3 Februari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 3 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Catatan Polisi, Jaiz Cs Merampok di 19 Lokasi Pontianak-RK. Setelah tewas mengenaskan dibacok security di rumah pengusaha Arwana yang dirampoknya, kini polisi tinggal merunut kejahatan yang dilakukan Jarishan alias Jais, 33, perampok yang dikenal sadis dan kejam yang meresahkan warga Kota

DARI MEMBENGKAS RUMAH SAMPAI CURI MOBIL Pontianak.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Kalbar, Kombes Pol Hary Sudwijanto memaparkan, sedikitnya ada 19 laporan polisi (LP) dari kejahatan yang dilakukan sindikat rampok Jarishan alias Jais beserta

Jaiz digelandang langsung oleh (mantan) Kapolresta Pontianak Kombes Pol Haryanta pada Juni 2014. DOK-RK

rekannya.

“Itu catatan LP di Polresta Pontianak saja, belum lagi di Polres lain dan di Polsek-Polsek. Kita sedang melakukan pendataan,” kata Hary, Senin (2/2) di Polda Kalbar saat menggelar barang bukti hasil curian Jais Cs selama se-

tahun.

Di hadapan wartawan, polisi membeberkan barang bukti hasil kejahatan beserta sarana kejahatan yang digunakan Jais beserta rekannya.

Pada 7 Januari 2014, tempat kejadian perkara (TKP) Jalan Putri Candra Midi, Pontianak Kota, pelapor atas nama Eman Saputra. Kemudian 8 Maret 2014, TKP Jalan Karimun nomor 21, Halaman 6

Segala Cara Dipakai untuk Jatuhkan Pimpinan KPK

Samad Sangkal Pernah Seranjang dengan Perempuan Asal Pontianak Semua Pimpinan

Pontianak-Jakarta-RK. Serangan bertubi-tubi tak henti mendera Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Mulai dari dugaan melanggar kode etik komisi antirasuah, melakukan kriminalitas, hingga foto tak seronok dengan sejumlah perempuan yang diduga sebagai hasil rekayasa.

Terbaru, tiga hari lalu (31/1) beredar potret seperti Samad tengah seranjang dengan seorang perempuan yang ditenggarai kelahiran Pontianak bernama Feriyani Lim. Gambar itu diposting oleh akun Twitter anonim Polisi Patung, @patungpolisi. Menurut orang —entah siapa— di balik akun tersebut, Feriyani dicantumkan sebagai keponakan dalam KK kerabat Samad beralamat palsu.

“Breaking News Kawan-Kawan. Kepolisian sudah dapat data cctv apartemen capital. Didapat data wanita

Jadi Tersangka

Jakarta-RK. Seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Ko- KPK: Sulit Dibantah rupsi (KPK) sudah menyandang status tersangka. Informasi ini Ini Berhubungan diperoleh pengacara Komisaris dengan Penetapan BG Jenderal (Pol) Budi Gunawan (BG), Fredrich Yunadi dari orang Sebagai Tersangka dalam Bareskrim Mabes Polri.

“Setelah sebelumnya Bambang Widjojanto terlebih dulu jadi tersangka, kini tiga pimpinan KPK lainnya, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain juga sudah menyusul menjadi tersangka yang kasusnya ditangani Bareskrim Polri. Iya, kami dapat informasi begitu,” kata Fredrich saat dihubungi wartawan, Senin (2/2).

Halaman 7

Halaman 6 Foto-foto: Abraham Samad ketika konfrensi pers tadi malam.

Identitas Feriyani Lim. JPNN Salah satu foto yang diposting oleh akun Twitter @patungpolisi, Feriyani bersama Syahrini dan rekannya di New York.

Gigitan Anjing Gila Bertambah

PONTIANAK, RK. Semen- Nanga Pinoh Reda, tara masyarakat Kota Nanga Pinoh dan beberapa ibu ke- Anjing Berkeliaran camatan lain sudah tak tegang lagi, Dinas Kesehatan di Pedesaan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar kalut dengan menyatakan gigitan anjing gila di Kabupaten Melawi bertambah.

“Penambahan (serangan rabies) terjadi di Belimbing Hulu dan saat ini kita terus melakukan upaya agar jumlah Halaman 7

Perbatasan Masih Rawan Penyeludupan

Daging dan Susu Kaleng Malaysia Lolos Pontianak-RK. Indikasi menggeliatnya upaya penyeludupan barang illegal yang diseludupkan pengusaha dari Malaysia, terbukti dengan lolosnya susu kaleng dan daging beku masuk Kalbar dengan tujuan Kota Pontianak.

“Kita berhasil menangkap daging dan susu kaleng illegal dari Malaysia. Barang bukti kedua

komoditi illegal berupa daging dan susu serta dua mobil sebagai sarana pengangkutnya, sudah kita amankan,” ungkap Dir Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Widodo kepada wartawan Halaman 7 Susu kaleng masuk secara ilegal dari Malaysia ke Kalbar diamankan Polda Kalbar. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Segelas Kopi Beribu Aspirasi

KPK @KPK_RI Laporan2 yg berkaitan dengan Pimp KPK saat ini, sulit dibantah bahwa semua erat hubungannya dengan penetapan BG sebagai tersangka.

Patung Polisi @polisipatung Abraham Samad tuduh saya fitnah beliau.

Belum tahu, Feriyani Lim sudah ke Mabes Polri hari ini minta perlindungan dan beri kesaksian? klik! www.rkonline.id

elf @bambangelf Bareskrim Gak usah nyelidikin Foto Samad.. Biar Bininya aja yg interogasi.. Ga usah nylidikin Foto Samad dg PDIP, biar Dewan Etik yg mikirin.

Pemerintah daerah merupakan pemegang mandat rakyat di daerah tersebut. Tugasnya begitu beragam, mulai dari keutuhan daerah, menjaga keamanan hingga pembangunan.

Di era Otonomi Daerah (Otda) seperti sekarang, mandat tersebut nampak begitu melekat di daerah tingkat dua, Halaman 7

Si Ngeri-ngeri Sedap Itu Akhirnya Dibui Mantan Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bathoegana akhirnya mengenakan rompi orange yang menjadi seragam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ya, KPK telah resmi menahan politikus Partai Demokrat itu di Rutan Halaman 7

Sutan Bathoegana

Duel Penjaga Rumah vs Dua Perampok

Abas Ditembak Jaiz, Tak Meledak Ahmad Mundzirin dan Isfiansyah klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Daging dan susu kaleng Malaysia lolos -- Awas, ada upaya melegalkan barang seludupan dengan cara diplomasi dagang ke Kalbar.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Tak seorang pun mengira, kalau kawanan Jais sudah lama mengintai kediaman Vincen, pengusaha ikan siluk di Gang Ruper, Jalan KH Wahid Hasyim. Minggu (1/2) malam itu suasana sekitar gelap, karena lampu penerangan jalan sudah sebulan padam.

Abas, penjaga rumah, juga tak punya firasat buruk. Sekira pukul 19.00, dia sama sekali tidak mengetahui kalau Jaiz masuk ke dalam rumah majikannya setelah melompati pagar. Abas baru saja selesai mandi dan tengah berada di lantai dua. Dengan tenang ia mengenakan baju di kamarnya

seperti biasa.

Tiba-tiba nalurinya berubah, terasa ada yang aneh di rumah majikannya ini. Anjing menggonggong terus menerus di depan kamar majikannya. Dan ini tidak biasanya.

Masih mengenakan handuk sepinggang, Abas turun ke lantai bawah.

Kayaknya memang ada orang asing masuk rumah. Lantas Abas naik lagi ke atas, mengenakan celana dan menggapai clurit di kamarnya.

“Anjing majikan saya terus menggongong di depan kamar utama.

Makanya saya langsung cepat naik keatas, menggunakan pakaian serta mengambil celurit yang memang saya simpan di kamar untuk berjaga-jaga,” ungkap Abas saat dibesuk di rumah sakit.

Dia mana tahu yang dihadapinya itu penjahat kawakan yang sangat dicari polisi. Tapi firasatnya kuat yang datang adalah perampok, dan dia tahu kemana jalan keluar yang bisa dilalui Jaiz. Ternyata benar, ia melihat Jaiz sedang membawa brandkas melalui lorong dalam rumah.

Abas coba mencegatnya di situ.

Jaiz terkejut melihat kehadirannya, kemudian mengarahkan pistolnya ke arah Abas pada jarak hanya lima meter.

“Dia ancam saya jangan Halaman 6 Aina dan mobilnya yang dicuri Jaiz, Agustus 2014, kini sudah kembali.

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Selasa, 3 Februari 2015

2

Syafii Maarif/Ketua Tim Independen

Sebelum 30 Hari, Tim Berupaya Temukan Solusi Konflik KPK-Polri Untuk itu, tim yang terdiri dari sembilan orang profesional itu akan mengurai permasalahan KPK dengan Polri.

“Pokoknya kita ingin menyelamatkan institusi negara. Apakah KPK atau Polri.

Mereka akur kembali. Kan itu saja yang kita harapkan,” ujar Ketua Tim Independen kisruh KPK Vs Polri, Syafii Maarif, Selasa (27/1).

Menurut tokoh Muhammadiyah itu, negara tidak boleh dirusak oleh oknumoknum yang mengatasnamakan institusi.

Hal itu tak dapat dibiarkan.

“Saya mengimbau untuk menggunakan akal sehat dan hati nurani demi menyelamatkan bangsa,” lugasnya.

Syafii Maarif merasa yakin, waktu 30 hari yang diberikan dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Tim independen akan berupaya menemukan solusi sebelum tenggat waktu itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

+Tim Independen harus bekerja cepat dong?

-Ya, saya setuju memang harus bekerja cepat. Kami sepakat bahwa tim ini harus bekerja cepat mengatasi konflik tersebut agar tidak berkepanjangan. +Fokus kerja Tim Independen itu ke arah mana?

-Saya belum mau berkomentar banyak soal konflik KPK dengan Polri ini. Sebab, saya belum mendapat legalitas yang sah menjadi tim independen, termasuk menjadi ketuanya. Tunggu Keppres dulu, supaya kita punya landasan.

Legalitas sebagai ketua belum ada SK-nya. Bisa berubah semua itu.

Yang jelas, tugas Tim ini mencari fakta, menemukan akar masalah dan mencari solusi atas konflik Polri-KPK. Presiden Jokowi kan meminta Tim untuk mencari solusi atas kisruh tersebut. +Dengan waktu yang singkat, apa bisa menghasilkan solusi yang baik?

-Saya selaku Ketua Tim Independen atau dikenal dengan sebutan Tim Sembilan, tentu bekerja maksimal. Saya didampingi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie sebagai wakil dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto

Juwana selaku sekretaris.

Begitu juga didampingi mantan Wakil Kepala Polri Komjen Purnawirawan Oegroseno, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Sutanto dan sosiolog Imam Prasodjo. Tentu semuanya bekerja maksimal. +Apa misi Anda?

-Saya tidak ingin membiarkan negara rusak akibat ulah oknum-oknum yang mengatasnamakan institusi. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Harus diatasi segera. Saya berharap, konflik yang sedang terjadi antara KPK dan Polri dapat diselesaikan kurang dari 30 hari.

Tim akan berusaha menyelamatkan dua institusi penegak hukum, KPK dan Polri. Saya berharap dua institusi itu kembali akur. Jangan biarkan negara dirusak oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan institusi. Itu tidak bisa. Harus kita pakai akal sehat, pakai hati nurani untuk selamatkan bangsa ini.

Re-editing: Andry

DPRD KKR Akan Panggil Sinar Borneo Agung Zainal: Tak Kantongi Izin, PAD Dirugikan Kubu Raya-RK. Paska inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Kubu Raya (KKR) terkait pemeriksaan perizinan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KKR beberapa hari lalu.

DPRD KKR segera memanggil pihak perusahaan yang disinyalir tidak mengantongi izin resmi dari Pemerintah KKR. Diantaranya, yakni perusahaan Sinar Borneo Agung yang termasuk di dalam list panggilan tersebut.

Sinar Borneo Agung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengedokan kapal yang terletak di Jalan Tanggul Laut, RT/13 RW/X, Dusun V, Desa Sungai Rengas, KKR yang disinyalir tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat.

“Kita akan memanggil pihak manajemen perusahaan Sinar Borneo Agung terkait perizinannya. Kita dapatkan informasinya, perusahaan tersebut tidak mengantongi izin resmi terkait operasional perusahaan yang saat ini berjalan,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD KKR, Zainal Abidin, Senin (2/2).

Legislator PKB itu menegaskan, pihaknya berupaya bergerak cepat untuk mengantisipasi kerugian daerah akibat perusahaan yang disinyalir tidak memiliki izin di KKR. “Kita khawatir ketika nanti perusahaan tersebut menemukan masalah, akan menimbulkan permasalahan lain yang pastinya merugikan daerah,” lugasnya.

Zainal menambahkan, pihaknya telah banyak melakukan sidak terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KKR. Bahkan, pihaknya minta semua perusahaan menunjukan izin, termasuklah perusahaan Sinar Borneo Agung yang telah didatangi dewan. Meskipun kala itu Komisi I DPRD KKR belum bertemu langsung dengan pihak manajemen.

“Beberapa hari yang lalu kita melakukan sidak bersama seluruh anggota Komisi I DPRD Kubu Raya. Namun sayangnya kita tidak bertemu dengan pihak manajemen. Namun kami akan memanggil pihak perusahaan setelah masa reses ini untuk melihat apakah perusahaan tersebut memiliki izin atau tidak. Karena mendengar kabar dari masyarakat bahwa perusahaan tersebut telah beroperasi dalam hitungan tahunan,” ulasnya.

Zainal menegaskan, “Kita juga menerima laporan masyarakat terkait lahan yang dipergunakan perusahaan tersebut yang diduga terjadi tumpang tindih lahan. Karena ada masyarakat yang juga mengakui lahan tersebut miliknya dan kita akan kroscek segala kebenaran yang ada,” paparnya.

Zainal berpendapat, setiap perusahaan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, sudah sangat jelas telah merugikan daerah terutama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) KKR. “Terkait dengan perusahaan Sinar Borneo Agung yang disinyalir tidak mengantongi izin, dapat kita ketahui kerugian daerah karena tidak mendapatkan PAD yang dilihat

dari operasional perusahaan. Yakni sejak kapan berjalan serta apa saja yang telah dihasilkan dan berapa jumlah aset perusahaan sejak pertama kali berdiri sampai saat ini. Dari situ kita mengetahui berapa kerugian daerah terkait pajak yang tidak dibayarkan yang merupakan kewajiban suatu perusahaan,” tegasnya.

Zainal menyatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) KKR terkait izin perusahaan. Apabila perusahaan tersebut belum memperoleh izin maka Komisi I DPRD KKR akan rekomendasikan kepada dinas terkait termasuklah BPMPT KKR untuk menutup perusahaan tersebut. Termasuk perusahaan-perusahaan lainnya yang beroperasi di KKR, tetapi tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah jelas telah merugikan daerah.

“Satu persatu akan kita inventarisir dan tidak menutup kemungkinan akan kita bentuk Panitia Khusus (Pansus) agar permasalahan perizinan seperti ini segera tuntas di Kabupaten Kubu Raya,” ucapnya.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Dusun V, Desa Sungai Rengas, KKR, Bakri menyatakan, kekecewaannya terhadap perusahaan Sinar Borneo Agung yang tidak memperhatikan kearifan lokal pada daerah di mana perusahaan tersebut beroperasi.

“Kita kecewa dengan pihak perusahaan, karena sampai sekarang seperpun bantuan dalam segi apapun tidak pernah diberikan perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Bahkan kalau diibaratkan minta batu satu buah pun tidak pernah dikasih. Apa lagi untuk lampu jalan di kawasan sekitar,” beber Bakri.

Bakri menambahkan, perusahaan Sinar Borneo Agung yang diduga tidak mengantongi izin tersebut ternyata juga bermasalah dengan lahan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Bahkan, Bakri menyebut, perusahaan itu telah menyerobot tanah masyarakat dan tidak dipungkiri dalam penyelesaian sengketa itu pihak perusahaan selalu menggunakan aparat kepolisian untuk membacking perusahaan tersebut.

“Perusahaan selalu bawa aparat dari mana-mana. Ada yang dari Kakap, ada yang dari kota yang dibawa di situ.

Kita masyarakat kecil diperlakukan seenaknye,” ujar Basri seorang kakek tua yang juga mengklaim tanahnya diserobot oleh pihak Sinar Borneo Agung.

Sementara itu, secara terpisah, pemilik perusahaan Sinar Borneo Agung, Merry Teng membantah semua tudingan yang ditujukan terhadap perusahaannya tersebut. Bahkan, Merry mengklaim bahwa perusahaan miliknya itu sudah memiliki izin yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh ketua RT/7 RW/70 sebelum terjadinya pemekaran terkait RT setempat.

“Sebelum pengurus RT yang sekarang, kita telah memiliki

Meskipun perizinan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum dikantongi, ternyata aktifitas pengedokan kapal perusahaan Sinar Borneo Agung tetap beroperasi. Insert Zainal Abidin. ARI SANDY/RAKYAT KALBAR

izin lingkungan yang dikeluarkan oleh RT/7 RW/70,” ujarnya saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar, kemarin.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya telah melakukan proses perizinan yang baru merujuk pada syarat perizinan yang diberlakukan pemerintah. “Izin lingkungan sebelumnya sudah ada. Namun dulu perusahaan kami bernama Sinar Mas Agung, ternyata konfirmasi dari dinas perizinan tidak membolehkan kami menggunakan nama itu. Jadi diubahlah menjadi Sinar Borneo Agung,” paparnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait aktifitas perusahaan yang sudah beroperasi sejak lama meskipun tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat, Merry membantah kalau perusahaannya beroperasi dan melakukan aktifitas. “Perusahaan kita tidak melakukan aktifitas apapun, yang sedang melakukan pembuatan kapal itu CV Bina Citra yang kita tunjuk sebagai kontraktor untuk melakukan pembuatan kapal yang sudah berjalan kurang lebih tiga tahun lamanya,” elaknya.

Di lain sisi, mengenai tudingan penyerobotan lahan yang disinyalir dilakukan oleh perusahaan Sinar Borneo Agung, Merry membantah keras bahwa lahan tersebut secara aturan dan resmi dimiliki oleh pihaknya dan bukan milik masyarakat setempat.

“Tidak ada sengketa apapun terhadap lahan tempat perusahaan beroperasi,” tegas Merry.

Menurutnya, perusahaan yang telah lama bergerak dibidang pengedokan kapal sekaligus pembuatan kapal tersebut telah menjadikan dua buah kapal. Namun kapalkapal besi tersebut bukan milik perusahaan, melainkan milik abangnya yang bernama Murtono dan bukan milik pihak perusahaan.

“Perusahaan saya tidak melakukan aktifitas apapun hingga saat ini. Hanya saja aktifitas yang terlihat kontraktor yang kami tunjuk untuk melakukan aktifitas pembuatan kapal dan jika ada yang melihat kapal yang bersandar, itu

kapal sedang bongkar muat. Bukan pembuatan kapal dan kapal itu bukan milik perusahaan, melainkan milik perorangan,” kata dia.

Saat disinggung terkait rencana pemanggilan Komisi I DPRD KKR terkait perizinan perusahaannya tersebut, Merry Teng enggan berkomentar serta tidak mau menjawab pertanyaan tersebut.

Berita sebelumnya, ketika Rakyat Kalbar berhasil mewawancarai Ketua RT/13, Dusun V, Desa Sungai Rengas, M. Asri menjelaskan, kala itu pada 4 Juni 2014, dirinya bersama perwakilan masyarakat dan perusahaan Sinar Borneo Agung telah membuat kesepatan resmi untuk mengizinkan perusahaan bergerak dibidang perkapalan tersebut beroperasi di wilayah Dusun V. Dengan No.129/RT.13/X/2014 yang berisikan enam poin yang telah disetujui dengan bubuhan tanda tangan semua stakeholder terkait.

“Namun seiring waktu berjalan, ternyata kesepatakan yang telah dibuat dan disetujui secara bersama-sama dengan pihak perusahaan, ternyata pihak perusahaan tidak menunjukan itikad baik untuk melaksanakan poin-poin kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama itu,” papar Asri.

Asri menambahkan, selang waktu kurang lebih empat bulan lamanya atas desakan warga setempat yang menilai perusahaan Sinar Borneo Agung tidak menepati janjinya sesuai dengan surat kesepakatan tersebut sehingga pihak RT yang diketuainya mengeluarkan kembali surat pernyataan yang berisikan mencabut izin lingkungan yang dimohonkan oleh saudari Merry Teng.

“Dengan pertimbangan semua itu maka warga bersama pihak RT mencabut izin lingkungan yang pernah dibuat dan sampai saat ini perusahaan tersebut beroperasi tanpa izin,” lugasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

100 Ton Beras Cadangan Bencana Sintang-RK. Perusahaan umum PT. Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Sintang menyimpan stok 100 ton beras sebagai cadangan untuk penanganan bencana. Pendistribusiannya menunggu instruksi pemerintah kabupaten sesuai kebutuhan.

Demikian diungkapkan Kepala Perum PT Bulog Subdrive Sintang, Nancy Savira, Senin (2/2).

Menurut Nancy, stok beras untuk penanganan bencana merupakan milik pemerintah. Bulog hanya bertugas menyimpan dan mendistribusikan. Penyalurannya bisa dilakukan jika sudah ada permintaan dari pemerintah. Bulog tidak dapat mengeluarkan jika tanpa ada perintah pihak yang berwenang.

Nanc y menambahkan, stok beras bencana dapat didistribusikan hanya untuk kebutuhan bantuan bencana. Banyak macam kategorinya. Antara lain banjir, longsor, kekeringan maupun kebakaran. Karena itu, stok berasnya dapat dipergunakan atau tidak sama sekali didistribusikan.

“Kalau memang bencana terjadi, pasti dikeluarkan,” lugasnya.

Ia menambahkan, pada 2015, stok beras cadangan bencana belum sama sekali didistribusikan. Stoknya masih utuh.

Kecuali pada akhir 2014 lalu.

Berasnya didistribusikan untuk membantu korban banjir.

Jumlah yang terpakai juga tidak keseluruhan.

“Hanya sekitar 20 ton,” paparnya. Nancy menambahkan, bila memang tidak terpakai, stok beras untuk penanganan bencana akan dikembalikan ke pemerintah.

Bulog hanya akan mengklaim pembayaran atas jumlah beras yang disalurkan. Sementara jatah tiap tahun memang dicadangkan 100 ton. Beras tersebut sepenuhnya bagi penanganan bencana. Bukan untuk bantuan beras bagi rakyat miskin (raskin).

“Kalau raskin berbeda. Bulog membagikan berdasarkan data yang diberikan pemerintah. Sifatnya rutin. Jika bencana tidak mengenal waktu. Bisa tenta-

tif kejadiannya. Maka beras yang dicadangkan untuk bencana di luar jatah raskin. Fungsi Bulog tetap sebagai pendistribusi. Baik saat bencana maupun untuk raskin,” ulasnya.

Menurutnya, pembagian kuota beras baik saat pendistribusian maupun raskin, bukan wewenang Bulog yang menentukan. Semua berdasar data yang diberikan pemerintah. Bulog hanya menyalurkan sesuai jumlah permintaan. “Penerima sudah ditentukan pemerintah.

Bulog tidak mengusulkan. Tapi mendistribusikan,” ujarnya. (din)

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Selasa, 3 Februari 2015

3

Kinerja PDAM dan PLN Ugal-ugalan Kabel dan Lubang Menganga Intai Warga Pontianak-RK. Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisna kesal melihat kinerja PLN dan PDAM yang terkesan ugal-ugalan. Kondisi ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja di enam kecamatan bersama jajaran di Kota Pontianak.

Pasalnya terdapat kabel serta pipa yang berada di badan jalan sehingga terjadi lubang besar dan belum ada tindaklanjut hingga saat ini.

“Di Jalan Karet persimpangan, yang jelas ada beberapa kecamatan antara pipa listrik sama PDAM. Itu sudah menyalahi aturan dan sebenarnya tidak boleh di jalan,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisna, Senin (2/1).

Seharusnya, lanjut Agus, dua instansi ini sebelum menjalankan proyek harus berkoordinasi sebelumnya terkait peletakan pipa supaya jangan sampai disimpan di tengah jalan hingga mengakibatkan proses pembangunan menjadi terhambat.

Koordinasi tersebut dapat saja dilakukan karena mengenai letak tempatnya supaya bisa disesuaikan.

“Bagaimana supaya ada koorperatifnya antara PU, PDAM dan PLN duduk satu meja. Jangan sampai barang itu jadi kendala untuk pembangunan di Kota Pontianak,” timpalnya.

Tak hanya di Kecamatan Pontianak Barat saja, lokasi lain seperti Pontianak Utara dan Timur juga ditemui kejadian serupa. Agus berpendapat, hal ini merupakan wanprestasi dari

Komisi B DPRD Kota Pontianak saat melihat lubang besar di Jalan Karet di Kecamatan Pontianak Barat. GUSNADI

pihak terkait dalam lemahnya koordinasi antara kedua instansi tersebut.

“Contohnya di daerah Budi Utomo, radiusnya kan ada aturan penanamannya. Ternyata hanya beberapa

sentimeter dari jalan. Begitu dilubangkan sudah mengenai kabel-kabel,” paparnya.

Proyek yang dinilainya hanya mementingkan pengerjaan saja. Dan

masyarakat menjadi korban, karena jalan poros yang kesehariannya dipergunakan masyarakat tersebut sewaktu-waktu bisa dan akan mengintai keselamatan masyarakat

Pemprov Kalbar Belum Terima Surat Edaran KDPDTT

Christiandi Sandjaya

Pontianak-RK. Pemerintah Provinsi Kalbar mengaku hingga saat ini belum menerima surat edaran dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) terkait terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tugas Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa

dan Kawasan Perdesaan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“Sampai saat ini belum ada surat edaran itu kita terima.

Nanti saya coba tanyakan juga soal surat edaran tersebut kepada Sekda,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya saat dihubungi melalui via selulernya, Senin (2/2).

Meskipun demikian, sam-

bung dia, Pemerintah Provinsi Kalbar tetap akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan perintah dalam isi surat edaran tersebut.

“Apa pun isi surat edaran dari Kementerian Desa itu tetap akan kita jalankan,” timpalnya.

Sementara itu, di singgung mengenai kepala daerah seluruh provinsi di Indonesia diminta agar mengkoordinasikan data pemerintah desa. Yang meliputi dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) ke KDPDTT sebagai syarat pemanfaatan dana desa yang akan dikucurkan pada April mendatang.

“Jika itu merupakan perintah maka segera mungkin Pemerintah Provinsi Kalbar akan melakukan koordinsi dengan SKPD terkait. Apalagi ini merupakan syarat untuk dikucurkannya dana desa yang nilainya mencapai Rp1 miliar itu,” timpalnya.

Wagub menyatakan, dana desa yang bakal dikucurkan pada April mendatang merupakaan bentuk pemerataan dalam pembangunan. Yang mana sesuai dengan yang

diamanatkan dalam UndangUndang Nomor: 6/2014 tentang UU Desa. Namun, jika mekanisme penggunaannya tidak tepat guna serta tidak tepat sasaran maka bisa berimplikasi secara hukum.

“Makanya pemer intah desa di Provinsi Kalbar jangan senang dulu ketika menerima aloksi dana desa yang begitu besar. Karena semua dana yang dikucurkan harus dipertanggungjawabkan.

Dengan proses pembangunan yang tepat sasaran dan tepat guna sehingga teman-teman di pemerintah desa tidak tersandung dan masuk ke dalam lingkaran hukum,” paparnya.

Wagub mengatakan, hingga saat ini pihaknya serius melakukan pembangunan di wilayah pedesaan melalui program-program Pemerintah Provinsi Kalbar dan kabupaten/kota di seantero Kalbar.

“Jika ditanya serius atau tidaknya, jelas kita serius dalam melakukan pembangunan. Intinya apa yang menjadi arahan dari KDPDTT itu akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalbar. Baik itu mekanisme pembangunan serta programprogram KDPDTT itu sendiri,” ujar wagub. (Adx)

terkait proyek asal-asalan tanpa perencanaan matang.

“Itu kalau kena pekerjannya mungkin tidak apa-apa, bagaimana kalau kena masyarakat? Saya minta instansi

terkait sebelum melaksanakan sesuatu harus koordinasi dulu sebelumnya,” lugasnya.

Terlebih, tambah Agus, proyek mendatang kedua instansi ini harus melakukakan koordinasi agar proyek ugal-ugalan asal jadi seperti ini tidak kembali terjadi lagi. Khususnya terhadap proyek-proyek besar seperti yang diprioritaskan Walikota Pontianak, Sutamidji di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur.

“Kita minta segi pembangunannya, tata ruangnya seperti apa, khususnya timur dan utara. Karena dalam program Sutarmidji bahwa Timur dan Utara akan diprioritaskan,” ulasnya.

Temuan dalam sidak di lapangan ini sudah dilaporkan dan diharapkan dapat dilakukan oleh dinas tersebut.

Dirinya tidak menginginkan proyek besar yang dikerjakan merugikan masyarakat atas pembiaran yang dilakukan.

Legislator Partai Golkar ini mendesak instansi terkait sesegera mungkin turun serta memeriksa ke lapangan dan secepatnya memperbaiki lubang tersebut agar tidak ada korban jiwa di masa mendatang.

“Ini sudah kita sampaikan hasil kerja ke Dinas Perhubungan, PU dan Cipta Karya. Ini demi kenyamanan bagi masyarakat di dua wilayah ini,” ujarnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Kabupaten Sambas Akan Bentuk BPBD Pontianak-RK. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Kalbar, TTA Nyarong memastikan, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Sambas akan memiliki BPBD di wilayahnya.

“Saya rasa tidak lama lagi BPBD di Sambas sudah ada. Karena dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar, hanya Sambas saja yang belum memiliki BPBD. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalbar,” ujar Nyarong, Senin (2/2).

Tak hanya itu, Nyarong menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sambas untuk segera membuat Perda sebelum BPBD itu didirikan. Karena, dengan adanya Perda maka jelas aturan mainnya.

“Saya harap, Pemkab Sambas juga serius dalam pembentukan BPBD. Karena dari hasil rakor semua unsur baik legislatif dan eksekutif Sambas menyetujui semua pembentukan BPBD,” paparnya.

Kehadiran BPBD di Kabupaten Sambas sudah seharusnya ada sejak dulu.

Sebab, Nyarong menambahkan, banyak sekali potensi bencana yang bakal terjadi di wilayah Sambas.

“Di Sambas potensi bencana, seperti longsor, puting beliung, banjir, asap dan

terlebih lagi konflik sosial,” timpalnya.

Nyarong menambahkan, dengan dibentuknya BPBD maka segala bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sambas setidaknya bisa ditanggulangi secepat mungkin.

“Meskipun tidak bisa mencegah bencana alam, tetapi kita harus bisa menanggulangi para korban bencana untuk dilakukan proses evakuasi. Karena itu sudah menjadi bagian dari tugas BPBD,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Nyarong mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas untuk tanggap ketika terjadi persoalan asap di wilayahnya.

Karena, sesuai arahan Presiden Jokowi saat berkunjung ke wilayah Kalbar bahwa pemerintah diberikan target untuk menyelesaikan persoalan asap di Kalbar.

“Presiden menilai Provinsi Kalbar termasuk penyumbang masalah asap terbesar. Nah, untuk itulah saya minta kepada Pemkab Sambas untuk dapat sedini mungkin tanggap dalam persoalan asap. Jika memang ada oknum perusahaan atau pun lainnya dengan sengaja membakar lahan maupun hutan maka saya harap cepat ditindak oknum tersebut. Persoalan asap bukan lagi persoalan biasa, melainkan sudah menjadi atensi untuk diselesaikan,” lugasnya. (Adx)

Budaya Ucapan Terima Kasih di Pernikahan Pontianak-RK. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Barat, Moh Zaini menegaskan, penghulu nikah supaya jangan minta dan menentukan tarif nikah di luar ketentuan yang berlaku. Pasalnya hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 terkait larangan menerima hadiah yang digolongkan gratifikasi dalam sebuah pernikahan.

Namun pemberian tersebut tidak dapat dihindarkan dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

Terlebih hal tersebut merupakan tradisi sekaligus merupakan ucapan terima kasih masyarakat atas pelayanan memuaskan yang diberikan petugas.

“Budaya masyarakat kita beda dengan yang lain. Ucapan terima kasih itu sudah memasyarakat. Mereka mengundang dan dilayani dengan baik. Puas dan mereka memberikan hadiah. Hadiah itu kalau menurut syariat Islam tidak bertentangan.

Hukum positif saja yang melarang,”

ujar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Barat, Moh Zaini, Senin (2/1).

Meskipun Undang-undang mengatur tidak memperbolehkan menerima segala macam bentuk pemberian masyarakat yang melakukan pernikahan, Kepala KUA Pontianak Barat ini menegaskan, supaya penghulu di jajarannya mentaati segala aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau saya berpendapat, kalau mau bersedekah dan beramal jadinya susah. Jadi kalau UU anti korupsi seperti itu, ya kita turuti sesuai ketentuan yang berlaku, karena kita berada di negara hukum dan harus taat hukum,” ujarnya.

Namun, lanjut Zaini, di sisi lain petugas harus memahami niat baik masyarakat, karena sudah menjadi kebiasaan dan sebagai bentuk sedekah masyarakat. Dirinya tidak melarang hal itu asalkan jangan ada penentuan target atau minta dari orang yang melangsungkan pernikahan. Terlebih jika antara satu sama

lain adanya pemberatan.

“Kalau masyarakat masih mau memberi juga, kita harus memahami juga hati ikhlasnya. Saya kalau masuk ke pedalaman lagi musim buah durian atau langsat, lalu tahu-tahunya di motor saya sudah banyak buah itu. Ini juga merupakan gratifikasi juga. Bagaiaman anda diundang di luar jam kerja/kantor orang memberikan terima kasih dan kita tolak, bagaimana?,” ujarnya.

Zaini berpendapat, “Kita taat dengan aturan itu, tapi jangan sampai kita menentukan sekian. Itu yang tidak boleh. Yang diminta Kementerian Agama kalau ada pungutan di luar itu, harus dilaporkan. Karena ada yang diberatkan. Kalau di sini ikhlas satu sama lain, itu terserah yang bersangkutan. Jangan kita yang memasang standar. Itu yang tidak boleh,” lugasnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Zaini menjelaskan, pembiayaan terkait pernikahan bukan disetorkan ke pihaknya, melainkan ke Disdukcapil

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Kota Pontianak yang kemudian disetorkan kembali ke negara.

“Disdukcapil langung menyetor biayanya ke bank. Kita jadi lebih aman dan enak. Di luar jam kantor/kerja itu biayanya Rp600 ribu, tapi kalau nikah di kantor, itu tidak ada biaya atau setor kas negaranya.

Cuma tidak bisa dihari libur,” jelasnya.

Terkait melangsungkan pernikahan di luar jam kerja, Zaini menyatakan setoran uang Rp600 ribu tersebut sudah inklut untuk transportasi penghulu yang menikahkan.

Jadi wajar saja masyarakat tidak lagi memberikan jasa berbentuk apapun.

“Kalau nikah di luar kantor, penghulunya saya wanti-wanti karena Rp600 ribu itu sudah termasuk uang transportasinya. Saya imbau pada penghulu, bekerjalah sesuai aturan yang berlaku. Karena saya yakin Allah SWT tidak akan pernah salah dalam pembagian rizkinya,” paparnya. (agn)

Moh Zaini. Gusnadi

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Selasa, 3 Februari 2015

4

2016, Hotel Bintang Tiga Akan Hiasi Pontianak Pontianak-RK. Investasi sektor jasa di Kota Pontianak kian berkembang pesat. Bahkan, pada akhir tahun 2016, diperkirakan jumlah kamar hotel berbintang tiga ke atas sebanyak 5 ribu kamar hotel akan tersedia di kota yang berjuluk Kota Khatulistiwa ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sangat mendukung sekaligus mengajak para investor untuk membangun Kota Pontianak. Walikota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, sebagai kota jasa, Pontianak harus dikembangkan dengan melihat infrastruktur penunjang. Salah satunya jumlah kamar hotel bintang tiga ke atas.

“Supaya kegiatan atau even berskala nasional maupun internasional bisa digelar di Pontianak. Itu sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan kegiatan yang berskala nasional,” ujar Walikota Pontianak, Sutarmidji saat meresmikan Hotel Golden Tulip Essential di Jalan Teuku Umar Pontianak, Senin (2/1).

VALAS

Senin, 2 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,926.56 14,443.74 3,517.22 3,396.49 9,438.73 12,764.00

9,819.44 14,297.63 3,479.07 3,360.64 9,337.18 12,636.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Pembangunan sektor perhotelan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana lainnya. Untuk penyediaan air bersih, saat ini Pemkot Pontianak tengah menambah kapasitas air bersih sebanyak 2.450 liter per detik yang ditargetkan terealisasi akhir 2016.

“Jadi bisa menjawab untuk kebutuhan 10 tahun yang akan datang,” ucapnya.

Kendati demikian, para investor yang hendak berinvestasi di Kota Pontianak terbentur pada pasokan listrik yang terbatas. Karenanya, ia mendukung program dari pemerintah pusat yang berencana meningkatkan kapasitas listrik yang memadai.

“Pasokan listrik 200–300 megawatt masih belum cukup. Apalagi sekarang di kawasan GOR akan ada hotel bintang lima, mall, rumah sakit, apartemen.

IMB-nya sudah kita keluarkan dan mudah-mudahan pembangunannya cepat. Semua itu kan butuh pasokan listrik. Nah, listrik ini bukan kapasitas Pemkot

menyiapkannya,” timpalnya.

Namun, apabila rencana pemerintah pusat itu masih lama realisasinya. Sutarmidji berpendapat, sebagai alternatif bisa saja pasokan listrik itu dibeli dari negara tetangga Malaysia. Sepanjang harganya murah dengan catatan pembangunan penyediaan pasokan listrik di Kota Pontianak tetap dibangun.

“Itu tidak masalah. Jangan bicara harga diri.

Itu sah-sah saja sepanjang harganya lebih murah.

Tetapi dengan catatan kita akan tetap membangun untuk penyediaan pasokan listrik di Kota Pontianak,” lugasnya.

Dari sisi infrastruktur, Sutarmidji menilai, tidak ada masalah lantaran pembangunan Kota Pontianak sudah cukup baik. Demikian juga dengan tenaga kerja sektor perhotelan yang saat ini sedang dikembangkan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan perhotelan, perguruan-perguruan tinggi dan lainnya.

Redenominasi Rupiah Tunggu Ekonomi Stabil Pontianak-RK. Rencana penyederhanaan mata uang rupiah atau redenominasi dipandang perlu segera dilakukan. Namun, kebijakan itu perlu menunggu momen yang tepat.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menyatakan, penyederhanaan rupiah tidak boleh dilakukan terburuburu. Sebab, berbagai tahapan harus dilalui supaya tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang tidak diinginkan.

“Ada proses yang harus dilakukan. Karena ini bukan masalah yang sederhana. Harus dilakukan di waktu yang tepat, saat ekonomi sedang stabil. Redominasi dilakukan saat inflasi rendah, defisit APBN dan neraca ekspor impor baik serta indikator ekonomi stabil lainnya,” katanya saat berkunjung ke Pontianak, Minggu (1/2).

Selain itu, lanjut Mirza, harus ada masa transisi untuk sosialisasi dan pembiasaan bagi masyarakat. Masa transisi redenominasi membutuhkan waktu tidak sebentar. Sebab, masyarakat mesti diberikan sosialisasi yang

“Nanti juga ada pelatihan-pelatihan khusus untuk sektor perhotelan,” ulasnya.

Tak hanya sektor perhotelan, Walikota Sutarmidji juga mengajak para investor untuk membangun kondotel atau apartemen di Kota Pontianak. Alhasil, ajakannya itu sudah mendapat respon dari dua hingga tiga investor yang telah menyiapkan lahan untuk membangun apartemen.

Sementara itu, General Manager (GM) Golden Tulip Essential, Franco Ray menyatakan, hotel ini merupakan hotel ketiga di Indonesia dari Grup Golden Tulip. Hotel berkonsep “The best F&B outlets to be seen” ini memberikan pelayanan kepada para tamu dengan standar internasional yang dipadukan dengan tradisi dan budaya Pontianak.

“Tim kami yang ramah dan profesional akan memberikan pengalaman menginap, bersantap dan bersantai yang nyaman dan modern,” paparnya. (agn)

MPR Anggap MEA Matikan Rakyat Kecil

cukup sehingga perubahan tersebut segera diketahui.

“Makanya akan dilakukan persiapan-persiapan dalam menghadapi masa transisi ini. Paling tidak masa transisi ini dilaksanakan sekurangkurangnya lima tahun. Agar masyarakat paham apa yang sedang terjadi,” ulasnya.

Sebelum masa transisi, kata dia, redenominasi harus diundangkan. Mirza menyebut Bank Indonesia tidak bisa memastikan kapan undang-undang untuk penyederhanaan rupiah itu keluar.

Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah serius untuk melakukan redenominasi rupiah.

Saat ini di DPR sudah dibentuk panitia khusus dan BI selaku bank sentral juga kerap mengadakan diskusi.

“Kalau kita bandingkan dengan mata uang negara lain, rupiah ini terlalu banyak nolnya.

Hal ini membingungkan. Tetapi yang akan kita lakukan bukan pemangkasan nilai mata uang, tetapi hanya penyederhanaan. Selain itu juga untuk efisiensi,” ulasnya. (jpnn)

Jakarta-RK. Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta Odang menyatakan, secara ekonomi, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di penghujung 2015 tidak menguntungkan Indonesia.

“Sebagai pengusaha dan pimpinan lembaga negara, saya menyatakan MEA betul-betul tidak menguntungkan ekonomi Indonesia. Menghitungnya mudah, pangsa pasar kita 240 juta lebih penduduk yang akan diserang oleh produk negara-negara Asean,” ujar Oesman Sapta Odang, Senin (2/2).

Sementara produk-produk Indonesia, lanjutnya, belum siap masuk pasar negara-negara Asean. Pasalnya, masing-masing jumlah penduduknya tidak lebih dari 25 juta.

Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD itu mengingatkan, jika semua pasar boleh dimasuki MEA, yang akan tergusur nantinya adalah rakyat kecil. Selama ini mereka hidup dari pasar-pasar tradisional tingkat kecamatan.

“Kasihan rakyat kecil kalau MEA sampai merambah pasar di tingkatan kecamatan yang selama ini jadi sumber kehidupan rakyat kecil,” ulasnya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan

Sms Warga Banyak Pakar

Setiap Polisi sebenarnya mengetahui tugasnya apa? Kalau Polisi mengetahui tugasnya tentu tak perlu ada KPK. Apa sebab demikian? Untuk memberantas kejahatan salah satu tugas Polisi. Selain menjaga keamanan antar penduduk dan banyak lagi yang lain.

Untuk menjadi Kapolri, mengapa BG tak ngerti-ngerti apa itu sogokan dan gratifikasi. Kalau ada sogokan atau gratifikasi boleh diterima, tapi harus masuk kas negara uangnya. Karena Polisi itu pegawai pemerintah dan dibiayai negara seumur hidupnya. Ia ndak perlu mengkhawatirkan hidup atas pembiayaan, makanya kalau ada sogokan harus masuk kas negara. Kalau diterima masuk rekening sendiri itu artinya korupsi. Seorang Polisi yang ndak tahu itu seperti BG tak boleh jadi Kapolri. Hendaknya Presiden Joko Widodo tak boleh melantiknya.

081348005786 28-1-2015

13.25

Rakyat bingung. Saya rakyat kecil bangga dengan negara tirai bambu ( RRT ) disana korupsi tak sampai Rp 100 jutaan dihukum mati. Tanah Arab potong tangan di xxx ?.

085386065071 29-1-2015

16.49

Begitu negara dalam keadaan darurat, banyak bermunculan para tokoh, pakar, pengamat dan lain sebagainya. Jika di negara ini banyak pakar, tentu tidak akan terjadi para petinggi negara saling bercakar. Anehnya, jika para pakar didudukkan selaku pejabat negara, pakar akan menjadi pencakar. Tak ubah seperti elang akan menyambar dan mencakar tatkala akan lapar!

Akibatnya, tidak sedikit rakyat terkapar terlantar, karena keuangan negara dihodar para makelar. Tak ubahnya seperti ular sedang lapar. Begitu saat Pilpres, Pilgub, Pilbup/Pilwako dan Pileg. Bermunculan para tokoh, tokoh menokoh dan menokohkan diri agar dapat gelar tokoh.

Selain itu, juga bermunculan para pemuka. Yang jelas adalah cari muka agar bisa mendapatkan jatah? Jatah yang direbut, tatkala para yang didukung maupun pendukung adalah berada pada situasi sama-sama mabuk. Mabuk kekuasaan dan mabuk meminta perhatian. Waduh, semuanya jadi mabuk? Kicauan Bung Keto Hulu Sungai.

081288673500 31-1-2015

17.57

Tindak Tegas Dipercepat selamatkan bumi Ibu Pertiwi Indonesia tanah air beta. Mana big bos, sutradara y perusak lingkungan dan pengedar mercury? Mana penerapan UU Minerba dan UU Nomor 18 Tahun 2013? Bagaimana perkembangan kasuskasus tersebut? Tolong ditindak tegas kinerja Polri di Kalbar, karena ilegal mining dan logging masih ada!

085245147046 31-1-2015

00.59

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Selasa, 3 Februari 2015

5

Gara-gara Masalah Sepele Revisi UU Pilkada Ngadat

Kubu Agung: Sebaiknya Sengketa Diselesaikan di Mahkamah Partai Dulu Jakarta-RK. Pengurus DPP Partai Golkar versi Munas IX Jakarta membantah gugatan yang diajukan Tim Pembela Partai Golkar (TPPG) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan majelis hakim atas gugatan keabsahan pelaksanaan Munas IX Bali dan kepengurusan DPP Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) adalah dinyatakan NO (Niet Onvankelijk) atau tidak dapat diterima.

“Artinya, majelis hakim menilai sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan selayaknya diselesaikan terlebih dulu di partai melalui mahkamah partai,” ujar Ketua Bidang Hukum Golkar Lauren Siburian dalam jumpa pers di kantor DPP, Slipi, Jakarta, Senin (2/2).

Menurutnya, majelis hakim PN Jakpus berpendapat agar sebelum diajukan gugatan, dualisme kepengurusan di tubuh Golkar dapat diselesaikan terlebih dulu melalui proses di mahkamah partai.

Majelis hakim juga menunjuk Mahkamah Partai Golkar untuk membuat kesimpulan yakni Muladi sebagai ketua dengan anggotanya Jasri Marin, Andi Mattalata, Natabaya, dan Aulia Rahman.

“Selanjutnya biarlah mahkamah partai yang bersidang mengambil sikap sehubungan perselisihan antara kepengurusan Munas Bali dan Munas Jakarta,” jelas Lauren.

“Kita berharap agar mahkamah partai mengambil sikap yang kita inginkan bersama yaitu bersifat final,” tegasnya. (jpnn)

Presiden Bertemu Pimpinan DPR

Fahri Ingatkan Jokowi: Jangan Salah Langkah Jakarta-RK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu pimpinan DPR di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Rapat konsultasi ini kemungkinan besar juga akan menyinggung soal polemik pelantikan Kapolri yang masih mengambang hingga saat ini.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto, meski membenarkan rencana pertemuan, enggan membeber detil topik yang akan dibicarakan. “Belum tahu materinya apa,” kata Tedjo, saat dihubungi, kemarin.

Permintaan melakukan rapat konsultasi dengan presiden sebenarnya sudah diajukan pimpinan Komisi III DPR, sejak pertengahan Januari 2015 lalu. Mereka ingin mempertanyakan alasan tak kunjung dilantiknya calon Kapolri ajuan presiden yang sudah disetujui dewan.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan kalau salah satu materi pembahasan di rapat konsultasi kali ini adalah terkait rencana pergantian Kapolri.

Politisi PKS itu menyatakan, pembicaraan menyangkut hal tersebut akan lebih diarahkan pada pembahasan seputar sistem ketatanegaraan.

“Kami tidak akan bicara tentang orang per orang, tapi fokus kami bagaimana sama-sama memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya,” kata Fahri.

Di parlemen, aspirasi mainstream yang berkembang menginginkan agar Budi Gunawan segera bisa dilantik sebagai kapolri. Hal itu menjadi konsekuensi logis berdasar UU Polri. “Ada kekhawatiran, presiden tidak melaksanakannya dengan baik,” imbuh Fahri.

Dia kemudian membeber kalau semua tahapan perundangan terkait pergantian kapolri telah dilalui.

Mulai dari pengajuan nama calon dari presiden berdasar masukan dari Kompolnas, hingga persetujuan dari DPR. “Kami tidak ingin ada salah langkah, poin-poin yang dihadapi presiden (sesuai ketentuan UU) cukup mendasar,” ingat Fahri kembali.

Selain soal Kapolri, beberapa poin lain rencananya juga akan dibahas di dalam pertemuan konsultasi.

Diantaranya, soal pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

“Agenda revisi UU Pilkada dan UU Pemerintah juga akan disinggung,” beber Fahri. (rmol)

Ilustrasi penghitungan perolehan suara di Pilkada.JPNN

Jakarta-RK. Hasrat DPR dan pemerintah ngebut pembahasan revisi UU Pilkada terhambat persoalan sepele.

Sebab, hingga saat ini, UU yang sebelumnya merupakan perppu peninggalan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belum masuk lembaran negara. Dampaknya, DPR belum bisa mengambil keputusan atas revisi tersebut.

“Revisi itu harus menunggu undangundang diundangkan dahulu. Sementara sampai sekarang nomor UU itu belum ada,” kata anggota Komisi II DPR Saan

Mustopa, kemarin. Sesuai dengan perundang-undangan, UU menjadi sah dan berlaku setelah diberi nomor dan tahun di lembaran negara RI, berita negara RI, serta nomor pada tambahan lembaran negara dan tambahan berita negara RI. Tanpa nomor dari UU Pilkada ataupun UU Pemerintah Daerah yang juga akan direvisi terbatas, DPR tidak bisa mengambil keputusan untuk melakukan revisi.

“Kalau (UU) itu belum diberi nomor, kita mau membahas apa. Bahwa ia sudah menjadi UU ketika sudah ada nomornya

dan menyebutkan tentang apa,” tambah Saan.

Kendala lain, kata Saan, adalah pembahasan untuk menetapkan revisi yang tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab, DPR harus menunggu surat presiden (surpres) yang merupakan penugasan presiden kepada menteri terkait untuk melakukan pembahasan.

Sudah Teken Presiden Joko Widodo telah menandatangi UU Pilkada yang baru disahkan DPR RI. Demikian diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pra-

tikno kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

“Sudah, Presiden sudah tanda tangani pa gi ini tentang Pilkada UU-nya nomor 1 dan Pimpinan Daerah UU-nya nomor 2,” jelasnya. Selain ditandatangani, Sesneg juga telah memberi nomor dan lembaran negara. UU akan dikembalikan ke DPR dan Kemenkumham untuk diratifikasi.

“Yang jelas sudah diberi nomor dan lembaran negara. Karena itu kita segera kembalikan ke DPR. Paling tidak sore ini atau paling lambat besok pagi sampai ke Menkumham,” tandas Pratikno. (jpnn)

Sengketa Golkar, Kubu Ical Menang di PN Jakpus Jakarta-RK. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/2) mengabulkan eksepsi tergugat Aburizal Bakrie (Ical), dalam sengketa kepengurusan Partai Golongan Karya. Dengan ‘dimenangkannya’ Ical, PN Jakpus tidak berwenang lagi menggelar pengadilan gugatan dari kubu Agung Laksono.

Hal ini diungkap kuasa hukum kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra melalui akun twitternya, @Yusrilihza_Mhd, Senin (2/2) sore. “Para kuasa hukum mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif bhw PN Jakpus tdk berwenang mengadili gugatan Agung Laksono dkk,” tulis Yusril.

Dijelaskannya, seluruh argumen kuasa hukum Aburizal Bakrie dkk diterima majelis hakim, bahwa PN Jakpus tidak berwenang mengadili gugatan Agung

Laksono dkk. “Sebab berdasarkan ps (pasal) 32 jo ps 33 UU Parpol, perkara perselisihan parpol harus diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai,” imbuh Yusril.

Majelis hakim menolak dalil penggugat, bahwa penyelesaian internal dianggap telah dilakukan dengan adanya pernyataan Prof Muladi bahwa Munas Bali adalah sah dan Munas Ancol tidak sah.

“Dg statemen Muladi tsb penggugat menganggap membawa masalah ke mahkamah partai tdk perlu lagi. Hakim berpendapat bhw statemen Prof Muladi tsb tdk bisa dianggap sbg putusan mahkamah partai, meski Muladi adalah ketua mahkamah partai,” jelas Yusril.

Dengan putusan tidak berwenang mengadili tersebut, hakim pun bertanya kepada kuasa hukum Agung Laksono cs

Yusril Ihza Mahendra. JPNN

apakah akan menerima atau akan kasasi ke MA. “Kuasa hukum Agung Laksono katakan akan konsultasi dulu dg kliennya.

Mrk diberi kesempatan 14 hari utk menyatakan sikap,” bunyi cuitan Yusril.

Dengan putusan ini, kubu Ical kata Yusril akan lebih fokus menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. “Di

PN jakbar, DPP golkar yg dipimpin Aburizal dan idrus menggugat keabsahan keberadaan Tim Penyelamat Partai Golkar. Menggugat keabsahan Munas Ancol dan menggugat keabsahan hasilnya yakni menetapkan Agung Laksono sbg ketum Partai golkar tandingan,” pungkas Yusril. (jpnn)

Iklan Baris & Paket Murah BURSA IKLAN BARIS Harian

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN :

HUB: BANG ABU

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

EKO SERVICE

SEDOT WC

(0561)768677

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

7089235 (0561) 768677 HUBUNGI:

HUB TELP.

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Di KORAN & WEBSITE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan Ucapan Algojo ISIS Sebelum Membunuh Jurnalis Jepang lalu justru bertujuan untuk menyelamatkan Yukawa yang merupakan kenalannya. Tidak disangka, pria yang memiliki putri berusia 5 bulan tersebut ikut menjadi sandera.

Pemenggalan itu langsung direspons Seorang warga Tokyo yang membawa foto Kenji Goto dengan kutukan bermeneteskan air mata saat mengikuti aksi damai di bagai pihak. Termadepan kantor PM Jepang Shinzo Abe di Tokyo, Jepang suk Presiden Amerika Serikat (AS) Barack (1/2). Foto: Reuters/ Toru Hanai/jpnn Obama dan Sekjen TOKYORK. Militan Islamic State PBB Ban Ki-moon. Abe menyebut tin(IS) atau yang biasa disebut dengan dakan ISIS tersebut sebagai perbuatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang tercela dan mengerikan. Abe juga kembali memenggal tawanan tera- menegaskan bahwa dirinya tidak akan khir Jepang, yaitu Kenji Goto, Sabtu memaafkan tindakan para teroris itu. ’’Kami akan bekerja sama dengan ko(31/1).

Seminggu sebelumnya, tepatnya munitas internasional untuk membuat pada Sabtu (24/1), ISIS juga menebas mereka (ISIS, Red) membayar segala kejahatan yang telah dilakukan,’’ tegas Haruna Yukawa.

Video pemenggalan berdurasi 67 Abe. Sejak awal insiden, pemerintah Jedetik yang dilansir media Al Furqan ini diberi judul Pesan untuk Jepang. Al pang berusaha menggunakan segala Furqan merupakan salah satu media cara untuk menyelamatkan kedua sanmilik kelompok militan tersebut. Sama dera. Sabtu lalu mereka bahkan bekerja dengan video ISIS lainnya, Goto yang sama dengan Jordania untuk tukar merupakan jurnalis lepas berlutut dan tahanan agar Goto dibebaskan. ISIS mengenakan baju oranye seperti tah- juga menyandera pilot asal Jordania Maaz Al Kassasbeh. anan di penjara Guantanamo.

Mereka meminta tersangka teroris Pemenggalan itu dilakukan di tengah padang pasir. Lewat rekaman Sajida Al Rishawi. ’’Pemerintah telah suara, si algojo ISIS diperkirakan orang bekerja denggan sekuat tenaga untuk masalah ini. Saya sangat menyesali yang sama. Dia diberi julukan John.

“Abe (Perdana Menteri Jepang Shinzo bahwa inilah hasilnya,’’ kata Abe. Sejatinya Jepang tidak ikut dalam Abe, Red), karena keputusanmu yang gegabah dengan ambil bagian dalam kampanye militer melawan ISIS di perang yang tidak bisa dimenangkan, bawah komando AS. Namun, beberapa pisau ini tidak hanya akan memenggal waktu lalu Jepang menyatakan bakal Kenji, tapi juga bakal mengakibatkan mengucurkan dana bantuan kemapembunuhan masal bagi wargamu di nusiaan USD 200 juta (Rp 2,5 triliun) mana pun kami temukan mereka,’’ ujar untuk wilayah Timur Tengah yang telah dihancurkan ISIS. John sebelum memenggal Goto.

Karena itulah, ISIS berang dan me’’Jadi, mari memulai mimpi buruk untuk Jepang,’’ tambah pria yang mun- minta uang tebusan bagi Yukawa dan cul di enam video ISIS sebelumnya Goto dalam jumlah yang sama besar.

Abe menjelaskan bahwa bantuan tersebut.

Kematian Goto itu sungguh miris. tersebut tetap dikucurkan meski ISIS Sebab, dia pergi ke Syria Oktober tahun terus mengancam. (jpnn)

Rakyat Kalbar Selasa, 3 Februari 2015

Ibiza-RK. Jika sudah lama mendambakan jodoh dan akhirnya tiba di pelupuk mata, jangan kelewat girang. Bisa-bisa, nyawa yang menjadi taruhannya.

Dimitrina Dimitrova, 29, perempuan asal Bulgaria, terbang ke Spanyol untuk bertemu kekasihnya. Si pria memang tinggal dan bekerja di Spanyol. Keduanya lantas memutuskan untuk berlibur di Ibiza, pulau di Mediterania, Spanyol. Pantainya yang indah dengan tebing-tebing curam membuat kencan mereka kian romantis.

Di situ si pria lantas melamar Dimitrova. Dia pun gembira bukan kepalang. Dia melompat-lompat kegirangan. Namun, beberapa detik kemudian perempuan malang tersebut kehilangan keseimbangan dan… bruk! Dimitrova terjatuh dari tebing curam setinggi sekitar 20 meter.

Selain luka-luka, Dimitrova mengalami serangan jantung setelahnya dan akhirnya meninggal. “Semua bukti kematian menunjukkan kejadian yang sangat tragis,” kata petugas setempat. (jpnn)

6

Terlalu Girang Dilamar Nyemplung ke Jurang

Masyarakat Indonesia di Queensland Tolak Calon Kapolri Bermasalah Hukum Queensland-RK. Hiruk-pikuk terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang berstatus tersangka turut menjadi perhatian serius dari para mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Australia. Mereka mendesak Presiden dan DPR untuk mencabut kembali keputusannya dan hanya memilih serta melantik calon Kapolri yang berintegritas, bebas dari masalah hukum, dan mendukung terlaksananya amanat reformasi dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, mereka juga memberikan dukungan untuk penguatan KPK sebagai ujung tombak lembaga pemberantasan korupsi dan menolak segala upaya pelemahan terhadap KPK serta mendukung KPK dan Polri yang bebas dari intervensi kepentingan politik.

Demikian beberapa butir pernyataan sikap bersama yang disampaikan oleh Komunitas Peduli Demokrasi dan Anti-Korupsi (Koperasi) di negara bagian Queensland, Australia pada Sabtu (31/1/2015) di kota Brisbane yang diterima oleh ABC Australia Plus Indonesia.

Pernyataan sikap tersebut dilahirkan setelah digelarnya Diskusi Terbuka dengan tema “Polemik KPK-Polri: Quo Vadis Pemberantasan Korupsi?” oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia di University of Queensland (PPIA UQ) dengan menghadirkan Pan Mohamad Faiz dan Noel Pranoto sebagai pembicara.

“Kisruh yang terjadi sekarang ini berawal dari pencalonan Kapolri oleh Presiden yang di tengah prosesnya ditetapkan menjadi tersangka oleh

KPK. Ironisnya, permasalahan menjadi semakin pelik ketika DPR menyetujui pencalonan tersebut dengan dalih mekanisme prosedural pencalonan”, jelas Faiz, kandidat Doktor Hukum Tata Negara dari University of Queensland yang juga mantan Ketua Umum PPI Australia.

Sementara itu, Noel Pranoto menguraikan bahwa KPK kerap dilanda konflik dengan lembaga penegak hukum lain dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana juga terjadi di negaranegara lain. Salah satu konflik tersebut berujung pada upaya kriminalisasi yang melemahkan KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang besar.

“Ke depan perlu dipikirkan penguatan KPK agar tidak mudah dikriminalisasi saat menuntaskan perkara korupsi. Bentuknya bisa impunitas terbatas atau persetujuan Presiden sebelum Komisionernya dijadikan tersangka”, urai Noel, mantan aktivis 98 yang telah sembilan tahun tinggal di Australia sebagai tenaga profesional.

Saat ini, salah satu Komisioner KPK Bambang Widjajanto memang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Sedangkan, seluruh Komisioner KPK lainnya secara berturutturut juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk kasus yang berbeda-beda. Menanggapi situasi ini, banyak masyarakat yang berharap kepada Presiden Jokowi agar mengambil langkah strategis guna menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Presiden Jokowi harus segera mengambil

keputusan yang tegas dan tepat terkait polemik KPK dan Polri. Jangan sampai ada penundaan lagi yang bisa semakin memperkeruh situasi seperti sekarang ini”, ungkap Fiona Suwana, mahasiswi bidang Media and Communication di Queensland University of Technology (QUT) yang menjadi salah satu peserta diskusi terbuka.

Hal yang diungkapkan oleh Fiona tersebut senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Demokrasi dan Anti-Korupsi, Queensland, Australia, terhadap lebih dari 175 mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Australia. Sebanyak 82% responden mengatakan Presiden harus segera turun tangan secara langsung guna menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.

Hasil survei juga memperlihatkan bahwa 83% responden meyakini adanya upaya pelemahan secara sistematis terhadap KPK oleh oknumoknum tertentu dan 72% responden mengatakan Presiden seharusnya membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan segera mencari calon penggantinya.

“Karena pencalonan BG sebagai Kapolri adalah akar dari konflik KPK dan Polri, Presiden seyogianya segera membatalkan pencalonannya dan mengganti dengan nama calon Kapolri lain yang bersih dan berintegritas. Presiden harus memastikan agenda pemberantasan korupsi dapat terus berjalan dengan baik,” jelas Faisal Rizal, Ketua PPI Australia di University of Queensland (UQISA).

Catatan Polisi.............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Pontianak Kota, pelapor atas nama Windhu Putra. Pada 20 Maret 2014, TKP Jalan Tani Makmur, Pontianak Selatan, pelapor atas nama Rora Fitriani dan 23 April 2014, TKP Jalan Perdamaian, pelapor atas nama Sart Sari Simamora. Kemudian 24 April 2014, TKP Jalan Trans Kalimantan, Kubu Raya, pelapor atas nama Idawati.

Kejahatan lainnya yang dilakukan Jais bersama rekan-rekannya terjadi pada 25 Mei 2014, TKP Jalan Parit H Husein, Gang Asoka nomor 99, Pontianak Tenggara, pelapor atas nama Nurman Suryanto. Kemudian 4 Agustus 2014, TKP Jalan Tanjungpura nomor 36, Pontianak Selatan, pelapor atas nama Susanto.

Masih di hari yang sama, 4 Agustus 2014, TKP Jalan Tanjungpura nomor 353, Pontianak Selatan, pelapor atas nama Jimmy Sutjanto.

Kemudian 16 Agustus 2014, TKP Jalan Nusa Indah II, Blok BB, nomor 11, Pontianak Kota, pelapor atas nama Musa.

Pada bulan berikutnya, 1 September 2014, TKP Jalan Tanjungpura, Pontianak Selatan, pelapor atas nama Katarina Heny. Kemudian 22 September 2014, TKP Jalan Hijas (toko Ponsel), Pontianak Selatan, pelapor atas nama Dance. Pada 4 Oktober 2014,

TKP Jalan AR Hakim, pelapor atas nama Nadhia Garsinia dan 22 Oktober 2014, TKP Kompleks Untan, pelapor atas nama Rinto.

Sebelumnya 13 Oktober 2014, TKP Jalan Raya Sungai Kakap, Kubu Raya, pelapor atas nama Zainudin.

Kemudian pada 29 November 2014, TKP Jalan Perdana, Pontianak Tenggara, pelapor atas nama Amin Surijono. Tanggal 1 Desember 2014, TKP Jalan Budi Karya, Pontianak Selatan, pelapor atas nama Erwin Oscar Haris. Masih di bulan Desember 2014, TKP Jalan Purnama, Pontianak Selatan, pelapor atas nama Aina. Dan 24 Januari 2015, TKP Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, pelapor atas nama Utin Mimilia. Terakhir, pada 24 Januari 2015, TKP Jalan Podomoro Gang Suka Mulya, Pontianak Kota, pelapor atas nama Ngadi.

Polisi memperlihatkan barang bukti hasil kejahatan komplotan Jais Cs usai merampok di Jalan KHA Dahlan, Gang Ruper 1, nomor 55, Pontianak Kota dengan pelapor atas nama Endang Daniah. Sebuah brankas yang terlihat bercak darah dan kunci rusak, sehingga tidak dapat dibuka guna mengetahui isinya. Satu unit laptop merek Fujitshu. Sepucuk senjata

api rakitan jenis revolver berikut amunisinya.

Sebilah celurit dan dua linggis warna biru.

Barang bukti yang ikut disita di kediaman Jais di Jalan Tanjungpura, Gang Kamboja Baru, Pontianak Selatan berupa TV LCD I merek Toshiba 32 inc, TV monitor merek Philips 14 inc, PS2 warna merah, Sound Bazzoka merek JBL, kipas angin AC merek Sharp, dua kipas angin merek Sanex dan regency, tiga ampli player merek Sansui, Mater Channel dan Yamaha. Power Sound System merek Lotus Art, Equalizer merek Sounderman, speaker salon merek ACR, reciver dan microfon merek XTR, DVD merek LG, reciver CCTV merek GKB, laptop merek Sony Vaio, tiga Ponsel, dua bilah senjata tajam jenis samurai, alat isap sabu (bong), metal detectors merek Garret dan senjata jenis air softgun jenis pistol warna hitam.

Kemudian barang yang disita di kediaman ML, rekan Jais berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih bernopol KB 4367 QG dan Yamaha Mio warna biru bernopol KB 3372 WY. Kedua sepeda motor ini masingmasing di bagian pijakan kaki dan setang terdapat lumuran darah. Diduga sepeda motor ini digunakan untuk merampok yang

pada akhirnya Jais tewas kekurangan darah setelah berkelahi dengan penjaga malam bernama Abas di kompleks perumahan Gang Ruper 1.

Hary menjelaskan, salah seorang tersangka Lukman yang tewas ditembak polisi saat berusaha melarikan diri di Palapa Beach, Singkawang beberapa waktu lalu, juga merupakan sindikat dari rampok ini. “Lukman juga kawanan Jais, dia tewas ditembak karena berusaha kabur saat dilakukan pengembangan setelah terungkap kasus pencurian mobil milik Utin Mimilia,” ujar Hary.

Sedianya, Jais selama ini memang diburu kepolisian, akibat kejahatannya yang meresahkan. Dia pernah ditangkap, dan dijebloskan ke Rutan Kelas II A Pontianak, namun berhasil kabur. Bahkan, Jais juga pernah baku tembak dengan polisi. “Jais memang sudah lama jadi DPO kita,” ujar Hary.

Kronologis Tewasnya Jais: 1. Sekitar Pukul 19.30 Jaiz memasuki rumah Vincene melalui jendela kamar utama 2. Jaiz bertemu dengan Istri Vincen (Endang Daniah) di dapur 3. Endang Daniah ditodongkan pistol serta diancam tembak oleh Jaiz apabila teriak

4. Endang Daniah disekap di kamar mandi, kemudian dipaksa Jaiz untuk tidak teriak.

5. Jaiz langsung mengambil brankas beserta laptop di kamar utama 6. Jaiz keluar dari rumah sambil membawa brankas serta laptop milik korban 7. Di samping rumah, Jaiz berpapasan dengan Abas (penjaga rumah) 8. Abas ditodong pistol oleh Jaiz, namun Abas melawan dengan membacok menggunakan celurit 9. Abas dan Jaiz duel satu lawan satu, Jaiz mengalami luka bacok bertubi-tubi di kepala, kaki kiri dan badan.

10. Dari belakang, MUL (DPO) rekan Jaiz, langsung memukul Abas, hingga Abas mengalami luka bagian kepala.

11. MUL membawa lari Jaiz dari TKP menggunakan sepeda motor 12. Jaiz diketahui meninggal di salah satu kamar rumahnya yang terletak di Gang Kamboja Baru 13. Polisi membawa jenazah Jaiz untuk diperiksa lebih lanjut.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Abas Ditembak .......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 bergerak, jangan coba melawan. Saya bergerak dia pun menembakkan pistolnya,” tutur Abas.

Saat pistol ditembakan ke arahnya Abas terus melangkah cepat maju. Beruntung pistol Jaiz tidak meledak, hanya mengeluarkan peluru. “Sudah ditembakan kepada saya, tapi pistolnya tidak meledak, saya juga heran kenapa. Tapi pelurunya jatuh ke lantai,” jelas Abas.

Karena tidak meledak, Abas langsung menebas Jaiz dengan celuritnya, persis di tangan dan kepala serta kaki penjahat ganas itu.

Jaiz pun tumbang. “Tapi dia bangun lagi dan menyerang saya kembali. Kami berdua pun berkelahi. Dia memukul badan saya dengan pistolnya,” ujar Abas.

Saat berduel satu lawan satu itulah tiba-tiba Abas dipukul dari belakang oleh rekan Jaiz, belakangan polisi tahu itu MUL yang DPO, sehingga membuatnya terkejut.

“Akhirnya saya berkelahi melawan Jaiz dan kawannya itu. Keduanya saya tebas dengan celurit, keduanya juga sempat tumbang,” ungkap Abas yang mulai pulih luka-lukanya.

“Saya harus melawan, karena tidak ada pilihan lain, kalau tidak saya yang akan dihabisi mereka,” tambahnya.

Perkelahiannya itu begitu lama, sehingga membuat ketiganya kelelahan dalam kondisi yang berdarah-darah. Melihat Jaiz dan MUL kelelahan, Abas langsung memasukan brandkas yang diambil oleh Jaiz tadi ke dalam rumah, guna diselamatkan.

“Saat saya membawa brandkas majikan saya, kami saling melihat, kemudian Jaiz melompat dan duduk di atas pagar tampak kelelahan. Dia terus melihat saya, kemudian turun dari tangga, jadi kami benar-benar kelelahan. Bahkan saya melihat mereka pergi menggunakan sepeda motor,” terangnya.

Abas yang habis-habisan mempertaruhkan jiwanya mengamankan harta majikan, akhirnya pingsan. Tahu-tahu sadar ia berada di ruang rumah sakit. Kepalanya diperban dengan luka sejumlah jahitan. “Badan saya masih sakit, karena badan dan kepala saya dipukul dengan pistol itu, bahkan sempat saya sulit bernafas,” katanya.

Abang kandung Abas mengungkapkan, adiknya sudah lama bekerja di rumah maji-

kannya itu, sudah belasan tahun. “Dan saya bersyukur adik saya bisa selamat dihantam dua perampok di rumah majikannya itu,” ungkapnya.

Aina Ucapkan Terima Kasih Sementara itu, salah seorang korban Jaiz yang lain mendatangi Mapolda Kalbar, kemarin. Ny. Aina korban aksi kejahatan Jaiz mendengar pelaku yang mencuri mobilnya sudah berhasil ditangkap polisi.

Aina sudah menemukan mobilnya itu yang dicuri kawanan Jaiz pada Agustus 2014 lalu, mengucapkan terima kasih kepada Polresta Pontianak dan Polda Kalbar.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, karena sudah menemukan mobil dan mengungkap pelakunya,” katanya sambil

melihat mobilnya yang sudah diganti dengan plat palsu oleh Jaiz.

Aina mengatakan mobil dicuri Jaiz di rumahnya di Komplek Purnama Agung Jalan Purnama Kecamatan Pontianak Selatan, saat rumahnya dalam keadaan kosong. “Mobil terparkir di rumah, ketika saya pulang sekitar pukul 11.00 mobil sudah hilang,” cerita Aina perihal Mobil X-over miliknya.

Mobilnya hilang pada 8 Agustus 2014 karena kelalaiannya. “Saya lupa mencabut kuncinya, masih melekat pada mobil. Atas kejadian itu saya pun melaporkan ke Polresta Pontianak,” katanya.

Laporan: Achmad Mundzirin, Isfiansyah.

Editor: Hamka Saptono

Samad Sangkal .......................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 selingkuhan samad. Feriyani Lim,” cuitnya.

Akun tersebut juga mengunggah sejumlah foto-foto Feriyani. Mulai dari tokonya yang dikabarkan berada di kawasan Mangga Dua Jakarta, hingga potret Feriyani bersama anak, sejumlah sosialita termasuk artis Syahrini.

Sama seperti saat gambar rekayasa Samad mesra dengan Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira Wirayanti yang membuat heboh sebelumnya, dia menyangkal dengan menyebut foto itu sebagai sebuah rekayasa yang ditujukan untuk mengumbar fitnah. “Foto-foto saya dengan perempuan itu rekayasa. Saya adalah laki-laki yang dibesarkan di keluarga yang menjunjung tinggi moral,” tegas Samad, di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/2).

Untuk memperkuat alibi bahwa Samad bukanlah pria di foto itu, maka tim forensik KPK sudah dikerahkan. Hasilnya, berdasarkan pemeriksaan tim, ternyata foto itu hasil rekayasa.

Dalam foto itu, tampak ada seorang pria berotot merangkul wanita di tempat tidur.

“Sedangkan tangan saya ini tidak berotot,” ujar Samad.

Ia juga mengklarifikasi foto dirinya bersama seorang anak pensiunan jenderal yang kini beredar. Pria asal Makassar itu menegaskan, foto tersebut merupakan sesuatu yang biasa saja dan tidak bisa menjadi bukti bahwa dirinya menyalahgunakan wewenang atau bermain politik.

”Selama saya menjadi ketua KPK sering diajak foto bersama, banyak foto saya yang bertebaran,” tutur Samad.

Dari penelusuran Rakyat Kalbar, Feriyani Lim, memang pernah tinggal dan menetap di Kalimantan Barat. Menurut data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, Feriyani lahir di Pontianak dan lusa berulang tahun ke 28.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Suparman, mengatakan Feriyani Lim pernah tinggal di Jalan Tanjungpura, Gang Suez, Pontianak Selatan. Namun, saat ini, data kependudukannya telah diblokir lantaran memiliki kependudukan ganda, di Pontianak dan Jakarta. Ia masuk dalam data kependudukan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) bernomor 6171011407110007.

“Memang ada datanya di Kartu Keluarga namun data kependudukannya sudah diblokir termasuk Kartu Tanda Penduduknya di Kota Pontianak karena sudah pindah ke Jakarta,” ungkap Suparman, ditemui di Kantor Disdukcapil Kota Pontianak.

Menurut Suparman, Feriyani tidak pernah menyatakan pindah dari Pontianak atau membuat surat pindah ke Jakarta, namun berdata ganda. “Datanya sudah ada di sana dan tidak tahu bagaimana dia mengurus menjadi penduduk di Jakarta. Karena di sini tidak ada mengurus perpindahan, jadi diblokir kependudukannya di Pontianak.

Sehingga, saat ini tidak dianggap penduduk sini dan dikeluarkan dari penduduk Pontianak,” ujarnya.

Feriyani sendiri sekarang menjadi tersangka Polda Sulselbar atas laporan sebuah LSM di Makassar pada 29 Januari 2015 lalu karena membuat KK dengan memakai alamat rumah Abraham Samad di Makassar. Kini, dia melapor ke Bareskrim Polri karena merasa pada 2007, saat membuat KK dan KTP itu, ditawari seseorang bernama Uki. KK dan KTP memakai alamat rumah Samad, agar mudah membuat paspor.

Feriyani melaporkan Samad dan Uki terkait kasus pemalsuan dokumen untuk membuat paspor sebagaimana pasal 93 UU 23 tahun 2005 yang diubah ke Pasal 24 UU 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan atau Pasal 263 (2) atau 264 KUHP. Hanya saja, ketika dikonfirmasi JPNN, kuasa hukum Feriyani Lim, Haris Septiansyah enggan menunjukkan dokumen KK dan KTP yang disebutkan palsu itu. Dia pun tak menjawab jelas saat ditanya mengapa laporan baru dilakukan sekarang.

“Peran Uki dan Abraham Samad pada 2007 ialah mengenalkan Feriyani. Saat itu, domisili Feriyani di Pontianak ingin ke luar negeri dan butuh paspor. Disarankanlah pindah ke Makassar karena akan ada yang bantu, dan yang bantu adalah Uki dan Abraham Samad,” ucapnya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Menurut dia, tahun 2007 tak ada sistem online yang mengurus pembuatan paspor. Oleh sebab itu, kliennya pergi ke Makassar.

“Foto diurus di Makassar. Saat itu juga disuruh foto jadilah itu paspor,” beber Haris.

Pihak Feriyani Lim juga merasa jengah, mengaku terganggu dengan beredarnya foto perempuan mirip dirinya bersama lelaki yang juga mirip Samad. ”Klien kami merasa terganggu dan kurang merasa nyaman atas beredarnya foto tersebut,” ungkapnya.

Haris menegaskan bahwa kliennya tak memiliki hubungan khusus dengan Samad seperti dugaan banyak pihak paskaperedaran foto itu. Ia pun menyebut foto yang kini ramai di media sosial itu hanya hasil rekayasa.

“Kalau foto bisa saja direkayasa, teknologi sekarang sudah canggih. AS (Abraham Samad, red) nggak ada hubungannya dengan FL (Feriyani). Dalam hal ini klien kami merasa jadi korban,” katanya.

Selain melapor, Feriyani juga meminta penjagaan kepolisian di rumahnya. “Kami kuasa hukum Feriyani, datang untuk minta penempatan petugas untuk Feriyani. Karena akhir-akhir ini merasa kurang nyaman atas pemberitaan yang ada mengenai klien kami,” tutur Haris.

Di tempat lain, Puteri Indonesia 2014, Elvira Devinamira Wirayanti angkat bicara soal foto mesra mirip Abraham Samad dan

dirinya yang beredar beberapa waktu lalu.

Pada hari kepulangannya dari Amerika Serikat, Vira dihujani pertanyaan terkait isu yang menimpanya tersebut. Menurut Vira, foto tersebut hanyalah rekayasa. Dia mengaku merupakan salah satu korban. ”Dari awal ketauan sudah lihat, dan ok.

Akhirnya telah ditelusuri dan aku sebagai korban di sini,” kata Vira saat ditemui di Gedung Mustika Ratu, Jakarta Selatan. ”Itu foto saya selfie. Sering foto selfie sama teman-teman, ketawa, manyun, banyak. Ada yang sudah kehapus juga, itu kan hanya luculucuan aja,” tambahnya.

Vira mengaku terkait dalam isu foto mesra dengan Bos KPK membuatnya sangat terbebani. Bahkan, Dia sampai menangis ketika kabar tersebut sampai di telinganya. ”Nangisnya karena mikirin nama baik keluarga, Vira yang digituin nggak apa-apa.

Yang saya tangisi kenapa saya yang nggak ada dan nggak bisa jelasin ke keluarga sendiri,” ungkap Vira.

Semakin besar pohon, semakin besar anginnya, mungkin itu pribahasa yang cocok untuk Vira sendiri. ”Indonesia woman itu kuat, itu juga hanya kerikil. Tentunya tidak menghalangi saya untuk berkreasi menorehkan tinta emas di Indonesia,” papar Vira.

Laporan: Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 3 Februari 2015

7

Daging dan Susu .....................................................................................................dari halaman 1 Semua Pimpinan ......................................................dari halaman 1 di Mapolda Kalbar, Senin (1/2).

Seperti diketahui, sekitar 300 kontainer barang illegal terkendala masuk lewat perbatasan, menyusul peralihan jabatan Kapolda Kalbar dari Brigjen Pol Arie Sulistyo yang dicopot dan digantikan oleh Brigjen Pol Arief Sulistyono.

Pengusaha Malaysia diduga bekerjasama dengan para pemain Entikong untuk meloloskan barang-barang illegal tersebut.

Selain ada yang lolos lewat jalan tikus di beberapa pintu, polisi juga berhasil menggagalkannya. Seperti daging dan susuasal Malaysia yang ditangkap Subdit I Dit Reskrimsus Polda Kalbar, ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Diperkirakan masih banyak yang lolos dan berada di lokasi persembunyian.

Menurut Kombes Widodo, direktoratnya sudah lama menyelidiki masuknya daging illegal tersebut. Bahkan pihaknya sudah mengincar titik-titik tertentu sejak lama sebagai Target Operasi (TO).

“Sudah lama menjadi TO kita, ketika kita mendapatkan informasi, kita pun langsung melakukan penangkapan,” jelas Widodo.

Daging india yang diamankan sekitar 600 K dikemas dalam 30 kotak dengan berat 22,54 Kg per kotak. “Yang mengangkut daging ilegal menggunakan satu unit mobil Fortuner warna hitam nomor polisi B1249 UJC, dikendarai oleh Abdul Latif,” ungkap Kombes Widodo.

Dikatakan Widodo berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya terhadap Abdul Latif, daging-daging tersebut memang lah milik Abdul Latif yang direncanakan akan dipasarkan di pasar Flamboyan Kota Pontianak. “Daging-daging ini milik Abdul Latif, namun kita berhasil mengembangkan, di mana pemodal utamanya dalah Sukirman, di mana kita juga mengamankan barang bukti daging illegal dari Sukirman yakni sebanyak 140 Kg,” katanya.

Daging ilegal milik Abdul Latif ini bermerk Loxyer Falley sedangkan Dag-

belakangan ini ada kelompok pengusaha dari Malaysia coba melegalkan barangbarang yang tertahan di Perbatasan pihak jiran tersebut. Ada kelompok yang berupaya campur tangan, agar pihak Indonesia (Kalbar) mengubah batas minimal belanja warga perbatasan sebesar RM600 per bulan.

“Mereka coba merayu secara resmi, melakukan misi perdagangan, agar barang-barang illegal bisa dijual ke masyarakat Perbatasan, lalu ditampung para pedagang resmi atau suruhan,” kata sumber resmi.

Namun, standar ganda yang dilakukan pihak jiran terhadap illegal loging, gula illegal, garmen, onderdil, aki mobil, lebih menguntungkan mereka karena lolos dari bea masuk.

Susu ilegal Malaysia misalnya, hanyalah salah satu ujicoba mereka untuk lolos, sebelum barang illegal lainnya bisa diseludupkan. Polda Kalbar sendiri memahami kalau susu non standar Indonesia itu bisa membahayakan warga Kalbar.

Susu bermerek Dairy Camp yang diamankan 900 kaleng. “Belum diketahui standar kesehatan seperti apa, namun memang ada lambang BPOM-nya, sehingga kami akan mengecek ulang kepada pihak BPOM,” ujar Widodo.

Walaupun terdapat label BPOM, dikatakan Widodo, masuknya susu ilegal ini ke Indonesia sudah menyalahi aturan.

“Ini melanggar undang-undang, sehingga tidak dibolehkan untuk diperjualbelikan di Indonesia, lantaran masuk secara ilegal melalui perbatasan Kalbar-Malaysia,” tegas Widodo.

Pemilik susu seorang perempuan bernama Maryani, sudah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar UndangUndang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman 4 tahun penjara. Ini kasus pokoknya dan Maryani juga terancam dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

ing milik Sukirman bermerk Allana, yang aktivitasnya dua kali seminggu. Ditkrimsus Polda Kalbar akan terus melakukan pengembangan kasus ini.

“Kita ingin mengetahui daging apa yang dijual di Kota Pontianak ini, apakah daging sapi Indonesia atau bukan. Karena untuk daging yang kami tangkap ini, kami belum mengetahui daging apa, sapi atau bison,” tegasnya.

Dalam waktu dekat operasi pasar menggandeng Dinas Perternakan Provinsi Kalbar. “Saya akan ajak Dinas Perternakan untuk operasi pasar, guna mengetahui daging-daging yang dijual di pasar Kota Pontianak,” tambahnya.

Operasi pasar akan dilakukan pengamanan ketat mengantisipasi kelompok pedagang yang melakukan perlawanan saat diperiksa. ”Keamanan diutamakan, saya akan lakukan pengamanan terbuka,” ujarnyamengantisipasi serangan sejumlah pedagang.

“Untuk proses hukumnya, kita jerat Sukirman dan Abdul Latif dengan UU No7 Tahun 2014 tentang perdagangan, ancamannya empat tahun penjara. Bahkan jika perlu kita TPPU kan sekalian, guna ancaman hukuman lebih maksimal,” tegas Widodo.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, A Manaf , mengingatkan daging ilegal dari Malaysia tidak jelas dan tidak terjamin kesehatannya.

“Ini terkait keamanan konsumen. Daging seludupan tidak terjamin halalnya sehingga harus diberantas. Termasuk daging-dagig maupun makanan ilegal lainnya,” kata Manaf.

Dua tahun terakhir memang tidak ada kasus daging illegal, sehingga pelaku mulai mencoba kembali menyeludupkan barang ilegal ke wilayah Kalbar. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta instansi terkait mencegah masuknya barang maupun daging ilegal ini,” katanya.

Upaya Kelompok Malaysia Sumber Rakyat Kalbar menguraikan,

Laporan Achmad Mundzirin,Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Segelas Kopi ...................................................................................................................dari halaman 1 yakni kabupaten atau kota. Apalagi bupati atau walikota merupakan produk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sebagai pemegang mandat rakyat itu, tentu bupati dan walikota harus mendengarkan saran dari rakyat atau masyarakat di daerahnya. Bukan hanya bisa berjanji saat berkampanye, namun melupakannya ketika sudah meraih kekuasaan.

Untuk mendengarkan masukkan dari masyarakat, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Mulai dari tatap muka langsung, melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), hingga kegiatan yang terkesan santai, yakni menggelar ngopi bareng dengan masyarakat.

Salah satu langkah tersebut diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seka-

08.30 itu untuk menjaring aspirasi terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini sengaja dilakukan secara santai dan tidak terkesan formal, agar semua yang hadir bisa memberikan saran tanpa merasa sungkan.

Langkah tersebut terbukti cukup efektif.

Banyak saran dan masukkan terkait kebijakan pembangunan yang diutarakan oleh masyarakat yang hadir. Sambil minum kopi, ternyata aspirasi pembangunan juga bisa didapatkan.

Tetapi, apa yang didapat di Coffee Morning ini hendaknya bukan “habis” begitu saja seiring habis air kopi. Hendaknya aspirasi yang didapat tersebut diimplementasikan dalam kebijakan untuk membangun Sekadau. Semoga. (Abdu Syukri)

dau, yakni dalam bentuk Coffee Morning di salah satu restoran di Sekadau pada Jumat lalu.

Kegiatan yang dipandu Sekretaris Daerah (Sekda) Sekadau Drs Yohanes Jhon MM itu, dipimpin langsung Bupati Sekadau Simon Petrus S Sos M Si. Nampak hadir pula Wakil Bupati Sekadau Rupinus SH M Si dan Wakil Ketua DPRD Sekadau Jeffray Raja Tugam SE. Selain itu ada pula Kapolres Sekadau AKBP Muslikhun SIK, Perwira Penghubung Kodim Sanggau Mayor Abdul Azis, Camat Sekadau Hilir Hermanto S Sos M Si, Asisten dan Pimpinan SKPD, perwakilan perbankan, tokoh masyarakat, serta pengusaha.

Coffee Morning yang digelar sejak pukul

Si Ngeri-ngeri ...............................................................................................................dari halaman 1 Salemba, Jakarta, Senin (2/2).

“SBG (inisial Sutan) ditahan di Rutan Salemba untuk 20 hari ke depan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

Sutan sekitar pukul 9.40 Wib kemarin datang ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut meru-

Untuk diketahui, Sutan telah delapan bulan menyandang status tersangka kasus dugaan suap penetapan APBNP 2013 di Kementerian ESDM oleh Komisi VII DPR. Ia diduga menerima suap dari pejabat Kementerian ESDM.

pakan yang kelima kali baginya. Ia baru keluar sekitar pukul 18.48 Wib dengan mengenakan rompi orange dan dikawal petugas.

Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut politikus “ngeri-ngeri sedap” itu. Ia langsung menuju mobil yang membawanya ke Rutan Salemba.

Re-editing: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS

IMLEK SALE

+ 20 %

65

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

disc up to Cashback P e r s e+ n

0%

MUDAH

+ Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

15.850

ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.550

9.950

Hanya

4.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY & EASY TO ORDER & PAYMENT &

Hanya

4.388 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM 10.550

23.250

Hanya

Hanya

2.288 Ribu

TREADMIL STEPPER ( 6 FUNGSI)

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

Hanya

3.688 Ribu

Hanya

5.988 Ribu

5.650

8.950

Hanya

23.750

Hanya

3.988 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

IDC 4110 3M +INCLINE

IDC 243 + USB (TERMURAH)

9.850

Hanya

28 JAN S/D 3 FEB 2015

4.588 Ribu

9.388 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

ELEKTRIC BIKE IDC 998 (BISA LIPAT)

6.650

Hanya

2.588 Ribu

6.750

Hanya

4.688 Ribu

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MEGAMAL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BAJU HAMMER TGL 28 JAN SD 3 FEB 2015

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

Menurut Fredrich, penetapan tersangka terhadap seluruh pimpinan KPK karena Bareskrim Polri memang sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup. “Karena buktinya sudah cukup semua,” ucapnya.

Namun demikian, Fredrich menyebut Bareskrim belum mengumumkan hal itu. Meskipun sudah cukup unsur untuk dinaikkan ke penyidikan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto mengaku belum mendapat informasi mengenai hal itu. “Belum dapat info tentang hal tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menjadi pimpinan KPK yang pertama dilaporkan. BW, panggilan akrabnya, dituduh memerintahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010. Ia sudah menjadi tersangka kasus itu.

Selanjutnya, Adnan Pandu Praja dilaporkan atas kepemilikan saham PT Desy Timber secara ilegal. Pelaporan dilakukan oleh dua kuasa hukum perusahaan kayu yang berbasis di Berau, Kalimantan Timur.

Abraham Samad juga ikut dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Ia dilaporkan oleh Direktur Eksekutif LSM KPK Watch, Muhammad Yusuf Sahide karena diduga melanggar pasal 36 juncto pasal 65 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK. Pimpinan KPK berikutnya yang juga sudah dilaporkan adalah Zulkarnain. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim) itu dilaporkan terkait kasus dana hibah program penanganan sosial ekonomi masyarakat (P2SEM).

Sprindik Abraham Samad Mabes Polri telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) terkait kasus yang menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Hanya saja, Sprindik itu belum diikuti dengan penetapan Abraham sebagai tersangka.

“Terlapor AS (Abraham Samad) masih belum ditetapkan sebagai tersangka, namun proses penyidikannya sudah dilakukan oleh penyidik,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie saat dihubungi, Senin (2/2).

Ronny menjelaskan, proses penyidikan Polri memang berbeda dengan di KPK. Di Polri, sambung dia, ketika mau melakukan proses penyidikan harus dikeluarkan Sprindik yang dibuat oleh penyidik.

Sprindik itu menjadi dasar bagi penyidik melakukan proses penyidikan seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi atau ahli, penyitaan surat atau barang bukti, dan penggeledahan rumah atau badan.

“Kalau tidak ada sprindik, tidak sah. Tapi, kita belum tetapkan Pak AS (Abraham Samad, red) sebagai tersangka,” ujar Ronny.

Ronny menjelaskan, sprindik kasus Samad terkait kasus yang dilaporkan oleh Direktur Eksekutif LSM KPK Watch, Muhammad Yusuf Sahide.

Abraham diduga melanggar pasal 36 juncto pasal 65 Undang-undang 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dasar laporannya adalah tulisan di sebuah blog di internet, yang menyebut Abraham menemui petinggi partai politik dan diduga membicarakan kasus korupsi yang ditangani KPK. Menurut Ronny, sudah ada 12 saksi yang dipanggil terkait kasus itu. Selain itu, kepolisian sudah mempunyai barang bukti yang menjadi bagian laporan dari KPK Watch. “Ada dokumen, rekaman yang bisa memperkuat dasar untuk lakukan proses pemeriksaan,” ujarnya.

Dalil KPK Perwakilan KPK tak hadir dalam sidang perdana praperadilan Komjen Budi Gunawan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/2). Sidang akhirnya ditunda hingga pekan mendatang.

Lalu apa sebenarnya alasan pihak KPK tak menghadiri sidang itu?

“KPK hari ini tidak bisa hadir karena ternyata materi gugatan praperadilan dari pihak penggugat berubah,” t e ra n g D e p u t i Pe n c e ga han KPK, Johan Budi SP. Perubahan itu, kata Johan, yakni terjadinya penambahan gugatan yang diajukan oleh penggugat. “Dan itu baru sampai ke KPK, Kamis malam,” sambung Johan Budi.

Menurutnya, Senin (26/1) lalu, tim biro hukum KPK sudah hadir, namun ternyata gugatan sudah dicabut oleh pihak Komjen BG. “Dan ternyata Kamis malam KPK baru menerima perubahan gugatan tersebut,” ujar Johan Budi.

Dikatakannya, ketidakhadiran pihak penggugat atau tergugat dalam sebuah sidang praperadilan itu wajar-wajar saja. “Ini normal-normal saja dalam sidang praperadilan,” terang Johan.

Walau begitu, Johan tegaskan, bahwa dalam sidang selanjutnya perwakilan pihak KPK pasti hadir. Adapun sidang berikutnya diagendakan Senin (9/2) pekan mendatang jam 09.00 Wib. “Jadi hari ini belum bisa hadir karena harus menyiapkan bahan jawaban gugatan itu. Dalam sidang berikutnya KPK siap hadir,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPK, Abraham Samad, menyebut masalah hukum yang kini dihadapi dirinya dan pimpinan lainnya merupakan upaya kriminalisasi. Ia juga yakin masalah ini merupakan buntut

dari penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. “Laporan-laporan pidana yang ditujukan kepada seluruh pimpinan KPK ini bertujuan untuk mengkriminalisasi. Dan sulit dibantah bahwa ini berhubungan dengan penetapan BG sebagai tersangka,” kata Abraham di Gedung KPK. Dikatakannya, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka adalah murni berdasarkan proses hukum. Ia menjamin tidak ada motif politik di balik keputusan KPK tersebut.

Karena itu, Abraham meminta semua pihak untuk percaya dan menghormati lembaganya. “KPK sama sekali tidak ada niat untuk sok dan berada di atas hukum bahkan apa yang kami lakukan saat ini adalah upaya untuk menegakkan hukum terkait penanganan kasus BG,” paparnya.

Meski meyakini dirinya tengah dikriminalisasi, Abraham tetap membuka pintu bagi pengawasan internal KPK untuk menyelidiki dirinya. Menurut pria asal Makassar ini, para pimpinan lainnya juga mengambil sikap yang sama.

“Saya dan pimpinan lain telah mempersilakan bagian pengawasan internal KPK untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan penelitian-penelitian lebih jauh terhadap seluruh pimpinan KPK,” pungkasnya.

Abraham pun mengakui bahwa dirinya memang pernah beberapa kali bertemu dengan elite sejumlah partai politik. Menurutnya, pertemuan-pertemuan itu merupakan hal yang wajar dan bahkan menjadi bagian dari tugas pimpinan KPK. “Berkaitan pertemuan saya dengan sejumlah pihak dapat saya sampaikan bahwa dalam menjalankan tugas saya selaku ketua KPK, tidak dapat dihindari adanya pertemuan saya dengan politisi dan elite partai politik,” tutur Abraham.

Hanya saja, Abraham tidak menjelaskan lebih lanjut tentang nama politikus yang pernah ditemuinya maupun isi pembicaraannya. Namun, ia menegaskan tidak pernah menawarkan bantuan terkait penanganan kasus di KPK. Pria asal Makassar ini juga membantah bahwa dirinya pernah berambisi menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Joko Widodo.

Alasannya, wacana pencalonan dirinya muncul dari pihak luar. ”Saya tidak membantah bahwa nama saya sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden. Namun sama sekali tidak ada inisiatif saya untuk mencalonkan,” pungkasnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Gigitan Anjing ..............................................................dari halaman 1 gigitan ini tidak bertambah melalui koordinasi instansi terkait,” kata Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, drh HA Manaf di Gedung DPRD Kalbar, Senin (2/2).

Akibat kejadian luar biasa (KLB) rabies di Kabupaten Melawi dan Ketapang, dua instansi tersebut melakukan pertemuan dengan Komisi V DPRD Kalbar, kemarin. Kata Manaf, jumlah gigitan anjing gila di Kabupaten Melawi kembali bertambah sehingga penanganan mesti ditingkatkan.

Manaf mengatakan jumlah gigitan bertambah menjadi 185 orang dari sebelumnya 180 orang digigit anjing gila akhir Januari. Bertambah lima orang menyebabkan dua dinas bekalot sampai berembuk soal duit. Dalam pertemuan dengan Dewan, Manaf menjelaskan Komisi V siap memfasilitasi baik aspek politis maupun anggaran.

“Kami diminta membangun komunikasi dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Hari Kamis kami rapat bersama pemerintah pusat juga dan kami diminta untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.

Yang jelas, penanganan kasus rabies diakui Manaf tetap ditangani oleh Pemkab Melawi dan Ketapang. Provinsi turut membantu penanganannya yang tak disebutkan dalam bentuk apa. Yang pasti, kendala yang dihadapi adalah tenaga medis yang terbatas.

“Tenaga sangat terbatas menghadapi medan yang luas dan kodisi alam berat dan masyarakat perlu disosialisasikan.

Karena ada masyarakat yang menolak hewannya divaksin bahkan ada yang sudah ter-

gigit menolak di vaksin,” ujar Manaf.

Dari sisi pemusnahan hewan piaraan yakni anjing, pihaknya tidak berani menggunakan racun karena takut dagingnya dikonsumsi. Untuk itu bekerjasama dengan aparat kepolisian agar hewan tersebut ditembak. Pihaknya juga mengajak tokoh adat dan kepala desa untuk membantu dan mengeluarkan keputusan desa untuk penanganan rabies.

“Terkait penanganan kasus rabies ini, Pangdam juga siap memfasilitasi dan kami akan melakukan koordinasi dengan Kodam XII Tanjungpura yang menaungi wilayah Kalbar dan Kalteng,” tambah Manaf.

Kadis Kesehatan Kalbar, Andy Jap ditemui usai rapat bersama Komisi V DPRD Kalbar mengharapkan sedapat mungkin jangan sampai korban gigitan anjing gila bertambah dengan penetapan KLB di dua wilayah tersebut.

“Penyediaan logistik dan sosialiasi terus dilakukan dan pemberiaan vaksin hal yang pertama yang harus dilakukan.

Bahkan Sintang dan Kapuas Hulu juga didrop vaksin anti rabies karena dua wilayah ini berdekatan dengan kawasan KLBM,” ungkap Andy Jap. Sejauh ini belum ada penyebaran ke kabupaten lain selain Melawi dan Ketapang. Namun antisipasi dengan persiapan vaksin di wilayah terdekat seperti Sintang dan Kapuas Hulu.

Libatkan Pemuka Adat Terkait KLB Rabies tersebut, Anggota Komisi V DPRD Kalbar, Martinus Sudarno mengatakan sudah meninjau Kabupaten Melawi. “Dari hasil kunjungan tersebut segera kita tindaklanjuti dengan mengun-

dang kedua instansi terkait untuk koordinasi,” katanya.

Kata Martinus, koordinasi diperlukan untuk tindakan cepat dan perlakuan dalam penanganan KLB rabies. “Penanganan harus luar biasa. Bahkan kalau perlu menggunakan anggaran tak terduga jangan sampai ini meluas dan kita tidak menghendaki korban jiwa lagi,” ujarnya.

Martinus bahkan mengatakan kawasan yang di tetapkan KLB tersebut mencekam. “Bahkan ada kejadian di Melawi korban yang meninggal kena gigitan anjing akhirnya keluarga korban menuntut secara adat kepada pemilik anjing.

Ini menimbulkan masalah sosial baru. Untuk itu jangan sampai saking sayangnya dengan anjing orang lain menjadi korban,” katanya.

Pihaknya akan terus memantau dan meminta harus segera ditangani dengan cepat.

“Memang harus adanya kerjasama masyarakat dilibatkan terutama tokoh adat, tokoh agama memberikan informasi bahayanya gigitan anjing gila ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Rakyat Kalbar di Melawi dilaporkan bahwa Nanga Pinoh tidak banyak anjing yang berkeliaran, juga di ibu kecamatan sudah tidak diributkan lagi.

Anjing banyak berkeliaran di desa-desa dan dusun yang komunitasnya jauh dari ibu kecamatan.

“Kalau tahun lalu memang mencekam, seperti di Kotabaru.

Sekarang mulai surut karena apparat Pemkab sudah turun ke lokasi yang rawan penyebaran rabies,” katanya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Fabregas Perang Mulut dengan Sopir Bus

SPORT

Cesc Fabregas terlibat perang mulut dengan sopir bus di London, usai ia dianggap mengemudi ugal-ugalan, menurut laporan yang diturunkan The Sun. Pemain Chelsea tersebut saling lempar argumen dengan pengemudi bus tingkat dua, Martin Hughes, 52, usai sang gelandang memotong jalur kemudi Hughes dengan menggunakan Aston Martin miliknya.

“Dia datang dan memukul jendela bus di sisi samping. Itu pukulan yang lumayan keras, namun tidak ada kerusakan apapun. Saya kemudian melihat ia kembali naik ke mobilnya dan pergi,” tutur Hughes. (*)

Rakyat Kalbar

Selasa, 3 Februari 2015

PENYERANG AC Milan, Jeremy Menez, mengaku salut dengan daya juang rekam setimnya saat mengalahkan Parma 3-1 di San Siro, Senin (2/2) dini hari.

Pada laga tersebut pemain asal Prancis tersebut mencetak dua gol bagi I Rossoneri untuk mengakhiri catatan tidak pernah menang dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi musim ini. Kemenangan tersebut juga bisa membuat pelatih Filipo Inzaghi bisa bernapas lega setelah posisinya sebagai pelatih mulai diragukan banyak pihak.

Menez yakin Milan telah kembali ke jalur kemenangan dan akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi para suporter.

“Ini adalah hasil dari usaha tim dan kami akan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Itu memang bukan kinerja yang sempurna, tapi kami akan belajar dari pertandingan kali ini,” jelas pemain 27 tahun itu.

Il Diavolo Rosso juga memainkan penggawa anyar mereka, Alessio Cerci, selama 90 menit. Cerci sangat terbantu dengan kesempatan dan kepercayaan yang diberikan pelatih. Pasalnya, selama memperkuat Atletico Madrid di paruh pertama, pemain internasional Italia itu jarang mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.

“Saya semakin dekat dengan puncak kebugaran tubuh saya, tapi saya masih bisa meningkatkannya sebesar 20 persen

AC MILAN 3:1 PARMA

lagi. Di Madrid saya tidak banyak bermain dan saya rindu atmosfer pertandingan,” jelas Cerci.

Sementara itu, Pelatih AC Milan, Filipo Inzaghi, menilai skuad asuhanya layak meraih kemenangan. Tapi ia juga berharap Milan mampu menjaga momentum dan tampil lebih baik lagi kedepannya.

Bermain di depan publik San Siro, Jeremy Menez menjadi pahlawan dengan mencetak dua gol. Satu gol lagi disumbang pemain yang sudah lama absen Cristian Zaccardo. Parma memperkecil kekalahan melalui gol mantan pemain Milan, Antonio Nocerino.

Bagi I Rossoneri, ini adalah kali pertama mereka meraih poin penuh setelah dalam pertandingan sebelumnya menelan tiga kekalahan beruntun.

Usai pertandingan, Inzaghi memuji determinasi anak asuhnya meski harus bermain tanpa beberapa pilar utama yang absen kerena cedera.

“Kami menginginkan kemenangan ini, saya pikir kami layak mendapatkannya dan sekarang kami berharap beberapa pemain bisa pulih akhir Sabtu pekan ini.

Kemudian, kami berharap bisa bermain sedikit lebih baik,” jelasnya.

“Saat Anda tanpa tujuh atau delapan pemain utama dan berada dalam masa sulit, itu menjadi pilihan rumit,” puntkasnya.

Dengan tambahan tiga angka, Milan naik ke posisi delapan dengan mengemas nilai 29. (*)

MERAH-HITAM MERAHBANGKIT Geovinco Hengkang dari Juve Antonelli Berseragam Milan

Cuadrado Terancam Batal ke Chelsea KEPINDAHAN Juan Cuadrado dari Fiorentina ke Chelsea terancam batal akibat menyusul belum rampungnya persyaratan transfer Mohamed Salah.

Chelsea dan Cuadrado diyakini telah menyepakati nilai transfer 26,8 juta Pounds (511 miliar Rupiah) sebagai mahar kepindahan pemain internasional Kolombia itu ke Stamford Bridge.

Sebagai bagian dari transfer pemain 28 tahun tersebut, The Blues juga menyertakan Mohamed Salah dalam kesepakatan. Dilansir Sky Sport Italia, Salah hingga saat ini belum merampungkan tes medis bersama La Viola.

Chelsea tengah berpacu dengan waktu untuk segera merampungkan transfer Salah mengingat jendela transfer tengah musim akan resmi ditutup, Selasa

SEBASTIAN Giovinco sudah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya di Juventus lebih cepat demi menuntaskan proses transfer dengan klub MLS Toronto FC di musim dingin ini.

Pemain berusia 27 tahun itu sudah sepakat pindah ke Kanada saat kontraknya di Turin berakhir pada akhir musim ini. Namun pihak Bianconeri mengumumkan kepindahan pemain asal Italia itu berlangsung lebih cepat.

“Sebastian Giovinco hari ini mengakhiri kontraknya di Turin dan menuntaskan transfernya ke klub MLS Toronto FC,” bunyi pernyataan resmi klub.

“Semua orang yang berkaitan dengan Juventus FC ingin mengucapkan terima kasih kepada Seba atas segala kerja kerasnya dan mendoakan semoga sukses untuk petualangan baru di Kanada.”

Giovinco sendiri hanya diberi kepercayaan tampil 11 kali di semua ajang kompetisi pada paruh musim ini. Laga terakhirnya berbaju Juventus kala mengalahkan

Hellas Verona 6-1 di ajang Coppa Italia di mana Seba mencetak dua gol dan menjadi man of the match pada pertandingan tersebut.

Sementara itu, Luca Antonelli akhirnya resmi menjadi pemain AC Milan. Kepastian itu diumumkan pihak klub melalui situs dan akun Twitter resmi klub.

Bek berusia 27 tahun didatangkan dari Genoa dengan status pinjaman selama setengah musim.

Rossoneri memiliki opsi untuk mempermanenkan statusnya pada akhir musim nanti dengan biaya yang kabarnya mencapai 4,5 juta Euro.

Milan sendiri memang bukan klub yang asing bagi Antonelli.

Ia mengawali karirnya bersama Milan sebelum memutuskan berpetualang di sejumlah klub Italia seperti Bari, Parma dan Genoa.

Pada paruh pertama musim ini, Antonelli sudah diberi kepercayaan tampil 19 kali dan mengemas tiga gol di Serie A. Selain itu ia juga sempat tampil sekali di ajang Coppa Italia. (*)

(3/2) pagi. Jika Salah gagal melewati tes medis, maka The Londoners kudu bersabar menunggu Cuadrado hingga akhir musim ini.

Saat berita ini diturunkan, Cuadrado dikabarkan telah berada di London sejak Sabtu (31/1) kemarin untuk menjalani tes medis di Chelsea. (*)

Masa Depan Cahiil Meragukan MASA depan bek Chelsea, Gary Cahill di Stamford Bridge diragukan akan berjalan lebih lama.

Namanya disebut kecewa dengan keputusan Jose Mourinho mencadangkannya.

Seperti diketahui, Cahill memang tak lagi menjadi pilihan utama Mourinho sebagai tandem kapten The Blues, John Terry di jantung pertahanan. Hal ini adalah buntut kekalahan mengejutkan saat melawan Bradford City dimana The Blues kalah 2-4 meski sempat unggul dua gol lebih dahulu.

Sejak kekalahan tersebut, Mourinho lebih mempercayakan posisi bek tengah kepada bek muda Kurt Zouma untuk menemani John Terry.

Termasuk saat bermain imbang 11 melawan Manchester City akhir pekan lalu.

Berdasarkan fakta tersebut, Daily Mail mengklaim bahwa masa depan Cahill di Chelsea semakin meragukan. Apalagi dengan keinginan Mourinho mendatangkan Raphael Varane dari Real Madrid, dan Mourinho disebut sangat puas dengan performa Zouma. (*)

BARCELONA 3:2 VILLAREAL

KEMENANGAN PENTING BARCELONA meraih kemenangan penting atas Villareal setelah sempat tertinggal dua kali. Pelatih El Barca, Luis Enrique, memuji kinerja trisula MSN (Messi, Suarez, Neymar).

Bermain di Camp Nou, Senin (2/2) dini hari, Barcelona sempat tertinggal melalui gol Denis Cheryshev sebelum disamakan Neymar.

Di babak kedua, Villareal kembali unggul berkat gol Luciano Vietto. Tapi, Barcelona hanya membutuhkan dua menit untuk

membalikkan skor berkat gol Rafinha dan Lionel Messi.

Meski tak mencetak gol, penampilan Suarez juga bagus. Pemain asal Uruguay itu beberapa kali mengancam gawang Villareal meski tak berujung menjadi gol. Tak salah jika Enrique memuji penampilan trisula MSN. “Kami senang memiliki tiga pemain pembeda dalam sosok Messi, Suarez, dan Neymar. Semuanya dalam performa istimewa. Suarez tampil semakin bagus

dan itu penting untuk kami. Ia punya banyak peluang, tapi kurang beruntung,” kata Enrique.

“Dengan Messi, semua menjadi mudah.

Untuk keseimbangan tim, ia kini bermain lebih melebar, tapi memiliki kebebasan bermain di manapun di lapangan,” tutup pelatih berusia 44 tahun itu.

Barcelona sepertinya tak mau kalah dengan Real Madrid yang juga memiliki trisula maut bernama BBC (Benzema, Bale dan Cristiano Ronaldo). (*)

Rakyat Kalbar Selasa, 3 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Sidak, Tak Diperbolehkan Masuk ke SPBE Sungai Ambawang

Anggota DPRD Kubu Raya Merasa Dilecehkan Jo Peng Sia Sungai Raya-RK. Gara-gara tidak diizinkan masuk oleh Jo Peng Sia ke lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) miliknya di Dusun Simpang Kiri, Desa Korek, Sungai Ambawang, Kubu Raya, Anggota DPRD Kubu Raya mencak-mencak.

Anggota DPRD Kubu Raya merasa Jo Peng Sia melecehkan kinerja wakil rakyat yang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke SPBE yang tanah atau lokasinya

bermasalah itu. Mengenai status tanah di lokasi SPBE, sebelumnya bermasalah antara Jo Peng Sia dengan Budiono Lim. “Pemilik SPBE (Jo Peng Sia) itu melecehkan kami. Dia menolak kami dari Komisi I DPRD Kubu Raya yang melakukan Sidak di SPBE Sungai Ambawang,” kata Ali Amin, Sekretaris Komisi I DPRD Kubu Raya, Senin (3/2).

Ali Amin tidak menjelaskan secara rinci, maksud dan tujuan Komisi I DPRD

Ilustrasi. Net

28 WARGA KUBU RAYA

POSITIF HIV

Sungai Raya-RK. Dinas Kesehatan Kubu Raya mendata 28 warganya terinfeksi virus HIV selama tahun 2014. Salah seorang diantaranya meninggal.

Data ini didapat dari hasil screaming maupun melalui penyuluhan yang dilakukan Dinas Kesehatan serta dari kesadaran warga yang memeriksakan dirinya. “Dari 28 orang yang dinyatakan positif itu, satu diantaranya meninggal, yakni Balita bayi berusia 16 bulan,” kata Teguh Sembiring, Kepala Bidang Pelayanan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kubu Raya, Senin (2/2).

Tingginya angka penderita HIV/AID di Kubu Raya, bahkan sudah ada yang meninggal, maka di tahun 2015 Dinas Kesehatan berupaya semaksimal mungkin meminimalisir penyebaran virus mematikan itu. Dinas Kesehatan lebih meningkatkan penyuluhan dan screaming dengan pengambilan sampel darah warga Kubu Raya dianggap rentan terhadap penularan HIV/AID. Tujuan dari penyuluhan, memotivasi masyarakat yang berpotensi tertular virus HIV. Mereka juga diimbau untuk memeriksakan diri baik di rumah sakit maupun puskesmas yang memiliki diagnosa pemeriksaan HIV/AID. “Wilayah rentan terhadap penularan HIV lebih cenderung pada tempat-tempat prostitusi. Untuk itu perlu kesadaran masing-masing warga untuk memeriksakan dirinya,” jelas Teguh.

Pekerja seks komersial maupun perilaku masyarakat yang sering melakukan sex bebas, semakin tinggi tingkat resiko penularan virus HIV/AIDS terhadapnya. Sedangkan penularan lain terjadi akibat pemakaian jarum suntik secara bergantian pada pengguna ketergantungan Narkoba. ”Pengidap HIV/AIDS terkadang tidak mengetahui bila dirinya telah tertular. Seringkali, penderita baru mengetahui bila dirinya merupakan ODHA setelah datang ke tempat pemeriksaan dan dinyatakan positif,” kata Teguh. (sul)

Muda-mudi Kepergok Lagi Gituan di Hotel Kayuagung-RK. Sepasang muda-mudi bukan suami istri diamankan aparat Polsek Lempuing, Ogan Komering Ilir, Sumsel, dalam razia Sabtu (31/1) sekitar pukul 23.30 WIB. Pasangan itu didapati dalam kamar sebuah hotel di kawasan Tugumulyo. Yakni Yl, warga Kayulabu, dengan Sr (20), warga Lempuing Jaya.

“Keduanya saat digerebek sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga mereka kami gelandang ke mapolsek,” ungkap Kapolsek Lempuing, AKP Robinson, kemarin.

Di Mapolsek Lempuing, lanjut Robinson, kedua pasangan itu didata dan menjalani pemeriksaan.

“Atas permintaan kepala desa (kades), maka mereka (pasangan mesum itu, red) kami pulangkan ke orang tuanya.

Kami hanya lakukan pembinaan, jangan sampai mereka mengulangi lagi perbuatannya,” kata Robinson.

Halaman 15

Kubu Raya melakukan Sidak di SPBE milik Jo Peng Sia itu. Apalagi SPBE itu sudah memiliki izin dari Pemkab Kubu Raya.

Hanya saja Ali Amin mengutarakan, bahwa tanah atau lahan yang dijadikan Jo Peng Sia sebagai lokasi SPBE itu masih bermasalah. Masalah itu antara Jo Peng Sia dan Budiono Lim yang kini sudah ditahan di Rutan Pontianak karena memalsukan sertifikat tanah di lokasi SPBE Sungai Ambawang. “Saya berjanji,

Komisi I DPRD Kubu Raya akan segera memanggil Jo Peng Sia menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada SPBE ini.

Karena mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa lahan yang dibangun Halaman 15 Anggota DPRD KKR Komisi I melakukan sidak di SPBE Ambawang.

SYAMSUL ARIFIN-RK

Tujuh Pria Berpistol Serang Rumah Warga DUA ORANG DITANGKAP, TAPI HANYA JADI SAKSI Pontianak-RK. Warga Jalan Parit Pangeran RT 003/016 Kompleks Permai II, Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara terkejut mendengar suara tembakan dan penyerangan yang dilakukan beberapa pria tak dikenal di kediaman Rizal, 40, Minggu (1/2) sekitar pukul 18.30 Wib. Kapolsek Pontianak Utara, Kompol Wisnu Broto mengatakan aksi penyerangan di Kompleks Permai II dilakukan tujuh pria. Selain menembak, para pelaku juga berupaya melakukan pembacokan. Meskipun sendirian, Rizal tak diam, dia berupaya melawan ketujuh pria yang menyerang rumahnya.

“Pelaku diperkirakan tujuh orang Barang bukti, Senjata api diamankan jajaran Polsek Pontianak Utara. IST

dan tiga orang pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dengan membawa senjata tajam dan membacok korban atas nama Rizal. Korban menderita luka di jari kelingking kaki kanan,” ungkap Wisnu, Senin (2/2).

Kapolsek menjelaskan, dari arah luar di antara para pelaku ada yang memerintahkan menembak Rizal.

Bahkan pelaku telah mengeluarkan tembakan hingga tiga kali. Namun tidak mengenai Rizal.

“Selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian menandakan peluru organik buatan pindad.

Setelah melakukan penembakan para pelaku melarikan diri,” jelas Wisnu.

Kapolsek Pontianak Utara mengaku sulit mengenali ciri-ciri tersangka. Apalagi ketujuh tersangka menutupi wajahnya dengan topi

dan tempat kejadian perkara (TKP) kondisinya gelap.

Wisnu juga mengatakan, jajarannya yang datang ke lokasi kejadian belum dapat menyimpulkan jenis senjata api (Senpi) yang digunakan pelaku. Apalagi saksi di lokasi kejadian mengatakan ledakan sebanyak tiga kali tersebut terdengar sampai 50 meter.

“Atas kasus ini upaya hukum dilakukan dan mengejar para pelaku yang sudah diketahui identitasnya dari pernyataan korban,” paparnya.

Menurut Kapolsek Pontianak Utara, jajarannya masih berupaya melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga milik pelaku di Jalan Parit Pangeran, Siantan Hulu. Namun saat Halaman 15

Sempat Kabur ke Malaysia, Kembali Lagi ke Pontianak

Pelaku Utama Pemerkosaan di Makam Tionghoa Dibekuk Pontianak-RK. Hendra akhirnya diringkus jajaran Polda Kalbar di rumahnya Jalan Dharma Putra, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kamis (29/1) sekitar pukul 21 lalu. Pria ini merupakan pelaku utama pemerkosaan gadis bawah umur berinisial E di kuburan Tionghoa Wajok, Kabupaten Mempawah pada 1 Agustus 2013 lalu.

Hendra tidak sendiri, dia memperkosa gadis bawah umur itu bersama kelima temannya berinisial K, D, M dan S. “Setelah lima hari melakukan

pemerkosaan terhadap E, Hendra selaku pelaku utama melarikan diri ke Malaysia dan negara tetangga lainnya. Kemudian balik lagi ke Kalbar dan bekerja di perkebunan sawit daerah Entikong, Sanggau,” ungkap Kombes Pol Hari Sudwiyanto, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kalbar, Senin (1/2).

Kombes Pol Hari mengaku sudah lama memburu Hendra. Pada 29 Januari 2015 lalu, jajaran Dit Reskrimum mendapatkan informasi, bahwa Hendra sudah pulang ke rumahnya di Siantan. “Kita mendapat

informasi bahwa Hednra telah pulang ke rumahnya, makanya pada 29 Januari lalu sekitar pukul 21.00 Wib, kita lakukan penangkapan,” jelasnya.

Peran Hendra dalam kasus pemerkosaan itu cukup penting. Pria ini berperan sebagai pelaku utamanya.“Sebelum memperkosa korban, Hendra bersama temannya berinisial S (DPO) lah yang menjatuhkan badan korban ke tanah.Kemudian yang memperkosa E pertama kali adalah Hendra, selanjutnya digilir sama temantemannya,” ungkap Hari.

Dirazia, Geng Motor Serang Polisi

Tak Ada Bilik Asmara, Artis Ini Kecewa Tidak Bisa Bercinta di Penjara Jakarta-RK. Eddies Adelia masih berstatus tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dipicu kasus sang suami, Ferry Setiawan. Namun, per 25 Januari lalu, Eddies bebas dari tahanan kota.

Alhasil, pesinetron lawas ini bebas jalan-jalan kemana aja kecuali ke luar negeri. Tapi, Eddies belum senang betul.

Salah satunya, dia tidak bisa bercinta dengan Ferry yang lagi dibui. Eddies pun mencari tahu keberadaan bilik asmara yang santer disebut ada.

“Aku sudah tanya kok. Tapi ternyata nggak ada. Pihak rutan tidak menyediakan, jadi memang nggak ada. Berita kalau Sefti dan suaminya juga nggak ada, mereka juga nggak dikasih,” kata Eddies, baru-baru ini.

Dengan tidak adanya bilik asmara itu, dia merasa kecewa berat. Pasalnya, dirinya tidak bisa menyalurkan hasrat biologis. “Ya aku kecewa pastinya ya. Bagi suami istri itu kan memang suatu kebutuhan biologis, wajar saja suami Halaman 15 Salah seorang geng motor yang diamankan polisi. JPNN

Batam-RK. Polresta Barelang di Polda Kepri mengerahkan ratusan anggotanya untuk merazia lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat nongkrong para remaja yang terlibat balapan liar maupun geng motor, Minggu (1/2) dini hari. Namun, upaya itu mendapat perlawanan dari para anggota geng motor.

Bukannya keder, anggota geng motor yang dirazia malah nekat menyerang balik ke arah polisi. Ini terjadi saat polisi yang berpatroli dengan motor secara berkelompok mengejar sekelompok

anak muda yang melintas di Seipanas.

Rata-rata motor yang dinaiki pelaku balap liar itu sudah diganti kenalpotnya dengan model racing yang memekakkan telinga.

Begitu hendak disergap, beberapa anggota geng malah mengeluarkan pisau dan mengancam anggota kepolisian. “Tersangka yang mengancam dan hendak menusuk anggota saya sudah kita amankan dan kita tindak lanjuti,” ujar Kasat Sabhara Kompol Ferry Aprizon, usai razia seperti dikutip

Batam Pos. Menurut Afrizon, penyergapan terhadap anggota geng motor yang hendak melukai anggotanya itu terjadi di depan Gereja Simalungun, Seipanas.

Dalam razia yang dipimpin langsung Wakapolresta Barelang AKBP Dwi Suryo Cahyono itu, 14 anggota geng motor bersama 12 sepeda motor diamankan.

Razia dilakukan secara acak, yakni di depan Jalan Raya Arsikon, Batam Centre, depan jalan raya Halaman 15

Sebelumnya polisi sudah menangkap salah seorang pelaku bernama Romi.

Saat ini Romi sudah divonis hakim enam tahun penjara. “Ada empat pelaku yang sedang dalam pengejaran saat ini, yakni K, D, M dan S. mudah-mudahan dalam waktu dekat cepat ditangkap,” terang Kombes Hari.

Hendra dijerat pasal 81 dan 82 UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bawah umur. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. (zrn)

Petugas Satpol PP Nyaris Ditetak Pakai Parang Babi Singkawang-RK. Tidak terima tempat usahanya ditertibkan, salah seorang pedagang di persimpangan Jalan Stasiun-GM Situt mengamuk dan menyeruduk petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan parang babi, Senin (2/2) sekitar pukul 09.00.

“Pedagang tersebut menggelar barang dagangannya di Fasum (Fasilitas Umum) dan juga membangun box permanen. Selain itu, usahanya juga diduga tidak mengantongi izin,” kata Drs Sukardi MPs, Kepala Satpol PP ditemui di tempat kerjanya, kemarin.

Beberapa petugas Satpol PP yang memang rutin melakukan penertiban, datang menemui pemilik usaha tersebut dan menjelaskan pelanggaran yang dilakukannya. “Saat dilakukan pembicaraan itulah, pemilik yang belum kita ketahui namanya itu begitu emosi,” kata Sukardi.

Pemilik usaha itu tidak terima kalau tempat usahanya ditertibkan Satpol PP, lantaran usaha tersebut merupakan warisan turun temurun. “Dia bilang usahanya itu sudah begitu lama sejak zaman nenek monyangnya,” ujar Sukardi.

Perdebatan pun tidak dapat terhindar, antara petugas Satpol yang menjelaskan kalau tempat usaha itu berdiri di fasilitas umum, dengan pemilik usaha yang ngotot tidak mau ditertibkan. Lantaran emosinya membuncah, pemilik usaha tersebut langsung masuk dan keluar lagi sambil membawa parang babi, seraya berupaya menyeruduk salah seorang petugas Satpol PP. Tetapi upaya pemilik usaha itu dicegah temannya. Senjata tajam itu pun langsung diamankan sebelum memakan korban.

Melihat pemilik usaha emosinya semakin menjadi-jadi, emosi beberapa petugas Satpol PP pun terpancing. Untungnya, beberapa petugas lainnya berhasil menenangkan rekannya, sehingga tidak terjadi “pertempuran” di tempat tersebut.

Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite Basarnas Pontianak Kembali Berangkatkan 11 Personil Kubu Raya. Sebanyak 11 personil Basarnas Pontianak kembali dikirim ke Pangkalanbun. Mereka akan memperkuat tim SAR melakukan evakuasi korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 di perairan Selat Karimata.

Apalagi baru-baru ini sejumlah mayat ditemukan di perairan Majene, Sulawesi Barat.

“Sesuai instruksi Kepala Badan SAR Nasional untuk Operasi SAR Kecelakaan Pesawat AirAsia dilakukan kembali mulai tanggal 31 Januari 2015,” kata Slamet, Kepala Basarnas Pontianak, Sabtu (31/1).

Menyikapi instruksi tersebut, Basarnas Pontianak mengirimkan 11 personilnya ke Pangkalanbun sejak Kamis (29/1). Sebelumnya, sebanyak 12 personil juga masih berada di Pangkalanbun. “ Jadi saat ini ada 23 personil Basarnas Pontianak yang ada disana, terdiri dari tim penyelam, kom, dan tim medis, dan rescue,” ungkapnya.

Tim Basarnas Pontianak akan bergabung dengan Basarnas dari Banjarmasin, Jakarta, Kendari dan Surabaya dan beberapa unsur lain. Tidak seluruh tim Basarnas diberangkatkan, karena harus ada personil yang standby di Kantor Basarnas Pontianak guna mengantisipasi jika terjadi musibah di wilayah Kalimantan Barat. “Tetapi untuk banjir di daerah Kalbar tinggal nunggu laporan, karena tidak terlalu membahayakan dan beberapa warga tidak mengungsi,” katanya. (sul)

Rakyat Kalbar

Selasa, 3 Februari 2015

10

Dishub Tertibkan Parkir Liar Kubu Raya. Dinas Perhubungan (Dishub) Kubu Raya segera menertibkan para pengelola parkir, terutama parkir liar di kawasan perkantoran Kabupaten Kubu Raya. Saat ini sedang disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban pengelolaan parkir di Kubu Raya.

“Pengelolaan atau penataan parkir ini memang kita melihat dari semua aspek, agar tidak menimbulkan permasalahan di lapangan,” ucap Kepala Dishub Kubu Raya, Fauzi Kasim, Senin (2/1).

D i a k u i Fa u z i , d a l a m melakukan penertiban parkir memang akan banyak kendala. Terutama terhadap lahan parkir yang telah dikuasai oleh kelompok masyarakat. “Ini akan kami lakukan pendekatan untuk menyatukan persepsi, agar tidak menimbulkan konflik di lapangan,” jelasnya.

Begitu pula area perkantoran

yang masuk dalam sasaran penertiban. Terutama bagi perkantoran milik pemerintah tegas Fauzi, dilarang dikenai pungutan parkir.

“Apalagi jika perkantoran itu sudah milik sendiri bukan sewa. Dilarang untuk ditarik parkir,” terangnya.

Penertiban penataan parkir dikatakan Fauzi, guna mendongkrak Pendapatan Asli daerah (PAD). Namun, tidak semua titik bisa ditarik retribusi parkirnya oleh Dishub, terutama hanya di tepi-tepi jalan saja. “Lokasi parkir di dalam tidak bisa ditarik Dishub,” ungkapnya.

Sedangkan menyangkut target retribusi, ia memastikan tahun 2014 telah melebihi target hingga 100 persen.

“Dari target Rp 8 juta bisa mencapai Rp 15 juta. Memang angkanya kecil, karena tidak semua titik menjadi kewenangan kita (Dishub, red),” ujarnya. (sul)

Ilustrasi.

NET

Keterbatasan Boster Hambat Distribusi Air Bersih

Ilustrasi.

Kubu Raya. Komisi III DPRD Kubu Raya menilai distribusi air bersih oleh PDAM Kubu Raya belum maksimal. Penyebabnya, selain jumlahnya yang masih terbatas, boster yang ada pun kondisinya tidak memadai.

“Untuk melayani kebutuhan air bersih, boster yang ada tidak memadai. Ini yang kita ketahui menjadi salah satu penghambat proses penyaluran air bersih di Kubu Raya,” kata Anggota DPRD Kubu Raya, Suharso.

Komisi III papar Suharso, Kamis (29/1) lalu, telah melakukan kunjungan ke PDAM Kubu Raya. Dia mengungkapkan, sebenarnya Komisi III juga gerah dengan pelayanan air bersih oleh PDAM yang terkadang tidak mengalir. Makanya, Komisi III DPRD melakukan sidak ke PDAM untuk mengetahui penyebabnya. “Tapi setelah kita

NET

sampai disana, ternyata kendalanya memang pada peralatan pendukung yang masih kurang.

Boster menjadi kendala utama dalam penyaluran air bersih,” tuturnya.

Suharso menambahkan, berdasarkan informasi yang dia dapat dari PDAM Kubu Raya, tahun 2014 ada dana bantuan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pengadaan lahan guna pembangunan boster baru.

Namun, rencana itu terkendala tingginya harga lahan dari masyarakat dan tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Sudah beberapa kali terjadi transaksi jual beli tanah, tapi selalu batal, karena masyarakat menjual terlalu mahal dan banyak lahan yang juga bermasalah.

Bayangkan saja, untuk tanah di daerah pinggiran sungai saja, saat PDAM Kubu Raya akan

membeli lahan untuk pembangunan boster baru, harga tanah bisa dijual masyarakat sampai Rp 800 ribu per meter,” ungkapnya.

PDAM membutuhkan tanah sekitar 1 hektar. Namun, karena harga jual yang tidak sesuai, rencana pembangunan boster pun terkendala. Demikian dengan rencana pembangunan Polres, Rumah Sakit, Stadion Olahraga dan perkantoran lain juga terkendala masalah lahan. “Jadi kami minta, kerjasama yang baik dari masyarakat untuk bisa membantu penyediaan lahan guna pembangunan berbagai kantor pemerintahan, demi kemajuan Kubu Raya. Apalagi kalau untuk kepentingan umum, jadi biar tanah yang dijual itu juga bisa mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat banyak,” katanya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Kompleks Kuliner di Sungai Segedong

Bupati Mempawah, H Ria Norsan meninjau tepian Sungai Segedong. ALFI SHANDY

Berbagai langkah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mengembangkan daerahnya. Salah satunya menjadikan Sungai Segedong sebagai pusat kuliner. Jika hal itu direalisasikan, diyakini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berkunjung.

“Memang ada rencana kita untuk membangun kompleks kuliner di pinggiran Sungai Segedong, tepatnya di bantaran Pasar Segedong. Kompleks tersebut akan kita tata dengan sebaik mungkin sepanjang tidak mengganggu tata ruang yang ada,” terang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mempawah, Darwin, Senin (2/2).

Menurut Darwin, pembangunan kompleks kuliner tersebut diyakini mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat. Pihaknya akan menempatkan para pedagang makanan mulai dari bakso, gorengan dan beranekaragam jenis makanan dan minuman lain. Masyarakat pun bisa bersantai menikmati makanan dan pemandangan sungai. “Kita bertekad untuk menghidupkan Segedong.

Sehingga tidak hanya ramai pada siang hari, tetapi malam hari juga ramai. Kalau kompleks kuliner ini sudah direalisasikan, maka perekonomian masyarakat akan meningkat pula,” prediksinya.

Sementara itu, Camat Segedong, Abdul Malik menuturkan, selama ini bantaran Sungai Segedong kerap dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat menyimpan material bangunan. Akibatnya, pinggiran sungai tampak kumuh dan kurang terawat. Makanya, pembangunan kompleks kuliner disambut positif. “Kami sangat berharap pembangunan kompleks kuliner di bantaran Sungai Segedong ini dapat direalisasikan. Masyarakat akan berkunjung untuk menikmati beragam jenis makanan dan minuman. Sehingga, Kecamatan Segedong akan semakin maju dan berkembang,” pendapatnya.

Bupati Mempawah H Ria Norsan merespons positif wacana tersebut. Namun ia mengingatkan, agar kompleks kuliner atau jajanan yang dibangun ditata sedemikian rupa, sehingga tidak menghilangkan fungsi sungai sebagai sarana lalu lintas air. “Yang penting lokasi kuliner ini tidak mengganggu lalu lintas air.

Harus ditata dengan baik, sehingga orang bisa bersantai disini,” pesan Norsan. (fia)

Prolegda 2015 Bahas 14 Raperda

Legislatif Lima, Eksekutif Sembilan Raperda Mempawah. Eksekutif dan legislatif menandatangani kesepahaman bersama dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015 dalam sidang paripurna, Senin (2/2) di Gedung DPRD Mempawah. Prolegda tersebut akan membahas 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Lima Raperda merupakan usulan legislatif, dan sisanya dari eksekutif.

Sebanyak 14 raperda yang akan dibahas bersama oleh Badan Legislasi (Banleg) DPRD dan eksekutif sepanjang tahun 2015, yakni Raperda Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Raperda Pengelolaan Kawasan Budaya, Raperda Perubahan Kecamatan Siantan Menjadi Jungkat, Raperda Fasilitasi Pencegahan Penyalah-

gunaan Narkotika di Kabupaten Mempawah, dan Raperda Hari Jadi Kabupaten Mempawah. Kelima raperda merupakan usulan dari legislatif.

Kemudian, Raperda Lambang Daerah Kabupaten Mempawah, Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Raperda Penyelenggaraan Kependudukan, Raperda Retribusi Izin Trayek, Raperda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Raperda Bangunan Gedung, Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Raperda PDAM Mempawah merupakan usulan eksekutif.

Usai dibacakan oleh Sekretariat

DPRD, nota kesepahaman Prolegda 2015 tersebut ditandatangani bersama oleh Ketua DPRD Mempawah, H Rahmad Satria SH MH dan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana SSos dihadapan puluhan Anggota DPRD Mempawah. Wakil Bupati pun diberikan kesempatan menyampaikan draf Raperda Lambang Daerah Kabupaten Mempawah. “Sesuai ketentuan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah dijelaskan, lambang daerah merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat suatu daerah. Lambang daerah menjadi identitas dan memiliki fungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah.

Lambang daerah itu meliputi

logo, bendera, bendera jabatan dan hymne,” papar Ramlana.

Ramlana menerangkan, dalam substansi materi Raperda Lambang Daerah Kabupaten Mempawah tersebut, pihaknya menggambarkan potensi, harapan dan semboyan dalam mewujudkan keinginan masyarakat. Seleksi logo daerah telah dilakukan secara terbuka dengan diikuti 274 desain logo, baik dari dari Mempawah maupun luar daerah. “Logo Kabupaten Mempawah terdiri dari buku, pena, payung, trisula, padi, kapas, gerigi dan bintang segi lima dengan semboyan maju, cerdas dan sejahtera yang merupakan refleksi dari cita-cita besar masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Mempawah yang maju di

segala bidang kehidupan, cerdas secara spiritual, intelektual dan sosial serta sejahtera lahir bathin,” paparnya.

Kemudian, lanjut Ramlana, dalam penetapan bendera daerah dan bendera jabatan kepala daerah telah disesuaikan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007. Sedangkan proses seleksi hymne baru akan dilaksanakan setelah logo daerah ditetapkan. “Sebab, substansi hymne sangat berkaitan erat dengan logo daerah.

Kami berharap, lambang daerah ini mampu menjadi spirit yang dapat mempersatukan segala perbedaan menjadi kekuatan besar untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera,” harapnya mengakhiri. (fia)

Atap dan Lantai Masjid Al-Falah Mempawah Rusak Pengurus Upayakan Anggaran Renovasi Mempawah. Pengurus Masjid Al-Falah Mempawah mesti lebih memperhatikan perawatan bangunan rumah ibadah kebanggaan masyarakat muslim di Kabupaten Mempawah itu.

Sebab, beberapa sudut bangunan tampak memperlakukan perbaikan. Salah satunya, plafon atap masjid yang mulai rusak.

“Kita prihatin melihat beberapa sudut bangunan Masjid Al-Falah Mempawah sudah tampak mengalami kerusakan. Seperti plafon dan lantai masjid perlu segera dilakukan perbaikan, agar kerusakan tidak semakin parah,” pendapat salah seorang jemaah, Sudianto, Senin (2/2) di Mempawah.

Menurut Sudianto, sebagai rumah ibadah kebang-

gaan masyarakat muslim di Kabupaten Mempawah, sudah selayaknya Masjid Agung Al-Falah mendapatkan perhatian yang lebih. Terutama terhadap perawatan bangunan agar senantiasa dalam kondisi baik. “Makanya kita minta agar kerusakan itu segera dilakukan perbaikan. Apalagi jemaah yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Falah sangat ramai. Mulai dari masyarakat biasa hingga kalangan pejabat. Terlebih, Masjid Al-Falah menjadi salah satu rumah ibadah yang paling sering disinggahi masyarakat daerah luar untuk melaksanakan salat,” ujarnya.

Lebih jauh, dirinya menilai Masjid Agung Al-Falah merupakan salah satu ikon Kabupaten Mempawah. Sudah sepantasnya Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat menjaga

dan merawat keberadaannya, agar selalu dalam kondisi baik.

Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat daerah luar untuk datang ke Mempawah. “Selain masalah plafon dan lantai yang rusak, kita juga prihatin dengan penataan parkir kendaraan di Masjid Al-Falah.

Kita kerap melihat parkir kendaraan yang semrawut hingga memenuhi halaman masjid.

Seharusnya ada lokasi parkir khusus, agar lingkungan masyarakat lebih rapi dan tertata,” sarannya.

Di lain pihak, Pengurus Masjid Al-Falah Mempawah, H Trisna Jaya mengaku pihaknya telah mengetahui kerusakan pada atap dan lantai masjid. Karenanya, perbaikan tersebut menjadi salah satu skala prioritas bagi pengurus. “Kami di pengurus sudah membicarakan masalah

Plafon Masjid Al-Falah Mempawah yang rusak. ALFI SHANDY

perbaikan ini. Kita juga berupaya secepatnya dapat melakukan perbaikan. Rencananya akan kita lakukan renovasi menyeluruh pada atap dan lantai,” ujar Trisna.

Namun, mantan Anggota DPRD Mempawah itu mengatakan, salah satu kendala pihaknya untuk melakukan perbaikan yakni masalah anggaran. Makanya, jajaran pengurus sedang mengupayakan untuk mendapatkan anggaran yang cu-

kup untuk memperbaiki bagian atap dan lantai masjid tersebut.

“Informasi yang kita dengar, ada keinginan dari Bupati untuk melakukan renovasi untuk atap dan lantai masjid. Demikian pula biayanya, kabarnya akan dianggarkan dalam APBD. Namun, kita belum bisa memastikan kebenaran informasi itu. Yang pasti kita berharap secepatnya dapat melakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut,” harapnya mengakhiri. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara Cakap Alang Sajikan Pangan Berkualitas

Hj Diah Permata Hildi. DOKUMEN

Sukadana. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kayong Utara (KKU), Hj Diah Permata Hildi mengingatkan setiap individu membutuhkan pangan berkualitas untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Disampaikannya di Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Sukadana, belum lama ini.

“Konsumsi pangan yang berkualitas dapat diwujudkan apabila makanan dikonsumsi sehari-hari mengandung zat gizi lengkap, jumlah berimbang antarkelompok pangan, serta memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima, dan daya beli masyarakat,” ulas Hj Diah Permata Hildi.

Dalam analisis dia, semakin beragam jenis pangan dikonsumsi, semakin mudah memenuhi kebutuhan bergizi. Bahkan semakin mudah tubuh memperoleh berbagai zat gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Sebab tidak ada satu jenis makananpun di dunia ini yang mengandung gizi lengkap. Oleh karena itu hanya dengan keberagaman jenis makananlah yang dapat memenuhi semua gizi yang diperlukan tubuh.

“Kenyataan sampai saat ini, pola konsumsi pangan masyarakat masih menunjukkan kecenderungan kurang beragam dari jenis pangan dan keseimbangan gizinya. Perlu upaya untuk merubah pola pikir masyarakat ke arah pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” kata Hj Diah Permata Hildi. (lud)

Selasa, 3 Februari 2015

11

Gunakan ADD Sebaik-baiknya Sukadana. Desa Gunung Sebilan, Kecamatan Sukadana, penerima ADD paling kecil, sejumlah Rp957.004.486,-. Rinciannya dari alokasi dana desa (ADD) perimbangan sebesar Rp829.754.897,- dan dari Anggarapan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp127.349.489,. Sedangkan Desa Kemboja, Kecamatan Pulau Maya, penerima ADD paling besar mencapai Rp1.636.794.892,-. Rinciannya dari ADD perimbangan Rp1.419.007.787,- dan dari APBN Rp217.787.105,-.

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid menerangkan dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa, Pemerintah KKU akan menambah ADD yang diberikan ke Pemdes di tahun 2015. Besaran ADD sebagaimana dimaksud

UU 6/2014, paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

“Dengan demikian pagu ADD yang semula berjumlah Rp10 miliar rupiah maka pada tahun 2015 akan bertambah menjadi Rp44 miliar,” ungkap H Hildi Hamid.

Dikatakan dia, ADD itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan skala desa yang disepakati dalam musyawarah desa, sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Sebelum melaksanakan pembangunan, Pemdes diwajibkan membuat rencana pembangunan jangka menengah

desa untuk jangka waktu enam tahun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan yang telah disusun Pemdes, tidak terjadi tumpang tindih dengan rencana pembangunan Pemerintah KKU. “ B e rd a s a rk a n p e d o ma n umum perhitungan dan pelaksanaan ADD KKU tahun 2014, Pemdes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan ADD Tahap II tahun 2014 paling lambat 10 Januari 2015. Khusus pemerintah desa yang tidak dapat merealisasikan ADD sebesar seratus persen pada tahun 2014, saya berharap agar seluruh aparatur Pemdes dan BPD lebih bekerja maksimal lagi. Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi,” harap H Hildi Hamid.

Bupati menjelaskan mulai tahun 2015 ini, Pemdes berkewa-

jiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada Bupati Kayong Utara, setiap semester (per enam bulan) pada tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

“Sejalan dengan bertambahnya bantuan keuangan yang akan diterima Pemdes, maka tugas dan tanggungjawab Kades, perangkat desa, dan BPD dalam mengelola keuangan desa dan melaksanakan skala desa, juga akan bertambah pula. Maka dari itu, untuk membantu Pemdes agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan melaksanakan pembangunan yang berman-

faat bagi kemajuan desa, saya berharap kepada seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dapat saling bekerjasama dalam membina terhadap jalannya pemerintahan di desa,” harap H Hildi Hamid.

“Sebab pembinaan yang kita lakukan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desa dalam melaksanakan amanah UU Desa. Kepada kepala desa, ketua BPD, dan seluruh perangkat desa, saya harapkan agar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, agar selalu melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkas dia. (lud)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Sukadana. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 (Permenpan RB 29/2010), tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Presiden (Perpres) 29/2014 tentang SAKIP. Ini bagian syarat keberhasilan kebijakan pemerintah di pengembangan akuntabilitas

instansi pemerintah, berfungsinya pelaksanaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi salah satu instrument pengendalian akuntabilitas.

“Pemerintah suatu lembaga yang diberikan mandat atau amanat berupa kekuasaan, harus dapat mempertanggungjawabkan semua akibat tindakan atau keputusan yang diambil kepada publik, baik secara etika maupun norma hukum. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah salah satu kewajiban harus

dipenuhi menjawab tentang yang diamanahkan. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, prasyarat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara,” tegas Erwin Sudrajat, Asisten I Setda KKU, belum lama ini.

Terkait dengan upaya itu, lanjut dia, diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem pelaporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, cepat, dan akurat. Sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sebagai upaya terencana untuk memantapkan dan meningkatkan skor SAKIP Pemkab Kayong Utara. Berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB, Pemkab Kayong Utara saat ini memperoleh nilai ‘C’ (akuntabilitas kinerjanya kurang baik dan perlu beberapa perbaikan

yang mendasar). Pada pelaporan dan penyampaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), berdasarkan hasil inventarisasi dokumen penyampaian LAKIP SKPD yang disampaikan kepada Bupati Kayong Utara melalui bagian organisasi dari 32 SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyusun LAKIP, pada tahun 2014 telah menyampaikan dokumen LAKIP-nya hanya 18 SKPD yang di antaranya termasuk kecamatan,” tutur Erwin. (lud)

Metro KETAPANG

KPU Siapkan Pendaftaran Pilkada

Ir Martinus Khiu. KURNADI.

Bengkayang. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkayang, Ir Martinus Khiu rencananya akan membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Periode 2015-2020. Pendaftaran akan dibuka tanggal 26 Februari sampai 3 Maret 2015.

“Namun kami masih menunggu finalnya. Jika ada perubahan tentang penetapan pendaftaran berdasarkan undang-undang, maka akan dijadwal ulang,” kata Martinus kepada Rakyat Kalbar, Senin (2/2).

Sosialisasi telah dilakukan bersama Pemkab Bengkayang dan partai-partai politik, lembaga swadaya masyarakat, media massa lokal maupun nasional terkait akan dilaksanakannya Pilkada Kabupaten Bengkayang. “Sementara KPU Bengkayang masih menunggu keputusan dari pusat, namun persiapan- pilkada sudah dilakukan,” ujar Khiu.

Mengacu pembahasan di pusat yang finalnya diperkirakan pada 17 Februari 2015 terkait penyelenggaraan pilkada. Sebab, terang Khiu, saat ini juga berkembang wacana kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2016, maka pilkada akan dimajukan pada tahun 2015.

“Jadi sementara menunggu peraturannya, kita tetap melakukan persiapan penyelenggaraan pilkada,” katanya. (kur)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Tiga Pejabat Eselon II Dilantik KETAPANG. Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun SH melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. pelantikan dimaksud merupakan kebutuhan guna menjawab tantangan dan dinamika pembangunan sekaligus penyegaran organisasi.

Adapun tiga pejabat eselon II yang dilantik tersebut yaitu Drs H.M Mansyur M.Si menjabat Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Drs H Jahilin .M.PD menjabat Kepala Dinas pendidikan dan Khairani SH.M.Si menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang.

Acara pelantikan yang berlangsung di ruang Rapat pendopo Bupati Ketapang, Senin (2/2) dihadiri Wakil Ketua DPRD Ketapang Junaidi.SP para Kepala Dinas dan Kantor serta Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Wabup H. Boyman Harun SH mengatakan, pelantikan pimpinan tinggi pratama ini merupakan suatu kebutuhan guna menjawab tantangan dan dinamika pembangunan sekaligus proses penyegaran organisasi yang tentunya dengan harapan agar terjadi percepatan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Ketapang.

“Alih tugas atau mutasi jabatan

Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun SH melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang di Pendopo Bupati Senin (2/2). JAIDI CHANDRA

merupakan suatu proses bentuk pembinaan karir pegawai, proses ini lumrah terjadi dalam suatu organisasi dengan begitu pegawai akan merasakan tantangan dan beban tugas yang berbeda sehingga memperkaya pengalaman di lingkungan kerja yang variatif,” kata Boyman.

Menurut Boyman,konsekuensi mutasi ini adalah mengimbangi

jabatan baru dengan peningkatan prestasi kerja secara signifikan dengan rangkaikan prestasi kerja para pegawai akan semakin baik.

Boyman Harun mengingatkan akan tiga hal dalam mengemban jabatan yang baru dilantik pertama segera melakukan pembenahan intern sesuai tupoksi dan kondisi lingkungan kerja, dengan

selalu berkoordinasi dengan unit terkait serta melakukan konsilidasi dan pembinaan kepada staf dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

Kedua Boyman mengingatkan sebagai pejabat figur sekaligus pelindung bawahan dan masyarakat, agar menciptakan suasana kondusif dilingkungan kerja masing-masing dan ketiga

Wabup mengintruksikan kepada pejabat yang dilantik untuk memberdayakan seluruh staf secara optimal dengan melakukan job discription atau pembagian tugas secara habis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan pola kerja yang semakin efektif, efisien dan terpadu dengan berpedoman pada ketentuan dan aturan yang ada. (Jay)

Finalisasi APBD 2015

Singkawang. Ketuk palu (pengesahan) APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2015 akan dilaksanakan sekitar satu pekan mendatang. Saat ini sedang dalam proses finalisasi pembahasan di DPRD Kota Singkawang.

“Pembahasan RAPBD kita sekarang tinggal finalisasi, sudah tahap akhir, hari ini (kemarin, red) sudah akan dirangkum hasil pembahasan tentang pendapa-

tan daerah,” kata Sujianto, Ketua DPRD Kota Singkawang ditemui tempat kerjanya, Senin (2/2).

Sujianto menjelaskan, pembahasan pendapatan daerah ini memang sedikit alot. Diantaranya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pula pajak dan alokasi dana dari pusat. “Lantaran kita mau meningkatkan pendapatan kita,” jelasnya.

Setelah pembahasan pendapatan daerah ini, kata Sujianto,

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Singkawang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Singkawang melanjutkan pembahasan belanja daerah.

“Untuk pembahasan belanja daerah ini, tidak sealot membahas pendapatan, asalkan sesuai visi dan misi Kota Singkawang, Musrenbang dan ada uangnya, tentu akan berjalan lancar dan cepat, karena kalau belanja ini terkait program-program yang

disampaikan eksekutif,” papar Sujianto.

Atas pemikiran tersebut, Sujianto memproyeksikan pembahasan RAPBD Kota Singkawang akan selesai dalam pekan ini.

Sehingga sudah bisa dilakukan ketuk palu APBD Kota Singkawang 2015. “Memang pengesahan ini terlambat, karena dilakukan setelah 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya. Tetapi dibandingkan tahun sebelum-

nya, ketuk palu tahun ini lebih cepat. Kalau lalu itu kan sekitar Maret,” ungkap Sujianto.

Terkait keterlambatan pengesahan APBD Kota Singkawang 2015 ini, Sujianto mengatakan, tidak ada pemotongan gaji terhadap walikota dan DPRD Kota Singkawang. “Gaji bulan Januari masih keluar, mungkin surat edaran Mendagri beberapa waktu lalu itu bukan berlaku untuk tahun ini,” katanya. (dik)

Melawi Membangun

Rakyat Kalbar

Selasa, 3 Februari 2015

12

Melawi Kaya Objek Wisata

Laboh Ju

Sayang Dana Masih Jadi Kendala Ilustrasi.net

Ciptakan Budaya Gemar Membaca Nanga Pinoh-RK. Pembangunan proyek fisik di Kabupaten Melawi sedang marak. Namun jangan lupa membangun karakter masyarakat juga terbilang penti ng. Pembangunan karakter bisa dengan menciptakan budaya gemar membaca.

Gerakan ini harus menjadi pemikiran seluruh elemen daerah. Mulai dari orangtua murid hingga kepala daerah.

“Masyarakat harus memahami bahwa ini adalah masalah fatal. Bisa mengakibatkan kebodohan. Sekolah saja tidak cukup untuk memberantas kebodohan tetapi diperlukan keinginan untuk membaca. Seluruh elemen daerah harus memahami ini,” ujar praktisi pendidikan Melawi, Lo Ling Yun. Menurutnya, membaca merupakan upaya untuk memberantas kebodohan. Oleh karena itu, laki-laki yang akrab disapa Alin ini mengusulkan, harus ada tindakan atau perbuatan nyata yang dilakukan elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Paling tidak dengan memberi contoh pada generasi muda untuk menyukai membaca.

“Orangtua tidak hanya menyuruh anaknya untuk belajar atau menyukai membaca, sementara mereka tidak melakukan itu. Kalau orangtua menyuruh belajar, sementara ia hanya menonton TV. Perintah tersebut sulit untuk diterapkan anaknya. Tetapi kalau orangtua yang sedang membaca buku atau koran menyuruh anaknya untuk membaca maka perintah tersebut akan diikuti,” paparnya.

Alin berpendapat, budaya membaca atau menulis bukan budaya orang timur, khususnya orang Indonesia. Membaca dan menulis adalah kegiatan baru untuk orang Indonesia.

Orang Indonesia mengenal budaya tutur atau budaya bercerita. Setiap kisah-kisah raja atau kejadian-kejadian besar hanya diturunkan pada generasi berikutnya melalui cerita.

Sementara budaya orang barat, dalam hal ini Eropa telah mengenal membaca sejak ribuan tahun lalu. Sehingga di Eropa ditemukan berbagai kitab-kita kuno yang menceritakan sebuah kejadian atau silsilah para raja.

“Jika dibandingkan, peradaban daerah yang memiliki budaya membaca dan menulis ini jauh lebih besar dari pada peradaban yang memiliki budaya bertutur atau bercerita,” terangnya.

Budaya membaca ini akan menghasilkan individu-individu yang gemar meneliti serta bermain dengan data-data yang akurat. Tetapi budaya bertutur akan menghasilkan orang-orang yang suka berbohong.

“Karena daya ingat manusia terbatas. Jika bercerita ia tidak menyadari ada sesuatu yang berkurang. Ujung-ujungnya menghasilkan orang yang suka berbohong,” ucapnya. (aji)

Nanga Pinoh-RK. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, (Disporabudpar) Kabupaten Melawi, Bachtiar AR mengatakan, Kabupaten Melawi kaya objek wisata.

Mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah. Dalam pengembangan objek wisata tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak, di ruang kerjanya, barubaru ini.

Bachtiar memaparkan, objek wisata Rasau Sebeju, di Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu yang menampilkan kekayaan hutan.

Danau Merpak, di Desa Merpak.

Kemudian air terjun Nubong, di Desa Poring.

Air terjun ini bukan hanya di Desa Poring, ada juga di Desa

Nyanggai yang diberi nama oleh masyarakat setempat air terjun Mentoba. Air terjun Batu Netak di Kecamatan Ella. Masih di Kecamatan Ella juga ada air terjun Sahai Berasap, Empangau, Sahai II, Sungai Dahan, Semuga, Sungai Sempat, Gurung Kerapan. Sedangkan di Kecamatan Menukung ada air terjun Sungai Belaban dan Nanga Siyai.

Beranjak ke Kecamatan Sayan paling terkenal adalah jeram Sungai Pinoh yang cukup panjang. Bahkan, objek wisata ini sudah memiliki terminal star di Desa Ribang Rabin dan terminal finis di Nanga Sayan.

Lebih detail, Bachtiar memaparkan, wisata sejarah yang sudah mulai dikenal adalah makam

pahlawan nasional, Raden Temenggung Setia Pahlawan di Dusun Liang, Desa Tekelak. Selain itu ada juga makam Raden Mas. Rumah betang juga masih ada di Kabupaten Melawi. Seperti yang ada di Desa Penyuguk, Desa Karangan Kora, Desa Akam Kora dan Desa Siyai.

Batu berbentuk pun ada di Melawi. Walau masih belum detail asal usulnya. Namun keberadaan batu tersebut sangat menarik.

Ada batu telapak kaki atas baru di Kecamatan Menukung. Masih di Menukung ada patung batu manusia dan anjing. Serta masih ada batu kapal yang juga berada di Kecamatan Menukung.

Di perhuluan Sungai Pinoh ada kekayaan wisata dari batu.

Yakni batu berikat yang posisinya bertingkat-tingkat. Lalu ada pula batu tongkat awan. “Gua klasi di Menukung juga ada. Gua di Sawah Tunjung, Kota Baru juga ada,” bebernya.

Di kota Nanga Pinoh sendiri,

ungkap Bachtiar, ada objek wisata sejarah yang merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Yakni rumah jabatan konselir yang saat ini menjadi Kantor Disporabudpar Kabupaten Melawi.

Meskipun banyak objek wisata, namun terang Bachtiar, banyak kendala dalam mengembangkan objek wisata tersebut. Terutama dukungan semua pihak untuk membangun wisata itu sendiri.

Baik dari masyarakat, pengusaha dan wakil rakyat.

“Hingga kini dukungan pendanaan masih kurang dan paling hanya dari APBD Kabupaten Melawi. Itu pun masih kurang.

Sementara pusat dan provinsi masih belum mendukung secara nyata,” paparnya.

Sebenarnya, dukungan dari instansi terkait pun sangat penting. Dinas, badan dan kantor terkait dengan wisata pun sangat dibutuhkan perannya. Bachtiar mencontohkan, peran dinas PU

sangat pening untuk mewujudkan infrastruktur. Seperti jalan, jembatan dan sarana lainnya.

Selain itu, investor pun masih belum berani mau berinvestasi dalam bidang wisata di Kabupaten Melawi. Hanya satu saja di Melawi, yakni di dekat Bukit Matut yang dikelola oleh swasta.

Termasuk pula belum ada partisipasi masyarakat secara nyata.

Misalnya seperti kerajinan-kerajinan tangan juga masih belum tersedia.

Meski demikian, dirinya tetap optimis bahwa pariwisata di Kabupaten Melawi akan bisa dikembangkan. Apalagi saat ini Disporabudpar Kabupaten Melawi sedang merancang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda).

“Tahun ini Rippda akan diselesaikan. Dari situ kita mulai pengembangan,” ulasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Perda Perkebunan Harus Simbiosis Mutualisme Nanga Pinoh-RK. Saat ini banyak sekali perusahan perkebunan yang masuk ke Kabupaten Melawi. Tentunya keberadaan investor perkebunan ini harus memakmurkan warga Melawi.

Pemerintah Kabupaten Melawi hendaknya membuat Perda Perkebunan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan.

“Selama ini pembagian lahan yanag dipergunakan perusahaan masih Peraturan Menteri Pertanian, Nomor:26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Itu sangat merugikan warga yang memiliki lahan,” ujar tokoh pemuda Ella Hilir, Aspar, kemarin.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan, supaya pihak kementerian merubah pembagian lahan yang lebih manusiawi sehingga saling menguntungkan antara petani dan perusahaan. Hingga keberadaan investor benar-

benar memberi kemakmuran bagi masyarakat.

“PP ini harus direvisi. Sebab sangat tidak manusiawi serta merugikan masyarakat yang punya tanah. Sementara perusahan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau pembagian masih seperti itu, tidak akan tercipta kemakmuran,” tegasnya.

Kendati begitu, ulas Aspar, ada peluang apabila menunggu revisi Peraturan Menteri Pertanian, Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 lama. Yakni, dengan membuat Perda untuk mengatur pembagian lahan.

Lantaran, ulas Aspar, dalam Pe raturan Me nter i Pe r tanian, Nomor: 26/Permentan/ OT.140/2/2007, disebutkan minimal 20 persen. Artinya bisa saja Perda mengatur lebih dari itu.

Misalnya, 30 persen atau 40 persen.

Selain itu, kredit yang biasa diterapkan perusahaan pada

pemilihan lahan setelah pembagian juga bisa diatur dengan mekanisme lain. Misalnya, dengan pola kemitraan yang hibah atau bagi hasil atau mengurangi jumlah kredit yang harus dibayar oleh warga.

“Namun sangat disayangkan Perda yang mengatur kemitraan antara petani dengan perusahaan masih belum ada. Hingga perusahaan masih menerapkan Peraturan Menteri Pertanian, Nomor:26/Permentan/ OT.140/2/2007. Salah satu poin pembagian lahan minimal 80 untuk perusahaan dan 20 untuk petani yang masih membayar beban kridit belasan tahun,” paparnya.

Dia mengusulkan, supaya anggota DPRD Kabupaten Melawi berinisiatif untuk mengusung Perda tersebut. Pasalnya banyak konstituen atau pemilih anggota dewan yang saat ini duduk di kursi DPRD Kabupaten Melawi yang bersentuhan dengan pe-

.

Ilustrasi net

rusahaan. Artinya, sama saja mereka membantu warga yang dulu memilih mereka.

“Saya berharap anggota dewan yang punya hak inisiatif bisa segera membuat Perda perkebunan yang lebih berpihak kepada petani dan perusahaan pun tidak rugi. Jadi, keduanya saling diuntungkan,” lugasnya.

Oleh karena itu, sambung Aspar, jangan sampai kondisi warga saat adanya investor perkebunan

dengan masa saat investor belum masuk sama saja. Hanya bisa melihat kekayaan alam Melawi tanpa bisa menikmatinya.

“Banyaknya investor perkebunan di Melawi mestinya membuat ekonomi masyarakat Melawi semakim membaik. Baiknya ekonomi berarti taraf hidup semakin meningkat. Intinya investor masuk harus bermanfaat untuk masyarakat, bukan golongan tertentu,” paparnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Gereja Katolik Santo Andreas Diresmikan

Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan meninjau Gereja Katolik Santo Andreas

Sintang-RK. Dalam membangun rumah ibadah peranan pemerintah daerah mulai dikurangi. Oleh karena itu, memang swadaya umat sangat penting untuk diperuat. Demikian disampaikan Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan saat meresmikan Gedung Gereja Katolik Santo Andreas, di Jerora II, Senin (2/2).

“Partisipasi umat harus terus menerus didorong, baik oleh pemerintah maupun tokoh agama. Pemkab Sintang juga sudah memberikan bantuan kepada umat beragama yang dihitung per umat kepada seluruh agama yang ada di Kabupaten Sintang,” ucap Juan.

Sementara itu, Administrator Apostolik Keuskupan Sintang, Mgr. Agustinus Agus, Pr menyatakan, rasa bangganya karena semakin hari umat mulai sadar bahwa pemenuhan akan kebutuhan sarana rohani merupakan tanggungjawab mereka sendiri dengan cara gotong royong dan mandiri.

Ketua Panitia Pembangunan Gereja Katolik Santo Andreas Stasi Jerora II, Fidelis Asdi menyampaikan, rasa bangganya karena umat sudah mampu membangun gereja ini. “Pembangunan gereja ini diawali dengan keinginan yang kuat dari umat. Kami mengumpulkan dana dan kemudian mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Kami membangun gereja ini dengan cara gotong royong serta tidak ada menggunakan tukang bangunan yang dibayar. Ini pun masih kulitnya saja sehingga masih memerlukan bantuan dana khususnya untuk melengkapi fasilitas di dalam gereja” ujar Fidelis Asdi.

Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Sintang, Romo Yohanes Pranoto, Pr menyampaikan, pembangunan gereja berukuran 9x15 meter ini tanpa ada desain atau bestek yang memandu umat dalam membangun. “Peletakan batu pertama pembangunan gereja ini pada 8 Juni 2013 serta diresmikan pada 2 Februari 2015. Dengan menghabiskan dana Rp215 juta. Bangga dengan partisipasi dan kemandirian umat yang bergotong royong bekerja pada hari Sabtu dan Minggu,” ujar Pastor Yohanes Pranoto. (rilis)

Petani Kayan Resah, Sawah Diserang Hama Sintang-RK. Belasan hektar sawah di Dusun Mengkurai II, Kecamatan Kayan Hilir terserang hama ulat dan walang sangit. Petani khawatir serangan hama bisa mengancam gagal panen.

Kepala Dusun Mengkurai II, Apong Manja mengatakan, sudah sembilan warganya yang melaporkan kejadian serangan hama.

Luas lahan sawah yang diserang hama mencapai 14 hektar. Data tersebut merupakan lahan milik sembilan petani. Karena itu, jumlah lahan yang kena hama bisa lebih luas. Sebab, belum semua

warga melapor. “Total luas sawah di Dusun Mengkurai II lebih dari 20 hektar,” ujar Apong Manja, Senin (2/2).

Apong mengatakan, kabar serangan hama kali pertama diterima pada Minggu (1/2) kemarin. Aduan warganya yakni agar pemerintah dapat membantu racun hama. Pemberantasan hama perlu sesegera mungkin dilakukan supaya tidak meluas.

Terlebih padi sudah akan mulai berbuah. “Warga takut gagal panen karena hama,” ulasnya.

Ia menambahkan, laporan

warganya sudah diteruskan kepada PPL maupun dinas pertanian.

Bahkan, dirinya datang sendiri menghadap kadis pertanian menyampaikan situasi persawahan di Mengkirai II. Menurut Apong, bantuan berupa dua dus racun hama diterimanya sebagai bantuan dari dinas pertanian. Semoga kebutuhan warga bisa teratasi.

“Pemberantasan ulat dan walang sangit sudah sangat mendesak.

Terlambat memberantasnya bisa fatal. Gagal panen,” tegasnya.

Secara terpisah, tokoh ma-

syarakat Desa Tanjung Keliling, Kecamatan Kayan Hilir, Agustinus mengatakan, warga setempat kini lagi krisis beras.

Stok padi kian menipis. Pasalnya, 2014 mengalami gagal panen akibat dilanda kekeringan yang berkepanjangan.

Menurutnya, masa panen 2015 masih cukup lama. Panen diperkirakan antara Maret dan April mendatang. Sementara ketersediaan stok pangan warga cukup memprihatinkan. Warga apabila harus membeli beras sangat terbebani dengan harg-

anya. Lantaran penghasilan tidak seimbang.

“Harga karet sekarang sangat murah. Hanya kisaran Rp5000 atau Rp6000. Mana mampu beli beras. Belum lagi mencukupi kebutuhan lain,” paparnya.

Ia menambahkan, masa panen 2015 juga belum dapat dipastikan hasilnya. Karena itu diharapkan ada bantuan pemerintah berupa beras murah untuk menunjang pangan warga.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Sintang Butuh Perda Khusus Ikan Air Tawar

.

Ilustrasi net

Sintang-RK. Ketua Fishing Club Sintang, Rayendra menilai, perlu regulasi khusus berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk melestarikan ikan air tawar di Kabupaten Sintang.

Menurutnya, potensi ikan air tawar di perairan Sintang cukup menjanjikan. Hanya memang perlu upaya dan keseriusan untuk melestarikan serta menjaga keberadaan ikan-ikan tersebut supaya tidak punah.

“Harus ada Perda khusus agar tidak ada penangkapan ikan yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan ikan itu sendiri,” ujar Rayendra saat menghadiri konsultasi publik tentang RTRW Kabupaten Sintang, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, Jumat (31/1) lalu.

Ia mencontohkan, potensi ikan di sejumlah danau, seperti Danau Semetung, Jemut dan Entawang, di daerah Ketungau.

Selain itu di Sepauk. Potensi ikan cukup menjanjikan. Hasil tangkapan masyarakat per hari mencapai ratusan kilo. Padahal alat tangkap yang dipergunakan masih tradisional. Misalkan dengan menggunakan jaring pukat, pesat dan memancing.

“Bila potensi ini bisa dikelola dengan baik, bukan mustahil Sintang dapat menjadi lumbung ikan air tawar. Saya yakin ini bisa terwujud jika ada keseriusan dari semua pihak, termasuk pemerintah,” timpalnya.

Menurutnya, masyarakat setempat sudah cukup sadar menjaga kelestarian ikan dan ekosistem di sekitarnya.

Kebiasaan menangkap ikan menggunakan jermal maupun racun tuba sudah mulai ditinggalkan. Kini masyarakat hanya menggunakan alat tradisional untuk menangkap ikan. Meskipun menggunakan alat tradisional, hasil tangkapan mereka cukup banyak.

“Saya yakin masyarakat setempat tidak akan menangkap ikan dengan alat-alat yang dapat merusak keberadaan ikan itu sendiri. Yang kita khawatirkan masyarakat dari luar, yang sengaja datang untuk menangkap ikan di tempat tersebut,” ucapnya.

Rayendra menambahkan, peran pemerintah dalam mewujudkan Sintang sebagai lumbung ikan air tawar sangat diperlukan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat bisa membuat sejumlah program. Misalkan dengan melepas benih ikan di sejumlah danau atau gencar melakukan budidaya keramba.

Program tersebut dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja.“Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Satu diantaranya dengan mendorong masyarakat melakukan budidaya keramba,” paparnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Selasa, 3 Februari 2015

13

Pelantikan 84 Pejabat Pemkab Kapuas Hulu

Nasir: Ini Tugas, Mau Tidak Mau Harus Dilaksanakan Alfiansyah SE MSi

Lelang di ULP Paling Lama Mei Putussibau. Pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus dilaksanakan paling lama Mei 2015. Olehkarenanya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta menyerahkan rencana umum lelang pada Februari.

“Kami sudah minta masing-masing SKPD untuk memulai tahapan lelang. Paling tidak, Februari ini sudah memberikan rencana umum lelangnya,” kata Alfiansyah SE MSi, Kepala Bagian (Kabag) Pengendalian Pembangunan (P2), Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kapuas Hulu ditemui usai pelantikan Pejabat Eselon II, III dan IV di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Senin (2/2).

Alfian–sapaan akrab Alfiansyah–menjelaskan, ketentuan atau syarat proses lelang saat ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. SKPD harus menyesuaikannya dengan aturan baru, yakni Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Perpres 4/2015).

Bekas Kepala Kesbangpol Kapuas Hulu ini menuturkan, setiap paket yang telah dilelang akan tetap diawasi. Pasalnya, pemenang lelang tetap ada batasan dan aturannya. Sesuai harus sesuai Perpres 4/2015, juga Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

“Aturan-aturannya sudah sangat jelas, bisa diputuskan kontraknya atau bahkan di black list, kalau pemenang lelang tidak mampu,” tegas Alfian yang juga Camat Putussibau Selatan ini.

Sementara itu, dalam pelaksanaan lelang, Alfian mengakui, kalau ULP masih dihadapkan pada beberapa kendala. Di antaranya, jaringan internet yang kurang stabil, akibat kondisi iklim.

Listrik yang sering byarpet pun menjadi kendala tersendiri dalam proses pelelangan di ULP. “Tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin, agar proses lelang berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga seluruh program pembangunan Pemkab Kapuas Hulu bisa terealisasi,” kata Alfian.

Sementara itu, terkait jumlah paket lelang, Alfian mengungkapkan, pada 2014 sekitar 280 paket yang dilelang di ULP. “Untuk tahun ini kemungkinan akan lebih banyak,” pungkas Alfian. (aRm)

Putussibau. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH mengambil sumpah/janji 84 pejabar Eselon II, III dan IV. Mungkin ada yang kurang puas dengan jabatan yang baru disandangnya. Tetapi ini tugas, mau tidak mau harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Ini tugas mau tidak mau harus dilaksanakan. Terimalah sebagai amanah, saya sadar tidak bisa memuaskan semua pihak,” kata Nasir ketika Pengambilan Sumpah/Janji serta Pelantikan 84 Pejabat Eselon II, III dan IV di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Senin (2/2) pagi.

Nasir menyampaikan hal tersebut, lantaran biasanya, setelah pelantikan, orang nomor satu ini menerima pesan singkat (SMS) atau mendengar komentar-komentar tidak nyaman terkait penempatan posisi. “Ini sudah ditimbang dan disusun oleh tim.

Mungkin ada yang menerimanya, tetapi mungkin juga ada yang tidak puas dengan pelantikan ini,” katanya.

Pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Pengambilan sumpah 84 Pejabat Eselon II, III dan IV oleh Bupati Nasir. ARMAN HAIRIADI

Kapuas yang dilantik tersebut terdiri atas seorang pejabat Eselon II, 22 pejabat Eeselon III, 56 Eselon IV dan 5 Camat.

Nasir menjelaskan, pelantikan seperti ini merupakan yang

biasa terjadi dalam lingkungan pemerintahan. Olehkarenanya, pejabat yan sudah dilantik agar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Jabatan tersebut, kata Nasir,

hendaknya diterima dan diembat dengan samangat kerja yang tinggi. Jaga sikap dan moral dengan menjadikan fakta integritas sebagai pijakan rambu-rambu dalam bekerja. “Yang belum

membuat fakta integritas, agar segera membuatnya bersama pimpinan dan bawahan,” pintanya.

Dia juga mengingatkan, Pemkab Kapuas Hulu sudah berkomitmen untuk memberantas korupsi. Olehkarenanya, pejabat yang baru dilantik tersebut tidak melakukan tindakan yang menjadi musu bersama tersebut.

“Bila ada temuan di instansinya masing-masing, mesti ditindaklanjuti. Tidak ada alasan temuan tersebut di masa pejabat lama.

Pejabat yang baru pun mesti menindaklanjutinya, baik itu Kepala Dinas atau pun Camat. Karena tanggungjawab tetap berkelanjutan,” tegas Nasir.

Bila temuan Inspektorat tidak diindahkan atau ditindaklanjuti, kata Nasir, Kepala Inspesktorat diharapkan tidak bosan-bosan menyurati instansi tersebut untuk mengingatkannya. “Tolong ke depan bagaimana agar Kapuas Hulu bisa naik peringkat dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) ke WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” harapnya. (aRm)

Pedagang Buah Tak Tahu Apel Berbakteri Putussibau. Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) menarik apel Granny Smith dan Gala dari pasar.

Pemerintah RI pun mencabut izin impor apel yang mengandung Listeria Monocytogene, bakteri berbahaya itu. Tetapi pedagang buah belum mengetahui apel yang dimaksud.

“Kami sudah mengetahui informasi adanya apel yang mengandung bakteri. Namun kami tidak mengetahui jenis apelnya,” kata Nurul, salah seorang pedagang buah di Putussibau, Kapuas Hulu ditemui di tengah kesibukannya melayani pem-

beli, Senin (2/2).

Ketidaktahuan Nurul tersebut, lantaran dia dan rekannya belum mendapat peringatan atau penjelasan langsung dari instansi terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu. Hingga kini, tidak ada penarikan buah apel impor yang mengandung bakteri berbahaya tersebut.

“Kami memang telah mendengar berita tersebut dari siaran televisi, namun kami masih menjual buah impor terebeut, karena memang belum ada imbauan langsung dari petugas pada pedagang agar tidak men-

jualnya,” ungkap Nurul.

Dengan adanya penarikan apel impor berbakteri tersebut, perempuan 55 tahun ini mengaku was-was juga menjual apel.

“Kita pun sebenarnya takut juga mengenai informasi buah yang mengandung bakteri, tetapi kita tidak mengetahui apel yang jenis mana,” aku Nurul.

Tetapi, Nurul berkeyakinan, apel berbahaya itu bukan jenis dari apel yang dijualnya. Sebab, sejak beberapa bulan yang lalu sudah kosong. Terutama apel yang berwarna hijau. “Tak tahu juga kenapa buah apel kosong, setiap kami pesan di Pontianak,

katanya tidak ada,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu, Drs Abdurrasyid MM mengaku belum bisa menertibkan atau menyita buah di pasar, karena belum mendapat surat resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

“Sampai sekarang, kita hanya mendengar pemberitaan di televisi, belum ada intruksi langsung dari provinsi. Kita pun di sini tidak ada laboratorium untuk melakukan pengujian,” jelas Rasyid.

Namun Rasyid yakin peda-

gang buah sudah sangat selektif dalam menjual apel, apalagi informasi di televisi sudah begitu gencar. Tentunya, pedagang enggan menjual apel-apel yang diduga mengandung bakteri berbahaya tersebut.

Kalau pedagang masih menjual apel berbahaya tersebut, tambah dia, niscaya masyarakat enggan membelinya dan mereka akan merugi. “Kita imbau pedagang tidak menjual apel-apel yang telah dilarang tersebut. Dan kepada masyarakat agar lebih teliti ketika akan membeli buah apel,” pungkas Rasyid. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Dewan Minta PT Mas 2 Estate Penuhi Tuntutan Warga Tiga Kali Lapor, Masih ‘Deadlock’

Pelepasan balon oleh Wakil Bupati tanda dimulainya Pekan O2FLSN di kec. Entikong. HUMAS

Ratusan Atlet Ikuti O2SN/FLSN di Entikong Sanggau. Sebanyak 413 atlet utusan dari SD, 58 atlet utusan dari SMP dan 37 atlet utusan SMK sekecamatan Entikong ambil bagian pada pagelaran Orientasi Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba dan Seni Nasional (O2SN/FLSN) yang berlangsung sejak Senin-Kamis (2-5/1) Pagelaran tersebut mempertandingan 15 cabang olahraga (cabor) dan seni untuk tingkat SD, 14 cabor dan seni untuk tingkat SMP dan empat cabor dan seni untuk tingkat SMK. Acara dibuka langsung oleh Wabup Yohanes Ontot, Senin (2/2) di komplek SMKN 1 Entikong.

“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi yang tangguh, kuat, handal, sehat fisik jasmanai dan rohani demi menyongsong masa depan yang lebih baik,” kata Wabup dalam kata sambutannya.

Dikatakannya pula menjadi juara merupakan tekad setiap kontingen, tapi itu bukan segalanya.

Terpenting kata dia, memberi pemahaman dan mempersiapkan generasi yang lebih baik. “Jangan mudah terpengaruh dan terombang ambing. Tanamkan iman dan takwa sejak dini, serta tekun belajar.

Jika hal itu telah melekat di setiap anak, bahaya dan tantangan tidak mudah masuk ke dalam sendi kehidupan generasi kita,” paparnya.

Menurutnya ada tiga tantangan besar generasi muda saat ini, yaitu: teroris, narkoba dan dunia maya. Ia berpesan pada seluruh orangtua memberikan bimbingan dan pemahaman terhadap anak-anak mereka.

“Kita boleh mencari menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi namun jangan sampai disalah gunakan terutama jejaring sosial dan dunia maya. Carilah informasi yang positif dan mendidik. Mari kita awasi anak-anak dalam bergaul dan beraktivitas sehingga proses belajar dan mengajar tidak terganggu,” pesannya. (KiA-Humas)

Sanggau. Ketua DPRD Sanggau, Jumadi meminta PT Mas 2 Estate memenuhi tuntutan petani sawit plasma dusun Entiop, desa Upe, kecamatan Bonti, membuat sertifikat hak milik lahan plasma.

Ia mengaku telah menerima laporan secara tertulis dari 20 petani sawit plasma PT Mas 2 Estate. Terlebih pembuatan sertifikat itu sudah masuk dalam perjanjian antaran perusahaan dan petani. Para petani sudah memenuhi kesepakatan soal pelunasan angka kredit “Saya minta perusahaan tersebut memenuhi keinginan para petani,” tegasnya, Senin (2/2).

Dalam laporan tertulisnya, kata Jumadi, ada enam poin yang menjadi tuntutan petani yaitu: Pertama, meminta lahan plasma petani diterbitkan sertifikat hak milik. Jika perusahaan tidak bisa membuat sertifikat kepemilikan lahan, petani meminta bebas memilih lahan yang dikehendaki. Kedua, sebelum sertifikat keluar petani akan memanen hasil dari dua lahan yakni lahan yang menjadi milik petani dan lahan yang belum dikeluarkan sertifikat.

Ketiga, apabila lahan petani dipindahkan perusahaan maka lahan yang lama tersebutpun menjadi milik petani sepenuh-

Jumadi

nya. Keempat, apabila perusahaan tidak mengabulkan usulan tersebut petani meminta tanah mereka dikembalikan

seperti awalnya. Kelima, petani juga meminta dari dua hektar dari lahan petani plasma tersebut termasuk kawasan hutan produksi.

Keenam, dengan demikian lahan petani murni hak miliknya sebanyak lima setengah Hektar dengan pembagian satu setengah hektar untuk petani. “Saya berharap pihak perusahaan mengabulkannya,” pintanya.

Lebih lanjut, Jumadi mengatakan sudah tiga kali menerima surat pelaporan masyarakat tersebut dari awal semenjak dilantik menjadi Ketua DPRD Sanggau. Ia pun

sudah berkali-kali mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. “Namun sampai saat ini belum ada terjalin komunikasi dengan perusahaan tersebut,” akunya.

S ementara itu, Anggota Komisi B DPRD Sanggau, Suhairi mengaku belum menerima laporan tertulis terkait hal itu. “Kalau laporan sudah masuk kami akan panggil pihak perusahaan dan petani.

Sehingga tidak mendengarkan laporan sepihak. Setelah itu kita carikan solusinya seperti apa.

Kami (Komisi B, red) memang membidangi urusan perkebunan,” pungkasnya. (KiA)

Minta BKMT Bantu Cegah Peredaran Narkoba Bupati: Indonesia Sudah Darurat!

Sanggau. Sebagai ormas keagamaan, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) kabupaten Sanggau diminta peka terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan, satu di antaranya peredaran narkoba.

Demikian diungkapkan Bupati Sanggau, Poulus Hadi pada malam seni budaya Islam yang digelar BKMT Sanggau, yang merupakan rangkaian acara Musda BKMT ke-IV Priode 2015-2019, Minggu (1/2) di gedung pertemuan umum (GPU) ‘Balai Betomu’.

“Saya berharap peran BKMT (mencegah peredaran narkoba, red). Saya dan Bupati se-Indonesia, dipanggil presiden untuk membahas ini (narkoba, red).

Bupati bersama Kapolres Sanggau ketika menabuh rabana yang disumbangkan. HUMAS

Ternyata Indonesia ini sudah darurat narkoba. Ternyata barang ini tak main sikit-sikit,

main ton-ton,” ungkapnya.

Terlebih, lanjut Bupati, Sanggau temasuk kabupaten

tertinggi di Kalbar dalam hal peredaran narkoba. Karena itu, lagi-lagi ia meminta BKMT dan pengurusnya yang baru dikukuhkan itu berperan mencegahnya. “Sanggau ini tertinggi, bukan hanya menyerang anak muda tapi juga ibu rumah tangga. Kalau sudah kena barang itu, yang terpikir adalah hal-hal jahat,” ungkapnya.

Bupati yakin satu di antaran upaya pencegahan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. BKMT, lanjut dia, adalah wadah salah satu wadah untuk mewujudkannya.

“Apalagi BKMT ini sudah ada di kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

Di kesempatan itu, Bupati

juga mengaku salut dengan perkembangan BKMT. Menurut dia, mempertahankan organisasi jauh lebih sulit ketimbang membentuk organisasi. “Banyak orang bisa membuat organisasi, tapi untuk bermusyawarah itu sulit. Saudara-saudara sudah membuktikan itu. Kalau BKMT ini kuat, ke depan tak akan ada masalah,” kata Bupati.

Bupati juga sempat menyinggung soal bantuan pemerintah.

Ditegaskannya, bantuan yang diberikan harus sesuai dengan aturan dan tak bisa dilakukan terus-menerus. “Kalau untuk Musda memang dianggarkan dalam APBD. Sekarang ini maklum saja, tak bisa sembarangan,” pungkasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Targetkan Rp. 43 Miliar dari PKB dan BBN

Selasa, 3 Februari 2015

Kasus oknum PNS penggelapan pajak

Bupati: Pemkab Kecolongan!

Nb Terancam Dipecat

Nasdiansyah. ANTONIUS

Ngabang. Samsat Ngabang menargetkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) sebesar Rp43 miliar pada 2015, dengan rincian Rp17 miliar dari PKB dan Rp25 miliar dari penerimaan BBN. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Ngabang, Nasdiansyah mengatakan target penerimaan PKB dan BBN ini meningkat dari tahun lalu.

“Peningkatannya sebesar 40 persen. Dari penerimaan ini, PKB dan BBN yang paling banyak penerimaannya,” ujar Nasdiansyah, Senin (3/2) kemarin dikantornya.

Sedangkan untuk penerimaan lainnya seperti pajak kendaraan alat berat, pihaknya sudah berusaha untuk mengoptimalkannya. “Kita sudah berusaha untuk menagih pajak kendaraan alat berat ini kepada sejumlah perusahaan perkebunan yang ada di Landak, termasuk kendaraan alat berat milik pribadi,” katanya.

Ia menambahkan, dari sejumlah perusahaan yang memiliki kendaraan alat berat, beberapa di antaranya sudah membayar pajak kendaraan alat beratnya.

“Demikian juga dengan kendaraan alat berat milik perorangan. Pajak ini tentunya akan lebih kita intensifkan di tahun 2015 ini. Apalagi Gubernur Kalbar sangat keras terhadap pajak kendaraan alat berat ini,” ungkapnya.

Selain menargetkan penerimaan PKB dan BBN, UPPD Samsat Ngabang juga menargetkan pajak Penggunaan Air Permukaan (PAP) sebesar Rp54 juta. “Pajak ini akan ditarik dari PAP untuk kegiatan komersial, seperti PDAM yang menggunakan air permukaan,” jelasnya.

Selain itu, UPPD Samsat Ngabang juga menargetkan penerimaan partisipasi pihak ketiga untuk tahun 2015 ini sebesar Rp128 juta. “Penerimaan dari partisipasi pihak ketiga ini ditarik dari pembelian kendaraan baru di dealer dan kendaraan dari luar provinsi,” katanya.(ius)

14

Adrianus Asia Sidot. ANTONIUS

Ngabang. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot mengakui

Pemkab telah kecolongan terkait kasus penggelapan pa-

jak oleh oknum PNS Dinas Pendapatan Daerah (Dispen-

da), Nb. “Tersangka inikan sebagai bendahara penerima dan penyetor uang PBB di Bank Kalbar.

Seharusnyakan uang PBB itu harus disetornya ke kas daerah.

Tapi setelah ditelusuri, ternyata tidak disetor. Lagipula uang pajak yang digelapkannya itu cukup banyak yakni sampai Rp 400 juta,” kata Bupati usai pelantikan pejabat struktural dilingkungan Pemkab Landak, pekan lalu di aula utama Kantor Bupati Landak.

Lantaran sudah masuk ke ranah hukum, orang nomor satu di Pemkab Landak itu menegaskan tak akan mengintervensi apa dan siapapun soal penggelapan PBB tahun 2013 itu. Kini NB sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngabang.

Sebagai pimpinan tertinggi di Pemkab Landak, Adrianus mengaku hanya sebatas mengingatkan bawahannya agar tak terjerat korupsi. “Kita memang sudah mengingatkan dan memberikan arahan berkali-kali.

Tapi hal ini tidak digubris dan masih saja dilakukan,” ujar bupati.

Bupati sendiri menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada proses hukum. Selain sanksi pidana, tersangka juga terancam sanksi disiplin.

“Ini yang bisa saya lakukan.

Saat ini kita masih menunggu keputusan pengadilan yang inkract, berapa tahun tersangka kena hukuman. Tersangkapun bisa dipecat sebagai PNS atau paling tidak ada sanksi administrasi,” ucap bupati.

Ditanya bagaimana bantuan hukum yang akan diberikan kepada Nb, ia menegaskan bantuan hukum nantinya hanya dari pengacara Negara.

“Kalau dari Pemerintah Daerah tidak ada. Sebab, kalau ada, nantinya bisa-bisa saya dibilang membantu dan dianggap bersekongkol. Makanya kita serahkan saja kasus ini ke Kejaksaan atau yang bersangkutan. Apalagi Kejaksaan menyiapkan juga pengacara Negara,” ungkapnya.( ius )

Ketua DPRD: Kasus Nb, Bisa Jadi Pelajaran Ngabang. Ketua DPRD Landak Heri Saman, mengimbau seluruh Pengawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan kabupaten Landak, supaya berhati-hati jangan sampai terjerat dalam kasus korupsi.

Ia berharap kasus penggelapan PBB tahun 2013 yang menjerat Nb, oknum PNS Dispenda Landak itu, menjadi pelajaran bagi abdi negara lainnya. “Saya sangat menyanyangkan

hal ini bisa terjadi, karena jaman sekarang kok masih ada yang berani melakukan hal itu,” kata Heri Saman.

Padahal kata Heri, Bupati sudah berkali-kali mengingatkan dan menulis slogan ‘saya tidak akan korupsi’ yang dipampang di semua instansi Pemkab Sanggau. “Tapi masih ada yang berani korupsi ,” ujar Heri Saman.

Menurut dia, slogan itu bukan tanpa alasan. Ko-

rupsi merupakan musuh bersama yang harus dilawan. “Maka saya mohon pedomanilah slogan ini.

Agar tidak terjerat kasus hukum, harus berhatihati,” katanya.

Satu sisi, ia juga meminta masyarakat tetap menjalankan kewajibannya membayar PBB. “Karena PBB merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara yang baik wajib membanyar pajak. Kalau masalah yang tersangkut

hukum, biarlah aparat hukum yang mengusutnya hingga tuntas,” imbaunya.

Yang ia sayangkan juga, mengapa kasus ini masih bisa terjadi di Landak. Padahal sekarang pemerintah sedang hangat-hangat memberantas korupsi.

“Kalau sudah memang terbukti, serahkan kepada aparat hukum. Karena kita hanya bisa mencegah supaya PNS harus berhatihati saja,” pesannya. (ius)

Heri Saman. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Handi Ikut Panaskan Suksesi Bupati 2015 Sekadau. Bursa suksesi Orang nomor satu di Sekadau 2015 kian panas. Entah latah atau memang benar-benar ingin bertarung, sejumlah tokoh mulai menabuh gong untuk ikut berlaga dalam pesta politik tersebut. Sejumlah nama tenar akhir-akhir ini kian santer mendeklarasikan maju di Pilkada. Terakhir adalah Handi, Wakil Ketua DPRD Sekadau.

“Saya siap maju (mencalonkan diri, red) di Pilkada nanti,” kata Handi saat berbincang santai dengan awak koran ini di ruang kerjanya, Senin (2/2).

Sebagai Wakil Ketua Dewan, sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Sekadau, Handi memang memiliki peluang untuk bertarung di Pilkada.

Namanya pun sudah cukup dikenal masyarakat.

“Tapi soal jadi atau tidaknya, itu terpulang ke partai. Yang jelas, kalau diminta partai, saya siap,” ucapnya.

Partai Gerindra memang memiliki kesempatan untuk menjadi pengusung dalam Pilkada nanti.

Saat ini, partai tersebut mendudukkan empat wakilnya di Parlemen Sekadau. Artinya, mereka hanya perlu berkoalisi dengan satu partai lagi yang memiliki minimal 2 wakil di DPRD. “Untuk partai kita, jelas lebih mengutamakan kader. Makanya kita selaku kader partai harus siap apabila diminta,” pungkas Handi. (bdu)

Waspada Jaksa Palsu Sekadau. Kasus penipuan mengatasnamakan pejabat daerah marak terjadi di Sekadau, akhirakhir ini. Perkara inipun membuat sejumlah pejabat, terutama yang namanya sering dicatut, risih.

“Saya harapkan kepada masyarakat agar waspada terhadap aksi penipuan yang mengakui sebagai pegawai Kejaksaan,” ujar Sukardi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sekadau, dalam sebuah kesempatan belum lama ini.

Dikatakannya, saat ini marak kasus penipuan yang mengatasnamakan kejaksaan. Para penipu menelpon sejumlah warga untuk meminta duit.

“Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang menelpon seperti itu. Apalagi meminta sejumlah uang. Itu penipuan,” tegas Sukardi.

Agar tidak tertipu, ia meminta masyarakat melakukan cross check jika ada yang mengaku sebagai pegawai dari Kejaksaan Sekadau.

Pengecekan bisa langsung dilakukan dengan menelpon atau mendatangi kantor kejaksaan.

“Jangan sampai ada warga kita disini yang tertipu. Modus seperti ini memang sudah sangat sering terjadi,” pungkas Sukardi. (bdu)

Protes Atas Larangan Menebang Durian dan Tengkawang,

Warga Minta Pemerintah Memberikan Dispensasi Sekadau. Kebijakan pemerintah memang tak bisa memuaskan seluruh lapisan masyarakat.

Ada yang ditentang keseluruhan maupun segelintir warga, atau tak disukai sejumlah oknum dengan mengatasnamakan masyarakat.

Salah satu contoh kebijakan yang dipermasalahkan adalah Surat Edaran (SE) Bupati Sekadau perihal Larangan untuk Menebang Pohon Durian dan Tengkawang di Sekadau. SE tertanggal 28 Januari 2015 itu ditujukan kepada semua camat dan kepala desa se-Kabupaten Sekadau.

Kemarin, puluhan orang yang mengaku sebagai warga dari Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Kecamatan Nanga Mahap mendatangi kantor DPRD Sekadau. Kehadiran mereka untuk memprotes keberadaan SE itu.

Ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus, bersama dua wakilnya, Handi dan Jeffray Raja Tugam, serta sejumlah anggota DPRD Sekadau menyambut langsung. “Kami minta Dewan memperjuangkan nasib kami,” ujar Jafar Sidik, salah seorang perwakilan massa yang hadir, Senin (2/2).

SE Bupati bernomor 522.21/99/Hutbun-1 itu berisi lima poin. Intinya menyangkut larangan menebang pohon Durian dan Tengkawang karena alasan historis dan alasan lainnya, termasuk kelestarian hutan.

SE itu secara tegas menyatakan Pemkab tidak akan melayani penerbitan SKAU yang selama ini sering dijadikan lisensi bagi pekerja kayu untuk menebang Durian dan Tengkawang.

“Mau makan apa kami jika

usaha kami dilarang. Inilah mata pencarian kami selama ini. Kami ada yang pembeli, ada juga yang pemikul. Jadi, jangan dilarang,” pinta Jafar.

Yang paling ia sesalkan adalah pelarangan itu berlaku sejak SE diterbitkan, tanpa memberikan toleransi. Masalahnya, Jafar sebagai pengepul kayu mengaku sudah membeli beberapa batang pohon Durian dari masyarakat, bahkan ada diantaranya sudah dikerjakan. Karena adanya SE tersebut, ia tidak bisa menjualnya ke tauke atau cukong.

“Cukong ndak mau beli. Rugilah kami. Harusnya pemerintah

memberikan dispensasi waktu, misalnya diberikan dua bulan untuk kami menjual kayu yang sudah terlanjur kami beli dari warga dan kayu yang sudah terlanjur kami tebang,” tukas Jafar.

Sayangnya, masyarakat yang datang ke DPRD Sekadau kemarin memang lebih didominasi oleh pembeli kecil ataupun pekerja. Sementara, para cukong lebih memilih berada di belakang layar.

Menanggapi aspirasi warga ini, Ketua DPRD Albertus Pinus berjanji memperjuangkannya.

“Nanti kami melalui Komisi yang terkait akan memanggil pihak

pemerintah untuk membicarakannya,” kata pria bersapaan karib Pinus ini.

Karena ada kaitannya dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pinus mewacanakan untuk memanggil mereka. Soal waktunya, akan dicarikan jadwal yang tepat.

“Melalui Bupati, kita akan panggil pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Rencana kita akan kita lakukan secepat mungkin,” tuturnya.

Langkah ini diamini Wakil Ketua DPRD Jeffray Raja Tugam.

Hanya saja, Jeffray menyimak hal ini dari dua segi kepentingan.

“Di satu sisi, memang menyangkut perut. Tapi di sisi lain juga menyangkut masalah upaya pelestarian hutan kita,” tutur politisi Partai Demokrat ini.

Dikonfirmasi, anggota Komisi A DPRD Sekadau, Aron memastikan komisi yang menaunginya akan melakukan pemanggilan kepada Dinas Kehuatan dan Perkebunan. Inti pembicaraan adalah bagaimana mencari solusi jitu atas masalah ini.

“Untuk kayu yang sudah terlanjur ditebang, mungkin nanti kita akan bicarakan bagaimana memberikan dispensasi,” singkat Aron. (bdu)

Jafar Sidik. ABDU SYUKRI

Warga dari tiga kecamatan mendatangi kantor DPRD Sekadau memprotes Surat Edaran Bupati tentang pelarangan penebangan pohon durian dan tengkawang. ABDU SYUKRI

SAMBAS

Sambas Terigas

Tumpahan Salok

dr I Ketut Sukarja Kadis Kesehatan kabupaten Sambas. Dok

27 Puskesmas Sudah BLUD

ILUSTRASI

Sambas. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tahun 2015 akan dintensifkan program preventif dan promotif di pusksemas. Buktinya, 27 puskesmas dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2013 lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Sambas, dr I Ketut Sukarja mengungkapkan, saat ini Kabupaten Sambas sudah memiliki delapan puskesmas rawat inap dari total 27 puskesmas yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Sambas.

Selain itu, tahun ini juga dilakukan kemitraan antara bidan desa dengan dukun beranak, serta penguatan sistem rujukan. “Dengan layanan BLUD di puskesmas, harapan kita bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Status BLUD, ujar Ketut, membawa konsekuensi segala pendapatan yang diperoleh bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh puskesmas untuk meningkatkan layanan. Jika dirasa mampu, puskesmas bisa mengangkat pegawai. Selain itu, boleh melakukan renovasi kecil terhadap pusksesmas, dan pengadaan obat-obatan sendiri. “Meskipun mengelola pendapatanya sendiri, namun puskesmas harus tetap memberikan laporan secara terinci kepada pemerintah daerah,” jelasnya.

Pelayanan puskesmas, tambahnya, merupakan program promotif dan preventif di samping pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, namun terbatas lantaran puskesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. “Seluruh puskesmas di Kabupaten Sambas mulai 2013 sudah menjadi BLUD. Prinsipnya kita terus berupaya untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” pungkasnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Selasa, 3 Februari 2015

15

Christiandy: Sambas Wajib Bentuk BPBD Sambas. Bencana kebakaran lahan, banjir, kekeringan dan krisis air bersih hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Sambas. Pemkab Sambas harus membentuk tim tanggap darurat. Selain koordinasi dan penanganan saat terjadi bencana, keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga sangat diperlukan saat pemerintah pusat akan mengucurkan bantuan.

Begitu penegasan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM saat menyerahkan bantuan banjir dari Pemrov Kalbar. Ia juga mengatakan, ada beberapa program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan masuk di Kabupaten Sambas. Namun, secara detail akan disampaikan Gubernur kalbar Drs Cornelis MH setelah pulang dari Jakarta. “Saya ke Sambas untuk melihat kondisi banjir. Bencana ini merupakan musibah yang perlu kita sosialisasi mengatasinya, sehingga saat terjadi bencana kita bisa mengatasinya,” kata Wagub di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Senin (2/2).

Dijelaskannya, upaya pemerintah menanggulangi bencana saat ini sudah ada aturannya. Syaratnya tegas Christiandy, harus dibentuk BPBD. “Tahun 2015 Kabupaten Sambas wajib terbentuk BPBD. Sehingga pemerintah pusat mudah memberikan bantuan, dan ini sesuai amanah UU. Saat bantuan pusat bisa langsung disalurkan melalui rekening BPBD yang dibentuk,” saran Christiandy.

Bencana, ujar Wagub, harus diatasi secara serius dan tidak bisa dianggap remeh. Walaupun banjir tahunan biasa terjadi, namun bisa memakan korban jiwa sehingga harus diantisipasi secara bersama. “Amanah UU harus kita laksanakan dengan baik, jadi kita juga harus melihat apa yang akan dilakukan, termasuk membentuk BPBD. Namun tergantung anggaran yang memadai, dan BPBD saat ini di

Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM menyerahkan bantuan banjir secara simbolis kepada Bupati Sambas di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Selanjutnya bantuan akan diserahkan kepada korban banjir. M Ridho Kalbar sangat luar biasa,” jelasnya, Untuk mengatasi bencana asap di Kalbar, pemerintah pusat menyiapkan dua helikopter. “Asap tidak bisa dianggap remeh. Dampaknya tidak saja negara kita yang merasakan, tapi luar negeri. Jadi jangan sampai kita ini jadi negara pengekspor asap,” imbau Wagub.

Menghadapi bencana yang terjadi, tegas Christiandy, pemkab/pemkot menjadi penanggungjawab di wilayahnya masing-masing, Sedangkan Pemprov melakukan tanggap bencana di tingkat provinsi. Pemerintah pusat juga mem-

bantu sumber daya manusia (SDM) kepada daerah, serta melibatkan TNI dan Polri dalam mengatasi bencana. “Maka dari itu, bencana harus diatasi dan harus disikapi. Termasuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar dapat mengatasi bencana,” pungkasnya..

Sedangkan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH mengaku daerah yang dipimpinnya belum memiliki BPBD. Antisipasi yang dilakukan Pemkab Sambas saat terjadi bencana adalah membentuk Tim Tanggap Darurat. “Tahun 2015 ini banjir terjadi di dua kecamatan, yaitu Ke-

camatan Sejangkung dan Sajad. Hampir 1.000 rumah warga terendam banjir, ketinggian banjir 1,5 meter hingga 2 meter,” beber Bupati.

Bupati memastikan Pemkab Sambas segera membentuk BPBD. Hanya saja, saat ini sedang disiapkan payung hukumnya. “Bukan Sambas tidak peduli bencana dengan tidak membentuk BPBD, tetapi ada hal yang belum diselesaikan.

Tahun ini Pemkab bersama DPRD Sambas akan membentuk BPBD, mengingat setiap tahun selalu terjadi bencana,” kata Bupati. (edo)

DPRD Kalbar Desak Dishub Perbaiki Dermaga Tebas-Perigi Piyai Guntur SP MM. dok

Sambas. Anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil Kabupaten Sambas, Guntur SP MM mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kalbar segera memperbaiki Ponton Dermaga Penyeberangan Tebas KualaPerigi Piyai. Sejak tenggelam tanggal 23 Desember 2014, perekonomian masyarakat di tiga kecamatan sangat terganggu.

“Dishub Provinsi harus segera memperbaiki Dermaga Tebas Kuala-Perigi Piyai yang rusak, karena sudah lama dermaga itu belum difungsikan.

Apalagi masyarakat sangat tergantung pada akses tersebut.

Jadi jangan membuat masyarakat terlalu lama menunggu lagi,” desak Guntur SP MM, Anggota DPRD Kalbar via seluler, Senin (2/2).

Guntur meminta Dishub

Kalbar turun langsung ke lapangan dan mendata kerusakan dermaga akibat ponton yang tenggelam. Sehingga bisa segera diatasi dan fasilitas penyeberangan bisa difungsikan kembali. “Sekarang kondisi ekonomi masyarakat sedang diuji, ditambah lagi kenaikan barang karena dermaga penyeberangan rusak. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan, jadi harus ada solusi cepat mengatasinya,” desak legislator PAN ini.

Tidak hanya suplai sembako yang tergangu, tapi masyarakat juga kesulitan memasarkan hasil pertanian, perkebunan dan lainnya karena biaya transportasi naik, “Ada tiga kecamatan yang menggunakan akses penyeberangan ini, yaitu Kecamatan Jawai, Jawai Selatan dan Kecamatan Tekarang. Tiga kecamatan ini merupakan daerah pertanian dan perkebunan, jadi ini harus menjadi perhatian Pemprov Kalbar, dalam hal ini Dishub,” tegasnya. (edo)

Dermaga Tebas-Perigi Piyai yang ambruk pada 23 Desember 2014 lalu. Dok

Sambungan Tujuh Pria ..............................................................................................................................................................dari halaman 9 Anggota DPRD .....................dari halaman 9 dilakukan penggerebekan, polisi tidak menemukan pelaku. “Di rumah itu polisi tidak menemukan pelaku, hanya mendapatkan alat isap sabu saja,” katanya.

Kemudian polisi menggerebek

kediaman pelaku lainnya. Di rumah tersebut polisi mengamankan dua pria dan sepucuk senjata jenis air sofgun berlebel dirgantara dan beberapa jenis senjata tajam (Sajam),” ujar Wisnu.

Selanjutnya penggeledahan di

kediaman pelaku lainnya, polisi mendapatkan senapan lantak mini menyerupai pistol. Hingga polisi masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti termasuk mengamankan barang bukti di lokasi

kejadian dan hasil penggerebekan di beberapa rumah pelaku.

“Kita masih melakukan pengejaran terhadap tersangka. Dua pria yang diamankan dari sebuah rumah itu masih berstatus saksi,” papar Wisnu. (fie)

Dirazia, Geng ....................................................................................................................................................dari halaman 9 Kompleks Raflesia, Simpang Gelael, depan jalan raya simpang Bank BNI, Seipanas, Kompleks Ruko Mie Tarempa, Seipanas, depan Jalan Raya Edukit, hingga di Jalan Laksamana Bintan depan Gereja Simalungun, Seipanas.

Aprizon menambahkan, anggota

geng motor yang diamankan polisi adalah mereka yang tidak memiliki kartu identitas diri, tanpa menggunakan helem, serta motor yang dikendarai tanpa spion dan tidak berpelat nomor polisi. Namun, sikap tegas petugas seolah tak digubris oleh anggota geng motor.

“Geng motor ini tidak takut pada polisi. Sudah dikejar menggunakan motor pembasmi premanisme tetap saja melarikan diri. Begitu lari geng motor ini polisi mengejar dan memberi tembakan peringatan tetap saja berupaya lari,” ujar Ferry Aprizon.

Kasat Reskrim Polresta Barelang,

Kompol Didik Erfianto mengatakan, razia dimulai dari pukul 00.30 WIB di depan Vihara Seipanas Batam Centre hingga pukul 03.00 WIB. “Targetnya adalah anggota geng motor, jambret dan penjahat lainnya,” ujar mantan Kasubnit Jatanras Polwiltabes Surabaya ini. (jpnn)

Petugas Satpol PP ......................................................................................................................................dari halaman 9 Keributan kecil di dekat Tugu Bambu Runcing itu menarik perhatian warga sekitarnya. Beberapa pengendara yang melintas pun berhenti ingin mengetahui apa gerangan yang terjadi. Macet di persimpangan itu pun tidak dapat terhindarkan.

Hanya dalam hitungan menit, salah seorang Anggota DPRD Kota

Singkawang, Lo Abidin juga datang ke lokasi tersebut dan nampaknya berupaya membela si pedagang. Hal tersebut tampak dari pernyataannya yang menanyakan dasar hukum Satpol PP melakukan penertiban terhadap pedagang tersebut.

Kerumunan warga di tempat itu pun mengundang perhatian polisi yang sedang patroli. Beberapa polisi

langsung mengamankan lokasi tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Petugas Satpol PP pun “balik kanan” dan melaporkan ulah pedagang yang hendak menebasnya dengan parang babi itu. “Kita laporkan dia ke Polres Singkawang, lantaran melakukan penyerangan dan mengancam aparat yang sedang

menjalankan tugasnya. Barang buktinya sudah diamankan,” kata Sukardi.

Kejadian ini dilaporkan ke polisi, kata Sukardi, lantaran pedagang tersebut sudah mengancam keselamatan petugas Satpol PP yang menjalankan tugas rutinnya, menertibkan pedagang-pedagang yang menyalahi aturan. (dik)

SPBE itu,” tegas Ali Amin.

Dijelaskan Ali Amin, menurut kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kubu Raya, SPBE milik Jo Peng Sia itu sudah mengantongi izin.

Namun tidak menutup kemungkinan perizinan yang dimiliki Jo Peng Sia sewaktu-waktu bisa dicabut, apabila SPBE tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh Pemkab Kubu

Raya. Salah satu contohnya, SPBE itu dibangun di lahan yang bermasalah.

“Kita akan cek kronologis dikeluarkannya izin SPBE milik Jo Peng Sia ini. Aneh, kok Pemkab Kubu Raya berani mengeluarkan izin di lokasi lahan yang bersengketa. Kami akan mengevaluasi perizinan yang dimiliki Jo Peng Sia,” tegasnya. (sul)

Tak Ada Bilik .............................dari halaman 9 istri sih. Ya aku minta doanya semoga cepat selesai saja,” kata Eddies.

Dengan status bebas tahanan kota, Eddies menepis anggapan akan kejar setoran. “Allah kasih

rezeki ya Alhamdulillah, yang penting nggak ngoyo, ikhtiar, berdoa dan berusaha,” kata pemilik nama asli Ronia Ismawati Nur Azizah ini. (jpnn)

Muda-mudi ................................dari halaman 9 Mengenai maraknya tempat lokalisasi berkedok rumah makan di wilayah Lempuing dan Lempuing Jaya yang diduga juga terjadi peredaran narkoba, Robinson mengaku ke depan akan rutin

menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat).

“Mudah-mudahan nantinya banyak warga yang sadar dan tidak lagi kedapatan saat dilakukan razia,” harapnya. (jpnn)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Selasa, 3 Februari 2015

DPRD KETAPANG SIAP KERJA KERAS DAN ASPIRATIF

Di bawah pimpinan Ketua DPRD Ketapang, Budi Matheus SPd dari PDI Perjuangan, dan tiga Wakil Ketua yakni Junaidi SP dari Partai Golkar, Kadarini SE dari PAN, dan Jamhuri Amir SH dari Hanura, lembaga legislatif Ketapang masa bakti 2014-2019 akan bekerja keras dan aspiratif.

Budi mengajak seluruh anggota DPRD Ketapang agar bekerja keras melaksanakan tugas dan fungsinya. Meningkatkan pemberdayaan anggota dewan merupakan harapan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sehingga ke depan lembaga ini lebih partisipatif dan aspiratif dalam membangun Kabupaten Ketapang.

Budi Matheus berharap, semangat saat mengawali tugas menjadi modal dalam melaksanakan seluruh tanggungjawab ke depan yang saat ini telah menanti. Salah satunya, beberapa perda yang harus segera selesai dibahas, seperti Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025.

Ia menegaskan, DPRD Ketapang siap bekerja keras dalam memajukan Kabupaten Ketapang ke depan. “Saya bersama unsur pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota DPRD siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Ketapang agar lebih baik lagi,” tegas Budi Mateus.

Menurut legislator yang terkenal vokal ini, apa yang menjadi tanggungjawab DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik. “Semoga di bawah kepemimpinan kami, tugas ini dapat berjalan dengan baik dan sukses,” harap Budi.

Oleh karena itu, Budi bersama tiga Wakil Ketua lai dan anggota DPRD Ketapang akan berjuang keras dalam menyalurkan dan memberikan masukan kepada Pemkab, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal guna memajukan Kabupaten Ketapang menjadi lebih baik lagi. “Semoga masyarakat Ketapang sejahtera dan maju. Kita akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan Ketapang, sesuai keinginan masyarakat Ketapang,” pungkasnya. (*)

Narasi dan foto : Jaidi Chandra

Budi Matheus SPd mendapat ucapan selamat setelah terpilih menjadi Ketua DPRD Ketapang Periode 2014-2019

Ketua DPRD Budi Mateus saat menerima berkas anggaran perubahan dari Wakil Bupati Ketapang

Ketua DPRD Ketapang Budi Matheus menyampaikan sambutan saat pembahasan laporan keuangan parpol di Kota Pontianak

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus saat menghadiri Rakerda KNPI

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd

Wakil Ketua DPRD Junaidi, Kadarini dan Jamhuri Amir

Anggota DPRD Ketapang masa bhakti 2014-2019

Anggota DPRD Ketapang

Ketua dan Wakil Ketua DPRD saat akan memimpin rapat paripurna membahas anggaran

Ketua DPRD Budi Mateus dan Wakil Ketua Jamhuri Amir saat memimpin rapat kerja