4 Februari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Rabu, 4 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Rekan Jaiz Merampok di Gang Ruper I Menyerahkan Diri

POLISI U R MEMBU DUA N OTA KOMPLNYA LAIN Mul

Pontianak-RK. Komplotan Jarishan alias Jaiz, 33, dikenal sebagai perampok paling ganas di Kota Pontianak. Komplotan ini tidak segan-segan menusuk dan menembak korbannya. Karena itulah yang membuat jajaran Sat Reskrim Polresta Ponti-

anak memburu Jais dan komplotannya.

“Jais burononan utama kita sudah meninggal pasca berduel dengan penjaga malam (Abas) di rumah nomor 55 Gang Ruper 1, Jalan KH Ahmad Dahlan, Pontianak Kota (Sabtu/1/2) malam lalu, Halaman 7

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawsean memperlihatkan Senpi milik Jaiz Cs dan Mul yang menggunakan baju tahanan Polresta Pontianak.

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Ini Baru Namanya Penegak Hukum

Warga Gang Suez Kenal Baik dengan Feriyani Lim

Plok Plok Plok untuk BW,

Pesan Moral kepada BG

Rumah feriyani lim di Gang Suez Jalan Tanjung Pura no 116, Pontianak Selatan. OCSYA ADE CP-RK

“

Pontianak-RK. Feriyani Lim wanita 29 tahun yang melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ke Mabes Polri atas tuduhan pemalsuan administrasi untuk pembuatan paspor, memang benar warga Kota Pontianak.

Halaman 6

Kalau toh akibat terberat adalah saya harus meninggalkan jasad saya, akan saya ambil.

Tapi saya percaya Allah di pihak orang yang benar

Istana Mulai Gerah

BUDI GUNAWAN,

MUNDURLAH!

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto

Jakarta-RK. Sekitar jam sebelas

siang kemarin, halaman kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipenuhi ratusan orang yang rata-rata berkemeja hitam. Mereka adalah pegawai komisi antirasuah Halaman 6

Jakarta-RK. Karut marut silang sengkarut penegakan hukum membuat citra kepolisian melorot, lantaran upaya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri yang sudah dilematis. Pihak Istana mulai gerah dengan maneuver-manuver BG yang sudah tersangka versus KPK, dan mendorongnya untuk mundur.

Halaman 7

Ketua KPK Abraham Samad berjabat tangan dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto disaksikan Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen dan ratusan karyawan KPK saat pelepasan Bambang yang akan berangkat ke Mabes Polri dari Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/2). RMOL

Panja DPR Sepakati Pilkada Serentak 2016 Jakarta-RK. Rapat panitia kerja (Panja) revisi UndangUndang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menyepakati bebrapa poin penting sebagai penyempurnaan Perppu Pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy (LE) mengatakan, perubahan itu meliputi persyaratan calon kepala daerah (Kada) hingga pelaksanaan Pilkada. “Ada tujuh hal yang disepakati dalam Panja Komisi II kemarin,” kata Lukman Edy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).

Salah satunya ialah jadwal Pilkada serentak diubah menjadi tahun 2016 dan 2027 serentak nasional. Sebelumnya, dalam Perppu nomor 1/2014 Pilkada serentak dimulai 2015

Halaman 7

Kadispenda Kalbar Soal Pajak BBNKB

Tidak Ada Penghapusan Tunggakan dan Denda Pontianak-RK. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar bakal digenjot untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kalbar. Kadispenda Kalba, Samuel,SE, M.Si menegaskan tidak ada penghapusan denda dan pemutihan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) gratis terhitung 17 Desember 2014 hingga 28 Februari 2015, sebagaimana kebijakan Pusat.

“Tidak benar itu, masyarakat jangan terpengaruh dengan informasi yang tidak jelas sumbernya.

Jadi saya tegaskan kembali bahwa, informasi yang

beredar di jejaring sosial itu tidak benar,” ujar Samuel didampingi Kabid Pajak Joshua Makarius,SE saat ditemui Rakyat Kalbar, Selasa (3/2).

Dijelaskannya, ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pemutihan atau penghapusan pajak dan BBNKB, tentu ada diterbitkan Surat Keputusan.

“Pastinya harus terlebih dahulu meminta pendapat, pemikiran dari pemerintah provinsi.

Karena jenis pajak ini telah dilimpahkan kewenangannya kepada daerah. Tidak ada penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan,” tegas

#JauhiPartaiSampah!! @AdmiralChengHo Untuk membuktikan kekayaan penyelenggara negara, hitung dengan pembuktian terbalik. Kekayaan dapat darimana, berapa besar gaji dan tanggungan

Tjoetjoe S Hernanto @Tjoe2SHernanto Saya tak habis pikir, mengapa Polri harus dikorbankan hanya gara2 mempertahankan seorang BG...

klik! www.rkonline.id

BiLLY KHAERUDIN @BiLLYKOMPAS Ya wajar sih kalau Puan mempersilakan Jokowi bikin partai baru. Lah kalau Jokowi maju di Kongres PDIP bisa kalah Puan. Lawannya presiden

Samuel.

Samuel menjelaskan, kebijakan seperti tersebar melalui jejaring sosial itu bukanlah wewenang pemerintah pusat. Melainkan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur atau usul inisiatif DPRD. Bukan kebijakan pemerintah pusat secara nasional.

“Masing-masing provinsi yang diatur oleh Peraturan Daerahnya dapat melakukan kebijakan Halaman 7

Menilik Balon KB 1 G Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disahkan menjadi Undang-Undang Pilkada, tahun ini sejumlah kabupaten akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) termasuk Ketapang.

Masyarakat di Ketapang dituntut untuk cerdas dalam memilah dan memilih Halaman 7

Bagaikan Tubuh Tanpa Kepala

Oegroseno

Institusi Polri kini bagaikan tubuh tanpa kepala.

Karena tidak memiliki pimpinan tertinggi, setelah calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan berstatus tersangka gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Halaman 7

Hasil Rampokan Selalu Dibagikan Kepada si Miskin

Jaiz, Robinhood Bagi Warga Terpinggirkan Achmad Mundzirin, Kota Pontianak klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Plok plok plok untuk BW, pesan moral kepada BG -- Semoge moral itu maseh ade.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Di mata dan telinga sebagian masyarakat Kota Pontianak, Jaiz yang akhirnya tewas berduel setelah merampok di Gang Ruper, Ahad (1/2) adalah residivis kawakan yang ditakuti. Di mata Kepolisian, dia adalah target operasi yang harus dilumpuhkan lantaran reputasi kejahatannya.

Namun, di kalangan orang-orang pinggiran alias warga miskin terutama di pinggiran Sungai Kapuas dan kantong-kantong kemiskinan lainnya, Jaiz dianggap Robinhood. Dia dermawan yang suka menolong sesame dari kesusahan hidup. Karena Jaiz sendiri dibentuk oleh kemiskinan itu sendiri.

Jaiz, pemudia berusia 33 tahun itu nama lengkapnya Yarishan alias Jarishan. Dalam catatan kepolisian, khususnya Polresta Pontianak, dia

buronan nomor wahid dengan 19 kali kejahatan dengan kekerasan dan tak segan-segan melukai korbannya. Tak kurang mantan Kapolresta Kombes Pol Harianta sendiri turun ke lapangan memburunya.

Jaiz alias Jarishan, di kampungnya kawasan Kamboja, Jalan Tanjungpura, Pontianak Selatan, merupakan sosok yang dikenal baik dan sering menolong warga miskin. Dia dan gengnya mengincar orang-orang kaya untuk dirampok.

Anggota geng sangat loyal alias setia dengan sang bos ini.

Komplotannya juga dikenal sebagai spesialisasi brankas. Mampu mengangkut lebari besi berisi uang dan perhiasan ukuran 2 ton dan membengkasnya. Mereka juga mampu membengkas brankas besar dengan peralatan konvensional.

Sasarannya tentu saja orang berharta itulah.

Usai merampok, menurut sumber yang diinvestigasi Rakyat Kalbar, hasilnya tak dimakan sendiri

dengan komplotannya. Dia melihat lingkungannya yang miskin dan selalu kekurangan, dan kepada merekalah Jaiz berbagi. Dia selalu membantu orang miskin yang sakit dan butuh uang untuk berobat dari hasil rampokan. Melihat orang sakit, Jaiz juga cepat memberikan pertolongan. Inilah cerita yang beredar di lingkungannya ketika kabar tewasnya Jaiz menyebar.

Mul, rekan terakhirnya dalam aksi perampokan di Kota Pontianak, sangat menghormati Jaiz dan kemurahan hatinya. “Warga kampung pasti banyak mengenai Jaiz, Halaman 7

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Jaiz semasa hidup

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Rabu, 4 Februari 2015

2

Humphrey Djemat/Wakil Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta

Mbah Moen Jadi Penggugat Intervensi, karena Ingin Selamatkan PPP dari Kehancuran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima Ketua Majelis Syariah PPPKH, Maimoen Zubair (Mbah Moen) sebagai penggugat intervensi dalam perkara partai berlambang Kabah itu.

Yang menarik, kenapa Mbah Moen mengajukan gugatan intervensi di saat perkara internal PPP antara pimpinan Romahurmuziy (hasil Muktamar Surabaya) dan Djan Faridz (hasil Muktamar Jakarta) sudah sidang beberapa kali.

Kemudian kenapa pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat sidang perkara PPP, Jumat (30/1), menerima Mbah Moen sebagai penggugat intervensi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan, sah-sah saja Mbah Moen mengajukan gugatan intervensi pada perkara ini.

“Mbah Moen kan punya kepentingan juga dalam kemaslahatan umat PPP,” tegas Humphrey Djemat kepada Rakyat Merdeka, Jumat (30/1).

dapat menuntut untuk menggabungkan diri.

Berikut wawancara selengkapnya dengan pengacara PPP pimpinan Djan Faridz itu;

+Hanya itu intinya?

-Mbah Moen kemudian meminta agar Muktamar VIII yang diselenggarakan di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal dengan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Dan meminta agar kepengurusan hasil Muktamar di Surabaya tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

+Apa lazim gugatan intervensi dilakukan di saat perkara sudah sidang berkali-kali?

-Itu boleh saja. Berdasarkan ketentuan hukum Reglement op de Rechtvordering atau RV pada pasal 279 menyebutkan, barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain

+Apa kubu Djan Faridz merasa keberatan?

-Pada prinsipnya kami tidak keberatan. Kami yakin apa yang dilakukan Mbah Moen merupakan perjuangan beliau untuk kebaikan PPP. +Apa inti gugatan intervensi Mbah Moen?

-Inti dalam gugatannya itu mengutarkan bahwa Muktamar VIII di Jakarta adalah Muktamar yang sah dan yang harus diakui dan meminta agar majelis hakim menyatakan Muktamar ke VIII di Jakarta yang diselenggarakan pada 30 Oktober2 November 2014 adalah Muktamar yang sah.

Kemudian meminta susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar di Jakarta sebagaimana dalam akta notaris merupakan kepengurusan yang sah.

-Dengan adanya gugatan intervensi yang diajukan Mbah Moen itu dapat kita lihat adanya kepedulian tinggi dari sosok tokoh yang paling disegani, baik di PPP maupun di luar PPP. Bisa kita lihat juga bahwa Mbah Moen masuk menjadi penggugat intervensi karena ingin menyelamatkan PPP dari perpecahan dan kehancuran.

Beliau juga ingin menyampaikan pesan bahwa Muktamar ke VIII di Jakarta adalah Muktamar yang sah dan telah sesuai dengan AD/RT. +Apa itu saja pesan yang Anda tangkap?

-Saya kira seperti yang saya sebutkan tadi.

Makanya ada baiknya para kader dan pengurus PPP di seluruh Indonesia untuk mengetahui pesan Mbah Moen ini yang tersirat dalam gugatan intervensinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Agar semua memahami permintaan Mbah Moen bahwa PPP harus bersatu dan hanya Muktamar VIII yang diselenggarakan di Jakarta yang sah. Sebaiknya semua pihak dan pengurus PPP hormat, tunduk dan patuh dengan apa yang dinyatakan oleh Mbah Moen.

Re-editing: Andry

+Apa yang Anda tangkap dari gugatan itu?

Sinar Borneo Agung Terancam Ditutup BLH KKR Akan Bersikap Tegas Kubu Raya-RK. Lagi-lagi, setelah berjalan selama bertahun-tahun, perusahaan Sinar Borneo Agung yang merupakan perusahaan bergerak dibidang pengedokan kapal dan pembuatan kapal yang terletak di Jalan Tanggul Laut, RT/13 RW/X, Dusun V, Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya (KKR) tidak memiliki izin lingkungan.

Entah apa penyebabnya, hingga saat ini perusahaan besar tersebut tidak mengantongi izin. Ironisnya, hingga saat ini perusahaan tersebut masih terlihat beroperasi dengan segala aktifitasnya.

Saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Andry (48), salah seorang masyarakat Tanggul Laut, Dusun V, Desa Sungai Rengas, KKR mengungkapkan, perusahaan Sinar Borneo Agung sudah lama beroperasi di wilayah tersebut. Bahkan, sudah banyak kapal yang diproduksi. Mulai dari kapal kayu hingga kapal besi dengan skala besar.

“Heran, walaupun tidak mengantongi izin lingkungan dari RT lingkungan setempat, tetapi mengapa perusahaan tersebut masih saja melakukan aktifitasnya. Tidak sedikit kapal-kapal yang telah mereka produksi. Mulai dari kapal kayu hingga kapal besi telah dibuat di perusahaan tersebut,” ujar Andry kepada Rakyat Kalbar, Selasa (3/1).

Ia mengungkapkan, jika dihitung jumlah kapal yang telah mereka produksi tidaklah sedikit jumlahlah. Terhitung dari kapal kayu berjumlah lima buah, sedangkan kapal besi dengan jumlah empat buah kapal yang bermuatan skala besar.

“Kami hitung kapal-kapal yang telah berhasil mereka produksi berjumlah sembilan buah kapal. Lima kapal kayu dan selanjutnya dua kapal besi yang bernama Kurnia 1 dan Kurnia 2 yang sudah beroperasi lama sekitar tahun 1998. Saat ini dua kapal besi juga dalam proses pembuatan,” tuturnya.

Andry menegaskan, “Seluruh masyarakat Tanggul Laut siap menjadi saksi untuk menyatakan berapa banyak kapal yang telah diproduksi perusahaan tersebut, mereka semua tau. Kapal bukan barang kecil yang bisa disembunyikan, kecuali sampan yang bisa dihanyutkan lalu hilang,” lugasnya.

Andry menambahkan, perusahaan Sinar Borneo Agung diketahui tidak mengantongi izin lingkungan.

Karena, menurutnya, dengan jelas ketua RT/13 RW/X, Dusun V, Desa Sungai Rengas tidak mengizinkan perusahaan tersebut beroperasi. Karena dinilai telah menyalahgunakan izin yang pernah dibuat sebelumnya.

“Dulu izin lingkungan telah ada.

Namun izin tersebut berisikan perusahaan itu melakukan aktifitas pengedokan kapal, namun setelah diketahui perusahaan itu membuat kapal maka penyalahgunaan itu tidak dibiarkan dan ketua RT mencabut izin lingkungan tersebut,” paparnya.

Kata Andry, sekitar awal tahun 2013, pengawas pekerja pembuatan kapal di perusahaan tersebut tewas di lokasi tempat pembuatan kapal yang disinyalir karena kecelakaan kerja.

“Pada awal tahun 2013 lalu, di mana air pasang terjadi, mereka melakukan pengelasan dan akhirnya pekerja tersebut terkena setruman akibat listrik las. Itu juga merupakan dampak di mana perusahaan tersebut mengabaikan keselamatan serta keamanan para pekerja mereka,” tuturnya.

Di lain sisi, Andry mengutarakan, bantahan yang telah diberikan oleh saudari Merry Teng pada Harian Rakyat Kalbar kemarin yang menyatakan, tidak pernah terjadi sengketa lahan pada lokasi di mana perusahaannya beroperasi, hal tersebut jelas tidak benar dan direkayasa oleh Merry Teng.

“Berapa kali polisi datang untuk memagar tanah warga yang mereka klaim miliknya tersebut, walaupun gagal karena kemarahan warga. Pernah juga pihak perusahaan yang ingin melakukan pengukuran lahan warga juga gagal, karena diusir warga. Tidak sedikit polisi yang mereka bawa, namun ketika warga menghadang, mereka tidak

bisa berbuat banyak dan kembali pulang,” ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya mengharapkan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut. Pasalnya, kata Andry, selain tidak mengantongi izin lingkungan, Sinar Borneo Agung juga tidak mempunyai etikad baik terhadap masyarakat sekitar serta tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk bekerja pada perusahaan tersebut.

“Selain tidak memiliki izin, peruAswin Fuad sahaan tersebut telah jelas menyerobot lahan masyarakat. Itu yang kita sesalkan hingga saat ini,” ulasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya, Aswin Fuad menegaskan, apabila perusahaan yang tidak mengantongi izin lingkungan. Dengan memperoleh Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) hingga April 2015 maka izin-izin yang mereka miliki akan segera dicabut.

“Setiap perusahaan wajib mengantongi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) termasuklah perusahaan Sinar Borneo Agung. Jika sampai bulan April mendatang masih ada perusahaan yang tidak mengantongi izin lingkungan tersebut maka akan dicabut izin usaha mereka,” tegas Kepala Badan Lingkungan Hidup KKR, Aswin Fuad, kemarin.

Tidak tanggung-tanggung dalam hal perizinan, Aswin juga menegaskan, walaupun perusahaan tersebut telah mengantongi berbagai macam izin, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tata Usaha (SITU) dan surat izin lainnya, namun masih tidak memiliki izin lingkungan yang tercantum di dalam DPLH tetap saja menyalahi aturan dan bisa dicabut izin usahanya.

“Jika tidak memiliki DPLH, perusahaan seperti Sinar Borneo Agung tetap menyalahi aturan. Jika sampai bulan April mendatang tidak mengurusnya maka akan dicabut izin perusahaan tersebut. Itu sudah diatur di dalam peraturan menteri,” lugasnya.

Aswin berpendapat, “Sudah lama kita menyurati seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kubu Raya untuk melengkapi izin lingkungan. Jadi tidak ada alasan perusahaan untuk tidak mengurus izin tersebut. Karena kalau mereka tidak memiliki izin lingkungan tersebut maka jelas mereka salah,” lugasnya.

Aswin mengatakan, pihaknya tidak pernah mempersulit perusahaan apapun dan bergerak di bidang apapun terkait pengurusan izin tersebut. Sepanjang ada etikad baik dari perusahaan untuk mematuhi, tentu pihaknya sangat mengapresiasi upaya tersebut.

“Izin lingkungan sangat berpengaruh untuk setiap perusahaan maka dari itu setiap perusahaan wajib untuk mengantonginya,” ucapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, pemilik perusahaan Sinar Borneo Agung, Merry Teng menegaskan, pihaknya bukanlah dari sisi yang merugikan masyarakat. Bahkan, kata Merry Teng, dirinya menilai perusahaannya malah yang telah dirugikan atas permasalahan yang terjadi selama ini.

“Kita pihak dirugikan. Kita rugi dalam segi fisik akibat teror yang banyak menghampiri dan tentunya kita rugi materi,” ujar Merry Teng.

Dirinya menambahkan, pihaknya siap dipanggil oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, Merry Teng menilai, bukan pihaknya yang merugikan masyarakat, justru pihaknya yang merasa dirugikan.

“Kita dipihak yang benar dan kita memiliki izin maka dari pihak manapun yang akan memanggil kita, tentu kita siap kapanpun,” tegasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Sidak Komisi II DPRD Kota Singkawang

Matahari Dept Stor Singkawang Grandmall Ditengarai Diskriminatif Singkawang-RK. Komisi II DPRD Kota Singkawang yang membidangi perekonomian dan keuangan melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) ke Matahari Dept Stor Singkawang Grandmall, Selasa (3/2). Sidak untuk memastikan apakah memang benar adanya pelarangan karyawan mengenakan jilbab di mal tersebut.

“Memang ada aturan manajemennya seperti itu. Kita lihat memang tidak ada karyawan Matahari ini yang mengenakan jilbab,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang, Eka Candra ditemui di sela sidak.

Terkait persoalan pelarangan karyawan berjilbab, Komisi II mengharapkan manajer anchor tenant tersebut menjelaskan kebijakan tersebut. “Cuma tadi yang bersangkutan tidak ada, sedang keluar kota. Kalau kita bicara dengan perwakilannya tentu tidak ada gunanya,” jelas Eka. Perwakilan Matahari yang ditemui Komisi II juga membenarkan tentang tidak adanya karyawan yang berjilbab. “Dalam satu dua hari ini pihak manajemen Matahari akan kita panggil, karena kita mau mengetahui kejelasan, sebenarnya di mana yang dikatakan tidak boleh itu,” tegas Eka. Kebijakan pihak manajemen yang tidak menerima karyawan berjilbab itu membuat kesal politisi PPP ini. “Kita ini negara Indonesia, bukan negara luas sana. Di Indonesia tidak ada perbedaan, mau pakai kerudung silahkan, tidak mau pakai juga silahkan. Itu hak masing-masing,” lugasnya.

Dia memastikan, hasil sidak ini akan ditindaklanjuti supaya permasalahan ini tidak lebih meluas lagi.

“Kita akan ambil tindakan, karena kita tidak mau juga permasalahan kecil seperti ini menimbulkan halhal yang tidak-tidak di Kota Singkawang,” ingatnya.

Dia mengaku, sangat menyayangkan tentang adanya pelarangan jilbab tersebut. Lantaran berdirinya Singkawang Grandmall ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Kota Singkawang. Apalagi hal ini menandakan kalau pembangunan di Kota Amoy ini luar biasa.

“Dengan adanya mall ini, Singkawang bisa disebut wilayah berkembang. Singkawang yang termasuk segi tiga emas (Singbebas) merupakan tempat persinggahan.

Jangan karena ada masalah sekecil

ini semua itu hilang dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Itu yang tidak kita mau,” paparnya.

Sementara itu, salah seorang perwakilan Matahari Dept Store yang menemani Komisi II DPRD Kota Singkawang, Ratih masih membantah kalau karyawan digerai tersebut tidak seorang pun mengenakan jilbab. “Ada yang pakai jilbab, tetapi tidak masuk, karena sipnya bukan hari ini,” kelitnya.

Terkait dengan penolakan terhadap perempuan berjilbab yang melamar sebagai karyawan Matahari itu, Ratih juga tidak bisa menjelaskan. “Ada yang tidak bisa kami jelaskan ke andaanda (wartawan, red). Karena itu aturan perusahaan. Sebenarnya itu bahasanya bukan pelarangan, saya juga sulit menyebutkannya. Nanti kalau saya bicara, salah lagi,” dalihnya.

Ratih mengaku, tidak bisa berkomentar banyak tentang persoalan itu. Menurutnya, nanti ada pihak yang berwenang dari pihak manajeman Matahari Dept Store yang akan menjelaskan persoalan tersebut.

Ketika akan keluar gerai, Ratih juga sempat menunjuk ada karyawan berjilbab hijau di Matahari. Padahal, nyata-nyata karyawan yang ditunjuknya itu bukan karyawan Matahari, tetapi salah seorang karyawan perusahaan kosmetik. Nama jelas terlihat pada tulisan perusahaan di baju perempuan berjilbab hijau tersebut.

Sebelumnya diberitakan, di balik kemegahan pembukaan

Matahari Department Store Singkawang Grandmall, meny- berjilbab waktu kerja. Padahal setahu saya tidak ada isakan perlakuan diskriminatif terhadap warga yang mendaftar undang-undang yang melarang berjilbab dalam sebagai karyawannya. Yakni, muslimah dilarang mengenakan bekerja,” ulasnya. jilbab.

Reporter: Mordiadi “Kita yang melamar di Matahari diberi dua pilihan, meRedaktur: Andry lepaskan jilbab atau silahkan pulang,” beber Yati, salah seorang pelamar Matahari Department Store ditemui di kediamannya, Jumat (30/1).

Perempuan berjilbab ini mengaku, kaget dengan pilihan tersebut. Lantaran di zaman sekarang, masih ada perusahaan yang tidak mau menerima karyawan yang mengenakan jilbab.

Tanpa berpikir panjang, Yati yang tidak mau namanya ditulis lengkap ini memilih untuk mundur sebagai calon karyawan Matahari Department Store Singkawang Grandmall.

“Masak gara-gara kerja, saya harus buka jilbab, lebih baik saya pulang,” tegasnya.

Dia mengakui, tidak menyesali pilihannya itu. Paslanya memang sudah lama berjilbab. “Masih ada pekerjaan lain kok yang menerima perempuan-perempuan berjilbab,” lugasnya.

Hal senada juga disampaikan pelamar lainnya, Lina. Dia mengaku tidak habis pikir mengapa ada perlakuan diskriminatif seperti itu. “Kita jelas heran. Kok tidak diperbolehkan

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Rabu, 4 Februari 2015

3

RSUD Soedarso Jangan Bedakan Pelayanan Umum dan BPJS Jangan Langgar UU Kesehatan Pontianak-RK. Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kantor Wilayah Provinsi Kalbar mendesak RSUD Soedrso Pontianak supaya tidak membeda-bedakan pelayanan kesehatan yang menggunakan BPJS dengan pasien umum. Pasalnya hal itu bertolak belakang dengan Undang-Undang Kesehatan, di Indonesia.

“Pasien yang menggunakan BPJS wajib mendapatkan hak-haknya dalam bentuk pelayanan kesehatan.

Jadi pasien yang terdaftar dengan umum maupun BPJS itu haknya sama dan tidak boleh dibeda-bedakan,” tegas Asisten Manager BPJS Kanwil Provinsi Kalbar, Febriyanti, Selasa (3/2).

Febriyanti menambahkan, pihaknya tetap berkomitmen, yakni dengan tetap memperjuangkan hak-hak para peserta BPJS ketika mendapatkan pelayanan buruk dari pihak rumah sakit.

“Jadi tidak ada kami melakukan pembiaran terhadap para peserta BPJS di Kalbar ini,” tutur Febriyanti.

Terkait oknum dokter RSUD Soedarso yang diduga bernama Oktaf yang melakukan pembiaran terhadap

pasien BPJS yang bernama Maimuna, sambung Febriyanti, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, kewenangan penuh dalam bentuk pelayanan berada di tangan RSUD Soedarso itu sendiri.

Meskipun demikian, pihak rumah sakit juga harus mematuhi aturan yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. “Kalau pasien habis dioperasi, kemudian tidak ada pemeriksaaan lanjutan dari oknum dokter tersebut maka hal itu telah menyalahi aturan yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan RI. Karena sepengetahuan saya, seorang tenaga medis wajib melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pasiennya setelah dilakukan operasi. Dan pemeriksaan itu pun tidak hanya cukup sekali, bahkan bertahap hingga pasien merasa keadaannya sudah sehat,” tegasnya.

Di singgung mengenai pasien BPJS golongan kelas 1. Namun mendapatkan pelayanan di kelas III di RSUD Soedarso, Febrianti mengatakan, hal itu memang biasa terjadi. Bahkan, tidak hanya di RSUD Soedarso saja, melainkan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS di wilayah Kalbar juga sering terjadi persoalan tersebut.

Sebab, bisa saja kemungkinan ruangan kelas 1 untuk peserta BPJS sedang penuh. Sementara pasien diinapkan di ruangan kelas III sambil menunggu ruangan kelas 1 kosong.

“Kalau soal ruangan, itu kami dari BPJS tidak bisa mencampuri kewenangan rumah sakit. Karena itu semua tergantung kebijakan pihak rumah sakit. Namun, yang perlu saya tekankan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit itu harus sesuai dengan golongan peserta, baik itu kelas 1, 2 dan 3 sekalipun,” lugasnya.

Secara terpisah, Zulkarnaen menyatakan, ibunya bernama Maimuna itu terkesan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dari pihak rumah sakit maupun tenaga dokter spesialis yang menangani kesehatan ibunya.

Karena itu, sambung dia, sejak paska operasi tulang belakang yang dilakukan oleh dokter yang bernama Oktaf di RSUD Soedarso. Dokter Oktaf itu pun hanya melakukan pemeriksaan terhadap pasien sebanyak tiga kali.

“Jadi habis paska operasi hanya tiga kali saja ibu saya diperiksa. Kemudian memasuki hari ke sembilan dirawat di RSUD Soedarso, dokter itu pun menyarankan ibu saya pulang ke rumah. Dengan catatan ibu saya dirawat jalan,” paparnya.

Mendapat saran tersebut, dirinya lantas membawa ibunya pulang ke rumah. Bahkan, dokter berjanji kepada ibunya untuk selalu melakukan

Ilustrasi Pasien

pemeriksaan terkait kondisi pasien.

Meskipun pasien statusnya rawat jalan.

“Janji dokter Oktaf itu untuk memeriksa ibu saya hanya tinggal janji saja. Karena, ibu saya tidak dilakukan pemeriksaan sama sekali sejak berstatus rawat jalan. Bahkan, saya telepon berkali-kali kepada dokter Oktaf itu pun tidak dijawabnya.

Sementara kebutuhan obat-obatan untuk ibu saya sudah habis. Saya tidak tahu apakah masih menggunakan obat yang lama ini atau ada resep obat baru lagi untuk ibu saya.

Karena, yang mengetahui secara dunia kesehatan itu adalah dokter, saya bingung,” sesalnya.

Tingkatkan Terus Kesadaran Wajib Pajak Pontianak-RK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar menilai, hingga saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah cukup tinggi. Meski demikian, masyarakat masih perlu terus diingatkan untuk membayar kewajibannya tersebut. ‘’Memang banyak yang taat dan patuh membayar pajak kendaraannya secara tepat pada waktunya. Namun, masih ada juga ditemukan yang lalai membayar pajak,’’ ucap Kepala Bidang (Kabid) Pajak Selaku Tim Penyuluhan Dispenda Provinsi Kalbar, Joshua Makarius, Selasa (3/2).

Menurutnya, ketika dilakukan operasional penagihan atau razia, pemilik kendaraan baru sibuk datang ke Kantor Samsat untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat pajak.

“Sebenarnya masyarakat sudah paham dan mengerti. Namun saat terjaring operasi atau razia mereka beralasan mengaku lupa dan tidak sempat datang mengurus ke kantor. Ada lagi yang mengaku tidak tahu pajaknya sudah habis jatuh tempo. Mereka mengira dengan STNK dan plat nopol selama 5 tahun, pajaknya sudah lunas,” paparnya.

Padahal, menurut Joshua, sudah sering dijelaskan sekaligus diingatkan bahwa membayar pajak kendaraan dilakukan setiap tahun.

Sesuai tanggal jatuh tempo bersamaan dengan membayar asuransi jasa raharja. Yaitu, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan STNK-nya disahkan setiap tahun setelah melunasi kewajiban tersebut.

Sementara itu, terkait dengan seringnya masyarakat yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak, sambung dia, kemungkinan besar pemilik kendaraan ketika membeli semua diurus oleh dealer atau pihak jasa lainnya.

Kemudian mereka juga kurang teliti terhadap administrasi kendaraan mereka dan hanya melihat STNK tetapi masa berlaku lunas pajak kurang diperhatikan.

“Untuk itu, saya mengingatkan dan memastikan kelengkapan administrasi kendaraan, yaitu STNK berlaku 5 tahun membayar pajak dan SWDKLLJ dengan pengesahan STNK setiap tahun sesuai masa berlaku jatuh tempo,” ujarnya.

Dalam upaya mendongkrak peningkatan PAD, Dispenda Provinsi Kalbar terus melakukan berbagai terobosan. Yakni, dengan inovasi dan kerja keras, baik teknis, pelayanan maupun operasional.

“Dari sisi teknis adalah melengkapi sarana dan prasarana termasuk pemanfaatan informasi teknologi (IT). Sementara pelayanan yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan serta kedekatan dengan menyediakan kantor-kantor pelayanan SAMSAT kabupaten/kota serta melalui gerai Samsat di kecamatan yang ada pada Kantor Cabang Pembantu Bank Kalbar, Samsat Keliling dan Samsat Corner,” paparnya.

Joshua mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan terus menggalakan peningkatan operasional melalui penyuluhan, penagihan dan razia di lapangan.

“Terobosan inovasi yang dilakukan akan

selalu dievaluasi melalui koordinasi untuk dikembangkan serta ditingkatkan dengan mencari bentuk baru dalam mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah,” ulasnya.

Menurutnya, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dengan melakukan penyuluhan melalui media cetak maupun elektronik. Kemudian dikembangkan pula melalui penyebaran brosur, leaflet, pemasangan spanduk, baleho serta menggelar dialog tatap muka dengan masyarakat serta melakukan operasi simpatik.

“Dalam melaksanakan penyuluhan ini melibatkan instansi terkait baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda/mahasiswa serta tim penggerak PKK,” timpalnya.

Dirinya berpendapat, bagi wajib pajak untuk saat ini sudah tidak sulit lagi untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan mereka. Karena, Kantor Samsat sudah tersedia di kecamatan terdekat, termasuk layanan Samsat Keliling.

“Bagi masyarakat yang taat dan patuh membayar pajak tepat waktu, Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dispenda akan memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih. Yaitu, rewards berupa hadiah setiap tahunnya dalam bentuk 5 unit sepeda motor yang ditambah dengan hadiah menarik lainnya,” papar Joshua.

Karena jumlah wajib pajak cukup besar, sambung Joshua, hadiah ini dilakukan melalui undian secara terbuka di hadapan notaris, kepolisian, dinas sosial serta para pejabat dan masyarakat. (Adx)

Merasa kebingungan, Zulkarnaen kembali membawa ibunya untuk di rawat di RSUD Soedarso lagi. Karena, rasa ngilu di bagian tulang belakang ibunya itu kembali datang. Bahkan, ibunya merintih-rintih menahan rasa ngilu dan sakit paska menjalankan operasi tulang belakang.

“Tadi sudah diperiksa oleh dokter Oktaf. Hasilnya, dokter hanya memberikan obat dan kondisi pasien secara medis tidak apa-apa sih kata dokter itu,” tutur Zulkarnaen.

Selasa, (3/2) sekitar pukul 19.00 WIB, Harian Rakyat Kalbar mendapat telepon dari Zulkarnaen yang mengaku bahwa ibunya saat ini sudah dipindahkan dari ruangan K ke

ruangan Arwana. Ruangan K merupakan ruangan kelas III bagi pasien yang menggunakan BPJS. Sementara ruangan Arwana merupakan ruangan kelas 1 untuk pengguna BPJS. Sebelumnya, kata Zulkarnaen, paska operasi beberapa waktu lalu, ibunya dirawat di ruangan K selama 9 hari. Dengan alasan ruangan kelas 1 penuh. “Tidak jadi masalah ibu saya ditaruh di ruangan kelas 3 yang penting dokter harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada ibu saya. Jangan dibiarkan seperti kemarin-kemarin,” harapnya.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Walikota: Pelayanan Perizinan Hanya Empat Hari Saja Pontianak-RK. Janji Walikota Pontianak, Sutarmidji untuk mempermudah para pengusaha dalam memperoleh perizinan kini sudah diwujudkan. Sebelumnya perizinan dapat diperoleh 14 hari dari proses pengajuan. Namun saat ini hanya 4 hari saja jika seluruh persyaratan sudah lengkap.

Walikota Pontianak, Sutarmidji menegaskan, izin tersebut di bawah naungan BP2T. Dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalamnya.

“Masalah perizinan ini seluruhnya harus ada di bawah BP2T. Nanti SKPD-SKPD terkait ada menempatkan anggotanya di sana. Tujuannya untuk mempercepat proses perizinan,” ujar Sutarmidji, Selasa (3/2).

Walikota Sutarmidji yang akrab disapa Midji ini menjelaskan, pihaknya sudah mempertegas para petugas yang ada kaitannya dengan perizinan bahwa dalam pelaksanaannya mereka bertugas di kantor BP2T agar masyarakat yang mengajukan izin dapat melakukannya secara sentral atau tidak lagi pergi ke mana-mana.

Perkembangan Kota Pontianak yang begitu pesat, sambung Sutarmidji, tentu tidak terlepas dari peranan penting developer dalam membangun Kota Pontianak sehingga menjadi seperti

saat sekarang. Dirinya menegaskan, perkataan untuk mempermudah pelayanan tidak hanya bagi usaha lain, developer juga menjadi targetnya. Pasalnya dirinya menilai, Kota Pontianak banyak dipadati perumahan-perumahan.

“Saya minta untuk developer yang akan membangun perumahan, mereka menyerahkan seluruh persyaratan dengan lengkap. Kalau lengkap 4 hari selesai,” ucap Sutarmidji.

Walikota menambahkan, secara khusus disebutkan terkait perizinan hotel tidaklah demikian. Lantaran dalam mengeluarkan izin tersebut menempuh banyak pertimbangan dan kajian-kajian terlebih dahulu. Mulai dari lingkungan dan lain sebagainya.

Hal ini dinyatakan Sutarmidji karena dalam memperoleh perizinan bukannya dipersulit, namun harus ada pertimbangan terlebih dahulu. “Kalau untuk hotel atau apa, itu memang perlu kajian-kajian terlebih dahulu,” lugasnya.

Minji mengimbau, bagi masyarakat atau pelaku usaha yang hendak mengajukan perizianan harus sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Tidak terbuai bujuk rayu atas ulah oknum/calo yang memanfaatkan kondisi ini untuk meraup keuntungan dari perizinan tersebut. (agn)

Dokumen Usaha Sarang Walet Akan Ditertibkan Pemkot Pontianak Hindari Percaloan

Ilustrasi Sarang Burung Walet

Pontianak-RK. Pemerintah Kota Pontianak akan menertibkan regulasi usaha sarang burung walet supaya lebih tertib administrasi. Hal itu ber-

tujuan mempermudah pelaku usaha dalam menjual hasil walet mereka hingga ke luar negeri. Pasalnya sejauh ini mereka beroperasi secara

illegal, bahkan sering ditipu karena tidak memiliki dokumen penjualan lengkap.

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak, Hidayati melalui Kepala Seksi (Kasi) Kehutanan, Wandi Wijaya menyatakan, masalah perizianan usaha sarang burung walet tetap melalui Badan Pusat Pelayanan Perizianan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak. Namun masalah produksinya (sarang walet, red) tetap melalui pihaknya yang mengontrol di lapangan terkait akan penjualan sarang tersebut.

“Kalau untuk sarang walet itu kita mengarah ke produknya (sarang, red), perizinan gudang dari BP2T. Selama ini kalau mereka mengirim ke luar negeri belum ada dokumen, sedangkan kita sudah menetapkan pajak sarang burung walet,” ujar Wandi Wijaya, Selasa (3/2).

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Menurutnya, penertiban ini bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pelaku usaha sarang walet.

Pasalnya sejauh ini banyak keluhan dari pelaku usaha dalam menjual barang tersebut, karena tidak memiliki dokumen resmi, bahkan tak jarang harus melalui calo yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian yang cukup besar.

“Pelayanan yang kita berikan dengan pajak yang kita setorkan selama ini belum maksimal. Karena mereka sudah setor dalam rangka membantu menerbitkan dokumen angkutan sarang burung walet. Jadi produk mereka legal dan bisa berusaha dengan tenang,” paparnya.

Wandi menambahkan, untuk memperoleh perizinan tersebut, pelaku usaha yang mengajukan harus disertai dengan bukti setor pajak yang sudah dibayarkan ke dinas ter-

kait. Sehingga pihaknya dapat mengeluarkan dokumen untuk penjualan sarang tersebut, yang mana sebelum menjual, pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu ke lapangan.

“Prinsipnya untuk mendapatkan dokumen itu, mereka setor dulu pajaknya. Bukti setornya dibawa ke dinas kami untuk kita bantu. Kemudian kita cek ke lapangan berapa yang mau dikirim lalu kita terbitkan dokumennya,” ulasnya.

Sejauh pantauan di lapangan, sambung dia, menjalankan usaha sarang burung walet karena tidak memiliki dokumen sehingga penjualannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal seperti ini dinilai merugikan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam segi pajak yang tidak disetorkan.

“Selama ini kita lihat mereka menjual diam-diam. Akhirnya mereka

banyak menerima pungli di luar. Hal seperti inilah yang akan kita bantu produsen para usaha sarang walet agar dapat berusaha dengan tenang,” ucapnya.

Wandi mengimbau, bagi masyarakat khususnya pelaku usaha yang satu ini agar lebih tertib administrasi.

Karena kalau sudah tertib pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman, termasuk jika hendak memasarkan tanpa harus melalui perantara/calo yang kemungkinan banyak sekali.

Lantaran dekat dengan unsur saling merugikan antara satu dengan lainnya.

“Kita minta untuk tertib administrasi. Demi ketenangan berusaha, pengiriman sarang burung walet yang hasil dari budidaya Kota Pontianak, kita minta mereka menggunakan dokumen,” harapnya. (agn)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Rabu, 4 Februari 2015

4

Pedagang Buah Singkawang Masih Jual Apel Gala Singkawang-RK. Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) menarik apel Granny Smith dan Gala dari pasaran. Pemerintah RI juga mencabut izin impor apel yang mengandung Listeria Monocytogene, bakteri berbahaya. Tetapi, pedagang buah di Kota Singkawang masih menjualnya.

“Di Jalan Soedarso, kami menemukan pedagang yang masih menjual apel Gala asal Amerika Serikat,” beber Kepala Seksi (Kasi) Bina Pasar dan Distribusi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Singkawang, Helmi Aswandi di sela Inspeksi Mendadak (sidak) pedagang buah, Selasa (3/2).

Atas temuan tersebut, Disperindagkop langsung mendesak pedagang buah tersebut supaya tidak lagi menjual salah satu jenis apel impor yang mengandung bakteri berbahaya tersebut.

“Tadi kami lihat masih ada dua kotak. Jadi kami minta jangan dijual kembali, kalau masih dijual terpaksa kami

VALAS

Selasa, 3 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,927.20 14,416.23 3,501.24 3,383.75 9,416.04 12,706.00

9,821.21 14,269.49 3,463.66 3,349.31 9,315.07 12,580.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

sita,” tegas Helmi.

Setelah berhasil menemukan pedagang buah yang menjual salah satu jenis apel yang dilarang itu, Disperindagkop melanjutkan sidak ke pedagang buah di Jalan GM Situt, bahkan hingga ke Hypermart Singkawang Grandmall.

“Tetapi di dua tempat ini tidak kami temukan apel impor dari AS yang dilarang beredar itu,” paparnya.

Dia menjelaskan, sidak yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Singkawang ini merupakan kegiatan rutin dan dilakukan secara berkelanjutan.

“Ini rutin kami lakukan. Nanti kami akan periksa lagi pedagang-pedagang buah. Apakah masih menjual buah yang dilarang beredar atau tidak,” timpalnya.

Selain menyisir para pedagang buah, petugas Disperindagkop dan Dinas Kesehatan Kota Singkawang juga sekonyong-konyong muncul di beberapa pusat perbelanjaan atau toko. Dalam kesempatan tersebut ditemukan cemilan dodol yang diduga mengandung rhodamin, zat

yang sangat dilarang.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan (Yankes), Dinas Kesehatan Kota Singkawang, Joko Suratniarto mengatakan, cemilan dodol itu ditemukan di salah satu tokoh manisan di Jalan GM Situt.

“Sampel ini akan kita periksa kembali. Apakah memang mengandung rhodamin atau tidak, karena sebelumnya pernah kita periksa di laboratorium dan terbukti mengandung rhodamin, lalu kita ingatkan pedagang agar tidak menjual kembali, sekarang muncul lagi,” sesal Joko.

Dia menjelaskan, rhodamin tersebut merupakan pewarna berbahaya bila dikonsumsi. Zat ini digunakan sebagai pewarna pakaian. “Warna cemilannya pink cerah sekali sehingga kita duga ada rhodamin tetapi kita uji lab dulu untuk memastikannya,” lugasnya.

Reporter: Mordiadi Redaktur: Andry

Sidak buah apel. MORDIADI

Pasien BPJS Keluhkan Obat-obatan Nyaris Tak Pernah Ada di Apotek Soedarso BPJS Kesehatan Kalbar: Itu Bukan Urusan Kami Pontianak-RK. Tak sedikit pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso Pontianak, yang terdaftar sebagai pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengeluh.

Salah satu keluhan yang paling santer, yakni apotek di RSUD Soedarso Pontianak tidak pernah memiliki obat yang hendak ditebus oleh pasien BPJS Kesehatan. Keluhan tersebut kerap terdengar sejak beberapa tahun terakhir.

Ironisnya, BPJS Kesehatan Provinsi Kalbar dan RSUD Soedarso Pontianak belum bisa menyelesaikan ketimpangan persoalan sulitnya pasien BPJS untuk memperoleh obat tersebut. Padahal, dua instansi tersebut telah melakukan koordinasi terkait masalah ini.

“Kita sudah pernah berkoordinasi dengan RSUD Soedarso mengenai kepentingan kami. Untuk masalah ini, saya rasa manajemen RSUD Soedarso yang bisa menjawabnya,” elak Asisten Manajer BPJS Kesehatan, Febriyanti Selasa (3/2).

Febriyanti menjabarkan, BPJS Kesehatan Provinsi Kalbar hanya mengikuti aturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Paket layanan premi dan jenis obat-obatan sudah diatur oleh Menteri Kesehatan (Menkes).

Ilustrasi/Ist

“Mengenai ketersediaan obat-obatan ada atau tidak, yang berwenang menjawab adalah RSUD Soedarso.

BPJS Kesehatan hanya membayar pemakaian obat dan perawatan inap secara paket. Kita menjalankan amanah Undang-undang saja,” ucapnya.

Lantas, apakah BPJS Kesehatan Provinsi Kalbar bersedia mempertanyakan kepada pihak RSUD Soedarso serta mau

memperjuangkan hak-hak para pengguna alias pasien BPJS? Febriyanti menjawab, “Tentu kita akan memperjuangkan hak-hak pengguna premi. Masalah ini tidak terjadi di RSUD Soedarso saja. Di beberapa tempat di Indonesia juga sering terjadi. Lebih rincinya ini urusan manajemen RSUD Soedarso,” tegasnya.

Febriyanti mengaku, pihaknya tidak pernah berunding dengan RSUD Soedarso guna membahas mengapa apotek di rumah sakit tidak mempunyai obat setiap pengguna BPJS yang mau menebus obat.

“Kerja kita tidak berunding. Cuma mengantisipasi masalah saja. Sebab permasalahan banyak, bukan di RSUD Seodarso saja,” paparnya.

Febriyanti berpandangan, RSUD Soedarso tentu memiliki masalah tersendiri terkait permasalahan tersebut.

“Mereka sebagai pelaksana pasti ada kendala di sistem dan sebagainya. Semuanya saling terkait,” ujarnya tanpa penjelasan rinci.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan Sudah benar tindakan aparat penegak hukum Indonesia masa kini telah bisa mengeksekusi mati para cukong dan pengedar narkoba di negeri ini.

Harusnya dibakar hidup-hidup tanpa kecuali, termasuk para koruptor, ilegal logging/perambah taman nasional/cagar alam/HL, ilegal fishing, ilegal mining/ PETI, kejahatan politik dan para gembong KKN di negeri ini sampai ke akar-akarnya tanpa kecuali.

Karena para pelaku kejahatan spektakuler tersebut telah memporak porandakan negara kita, serta menghancurkan generasi penerus bangsa terstruktur dan sistematis secara berkepanjangan seakan tak pernah berakhir.

Perlu diingat, eksekusi mati jangan tebang pilih, harga BBM turun, tapi harga sembako naik. Maju terus! Yang baik dan yang benar adalah yang baru lahir dan yang sudah mati. Selain daripada itu adalah pengkhianat!, termasuklah diri aku sendiri. Ibrahim Myh. 081288673500 18-1-2015

18.24

KPK dan Polri apa yang kau cari, sehingga menggemparkan rakyat yang sedang tidur. Nek wan sudahlah jangan mengadu domba. Aku tahu bro, engkau kan eks ajudanku. Lebih baik naik ring tinju. AS vs BG . BW vs BH dan wasitnya komeng, terlalu, 085348090038 24 -1-2015

14.39

Sms Warga Pelayanan Prima Selamat Ulang Tahun ke-58 Pemprov Kalbar. Mari satu hati menjaga bumi dan beri pelayanan prima ke masyarakat Indonesia.

085245147046 31-1-2015

01.17

Nyalakan Lampu Tolong lampu jalan di Hotel Kapuas Palace, waduk dan lampu merah mau ke Jalan Gajamada nyalaiin. Jangan bilang hemat, rawan jambret, kecelakaan dan lain-lain. Jalur Senin-Jumat ada sekolah Mazmur, masyarakat dan ada gereja, masjid dan lain-lain. PLN, Satpol PP ama Kapolda kerjasamannya jangan ada acara ama kejadian baru sibuk, terimakasih.

085822322431 2-2-2015

18.09

Air mancur Air mancur di Taman Pasar di Jalan GM Taufik Mempawah harap dioperasikan mulai jam 6:00 sampai 22:00 saja. Tak perlu operasional 24 jam karena pemborosan listrik, mubazir, dan mesin bisa cepat rusak karena kerja nonstop, terimakasih.

089655730055 2-2-2015

21.37

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Ini Solusi Priyo Budi Selamatkan Golkar

Prio Budi Santoso

Jakarta-RK. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, Priyo Budi Santoso menyatakan kekhawatirannya terhadap perpecahan yang nyata di tubuh partai berlambang beringin itu.

Bila tidak segera menempuh langkah kongkrit untuk menyelesaian dualisme kepengurusan DPP, partai era Orde Baru itu bisa saja terbelah. Menurutnya, hanya ada dua solusi cepat yang bisa ditempuh dua kepengurusan DPP. Pertama, melakukan merger kepengurusan.

Kedua, menyelenggarakan Munas ulang bersama. Saat ini, Golkar memang terbelah menjadi kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

“Solusinya sebenarnya mudah, kedua ketum mengalah salah satu terus gabung. Atau melakukan islah, Munas bersama. Kalau tidak saya khawatir Golkar akan terbelah,” kata Priyo di Jakarta, Rabu (3/2).

Selaku pengurus DPP Partai Golkar, Priyo menyambut baik putusan PN Pusat yang menolak materi gugatan yang diajukan kubu Agung Laksono. Keputusan ini, sambung Priyo, harus diterima kedua belah pihak.

“Itulah yang memungkinkan dilakukan Paartai Golkar. Saya termasuk mengajak. Seluruh jajaran Golkar seluruh Indonesia akan gelar Pilkada, maka segera dicari solusi. Semakin lama yang menjadi korban adalah Golkar di daerah dalam tahapan Pilkada,” jelasnya. (jpnn)

Rabu, 4 Februari 2015

5

Curiga Tanda Tangan Hak Interpelasi Disalahgunakan

Pilkada, DPR Sepakat KPUD Jadi Penyelenggara Sementara Jakarta-RK. Komisi II DPR sepakat menunjuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015. Hanya saja, tugas KPUD sebagai penyelenggara Pilkada bersifat ad hoc alias sementara.

Langkah DPR menunjuk KPUD sebagai penyelenggara sementara Pilkada serentak 2015 itu merupakan solusi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pilkada bukan rezim pemilihan umum (Pemilu). Rencananya, ketentuan itu akan segera diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai penyempurnaan atas ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman menyebutkan, awalnya ada sejumlah usulan agar pemerintah membentuk badan atau lembaga khusus sebagai penyelenggara Pilkada. Namun, opsi itu dikesampingkan mengingat rentang waktu persiapan Pilkada serentak semakin sempit.

“Kita putuskan KPUD yang bersifat sementara sebagai penyelenggara Pilkada. Kalau tidak seperti itu, Pilkada (serentak 2015) batal,” kata Rambe usai Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di DPR, Senin (2/2).

Politikus Golkar ini tidak menepis bahwa sebenarnya DPR bersama pemerintah bisa saja membentuk badan atau lembaga khusus yang bersifat ad hoc ataupun permanen untuk penyelenggara Pilkada. Namun, fraksi-fraksi keberatan karena akan memakan waktu lebih lama.

Rambe pun memastikan penunjukan KPUD sebagai lembaga ad hoc tidak melanggar konstitusi. Sebab, putusan MK dapat ditafsirkan sebagai amanat kepada pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah untuk mengatur atau menunjuk penyelenggara Pilkada selain KPU. “Jadi nantinya KPU (pusat) sifatnya hanya sebagai koordinasi, sementara penyelenggaranya KPUD yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah (pemda),” kata dia.

Rambe menambahkan, keputusan itu akan segera dibahas oleh Komisi II DPR dengan jajaran KPU. Terutama untuk menyusun peraturan KPU (PKPU) tentang KPUD ad hoc sebagai penyelenggara Pilkada serentak.

Sementara itu soal penyelesaian sengketa Pilkada masih akan dibahas dalam pertemuan dengan Mahkamah Agung (MA). Sebab, MK telah memutuskan tidak lagi menangani sengketa Pilkada. (jpnn)

Rakyat Kalbar

AM Fatwa JPNN

Jakarta-RK. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AM Fatwa mempertanyakan hasil pengumpulan tanda tangan anggota DPR RI yang semula ditujukan untuk menyampaikan hak interpelasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan di awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Saat itu sudah terkumpul sekitar 300 lebih tanda tangan anggota DPR yang ingin mengajukan hak interpelasi soal kenaikan harga BBM. Sekarang kemana tanda tangan itu,” kata AM Fatwa, di Gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (3/2).

Akibat tidak digunakannya hak interpelasi anggota DPR tersebut lanjut senator

dari DKI Jakarta itu, saat ini pemerintah menyerahkan sepenuhnya harga BBM dalam negeri kepada mekanisme pasar global.

“Saya curiga, jangan-jangan dukungan tanda tangan anggota DPR untuk interpelasi itu dipakai sebagai alat transaksional antara partai berkuasa dengan penyeimbang. Bagi-bagi kekuasaan,” tegas mantan Wakil Ketua MPR itu.

Kecurigaan tersebut menurut dia, cukup beralasan karena DPR yang diisi oleh fraksi-fraksi partai politik punya karakter transaksional.

“Padahal hak interpelasi tersebut sangat penting untuk diwujudkan paling tidak untuk mempertanyakan kemana saja larinya anggaran subsidi BBM yang

sudah dipatok dalam APBN. Rakyat berhak mengetahui itu karena hal itu terkait langsung dengan kepentingannya,” pungkas AM Fatwa.

Hak Bertanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mengajukan hak bertanya anggota DPD RI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap bahan bakar minyak (BBM) dan energi dalam negeri.

Hak bertanya itu menurut inisiatornya AM Fatwa, ditandatangani oleh 53 anggota DPD. “Secara resmi, pada 28 Januari 2015 lalu, DPD RI telah menyampaikan surat hak bertanya kepada Presiden RI mengenai kebijakan pemerintah terhadap BBM dan energi,” kata AM Fatwa, di

Gedung DPD, Senayan Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut senator asal DKI Jakarta ini, hak bertanya DPD kepada Presiden RI merupakan yang paling mendasar dan bisa dilakukan sewaktu-waktu sepanjang masalahnya dinilai strategis dan berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

“Pemerintah sudah menaikkan harga BBM dan kembali menurunkannya, tapi harga bahan pokok tetap tak terkendali sehingga rakyat yang jadi korban,” ujar AM Fatwa.

Untuk mendengar jawaban Presiden RI nantinya, DPD lanjut Fatwa, mengusulkan agar dilangsungkan pada 18 Februari 2015, di hadapan Sidang Paripurna ke-9 DPD RI,” jelasnya. (jpnn)

KPU Tunda Pengesahan Aturan Pelaksanaan Pilkada Jakarta-RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih menunda mengesahkan seluruh rancangan Peraturan KPU sebagai acuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang akan digelar akhir 2015 mendatang.

Penundaan terpaksa dilakukan karena hingga kini DPR belum mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang telah disetujui DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

“Kami memang menunda penetapan Peraturan KPU, tetapi kami tetap mengerjakan draf peraturan lainnya, karena masih ada empat draf lain yang memang belum selesai. Jadi memang belum dimulai tahapannya (Pilkada 2015,red) “ ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Senin (2/2).

Menurut Husni, pihaknya akan kembali berkomunikasi dengan DPR setelah revisi UU dirampungkan.

“Nanti kami komunikasi lagi dengan pihak DPR, karena mereka sudah buat pen-

Ketua KPU Husni Kamil Manik. JPNN

jadwalan kapan batas akhir penetapan revisi UU ini, yaitu 18 Februari. Jadi kalau pada tanggal tersebut, ya belum begitu terlambat.

Karena itu kami tetap berharap revisi dapat selesai 18 Februari nanti,” katanya.

Untuk menunjang pelaksanaan pilkada, KPU sedikitnya harus merampungkan sepuluh PKPU, sebagai pedoman pelak-

saanaan pilkada serentak. Ke sepuluh peraturan tersebut masing-masing PKPU Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Pilkada.

Lalu PKPU Pedoman Teknis Kampanye Pilkada, Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pilkada, Pedoman Penyusunan

Tatakerja KPU provinsi, kabupaten-kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada, serta PKPU Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada.

PKPU lainnya, mengenai pedoman tatacara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Pilkada oleh PPK, PPS dan KPPS, pedoman pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada, pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada, pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pilkada, serta pedoman teknis pencalonan Pilkada.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo diberitakan telah menandatangani dua undang-undang dari Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

“Presiden telah menandatangani Undang-Undang tentang Pilkada dan Pemerintahan Daerah. Yaitu UU Nomor 1 dan Nomor 2,” ujar Menteri Sekretariat Negara, Pratikno di Jakarta, Senin. (jpnn)

Iklan Baris & Paket Murah BURSA IKLAN BARIS Harian

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN :

HUB: BANG ABU

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

EKO SERVICE

SEDOT WC

(0561)768677

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

7089235 (0561) 768677 HUBUNGI:

HUB TELP.

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Di KORAN & WEBSITE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Rabu, 4 Februari 2015

Saat Terbang Kokpit Terkunci,

Pilot Tak Bisa Masuk

DELTA Airlines yang membawa 168 penumpang dari Minneapolis menuju Las Vegas, Amerika Serikat, ini benarbenar konyol.

Kopilot terpaksa mendarat darurat karena pilot yang sebelumnya ke toilet tak bisa masuk ke kokpit yang terkunci.

Awalnya penumpang terbengong-bengong lantaran melihat pilot yang tiba-tiba berada di kabin. Situasi aneh itu kian tegang begitu si pilot mengaku tak bisa

masuk lagi ke kokpit.

Nasib mereka pun akhirnya berada di tangan kopilot. ”Ini cukup gila. Tapi cukup menarik,” kata Curry Russel, salah seorang penumpang yang sempat memvideokan pilot yang berada di tengah-tengah penumpang tersebut.

Kopilot akhirnya memutuskan menghubungi Bandara McCarran untuk mendarat darurat. Saat pesawat mendarat dengan mulus, para penumpang pun bertepuk tangan. (jpnn) Ilustrasi: Wahyu Kokang/Jawa Pos

6

Balas Dendam Sendirian, Bantai 7 Anggota ISIS KEKEJAMAN kelompok Islamic State (IS) di Irak dan Syria membuat seorang ayah bernama Basil Ramadan meradang. Kemarahan Basil memuncak karena putranya yang masih remaja, Ahmad Ramadan dieksekusi oleh kelompok radikal yang dikenal dengan sebutan ISIS itu.

Ahmad bersama 7 orang lainnya dieksekusi beberapa pekan lalu. Basil pun merasa perlu menuntut balas atas kematian putranya di tangan ISIS. Minggu pagi (1/2), Basil yang sudah berusia 60 tahun dilaporkan menenteng senjata AK-47 dan menembaki anggota ISIS di pos pemeriksaan di kota Tikrit, Irak. Basil ternyata mampu membantai hingga tewas 7 anggota ISIS. Namun aksi berani Basil harus berakhir setelah pasukan ISIS menembaknya di bagian kepala.(mirror/

Berani Seperti Bambang? Hebat!

Jakarta-RK. Pujian bertebaran atas sikap kesatria yang ditunjukkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, kemarin. BW, karib Bambang disapa, memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa meski beredar kabar dia akan langsung ditahan.

Sikap tersebut jelas bertolak belakang dengan yang diperlihatkan Komjen Budi Gunawan (BG). Selain mangkir dari panggilan KPK, juga untuk diperiksa sebagai tersangka, BG pun menolak mundur sebagai calon Kapolri. Sementara, BW sudah mengajukan pengunduran diri.

Plok Plok Plok

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai sikap BG merupakan tindakan melawan hukum. “Jadi sangat terang bagi publik, Bambang Widjianto lebih negarawan dibanding Budi Gunawan. Menurut saya, BG sama sekali tidak menghormati instruksi Presiden Joko Widodo agar kedua pihak menghormati proses hukum,” katanya, kepada JPNN, Selasa (3/2).

Menurut pegiat antikorupsi yang juga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini, fakta-fakta yang terpampang sebena-

rnya sudah sangat terang. Karena itu tinggal menunggu sikap berani Presiden Jokowi untuk segera mengambil kebijakan. ”Saya mendesak agar Presiden segera bersikap tegas sebelum akumulasi kekecewaan publik semakin membesar terhadap Joko Widodo,” katanya.

Senada, peneliti politik IndoStrategi, Pangi Syarwi Chaniago menyebut, BW lebih mempunyai sikap kesatria dibandingkan dengan BG. “Saya melihat pimpinan KPK yaitu BW lebih gentlemen dibandingkan BG,” kata Pangi kepada JPNN.

Pangi menyebut, langkah kesatria BW sebagai kemenangan KPK. ”Piala integritas masih dipegang KPK,” tandasnya.

Hal itu diamini rohaniawan Romo Benny Susetyo. Menurutnya, masyarakat sangat berharap bahwa para penegak hukum memiliki jiwa kesatria. Aparat penegak hukum harus patuh pada proses hukum yang berlaku, tidak terkecuali juga BG. ”Siapapun penegak hukum harus patuh pada hukum. Jadi, tunjukkan jiwa kesatria. Jiwa kesatria itu penting karena dengan itu komitmen hukum dapat ditegakkan,” kata Romo

Benny dalam diskusi ’100 Hari Jokowi-Mas Joko Berani Nggak?’ di Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta.

Romo Benny mengatakan, apa yang dilakukan BW merupakan sikap sepatutnya seorang penegak hukum. ”Kalau penegak hukum ya pakai jiwa penegak hukum. Publik akan menilai sikap konsistensi apakah patuh pada hukum atau tidak,” jelas Romo Benny yang juga Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute.

Re-editing: Mohamad iQbaL

.......................................................................................................................................... ...............................................................................................................dari halaman 1

yang hendak mengantar kepergian Bambang Widjojanto memenuhi undangan dari Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka.

Kemeja hitam yang mereka kenakan merupakan bentuk duka atas matinya pemberantasan korupsi dan dukungan kepada BW, panggilan akrab Bambang. Ketika BW yang juga mengenakan pakaian berwarna senada dengan kolega-koleganya menuju lobi kantor KPK pada jam 11 lewat 10, para pegawai tersebut langsung bertepuk tangan.

Plok plok plok.

Ada pula yang menyalaminya. ”Pak semangat pak,” ujar salah seorang pegawai KPK, di lobi KPK, Jakarta, Selasa (3/2).

BW dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Santer beredar kabar sejak malam sebelumnya, usai diperiksa BW akan ditahan polisi lagi.

Pantauan JPNN, BW didampingi pimpinan KPK lainnya. Lengkap. Ada Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Sebelum berangkat ke Bareskrim, BW sempat memberikan pernyataan. Dia mengaku memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri sebagai bentuk taat hukum yang dilakukan oleh pimpinan penegak hukum. ”Saya sebagai salah satu pimpinan penegak hukum harus datang menunjukkan kelas untuk taat hukum,” kata BW. Dia mengaku siap menghadapi risiko terberat. Yaitu mati. Dia percaya Tuhan akan menjaganya.

”Kalau toh akibat terberat adalah saya harus meninggalkan jasad saya, akan saya ambil. Tapi saya percaya Allah di pihak orang yang benar,” ujar BW. Pria kelahiran Jakarta itu pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan. “Saya pergi untuk pulang, saya bertugas untuk menjalankan mandat pimpinan KPK. Saya tahu kehadiran teman-teman bentuk keprihatinan dan saya sangat mengapresiasi itu,” tandas BW. Sang Ketua, Abraham Samad, yang dianalogikan sudah babak belur dihajar kanankiri atas-bawah menyebut kriminalisasi yang didapatkan para pimpinan komisi antikorupsi adalah jalan yang harus ditempuh dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Ini adalah risiko perjalanan panjang pemberantasan korupsi di negara ini,” kata dia.

Seperti diketahui, semua pimpinan KPK sudah dilaporkan ke Bareskrim. Namun, baru BW yang berstatus tersangka. Samad menegaskan kondisi yang menimpa para pimpinan KPK tidak akan membunuh semangat mereka. ”Kita takkan pernah surut sekalipun untuk berantas korupsi di negeri ini. Marilah kita berdoa agar KPK tetap bisa berdiri seperti sekarang ini,” tandas Samad.

Di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pengacara BW, Nursyahbani Katjasungkana menyebut kehadiran kliennya itu sebagai sebuah pesan moral. Menurutnya, BW ingin memperlihatkan bagaimana seorang aparat penegak hukum seharusnya bersikap.

“Tentu saja Pak Bambang harus datang.

Sebagai penegak hukum harus mematuhi

hukum, ini pesan moral yang penting bagi bangsa Indonesia. Dia sebagai pejabat negara yang patuh pada hukum,” kata Nursyahbani kepada wartawan.

Pernyataan advokat alumus LBH ini seakan menyindir tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah, Komjen Budi Gunawan (BG), yang pekan lalu mangkir dari pemeriksaan KPK. Tidak hanya Komjen Budi, anggota Polri aktif yang dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus ini juga tidak pernah datang.

Mengenai kemungkinan kliennya ditahan, Nursyahbani mengaku masih optimis pihak Bareskrim tidak akan mengambil langkah tersebut. Menurutnya, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mendasari penahanan BW. “Ini panggilan pertama, saya pikir polisi tidak akan melakukan hal itu,” ucapnya.

Lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa BW datang ke Bareskrim didampingi 20 orang pengacara. Namun, total 60 advokat tergabung dalam tim kuasa hukum BW. ”Seluruhnya adalah alumni LBH yang tentu saja mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK,” pungkasnya.

Sayang, sempat terjadi kericuhan antara tim kuasa hukum BW dengan polisi di Bareskrim Mabes Polri. Saat itu, BW selesai salat Dzuhur dan memasuki ruangan pemeriksaan. Ruangan itu berukuran kurang lebih 2,5 m x 10 m dengan sekitar 6 kubikal.

Ada 12 kuasa hukum yang hendak memasuki ruangan. Namun, tiba-tiba penyidik menyatakan bahwa hanya dua orang kuasa hukum yang diperbolehkan mendampingi.

Di dalam ruangan, sudah ada Chatrine dan

Nur Syahbani Katjasungkana.

Kuasa hukum BW yang lain, Saor Siagian, mempertanyakan kepada penyidik soal dasar hukum pembatasan jumlah kuasa hukum yang diperbolehkan untuk mendampingi BW. Tapi, saat itu tak ada satu pun penyidik dapat menjawab pertanyaan tersebut. ”Penyidik menyarankan kuasa hukum untuk menghadap ke Kasubdit VI, Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona,” kata Saor menjelaskan lebih lanjut di Bareskrim Mabes Polri.

Namun, ungkap Saor, dialog dengan Kasubdit Daniel ternyata tidak membuahkan hasil apa pun. Kuasa hukum tetap diminta keluar dari ruangan dan hanya dua orang yang diperbolehkan. Sementara, BW tetap duduk dan menyatakan menyerahkan semua hal kepada kuasa hukum.

Sekitar pukul 12.38 WIB, lanjut Saor, kuasa hukum tetap menolak pembatasan jumlah yang mendampingi karena tidak berdasarkan hukum. Perintah Kasubdit dijadikan dasar oleh penyidik utk pembatasan, dan kuasa hukum merespon dengan pernyataan: ”Sejak kapan perintah Kasubdit sama dengan aturan yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana?”

Versi Saor, upaya tetap bertahan mendampingi klien ternyata terus dikecam oleh penyidik. Kombes Pol Daniel pun keluar dari ruangannya dan mengusir kuasa hukum. ”Perintah kepada Provos pun dilontarkan dengan arogan: Provos tarik orang ini keluar,” kata Saor menirukan Kombes Daniel.

Dua orang Provos pun menghambur menuju Saor Siagian untuk menyeretnya keluar ruangan. Kuasa hukum lainnya me-

nyatakan bahwa tidak usah menggunakan cara-cara arogan demikian. Kuasa Hukum menyatakan apabila Daniel meneruskan tindakan tersebut ia telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar UU. ”Terjadi keributan di ruang sempit itu dan tarik menarik antara kuasa hukum dan provos. Ada kurang lebih 4 orang dari kepolisian yang merekam kejadian tersebut dengan handphone, ditambah 1 orang dengan video kamera ukuran besar,” jelas Saor.

Saat keributan terhenti, kuasa hukum akhirnya menyarankan kepada BW untuk menyatakan tidak bersedia dilakukan pemeriksaan. “Namun BW menyatakan, ’Iya, terima kasih Saor untuk saran hukumnya’. BW tetap duduk di tempat semula,” ungkap Saor.

Saor Siagian pun berjalan keluar ruangan, namun akhirnya jumlah kuasa Hukum yang diijinkan untuk mendampingi ditambahkan 1 menjadi 3 orang. Saor Siagian pun dapat tinggal untuk mendampingi pemeriksaan BW. Kuasa Hukum lainnya terpaksa harus keluar ruangan. Disepakati bahwa Kuasa Hukum akan mendampingi dengan bergantian.

Pemeriksaan dilanjutkan. BW diperiksa oleh 3 orang Penyidik dengan didampingi oleh kuasa hukum, yaitu Nur Syahbani, Chaterine dan Saor Siagian. Sedangkan kuasa hukum lainnya Rasamala, Anatomi, Abdul Fickar, Kanti, Asfinawati, Siti Aminah, Johari, Poengky, Putri, Judianto, Ainul, Revan, Lelyana, Pratiwi menunggu di luar ruangan.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Warga Gang ...............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Saat ini Feriyani Lim sudah menjadi tersangka di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam dugaan kasus yang dilakukan Abraham Samad itu. Bahkan, foto-foto mesra Abraham Samad dengan Feriyani juga sempat beredar di dunia maya.

Siapa sosok Feriyani Lim? Dia adalah wanita kelahiran Pontianak 5 Februari 1986. Sebelum hijrah ke Jakarta, dia pernah tinggal di rumah orangtuanya bersama saudaranya di Gang Suez, Jalan Tanjungpura No 116, Pontianak Selatan.

Ketua RT 5 RW 16 Gang Suez, Rilda Matondang membenarkan hal itu. Dikatakannya, warga sekitar memanggil Feriyani dengan sapaan Aling. “Iya benar, rumahnya di sebelah situ. Dia dipanggil dengan sapaan Aling kalau di sini,” jelas Rilda saat ditunjukkan foto Feriyani yang dirilis di media massa, Selasa (3/2).

Menurut Rilda, dari pandangannya di foto itu, Aling tampak lebih dewasa dari yang dikenalnya. Rilda pun tak percaya jika Aling sudah berkeluarga. Pasalnya, saat ibu Aling pulang ke Pontianak dua tahun lalu, mengatakan Aling belum berkeinginan untuk berkeluarga.

“Sudah lama sekali mereka sekeluarga tidak ke sini. Rumahnya kosong di sini, namun tidak dijual,” katanya.

Pada dua tahun silam dijelaskan Rilda,

orangtuanya Aling sempat pulang ke Pontianak. “Kalau mama dan papanya dua tahun sekali pulang ke sini, jika ada kegiatan keagamaan saja seperti sembahyang kubur dan Imlek. Kalau papanya dulu buka usaha sembako di Ambawang,” jelas Rilda lagi.

Rilda menuturkan, Aling tidak pernah berniat menjual rumah tersebut walaupun jarang dihuni. “Rumah di sini untuk dihuni jika mereka ke Pontianak, daripada menginap di rumah keluarga atau hotel. Dia sudah lama tidak ke sini, tapi dia pun tak pernah mengurus kepindahannya,” kata ketua RT ini.

Sepanjang yang diketahuinya, Aling menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Aling juga dikatakan Rilda pernah sekolah di Gembala Baik. “Aling sendiri hanya tamatan SMP. Dua kakak-beradik ini cantik-cantik,” ujarnya.

Rilda menjelaskan kembali, Aling menjadi tulang punggung keluarga. Menurutnya, kakak Feriyani bernama Eka, berpisah dengan suaminya, yang merupakan pengusaha di Brunei Darussalam. Semua keluarga Feriyani ikut bersamanya di Jakarta. “Orangtuanya ikut Aling (Feriyani) ke Jakarta. Kemudian kakak dan satu anaknya juga ikut ke Jakarta,” ujarnya.

Rilda tak menyangka bahwa wanita yang tengah heboh diberitakan di media massa itu adalah warganya. Lantas Rilda pun heran,

bagaimana Aling bisa kenal dengan Abraham Samad. Dia berharap masalah Aling bisa segera selesai. Dia terkenang dengan orangtua Aling, Ng Chiu Bwe dan Lim Miaw Tian, yang sudah berumur dan kini tinggal dengan Aling. “Kami di sini memanggil mamanya dengan sebutan Ace Ace gitulah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah memblokir data Feriyani Lim. Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Suparma sendiri mengatakan, pemblokiran data tersebut karena dimungkinkan yang bersangkutan sudah mempunyai kartu tanda penduduk pengganti, karena telah berpindah kediaman. Nomor induk kependudukan (NIK) yang tercatat di Disdukcapil Kota Pontianak (NIK) 6171011407110007.

Namun ditegaskannya, Disdukcapil Kota Pontianak tidak pernah mengeluarkan surat kepindahan atas nama Feriyani Lim. “Sebelumnya sudah kami melakukan pelacakan, tapi data Feriyani Lim diblokir. Tidak bisa dibuka,” ungkap Suparma, Senin lalu.

Sementara itu, pada kartu keluarga di Makassar, Feriyani Lim mencantumkan nama Ngadiyanto dan Hariyanti sebagai ayah dan ibunya. Sedangkan pada kartu keluarga Feriyani Lim dengan alamat apartemen Kusuma Chandra Tower III/22-K, Senayan, Jakarta Selatan, tercantum nama Ng Chiu

Bwe dan Lim Miaw Tian sebagai nama ayah dan ibunya.

Tetangga Pangling Seorang tetangga sebelah rumah Feriyani Lim, Koko keluar dari dalam rumahnya. Dia penasaran ketika mendengar perbincangan antara wartawan dan Rilda di depan rumah Aling. Begitu juga tetangga lainnya yang mayoritas warga Tionghoa, pada heran dan bertanya-tanya.

Koko kepada wartawan mengaku baru menyadari yang menjadi berita hangat di media massa itu adalah tetangganya. Pasalnya, Koko pangling dengan wajah Feriyani Lim saat ini, ketika melihat di media massa yang tampak dewasa.

Diakui Koko, keluarga Feriyani sudah sepuluh tahun menjadi tetangganya. Walau rumah kerap kosong, kata Koko, mereka tidak pernah ada masalah. “Saya yakin dia korban politik,” katanya sambil menegaskan keheranan Feriyani Lim bisa kenal dengan Abraham Samad dan jadi tersangka di Makassar.

Hujan deras yang mengguyur Kota Pontianak belakangan ini membuat warga sekitar tak melakukan aktivitas. Di Gang Suez tampak landai. Mobil-mobil pun tampak terparkir di depan rumah yang sedikit memakai badan jalan itu.

Rumah Kosong Rumah berlantai dua, berdampingan tanpa sekat dan tanpa pula halaman itu, ternyata kosong. Tak ada satupun penghuninya. Perawatan pun seakan jarang dilakukan di rumah yang berada di tengah-tengah gang berliku ini. Kaca jendela rumah itu tampak berdebu tebal. Beberapa kaca jendela ada yang pecah. Tirai penutup jendela berwarna biru terlihat jelas dari luar rumah. Di gagang pembuka pintu terselit lipatan kertas pemberitahuan dari Pemkot Pontianak yang berisi mengenai air PDAM. “Rumah ini memang tak ada orang. Semua tinggal di Jakarta. Orangtua Aling hanya datang ke sini (rumahnya, red) saat perayaan keagamaan saja,” kata Koko.

Feriyani ternyata memiliki butik pakaian di Jakarta. Agaknya, butik ini bukan sembarangan butik yang menjajakan barang biasa, melainkan import. Pasalnya, sejumlah artis ternama di ibukota banyak yang menjadi langganannya. “Waktu ibunya ke sini, pernah cerita, katanya Aling punya butik di Jakarta.

Banyak artis terkenal yang belanja pakaian di butiknya, termasuk Syahrini,” ungkap Koko lagi.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Rabu, 4 Februari 2015

7

Rekan Jaiz .........................................................................................................................dari halaman 1 Menilik Balon .................................................................dari halaman 1 sehingga tidak dapat dilakukan proses hukum,” kata Kompol Andi Yul Lapawsean, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Selasa (3/1).

Senin (2/1), Mul rekan Jaiz merampok di kediaman pengusaha arwana di Gang Ruper I menyerahkan diri ke Mapolresta Pontianak. “Mul ini tidak kita tangkap, tetapi menyerahkan diri Senin (1/1) sekitar pukul 13.30 Wib,” jelas Kompol Andi Yul. Dikatakan Andi Yul, ada tujuh komplotan Jais yang selama ini meresahkan warga Kota Pontianak. Mereka adalah Jaiz (meninggal dunia), RH (tahap II), Fr (tahap II), Lukman (meninggal dunia), Mul (proses hukum).

“Sedangkan dua orang lagi komplotan Jais masih dalam pengejaran kita, yakni berinisial S dan N,” katanya.

Polisi mengamankan empat unit senjata api (Senpi) milik Jaiz. Tiga diantaranya rakitan dan jenis sofgun. “Kita juga mengamankan satu Senpi milik Mul dan dua Senpi milik Lukman beserta amunisinya. Senjata-senjata yang diamankan ini digunakan Jaiz dan komplotannya untuk menjalankan aksi perampokan di Kota Pontianak,” papar Kasat Reskrim.

Pasca tewasnya Jais akibat sabetan celurit saat merampok di Jalan KHA Dahlan, Gang Ruper 1, nomor 55, Pontianak Kota, polisi masih mengejar dua rekannya berinisial S dan N. Setiap melakukan aksi kejahatannya, Jaiz selalu ditemani rekan-rekannya secara bergantian. Awalnya Sat Reskrim Polresta Pontianak meringkus RH. Pria ini bersama Jais berhasil mencuri mobil X-Over pada tahun 2013 lalu.

“RH kita tangkap pada akhir November 2014 pada saat melakukan razia di Beting, Pontianak Timur. Saat itu RH mengendarai mobil X-Over hasil curiannya,” ungkap Kompol Andi Yul Lapawsean, Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Selasa (3/2).

Polisi terus mengembangkan kasus RH. Hingga akhirnya RH mengaku termasuk komplotan Jaiz. Dia juga menyebutkan nama komplotan Jaiz, berinisial Fr. “Kita pun melakukan penyelidikan.

Akhirnya kita berhasil menangkap Fr di

Kampung Ladang, Kabupaten Sintang di rumah mertuanya, setelah dua minggu RH ditangkap. Saat ini kasus RH dan Fr sudah masuk tahap dua atau ditangani Kejaksaan Negeri Pontianak,” jelas Andi Yul. Saat diinterogasi polisi, Fr menyebut nama Lukman yang juga merupakan komplotan Jaiz dalam menjalankan aksi pencurian mobil Toyota Yaris putih. “Akhirnya pada Januari kemarin, kami menangkap Lukman di Singkawang (Pasir Panjang).

Kami sempat menginterogasinya. Ketika hendak dibawa ke Pontianak, Lm berusaha melarikan diri. Terpaksa anggota kami menembak kaki dan di dadanya hingga meninggal dunia,” ujarnya.

Pengembangan singkat yang dilakukan terhadap Lukman, menyebutkan pelaku lainnya berinisial Tt. Tim Jatanras brhasil membekuknya. “Saat ini Tt sedang diperiksa jajaran Sat Reskrim Polresta Pontianak.

Apakah Tt juga termasuk komplotan Jais, kami masih melacaknya,” jelas Andi Yul. Kejahatan Meningkat Polisi menuding, pasca kaburnya Jaiz dari Lapas Kelas II A Pontianak pada Juli 2014 lalu membuat tingkat kejahatan di Kota Pontianak meningkat drastis. Jumlahnya dapat dilihat dari laporan yang masuk ke kepolisian tentang aksi kejahatan konvensional 4C. “Ketika Jaiz kabur dari LP, kejahatan meningkat. Sebagian besar yang melakukan aksi kejahatan konvensional 4C ini adalah komplotan Jaiz,” beber Andi Yul. Track record komplotan Jaiz dalam menjalankan aksi kejahatan, paling ganas dan tak segan-segan mencelakakan korban.

“Mereka ini merupakan komplotan pelaku kejahatan yang paling ganas di Kota Pontianak, dengan membawa Sajam dan Senpi dan tak segan-segan mencelakai korban yang melakukan perlawanan,” ungkap Andi Yul. Baringkan Jaiz Ketika ditemui wartawan, Mul rekan Jaiz merampok di rumah nomor 55 Gang Ruper 1 Jalan KH Ahmad Dahlan pada 1 Februari lalu menceritakan perkelahian antara Jaiz dengan Abas si penjaga rumah pengusaha ikan arwana tersebut.

Jaiz sempat menodong Abas dengan pistol bahkan berupaya menembaknya.

Dia tak menyangka kalau Abas juga memiliki nyali besar menghadapi Jaiz. Penjaga malam itu sempat mengambil celurit dan melakukan perlawanan dengan Jaiz. Dalam perkelahian itu, Abas membeset kepala dan bagian tubuh Jaiz lainnya. Melihat rekannya terkapar dibantai Abas, dari belakang Mul memukul kepala penjaga malam itu menggunakan senjata tajam. Abas pun terkapar di rumah majikannya.

Mul langsung membawa Jaiz dalam kondisi berdarah-darah menuju rumahnya di Gang Kamboja Baru, Jalan Tanjungpura, Pontianak Selatan. “Saya tidak mengantar sampai ke rumahnya. Saya hanya meletakkan Jaiz di tepi Jalan Gang Kamboja Baru, kemudian saya minta tolong orang untuk mengantar ke rumahnya,” ungkap Mul. Setelah itu Mul langsung pulang ke rumahnya. Hanya sebentar dia di rumahnya, kemudian pergi ke rumah orangtuanya di Kecamatan Pontianak Timur. “Di sana saya bertemu dengan ibu saya. Ibu sedih melihat saya seperti ini. Bahkan ibu mengatakan, sebelum saya mati, lebih baik dirinya yang mati terlebih dahulu,” tutur Mul. Karena memikirkan ibunya, Istri beserta anaknya, akhirnya Mul mengambil keputusan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. “Saya menyerahkan diri, karena saya ingat ibu, istri dan anak saya. Saya menyesal melakukan perbuatan jahat ini.

Sebelum menyerahkan diri, saya pergi ke tempat adik saya dulu di kawasan PT. BPK, kemudian dijemput pihak kepolisian,” tuturnya.

“Saya menyesal atas apa yang saya lakukan. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Sungguh, dan ini terakhir kalinya,” kilah Mul di Mapolresta Pontianak.

Atas perampokan yang dilakukannya bersama Jais, Mul dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Tidak Ada ...........................................................................................................................dari halaman 1 tersebut, sepanjang pertimbangan dan alasan memungkinkan untuk itu,” imbuh Samuel.

Untuk Provinsi Kalbar, hingga saat ini belum ada rencana program pemutihan atau penghapusan tersebut. Termasuk provinsi lain yang memiliki pemikiran dan pendapat yang sama.

Kenapa? Dijelaskan Samuel, berdasarkan pengalaman, kebijakan pemutihan dan penghapusan tunggakan dan denda pajak termasuk BBNKB adalah hal yang tidak mendidik masyarakat.

Hasil evaluasi yang pernah dilakukan

Bagaikan Tubuh

waktu setiap tahun. “Mereka menunggak dengan harapan menunggu pasti nanti akan ada lagi pemutihan dan penghapusan pajak,” ungkap Samuel.

Karena itu, Pemprov Kalbar melalui Dispenda tidak memprogramkan pemutihan atau penghapusan pokok pajak, denda dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

“Agar tidak menambah beban biaya serta ketenangan dan kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor, bayarlah pajak tepat waktu,” harap Samuel.

beberapa tahun lalu, termasuk beberapa provinsi di Indonesia, dampaknya bukan malah untuk meringankan beban masyarakat. Juga tidak meningkatkan pendapatan daerah dengan mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu.

“Malah sebaliknya, untuk tahun berikutnya terjadi lagi tunggakan yang meningkat begitu besar. Jadi selain tidak mendidik juga tidak meningkatkan PAD,” kata Samuel.

Dia mengingatkan, dampaknya pada masyarakat wajib pajak bahwa angka tunggakan ini terjadi karena mereka sengaja lalai membayar pajak kendaraannya tepat

Laporan: Zulkafli

.....................................................................................................dari halaman 1

Presiden Joko Widodo menunda pelantikannya dan belum memilih pengganti.

Mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno berharap agar Presiden segera memilih Kapolri yang baru. Mengingat Jenderal Sutarman sudah diberhentikan dari Tribrata Satu, meski masa tugasnya belum berakhir.

“Nah, ini Pak Sutarman diberhentikan, bayangkan tubuh kita tanpa kepala. Mudah-mudahan dalam satu sampai tiga hari ke depan Presiden memilih Kapolri. Jangan sampai seminggu, karena kasihan orang

Saya bersama rekan-rekan hanya bisa kasih masukan,” kata anggota Tim 9 independen penyelesaian polemik KPK-Polri tersebut.

Lebih lanjut, Oegro juga meyakini bahwa Presiden Jokowi dapat mengambil keputusan terbaik dalam memilih Kapolri baru. Apalagi, dengan pengalaman Jokowi selama ini dalam memimpin Kota Solo dan DKI Jakarta. “Saya yakin dengan pengalaman beliau, pasti yang terbaik yang akan dikeluarkan,” ujarnya.

berjalan tanpa kepala,” ujar Oegroseno dalam diskusi bertema “100 Hari JokowiMas Joko Berani Nggak?” di Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut Oegro, Presiden jangan berlamalama dalam menentukan Kapolri pengganti. Pasalnya, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang diangkat sebagai pelaksana tugas Kapolri, tidak bisa berbuat banyak dalam menentukan keputusan dan kebijakan di internal Polri.

“Jangan lama-lama, mudah-mudahan Presiden bisa ambil keputusan yang terbaik.

Re-editing: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

+ Cicilan 0 %

IDC 243 + USB TREADMIL MOTORIZED

6.388 Ribu

3.988 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE 23.250

Hanya

Hanya

1.988 Ribu

3.588 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.950

Hanya

4.388 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE &

9.550

Hanya

4.388 Ribu

16.250

Hanya

6.888 Ribu

5.650

8.950

Hanya

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4 FEB S/D 11 FEB 2015

15.850

9.850

Hanya

65

+0%

Cashback P e r s e+ n

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

disc up to

9.588 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.650

Hanya

2.688 Ribu

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM 10.550

Hanya

4.588 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 898

(NEW) GARANSI

8.350

Hanya

6.288 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY &

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT &

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

sosok pemimpin ke depannya, agar kota ale-ale ini menjadi lebih baik, menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Lalu seperti apakah figur yang diharapkan masyarakat untuk memimpin Ketapang periode 2015-2020 mendatang?. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para politisi untuk menemukannya Bakal Calon (Balon) Bupati Ketapang (KB 1 G) tersebut.

Dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah, tetapi belum dikelola secara maksimal, tentunya Ketapang membutuhkan pemimpin yang sanggup mengelolanya untuk digunakan sebenar-benarnya kemakmuran masyarakat.

Mencari pemimpin seperti itu, tentu bukanlah perkara mudah. Tetapi itu bukan alasan bagi para politisi untuk “asalasalan” mengusulkan Balon KB

1 G dalam Pilkada mendatang.

Menyodorkan Balon asalasalan itu sangat rentan terjadi, lantaran politisi cenderung terkungkung dengan kepentingan kelompoknya. Olehkarenanya masyarakat dituntut untuk lebih cerdik. Harus betul-betul mengetahui latarbelakang atau program dari Balon yang diusung tersebut.

Selain itu, keamanahan seseorang tentunya harus menjadi pertimbangan utama. Sebab, percuma saja latarbelakang mumpuni dan program-programnya canggih, kalau tidak amanah, tidak akan terealisasi.

Pemimpin yang tidak amanah tidak akan membuahkan kemaslatan bagi masyarakat.

Begitu pula kalau tidak kredibel, kapabel dan bertanggungjawab. Lantaran menjadi pemimpin publik berpotensi

menjadikan seseorang lupa diri, korup dan sibuk membangun popularitas.

Patut diketahui, terdapat beberapa ciri calon pemimpin yang baik. Di antaranya bersikap adil, yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak pilih kasih dan lainnya.

Selain itu, harus jujur. Orang yang lidahnya penuh dengan dusta, sangat tidak pantas menjadi pemimpin. Apalagi kalau sering mengingkari janjijanjinya, baik dalam keseharian maupun dalam kampanye kelak.

Setiap calon kepala daerah nantinya, tentunya memiliki sisi kekurangan dan kelebihan.

Bila sudah mengetahui syarat utama menjadi pemimpin tersebut, tentunya tidak sulit bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya. (Jaidi Chandra)

Jaiz, Robinhood ..........................................................dari halaman 1 ringan tangan, baik dan suka menolong,” ungkap Mul. Bahkan menurut Mul, Jaiz langsung mendatangi rumahrumah warga miskin yang ada di kawasan Kamboja untuk memberikan bantuan uang.

“Satu persatau rumah warga miskin didatangi dan diberikannya uang. Jaiz menganggap imenolong orang itu sebagai sedekah,” kata Mul yang pernah ikut Jaiz membagi uang kepada warga miskin.

Nilai yang disumbangkannya relatif dan melihat kemampuan kantongnya sebagai hasil perampokan. “Tergantung hasil (rampokan dan pencurian,red). Jika hasilnya besar, per rumah warga miskin bisa diberikannya Rp100.000.

Kalau hasilnya lumayan per

rumah warga miskin Rp50.000, sedangkan jika hasilnya kecil, Jaiz hanya bisa memberikan Rp.25.000 per rumah,” ungkap Mul. Menariknya, Jaiz tak pernah absen berbagi kalau habis dapat hasil dari aksi kejahatannya. “Tidak pernah tidak membagikan uang kepada warga miskin, sekecil apapun hasilnya. Tetap dibagikan,” imbuhnya.

Menurut kawan sekampungnya ini, jika Jaiz tidak sempat mengantarkan bantuan uang ke rumah warga miskin, dia selalu menitipkan kepada temannya. “Jika tidak sempat Jaiz titipkan uang itu. Dia menyebutkan rumah-rumah yang harus diberikan bantuan. Biasa saya juga disuruh bagikan ban-

tuan itu,” kenangnya.

Tak hanya itu, tambah Mul, jika ada yang butuh bantuan Jaiz langsung memberikan pertolongan. “Pernah ada orang sakit, minta tolong dengan Jaiz, tanpa pikir-pikir dia langsung memberikan bantuan,” bebernya.

Robinhood buronan utama Polda Kalbar dan Polresta Pontianak, itu kini tinggal nama.

Kejahatannya berakhir di Gang Ruper I, Jalan KH.Ahmad Dahlan, Pontianak Kota. Dia tergeletak di jalanan bersimbah darah dekat rumahnya, dan ditemukan keluarganya sudah tak bernyawa. Takdir menentukan Jaiz harus tewas setelah berduel dengan Abas, yang mempertahankan jiwanya.*

Panja DPR ...........................................................................dari halaman 1 dan serentak nasional tahun 2020.

“Kami sudah simulasi usulan Perppu sangat tidak mungkin dilaksanakan (2015), karena akan korbankan jabatan Kada selama tiga tahun. Ini melanggar peraturan perundang-undangan,” papar Edy. Selain itu, syarat untuk menjadi Kada disepakati 35 tahun untuk calon gubernur dan 30 tahun calon bupati/walikota.

Sebelumnya, usia calon ini dalam Perppu ialah 30 tahun calon gubernur dan 25 tahun calon bupati dan Walikota.

Pertimbangan usia lebih matang, dimaksudkan agar calon siap menjadi pemimpin di daerah.

Syarat pendidikan, sebel-

umnya di dalam Perppu hanya setingkat SLTA untuk calon gubernur dan bupati/walikota.

Dalam perubahan disepakati calon gubernur minimal harus S1 dan calon bupati/walikota Diploma-3.

Mengenai sistem paket.

Panja menyepakati calon Kada diajukan satu paket dengan wakil. Bisa satu wakil atau dua wakil, tergantung ketentuan batasan jumlah penduduk.

Kemudian uji publik. Panja menganggap memang harus dilakukan tapi tidak seperti perspektif Perppu. Terkait sengketa Pilkada, karena sudah ada putusan MK yang tidak mau lagi mengadili sengketa Pilkada, maka Panja memutuskan sengketa diselesaikan

di Pengadilan Tinggi di tingkat regional. Bagi pasangan yang tidak puas masih bisa menempuh upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung (MA).

Kemudian soal ambang batas kemenangan pasangan.

Di dalam Perppu ditetapkan 30 persen (Pilkada berpeluang dua putaran bila calon lebih dari dua). Sementara, dalam revisi diturunkan ambang batas kemenangannya jadi 25 persen, karena Pilkada hanya satu putaran. Di sisi lain, Parpol yang boleh mengajukan pasangan calon minimal meraih 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara Pemilu.

Re-editing: Hamka Saptono

Istana Mulai .....................................................................dari halaman 1 “Tentu saja sangat indah kalau misalnya Pak BG mundur.

Itu kan selesai. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan,” ujar Mensesneg Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).

Pratikno mengisyaratkan seharusnya Presiden tidak harus mengucapkan permintaan agar Budi mundur.

Budi sendiri harus paham bahwa Presiden menghadapi dilema menghadapi realita politik di DPR dan masyarakat.

“Nah dua dilema ini kan tidak mudah dicari solusinya.

Memang pada akhirnya Presiden harus segera memutuskan dan pada harapannya ini segera diputuskan,” ucapnya.

Perihal kabar BG tidak mau mundur walau sudah diminta Jokowi, Pratikno mengaku tidak tahu. “Wah nggak tahu saya. Kalau sudah minta gitugitu kan saya sudah tidak ikut,” ucapnya.

Gayung bersambut, Tim 9 sepakat dengan Mensesneg terkait pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri. Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshiddiqqie mengatakan, pernyataan Pratikno sudah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan Tim 9 kepada Presiden Jokowi terkait kisruh KPK vs Polri.

“Itu ideal sekali dan tentu sesuai juga dengan yang sudah kami rekomendasikan minggu lalu,” kata Jimly di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/2).

Presiden Jokowi menunda melantik bekas ajudan Megawati Soekarnoputri itu, lantaran ditetapkan KPK sebagai tersangka. Budi Gunawan tersangka penerimaan hadiah atau janji, diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ”Secepatnya, kita ingin ini selesai secepatnya. Dalam waktu hari hari ini harus selesai,” kata Imam Prasodjo, salah satu anggota Tim 9 usai bertemu

dengan pimpinan KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa malam (3/2).

Diakuinya Tim 9 tak dapat berbuat banyak atas hasil akhir yang akan diputuskan Presiden guna mengakhiri polemik KPK-Polri yang saat ini terus meruncing. Tim 9 hanya sebatas memberikan rekomendasi yang digali dari sejumlah pihak. ”Jangan tanya saya (keputusan akhir terkait polemik KPK-Polri). Ya secepatnya (polemik KPK-Polri berakhir),” tandas sosiolog asal Universitas Indonesia (UI) itu.

A n g g o t a Ti m 9 l a i n n ya, Hikmahanto Juwana mengatakan pihaknya tak menargetkan kapan penyelesaian polemik itu akan diakhiri. ”Yang penting adalah membantu presiden menyelesaikan permasalahan,” tuturnya.

Keputusan akhir ada di tangan presiden. ”Ya itu tergantung dari masukan kita ke Bapak Presiden. Beliau yang akan mengambil keputusan, bukan kita,” katanya.

Tim 9 pun tak mempermasalahan jika keputusan akhir Presiden Jokowi mengenyampingkan rekomendasi yang disodorkan Tim 9.

Kedatangan Tim 9 ke KPK merupakan kelanjutan dari rangkaian pengumpulan fakta-fakta sekaligus mendengarkan masukan terkait polemik Polri-KPK. Sebelum bertemu dengan pimpinan KPK, Tim 9 sudah bertemu lebih dulu dengan Plt Kapolri, Badrodin Haiti.

Namun, Tim 9 merahasiakan apa saja yang sudah diperoleh karena fakta dan masukan itu langsung ke Presiden sebelum betolak ke luar negeri 5 Februari mendatang. ”Masukan itu akan kami sampaikan sehingga sebelum Presiden ke luar negeri kita harapkan ketegangan antara kedua belah pihak itu bisa diturunkan tensinya. Itu yang kita harapkan,” tandas Jimly.

MUI Nasihati Jokowi Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan komitmennya terhadap NKRI maupun pemerintahan

Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, MUI juga memberi nasihat agar duet ini tetap mendapat dukungan rakyat.

Ketua Umum MUI, Din Syamsuddin menyatakan, pemerintah memang dihadapkan pada banyak persoalan.

Namun Presiden juga dituntut segera mengatasi perseteruan KPK vs Polri.

“Kami berkeyakinan beliau (Jokowi, red) tadi menyatakan Insya Allah akan ada jalan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Din usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2).

MUI sangat memahami suasana batin Jokowi yang tengah menghadapi dilema KPK vs Polri. Namun, Ketua PP Muhammadiyah itu juga berpesan ke Jokowi agar mengedepankan nurani. “Kalau sudah hati nurani, kalbu, istikharah, bermunajat pada Allah, bisa diatasi itu. Insya Allah ada jalan keluar,” tutur Din. Siang kemarin Din ke istana bersama sejumlah pengurus pusat MUI seperti K.H. Amidhan, K.H. Makruf Amim, dan Hj. Tuti Alawiyah. Kunjungan MUI ke Istana sekaligus untuk melaporkan rencana penyelenggaraan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) di Yogyakarta pada 8-11 Februari mendatang.

Din menambahkan, Presiden Jokowi tidak bisa menghadiri pembukaan acara itu karena bertepatan waktunya dengan kegiatan kunjungan ke beberapa negara sahabat. Namun, Presiden Jokowi bersedia untuk menutup acara KUII itu.

Sumber: JPNN dan RMOL Re-editing: Mahoamad iQbaL

KEHILANGAN STNK SEPMOT KB 2683 KE Noka : MH8BE4DFABJ547820 Nosin : E5411D558567 A/N: SUKIMAN STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

SPORT

Madrid Coba Dapatkan Pogba REAL Madrid akan mencoba untuk mendapatkan mantan pemain Manchester United yang kini jadi bintang Juventus, Paul Pogba, di akhir musim. Hal tersebut diungkapkan oleh jurnalis sepakbola Spanyol kawakan, Guillem Balague.

Sebagaimana dilaporkan oleh Bleacher Report, Balague yakin bahwa Pogba akan menjadi target utama Madrid di bursa transfer musim panas mendatang. (*)

Rakyat Kalbar

Rabu, 4 Februari 2015

Targetkan Juara EPL PEMAIN baru Chelsea, Juan Cuadrado menegaskan bahwa fokus utama dirinya adalah membantu Chelsea menjuarai English Premier League (EPL).

Seperti diketahui, Cuadrado resmi bergabung ke Stamford Bridge dari Fiorentina di hari terakhir bursa transfer.

Kedatangannya disusul kepergian Mohamed Salah dan Andre Schurrle.

Ditanya mengenai target utamanya bersama Chelsea musim ini, pemain Kolombia

tersebut mengungkapkan dirinya ingin membantu The Blues juara Premier League.

“Bermain untuk tim ini, saya pikir Premier League adalah yang paling penting.

Hal yang lain, Chelsea punya para pemain besar dan kami ingin memenangkan sesuatu yang besar pula,” tandasnya.

Chelsea sendiri saat ini berada di puncak klasemen sementara Premier League dengan keunggulan lima poin dari peringkat kedua.

Mantan asisten manajer

Chelsea Ray Wilkins menyambut baik langkah The Blues mendatangkan Juan Cuadrado di bursa transfer Januari ini. Wilkins yakin pemain asal Kolombia itu bisa memberikan kontribusi maksimal seperti yang ia tunjukkan saat berlaga di Piala Dunia 2014 lalu.

Cuadradgo dibeli Chelsea dari Fiorentina dengan harga yang diperkirakan mencapai 27 juta pound. Bahkan Jose Mourinho harus rela melepas Andre Schurrle dan Mohamed

Salah demi bisa mengamankan tanda tangan pemain berusia 26 tahun itu.

“Cuadrado bermain luar biasa di Piala Dunia bersama Kolombia dan dia sudah bermain luar biasa di Fiorentina,” kata Wilkins.

“Mudah-mudahan dia bisa membawa bakatnya ke Chelsea karena sudah menunjukkan performa yang bagus di tahun ini.”

Cuadrado resmi diikat dengan kontrak empat setengah tahun di Stamford Bridge. (*)

Adu Tajam Tiga Trisula REAL Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid tengah bersaing secara ketat dalam perburuan gelar La Liga Spanyol musim ini. Bukan hanya perburuan meraih gelar, tetapi juga persaingan trisula maut masing-masing klub.

Trio Real Madrid Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gareth Bale adalah kombinasi striker yang paling produktif. Total trio BBC sudah mencetak 49 gol di La Liga musim ini, dengan perolehan masing-masing 28 gol dari Ronaldo yang juga menjadi top skor di La Liga, 11 gol dari Benzema, dan 10 gol milik Bale.

Namun, posisi Ronaldo sebagai top skorer terancam diambil oleh rivalnya Lionel Messi. Ronaldo mendapat hukuman larangan tampil di dua laga karena menendang pemain Cordoba, Edimar.

Di posisi kedua ada trio striker Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar milik Barcelona. Trio MSN menjadi kombinasi striker terbaik kedua dengan 39 gol. Dengan Messi mencetak 22 gol dan Neymar 15 gol, mereka berdua telah menyumbang 65 persen gol untuk klub besutan Luis Enrique. Sementara Luis Suarez belum bisa menemukan ketajamannya dalam

Schurrle Menuju Wolfsburg TRANSFER Andre Schurrle dari Chelsea menuju Wolfsburg semakin mendekati kenyataan.

Meski kedua klub belum mengumumkan deal itu, namun langkah keduanya mengindikasikan terwujudnya transfer itu.

Chelsea memang sedang melakukan penyegaran skuat dengan melepas pemain untuk mendapatkan pemain baru.

Schurrle menjadi salah satu pemain yang ‘dikorbankan’ Chelsea dalam penyegaran tersebut.

Proses transfer Schurrle menuju Wolfsburg sudah berlangsung cukup lama meski tak

juga tuntas. Chelsea dikabarkan sengaja terus menunda transfer itu sampai mereka bisa memastikan mendapatkan jasa winger Fiorentina Juan Cuadrado.

Meski belum resmi, Wolfsburg sangat yakin akan bisa mendapatkan Schurrle. Karena itu, mereka sudah mendaftarkan Schurrle dalam transfer resmi di otoritas Bundesliga.

Jika semua berjalan lancar, Schurrle akan berganti kostum sebelum bursa transfer ditutup pada hari Selasa waktu setempat. (*)

mencetak gol. Musim ini ia baru mencetak dua gol bagi El Barca.

Ini berbanding terbalik dengan 31 golnya bersama Liverppol musim lalu.

Sementara itu, Atletico juga mempunyai kombinasi striker yang subur dalam urusan cetak gol, yakni total 20 gol sudah dicetak Antonio Griezmann (10 gol) dan Mario Mandzukic (10 gol). Kedua pemain tersebut telah menyumbang 46 persen gol bagi tim besutan Diego Simione.

Sementara Fernando Torres belum mampu mencetak gol di La Liga, tetapi dia telah menunjukkan performa apik di Piala Spanyol. El Nino Mencetak tiga gol dalam turnamen tersebut, dua gol ketika mengalahkan Real Madrid dan satu gol ketika Atletico kalah dari Barcelona.

Sangat menarik untuk melihat posisi klasemen akhir dan daftar topskorer La Liga Spanyol pada akhir musim nanti.

Produktivitas gol dari striker ketiga klub tersebut akan sangat mempengaruhi klasemen akhir nanti. (*)

Belum Genap Seminggu, Sudah Berulah GENOA. Belum genap seminggu Samuel Eto’o bergabung dengan Sampdoria, ia telah berbuat ulah. Penyerang gaek itu absen dari latihan tim tanpa ada keterangan apapun.

Eto’o kabarnya menolak perintah dari pelatih Sampdoria, Sinisa Mihajlovic, agar semua pemain menjalani latihan dua sesi, yakni pagi dan sore, di hari Senin (2/2/15) waktu setempat.

Latihan ini menjadi bentuk hukuman bagi skuad Il Samp setelah tumbang 1-5 di kandang Torino akhir

pekan lalu.

Eto’o, yang baru bergabung dengan Sampdoria dari Everton pada 27 Januari lalu, absen dari sesi latihan pagi tanpa ada kabar. Pemain berusia 32 tahun itu tampil sebagai pemain pengganti pada laga akhir pekan lalu.

“Tak ada argumen dengan Eto’o, untuk alasan sederhana bahwa harus ada dua orang untuk berargumen, sementara Eto’o mengambil keputusan sendiri,” ujar Mihajlovic.

“Saya tak melihatnya ataupun berbicara dengannya lagi setelah sesi

latihan pagi,” jelas pelatih yang dikenal tegas itu.

Pelatih asal Yugoslavia berusia 45 tahun itu lantas menyerahkan keputusan soal penyerang barunya itu kepada pihak manajemen. Meski demikian, Miha menegaskan bahwa sikap Eto’o tidak dapat diterima.

“Saya tak tahu kenapa dia pergi, atau apa yang akan dilakukan klub sekarang. Yang pasti adalah si pemain tidak memberi saya penjelasan. Saya anggap itu sebagai sikap tidak hormat kepada saya dan tim,” pungkasnya. (*)

Rakyat Kalbar Rabu, 4 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Masih Ditemukan THM Nakal di Kota Pontianak

Tidak Ada Sanksi Lain

Selain Ditutup Pontianak-RK. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humas AKBP Nowo Winarti menegaskan, hanya ada satu sanksi yang tepat bagi tempat hiburan malam (THM) baik karaoke, lounge dan cafe nakal

Brigjen Pol Arief Sulystianto

di Kota Pontianak, yaitu ditutup.

“Tidak ada sanksi lain, selain ditutup,” tegas Kabid Humas Polda Kalbar ketika mendengar ada THM di Kota Pontianak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, Selasa (3/1).

Sayangnya apa yang dikatakan Kapolda melalui Kabid Humasnya itu be-

lum ada yang direalisasikan. Selama ini polisi hanya mengancam THM nakal dengan kata-kata mencabut izin keramaian dan menutupnya.

Ditegaskan Nowo, kepolisian memberikan izin keramaian kepada pengusaha THM di Kota Pontianak, bukan untuk dimanfaatkan untuk melanggar

aturan. Izin keramaian yang dikeluarkan, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pengusaha, sehingga melegalkan segala cara dalam operasionalnya. Salah satunya menjual minuman beralkohol (Minol) tanpa izin. “Apalagi pemilik THM Halaman 15

REM BLONG TOYOTA RUSH TABRAK POHON

Kubu Raya-RK. Diduga karena rem blong, Toyota Rush degan nomor polisi B 1346 UFB menghantam pohon besar di Jalan Ahmad Yani II, depan Gang Bersama, Selasa (3/1) sekitar pukul 10.47 Wib. Afai, saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, mobil tersebut dikendarai dengan kecepatan tinggi. Pada saat sopir hendak berbelok, tiba-tiba mobil yang tidak berpenumpang itu menabrak pohon hingga terdengar suara benturan yang keras.

“Mobil itu memang kecepatannya lumayan laju. Pada saat mau berbelok, tiba-tiba mobil tersebut langsung menabrak pohon,” ungkap Afai. Seorang polisi lalu lintas (Polantas) mengatakan, pada saat kejadian, diduga si sopir tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarainya. Rem mobil tidak berfungsi.

“Dari keterangan saksi mata, mobil itu mau berbelok ke arah kiri, tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras dan langsung menabrak pohon di pinggir jalan. Dugaan sementara rem mobil tersebut blong,” jelas Polantas itu ditemui di TKP. Sopir yang belum diketahui namanya itu menderita luka serius di kepala.

Dia dibawa pengendara lainnya ke rumah sakit. Tak lama kemudian jajaran Polresta Pontianak tiba ke lokasi kejadian dan mengamankan mobil nahas itu. (sul)

Cara Kerja Pembobol Dana Bank Rp75 Miliar

Ilustrasi. Net

Mobil Toyota Rush yang menghantam pohon.

SYAMSUL ARIFIN-RK

Barang-barang Ilegal Kembali Berkeliaran

Perbatasan Tak Lagi Diperketat Pontianak-RK. Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalbar meminta agar wilayah perbatasan antarnegara Kalbar-Malaysia kembali diperketat pengawasannya, baik jalur resmi maupun tidak resmi.

Ketua LPKL Kalbar, Burhanudin Haris mengatakan, masuknya daging dan susu ilegal yang ditangkap jajaran Polda Kalbar beberapa

hari lalu, membuktikan masih adanya peluang masuknya barang-barang ilegal ke Kalbar.

“Perlu dilakukan pengawasan secara ketat.

Kalau masih bisa lolos, maka ada dua kemungkinan, bisa saja melalui jalur resmi dan bisa juga jalur tidak resmi,” ungkap Burhanudin, Selasa (3/2).

Menurutnya, masuknya barang ilegal bisa saja masuk dari jalur tidak resmi, karena di

Jakarta-RK. Polisi menahan empat tersangka pembobolan dana Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jalan Gatot Subroto, Jakarta, sebesar Rp75 miliar.

Dua di antaranya adalah orang dalam bank itu. Yakni, Aulia, 42, marketing manager BSM Cabang Gatot Subroto dan Febi, 38, trade specialist officer Kantor Pusat BSM. Namun, berdasar penyidikan polisi, otak pembobolan BSM tersebut adalah Ivan, 42, seorang pialang (trader).

Selain Aulia dan Febi, warga Casa Jardin, Daan Mogot, Jakarta Barat, itu dibantu seorang mediator bernama Rudi, 37. Nah, uang hasil tindak kejahatan tersebut dipakai untuk foya-foya serta membeli sejumlah mobil mewah dan rumah.

Menurut Kasubdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Arie Ardian, kasus itu bermula saat Ivan dibantu Aulia, Febi, dan Rudi menawarkan kerjasama ke PT Pos Properti Indonesia (PPI) pada Juli tahun lalu.

Halaman 15

wilayah perbatasan begitu banyak ditemukan jalan tikus. Ada 56 pintu masuk jalur tidak resmi. Namun apabila masuknya dari pintu resmi, tentu dipertanyakan, kenapa bisa lolos?

“Di perbatasan ada sekitar 56 jalan-jalan tidak resmi antarperbatasan. Jika masuknya barang Halaman 15

Rp60 Juta di Jok Motor Lenyap

Suami Dirawat di RS, Istri Kepala Dinas Asyik Nyabu Lamongan-RK. Kasus Narkoba kembali mengguncang Lamongan. Sebelumnya, polisi menangkap basah sekretaris PDIP Perjuangan Lamongan yang pesta sabu pada malam pergantian tahun baru 2015. Kini istri pejabat diciduk ketika mengisap asap kristal yang bisa membuat kecanduan itu.

Dia adalah Yuni Setyowati, 36, istri Kepala Dinas Pengairan Lamongan, Supandi. Dia ditangkap anggota Unit II Satreskrim Polres Lamongan ketika berpesta sabu di gudang tembakau di kawasan Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, Minggu sore (1/2). Ironisnya, saat Yuni ditangkap, Supandi sedang terbaring diopname di rumah sakit.

Terdapat juga tiga teman Yuni. Antara lain, Eko Tomaji, 38, dan Sentot Margono, 53, alias Gono. Keduanya merupakan warga Lingkungan Tanggulrejo, Kelurahan/Kecamatan Babat. Ada juga Choniek Mashuri, 37, asal Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Bojonegoro.

Halaman 15

Burhanudin Haris

Pegawai BKD Kalbar saat di tes urine oleh BNN Kalbar, Selasa (3/4). IST

PNS Konsumsi Narkotika akan Dipecat

Kartius: Narkoba Bikin Otak Sedeng Pontianak-RK. Sebanyak 56 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar di tes urine secara mendadak oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar, Selasa (3/4).

Dari pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak tersebut, ternyata hasilnya negatif. Artinya, 56 PNS BKD Kalbar dinyatakan bebas Narkoba.

Kepala BKD Kalbar, Kartius SH men-

gatakan, tes urine yang dilakukan terhadap pegawainya itu merupakan implementasi dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerangi Narkoba di segala sektor, termasuk di instansi pemerintah di Kalbar.

Menurutnya, tingkat pengguna Narkoba di Kalbar cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi dan pencegahan. “Kami tidak mau ada PNS yang

terjerat Narkoba. Apabila ada pegawai kami yang menggunakan Narkoba, maka tindakan tegas akan diambil. Mulai dari non job hingga dipecat,” ungkapnya.

Kartius meminta PNS untuk tidak bermain-main dengan Narkoba. Sebagai abdi negara, PNS dituntut untuk bisa aktif dalam pemikiran juga dalam pelaksanaan tugas kerja.

Halaman 15

Lubukpakam-RK. Walmiah, 39, warga Dusun Melayu, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Deliserdang, Sumut, bisa dibilang sembrono.

Dia menaruh uang Rp 60 juta dalam jok sepeda motornya. Uang itu amblas diembat penjahat, Sabtu (31/1) lalu dan baru lapor polisi kemarin.

Kejadiannya, hari itu Walmiah baru mengambil duit di Bank BRI depan Lapangan Segitiga Lubukpakam, ditemani anak sulungya.

Ketika mereka balik dari bank dengan mengendarai Honda Vario BK 3354 MAQ, pelaku sudah membuntutui dari belakang.

Sebelum pulang ke rumah, Walmiah yang membonceng anaknya lebih dulu singgah ke konter Digicom di Jalan Sutomo Lubukpakam.

Ketika Walmiah dan Wiki Siswanti, 17, anaknya, masuk ke counter untuk mengambil HP yang diservice, selang beberapa menit, seorang pria tinggi kurus berjaket hitam dan memakai jam pun ikut masuk dan mengisi pulsa persis di samping korban.

Setelah mengisi pulsa, pria tersebut kemudian keluar. Saat Walmiah menoleh ke belakang, dilihatnya pria yang lain menutupi jok sepeda motornya dengan jaket, lalu kabur.

Melihat hal itu, Walmiah langsung keluar dan melihat uang pecahan Rp50 ribu telah berserakan di dekat sepeda motornya.

Ketika mengecek isi bagasi sepeda motor, ibu tiga anak itu pun tak lagi melihat uang Rp60 juta, dalam gepokan lembaran 50 ribuan itu.

Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Sungai Raya Andalkan Tiga Sektor

Ilustrasi.

NET

Kubu Raya. Pasca industri perkayuan tidak lagi berjaya, saat ini Kecamatan Sungai Raya mengandalkan tiga sektor guna meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu perdagangan, jasa dan perkebunan.

“Sebagai ibukota Kabupaten Kubu Raya, Sungai Raya mencoba mencari sektor-sektor andalan yang dapat mengangkat perekonomian daerah dari keterpurukan industri perkayuan,” ungkap Camat Sungai Raya, Sharir Nur. Sahrir mengatakan, pihaknya mencoba mendongkrak tiga sektor ini sebagai pengganti industri kayu yang sudah lama kolaps. Sehingga perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan, dan pembangunan daerah tidak mandek.

Ia berharap, ketiga sektor tersebut tidak menimbulkan polemik horisontal dalam pencapaian tujuan pembangunan, sesuai visi misi mewujudkan Kubu Raya sebagai kabupaten yang terdepan dan berkualitas.

Sahrir memaparkan, Kecamatan Sungai Raya memiliki luas 129.565 hektar atau 14,70 persen dari luas Kabupaten Kubu Raya merupakan potensi guna mensejahterakan masyarakat. “Berdasarkan Sensus BPS 2014, jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Raya mencapai 196.997 jiwa, atau 40 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya yang mencapai 518.459 jiwa yang tersebar di 18 desa dan 68 dusun,” paparnya.

Sharir mengakui, kondisi geografis Kecamatan Sungai Raya realatif sulit, karena Kecamatan Sungai Raya merupakan salah satu daerah perairan. Namun ia berharap kondisi tersebut tidak menghalangi para pelaku usaha untuk berinvestasi.

Sharir berharap, ke depan penyediaan sarana transportasi menjadi perhatian pemerintah dalam mendukung terbukanya akses daerah terisolir di Kecamatan Sungai Raya. “Sehingga berbagai potensi yang ada dapat terakomodir dan diperdagangkan,” pungkasnya.(sul)

Rakyat Kalbar

Rabu, 4 Februari 2015

10

Dua Warga Meninggal Akibat DBD Kubu Raya. Sebanyak 14 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terjadi di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian pada Januari 2015. Bahkan, dua penderita DBD telah meninggal dunia.

Kepala Puskesmas Sungai Durian, dr Yudi Pauliah Heriwibowo mengatakan, terjadi penurunan kasus DBD pada Januari 2015 jika dibandingkan dengan kasus DBD yang terjadi pada Desember 2014. “Desember 2014 sebanyak 31 kasus DBD. Sedangkan pada Januari 2015 terjadi 14 kasus DBD,” paparnya.

Meski mengalami penurunan kasus DBD dibanding bulan sebelumnya di wilayah Puskesmas Sungai Durian, namun pada Desember 2014 tidak ada penderita DBD yang meninggal dunia. “Jika dihitung dari siklus lima tahunan kasus DBD, tahun 2014 tidak dikatakan tinggi,” ujar Yudi di Sungai Durian, Selasa (3/2).

Dua penderita DBD yang meninggal dunia itu kata dia, salah satunya merupakan anak perempuan berusia 4 tahun warga Desa Arang Limbung, dan seorang laki-laki dewasa berusia 31 tahun warga Desa Limbung. “Keduanya meninggal dunia di RSUD Soedarso, setelah dilakukan rujukan dari Puskesmas Sungai Durian,” ungkapnya.

Melihat kejadian ini, ia mengimbau warga agar selalu waspada terhadap penyebaran penyakit, terutama saat musim hujan yang biasanya diawali gejala demam karena dikuatirkan merupakan DBD. “Itu yang harus diperhatikan. Jika ada gejala segera rujuk ke puskesmas terdekat, agar penyakit yang diderita tidak sampai berakibat fatal. Itu yang kami harapkan, jangan sampai ditunggu, jika ada gejala,” sarannya. (sul)

Salah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan di Puskesmas Sungai Durian.

SYAMSUL ARIFIN.

APBD Kubu Raya Dinilai Tidak Pro Rakyat Diduga Anggaran Diselewengkan Kubu Raya. Pengalokasian anggaran dalam APBD Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 dinilai tidak pro rakyat. Warga Kecamatan Sungai Kakap menganggap Pemkab Kubu Raya menetapkan banyak program pembangunan yang mubazir.

“Contohnya di dusun kami, Dusun Nirwana, Kecamatan Sungai Kakap. Tahun ini sama sekali tidak ada program pembangunan. Padahal dusun kami memiliki penduduk lebih dari 45.000 jiwa. Selain itu, selama ini dusun kami juga termasuk salah satu penymbang PAD terbesar bagi Kubu Raya, terlebih saat momen pelaksanaan ritual Robo-robo,” kata tokoh pemuda Sungai Kakap, Ilham Syarif, Selasa (3/2).

Dia menjelaskan, sejumlah dusun dan desa juga sama sekali tidak mendapatkan

bantuan pembangunan dari APBD Kubu Raya 2015. Bahkan, banyak program pembangunan yang justru tidak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung yang dilakukan Pemkab Kubu Raya. Ia membeberkan, tahun 2015 dalam APBD Kubu Raya dianggarkan pengadaan lift untuk Kantor Bupati Kubu Raya sebesar Rp 950 juta, pembangunan taman komplek di Kantor Bupati sebesar Rp 2 miliar, barau samping Kantor Bupati Rp 1 miliar, dan pembangunan masjid di sekitar Kantor Bupati yang merupakan program lanjutan tahun sebelumnya.

Dulu telah dianggarkan Rp 1 miliar, saat ini kembali dianggarakan sebesar Rp 1,73 miliar. ”Itu kan program-program yang sebenarnya jauh dari kebutuhan masyarakat. Padahal di lapangan masih

banyak jalan dan bangunan fasilitas sosial yang rusak,” tuturnya.

Lebih parah lagi, kata Ilham, Pemkab Kubu Raya tahun ini menganggarkan Rp 10 miliar untuk pembangunan jalan yang ada di kawasan Sekunder C. Padahal, di sepanjang jalan yang dibangun tidak ada perumahan warga dan hanya tanah kosong. Dia menilai, pembangunan jalan itu justru dimanfaatkan untuk menaikkan harga tanah yang diduga milik oknumoknum tertentu di Pemkab Kubu Raya.

“Melihat anggaran untuk jalan Sekunder C sebesar Rp 10 miliar dari APBD Kubu Raya, jelas menimbulkan kekesalan warga. Kalau pembangunan jalan menggunakan anggaran sebesar itu, kenapa tidak meminta bantuan dari APBN saja.

Ini membuktikan bahwa Pemkab Kubu Raya tidak bisa melobi bantuan dana dari pusat,” sindirnya.

Tokoh masyarakat Sungai Kakap lainnya, Abu Bakar, menambahkan, pem-

borosan anggaran lain juga terlihat dari alokasi dana untuk rehab rumah dinas Camat Sungai Kakap sebesar Rp 300 juta, dan penimbunan halaman Kantor Camat Sungai Kakap sebesar Rp 120 juta. “Selama ini sejak Kecamatan Sungai Kakap terbentuk, sudah ada 22 camat dan hanya satu camat yang pernah tinggal di rumah dinas tersebut. Padahal, Jalan Karya Jaya dan Benteng Laut kondisinya rusak parah dan benar-benar perlu penanganan segera, tapi justru tidak diprioritaskan,” kata Abu Bakar.

Masyarakat Sungai Kakap sangat mengharapkan kebijakan Pemkab Kubu Raya lebih relefan dalam menganggarkan dana pembangunan. “Kita harap memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Apa yang bisa dibanggakan jika Kantor Bupati megah, bertaman indah, bermasjid mewah, namun kondisi infrastruktur dan rumah ibadah di desa masih banyak yang rusak parah,” tuturnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Pasar Murah di Enam Kecamatan

Tarik Ulur Perubahan Nama Kecamatan Siantan Memicu Kecemburuan Sosial

Darwin. A

LFI

SHANDY

Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2566 tanggal 19 Februari 2015, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar kegiatan pasar murah di enam kecamatan.

Pasar murah akan dimulai hari ini, Rabu (4/2) di Halaman Rumah Ibadah Lim Pak Kung yang beralamat di Jalan Raya Jungkat, Kecamatan Siantan.

“Kegiatan pasar murah merupakan salah satu program yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, Pertambangan dan Energi (Disperindagkoptamben) dalam menyambut perayaan hari besar keagamaan. Untuk menyambut Imlek nanti, kita akan laksanakan pasar murah di enam kecamatan di Kabupaten Mempawah,” ungkap Kepala Disperindagkoptamben Mempawah, Darwin, Selasa (3/2).

Darwin mengungkapkan, enam kecamatan yang menjadi lokasi pasar murah yakni Kecamatan Siantan pada Rabu (4/2), Kecamatan Segedong pada Kamis (5/2), Kecamatan Sungai Pinyuh pada Jumat (6/2), Kecamatan Mempawah Hilir pada Sabtu (7/2), Kecamatan Mempawah Timur pada Minggu (8/2) dan Sungai Kunyit pada Senin (9/2). “Pelaksanaan pasar murah ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Mempawah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pasar Murah. Sembako yang akan kita jual mulai dari beras, gula, tepung terigu, susu, mentega, kacang tanah, dan minyak goreng. Harganya sudah disubsidi oleh pemerintah daerah,” papar Darwin.

Mensukseskan kegiatan tersebut, Darwin menyebut pihaknya bekerjasama dengan aparatur desa untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan paket sembako pasar murah tersebut. Masyarakat yang layak akan diberikan kupon yang nantinya dapat ditukarkan dengan paket sembako.

“Makanya kita mengimbau kepada masyarakat yang mendapatkan sembako agar datang langsung ke lokasi pasar murah. Karena harga paket sembako yang kita jual sudah disubsidi, sehingga harganya lebih murah dari pasar,” tuturnya.

Ia berharap, pasar murah bisa dimanfaatkan warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sembako.

“Sehingga perayaan Imlek tetap berjalan dengan hikmad dan meriah,” harapnya. (fia)

Mempawah. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan nama Kecamatan Siantan telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015.

Pembahasan raperda itu menjadi salah satu prioritas Banleg DPRD Mempawah. Namun, sampai saat ini masih terjadi tarik ulur menentukan perubahan nama kecamatan tersebut.

“Memang Raperda Perubahan Nama Kecamatan Siantan ini menjadi salah satu prioritas Banleg dalam melakukan pembahasan nanti. Sebab, perubahan nama ini sangat penting dan sejak lama dinantikan masyarakat,” kata Wakil Ketua Banleg DPRD Mempawah, Darwis SH MH kepada Rakyat Kalbar, Selasa

(3/2) sore.

Ketua Fraksi Nasdem itu menilai, perubahan nama Kecamatan Siantan merupakan hal yang penting. Sama halnya seperti perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Mempawah.

Mengingat, nama Kecamatan Siantan kerap kali disalah-artikan oleh masyarakat luar yang beranggapan wilayah tersebut masuk di Kota Pontianak. “Terutama dalam urusan administrasi, biasanya Kecamatan Siantan disangka Kelurahan Siantan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pontianak Utara. Makanya kita mendorong agar perubahan itu segera direalisasikan. Supaya, tidak ada kesalahan lagi dalam proses administrasi dan lainnya,”

pendapatnya.

Terkait wacana perubahan nama menjadi Kecamatan Jungkat, Legislator Dapil SiantanSegedong itu mengaku belum dibahas. Sebab, dalam nomenklatur Raperda hanya menyebutkan perubahan Kecamatan Siantan.

Untuk menentukan nama baru itu perlu dilakukan kajian dan pembahasan. “Untuk nama yang baru belum kita tentukan. Nanti akan dilakukan pembahasan sesuai prosedur yang ada, termasuk hearing public. Secara pribadi dan fraksi, saya mengusulkan diubah menjadi Kecamatan Wajok.

Sebab, Desa Wajok merupakan yang terbesar di Kecamatan Siantan. Yakni ada Wajok Hilir dan Hulu,” sarannya.

Dalam nomenklatur Prolegda yang disampaikan dalam sidang paripurna, disebutkan Raperda

Perubahan Nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jungkat. Namun, hal itu menimbulkan tarik ulur di masyarakat. Menurut mereka, nama Jungkat tidak tepat untuk ditetapkan menjadi kecamatan. “Tidak setuju jika diubah menjadi Kecamatan Jungkat.

Karena nama itu sudah ada, yakni Desa Jungkat. Selain itu, bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat di desa lain yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Saya menyarankan agar perubahan nama itu dilakukan secara fair melalui jajak pendapat seluruh masyarakat,” usul Kaharuddin, warga setempat.

Ia mengatakan, seharusnya perubahan nama itu mengacu pada beberapa aspek, diantaranya nilai sejarahnya. Karena nama tersebut merupakan identitas dan jati diri daerah. “Kalau bi-

cara usia, mungkin lebih dahulu Desa Wajok Hilir dan Hulu yang ditempati perantau dari Sulawesi dibandingkan Desa Jungkat,” cetusnya.

Sementara itu warga lain, Munir Putra mengaku mendukung perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jungkat. Alasannya, untuk menghindari kesalahan administrasi antara Kecamatan Siantan di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kelurahan Siantan di wilayah Kota Pontianak. “Menurut sejarahnya, keberadaan daerah itu tidak terlepas dari Muara Sungai Jungkat. Selain itu, secara geografis Jungkat merupakan ibukota kecamatan. “Sehingga sangat tepat jika ditetapkan menjadi nama Kecamatan Jungkat,” pendapat Anggota KPU Kabupaten Mempawah itu. (fia)

PA Mempawah Tangani 616 Perceraian Dispensasi Pernikahan Usia Dibawah 20 Tahun Meningkat Mempawah. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama (PA) Mempawah sepanjang tahun 2014 lalu naik sekitar 18,85 persen dibanding tahun sebelumnya. Perkara yang paling dominan yakni perceraian sebanyak 616 kasus atau 75,2 persen. Dari jumlah itu, 440 perceraian diajukan oleh istri dan 176 diajukan kaum suami atau talak.

“Untuk penanganan perkara di PA Mempawah pada tahun 2014 memang mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 lalu kita hanya menerima 692 perkara, sedangkan tahun 2014 sebanyak 819 perkara. Sehingga dikalkulasikan terjadi kenaikan sebesar 18,35 persen,” ungkap Humas

PA Mempawah, Uray Gapima Aprianto kepada wartawan, Selasa (3/2).

Uray memaparkan, beberapa perkara yang mengalami kenaikan seperti kasus perceraian yang diajukan oleh PNS/TNI/ Polri. Pada tahun 2013 pihaknya hanya mencatat terdapat 41 perkara, sedangkan tahun 2014 jumlah perkara perceraian aparatur naik menjadi 63 kasus.

“Dalam kasus perceraian keluarga aparatur itu, lebih dominan diajukan oleh perempuan atau gugatan cerai, yakni sebanyak 42 kasus. Sedangkan perceraian yang diajukan oleh laki-laki atau talak sebanyak 21 kasus.

Peningkatan juga terjadi pada isbat nikah atau pengesahan

perkawinan, yakni sebanyak 132 pasangan,” bebernya.

Menurut dia, meningkatnya perkara isbat nikah tersebut menunjukkan besarnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan legalitas hukum dalam pernikahannya. Karena, awalnya pernikahan yang dilakukan tidak dicatat oleh negara. “Ke depan, kita prediksi jumlah perkara isbat nikah akan semakin meningkat. Sebab, dari data yang ada masih banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah. Padahal identitas hukum pernikahan itu sangat penting sebagai syarat untuk menunaikan ibadah haji, umroh dan lainnya,” papar Uray.

Selain itu, lanjut dia, perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke meja kerja PA Mempawah juga mengalami peningkatan. Tahun 2013 lalu jumlah perkara hanya 23 kasus, sedangkan tahun 2014 naik menjadi 41 kasus. Naiknya perkara dispensasi kawin tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. “Kebanyakan yang mengajukan dispensasi itu pasangan muda dengan alasan sudah hamil. Bagaimana kita mengharapkan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, jika diawali dengan perzinahan yang sudah jelas hal itu sebagai dosa besar dalam Islam,” sesalnya.

Lebih jauh, dirinya menilai

dispensasi perkawinan tidak terlepas dari dampak negatif pergaulan bebas anak-anak muda. Pada usia di bawah 20 tahun, seharusnya anak-anak ini menimba ilmu, tapi justru harus menghadapi kehidupan berumahtangga dan memiliki tanggungjawab baru untuk keluarganya. “Mirisnya, mereka yang diberi dispensasi perkawinan itu ada yang datang lagi beberapa tahun kemudian untuk mengajukan perceraian.

Makanya, kita meminta semua pihak serius memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Terutama para orangtua, harus ekstra meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya,” pungkasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara

Rabu, 4 Februari 2015

11

Upacara Bendera HUT Pemprov Kalbar Ke-58 Tahun 2015

Kalbar Makin Maju dan Berkembang Sukadana. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) mengadakan upacara bendera hari ulang tahun (HUT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di halaman Dinas Pendidikan (Disdik) KKU, Rabu (28/1).

Upacara dihadiri para pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah KKU, angkatan bersenjata maupun keamanan, forum pimpinan daerah di KKU, perwakilan murid-murid SMP maupun SMA di Sukadana dan sekitarnya.

Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara Idrus memimpin upacara, membacakan amanat Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada Pemprov Kalbar serta seluruh masyarakat Provinsi Kalbar.

Cakap Alang Gelar Lomba KB Kes Provinsi Kalbar di KKU Sukadana. Tim Penilai Lomba Keluarga Berencana dan Kesehatan Provinsi Kalbar, menilai KB Kes Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang diwakili Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Selasa (27/1), pukul 09..00 hingga selesai.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalbar, perwakilan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinisi Kalbar, Wakil KetuaTP-PKK KKU Ny Rahma Idrus, Kepala BPMPDKB KKU Drs Waliman, Plt Kepala Dinas Kesehatan KKU Agus Rudi Suandi SE, Camat Teluk Batang, Sukarman.

Kegiatan ini juga dilakukan dengan penilian di sekretariat PKK di jalan Tanah Merah, Desa Sutera, Kecamatan Sukadnaa. Kemudian dilanjutkan ke Kantor Desa Teluk Batang Selatan.

Romobongan dan tim Juri dari Provinisi Kalbar, disambut tari Melayu dari pelajar Madrasah Aliyah Babussa’adah Teluk Batang.

Dalamkesempatan itu, Camat Teluk Batang, Sukarman menyampaikan harapannya dalam perlombaan tersebut memberikan hasil yang baik bagi Kayong Utara.

Kepala BKKBN Provinsi Kalbar mengucapkan terimakasih atas sambutan dari masyarakat yang begitu antusias mengikuti kegiatan. Dia tidak dapat menjanjikan apakah Kayong Utara akan menjadi juara satu ataupun tidak. Akan tetapi penilaian akan dilakukan seobyektif mungkin. (lud)

“Kita pantas untuk merasa bahagia, bangga dan penuh suka cita karena diusia yang ke-58 ini, Provinsi Kalimantan Barat semakin maju dan berkembang dengan hasil pembangunannya yang dapat kita nikmati bersama,” ungkap Idrus.

Ia mengatakan Provinsi Kalbar dibentuk berdasarkan undangundang nomor 25 tahun 1956 (UU 25/1956) tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Selanjutnya agar UU itu berlaku efektif, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Keputusan Nomor Des.52/10/50 tanggal 12 Desember 1956, antara lain menyatakan UU 25/1956 berlaku efektif sejak 1 Januari 1957 dan secara yuridis Kalimantan Barat menjadi provinsi otonom.

“Sejalan dengan perubahan status Kalimantan Barat sebagai Daerah provinsi otonom, DPRD Peralihan dalam sidangnya pada tanggal 28 Januari 1957 membentuk Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Kalbar. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalbar, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari lahir Pemprov Kalbar,” tutur Idrus.

Peringatan HUT Pemprov Kalbar kali ini terasa lebih istimewa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena pada tahun 2014, telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan aman, damai, jujur, dan adil. Terselenggaranya Pemilu itu dengan baik, mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat Kalbar dalam berdemokrasi dan menunjukkan kualitas dan kematangan berdemokrasi.

“Hal ini harus terus kita peli-

Wabup Idrus, mewakili Gubernur Kalbar Cornelis, memimpin upacara bendera HUT Pemprov Kalbar ke-58 di halaman Disdik KKU di Sukadana, Rabu (18/1). Dan Peserta upacara dari perwakilan SKPD di lingkungan Pemerintah KKU, utusan berbagai kesatuan, hingga perwakilan murid-murid SMP dan SMA di Sukadana, Rabu (18/1). HUMPRO SETDA KKU

hara dan pertahankan, karena pada tahun 2015 ini terdapat enam Bupati di Provinsi Kalbar, yaitu Bupati Kapuas Hulu, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Ketapang akan berakhir masa jabatannya, sehingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di enam Kabupaten tersebut kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2015,” jelas Idrus.

Oleh karena itu, lanjut dia, kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Ketapang, diminta agar segera melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan Pilkada dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah juga dapat terlaksana dengan baik.

“Peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kali ini mengusung tema ‘Dengan Semangat Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-58, Mari Kita Wujudkan Kalimantan Barat yang Damai dan Sejahtera’.

Tema itu menggambarkan tekad kita semua untuk menciptakan suasana Kalimantan Barat yang penuh kedamaian dalam heterogenitas serta masyarakat yang sejahtera dengan masa depan

yang lebih baik. Dengan semangat itu pula, kita semua berjuang bersama kesatu titik tujuan yang sama. Yaitu, mewujudkan masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, dan sejahtera,” ajak Idrus.

Guna mewujudkan semua itu, kata Idrus, semua harus melakukan pembangunan di segala aspek kehidupan. Pembangunan yang kita laksanakan di daerah ini terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Berbagai kemajuan tersebut merupakan hasil kerja keras, keseriusan, kebersamaan dan keberpihakan kita kepada rakyat.

“Keberhasilan pembangunan yang sedang dan akan terus kita laksanakan selama ini telah berada pada jalur yang benar, sehingga pemerintah dan negara mengakui dan memberikan apresiasi dengan berbagai penghargaan. Antara lain tahun 2013, Pemprov Kalbar kembali berhasil meraih Nilai B Tingkat Nasional dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi antara pimpinan dengan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat untuk selalu bekerja keras,” papar Idrus.

Selanjutnya di tahun 2014, ucap Idrus, Pemprov Kalbar juga telah menerima Penghargaan Peringkat ketiga sebagai Pembina Bank Daerah Terbaik dan juga mendapatkan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dari Menteri Pertanian RI, selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional pada tanggal 15 Desember 2014. Kemudian serta penghargaan dari Deputi Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan Pemahaman Koperasi melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional.

Selain itu pada 12 September 2014, Kalbar kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013. Karena itu, predikat WTP yang baru kita terima ini merupakan penghargaan tertinggi yang harus dapat kita pertahankan terus dari tahun ke tahun.

“Kemudian pada awal tahun 2015 ini, tepatnya pada peringatan hari Pabean Internasional ke-63 pada tanggal 26 Januari

2015 lalu, Gubernur Kalimantan Barat telah menerima Penghargaan dari Organisasi Pabean Dunia atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat internasional melalui perbatasan Kalimantan Barat,” kupas Idrus.

Keberhasilan dan penghargaan yang kita peroleh pada berbagai bidang tersebut, lanjut dia, merupakan prestasi yang membanggakan masyarakat Kalbar. Semua itu diperoleh berkat perjuangan, kerja keras, dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.

“Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada jajaran Pemprov Kalbar, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, anggota DPRD, dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Kalbar yang telah memberikan dukungan dan ikut berpartisipasi aktif dalam membangun dan memajukan Provinsi Kalbar. Semoga seluruh pengabdian yang telah kita berikan untuk membangun daerah ini menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” doa Idrus. (lud)

Metro KETAPANG

Akibat Penyempitan Bantaran Sungai Sebalo

Bengkayang Dilanda Banjir Bandang

Banyak warga membangun rumah di bantaran Sungai Sebalo menjadi salah satu sebab terjadi banjir. KURNADI

Bengkayang. Hujan yang mengguyur ibukota Kabupaten Bengkayang, Senin (2/2) sejak pukul 15.00 hingga 19.00 menyebabkan Sungai Sebalo meluap. Tidak hanya itu, sekitar pukul 20.30 banjir bandang tiba-tiba saja menyapu alur sungai yang sempit akibat banyaknya bangunan di bantaran sungai.

“Banjir tiba-tiba saja terjadi setelah beberapa jam hujan berhenti. Biasanya banjir pada siang hari, namun kali ini terjadinya malam. Padahal sudah beberapa jam setelah hujan berhenti, banjir baru datang. Kami sungguh tidak menyangka akan kejadian ini,” ujar Djong, 22, warga Jalan Belangko, Kecamatan Bengkayang kepada Rakyat Kalbar.

Ia mengaku panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga seperti tv, pakaian, meja kursi, dan perabotan rumah tangga lain. “Ngeri kalau mengingat banjir yang terjadi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkayang, Paternus Erwin,ST menegaskan, warga yang menetap di bantaran Sungai Sebalo harus waspada, karena banjir bisa tiba-tiba terjadi. “Warga harus selalu waspada. Jangan menunggu ada korban jiwa baru melakukan pencegahan. Sebaiknya ke depan tidak lagi mendirikan bangunan di tepi sungai,” saran Erwin.

Sebelumnya, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengimbau warga Bengkayang tidak lagi mendirikan bangunan di bantaran sungai, karena musibah banjir dapat terjadi sewaktu-waktu. “Warga harus selalu waspada menghadapi banjir. Jangan lagi mendirikan bangunan atau rumah di bantaran sungai. Carilah tempat yang aman dan tinggi, serta jauh dari sungai dan banjir.

Tanah di Bengkayang masih luas,” ujar Gidot.

Saran serupa pernah disampaikan Gubernur Kalbar, Cornelis. Menurutnya, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang harus mencari lahan yang luas untuk memindahkan masyarakat yang selama ini menetap di bantaran sungai. “Cari lahan yang luas, dan dibangun perumahan disana. Pemkab Bengkayang harus bisa mengutamakan hal ini. Masyarakat juga bisa mendukung pemerintah guna meminimalisir resiko musibah banjir,” tegasnya.

Pantauan Rakyat Kalbar, maraknya aktivitas PETI di hulu Sungai Sebalo juga memicu terjadinya banjir. Selain itu, penyempitan alur Sungai Sebalo terjadi karena warga banyak mendirikan bangunan di bantaran sungai, seperti di sekitar Jalan Belangko, Jalan Swadaya, Jalan Sulengko, dan Jalan SMA St Fransiskus Asisi Bengkayang. Bahkan, sejumlah bangunan hingga menjorok ke Sungai Sebalo, tepatnya di Jembatan Besi Jalan Pontianak. (kur)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Pemkab Sidak Pedagang Buah Ketapang. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Ketapang, Selasa (3/2) menggelar inspeksi mendadak (Sidak) terkait dengan peredaran apel jenis Gala dan Granny Smith dari Amerika.

Sidak yang dipimpin Kepala Diskop UKM Perindag Ketapang H Syahrani bersama Kasat Pol PP Ketapang Edy Junaidi S.Sos, beserta anggota Dinas Kesehatan Ketapang, Bagian Ekonomi Setda Ketapang, ini dilakukan guna tindak lanjut surat edaran Dirjend Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No.10/SPK/ SD/01/2015 tentang larangan peredaran apel Gala dan Granny Smith.

Setelah melakukan rapat, tim sidak mulai melakukan penyisiran para penjual buah yang bertebaran di kota Ketapang diantaranya di sepanjang Jalan Jendral Sudirman, Brigjend Katamso, DI Panjaitan,

Petugas melakukan sidak pedagang buah. JAY

Sisingamangaraja, R. Suprapto, MT Haryono, Dipenegoro Tim terus menyisir keluar kota Kecamatan Benua Kayong dan Pasar Tuan tuan.

Beberapa pedagang ditemukan masih menjual apel jenis itu seperti yang di lokasi jembatan Pawan

I Kelurahan Kauman, tim menemukan salah satu penjual apel gala yang tersisa sekitar empat kilogram yang belum terjual.

“Kami tidak tahu kalau apel jenis ini tidak boleh dijual.

Setelah menonton siaran TV baru kami tau bahwa apel ini

tidak boleh di jual,” kata penjual buah, Sofariah kepada petugas.

Setelah mendapat penjelasan dari anggota tim, ia bersama suaminya langsung memasukan apel yang berwarna hijau tersebut kedalam kardus yang kemudian akan dikembalikan ke agen buah tempat ia membeli.

“Kedatangan kami hanya memberitahukan bahwa jenis apel ini telah dilarang dijual dan ditarik dari peredaran,” kata Syahrani.

Sementara itu Tim juga menemukan apel jenis gala dan granny smith, yang sudah disimpan dan tidak dijual oleh pedagang karena sudah mengetahui larangan peredaran apel tersebut dari media masa.

Sementara itu Kasat Pol PP Edy Junaidi mengatakan sidak yang dilakukan sifatnya persuasif dengan memberikan penjelasan dan selebaran kepada pedagang buah akan pelarangan peredaran

apel gala dan granny smith ini.

“Kita imbau pedagang yang ada menyimpan apel tersebut untuk dikembalikan kepada agen, dengan tenggang waktu. Tetapi kalau pedagang mau menyerahkan, kita akan diambil dan selanjutnya dimusnahkan,” ancam Kasat Pol PP Edy Junaidi.

Edy juga berjanji akan kembali melakukan pengecekan ulang kepada pedagang buah untuk memastikan tidak ada peredaran apel tersebut.

Apel jenis gala dan granny smith ini sekilas tak tampak berbeda dengan apel-apel yang biasa di jual para pedagang buah dan harga apel ini tak berbeda dengan buah apel biasa, berkisar Rp. 40 ribu perkilo gram. Apel ini dapat menurunkan kolestrol sehingga banyak konsumen yang membeli apel yang diduga tercemar bakteri Listeria monocytogenes. (Jay)

Dewan Temui PKL Korban Gusuran Satpol PP Singkawang. Pascapenggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mangkal di jembatan sekitar Jalan Kurau beberapa waktu lalu, anggota Komisi II DPRD Kota Singkawang mendadak mendatangi Pasar Turi, Selasa (3/2).

“Kedatangan kami ke Pasar Turi ini untuk melihat masalah PKL yang sebelumnya sempat ditertibkan Satpol PP beberapa waktu lalu,” kata Muhammadin, Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang ditemui di dekat jembatan yang kini bersih dari PKL tersebut.

Muhammadin menjelaskan, Satpol PP menggusur PKL di jembatan tersebut, lantaran menjalankan perintah Peraturan Daerah (Perda). Tetapi, PKL yang tergusur itu terpaksa menumpang di toko sekitarnya. Hal ini rawan menimbulkan perselisihan antar pedagang.

Bertolak dari pemikiran tersebut, Komisi II DPRD Kota Singkawang yang membidangi perekonomian dan keuangan, berinisiatif menemui para PKL

tersebut. “Kedatangan kita untuk mencarikan solusi bersamasama, dan diantara solusi sementara PKL tersebut ditempatkan ke dalam toko-toko Pasar Babi,” kata Muhammadin.

Dia menceritakan, awalnya para pedagang itu berjualan di bagian kiri dan kanan jembatan Jalan Kurau. Hal itu menimbulkan keluhan masyarakat, karena ruas jembatan tersebut menjadi sempit, sehingga sulit dilintasi kendaraan.

Selanjutnya Satpol PP pun menertibkannya dan memindahkannya ke dalam Pasar Babi.

Setelah beberapa lama berdagang di tempat baru tersebut, PKL mengeluhkan sepinya pembeli.

Akhirnya para PKL mengadu dan berharap agar mereka diperbolehkan untuk menempati kembali jembatan tersebut, tetapi hanya di satu sisinya, selebar 1 meter dan hanya 11 lapak.

Tetapi, kata Muhammadin, kalau keinginan PKL itu dipenuhi, niscaya pengguna jalan akan komplain lagi dan melaporkan lagi hal tersebut ke Satpol PP untuk

melakukan penertiban.

Solusi lain pun diambil, yakni para PKL tersebut ditempatkan di depan ruko, tetapi hanya sampai pukul 10.00. Hal ini tentunya bukan solusi yang tepat, lantaran rentan terjadi gesekan antar pedagang. Sehingga perlu dicarikan solusi lain. “Bisa saja akses jalan menuju kawasan ditutup sampai pukul 10.00 untuk kendaraan, tentunya perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait, misalnya Dishub dan Disperindag. Tetapi untuk sementara, PKL berdagang dengan menempati paling depan toko yang ada di Pasar Babi dengan jarak 1 meter,” ujar Muhammadin.

Bagaimana pun juga, kata Muhammadin, penataan harus dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Pemkot Singkawang yang ingin mengubah wajah Kota Amoy ini menjadi lebih baik. Tetapi juga memikirkan nasib PKL yang mencari nafkah untuk keluarganya itu. “Kalau satu minggu ke depan, tidak ada kesepakatan

kembali, maka kita akan datang kembali. Kita berharap Perda jangan sampai dilanggar, dan apabila pihak toko juga tidak mengindahkan, maka kita minta bongkar juga, karena tidak sesuai IMB,” tegas Muhammadin.

Dia berharap permasalahan ini segera ditangani. Instansi terkait diharapkan mencari solusi terbaik. “Kita minta jangan sampai ada kontak fisik atau hal-hal yang dapat menimbulkan kekerasan,” ingat Muhammadin.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Operasi, Satpol PP Kota Singkawang, Drs Philipus MSi mengatakan, secara aturan tidak diperkenankan berjualan di atas jembatan. “Bukan kita sentimen, tetapi memang harus melaksanakan aturan, Satpol PP tidak pernah arogan, karena kami bertugas sesuai aturan dan bekerja untuk keberpihakan orang ramai,” katanya.

Dia juga mengingatkan, solusi yang diambil ini hanya bersifat sementara. “PKL ditempatkan di depan toko ini sifatnya hanya

sementara, dan harus membuat meja 1 x 1 meter. Tempat ini harus bersih dari PKL hanya sampai pukul 10.00, kalau masih ada akan kami angkut,” tegas Philipus.

Sementara itu, salah seorang pedagang ikan, Jayadi mengatakan, awalnya mereka digeser ke dalam, tetapi tidak ada pembeli. “Kami pun minta ditempatkan di depan toko, tetapi kemudian pemilik toko menolak, akhirnya kami minta dikembalikan ke tempat semula (di atas jembatan, red), hanya dari jam 04.00 hingga jam 10.00, setelah itu kami bubar.

Itu pun hanya satu sisi,” katanya.

Jayadi yang mewakili rekanrekannya itu pun ditemui para wakil rakyat dan Satpol PP. Terjadi diskusi panjang di atas jembatan yang untuk sementara ini masih nampak kosong dari PKL. Dari pembicaraan di jembatan tersebut, ditemukan kesepakatan sementara, yakni PKL boleh di depan toko. Tetapi waktunya terbatas, dan lebar lapaknya pun terbatas. Pemilik toko pun mengaminkan. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju

Koperasi Tumbuhkan Ekonomi Keluarga

Ilustrasi.NET

Nanga Pinoh-RK. Upaya untuk keluar dari keterpurukan ekonomi keluarga sulit dilakukan sendiri. Namun, kalau dilakukan secara kelompok maka beban tersebut menjadi lebih ringan. Jalannya, masyarakat harus terhimpun dalam koperasi yang di manajemen secara profesional.

“Koperasi merupakan badan usaha yang cukup teruji telah menopang ekonomi kelurga serta mampu bertahan dalam krisis multidimensional yang dialami Indonesia.

Guna menumbuhkembangkan koperasi, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan. Diantaranya, dengan memberikan bantuan modal dan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi,” ujar tokoh masyarakat Melawi, Yoab Lengket, kemarin.

Koperasi ini bisa diwujudkan dalam usaha bersama yang selama ini telah dilakukan. Masyarakat Melawi yang sebagian besar berprofesi sebagai petani bisa menjalankan usaha pertanian secara bersama-sama.

“Misalnya bersawah dengan gotong rotong, membangun kebun karet secara gotong royong serta memelihara ikan secara gotong royong. Ini akan membuat masyarakat membangun secara bersama-sama,” ulasnya.

Dia berpendapat, perkembangan koperasi di Kabupaten Melawi, khususnya Nanga Pinoh sangat menggembirakan terutama koperasi kredit khususnya tiga tahun terakhir.

Menurutnya, awal yang baik untuk mengangkat citra koperasi yang selalu dianggap masyarakat selalu menguntungkan para pengurusnya saja.

“Kita akui image buruk masyarakat terhadap koperasi hingga kini masih menghantui mereka sehingga tak jarang mereka alergi jika mendengar badan usaha koperasi tersebut,” paparnya.

Padahal, kata dia, di sisi lain dukungan pemerintah terhadap badan usaha ini cukup baik. Ini terbukti hingga sekarang pemerintah menyisihkan bantuan modal lunak untuk mengembangkan badan usaha yang berbentuk koperasi.

“Bagaimanapun saat ini masyarakat akan kesulitan untuk membentuk koperasi. Mereka sangat memerlukan bantuan pemerintah. Hal ini harus dilakukan oleh pemerintah,” ulasnya.

Koperasi bisa menumbukan kepedulian sosial dan gotong royong di tingkat masyarakat. Gotong royong merupakan kekuatan yang paling ampuh dalam membangun ekonomi secara kolektif.

“Membangun ekonomi di tingkat masyarakat bisa dilakukan secara bersama-sama. Bagaikan sapu lidi yang tak akan bisa dipatahkan, tapi kalau satu batang sangat mudah dipatahkan,” ulasnya. (aji).

Rakyat Kalbar

Rabu, 4 Februari 2015

12

Status Kawasan Sumber Air PDAM Melawi Nanga Pinoh-RK. Kelestarian Bukit Lintang dan perbukitan lainnya di wilayah administrasi Desa Poring dan Desa Senempak terbilang penting untuk pemenuhan air di ibu kota Kabupaten Melawi, Nanga Pinoh. Pasalnya kawasan ini merupakan sumber air bagi masyarakat Kabupaten Melawi.

Di sini ada bendungan air yang dialirkan ke rumah-rumah di Kabupaten Melawi. Termasuk rumah dinas pejabat daerah ini serta toko, lembaga usaha dan masyarakat sekitar. Kondisi ini mengharuskan Bukit Lintang harus lestari. Caranya dengan

meningkatkan status kawasan bukit lintas yang saat ini baru Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi hutan lindung.

“Permintaan masyarakat Desa Poring sangat masuk akal. Sudah sepantasnya daerah tersebut dijadikan kawasan lindung.

Eksekutif harus mendorong ini semua,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Kluisen, kemarin.

Dijelaskannya, mengubah status kawasan menjadi hutan lindung tidak mudah. Lantaran harus disetujui oleh menteri kehutanan. Namun begitu, eksekutif harus menunjukan niat

baik terlebih dahulu.

“Paling tidak ada niat baik daerah ini yang harus ditunjukan kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Caranya dengan memberi sebuah kepastian hukum dengan cara membuat Perda atau melalui SK Bupati.

Kemudian diajukan ke pemerintah pusat,” ulasnya.

Dijelaskannya, paling tidak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi harus menyiapkan perangkat penunjang. Hingga realisasi hutan lindung poring secara terwujud sehingga hutan ini terjaga.

“Perubahan status sangat

penting. Jangan sampai baru ditetapkan setelah hutan ini gundul. Ini percuma. Maka harus segera dilakukan upayaupaya nyata hingga hutan ini tetap terjaga,” tegasnya.

Apalagi masyarakat Desa Senempak dan Desa Poring sendiri telah membuat kesepakatan untuk menjaga kawasan yang menjadi daerah serapan air.

Kesepakatan dibangun dengan metode Community Conservation Livelihood Agriment (CCLA) yang didorong oleh USAID IFASC dan Suar Institute.

Bukan hanya itu, Kluisen

menyarankan apabila merubah status kawasan sulit, Pemerintah Kabupaten Melawi bisa saja membuat keputusan terhadap kasawan tersebut. Kawasan khusus yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Melawi.

“Misalnya, dibuat kawasan khusus berupa daerah serapan air. Daerah resapan itu diputuskan oleh pemerintah serta dijaga oleh pemerintah melalui masyarakat setempat. Mungkin mekanisme ini bisa,” paparnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Sekolah di Daerah Pedalaman Kekurangan Guru

Ilustrasi

Nanga Pinoh-RK. Sebentar lagi akan ada penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Khusus di Kabupaten Melawi, kekurangan

guru terjadi di sekolah-sekolah di daerah pedalaman. Seleksi calon PNS yang mau mengabdi di daerah pedalaman minimal

.

NET

5 tahun. Jika sang calon tidak berkenan, sebaiknya jangan dipilih.

“Model penerimaan selama

ini masih belum menyelesaikan persoalan kekurangan guru di daerah pedalaman. Walau hampir setiap tahun ada penerimaan guru, tetap saja di sekolah pedalaman kekurangan guru, sementara di dalam kota malah kelebihan guru,” ujar praktisi pendidikan, Halidin, kemarin.

Pemuda Kecamatan Menukung ini mengungkapkan, hampir semua sekolah yang ada di daerah pedalaman mengalami kekurangan guru. Bahkan, hanya diajar oleh dua atau tiga pegawai negeri. Beruntung masih ada yang mau mengabdi melalui tenaga pengajar honor atau kontrak.

“Di Menukung terutama tenaga pengajar SD masih kekurangan, karena banyak SD hanya diajar oleh 2 hingga 3 orang guru saja, bahkan ada pula yang hanya diajar oleh seorang guru,” ulasnya.

Melihat kondisi demikian, pemerintah terus melakukan penerobosan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar.

Bukan hanya merektut tenaga pengajar, namun juga membuat kebijakan menyebarkan guru secara mereka.

Jangan sampai ada guru di pedalaman hanya satu atau dua orang, tetapi guru di perkotaan sangat banyak, bahkan lebih.

Bila perlu dilakukan tindakan tegas terhadap guru yang tidak mau mengabdi di daerah pedalaman.

“Kita baru melihat di satu Kecamatan Menukung, belum lagi di Ella, Sokan dan serta kecamatan lainnya. Kasusnya juga sama,” paparnya.

Bila tidak ada pemerataan penyebaran guru maka kesenjangan pendidikan akan terjadi dalam waktu yang sangat lama.

Kualitas pendidikan guru di daerah pedalaman juga kurang memadai, sementara guru di daerah perkotaan terbilang baik.

Menurutnya, ke depan akan sulit ditemukan orang kampung yang sukses di kota. Segala sektor yang ada akan dikuasai oleh orang kota. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Ilustrasi.NET

Buang Limbah Sembarangan, Izin Perusahaan Bisa Dicabut Sintang-RK. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sintang menaruh perhatian serius terhadap limbah pembuangan hasil pengolahan. Bahkan, perusahaan atau badan usaha dapat dikenai sanksi pencabutan izin apabila terbukti mengabaikan persoalan lingkungan.

“Pengolahan limbah sebelum dibuang akan dipantau setiap enam bulan sekali. Jangan sampai limbah mencemarkan langsung dibuang tanpa proses,” tegas Kepala BLH Kabupaten Sintang, Henri Harahap, Selasa (3/2).

Pemantauan berkala BLH ditujukan kepada seluruh badan usaha. Baik sektor usaha berskala besar maupun kecil. Contoh, seperti perusahaan perkebunan, pertambangan, rumah sakit serta klinik pengawasannya dilakukan secara ketat. Sebab jika limbahnya tak dikelola dengan baik sangat berisiko mencemari lingkungan.

Henri menambahkan, sebelum limbah dapat dibuang tentu harus melewati lima tahapan. Karena itu, kolam penampungan harus tersedia. Kolam tersebut menjadi tempat mengurai limbah berbahaya. “Proses pembuangan limbah tidak boleh sembarangan,” tegasnya.

Menurut Henri, indikator limbah yang dibuang sudah tidak berbahaya secara kasat mata dapat dilihat. Ketika dibuang ke air tidak mengakibatkan kematian pada ikan. Kendati belum seutuhnya dapat menjamin limbah tersebut tidak mencemari. Karena itu, pemantauan rutin akan dilakukan.

“Kami sudah melayangkan surat kepada semua perusahaan. Tim BLH akan turun tiap enam bulan sekali,” ucapnya.

Penataan soal pengawasan lingkungan akan diperketat BLH. Jaminan serta kepastian bebas pencemaran akan pemerintah berikan. Yakni dengan memasang plang bagi perusahaan atau badan usaha yang pengolahan limbahnya sudah benar dan aman bagi lingkungan.

“Ke depan kita akan buat label papan pengumuman depan perusahaan. Operasionalnya sudah memenuhi aturan lingkungan maka kita cantumkan. Begitu sebaliknya. Jika limbahnya mencemari, sanksi tegas menanti.

Kita akan tinjau ulang izin usahanya,” papar Henri.

Menurutnya, bagi perusahaan perkebunan, pertambangan dan rumah sakit diwajibkan mempunyai AMDAL. Sementara jenis usaha seperti pergudangan, hotel, perumahan tentu harus dilengkapi UKL-UPL. Dokumen lingkungan tersebut harus dilengkapi pemilik usaha sebelum pengurusan izin usaha. “Izin lingkungan ini harus ada sebelum memulai usaha,” ulasnya. (din)

PDI Perjuangan Intensifkan Komunikasi Politik Jelang Pemilukada Sintang Sintang-RK. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Sintang, Jefray Edward mengaku, terus melakukan komunikasi politik dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sintang mendatang.

Sebagai partai politik pemenang pemilu, partai berlambang banteng muncung putih

itu siap mengusung calon kepala daerah sendiri maupun berkoalisi.

“Sampai saat ini kita masih menunggu petunjuk dari DPP,” ujar Jefray Edward, Selasa (3/2).

Jefray mengatakan, ada tahapan serta mekanisme yang dilakukan PDI Perjuangan dalam menentukan calon kepala daerah. Di mulai dari proses penjaringan dan penyaringan. Semua itu mengacu pada hasil survei.

“Mekanisme penjaringan dan penyaringan ditentukan oleh DPP,” ucapnya.

Meski demikian, Jefray belum bisa memastikan kapan pihaknya akan membuka pendaftaran.

Namun persiapan akan terus dilakukan.

“Berdasarkan pengalaman pemilukada yang sudah-sudah, pendaftaran calon akan kita buka sekitar lima bulan sebelum pemilukada digelar. Tentunya akan menyesuaikan dengan tahapan yang dilakukan oleh KPU,” terangnya.

Terpenting, lanjut Jefray, calon yang ingin menggunakan perahu PDI Perjuangan harus mendapatkan rekomendasi dari DPP. Setiap calon yang mendaftar harus mengikuti fit and proper test.

“Kita terbuka dengan siapa saja.

Asalkan visi misinya sama dengan PDI Perjuangan,” lugasnya.

Berbeda dengan Partai NasDem. Partai politik besutan Surya Paloh ini belum berpikir jauh tentang siapa yang akan menggunakan perahu NasDem dalam pemilukada Sintang tahun ini.

“Kita belum berbicara sejauh

itu,” ujar Sekretaris DPC Partai NasDem Kabupaten Sintang, Tery Ibrahim.

Menurut Tery, berdasarkan surat DPP Partai NasDem yang diterima, pelaksanaan pemilukada Sintang direncanakan 2016, sehingga terlalu dini untuk membicarakan pemilukada Sintang. “Tapi pada intinya kita siap.

Proses pencalonan akan kita sesuaikan dengan aturan partai dan KPU,” ujar Teri Ibrahim.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

PKS Kapasitas 60 Ton Diresmikan Sintang-RK. Peran investasi swasta dalam pembangunan daerah sangat besar. Investasi swasta memiliki keunggulan di bidang modal dan teknologi sehingga investasi swasta dapat menutupi kekurangan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Demikian diungkapkan Bupati Sintang, Milton Crosby saat meresmikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Buana Hijau Abadi Triputra Agro Persada, di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Selasa (3/2).

Investasi swasta, lanjut Milton, menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengolah potensi daerah. Potensi sumber daya alam akan dikonversi menjadi sumber daya produktif yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Tentunya keberadaan pabrik CPO ini dapat menambah gairah pembangunan daerah di Kabupaten Sintang, terutama terkait dengan pencapaian agenda mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang

produktif,” timpalnya.

Milton memberikan apresiasi terhadap PT Buana Hijau Abadi Triputra Agro Persada, yang telah membangun pabrik kelapa sawit di Kecamatan Ketungau Hilir. Pabrik kelapa sawit ini menambah jumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sintang menjadi empat pabrik.

“Pastinya, banyak peluang tenaga kerja di tempat ini.

Pergeseran industri hulu ke industri hilir di perkebunan sawit ini akan membawa kemajuan bagi ekonomi masyarakat dan daerah,” ulasnya.

Dalam kesempatan itu, tak lupa Milton mengingatkan kepada seluruh investor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, termasuk PT Buana Hijau Abadi agar menerapkan konsep berwawasan lingkungan melalui 3R. Yaitu, reduce, reuse dan recyle secara berkelanjutan. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau limbah. Reuse berarti menggunakan kembali sampah atau limbah yang masih dapat

dipergunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Dan recycle berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

“Bahasa sederhannya, PT Buana Hijau Abadi memiliki kewajiban menjaga agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Ke depankan sikap kehati-hatian terkait pengelolaan limbah. Mesikpun didukung sistem pengolahan modern, tidak menutup kemungkinan potensi kekeliruan pengelolaan limbah bisa terjadi sehingga melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Akibatnya, akan memicu resistensi di masyarakat sekitar pabrik. Sekali lagi saya minta hal ini harus benarbenar menjadi perhatian pihak perusahaan,” tegas Milton.

Milton berharap, keberadaan pabrik kelapa sawit ini dapat membawa dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Penyaluran tanggungjawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab

sinergi perusahaan dengan masyarakat sekitar menjadi modal dasar keuntungan kedua belah pihak dalam menjalankan kepentingan masing-masing.

“Jangan abaikan masyarakat sekitar. Jika ada kebutuhan tenaga kerja, gunakan masyarakat sekitar,” ingat Milton.

Sementara itu, Managing Director For Trading dan Downstream Group Triputra Agro Persada, Sutedjo Halim menyampaikan, PT Buana Hijau Abadi beroperasi di Ketungau Hulu, Ketungau Tengah dan Ketungau Hilir. Kebehasilan membangun pabrik kelapa sawit karena kerja sama dengan banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sekitar.

“Kami berharap ada azas manfaat dari pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit ini. Khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, pajak dan perekonomian Kabupaten Sintang secara umum,” ucap Sutejo.

Ia mengungkapkan, program CSR yang diterapkan, seperti membuka akses transportasi,

perbaikan jalan dan jembatan, bantuan tempat ibadah, sekolah dan kesehatan. “Kami ingin menjadi perusahaan perkebunan yang ramah lingkungan dan sustainable,” harapnya.

Sementara itu, Board of Commisioner Group Triputra Agro Persada, Toddy M Sugoto menambahkan, pabrik ini memiliki kapasitas 60 ton per jam dan bisa ditambah sampai kapasitas 75 ton per jam.

Dijelaskannya, PT Buana Hijau Abadi mulai beroperasi 2008 serta mulai menanam 2010 dan 2013 membangun pabrik.

Pabrik kelapa sawit ini merupakan pabrik Triputra Agro Persada pertama di Provinsi Kalbar. Bahkan, pabrik kedua akan menyusul di Kecamatan Ketungau Hulu. “Ini bentuk keseriusan kami dalam berinvestasi,” lugasnya.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, penandatanganan prasasti serta penandatanganan memorandum of agreement untuk pemeliharaan jalan Ketungau Hulu sampai Ketungau Hilir sepanjang 126 kilometer. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Putussibau. Dua dari empat Direksi Perusahaan Daerah (PD) Uncak Kapuas sudah lama mengundurkan diri. Sehingga kini hanya tertinggal Direktur Utama, Pardi dan Direktur Administasi sekaligus Keuangan, Ahmad Mohtar.

“Kendati tinggal dua direksi, sistem kerja masih tetap sama dengan struktur direksi yang lama,” kata Sarjani SE, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Bina Usaha, Bagian Ekonomi, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kapuas Hulu ditemui di tempat kerjanya, Selasa (3/2).

Dia mengatakan, saat ini bidang usaha di PD Uncak Kapuas hanya dua, yaitu Mess Pemerindah Daerah (Pemda) dan Apotek. “Sebelumnya di PD Uncak Kapuas juga ada bidang usaha Elpiji, bengkel motor dan alat tulis kantor, tetapi sudah tutup,” kata Sarjani.

Dengan berkurangnya bidang usaha tersebut, jelas Sarjani, tentunya tidak akan memberatkan dua direksi yang tersisa. Apalagi Apotek sudah mendapat posisi strategis di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau.

Sehingga direksi yang tersisa hanya mengolah administrasi dengan benar.

Sarjani mengungkapkan, sejak PD Uncak Kapuas berganti direksi tiga tahun lalu, Pemkab Kapuas Hulu hanya memberikan penyertaan modal sekitar Rp750 juta pada 2012.

Kemudian pada 2013, Pemkab Kapuas Hulu sempata menyertakan modal Rp3 miliar. Dana itu digunakan untuk pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri Rp2,5 miliar dan apotek PD Uncak Kapuas Rp500 juta. Namun, karena tidak sesuai rencana, anggaran tersebut tidak dicairkan.

“Agar mendapatkan penyertaan modal, setiap tahun perusahana daerah harus mengajukan rencana anggaran perusahaan tahunan. Baik untuk perencanaan pengembangan dan peningkatan usaha, prospek keuntungan maupun serapan tenaga kerja. Pengajuan rencana anggaran perusahaan itu harus diserahkan sebelum masa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD),” terang Sarjani.

Lantaran tahun lalu, PD Uncak Kapuas belum mengajukannya, Pemkab Kapuas Hulu pun tidak menyertakan modalnya. “Jadi untuk pengembangan bidang usahanya, PD Uncak Kapuas harus cari dari yang lain, seperti pihak ketiga, mereka bisa saja hutang dulu,” saran Sarjani.

Ia menerangkan, BUMD seperti PD Uncak Kapuas ini memang berorientasi sosial politik, bukan profit.

Sehingga kadangkala merugi. Kendati demikian, bukan berarti perusahaan daerah tidak boleh untung.

“Seharusnya, penyertaan modal yang telah diberikan Pemkab Kapuas Hulu bisa dikelola dengan baik oleh BUMD, sehingga perusahaan daerah tersebut mandiri, tidak disertakan modal setiap tahunnya,” kata Sarjani.

Sejauh ini, lanjut Sarjani, perusahaan daerah rutin membuat laporan keuangan dan menyerahkan pada pihaknya. Perusahaan daerah pun selalu mendapat evaluasi. Kemudian ada audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pontianak dan audit keuangan oleh Akuntan Publik yang selanjutnya dilaporkan kepada BPK-RI. “Dari hasil audit yang telah dilakukan selama ini, tidak ada temuan kerugian yang bersifat penyelewengan,” tutupnya. (aRm)

13

Eliminasi Anjing Liar

Ningkau Nuan Direksi PD Uncak Kapuas Tinggal Dua Orang

Rabu, 4 Februari 2015

Putussibau. Untuk mengantisipasi serangan rabies, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH mengintruksikan jajarannya untuk mengeliminasi (membunuh) anjing liar atau tidak bertuan.

“Dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Polres,” kata Bupati Nasir ketika memimpin rapat untuk mengantisipasi penyebaran rabies, di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa (3/2).

Intruksi tersebut sebagai tindaklanjut dari Surat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar Nomor 524/97/VII-b/02.15 tertanggal 2 Februari 2015perihal Kewaspadaan Terhadap Rabies..

Dalam surat dari Provinsi itu, warga yang digigit anjing, hendaknya segera dibawa ke Pusat Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR).

Selain itu hendaknya melapor ke Camat setempat, agar dapat dilakukan tindakan semestinya.

Berbagai tindakan itu harus dilakukan, lantaran Kabupaten Melawi dan Ketapang sudah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Rabies. Kemudian dari data Balai Veteriner Banjarbaru bahwa beberapa kabupaten di Kalteng yang berbatasan langsung dengan Kalbar dilanda wabah rabies.

Sementara itu, beberapa kecamatan di Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan kecamatan tertular rabies di wilayah Kalbar dan Kalteng. “Sehingga Kapuas

Hulu terancam penyebaran penyakit rabies,” jelas Nasir.

Sebelum hal tersebut terjadi, Nasir pun mengumpulkan instansi-intansi terkait untuk melakukan tindakan antisipasi.

Dalam pertemuan tersebut nampak hadir Wakil Kapolres Kapuas Hulu Kompol Mario, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Drs Abdurrasyid MM, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr H Harisson MKes, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Marcellus SSos dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Drs Abdullah Usman MM. Selain itu, hadir pula Direktur RSUD Achmad Diponegoro dr Brounly Star Rey MPH, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah Drs Mohd Zaini MM, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Dini Ardianto SIP, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Petrus Kusnadi SSos MSi, dan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Martha Banang SH MM. Di hadapan instansi-instansi terkait tersebut, Nasir meminta agar dilakukan peningkatan sosialisasi tentang rabies serta cara menanggulanginya. Di antaranya dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama dan lainnya.

Nasir mengatakan, Penutupan Lalu Lintas Hewan Penular Rabies (HPR) sudah diinstruksikan.

Instruksi ini hendaknya ditindaklanjuti dengan Keputusan Desa.

“Lakukan pendataan HPR, terutama di daerah yang berbatasan dengan daerah tertular, kemudian lakukan vaksinasi terhadap HPR, terutama anjing,” paparnya.

Dia mengungkapkan, Kapuas Hulu memang merupakan zona bebas atau aman dari penyakit rabies. Kendati demikian, tim antisipasi penyakit tersebut sudah dibentukan sejak tiga tahun lalu.

Tim inilah yang diharapkan gencar mensosialisasikan penyakit rabies, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan daerah wabah rabies.

Nasir juga mengharapkan, sosialisasi penyakit ini dilakukan memanfaatkan teknologi informasi, di antarnya radio. “Terlebih dahulu kita akan melakukan pemetaan dimana-mana saja rawan terjadi penyebaran rabies tersebut. Selama itu diharapkan tim membuat langkah-langkah secara tertulis,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanaian Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu, Drs Abdurrasyid MM menuturkan, setelah terbitnya Instruksi Bupati Kapuas Hulu, maka harus ditindaklanjuti Kepala Desa (Kades) dengan membuat keputusan desa.

Dalam keputusan desa tersebut, jelas Rasyid, minimal harus memuat tujuh hal. Pertama, larangan keluar-masuk anjing dan HPR lainnya dari dan atau ke desa yang

bersangkutan. Kedua, mewajibkan kepada seluruh pemilik HPR agar mendaftarkannya kepada Kades.

Ketiga, pemilik anjing diliarkan bertangungjawab biaya pengobatan dan denda (hukum adat).

Keempat, melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi.

Kelima, eliminasi anjing liar dan diliarkan tanpa adanya ganti rugi.

Keenam, melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan pemuka adat, pemuka agama dan lain-lain, dan Ketujuh, mewajibkan untuk lapor ke Kades apabila terjadi gigitan anjing dan HPR lainnya.

Rasyid mengatakan, tim akan segera melakukan sosialisasi sebagaimana diintruksikan Bupati.

Bahkan semakin cepat semakin baik. Sebab, walaupun belum ditemukan kasus rabies, Kapuas Hulu masuk lini satu rawan penyakit menular tersebut. “Kita pun sebenarnya telah dijanjikan bantuan 100 vaksin untuk anjing oleh provinsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kapuas Hulu, dr H Harisson MKes menjelaskan, penyakit rabies bisa disebabkan oleh gigitan beberapa hewan seperti anjing, kucing dan kelelawar. Hanya saja memang 98 persen penderita rabies disebabkan oleh gigitan anjing. Tingkat kematian penderita rabies mencapai 100 persen.

“Sebaiknya memang anjing-anjing di daerah perbatasan dengan

wabah rabies agar divaksin. Tetapi apakah kita sanggup mevaksinasi semua anjing. Selain itu, bisa saja ketika divaksin malah menyebabkan anjing tersebut menjadi rabies.

Saran saya, yang lebih baik agar anjing-anjing terindikasi rabies agar dieliminasi,” ujar Harisson.

Dia mengungkapkan, Dinkes Kapuas Hulu menerima bantuan 20 vaksin rabies untuk manusias dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Vaksin ini sudah disebar ke kecamatan yang berbatasan dengan daerah wabah rabies.

Dinkes pun telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian vaksin dan serum rabies dalam APBD 2015. “Sekitar Rp100 juta kita akan anggarkan untuk pembelian vaksin dan serum rabies,” ungkap Harisson.

Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga memberikan beberapa tips kepada warga. “Bila ada keluarga kita yang tergigit anjing, lukanya langsung disiram dengan air yang mengalir sekitar 15 menit sambil digosok secara perlahan dengan sikat lembut,” katanya.

Kemudian, tambah dia, lukanya tersebut dibersihkan dengan sabun yang mengandung antiseptic. “Setelah itu bawa korban ke rumah sakit. Namun jangan marah kalau lukanya tidak dijahit, krn lukanya harus dibiarkan tetap menganga. Nanti oleh petugas lukanya akan dibersihkan ulang, setelah itu diberi vaksin,” jelas Harisson. (aRm)

Sekolah Swasta Merasa Dianaktirikan Putussibau. Lantaran kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Kapuas Hulu merasa dianaktirikan. Ketika sekolah negeri mendapatkan dana Bantuan Operasi Sekolah Daerah (Bosda), sekolah swasta tinggal gigit jari.

“Kami merasa dianaktirikan, karena tidak pernah mendapatkan dana Bosda,” kata Muhtaruddin, Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI)Nahdatul Wathan Putussibau ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/2).

Dia mengungkapkan, sejak dibangun pada 1986, MI Nahdatul Wathan belum tersentuh bantuan

dari pemerintah. Padahal sekolah di jalan Tanjung Pura, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putussibau Selatan ini terdiri atas enam kelas yang diisi 103 murid.

Apabila ada kerusakan di sekolah ini, kata Muhtaruddin, hanya bisa diperbaiki secara bertahap dengan mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat (Pempus).

“Dana itu kami gunakan untuk memperbaiki gelegar, lantai dan dinding,” ungkapnya.

Tetapi bantuan pusat itu tidak cukup untuk memperbaiki meja kelas dan guru yang sudah memprihatinkan. “Untuk meja murid

dan meja guru, kondisinya sudah sangat tidak layak pakai,” lirih Muhtaruddin.

Sementara untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), pihak MI Nahdatul Wathan hanya berinisiatif mengadakannya, tanpa bantuan dari pemerintah sepeserpun. “Dulu kami punya komputer dan printer, tapi kini sudah rusak semua, untuk melakukan perbaikan kita tidak sanggup karena terbatasnya dana,” kata Muhtaruddin.

Kisah sedih di MI swasta ini belum berhenti sampai di situ, lantaran letaknya di pinggir jalan, kawasan tersebut menjadi rawan

kecelakaan. Tetapi pihak sekolah tidak sanggup membangun pagar, agar murid-muridnya tidak berkeliaran di jalan raya.

“Justru pihak kami sering mengganti kerugian sebagai akibat murid yang sedang berolahraga, misalnya ketika peralatan olahraga (bola dan lainnya, red) mengenai pengguna jalan yang kebetulan melintas,” ujar Muhtarrudin.

Ironisnya, di tengah keterbatasan itu, MI Nahdatul Wathan kerapkali menjadi percontohan oleh Pempus, Pemprov Kalbar dan Pemkab Kapuas Hulu. “Selama ini kami mewakili sekolah swasta di

Kapuas Hulu untuk diperiksa dan lainnya, tetapi timbal baliknya tidak ada,” ungkap Muhtarudin.

Di tempat yang sama, salah seorang guru MI Nahdatul Wathan, Sawiyah mengatakan, tempat mengabdi ini memang sangat membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam hal perbaikan gedungnya.

Dia mengungkapkan, kondisi gedung MI Nahdatul Wathan sudah banyak yang lapuk. “Sekitar 90 persen sekolah ini harus diperbaiki. Para guru sempat takut harus mengajar dengan kondisi sekolah yang sudah tua ini,” kata Sawiyah. (aRm)

Bumi Daranante

Penghuni Rutan Sembunyikan Puluhan HP Sanggau. Sebanyak 22 HP berhasil disita petugas Rutan Klas IIB Sanggau dari 15 kamar dalam sidak yang digelar, Senin (2/2) sekitar pukul 09.00.

Dari 22 HP tersebut, lima di antaranya ditemukan di bawah tangga.

“Sisanya kita temukan di kamar, di selipkan di bawah tempat tidur,” kata Darwis Syah, Kepala Rutan Klas IIB Sanggau, Selasa (3/2).

Darwis menyampaikan, razia barang-barang milik warga binaan sebenarnya sudah rutin dilakukan, secara acak, dua kali sebulan. Tapi temuannya, tak pernah sebanyak kali ini.

“Kemarin-kemarin ada lah satu-dua. Tapi ini banyak sampai dua puluh lebih, mungkin terbanyak setahun terakhir ini,” katanya.

Dari hasil interogasi, para pemilik HP mengaku memperoleh HP dari keluarga mereka yang membesuk.

Dari 22 HP tersebut, delapan di antaranya miliki warga binaan yang terjerat kasus narkoba. “Blok B1 dan B2 ada tujuh unit, itu kasus narkoba, di bawah tangga ada satu, narkoba juga. Selebihnya yang berada di Blok B3, B4, B5, B6, itu rata-rata kasusnya, ada pencurian, pelecehan, pembunuhan, penipuan dan traficking,” katanya.

Darwis mengaku HP-HP itu segera dimusnahkan. Tapi khusus untuk warga binaan yang terkait kasus narkoba, HPHP mereka akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau, untuk memeriksa, siapa-siapa saja yang telah terhubung dengan nomor warga binaan Rutan.

“Kami ini masih melakukan pemeriksaan sepintas ya, belum

Puluhan HP dan carger yang berasil disita petugas. KIRAM AKBAR

menyeluruh, kalau sepintas mereka masih menghubungi keluarga-keluarga. Tapi untuk khusus narkoba akan diserahkan ke BNNK,” katanya.

Hal itu dilakukan guna menelusuri adanya kemungkinan transaksi yang dilakukan antara warga binaan dengan dunia luar. “Sejauh tidak ada narkoba yang kami temukan, kalau dapat jangan lah. Semua petugas harus komitmen, barang ini diminimalisir,” katanya.

Prosedur besuk Darwis menyampaikan, sejauh ini prosedur tetap yang diberlakukan Rutan Klas II B Sanggau dalam melayani waktu berkunjung (besuk) keluarga warga binaan, secara umum sama dengan Rutan-Rutan

lainnya.

Pertama, keluarga yang mau membesuk diwajibkan oleh petugas pelayanan luar untuk membuat surat izin membesuk. Dari petugas layanan tadi membuat daftar, siapa-siapa saja yang melakukan besuk hari itu.

“Setelah itu surat izin bawa ke portir masuk, di sana nanti ada petugas P2O yang memeriksa kelengkapan barang dan menanyakan mau besuk siapa,” katanya.

Di tahap ini, kata Darwis, semua barang yang dibawa keluarga warga binaan digeledah.

Jika menemukan HP atau sejenis barang lain yang dilarang masuk, maka barang-barang itu harus diserahkan atau dititip ke

komandan jaga.

“Komandan jaga ini yang mempersilahkan ke ruang besuk, baru dipanggil lah warga binaan yang mau ditemui itu ke ruang besuk,” katanya.

Setelah itu, sebelum warga binaan masuk ke kamar selnya, barang bawaan yang dibawa warga binaan, seperti biasanya makanan, akan diperiksa lagi oleh komandan jaga.

Sayangnya, secara keseluruhan, atau dari sekian banyak petugas yang ada, Rutan hanya memiliki empat orang petugas perempuan. Sementara empat orang petugas perempuan ini sudah merangkap beberapa tugas-tugas lain, selain jaga.

Inilah yang menurut Darwis, dijadikan pintu masuknya.

“Kan susah juga, kalau kita mau periksa, geledah, giliran keluar perempuan yang datang, paling tidak ya harus perempuan juga. Ya kita akui ada juga kelengahan petugas saya,” katanya.

Darwis menyatakan, memang sejauh ini pihaknya sangat minim petugas. Yakni hanya sebanyak 34 petugas, termasuk dirinya. Sehingga kedepan, untuk mensiasati hal itu, pihaknya sementara akan mengatur posisi petugas jaga perempuan.

“Jadi bukan petugas khusus, di sini semua rangkap tugas.

Alat periksa (detektor,red) tidak ada. Ada kami CCTV cuman tidak sampai ke dalam-dalam (ruangan). Di ruang besuk belum lengkap. Rencananya 2015 ini kami ajukan untuk melengkapinya,” katanya.

Seperti diketahui, saat ini terdapat sebanyak 168 warga binaan di Rutan Klas II B Sanggau. 165 orang diantaranya lakilaki, dan tiga lainnya perempuan. (KiA)

Warga Mak Kawing Tuntut Perbaikan Jalan Sanggau. Kepala Desa Mak Kawing Kecamatan Balai Batang Tarang, Winikus didampingi tujuh warganya mendatangai gedung DPRD Sanggau, Selasa (3/2).

Kedatanga mereka untuk bertemu sekaligus audiensi dengan pihak DPRD Sanggau terkait kerusakan jalan di desa mereka yang kini rusak parah.

Winikus menyampaikan kedatangan bersama warga ingin mendapatkan klarifikasi dan penjelasan terkait persoalan kondisi jalan di desa mereka mulai dari simpang Mungguk Lumut desa Mak Kawing sampai desa Semoncol yang kondisinya rusak berat.

“Kami mau tahu kapan jalan tersebut dilakukan perbaikan.

Kami yang ada sekarang ini ada delapan orang, masih ada dari Kades Semoncol yang sedang dalam perjalanan menuju ke sini (dewan.red),” katanya.

Winikus menyampaikan, sejak jalan di desa mereka dibuka dan dilalui kendaraan karena dianggap satu-satunya jalan alternatif yang lebih dekat menuju Pontianak, kondisi jalan tersebut kini rusak parah. Ia berharap Dinas PU segera memperbaiki ruas jalan sepanjang tujuh kilometer itu.

“Sekarang kondisinya sudah rusak parah, selain berlobang, becek dan licin,” keluhnya.

Akibat kerusakan tersebut, warga kesulitan jika hendak menuju ke ibu kota Kecamatan.

“Kalau jatuh terpeleset itu sering, syukurnya tidak ada korban yang parahlah,”pungkasnya. Saat ini, di warga yang tinggal di Desa Mak Kawing sebanyak 495 Kepala Keluarga (KK) dengan 3 Dusun.

Terpisah, Kepala Desa Semoncol, Subur juga me-

Kades dan warga desa Mak Kawing mendatangi DPRD Sanggau.

KIRAM AKBAR

nyampaikan hal yang sama. Ia yang pada saat itu didampingi dua orang kepala dusun, satu perwakilan BPD dan warga, meminta pihak Pemerintah Daerah segera melakukan perbaikan akses jalan di Desa mereka mengingat kerusakan jalan tersebut sudah sangat parah. Selain itu, Subur juga meminta kejelasan terkait status jalan tersebut.

“Mereka (DPRD.red) merespon apa yang kami sampaikan. Kalau untuk status jalan sekarang ini masih status jalan Desa, ” katanya.

Subur menjelaskan, saat ini jumlah KK di Desa Semoncol ada 510 Kepala Keluarga.

Usai menggelar pertemuan dengan Kades, warga dan Dinas PU serta Komisi C, Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman menyampaikan bahwa saat ini status jalan yang dituntut warga masih milik desa dan tanggung jawab Pemda.

Karena masih tanggung jawab Pemda, Pemda sudah mengalokasikan anggaran Rp1 milyar untuk melakukan perbaikan yang akan direalisasikan tahun 2015.

“Memang kalau kita lihat, dana yang tersedia tidaklah cukup, tapi yang jelas Pemda sudah berbuat. Kami dari DPRD bersama Bupati

bagaimana mengupayakan dana yang minim tersebut untuk ditingkatkan,” jelasnya.

Usman menyampaikan ada dua cara untuk mempercepat perbaikan jalan desa tersebut.

Pertama, jika sifat jalan tersebut emergency bisa dilakukan pekerjaan mendahului anggaran. Artinya dikerjakan tahun ini, dibayarkan tahun depan.

“Tapi itu ada kriterianya, kalau kriterianya tidak terpenuhi tidak bisa, itu kewenangan PU lah untuk menentukan kriteria itu, ” ungkapnya.

Cara kedua, bisa dilakukan dengan mengalokasikannya di perubahan anggaran. “Tapi itu tidak mungkin, tadi kami sampaikan juga karena perubahan anggaran lama waktunya itu kurang lebih tiga bulan. Jadi dengan proses tender dan lain sebagainya tidak mungkin dengan waktu tiga itu bisa diselesaikan,” pungkas politisi Demokrat itu.

Usman juga menyampaikan keyakinannya bahwa Dinas PU merespon keinginan warga di dua desa tersebut. “Saya juga tadi sudah minta segera ditangani, kenapa perlu secepatnya ditangani karena kondisi jalan tersebut sudah parah dan sulit dilewati kendaraan termasuk roda dua,” bebernya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Enam Kecamatan Peroleh Sertifikat Prona

Ngabang. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ngabang, tahun ini akan menyalurkan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona ) sebanyak 1100 persil, untuk enam kecamatan di enam desa.

Keenam kecamatan yang mendapat sertifikat prona tersebut itu meliputi kecamatan Ngabang desa Amang sebanyak 183 persil, Air Besar di desa Temoyok sebanyak 183 persil, Sengah Temila di desa Sebatih sebanyak 183 persil, Mempawah Hulu di desa Garu sebanyak 183 persil, Menyuke di desa Darit sebanyak 185 persil dan Jelimpo di desa Angan Tembawang, sebanyak 183 persil.

“Untuk pembuatan sertifikat ini diutamakan masyarakat ekonomi lemah, diprioritas desa yang jauh,” ujar Muhamad Yamin, Kasubag TU BPN Ngabang di dampingi Saurmurdin, Selasa (3/2) di kantornya.

Diakuinya, keenam kecamatan dan desa ini sudah lama mengusulkan untuk pembuatan sertifikat ini.

“Intinya mereka sebelum pengukuran tanah tersebut, harus sudah masang patok tanda batas dan merintis untuk akan diukur, jadi ketika dari BPN datang mengukur patoknya sudah ada,” kata Yamin.

Pembuatan sertifikat Prona ini untuk tanah perumahan dan pertanian. Semua prosesnya tak dipungut biaya sepeserpun.

“Kami tidak mencampuri urusan desa, tapi kalau di BPN tidak ada biaya untuk pembuatan sertifikat Prona. Cuma masalah urusan admininistrasi di desa itu urusan desa. Karena di desa ada surat yang diperlukan. Misalnya matrai dan surat-surat yang di perlukan di desa itu pasti ada biayanya. Cuma itu urusan desa, kami tidak mencapuri hal itu,” katanya.

Ia menambahkan, untuk Prona di enam kecamatan ini sudah siap, hanya masih menunggu dari pihak desa. “Kalau dari desa sudah siap kami akan turun mengukur ke desa itu. Selain itu kita juga mengajukan sertifikat lintas sektor untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” terangnya.

Khusus sertifikat MBR untuk tanah dan rumah, masyarakat yang pernah mendapat bantuan bedah rumah yang disalurkan dari dinas pekerjaan Umum (PU), Permohonannya sudah diajukan ke pemerintah pusat. “Kami masih menugu proses,” tutupnya. (ius)

14

24 Rumah Jadi Target Program Bedah Rumah

Injeh Karaja

Muhamd Yamin. ANTONIUS

Rabu, 4 Februari 2015

Ngabang. Sebanyak 24 rumah di desa Amboyo Inti kecamatan Ngabang menjadi target program bedah rumah Pemkab Landak.

Bertahap, rumah tak layak huni itu segera diperbaiki.

Tahap awal, ada tiga unit rumah di desa tersebut yang diperbaiki. Satu di antaranya sudah selesai dikerjakan.

Camat Ngabang, Yosep mengatakan anggaran kegiatan bedah rumah ini diperoleh dari dana swadaya Pemkab Landak melalui sejumlah warga yang tergolong mampu. “Bedah rumah ini kita lakukan secara bertahap,” ujar Yosep, Selasa (3/2) di kantornya.

Diakuinya, setelah digulirkannya program bedah rumah, ada sejumlah rumah yang tidak layak huni disejumlah desa di Kecamatan Ngabang menunggu giliran akan dibedah. “Seperti di desa Raja, ada sejumlah rumah tidak layak huni yang akan dibe-

dah. Namun terlebih dahulu kita akan meninjau kelayakan rumah tersebut,” katanya.

Ia berharap, warga yang mampu dapat membantu yang tidak mampu. “Kita harus punya rasa kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Sebab, kalau terus mengharapkan pemerintah, pemerintah mempunyai anggaran yang terbatas. Jadi intinya, yang mampu bantu yang miskin,” ungkapnya.

Ia menambahkan, program bedah rumah yang dilaksanakan ini akan melihat skala prioritas.

“Saya berharap warga yang tergolong mampu untuk memberikan sumbangan guna kepentingan program bedah rumah ini.

Bantuan yang diberikan inipun tidak hanya uang, tapi bisa juga berupa material bangunan,” kata mantan Camat Sengah Temila ini.

Tujuan program bedah rumah ini untuk pemerataan. Ia ber-

harap Kades segera menyampaikan data rumah warga miskin yang siap dibedah ke pihak kecamatan. “Kalau data itu sudah masuk ke kita, tim kita akan turun ke lapangan guna mengecek rumah yang akan dibedah, sehingga program bedah rumah ini tidak salah sasaran,” katanya.

Untuk kegiatan bedah rumah khususnya di desa Amboyo Inti menggunakan anggaran swadaya dari pemerintah dengan menggerakan partisipasi dari pengusaha dan pejabat.

“Tidak ada anggaran khusus dari APBD untuk kegiatan bedah rumah ini,” terangnya.

Terpisah, Kades Amboyo Inti Kecamatan Ngabang, Aristo Jojon menerangkan, selain tiga rumah warga miskin tidak layak huni, ada 21 rumah lagi yang tidak layak huni di desa yang ia pimpin.

“Rumah itu berada di dusun Ampar Saga II dan Dusun Gas-

Yosep SE. ANTONIUS

ing. Sedangkan tiga rumah lainnya yang sudah dan lagi dibedah terletak di Dusun Ampar Saga.

Data ke 21 rumah yang akan dibedah ini akan kita serahkan ke kecamatan,” katanya.( ius )

Persiapan UN: Siswa Ikuti Les dan Try Out Ngabang. Menghadapi ujian nasional (UN) mendatanga, pada siswa SMA Negeri 1 Ngabang sejak Januari 2015, sudah diberikan les tambahan. Selain itu, try out juga akan dilakukan sebelum ujian nasional digelar.

“Kami di sekolah masih menunggu jadwal try out dari Dinas Pendidikan Landak, jadwal itu memang sudah ada tapi belum dibagikan,” ujar Kepala SMA Negeri 1 Ngabang, Thomas Edison, Selasa (3/2) ditemui Rakyat kalbar di ruang kerjannya.

Dikatakannya sejak Januari lalu sekolahnya sudah mempersiapkan siswa dengan melaksanakan les tambahan terkait

Thomas Edison. ANTONIUS

mata pelajaran yang akan diujikan nanti. “Les tambahan ini sudah terjadwal di sekolah.

Pelaksanaannya pada sore hari, setelah jam pulang sekolah, mulai pukul 15.00-17.15, setiap hari,” terangnya.

Thomas juga meminta dukungan orangtua terkati adanya les tambahan ini. “Siswa yang mengikuti les tambahan ini juga diabsen seperti masuk pada pelajaran biasa. Guru yang membina siswanya juga diabsen,” jelasnya.

Metode belajar pada les tambahan tak jauh berbeda dengan metode belajar seperti biasa.

Pihak sekolah menyiapkan guru piket khusus dalam memberikan materi.

“Kami memberikan motivasi kepada siswa tentang manfaat les itu. Bukan hanya untuk menghadapi UN saja, tapi untuk siswa jika menghadapi masa tes mau masuk sekolah lain juga perlu les,” terangnya.

Di sekolahnya, tak kurang dari 319 siswa yang bakal mengikuti ujian nasional tahun ini. “Siswa yang sudah terdaftar di data base.

Tidak boleh lagi siswa yang bisa keluar masuk di sekolah lain, karena sudah sesuai Daftar Nominai Tetap (DNT),” ucapnya.

Dengan upaya itu, ia berharap kali ini pada siswa bisa lulus seratus persen. “Tahun lalu ada satu siswa yang tak lulus,” pungkasnya. (ius)

Bumi Lawang Kuari

Tugu Batas SekadauSanggau Miring

Balai Betomu

Duh, Simpang Kantor Bupati Jadi Rest Area Sekadau. Masyarakat atau pun pengguna jalan kerap mengeluhkan arus lalu lintas di kawasan komplek perkantoran Pemkab Sekadau Jalan Sekadau-Sintang KM 9 yang terganggu akibat maraknya kendaraankendaraan ekspedisi parkir tepat di persimpangan jalan itu.

Meski kerap didengungkan lewat media massa, bahkan plang tanda dilarang stop sudah dipasang besar-besar di lokasi tersebut, para sopir kendaraan truck mengabaikan imbauan tersebut.

Mereka menjadikan kawasan itu seperti rest area atau tempat istirahat. Mereka tidur di kendaraan.

Parahnya, belum ada respon dari pihak-pihak bersangkutan.

“Memang harus dirazia mobil truck yang suka parkir sembarangan. Harus ditilang. Persimpangan ini berbahaya, sudah sering terjadi kecelakaan. Apalagi kita keluar dari dalam komplek kantor bupati was-was karena pandangan ke jalan terhalang oleh kendaraan parkir,” ucap seorang warga, Midun, kemarin.

Midun mengaku terganggu dengan banyaknya truk yang parkir di jalan masuk perkantoran. Menurutnya, selain mengganggu lalu lintas, pemandangan itu juga tak sedap di mata.

“Terganggu juga mau masuk kesini karena banyak truk yang parkir. Apalagi parkirnya bahkan mendekati jalan masuk. Akibatnya pandangan kita jadi terbatas.

Kalau dilihat pun kurang tertib. Kok jalan masuk ke perkantoran pemerintah banyak truck parkir, memangnya terminal,” tuturnya. (bdu)

Pengguna Jalan Khawatirkan Keselamatan Sekadau. Tu g u y a n g menandakan perbatasan w ilayah antar Kabupaten Sekadau dengan Kabupaten Sanggau mengalami kemiringan. Tugu yang berada persis di samping Jalan Nasional KM 24 itu sewaktu-waktu bisa saja roboh. Para pengguna jalan yang melintas pun mengaku khawatir, terlebih arus lalu lintas di kawasan itu cukup padat.

“S u d a h m e m p r i h a t i n kan, sudah miring. Khawatir membahayakan pengguna jalan,” ujar Kapolsek Sekadau Hilir, Iptu Muhadi, kepada wartawan, Selasa (3/2)

siang.

Memang, dengan kondisi saat ini yang sering turun hujan, bukan tidak mungkin tugu yang terbuat dari beton itu ambruk tiba-tiba. Karena itu, pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut diharapkan lebih waspada.

Mu ha d i m e n ga ku t i d a k mengetahui secara persis penyebab miringnya tugu yang terletak di Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir tersebut. “Kurang tahu juga kenapa bisa begini. Tapi yang jelas kondisi tugu ini mengkhawatirkan,” katanya.

Hal ini diiyakan Manus,

Kayu Durian Masalah Dilematis

llustrasi. NET

Sekadau. Kebijakan Bupati Sekadau yang menerbitkan surat edaran berisi larangan warga menebang kayu Durian

dan Tengkawang memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan itu akan membuat sejumlah warga kehilangan

pekerjaan. Sementara, di sisi lain bisa merusak citra Sekadau sebagai daerah penghasil durian.

Wakil Ketua DPRD Sekadau, Handi menilai surat larangan Bupati atas penebangan kayu Durian dan Tengkawang adalah bentuk perhatian Pemkab ke masyarakat.

“Hal ini bukanlah hal baru,” ucap Handi di sela menerima kunjungan sejumlah warga yang memprotes surat edaran bupati Sekadau di DPRD Sekadau, dua hari lalu.

Pemerintah, dikatakan Handi, memandang banyak terjadi penyimpangan dalam pengunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang merupakan lisensi untuk penebangan kayu Durian dan Teng-

kawang selama ini. Apalagi, banyak kasus ditemukan, SKAU ditandatangani kepala desa berbeda dengan asal muasal kayu tersebut.

“Kami tidak memihak pada Pemerintah atau pekerja kayu durian, aspirasi masyarakat ini tetap kami tampung dan ditindak lanjuti dengan mengadakan rapat kerja dengan dinas instansi terkait,” papar Handi.

Angggota Komisi A DPRD Sekadau, Subandrio, mengakui baru ini mengetahui adanya surat larangan penebangan pohon Durian dan Tengkawang.

“Memang dilematis permasalahan ini. Lagi pula, mungkin saja instansi terkait kurang mensosialisasikan kepada masyarakat,” ungkap Suban, sapaan akrab Subandrio. (bdu)

salah seorang pekerja di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Semuntai. Pria yang harihari pulang-pergi SekadauSemuntai ini juga khawatir jika suatu saat tugu tersebut ambruk.

“Sudah lumayan lama juga (mir ingnya). Khawatirlah soalnya saya tiap hari lewat situ,” tuturnya.

Manus berharap agar tugu itu diperbaiki atau direhab supaya posisinya seperti sedia kala. “Kalau bisa tolong diperbaikilah. Takutnya nanti malah makan korban,” tukasnya. (bdu)

Kapolsek Sekadau Hilir, Iptu Muhadi memperlihatkan tugu batas SanggauSekadau yang sudah mengalami kemiringan. ISTIMEWA

Dewan Kritik RSUD Sekadau,

Air di Toilet Saja Tidak Ada

Liri Muri. . ABDU SYUKRI

Sekadau. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sekadau, Liri Muri, mengkritisi sarana yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekadau. Ia menilai sarana dan prasarana yang ada di RS itu perlu ditingkatkan.

“Tiga hari yang lalu saya mengunjungi kelurga yang sakit di rumah sakit, air di toilet saja tidak ada, ranjang untuk pasien sudah tidak layak pakai, belum lagi sarana penerangan,” kata Liri dijumpai waratwan di ruang kerjanya, kemarin.

Bahkan, lanjut Liri, di saatsaat genting seperti sedang operasi pasien, sering terjadi mati lampu. “Harusnya genset sebagai alat penerangan alternatif harus siap 24 jam,” kata Liri.

Ditegaskannya, tiap tahun pemerintah selalu menganggarkan dana untuk RSUD

Sekadau. Harusnya sarana RS semakin baik, bukan jalan di tempat atau makin parah.

“Bagaimana melayani pasien dengan baik, kalau keadaannya seperti itu. Bahkan masih ada sarana tambahan yang belum selesai diibagun sampai sekarang,” ucap Liri.

Ia berharap agar setiap tahun pelayanan yang disuguhkan RSUD kepada pasien semakin baik, “Karena RSUD tersebut hanya satu-satunya yang dimiliki oleh Sekadau yang menjadi harapan warga Sekadau sebagai sarana kesehatan,” tutur Liri mengakhiri. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Tumpahan Salok

Heroaldi

Antisipasi Banjir Hulu Sungai Sambas

Banjir yang merendam Desa Sepantai,Kecamatan Sejangkung. Dok Sambas. Mengantisipasi banjir kiriman yang terjadi setiap tahun, Pemkab Sambas melalui Dinas PU Bina Marga, ESDM dan Pengairan merencanakan melakukan penelitian pengalihan banjir kiriman di perhuluan Sungai Sambas agar cepat mengalir dan tidak menggenangi rumah warga.

“Kita sedang melakukan penelitian dan membuat perencanaan drainase di perhuluan Sungai Sambas.

Rencana ini dilakukan agar kiriman banjir yang selalu terjadi setiap tahun bisa dialihkan ke beberapa aliran sungai. Sehingga banjir kiriman tidak lama bertahan dan cepat mengalir,” kata Heroaldi, Kabid Pengairan Dinas PU Bina Marga kepada wartawan, belum lama ini di Sambas.

Untuk perencanaan ini diperlukan dana. Selain itu, instansinya juga kekurangan dana untuk melakukan perbaikan drainase guna mengantisipasi banjir kiriman. Makanya, ia berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dan pemerintah pusat ikut mendukung pendaaan. Sehingga pintu drainase bisa dibuka, guna mengalihkan banjir kiriman yang setiap tahun terjadi di Kabupaten Sambas. “Kita berharap upaya kita mengantisipasi banjir kiriman dibantu pemerintah pusat dan provinsi,” harapnya. (edo)

Pemkab Rencanakan Penelitian Drainase

Rakyat Kalbar

Rabu, 4 Februari 2015

15

Dermaga Tebas-Perigi Piyai Belum Diperbaiki

Sampaikan Aspirasi, Warga Lima Kecamatan Datangi DPRD Sambas. Warga dari lima kecamatan se-Kabupaten Sambas, Selasa (3/2) mendatangi Gedung DPRD Sambas. Mereka mempertanyakan kapan Dermaga Tebas Kuala-Perigi Piyai diperbaiki, karena mengganggu perekonomian masyarakat Kecamatan Tebas, Jawai, Jawai Selatan, Tekarang dan Teluk Keramat.

Kedatangan warga untuk menyampaikan aspirasi dikawal aparat Polres Sambas langsung disambut Wakil Ketua DPRD Sambas, Misni Safari SP bersama anggota DPRD di Ruang Sidang Utama DPRD Sambas. “Kami minta agar perbaikan dermaga segera dilakukan, karena berdampak terhadap ekonomi masyarakat, khususnya Kecamatan Jawai, Jawai Selatan dan Tekarang yang mendesak segera dilakukan perbaikan dermaga penyeberangan. Termasuk harga jual hasil pertanian dan perkebunan juga murah, karena terbebani biaya angkut,” kata Sahriyal, Koordinator Aksi Solidaritas Masyarakat Lima Kecamatan dihadapan anggota DPRD dan Dishub Sambas.

Desakan serupa disampaikan Agus, perwakilan masyarakat Kecamatan Tebas. Menurutnya, biaya angkutan penyeberangan masyarakat untuk memasarkan hasil bumi menjadi tinggi.

Akibatnya hasil bumi masyarakat jadi

Budi, warga Kecamatan Jawai lainnya.

Ia mengatakan, harga jual hasil pertanian saat ini murah karena biaya angkut tinggi, seperti jeruk, kelapa, padi, karet, sawit, sayur dan ikan. “Semuanya mengalami kerugian, sebab harga jual tetap, sementara warga dikenakan biaya angkut atau biaya buruh,” sesalnya.

Menyikapi aspirasi tersebut, Kepala Dishub Kabupaten Sambas Drs H Zainal Abidin MSi mengatakan, saat ini ponton yang tenggelam sudah timbul, dan ferry penyeberangan Tebas sementara dialihkan ke penyeberangan Sekura-Tanjung Harapan. “Dermaga ini merupakan kewenangan provinsi, dan ini akan samasama kita sampai aspirasinya bersama anggota DPRD Kabupaten Sambas,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi C DPRD Sambas, Trisno menegaskan DPRD Sambas sudah sering melakukan komunikasi bersama Dishub Kabupaten Sambas.

“Keluhan masyarakat akan kita sikapi dan kita sampaikan ke provinsi. Sebagai wakil rakyat, kami anggota DPRD paham dan merespon sejak laporan yang disampaikan Riki, anggota DPRD Sambas Dapil Jawai. Semoga aspirasi ini bisa diakomodir provinsi,” ujarnya. (edo)

Ketua Komisi C DPRD Sambas Trisno didampingi Wakil Ketua DPRD Sambas Misni Safari, Anggota DPRD Sambas Syarif H Karim, dan Kepala Dishub Kabupaten Sambas H Zainal Abidin menerima aspirasi masyarakat lima kecamatan terkait robohnya Dermaga Tebas-Perigi Piyai. M Ridho murah. “Kami minta Dishub menyikapi keluhan masyarakat,” desaknya.

Suardi, warga Kecamatan Jawai menambahkan, sejak ferry penyeberangan tidak beraktivitas, harga semua komiditi langsung melonjak naik. Ia mencontohkan gas 3 kilogram harganya sampai Rp 30 ribu pertabung. Harga tersebut sangat tinggi bagi masyarakat yang mayoritas bermatapencarian sebagai petani. “Kalau terus-terusan seperti ini, kami warga Jawai, Jawai Selatan dan Tekarang yang berada di seberang akan kesulitan,” ungkapnya.

Sementara Baini, warga Jawai mengungkapkan, selain sembako dan hasil pertanian, harga material bangunan juga tinggi. “Harga semen biasanya Rp 75 ribu menjadi Rp 90 ribu, batu kong satu truk waktu ferry jalan Rp 700 ribu, sekarang Rp 1,2 juta, supir tidak ada yang berani. Jika terus seperti ini, tentunya kami warga tiga kecamatan di seberang sungai akan kesulitan. Kami minta ada tindakan tegas dari pemerintah segera memperbaiki Dermaga Tebas-Perigi Piyai,” pintanya.

Keluhan yang sama juga disampaikan

Peningkatan Status Dermaga Perigi Piyai-Tebas

Satker ASDP Kalbar Alokasikan Rp 10 M Sambas. Satuan Kerja (Satker) ASDP Kalbar telah meningkatkan status penyeberangan Tebas Kuala-Perigi Piyai menjadi dermaga tetap. Saat Rapat Kerja DPRD Provinsi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan ASDP Kalbar terungkap, anggaran sebesar Rp 10 miliar telah disiapkan dari APBN Tahun Anggaran 2015.

“Kita dari DPRD Provinsi Kalbar sudah sering melakukan rapat kerja bersama Dishub Kalbar dan ASDP Kalbar Kementrian Perhubungan terkait kerusakan Dermaga Perigi Piyai-Tebas Kuala sejak 23 Desember 2014. Kita terus mendesak agar Dishub Provinsi menyikapi keluhan masyarakat,” ungkap Ir H Prabasa Anantatur MH, Anggota DPRD Kalbar kepada wartawan, Selasa (3/2) via seluler dari Kota Pontianak.

Awalnya disampaikan masing-mas-

ing dermaga hanya Rp 5 miliar. Namun setelah rapat papar Prabasa, ASDP Kalbar menyamapikan anggaran yang dialokasi mencapai Rp 10 miliar. ”Kita mendesak agar peningkatan dermaga cepat dilakukan, karena kabarnya Satker dan KPA untuk pembangunan peningkatan Dermaga Tebas Kuala-Perigi Piyai diambil alih pusat. Sehingga kita minta Satker ASDP Kalbar Kementrian Perhubungan tidak plin plan,” kata Prabasa.

Prabasa menjelaskan, DPRD Provinsi Kalbar sudah sering melakukan rapat kerja bersama Dishub, termasuk membahas Dermaga Sambas yang roboh dan pembangunan Dermaga CeremaiSungai Sumpit pada tahun 2015. “Untuk Dermaga Tebas Kuala-Perigi Piyai memang ada kendala, karena untuk pelebaran dermaga di kiri kanan dikena-

kan biaya sewa masing-masing sebesar Rp 50 juta, dan ini sudah kita rapatkan berulang kali,” kata mantan Wakil Bupati Sambas periode 2001-2006 itu.

Dermaga Sumpit total anggaran mencapai Rp 45 miliar secara bertahap. Pada tahun 2012 sebesar Rp 13,1 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 19,6 miliar, dan tahun 2014 dananya Rp 12,2 miliar. Sedangkan Dermaga Ceremai dibangun selama tiga tahun dengan total biaya sebesar Rp 41 miliar, yaitu tahun 2013 sebesar Rp 19,4 miliar, tahun 2014 mencapai Rp 14,3 miliar, dan tahun 2015 dialokasikan anggaran Rp 7,8 miliar.

Konsep Pemkab Sambas membangun Jembatan Mak Rampai-Tekarang juga disetujui DPRD Kalbar, karena keberadaan tersebut juga sangat penting. “Maka dari itu, diharapkan agar pembangunan dermaga ini bisa segera direalisasikan.

Ir H Prabasa Anantatur MH. dok

Harapan masyarakat dapat membantu dan mengawasi jika proyek peningkatan Dermaga Tebas Kuala-Perigi Piyai menjadi dermaga tetap terlaksana, karena ini memerlukan dukungan dari masyarakat juga. Mohon doa agar upaya DPRD Provinsi Kalbar bisa mewujudkannya,” harapnya. (edo)

Sambungan Cara Kerja..........................................................................................................dari halaman 9 Suami Dirawat ............................................................................dari halaman 9 Mereka menawarkan jasa investasi dengan bunga di atas rata-rata bunga bank.

“Yakni, sebesar 11 persen,” ujar dia di Mapolda Metro Jaya Senin (2/2).

Tawaran kerjasama itu bersambut.

PPI memberikan kucuran dana Rp75 miliar berupa cek BNI. Selanjutnya, melalui Aulia, cek tersebut dipindahkan ke rekening tabungan Rudi di BSM. Kemudian, Rudi mengalihkan dana itu ke deposito atas nama PPI sebesar Rp50 miliar. Nah, sisa uang Rp25 miliar ternyata dibagi-bagi para pelaku melalui transfer.

Kejahatan tersebut terungkap setelah PPI komplain ke Ivan. Sebab, uang dalam deposito berkurang hingga tinggal Rp50 miliar. Namun, pelaku terbilang cerdik. Untuk menutup kekurangan Rp25 miliar itu, dia menjalin lobi atau kerjasama tipu-tipu dengan perusahaan lain.

Akhirnya, Ivan yang memang berpenampilan perlente menggaet PT Hayashi, perusahaan bidang property asal Bali.

Ivan pun berkomplot dengan Yosikana, Dirut PT Hayashi. Keduanya seolah-olah memiliki proyek besar berupa pembangunan 50 unit vila di Jimbaran, Bali. Ivan lalu mengajukan kredit ke BSM dengan jaminan deposito uang milik PPI sebesar Rp50 miliar tersebut.

Karena sudah berkomplot dengan orang dalam BSM, tentu langka Ivan mulus. Akhirnya, keluar surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) Bank Syariah Mandiri sebesar Rp50 miliar.

“Proyek vila di Bali itu sebenarnya fiktif juga,” ungkap polisi dengan dua melati di pundak itu.

Nah, SKBDN itu kemudian dicairkan Yosikana. Namun, kredit Rp50 miliar itu tidak diterima utuh. Ada potongan atau diskon 10 persen sehingga jumlah uang yang keluar tinggal Rp45,6 miliar.

Uang tersebut lalu ditransfer ke rekening perantara antarkantor (RPAK).

Dari Rp45,6 miliar itu, sebesar Rp25 miliar diambil Ivan untuk menutupi uang sisa yang dipertanyakan PPI. Sisanya kembali dibuat bancakan oleh para pelaku.

Namun, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitu pula aksi pembobolan yang dilakukan Ivan cs. Pada 15 Oktober kedok Ivan terbongkar. Saat itu BSM menemukan keanehan pada deposito milik PPI yang harus dicairkan pada 17 Oktober 2014.

Petinggi BSM kaget lantaran merasa ditipu dengan mengeluarkan SKBDN sebesar Rp50 miliar. Mereka akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya. “Kami menemukan bukti, bilyet deposito Rp50 miliar untuk syarat SK-

BDN ternyata palsu,” tandas Arie.

Polisi lantas bergerak cepat. Secara bertahap, mulai 22 Desember 2014 hingga 19 Januari 2015, keempat pelaku bisa diciduk dari tempat tinggalnya masing-masing. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang yang diduga dibeli pakai uang hasil kejahatan tersebut.

Di antaranya, beberapa unit mobil mewah.

Kini keempat pelaku mendekam di sel Mapolda Metro Jaya. Mereka terancam lama hidup di balik jeruji besi.

Sebab, para tersangka dijerat pasal berlapis. Antara lain, pasal 63 UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 3,4,5 UU nomor 08 tahun 2010 tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), dan pasal 263,266,372 serta 378 KUHP. “Masing-masing hukuman selama 7 hingga 20 tahun penjara,” jelas Arie.

Meski berhasil membekuk empat pelaku, tugas polisi belum tuntas.

Sebab, ada beberapa pelaku lain yang masih diburu. Yakni, Yosikana. Menurut Arie, aparat juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri rekening dan aliran dana mereka. “Kami terus kembangkan untuk mencari tersangka baru,” ungkapnya. (jpnn)

Gono tertangkap tidak di tempat kejadian perkara (TKP), melainkan di rumahnya. Itu merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap Yuni, Eko, dan Choniek.

Dari tangan Gono pula, polisi

mendapatkan barang bukti sabu yang belum terpakai.

“Gono ternyata pemasoknya.

Sabu yang dipakai tersangka untuk pesta dibeli dari Gono,” kata Kapolres Lamongan AKBP Trisno

Rachmadi yang didampingi Wakapolres Lamongan Kompol Aditya Kurniawan dan Kasatreskrim AKP Efendi Lubis, kemarin.

Rp60 Juta...........................................................................................dari halaman 9 Seketika korban berteriak dan pelaku yang mengendarai Yamaha Mio J merah berhasil melarikan diri kea rah Desa Bakaran Batu, Lubukpakam.

Atas kejadian itu, istri pelayar itu kemudian mengadu ke Polres Deliserdang. Kasat Reskrim Polres Deliserdang AKP Arfin Fachreza SH SIK saat dikonfirmasi melalui

Kanit Idik I Iptu Saut Simarmata menyatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan kasus ini. (jpnn)

Perbatasan Tak ..........................................................................dari halaman 9 ilegal tersebut melalui jalan resmi atau pintu masuk resmi, ini yang sangat memprihatinkan. Jadi perlu adanya pengawasan ketat di dua jalur tersebut,” tegasnya. Burhanudin menjelaskan, di setiap perbatasan ada aparat hukum. Mestinya terjaga dengan ketat.

Menurutnya, masuknya barang ilegal bukan hanya merugikan daerah, namun juga merugikan industri dalam negeri. Bahkan dari kesehatan juga dapat membahayakan masyarakat, karena tidak diketahui kualitas barang tersebut.

Barang ilegal tentu dijual murah, karena tidak ada pajak. Ini akan

memukul industri dalam negeri, merugikan konsumen dan merugikan negara. Barang ilegal tidak layak dikonsumsi, karena tidak resmi disebabkan belum dilakukan pengujian kelayakan dari barang tersebut.

Beberapa waktu lalu di wilayah perbatasan diperketat, sehingga tidak terdengar adanya masuk barang ilegal. Saat ini mungkin perlu kembali diperketat pengawasannya.

“Perlu dilakukan evaluasi bersama instansi terkait. Apabila terbukti adanya yang ditangkap, maka sanksi yang diberikan harus benar-

benar membuat efek jera,” tegas Burhanudin.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalbar, Zulkarnaen Siregar SH meminta pelaku penyelundupan dihukum seberat mungkin. Menurutnya jangan tanggung-tanggung dalam menjerat pelaku kejahatan ini, lantaran barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah Kalbar dapat merusak kesehatan dan merugikan daerah.

“Jangan tanggung-tanggung, hukum seberat-beratnya. Saya berharap instansi terkait lebih memperketat pengawasan di perbatasan,” ujar Zulkarnaen. (fie)

Tidak Ada .........................................................................................................dari halaman 9 Kartius: Narkoba ......................................................................dari halaman 9 memungut pajak Minol ilegal itu melanggar aturan yang sudah ditetap- Pontianak, tercantum bahwa sepankepada tamu atau konsumen,” tegas Nowo.

AKBP Nowo mengingatkan seluruh pengusaha THM di Kota Pontianak untuk tidak melanggar aturan pemerintah. Tidak menyalahgunakan izin keramaian yang sudah diberikan kepolisian.

“Kalau ditemukan Narkoba, batas operasional di luar dari waktu yang ditentukan, kemudian adanya penjualan Minol secara ilegal, serta ditemukan adanya tamu yang mengonsumsi Narkoba, ini sudah menyalahi izin keramaian yang diberikan. THM seperti ini yang harus ditutup,” ujar AKBP Nowo.

“Polri memiliki hak dan wewenang menghentikan atau menutup suatu tempat usaha. Sepanjang usaha itu

kan, khususnya THM,” tegas Nowo.

Apalagi ada syarat yang harus dipenuhi pengusaha THM untuk mendapatkan surat izin keramaian.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi THM, salah satunya tidak melanggar aturan. Misalnya menjual Minol tanpa izin, kemudian operasional di luar batas waktu yang ditentukan yakni pukul 24.00.

“Setiap pengusaha THM pasti mengetahui syarat-syaratnya. Pasti ada peringatan tidak boleh ini dan itu di dalam izin keramaian yang dipegang pengusaha THM. Kalau dilanggar pasti kami tutup,” janji Nowo.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum tentang pengendalian dan peredaran Minol di Kota

jang masuk dalam radius 500 meter terdapat pemukiman warga, tempat ibadah dan tempat pendidikan, dilarang menjual Minol jenis apapun.

Namun faktanya, hingga saat ini kepolisian dan Satpol PP Kota Pontianak belum memberikan sanksi kepada satu THM pun yang melanggar aturan (menjual Minol tanpa izin).

Apalagi menutupnya, terkecuali Diskotek Biztro.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso saat hendak dikonfirmasi terkait pelanggaran yang dilakukan THM di Kota Pontianak, terutama mengenai penjualan Minol tanpa izin dan beroperasional di luar batas waktu yang ditentukan, dirinya sedang menghadiri acara di Mapolda Kalbar, Selasa (3/2) malam. (zrn)

“Kalau pegawai sudah memakai Narkoba, pikirannya jadi sedeng, akibatnya mereka tidak mampu untuk bekerja dan memikirkan masyarakat. Oleh karena itu, PNS harus bersih dari Narkoba,” tegasnya.

Menurutnya, Sidak yang dilakukan BNN dipastikan tidak akan berhenti hanya di BKD Kalbar. Tes urine akan dilakukan secara terus menerus di seluruh instansi pemerintahan, dinas maupun badan di lingkungan Pemprov Kalbar.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Kalbar, Husniah mengatakan, tes urine yang dilakukan di kantor BKD Kalbar sebagai langkah kerjasama dengan pemerintah Kalbar. Tentunya dalam menanggulangi penggunaan

Narkoba.

BNN Kalbar menargetkan seluruh dinas di Kalbar dapat mengikuti tes Narkoba. Namun dalam pelaksanaannya tergantung pada pimpinan instansi tersebut.

“Kita targetkan seluruh instansi pemerintah, dinas maupun badan untuk mengikuti tes urine. Kemudian tes urine akan dilakukan secara mendadak,” ungkapnya.

Jenis narkoba yang paling sering digunakan oleh pegawai negeri sipil kebanyakan merupakan jenis obat-obatan penenang. Apabila terus digunakan, akan memberikan efek ketergantungan pada pemakainya.

“Pegawai itu sensitif di zat yang namanya benzo. Zat benzo ini ter-

dapat di obat-obatan yang namanya diazepam dan alpazola, jenis obatobatan ini masuk dalam kategori Narkoba golongan tiga,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan hasil tes pihak BNN Kalbar tidak langsung memvonis sebagai pengguna Narkoba, apabila ditemukan zat benzo dalam urine pegawai.

Menurutnya, bisa saja zat tersebut berasal dari obat-obatan yang dikonsumsi secara legal melalui resep dokter.

“Beda dengan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi, zat tersebut jarang ditemukan pada obat-obatan dokter. Jika zat benzo yang ditemukan, kita akan dalam lagi, sebelum memvonis,” jelas Husniah. (fie)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Rabu, 4 Februari 2015

Berburu Cheongsam untuk Segala Acara

Kalem dan Feminin Bernuansa Imlek Imlek sebentar lagi. Lunar New Year jatuh pada 19 Februari 2015, akan diramaikan bukan saja dengan barongsai dan liong di kawasan komunitas Tionghoa di Kalbar maupun Nusantara. Jelang perayaan Hari Raya Imlek 2566, para remaja dan kaum perempuan tak lupa berburu pakaian.

Busana khas Imlek identik dengan warna merah, emas, pink, dan motif bunga peony.

Potongannya pun umumnya pas badan dan berkerah tinggi. Tak sedikit yang ingin mengenakan busana dengan model cheongsam di kesempatan lain.

Irene Soegianto, lulusan Fashion Design Yushi (kiri) dengan cheongsam terusan.

Sedangkan Irene sang perancang, mengenakan cheongsam modifikasi two-pieces yang menawan. Foto: Angger Bondan/Jawa Pos

FIDM Los Angeles, AS, menjawab keinginan kaumnya akan busana di hari gembira dan bahagia itu. Dia bahkan menyiapkan busana yang memungkinkan dikenakan di segala acara.

Pilihan Irene jatuh pada two-pieces perpaduan warna koral dan biru. Lebih kalem dan feminin, tetapi tetap terasa Imlek. Kerah leher yang biasanya terasa mencekik dimodifikasi lebih rendah dan lemas. Bawahannya tetap menggunakan corak bunga, yakni rose.

Motif serupa dipilih Yushi Gunawan. Perempuan yang tengah hamil anak ketiga itu memilih dress mini bermotif mawar. Potongannya mirip cheongsam, namun dengan rok flare.

“Kalau gerak lebih nyaman. Bahannya juga nggak panas,” celetuknya sembari senyum.

Bahan jacquard dan sutra satin yang digunakan sebagai bahan membuat potongan

dress tampak tak berbeda, tapi tidak mengesampingkan kenyamanan pemakainya.

Lain lagi Vindy Hartanto. Ibu muda itu sering kurang percaya diri jika mengenakan cheongsam. Sebab, badannya tampak berisi.

Pilihannya jatuh pada atasan dengan potongan kimono. Roknya pun tidak memeluk tubuh, namun lebih longgar. “Lebih nyaman. Badan juga tidak terlihat ndut,” ucap Vindy, lantas tersenyum.

Motif dan potongan yang terinspirasi pop culture Asia Timur membuat cheongsam modifikasi lebih fleksibel. Bisa dipakai di event selain Imlek. Mau ke pesta juga okay, shopping ke mall juga siep. “Yang two-pieces juga bisa dipadupadankan dengan jins atau kaus untuk kesan kasual,tapi nggak pasaran,” ujar Irene.

Pokoknya, sincia ju i. (Jp)

N A U D N I R E K I OBAT SHERYL SHEINAFIA

AYU PRATIWI

Ayu Pratiwi sepertinya tidak bisa lepas dari dunia akting. Setelah sempat vakum, Ayu kembali nyemplung ke dunia entertain. Seakan rindu akan dunia akting, Ayu pun memutuskan untuk terlibat dalam film bergenre horor berjudul Pohon Keramat.

Sebelum itu, film terakhir perempuan yang memiliki nama lengkap Isti Ayu Pratiwi tersebut berjudul Mati Muda Dipelukan Janda. Film bergenre komedi remaja tersebut mengantarkan mantan Putri Indonesia Pariwisata itu beradu akting dengan Ihsan Tarore, Shinta Bachir, dan Julia Robex. “Pertimbanganya sich cuman satu, karena ini sesuatu yang baru buat aku,” ujar Ayu. Saat pertama kali terjun ke dunia akting, ia memang tidak pernah terlibat dalam film bergenre horor. Hampir sebagai film yang dimainkan adalah bergenre remaja, komedi, dan religi.

Seakan ingin menambah kemampuannya dan mengobati kerinduan ia pun menerima tawaran tersebut. “Ini horor pertama buat aku, dan kemarin kan memang nggak sempat main film juga. Jadi sekalian pingin ngumpul sama teman-teman,” ceritanya.

Di film tersebut, Ayu berperan sebagai Novia yang beradu akting dengan Afdal Yusman yang berperan sebagai suaminya. “Disini saya sebagai seorang ibu yang memiliki seorang anak,” jelasnya.

Ayu mengemukakan film ini menceritakan, sebuah keluarga kecil yang menempati rumah baru mereka di tepian kota yang sejuk. Mereka merasa sangat tenang sampai pada satu ketika sang ibu dikagetkan oleh sosok orang gila yang mengikutinya sampai ke kantornya, dan berteriak menyuruh keluarganya keluar dari rumah itu.

Keluarga kecil yang terdiri dari ayah, Adrian (Afdhal Yusman) ibu, Novia (Isti Ayu Pratiwi), dan anak semata wayang mereka Dafa (Alejandro) cukup terganggu dengan peristiwa tersebut.

Di sisi lain, Dafa mendapatkan teman imajinasi semenjak tinggal di rumah tersebut, dan kerap menyebutkan teman barunya berasal dari pohon besar yang berada tepat di depan rumah mereka.

Adrian merasa kesal dengan kejanggalan Dafa yang selalu nampak bermain dengan seseorang namun tidak nyata. Adrian dan Novia terkejut ketika Dafa menghilang tengah malam dan ditemukan di atas pohon besar tersebut.

Kejadian-kejadian ganjil terus berlanjut, dari kaburnya pengasuh Dafa karena ketakutan, sampai adik Novia, Numa (Anggbeen) mendapat teror yang menakutkan sejak tinggal di rumah tersebut.

Lewat film tersebut, Ayu pun berusaha tampil secara maksimal, tidak hanya karakter ia pun berjuang keras untuk mendapatkan chemistry dengan lawan mainnya. “Untungnya pemainnya sudah saling kenal, jadi kita mudah bangun chemistry,” tegasnya.

Selain alur cerita yang menarik, menurut Ayu, film tersebut tidak mengumbar keseksian tubuh. Oleh karenanya, ia tidak berpikir dua kali menerima tawaran tersebut. Sebab selama berkarir di dunia akting, Ayu memang sangat selektif memilih peran. “Ini bukan horor seksi dan itu pertimbangan saya juga,” tegasnya.

Ayu pun tidak menampik jika mendapat tawaran dengan genre yang sama. Namun semua itu dilihat dari alur ceritanya. “Kenapa nggak? Tapi semua kan tergantung cerita,” pungkasnya. (Jp)

DONNA HARUN

Digoda Cucu

Donna Harun tampak masih cantik, meski usianya 47 tahun. Donna yang kini sudah menjadi seorang nenek pun sampai-sampai digoda sang cucu.

Tentu saja ungkapannya itu hanya sekadar bercanda. Donna resmi menjadi nenek, setelah pasangan Ricky Harun dan

Herfiza Novianty dikaruniai putri pada 30 Oktober 2014. “Sama cucu digoda, namanya juga manusia. Pembantu aku juga digoda kalau lagi jalan ke pasar.

Apresiasi saja, enjoy moment aja. Di luar negatif atau positif, aku bersyukur diberi kesehatan,” kata Donna.

Selain gaya hidup, berbagai macam hal memang diperhatikan Donna. Ia juga mengaku bahwa asupan makanan yang dikonsumsinya tidak sembarangan. Di usianya yang hampir memasuki setengah abad, Donna mengaku bahwa dirinya menghindari asupan gula yang terlalu banyak. Bahkan, ia tidak lagi makan daging merah. “Mereka selalu bilang, sudah jadi nenek masih awet muda. Tapi, jangan salah, aku kan kawin muda, punya anak lebih cepat, punya cucu lebih cepat.

Aku bukan awet muda, tapi kawin muda,” jelasnya. (Jp)

Jangan Dirasakan Sakitnya Profesionalitas harus dipegang teguh dalam menjalankan setiap pekerjaan. Termasuk di dunia hiburan sebagaimana yang digeluti Sheryl Sheinafia, 18. Penyanyi muda yang memilih bersolo karir itu selalu berusaha menjaga komitmen dengan tetap memenuhi permintaan untuk bernyanyi, meski tengah sakit.

Ketika menjadi bintang tamu dalam sebuah acara pencarian bakat di FX Sudirman, Jakarta Selatan (Jaksel), Minggu (1/2), Sheryl tetap tampil maksimal.

Sebagaimana vitalitas gadis seumurannya, perempuan yang suka mengenakan penutup kepala tersebut tetap terlihat powerful ketika bernyanyi sambil menunjukkan kebolehannya memainkan dawai gitar.

Saat bernyanyi, su-

ara Sheryl masih mampu mencapai titik nada tertinggi. Padahal, saat itu dia terserang radang tenggorokan dan sedikit demam. “Cuacanya jahat banget,” katanya di backstage.

Sesekali, dara yang juga piawai bermain drum dan piano tersebut bersin-bersin. Memang, kondisi cuaca di Jakarta saat itu kurang bersahabat. Hujan yang turun sejak malam sebelumnya belum menunjukkan tanda-tanda reda saat Sheryl ditemui media di lokasi acara.

Meski kondisi kesehatannya menurun, Sheryl tidak ingin mengecewakan pihak yang mengundangnya. “Saya orangnya kalau sudah janjian sebisa mungkin saya tepati. Kalau cuma sakit kayak gini, selama masih bisa ditahan, ya berangkat,” tuturnya.

Kondisi Sheryl tersebut juga tidak menurunkan kualitas suara dan penampilannya di atas panggung. Ketika ditanya hal tersebut, penyayi yang juga sibuk mengurus film horor garapannya itu memberi tip sederhana. “Yang penting, kalau pas nyanyi, jangan dirasain sakitnya,” ungkapnya singkat, sambil mengelus batang lehernya pelan-pelan. (Jp)

RALINE SHAH

Akrab dengan

Orangutan Raline Shah tak hanya pandai soal urusan berakting di depan kamera, tetapi artis cantik ini juga peduli terhadap binatang. Bahkan, bintang film Supernova ini tak segan untuk mengasuh bayi orangutan bernama Steve.

Raline terlihat terobsesi dengan bayi orangutan berusia tiga tahun tersebut. Lewat akun Instagram pribadinya, @raline_shah, Minggu (1/2), Raline mengunggah foto saat dirinya sedang asyik memandikan dan menyuapi Steve pisang. Mereka tampak begitu akrab.

Namun, rupanya fotofoto yang diunggah Raline bersama bayi orangutan itu mendapat kecaman keras dari banyak pihak.

Dalam foto yang diunggah Raline, ia memakaikan kaus kepada Steve.

Raline juga tampak memanjakan hewan tersebut.

Beberapa followersnya meminta Raline untuk menghapus foto-fotonya bersama orangutan tersebut.

Ia juga disarankan untuk mengembalikan Steve ke habitat aslinya. “Adanya foto mbak Raline ini dapat memicu minat banyak orang untuk memelihara OU (orangutan) secara pribadi. Terutama masyarakat dari kelas menengah ke atas. Permintaan akan OU meningkat. Perburuan dan jual-beli OU akan makin marak dan berujung dengan punahnya orangutan dari habitat aslinya,” ujar @ astaridona.

Meski sempat bungkam, Raline akhirnya memberikan penjelasan atas pro dan kontra foto-fotonya bersama bayi orang utan tersebut. Masih lewat akun Instagram miliknya, Senin (2/2), Raline menceritakan bahwa ia hanya berusaha untuk merawat Steve yang hidup tanpa orangtua di hutan. “Selamat pagi semuanya! Bayi orangutan kecil ini berasal dari hutan Sumatera Utara, dia yatim,” ujar Raline. (Jp)