FPKB Nilai Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tak Terkait Pilpres

Jombang, Bhirawa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Jombang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kartiyono menilai, wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang barubaru ini menjadi tuntutan para kepala desa tidak terkait dengan agenda politik Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Seperti diketahui sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, para kepala desa di Indonesia menggelar aksi damai di Jakarta untuk menuntut perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Para kepala desa itu juga ada yang berasal dari Kabupaten Jombang.

“Terkait wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa, saya kira tidak ada keterkaitan dengan agenda Pilpres,” ujar Kartiyono, Senin (30/01).

“Wacana penambahan durasi jabatan Kades dari 6 tahun ke 9 tahun yang semula 3 periodisasi menjadi 2 periodisasi merupakan tindak lanjut dari diskusi-diskusi yang telah lama,” ulas Kartiyono.

Sambung dia, terkait jika masa jabatan Kades nanti durasinya diperpanjang, tentu akan dampak baik positif maupun negatifnya.

Kartiyono juga mengingatkan bahwa, rencana perpanjangan masa jabatan Kades yang dimaksud harus tetap melalui prosedur UndangUndang (UU) yang berlaku, dan harus dibahas terlebih dahulu antara pemerintah dan DPR.

“Mengingat kita ini adalah negara yang berdasarkan supremasi hukum dan menganut demokrasi, jadi dua-duanya, mekanisme UU dan demokrasi harus tetap mengacu kepada norma hukum yang berlaku, tidak ‘ujuk-ujuk’ terus ditambahi begitu saja,” beber Kartiyono menjelaskan. “Jadi tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Pilpres dilaksanakan pada awal tahun 2024, sedangkan Pilkades serentak akan digelar pada akhir tahun 2025, jeda waktunya cukup panjang,” terangnya.

Anggota Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pers Mahasiswa Islam HMI, Syarif Abdurrahman berpendapat, ada hal yang lebih penting dari sekadar perpanjangan masa jabatan Kades yakni, memastikan bahwa

Dana Desa (DD) mengalir tepat sasaran dan tidak dikorupsi. “Banyak penggunaan Dana Desa untuk bahan ‘bancakan’ Kades serta ‘orang-orangnya”,” ungkapnya. Menurut Syarif Abdurrahman, karena Kades mengelola Dana Desa yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka ada baiknya sistem jabatannya juga ikut masa jabatan presiden, gubenur, bupati yakni setiap 5 tahun.

Kata dia, perpanjangan masa jabatan Kades akan berdampak adanya ‘kerajaan’ kecil di desa yang sulit dikontrol dan diatur dan tidak baik untuk demokrasi.

“Rawan penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta kolusi yang semakin menjamur di desa,” tandasnya. Sementara itu, kalangan akademisi dari Unhasy Jombang perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun seperti halnya memberikan kue terlalu banyak dan terlalu manis kepada seseorang.

“Sepertinya ini enak bagi yang memakannya, tapi ini bisa menjadi racun yang tidak sengaja bagi tubuh seseorang, godaan ini benar-benar bisa menjadikan para Kades terlena. Analisa kami ada ‘hidden’ agenda politik dalam isu perpanjangan masa Kades,” kata Wakil Direktur Pasca Sarjana Unhasy Jombang, Dr. H. Khoirul Anwar M.Si. Menurutnya, dampak sosial dari perpanjangan masa jabatan Kades tersebut sangat jelas yakni, membangun kegaduhan di masyarakat yang sampai sekarang ini reaksi-reaksi dari masyarakat terus mengalir. “Kalau menurut saya, wacana dan isu perpanjangan masa jabatan kades ini terlalu Prematur digulirkan, karena hal ini perlu kajian dan analisa yang mendalam dari semua sisi. Jabatan Kades jadi 9 tahun sama saja dengan membunuh generasi penerus desa,” jelasnya. [ rif.dre ]

DPRD Kota Mojokerto Sidak Jalan Empunala

Mojokerto, Bhirawa

Setelah dapat sorotan masyarakat, atas kerusakan di Jalan Empu Nala Kota

Mojokerto yang baru satu bulan selesai pembangunanya, akhirnya disidak Ketua

DPRD Kota Mojokerto Sunarto bersama

Komisi II, Senin (30/1/2023)

Inspeksi mendadak (sidak) proyek jalan

Empunala sepanjang 2,3 Km yang pembangunannya menelan biaya Rp101 miliar ini, memang didapati rombongan DPRD Kota Mojokerto, pengerjaannya tidak maksimal, seperti ada beberapa titik yang ambles, aspal mengelupas juga tutup bak kontrol yang rusak.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Agus Wahjudi Utomo A.MP dilokasi proyek Empunala mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi II terhadap proyek jalan Empunala yang menelan anggaran Rp101 miliar tersebut, disinyalir dikerjakan tidak sesuai Speck, karena baru beberapa hari selesai dikerjakan sudah rusak

“Kami secara teknis memang tidak memahami tapi secara umum jalan ini baru beberapa hari sudah seperti ini, dan kami berhak meragukan kwalitas proyek ini,” ungkap Agus Wahjudi.

PKS Targetkan 10 Kursi Legislatif Surabaya

Surabaya, Bhirawa

Terkait Pemilu 2024, PKS kota Surabaya menargetkan 10 kursi legislatif Surabaya. Ketua PKS Surabaya, Johari Mustawan menjelaskan, hubungan baiknya dengan Pemkot dan menjalankan program Lumbung Pangan itu berharap mendapat tambahan kursi.

Hubungan baik dengan pemkot ini untuk membidik tambahan kursi di parlemen. Diketahui sekarang ini PKS punya lima kursi di DPRD Surabaya.

Pada Pemilu 2024, Johari menargetkan 10 kursi. Bahkan, dia juga menyiapkan kadernya agar bisa masuk di jajaran eksekutif.

“Dengan 10 kursi ini harapan kami PKS bisa memberikan warna positif dan kontribusi yang lebih besar terhadap indeks pembangunan manusia di kota Surabaya,” jelasnya kepada wartawan usai launching lumbung pangan Minggu (29/1/2023).

Ia berharap target untuk Pemilu 2024 lebih baik dari sebelumnya. Apalagi, saat ini pihaknya telah melakukan penyaringan anggota maupun masyarakat. Hampir 50 anggota yang telah disaring. [ dre]

Untuk itu kami berharap, karena ini uang rakyat yang tidak sedikit sekitar Rp101 miliar, maka kami sangat kecewa dengan kontraktornya yang awalnya kami percaya karena kontraktornya dari BUMN dan ini harus di pertangungjawabkan.

“Ini adalah jalan utama mestinya sejak awal sudah ada perhitungan dan ini juga proyek besar harus ada pengawasan yang ketat,” terangnya.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kota Mojokerto, Endah

Supriyani, saat mendampingi sidak DPRD dari Komisi ll menegaskan, terkait temuan anggota dewan saat sidak tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan proyek ini, yang jelas pada pelaksanaan secara teknis sudah melakukan semua persyaratanya, seperti uji tanah dan lain-lain.

‘’Terkait kerusakan itu kami secepatnya akan kami benahi agar jalan ini secepatnya bisa digunakan oleh masyarakat,” ungkap Endah. Lebih lanjut Endah menambahkan, mungkin kami menduga kerusakan itu akibat salah hasan amin/bhirawa satunya akibat kendaraan besar muatan yang melebihi tonase, akibat pengalihan arus dampak pengecoran jalan propinsi, sehingga jalan Empunala yang baru saja diaspal mengalami mengelupas aspalnya dan ambles.

Di samping itu proyek jalan Empunala ini ada masa pemeliharaan selama 1 tahun dengan jaminan anggaran sebesar 5 % atau Rp5 miliar lebih dari nilai kontrak sebesar Rp101 miliar.

“Jadi selama ada kerusakan masih menjadi tanggungjawab dari kontraktor,” pungkas Endah. [ min.dre]

Pemkot Kediri Komitmen Rawat dan Jaga Budaya Lokal

Kediri, Bhirawa

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menegaskan untuk selalu berkomitmen merawat budaya sehingga tetap lestari. Camat Kota Arief Cholisudin, Senin mengatakan untuk melestarikan budaya, pihaknya telah menggelar kesenian Opera Panji Kediri (OPAK). Kegiatan ini digelar selain sebagai hiburan, juga melestarikan budaya.

“Hal ini kami lakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi budaya lokal. Apalagi kesenian seperti ketoprak atau opera seperti ini sudah jarang diadakan. Sangat sayang sekali jika kesenian seperti ini punah,” kata Arief Cholisudin di Kediri.

Pihaknya mengatakan kesenian Opera Panji Kediri (OPAK) itu menampilkan drama opera dengan lakon

“Sampek Engtay” diperankan oleh para beberapa seniman ketoprak, baik dari unsur pemerintahan seperti Camat Kota dan Lurah Ringinanom, serta warga dari Kelurahan Ringinanom yang dikenal banyak mempunyai talenta-talenta di bidang kesenian.

Dengan alur cerita yang menunjukkan perjuangan seorang wanita memperjuangkan persamaan hak untuk memperoleh pendidikan berhasil memukau para penonton yang hadir.

Cholis juga menambahkan pertunjukan ini juga untuk menjalankan program unggulan dari Wali Kota Kediri yaitu Kampung Keren untuk memunculkan karakteristik kawasan, keunikan, budaya, keterampilan dan peningkatan potensi ekonomi di setiap kelurahan. “Kebetulan warga dari Kelurahan Ringinanom banyak sekali yang memiliki potensi untuk berkesenian. Sehingga Kelurahan Ringinanom dijadikan sebagai Kampung Seni. Dengan Kampung Seni ini bisa menjadi wadah positif bagi masyarakat dalam mengembangkan kegemarannya,” kata dia. [ant.dre]

FKDM Kota Malang Dikukuhkan, Sutiaji Singgung Tugas Berat di Tahun Politik

Kota Malang, Bhirawa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Malang, resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiji, Senin 30/1 kemarin.

Pengukuhan yang diragkai dengan pembekalan itu digelar disalah satu hotel di Kota Batu, diiukti oleh 9 orang anggota FKDM tingkat Kota dan 25 orang FKDM ditingkat Kecamatan.

Sutiaji, menyampaikan jika tugas berat yang diemban FKDM adalah menciptakan ketentraman dan kedamaian di Kota Malang. “Saya sampaikan selamat, dan terima kasih kepada seluruh anggota FKDM yang selama ini telah ikut menciptakan suasana kondisif di Kota Malang,” tutur Sutiaji.

Pihaknya menyakini jika anggota FKDM memiliki kemampuan dan kepekaan terhadap seluruh gangguan kamtibmas. Namun dia mengingatkan bahwa di tahun 2023 merupakan tahun politik, sehingga tugas FKDM semakin berat.

“Persoalan politik juga menjadi bagian tugas FKDM, karena rawan terjadi persoalan dilapangan, makanya FKDM harus berperan lebih maksimal lagi di tahun politik ini,” tutur Sutiaji. Diingatkan dia, persiapan pesta demokrasi tahun 2024, sudah dimulai sekarang, gesekan-gesekan antar kelompok harus bisa diantisipasi, sehingga sampai merembet pada persoalan yang lebih besar dan merusak persatuan dan kesatuan di Kota Malang.

“Modal besar kita adalah persatuan, makanya kerukunan disemua level harus terjalin disemua tingkatan, membangun apapun bisa dilakukan dengan mudah jika masyarakatnya kondusif, tetapi jika tidak kondusif sulit untuk membangun,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Dra. Rinawati MM, menyampaikan, kegitan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan peningkatan SDM pada anggota FKDM.

“Kita dorong lagi agar FKDM terus berkontribusi untuk menciptakan kota Malang yang kondusif,” tandas Rinawati. Ketua FKDM Kota Malang Dr. Nurudin Hadi, SH, menyampaikan jika kepengurusan FKDM tahun 2023 ini, terdiri dari beberapa unsur, mulai dari tokoh mayarakat, tokoh Arema, Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Perkumpulan Persaudaraan Malang Raya (PPMR), Tokoh Pendidikan, Tokoh Wanita, dan unsur media.

“Anggota FKDM merupakan perpaduan seluruh unsur masyarakat, kita padukan semua unsur ini untuk mendapatkan imformasi yang akurat dimasyarakat,” ujar Nurudin. [mut.dre]