4 Februari 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 4 Februari 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Nyoblos ak W il Rakyat 64 Hari Lagi

Bebani APBN, Dana Saksi Parpol Masih Berpolemik, Pakar Bilang

Partai Mau Untung Sendiri Mustahil Bawaslu Mengawasi KPK Mencium Tiga Kejanggalan

DR Zulkarnaen

Putusan Pemilu Serentak Salah dan Memalukan

PONTIANAK-JAKARTA-RK. Enam puluh empat hari jelang pencoblosan Wakil Rakyat pada 9 April 2014, sejumlah persoalan masih membayangi. Mulai dari keanehan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang, jika diumumkan ketika diputuskan, sebenarnya bisa menetapkan pemilihan legislatif dan presiden secara serentak, hingga honorarium saksi-saksi partai politik yang membebani anggaran negara sampai Rp660 milyar! Halaman 7

JAKARTA-RK. Sebagai orang yang belajar hukum, Prof. Yusril Ihza Mahendra paham betul, secara formal hukum harus dijalankan dan dipatuhi. Namun Capres Partai Bulan Bintang (PBB) itu menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilu serentak, salah dan memalukan. Atas dasar itulah Yusril meneruskan uji materi UU Pemilihan Presiden (Pilpres), sidang lanjutannya digelar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (3/1). Yusril mengaku telah memperbaiki

Partai Ikuti Instruksi DPP, Rakyat Gulirkan Petisi ke Presiden SBY PONTIANAK-RK. Setakat ini, tidak semua partai politik mendukung pembayaran saksi untuk para Caleg-nya dibayari Negara. Yang menyatakan setuju dengan gaga-

san saksi dibiayai APBN, diantaranya Partai Demokrat dan Partai Hanura. Sedangkan Partai Golkar, PDIP, Partai Nasdem dan lainnya, Halaman 7

SUARA PUBLIK

Benarkah Istana Mulai Menekan Dahlan Iskan? Oleh: Zainudin Zen* Headline news di berbagai media itu begitu jelas redaksionalnya. Istana meminta Dahlan Iskan mundur. Mengikuti jejak Gita Wiryawan yang sebelumnya sudah resign sebagai menteri untuk fokus mengikuti konvensi. Bila Desember 2012 silam istana menepis rumor bahwa Dahlan minta mundur dari kabinet, kali ini sama sekali tidak ada bantahan dari pihak istana. Seolah memang berita istana menekan Dahlan mundur dari kabinet memang benar adanya. Usut punya usut ternyata statemen dari pihak istana itu dilontarkan oleh juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha. Pak Gita kan bukan satu-satunya peserta konvensi Demokrat yang saat ini menjadi menteri. Seyogianya menteri lain yang ikut konvensi juga memiliki pertimbangan yang sama dengan Pak Gita, kata Julian saat dihubungi media. Halaman 7

Halaman 6

Kuasa Hukum Khofifah Minta Soekarwo Tak Dilantik

HASIL SURVEY CALON ANGGOTA DPD KALIMANTAN BARAT

Oesman Sapta dan Maria Goreti Tertinggi Indra Noviansyah Melejit di Luar Prediksi PONTIANAK-RK. Mengejutkan! Dua bulan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif, lembaga survey Lingkar Muda Indonesia (LMI) mengumumkan hasil survey untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Kalbar dengan empat nama peringkat teratas, yaitu Oesman Sapta Odang, Maria Goreti, Indra Noviansyah, dan Barnabas Simin. Dalam hasil survey tersebut, sesuai perkiraan sejumlah pengamat, untuk peringkat pertama ditempati oleh Oesman Sapta Odang dengan persentase perolehan 32,3 persen. Peringkat kedua yaitu Maria Goreti dengan 15,4 persen. Sedangkan peringkat

ketiga, di luar prediksi, ditempati oleh Indra Noviansyah dengan persentase perolehan tidak terpaut jauh dari Maria Goreti, yakni 12,6 persen. Dan peringkat keempat, adalah Barnabas Simin dengan 10,4. Kuota anggota DPD RI yang diberikan untuk Kalbar, sebanyak empat kursi. Keempat nama tersebut terjaring dari survey yang dilakukan oleh LMI sebagai lembaga survey independen non Partai Politik (Parpol). Direktur Eksekutif LMI Moch Sab in menyebutkan, apa yang dilakukan pihaknya merupakan survey independen non parpol, dan lebih kepada Halaman 6

Lingkar Muda Indonesia

Oesman Sapta

Maria Goreti

Oesman Sapta Maria Goreti Indra Noviansyah Barnabas Simin Petrus SA Jacobus Luna Agustinus Clarus FX Trides Mecer Lain-Lain Hairiah Yakobus Kumis Doni Prasetya Satriadi Ishaq Saleh Abdul Rahmi PE Chunoi Tamsil Sjoekoer B Moses Siong Nagian Imawan

Indra Noviansyah

32.2 15.4 12.6 10.4 4.8 4.2 3.8 1.9 14.7 1.8 1.3 1.2 1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7

Aminudin Arianto Imam Muhadi Nobertus Rocki Susanto Syaﬁ i Rubaeti Erlita Hizas Abd Hamid Musa Surin Dewi Munawar Hendra Nurdiansyah Klemen Apui Lawadi Nusah Syafrial Nur Uray Usman Saidi Usmandy Zakaria Agus Hendro Prayitno Sakpin Prokhorus

0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Series1

Oesman Sapta 32.2

Memanjakan Parpol dan Bawaslu Kementerian Keuangan RI telah menyetujui permintaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membiayai saksi dari Partai Politik (Parpol). Alasannya, agar pelaksanaan Pemilu 2014 lebih Jujur dan Adil (Jurdil). Keberadaan saksi dianggap penting

Injet-injet Semut Partai mau untung sendiri mustahil Bawaslu mengawasi

untuk menjamin proses Pemilu bersih dari tindakan yang tidak jujur dan adil (Jurdil). Sedangkan Parpol tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Halaman 6

FAISAL YUSUF RASYID @faisalyusra Bila tolok ukur daya saing dilihat dari seberapa banyak yang merasa mampu menjadi Presiden, maka Indonesia dapat dipastikan sebagai negara termaju di dunia.

Agus Aﬁfuddin @agusaﬁfuddin cermati dan kawal hasil suara. Butuh saksi militan untuk kawal perolehan suara. Penting!

S O F I A N @SoﬁanSS pemberitaan di media tentang jokowi sangat berlebihan, seakan-akan indonesia cuma punya 1 jokowi, beresin jakarta dulu, baru nyapres

Helga Worotitjan @HelgaWorotitjan Apa #LogikaPemerkosa hanya milik penjahat kelamin? TIDAK! Koruptor & pengeksploitasi alam rakus juga pemerkosa.

Ahmad Junaidi @Alex_Junaidin Anggota Banggar kayaknya harus masuk bui semua. Semua.... :)

Anita basuki @anitabasuki Mangkanya jangan beli kucing dalam karung

-- Baliho jak maseh berceceran, ape agik nak nengok isi brangkas Parpol.

Bang Meng

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

PONTIANAK-RK. Hingga saat ini balik nama aset daerah Kalbar baru mencapai 60 persen. Ditargetkan 2015 mendatang balik nama itu akan terselesaikan. Sejauh ini aset kita yang sudah balik nama cukup banyak sekitar 60 persen. Kita targetkan yang 40 persen itu selesai 2015, kata Christianus Lumano SE MSi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalbar di kantor Gubernur, Senin (3/2). Selama ini yang menjadi kendala, wewenang balik nama itu di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Informasi dari SKPD terkait balik nama aset juga belum genah. Makanya Lumano membantah BPN mempersulit proses balik nama. Kalau terlalu sulit tidak akan selesai. Nyatanya banyak juga balik nama kita yang selesai. Info soal aset dari SKPD terkait saja yang belum genah, ujarnya. Sejauh ini pendataan aset di Pemprov Kalbar cukup bagus. Kalau tidak bagus tentu asetnya tidak ketahuan. Nyatanya sekarang semua aset milik Pemprov ketahuan semua, tuturnya. Lumano menambahkan, aset-aset yang sebelumnya atas nama kantor wilayah atau nama lainnya, itu yang harus dibaliknamakan ke pemerintah provinsi. Apabila aset-aset itu belum dibaliknamakan, maka akan menjadi temuan BPK. Sejauh ini yang diupayakan Halaman 6

berawal dari pengakuan mantan Ketua MK, Akil Mochtar beberapa waktu lalu. Akil yang dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Gubernur Jatim merupakan satu dari tiga hakim panel, menyatakan kubu Koﬁfah menang. Dengan perolehan suara di tingkat Hakim Panel 2:1. Namun anehnya dalam rapat pleno hakim konstitusi, MK memutus sebaliknya. Saat itu diketahui Akil tidak lagi ikut, karena terlanjur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya begitu (ditunda mengambil keputusan). Kenapa Pak Akil tidak dilibatkan, itu yang kita pertanyakan, Halaman 6

JAKARTA-RK. Tim kuasa hukum pasangan calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (3/2). Mereka meminta Mendagri Gamawan Fauzi tidak melantik pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf sebagai pasangan Gubernur Jatim periode 20142019. Kita minta tidak dilantik yang rencananya 12 Februari ini. Karena menurut kami putusan MK cacat hukum, ujar salah seorang Kuasa Hukum Khoﬁfah-Herman, Romulo Silaen, di gedung Kemendagri, Jakarta, kemarin. Menurut Romulo, keputusan MK dinilai cacat hukum,

LMI Umumkan Survey Calon Anggota DPD Kalbar

40 Persen Aset Daerah Belum Balik Nama

Maria Goreti 15.4

Indra Noviansyah 12.6

Barnabas Simin 10.4

Petrus SA 4.8

Jacobus Luna 4.2

Agustinus Clarus 3.8

FX Trides Mecer 1.9

Lain-Lain 14.7

S.K.A.K.!

Dasar Survei LSI Harus Kuat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo menegaskan, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) harus memiliki dasar yang kuat, jika menyebut Partai Demokrat (PD) akan habis di Pemilu 2014. Sebab lembaga survei itu merilis elektabilitas partai berlambang binPramono Edhie tang mercy itu tinggal 4,7 persen, dan kandidat Capresnya pun elektabilitasnya tergolong rendah. Prediksi itu kan ada dasarnya. Bisa saja dasar prediksinya kurang tepat sehingga hasilnya seperti itu, kata Pramono Edhie ketika dikonﬁrmasi Halaman 6

RAKYAT KALBAR Selasa, 4 Februari 2014

Suparman Marzuki, Ketua KY

DPR Boleh Pakai Aturan Lama Atau Baru, Keduanya Sah... KOMISI Yudisial (KY) menilai, uji kepatutan dan kelayakan alias ďŹ t and proper test calon Hakim Agung yang dilakukan Komisi III DPR masih sah. Sekarang Komisi III DPR masih boleh menyeleksi calon Hakim Agung. Hasilnya pun sah, ujar Ketua KY Suparman Marzuki kepada Rakyat Merdeka Group Rakyat Kalbar di Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, kemarin, Komisi III DPR melaksanakan ďŹ t and proper test terhadap tiga calon Hakim Agung. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut kewenangan DPR tersebut. Artinya, politisi Senayan tidak lagi berhak menguji calon Hakim Agung. DPR hanya berhak memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diajukan KY. Suparman selanjutnya mengatakan, seleksi yang dilakukan DPR ini sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang lama.

Berikut kutipan selengkapnya: +Bukankah putusan MK itu berlaku sekarang? -Memang. Masalahnya nama-nama calon Hakim Agung itu sudah telanjur KY ajukan sebelum putusan itu dibuat. Makanya untuk kali ini DPR masih bebas memilih, boleh memakai aturan lama atau baru. Keduanya sah. +Kalau ada aturan baru, tentu yang lama nggak sah dong? -Memang. Masalahnya kan sudah telanjur. +Kapan sih KY mengajukan ketiga nama itu? -Sekitar tiga bulan lalu. +Menurut KY, lebih tepat DPR menguji atau tidak? -Dua-duanya tepat. Saat ini pilihan tersebut menjadi kewenangan DPR. Tapi kalau boleh memilih, kami lebih suka DPR menggunakan ketentuan baru, dan menyetujui ketiganya. Kan jadi nggak repot. Dengan ketentuan baru, DPR boleh menyetujui tiga calon Hakim Agung yang telah diajukan KY. +Kalau calon hakim yang nggak lolos seleksi, lalu menggugat, bagaimana? -Ya, tidak apa-apa. Kalau mau menggugat, silakan, itu hak mereka. Kan masing-masing ada dasarnya, yaitu aturan lama dan putusan MK yang baru. +Kenapa KY nggak menerapkan berdasarkan aturan baru saja?

-Sudah telanjur diajukan sebelumnya. Kalau aturan lama, KY harus mengajukan tiga calon Hakim Agung untuk posisi satu Hakim Agung yang kosong di Mahkamah Agung. Setelah berlakunya putusan MK, KY hanya menyerahkan calon Hakim Agung sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Nantinya calon itu akan disetujui atau ditolak oleh DPR. Kalau tidak disetujui, maka dikembalikan lagi ke KY. +DPR mengancam akan menolak ketiga calon Hakim Agung, ini bagaimana? -Ya, biarkan saja. Itu kan kewenangan DPR. +Bukankah KY repot menyeleksi lagi? -Tidak juga. KY kan sudah memiliki data dan penilaian banyak calon Hakim Agung. Kalau tiga ditolak, kami ajukan kandidat lainnya. +Ada calon Hakim Agung yang ditolak tahun 2012, tapi tetap diajukan ke DPR. KY dinilai DPR nggak becus? -DPR boleh saja menilai begitu. Tapi menurut kami ketiga orang itu yang terbaik. Nggak mungkin lah KY main-main dalam mengajukan nama calon Hakim Agung. Tapi kalau DPR ragu, ya silakan tolak saja ketiganya. +Komisi III DPR juga meragukan ketiga calon Hakim Agung itu karena saat ďŹ t and proper test, penjelasannya meragukan. Pendapat Anda? -Kami akui memang segi kemampuan sebagai prioritas kedua. Yang kami utamakan itu integritas, jujur dan adil. Sebab, faktor ini lebih penting.

MK yang bisa menganulir dan memperbaiki putusan tersebut. Tapi putusan ini jadi bom waktu buat MK. +Maksudnya? -Sekarang kan orang nggak bisa menggugat karena nggak ada subjek hukumnya. Tapi setelah Pemilu 2014 kan ada. Sebab, MK telah menyatakan pasal Undang-Undang Pilpres tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya, Pemilu 2014 diselenggarakan menggunakan Undang-Undang yang inkonstitusional. Bisa timbul kericuhan kalau nanti. +Solusinya bagaimana? -Solusinya cuma ada dua. Pertama, MK membatalkan putusan tersebut. Kemudian mengadakan sidang ulang terhadap gugatan tersebut. Kedua, MK menerima gugatan Yusril yang pasalnya sama, sehingga pemilu serentak bisa dilakukan 2014. Ada dasar hukumnya. Menurut saya sih solusi yang kedua lebih baik. Sebab, kalau sidang dari awal lagi butuh waktu. +Tapi kan waktunya mepet? -Itu risikonya. Penyelenggara pemilu harus berusaha maksimal. Siap dilakukan sesuai jadwal atau diundur, itu kewenangan mereka. Yang pasti kalau didiamkan seperti ini bisa terjadi kekacauan nantinya. Re-editing: Hamka Saptono

+Oh iya, sampai saat ini putusan MK soal Pemilu serentak masih menjadi polemik. Tanggapan anda? -Mau bagaimana lagi, itu adalah kesalahan MK. Mereka lalai karena membuat putusan baru dibacakan sekarang. Padahal waktu sudah dekat pemilu. Coba kalau dibacakan paling lambat pertengahan 2013. KPU mungkin masih ada waktu untuk menyelenggarakan pemilu serentak tahun ini. +Berarti harus digugat ya? -Tidak bisa digugat. Putusan MK itu ďŹ nal. Cuma

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Priyo Budi Santoso, KetuaDPP Partai Golkar

Kami Mampu Biayai Dana Saksi Pemilu... PEMBERIAN dana saksi pemilu ke partai politik (parpol) menimbulkan pro kontra. Parpol yang menolak beralasan pemerintah tidak boleh mengeluarkan anggaran negara untuk kepentingan parpol. Dana sebesar Rp 660 miliar kepada 12 parpol (masing-masing Rp 55 miliar) itu melengkapi dana Rp 800 miliar untuk honor Panitia Pengawas Pemilu (PPL) dan mitra PPL yang diusulkan Bawaslu. Bagaimana tanggapan Golkar yang disebut-sebut sebagai partai berkecukupan ? Golkar merupakan partai yang mandiri dan insya Allah bisa menutupi dana sebanyak itu. Semuanya masih bisa dilakukan oleh internal Golkar, ucap Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ketika berjumpa Rakyat Merdeka Group RakyatKalbar di Jakarta, kemarin. Kesepakatan dana saksi parpol dibiayai negara diputuskan pemerintah bersama DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jumlah yang dianggarkan adalah Rp 100 ribu untuk honor satu orang saksi dari setiap parpol di setiap TPS. Pemerintah akan mengucurkan dana Rp 660 miliar untuk honor saksi bagi 12 partai peserta Pemilu 2014. Dana itu termasuk dalam anggaran yang digelontorkan melalui Bawaslu, yaitu sebesar Rp 1,5 triliun.

Berikut petikan wawancara selengkapnya:

+Bagaimana Golkar menilai dana saksi partai yang dibiayai negara? -Ini sangat menghemat pengeluaran setiap partai. Dana sebanyak itu sangat membantu dan besar artinya bagi parpol. Terlebih bagi parpol yang baru atau yang belum besar yang terkadang kesulitan mencari dana. +Bagaimana Golkar menyikapi pro kontra ini? -Kalau banyak yang menolak, ya mendingan ditolak saja. Tapi kalau mayoritas parpol peserta pemilu setuju, ya sudah, artinya memang saksi harus dibiayai negara. Karena anggarannya sudah dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tinggal bagaimana nanti teknisnya yang akan diatur. +Pantaskah parpol menggunakan dana ini? -Ini juga menjadi poin penting. Ada partai yang merasa tidak enak menggunakan dana ini. +Kalau Golkar bagaimana? -Tergantung dipandang dari sisi mana. Kalau kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan, kami akan menerimanya. Tetapi, jika menimbulkan permasalahan di kemudian hari, lebih baik dikembalikan saja dana tersebut. Mendingan dipergunakan untuk keperluan yang lainnya saja. +Kalau saksi tidak dibiayai negara, apa yang dilakukan Golkar? -Golkar merupakan partai mandiri dan partai besar. Insya Allah bisa menutupi dana sebanyak itu. Semuanya masih bisa dilakukan internal Golkar. +Anggarannya dari mana? -Kami kan bisa gotong royong, patungan setiap anggota Golkar dan Caleg. Nanti dari DPP Partai juga ikut patungan. +Sudah ada pertemuan internal untuk membahas ini? -Persoalan ini tidaklah terlalu penting, sehingga tak perlu diadakan pertemuan atau rapat antara kader dan pimpinan untuk mengambil keputusan. Keputusannya bisa diambil tidak harus melakukan voting terhadap semua anggota. Kalau seperti itu, akan membuang waktu dan merepotkan.

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Re-editing: Hamka Saptono

metro BOS Naik, Bebaskan SPP

RAKYAT KALBAR Selasa, 4 Februari 2014

Kepsek Harus Peduli Lingkungan Sekolah dan Anak Didik

Walikota Lantik 48 Kepsek

ILUSTRASI

SINGKAWANG. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2014 senilai Rp 1juta per siswa, atau naik Rp 440 ribu dibandingkan 2013 senilai Rp 560 ribu. Makanya, pihak sekolah diminta membebaskan biaya SPP. Diharapkan pihak sekolah menurunkan atau membebaskan biaya SPP, baik secara penuh atau hanya kepada siswa tidak mampu, kata Asmadi, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Kota Singkawang kepada wartawan, belum lama ini. Pembebasan SPP ini, kata Asmadi sangat diharapkan, untuk menghindari anak putus sekolah. Sehingga target pendidikan 2020 dapat tercapai, yakni 98 persen bersekolah. Semua warga dituntut minimal lulusan SMA sederajat. Asmadi mengungkapkan, Senin (27/1) telah mengumpulkan kepala sekolah dan Komite Sekolah untuk mendata siswa yang akan dibebaskan dari biaya SPP, baik seluruhnya atau hanya siswa yang tidak mampu. Walaupun bebas SPP, guru jangan mengurangi kualitas pendidikannya, tegasnya. Dia juga mengharapkan Komite Sekolah, Lurah, RT dan LSM untuk bisa melaporkan ke Dinas Pendidikan, kalau di sekitarnya terdapat anak putus sekolah. Akan kita fasilitas agar anak itu bisa sekolah lagi, kata Asmadi. Ketika ditanya kapan pencairan dana BOS tersebut, Asmadi mengungkapkan, BOS 2014 akan dicairkan Maret atau April mendatang. Bagi sekolah penerima dana BOS ini hendaknya mengelolanya secara transparan, harapnya. (dik)

Salah seorang kepala sekolah yang dilantik menandatangani pakta integritas disaksikan Walikota Pontianak,Sutarmidji. ANTON

PONTIANAK, Sebanyak 48 kepala sekolah (kepsek) mulai dari kepala SD, SMP, SMA hingga SMK dilantik Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH, MHum, Senin (3/2) di aula rumah jabatannya. Jumlah tersebut terdiri-dari kepala SDN sebanyak

36 orang, SMPN 7 orang, SMAN 3 orang dan SMK 2 orang. Pelantikan ini merupakan penggantian kepala sekolah yang sudah menjabat selama dua periode maupun lebih. Saya minta kepala sekolah lebih memerhatikan ling-

kungan pendidikannya di mana ia bertugas. Tidak hanya dalam proses belajar mengajar tetapi juga lingkungan sekolahnya diperhatikan misalnya penghijauan, kebersihan sekolahnya, kerapian dan lain sebagainya, ujar Sutarmidji.

Empat Pasukan Kuning di-PHK Tanpa Pesangon SINGKAWANG. Empat anggota Pasukan Kuning dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi tidak diberi pesangon. Hal ini membuat mereka kecewa, lantaran sudah sangat lama menjadi pasukan pembersih Kota Singkawang. Kenapa tidak mendapat pesangon. Padahal tahun sebelumnya ada, sesal Bulyani, salah seorang Anggota Pasukan Kuning yang di-PHK oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kebersihan Kota Singkawang kepada wartawan, Minggu (2/2) siang. Pria berusia 59 tahun ini sudah mempertanyakan hal tersebut ke instansi terkait. Tetapi dia beserta rekan-rekannya mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Sudah dua kali kami menanyakan, katanya memang tidak ada pesangon, kata Bulyani. Jawaban tersebut tidak memuaskan bagi Bulyani dan rekan-rekannya, karena sudah mengabdi sebagai Pasukan Kuning sejak 1982, ketika di-PHK justru tidak mendapatkan pesangon. Padahal, tahun sebelumnya yang di-PHK mendapatkan pesangon. Selain merasa kecewa tidak mendapat pesangon, Bulyani juga merasa aneh dengan alasan PHK terhadapnya, yakni dikarenakan sudah memasuki usia senja. Ada yang lebih tua dari saya, tetapi masih bekerja sebagai Pasukan Kuning, ungkapnya. Hal senada diungkapkan rekannya, Kasinan, 58. Pria yang menjadi anggota Pasukan Kuning sejak 1983 ini juga menyesalkan tidak adanya pesangon. Kita bekerja berdasarkan surat perjanjian kerja, tetapi

PHK-nya hanya melalui lisan, katanya. Kendati demikian, Kasinan mengaku, PHK tersebut tidak memengaruhi perekonomian keluarganya. Pasalnya, dia masih bisa beraktivitas lain untuk memenuhi nafkah keluarganya. Misalnya, memungut barang-barang bekas di tempat sampah untuk dijual kembali. Terpisah, Kepala UPT Kebersihan Kota Singkawang, Rustam Eﬀendi menjelaskan, anggota Pasukan Kuning yang berhentikan pada 2013 memang tidak mendapatkan pesangon. Karena anggarannya tidak ada. Berbeda dengan mereka yang diberhentikan pada 2012, anggarannya masih ada, jelasnya. Selain itu, tambah Rustam, Surat Perjanjian Kerja diberlakukan sejak 2013. Tahuntahun sebelumnya, mereka merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Singkawang. Dikarenakan PTT, makanya ada alokasi anggarannya. Rustam mengungkapkan, UPT Kebersihan memberhentikan empat Anggota Pasukan Kuning, terdiri atas Aspar, Gusti Rusli, Bulyani dan Kasinan. Alasannya karena usia senja dan ada yang sering sakit-sakitan, katanya. Dia mengungkapkan, Aspar mengundurkan diri dan digantikan anaknya. Sementara Gusti Rusli dan Bulyani diberhentikan dan digantikan anaknya. Sedangkan Kasinan diberhentikan tetapi tidak diganti anaknya, karena tidak ada anaknya di daftar tunggu, jelas Rustam. PHK terhadap keempat orang tersebut,

jelas Rustam, tidaklah dilakukan secara sembarangan. Tetapi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang sudah disepakati bersama dan berbagai pertimbangan. Di Kebersihan itu rentan penyakit. Tetapi, tidak serta merta yang sakit-sakitan terus kita keluarkan. Tentu kita harus bijaksana dan tidak bisa seenaknya saja, katanya. Rustam mencontohkan, pemberhentian terhadap Bulyani dilakukan karena yang bersangkutan sudah memasuki usia senja dan tidak efektif lagi bekerja. Mendorong gerobak saja sudah tidak kuat. Tahun lalu masih kita bantu dengan menambah orang. Tetapi untuk tahun ini tidak bisa lagi, katanya. Semestinya, jelas Rustam, mereka yang di-PHK ini digantikan orang yang masuk daftar tunggu berdasarkan urutan tertinggi. Tetapi karena mengingat jasa-jasanya, mereka digantikan anaknya masing-masing. Rustam mengungkapkan, dari keempat anggota Pasukan Kuning yang di-PHK itu, diantaranya ada yang selalu sakit. Anehnya, sakitnya itu muncul setiap bulan, tepatnya di tanggal 20. Sudah berkali-kali dan kita berikan peringatan. Tetapi dia tetap minta dipertahankan, akhirnya digantikan anaknya, katanya. Dalam Surat Perjanjian Kerja, kata Rustam, sudah ada poin yang menyebutkan, apabila 10 kali tidak masuk kerja dalam satu tahun, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan. Begitu pula jika tersangkut hukum dan tidak bekerja tanpa keterangan yang sah. (dik)

Selain itu, ia meminta sekolah harus bisa memahami betul karakter anak didiknya. Dirinya tak ingin ada sekolah yang membiarkan anak didiknya yang mengenakan pakaian seragam compang-camping, sobek dan sudah kusam ke

SINGKAWANG. Terlambatnya penyerahan konsep (draft) RAPBD 2014 dari Eksekutif ke Legislatif Singkawang, diduga karena ketidaksiapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang. Demikian disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Singkawang, Paryanto SE. Sebagai leading sector, Bappeda mungkin tidak siap menyusun RAPBD 2014. Karena dalam penyusunan itu juga harus mengkoordinir SKPD dalam menyiapkan RKA (Rencana Kerja Anggaran), katanya ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Singkawang, baru-baru ini. Apabila SKPD tidak dikoordinir dengan baik, jelas Paryanto, tentunya berimbas pada sulitnya sinkronisasi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) deng an Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebenarnya penyusunan draft RAPBD ini merupakan agenda rutin. Ironis sekali kalau sampai terlambat. Karena apabila terlambat seperti ini tentunya mengganggu agenda-agenda pembangunan, termasuk agenda-agenda di Dewan, papar Paryanto. Menurut dia, pihak eksekutif tentunya mengetahui kalau pengesahan atau ketuk APBD 2014 itu harus dilakukan maksimal satu bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2013. Tetapi masih saja terlambat, berarti ada ketidaksiapan disitu. Saya menduga leading sector-nya yang tidak siap, kata Paryanto. Dia menyampaikan hal tersebut, karena tidak mau memunculkan anggapan di masyarakat kalau keterlambatan pengesahan APBD 2014 dikarenakan pembahasan di DPRD Kota Singkawang. Sampai Februari 2014 ini saja eksekutif belum menyerahkan ke dewan,

Iklan MINI Hasil MAKSIMAL

LOWONGAN PLATINUM GROUP Butuh LEADER MARKETING, Usia Minimal 18 Tahun, SLTA/S1. Punya Relasi yang luas. Pernah di MLM atau Finance Penghasilan Minimal 20Jt/Bln. Minat kirim CV ke sandihae@yahoo.co.id

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

Biro Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Bengkayang Hub : 081256734627

Rp. 950.000,-

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

Pendidikan

pasang iklan anda di

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Melawi Hub : 0568-22069

Segera hubungi:

768677

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Menerima Pesanan :

Xenia

DP 15% S/d 4 Th

G r a Max Grand n d PU-BOX Grand Max

• Cetak undangan lebih 2000 Model Undangan • Yain Spanduk, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama Dll • Lebih 200 Contoh Souvenir • Kawinan/khitanan (ready&stock) • Penyewaan Tenda & Kursi • Photo dan Video Shooting • Orgen Tunggal KUNJUNGI:

Segera Hubungi : DODY 08125608423, 0561-7565151

Telp. 7183366, 081282587257

768677

KURSUS MENGEMUDI MOBIL JALUR 1: Praktek + SIM Rp.1000.000 Non SIM Rp. 700.000

DODIEK: 0821 5030 0200 0857 5255 5567

EKO SERVICE DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK

SEDOT WC

Jl. Kom Yos Sudarso HUB TELP.

SEDOT WC

7089235

Hub: Telp. (0561) 7186955

ANUGRAH WEDDING/ ADI Jl. H. Rais A. Rahman Jl. Gunung Sahari No.21 Pontianak (Belakang Supermarket Garuda Mitra)

HUB : 0561

Berminat Silahkan Hubungi :

CETAK UNDANGAN TENDA & SOUVENIR

Menjual :

bagaimana mau membahas dan mengesahkannya. Belum lagi harus dievaluasi gubernur nantinya, ujar Paryanto. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie juga menyayangkan keterlambatan penyerahan draft RAPBD 2014. Kalau eksekutif tidak bisa menyiapkan draf RAPBD 2014, mungkin bisa pakai APBD 2013 saja, supaya program cepat jalan, katanya. Tjhai Chui Mie menyampaikan hal tersebut, karena Legislatif belum menerima draf RAPBD 2014 dari Eksekutif. Padahal, seharusnya APBD 2014 sudah diketuk palu per 31 Desember 2013 lalu. Sejak sekitar Oktober 2013 lalu, kita sudah sampaikan ke Eksekutif untuk segera memasukkan draft RAPBD 2014, supaya bisa ketuk palu akhir tahun anggaran 2013, tetapi tidak juga, ungkap Tjhai Chui Mie. (dik)

JALUR 2: Praktek + SIM Rp.900.000 Non SIM Rp. 600.000

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

PD. ANEKA BATU ALAM

sekolah. Itu kan bisa merusak mental anak didik. Kita sudah siapkan bantuan pakaian seragam bagi siswa tidak mampu. Jadi, kepedulian tentang lingkungan sekolah dan kondisi murid itu penting, tutur Midji. Sekolah-sekolah juga dimintanya bersih dari segala hal yang kaitannya dengan politik. Bahkan Walikota menyebut, ada salah seorang mantan kepala dinas yang saat ini merupakan salah satu calon legislatif (Caleg) melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dengan alasan silaturahmi. Secara tegas ia melarang aktivitas caleg ke sekolah-sekolah. Kepala sekolah juga jangan mau dilibatkan masuk dalam ranah pilih memilih anggota legislatif. Kepala sekolah tidak boleh berpolitik, kalau berpolitik akan saya copot jabatannya dan gurunya akan diberikan peringatan keras, tegasnya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan pendidikan, lanjut Midji, diminta untuk diselesaikan melalui mekanisme dunia pendidikan. Jangan diumbar dulu hal yang belum pasti karena kadang sudah menjadi konsumsi publik padahal kenyataannya tidak seperti yang diumbar, ungkapnya. Sutarmidji mengajak, untuk menjaga dunia pendidikan supaya nyaman dan kondusif sehingga mencapai prestasi yang baik. Pemkot menjadikan pendidikan prioritas utama, makanya tahun ini ada beberapa sekolah yang kita bangun secara besar-besaran. Misalnya SMA 1 yang menelan dana hampir Rp 30 miliar, kemudian SMA dan SMK lain juga. Kalau infrastruktur pendidikan baik, mudah-mudahan diikuti prestasi yang baik pula, pungkasnya. (ton)

Bappeda Tidak Siap Susun RAPBD 2014?

minimax max

iklanbaris baris Rp.5000/baris

KULIAH JALUR KHUSUS PROGRAM KONVERSI D3, S1, S2. PROSES CEPAT, RESMI/LEGAL & TERAKREDITASI Bisa Wsd 2014, INFO Lengkap Hub Bp. Pandu 081210202819, 085313001119, 087875003007

085210738368 (Lita) Fasilitas: 1 Unit instalasi pengolahan IPLT 2 Unit kendaraan jenis vacuum truck

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

KALBAR raya Jumlah Titik Api di Kalbar Meningkat PONTIANAK-RK. Jumlah titik api di Kalbar kembali meningkat. Berdasarkan pantauan satelit National Oceanic and Atmospheric (NOAA), jumlah titik api di Kalbar, terdapat di beberapa kabupaten. Yakni Kabupaten Bengkayang 6 titik, Kapuas Hulu 14 titik, Ketapang 7 titik, Kubu Raya 5 titik, Landak 2 titik, Melawi 1 titik, Sambas 3 titik, Sanggau 3 titik, Sekadau 1 titik dan Sintang 7 titik api. Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar, Ir. Nurmatias Siregar, M.Si mengatakan, pihanya terus memonitor ke semua daerah sampai ke desa-desa. Tanggal 28 sebetulnya ada penurunan titik, kalau yang tanggal 27 ada 85 titik api. Sekarang meningkat lagi, ungkap Nurmatias kepada Rakyat Kalbar di ruang kerjanya, Senin (3/2). Terhadap meningkatnya jumlah titik api itu, ia mengatakan, sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait. Kita tetap koordinasikan dengan dinas kehutanan bagaimana mengatasi kebakaran ini. Sebab udara sudah mulai rawan juga, kata Nurmatias. Menurutnya, terjadinya kabut asap dipicu oleh pembakaran lahan untuk tanaman. Ini pembakaran tetap ada, pertama persiapan untuk penanamam. Angin kencang, ada api, semakin membesar. Api pun masih menjalar, asap mengepul, kata Nurmatias. Ia melanjutkan pernah memberi imbauan kepada masyarakat agar tidak ada pembakaran lahan. Kita pernah imbau jangan ada pembakaran. Ini memang diluar dugaan kita, karena tahun sebelumnya pada bulan-bulan ini kemarau, tambah Nurmatias. Ia mengingatkan, dampak dari kabut asap tersebut cukup besar terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Seperti di kota Pontianak timbulnya gejala penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Tahun sebelumnya nggak seperti ini. Kita berharap mudah-mudahan tidak berlangsung lama. Tapi kalau kita melihat kondisi angin ini, nampaknya kemarau ini, ini yang kita wanti-wanti, ucap Nurmatias. Menurutnya, dibanding tahun sebelumnya, ﬂuktuasi iklim saat ini sulit ditebak. Kita belum pastikan juga apakah masih normal, namun sepertinya sudah di atas normal. Karena cukup mengganggu seperti yang ada di Kota Pontianak, tutup Nurmatias. (dRe)

RAKYAT KALBAR

Selasa, 4 Febuari 2014

Akim Sebut Manajemen Bansos Kemendikbud Amburadul Dan di situlah letak Gubernur yang sudah ditunjuk pemerintah pusat sebagai perwakilan di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kan sudah mengatur itu, tapi pusat tidak menghiraukan itu, Alexius Akim PONTIANAK-RK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Drs Alexius Akim MM mengkritik rencana program dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke kabupaten/kota. Penyalurannya langsung ke kabupaten/kota. Peruntukannya apakah untuk penambahan ruang kelas, labora-

torium dan sebagainya itu kewenangan daerah, ujarnya kepada Rakyat Kalbar di kantor Gubernur, Senin (3/2). Akim mengatakan, pihaknya tidak tahu persis nominal dana Bansos yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tersebut. Saya nggak tahu betul angkanya, yang jelas mekanismenya seperti itu, langsung dari Kementerian kepada yang bersangkutan, katanya. Bahkan, menurut Akim kewenangan pemprov Kalbar untuk mengawasinya tidak diberikan oleh pemerintah pusat. Pengawasannya juga kita tidak tahu bagaimana, kita saja nggak diberikan angka. Ini yang saya katakan, pola manajemen yang amburadul. Harusnya Provinsi diberitahu. Pak ini jumlah dana sekian, tolong periksa, tolong awasi, kami sudah salurkan duit. Ini nggak ada, kesalnya. Padahal ditegaskan Akim, kepala

daerah sudah menjalankan amanat Undang-undang Pendidikan tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan di situlah letak Gubernur yang sudah ditunjuk pemerintah pusat sebagai perwakilan di daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kan sudah mengatur itu, tapi pusat tidak menghiraukan itu, katanya. Lain halnya dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menurut Akim semua dikawal oleh pemerintah daerah termasuk provinsi. Nah kalau BOS jelas prosesnya, kita tahu angkanya. Beasiswa miskin, lalu tambah ruang kelas, dan sebagainya, itu baru daerah diberitahu. Barang sudah selesai baru kita lihat, pungkasnya. Laporan: Andreas Editor: Julianus Ratno

Inflasi Kota Pontianak Terendah se-Indonesia PONTIANAK-RK. Ke p a l a Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar, Badar mengungkapkan indeks harga konsumen/inflasi Kota Pontianak pada Januari 2014 sebesar 0,04 persen. Angka inflasi ini merupakan yang terendah di Indonesia, ujarnya ketika merilis Berita Resmi Statistik di ruang rapat BPS Kalbar, Senin (3/2). Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks seluruh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Badar melanjutkan, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Januari 2014 antara lain bahan bakar rumah tangga (gas elpiji 12

EQUATORIANA

kilogram), udang basah, telur ayam ras, jeruk, kangkung, cabai rawit, minyak goreng, mobil, susu untuk balita dan sawi hijau. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga adalah angkutan udara, dag-

ing ayam ras, pisang, bawang merah, brokoli, telepon seluler, ikan kembung, sabun mandi, baju kaos berkerah dan ikan teri, bebernya. Untuk tingkat inﬂasi tahunan (Januari 2014 terhadap Januari 2013) sebesar 8,71 persen.

Angka ini di atas angka nasional yang hanya mencapai 8,22 persen, kata Badar. Ditambahkannya, inﬂasi Kota Pontianak pada Januari 2014 merupakan inﬂasi terendah antar kota di Pulau Kalimantan. Inflasi tertinggi terjadi

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

di Kota Tanjung, yaitu sebesar 2,35 persen, Singkawang 1,71 persen, Samarinda 1,37 persen, Balikpapan 1,32 persen, Palangkaraya 1,21 persen, Sampit 1,19 persen, Banjarmasin 0,64 persen dan Tarakan 0,43 persen, tutupnya. (dRe)

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Korupsi masih menjadi penyakit jalannya pemerintahan Indonesia, termasuk di Kalbar. Bahkan menjelang Pemilu 2014, lingkaran setan korupsi melibatkan partai politik, politisi, kroni bisnis, proyek korup, dan birokrasi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat kian garang memberangus praktik korupsi, namun banyak pihak yang pesimis, karena penanganan kasus masih tebang pilih dan terkesan dikendalikan untuk kepentingan tertentu, termasuk campur tangan partai. Tradisi korupsi menjelang pemilu biasanya akan mengemuka. Aktor-aktor yang terlibat dalam kasus korupsi adalah politikus, baik anggota dewan dan birokrat, pengusaha, juga staf khusus. Peran para aktor ini pun bermacammacam, politikus dapat menciptakan proyek yang bisa dikerjakan dirinya ataupun rekanan, dan menambah anggaran untuk proyek tertentu. Birokrat dapat mengusulkan proyek yang akan diarahkan kepada perusahaan tertentu. Pengusaha dapat memberikan suap dan melobi politikus untuk mendapatkan proyek. Staf khusus dapat menjadi penghubung antara pengusaha

dengan politikus atau elit pemerintahan, dan sebagai pelaksana transaksi. Sebuah lingkaran korupsi yang sempurna. Kongkalikong antara eksekutif dan legislatif inilah yang akhirnya menggerus uang rakyat. Baik yang mega skandal maupun kasus-kasus kecil, namun rutin. Memprihatinkan, terutama menjelang Pemilu 2014. Apa pendapat Anda?

Tanggapan Baliho-baliho caleg harus diturunkan biar tidak dikenal orang. Percuma kalau dilihat, caleg-caleg sudah banyak yang sxx, ada yang pasang di pohon, ada yang di tengah parit, dan ada juga yang dipasang di wc kapal tambang maupun di wc terminal. Berarti orang ini dan tukang pasang baliho sama-sama xxx. 085348090038 24-1-2014

13.37

Luar biasa kinerja Kejati Kalbar. Ada barang bukti kasus korupsi, tangkap, proses, disidik langsung diberangus dan dijebloskan ke Rutan. Benar-benar mantap kinerja Kejati Kalbar selevel dengan KPK RI. Aspidsus: Kita tunggu nyanyian mereka. Mantan Bupati Pontianak Drs H Agus Salim MM korupsi ganti rugi tanah Terminal Sungai Raya sekitar Rp 3 miliar. Pak Agus Salim diregang kejati dijebloskan ke Rutan Kelas II Pontianak. Sudah dua mantan bupati masuk Rutan. Mantan Gubernur, Bupati, Walikota manalagi yang akan diberangus

Kejati Kalbar? Kita tunggu. NCW Investigator Kalbar menghendaki kasus korupsi Dana Bansos KONI Kalbar yang sedang ditangani Polda Kalbar. Kapolda sudah sekitar 6 tahun ngadat, nama U dan Z tersangka? Sebaiknya ditangani Kejati Kalbar agar segera tuntas. Ibrahim Myh. 081288673500 29-1-2014

6CJWP -WFC

Sms Warga

Tahun 2014 adalah Sio/Tahun Kuda. Ini menurut kelender Cina. Secara kebetulan milih dewan dan presiden. Kalau menurut axx, manusia ndak sadarkan diri. 085245519512 28-1-2014

HARIAN

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak

09.19

0GOWMCP 5WTCV Saya menemukan ijazah, KK dan SKHU atas nama Zuliana Wardani, alumni SMA Negeri 1 Seberuang, Kapuas Hulu.

16.09

085750275193 28-1-2014

12.57

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Kantor Pusat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Anton Perdana, Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH MH, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Khusyairi Permata, Roby, Bobby. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Kiki Rizky, Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Rosadi Jamani. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma. Kota Pontianak:Samsul Arifin, Andreas, Biro Kubu Raya:Arisandy. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: Kiram Akbar, Khusairi, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: Antonius, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Ma’ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 8.000,00. Spot color: 10.500,00. Full color: 15.000,00. Iklan baris: 5.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas.

KURSI RAKYAT KURS k

untu

RAKYAT KALBAR Selasa, 4 Febuari 2014

Hari Ini, Golkar Singkawang Pleno Bahas Nasib Dedi Mulyadi

Romahurmuziy

SINGKAWANG-RK. Partai Golkar Kota Singkawang akan menggelar rapat pleno menyikapi kasus anggota DPRD Kota Singkawang, Dedi Mulyadi yang terseret kasus penyalahgunaan narkoba, Selasa (4/2) hari ini. Apabila PAW terjadi, maka posisi Dedi Mulyadi akan digantikan dr H Sumardi MSE, pemilik suara terbanyak kedua di Partai Golkar pada Pemilu 2009 lalu. Rapat Pleno menindaklanjuti kasus Dedi dilaksanakan besok (hari ini, red) pukul 14.00 di DPD Golkar, kata Iwan Gunawan, Pelaksana Tugas (Plt) DPD II Partai Golkar Kota Singkawang kepada wartawan, Senin (3/2). Seperti diketahui, Dedi Mulyadi tertangkap tangan men-

gisap sabu pada Kamis (12/12) sekitar pukul 03.00 dini hari oleh Polres Singkawang. Proses Dedi Mulyadi yang sudah berstatus tersangka kini di tangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang. Lambatnya PAW terhadap Dedi Mulyadi ini memunculkan berbagai asumsi di masyarakat. Di antaranya karena kasus yang bersangkutan belum mempunyai status hukum tetap (inkrah). Menjawab hal tersebut, Iwan menjelaskan, PAW dapat dilakukan enam bulan sebelum anggota periode mendatang dilantik. Hal tersebut sesuai UU 27/2009 dan PP 16/2010. Kalau ikut seperti itu (menunggu inkrah, red) tidak terkejar untuk PAW, katanya.

Iwan mengatakan, kasus yang menimpa Dedi Mulyadi ini menyebabkan yang bersangkutan berhalangan tetap. Jabatannya sisa delapan bulan, sementara proses PAW di Dewan selambat-lambatnya tujuh hari untuk disampaikan ke Walikota. Selanjutnya ke Gubernur Kalbar paling lama 14 hari, jelasnya. Iwan menegaskan, PAW pun tidak bisa lagi menunggu kasus Dedi Mulyadi inkrah. Sebab di lain sisi, Partai Golkar tidak ingin kadernya di DPRD Kota Singkawang berkurang. Mengingat kekurangan tersebut berdampak pada hasil kebijakan di legislatif, dan masih memungkinkan di masa akhir jabatan Dewan yang sekarang akan banyak mengeluarkan

kebijakan. Mekanismenya, kalau Dedi di-PAW, maka penggantinya adalah kader Golkar yang memperoleh suara terbanyak setelahnya dalam Pemilu lalu, yakni dr H Sumardi MSE, ujar Iwan. Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie SE mengaku masih menunggu surat usulan PAW Dedi Mulyadi dari Partai Golkar Singkawang. Kalau surat dari partai yang bersangkutan sudah ada, baru kita proses PAW-nya di Dewan, jawabnya. Namun, kata Tjhai Chui Mie hingga kini Partai Golkar Singkawang belum mengusulkan Surat PAW Dedi kepada DPRD Kota Singkawang. Tidak ada

batas maksimal untuk usulan PAW tersebut. Tetapi tidak boleh lebih dari Februari 2014, tegasnya mengingatkan. Aturan mainnya, jelas Tjhai Chui Mie, PAW hanya bisa dilakukan enam bulan sebelum masa jabatan anggota DPRD Kota Singkawang berakhir. Seperti diketahui, jabatan sebagai wakil rakyat periode ini berakhir pada September mendatang, berarti PAW hanya bisa dilakukan sebelum Februari mendatang. Kita harapkan semua ikut aturan mainnya, kalau memang akan ada PAW, segera masukkan surat usulannya sebelum Februari, pungkasnya.

PPP dan PKB Dukung Saksi Parpol Dibayar Negara

Optimis Demokrat Tak Terlempar dari 3 Besar

JAKARTA. Dua partai politik, Pertai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sama-sama sepakat saksi partai politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibiayai oleh neghara. Bahkan, DPP PPP melalui Sekretaris Jenderalnya, Romahurmuziy mengaku sudah mendorong pembiayaan dana saksi oleh negara. DPP PPP mendorong penyelenggaraan pembiayaan saksi dari Negara, kata Romahurmuziy, menyampaikan sikap resmi DPP PPP di Jakarta Pusat, Senin (3/2). Setidaknya, PPP punya sejumlah alasan menyetujuii adanya suntikan dana saksi dari negara itu. Di antaranya karena dana ini bukan untuk parpol sebagaimana disampaikan sejumlah pihak. Dana ini adalah dana peningkatan kualitas demokrasi dan tidak dinikmati parpol, sehingga ini merupakan bagian penyelengaraan pemilu berkualitas tahun 2014, kata politikus yang akrab disapa Romy itu. Kemudian, lanjutnya, pembiayaan saksi oleh negara bisa membantu meminimalisir kecurangan dan sengketa pemilu yang berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena dalam Pileg 2009, setidaknya ada 627 perkara Pileg yang diterima MK. Itu artinya ada 627 kursi tahun 2009 dipersengketakan, sebagian kursi DPR RI, sebagian lagi DPRD provinsi dan kabupatenkota, jelasnya. Kemudian, DPP PPP mensinyalir ada pihak-pihak yang selama ini leluasa dan punya kesempatan memanipulasi hasil perolehan suara, menjadi terusik dengan kehadiran saksi yang dibiayai negara ini karena peluang mereka untuk melakukan kecurangan menjadi kecil. Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan tak bisa dipungkiri bahwa 90 persen parpol tak mampu membiayai sendiri saksisaksinya di TPS. Karena itu partainya tak mempersoalkan adanya dana saksi. Yang penting bukan ke partai kan. Duit itu ada di Bawaslu. Bisa saja duit itu dalam bentuk makanan dan minuman supaya saksi bisa tahan, jelas Muhaimin. (jpnn)

JAKARTA. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memerkirakan Partai Demokrat (PD) bakal menjadi partai gurem pasca-Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 nanti. Hal itu merujuk pada hasil survei LSI yang menempatkan elektabilitas PD terus anjlok hingga angka di bawah 5 persen. Bahkan dari hasil survei LSI yang dirilis Minggu (2/2), partai yang menjadi jawara di Pemilu 2009 itu bakal terlempar dari posisi 3 besar partai peraup suara di pemilu mendatang dengan elektabilitas 4,7 persen. Namun demikian, kader PD masih optimistis bahwa partai yang kini dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bisa bertahan di posisi tiga besar. Menurut anggota Dewan Pembina PD, Pramono Edhie Wibowo, sudah banyak hal positif yang ditorehkan partainya dan pemerintahan SBY selama hampir ini. Selain itu, Pramono juga melihat antusiasme publik di daerah terhadap keberadaan PD masih tinggi. Selama melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan berkomunikasi dengan DPD dan DPC Partai Demokrat, saya masih opt imist is PD tetap masuk posisi tiga besar, kata Pramono dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/2).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang kini ikut bertarung di konvensi calon presiden (capres) PD itu menambahkan, masih ada cukup waktu bagi partainya untuk mendongkrak elektabilitas. Bahkan, lanjutnya, konvensi capres PD juga ikut membuat publik kembali melirik partai pemenang Pemilu 2009 itu. Sambutan masyarakat di daerah sang at bagus ter-

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2565 GONG XI FA CHAI, SIN YEN KUAI LE

IDACHI SPORTS SPORTS IDACHI

6 & 12 Bulan

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak MR. JACKIE (NEW) ELECTRIC SCOOTER

FS 388 (NEW) SPINNING BIKE

4.588

9.750

Hanya

3.588 Ribu

5.988 Ribu

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE 6.650 Hanya

3.988 Ribu

IMLEK SALE

disc up to Persen Tgl 23 s/d 28 Januari 2014

TS 828 (NEW) anti gores NEW ORBITRACK 7.350 Hanya

4.388 Ribu

BONUS CARRY BAG FS 4110 3M +INVERTER (3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

FS 4600 B (NEW) TREADMIL MOTORIZED

15.850

16.550 Hanya

10.288 Ribu

FS 4000 P (NEW) TREADMIL MOTORIZED

9.550 Hanya

4.988 Ribu

TS 3688 (NEW) 3 fungsi TREADMILL MOTORIZED 15.450

Hanya

9.588 Ribu

8.988 Ribu

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI) 6.950 Hanya

4.188 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

CICILAN BCA BUNGA 0% KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MEGAMALL TGL 24 JAN SD 28 JAN 2014 LANTAI 1 DEKAT MATAHARI STORE

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK 7.250 Hanya

4.588 Ribu

FS 243+MP3 (NEW) TREADMIL MOTORIZED

9.350 Hanya

6.188 Ribu

FS 1330 D (NEW) TREADMIL Manual 4.350 Hanya

2.588 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 GARANSI: SPAREPARTS 1 TAHUN SERVICE LONG LIFE

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

hadap pelaksanaan konvensi dan debat bernegara peserta konvensi. Masyarakat me-

nilai konvensi membuka kran demokrasi sebesarbesarnya, bahwa mencari

Laporan: Mordiadi Editor: Julianus Ratno

calon pemimpin benar-benar yang berkualitas, tegasnya. (jpnn)

Pencapresan Suryadharma Ali Diputuskan di Mukernas JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy masih bungkam soal sosok capres yang diusung partai Ka bah di Pemilu 2014. Makanya nanti di Mukernas kita mendengar semua pandangan dari pengurus wilayah yang apapun putusannya akan dilanjutkan oleh DPP di Mukernas, kata Romy, sapaan Ketua

Komisi IV DPR itu kepada wartawan usai konfrensi pers di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (3/2). Mukernas PPP sendiri telah diagendakan berlangsung pada 7-9 Februari 2014 di Bandung. Dalam Mukernas ini, jelas Romy, akan diputuskan capres yang diusung PPP dan waktu tepat untuk mengumumkan-

nya. Sementara Wakil Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saepuddin menegaskan, secara internal partai telah disepakati hanya mencalonkan Ketua DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA) di Pilpres 2014. Internal hanya SDA, secara survei SDA ada peningkatan tapi kami belum putuskan, tutup Lukman. (Rmol)

Kesbangpol Kalbar Petakan Wilayah Potensi Konflik PONTIANAK-RK. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalbar, Aliuk mengatakan untuk mencegah potensi konflik Pemilu 2014 di Kalbar, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah preventif. Kita sudah laksanakan program kerja Kesbangpol, rapat koordinasi dengan seluruh Kesbangpol se-Kalbar, rapat dengan Forkominda terkait kerawanan konflik pemilu, ujarnya kepada Rakyat Kalbar di kantor

Gubernur, Senin (3/1).Selain itu kata Aliuk, Kesbangpol juga sudah melakukan pemetaan langsung ke lapangan. Ia juga meminta keterlibatan semua pihak, termasuk media masa. Kita sudah lakukan pemetaan konflik di kabupaten/kota dan kita minta media berperan aktif menjaga kondusifitas pada Pileg dan Pilpres nanti, ujar Aliuk. Dalam meminimalisir konflik, ia juga berharap jajaran Kesbangpol se-Kalbar mengintensifkan koordinasi dengan aparat

terkait. Sudah melaksanakan berbagai Inpres nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan. Kita sudah melakukan rencana aksi penanganan gangguan dalam negeri secara umum kondisi kamtibmas di Kalbar sudah bagus berdasarkan koordinasi dengan stakeholder terkait, pungkas Aliuk. Laporan: Andreas Editor: Julianus Ratno

RAKYAT KALBAR Selasa, 4 Februari 2014

Aset dan Properti Wawan Ada di LHKPN Airin JAKARTA-RK. Manajer Aset dan Properti PT Bali Pasiﬁc Pragama, Agah M Noor dimintai keterangan tentang dokumen-dokumen aset bosnya, Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan, saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Agah, dokumen-dokumen aset yang dikonﬁrmasi kepadanya ditemukan oleh penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di kantor pusat dan cabang PT BPP. Adapun perusahaan itu merupakan milik Wawan, yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi

Dasar Survei wartawan di Jakarta, Senin (3/2). Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengatakan, seandainya hasil survei tersebut betul. Sebenarnya masih ada waktu untuk bekerja meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat. Kita harus sadari, harus rasakan, bahwa banyak hal baik yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini. Ada kekurangan tentu saja ada. Tapi jangan kita tidak mau

Diany itu. Saya jelaskan bahwa saya hanya memegang beberapa aset, tidak semuanya. Aset lainnya diurus oleh Pak Wawan langsung dan orang yang disuruhnya, terang Agah usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Senin (3/2). Agah menyebutkan, bahwa salah satu aset milik bosnya yang ia urus adalah SPBU dan kos-kosan. Pada pemeriksaan tadi, dia menjelaskan juga hal itu ke penyidik KPK. Saya sudah jelaskan yang saya tangani. Itu kan juga masuk LHKPN Bu Airin, terang dia.

Soal belasan mobil sitaan KPK yang beberapa diantaranya merupakan mobil mewah, Agah tak cerita banyak. Menurut dia, mobil tersebut ada yang dibeli menggunakan duit perusahaan. Tapi, soal pembelian dilakukan oleh siapa dan atas nama siap, dia mengaku tak mengetahuinya. Intinya saya hanya mengurus sebagian aset, kalau itu bukan wewenang saya, terang dia. Agah menerangkan bahwa dia telah mengurus aset milik adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini sejak bulan Desember tahun 1995. Sepengetahuan dia, selu-

ruh dokumen aset dan properti yang disita KPK merupakan milik Wawan. Setahu saya itu semua milik Wawan. Jadi tak mungkin disamarkan atau diatasnamakan pihak lain, demikian Agah. KPK sejauh ini sudah melakukan penyitaan terhadap sejumlah mobil yang diduga berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wawan. KPK diduga juga telah melakukan penyitaan dokumen yang di dalamnya berisikan kepemilikan aset dan properti milik Wawan. (rmol)

...........................................................................................................................dari halaman1 melihat hal-hal yang sudah baik atau menjadi baik, kata peserta Konvensi Partai Demokrat itu. Lepas dari hasil survei itu, dia tetap optimis perolehan suara Demokrat di Pemilu masih besar, bisa masuk tiga besar Parpol dengan perolehan suara terbanyak. Optimisme itu didasari pantauan dan kunjungannya ke sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir ini. Bahwa selama melaku-

kan perjalanan ke beberapa daerah dan berkomunikasi dengan DPD dan DPC Partai Demokrat, saya masih optimis PD tetap masuk posisi tiga besar, ujar Pramono Edhie. Pramono Edhie menegaskan Konvensi Capres Demokrat serta debat bernegara yang dihadiri 11 peserta konvensi, bisa mengangkat popularitas partai Demokrat. Termasuk ke-11 Capres peserta konvensi langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah

yang bisa menaikkan popularitasnya. Sambutan masyarakat di daerah sangat bagus terhadap pelaksanaan konvensi dan debat bernegara peserta konvensi. Masyarakat berpendapat jalur konvensi membuka keran demokrasi sebesar-besarnya, bahwa mencari calon pemimpin benar-benar yang berkualitas, jelas Pramono Edhie. Re-editing: Hamka Saptono

Memanjakan ...........................................................................................................................dari halaman1 Seperti diketahui, pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, Parpol selalu menyiapkan sendiri saksi-saksinya di TPS. Artinya, mereka yang memilih sendiri siapa saja yang menjadi saksi dan membayar gajinya . Tentunya agar tidak dicurangi Parpol lain. Dengan disetujuinya per mintaan Baswaslu agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membiayai saksi Parpol, otomatis Parpol tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk saksi, tetapi tetap memilih sendiri saksinya.

Kebijakan ini memang memunculkan pro kontra di masyarakat. Tentunya dengan masing-masing pertimbangan. Terlepas dari hal tersebut, perlu kiranya melihat siapa saja yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Pihak yang diuntungkan dengan kebijakan ini, jelas sekali Parpol peserta Pemilu. Bagi Parpol yang besar akan semakin besar dan Parpol gurem masih bisa bernapas panjang. Sementara pihak lainnya yang diuntungkan, tentunya Bawaslu sebagai pihak yang

mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk biaya saksi tersebut. Pasalnya, kerja mereka akan semakin ringan, cukup mengalirkan dana ke Parpol. Pekerjaannya mengawasi diambil alih para saksi Parpol. Sedangkan pihak yang dirugikan, tentunya rakyat Indonesia. Anggaran yang seharusnya untuk pembangunan, malah untuk memanjakan Parpol dan Bawaslu. Bayangkan saja, anggaran yang disetujui untuk biaya saksi sekitar Rp700 miliar. Diperoleh dari jumlah TPS yang menca-

pai 500 ribu dikali 12 Parpol. Berarti per saksi mendapatkan Rp100 ribu. Mengenai siapa saja saksi tersebut, tergantung pilihan Parpol. Jumlah tersebut, tentunya menambah bengkak biaya Pemilu 2014. Sebelumnya, di dalam APBN 2014 telah dialokasikan Rp15,4 triliun yang disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp3,3 triliun melalui Bawaslu. Dengan tambahan ini, berarti dana yang disalurkan melalui Bawaslu menjadi Rp4 triliun. Wow. (mordiadi)

LMI Umumkan ......................................................................................................................dari halaman1 figur atau tokoh calon anggota DPD. Berdasarkan hasil survey tersebut, nama tokoh kebanggaan Kalbar Oesman Sapta, sudah diprediksi akan menempati peringkat teratas. Faktor ketokohan Oesman Sapta yang telah banyak berjuang untuk Kalbar selama lebih dari satu dekade ini, menempatkan dirinya sebagai figur dengan popularitas paling tinggi dari figur-figur lainnya, mengalahkan perolehan anggota DPD RI yang masih aktif saat ini, yakni Hairiah dan Ishaq Saleh. Saya pikir itu wajar, masyarakat Kalbar lebih mengenal Oesman Sapta dengan kredibilitasnya sebagai tokoh dan bapak pembangunan di Kalbar, kata Moch Sab in, kemarin (3/2). Peringkat kedua ditempati oleh Maria Goreti. Figur Maria Goreti disebut-sebut sebagai keterwakilan dari sejumlah kelompok masyarakat lokal di Kalbar. Sejauh ini, kata Sab in, Mari Goreti lebih melakukan pembinaan pada kelompok-

kelompok masyarakat lokal tersebut. Yang sangat mengejutkan di luar prediksi adalah melejitnya nama calon anggota DPD termuda, Indra Noviansyah, pada peringkat ketiga hasil survey tersebut. Walaupun menjadi ﬁgur termuda calon anggota DPD untuk Kalbar, Indra Noviansyah telah mangantongi gelar pendidikan sebagai Master Manajemen (MM). Menguatnya nama Indra Noviansyah, sebut Sabin, dianggap sanggup membangkitkan kalangan pemilih pemula untuk ikut andil dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2014 mendatang. Indra Noviansyah yang sering tampil pada tayangan acara televisi forum bisnis di salah satu stasiun teve swasta, disebut juga mewakili kalangan pengusaha dan pekerja muda di Kalbar. Indra memiliki nilai jual dengan melahirkan pemikiran sebagai keterwakilan dari kalangan pengusaha muda. Dia bisa menjadi pilihan di kalangan anak muda sekarang,

katanya. Kemudian peringkat keempat ditempati oleh Barnabas Simin, yang merupakan mantan calon Wakil Gubernur Kalbar pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2012 lalu berpasangan dengan Abang Tambul Husin. Barnabas Simin juga dianggap menjadi keterwakilan sejumlah kelompok masyarakat lokal di Kalbar. Sebab itu, Barnabas Simin pun lebih menguatkan ketokohannya di kalangan kelompok masyarakat lokal tersebut.Dijelaskan Sab in, survey yang dilakukan LMI menggunakan metodologi random atau acak, dengan mengambil 1.000 responden yang tersebar lebih dari tujuh kabupaten/kota di Kalbar. Survey ini sudah dimulai sekitar 2-3 bulan lalu. Kita menggunakan metodologi acak dengan margin error sekitar 5 persen dari total jumlah responden, lanjutnya. Dalam survey, LMI mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden. Diantaranya terkait pada ﬁgur atau ketoko-

han, perbandingan kinerja atau kiprah yang telah dilakukan, serta kontribusi nyata pada masyarakat. Kontribusi ini bukan hanya sekedar konsep. Masyarakat awam menganggap yang namanya kontribusi, ya apa yang sudah sampai kepada mereka, terangnya. Sementara, disinggung mengenai akurasi dan independensi dari LMI, Sab in menjelaskan, lembaga ini murni sebagai lembaga riset dan survey, bukan berdasarkan pesanan dari ﬁgur atau partai politik tertentu. Soal akurasi, lanjut Sab in, survey yang dilakukan selalu mengajukan beberapa pertanyaan berulang, sehingga bisa disimpulkan berapa persentase perolehan dari masing-masing calon. Dalam waktu dekat, imbuh Sab in, pihaknya akan melakukan survey serupa untuk mengamati pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing calon. Laporan: Mohamad Qadhafy

40 Persen ......................................................................................................................................dari halaman1 untuk balik nama, menindaklanjuti temuan BPK. Sekarang kita sedang melakukan kompilasi atau pendataan aset-aset yang menjadi temuan BPK di SKPD lainnya. Untuk balik nama aset yang di bawah BPKAD tahun ini, anggarannya tidak sampai Rp1 miliar, jelas Lumano.

November 2013 lalu, Pemprov Kalbar sudah menggelar bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah terkait pemeliharaan, pengamanan dan penghapusan aset/barang di satuan kerja perangkat daerah setempat. Pada kesempatan tersebut,

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan, permasalahan seputar aset dapat diselesaikan dengan baik, kalau pengelola mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab. Segera selesaikan permasalahan yang belum diselesaikan, jangan lagi

mengulur-ulur waktu, katanya. M Zeet melanjutkan, jangan sampai karena lambat untuk menyelesaikan masalah, berujung merugikan pemerintah daerah, tegasnya. Laporan :Andreas Editor: Hamka Saptono

Kuasa Hukum

....................................................................dari halaman1

katanya. Menurut Romulo, sikap MK tersebut diduga melanggar Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK. Disebutkan, pengadilan perkara konstitusi dilakukan oleh sembilan orang hakim konstitusi atau dalam keadaan luar biasa dengan tujuh hakim dan dipimpin ketua MK. Jelas disebutkan Ketua MK baru bisa digantikan wakilnya, apabila dia meninggal dunia atau jiwa atau fisiknya terganggu. Jadi dengan ditangkapnya Akil oleh KPK, itu bukan merupakan keadaan luar biasa sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut, katanya. Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat Surya Paloh melakukan pertemuan dengan mantan calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Surya menganggap pertemuan yang digelar malam ini tersebut sebagai bentuk silaturahmi antara abang dan adik, sekaligus sharing soal persoalan bangsa. Saya ini kakaknya, dia adik saya. Silaturahmi abang kepada adik yang sedang mendapatkan musibah. Dan kebetulan ia juga salah satu Ketua Ormas Nasional Demokrat. Salah kalau

saya tidak kunjungi, ungkap Surya Paloh, di kediaman Khofifah, Perumahan Jemursari, Surabaya, Senin (3/1) malam. Menurut Surya Paloh, Khofifah merupakan sosok yang mempunyai pemikiran yang luas. Bahkan, mempunyai pengikut yang banyak. Kontribusi pemikirannya sangat d i b u t u h k a n b u k a n h a ny a untuk Jawa Timur, tapi juga untuk negeri ini, terangnya. Terkait pernyataan Akil Mochtar bahwa dalam rapat panel MK mestinya yang menang dalam Pilgub Jatim adalah pasangan Khofifah-Herman, Surya membesarkan hati menteri era Gus Dur tersebut. Diterangkan bos Media Group itu, meski perilaku Akil asosial, namun mantan Ketua MK itu masih punya kejujuran yang menyatakan dalam panel MK Khofifah dimenangkan. Luar biasa masih ada kejujuran dalam panel Khofifah menang, jelas Surya Paloh. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Didik Supray itno, meng isyaratkan Mendagri Gamawan Fauzi kemungkinan tetap akan melantik pasangan Soekarwo-

Saifullah Yusuf sebagai gubernur-wakil gubernur Jawa Timur periode 2014-2019. Pasalnya, menurut Didik, putusan MK bersifat ﬁnal dan mengikat. Selain itu proses administrasi pelantikan juga sudah terlaksana dengan baik. Proses administrasi pengajuan oleh KPUD ke DPRD lanjut ke Mendagri untuk dilanjutkan, sudah. SK Presiden juga sudah turun. Jadi tinggal dilantik tanggal 12 Februari. Kalau ada pengacara ingin membatalkan itu kan proses hukum ya, silakan saja, jelas Didik di Jakarta, Senin (3/2). Meski mempersilakan tim Kuasa Hukum kubu Khoﬁfah Indar Parawansa melakukan proses hukum, namun hal tersebut menurut Didik, kemungkinan tidak akan berpengaruh pada proses pelantikan Soekarwo-Saifullah. Sampai saat ini rencana pelantikan masih berjalan. Belum ada pemunduran. Tapi kan pelantikan yang menjadwalkan DPRD dalam suatu sidang. Nah sampai sekarang belum ada (penundaan), jelasnya. Re-editing: Hamka Saptono

Putusan Pemilu................................................................dari halaman1 permohonan dengan penambahan satu bagian khusus. Sehingga apa yang ia mohonkan tidak ne bis in idem atau menuntut kedua kali atas perkara hukum yang telah diputuskan. Selain itu, pakar hukum tata negara ini juga memperluas uraian, mengulas putusan permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak yang dimotori Effendi Ghazali dan sudah diputuskan MK pada pekan lalu. Dengan demikian, jelas terbaca mengapa saya meneruskan sidang, meskipun telah ada putusan EG (Effendi Ghazali, red), ujar Yusril terkait putusan MK bahwa Pemilu serentak baru akan digelar 2019 mendatang. Dalam sidang itu, MK belum akan memutus apa saja yang berhubungan dengan uji UU Pilpres permohonan Yusril. Hakim Panel hanya akan mendengarkan perbaikan permohonan yang telah saya kemukakan dalam sidang panel tangg al 22 Januari l a l u , j e l a s Yu s r i l k e p a d a wartawan usai menghadiri persidangan perbaikan gugatan UU Pilpres di gedung MK, Jakarta, Senin (3/2). Sebelumnya, Yusril menuntut agar pasal 6A (2) dan 22E UUD 1945 ditafsirkan secara langsung. Pasal 6A (2) berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum . Sedangkan, p a s a l 2 2 E b e r b u ny i , p e milihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali . Menurut Yusril, jika kedua pasal itu ditafsirkan langsung, maka tidak diperlukan lagi adanya perubahan UU untuk melaksanakan pemilu serentak. Mantan Menkum dan Perundang-undangan itu juga mempertanyakan pertimbangan hukum MK dalam memutuskan Pemilu serentak diundur 2019. Sebelumnya, MK menyatakan bahwa tahapan Pemilu akan terganggu, jika Pemilu serentak dilaksanakan pada 2014.

Yusril mengingatkan, MK bukanlah KPU yang bisa menentukan kapan pelaksanaan Pemilu. Di sisi lain, KPU menyatakan siap mengikuti apapun putusan MK. Jadi putusan MK (menunda pelaksanaan putusan) itu mengada-ada saja. MK mempunyai tug as menguji UU terhadap UUD 1945. Saya kritik dengan lantang dan Anda semua dengar tadi, MK bukan KPU. Dalam putusan permohonan Effendi Ghazali, MK mempertimbangkan KPU sudah melaksanakan tahapan-tahapan, KPU belum siap, itu bukan urusan MK, cetus Yusril yang tampak mengenakan jas hitam. Menurut Yusril, ada aroma janggal dari pernyataan MK yang menyebut KPU tidak siap. Padahal, kata Yusril mengingatkan, KPU sudah pernah bilang siap apapun keputusan MK. Kalau mau fair, KPU panggil saja ke MK. Tanya, Anda siap atau tidak. Bukan menilai KPU siap atau tidak, tantang Yusril. Jika putusan MK diberlakukan Pemilu tahun ini, KPU masih punya opsi memundurkan jadwal Pemilu legislatif dari 9 April menjadi 9 Juli atau bersamaan deng an Pilpres. Terlebih, m e n u r u t Yu s r i l , K P U s e benarnya belum siap menggelar Pemilu legislatif pada 9 April. Setidaknya, hal itu terbukti dari daftar pemilu tetap (DPT) yang masih berantakan dan belum adanya pencetakan surat suara. Ogah Tiru Socrates Walau banyak ditemukan kesalahan, Yusril menyebut putusan MK tetap bersifat m e n g i k a t d a n f i n a l . Te r masuk, pelaksanaan Pemilu 2014 yang diraguk a n l e g a l i t a s h u k u m ny a . Sebagaimana diketahui, MK telah memutuskan bahwa pemilihan legilsatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang dilaksanakan secara terpisah bertentangan dengan UUD. Namun Pemilu serentak baru berlaku pada pemilu 2019. Kalo kita berpikir legal formal, putusan MK itu legitimate. Putusan pengadilan betapapun salahnya, betapa bobrok dan bodohnya hakim

itu memutuskan perkara, itu tetap mengikat, ujar Yusril. Kendati begitu, ia tak mau meniru langkah ﬁlsuf Yunani, Socrates yang meminum racun, karena diadili dengan cara yang salah. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyatakan dirinya legowo menerima segala putusan MK atas uji materi UU Pilpres yang diajukannya. Dalam sidang uji materi UU Pilpres, Yusril tidak akan menghadirkan saksi ahli hukum dalam menafsirkan pasal-pasal dalam UU Pilpres yang digugatnya ke MK. Namun, dia akan membawa ahli bahasa berkaitan uji materi Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 48/2008 yang dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945. Yusril pun akan menghadirkan ahli bahasa tentang p e r m o h o n a n ny a a g a r M K menentukan tafsir pada Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 22I UUD 1945. Saya akan hadirkan ahli bahasa Indonesia untuk menerangkan kepada MK, tak perlu ahli hukum, ungkap Yusril. Capres Partai Bulan Bintang ini menyebutkan, ahli bahasa itu akan menerangkan tiga hal kepada majelis hakim konstitusi. Pertama soal Capres yang diusulkan Parpol peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan seperti dalam UU. Tapi kenyataannya saat ini Capres diusulkan setelah Pemilu legislatif yang artinya setelah Pemilu. Kedua soal Parpol yang boleh mencalonkan presiden. Padahal Parpol yang terdaftar di Kemenkumham ada 50 Parpol. Sedangkan yang ditetapkan oleh KPU hanya 12 Parpol. Ketiga soal Pemilu yang diadakan satu kali dalam lima tahun seperti tertera dalam UU. Di UU kan di bilang satu kali. Berarti kalau ada pemilihan legislatif lalu pemilihan presiden itu kan dua kali. Selesai. Makanya saya nggak perlu ahli hukum. Ahli bahasa saja cukup jelaskan itu, tegas Yusril. Namun Yusril mengaku belum menentukan ahli bahasa yang akan dihadirkannya. Pasalnya beberapa nama yang ia kenal diketahui telah meninggal dunia. Re-editing: Hamka Saptono

MOTIVASI PENGUSAHA

RAKYAT KALBAR

“

Kadang, untuk satu hal yang lebih bermakna, kita (rela) melupakan apa yang paling kita inginkan. MUAMMAR EMKA @MOAMMAREMKA

Selasa, 4 Februari 2014

”

Nilai Ekspor Kalbar 2013 Naik 3,83 Persen

valas

29 Januari 2014 Mata Uang

Jual

AUD

10647.89

10758.97

BND CNY

9503.34 1980.09

9600.72 2000.07

EUR GBP

16520.25 20051.40

16691.80 20254.91

HKD JPY MYR

1557.63 11724.84 3642.47

1573.55 Beli 11845.42 3682.54

SAR

3224.28

3257.25

SGD THB USD

9503.34 367.35 12093.00

9600.72 371.50 12215.00 Sumber: www.ortax.org

KOMODITI SAWIT Desember 2013

Harga TBS dalam Rupiah Indeks “K” (%) 89,48 CPO (Rp/Kg) 8.347,81 Inti Sawit (Rp/Kg) 4.530,24 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1.327,45 4 tahun 1.439,64 5 tahun 1.545,90 6 tahun 1.589,52 7 tahun 1.647,80 8 tahun 1.699,19 9 tahun 1.745,18 10-20 tahun 1.804,77 Rata-rata 1.706,84 Sumber: www.disbun-kalbar.go.id

SAHAM TERAKTIF 24 Januari 2014

Kode ASII BBRI PGAS KLBF MNCN BMRI LSIP SMGR TLKM BBCA

Harga 6.525 8.400 4.700 1.410 2.385 8.675 1.760 14.550 2.210 10.175

Selisih -275 -300 15 0 -25 -200 -25 -350 -15 -25

Frek 7759 5677 5301 5204 4247 4144 3789 3582 3482 3245 Sumber: www.idx.co.id

INDEX

24 Januari 2014 Indeks COMPOSITE ISSI FINANCE

Nilai 4437.34 147.45 582.67

Poin -58.7 -1.92 -8.3

Persen -1.31% -1.29% -1.4% Sumber: www.idx.co.id

OBLIGASI

24 Januari 2014 / Vol BIO (Miliar Rp) Kode Efek ORI010 FR0070 FR0071 FR0068 FR0069 PPLN09A FR0063 ADMF02ACN2 PPGD12A BDKI06B

Vol BIO 972,01 2.073,50 1.054,75 275,87 330,42 60,00 90,00 35,00 35,00 31,00

Frek 41 31 20 16 13 8 8 7 7 6

Harga 100,40 97,20 98,50 92,25 100,25 101,00 80,60 99,15 99,20 98,84 Sumber: www.idx.co.id

PENERBANGAN Jadwal 13-19 Januari 2014 Berangkat No. Penerbangan Berangkat No. Penerbangan Garuda Indonesia Rute Pontianak-Jakarta 06:20 07:45 GA501 07:30 08:55 GA503 10:40 12:05 GA505 12:35 14:00 GA513 15:00 16:25 GA507 16:10 17:35 GA509 17:40 19:05 GA515 18:35 20:00 GA511 19:20 20:45 GA511 Rute Jakarta-Pontianak 05:15 06:45 GA500 08:30 10:00 GA502 10:15 11:45 GA512 12:50 14:20 GA504 14:00 15:30 GA506 15:25 16:55 GA514 16:20 17:50 GA508 17:10 18:40 GA508 18:15 19:45 GA510 Lion Air Rute Pontianak-Jakarta 07:10 08:40 JT 711 09:00 10:30 JT 719 11:30 13:00 JT 713 13:20 14:50 JT 689 16:00 17:30 JT 715

Sriwijaya Air Rute Pontianak-Jakarta 07:00 08:25 SJ 185 09:00 10:25 SJ 189 12:00 13:25 SJ 9187 12:10 13:35 SJ 187 16:35 18:00 SJ 183 18:20 19:45 SJ 193

Malaysia Airlines Rute Pontianak-Kuching 08:40 10:25 MH 3812 12:40 14:25 MH 3814 Rute Kuching-Pontianak 08:15 08:00 MH 3813 12:30 12:15 MH 3815 *KD Avia Rute Pontianak-Kuching 15:35-17:10 KD 811 Rute Kuching-Pontianak 17:35-17:10 KD 812 *Kalstar Rute Pontianak-Ketapang 07:55 08:29 KD0933 08:00 08:34 KD0922 15:45 16:22 KD0942 Rute Ketapang-Pontianak 07:00 07:33 KD0941 15:15 15:49 KD0923 15:50 16:23 KD0934

735 BOEING 737 800/NG 735 BOEING 737 800/NG 735 735 BOEING 737 800/NG BOEING 737 800/NG 735 BOEING 737 800/NG 735 BOEING 737 800/NG 735 735 BOEING 737 800/NG BOEING 737 800/NG 735 735

Rute Jakarta-Pontianak 06:50 08:20 JT 710 09:20 10:50 JT 712 11:10 12:40 JT 688 12:50 14:20 JT 684 13:50 15:20 JT 714 17:50 19:20 JT 716 19:20 20:50 JT 718 Rute Jakarta-Pontianak 05:30 07:00 SJ 9186 06:00 07:30 SJ 180 07:00 08:30 SJ 188 10:10 11:40 SJ 186 14:35 16:05 SJ 182 16:20 17:50 SJ 192 18:25 19:55 SJ 184

AT7 AT7 AT7 AT7

ATR ATR

AT7 ATR AT7 AT7 ATR AT7

Rute Pontianak-Nanga Pinoh ---:--- ---:--- -------Rute Nanga Pinoh-Pontianak ---:--- ---:--- -------Rute Pontianak- Putussibau 13:10 14:08 KD0944 Rute Putussibau-Pontianak 14:25 15:23 KD0945 Rute Pontianak-Sintang 11:10 11:47 KD0926 16:10 16:49 KD0928 Rute Sintang-Pontianak 07:00 07:38 KD0929 12:05 12:43 KD0927

AT7 AT7

AT7 ATR ATR AT7

Negara Tujuannya China, Jepang dan Korsel P O N T I A N A K -RK. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar melaporkan adanya peningkatan jumlah nilai ekspor untuk periode tahun 2013. Periode Januari-Desember 2013 mengalami peningkatan, dari US$1.300,86 juta menjadi US$1.350,69 juta atau naik 3,83 persen bila dibandingkan dengan

periode yang sama tahun 2012, jelas Kepala BPS Kalbar, Badar, dalam keterangan persnya, Senin (3/2). Pada penghujung tahun 2013, November-Desember, nilai ekspor Kalbar mengalami peningkatan sebanyak 16 persen. Nilai ekspor pada November 2013, mencapai US$104,13 juta. Dan Desember

2013, mencapai US$120,79 juta. Ekspor Kalbar pada Desember 2013 didominasi oleh biji kerak, abu logam, karet, serta barang-barang yang terbuat dari karet dan dari kayu. Ketiga golongan ini menyumbang sebesar 97,69 persen dari total nilai ekspor, paparnya. Tiga negara besar tujuan ekspor Indonesia dari Kalbar, adalah Chi-

na, Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Menurut data pada Desember 2013, nilai ekspor ke China sebesar US$64,43 juta, Jepang sebesar US$20,01 juta, dan Korsel sebesar US$12,75 juta, dengan kontribusi sebesar 80,46 persen. Tujuan ekspor Kalbar pada Desember 2013 masih didominasi negara Asia, yaitu dengan

kontribusi sebesar 89,95 persen. Sedangkan kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainnya, seperti Meksiko sebesar 5,07 persen, Argentina sebesar 1,98 persen, dan sisanya 3,00 persen ke negara-negara lain. Laporan: Ocsya Ade CP Re-editing: Mohamad Qadhafy

SAMBUNGAN

Benarkah Istana ............................................................................................................................................................................................dari halaman1 Pesan yang disampaikan Julian ini begitu jelas, menyarankan Dahlan agar segera mengundurkan diri dari posisi menteri. Bila kemudian pernyataan Julian ini diklaim sebagai sikap resmi istana, tentu tidak salah. Profesi Jubir Kepresidenan bukanlah jabatan yang main- main. Pernyataan seorang Jubir Presiden tentu mewakili komentar resmi atas nama Presiden yang merupakan penghuni resmi istana. Seorang Jubir pastilah dituntut memiliki sikap yang tegas agar pernyataan yang dikeluarkan tidak simpang siur. Yang jadi pertanyaan, apakah statemen Julian Pasha di atas sudah dikomunikasikan dengan atasannya langsung, Presiden SBY. Seorang Jubir presiden tidak boleh sembarangan menyatakan pendapat atau opini pribadinya di depan media. Bisa fatal akibatnya. Pers akan menganggap pernyataan apapun dari sang jubir sebagai sikap resmi Presiden atau Istana. Menuntut atau menyarankan seorang menteri untuk mundur bukanlah perkara sepele. Itu adalah domain Presiden bukan Jubir Kepresidenan. Jabatan menteri adalah jabatan politik. Meski pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri adalah hak prerogratif Presiden, tapi bila tidak hati hati mengelolanya bisa menjadi bumerang bagi posisi politik seorang Presiden. Presiden SBY tentu tidak akan gegabah meminta menterinya mundur hanya melalui pernyataan Jubirnya saja.

Bila memang benar istana menekan Dahlan Iskan untuk mundur tentu yang yang pertama kali tahu adalah Dahlan sendiri. Bukan Julian Pasha. Antara Dahlan Iskan selaku menteri dan SBY selaku Presiden pasti memiliki jalur komunikasi langsung yang tidak terpotong harus melewati seorang Jubir Presiden lebih dulu. Apa yang dikatakan Julian Pasha sudah melampaui batas kewenangannya sebagai seorang jubir Presiden. Tidak patut bagi seorang Julian Pasha menyampaikan pendapat politiknya di depan umum dengan menyarankan Dahlan Iskan untuk mundur. Media pasti akan menganggap hal itu sebagai sikap resmi istana. Bila kemudian muncul berita provokatif istana meminta Dahlan untuk mundur, patut dipertanyakan istana yang mana yang dimaksud. Jangan jangan hanya istananya Julian Pasha yang entah ada di mana. Kalaupun memang benar faktanya Presiden SBY meminta Dahlan untuk mundur dari kabinet. Tentu sebelum Julian Pasha meminta atau menyarankannya, Dahlan pasti sudah resmi mengumumkan ke publik bahwa ia mundur dari kabinet. Dahlan adalah ﬁgur yang sangat menghormati SBY selaku atasannya. Tanpa diminta dua kali pun, bila Presiden SBY memang meminta dia untuk mundur, detik itu pula Dahlan pasti mengundurkan diri. Bila perlu dua duanya dari ajang konvensi atau menteri sesuai permintaan SBY selaku bossnya.

Tapi bila memang sama sekali tak ada permintaan dari Presiden untuk mundur, pantang pula bagi seorang Dahlan Iskan untuk melarikan diri, lari dari tanggung jawabnya sebagai menteri. Kewajiban menyelesaikan tugasnya sebagai menteri tentu jauh lebih penting dari pada omongan orang orang dekat istana, apalagi hanya sekelas jubir belaka . Dahlan bukanlah orang yang tidak tahu etika politik. Saat hati nurani Dahlan menyatakan bahwa saat ini dirinya belum perlu mundur dari jabatan Menteri BUMN bukan berarti dia tak mau mundur selamanya. Saya belum mundur karena saya ini belum capres, kata Dahlan. Akan ada saatnya Dahlan nanti dengan gagah menyatakan mundur dari kabinet bila sudah pasti memenangi konvensi dan ditetapkan sebagai sebagai capres resmi Demokrat . Bila Julian Pasha dan beberapa pejabat negara lainnya seperti Marzuki Ali, Joko Suyanto dan beberapa politisi Demokrat begitu mengapresiasi langkah Gita untuk mundur dari kabinet dengan alasan etika politik tentu sah sah saja.. Dalam pandangan mereka akan sangat susah menjalankan tugas sebagai menteri sekaligus berkampanye meraih simpati mengejar elektabilitas yang tinggi di ajang konvensi. Beda dengan Dahlan, dia commit tidak akan kampanya. Tugas di kementrian BUMN yang mengharuskan Dahlan mengambil keputusan strategis tiap menit tentu tidak bisa disambi dengan kampanye. Andaipun disuruh memilih,

Dahlan dengan mantab menjatuhkan pilihan tetap sebagai menteri bukan sebagai peserta konvensi. Kalaupun sikapnya ini menyalahi aturan dan pakem konvensi Dahlan beberapa kali mempersilahkan komite mencoretnya. Sederhana saja berpikirnya. Ternyata dengan mengikuti proses konvensi seadanya ini elektabilitas Dahlan jauh melampaui sepuluh kandidat lainnya. Pasti banyak pihak yang tidak senang dengan kenyataan ini. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menjegal langkah Dahlan. Serangan terhadap Dahlan Iskan bahkan sudah dilakukan sejak dini diajang pra konvensi. Dahlan ibarat bahaya laten yang harus diwaspadai padahal elektabilitasnya secara nasional masih jauh di bawah Jokowi. Integritas dan visi Dahlan membangun negeri kiranya cukup membikin banyak pihak ngeri. Mengatasnamakan istana meminta Dahlan mundur mungkin salah satu bentuk serangan itu. Dengan tetap ada di kabinet kesannya seolah olah Dahlan berani melawan atasannya yang ada di istana. Bila cara ini belum juga berhasil, mungkin perlu cara lainnya. Dipanggilkan penghuni istana yang lain misalnya. Yang lebih pas mewakili istana, yang keberadaannya tak pernah diketahui, tapi konon menjadi bagian cerita cerita angker di sekitar istana. Penghuni tak kasat mata, dukun dan tukang santet pasti mengenalnya. Jin dan setan namanya. *Relawan Demi Indonesia (ReDI)

Partai Ikuti ................................................................................................................................................................................................................dari halaman1 menolak biaya saksi dibayarkan oleh Negara. Di balik pertempuran politik antarpartai itu, rakyat bergejolak dan menggulirkan petisi kepada Presiden SBY. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, N.CH. Saiyan, SH MH, mengaku sulit menanggapi. Sebab, menurutnya, dari satu sisi usulan tersebut memang membantu Partai. Kita melihat begini, terus terang saja, oke lah Partai-partai besar bisa dia membiayai dirinya sendiri, tapi kalau partai-partai kecil kira-kira bagaimana?, kata Saiyan kepada Rakyat Kalbar, di ruang kerjanya, Senin (3/2). Dari pengalamannya mengikuti pemilihan legislatif, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kalbar ini menyatakan, semangat kerja para saksi di TPS bisa juga menjadi penentu suksesnya pesta demokrasi lima tahunan itu. Karena kalau kita melihat, tanpa saksi, partisipasi masyarakat di TPS itu jadi kurang, terang Saiyan. Ia melanjutkan, dampak dari pembiayaan saksi tersebut tentu bisa dirasakan oleh sejumlah partai kecil peserta Pemilu. Salah satu contoh, seperti partai-partai kemarin yang baru lolos untuk ikut Pemilu 2014 ini, kata dia. Selain itu, Wakil Rakyat Kalbar dari Kabupaten Landak ini mengaku apa yang sudah menjadi kebijakan DPP Partai Demokrat harus diikuti. Tapi kalau mereka siap kita juga nggak bisa bilang apa. Tapi pada prinsipnya kalau DPR pusat sudah setuju, kita mau bilang apa?, tanya Saiyan. Maka, keputusan tersebut sangat tergantung kepada internal Partai masing-masing. Kalau ada wacana beberapa partai menolak, itu hak dia juga. Kalau Demokrat di pusat menerima kita tetap menerima, ujar Saiyan. Terpisah, anggota Fraksi Partai Golkar, Ir. H. Prabasa Anantatur, MH mengatakan, keputusan Partai Golkar yang menolak saksi-saksi TPS dibayar oleh negara tentu sudah dipertimbangkan dengan matang oleh DPP Partai Golkar. Tentu kalau kita di daerah ini harus mengacunya kepada DPP. Yang pasti putusan itu sudah dipertimbang-

kan dengan matang, ungkapnya via telepon, Senin (3/2). Bahkan, Wakil Rakyat Kalbar dari Sambas ini beranggapan, keputusan partai belambang pohon beringin itu sangat tepat. Putusan menolak itu sangat baik, karena partai itu harus mandiri, harus mampu membiayai diri sendiri. Janganlah dibebankan kepada negara lagi, sudah cukup negara membantu masyarakat selama ini. Maka saya sependapat sekali, ujarnya. Untuk itu, menurut pria yang karib disapa Base ini, Pemilu harus menjadi tanggung jawab masing-masing Parpol peserta Pemilu. Dalam kondisi yang demikian, secara diamdiam seluruh Parpol akan mengambil dan mempergunakan dana saksi tersebut. Patut dipertanyakan, motivasi pemerintah dan Bawaslu melahirkan keputusan bahwa biaya saksi dibayarkan dengan dana APBN 2014, karena ternyata sejumlah Parpol justru menolak keputusan tersebut, terang dia. Lagipula, Base melanjutkan, belum ada garansi bahwa dengan penggelontoran dana ABPN senilai Rp700 miliar untuk membayar para saksi di TPS, Pemilu akan berjalan jujur dan adil serta terbebas dari berbagai kecurangan-kecurangan. Dari pengalaman yang ada, ternyata kecurangan tidak saja terjadi di TPS, tapi juga di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), bebernya. Wakil Ketua DPRD Kalbar ini juga menyatakan, penunjukkan saksi oleh masingmasing Parpol juga bukan terbebas dari persoalan. Karena, masing-masing Caleg di parpol yang sama juga sama-sama saling menelikung. Artinya persaingan tidak saja terjadi antarCaleg yang berbeda partai, tapi juga terjadi antara caleg satu partai. Ketika itu yang terjadi, dana APBN yang dikucurkan begitu besar jadi percuma. Pilihan keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah bersama Bawaslu tak berlebihan jika dikatakan aneh, tutur Base lagi. Jadi, mantan Bupati Sambas ini menyimpulkan, pengucuran APBN Rp700 miliar bukanlah solusi dari persoalan yang ada

di lapangan. Yang terjadi sesungguhnya adalah, partai politik dan pemerintah gagal memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Persoalan yang terjadi saat ini, masyarakat telah digiring berperilaku serba instan dan berpikir sangat-sangat pragmatis. Seorang saksi TPS yang telah didanai dengan APBN Rp100 ribu, tidak ada jaminan saksi tersebut tidak akan membelot atau terlibat dalam kecurangan, demikian Prabasa Anantatur. Beredar Petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rakyat pun mempertanyakan bantuan negara kepada Parpol soal dana saksi itu. Pranistara Suroso, seorang warga Jakarta Barat, memprakarsai petisi kepada Presiden SBY untuk membatalkan hal tersebut, melalui situs www.change.org. Hingga berita ini diturunkan, sudah 4.351 orang yang mendukung petisi bertajuk Batalkan bantuan saksi TPS partai politik! . Menurut dia, pro kontra bermunculan. Parpol yang mendukung berasalan dan mengakui bahwa mereka merasa kesulitan untuk menghadirkan saksi pada setiap TPS dan apabila saksi dapat terjamin keberadaannya pada setiap TPS, maka kisruh penghitungan suara dapat dihindari. Sementara, mereka yang menolak mengatakan bahwa APBN sudah cukup terbebani dengan membiayai partai seperti yang tertuang dalam undang-undang partai. Selain itu, mereka merasa bahwa bantuan ini rawan untuk dikorupsi karena mekanisme yang tidak jelas. Selain itu, pro kontra juga berlaku dari asal muasal usulan APBN untuk saksi partai. Pemerintah, melalui Gamawan Fauzi mengatakan, bahwa usulan tersebut berasal dari Bawaslu, sementara Bawaslu merasa bahwa bukan mereka yang mengusulkan bahkan mereka sendiripun keberatan dengan pengaturan dana tersebut. Saya, Anda, kita, sebagai pemilik sah APBN sudah selayaknya meminta Presiden RI untuk membatalkan penggunaan APBN untuk membiayai partai dalam hal ini saksi TPS, karena:

- tidak mendidik partai politik yang tidak malu-malu mengemis dari rakyat - membuktikan bahwa ada partai politik yang tidak kompeten dalam mengurus dirinya sendiri dalam hal ini pembiayaan saksi TPS karena harus mengemis dari rakyat - dan apabila hal ini terus berlanjut, maka partai politik tidak ada bedanya dari benalu yang hanya menggerogoti APBN, uang rakyat untuk rakyat, bukan untuk partai - dapat membuat persepsi masyarakat bahwa partai politik hanyalah mesin pengeruk uang rakyat - dan apabila persepsi tersebut benar terbentuk maka rakyat akan apatis terhadap partai politik sehingga dapat menurunkan tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat - dan apabila tingkat partisipasi aktif rakyat rendah, maka keabsahan pemerintahan dapat dipertanyakan, bayangkan bila tingkat golput mencapai lebih dari 50% walau secara konstusional adalah sah, namun pada faktanya hanya dipilih kurang dari setengah pemilik suara - rawan penyimpangan, karena pertanggungjawabannya sulit untuk dipertanggungjawabkan, mekanisme yang tidak jelas serta siapa yang bisa menjamin bahwa dana tersebut memang diterima oleh saksi dan tidak untuk kepentingan partai lainnya - seperti yang Bapak Presiden saksikan sendiri di Sinabung, ladang dan tanah pertanian tidak dapat berpoduksi, mereka terlilit hutang bagaimana mereka dapat membayar hutang-hutang tersebut apabila mereka tidak dapat berproduksi. Yang mereka dapatkan saat ini hanyalah keringanan membayar hutang, bukan penghapusan hutang, sedangkan ketika mereka memulai produksi mereka harus berhutang lagi. Mereka tidak butuh 700M, tetapi hanya 99M untuk penghapusan hutang. - dan masih ada seribu alasan lainnya yang dapat menunjukkan bahwa masih banyak rakyat yang lebih membutuhkan Rp700miliar tersebut daripada partai politik Laporan : Andreas Editor : Mohamad iQbaL

Partai Mau ................................................................................................................................................................................................................dari halaman1 Pakar politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, DR. Zulkarnaen, meyakini usulan saksi per Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencurigakan. Saya nilai keputusan itu tidak mungkin ujug-ujug ada begitu saja. Ada indikasi disini siapa yang mengusulkan, ada lempar-melempar. Parpol melempar ke pemerintah, pemerintah mengaku tidak mengusulkan itu, ujar Zulkarnaen, kepada Rakyat Kalbar via telepon, Senin (3/2). Barangkali, aksi lempar batu sembunyi tangan itu menunjukkan Parpol tak mau disalahkan karena membebani anggaran negara. Ini maksud saya, elak-mengelak tertutup ini menunjukkan adanya konspirasi kekuasaan, keputusan seperti ini tidak transparan, tentu punya beban tersendiri, terangnya. Logikanya, lanjut Zulkarnaen, usulan agar saksi-saksi TPS dalam Pemilu nanti dibiayai oleh negara tentu menguntungkan partai politik. Sementara, selama ini, keuangan Parpol itu sendiri sulit diperoleh publik. Niat baik mengumumkannya kepada rakyat pun

bisa dikatakan tidak ada. Saya pikir, Parpol dalam hal ini mau untung sendiri, padahal sudah banyak yang disalurkan negara kepada Parpol. Kalau saya melihat, selama ini Parpol ada masalah, karena kita sulit mengakses keuangan mereka, kata dia. Sehingga, menurut Zulkarnaen, tak tepat jika negara menganggarkan dana ratusan miliar untuk membiayai saksi Parpol dalam mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu legislatif pada 9 April 2014 dan Pemilu presiden mendatang. Dari mana regulasi dana saksi partai? Tidak ada di Undang-Undang Parpol maupun UU Pemilu. Parpol seharusnya punya kemampuan, bukan karena uang rakyat, karena sampai hari ini Parpol belum berpihak kepada rakyat, katanya. Imbuh Zulkarnaen, Dana yang digelontorkan pemerintah tersebut sangat berpotensi disantap para koruptor. Potensi terjadinya korupsi tentu ada, mustahil Bawaslu bisa mengawasinya . Nominal honor per saksi mencapai Rp100 ribu. Jika dikalikan dengan jumlah TPS di

seluruh Indonesia yang mencapai 545.778 buah, maka anggaran saksi masing-masing Parpol yang diperoleh dari negara mencapai Rp54.577.800.000,-. Angka ini, kalau dikalikan 12 parpol peserta Pemilu nasional, total anggaran negara yang dikeluarkan mencapai Rp660 miliar. Kemarin siang, perwakilan Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) yang terdiri dari sejumlah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) melaporkan rencana pemberian dana saksi partai politik dari APBN Rp700 miliar ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menduga, dana sebesar Rp700 milliar itu berpotensi dikorupsi. Bak gayung bersambut, potensi korupsi yang disebut Zulkarnaen dan KUAK tersebut ternyata juga dicium KPK. Disebutkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, terdapat beberapa kejanggalan terkait rencana pengucuran dana saksi di setiap TPS pada Pemilu 2014 dari APBN 2014, sebesar lebih kurang Rp700 milliar. Pertama, dana itu tidak ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jadi mesti dicek ada dimana perencanaan bila hendak mengeluarkan dana seperti itu, terang Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dalam pesan singkat kepada redaksi, Senin (3/2). Kejanggalan lainnya, kata pria yang biasa disapa BW ini, jumlah dana yang akan dikucurkan terbilang cukup besar. Karenanya, perlu dicek siapa yang menjadi penanggung jawab atas dana dimaksud. Sehingga bisa dipersoalkan secara hukum bila terjadi masalah. Ketiga, bagaimana mekanisme pengawasan atas penggunaan dana itu, demikian bekas Ketua YLBHI ini. Laporan : Andreas Editor : Mohamad iQbaL

KEHILANGAN BPKB No. 61061B/HO01 Sepmot Honda NC11D1DAT KB 4238 QS Tahun 2011 NR: MH1JF0211BK010367 NM: JF02E-1010431 A/N: MARIA MUTIA JUNIATI BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

SELASA, 4 FEBRUARI 2014

Football

Hadiri Sidang KECINTAAN seseorang terhaGiaccherini dap tim kesayangannya kadang Parlemen, membuat mereka nekad melakukan hal gila dan di luar pikiran Resmi Dijual Kenakan orang awam. ke SunderlandHal ini pula yang terjadi kepada Jersey Torino seorang politisi di Irlandia ber-

nama Mick Wallace. Pria 58 tahun ini menghadiri sidang parlemen

dengan mengenakan jersey klub idolanya, Torino lengkap dengan nama punggung Alessio Cerci. Ya, meskipun orang Irlandia, rupanya Wallace sangat menggilai klub Serie A Italia tersebut. Bahkan, aksinya kali ini bukan yang pertama usai pada 2013 lalu ia melakukan hal yang sama. (*)

Bisa Menang Lebih Besar

Juan Mata

Alasan Pilih Nomor Punggung 8

PELATIH Antonio Conte puas melihat performa Juventus saat menumbangkan sang tamu Internazionale 3-1 di giornata 22 Serie A 2013/14. Namun, menurut Conte, La Vecchia Signora bisa saja menang dengan selisih skor yang lebih telak. Gol-gol pasukan Conte di Juventus Stadium dilesakkan Stephan Lichtsteiner (15 ), Giorgio Chiellini (47 ) dan Arturo Vidal (55 ), Senin (03/2). Inter menipiskannya melalui Rolando di menit 71.

Kami seharusnya mencetak lebih banyak gol malam ini. (Kiper Inter)Samir Handanovic tampil brilian dan penyelesaian akhir kami tak seakurat biasanya. Namun, para pemain sudah menampilkan performa yang bagus dan saya puas melihatnya, kata Conte seperti dilansir Football Italia. Di laga itu, Juventus menang penguasaan bola 53%-47% dan unggul jauh jumlah shots (20-7) maupun shots on target (9-2).

Juventus pun makin mengukuhkan diri sebagai tim paling produktif di Serie A dengan torehan 54 gol dalam 22 laga. Jumlah itu mengungguli AS Roma (45), Napoli (44), Fiorentina (40) dan Inter (39). Sang juara bertahan juga mantap memimpin klasemen sementara dengan keunggulan sembilan poin atas Roma, yang pertandingannya melawan Parma di Olimpico terpaksa ditunda akibat hujan deras. (*)

SEMPAT dikabarkan akan menjadi pewaris nomor legendaris 7 di Manchester United, Juan Mata justru memilih nomor punggung 8 untuk kostumnya. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak suporter Setan Merah. Pasalnya, Mata dinilai lebih pantas mengenakan nomor tersebut daripada Antonio Valencia yang diprediksi akan hengkang akhir musim nanti. Dalam blog pribadinya, Juan Mata pun membeberkan sedikit alasan mengapa dirinya lebih memilih nomor 8 yang sebelumnya dikenakan oleh Anderson. Banyak dari anda yang bertanya-tanya tentang nomor 8 di kostum saya, ujar Mata. Saya pikir ini nomor bagus dan penting. Dan saya berharap nomor itu membawa keberuntungan! Kebetulan, ini adalah hari kedelapan sejak saya menandatangani kontrak dengan United, timpalnya. Juan Mata didatangkan United dengan nilai yang memecahkan rekor pembelian klub, yakni 47,1 juta poundsterling dan dikontrak selama empat setengah tahun di Old Trafford. (*)

Juventus 3:1 Inter Milan

ATL. BILBAO

1-1

REAL MADRID

Edinson Cavani

Absen Tiga Pekan KEMENANGAN Paris Saint Germain atas Bordeaux dengan skor 2-0 di Parc des Princes, Jumat (31/1) harus dibayar mahal. Pasalnya, PSG kehilangan bomber garang Edinson Cavani selama tiga pekan. Itu terjadi setelah striker asal Uruguay tersebut mengalami cedera paha. Dalam laga itu, mantan penggawa Napoli tersebut meninggalkan lapangan saat pertandingan hanya tersisa 15 menit. Dia sudah menjalani pemeriksaan. Cavani akan absen membela PSG minimal tiga pekan, kata juru bicara PSG, Senin (3/2). Absenanya Cavani bakal sangat merugikan Le Parisien, julukan PSG. Pasalnya, cedera itu terjadi ketika PSG sedang menghadapi sederet pertandingan sulit tiga pekan mendatang. Rouge et Bleu, julukan PSG akan bersua Bayer Leverkusen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions tengah bulan nanti. Selain itu, PSG juga tak akan bisa menggunakan tenaga Cavani ketika bersua Nantes pada semiďŹ nal Piala Liga. Pelatih PSG, Laurent Blanc juga tak akan bisa menurunkan Cavani ketika bentrok kontra AS Monaco pada akhir pecan mendatang. Padahal, selama ini Cavani menjadi andalan untuk menjebol gawang lawan. Total, Cavani sudah mencetak 20 gol dalam 30 laga di semua kompetisi musim ini. (*)

Terbang ke Spanyol CLARENCE Seedorf ternyata tak banyak membuang waktu usai AC Milan hanya bisa bermain imbang melawan To r i n o d i S a n Siro pekan lalu. Allenatore anyar asal Belanda itu t e r ny a t a l a n g sung terbang ke Spanyol, khusus untuk mengamati laga antara Atletico Madrid versusReal Sociedad, menurut laporan yang diturunkan oleh La Gazzetta Dello Sport. Partai yang akhirnya dimenangkan oleh Atleti dengan skor 4-0 itu membuat mereka akhirnya merebut puncak klasemen dari tanganBarcelona. Seedorf pun dipastikan sudah mendapat sedikit gambaran mengenai permainan tim asuhan Diego Simeone, yang bakal jadi lawannya di tanggal 19 Februari, kala leg pertama babak 16 besar Liga Champions digelar. Seedorf sendiri bukan sosok yang asing dengan sepakbola Spanyol. Ia sempat menghabiskan tiga musim karirnya untuk bermain dengan rival sekota Atletico, Real Madrid. Di Los Blancos, Seedorf memenangkan banyak gelar seperti Piala Super Spanyol dan Liga Champions. (*)

Perilaku Tak Pantas CRISTIANO Ronaldo diusir keluar lapangan oleh wasit setelah terlibat insiden dengan pemain Athletic Bilbao di laga lanjutan La Liga dini hari kemarin. Akibatnya, Real Madrid harus bermain dengan 10 orang menjelang babak kedua berakhir dan skor 1-1 menghiasi akhir pertarungan kedua tim. Pemain asal Portugal langsung dikartu merah karena dianggap mendorong wajah defender Bilbao, Carlos Gurpegui. Insiden ini sempat menimbulkan keributan antara pemain kedua tim di atas lapangan. Xabi Alonso menyebut Ronaldo tak seharusnya melakukan tindakan yang membuatnya menerima kartu merah dari wasit. Cristiano seharusnya tidak melakukan apa yang ia lakukan, namun menurut saya wasit tidak perlu sampai mengusirnya, jelas sang ge-

landang tengah pada situs resmi klub. Diakuiny keputusan sang pengadil lapangan itu benar-benar tak menguntungkan El Real. Kami datang ke sini untuk menang karena itu adalah kesempatan bagus untuk menambah poin di liga, namun memang kami tahu bahwa ini bakal jadi sulit, jauh sebelum pertandingan berlangsung, pungkas Alonso. Kesulitan memenangkan laga dengan 10 pemain juga diakui entrenador Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ditambah lagi, para penggawa Real Madrid sudah amat kelelahan meladeni perlawanan armada San Mames. Madrid gagal memanfaatkan kekalahan Barcelona atas Valencia dan kini tetap bertengger di posisi ketiga klasemen, meski mengumpulkan jumlah poin yang sama dengan El Barca.

Amat sulit untuk meraih kemenangan dengan 10 pemain yang kelelahan. Saya ingin memasukkan sejumlah pemain yang masih segar menjelang pertandingan berakhir, tutur Ancelotti. Meski begitu, Anceloti mengaku anak-anak asuhnya telah memainkan pertandingan dengan baik dengan intensitas tinggi di babak kedua. Mungkin sedikit berbeda karena kami mencetak gol terlebih dahulu dan mengendalikan permainan, namun Bilbao membuat satu gol yang fantastis. Secara keseluruhan kami puas dengan permainan tim, pungkasnya. Sementara itu, Pelatih Bilbao, Ernesto Valverde menilai Ronaldo pantas dikartu merah. Saya tidak melihat kejadian itu secara langsung. Namun saya pikir apa yang ia lakukan sudah lebih dari cukup untuk diganjar kartu merah, kata pria 49 tahun ini.

Kartu merah yang diterima sang winger produktif membuat daya serang El Real berkurang sehingga gagal memburu gol kemenangan. Tim tamu unggul terlebih dahulu di menit ke 65 melalui Jese Rodriguez, sebelum akhirnya sepuluh menit kemudian pemain pengganti Ibai Gomez menyamakan kedudukan 1-1. Cristiano Ronaldo sendiri terancam hukuman larangan bertanding tiga kali akibat kartu merah tersebut. Ronaldo mendapatkan kartu merah langsung karena dianggap menampar Carlos Gurpegi. Keputusan itu dianggap kontroversial terutama karena setelah insiden tersebut ada insiden lain yang mengikuti. Ander Iturraspe berlari menghampiri Ronaldo dan melakukan adu kepala dengan CR7. Normalnya, hukuman kartu merah semacam ini hanya akan membuat Ronaldo dihukum satu

pertandingan saja. Namun laporan resmi wasit bisa jadi membuat Ronaldo mendapatkan hukuman yang lebih berat. Berikut kutipan laporan wasit. Pada menit ke-75 pemain nomor tujuh Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro mendapat hukuman kartu merah karena alasan berikut ini: Memukul wajah lawan dengan tangan ketika permainan tengah dihentikan. Setelah diusir keluar, Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro memukul dirinya sendiri dengan telapak tangannya. Tindakan ini ditujukan kepada oďŹ sial keempat. Jika otoritas La Liga menganggap tindakan Ronaldo itu sebagai sebuah penghinaan kepada perangkat pertandingan, hukumannya bisa semakin berat. Jika itu terjadi, maka CR7 akan absen ketika Real Madrid menghadapi Villarreal, Getafe dan Elche. (*)

ATLETICO MADRID 4:0 REAL SOCIEDAD

Puncaki Klasemen SETELAH beberapa kali gagal memanfaatkan kesempatan menguasai puncak klasemen, Atletico Madrid akhirnya tidak menyia-nyiakan peluang yang mereka dapatkan pada jornada 22 La Liga kali ini. K e -

menangan 4-0 yang diraih di kandang sendiri atas Real Sociedad mengukuhkan mereka menjadi penguasa tunggal untuk sementara waktu. Empat gol yang disumbangkan oleh David Villa, Diego Costa, Joao Miranda, dan Diego tersebut memantapkan perolehan poin Rojiblancosmenjadi 57, unggul tiga poin dari dua rivalnya yang sama-sama terpeleset di pekan yang sama. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Barcelona terpeleset di kandang sendiri dengan tumbang 2-3 di tangan Valencia. Sementara Real Madrid

juga hanya bermain imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao di San Mames. Ini merupakan kali pertama Atletico bertengger di puncak klasemen setelah menunggu 18 tahun lamanya. Kali terakhir mereka berada di urutan pertama adalah di akhir musim 199596, saat itu mereka menjuarai La Liga dan juga mencatatkan double winner dengan menjuarai Copa Del Rey. Entrenador Atletico, Diego Simeone mempersembahkan kemenangan tersebut khusus kepada Luis Aragones. Ia yakin bahwa sang legenda tengah

tersenyum di alam sana dengan mengenakan jersey Atletico. Ketika seseorang seperti Luis pergi, kami merasakan rasa sakit dan kesedihan. Namun hari ini saya merasa tersentuh dengan semangat fans dan juga momen mengheningkan cipta pada delapan menit pertama, kenang pria asal Argentina ini. Ia mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari semua orang di sini. Di atas sana, saya yakin Luis sedang tersenyum gembira mengenakan jersey merah-putih. Ia akan selalu menjadi inspirasi kami. (*)

PATROLI

Rakyat Kalbar Selasa, 4 Februari 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy) / 081345479786 (Santo)

Hukum dan Keadilan

A Khui Tak Terima Uang di Dompetnya Tak Dikembalikan HANYA HITUNGAN JAM DI MAPOLDA PEMAIN JUDI KOLOK-KOLOK DILEPAS PONTIANAK-RK. A Khui, 60, tidak terima uang di dompetnya diambil dan tidak dikembalikan lagi kepadanya, setelah digerebek jajaran Resmob Dit Reskrimum Polda Kalbar, saat main judi kolok-kolok (liong fu), di rumahnya Gang Ceria VI, No.04 Jalan Sungai Raya Dalam, Kubu Raya, Rabu (29/1) sekitar pukul 22.30 lalu. Semua duit diambil dan sedikitpun tidak ada dikembalikan, kesal A Khui kepada Rakyat Kalbar di kediamannya, Senin (3/2).

Wanita paruh baya yang akrab disapa Mama Edo itu menceritakan apa yang dialaminya bersama bandar dan pemain judi di rumahnya, Rabu (29/1) malam lalu. Dikatakannya, malam itu rumahnya didatangi beberapa orang polisi yang berpakaian preman dan dinas menggunakan tiga unit mobil. Saat itu di rumahnya sedang berlangsung permainan judi kolok-kolok dengan bandar bernama Acung, pemasangnya terdiri dari Ameng, Ati, Ajan, Ajui

dan Atie. Kami berempat cewek-cewek sedang tidur, tiba-tiba ada penggerebekan. Kami terkejut, barangbarang permainan judi dibawa semua, beserta duitnya. Dibawa habis semua, seluruh duit di dompet juga diambil. Begitu juga duit pemain judi itu dibawa polisi juga, jelas A Khui. Dijelaskan A Khui, semua pemain judi sudah dilepaskan malam itu juga. Acung yang menjadi bandar judinya juga dilepas.

Dia itu tinggal di Hanura Jalan Adisucipto. Saya dibawa ke Polda beserta pemain judi lainnya, tapi hanya beberapa jam saja ditanya polisi dan kami semua dilepaskan, ungkap A Khui. A Khui menyesalkan tindakan polisi yang menggeledah rumahnya. Pastinya mereka polisi itu main masuk-masuk kamar saja, main paksa, semua digeledah. Semuanya dibongkar, dia itu bukan menangkap, tapi kayak pencuri , kayak merampok ,

Mama Edo ketika ditemui Rakyat Kalbar dirumahnya. DESKA IRNANSYAFARA/ RAKYAT KALBAR

Duda Anak Satu Bisnis Narkoba

Polisi Mendalami Kasus Meninggalnya Istri Ketua IKBM Kalbar PONTIANAK-RK. Kasat Lantas Mapolresta Pontianak, Kompol Jovan R Sumual belum bisa memastikan meninggalnya Maryantan, 48, istri dari Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kalbar, Sarumli, dikarenakan dijambret. Dugaan sementara kecelakaan lalu lintas tunggal. Kalau berdasarkan dari olah TKP saat itu, kita menduga Laka Lantas tunggal. Untuk memastikan penyebab jatuhnya Maryantan dari sepeda motor, belum kita ketahui, karena kita tidak memiliki saksi yang melihat hal tersebut, jelas Jovan, Senin (3/2). Dikatakan Jovan, jajarannya masih menunggu hasil visum dari RSI Yarsi Pontianak. Untuk mengetahui luka apa saja hingga menyebabkan Maryantan meninggal. Maryantan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sekitar 100 meter dari arah turunan Jembatan Kapuas I. Pertama kali mendatangi lokasi kejadian adalah anggota lalu lintas yang berjaga di Pos Pol Lantas Polsek Timur. Anggota itu mendapatkan informasi dari warga yang melihat Maryantan tergeletak di Jembatan Kapuas I dengan jarak 100 meter dari turunan jembatan, katanya. Intinya kami masih melakukan penyelidikan dan pendalaman dugaan atas meninggalnya Maryantan, jelas Jovan. (sul)

tempat tidur kami semua habis diangkat, kesal A Khui di hadapan keluarganya bernama Lina dan Yeni. Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan), H Khairul Sonny SH MH terkejut setelah Halaman 15

PONTIANAK-RK. Pengguna merangkap pengedar sabu jenis pil ekstasi, RA, 33, dibekuk saat tertangkap tangan bertransaksi di kawasan Ambalat Jalan Budi Karya, Pontianak Selatan, Minggu (2/2). Lucunya, saat ditangkap, RA malah purapura pingsan di hadapan polisi.

RA saat diamankan polisi beserta barang bukti Narkoba. SYAMSUL ARIFIN/ RAKYAT KALBAR

Anggota Sat Narkoba Polresta Pontianak menyamar sebagai pembeli dan berjanji bertemu RA untuk transaksi di Jalan Budi Karya. Belum sempat transaksi, RA baru mau menunjukkan barang bukti pil ekstasi sebanyak tiga butir, Halaman 15

Satpol PP melakukan penyegelan dan menghentikan aktivitas PT Gema Logistik. S

YAMSUL

ARIFIN/ RAKYAT KALBAR

PT Gema Logistik Ditutup Satpol PP PONTIANAK-RK. Jajaran Satpol PP Kota Pontianak menyegel PT. Gema Logistik di Jalan M. Sohor, Pontianak Selatan, Senin (2/3). Satpol PP memastikan tidak ada lagi aktivitas di perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi tersebut. Penyegelan atau penutupan serta penghentian aktivitas di PT. Gema Logistik yang dilakukan Satpol PP berdasarkan surat perintah nomor : 045/52/pol.pp-

GRAHA PENA KALBAR Dengan lokasi strategis dan area parkir yang luas, sangat cocok untuk aktiďŹ tas: - KANTOR - SEMINAR - WORKSHOP

- MEETING - TRAINING - PSIKOTES

p3/2014. Terhitung 3 Februari 2014, kegiatan usaha PT. Gema logistik harus dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kasi P3 Satpol PP Kota Pontianak, Rahmat Suprayitno menegaskan, penutupan ini dilakukan, lantaran aktivitas bongkar muat barang dilakukan PT. Gema Logistik ini menggunakan kendaraan besar, Halaman 15

Jalan Arteri Supadio (Ayani II) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat MENYEWAKAN

Meeting Room berkapasitas hingga 100 pax Dengan Fasilitas: - Full AC - Flipchart & Markers - Portable Screen - White Board - Mineral Water - WiďŹ Zone - LCD 27 Inch (sewa terpisah) - Katering (sesuai order)

Telepon: 0561 - 768677 Contact Person: 081 254 660 990

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Selasa, 4 Februari 2014

SKPD dan TAPD Tak Harmonis SUNGAI RAYA-RK. Dihapuskannya beberapa rancangan kegiatan seni budaya yang rutin diselenggarakan di Kubu Raya, itu akibat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak harmonis. Saya lihat jelas SKPD dan TAPD tidak harmonis dan komunikasi yang kurang baik. Ini yang kita sesalkan dan sayangkan, tegas Sujiwo, Ketua DPRD Kubu Raya saat ditemui Rakyat Kalbar kemarin. Dalam pembahasan rapat gabungan ABPD 2014, efektiﬁtas dan eﬁsiensi mesti tepat waktu. Maka badan anggaran (Banggar) DPRD memberikan otoritas kepada TAPD untuk melakukan rasionalisasi, proposionalisasi anggaran dan sinkronisasi program. Dengan kewenangan itu, maka

mestinya TAPD melakukan rapat lagi dengan masing-masing SKPD, membahas mata anggaran yang mana saja yang dihapus, ditambah, dikurangi atau ditunda, tutur Sujiwo. Memang SKPD bukan anggota TAPD, tetapi seharusnya memanggil SKPD-SKPD yang anggarannya akan ada perubahan, sehingga ada pandangan yang disampaikan dan didengar. Jika ini dikomunikasikan oleh TAPD kepada SKPD, saya yakin tidak akan terjadi permasalahan ini, ujarnya. Sujiwo sepakat jika memang ada kebijakan penghematan, namun jika ikat pinggang itu diterikan maka sulit juga untuk bernapas. Solusinya menurut Sujiwo yang juga Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Kubu Raya, sulit saat ini dianggarkan kecuali jika dianggarkan kembali di Perubahan

APBD. Itu pun melihat lagi jadwal kegiatan yang digelar, apakah bulan Oktober, November atau Desember setelah Perubahan APBD disahkan. Menyinggung soal aspirasi dewan senilai Rp850 juta dalam bentuk perencanaan yang ada di Disbudparpora, Sujiwo tegaskan hal itu tidak ada. Namun yang ada hanyalah pokok-pokok pikiran anggota dewan. Pokok-pokok pikiran ini didapat dari hasil Reses, kunjungan kerja, audiensi masyarakat ke dewan, serta rapat kerja dengan SKPD. Ini sudah disampaikan ke Pemkab termasuk TAPD selambatlambatnya lima bulan sebelum APBD disahkan, jelasnya. Pokok-pokok pikiran ini disebutkan Sujiwo, telah diatur dalam UU Nomor 27, PP No. 2015/2000, PP No.58/2005, PP No. 24/2005, Kep-

mendagri 29/2002, Permendagri 13/2006, Permendagri 59/2007, Permendagri 54/2010, Permendagri 37/2012. Apalagi DPRD adalah lembaga aspiratif, maka aspirasi masyarakat ditampung dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi, ini bukan aspirasi anggota dewan, tegasnya. Sujiwo tidak membantah jika pokok-pokok pikiran yang ada di dinas merupakan anggaran politik, terlebih menjelang Pemilu 2014. Politik anggaran ini memang ada di seluruh Indonesia. Karena semua aspek di negara ini tidak terlepas dari politik. Negara ini dibangun dengan politik. Syarat untuk berdirinya negara harus ada partai politik. Jadi, memang politik anggaran ini dibenarkan dan memang ada, ujarnya. (asy)

Lampu Jalan Tak Menyala Akibat Kurang Perawatan SUNGAI RAYA-RK. Minimnya penerangan jalan di Kubu Raya bukanlah karena tidak memiliki fasilitas dari lampu jalan. Kendalanya Kubu Raya tidak memiliki truck lift untuk melakukan perawatan. Kita telah melakukan upaya perbaikan, namun masih terkendala dengan fasilitas pendukung seperti truck lift yang merupakan alat utama penunjang untuk memperbaiki lampu jalan itu, ujar Sugiarto, Kabid Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Kubu Raya saat ditemui Rakyat Kalbar belum lama ini. Sugiarto mengatakan, saat ini masih banyak penerangan jalan umum (PJU) yang mati. Di Jalan Arteri Supadio, dari jumlah PJU yang ada, hampir setengahnya tidak lagi menyala. Selain itu di Jalan Sungai Kakap, juga hampir 50 persen lampu jalannya tidak menyala. Begitu juga di Jalan Adisucipto dan Desa Kapur dan masih butuh perbaikan untuk penerangan jalan. Kendala saat ini yang terjadi ada banyak faktor, salah satunya tidak ada truck lift. Sampai saat ini kita masih menyewa truck lift dengan pemerintah Kota Pontianak untuk memperbaiki lampu-lampu jalan yang rusak, tutur Sugiarto. Penyewaan truck lift menelan biaya Rp3 juta rupiah perhari. Bukan nominal yang sedikit, ketika pera-

latan tersebut kita gunakan rutin, sedangkan satu harinya paling banyak dapat menjangkau perbaikan jalan untuk 20 lampu, itupun di tempat yang berbeda-beda, tidak satu jalur, jelas Sugiarto. Sugiarto menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengupayakan pembetulan PJU dengan tangga. Namun dilihat dari kondisi tingginya lampu tersebut, sulit untuk dijangkau, ini juga kendala yang dihadapi. Kita telah mengajukan ke DPRD untuk pengadaan truck lift, namun masih belum disetujui, kesal Sugiarto. Bukanlah jumlah yang sedikit untuk pengadaan satu unit truck lift dengan daya jangkaunya setinggi 12 meter. Akan memakan anggaran seharga Rp1,3 miliar untuk satu unitnya. Akan tetapi kalau dilihat dari fungsinya memanglah sangat penting, karena penerangan jalan menyangkut kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, jelasnya. Di lain sisi, Sugiarto mengungkapkan, sering juga kendala matinya PJU tersebut akibat panel box untuk menyalakan lampu jalan hilang. Satu panel box saja jika rusak ataupun dicuri oleh tangan jahil, dapat mengakibatkan sepuluh sampai dua puluh lampu akan mati. Saat ini sering terjadi pencurian, kesalnya. (asy)

Pemkab akan Resmikan Kantor Dinas Pendidikan dan Kesehatan SUNGAI RAYA-RK. Pemkab Kubu Raya dalam waktu dekat akan meresmikan Kantor Dinas Pendidikan dan Kesehatan yang telah rampung dikerjakan sejak pertengahan 2013 lalu. Insya Allah, kalau tidak ada halangan peresmian kantor Dinas Kesehatan dan Pendidikan ini akan kita lakukan pada hari Rabu besok, kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Titus Nursiwan, kemarin.

ILLUSTRASI

Dia berharap, dengan adanya kantor deﬁnitif tersebut, semakin menambah semangat kerja dari staf dan pegawai yang ada di dinasnya. Serta bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat Kubu Raya. Dengan adanya kantor baru ini, kita berharap bisa memberikan semangat baru bagi seluruh pegawai yang ada. Yang lebih penting adalah, dengan adanya kantor baru itu tentu menuntut kita untuk bekerja lebih baik lagi, ujar Titus. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya, Rusnaldi mengatakan, pembangunan dua kantor tersebut dilakukan di Kompleks Dinas DKP Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya. Sementara pagu dana yang diperuntukkan dalam pembangunan dua kantor tersebut sebesar, Rp3,7 miliar perkantor. Adapun yang menang dalam tender pembangunan tersebut, yakni, Perusahaan Indoyes dan Batu Alam Berkah dengan SPK Rp3,5 miliar, tuturnya. Dipilihnya lokasi pembangunan di Kompleks DKP dan BKKBN tersebut, lantaran pemerintah hendak membuat konsep kantor terpadu yang bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat dalam hal pelayanan. Proses pembangunan dua kantor tersebut memakan waktu delapan bulan. Dalam pengerjaannya telah melakukan pengawasan ketat, agar pembangunan kantor sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (asy)

GEMA KABUPATEN PONTIANAK DERAP BESTARI

HUT Pemindahan Ibukota Tanpa Bupati

Bupati Pontianak, H Ria Norsan beserta keluarga sebelum berangkat menunaikan ibadah umroh. ALFI SHANDY

BUPATI Pontianak, H Ria Norsan dipastikan tidak akan memimpin peringatan HUT Pemindahan Ibukota Kabupaten Pontianak ke Mempawah, Rabu (5/2) besok. Pasalnya, orang nomor satu di Kabupaten Pontianak itu sedang menunaikan ibadah umroh ke tanah suci Mekkah bersama keluarganya. Ria Norsan dan keluarga berangkat melaksanakan ibadah umroh sejak Rabu (29/1) lalu. Ia akan melangsungkan ibadah umroh selama kurang lebih dua minggu ke depan. Hingga diperkirakan akan kembali ke tanah air pada tanggal 10 Februari mendatang. Dipastikan, Ria Norsan tidak akan menghadiri momentum penting pemindahan ibukota Kabupaten Pontianak ke Mempawah yang dilaksanakan lusa. Kami sekeluarga mohon doa restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Pontianak. Kami akan melaksanakan ibadah umroh, ungkap Ria Norsan sebelum bertolak ke Jakarta dari Bandara Supadio Pontianak, beberapa waktu lalu. Menurut Ria Norsan, ibadah umroh yang dilaksanakannya kali ini dirasakan sangat istimewa. Sebab, umroh tersebut diikuti oleh seluruh anggota keluarganya. Dia meyakini, dengan keikutsertaan seluruh anggota keluarga, maka ibadah umroh yang dijalankan akan semakin khusyuk nantinya. Momen berkumpul bersama keluarga melaksanakan ibadah seperti ini tentunya sangat spesial. Karenanya, kesempatan yang diberikan Allah ini akan kami maksimalkan untuk beribadah dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan lebih khusyuk ibadahnya, harap Norsan. Terkait jabatan yang ditinggalkannya, Norsan telah menunjuk pejabat harian yang akan menggantikan tugas-tugasnya di Pemerintahan Kabupaten Pontianak. Hal itu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Pontianak Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penunjukan Wakil Bupati Pontianak Sebagai Pelaksana Harian Bupati Pontianak. Saya yakin, pejabat yang menggantikan mampu menjalankan tugas dan amanah yang saya berikan dengan sebaik mungkin. Insya Allah, semua tugas dan tanggungjawab tetap akan berjalan dengan baik dan maksimal, pungkasnya. (ﬁa)

Warga Desa Bakau Kecil Lapor ke Kejari Penyaluran Bansos RTTLH Tak Tepat Sasaran MEMPAWAH. Mencuatnya indikasi penyimpangan dalam penyaluran bantuan Rehabilitasi Rumah Tangga Tidak Layak Huni (RTTLH) di Desa Bakau Kecil ditindaklanjuti dengan laporan warga ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah, Senin (3/2). Disinyalir penyaluran bantuan dari Dinas Sosnakertrans tersebut tidak tepat sasaran. Menyikapi adanya dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan RTTLH di Desa Bakau Kecil, maka saya memutuskan untuk melapor ke Kejari Mempawah agar masalah ini dapat terungkap kebenarannya, tegas warga Desa Bakau Kecil, Anwar, usai bertandang ke Kantor Kejari Mempawah. Anwar mengungkapkan, di Desa Bakau Kecil terdata 50 warga yang menerima bantuan RTTLH Tahun 2013. Setiap rumah, mendapat alokasi bantuan sebesar Rp 10 juta. Namun, bantuan tersebut diduga tidak tepat sasaran. Dirinya menduga bantuan dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Yang dimaksud tidak tepat sasaran, yakni ada warga yang ti-

dak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan masih menumpang dengan orangtua serta berstatus lajang justru mendapatkan bantuan. Sedangkan warga yang secara administrasi sudah memenuhi syarat, tetapi tidak mendapat bantuan, bebernya. Selain itu, imbuh Anwar, pihaknya juga mendapatkan temuan lain yakni pemotongan dana bantuan kepada penerima. Bantuan yang awalnya dialokasikan Rp 10 juta per rumah, disunat sebesar Rp 300 ribu. Jika dikalkulasikan dengan jumlah penerima bantuan, maka potongan bantuan tersebut berkisar belasan juta rupiah. Ada pemotongan dana bantuan yang dilakukan oknum pemerintahan desa sebesar Rp 300 ribu per rumah. Seharusnya menerima Rp 10 juta, tersisa Rp 9,7 juta saja. Berbagai temuan inilah yang kita laporkan, agar dapat diusut tuntas dan diungkap kebenarannya, harap Anwar. Kita juga minta agar Kejari Mempawah bersikap profesional dalam menindaklanjuti laporan ini. Kita berharap oknum terkait harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang menjadi

hak masyarakat harus disalurkan dengan baik dan benar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, pungkasnya. Di lain pihak, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa Sungai Bakau Kecil, Ahmad Suhari membantah tudingan adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan RTTLH tersebut. Menurut dia, semua prosedur dan mekanisme penyaluran bantuan telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada. Semua proses sudah benar dan sesuai aturan. Pendataan warga penerima bantuan berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa Sungai Bakau Kecil, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan PSM. Dan nama-nama warga penerima bantuan merupakan hasil survei dan proses lain, akunya. Kemudian, berkaitan dengan pemotongan dana bantuan sebesar Rp 300 ribu, Ahmad menjelaskan, semata-mata untuk memenuhi biaya administrasi penerima bantuan. Uang tersebut untuk

mengganti biaya pembukaan rekening bank, pembelian materai, jasa pembuatan surat pertanggungjawaban dan fotokopi. Masalah biaya ganti Rp 300 ribu itu sudah menjadi kesepakatan bersama dengan penerima bantuan. Semua penerima bantuan tidak keberatan. Karena, biaya pengganti itu untuk melengkapi keperluan administrasi seperti pembukaan rekening, materai dan lainnya, sebutnya. Keterangan tersebut dibenarkan Plt Kepala Dinsosnakertrans

Kabupaten P o n tianak, Burhan SH MM. Ia menegaskan, penyaluran bantuan RTTLH di Desa Sungai Bakau ILLUSTRASI Kecil telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Masalah ini sudah dilaporkan oleh anggota DPRD, warga maupun LSM beberapa waktu lalu. Mendapatkan laporan itu, kita langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Dan di lapangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelewengan. Karena masalah ini sudah dilaporkan ke Kejari Mempawah, tentunya kita siap memberikan penjelasan kepada pihak berwenang, singkatnya. (ﬁa)

Muhammadyah: Hanya Sekedar Komentar Konyol

PPP Dinilai Tak Konsisten MEMPAWAH. Sikap Ketua DPC PPP Kabupaten Pontianak, Basri terhadap perubahan nama Kabupaten Mempawah dinilai tidak konsisten. Padahal, Fraksi PPP termasuk salah satu yang mendorong terealisasinya perubahan nama tersebut. Secara pribadi, saya sangat kecewa dan menyesalkan statement Ketua DPC PPP tersebut. Walaupun hanya sekedar komentar konyol, tetap saja menunjukkan tidak konsistennya sikap PPP terhadap perubahan nama Kabupaten Mempawah. Dulunya Fraksi PPP sangat mendukung, kenapa muncul statement seperti itu, sesal MA Muhammadyah SH kepada Rakyat Kalbar, Senin

(3/2). Muhammadyah menceritakan, ketika masih menjabat Sekretaris Fraksi PPP, saat itu PPP sangat antusias mendorong perubahan nama Kabupaten Mempawah. Bersama-sama Fraksi Golkar, dirinya mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Pontianak untuk merealisasikan perubahan nama tersebut. Waktu itu, saya sebagai Wakil Ketua Banleg DPRD bersama Ketua Banleg Eddy Sugito mengusung perubahan nama daerah agar dapat direalisasikan secepatnya. Semua proses telah kita lalui, hingga akhirnya dapat dilanjutkan sampai sekarang. Kalau PPP tidak setuju dengan perubahan

nama itu, kenapa tidak disampaikan sejak dulu, cecarnya. Bahkan, imbuh Muhammadyah yang saat ini menjabat Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pontianak itu mengungkapkan, Basri yang juga menjabat Ketua Fraksi PPP telah memberikan dukungannya dengan menandatangani Pandangan Akhir (PA) fraksi. Ketika itu tidak ada sikap bantahan atau penolakan dari Fraksi PPP terhadap perubahan ini. Semuanya mendukung agar proses perubahan nama daerah dapat diwujudkan. Karenanya, secara pribadi saya sangat terheran-heran dengan statement PPP itu, tuturnya. Lebih jauh, dirinya menduga kalaupun statement tersebut

sebagai sikap politik untuk menaikkan popularitas atau mencari perhatian publik, tentunya bukan momentum yang tepat. Bahkan, Muhammadyah yang juga Ketua Lembaga Advokasi Gerindra Kalbar itu menegaskan sikap itu sebagai tindakan konyol. Kita tidak paham dan mengetahui apa maksud dan tujuan statement seperti itu. Yang pasti sikap tersebut sangat konyol dan tidak konsisten. Saya mengapresiasi kinerja semua pihak yang telah mendukung terealisasinya perubahan nama Kabupaten Mempawah, yang rencananya akan diresmikan pada 5 Februari besok, ucapnya. Terkait perubahan nama dae-

rah yang dikhawatirkan berdampak terhadap administrasi pemerintahan, Muhammadyah menerangkan sama sekali tidak beralasan. Karena, ada tahapan sosialisasi atau penyesuaian perubahan nama daerah ini disahkan. Artinya, perubahan nama itu tidak serta merta diwajibkan untuk digunakan setelah disahkan oleh Presiden. Ada jeda waktu penyesuaian selama satu tahun bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan nama baru itu. Jadi, perubahan ini sama sekali tidak akan mempersulit atau mengganggu proses administrasi pemerintahan, tegasnya mengakhiri. (ﬁa)

GELIAT KAYONG UTARA PADAH BERTUAH

Selasa, 4 Febuari 2014

Pengisian Pelaporan Dana Kampaye Tahap Dua

DPPKAD Siap Kelola PBB-P2 SUKADANA. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KKU siap melaksanakan dan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selaras pemerintah pusat mengalihkan PBB-P2 ke Pemkab Kayong Utara dan mulai dikelola pada 1 Januari 2014. Memberikan informasi ke masyarakat khususnya wajib pajak PBB-P2, sejak 1 Januari 2014, Pemkab Kayong Utara siap melaksanakan dan mengelola PBB-P2. Langkah awal Pemkab Kayong Utara meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB-P2, mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada. Menjalin kerjasama yang efektif dari berbagai stakeholder terkait dalam mendukung pengelolaan PBB-P2 di KKU, tutur Junaidi Firawan, Kepala DPPKAD KKU di Balai Praja Sukadana, beberapa hari lalu. Kami menyadari banyak kendala dan kekurangan selama ini. Akan tetapi tetap dengan semangat optimisme, kebersamaan, dan dukungan semua pihak. Terutama dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ketapang yang telah memberikan bimbingan teknis, supervise, pendidikan dan latihan (Diklat), proses penyiapan dan penyusunan regulasi, sumber daya manusia, sehingga aplikasi sistem informasi dan manajemen obyek pajak (Sismiop) telah tersedia saat ini, ungkap Junaidi. Dikatakannya ke depan sektor PBB-P2 diyakini akan memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD. Seiring pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan daya beli masyarakat di KKU. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalbar, Dr Eddy Marlan AK MBA menerangkan berdasarkan data penerimaan PBB tahun 2013, realisasi penerimaan PBB-P2 KKU baru mencapai Rp159.960.610,-. Apabila kita melihat perkembangan KKU khususnya kota Sukadana, peluang menaikkan penerimaan PBB-P2 masih cukup besar. Mudah-mudahan kendala keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan PBB-P2, semoga dapat teratasi, doa Eddy. (lud)

S UKADANA . Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara (KKU) mengadakan simulasi pengisian dana kampanye calon legislatif (Caeg). Terungkap di sosialisasi pelaporan dana kampanye periode di Hotel Mahkota Kayong, Jalan Irama Laut Sukadana, Sabtu (1/2). Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2014 memang agak sedikit berbeda, khususnya dalam pelaporan dana kampanye. Pada Pemilu kali ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2013 (PKPU 17/13) tentang Pedoman Pelaporan Dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD, partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu dan Calon DPD, diharuskan menyampaikan laporan dana kampanye. Pelaporan itu telah terjadwal periodeisasinya. Jika itu tidak diindahkan oleh peserta pemilu maka akan ada

sanksi. Sanksi yang paling berat akan didiskualiﬁkasi keikutsertaannya dalam pemilu, ungkap Eﬃan Noor SAg, anggota KPU KKU usai acara. Effian menerangkan yang dimaksud dengan pelaporan itu, Parpol sebagai peserta Pileg harus melaporkan ke KPU, sesuai dengan tingkatannya tentang laporan rekening khusus dana kampanye, sumbangan dana kampanye, laporan awal dana kampanye, serta laporan akhir dana kampanye. Untuk rekening khusus dana kampanye Parpol harus mengisi formulir model DK1 Parpol sampai dengan formulir model DK8, salinan buku rekening, dan salinan rekening koran jika ada. Khusus formulir model DK8, KPU akan meneliti kelengkapannya mencakup informasi seperti nomor rekening, nama bank, serta harus ada tandatangan penanggungjawab buku rekening itu,

jelas Divisi Hubungan Antarlembaga, Data Informasi, dan Hubungan Masyarakat (Humas) KPU KKU. Sedangkan mengenai sumbangan dana kampanye, Eﬃan memaparkan Parpol harus melampirkan formulir model DK1Parpol dan model DK2-Parpol (perseorangan), formulir model DK3-Parpol dan model DK4Parpol (kelompok), formulir model DK5-Parpol dan Model DK6-Parpol (badan usaha), formulir model DK13-Parpol (pencatatan penerimaan dan pengeluaran Caleg), serta harus melampirkan daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. KPU KKU akan mengumumkan rekapitulasi laporan sumbangan dana kampanye melalui laman website KPU KKU atau papan pengumuman, papar Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KKU ini.

ILUSTRASI

Mengenai laporan awal dana kampanye, Eﬃan menegaskan pelaporannya harus mencakup formulir model DK1-Parpol sampai Model DK9-Parpol, formulir model DK13-Parpol (Caleg), salinan bukti tagihan/utang, bukti penerimaan, dan bukti pengeluaran. Khusus formulir model DK9, KPU KKU akan mencocok-

kan rincian informasi penerimaan dan pengeluaran dengan dokumen pendukungnya. Ditegaskannya jika sampai batas waktu yang ditentukan peserta Pemilu tidak menyampaikan laporannya, tepatnya 14 hari sebelum hari pertama kampanye rapat umum, dapat dibatalkan sebagai peserta Pemilu.(lud)

Ponpes Agro Ahluddunya Pulau Kumbang Diresmikan SIMPANG HILIR. Pondok Pesantren (Ponpes) Agro Ahluddunya Dusun Pebahan Raya, Desa Pulau Kumbang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara (KKU), akhirnya diresmikan Bupati Kabupaten Kayong Utara H Hildi Hamid diwakili Asisten II Setda KKU Erwin Sudrajat SIP MAP, Jumat (31/1) malam. Acara peresmian dihadiri pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi massa (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI) KKU, dan tamu undangan lainnya. Pembukaan acara peresmian ini diiringi dengan Sholawat Nabi Muhammad SAW khas pesantren yang dipimpin ustadz Nurcholis.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Ponpes Ahluddunya yang dibawakan Drs Ya`kub. Dalam sambutannya ia mengungkapkan dalam waktu hanya kurang lebih dua bulan, proses tongak sejarah Ponpes yang disingkat Ahdun sudah medekati titik terang. Saat ini sekretariat Ponpes Ahdun memang masih bersifat sementara, yakni menumpang di kediaman bapak Jalaluddin. Untuk aula Ponpes yang ada itu, hasil gotong-royong para masyarakat Desa Pulau Kumbang, khususnya Dusun Pebahan Raya, dan para donatur, baik berupa uang maupun barang. Berdirinya Ponpes ini bertujuan untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat sekitar di bidang agama dan lapangan

kerja. Untuk saat ini Ponpes Ahdun yang bernaung di bawah Yayasan Mubayyanah ini, Alhamdulilah (puji Tuhan, red) telah memiliki lahan seluas 110 hektar. Ini hasil sumbangan wakaf dari para masyarakat setempat, jelas Ya kub. Pengasuh Ponpes Ahdun, KH Samadikun dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Pulau Kumbang. Sebab telah sudi mewakafkan tanahnya untuk kepentingan agama. Tak lupa juga kepada semua jajaran pemerintahan dari mulai desa hingga pemerintah daerah. Konsep Ponpes Ahdun ini pemberdayaan santri dengan memanfaatkan pengolahaan alam, baik di bidang pertanian, peternakan ataupun perikanan,

dengan cara mudhorobah atau bagi hasil. Santri yang masuk ke Ponpes Ahdun t idak dipungut biaya, syaratnya sang santri harus Rajin. Mengenai usia dari 12 tahun hingga 65 tahun, ungkap KH Samadikun bersemangat. Kepala Desa Pulau Kumbang, Yusman menyatakan sangat berterima kasih dengan kehadiran Ponpes Ahdun. Ia berharap ke depan masyarakat Pulau Kumbang ag ar terus dapat dibimbing sesuai dengan visi dan misi dari Ponpes Ahdun itu.Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) KKU H N a z r i l H i z a r S Ag , d a l a m sambutannya menyatakan salut atas kesungguhan warga masyarakat Pulau Kumbang beserta seluruh aparatur desa

yang kompak. Khususnya dalam mendukung adanya Ponpes Ahdun. Diharapkan ke depan Ponpes menjadi ladang perjuangan untuk umat, sekaligus menjadi pemersatu ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan). Pembukaan sekaligus peresmian, dilaksanakan Bupati Kayong Utara yang diwakili H Erwin Sudrajat, ditandai dengan penandatanganan bersama para pengurus Ponpes Ahdun, pengurus MUI, serta PCNU KKU. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis, wakaf tanah dari warga masyarakat Pulau Kumbang yang diwakili Sasli kepada pihak Ponpes Ahdun. (lud)

metro

PEMPADAHAN

Tahapan Kampaye Legislatif Sudah Berjalan KETAPANG. Ketua KPU Ketapang Rony Irawan mengatakan, tahapan persiapan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 mendatang, seperti daftar pemilih yang masih berjalan dalam tahapan pembenahan sampai menjelang 14 hari sebelum pencoblosan hari H, pelaporan dana kampanye tahap II dari partai peserta pemilu tetap berjalan sesuai tahapan yang telah diatur KPU Pusat. Untuk saat ini tahapan kampanye sudah mulai dilakukan peserta Pemilu legeslatif, seperti pemasangan baliho, dan pertemuan terbatas tatap muka dari rumah ke rumah, kata Ronny saat rapat dengar pendapat dengan Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si Senin (3/2) di kantor Bupati Ketapang. Rony menuturkan, untuk efesiennye pelaksanaan tahapan Pemilu legeslatif tahun 2014, KPU Ketapang melaksanakan koordinasi dengan Panwas dan Kepolisian, KPU Ketapang juga sudah merancang zona-zona wilayah kampanye bagi peserta Pemilu Legeslatif tahun 2014 ini di setiap Kecamatan. Terkait pemasangan Baliho peserta Pemilu Legelatif yang sudah marak memenuhi kota Ketapang, kita sudah melakukan koordinasi dengan Panwas Satpol PP Ketapang untuk melakukan penertiban baliho yang terpasang di tempat-tempat yang sudah dilarang, ujarnya. Soal persiapan logistik Pileg, KPU Ketapang sudah mengirim anggota Ke Jakarta untuk memastikan kebenaran nama peserta Pemilu agar tidak salah. Untuk pendistribusiannya kami melakukan koordinasi dengan PPK di Kecamatan sehingga dipastikan akan sampai dengan tepat waktu dan tidak nyasar, katanya. Audiensi KPU Ketapang dengan Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si dipimpin langsung Ketua KPU Ketapang Rony Irawan yang didampingi anggota KPU seperti Alkap Pasti, Ari Asari. Kartono Muryadi, Tedi Wahyudin, dan sekretaris KPU Ketapang Ahmad Wajidi, dan Kabag umum Setda Ketapang Boy Hasan.( Jay)

Dua Kecamatan Butuh Pabrik Pengolahan Sawit K E T A P A N G . Anggota Komisi III DPRD Ketapang Gusmani SE menegaskan untuk wilayah Kecamatan Singkup dan Kecamatan Tumbang Titi Ke t a p a n g d i p e r l u k a n p e m bangunan dua unit pabrik mini pengolahan kelapa sawit. Pemerintah Daerah agar mencarikan solusi dengan mendirikan pabrik mini untuk mengolah sawit plasma yang telah lama ditinggalkan PT BIG, kata Gusmani, Senin (3/2).

Menurut Leg isltaor Golkar Ketapang ini, pemerintah daerah secepatnya menyarikan solusi deng an membangun pabrik mini yang berkapasitas 40 ton perjam untuk mengolah sawit plasma yang selama ini telah ditinggalkan PT BIG. Karena harga sawit dalam bulan terakhir ini sangat baik untuk membantu ekonomi mereka khusus di w ilayah tersebut, ujarnya. Gusmani mengatakan, pemerin-

tah lebih baik mengolah sawit yang ada ketimbang menunggu proses hukum yang tidak ada kejelasan sekali. Biarkan proses hukum yang berjalan, masyarakat tidak bisa menunggu, kata Gusmani. Hal yang sama juga diungkapkan, Sekretaris Desa Sungai Melayu Raya Rudiansyah. Ia menuturkan petani di 17 D e s a d i Ke c a m a t a n S u n g a i Melayu Raya Ketapang juga mendambakan adanya pabrik

mini untuk pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Menurut Rudiansyah, selama ini para petani sawit di Kecamatan itu rata-rata dari penduduk Transmigrasi yang menjual hasil TBS-nya ke Perusahaan lain. Dimana jarak tempuhnya ratusan kilo, hal ini mengakibatkan harga TBS mereka diambil dengan harga murah. Karena dipotong untuk biaya angkut harga yang seharusnya Rp.1500 per/ Kg, saat ini TBS di-

ambil ke petani seharga Rp900 perkilogramnya, ujar Rudi. Menurtnya, wajar saja jika sekarang petani mendambakan pabrik mini, karena kewalahan dengan murahnya harga TBS. Rata-rata sebut Rudi para petani sawit di Kecamatan tersebut bisa menghasilkan Plasma 300 hingga 500 Ton per hari. Jika tidak dibangun pabrik mini pengolahan TBS di Kecamatan ini sangat disayangkan, ucapnya.( Jay)

Bupati Dukung Penertiban Alat Praga Kampaye K ETAPANG . Bupati Henrikus menegaskan pihaknya mendukung penertiban baliho atau alat peraga yang terpasang di tempat-tempat yang memang sudah di larang. Kita mendukung baliho alat praga kampaye untuk ditertibkan, tegas Bupati saat menerima Komisioner KPU Ketapang di Kantor Bupat i Senin (3/2). Bupati mengatakan, tidak lama lagi penyelenggaraan gawai nasional Pemilu Legeslatif tahun 2014 bulan April mendatang akan digelar. Jika dibiarkan baliho atau alat praga yang bertaburan disetiap sudut tempat yang memang sudah dilarang sangat mengganggu tata kota serta keindahan Kota Ketapang. Sistem kita jemput bola, tidak hanya menunggu laporan saja, ucap Bupati. Menurut Bupati, sampai saat ini masih banyak alat peraga atau baliho yang dipasang dan melanggar aturan-aturan. Ia menyontohkan pemasangan alat praga kempaye seperti di jalan protokol R. Soeprapto dan jalan H. Agus Salim, serta pemasangan alat praga di sekolah mapun rumah-rumah ibadah. Pemasang an alat prag a di

daerah itu kan dilarang. Dalam minggu kita akan berkordinasi dengan leding sektornya untuk menertibkannya, katanya. Bupati juga mengungkapkan, selain itu dalam waktu dekat ini, Pemkab Ketapang akan mengadakan rapat koordinasi terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu legeslatif tahun 2014 dengan semua leding sector yang ada agar penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Sebelumya Ketua Panwaslu Ketapang, Sukardi mengungkapkan, berdasarkan monitoring yang dilakukan pihaknya bersama Satpol PP menindaklanjuti surat yang disampaikan KPU, didapati lebih dari 100 alat peraga kampanye yang menyalahi aturan dan menemukan alat peraga yang melebihi batas ukuran. Monitoring dilakukan di sembilan titik pemantauan, kata Sukardi. Menurut Sukardi, dari sembilan titik pemantauan ditemukan sekitar 100 alat peraga yang menyalahi aturan. seperti Jalan R. Soeprapto, H. Agus Salim serta Jalan Jendral Sudirman. Hasil akhirnya akan direkap dan diserahkan kepada KPU, ujarnya.( Jay)

ILUSTRASI

KETAPANG

RAKYAT KALBAR

RAKYAT KALBAR Selasa, 4 Februari 2014 APAI KATO KITO

MELAWI MEMBANGUN

Dana PNPM Melawi Meningkat

Ilustrasi/IST

Warga Merpak Butuh Air Bersih NANGA PINOH. Warga masyarakat di Desa Merpak Kecamatan Pinoh Utara minta sarana air bersih. Lantaran semua aktivitas warga yang berhubungan dengan air hanya menggunakan Sungai Man yang mengalir di dekat pemukiman penduduk. Salah satu pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah sarana air bersih. Sebab sampai sekarang warga setempat hanya mengandalkan sungai Man, karena disitu untuk mandi, mencuci, air minum, maupun untuk jamban atau MCK, kata Kepala Dusun Man Batu, Desa Merpak, Jekron U, kemarin. Dijelaskannya, di dusun tersebut sebenarnya ada potensi sungai, yakni sungai Simpur yang letaknya sekitar 3 Km dari pemukiman penduduk. Bahkan pengajuan pembangunan sarana air bersih tersebut pun sudah beberapa kaliu diusulkan melalui Musrenbang, baik Musrenbang desa maupun Musrenbang Kecamatan, tapi belum juga terealisasi hingga sekarang. Karena pengertian Musrenbang itu, musyawarah hasilnya ngambang. Karena hasil Musrenbang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga mengecewakan masyarakat, jelasnya. Menurut Jekron, karena pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan salah satu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan yang mendapat bagi masyarakat. Dirinya berharap kepada pemerintah supaya membangun sarana air bersih di dusun setempat. Kemudian, di tempat yang sama, Kadus Pisang II, Rami juga mengeluhkan hal yang senada dengan Jekron, karena di dusun tersebut juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih, selama ini hanya mengandalkan sungai Man. Di dusun kami ini, tidak ada potensi sumber air bersih, satu-satunya hanya sungai Man. Kalau pun ingin membangun sarana air bersih, jalan satu-satunya hanya dengan cara membuat sumur gali, pungkasnya. (aji)

NANGA PINOH. Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk Kabupaten Melawi diwarnai catatan sukses. Hingga itu, dana PNPM tahun 2014 meningkat dengan total Rp 32 miliar. Kendati begitu, ke depan pengelolaan dana PNPM mesti sesuai aturan. Penambahan alokasi dana PNPM untuk Kabupaten Melawi pada tahun 2014, karena ada penambahan kegiatan baru di PNPM, ungkap Kepala Badan Pe m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa Politik (BPMPD-Kesbangpol) Melawi, Junaidi, saat ditemui belum lama ini. Lantas dipaparkannya, pada tahun-tahun sebelumnya, dana dari

pusat yang disalurkan ke daerah hanya untuk PNPM-MD (Mandiri Pedesaan). Namun tahun 2014 ada penambahan dua kegiatan baru yang dananya sama-sama dari PNPM. Kegiatan baru tersebut yakni PNPM-MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia), dan PNPM-MPd Generasi, ucapnya. Kemudian dengan lebih rinci lagi, Kepala Bidang PNPM BPMPD-Kesbangpol, Sukardi menerangkan, dari dana yang sebesar Rp 32 miliar yang dikucurkan dari pusat, khusus untuk kegiatan PNPM di Melawi sebesar Rp 15 miliar, dan dana sering dari APBD Melawi sebesar Rp 1,5 miliar. Sehingga total

dana untuk PNPM-MD sebesar Rp 17 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan simpan pinjam perempuan di pedesaan, yang tersebar di 11 kecamatan, ungkapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/1). Sementara dana untuk PNPMMP3KI tahun 2014 di Melawi sebesar Rp 6,2 miliar. Dana tersebut juga khusus untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan. Tahun 2014 ini, di Melawi tersebar di dua kecamatan, yaitu Menukung dan Pinoh Utara. Sistem perencanaannya sama dengan PNPM-MD. Tujuannya untuk memperkuat kelembagaan masyarakat

agar dapat mendukung upaya pengembangan, peningkatan dan pelestarian mata pencaharian bagi individu/keluarga/rumah tangga, dan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas atau masyarakat pedesaan secara mandiri, ucapnya. Sedangkan alokasi dana untuk PNPM-MPd Generasi sehat dan cerdas tahun 2014, sebesar Rp 9 miliar. Sasarannya ada enam kecamatan, yakni Belimbing Hulu, Menukung, Nanga Pinoh, Pinoh Utara, Sokan dan Tanah Pinoh. Sasaran penggunaan dana tersebut pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Namun tidak untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan pendampingan

atau fasilitatornya terpisah dari PNPM-MD dan PNPM-MP3KI, tuturnya. Dijelaskannya, tujuan dari PNPM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Karena itu, saya mengingatkan semua pelaku PNPM, untuk melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam petunjuk tekhnis operasional. Supaya penggunaan dana tersebut, bisa tepat sasaran dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat di pedesaan, pungkasnya. (aji)

Lantik 11 Kades di Pinoh Utara N A N G A P I N O H . Camat Pinoh Utara, Yohanes Atui, melantik 11 Kepala Desa di Kecamatan Pinoh Utara. Pelantikan terhadap Kades periode 2014-2020 tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Desa Kompas Raya, Kamis (30/1) kemarin. Kades-Kades yang dilantik tersebut yakni Kades Suka Damai, Sungai Pinang, Kompas Raya, Natai Panjang, Merpak, Kayan Semarpau, Melamot Bersatu, Sungai Raya, Melawi Kiri Hilir, Tanjung Arak, dan Senibung. Hadir Wakil Bupati Melawi, Panji, Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen dan anggota, Kapolres Melawi, AKBP Nowo Winarti, Ketua TP PKK dan Wakil Ketua TP PKK Melawi, Para Kepala SKPD dan unsur Uspika Pinoh Utara. Kami berharap kedepan ada prioritas pembangunan di Pinoh Utara, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan, mudah-mudahan sampai tahun yang akan datang terus bergulir masalah pembangunan ini, kata Yohanes Atui. Ia juga berpesan, para Kades yang baru dilant ik menjadi Kades merupakan amanah dari masyarakat, mari sama-sama membantu masyarakat. Termasuk mendengar apa yang menjadi keinginan dari masyarakat

Camat Pinoh Utara saat memasang tanda jabatan Kepala Desa. SUKARTAJI di desa masing-masing. Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Panji mengatakan pada pelantikan tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan, ada satu orang Kades yang dilantik SK pengangkatannya ditandatangani Bupati, dan ada sepuluh orang Kades SK pengangkatannya ditandatangani oleh Camat, hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 37 tahun 2013 tentang sebagian

pelimpahan kewenangan bupati kepada camat di kabupaten Melawi. Pe l i m p a h a n k e w e n a n g a n kepada camat tersebut tidak hanya untuk melantik Kades, tapi juga diberikan kewenangan kepada camat untuk mengeluarkan SK Kades mewakili bupati, ungkapnya. Menurut Panji, terkait dengan masalah Kades, kedepan perlu juga dipikirkan terkait dengan

masalah pencalonan, pemilihan, dan penetapan Kades. Ag ar ada semacam aturan seperti Peraturan Bupati (Perbup), paling tidak untuk biaya pemilihan Kades bisa dianggarkan di dalam APBD, tentunya disesuaikan dengan kemampuan APBD Melawi kedepan. Karena pengangkatan pejabat penyelenggara Negara sudah diatur di dalam Undang-Undang, termasuk Kades. Sehingga tidak ada salahnya, dianggarkan dana untuk biaya pemilihan Kades. seperti pemilihan bupati, gubernur maupun presiden, ucapnya. Panji juga berharap, para Kades yang baru, setelah pelantikan tersebut, supaya segera mensosialisasikan diri pada masyarakat. Sehingga Kades yang baru bisa diketahui keberadaannya oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari masyarakatnya. Saya juga berharap kepada para Kades laksanakan tugas dan pekerjaan dengan maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing kades, harapnya. Sementara itu, Ketua TP PKK Melawi, Henny Dwi Rini Firman, minta kepada para Kades supaya bisa memberikan motivasi pada PKK Desa, karena PKK Desa ha-

rus berjalan, paling tidak bisa membantu kegiatan di desa. Apalagi di saat kegiatan gotong royong yang sudah mulai luntur seperti sekarang. Dengan adanya PKK, pekerjaan Kades akan ringan, karena dengan bergotong-royong, dapat meringankan pekerjaan Kades, ungkapnya. Kemudian Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen mengatakan dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Kades memang mengemban tugas yang berat. Apalagi Kades sebagai ujung tombak dalam melangsungkan kegiatan pembangunan di desa. Melaksanakan tugas tersebut akan semakin berat jika Kades kurang melakukan komunikasi dengan masyarakat. Sehingga Kades perlu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan masyarakat, serta ada keterbukaan dengan masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan, seperti penggunaan ADD, ungkapnya. Selain itu, kata Kluisen, jika ada program pemerintah, sampaikan kepada masyarakat, terutama prog ram-prog ram dari pusat, supaya masyarakat tahu. (aji)

SINTANG RAYA APAI JI KITAK

KPU Tak Gubris Foto Caleg Tertempel di Mobil SINTANG. Menjelang Pemilu Legislatif April mendatang, para calon legislatif mulai menebar pesona untuk menarik simpati pemilih. Baliho maupun poster dengan bergambar Caleg menjadi mudah dijumpai. Satu di antaranya banyak Caleg memasang fotonya di kaca mobil. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sintang, A.V Tian, memasang foto Caleg di kendaraan bukan pelanggaran. Hal itu diperbolehkan, asalkan kendaraan pribadi. Kecuali kendaraan dinas milik pemerintah, BUMD, dan BUMN. Angkutan umum milik BUMN juga tidak boleh kalau dipasangi foto Caleg, ujarnya, kemarin. Mobil melintas dengan terpasang foto Caleg lengkap logo partai serta nomor urut mudah ditemui di Sintang. Pemandangan tersebut kian banyak terlihat menjelang masa Pemilu. Baik di kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Biasa foto Caleg dipasang di kaca pada sisi bagian belakang mobil. Salah seorang warga Sintang, Beni, memberi tanggapan positif Caleg memasang foto di kaca kendaraan. Langkah itu dinilai sebagai upaya kandidat wakil rakyat menarik simpati. Dan merupakan keseriusan serta kerja keras untuk mendapatkan kursi legislatif. Setidaknya sebagai Caleg, lanjut dia, sudah berani menampilkan diri. Selama tidak mengganggu masyarakat dan memakai fasilitas (kendaraan ) milik pemerintah mungkin tidak masalah. Aturan pasti sudah ada. Namanya kampanye tentu mempunyai ruang terbuka luas bagi siapa pun, termasuk improvisasinya (memasang foto di kendaraan), kata Beni. Hanya saja, Beni memandang, sekali pun Caleg memasang foto di kaca kendaraan, belum tentu membuat pemilih langsung mengenali dan memilihnya. Pasalnya, meyakinkan pemilih bukan perkara mudah. Komunikasi harus dilalui, bukan hanya ketika saat minta dipilih. Tetapi investasi politik serta karya nyata kepada masyarakat itu lebih penting, tegasnya. Caleg yang memasang fotonya di kendaraan mempunyai pendapat sendiri. Pemasangan itu lebih kepada bagian media sosialisasi. Lantaran kendaraan digunakan sebagai penunjang operasional maupun saat berpergian. Paling tidak, dapat menggugah bagi yang melihat. Orang menjadi tahu tentang kita, kata Rostini Hagalwati, salah seorang Caleg DPRD Kalbar Dapil Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, ini. Ia menambahkan, pada sisi lain, pemasangan foto Caleg di kaca mobil juga membuka lapangan pekerjaan. Kepada pembuat stiker, lanjut dia, pasti menjadi peluang bisnis menjanjikan. Kemudian ruang kreativitas juga terasah. Caleg pemasang pasti ingin foto atau stiker dengan desain terbaik, pungkasnya. (din)

Waspadai Pergantian Musim

Dinkes Imbau Gunakan Masker S I N T A N G . Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dr Marcus Gatot Budi Priono, mengimbau seluruh masyarakat Sintang untuk mewaspadai masa pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Pasalnya menurut Marcus, masa pergantian musim seperti sekarang ini, rentan dengan berbagai jenis penyakit yang bisa menyerang seseorang. Marcus mencontohkan, seperti penyakit ISPA dan asma, diare. Bahkan DBD pun sangat berpotensi menyerang kesehatan seseorang, jika tidak memerhatikan pola kesehatan baik pada dirinya sendiri maupun pada anak-anak, mulai

dari bayi hingga balita. Namun umumnya dikatakan Marcus yang lebih sering menyerang seseorang adalah jenis penyakit ISPA dan Asma. Mengingat udara di musim kemarau ini sangat berpotensi dapat mengganggu kesehatan. Terlebih saat sekarang Kabupaten Sintang sudah terdapat 6 titik hot spot (titik api), yang menyebabkan asap dari area titik hot spot tersebut menyerang pada pernapasan seseorang. Kalau kita lihat dari perkembangan titik hot spot di Sintang, sangat cepat bertambah. Artinya tingkat kerawanan gangguan pada kesehatan juga nantinya akan tinggi. Meskipun untuk

saat ini secara kasat mata, asap maupun debu yang bersebaran di Sintang masih belum terlalu tebal seperti di daerah-daerah lainnya, jelas Markus. Ditambahkan Marcus, meski demikian, udara yang dihirup oleh seseorang sudah terkontaminasi dengan berbagai macam jenis kuman penyakit akibat dari asap dan kotorankotoran sampah dibuang sembarang oleh masyarakat. Sehingga di saat ďŹ sik seseorang tidak kuat melawan kuman penyakit tersebut, sangat mudah terserang penyakit. Seperti ISPA dan asma. Karena itu Marcus menyarankan kepada masyarakat jika berper-

gian keluar rumah, hendaknya menggunakan masker. Agar asap maupun debu yang berterbangan tidak langsung dihirup oleh seseorang. Tidak ada salahnya kita setiap kali berpergian menggunakan maker. Karena mencegah jauh lebih baik dari pada mengobati. Khususnya pada jam-jam pagi hari, sore hari dan malam hari, kata Marcus. Dikatakan Macus sebag ai antisipasi lonjakan pasien di musim pergantian musim ini, pihaknya sudah meminta masing-masing puskesmas dan rumah sakit, agar menyiapkan obat-obatan serta infus yang cukup. Sehingga pada saat terjadi

lonjakan pasien, nantinya petugas kesehatan tidak lagi merasa kesulitan mempersiapkan stok obat-obatan. Apalagi lanjut Marcus, sekarang baru memasuki awal pergantian musim, artinya kedepannya sangat tidak menutup kemungkinan titik-titik hot spot bertambah. Secara otomatis dampaknya pada kesehatan juga akan semakin bertambah. Selain itu, Marcus juga mengimbau, masyarakat agar tidak sungkan-sungkan memeriksakan kesehatannya pada Puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Sebelum penyakit tersebut semakin parah bahkan bisa membahayakan pasien. (din)

Desak Kajati dan Polda Usut Korupsi di Daerah

LAKI Cium Proyek UPJJ Tak Genah S INTANG . Koordinator Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Wilayah Kapuas Raya, Abang Damsik, meminta Kejaksaan Tinggi (Kajati) maupun Polda Kalbar serius menangani kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Damsik mensinyalir banyak dugaan tindak pidana korupsi di dua kabupaten tersebut. Dan, sampai sekarang masih terkesan jalan di tempat. Ada yang sudah ditangani, tapi belum ada kejelasan. Banyak pula diantaranya belum sama sekali tersentuh hukum, ujar Damsik, pada Rakyat Kalbar kemarin. Damsik meminta, Kajati dan Polda Kalbar turun tangan karena sudah tidak percaya dengan aparat di daerah. Banyak kasus mengendap. Di Kejaksaan Negeri Sintang itu banyak kasus yang tak jelas penyelesaiannya. Sudah bertahun-tahun tapi tidak sampai ke pengadilan, ucapnya. Ia mencontohkan, kasus Gedung Olah Raga (GOR), pemban-

Ilustrasi/IST

gunan Kantor Bupati serta sejumlah kasus lain di Melawi. Ada pula di Sintang seperti Pasar Masuka, NICE maupun Dermaga Serawai. Semuanya masih terkesan jalan di tempat, ujarnya. B a h k a n m e n u r u t ny a U n i t Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) di Dinas Pekerjaan Umum Sintang perlu diselidiki. Ia meminta Kajati atau Polda Kalbar yang turun langsung untuk menyelidiki. Kita banyak terima laporan tentang UPJJ. Dugaan pe-

nyimpangannya, pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran. Terakhir kita dapat laporan tentang penanganan ruas jalan di Serawai, kata Damsik. Informasi ia dapatkan, ruas jalan Serawai menelan dana sekitar Rp 6 Miliar. Proyek tersebut dianggarkan tahun 2012, dan dikerjakan secara swakelola oleh UPJJ Dinas Pekerjaan Umum Sintang. Namun setelah selesai, ditemukan sejumlah kejanggalan. Paling menonjol adalah hasil

pekerjaan tidak sesuai dengan anggaran. Kita minta Polda atau Kajati mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini. Kalau dibiarkan menggantung, nanti kesannya ada yang bermain. Jangan sampai muncul image para tersangka dijadikan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), beber Damsik. Ia menyarankan, agar aparat transparan dalam penanganan kasus. Publik perlu tahu sampai sejauh mana kasus yang ditangani serta status para terperiksa. Damsik menilai, selama ini banyak kasus terkesan digantung. Para terperiksa menyandang status tersangka hingga bertahun-tahun. Padahal dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik pastinya sudah memiliki dua alat bukti. Harusnya, dua alat bukti ini sudah cukup untuk membawa tersangka ke pengadilan, tegasnya. Damsik menaruh harapan Kajati dan Kapolda dapat bekerja se-

cara profesional, sehingga kepercayaan publik kepada aparat di daerah dapat kembali tumbuh. Damsik sangat prihatin karena korupsi sudah merajalela dari pusat hingga ke daerah. Selama ini, penanganan kasus korupsi hanya santer di pemerintah pusat, sementara di daerah minim. Padahal tindak pidana korupsi merajalela di daerah. Di daerah sangat marak lantaran pengawasannya lemah. Harusnya gencar diberantas, karena dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Sudahlah anggaran minim, di korupsi lagi. Makanya pembangunan di daerah lamban, jelasnya. Damsik tak ingin, aparat pandang bulu atau memilah kasus dalam menjerat para koruptor ke jeruji besi. Kesan selama ini kasus kecil selalu menjadi prioritas untuk memenuhi target, sehingga cepat diselesaikan. Sementara kasus besar mengambang tanpa kejelasan. Terkesan digantung dan dijadikan ATM, pungkasnya. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

Leding Ngadat, Warga Resah PUTUSSIBAU-RK. Sejumlah pelanggan PDAM Putussibau mulai mengeluhkan distribusi air bersih. Pasalnya, sudah beberapa hari ini di beberapa titik di ibu kota kabupaten air tidak mengalir. Seperti yang dikeluhkan Tuti. Menurutnya leding di kawasan Emmanuel Jalan Danau Kayan sudah beberapa hari tidak ngalir. Akibatnya untuk mandi dan mencuci terpaksa di sungai. Sementara untuk masak dan sebagainya mengambil air bersih dengan menggunakan jeriken. Tempat kami harus disedot dengan mesin dahulu, baru bisa ngalir. Tapi saat beberapa hari ini, disedot pun air tidak mau ngalir, katanya, Senin (3/2). Untuk itu Tuti mengharap PDAM bisa segera mengatasi masalah air saat ini. Karena dengan kondisi saat ini membuat ia kesulitan untuk melakukan kegiatan mandi, mencuci dan memasak. Karena air menjadi kebutuhan kita setiap harinya, ujar dia. DikonďŹ rmasi, Direktur PDAM Putussibau, Emmanuel Haraan Ryanto STh menuturkan setelah dilakukan analisa ternyata penyebab air beberapa hari ngadat karena pintu air (valep) yang berada di jalan KS Tubun tersumbat akibat penutupnya terturun. Karena Valep ini sudah tua dan harus diganti. Sambil menunggu diganti, valep tersebut saat ini dilepas. Sehingga sekarang air setidaknya sudah bisa di suplai ke lokasi-lokasi yang sebelumnya air tidak ngalir. Penyebab lainnya karena banyak pipa yang bocor karena sudah tua, sehingga harus diganti. Kalau bocor pada saat musim penghujan mungkin tidak masalah, tapi sekara jadi masalah karena kemarau. Kami berusaha mencari yang bocor dan diperbaiki sedikit-sedikit. Selain itu kitaa menyiapkan mobil tanki untuk menyuntikkan air pada pipa-pipa induk dilokasi-lokasi leding tidak mengalir, jelas Emmanuel. Ia mengaku PDAM belum bisa memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Karena Rp 2 milyar yang dianggarkan pemda untuk PDAM masih terbilang kecil, sebab belum bisa melancarkan distribusi air ke semua pelanggan. Padahal untuk tahun 2013-2014 PDAM meminta dianggarkan Rp 4.950.000.000, tapi terealiasai untuk 2013 Rp 2 miliar dan 2014 Rp 2 miliar juga. (aRm)

RAKYAT KALBAR Selasa, 4 Febuari 2014

Obat-obatan Masalah Serius Program JKN PUTUSSIBAU-RK. Terbatasnya ketersedian obat-obatan baik jumlah maupun jenis menjadi masalah tersendiri dalam implementasi atau penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau. Kondisi itu memaksa pihak rumah sakit bekerjasama dengan apotik. Kita siap melayani pasien JKN, tapi kita ada kendala, yaitu ketersediaan obat-obatan yang masih terbatas, baik jumlah mau pun jenisnya. Untuk mengantisipasinya, kita bekerjasama dengan apotik untuk menyediakan sementara kekurangan obat-obatan di instalasi farmasi rumah sakit, ujar dr Berounly Star Rey MPh, Direktur RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau kepada Rakyat Kalbar, Senin (3/2). Dijelaskan Rey, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem ini kemudian ditindaklanjuti dengan UU Nomor

24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk melaksanakan UU ini ditimbulkanlah Perpres Nomor 12/2012 tentang JKN, katanya. DeďŹ nisi jaminan kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Rey menjelaskan, program JKN ini pesertanya dibagi dua. Pertama, Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang terdiri dari pakir miskin dan orang tidak mampu, dimana penetapan peserta sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, kata dia sasarannya adalah peserta Jamkesmas kemarin. Kedua, bukan penerima bantuan iuran atau Non PBI, yaitu para pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, seperti PNS, TNI/

Polri, pejabat negara, pegawai pemerintahan non pegawai negeri, pegawai swasta, dan sebagainya.Rey melanjutkan, iuran bagi PBI dibayar pemerintah untuk di ruang kelas 3 rumah sakit. Sementara untuk Non PBI iurannya dibayarkan oleh pegawai itu sendiri dengan pembagian 5 persen dari gaji/bulan, rinciannya 3 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 2 persen dibayar peserta. Sedangkan bagi peserta mandiri, ketentuannya, bila menginginkan diruang kelas 3 membayar iuran perorang perbulan Rp 25.500, kelas 2 Rp 42.500 dan kelas 1 Rp. 59.500. Iuran ini dibayar ke bank BRI, Mandiri, atau BNI, terangnya. Bagi peserta mandiri yang berobat ke RSUD dr Achmad Diponegoro, sambung Rey pihaknya selalu mengarahkan mereka untuk mendaftar sebagai peserta JKN ke kantor BPJS yang berada dalam lingkungan rumah sakit. Persyaratan mendaftar membawa KK, KTP, pas photo dan

mengisi formulir daftar isian peserta. Ketika sudah membayar iuran di bank, maka orang tersebut otomatis langsung telah menjadi peserta JKN, ujarnya. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan rumah sakit terlebih dahulu harus melampirkan rujukan dari puskesmas, tempat praktek atau klinik dokter umum. Mereka pun terlebih dahulu harus mengurus Surat Eligibilitas Peserta (SEP). Kecuali terhadap pasien yang emergency, sehingga tidak perlu rujukan. Pasien JKN ini berlaku untuk semua rumah sakit di Indonesia, karena sudah sistem online, tambah Rey. Para peserta JKN PBI, sambung Rey hanya akan ditempatkan di ruang kelas 3. Kecuali di kelas 3 penuh, baru dapat ditempatkan ke ruang kelas 2. Untuk itu, Rey menghimbau bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN agar mendaftarkan diri dan anggota keluarganya.

dr Berounly Star Rey MPh---Arman Hairiadi

JKN ini berbeda dengan asuransi kesehatan lainnya, yaitu terletak pada waktu pemberlakukan sebagai peserta. Karena ketika sudah membayar iuran ke bank, saat itu juga sudah termasuk peserta, baik orang itu berpenyakitan atau tidak. Sementara asuransi lain perlu seseorang yang ingin menjadi peserta dicek lagi, kalau berpenyakitan biasanya tidak diterima, pungkas Rey. Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Kantor Pos Putussibau Salurkan 127 Dana Pensiun PUTUSSIBAU-RK. Setiap bulannya Kantor Pos Putussibau menyalurkan dana pensiun kepada 127 orang. Mereka yang disalurkan merupakan peniunan PT.Taspen sebanyak 99 orang dan PT. Asabri sebanyak 28 orang. Dulu banyak hampir 300an orang yang kami urus tapi sekarang sudah pindah ke bank, kata Dominikus Gulut, Kepala Kantor Pos cabang Putussibau, kemarin.

Dalam upaya penyaluran dana pensiun, pihak kantor pos tak semata menunggu pensiunan yang mengambil. Khusus bagi pensiunan yang sakit, pihak kantor pos menyerahkan langsung dana pensiunan kepada yang bersangkutan. Untuk penyaluran dilakukan mulai dari tanggal 4 hingga 15 setiap bulannya di kantor cabang. Sementara jam pelayanan dilakukan mulai dari Pukul 07.30

WIB - Pukul 15.00 WIB. Khusus dalam kota, ada 25 orang di Putussibau kita antar langsung kepada mereka yang sudah tua dan sakit. Selama ini belum ada masalah yang berarti, ujar dia. Dominikus menuturkan tata cara pengambilan pensiun bisa melalui surat kuasa khusus. Diperbolehkan juga diambil tiga bulan sekali. Kami di Kapuas Hulu menyalurkannya rutin setiap bulan. Kalau untuk pensiunan

yang dikecamatan-kecamatan, diupayakan pihak kantor pos melalui cabang kantor pos online, cuma di Benua Martinus dan Nanga Kantuk yang belum online, katanya.Terkait penyaluran dana pensiunan akan dihentikan kepada anak apa bila sudah sampai umur 27 tahun, kecuali anak tersebut lagi kuliah. Kalau anak tersebut tidak kuliah, dana pensiun disalurkan hingga umur 25 tahun saja. Ini jenjangnya dari

ibu ke anak. Apabila ibu meninggal anak yang menerima, jelas Dominikus. Ia menambahkan, kebanyakan pensiunan yang ditangani pihaknya tidak menerima utuh dana pensiunnya. Hal tersebut dikarenakan banyak pensiunan mengajukan kredit pada bank. Sekitar 50 atau 60 persen besar angsuran pensiun mereka dipangkas untuk bayar kredit, tutupnya. (aRm)

BUMI DARANANTE APAI JI KITAK

Guru Jangan Hanya Sekedar Dinas SANGGAU. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kacabdin Dikpora) Kapuas, Abang Usman, S Pd, M Si meminta para guru tak hanya sekedar menjalankan tugas kedinasan, dalam melakukan pengajaran di sekolah. Harapan saya, para guru bisa mendidik siswa dengan hati yang ikhlas. Sehingga anak didik bisa dengan mudah bisa menerima pelajaran yang diajarkan. Jadi guru itu tidak hanya menjalankan tugas kedinasan saja, dalam melakukan pengajaran, paparnya, saat membuka Workshop peningkatan karier pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Guru SD gugus III Kapuas belum lama ini. Kegiatan itu digelar kelompok kerja guru (Pokja KKG) gugus III Kapuas. Usman menuturkan, menjadi guru tentu tidak hanya datang, kemudian mengajar lalu pulang sampai tanggalnya kemudian terima gaji. Akan tetapi guru harus memberikan keteladan dalam mengajar, bersikap dan memberikan contoh yang baik bagi siswa. Saya sering mendengar ada guru kalau hujan, lalu tak pergi mengajar, kalau pun masuk dan pulang tak sesuai jadwal, bebernya. Usman mengajak para guru untuk memberikan contoh yang baik pada anak didik. Saya yakin jika guru bekerja dengan hati, maka akan diberikan kemudahan baik dalam mendidik maupun di mata masyarakat, timpalnya. Pria ini berjanji akan terus mendorong guru bekerja dengan professionalisme dan disiplin. Soalnya kata Usman, hal ini sangat penting sehingga menjadi contoh bagi siswa-siswa. Kita akan terus mendorong dan mengingatkan para guru untuk terus meningkatkan profesionalisme masing-masing, ujarnya.Sementara, ketua panitia pelaksana, Yuliana S Pd menuturkan, kegiatan itu berawal dari pengajuan proposal kegiatan kepada Kemendikbud Pusat. Lantas, mendapatkan kabar bahwa proposal yang diajukan disetujui oleh Kemendiknas. Ini bersumber dari APBN, ada bantuan sebesar Rp 28 juta, ujarnya. Kegiatan itu diikuti 75 peserta, berasal dari KKG gugus III Kapuas yang berasal dari lima sekolah dasar (SD). Untuk pelaksanaan sudah ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) langsung dari pusat. (SrY)

Gladi Resik Pelantikan PH-YO SANGGAU. Dua hari menjelang dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Kabupaten Sanggau periode 2014-2019, Rabu (5/2), Bupati dan Wakil Bupati Sanggau terpilih, Paolus Hadi S Ip, M Si dan Yohanes Ontot, S Sos, M Si, menjalani gladi resik pelantikan, Senin (3/2). Rangkaian gladi resik pelantikan ini berlangsung mulai pukul

14.00, kemarin. Dimulai dari kediaman dinas Wakil Bupati Sanggau, Kantor Bupati Sanggau lantas Kantor DPRD Sanggau. Gladi resik itu dihadiri Ketua DPRD Sanggau, Jumadi S Sos dan unsur Forkompinda Kabupaten Sanggau. Rangkaian gladi resik ini, mendapatkan pengawalan petugas keamanan, selain anggota

Brimob Polda Kalbar, petugas Polres Sanggau dan Sat Pol PP Sanggau. Diketahui, pelantikan Paolus Hadi S Ip dan Yohanes Ontot ini dilaksanakan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH. Saat gladi itu berlangsung, petugas keamanan terlihat juga melakukan gladi resik dan berjaga-jaga di lokasi guna mencegah adanya gangguan.

Selain itu, gladi resik untuk persiapan pelantikan ini,diarahkan oleh beberapa petugas protokoler, mulai dari arahan pembawa acara, jadwal acara, hingga tata cara pengambilan sumpah jabatan. Terpisah Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Sanggau mengungkapkan, segala sesuatu terkait persiapan pelantikan ti-

dak mengalami kendala dan sudah ďŹ nal. Tak masalah, semua seksi sudah menyelesaikan tugasnya, persiapan sudah siap semua lah, tinggal waktu pelaksanaan lagi, ujarnya, kemarin. Pantauan di lapangan, gladi resik pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau ini, berjalan dengan aman dan lancar. (SrY)

Jumadi S Sos (M Khusyairi)

DPRD Dukung Pengadaan TPA SANGGAU. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Jumadi S Sos mendukung adanya pengadaan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA). Khususnya untuk mengatasi banyaknya sampah di Kecamatan Tayan Hulu, sejak beberapa waktu belakangan ini. Kita siap mendukung, jika ada rencana untuk pengadaan TPA di Kecamatan Tayan Hulu itu, tegasnya, Selasa (3/2) kemarin. Diketahui, selama ini warga kota Sosok, Tayan Hulu membuang sampah di tepi jalan, tepatnya sekitar tiga kilometer. Dimana sampah-sampah itu, menumpuk di tepi jalan, akibatnya menebarkan bau tak sedap. Bahkan, tak jarang di bakar dan asap nya pun sangat meng-

ganggu para pengguna jalan yang melintas. Terlepas dari itu kata politisi asal PDI Perjuangan ini, pihaknya juga siap untuk mengalokasikan anggaran pengadaan peralatan dan sarana transfortasi kebersihan. Bukan hanya TPA saja, kalau dana nya ada, jelas kita siap mendukung untuk pengadaan sarana lain, tegasnya. Hanya saja kata pria yang terbilang cukup vokal ini, tentunya untuk pengadaan TPA dan berbagai sarana prasarana lainnya itu, memerlukan waktu. Kan harus melalui proses, banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama ketersediaan dana. Intinya kita siap mendukung hal itu, tukasnya. (SrY)

ILUSTRASI

LANDAK EDOâ&#x20AC;&#x2122;

RAKYAT KALBAR Selasa, 4 Februari 2014 INJEH KARAJA

Personel Polres Landak Dipecat

Dominikus Dasit. ANTONIUS

Otomotif Jadi Unggulan SMKN 1 Ngabang NGABANG. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Ngabang mengutamakan kepada dua program studi otomotif dan gambar bangunan, meski ada beberapa program studi lain yang masuk di SMKN 1 Ngabang. Tapi kami tetap lebih konsen dengan program otomotif. Untuk otomotif sendiri ada dua program, kendaraan ringan dan sepeda motor, ujar Kepala SMKN 1 Ngabang, Dominikus Dasit belum lama ini. Dikatakannya, prog ram sepeda motor sendiri, SMKN 1 Ngabang sudah bekerjasama dengan salah satu dealer sepeda motor. Ada

dua unit sepeda motor yang sudah masuk ke bengkel disekolahnya. Kedua unit sepeda motor tersebut kita gunakan sebagai bahan praktek siswa, katanya. Ia mengakui, SMKN 1 Ngabang memang selalu bermimpi untuk menciptakan sesuatu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa hal itu tentunya tidak terlepas dari biaya, akunya. Menurutnya, untuk ke depan, SMKN 1 Ngabang tetap mengunggulkan bidang studi otomotif. Namun semuanya itu tidak terlepas dari pendanaan. Apapun program kami, tapi kalau dana tidak mendukung, tentu semuanya akan sia-sia, ujarnya. (ius)

N G A B A N G . Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arie Sulistyo melalui surat keputusannya bernomor KEP/513/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013, memberhentikan tidak dengan hormat salah satu personil Polres Landak, Briptu Ya Mustari. Pemecatan terhadap yang bersangkutan ditandai dengan upacara yang berlangsung Senin (3/2) di halaman Mapolres Landak. Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono. Bertindak selaku inspektur upacara, sampai upacara pemberhentian berakhir, Briptu Ya Mustari tidak hadir di Mapolres Landak. Akhirnya, ia diganti dengan foto dirinya sendiri yang ikut dipajangkan dalam upacara tersebut. diapit dua personil Provoost Polres Landak. Menurut Kapolres, pemecatan Briptu Ya Mustari sebagai anggota Polri dikarenakan yang bersangkutan melakukan berbagai macam pelanggaran. Pada saat masih aktif di Dinas Polri, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin Polri pada tahun 2009 lalu dan sudah dijatuhi hukuman disiplin, ujar Kapolres. Selain itu, pada 2010 yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencurian. Hingga saat ini pun kasus tersebut belum mendapatkan kepastian hukum yang bersifat tetap. Pada tahun 2011 lalu yang

Foto diri mantan personil Polres Landak, Ya Mustari diikutsertakan dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri. ANTONIUS bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak melaksanakan dinas dan sudah dijatuhi hukuman disiplin, katanya. Sementara pada 2012 lalu yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak melaksanakan dinas dan sudah mendapatkan

hukuman disiplin. Terakhir, pada 2013 lalu, yang bersangkutan melakukan lagi pelanggaran disiplin berupa tidak masuk dinas selama 31 hari kerja berturut-turut dan disidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) serta direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat dari

dinas Polri. Kemudian, Kapolda Kalbar akhirnya mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap yang bersangkutan, jelasnya. Meski telah telah dipecat, Kapolres berharap Ya Mustari memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan layak setelah

keluar dari institusi Polri. Saya ucapkan terimakasih atas segala karya tugas yang telah saudara berikan. Selama anda bertugas di Polri telah membantu meringankan beban tugas Polres Landak dalam menciptakan kondisi Kamtibmas di wilayah Landak, ucap Kapolres. (ius)

Sekitar 90 Ribu Warga Belum Rekam E-KTP

Yohanes Meter. ANTONIUS

N G ABANG . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak masih memberikan kesempatan kepada masyarakat wajib KTP di Landak untuk segera melakukan perekaman KTP Elektronik (E-KTP) hingga 31 Desember 2014 mendatang. Karena masih banyaknya masyarakat wajib KTP yang b e l u m m e n g u r u s E - K T P. Pemkab Landak ambil kebijakan. Untuk di Landak sendiri, jumlah masyarakat yang wajib KTP sebanyak 267 ribu

lebih. Sedangkan masyarakat yang sudah merekam sampai saat ini sebanyak 177 orang. Jadi, kurang lebih ada 90 ribu lagi masyarakat Landak yang belum melakukan perekaman E-KTP, ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Landak, Yohanes Meter, kemarin di kantornya. Menurutnya, pihaknya terus mendorong masyarakat Landak yang belum melakukan perekaman E-KTP untuk

segera melakukan perekaman. Apalagi kita sudah mengambil kebijakan bahwa perekaman KTP-e gratis ini diperpanjang hingga 31 Desember 2014 mendatang. Sayapun mengingatkan bahwa KTP ini merupakan identitas sah sebagai penduduk warga Negara Indonesia, ingatnya. Ia mengatakan, untuk saat ini jumlah masyarakat wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-e masih dipegang Kecamatan Ngabang. Di Ngabang

sendiri ada sekitar kurang lebih 20 an ribu masyarakat wajib KTP yang belum melakukan perekaman E-KTP dari sekitar 40 an ribu masyarakat Kecamatan Ngabang yang wajib KTP, terangnya. Ia mengakui memang masih banyak kendala-kendala yang ditemui dalam perekaman EKTP tersebut. Kendala yang paling utama yakni adanya masyarakat wajib KTP yang belum menyadari betapa pentingnya KTP. Padahal kita sudah mem-

buat jadwal perekaman dan sudah melakukan jemput bola. Tapi kadang-kadang masyarakat melalaikan hal tersebut, ungkapnya. Ia menegaskan, mulai 1 Januari lalu Disdukcapil Landak tidak lagi melakukan pemungutan biaya untuk membuat dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan itu seperti KK, KTP, berbagai macam akta dan dokumen kependudukan lainnya. Pelayanan gratis ini bisa dilakukan

masyarakat dengan datang langsung ke loket pelayanan di Disdukcapil Landak dan tidak melalui jasa calo, terang Yohanes. Ia menambahkan, sampai saat ini Disdukcapil Landak masih terus menerima masyarakat yang akan melakukan perekaman. Kitapun tidak bosan-bosannya menghimbau masyarakat wajib KTP yang belum melakukan perekaman supaya segera melakukan perekaman, harapnya.(ius)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Sekadau Perlu KTL SEKADAU-RK. Perkembangan Sekadau sebagai daerah yang tengah giat-giatnya membangun turut diikuti dengan meningkatnya mobilisasi penduduk. Arus lalu lintas pun kian padat, terlebih di sejumlah jalan protokol dan jam-jam sibuk. Sayangnya, hingga sekarang penataan lalu lintas di wilayah kota Sekadau belum bisa dilakukan secara maksimal. Salah satu kendalanya karena kota Sekadau belum memiliki Kawasan Tertib Lalu-lintas (KTL). Menanggapi hal itu, Maman, salah seorang warga Sekadau berharap kepolisian bersama pemerintah daerah segera menetapkan kawasan KTL di Sekadau. Saya pikir KTL itu perlu. Makanya diharapkan pemerintah dan pihak kepolisian segera menetapkan KTL, ujarnya kepada wartawan, kemarin. Keberadaan KTL merupakan salah satu element penting dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas, terutama di wilayah perkotaan. Dengan adanya KTL itu, penataan kawasan lalu lintas bisa lebih maksimal. Kalau sekarang ini kan lalu lintas di Kota Sekadau ini masih kurang tertata baik. Masih banyak warga yang belum disiplin dalam berlalu lintas, kata Maman. Dengan adanya KTL tersebut, lanjut Maman, banyak manfaat yang bisa didapatkan. KTL juga bisa menjadi sarana untuk pembelajaran budaya tertib berlalu lintas kepada seluruh warga Sekadau, tukas Maman. (bdu)

Caleg Boleh Pasang Atribut di Kendaraan SEKADAU-RK. Para Calon Legislatif (Caleg) yang mencalonkan diri pada Pemilu 2014 diperbolehkan memasang atribut kampanye pada kendaraan baik roda dua, empat maupun ke atas. Kecuali kendaraan milik pemerintah. Komisioner KPU Sekadau Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Tohidin mengatakan pemasangan atribut pada kendaraan diperbolehkan sebagaimana tertera pada surat edaran KPU nomor 664 tahun 2013, alat peraga kampanye boleh dipasang di kendaraan umum, kecuali milik pemerintah. Boleh, selama bukan fasilitas milik pemerintah. Artinya dipasang di kendaraan pribadi, jelas Tohidin kepada wartawan, belum lama ini. Kendaraan berupa angkutan umum pun diperbolehkan oleh KPU

untuk dipergunakan sebagai sarana pemasangan atribut. Jumlahnya pun, kata Tohidin, tidak dibatasi. Caleg boleh-boleh saja memasang atribut sebanyak-banyaknya pada kendaraan pribadi. Ya kalau yang punya mobil banyak, dia boleh pasang di semua kendaraannya, ujarnya. Namun, atribut hanya diperkenankan sampai masa tenang. Saat masa tenang tidak boleh lagi, kata Tohidin. Selain itu, ia menambahkan, para caleg juga boleh membentuk tim pemenangan masing-masing. Bentuk tim boleh, menyediakan sekretariat juga diperbolehkan, pungkas Tohidin. LAPORAN: ABDU SYUKRI EDITOR: JULIANUS RATNO

Warga Gembira Jalan Sudah Diperbaiki

Ilustrasi/IST

SEKADAU-RK. Ruas jalan dari Gonis Rabu menuju Sei Asam, Kecamatan Belitang Hilir kini berangsur-angsur membaik. Karena, di beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan telah dilakukan perbaikan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di wilayah tersebut.

Sebelumnya, kerusakan ruas jalan tersebut kerap dikeluhkan masyarakat. Intensnya mobilisasi angkutan milik perusahaan-perusahaan yang membawa muatan yang melampaui kapasitas jalan dituding menjadi pemicu utama kerusakan jalan. Lobang-lobang menghiasi sepanjang ruas jalan. Namun, sejak sepekan terakhir

atau sebelum hari raya Imlek, perusahaan-perusahaan mlai melakukan penimbunan di titik-titik jalan yang rusak. Penimbunan dilakukan menggunakan material batu. Diyakini, dengan demikian daya tahan jalan lebih kuat dibanding jika hanya ditimbun dengan tanah kuning. Dulu kan sudah pernah ditimbun, tapi pakai tanah kuning. Sama saja, tidak lama jalannya rusak lagi. Sekarang pakai batu, jadi lebih tahan lah. Mudah-mudahan awet, ucap Kosmin, warga Kecamatan Belitang Hulu ketika dijumpai di Sekadau, Senin (3/2). Berdasarkan penuturan Kosmin, tak hanya dari Gonis Rabu-Sei Asam saja yang telah diperbaiki. Namun, ruas jalan dari Sei Asam menuju Sei Ayak pun sudah ditimbun oleh perusahaan. Hal itu tentu disambut baik oleh masyarakat disana. Ya kita sih senang kalau jalannya diperbaiki. Sengsara juga kalau jalan rusak, apalagi kalau hujan. Malas rasanya pergi ke Sekadau. Sekarang lumayan lah. Hanya saja debu yang kita tidak mampu, tutupnya. (bdu)

Tohidin. ABDU SYUKRI

Tahun Ini, Lelang Proyek Lewat ULP

â&#x20AC;&#x153;

Semua stakeholder yang ingin memanfaatkan jasa ULP, termasuk pihak ketiga, harus memenuhi semua prosedur teknis. Dan kita harapkan proses pelelangan berjalan secara professional, transparan dan akuntabel,

â&#x20AC;?

YOHANES JHON

S EKADAU -RK. Pemkab Sekadau mulai tahun ini akan melakukan pelelangan barang dan jasa maupun proyek fisik melalui Unit Layanan Pelelangan (ULP). ULP merupakan unit kerja yang

berdiri sendiri. Semua pelelangan dan pengadaan nantinya akan melewati pintu ULP. Dengan demikian, proses pelelangan diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi, transparan dan akuntabel. Semua stakeholder yang ingin memanfaatkan jasa ULP, termasuk pihak ketiga, harus memenuhi semua prosedur teknis. Dan kita harapkan proses pelelangan berjalan secara professional, transparan dan akuntabel, kata Yohanes Jhon, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, ditemui di kantor Bupati Sekadau, belum lama ini. Dengan menggunakan sistem ULP yang dapat diakses oleh se-

luruh lapisan masyarakat, proses pelelangan dapat dijauhkan dari praktik-praktik kecurangan. Namun, bukan berarti sebelumnya proses pelelangan proyek tidak transparan dan akuntabel. Urgensinya adalah, agar semua pihak dapat memperoleh layanan yang betul-betul professional dan transparan. Jadi, tidak bisa tunjuktunjuk siapa yang akan menang tender. Semuanya professional, pungkasnya. Untuk pemberlakuan ULP sendiri, Pemkab Sekadau tengah menyiapkan payung hukum serta menyiapkan struktur organisasinya. Tahun ini juga, sistem tersebut sudah akan diaplikasikan. (bdu)

SAMBAS

SAMBAS TERIGAS TUMPAHAN SALOK

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Sambas, Ir H Hasanusi MM memperlihatkan foto Dermaga Pasar Sambas yang miring. M Ridho

Sikapi Dermaga Sambas Miring

Dishubkominfo Sambas Surati Pemprov Kalbar SAMBAS. Keresahan masyarakat terhadap pondasi Dermaga Pasar Sambas yang miring disikapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sambas. Selain melakukan peninjauan dan membuat telaah untuk dilaporkan kepada Bupati Sambas, Dishubkominfo Kalbar pun sudah disurati. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Sambas, Ir H Hasanusi MM menjelaskan, awalnya dermaga singgah bagi kapal-kapal angkutan dari perhuluan Sungai Sambas itu dikerjakan pada tahun 2009. Kemudian, pembangunan dermaga dilanjutkan kembali tahun 2011 dan tahun 2013. Namun, perbaikan lebih difokuskan kepada beban balok lantai atas, sehingga tiang pondasi penyangga tidak mampu menahan beban. Diperkirakan kemiringan dermaga turun sekitar 30 derajat. Dermaga yang dibangun ini untuk kapal sandar motor air yang dibangun Pemprov Kalbar bagi angkutan sungai di perhuluan Sungai Sambas, terang Hasanusi kepada wartawan, Senin (3/2). Menurutnya, saat ini Dishubkominfo Kabupaten Sambas telah meminta Dishubkominfo Provinsi Kalbar agar mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap dermaga. Upaya yang kita lakukan ialah dengan menyurati Dishubkominfo Kalbar, dan memperlihatkan dokumentasi kemiringan pondasi dermaga, ungkap mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sambas ini.Menyikapi miringnya pondasi Dermaga Pasar Sambas, Dishubkominfo Provinsi Kalbar saat ini diketahui sedang melakukan koordinasi dengan konsultan independen dari Universitas Tanjungpura (Untan). Mereka sedang mengkaji apa penyebab terjadinya kemiringan. Selanjutnya kita masih menunggu langkah dari Dishubkominfo Kalbar. Semoga kemiringan dermaga ini dapat diatasi, tegas Hasanusi. Pemkab Sambas, ujar Hasanusi, tetap memantau sejauh mana pengerjaan dermaga tersebut. Semoga setelah dilakukan konsultasi bersama konsultan independen, Pemprov Kalbar segera memperbaiki kemiringan dermaga tersebut. (edo)

RAKYAT KALBAR Selasa, 4 Febuari 2014

Dermaga Pasar Sambas Miring S AMBAS . Belum genap lima tahun, Dermaga Pasar Sambas yang dibangun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalbar sudah miring hingga 30 derajat. Selain membahayakan warga, juga bisa mengakibatkan ruko di pinggiran Sungai Sambas roboh. Kami minta instansi terkait mempertanggungjawabkan pengerjaan Dermaga Sambas, khususnya Dishubkominfo Provinsi Kalbar, karena pengerjaannya sangat asal-asalan. Seharusnya dermaga yang terbuat dari beton ini bisa kokoh, tapi kenyataannya dermaga sudah miring, kata Dedi Supriyadi, warga Sambas kepada wartawan, Senin (3/1). Dedi mengungkapkan, pembangunan dermaga sudah dilakukan sebanyak tiga kali sejak tahun 2009. Posisi dermaga di tepi sungai, tepatnya di belakang Pasar Sambas membuat pengerjaannya tidak mengundang perhatian. Sebaliknya, jika dilihat dari sungai atau Desa Tanjung Mekar, maka jelas terlihat dermaga tersebut sudah miring. Diharapkan instansi terkait meninjau dermaga ini, ucap Dedi. Terpisah, Sim Titi, warga Sambas lainnya mengaku kecewa dengan hasil pembangunan Dermaga Sambas. Padahal, dermaga ini menjadi harapan masyarakat sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal dari perhuluan Sambas. Hasil pembangunannya sangat mengecewakan. Belum digunakan saja sudah miring, jadi pengerjaan dermaga ini patut dipertanyakan, karena belum apa-apa sudah miring, tegas Sim Titi kepada wartawan saat melihat dermaga yang miring. Sim Titi juga berharap, instansi terkait segera meninjau dan

Dermaga Sambas yang dibangun Dishubkominfo Provinsi Kalbar kini kondisinya miring. mengusut apa penyebab kemiringan dermaga tersebut, apakah tidak sesuai bestek atau memang pengerjaannya yang asal-asalan, mengingat pembangunan dermaga ini menyedot dana APBD Provinsi Kalbar yang besar.

BKD Susun Intisari ASN Sambas. Diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum sepenuhnya dipahami PNS di jajaran Pemkab Sambas. Makanya, Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas menyusun Intisari UU Nomor 5 Tahun 2014. Tujuan disusunnya intisari UU Nomor 5 Tahun 2014 supaya PNS di Kabupaten Sambas lebih mu-

Pekerjaan dermaga ini harus dipertanggungjawabkan, karena keberadaan dermaga ini berada di ibukota Sambas, jadi instansi terkait jangan diam, desaknya. Pantauan Rakyat Kalbar di lapangan, terlihat kemiringan

pondasi dermaga sudah sangat memprihatinkan, karena pondasi dermaga tidak mampu menahan beban berat dari lantai dermaga. Dishubkominfo Kabupaten Sambas bahkan mengakui telah terjadi kemiringan sekitar 30

derajat. Warga di sekitar Pasar Sambas juga berharap dermaga itu segera dibenahi, karena kemiringan dermaga juga berpengaruh terhadap bangunan ruko di pinggiran Sungai Sambas. (edo)

dah mempelajari dan memahami isi UU tersebut, kata Marianis, Kabid Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai BKD Kabupaten Sambas kepada wartawan, belum lama ini. Menurutnya, Intisari UU Nomor 5 Tahun 2014 akan dibagikan kepada seluruh PNS di Kabupaten Sambas. Banyak hal-hal mendasar

terkait PNS sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 ujar Marianis, diantaranya Batas Usia Pensiun (BUP) PNS, penyetaraan jabatan, penyebutan PNS Pusat dan PNS Daerah, sistem informasi kepegawaian dan lain-lain. Sebagai tambahan, BKD Kabupaten Sambas juga akan

melampirkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 perihal Batas Usia Pensiun PNS. Semoga informasi kepegawaian ini bermanfaat dalam rangka mengemban dan melaksanakan tugas negara, harapnya. (edo)

Perempuan Tewas Ditusuk-tusuk, Leher Dijerat JAKARTA â&#x20AC;&#x2019; RK.Warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (3/2) sore digemparkan dengan penemuan mayat seorang perempuan. Mayat yang diketahui bernama Adika Adi Putri (31) itu ditemukan di Jalan Tanah Tinggi I Gang V nomor 185 RT 11 RW 6 Kelurahan Tanah Tinggi. Diduga, korban merupakan korban pembunuhan

karena ditemukan belasan luka tusuk di kepalanya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metropolitan Jakpus Ajun Komisaris Besar Tatan Dirsan menjelaskan bahwa Adika pertama kali ditemukan oleh karyawannya berinisial K di kamar rumah korban. Ada 16 luka tusukan di bagian kepalanya, ungkap Tatan kepada wartawan di lokasi, Senin (3/2).

Tak hanya itu, di bagian leher korban terdapat luka bekas jeratan. Kami menduga bahwa ini kasus pembunuhan, kata Kasat Reskrim. Ia menambahkan kepolisian sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara. Dari olah TKP, ditemukan celana jeans dengan bercak darah. Celana jeans panjang bercak darah milik salah satu pegawainya berinisial

DS, katanya. Tak hanya itu, kepolisian juga menemukan sebuah palu di dalam kamar korban. Kita masih selidiki siapa pelakunya, kata dia. Saat ini polisi terus mencari keterangan para saksi yang dianggap mengetahui peristiwa ini. Jenazah Adika sudah dibawa ke ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakpus untuk diautopsi. (boy/jpnn)

Praktik Mesum Bermodus â&#x20AC;&#x2DC;Bobok Soreâ&#x20AC;&#x2122; Kian Marak MAKIN kreatif saja para muda-mudi Kota Semarang untuk berbuat mesum. Mereka punya trik tersendiri untuk menghindari razia saat asyik masyuk di hotel dan penginapan. Ya, mereka memilih booking hotel saat siang siang hingga menjelang malam.

Sebab, selama ini razia mesum kebanyakan digelar di malam hari. Itulah yang kerap disebut dengan istilah bobok sore .Kasat Binmas Polrestabes Semarang AKBP I Nengah Wirta Damayana mengaku pihaknya sudah sering mendapatkan lapo-

ran adanya praktik mesum bermodus bobok sore. Nengah pun berjanji pihaknya akan menindak tegas praktik mesum yang kini sedang menjadi buah bibir di Semarang itu. Tak menutup kemungkinan kami akan menggelar razia pada siang hingga sore

hari ke beberapa hotel yang diduga menjadi tempat mesum, kata Nengah. Menurut dia, kini banyak hotel yang saat siang hari dibooking pasangan tak resmi, seperti selingkungan, pacaran atau bahkan dengan pekerja seks komersil (PSK). (fth/aro/mas)

PT Gema ........................................................................................................................................dari halaman 9 seperti tronton dan truk. Sebelumnya sudah diperingati supaya dihentikan aktivitas di PT. Gema Logistik, karena izin belum ada, selain itu pula dampak dari aktivitas tersebut meresahkan, karena Jalan M Sohor tidak boleh dilewati tronton, jelas Rahmad. Setelah memberikan peringatan, Satpol PP terus memantau aktivitas di PT. Gema Logistik. Peringatan tidak diindahkan, maka tindakan tegas dilakukan.

Kesimpulannya kami sudah memberikan peringatan, dan waktu itu kami memantau dan datang ke sini pada 20 Januari 2014. Kemudian kita panggil pemiliknya, namun yang bersangkutan tidak hadir. Kita panggil pemiliknya untuk kedua kalinya, yang datang hanya perwakilannya saja. Karena tidak ada iktikad baik atas kewajiban yang harus dipenuhi dalam usahanya, berdasarkan surat perintah ini, kami melakukan penyegelan atau penghentian aktivitas,

tegas Rachmad. Parahnya lagi, PT. Gema Logistik ini memiliki izin, namun bukan di Jalan M.Sohor melainkan di Jalan Nusa Indah I, Blok C nomor 3. Kita berharap gudang-gudang lainnya juga harus mempunyai iktikad baik. Untuk kantor kita izinkan di kawasan M Sohor, namun untuk pergudangan dan ekspedisi ini tidak diperbolehkan, tegasnya. Pemilik PT. Gema Logistik, Budi tidak terima aktivitas usahanya dihentikan. Dia berdalih

tidak melakukan bongkar muat di Jalan M Sohor, melainkan di Jalan A.Yani II sejak 30 Januari 2014 lalu. Kami sudah tidak ada bongkar muat lagi di sini, kami sekarang bongkar muat di Jalan A Yani II. Jika ini ditutup atau disegel serta dihentikan aktivitas PT. Gema Logistik milik saya ini, saya tidak terima, tegas Budi. Budi juga mengaku memiliki izin atas usahanya tersebut. Jadi saya tidak terima jika ditutup usaha saya ini, jelas Budi. (sul)

Duda Anak ...............................................................................dari halaman 9 petugas langsung meringkusnya. Mengetahui pasiennya polisi, RA pura-pura pingsan di lokasi kejadian. Polisi panik dan membawanya ke rumah sakit. Saat ditangkap, RA mengelabui petugas dengan berpura-pura pingsan. Kita bawa ke rumah sakit Anton Sujarwo atau Dokkes Polda Kalbar untuk dilakukan perawatan, kata Kompol Dhani Citra Nugraha, Kasat Narkoba Polresta Pontianak. Dhani menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata RA tidak sakit. Dokter menyimpulkan dia hanya berpura-pura pingsan. Dengan geramnya, petugas langsung menggelandangnya ke Mapolresta Pontianak. Keterangan dokter denyut nadinya bagus, detak jantungnya juga bagus, tidak adanya indikasi kalau RA pingsan. RA hanya

berpura-pura saja, anggota langsung menggiringnya ke Sat Narkoba Polresta Pontianak untuk dimintai keterangan, jelas Dhani. Setelah diinterog asi, Dhani dan jajarannya menelusuri kediaman RA di kawasan Pontianak Utara. Polisi juga membawa RA. Pengembangan kasus ini, RA menjelaskan ada barang berupa sabu di rumahnya, sehingga polisi langsung menggeledah rumahnya dan menemukan sabu sebanyak 17 paket dalam bentuk bongkahan besar dan kecil, papar Dhani. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain, diantaranya dua unit sepeda motor. Timbangan elektrik, timah elektrik, puluhan korek api gas, bong, botol plastik dan sendok. Kemudian RA diamankan kembali ke Polresta Pontianak, ungkapnya. Duda beranak satu ini

dijerat dua pasal, ancaman maksimal seumur hidup. RA kita kenakan pasal 114 ayat 2 subsider 112 ayat 2, UU nomor 35 tentang Natkotika tahun 2009 dengan ancaman lima tahun, maksimal seumur hidup, ujarnya. RA mengaku menjalankan bisnis ini belum lama. Barang tersebut didapatnya dari seseorang yang tidak ia kenal identitasnya. Saya mengambil barang itu dengan seseorang yang tidak saya kenal dan bertemu di tepi jalan. Saya menjualnya hanya untuk keperluan sehari-hari saja, dan saya untuk pakai sendiri, kata RA. Sedangkan dua unit sepeda motor yang diamankan, RA mengaku bukanlah miliknya. Melainkan milik orang lain yang digadaikan kepadanya. Orang gadai untuk beli barang dengan saya, jadi saya terima saja, jelasnya. (sul)

A Khui Tak ...............................................................................dari halaman 9 membaca berita di Harian Rakyat Kalbar dan mendengar rekaman atas pernyataan A Khui. Mestinya melepaskan pemain judi yang digerebek Polda Kalbar mengacu pada mekanisme. Mekanisme yang harus dilalui, penyelidikan maupun penyidikan. Itu didasarkan pada pengaduan masyarakat. Kalau tidak terbukti, maka harus ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ungkap Sonny. Ditegaskan Sonny, sudah ada petunjuk dari pengakuan warga, kemudian tertangkap tangan dan sudah ada bukti, maka permainan judi itu harus diproses hukum. Sehingga tidak ada bargaining antara pelaku dengan polisi. Penyidik juga harus independen,

artinya penyidik tidak boleh mempunyai kepentingan dalam proses pemain judi. Di mata hukum itu semua sama, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya hukum itu tidak boleh memilah dan memilih, tegas Sonny. Berita sebelumnya, Dir Reskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Rudi Hartono membenarkan melakukan penangkapan bandar, pemilik rumah serta pemain judi kolok-kolok di Gang Ceria VI. Namun Rudi Hartono malah mengaku tidak menemukan barang bukti. Kita memang benar melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan perjudian. Penangkapan ini berawal dari informasi

masyarakat, bahkan kita lakukan pemeriksaan terhadap orang-orang itu. Namun saat dilakukan penangkapan, kami tidak menemukan barang buktinya, sehingga kami pun melepaskan orang-orang itu, jelas Rudi Hartono. Rudi Hartono menegaskan, karena bukti tidak ditemukan, maka polisi tidak memproses hukum. Barang buktinya kemungkinan sudah dibuang para pelaku. Karena saat dilakukan penangkapan barang buktinya tidak ditemukan satu pun, sehingga kami tidak memproses hukum orang-orang itu. Selain itu pula usia dari orang-orang itu sudah sangat-sangat tua, mulai dari usia 60 hingga 70 tahun, katanya. (dsk)

Miranda Kerr

Semakin Lengket

Rakyat Kalbar Selasa, 4 februari 2014

HUBUNGAN cinta model seksi Miranda Kerr dengan James Packer semakin dekat. James Packer adalah seorang konglomerat asal Australia yang memiliki bisnis kasino. Packer sebelumnya menikah dengan model asal Australia bernama Erica Baxter selama enam tahun. Sedangkan Kerr baru saja mengumumkan perceraiannya dari Orlando Bloom. Miranda bisa menjadi ibu yang baik. Tapi dia juga mencintai hidup yang gemerlapan, dan James sedikit orang yang bisa memberinya kemewahan dan keamanan, ungkap sumber. Aku sangat bahagia untuknya karena tahun ini adalah sangat berat untuknya. Dia benar-benar hancur karena perceraiannya dan kariernya juga tengah hancur, sambung si sumber. (RM)

NGGAK BISA

NGEBAYANGIN KIMBERLY RYDER KIMBERLY Ryder kembali berlakon antagonis dalam My Idiot Brother. Film yang diadopsi dari novel karya Agnes Davonar itu disutradarai Alyandra. Berperan sebagai Agnes, Kimberly tidak bisa membayangkan betapa jahatnya tokoh yang diperankannya. Di ﬁlm ini aku berperan sebagai Agnes, ujarnya seperti dilansir dari Indopos. Sebelumnya, perempuan kelahiran Jakarta, 6 Agustus 1993 itu berperan jahat

dalam Bidadaribidadari Surga. Untuk karakter antagonis memang bukan hal baru buat aku. Sebelumnya di beberapa sinetron dan ﬁlm aku pernah dapat peran tersebut, katanya. Hanya saja, kali ini bebannya lebih berat.

Dia khawatir tidak bisa menjiwai tokoh Agnes, sehingga mengecewakan penggemar novel best seller itu. Tantangan sih pasti ada, tapi aku mencoba untuk lebih baik lagi, apalagi film ini diadopsi dari sebuah buku, tuturnya. Novel My Idiot Brother m e n j a d i a rtikel terpopuler di Kompasiana pada 2012, dan mencatat rekor jutaan pembaca online. Tetapi karena memicu kontroversi, novel itu ditarik dari peredaran. Tentunya film ini diadopsi dari buku yang telah direvisi, ungkap Agnes Davonar. Film ini bisa mengajak untuk menghargai anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka pun memiliki kelebihan yang tidak kita punyai, sambung pria yang juga menulis buku Surat Kecil untuk Tuhan yang difilmkan pada 2011. Film My Idiot Brother mengisahkan perjuangan hidup Hendra, remaja berkebutuhan khusus. Setulus hati dia menyay-

angi adiknya, Angel (Adila Fitri). Tetapi Angel sulit menerima kekurangan Hendra yang diperankan Ali Mensan. Disini aku suka ngatain mereka, kalau Angel punya kakak yang idiot, suka ngejahatin Angel juga, terang Kimberly. Disini pastinya jahat banget. Waktu baca skenarionya saja, aku nggak bisa ngebayangin bagaimana jahatnya aku nanti, tambah aktris berdarah Inggris itu. Selain Kimberly dan Ali Mensan, Donny Kesuma dan Cindy Fatikasari menjadi bagian film itu. Keduanya berperan sebagai orangtua Angel dan Hendra. Ada juga Samuel Rizal, artis YouTube Aaron Ashab, dan motivator Merry Riana. Naskahnya ada bagian senang, sedih, dan keceriaan kebersamaan keluarga. Dan kita berharap penonton bisa ikut dalam cerita, harap sang sutradara, Alyandra. Bukan hanya tayang di Indonesia, film itu akan didaftarkan di Berlin International Film Festival. Kita daftar dan jual film kita untuk konsumsi di Eropa tahun 2015, karena di Eropa lagi gencar untuk mengambil film-film dari Asia, ucap Hamdani, sang produser. (idp)

CHRISTY JUSUNG

Tak Bertegur Sapa

Sumber foto : Kapanlagi.com

SIDANG perdana perceraian antara Christy Jusung dengan suaminya, Jay Alatas berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (3/2). Meski bertemu keduanya tidak bertegur sapa di sidang perdana yang mengagendakan mediasi antara penggugat (Christy) dan tergugat (Jay). Jay yang ditemani kuasa hukumnya datang terlebih dahulu. Keduanya pun langsung memasuki ruang sidang. Karena pihak Christy belum datang, maka sidang diskors hingga

menunggu kehadiran Christy. Penggugat belum hadir, jadi kita akan menunggu sampai hadir. Hari ini (kemarin, red), sidangnya mediasi untuk mendamaikan keduanya. Saya yakin sih penggugat bakal hadir, kata kuasa hukum Jay, Dody Haryanto SH di PA Jakarta Selatan, Senin (3/2). Tak selang berapa lama pihak Christy dan kuasa hukumnya, Elsa Syarif akhir datang ke PA Jakarta Selatan. Menurut Christy, dirinya tak ada persiapan khusus untuk sidang perdana perceraian tersebut. Christy pun memilih menunggu di tempat yang berbeda dan tidak saling menegur sapa dengan suaminya, Jay. Enggak ada persiapan apa, saya siap-siap aja kata Christy. (Jp)

TMP GALAKKAN GOTONG ROYONG SUHARDI: BERKAT BINAAN BU KAROL DAN PAK TAPAT

Tapanus bersama masyarakat usai melaksanakan adat Barewah di Panyugu Nek Tutup Dusun Sake Desa Sampuro

MENYUKE: Organisasi kepemudaan, Taruna Merah Putih (TMP) terus menggalakkan semangat gotong-royong. Kali ini, TMP mengajak masyarakat membersihkan ruas jalan sepanjang 1.600 meter di Dusun Napal Desa Mamek, Minggu (2/2) lalu. Upaya tersebut semakin mendekatkan organisasi underbow PDI Perjuangan itu dengan rakyat. Kita mengucapkan terima kasih atas binaan dari Bu Karol dan Pak Tapat yang telah membina kami. Atas binaan mereka, TMP Kecamatan Menyuke bisa diterima masyarakat. Sebagai bukti, kita mengajak masyarakat gotong royong dan disambut antusias, kata Sekretaris TMP Menyuke Kabupaten Landak, Suhardi SE di sela-sela gotong royong, belum lama ini. Dijelaskannya, Bu Karol yang dimaksud adalah Karolin Margret Natasa yang merupakan Ketua DPD TMP Kalbar. Karol juga merupakan anggota

DPR RI. Sementara Pak Tapat adalah Tapanus SH MH, Ketua DPC TMP Kabupaten Landak, dan juga anggota DPRD Kalbar. Kedua figur tersebut terus melakukan pembinaan terhadap TMP di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Landak. Di bawah binaan mereka, kita menjadi aktif untuk membantu masyarakat. Bakti sosial dengan menebas rumput di pinggir jalan, merupakan bakti kita terhadap masyarakat. Kedua tokoh itulah yang selalu mendorong kami untuk selalu berbuat demi kemajuan Landak khususnya, dan Kalbar umumnya, papar Suhardi. Diakuinya, Karol maupun Tapanus merupakan wakil rakyat dan selalu aktif di masyarakat. Mereka selalu turut ke lapangan. Bukan sekadar turun semata, melainkan juga banyak membantu masyarakat. Mereka tidak hanya memberikan janji, tapi juga bukti. Sebagai anggota TMP kita selalu

diajarkan menjunjung tinggi empat pilar, yakni Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu selalu ditanamkan agar kami selalu bisa berbuat untuk masyarakat, negara, dan bangsa, paparnya. Selain itu, keduanya juga memotivasi seluruh anggota TMP untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keyakinan, nasionalis, dan kekeluargaan. Kita juga diminta untuk membalas setiap orang yang berbuat jahat dengan kebaikan. Nasihat itu selalu kita kedepankan, agar masyarakat percaya terhadap kiprah TMP, kata Suhardi. Di tempat yang sama, Nonot, warga Napal mengharapkan, program bakti

gotong royong. Kami mengucapkan terimakasih kepada TMP yang menggerakkan masyarakat untuk menebas rumput di pinggir jalan, ujarnya. Kami masyarakat Napal bangga dengan adanya organisasi TMP ini. Karena program yang dilakukan oleh TMP sangat positif. Kegiatan penebasan jalan ini membuat semua kepala keluarga di Napal turut bersama. Semuanya untuk kepentingan bersama, tambah Nonot. Ditambahkan Kepala Desa Mamek, Supriadi, bakti sosial yang digelar TMP membuat masyarakat kompak. Antara TMP dan masyarakat bahu membahu membersihkan jalan. Ini sebuah fenomena positif yang patut terus dilanjutkan.

Ritual Adat Barewah di Panyugu Nek Tutup

sosial yang digelar TMP terus digalakkan. Program itu menjadikan masyarakat semakin sadar akan arti penting

Saling kerjasama dengan masyarakat. Harapan ke depan antara masyarakat dan TMP terus bersatu agar banyak hal

Aksi anggota TMP dan masyarakat Dusun Napal Desa Mamek membersihkan ruas jalan

yang bisa diperbuat, tambahnya. TMP Peduli Adat Istiadat Jika TMP Menyuke menggiatkan gotong royong, lain pula TMP Mempawah Hulu yang menggelar Adat Baremah di Panyugu Nek Tutup Dusun Sake Desa Sampuro, Jumat (31/1) lalu. Ini merupakan bukti bahwa TMP juga peduli terhadap adat istiadat masyarakat. Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Mempawah Hulu, Imus menjelaskan, TMP merupakan pilar partisipasi masyarakat, sebagai wadah pembinaan pembangunan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial dan adat istiadat masyarakat setempat. Kita ikut melestarikan adat istiadat di masyarakat. Kita dukung agar adat tidak hilang ditelan zaman. Adat Baremah yang telah dilakukan sebagai bukti kepedulian TMP, kata Imus. Dalam mendukung pelestarian adat, TMP Mempawah Hulu selalu berkoor-

dinasi dengan tokoh adat. Hal itu sebagai bukti rasa penghormatan TMP pada tokoh adat, sebab mereka merupakan pilar pelestarian adat di masyarakat. Ibu Karol dan Pak Tapanus selalu mendidik kami berbuat dengan tulus dan ikhlas dan senang hati untuk kepentingan masyarakat. Kami diajarkan untuk selalu kompak dan gotong royong bersama masyarakat, ceritanya. Sedangkan Gondang, tokoh masyarakat adat asal Antok, berterimakasih kepada TMP yang telah bekerjasama dengan masyarakat. Sebagai tokoh adat, saya merasa bangga atas kerjasama ini. TMP membantu kami bisa melaksanakan adat Baremah. Kami masyarakat juga merasa bangga, ucapnya. Gondang secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Karolin dan Tapanus yang sangat perhatian terhadap kelestarian adat. Pemimpin seperti mereka itulah yang patut didukung, ajaknya. (ros/*)