JATIM MEMBANGUN Ratusan Desa Dalam Pengawasan Khusus Inspektorat Kabupaten Malang

Kab Malang. Bhirawa

Tata kelola keuangan desa di wilayah Kabupaten Malang, kini menjadi pengawasan Inspektorat setempat. Sejumlah desa menjadi perhatian khusus terkait pengelolaan keuangan desa.

Untuk mengawasi keuangan desa tersebut, maka Inspektorat melakukan audit secara acak. Dan pada 2022, ada 60 desa yang telah dilakukan audit, dan pada tahun 2023 ini ditargetkan ada 100 desa yang akan dilakukan pengawasan.

Kepala Inspektorat Kabupaten

Malang Tridiyah Maestuti, Senin (30/1), kepada wartawan, bahwa pihaknya sudah melakukan audit kepada 60 desa yang tersebar di 33 kecamatan. Sementara, desa di Kabupaten Malang berjumlah 378 desa dan ditambah 12 keluarahan.

“Pada tahun 2023 ini, pihaknya menargetkan ada 100 desa yang akan kita lakukan audit terkait tata kelola keuangan desa. Sehingga untuk audit di tahun ini, kami berharap tidak ada persoalan klasik dalam audit 100 desa yang saat ini kita lakukan,” ujarnya.

Menurut dia, dari jumlah desa di Kabupaten Malang ini, masih sepertiga yang kita lakukan audit keuangan desa. Sementara kita contohkan kasus yang menjadi perhatian Inspektorat, diantaranya hasil Tanah Kas Desa (TKD) tidak

Kelana Jatim

Penyakit Polio Tidak Ditemukan di Sidoarjo Sejak Tahun 2014

Sidoarjo, Bhirawa

Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan imunisasi pada saat Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) tahun 2022 lalu, bisa dicapai hingga 105%. Pada moment itu, anak usia 9 bulan sampai 59 bulan, mendapatkan dua vaksinasi tambahan. Yaitu vaksin MR dan vaksin kejang.

“Vaksinasi saat BIAN selesai, tetapi kita terus melakukan vaksinasi rutin lengkap,” jelas, Qudrotin, SKeb MM, Penyuluh

Kesehatan Masyarakat Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kab Sidoarjo, Senin (30/1) kemarin.

Vaksinasi rutin lengkap ini, diberikan kepada anak dibawah dua tahun (Baduta) hingga anak SD, dalam bentuk program bulan imunisasi anak sekolah (BIAS).

Menurut Qudrotin, dari pelaksanaan vaksin rutin lengkap di Kab Sidoarjo tersebut, sejak tahun 2014 lalu, tidak ditemukan lagi adanya penyakit polio.

Menurut Qudrotin, Dinkes Sidoarjo setiap tahun mencari dan membuktikan adanya penyakit polio di masyarakat. Diakui, pada tahun 2022 lalu, sempat ditemukan ada 17 kasus lumpuh layu. Namun, setelah diperiksa semua fasesnya, ternyata negatip polio.

“Bahayanya polio, setelah virusnya gak ada, tapi tetap lumpuh permanen,” jelas Qudrotin, yang kemarin, usai mengumpulkan para bidan dari 30 Puskesmas di Kab Sidoarjo itu.

Pentingnya ikut vaksinasi, kata Qudrotin, menurut hasil dari riset kesehatan dasar (Rikesdas) oleh Departemen Kesehatan RI, bisa mencegah terserangnya dari 26 jenis penyakit. Dan dari vaksinasi ini, juga mampu mencegah 2.3 juta orang dari kematian setiap tahunnya.

Namun demikian, dirinya tidak memungkiri masih ada oknum masyarakat di wilayah Kab Sidoarjo, yang anak maupun siswanya tidak dibolehkan untuk divaksin. Jumlah oknum ini merata ada di 18 wilayah kecamatan di Kab Sidoarjo. Alasannya masalah kenyakinan dan kebiasaan tradisional. (kus.gat)

Nahdatul Ulama Berkontribusi untuk Indonesia dan Dunia

Pemkab Pamekasan, Bhirawa

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, Nahdatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia itu telah genap seratus tahun dengan sederet kontribusi terhadap kemajuan agama, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, tidak hanya di Indonesia, melainkan di dunia.

“Alhamdulillah, perjuangan Nahdlatul Ulama di Indonesia dan dunia sudah nyata kita rasakan, sumbangsih besar NU sungguh nyata. NU mengajari kita semua untuk senantiasa menjalankan amaliyah diniyah yang rasional, dan berpijak kepada nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki,” katanya.

Dihadapan warga nahdiyin, ia menandaskan, NU mengajarkan cinta damai dalam hidup berbangsa dan bernegara dengan segudang perbedaan ras, suku, dan agama. Bagi NU, perbedaan tidak menjadi alasan untuk berpecah belah dalam bingkai bhinneka tunggal ika.

“NU mengajak kita semua untuk menghormati ulama’, habaib, serta berpondasikan ‘al muhafadza ala al qodimi al ashlah, wal akhdzu bil al jadidi al ashlah’ disatukan dengan semangat keindonesiaan, kebersamaan dalam beragama,” tandasnya.

Disampaikan, pihaknya bersyukur NU telah memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan dan tegaknya NKRI. Menebarkan nilai cinta dan kasih sayang dalam bingkai perbedaan itu menjadikan bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang komplek, dan padu untuk senantiasa berkontribusi kepada bangsa dan negara.

“Mudah-mudahan NU terus membimbing ummat, mengajak ummat berbuat baik, soleh, serta menyatukan hati dan pikiran mencintai sayyidina Muhammad SAW, mengajarkan dan mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, serta mendorong kita semua sebagai warga Indonesia mencintai Indonesia, Islam, dan mencintai kemanusiaan,” ungkapnya.[din.gat] cahyono/Bhirawa Tridiyah Maestuti Kepala Inspektorat Kab Malang masuk ke rekening kas desa. Padahal, semua hasil bruto harus masuk dulu ke kas desa, lalu digunakan di tahun berikutnya. Karena harus mengikuti alur yang sesuai dengan aturan, dan untuk soal pendapatan dari TKD harus meniru APBD dan APBN. Salah satunya adalah TKD menghasilkan pendapatan dari sewa sebesar Rp 100 juta per tahun. Dan nilai sewa itu harus masuk semua ke rekening kas desa. Tapi uang itu baru bisa digunakan pada tahun berikutnya. “Atau bisa saja di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) desa. Idealnya, hasil penyewaan tahun ini masuk perencanaan tahun depan, dan bisa saja untuk peningkatan Penghasilan Tetap (Siltap),” terangnya.

Sesuai aturan, lanjut Tridiyah, ditetapkan lewat musyawarah desa, dan jika seperti itu tidak ada masalah. Sehingga aturan yang sudah diterapkan pemerintah jangan dilanggar soal TKD jangka waktu sewa.

Sedangkan jabatan Kepala Desa

(Kades) hanya 6 tahun, sehingga jangka waktu mensewakan TKD maksimum 5 tahun. Hal itu harus disesuikan masa jabatan Kades terpilih. Dan selain kita melakukan audit pada tata kelola keuangan desa, pihaknya juga juga memberi edukasi soal sewa, yakni penyewaan tanah kas desa tidak boleh melebihi masa jabatan. “Pembayaran sewa TKD dilakukan tahunan dan tidak dibayar lima tahun sekali, hal itu karena daya dukung yang terbatas. Sehingga dirinya menghimbau kepada seluruh Kades untuk berpegang teguh dengan aturan. Dan jangan sampai dikemudian hari terjadi kasus hukum,” tegasnya.

Di kesempatan itu, Tridiyah juga mengatakan, dalam pengawasan tata kelola keuangan desa, pihaknya telah menugaskan auditor Inspektorat untuk melakukan audit keuangan desa. Sedangka satu auditor bisa memeriksa puluhan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dalam melakukan audit kita lakukan pemeriksaan secara acak, sehingga dari 60 desa yang diperiksa, total anggaran mencapai Rp 90 miliar. Dam dari total anggaran itu, Inspektorat mendeteksi potensi kerugian akibat temuan sebesar 1,8 persen. Dan jika dihitung kasar, maka potensi kerugian Rp 1,7 miliar dari total 60 desa. Menurutnya, angka ini masih jauh lebih baik dari tahun 2021. “Dan mudah-mudahan tahun 2023 bisa lebih baik lagi. Dan Inspektorat tetap punya tugas pokok utama, yakni melakukan audit keuangan Perangkat Daerah (PD) dan melakukan review beragam pengelolaan keuangan lainnya,” pungkasnya.[cyn.gat]