkan perekonomian di Kota Pasuruan. Sektor perdagangan harus kita genjot. Dukung dan dorong UMKM kita yang ada di Kota Pasuruan dengan menggelar kegiatankegiatan,” jelas Gus Ipul. [ hil.dre]

Dijelaskanya, Arah kebijakan tahun 2023 Kabupaten Lamongan meliputi berbagai hal diantaranya yang menjadi fokus pembangunan yakni pembangunan jalan lingkar utara La- mongan, pembangunan showroom UMKM, pembangunan RS Pantura, pembangunan kawasan terintegrasi Gajah Mada (Meghub dan training center), dan, penurunan dan percepatan stunting.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan memasifkan serta mengoptinalkan beberapa program yang telah terlaksana di tahun 2022, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan jembatan (JAMULA), Megreneur, pengembangan dan pemelihataan drainase perkotaan, TPST Babat dan LGC Reborn, pembangunan taman tematik, pembangunan RS Pantura, penataan wajah kota, rehab stadion, pembangunan festival budaya dan desa wisata, pengenbangan pemuda dan olahraga, pemberdayaan kepala rumah tangga perempuan, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), program perintis, dana dusun, ketahanan pangan dan diversity sektor pertanian, penguatan smartcity, hingga, fasilitasi lamongan ramah difabel dan kabupaten layak anak. [aha.dre ]

BPPKAD Mulai Bagikan SPPT PBB-P2 Tahun 2023

Capaian realisasi pajak daerah yang kian melejit selama tiga tahun terakhir ini seakan menegaskan bahwa, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo selama ini sangat berperan aktif dalam peningkatan PAD pada sektor pajak daerah. Untuk menjamin agar kondisi ini tetap on the track, beberapa strategi penting dan inovasi yang menunjang pelayanan wajib pajak telah dilaksanakan BPPKAD melalui Bidang Pendapatan. Salah satunya yang sedang gencar diupayakan adalah pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dimana sebelumnya penerimaan pada salah satu mata pajak daerah ini seringkali mengalami keterlambatan pelunasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Ofie Agustin, Senin (30/1) saat membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2023 di Pendopo Kecamatan Krejengan. Menurut Ofie, selama ini pembagian SPPT pasca updating dan penetapan data Nomor Objek Pajak (NOP) selalu dilaksanakan pada bulan Maret sampai April. [ wap.dre]