4 Mei 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Di-PAW, Nasibmulah Shur...

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Senin, 4 Mei 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

PENANGKAPAN NOVEL

Sintang-Pontianak-RK. Entah apa yang tengah dipikirkan maupun dilakukan Mashur, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Barat yang tak jadi duduk enak sambil goyang kaki di kursi Dewan

MASHUR DITUNTUT 5,5 TAHUN, DIVONIS 3 TAHUN 6 BULAN

SARAT KEPENTINGAN

Provinsi Kalbar.

Apakah dia akan banding atas putusan tetap 3 tahun 6 bulan penjara gara-gara dituding bekas Orang Bea Cukai, Syafruddin, memeras plus menipu terpidana 7 tahun penjara kasus penyuapan itu? Atau pasrah memeluk jeruji bui? Belum pasti.

Yang positif adalah pergantian antar waktu (PAW) atas dirinya oleh DPW PPP Kalbar. Nasibmulah Shur.. Shur..

Meski begitu, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Sintang, Abdul Syukur, menyatakan keprihatinannya. Berdasarkan keputusan tetap, kata dia, Mashur divonis 3 tahun 6 bulan dari tuntutan 5 tahun setengah.

“Intinya, secara internal, PPP Kabupaten Sintang sangat kehilangan sekali sosok Mashur. Karena, saya akui juga lobi politiknya sangat tinggi dan dia merupakan sosok yang diandalkan PPP,” terangnya kepada Rakyat Kalbar, Minggu (3/5).

Halaman 7

Jakarta-RK. Tindakan jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menangkap dan menangani kasus tuduhan pidana atas mantan Kasat Serse Polresta Bengkulu, Kombes Novel Baswedan, Jumat (1/5) dini hari lalu, kental konflik kepentingan.

Sekretaris Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Suryadi Radjab mengatakan, dalam proses penangkapan, petugas juga melakukan tindakan menggeledah rumah dan istri Novel. Kemudian menyita sejumlah barang termasuk sertifikat tanah dan surat penugasan Novel dari KPK. “Novel juga sempat diborgol sebelum mendekam beberapa jam dalam tahanan Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob) Kelapa Dua, Depok, usai menjalani interogasi selama 10 jam yang sempat tanpa didampingi penasihat hukum (PH). Malamnya juga tanpa PH, aparat Bareskrim masih menerbangkan Novel ke Bengkulu,” ujar Suryadi.

JABATAN DI KEMENKEU DILELANG KE SWASTA Jakarta-RK . Setelah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi dengan berbagai cara, kini giliran jabatan di internal pemerintahan yang akan dilelang ke swasta.

Ini membuktikan bagibagi jabatan menteri dan direksi BUMN masih tidak memuaskan hati elit penguasa. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan lelang jabatan (open biding) Salamudin Daeng Dirjen Bea Cukai (BC). Open biding Dirjen BC dibuka untuk TNI/Polri, Direksi BUMN dan K/L. Dengan demikian pihak swasta bisa masuk dalam jabatan-jabatan ini.

Menteri BUMN, Rini M Soemarno sendiri yang meminta agar direksi BUMN dapat diikutkan dalam lelang jabatan di Kemenkeu tersebut. Sementara, direksi BUMN tersebut adalah orang-orang swasta. Ironisnya, bagi kalangan pejabat Kemenkeu sendiri, ditetapkan syarat yang berat, di mana salah satunya adalah harus menjabat di Eselon IIA-nya selama lima tahun.

Halaman 7

Seseq @sheque Pak @jokowi_do2, kamu itu kayak Liverpool.

Didukung mati2an sama fansnya, tapi terus2an bikin kecewa. Aku lelah pak... #NovelBaswedan

Adawiyah Alvien @Adawiyah_Alvien Ada beberapa kebohongan polisi dalam kasus Novel Baswedan .. ayooo kita bongkar #NovelBaswedan

Berkatmu, Novel Kembali ke Rumah.

Terima Kasih Rina Emilda Indonesia 3 Mei 2015 ̶ Kakak yang baik Makasih ya! Akhirnya, Novel Baswedan dibebaskan.

Suami saya ini tiba di rumah pukul 19.49 WIB, hampir 2 x 24 jam.

Halaman 7

Halaman 7

Mega-Jokowi Retak? Sering Telpon-telponan Kok...

KontraS @KontraS negara yg tak berani tuntaskan dosa masa lalunya, tidak akan bisa tegak berbangga akan kualitas keadilan dalam sistem hukumnya!! #MeiMenggugat

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

May Day Setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh sedunia atau yang lebih dikenal dengan istilah May Day. Biasanya, para buruh turun ke jalan menyuarakan pemikiran, pandangan serta tuntutannya kepada otoritas pengambil keputusan.

Halaman 7

Jakarta-RK. Siapa bilang Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo hubungannya retak? Menurut orang-orang PDIP, justru makin lengket saja.

Paskakongres PDIP, komunikasi Jokowi dengan Megawati disebut makin intens. Bahkan sering telepon-teleponan dan makan bersama.

Diakui Ketua DPP PDIP bidang Perekonomian, Hendrawan Supratikno, sebenarnya selama ini hubungan Mega dan Jokowi tidak pernah ada masalah. Keduanya selalu berkomunikasi dengan baik, tidak pernah ada keretakan seperti yang diisukan beberapa waktu terakhir.

“Dari dulu sudah baik, dan sekarang makin baik. Arus komunikasinya semakin terbuka. Tidak ada sekat-

Tinggal Menteri Ini Belum Melaporkan Harta Kekayaannya

sekat lagi,” ucapnya kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (3/5).

Setelah kongres, Jokowi dan Mega sering ketemuan dan makan bareng.

Baik di acara formal seperti di peringatan Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu, maupun di acara informal yang digelar di Istana dan Teuku Umar.

“Ketemuannya sering sekali.

Dulu, saya rajin mencatat tiap ada ketemuan. Tapi karena sering, ya dianggap biasa, jadi tidak dicatat lagi,” jelas Hendrawan.

Kalaupun tidak bisa ketemuan langsung, lanjut Hendrawan, Jokowi dan Mega selalu komunikasi via telpon. Dalam komunikasi ini, JokowiMega memilih langsung.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menjadi satu-satunya p e mba ntu presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sudirman Said “Padahal sebanyak 33 menteri yang sudah dilantik presiden sejak 27 Oktober 2014 silam sudah melapor. Hanya Sudirman yang tak kunjung membeberkan hartanya pada

Halaman 7

Halaman 7

Festival Menuai Padi Sedunia di Malaysia

Turis Mancanegara Belajar Menari Sambas klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Di-PAW, nasibmulah Shur...

--

Cobe dolok duet 1 milyar kasik anak yatem, ndak macam ginik naseb kau.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Festival menuai padi sedunia merupakan ciri khas budaya serumpun, Indonesia-Malaysia.

Kali ini negeri jiran itu menjadi tuan rumah festival yang menyatukan budaya kedua negara tersebut.

Festival menuai padi juga diikuti para budayawan Kabupaten Sambas.

Kabupaten yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah ini menampilkan tarian Menganyam Tikar dan Japin Lembut. Pada festival ini, Indonesia diwakili Kabupaten Sambas dan Kota Bandung, Jawa Barat.

Para penari asal Sambas ini memukau ribuan penonton Festival Menuai (Panen) Sedunia (World Harvest Festival) 2015 di Kampung Budaya Sarawak, Malaysia, Sabtu (2/5) malam.

Halaman 7 Penampilan Penari Mayangsari, Kabupaten Sambas, Indonesia pada Festival Menuai Sedunia di Gedung Theater Kampung Budaya, Sarawak, Malaysia. IST

M. Ridho, Sambas

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Senin, 4 Mei 2015

2

Wawan Kosmanda, SH/Anggota Panwaslu Kabupaten Ketapang

Songsong Pemilukada Ketapang yang Jujur, Adil, Berkualitas serta Demokratis Genderang pesta akbar demokrasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Ketapang mulai ditabuhkan. Bahkan gaungnya telah terdengar membahana ke seantero ‘Negeri Bertuah’.

Beragam agenda Pemilukada Kabupaten Ketapang, yakni mulai dari proses tahapan hingga hari penjoblosan telah pula diagendakan dan akan berlangsung pada 9 Desember mendatang.

Panggung politik Pemilukada juga selalu ramai oleh gonjang-ganjing di dalam tubuh partai-partai politik pengusung.

Tentu akan ada beragam peristiwa serta cerita menarik di setiap proses pembelajaran berdemokratisasi di Kabupaten Ketapang.

Oleh karena itu, hitam putih jalannya demokratisasi tersebut, tentu merupakan tanggungjawab Panwaslu Kabupaten Ketapang sebagai lembaga yang notabene diberikan mandat serta kewenangan oleh undang-undang sebagai ‘wasit Pemilukada’ untuk mengawal bergulirnya proses demokratisasi di seantero ‘Negeri Bertuah’.

Berikut petikan wawancara wartawan Rakyat Kalbar bersama anggota Panwaslu Kabupaten Ketapang, Wawan Kosmanda, SH usai dilantik sebagai anggota Panwaslu, di Gedung Graha Dekopinwil Kalbar, Sabtu (2/5) lalu. +Bagaimana perasaan Anda setelah resmi dilantik sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Ketapang?

-Alhamdulillah, tentu saya merasa senang dan bersyukur kepada Allah SWT. Karena saya telah diberikan kesempatan untuk mengawal jalannya proses Pemilukada Kabupaten Ketapang yang tahapannya akan segera dimulai. Insya Allah, kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. +Usai dilantik Bawaslu Kalbar, langkah apa saja yang

Tekan Angka Prostitusi

Indonesia Perlu Belajar dengan Swedia Jakarta-RK. Saat ini Indonesia menghadapi dekadensi moral, tapi juga menghadapi kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap prostitusi yang menganggap bukan tindak kriminal.

“Dalam prostitusi jelas ada perbudakan, kriminalisasi, eksploitasi dan perdagangan manusia, “ kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Harlah Ke-69 Muslimat NU se Kalimantan Selatan dan konferensi Cabang Muslimat NU Kabupaten Tapin, Minggu (3/5).

Pancasila sebagai dasar negara seharusnya mempu menjaga moral bangsa Indonesia. Sebab, pada lima sila didalamnya mengandung ajaran moralitas yang luhur.

Contoh global dalam penanganan prostitusi, yaitu dengan memberikan hukuman berat terhadap orang yang menggunakan jasa prostitusi tersebut.

“Swedia menjadi contoh global dari negara yang mampu menurunkan jumlah pengguna jasa prostitusi secara signifikan, “ katanya.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pengguna jasa prostitusi di negara tersebut bisa ditekan hingga 75 persen dan kaum adam peminatnya turun 80 persen.

“Di Swedia saja bisa, masa di negara kita tidak bisa, marilah kita berdoa bersama para pemuka agama agar mampu seperti Swedia, “ ajaknya. (rmol)

akan segera dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Ketapang?

-Tentunya kami akan segera melakukan konsolidasi secara internal untuk memikirkan sekaligus menyusun struktur kerja sesuai dengan hirarki yang berlaku di Panwaslu Kabupaten Ketapang. Karena ketika perangkat kerja sudah tersusun secara masif, tentu kami akan segera menunaikan tugas serta fungsi yang melekat di tubuh Panwaslu. +Apa saja kriteria yang diperlukan untuk menjadi perangkat Panwaslu di Kabupaten Ketapang. Mulai dari tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan hingga TPS? -Tentunya persyaratan itu nantinya akan disesuaikan dengan segala peraturan yang berlaku. Insya Allah, secepatnya kita akan melakukan proses rekrutmen terhadap perangkatperangkat Panwaslu. Supaya kita bisa langsung move on melaksanakan tugas-tugas di lapangan. +Dalam proses pengawalan terhadap jalannya Pemilukada Ketapang, partisipasi seperti apa yang Anda harapkan dari masyarakat?

-Kami tentu berharap semua lapisan masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap setiap tahapan dari Pemilukada Kabupaten Ketapang itu sendiri.

Mulai dari lembaga pengawas maupun masyarakat luas.

Salah satunya adalah partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan maupun melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Apakah itu pelanggaran berupa administrasi maupun pelanggaran pidana. Melalui partisipasi politik itu tentu masyarakat ikut menciptakan pemilukada yang jujur, adil, berkualitas serta demokratis.

+Bagaimana upaya Anda untuk menekan terjadinya beragam potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran money politic di Pemilukada Kabupaten Ketapang mendatang?

-Panwaslu Kabupaten Ketapang tentunya akan melakukan beragam cara maupun upaya untuk menciptakan Pemilukada Kabupaten Ketapang yang jujur, berkualitas serta demokratis. Oleh karena itu, kami tentu akan segera merumuskan langkah-langkah cerdas serta cermat dalam menyukseskan pelaksanaan pesta akbar demokrasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ketapang bersama seluruh jajaran. Mulai dari tingkat atas hingga yang terendah.

Sinergitas dalam bekerja itu penting dan strategis.

adil,

+Seberapa besar optimistis Anda dalam menyukseskan Pemilukada Kabupaten Ketapang pada 9 Desember mendatang?

-Kita tentu harus selalu optimis. Karena itu merupakan modal awal dalam menunaikan tugas serta fungsi Panwaslu Kabupaten Ketapang dalam mengawal setiap prosesi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Insya Allah

Reporter: Ari Sandy Re-editing: Andry

Presiden Didesak Revisi PP Dana Desa Jakarta-RK. Presiden Jokowi didesak segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan PP No 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Revisi ini dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antaradesa dan kemudahan dalam penggunaan dana desa beserta mekanisme akuntabilitas horizontal yang aplikatif.

Demikian disampaikan Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi dalam rilisnya, Minggu (3/5).

Mendagri Tjahjo Komolo juga diminta mendorong kabupaten/kota untuk mempercepat membuat aturan pelaksanaan dan payung hukum pencairan dana desa di daerah.

Selain itu, Fitra menolak politisasi dana desa untuk Pilkada dalam bentuk apapun.

Sementera itu, Fitra mendukung pengelolaan dana desa dengan prinsip swakelola sesuai kearifan lokal dan hilangkan pengelolaan anggaran yang sangat teknokratif.

Untuk memfasilitasi masyarakat desa, Fitra berasama Simpul Jaringan Fitra se-Indonesia membuka Pos Pengaduan Ketimpangan dan Penyelewengan Dana Desa bermarkas di Kantor Fitra di Jakarta dan daerah-daerah.

Sementara itu, hari hari ini adalah detik akhir implementasi dana desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pencairan dana desa dari APBN masih diiringi bayang-bayang ketimpangan dan kekhawatiran penggunaan yang tidak

tepat sasaran.

Apung Widadi menambahkan, rencananya pertengahan Mei 2015, sesuai PP No 60 /2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pada periode pertama ini akan cair sebesar 40 persen, yakni sekitar Rp8 triliun dari total Rp20,7 triliun. Sedangkan tahap kedua, sekitar Agustus rencananya akan turun lagi 40 persen dan tahap ketiga akhir tahun sebesar 20 persen.

Dengan jumlah dana desa tersebut, diperkirakan sejumlah 72.944 desa (sesuai Permendagri No 18 /2013) rata-rata akan mendapatkan dana sebesar Rp283,77 juta.

Alokasi ini belum ditambahkan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Yaitu 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Walaupun kecil, dana desa periode ini sebenarnya sudah naik 110 persen dibandingkan dengan alokasi APBN 2015 yang hanya sebesar Rp9,07 triliun.

Apung menilai, pihaknya telah melakukan assesment di beberapa desa di Sumatra Utara, Lombok Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka menemukan beberapa permasalahan.

Pertama, desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya.

Kedua, karakteristik desa-desa di Indonesia sangat beragam dan komplek. Sehingga ketika formulasi pembagian dana desa disamakan maka terjadi ketimpangan dan tidak efektif.

Ketiga, sebagian besar kabupaten di Indo-

nesia, selaku penyalur dana desa dari pusat ternyata belum membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat kabupaten.

Keempat, dari sisi alokasi nasional, dana desa 2015 sebesar Rp20,7 triliun sebenarnya belum sesuai dengan besaran konstitusi. Yaitu 10 persen dari total dana transfer daerah. Jika dihitung seharusnya dana desa ditambah dana transfer daerah akan berjumlah 110 persen. Lihat saja, dana transfer daerah pada APBN P 2015 adalah Rp643,5 triliun. Maka seharusnya alokasi dana desa sudah mencapai 10 persen, yaitu Rp64,35 triliun. Dengan dana tersebut, dari 72.944 desa di Indonesia maka rata-rata perdesa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp882,2 juta.

Di sisi lain, alokasi ADD dengan perhitungan 10 persen dari DAU ditambah DBH. Yaitu Rp465,3 triliun maka akan mendapatkan tambahan lagi Rp46,5 triliun. Total, desa akan mendapat alokasi Rp64,35 triliun ditambah Rp46,3 triliun. Yaitu Rp110,88 triliun. Sehingga setiap desa dari 72.944 desa seharusnya mendapatkan alokasi mencapai Rp1,52 miliar. Namun yang terjadi, saat ini desa hanya mendapat kurang lebih 30 persen dari total dana desa sesuai amanat konstitusi.

Kelima, dari sisi alokasi daerah, masih terjadi ketimpangan alokasi. Alih-alih merata, yang terjadi justru kesenjangan alokasi antar daerah. Hal ini tercermin dari besaran dana desa di setiap antarkabupaten berbeda-beda.

Di Sidoarjo, Jawa Timur misalnya, berbedabeda. Desa yang menerima Rp38 juta sampai Rp403,6 juta. Namun di Kuningan, Jawa Barat, besaran dana desa yang diterima setiap desa sebesar Rp51,6 juta hingga Rp916,9 juta. Sementara di Batang, Jawa Tengah, alokasi terkecil desa hanya Rp35 juta dan alokasi dana tertinggi Rp472 juta.

Keenam, parahnya, ketimpangan alokasi anggaran transfer daerah kadang dimanfaatkan oleh oknum politisi, pengusaha dan elit yang biasanya disebut mafia anggaran. Pengalaman yang ada, mafia anggaran banyak muncul dalam mengurus alokasi anggaran antardaerah, karena perbedaan alokasi (kasus Wa Ode Nurhayati mengurus dana DPPID).

Ketujuh, akuntabilitas akan rendah karena rumitnya pertanggungjawaban dari desa ke kabupaten dan rutin 3 bulan sekali. Sangat teknokratis.

Kedelapan, potensi disalokasi, belanja birokrasi besar di desa. Sehingga mengancam anggaran pembangunan infratruktur. Seperti postur anggaran APBN dan APBD yang mengalokasi belanja birokrasi hingga 50 persen, APBDes juga dikhawatirkan akan banyak dihabiskan untuk belanja birokrasi.

Kesembilan, dana desa berpotensi diselewengkan saat ini bertepatan dengan Pilkada langsung. Pertama, karena daerah saat ini kekurangan dana pelaksanaan Pilkada karena belum teralokasi di APBD. Kedua, dana desa rawan dipolitisasi oleh calon petahana dalam bentuk distribusi alokasi ke desa yang tidak merata dan diarahkan pada desa basis pendukung calon. (rmol)

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Ingin Berwisata Lihat di

DISINI.....

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni, Aditya Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Senin, 4 Mei 2015

Pelabuhan Ilegal di Pinggir Sungai Kapuas segera Ditertibkan

3

Hasil UN dan Integritas Seluruh SMA Sudah Dikantongi Panitia

Ilustrasi

Ilustrasi.

NET

Pontianak-RK. Puluhan pelabuhan bongkar muat nakal di sepanjang kawasan Sungai Kapuas terancam ditertibkan serta dilarang beroperasional.

Pasalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sedang menggodok sekaligus sedang proses lelang guna menjadikan lokasi itu menjadi kawasan water fron yang menelan biaya mencapai Rp10 miliar.

“Nanti akan kita tertibkan kawasan pelabuhan, karena umumnya mereka masih tradisionil. Di mana ada tempat untuk bersandar mereka bersandar.

Kita sudah mau menata kawasan water fron di Kota Pontianak. Tahun ini sudah akan membangun jalan parallel mulai dari belakang BCA sampai ke Senghie dan sekarang sedang proses lelangnya,” ujar Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi

Kamtono, Minggu (3/5).

Meskipun menelan anggaran yang tidak sedikit, Wakil Walikota yang akrab disapa Edi ini menyatakan, percuma dengan dana yang dikucurkan sebanyak itu, jika pelaksanaannya di lapangan pelabuhan atau tempat sandar masih saja beroperasional bongkar muat. Pemkot Pontianak melalui Dishubkominfo sudah melakukan pembinaan. Dengan memberikan teguran dan peringatan agar saat terlaksananya proyek tersebut tidak lagi ada aksi atau tidak terima bakal dihentikan opersionalnya.

“Anggaran water fron untuk tahun ini ada Rp10 miliar dan sudah proses lelang. Sudah kita imbau melalui dinas perhubungan dan juga instansi seperti Danlanal, Pelindo terkait alur lalu lintas air supaya bisa terkontrol,” terangnya.

Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia

Lantaran sudah diberikan peringatan dari berbagai elemen, Edi menegaskan, agar pelaku usaha di kawasan itu supaya dapat mematuhinya. Namun jika tetap masih beroperasi maka tentu upaya paksa akan dilakukan. Karena mempertimbangkan keselamatan, baik mereka sebagai pekerja maupun arus lalu lintas perairan.

“Hampir sepanjang sungai yang kita ketahui, kalau mereka punya akses, punya gudang, ada dermaganya pasti mereka melakukan bongkar muat. Kalau melanggar aturan tentu diingatkan, terlebih kalau sudah mengganggu. Mereka sudah ditoleransi berapa besar dan sejenisnya,” tegas Edi Kamtono.

Bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak ini menyatakan, agar tidak adanya perselisihan, Pemkot Pon-

tianak telah menentukan beberapa titik yang akan dijadikan kapal sandar untuk bongkar muat bagi pelaku usaha. Hal itu penting guna lebih tertib agar dalam operasional mereka masing-maing tidak ada yang merasa terganggu. Baik itu pelaku usaha maupun Pemkot.

“Kita pusatkan di Pelabuhan Senghie dan ada beberapa pelabuhan swasta di Nipah Kuning. Akan kita tata ulang nanti.

Begitu aturannya sudah ada, kalau sekarang masih belum dan masih berjalan.

Pemkot sudah menentukan titik mana mereka bisa beroperasional agar ada kenyamanan dan keamanan. Karena kita tidak tahu apa yang mereka muat dan turunkan di sana,” lugasnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Jakarta-RK. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud secara resmi menyerahkan hasil ujian nasional (UN) SMA/sederajat dan analisis integritas di masing-masing sekolah kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) melalui Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Hasil UN dan analisis integritas seluruh SMA dan sederajat sudah kami serahkan kepada majelis rektor dan panitia SNMPTN pada 2 Mei 2015. Hasil ini akan menjadi bahan rujukan utama setiap perguruan tinggi negeri ketika menerima calon mahasiswa baru,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Minggu (3/5).

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenristekdikti yang telah menjaga integrasi aktivitas pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi, meskipun manajemennya mengalami restrukturisasi.

Menurut Anies, pemanfaatan data-data UN tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing universitas. Sebab setiap universitas memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda.

“Laporan ujian nasional tahun ini pun bentuknya jauh lebih lengkap daripada sebelumnya,” terangnya.

Mendikbud menjelaskan, laporan UN sebelumnya hanya berupa skor atau angka saja tetapi mulai tahun ini ditambahkan laporan kualitatif berupa deskripsi atas angka yang diperoleh siswa dan juga dekomposisi atas skor yang diperoleh siswa tersebut.

Dia mengatakan, laporan UN ini dapat diketahui siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

“Ke depan, data-data UN tersebut dapat dimanfaatkan di bidang-bidang yang membutuhkan spesialisasi dari siswa. Kekuatan seorang anak lebih tercermin di dalam laporan-laporan ujian nasional,” tuturnya.

Mendikbud mengatakan, mulai tahun ini juga Kemendikbud melaporkan indeks integritas UN masing-masing sekolah dan daerah. Jika hasil UN akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya maka indeks integritas tersebut menjadi penting.

“Bagaimanapun juga yang namanya ujian, kalau integritasnya itu tidak terjaga, makna ujinya hilang, karena ujian itu harus mencerminkan ada integritas,” tegasnya.

Dia mengimbau, sekolah di seluruh Indonesia untuk berkonsentrasi pada kejujuran saat pelaksanaan ujian. (jpnn)

Pengenalan Budaya dengan Lomba Lukis

Sutarmidji

Pontianak-RK. Tak hanya Gubernur Cornelis yang mendukung wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke Provinsi Kalbar, Walikota Sutarmidji turut menyatakan hal serupa. Dengan menimbang apabila hal itu terwujud maka tentunya akan ada pemerataan suatu daerah supaya lebih maju dan terus berkembang.

Walikota Sutarmidji menyarankan, supaya hal itu mengacu pada negara tetangga Malaysia. Yakni bukan ibu kota yang pindah, melainkan pusat pemerintahannya saja yang dipindahkan.

“Kita tidak ada masalah, boleh saja bahkan bagus. Misalnya ibukota provinsi dipindah ke tempat yang lebih bagus guna pemerataan. Ini bisa saja dilakukan seperti di negara lain di Malaysia,” ucap Sutarmidji, Minggu (3/5).

Menurutnya, tak hanya pemerintah pusat saja, ibu kota Provinsi Kalbar turut bisa dipindahkan atas dasar serta kajian-kajian yang tepat. Namun dirinya meyakini bahwa Kota Pontianak adalah salah satu kota yang diperhitungkan atas perkembangannya beberapa tahun belakangan yang terbilang cukup pesat.

“Pontianak ini sudah berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa.

Apapun yang terjadi Pontianak tetap menjadi pilihan. Terlebih urusan sekarang diperbanyak di tingkat dua.

Seperti Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang jauh juga dari ibukota provinsi, tetapi masih bisa juga maju,” terangnya Baik ibukota pemerintah pusat maupun provinsi, lanjut Midji, jika Kalbar merupakan satu-satunya lokasi yang

baik untuk pengembangannya, dirinya turut mengikuti saja wacana tersebut.

Meskipun letaknya bukanlah di Kota Pontianak.

“Saya tidak ada pilihan dan ikut saja.

Karena tentu sudah ada kajian-kajian, detail ingenering designnya. Bagus juga supaya Pontianak tidak terlalu macet, banyak tempat pertumbuhan baru.

Tapi ini tidak mungkin, kemungkinan pak gubernur hanya meletak desain dasarnya saja, karena tidak gampang,” lugasnya.

Midji mengakui, bukanlah kajian gampang memindahkan pusat pemerintahan yang saat ini berjalan, akan tetapi pemikiran ini perlu dilakukan dengan beragam pertimbangan. Dirinya menyarankan, bukanlah ibu kota yang dipindahkan, tetapi pusat penyelenggaraan pemerintahannya saja.

“Tidak gampang tapi pemikiran itu perlu. Seperti bagaimana Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya dan itu bisa. Sama juga Indonesia hanya wacana-wacana saja, ibukota pindah di sini dan di sana. Ibu kota itu tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahannya yang dipindah di mana,” paparnya.

Midji berpendapat, tingkat pemerintahan pusat sudah layak jika dipindahkan. Karena di samping padatnya penduduk hingga membuat perangkat pemerintah bertempat di daerah terpencil, bahkan di daerah yang sangat memprihatinkan “Di Jakarta saja masih ada kantor pemerintahannya di belakang ruko, masih ada yang jalan setapak masuk, tapi kalau itu didesain bagus akan bagus juga nantinya,” paparnya. (agn)

Lomba lukis tingkat SMP Sederajat Se Kalbar di Museum Provinsi Kalbar.

Pontianak-RK. Sebanyak 83 peserta pelajar dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Kalbar mengikuti perlombaan melukis yang diadakan UPT Museum Provinsi Kalbar.

Kepala UPT Museum Provinsi Kalbar, Muh Hasyim mengatakan, kegiatan lomba lukis yang dilaksanakan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Sebagaimana tugas dan fungsi museum memiliki peran dalam dunia pendidikan sehingga perlombaan ini dilaksanakan.

“Kami mencoba anak didik yang ikut lomba melukis ini dapat meluangkan hasil karya cita dan rasa nilai budaya leluhur. Yaitu budaya yang ada di Kalimantan Barat,” ucap Hasyim.

Ia menjelaskan, sehingga melalui kegiatan ini tertanam nilai-nilai budaya pada generasi muda di Kalbar. “Kegiatan lomba lukis diikuti tingkat SMP sederajat se-Kalbar. Ke depan kegiatan ini akan ditingkatkan dengan meng-

gelar pada jenjang tingkat dari TK hingga SMA,” paparnya.

Menurutnya, peserta yang mengikuti lomba sebanyak 83 siswa. Lomba yang diikuti tersebut merebutkan total hadiah jutaan rupiah dan piagam. Ia mengatakan, hasil lomba lukis nantinya akan dipamerkan kembali mungkin lima atau 10 tahun ke depan.

“Tentunya kami akan pamerkan kembali hasil karya para pelajar ini yang telah memenangkan perlombaan. Supaya nanti anak didik ketika berusia dewasa, dia dapat mengenang hasil karya mereka dan mereka masih berkarya di seni, khususnya seni lukis,” harapnya.

Hasyim menjelaskan, peserta lomba diwajibkan melukis dengan objek adalah media koleksi museum yang ada di museum Kalbar.

Dengan adanya unsur budaya masa lalu.

Menurutnya, melalui lomba lukis ini para pelajar yang mengikuti lomba diharapkan

mampu menuangkan karyanya sambil mengetahui sejauh mana pengetahuan mengenai budaya yang ada di Kalbar melalui koleksi yang ada di museum Provinsi Kalbar.

“Bagaimana hasil karya melihat para pelajar dengan karya seni sehingga dapat memahami serta mengimplementasikan hasil karya pola tingkah laku budaya karakter manusia Indonesia,” ulasnya.

Ia menambahakan, peran museum bagi dunia pendidikan tentunya sangat berperan.

Lantaran museum bukan hanya sebagai tempat rekreasi semata, melainkan sebagai tempat untuk belajar pendidikan dan penelitian.

Sementara itu terkait hasil lomba, lomba lukis juara I dan II dimenangkan oleh SMP Santo Petrus atas nama Belinda Philia dan Lilianty Kurniawan. Sedangkan pemenang keIII dimenangkan oleh SMP Kristen Immanuel atas nama Audrey. (fie)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Daya Beli Masyarakat Sekadau Menurun

Minggu ke 5 Bulan April 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

sekadau-RK. Kenaikan harga BBM, gas serta listrik kian berimbas pada perekonomian masyarakat. Salah satu item yang terbilang cukup mengkhawatirkan adalah menurunnya daya beli masyarakat.

“Saat ini daya beli masyarakat sudah sangat memprihatinkan,” ujar Pemerhati Ekonomi Kabupaten Sekadau, Abang Dedy, kemarin.

Menurutnya, menurunnya harga beli masyarakat disebabkan karena hampir semua barang mengalami kenaikan harga paska pemerintah menaikkan harga BBM. Sementara di sisi masyarakat, pendapatan mereka tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan ada yang mengalami penurunan.

“Harga karet, misalnya. Dari dulu sampai sekarang masih saja di kisaran Rp5 ribu per kilogramnya. Sedangkan harga barang lain, seperti kopi saja per onsnya sudah mencapai Rp6 ribu. Bayangkan satu kilo karet tidak cukup untuk beli satu ons kopi. Belum lagi dibandingkan harga beras dan sembako lainnya,” rinci Dedy.

Akibat kondisi tersebut, jumlah barang yang mampu dibeli masyarakat pun berkurang. Masyarakat harus berusaha menghemat pengeluaran.

“Efeknya para pemilik toko juga merasakan. Pemasukan dari para pedagang mengalami penurunan yang terbilang cukup besar,” paparnya.

3.000 4.000 18.500 22.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 15.000 17.600 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 7.200 8.000

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Reporter: Abdu Syukri Redaktur: Andry

Kamis, 30 April 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,391.20 14,455.62 3,660.47 3,467.38 9,844.78 13,002.00

Beli 10,278.29 14,307.23 3,620.82 3,432.35 9,745.61 12,872.00

Jakarta-RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit mengenai Swap Mitratel yang dilakukan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). BPK menilai proses tender aksi korporasi itu dinilai transparan dan tak bermasalah.

Meski demikian, BPK mempertanyakan pemberitaan negatif yang menyebabkan anjloknya saham Telkom sebagai perusahaan ‘plat merah’, dan jelas merugikan negara.

“Kita melakukan audit untuk proses tender. Hasilnya sesuai, tidak ada hal aneh, dan baik-baik saja. Yang aneh justru ada isu-isu yang berakibat saham PT Telekomunikasi justru turun bebas, Karena seolah-olah memang benar-benar ada kerugian. Itu merugikan negara,” kata Anggota BPK Achsanul Qosasi, di Jakarta, Minggu (3/5).

Pihaknya menegaskan, tender Swap tak bermasalah. Karenanya, proses bisnis itu bisa berjalan. Achsanul sepakat den-

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

AN

TOYOTA ANZON Angsuran Paling Ringan !!!

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

DP Paling Murah !!!

Alonk

Hp. 0812 57282270 Hp. 0856 5440 0673 Pin. 28C52D11 Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ

TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

kerugian negara karena transaksinya belum tuntas terjadi. Justru, negara dirugikan karena isu itu, saham PT Telkom terjun bebas dari 2,90 ke 2,15.

Itu kerugian kan,” ungkap mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR ini.

Te r k a i t h a l ini, Kementerian Ba d a n Us a ha Mi l i k Negara mengembalikan keputusan transaksi tukar saham (share swap) saham Mitratel kepada internal Telkom.

Pemerintah menganggap hal ini murni aksi korporasi yang dilakukan BUMN. Dan, tak mencampuri lebih jauh.

“Pada dasarnya secara korporat, itu proses keputusan direksi ke komisaris. Jadi gak naik ke pemegang saham. Jadi kalau perusahaan publik, pemegang saham lakukan RUPS. Dalam hal ini prosesnya melalui dewan komisaris,” kata Menteri BUMN Rini

HUBUNGI :

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

Soemarno di kantornya, Jakarta, pertengahan pekan lalu.

Dia menilai Telkom harus mengikuti proses yang harus diikuti sebagai perusahaan publik, tapi juga perusahaan negara.

“Kalau sudah perusahaan publik, harus ikuti UU Perusahaan Terbuka dan Pasar Modal,” ujar Rini.

Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Alex J. Sinaga sebelumnya mengatakan transaksi tukar saham antara anak usaha Telkom, PT Dayamitra Telekomunikasi dengan PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) terus berjalan. Ia menegaskan, perseroan masih menyelesaikan syarat-syarat yang tercantum dalam Conditional Share Exchange Agreement (CSEA) dengan TBIG. Sementara, pasar masih optimistis transaksi antara Telkom dan Tower Bersama bisa terjadi walau batas perjanjian conditional purchase agreement (CSPA) pada Juni mendatang. Kalangan investor melihat kinerja kedua perusahaan bertransaksi itu baik. (jpnn)

HP : 081345479682

Sms Warga

Sumber : inilah.com

Lagi-lagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan. Dalam situs esdm.go.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan perubahan harga BBM terhitung mulai 28 Maret 2015.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja beralasan, kenaikan harga BBM untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional, serta menjamin penyediaan BBM nasional. Harga BBM jenis premium RON 88 di wilayah luar Jawa-Madura-Bali dan jenis solar subsidi masing-masing naik sebesar Rp 500 per liter. Untuk harga minyak tanah dinyatakan tetap, yaitu Rp 2.500 per liter. Solar naik dari Rp 6.400 per liter menjadi Rp 6.900 per liter. Harga premium RON 88 naik dari Rp 6.800 per liter menjadi Rp 7.300 per liter.

Sejak awal, pemerintah memang akan mengevaluasi harga solar dan premium setiap bulan, mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dua bulan sebelumnya, periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya.

Dampaknya sudah bisa dipastikan, berimbas pada banyak sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, saat harga BBM sempat sedikit turun beberapa waktu lalu, harga komoditi lain justru tidak ikutan turun. Makanya, saat harga BBM kembali naik, harga komoditi lain bisa dipastikan akan semakin meroket, terutama pangan dan angkutan. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah petani karet. Sebab, hingga saat ini harga karet terus mengalami penurunan. Padahal, kebutuhan pokok seperti sembako justru semakin naik. Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani karet pun semakin sulit. Menurut anda?

Hubungi:

gan Menteri BUMN Rini Suwandi bahwa Swap Mitratel adalah aksi korporasi yang tujuannya menguntungkan pihak terkait.

Jika ada dinamika pro-kontra di internal Telkom, pemerintah tak ikut campur. Aqsanul menegaskan, hanya Dewan Komisaris dan Direksi yang mengurusi hal tersebut.

“Bukan urusan yang lain,” tegasnya.

Menurutnya, soal kerugian negara, BPK belum menghitungnya karena transaksi Swap sendiri belum tuntas. Karenanya, ia malah mempertanyakan jika ada pihak mengutip audit BPK terhadap proses bisnis itu. Penghembusan isu negatif, kata dia, malah merugikan negara dengan kepemilikannya di Telkom.

“BPK belum bisa mengatakan adanya

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

9 jt

Ilustrasi/Ist

BPK Sesalkan Isu Miring

Sumber: Bank Indonesia

“Promo kredit Terbatas !!!

DP serba -an”

4

Efek Domino Kenaikan Harga BBM, Gas dan Listrik

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK

Komoditi

Senin, 4 Mei 2015

Air PDAM Bocor Assalamualaikum pak, Saya melaporkan ada aliran pipa air PDAM yang bocor sudah ada seminggu. Sayang, airnya melimpah ke Jalan Parit Tengah depan Gang Standar, tidak jauh dari rumah POL PP. Kok dia diam-diam jak. Maaf pak, saya merasa air PDAM milik kita semua, tolong lah diperbaiki.

081258884614 29-4-2015

19.58

Bawa Kayu

Tanggapan Saat BBM disubsidi, nelayan yang berada jauh dari SPBN tidak pernah menikmati BBM bersubsidi, karena harga di pengecer sangat tinggi. Dihilangkannya subsidi BBM semakin menyengsarakan nasib nelayan..

087818268462 2-5-2015

TENDA ADI ADI

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

FOTO COPY & ATK Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan accounting wanita, SPV, Leader Chef, Waiter. Syarat berpengalaman dibidang karaoke & café. Lamaran kirim ke Win One Jl. Budi Karya Komp. Villa Gamma D1-D4, Hub. 085240989969.

081288673500 2-5-2015

22.21

PERCETAKAN & SOUVENIR

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Setiap saat ilegal logging, kayu olahan kualitas ekspor: bengkirai, keladan penyaok dan campuran yang dibawa gunakan truk bersumber dari kawasan HL/CA Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Hanya satu-satu jalur transportasi yang lancar adalah jalan dari Serimbu ke Simpang Armed Ngabang. Gunakan truk tertutup terpal dan tidak bernomor plat. Truk-truk tetap aman-aman saja bawa kayu selama ini.

Camat Air Besar mengharapkan agar Kemenhut dan Kepolisian konsisten, independen melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelaku pembabatan HL/CA di Kecamatan Air Besar sekitar puluhan tahun beroperasi. Jika benar-benar komitmen sebagai aparatur untuk mengamankan aset negara dan mencegah pembabatan HL/CA, mulai saat sekarang. Karena selama ini ada indikasi “pembiaran” untuk menghabiskan hutan-hutan di Kecamatan Air Besar, Kabupaten. Landak”. Setiap malam kayu olahan 8x16x4 meter sekitar puluhan truk selama puluhan tahun dan negara dirugikan sekitar Rp 860 miliar setiap tahun. Ibrahim Myh.

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

BURSA IKLAN BARIS Harian

13.51

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya Musywarah Kite

Tingkatkan Status Pustu jadi Puskesmas

Rakyat Kalbar

Senin, 4 Mei 2015

BBM Subsidi Dihapus, Nelayan Kubu Raya Menderita

Ilustrasi.

NET

Kubu Raya. Tahun ini, Puskesmas Pembantu (Pustu) di daerah perbatasan kabupaten akan ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas. Begitu penegasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Berli.

“Tahun ini kita memang belum memiliki rencana untuk membangun puskesmas baru. Namun, kita akan meningkatkan status Pustu yang ada menjadi Puskesmas, khususnya Pustu yang ada di daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, dan memiliki peningkatan jumlah layanan bagi masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan, beberapa Pustu yang akan ditingkatkan menjadi Puskesmas diantaranya adalah Pustu yang terletak di Ampera, dekat dengan Kota Baru, Kota Pontianak.

“Selain meningkatkan status Pustu menjadi Puskesmas, kita juga akan meningkatkan layanan pada Puskesmas yang sudah ada. Baik dari sisi peralatan, maupun SDM yang ada di dalamnya,” tuturnya.

Berli menambahkan, saat ini pihaknya juga sedang menunggu balasan surat dari Gubernur Kalbar terkait pinjam pakai lahan untuk pembangunan rumah sakit.

Rencananya, lahan milik Pemprov akan diserahkan kepada Pemkab Kubu Raya, agar dapat digunakan untuk pembangunan rumah sakit. “Lokasinya masih berada di kawasan Kecamatan Rasau Jaya,” katanya.

Jika nantinya surat itu sudah diturunkan dari Gubernur, lanjut Berli, pihaknya akan segera mengajukan draft rencana pembangunan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan, agar bisa mendapatkan bantuan dana dan izin pembangunan. “Kita berharap prosesnya tidak memakan waktu lama. Sehingga pembangunan rumah sakit itu sudah bisa kita laksanakan pada awal tahun depan,” kata Berli. (sul)

5

Ilustrasi.

NET

Kubu Raya. Penghapusan subsidi bagi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pusat, menyebabkan semakin sulitnya kehidupan masyarakat nelayan yang ada di daerah pesisir Kabupaten Kubu Raya.

“Sebenarnya, saat BBM disubsidi, masyarakat nelayan yang berada jauh dari SPBN tidak pernah menikmati BBM bersubsidi, karena harga di masyarakat

dengan pengecer sangat tinggi. Dihilangkannya subsidi BBM saat ini jelas semakin menyengsarakan nasib nelayan, khususnya yang ada di Kubu Raya,” kata Ketua HNSI Kubu Raya, Bahtiar, Sabtu (2/5).

Dia menjelaskan, saat harga premium Rp 6.500 per liter, nelayan membeli dengan harga Rp 8.500 yang didapat dari pengecer. Begitu juga solar, karena tidak

ada SPBU, baik di darat maupun di laut.

Apalagi saat pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Harga BBM pun semakin mahal dan sulit didapat. “Kondisi inilah yang sangat kita sayangkan.

Terkesan nelayan Kubu Raya termarjinalkan terhadap subsidi BBM,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya sangat berharap pemerintah memberikan solusi maupun terobosan berbentuk

program bantuan untuk membantu nelayan. “Artinya, bantuan yang diberikan bukan berupa uang, tapi berupa barang yang bersifat produktif. Sehingga nelayan dapat menangkap ikan dengan mudah dan lebih banyak,” katanya.

Dia menjelaskan, belum lama ini, Pemkab Kubu Raya memang telah menyalurkan bantuan bagi nelayan. Namun, karena sifatnya hanya sebagai perangsang, tanpa ada tindak lanjut program yang jelas, mengakibatkan bantuan itu tidak terlalu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Terlebih bantuan yang diberikan hanya pada beberapa nelayan.

Sehingga bantuannya tidak merata,” kata Bahtiar.

Terkait hal tersebut, dia meminta Pemerintah melakukan subsidi terhadap sektor pertanian, dan juga budidaya perikanan. Hal itu agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan harga BBM. Dia menambahkan, begitu harga BBM naik, terjadi kenaikan harga pakan ikan dan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh sebab itu, sangat penting pemerintah melakukan pengalihan subsidi BBM ke sektor perikanan, agar harga barang kebutuhan nelayan dapat lebih terjangkau.

“Tidak hanya itu, sulitnya mendapatkan BBM bagi warga yang tinggal di pesisir Kubu Raya, khususnya nelayan juga menjadi kendala. Kita berharap Pemkab Kubu Raya bisa menggandeng pihak ketiga untuk membangun SPBN di daerah yang didominasi oleh masyarakat nelayan,” kata Bahtiar. (sul)

Abigael dan Sumarno Sabet Gelar Putra Putri Pariwisata Kubu Raya. Sumarno dari Kecamatan Sungai Kakap dan Abigael Kristianti Oktaviana finalis Kecamatan Batu Ampar berhak menyandang gelar Putra dan Putri Pariwisata Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. Gelar tersebut disandang sejak Jumat (1/5) malam di Gardenia Resort and SPA Kubu Raya.

Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan, sektor pariwisata Kubu Raya semakin dikenal oleh masyarakat secara luas, baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. “Kita berharap pariwisata bisa menjadi

sektor yang diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Memang untuk melakukan hal tersebut bukan pekerjaan gampang, agar beberapa obyek pariwisata kita miliki nilai jual,” ujarnya.

Ia mengatakan, perlu dilakukan hal-hal yang konkrit dan terukur untuk dapat menjadikan pariwisata memiliki nilai jual tinggi. Oleh karena itu, Pemkab akan berupaya terus membenahi pariwisata. “Kubu Raya baru berusia sekitar 8 tahun. Kubu Raya memiliki beberapa potensi yang bisa diandalkan, dan tentu

bisa menjadi pengembangan pariwisata,” ujarnya.

Potensi wisata yang dimiliki Kubu Raya, diantaranya wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata buatan. Terciptanya kombinasi wisata diharapkan dapat menjadikan objek wisata andalan Kubu Raya. “Adanya Putra Putri Pariwisata nantinya diharapkan bisa membantu pemerintah untuk mempromosikan pengembangan pariwisata. Diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk ikut memberikan dukungan untuk pengembangan ma-

syarakat,” harapnya.

Menurut Hermanus, pengembangan pariwisata tidak hanya bergantug pada kekayaan alam dan peran pemerinta semata, tetapi masyarakat juga perlu digugah kesadarannya, karena sukses atau tidaknya pariwisata tidak hanya disebabkan oleh pemerintah. “Pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi dan membangun infrastruktur. Namun, peran swasta juga dapat berperan melalui investasinya dapat mengembangkan pariwisata di Kubu Raya,” ujarnya. (sul)

Kursi Rakyat

Atasi Konflik Partai Munaslub Cara Sah

Refly Harun. JPNN

Jakarta-RK. Pakar hukum tata negara Refly Harun menuturkan, islah dua kepengurusan partai politik (Parpol) tidak lantas membuat partai tersebut bisa disahkan di Kemenkum HAM. Sebab, Islah lebih bersifat informal, sehingga tidak aa aturannya di dalam UU. Parpol tidak bisa begitu saja mengajukan hasil islah sebagai modal mengajukan calon di Pilkada.

“Satu-satunya cara yang sah menurut UU adalah Munaslub (musyawarah nasional luar biasa),” ujar Refly, kemarin.

Hasil Munaslub akan memiliki asas legal formal, sehingga bisa dijadikan dasar hukum untuk mengesahkan kepengurusan.

Kalau kedua kubu partai ingin islah, maka harus Munaslub.

Anggota Komisi II Yandri Susanto mengaku mendukung putusan KPU, terkait konflik partai. Menurut dia, sudah seharusnya KPU menunggu keputusan, tetap agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. “Kami mendukung itu.

Kalau inkrah, berarti tidak ada perdebatan

lagi,” ujarnya.

Jika masih ada partai yang berseteru pada saat pendaftaran pada 30 April, maka dipastikan partai itu tidak bisa ikut Pilkada serentak. Karena jika dipaksakan, maka akan terjadi konflik di daerah. Yandri mengaku solusi dari KPU itu memaksa partai untuk islah. “Jika islah maka baru bisa ikut Pilkada,” jelasnya.

Namun ada kendala yang lain. Misalnya jika Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak bisa ikut Pilkada serentak. Kemungkinan juga bisa timbul kericuhan dan kegaduhan di daerah.

Selain itu ada juga pandangan, jika dua partai yang lahir di Orde Baru itu tidak ikut Pilkada, maka Pilkada dinyatakan cacat hukum.

Untuk itu, kata Yandri, dalam waktu dekat pimpinan DPR dan Komisi II akan bertemu dengan Mahkamah Agung (MA).

Wakil rakyat akan meminta MA untuk mempercepat pengadilan bagi partai yang berkonflik. “Jadi sebelum pendaftaran sudah ada putusan tetap,” jelasnya. (jpnn)

Jelang Pilkada Serentak Survei Bayaran Menjamur Jakarta-RK. Direktur Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rustam Ibrahim menilai survei politik yang muncul belakangan ini semakin tidak independen.

Menurutnya, kini lembaga survei hanya menjadi alat untuk membentuk opini publik.

“Saat ini tidak sedikit lembaga survei yang turut ‘bermain’, dalam Pilkada nanti juga akan semakin banyak lembaga survei yang digunakan,” tutur Rustam dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (2/5) malam.

Padahal, lembaga survei politik memiliki peranan penting dalam mewujudkan nilai demokrasi di Indonesia. Apalagi dalam Pemilukada yang untuk pertama kalinya akan digelar secara serentak akhir 2015 menatang.

Karena itu, menurut Rustam, kredibilitas lembaga survei saat ini harus dipertanyakan ulang. Terutama lembaga-lembaga yang sering merilis surveinya dalam waktu berdekatan.

“Kredibilitas lembaga survei, yang sering merilis surveinya harus dipertanyakan,” katanya. (jpnn)

Ilustrasi

Sambungan

Rakyat Kalbar Senin, 4 Mei 2015

6

Stuart Young

Biadab, Pria Ini Perkosa Balita Mohammed bin Nayef

Tiga Bulan Bertakhta, Raja Salman Ubah Garis Kuasa

Tunjuk Nayef Jadi Pewaris Terpilihnya Pangeran Mohammed bin Nayef sebagai putra mahkota telah menggeser garis pewaris takhta Kerajaan Arab Saudi. Dari garis anak ke garis cucu. Ya, untuk kali pertama, cucu mendiang Raja Abdulaziz Al Saud muncul sebagai pewaris takhta.

Bukan tanpa alasan, Raja Salman bin Abdulaziz menobatkan Nayef sebagai putra mahkota.

Saat ini Saudi terlibat dalam pertempuran di Yaman. Pro dan kontra yang mewarnai misi udara koalisi Arab tersebut membuat Saudi kebanjiran ancaman. Negeri Petrodollar itu pun membutuhkan tokoh pemberani yang punya pengaruh besar di dalam negeri dan disegani di luar negeri. Nayef adalah sosok yang paling tepat.

Pria 55 tahun tersebut dikenal luas sebagai tokoh antiteror yang tegas memerangi militan dan ekstremis. Bapak dua putri itu adalah politikus yang tangguh dan tidak takut mati. Nayef yang kini juga memangku jabatan wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri itu sudah empat kali menjadi target pembunuhan. Tetapi, dia juga empat kali lolos dari skenario keji tersebut.

Mustafa Alani, direktur departemen keamanan dan pertahanan Pusat Studi Teluk di Jenewa, Swiss, memaknai penunjukan Nayef sebagai perubahan strategi pemerintahan. Saudi yang semakin deras menuai protes Iran, tampaknya, tidak ingin kebijakannya terkait dengan Yaman

diganggu gugat. Maka, Salman sengaja menempatkan orang paling tangguh dalam pemerintahannya dalam posisi penting.

“Dia (Nayef) adalah satu di antara segelintir tokoh pemerintahan Saudi yang benar-benar paham tentang Yaman,” ungkap Alani dalam wawancara Kamis lalu (30/4). Sejak kali pertama memutuskan untuk bergabung dalam misi udara koalisi antijihad bentukan Amerika Serikat (AS), Riyadh tahu mereka harus berhadapan dengan militan Houthi dan jaringan Al Qaeda di Semenanjung Arab.

Nayef yang pada 2009 lolos dari aksi bom bunuh diri Al Qaeda, barangkali, menjadi satusatunya politikus Saudi yang tak mempan ancaman militan. Apalagi, pangeran yang pernah mengenyam pendidikan di Negeri Paman Sam, meskipun tidak sampai tamat, itu punya pengalaman yang sangat kaya tentang terorisme. Bukan hanya ilmu antiteror dari AS, melainkan juga dari Inggris dan negara-negara Barat lainnya.

Nayef yang menjabat menteri dalam negeri sejak 2012 tersebut juga sempat menimba ilmu antiteror di Inggris. Tepatnya di Scotland Yard alias Kepolisian Metro London. Latar belakang Nayef itulah yang membuat Salman mantap menjadikannya putra mahkota. Sebagai wakil Nayef, Salman menunjuk putranya, Pangeran Mohammed bin Salman, yang juga menjabat

menteri pertahanan.

“Munculnya generasi cucu dalam garis pewaris takhta Saudi menunjukkan kebijakan yang lebih proaktif yang kini diterapkan Salman,” lanjut Alani. Sebagai raja yang moderat dan sempat menikmati pendidikan Barat, Salman memang jauh lebih luwes ketimbang pendahulunya, Raja Abdullah bin Abdulaziz.

Maka, tidak heran jika dia pun merombak kabinet Saudi menjadi lebih fleksibel.

Pendapat senada tentang Salman dipaparkan Jason Tuvey, ekonom Timur Tengah pada Capital Economics. Menurut dia, dengan tetap membiarkan Nayef memangku jabatan menteri dalam negeri, Salman telah memberikan kepercayaan keamanan dan perekonomian kepada keponakannya itu. Sebab, sebagai wakil PM, Nayef berhak ikut mengatur perekonomian negara.

“Keputusan Salman itu membuktikan bahwa kebijakannya tentang Yaman sudah tepat.

Dengan menempatkan Nayef dan putranya pada dua posisi paling penting saat ini, Salman ingin menegaskan kepada dunia, Saudi tidak akan menarik diri dari Yaman,” papar Tuvey.

Bekerja sama dengan putra mahkota dan wakil putra mahkota yang jelas sepaham dengan dia, Salman yakin masa depan Saudi di Yaman akan gemilang. (jpnn)

ISIS Latih Paksa Ratusan Anak-Anak

Tumbal Operasi Bom Bunuh Diri Syiria-RK. Kelompok radikal ISIS terus memperkuat pasukannya. Baru-baru ini, seorang aktivis kemanusiaan di Mosul, Irak mengungkap temuan mengejutkan kepada media Syria, Ara News.

Sumber yang tak ingin disebut namanya ini mengatakan, ISIS telah mengalokasikan beberapa kamp di daerah yang mereka kuasai di Mosul dan Ramadi Irak utara, dan di Raqqa di timur laut Syria, untuk melatih anak-anak yang dijuluki sebagai “Ashbal alKhilafah” (anak dari kekhalifahan) untuk melaksanakan “jihad”.

‘Pasukan Cilik’ yang juga mereka sebut Caliphate’s Cubs ini dilatih untuk membunuh, membunuh, dan diajarkan menyiksa CUBS of the Caliphate atau Caliphate s Cubs, militan cilik ISIS. JPNN baik secara fisik dan psikologis.

“ISIS telah menutup sekolah di Mosul dan Jumlah anak-anak yang dipaksa itu tidak kecil, mememaksa dan mewajibkan anak laki-lakinya ber- lainkan ratusan. “Namun, ironisnya, ada beberapa gabung di kamp pelatihan,” kata sumber seperti anak yang dipaksa oleh keluarga mereka sendiri, dikutip dari Ara News, Minggu (3/5). dengan dalih membela khalifah mengusir serangan

militer Irak,” tutur sumber.

Sumber ini menambahkan bahwa kamp yang digunakan untuk melatih anak-anak ini merupakan bekas pusat militer tentara reguler Irak yang direbut ISIS bulan lalu.

Anak-anak di kamp ini, dalam waktu tak lebih dari 2 bulan sudah bisa diandalkan ISIS untuk melakukan aksi bom bunuh diri, termasuk merakit bom sendiri.

“Puluhan anak-anak dibawa ke medan perang dengan gerilyawan ISIS untuk melaksanakan misi tertentu yang ditugaskan kepada mereka oleh kelompok,” katanya.

Berapa usia anak-anak ini?

Dari sumber lain di Mosul, ratarata umur ratusan anak-anak ini berkisar antara 9 hingga 12 tahun.

“Kelompok ini (ISIS) mengumpulkan anak-anak untuk dilatih di markas mereka sekitar distrik AlFurat,” kata sumber itu. (jpnn)

EDINBURGH-RK. Seorang pria berasal dari kota Edinburgh, Skotlandia dinyatakan terbukti bersalah memperkosa seorang bayi laki-laki berumur satu hari serta dua anak-anak.

Seperti diberitakan BBC, lelaki jahanam bernama Stuart Young memangsa anak-anak tersebut antara November 2008 dan Desember 2013 di berbagai lokasi di Edinburgh, Skotlandia. Saat disidang di Pengadilan Edinburgh terungkap, serangan pada anak berumur satu hari itu berlanjut hingga bayi itu berusia tiga bulan.

Persidangan yang berlangsung sepekan lamanya itu juga mengungkap bagaimana, pada bulan November 2008, Young memperkosa seorang bayi perempuan yang berusia enam bulan.

Dia terus melakukan serangan seksual itu hingga Desember 2013 saat sang gadis kecil berusia lima tahun. Pada bulan Juli tahun 2013, ia juga melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis kecil berusia sembilan tahun di Stenhouse, Edinburgh.

Para pengadil menyatakan Stuart Young bersalah untuk dua tuduhan perkosaan dan sebuah tuduhan kekerasan seksual. Hukuman yang akan dijatuhkan baru akan dibahas kemudian.

Namun di persidangan itu Hakim Paul Arthurson QC meluapkan kegeramannya atas kejahatan luar biasa yang dilakukan Stuart Young. “Anda dipidana karena sejumlah kejahatan yang benar-benar bejat dan tercela. Anda patut mendapat hukuman (berat) yang sepadan dengan derajat kejahatan Anda!,” ujar Paul Arthurson. (jpnn)

Anies Baswedan. DOK/JPNN

Bagaimana Anies Ikut Bebaskan Novel?

Jakarta-RK. Saat penyidik senior KPK Novel Baswedan ditangkap Bareskrim Polri, Mendikbud Anies Baswedan tidak berdiam diri.

Anies juga turut membantu memperjuangkan pembebasan sepupunya itu. Meski hal itu dilakukannya tidak secara terangterangan. Hal itu disampaikannya pada wartawan kemarin.

Alasannya jelas, saat ini Mantan Rektor Universitas Paramadina itu kini tengah membawahi sebuah institusi sehingga tidak memungkinkan untuk langsung terjun ke lapangan.

“Dulu saat jadi civil society bisa datang kapan saja dan di mana saja, karena punya banyak waktu. Sekarang saya bawa institusi, saya kerjakan namun tidak dalam keterbukaan. Saya kerjakan dalam sunyi,” paparnya, kemarin.

Dia melanjutkan, perjuangan dalam sunyinya juga termasuk dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan semua pihak. Saat ditanya apakah komunikasi juga dijalin dengan pihak Kapolri, Anies hanya tersenyum dalam diam, enggan menjawab.

“Saya komunikasi dengan pihak keluarga dan pihak-pihak lainnya,” ungkapnya singkat.

Anies sendiri mengaku, pihak keluarga merasa kaget pada awalnya. Namun, saat ini seluruh keluarga telah menerima dan sudah dalam kondisi tenang seperti semula.

“Saya langsung bicara, ini biasa tidak ada yang luar biasa. Setiap perjuangan, pasti ada masalah seperti ini,” tutur pria kelahiran Kuningan, 45 tahun silam itu.

Alumnus Universitas Gajah Mada itu pun percaya apa yang dialami oleh sepupunya merupakan resiko pekerjaan. Menurutnya, Novel pun telah menyadarinya. Hal itu diungkapkan saat keduanya terlibat dalam obrolan.

Anies menuturkan, dalam obrolan tersebut sang sepupu bercerita tentang salah satu tugasnya. Saat itu, Novel tertembak dan mengenai rambutnya. Usai kejadian itu, Novel menganggap hidupnya kini hanya tambahan saja.

Sehingga akan didedikasikan untuk menjalankan tugasnya dengan baik, yakni memberantas korupsi di Indonesia. “Saya kenal Novel juga sejak kecil. Saya tahu anak itu lurus dan berani,” ungkapnya. (jpnn)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Senin, 4 Mei 2015

7

Di-PAW, Nasibmulah Shur...

Penari dari sanggar Rumah Budaya Mayangsari tampil memukau pada vestifal Menuai Padi di Sarawak, Malaysia. ISTIMEWA

Turis Mancanegara Belajar Menari Sambas Peserta dari Kabupaten Sambas menampilkan lima tarian pada festival panen sedunia yang dilakoni sanggar Rumah Budaya Mayangsari, Sambas. Pada hari pertama, Sambas menampilkan Tarian Menganyam Tikar dan Japin Lembut. Hari kedua Tari Tanda’ Sambas dan Beranyi Padi. Kemudian pada malam puncak ditampilkan tarian Allo’ Galing kolaborasi Radat dan Mangamping.

“Tarian tersebut merupakan tarian khas Sambas. Makna tarian itu juga berkaitan dengan menuai padi,” kata Yuhendri, koordinator penari Sambas via Blackberry Massager (BBM) dari Sarawak, Malaysia.

Mantan Kepala Seksi (Kasi) Pelestarian Budaya Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Sambas itu menjelaskan, penampilan tarian tradisional Sambas itu sudah lama ditekuni para penari yang bergabung pada sanggar Rumah Budaya Mayangsari, Kecamatan

Jawai, Sambas.

Tampilan para penari itu mendapat aplus dari panitia Sarawak Culture Village (SCV). Bahkan Minggu (3/5) malam, penari Rumah Budaya Mayangsari diberi kehormatan menyambut kedatangan Menteri Pelancongan (Menteri Pariwisata) Negeri Sarawak di Kampung Budaya.

“Minggu sore kemarin, kita juga mendapatkan kehormatan dengan memberikan pelatihan tari Tanda’ Sambas kepada pengunjung yang hadir. Banyak turis mancanegara yang datang menyaksikan berbagai agenda kegiatan kampung budaya, dan di waktu yang sama, turis ini akan menari Tanda’ Sambas. Karena di waktu yang bersamaan ada grand final Miss Talent (Talenta) 2015 Sarawak, Malaysia dan berbagai kegiatan budaya lainnya,” jelas Yuhendri yang juga menjabat Kasi Pelayanan Umum Kantor Camat Sambas ini.

Pelatih sanggar tari Rumah Budaya

Mayangsari, Gusti M Arif mengaku bangga dengan tampilan anak asuhnya. “Kalau bahase kite, festival panen, pesertanye dari negara-negara yang menampilkan makanan berbahan pokok padi. Kemudian tampilan peserta rate-rate tarian yang berhubungan dengan memanen. Namun setiap penari juga menampilkan tarian lain, sebab itok bukan lomba, tapi bagaimana bisa membuat pengunjung senang, makenye ramai inyan penontonnye,” ujar Gusti dengan logat Sambas-nya yang kental.

Gusti mengucapkan terima kasih kepada anak asuhnya, karena bisa membawa nama baik Indonesia. “Habis tampil, ramai juak penonton yang minta foto bersame penari kite, ditambah lagi pentas seninya besar, sehingge penari bebas membawakan tarian. Makanye kami terima kasih kepada Pemkab Sambas, terutama Long Hendri yang bawa rumah budaye kame,” ujarnya.

Penangkapan Novel Sarat Kepentingan Menurut Suryadi, beberapa hal mengapa penahanan Novel terkesan sarat kepentingan. Antara lain, sulit dibantah penangkapan berhubungan dengan konflik antara KPK vs Mabes Polri dalam tiga bulan terakhir, seiring ditetapkannya Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka korupsi penerimaan gratifikasi.

“Novel juga merupakan seorang penyidik yang berhasil membongkar kasus proyek simulator SIM bernilai Rp196,8 miliar yang menyeret Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Djoko Susilo dan wakilnya Brigjen Didik Purnomo sebagai tersangka pada 2012,” katanya.

Alasan lain, Novel menurut Suryadi, sempat disebut-sebut sebagai penyidik BG dan anggota DPR dari PDIP, Ardiansyah yang ditangkap pada 9 April lalu, ketika Kongres PDIP sedang berlangsung di Bali.

“Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak juga menyatakan, sudah memiliki daftar nama penyidik kasus BG. Namun, KPK membantah keterlibatan Novel dalam penanganan kedua kasus itu. Lepas dari bantahan KPK, Novel memang menjadi sasaran ‘pembalasan’,” jelas Suryadi.

Suryadi juga mendasari pandangannya, karena surat perintah penangkapan Novel

ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Prastowo. Padahal, Herry adalah saksi dalam kasus BG yang sudah dipanggil dua kali oleh KPK. Namun selalu mangkir dari pemanggilan.

“Pengusutan kasus Novel oleh Bareskrim itu ibarat ‘jeruk makan jeruk’, polisi mengusut polisi, yang dipastikan sulit berlangsung independen dan tidak memihak. Apalagi ditambah dugaan ‘pembalasan’ terhadap KPK,” tegasnya.

Di sisi lain, PBHI menurut Suryadi, tetap menilai tuduhan yang disangkakan terhadap Novel, sangat perlu diungkap. Karena menyangkut hak asasi manusia.

“PBHI mendesak Presiden Jokowi meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan yang transparan atas kasus yang terjadi pada 2004 di Bengkulu itu, supaya dapat diungkap kebenarannya,” kata Suryadi.

Bukan Tipe Penjilat Banyak yang menyayangkan tindakan Polri menjerat penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Padahal pria yang juga anggota Polri ini selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengungkapkan keprihatinannya ter-

kait kasus yang menjerat Novel Baswedan.

Apalagi Novel terus disangkutpautkan dalam kasus penganiayaan ketika menjabat Kasat Reskrim Polresta Bengkulu pada 2004 silam. Selama dua periode memimpin KPK, Busyro mengaku telah membuktikan kemampuan Novel dalam bekerja.

“Saya mengenali dia (Novel) sebagai sosok penyidik yang teliti, detail, komprehensif dalam bekerja dengan tim work yang bagus, walaupun berganti-ganti anggota Satgas-nya,” kata Busyro saat dihubungi wartawan, Minggu (3/5).

Busyro mengaku mengenal Novel sebagai sosok yang disiplin, memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kemudian mempunyai loyalitas pada nilai dasar budaya organisasi.

Novel, kata dia, juga sangat kritis. Bahkan, Busyro mengaku pernah dikritik Novel yang notabene adalah bawahannya.

“Dia bukan tipe pengekor, apalagi penjilat atasan. Bahkan kritis dalam kesantunan. Saya beberapa kali dikritiknya, tetapi dengan santun dan memberikan solusi,” ungkapnya.

Dia berharap kasus yang menjerat Novel dapat diselesaikan secara adil, Polri tidak bersikap sewenang-wenang terhadap mantan anak buahnya itu.

Re-editing: Hamka Saptono

Berkatmu, Novel Sejak penangkapan, saya tidak berhenti berdoa memohon kekuatan dan perlindungan Allah SWT. Dengan Novel kembali ke rumah, saya mengucap rasa syukur yang mendalam.

Oya, waktu ia tiba dan belum sempat duduk, mama langsung bertanya sambil bercanda, “Udah mandi, belum?” Novel hanya tersenyum. Setelah saling menimpali dan bercanda, kami lalu mengobrol santai.

Mama bilang, “waktu Novel ditangkap, Mama tuh deg-deg-an. Mama gak makan.

Mama berpesan, jangan sampai Novel minum di sana. Takut dikasih obat,” kata mama.

Tapi Novel menanggapinya rileks. Ia

menegaskan, siap menghadapi proses hukum. Jika pun ada resiko, itu konsekuensi perjuangan. “Pada saatnya akan begitu.

Dan itu harus dipikirkan, diantisipasi secara perasaan. Responnya gak boleh sedih gak boleh takut. Sesekali marah boleh... hahaha,” katanya disambut tawa lebar bersama.

Senang rasanya melihat suami tetap tegar dan riang. Meski ia menghadapi cobaan yang tak ringan. Lalu kami juga ngobrol tentang kesukaannya Novel ini nasi kebuli. Mama pernah memasak dan membawakannya ke kantor. Rekan-rekan kerjanya suka.

Jelang akhir percakapan, ia berpesan, para penegak hukum harus memiliki integ-

ritas. Upaya-upaya menyerang kita untuk menghinakan, tidak akan menghinakan kita. Yang ada adalah kita yang dimuliakan oleh-Nya. Gak usah khawatir,” tegasnya kepada tiga sahabat yang hadir.

Ah, cintanya pada kepolisian dan penegak hukum tinggi sekali. Ia bekerja keras siang dan malam. Untuk memperbaiki institusi yang dicintainya itu dari luar. Sebab sulit jika dari dalam.

Sekali lagi, makasih ya atas dukunganmu!

Salam, Emilda

Tinggal Menteri Ini Belum Melaporkan lembaga antirasuah itu,” kata Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (3/5).

Menurut Priharsa, Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya, diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Setiap Penyelenggara Negara wajib laporkan harta kekayaannya. Dilakukan pada awal menjabat dan setelah jabatan berakhir,” tegas Priharsa.

Dia mengatakan, idealnya, seorang Penyelenggara Negara melaporkan harta

kekayaannya paling lambat dua bulan sejak dia menjabat.

Kendati demikian, tidak ada sanksi hukum bagi Sudirman, jika tidak melakukannya.

“Sanksinya adalah sanksi administratif yang diberikan oleh atasannya,” ujar Priharsa.

Re-editing: Hamka Saptono

May Day Kendati demikian, pergerakan para buruh yang memperjuangkan nasibnya ini, bukan hanya setiap 1 Mei. Tatkala merasa dirugikan, mereka langsung bergerak dan berteriak lantang.

Secara umum, tuntutan buruh di Indonesia terkait upah yang murah dan penghapusan tenaga kerja alih daya (outsourcing). Intinya mereka mengharapkan peningkatan kesejahteraan.

Perjuangan para buruh yang sangat kelihatan ketika May Day, hendaknya jangan sampai pada euphoria peringatan semata.

Namun perjuangan tersebut harus terus berlangsung dan berkesinambungan.

Semua itu perlu dilakukan untuk menggugah kesadaran semua pihak, baik pembuat kebijakan maupun perusahaan, bahwa buruh, pekerja, karyawan atau apun namanya, harus mendapatkan hakhaknya dengan manusiawi.

Hak-hak buruh yang layak tidak bisa diabaikan begitu saja, lantaran tanpa mereka, perusahaan tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan pihak manajeman atau pemilik perusa-

haan, yakni meraih keuntungan.

Patut disadari, bahwa buruh merupakan aset perusahaan yang memerlukan “perawatan”, agar mereka dapat menjalankan fungsinya untuk menggerakkan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis.

Buruh yang hak-haknya diabaikan begitu saja, tentunya tidak dapat bekerja secara maksimal. Lantaran mereka “tidak kuasa” mengoptimalkan kinerjanya, mengingatkan kesejahteraan mereka tidak kunjung membaik. (Arman Hairiadi)

Menurut Abdul, Mashur yang merupakan anggota Dewan terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) 7—Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu—, merupakan koordinator wilayah (Korwil) PPP. “Dampaknya ada. Tapi terlepas dari sisi positif dan negatifnya, Mashur merupakan Koordinator Wilayah (Korwil) PPP di Kalbar yang selama ini kita kagumi sepak terjang Beliau. Jadi, kalau ada kegiatan berhubungan dengan pengurus wilayah, dia yang mengkoordinasikan,” tuturnya.

Soal PAW, Abdul tidak bisa menjawab rinci.

“Apakah Mashur di-PAW atau tidak, itu semua kebijakan Ketua Wilayah (DPW) PPP di Kalbar,” ujarnya.

Lantas, siapa pengganti Mashur? “Jadi, kalau memang Mashur harus di-PAW, itu yang akan menggantinya adalah Suhardi dari Kapuas Hulu karena dia yang memiliki suara terbanyak setelah Mashur,” papar Abdul.

Diungkapkan dia, permasalahan Mashur telah dibahas saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) beberapa waktu lalu. Hasilnya, Ketua DPW PPP Kalbar, Ahmadi Usman, menyatakan persoalan Mashur akan menjadi prioritas.

“Sudah kita bahas saat Rakorwil lalu. Dan Bapak Ketua Wilayah kita menjadikan ini PR pertamanya,” katanya.

Memang, kala informasi soal vonis ini mencuat, Ahmadi sudah menegaskan hal itu. “Kita akan lakukan PAW terhadap Mashur,” tegasnya, belum lama ini.

Menurut Ahmadi, sesuai dengan ketentuan partai berlambang Ka’bah yang dipimpinnya dan Undang-Undang, jika ada kader yang terjerat dalam kasus pidana dengan ancaman atau tuntutan di atas 5 tahun penjara, maka wajib dilakukan PAW. “Dalam hal ini, Mashur kita PAW. Pengganti Mashur adalah Suhardi, Caleg nomor dua kader PPP Dapil Sintang-Melawi-Kapuas Hulu setelah Mashur,” jelasnya.

PAW, dikatakan Ahmadi, akan dilakukan secepatnya demi partai dan konstituen. “Ada hak dan kewajiban partai yang harus kita selesaikan dan ini harus dilakukan secepatnya,” terang dia.

Hanya saja, Ahmadi enggan berkomentar soal perkara yang dihadapi kadernya itu. “Intinya kalau tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sudah di atas lima tahun, kita wajib lakukan PAW. Karena itu aturannya. Jadi tidak masalah mau vonis satu tahun pun, kalau tuntutannya di atas 5 tahun, kita tetap lakukan PAW,” tandasnya.

Senada, Sekretaris DPW PPP Kalbar, Retno Pramudya. Ia juga mengatakan bahwa DPW PPP secepatnya melakukan PAW antara Mashur dan Suhardi.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita lakukan PAW. Kalau Mashur tidak kita PAWkan, maka akan rugi dari segi sistem partai,” tuturnya.

Seperti diketahui, Mashur dilaporkan oleh Syafruddin ke Polda Kalbar atas dugaan pemerasan dan penipuan. Disebutkan bahwa modus yang dilakukan Mashur dengan mencatut nama Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto, yang kini menjabat Kapolda Kalbar.

Disebutkan pula, Mashur mengaku bisa menyuap polisi agar tidak memeriksa keluarga Syafruddin sebagai saksi, bahkan menghentikan penyelidikannya, asalkan mau membayar Rp4 miliar. Syafruddin percaya dengan apa yang dikatakan Mashur dan memanjar uang suap untuk polisi itu sebesar Rp2,7 miliar.

Ternyata, polisi tetap memeroses kasus Syafruddin, yang merupakan mantan Kepala Seksi

Pelayanan Kepabeanan Kanwil Bea dan Cukai Madya Tipe C, Entikong, yang tengah diperiksa Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri dalam perkara penyimpangan atau penerimaan suap (pungutan liar) terhadap importir dan eksportir melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Kabupaten Sanggau. Syafruddin telah divonis tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.

Berdasarkan Anatomy of Crime yang ditampilkan Polda Kalbar, ada sejumlah saksi yang melihat Mashur menerima uang Syafruddin.

Diantaranya Andreanaldo Ademi, Rafriandy, Ihsan, Gusfaily, M. Isa, Tigas, dan Aris. Uang yang diterima Mashur secara bertahap. Istri Syafruddin, Gusfaily, dan Heri Liwoto menyerahkan uang kepada Tigas sebesar Rp750 juta dan Rp950 juta. Lalu, Tigas menyerahkan kepada Mashur di Hotel Borobudur, Jakarta. Disusul Riyan, anak Syafruddin juga menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar kepada Mashur di tempat yang sama.

Total uang yang ada di tangan Mashur kemudian dibagi kembali menjadi dua bagian. Mashur mendapat bagian sebesar Rp1,4 miliar dan Rp1 miliar uangnya dibekukan di rekening BCAnya. Rp400 juta digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian, sisa dari total uang itu, Rp1,3 miliar, diserahkan kepada RD dan RS. Kapan Brigjen 1 M Ditelusuri?

Yang menarik, Mashur sempat mengungkapkan telah memberikan uang senilai Rp1milyar lebih kepada oknum dengan bintang satu di pundak yang bertugas di Mabes Polri saat mengurus kasus Syafruddin tersebut.

“Sesuai dengan fakta persidangan, Mashur memang benar menyebutkan demikian. Bahwa dirinya ada menyerahkan uang senilai Rp1 milyar lebih kepada seorang Brigjen Pol (Brigadir Jenderal Polisi,red) yang ada di Mabes Polri.

Namun, dia tidak menyebutkan namanya siapa,” ungkap Abdul Samad, JPU yang menangani perkara Mashur, kepada Rakyat Kalbar, April lalu.

“Mengenai pemberian uang kepada seorang Brigjen Pol itu, hanya merupakan pengakuan saja, tidak dapat dibuktikan,” imbuh Abdul Samad.

Dijelaskan Samad, sesuai dengan dakwaan, Mashur menerima Rp2,7 Milyar lewat tangan anak Syafruddin sendiri bernama Rafindi. “Anak Syafruddin yang menyerahkan uang ini langsung kepada Mashur, dengan saksi penyerahan itu adalah Tigas,” jelasnya.

Barang bukti apa saja yang dihadirkan dalam persidangan? Ternyata, menurut JPU ini, tidak ada barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan di PN Pontianak. Sebab, Polda Kalbar yang menangani perkara ini di tingkat pertama tidak menyerahkan barang bukti.

“Tidak ada barang bukti, kasus ini naik berdasarkan pengakuan Mashur. Maupun pengakuan Syafruddin, Rafiudin, serta Tigas, yang melihat penyerahan uang kepada Mashur.

Jadi berdasarkan keterangan saksi, pengakuan Mashur, kasus ini naik,” timpal Samad.

Pertanyaan lanjutannya, apakah keterangan Mashur soal Brigjen 1 M itu akan ditelusuri jaksa atau dianggap angin lalu? Sementara, menjerat Mashur pun dilakukan cukup dengan keterangan sejumlah saksi tanpa bukti penyerahan duit tersebut seperti yang dikatakan JPU Abdul Samad, plus pengakuan Mashur bahwa dia memang ada menyerahkan duit Rp1 M kepada seorang Brigjen di Mabes.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Jabatan di Kemenkeu Dilelang “Orang-orang profesional termasuk agenagen asing sekarang akan dapat mengisi jabatan birokrasi negara. Ini perlu dikhawatirkan dan sangat disayangkan,” tegas Salamuddin Daeng dari AEPI Jakarta.

Salamuddin mengingatkan, pengalaman dalam privatisasi, swastanisasi dan komersialisasi BUMN, telah membawa perusahaan plat merah dalam penguasaan asing dan utang luar negeri. “Mengapa tidak sekalian jabatan Panglima TNI, Kapolri dan jajarannya dilelang?” sindirnya.

Sebelumnya Kemenkeu membuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah untuk mengisi 4 jabatan eselon I, melalui seleksi terbuka. Lelang jabatan ini diselengga-

rakan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Keempat jabatan eselon I yang dilelang tersebut adalah Direktur Jenderal Pajak (eselon I.a), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (eselon I.a), Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi (eselon I.b) serta Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara (eselon I.b).

“Yang memenuhi syarat, silakan mendaftarkan diri. Direktur Jenderal Pajak dan Kepala BKF untuk Eselon I.a. Staf Ahli untuk Eselon I.b,” kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.

Re-editing: Hamka Saptono

Mega-Jokowi Retak?

“Setiap saat bisa telepon-teleponan.

Langsung sekarang,” imbuhnya.

Makin lengketnya hubungan Jokowi-Mega ini, tambah Hendrawan, karena keduanya sadar bahwa komunikasi, dukungan parlemen, dan mengawal visi misi trisakti dan nawacita di pemerintahan Jokowi sangat penting. Terlebih, saat ini ada pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana.

“Ada ketiga kesadaran dari keduanya. Yaitu sadar pentingnya komunikasi untuk mengawal visi misi, sadar pentingnya dukungan parlemen, dan sadar bahwa ada pihak-pihak ketiga yang terus mencoba memperkeruh suasana,” tandasnya Bukan hanya Hendarawan yang bicara begitu. Ketua DPP PDIP bidang Pemuda dan Olahraga, Sukur Nababan, menguatkannya.

“Dari dulu tidak pernah ada masalah. Hubunganya selalu baik-baik saja, komunikasi juga lancar. Karena, kami yakin Pak Jokowi akan membangun trisakti,” jelasnya.

Namun begitu, kata Sukur, PDIP tidak akan jadi pendukung buta, yang hanya bertindak sebagai tukang stempel. PDIP akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah dan mengingatkan Jokowi agar tetap berada dalam rel dan garis kebijakan partai.

“Kritik ke Pak Jokowi akan tetap dilakukan agar tetep dalam rel, sesauai ideologi partai dan trisaksi. Jadi, kami bukan pendukung yang tukang stempel saja. Kalau sekiranya ada kebijakan yang tidak sesuai kepentingan rakyat,

kami akan kritisi, karena sebagai pendukung utama kami punya tanggung jawab agar Pak Jokowi konsisten dengan yang dikampanyekan dulu,” jelasnya.

Terlebih, lanjut Sukur, yang menjalankan pemerintahan bukan Jokowi seorang. Banyak pihak-pihak baik dari parpol koalisi maupun dari pihak profesional yang ikut di pemerintahan.

“Makanya, kami selalu mengontrol dan selalu mengingatkan, supaya tidak keluar dari rel,” imbuhnya.

Salah satu yang dikritisi PDIP adalah kenaikan BBM beberapa waktu lalu. PDIP merasa kenaikan BBM tersebut memberatkan masyarakat kecil.

“Beberapa waktu lalu kan ada kenaikan secara tiba-tiba. Seperti itu kirakira yang kami ingatkan,” imbuhnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 8 | Senin, 4 Mei 2015

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekadau

DPRD Sekadau memiliki komitmen kuat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal ini terlihat dengan aktivitas mereka dalam memperjuangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan rakyat.

Saat ini, DPRD Sekadau telah membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga agenda penting dewan. Pansus tersebut kini tengah bekerja menyelesaikan agenda kerjanya masing-masing.

Tiga Pansus tersebut, yaitu Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sekadau Tahun 2014, serta Pansus Raperda Bangunan Gedung, dan Pansus Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Untuk satu Pansus, jumlah anggota dewan yang terlibat sebanyak 10 orang, mulai Ketua, Sekretaris dan 8 anggota. Pembentukan tiga pansus ini tak lain untuk mempercepat pembahasan agenda-agenda besar dewan, agar bisa selesai tetap pada

Pansus LKPj saat menggelar rapat dengan jajaran SKPD terkait di Gedung DPRD Sekadau.

waktunya.

Saat ini anggota Pansus tengah sibuk melaksanakan rapat dengan SKPD yang terkait dengan agenda Pansus masing-masing. Masingmasing pansus telah mengundang instansi terkait untuk melaksanakan rapat kerja.

Selain rapat kerja dengan SKPD, DPRD Sekadau juga aktif melakukan kunjungan ke daerah untuk memonitor aktivitas pembangunan. Sejauh ini dewan sudah mengunjungi 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau, baik dalam rangka kunjungan resmi Komisi maupun dalam rangka reses.

Rajinnya anggota dewan berkunjung ke daerah mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat menyambut kedatangan anggota dewan saat kunjungan dilakukan. Bagi masyarakat, kunjungan dewan itu penting sebagai salah satu perwujudan, bahwa dewan Sekadau mau mendengar aspirasi masyarakat. (*)

Foto dan Narasi: Abdu Syukri ST

Anggota Pansus Bangunan Gedung saat melaksanakan rapat kerja.

Anggota Pansus LKPj saat menggelar rapat kerja.

Jajaran SKPD memberikan penjelasan kepada Pansus Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu saat rapat bersama di Gedung DPRD Sekadau.

Pansus Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu saat menggelar rapat dengan SKPD terkait.

Jajaran SKPD menghadiri rapat dengan Pansus DPRD Sekadau.

Jajaran SKPD menghadiri rapat dengan Pansus Bangunan Gedung.

Jajaran SKPD saat memberikan penjelasan kepada Pansus LKPj.

Suasana rapat Pansus LKPj di Gedung DPRD Sekadau.

Suasana rapat Pansus Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Suasana rapat Pansus Bangunan Gedung.

Rakyat Kalbar Senin, 4 Mei 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Polisi dan Warga Bekuk Pencuri Sarang Walet Ketapang-RK. Polsek Matan Hilir Selatan (MHS) dibantu warga Desa Sungai Nanjung, meringkus dua pelaku pencurian sarang burung Walet, Agus Triawan, 22, dan Hermanto, 21, Kamis (30/4) sekitar pukul 00.30 Wib. Kapolsek Matan Hilir Selatan (MHS), AKP Mochammad Rosidi menjelaskan, penangkapan pencuri sarang burung walet tersebut berawal dari laporan masyarakat. Aksi Agus dan Hermanto diketahui warga ketika masuk ke rumah walet milik seorang pengusaha di Desa Sungai Nanjung.

“Warga yang melihat aksi kedua pelaku, langsung melaporkan ke Polsek.

Jadi anggota langsung turun ke lokasi, bersama warga berhasil menangkap kedua pelaku,” kata Rosidi, Minggu (3/5).

Polisi dan warga mengamankan barang bukti satu kilogram sarang burung walet.

Halaman 15

Tergiur Sedan Mengkilat Terbujuk Kencan Singkat Akhirnya Perhiasan Disikat

Tabiat Tiga Emak-Emak Bukannya Ngurus Anak Malah Sibuk Main Judi

Purbalingga-RK. Nasib apes menimpa Roniyah, 40. Warga Desa Penolih, Kaligondang, Purbalingga itu menjadi korban perampasan perhiasan yang dilakuan oleh AT, 32, warga Kecamatan Padamara.

Roniyah terbujuk ajakan AT untuk kencan ke Bumi Perkemahan Munjulluhur, Bojongsari.

AT yang kini menjadi tersangka memaksa dan mengancam membunuh Roniyah, jika tak mau menyerahkan perhiasannya.

Kapolres Purbalingga, AKBP Anom Setyadji SIK mengatakan, modus yang dilakukan pelaku dengan mengajak kencan menggunakan mobil sedan rental. Selanjutnya, pelaku membawa korban ke Buper Munjulluhur.

Halaman 15

Pondok-RK. Kelakuan tiga ibu rumah tangga ini tak patut ditiru. Bukannya mengurus rumah dan mendidik anak, mereka malah menghabiskan hari dengan bermain judi.

Tim Opsnal Polsek Padang Selatan menciduk mereka saat sedang asyik bermain judi jenis kartu song, di salah satu rumah kawasan Kampung Teleng, Kelurahan Batang Arau, Padang Selatan.

Polisi juga meringkus seorang pria rekan mereka main judi. Pihak kepolisian juga menyita dua set kartu song dan uang taruhan judi Rp480 ribu.

Halaman 15

Maria S yang nekat menusuk suaminya karena kesal kerap disiksa suaminya. JPNN

SERING DIJAMBAK DAN CEKIK

LALU NEKAT TUSUK SUAMI

Surabaya-RK. Mahligai rumah tangga yang sudah dibangun selama tiga tahun oleh Maria S dan Peter R ternyata tak penuh kebahagiaan.

Saban hari perempuan 30 tahun itu menjadi sasaran perilaku kasar suaminya.

Tak betah dengan kondisi tersebut, Maria yang tinggal bersama suaminya di Kawasan Pogot Lama, Surabaya itu nekat menusuk punggung pendamping hidupnya itu.

Maria mengungkapkan, suaminya itu sering menyiksa batin Halaman 15

Lama Jadi Buronan, Malah Melintas depan Kantor Polisi Blangkejeren-RK. Dua bulan menjadi buronan Polres Gayo Lues, Aceh, tak membuat nyali Waji menjadi ciut. Malah warga Bireuen ini dengan santainya melenggang di perempatan Jalan Badak, Kampung Kutelintang Blangkejeren, Galus, kemarin.

Tentu saja membuat aparat kepolisian Polres Gayo Lues (Galus) yang selama ini memburunya menjadi geram. Satu Tim Buser bergerak dan membekuk Waji. Sempat juga terjadi perlawanan, namun kesigapan pengepungan petugas membuat tersangka tak berkutik.

Kanit Buser Polres Galus, Bripka Rapi Sikedang mengungkapkan, tersangka warga Bireun merupakan residivis, pernah berurusan dengan Tim Buser pada Maret lalu. Waji ditangkap sedang mengisap ganja di Desa Serkil, Putri Betung.

“Tetapi saat tim memboyong Waji ke Mapolres, dia (tersangka) melarikan diri. Tersangka nekat melompat dari atas kendaraan roda empat ke dalam kegelapan malam,” ungkap Rapi Sekedang.

Pelacakan dan perbuatan tersangka yang sudah berada di tangan ini kemudian digencarkan. Akhirnya

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Jalan Gajah Mada No 889 Pontianak 78124, Indonesia www.ibizzaclub.com

kemarin, Buser melihat si buronan ini berdiri lenggak-lenggok di Simpang Tiga Perempatan Kutelintang.

“Melihat tersangka, tim buser langsung melakukan penyergapan.

Sempat juga coba kabur, tapi kita tak ingin kecolongan dua kali,” ujar Kanit Buser.

Saat ini tersangka diamankan di Mapolres Gayo Lues bersama barang bukti satu kilogram ganja kering siap edar. Barang bukti tersebut ditemukan di pinggang celana panjang Waji dengan sebungkus biji ganja, serta paper dan beberapa linting ganja siap pakai di dalam sakunya. (jpnn)

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM

Harumkan Nama Indonesia

Yuhendri. M R

Rakyat Kalbar

Senin, 4 Mei 2015

May Day, Buruh Sambas Gelar Bakti Sosial

IDHO

Sambas. Penampilan penari Kabupaten Sambas, Indonesia saat blok area dan gladi bersih di Gedung Theater Kampung Budaya, Sentubong, Sarawak, Malaysia, Jumat (2/4) sore, disaksikan ratusan turis mancanegara yang berkunjung di Kampung Budaya.

Di bawah arahan Yuhendri sebagai koreografer, berbagai alat kesenian yang terdiri dari rabana, marwas, marakas, akordion, gambus, gong dan biola yang dimainkan mampu menyemarakkan suasana Festival Menuai Sedunia (World Harvest Festival).

Sebelum gladi bersih, Yuhendri terlebih dahulu menyampaikan arahan dan motivasi kepada penari dan penabuh alat kesenian untuk tampil memukau. “Saat tampil perdana, kita harus mampu memukau peserta lain dan penonton yang hadir. Kita harus bangga bisa mengharumkan nama Indonesia, dan kita harus senang, karena kita dipercaya tampil mewakili Indonesia bersama peserta dari Bandung,” kata mantan Kasi Pelestarian Budaya Dinas Porabudpar Kabupaten Sambas melalui Blackberry Massager dari Sarawak, Malaysia.

Yuhendri menegaskan, sesuai arahan Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH, bahwa peserta yang tampil membawa nama bangsa merupakan duta. Motivasi inilah yang disampaikan kepada penari dan penambuh, sehingga penampilannya pada gladi bersih mampu menyedot perhatian turis yang berkunjung ke kampung budaya untuk menyaksikan penampilannya. “Sangat senang sekali bisa mengharumkan nama Indonesia,” ungkap pria pencinta seni yang akrab disapa Long Hendri ini.

Penari dari Rumah Budaya Mayangsari tampil sebanyak enam kali, mulai tanggal 1 sampai 4 Mei. Hari pertama, menampilkan Tari Manganyam Tikar dan Japin Lembut. Hari kedua, menampilkan Tari Beranyi dan malamnya Tanda’ Sambas. Untuk malam puncak ditampilkan tarian kolaborasi Tari Jepin Lembut Tebas, Sekenang dan Sekura. “Bahkan panitia meminta saya memberikan workshop Tanda’ Sambas kepada pengunjung yang hadir,” jelas Yuhendri.

Saat tim tampil, tim Indonesia mengenakan pakaian tradisional Sambas dengan Tenun Benang Emas. “Alhamdulillah peserta kita mendapat sambutan hangat dari panitia. Bahkan penari Sambas akan tampil disaksikan seluruh peserta Miss Talent, Sarawak, Malaysia. Sehingga ada kebanggaan diberikan kehormatan tampil di Kampung Budaya seluas 11 hektar dengan berbagai ornamen budaya Melayu, Dayak dan China,” pungkasnya. (edo)

10

Memperingati Hari Buruh International, sejumlah buruh di Kabupaten Sambas menggelar bakti sosial membersihkan dan berjiarah ke TMP Sambas. M Ridho

Sambas. Berbeda dengan kebanyakan buruh yang memperingati Hari Buruh Internasional dengan berdemo. Sebanyak 175 buruh yang tergabung dalam Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Sambas menggelar bakti sosial, Jumat (1/5) lalu, membersihkan dan berjiarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Sambas.

Mulyadi, Ketua KSPSI Kabupaten Sambas menjelaskan, peringatan Hari Buruh atau dikenal dengan ‘Mayday’ di Kabupaten Sambas sengaja digelar dengan cara damai berbuat hal yang positif.

“Kita lebih mengutamakan menjalin kebersamaan dengan aparat keamanan, Pemkab dan pengusaha. Makanya, kita memperingati Hari Buruh International

berjumlah 9.900 orang. “Jumlah pekerja ini berasal dari 19 kecamatan di Kabupaten Sambas. Diharapkan keberadaan perusahaan di Kabupaten Sambas dapat mengurangi jumlah pengangguran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Drs H Agus Supardan menegaskan, peringatan May Day dilakukan dengan ungkapan rasa syukur.

“Alhamdulillah di Kabupaten Sambas peringatannya dilakukan penuh rasa syukur. Wujud rasa syukur ini dilakukan dengan kegiatan bakti sosial ke TMP untuk mengenang perjuangan pahlawan yang membangun negeri dan daerah sejak zaman dulu,” ungkapnya.

Selama ini jelasnya, dalam menentukan upah, pihaknya melibatkan semua kalangan tri partit, buruh pengusaha, kalangan ilmiah, kampus dan pemerintahan daerah. “Kebetulan di Sambas diakomodir dan setiap tahun ada peningkatan kenaikan upah. Ke depan, penentuan pengupahan akan memperhatikan aspek inflasi, kemahalan harga dan hal-hal berkaitan dengan kenaikan BBM, dan perubahan kondisi ekonomi. Sehingga kesejahteraan buruh mendapat perhatian,” tegasnya. (edo)

dengan kegiatan bakti sosial,” kata Mulyadi kepada wartawan.

Kendati demikian, jelasnya, para buruh tetap menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, seperti menolak pengupahan murah, penghapusan outsourcing dan perbaiki pelayanan BPJS. “Masih banyak ditemukan di rumah sakit, buruh yang berobat masih bayar. Seharusnya ada kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan rumah sakit dalam memenuhi hak pekerja. Sehingga buruh merasakan turut mendapat perhatian pemerintah,” jelasnya.

Menyikapi pelayanan BPJS, mereka meminta pemerintah daerah merespon, terutama menggencarkan sosialisasi dan penegasan kepada perusahaan agar tidak mengabaikan nasib buruh. “Kadang masalah pengupahan masih ditemukan upah yang tidak sesuai. Bahkan, masih ada karyawan yang dibuang setelah habis masa kontrak. Sehingga buruh minta perhatian pemerintah menyikapi ini, terutama solusi permasalahan yang dihadapi buruh,” ujarnya.

Menurutnya, total buruh yang ada di Kabupaten Sambas, baik yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tingkat Desa (SPTD), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan serikat pekerja lainnya

PAN Buka Pendaftaran Cabup dan Cawabup Sambas Sambas. DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sambas membuka pendaftaran bakal Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) periode 2015-2020. Mereka yang berminat diberikan kesempatan mendaftar tanggal 4-18 Mei. “Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas ini berdasarkan hasil Rapat Harian DPD PAN Sambas, Rabu (29/4) lalu oleh Tim 9 Pilkada Sambas. Terdiri dari Minhani (Ketua), anggota terdiri dari Misni Safari, Ramzi, Tabiin, Trisno, Yakop Pujana, Supriadi R, Yenni dan Rusmini,” papar Misni

Safari SP, Sekretaris DPD PAN Kabupaten Sambas kepada wartawan, Jumat (1/5) lalu.

Menurut Misni, hasil rapat telah dituangkan dalam SK DPP PAN Nomor: PAN//A/Kpts/KU-SJ/020/ 1V/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkada PAN. “Saat ini telah terbentuk Tim Pilkada dari DPD PAN Kabupaten Sambas. Untuk info lain tentang pilkada, bisa langsung mendatangi Seketariat DPD PAN Kabupaten Sambas,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim 9 Pilkada, Minhani menambahkan, bagi masyarakat dan kader PAN yang ingin menconkan sebagai Bupati

dan Wakil Bupati bisa mendaftar di Sekretariat DPD PAN Kabupaten Sambas di Jalan Raya Kartiasa, Sambas. “Untuk persyaratan umum sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015,” ungkapnya.

PAN tegasnya, memberikan peluang seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mendaftar sebagai Cabup dan Cawabup sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015. “Pendaftaran telah dibuka bagi siapapun yang akan mencalonkan diri, dan pengembalian formulir pendaftaran pada tanggal 11 sampai 18 Mei 2015 mendatang,” pungkasnya. (edo)

Misni Safari. M Ridho

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Jangan Byarpet Lagi

UN SMP 2015 Diikuti 4.033 Siswa Disdikpora Targetkan Kelulusan 100 Persen

Kahar Jamauludin. ALFI SHANDY

Pelanggan listrik di kota Mempawah menuntut agar kinerja PLN lebih baik. Sebab, belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik. Mereka berharap tidak lagi terjadi byarpet. Terutama pada malam hari. Sebab, para pelanggan sangat membutuhkan penerangan listrik.

“Kita meminta agar PLN meningkatkan kinerja pelayanannya. Karena, kami sangat membutuhkan penerangan. Terlebih malam hari, listrik sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat,” kata salah seorang pelanggan listrik di Mempawah, Kahar Jamauludin, Minggu (3/5) sore.

Apalagi, sambung pria yang akrab disapa Kahar itu, mulai Senin (4/5) hari ini akan dilaksanakan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP. Tentunya, para siswa sangat membutuhkan dukungan penerangan untuk menunjang aktivitas belajar sebagai persiapan dalam menghadapi ujian akhir tersebut. “Kalau listrik padam, pasti anakanak kami tidak bisa belajar dengan baik di rumah.

Makanya, kami minta agar PLN tidak memadamkan listrik selama pelaksanaan UN SMP ini berlangsung,” pintanya.

Dia pun mengingatkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah yang bertekad menjadikan daerah itu sebagai Kota Pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang mulia itu tentunya diperlukan dukungan, termasuk sumber energi listrik yang memadai dalam menunjang aktivitas dunia pendidikan. “Bahkan, dalam lambang daerah Kabupaten Mempawah juga mencantukan filosofi Maju dengan Ilmu. Artinya, pemerintah daerah ingin anak-anak Mempawah menjadi manusia yang maju dan berkembang dengan ilmu pendidikan. Nah, agar anak-anak ini pintar dan cerdas maka diperlukan dukungan semua elemen termasuk penerangan itu sendiri,” pendapatnya.

Meski demikian, dirinya memahami kendala yang dihadapi petugas di lapangan dalam memperbaiki kerusakan jaringan. Terutama berkaitan dengan faktor alam seperti cuaca ekstrem maupun hujan deras yang bisa saja memicu terjadinya gangguan. “Kami selaku pelanggan telah memenuhi kewajiban membayar iuran listrik tepat waktu. Maka kami pun meminta agar pelayanan yang diberikan petugas harus maksimal,” desaknya. (fia)

Mempawah. Persiapan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs di Kabupaten Mempawah berjalan lancar.

Ujian yang berlangsung selama empat hari, tanggal 4-7 Mei 2015 itu diikuti 4.033 siswa. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menargetkan kelulusan 100 persen.

“Seluruh persiapan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Distribusi soal telah dilaksanakan sejak Sabtu (2/5) pada 8 sub rayon, dengan jumlah sekolah penyelenggara sebanyak 36 sekolah,” kata Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdikpora Mempawah, Joko Ikhawanto, Minggu (3/5).

Joko menerangkan, sistem penilaian kelulusan pada UN SMP sama seperti UN SMA yang telah dilaksanakan beberapa

waktu lalu. Artinya, nilai UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan. Melainkan sebagai bahan evaluasi bagi sekolah, dan keberhasilan siswa dalam proses belajar.

“Peran UN disini lebih cenderung pada pemetaan mutu sekolah. Dengan UN, maka bisa diukur tingkat keberhasilan pendidikan di sekolah. Meski tidak menentukan kelulusan, namun UN wajib diikuti para peserta,” tegasnya.

Pernyataan senada diungkapkan Kasi Kurikulum SMP Disdikpora Mempawah, Dra Hj Zaitin. Ia memastikan tidak menghadapi kendala atau halangan dalam persiapan penyelenggaraan UN SMP 2015 di Kabupaten Mempawah.

Sehingga secara keseluruhan UN siap diselenggarakan, dan tinggal menunggu pelaksanaannya saja. “Alhamdulillah,

semua persiapan berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Termasuk distribusi untuk daerah terjauh, yakni Kecamatan Toho dan Sadaniang tidak ada kendala. Mudah-mudahan semua prosesnya lancar, mulai dari persiapan hingga selesai,” harapnya.

Zaitin menjelaskan, sistem kelulusan SMP tahun 2015 sepenuhnya menjadi kewenangan pihak sekolah. Sebab, porsi penilaian diberikan 60 persen dari sekolah dan 40 persen merupakan nilai hasil UN yang diikuti siswa. Meski tidak terlalu menentukan, namun siswa hendaknya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. “Untuk kelulusan tahun ini kita targetkan bisa mencapai 100 persen. Sebab, kelulusan tahun sebelumnya kita bisa 98 persen.

Dengan persiapan yang maksimal dari sekolah dan siswa, kita optimis target tersebut dapat tercapai,” ujarnya.

Karenanya, Zaitin mengimbau seluruh peserta UN SMP agar mempersiapkan diri dengan belajar secara maksimal di rumah. Manfaatkan waktu yang tersisa untuk mengulas materimateri yang telah diberikan guru di sekolah. “Kita juga minta peran aktif para orangtua agar dapat mengawasi siswa untuk belajar di rumah. Akan lebih baik jika anak bisa fokus belajar di rumah dan mengurangi waktu bermain diluar. Meski nilai UN tidak menentukan kelulusan, namun sangat penting sebagai bekal siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya,” pungkasnya. (fia)

Dewan: Tingkatkan Pengawasan Pupuk Subsidi Mempawah. Melihat besarnya potensi pertanian, DPRD Mempawah mengingatkan dinas terkait fokus mendukung kegiatan petani. Salah satunya, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Pengawasan distribusi pupuk subsidi pun harus ekstra agar tidak terjadi penyelewengan.

“Memang masalah distribusi pupuk subsidi menjadi salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan para petani.

Pupuk sering hilang di pasaran ketika para petani sedang membutuhkan pupuk untuk pertaniannya. Disinilah tantangan besar bagi dinas untuk ekstra mengawasi distribusi pupuk subsidi,” pendapat Anggota DPRD Mempawah, Darwis SH MH, Minggu (3/5).

Legislator Partai Nasdem ini menyebut, penyaluran pupuk subsidi telah ditetapkan melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Namun, fakta di lapangan menunjukkan aturan tersebut kerap tidak berjalan dengan baik. Sehingga, dampak negatifnya para petani kesulitan untuk mendapatkan

pupuk subsidi. “Untuk pupuk subsidi, masalahnya bukan pada harga melainkan ketersediaan. Ketika pada musim tanam tiba, pupuk subsidi seakan menghilang. Akibatnya petani dipaksa membeli pupuk lain di luar subsidi dengan harga yang lebih mahal. Bukan tidak mungkin ada yang tidak beres dalam proses distribusinya,” terkanya.

Karenanya, sambung Ketua Fraksi Nasdem DPRD Mempawah itu, pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi mesti ditingkatkan. Supaya, penyaluran pupuk tepat sasaran dan bisa digunakan masyarakat petani pada waktu yang tepat dan sesuai kebutuhannya. “Beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sistem distribusi pupuk subsidi, yakni proses mendapatkan pupuk harus dibuat sesederhana mungkin. Agar petani tidak kebingungan atau dipersulit untuk mendapatkannya. Serta, proses distribusi harus transparan kepada petani.

Bila perlu, pupuk diberikan langsung kepada petani tanpa melalui perantara

agen dan lainnya,” sarannya.

Lebih jauh, Legislator Dapil SiantanSegedong ini menyebut ketersediaan pupuk menjadi bagian yang penting dalam upaya meningkatkan sektor pertanian. Mengingat, pupuk sangat menentukan hasil produksi panen padi itu sendiri. “Di samping pupuk, benih unggul dan sistem irigasi yang baik juga sangat penting dalam pertanian.

Makanya, kita minta agar dinas lebih memaksimalkan pembinaan dan kinerjanya di lapangan. Pencapaian surplus beras pada tahun 2014 harus ditingkatkan, jangan pula semakin menurun,” tukasnya.

Data yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam LKPj Bupati Mempawah 2014 mengungkapkan, angka produktivitas padi sebesar 70,575 ton. Setelah diolah menjadi beras sebanyak 44, 462 ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi beras sebesar 139 kilogram per orang per tahun. Dengan jumlah penduduk sebesar 298.142 jiwa, maka total konsumsi beras sebanyak

Darwis. ALFI SHANDY

41,441 ton per tahun. Artinya, terdapat surplus beras sebesar 3,021 ton pada tahun 2014. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari

Senin, 4 Mei 2015

11

Peringatan Hardiknas 2015

Jangan Ikuti Pola Pikir Kolonial !

Ilustrasi/Ist

Disdik Pastikan Distribusi Soal UN Lancar Ketapang-RK. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketapang memastikan distribusi soal ujian nasional (UN) SMP sederajat lancar. Sejak didistribusikan Sabtu (2/5) lalu, lembaran soal dipastikan sudah sampai ke masing-masing sekolah.

“Pagi ini sudah sampai semuanya, termasuk dilokasi sekolah yang jauh yakni di Desa Air Itam Kecamatan Kendawangan, juga sudah sampai,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Disdik Ketapang, Ucup Supriatna via telepon, Minggu (3/4).

Ia juga terus berkoordinasi dengan petugas yang melakukan pengiriman soal UN ke sejumlah sekolah yang ada diwilayah luar Kota Ketapang. Soal-soal yang tiba di masing-masing lokasi, diminta dijaga pihak keamanan setempat.

“Mau disimpan di Polsek bisa, dan disimpan di masing-masing sekolah juga bisa, asalkan tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat dan dilakukan penjagaan untuk menjaga kerahasian soal UN,” ujarnya.

Sementara distribusi soal-soal UN tingkat SMP di wilayah kota Ketapang dan sekitar yang masih terjangkau, dilakukan tiap hari sesuai dengan materi UN yang akan dilaksanakan. “Jadi soal-soalnya tetap kita simpan di gudang penyimpanan di Disdik, dijaga aparat keamanan,” jelasnya.

Dijelaskannya pula, hingga H-1 pelaksanaan ujian belum ada informasi adanya peserta UN yang mengundurkan diri. Total peserta yang akan mengikuti UN di seluruh wilayah Ketapang sebanyak 6.785 dari 126 SMP maupun MTS. “Semuanya siap mengikuti UN yang akan berlangsung sejak Senin (4/5) - Kamis (7/5),” tuturnya.

Ucup mengimbau masing-masing sekolah, khususnya orangtua agar terus memotivasi dan mengawasi anak-anak belajar, serta memanfaatkan waktu mendalami materi yang ada.

“Walau bukan penentu kelulusan, orangtua dan tentu para peserta UN tetap kita imbau untuk belajar serius dan mendalami materi UN, agar hasil yang diraih nantinya dapat terbaik dan maksimal,” pungkasnya. (Jay)

Padah Bertuah

Gebyar Reformasi Birokrasi SUKADANA. Kegiatan outlook Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Kayong Utara (KKU) tahun 2015 dihelat 4-6 Mei 2015 di Sukadana. Isinya bukan hanya seminar nasional dengan berbagai pokok bahasan. Namun juga menampilkan semacam gebyar ataupun pameran bagi masing-masing instansi yang memberikan pelayanan publik di Kayong Utara.

“Tujuan umum yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk mendorong hasil dan pengalaman baik reformasi birokrasi di daerah, dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mulai menggagas dan membangun inovasi-inovasi reformasi birokrasi serupa, utamanya demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang nyata,” kata Muhammad Zuni Irawan, satu di antara panitia kegiatan, Ahad (3/5).

Tujuan lainnya, lanjut dia, sharing (berbagi) pengalaman dan pembelajaran bersama antar pihak dalam mengawal proses percepatan agenda reformasi birokrasi di daerah. Mengkampanyekan dan refleksi pengalaman baik percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah daerah.

“Kemudian meningkatkan kapasitas warga dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menyusun recana agenda bersama dalam melakukan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah,” jelas Zuni.

Zuni menerangkan kegiatan akan dilaksanakan 4-6 Mei 2015 di Sukadana, meliputi antara lain seminar nasional, kampanye publik, workshop, diskusi panel, talkshow, launching gerakan percepatan reformasi birokrasi, dan penandatanganan komitment bersama serta pameran maupun advertorial pelayanan publik.

“Berbagai kegiatan tersebut secara garis besar yang ingin dicapai, untuk meningkatan kapasitas dan pengetahuan bersama tentang berbagai isu-isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelas Zuni.

Selanjutnya sharing pengalaman dan pembelajaran bersama antar pihak dalam mengawal proses percepatan agenda reformasi birokrasi di daerah.

Mengkampanyekan dan refleksi pengalaman baik percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah daerah.

“Meningkatkan kapasitas warga dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menyusun bersama perumusan rekomendasi dan kesepakatan bersama antar pihak, melalui launcing gerakan percepatan reformasi birokrasi dan penandatangan kesepakatan bersama. Tahap tindak lanjutnya, mengawal bersama proses percepatan agenda reformasi birokrasi di Kalimantan Barat, khusunya di KKU. Kemudian memonirtoring dan evaluasi bersama Pemerintah KKU dan masyarakat terhadap pelayanan publik di KKU,” kata Zuni. (lud)

Ketapang RK. Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun mengajak segenap peserta didik, tidak mengikuti pola pikir kaum kolonial. Kaum kolonial itu hanya peduli pada kekayaan alam, tanpa peduli pada kualitas manusianya.

“Kaum kolonial memang datang untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara,menguras hasil bumi Nusantara. Karena itu, mereka peduli dan tahu persis data kekayaan alam kita, tetapi mereka tidak pernah peduli dengan kualitas manusia di Nusantara,” katanya membacakan sambutan tertulis Mendiknas, Anis Baswedan pada upacara peringatan Hardiknas di halaman SMAN 2 Ketapang, Sabtu (2/5).

Karena itu diminta seluruh unsur berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa.

Pendidikan diibaratkannya seperti tangga berjalan yang mengantarkan meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik.

“Karena itu, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini diusung tema ‘Pendidikan dan kebudayaan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter pancasila’.

Kata kunci dari tema tersebut

Wabup Ketapang menyerahkan piala dan penghargaan kepada siswa dalam upacara di Halaman SMAN 02 Ketapang. HUMAS

adalah ‘gerakan’,” tegasnya.

Dikatakannya pula, pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa.

Tak bisa dipandang sebagai program semata. Karenanya, ia mengajak keterlibatan semua elemen masyarakat.

“Kita mendorong pendidikan menjadi gerakan semesta, yaitu gerakan yang melibatkan seluruh elemen bangsa:

masyarakat merasa memiliki, pemerintah memfasilitasi, dunia bisnis peduli, dan Ormas/LSM mengorganisasi,”bebernya.

Berbeda dengan sekadar ‘program’ hanya terbatas pada para pelaksana program, ‘gerakan’ justru ingin menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan.

“Mari semua pihak peduli, merasa memiliki atas problematika pendidikan agar semua bersedia menjadi bagian dari ikhtiar menyelesaikan problematika itu,” ajaknya.

Lebih lanjut, gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila adalah sebuah ikhtiar mengembalikan kesadaran tentang pentingnya karakter Pancasila dalam pendidikan.

“Sudah digariskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Itulah karakter Pancasila,” terangnya.

Usai upacara Wakil Bupati Ketapang menyerahkan piala dan piagam penghargaan kepada siswa yang dinilai berprestasi.

Reporter: Jaydi Chandra Editor : Kiram Akbar

Mengenal Kecamatan Manis Mata Ketapang RK. Kecamatan Manis Mata merupakan satu di antara kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kalimantan Tengah. Dibanding beberapa tahun silam, kemajuan pesat di kecamatan ini bagian timur kabupaten Ketapang berbatasan dengan Kecamatan Marau, Kendawangan, Air Upas dan Jelai Hulu itu pun sudah tampak terlihat.

Camat Manismata, H. Darma, M.Pd mengatakan Manis

Mata dihuni masyarakat yang majemuk, terdiri dari etnis Melayu, Dayak, Jawa, dan lainlain. Jumlah penduduk lebih dari 28.000 jiwa yang berdomilisi di 21 desa, diantaranya: Air Dekakah, Asam Besar. Batu Sedau, Bukit Gajah, Jambi, Kelampai, Kemuning, Lembah Mukti, Manismata, Mekar Jaya, Kelimantan, Pakit Selaba, Ratu Elok, Seguling, Sengkuang Merabung, Silat, Suak Burung, Sukaramai, Sungai Buluh, dan

Terusan.

Sebagian besar masyarakat mengandalkan sektor perkebunan sawit, karet, perdagangan, dan kerajinan batu permata kecubung dan lain-lain. Dari Kota Ketapang mencapai kecamatan ini dilakukan melalui transportasi darat, ditempuh dengan perjalanan rata-rata 5-7 jam perjalanan.

“Jalur alternatif melalui penerbangan Aviasta perintis sudah ada, tetapi jadwal terbang

hanya dua kali dalam sepekan,” tegas Camat Manismata ketika ditemui di ruang kerjanya.

Luasnya wilayah di Kecamatan Manismata dan jarak antar desa yang cukup jauh, maka momentum mengumpulkan para kepala desa dan BPD secara sekaligus juga terbatas, Kamis (30/4).

Usai sosialisasi hukum secara terpadu yang dilaksanakan Bagian Hukum Setda Ketapang bersama Kejaksaan Negeri

Ketapang bersama Kantor Pelayanan Terpadu Ketapang menjadi mementum tepat untuk Camat memberikan pengarahan kepada kades dan BPD se-Kecamatan Manismata.

Arahan camat kepada Kades dan BPD yang disampaikan diantaranya menyangkut pajak bumi dan bangunan (PBB), penyampaian profil kecamatan bagi desa yang belum menyerahkan, maupun lomba antar desa. (Jay-Humas)

Kayong Utara Outlook Percepatan Reformasi Birokrasi Dihelat Tiga Hari, Dihadiri Utusan Se-Kalbar SUKADANA. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) akan menggelar Outlook (Pandangan dan Harapan) Percepatan Reformasi Birokrasi tahun 2015. Bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemen PANRB RI), Reform the Reformers Continuation (RtR-C) Kemitraan dan Koalisi CSO Kalbar untuk Reformasi Birokrasi Kalbar di Balai Praja Sukadana, Senin (4/5) pagi.

Kegiatan ini mengusung tema “Menggagas Pelayanan Publik yang Responsif, Cepat, dan Terbuka”. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Sukadana, dibuka Senin (4/5) sampai Rabu (6/5) mendatang.

Kegiatan ini melibatkan sekitar 250 peserta dari instansi pemerintah pusat maupun daerah yang ada di Provinsi Kalbar, hingga perwakilan warga.

“Ini sebagai bentuk dukun-

gan program reformasi birokrasi daerah yang diprakarsai Kementerian PANRB, Kemitraan melalui program Reform the Reformers Countinuation (RtR-C) telah mendukung program reformasi birokrasi di 14 kabupaten/kota di Indonesia. Di Kalimantan Barat, dukungan diberikan kepada pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara,” ungkap Laili Khairunnur, Direktur Lembaga Gemawan yang ikut aktif mengawal pelaksanaan RB di KKU, kemarin.

Melalui program tersebut, lanjut dia, kemitraan bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi (Koalisi CSO) Kalimantan Barat, Pemerintah KKU dan Pemerintah Kota Pontianak telah mendorong perluasan partisipasi publik dalam proses reformasi birokrasi di daerah.

Kerjasama tersebut telah menghasilkan antara lain, dokumen Roadmap Reformasi

Birokrasi (RB) pemerintah daerah yang disusun secara partisipatif.

Kemudian draf kebijakan daerah dalam mendorong pengisian jabatan secara terbuka dan tidak diskriminatif. Standart Operating Procedure (SOP) penanganan pengaduan dan keluhan atas pelayanan publik disektor pendidikan dan kesehatan. Kelompok-kelompok masyarakat yang aktif melakukan pengawasan pelayanan publik.

“Kami berharap hasil dan pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dan untuk terus membangun inovasi-inovasi baru dalam kerangka reformasi birokrasi. Utamanya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang nyata. Sebagai media pertukaran pengalaman, informasi dan pembelajaran bersama kami berencana akan menyelenggarakan acara yang bertajuk Outlook Percepatan Reformasi Birokrasi di KKU tahun 2015,”

jelas Laili.

Direncanakan kegiatan ini menghadirkan narasumber ataupun fasilitator dari Perwakilan Kemen PAN-RB RI, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalbar, Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, utusan Pemerintah Kota Pontianak, utusan Pemerintah Kabupaten Sintang, Komisi Ombudsmen RI, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah KKU, Kemitraan, akademisi Universitas Tanjungpura (Untan), dan lain-lain.

Koordinator Koalisi CSO Kalbar DR Hermansyah menyambut baik kegiatan ini. Team Leader Program RtR-C Kemitraan, Rizal Malik hingga perwakilan Kementerian PAN-RB RI Mirawati Sudjono AK MSc CfrA, direncanakan akan mendampingi Bupati H Hildi Hamid, untuk saling berbagi

pemikiran demi suksesnya pelaksanaan RB di KKU dan daerah lainnya di Provinsi Kalbar.

Seminar nasional akan mengusung tema “Percepatan Reformasi Birokrasi Daerah Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas: Kebijakan, Best Practice (Pengalaman Terbaik), dan Tantangan”.

Selain menghadirkan utusan dari Kemen PAN-RB RI juga akan dihadiri Deputy of Publik Service Komisi ASN, Direktur Pencegahan KPK RI. Kemudian pada sesi selanjutnya, Walikota Pontianak H Sutarmijdi SH, Bupati Sintang Drs Milton Crosby, Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, masingmasing akan menyajikan pengalaman terbaik dan tantangan pelaksanaan RB di daerahnya masing-masing.

Dalam sesi tanya-jawab akan dimoderatori DR Zulkarnen Msi dari Koalisi CSO Kalbar yang juga akademisi dari Untan. (lud)

Pelibatan Masyarakat dalam Kebijakan Publik SUKADANA. Salah satu isu penting di masyarakat tentang perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik dan telah menjadi trending topik dalam 15 tahun terakhir sejak reformasi digulirkan adalah terkait pelibatan masyarakat.

“Berbagai regulasi yang dikeluarkan, selalu menempatkan partisipasi masyarakat sebagai prasyarat legitimasi dari sebuah kebijakan. Bahkan legitimasi atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah, telah menjadi azas penting dan utama selain azas legalitas. Selain soal legitimasi, partisipasi masyarakat juga berhubungan dengan azas tranparansi dan akuntabilitas,” ungkap Encep Endan, Koordinator Good Governance Lembaga Gemawan, Ahad (3/5).

Partisipasi masyarakat, lanjut dia, diyakini dapat menekan praktek-praktek buruk dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat dari setiap level

pemerintahan untuk melakukan pembaruan dan penataan sistem atau birokrasi dan manajemen kelembagaan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip good governance dan clean government.

“Begitu juga halnya upaya pemerintah mencanangkan reformasi birokrasi, masyarakat diposisikan sebagai stakeholders penting guna mengawal agenda strategis tersebut. Utamanya sejak undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan,” kupas Encep.

Dikatakannya Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang baru menginjak usia 6 tahun sejak dimekarkan pada tahun 2007 lalu, sudah barang tentu misi utamanya, bagaimana melakukan percepatan pembangunan dan pelayanan publik agar segera dapat keluar dari kondisi ketertinggalan. Hal tersebut dilakukan Pemerintah KKU dengan membuat kebijakan melalui

program program yang diorientasikan pada kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Termasuk didalamnya penataan sistem birokrasi.

“Perbaikan terhadap sistem birokrasi daerah terus dilakukan untuk mencapai good governance (tata pemerintahan yang baik). Hal itu sebagus dengan hasil Evaluasi Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran (EDOB-HP) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapatkan peringkat ke-67 dari 198 daerah pemekaran di Indonesia untuk indikator tata kelola pemerintahan,” jelas Encep.

KKU juga mendapatkan Otonomi Award yang diselenggarakan oleh JPIP (Jawa Post Institute Pro-Otonomi) atas dukungan USAID-Kinerja untuk kategori pendidikan.

“Pentingnya pelibatan masyarakat dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi didaerah, Pemerintah KKU telah mempunyai pengala-

man bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Birokrasi (Koalisi CSO) Kalimantan Barat.

Difasilitasi Reform the Reformers Continuation (RtR-C) Kemitraan dalam menyusun dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah KKU tahun 20152019,” tutur Encep.

Tujuannya, papar Encep, guna mendorong adanya kebijakan dalam mengimplementasikan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama secara terbuka dan tidak diskriminatif.

Mengacu Permenpan RB nomor 13 Tahun 2014, menyusun Draf SOP Penaganan Pengaduan dan Keluhan atas pelayanan Publik Bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan di setiap unit pelaksana teknis (UPT) maupunPuskesmas. Kemudian melakukan assessment (penilaian) dan pemetaan terhadap kondisi dan kapasitas birokrat dan birokrasi dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. Selanjutnya pembentukan Forum Warga

Kabupaten Kayong Utara dalam rangka pengawasan pembangunan dan pelayanan publik.

“Berbagai penyusunan kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan model pelibatan masyarakat secara langsung, merupakan sebuah terobosan dalam upaya mendorong percepatan agenda reformasi birokrasi di daerah guna mewujudkan tata kelola good governance and clean government (tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, red),” ucap Encep.

Pengalaman baik tersebut, menurut Encep, perlu untuk di sosialisasikan, dikampanyekan, dan diperlukan keterlibatan publik yang optimal untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama yang melibatkan unsur masyarakat secara umum. “Kemudian diperlukan pandangan-pandangan masa depan tentang percepatan reformasi birokrasi di daerah, khususnya di Kabupaten Kayong Utara,” ulas Encep. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Rakyat Kalbar

Senin, 4 Mei 2015

12

Kejelasan NIP dan SK CPNS K2 Masih Sumir BKD: Berkas Belum Ada di Melawi Ilustrasi.. NET Ilustrasi

Bongkahan Kecubung Es Ditemukan di Melawi Nanga Pinoh-RK. Keberagaman batu mulia di Kabupaten Melawi tidak hanya berupa batu bermotif korak. Apalagi baru-baru ini ditemukan pula jenis kecubung es yang mengkristal. Ditemukan oleh Levanus (40) yang bekerja di pertambangan emas di Kecamatan Ulak Muid, Kabupaten Melawi.

“Setelah mencongkel batu itu, saya sangat terkejut karena ternyata semua bagian batunya berwarna putih bagaikan bongkahan es yang memancarkan cahaya yang indah dari dalam batu. Lalu saya bawa pulang ke rumah.

Karena saya tidak tahu masalah batu, apalagi kegunaan dan harganya saya tidak tahu, akhirnya saya bawa ke Nanga Pinoh siapa tahu laku dijual,” ujar Levanus di Nanga Pinoh, Minggu (3/5).

Dari hasil temuannya ini kemudian Levanus menyampaikan bongkahan batu seberat 5 kilogram itu kepada salah seorang komunitas pencinta batu akik asal Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Laurensius Muin.

Lalu, Laurensius Muin membenarkan, temuan Levanus adalah sebuah batu akik bernilai kualitas tinggi. “Secara kasat mata, batu ini diperkirakan jenis kecubung air (batu es),” ujar Laurensius Muin, Minggu (3/5), di Desa Labang.

Muin menyebut, ada penawaran dari warga Pontianak untuk membeli bongkahan batu mulia tersebut. Sementara waktu ini tawaran tersebut belum dihiraukan. Sambil menunggu kalau masih ada penawaran yang lebih tinggi.

Menurutnya, batu akik tersebut adalah batu mulia bernilai tinggi asal Melawi, yang kemungkinan tidak ada ditemukan di daerah lain di luar Melawi.

Dia mengatakan, apabila ada warga yang ingin melihat atau berminat membeli batu mulia tersebut, dipersilahkan untuk menghubungi dirinya secara langsung atau mengunjungi kediamannya di Desa Labang. Bahkan, ia juga berencana untuk mengikuti kontes batu akik di Kalbar maupun di luar Kalbar. “Agar batu ini akan dikenal pecinta batu akik di seluruh Nusantara,” harapnya. (aji)

Nanga Pinoh-RK. Masih sumirnya kejelasan nasib CPNS jalur K2 Kabupaten Melawi jelas membuat calon pegawai negeri sipil menjadi resah. Sehingga wajar apabila mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Melawi supaya segera menyerahkan NIP dan SK CPNS K2.

Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Melawi berniat untuk menyerahkan NIP serta SK CPNS kepada yang berhak menerimanya pada bulan ini.

Kepala BKD Kabupaten Melawi, Andre Suparto yang ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini mengatakan,

SK 104 dari 252 honor daerah (honda) K2 Kabupaten Melawi sudah ditandatangani Bupati Melawi.

Namun sisanya masih harus menunggu proses pembetulan persetujuan teknis dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai kesalahan beberapa data yang terjadi dari pusat.

“Kalau berkas itu sudah berada di Kabupaten Melawi, Bupati akan segera menandatangani SK CPNS. Selanjutnya dibagikan kepada yang berhak pada bulan Mei ini,” ujar Kepala BKD Kabupaten Melawi, Andre Suparto.

Andre menambahkan, pi-

haknya akan membagikan SK CPNS tersebut secara keseluruhan sehingga tidak ada kecemburuan sosial sesama K2 yang lolos CPNS tersebut. ”Kalau PakBupati sudah tanda tangan SK semuanya, nanti langsung kita serahkan.

Saya akan usahakan dalam waktu dekat SK sudah ditangan mereka. Ini tergantung proses penyelesaian pembetulan data di BKN. Jadi tak ada masalah, namun tinggal surat tugasnya saja, yang nanti ditandatangani Pak Bupati,” ulasnya.

Impian 252 orang yang dinyatakan lulus melalui seleksi tes CPNS tahun 2013 ini belum terwujud hingga awal

bulan Mei ini. Terkait itu, satu diantara honda yang dinyatakan lulus CPNS tersebut mempertanyakan belum diserahkannya NIP dan SK CPNS sebanyak 252 honda K2 tersebut.

“Padahal di kabupaten lain di Provinsi Kalbar khususnya, NIP dan SK CPNS dari honda K2 sudah diserahkan.

Mengapa di Melawi belum.

Padahal sudah hampir tiga tahun berlalu,” keluh salah seorang guru pria yang tidak mau disebutkan identitasnya di Koran ini, kemarin.

Dia mendesak, Pemerintah Kabupaten Melawi segera memberi penjelasan kepada

honda K2. Pasalnya NIP dan SK menjadi hak honda K2 setelah dinyatakan memenuhi syarat (lulus tes CPNS).

Selain itu, menurutnya, BKD Kabupaten Melawi agar memberi penjelasan terkait lambannya penyerahan NIP dan SK tersebut. Dia menambahkan, jika memang data sudah valid dan dinyatakan memenuhi syarat, seharusnya tak ada ganjalan lagi dalam penerbitan NIP dan NIK. “Kami mendesak agar NIP dan SK kami segera diserahkan,” tegasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Duin, Pimpin IPPMI Kabupaten Melawi

Pelaku pemberdayaan saat pembentukan DPC IPPMI Kabupaten Melawi. S -RK UKARTAJI

Nanga Pinoh-RK. Semangat Hari Buruh dan Pendidikan Nasional yang jatuh pada awal Mei lalu dimanfaatkan sejumlah pendamping masyarakat untuk membentuk Dewan

Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Kabupaten Melawi, Jumat (1/5) lalu.

Duin, SP, pria yang telah

malang melintang di dunia pemberdayaan selama hampir 10 tahun ini terpilih memimpin IPPMI Kabupaten Melawi.

Pada saat pemilihan, dihadiri belasan pemberdaya yang telah berkarya di Kabupaten Melawi. Terdiri dari fasilitator Program PNPM, pendamping lokal PNPM, Unit Pengelolaan kegiatan PNPM. Hadir pula Kabid Pemberdayaan Kantor BPMPD Kabupaten Melawi, Sukardi serta pengurus DPC IPPMI Kabupaten Melawi Bidang Sertifikasi dan Pelatihan, Ali Hayat.

“Tujuan dari pembentukan IPPMI ini adalah sebagai wadah komunikasi para pemberdaya yang ada di Indonesia.

Mulai dari pusat hingga ke tingkat desa. Komunikasi yang baik ini akan berdampak baik

bagi proses pemberdayaan masyarakat,” ujar Ketua DPC IPPMI Kabupaten Melawi, Duin, kemarin.

Selain itu, terang Duin, adanya IPPMI juga sebagai sarana perjuangan aspirasi bagi pelaku pemberdaya. Sebab, banyak ide-ide dari pelaku pemberdaya yang bisa disampaikan kepada pemerintah melalui IPPMI. “Ide-ide kreatif dalam proses pemberdayaan sulit disampaikan secara perorangan.

Diperlukan wadah agar ide-ide tersebut bisa diperjuangkan.

Serta memiliki kekuatan dalam proses menyampaikan hal tersebut,” ulasnya.

Dia berkomitmen, akan menjadikan IPPMI Kabupaten Melawi akan bermanfaat bagi masyarakat Melawi serta bisa

membantu pemerintah dalam proses pembangunan manusia yang berkualitas.

“Bagi kita lembaga ini juga sebagai sarana perjuangan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pemberdayaan,” ujar alumni Fakultas Pertanian ini.

Khusus untuk keanggotaan, Duin menambahkan, siapa saja bisa masuk IPPMI. Tentunya mesti memenuhi syarat. Paling tidak dia adalah pelaku aktif pemberdayaan. Dalam keseharian melakukan proses pemberdayaan.

“Kita sifatnya terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat. Lebih banyak anggota itu lebih baik. Hingga organisasi bisa besar dan memberi manfaat bagi masyarakat,” paparnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Henri Harahap

Terapkan Zero Burning Sintang-RK. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sintang mengingatkan masyarakat dan perusahaan untuk tidak menerapkan sistem bakar dalam membuka lahan (zero burning).

“Musim kemarau diperkirakan akhir Mei hingga September. Saat itu, membuka lahan untuk ladang atau perkebunan jangan dengan cara membakar,” kata Henri Harahap , Kepala BLH Sintang kepada wartawan, belum lama ini.

Zero burning ini, jelas Henri, sangat penting diterapkan, untuk mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Sebab kalau sampai terjadi kebakaran, tentunya sangat berbahaya bagi masyarakat. “Di antaranya kabut asap yang paling utama. Ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat,” katanya.

Belum lama ini, kata dia, Bupati Sintang sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada sejumlah perusahaan untuk mewaspadai Karhutla. “Surat edaran itu sudah kita sampaikan ke semua perusahaan di Sintang. Isi suratnya mengingatkan perusahaan yang akan membuka atau sudah operasi supaya tidak membakar lahan,” tuturnya.

Sementara itu, untuk mencegah Karhutla, Henri sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk perusahaan perkebunan. Kini sudah dibangun Posko Pengawasan Karhutla. “Pendirian posko ini sebagai wujud kewaspadaan bersama serta mengantisipasi pembakaran,” jelasnya.

BLH juga akan membentuk Tim Bersama Penanggulangan Karhutla, anggotanya terdiri atas BLH, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertambangan. “Dengan adanya tim ini, maka titik api akan bisa dideteksi sedini mungkin di kecamatan maupun desa,” kata Henri.

Terkait pencegahan Karhutla ini, ungkap Henri, telah dibahas berjenjang. Bahkan BLH sudah rapat bersama di tingkat Provinsi Kalbar, 16 April lalu. “Salah satu hasilnya, di tingkat kabupaten perlu membentuk tim dalam menanggulangi kebakaran lahan,” pungkasnya. (Adx)

Hanya 10 Persen Bangunan di Sintang yang Kantongi IMB Sintang-RK. Ternyata, kesadaran masyarakat untuk mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sintang masih terbilang minim.

Pasalnya hingga saat ini BMPTP Kabupaten Sintang mencatat hanya 10 persen bangunan yang berdiri mengantongi IMB. “Kalau kita lihat data itu hanya 10 persen saja bangunan yang berdiri di Sintang yang mengantongi IMB. Sementara 90 persennya tidak mengantongi IMB,” ujar Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawsan BMPTP Kabupaten Sintang, Helmi.

Meskipun demikian, kata Helmi, pihaknya sudah sering

kali menyosialisasikan bahwa pentingnya IMB. Namun, kesadaran masyarakat yang masih terlihat minim sekali.

“Sosialisasi yang dilakukan sudah sangat sering, tetapi masyarakat kita masih malas untuk mengurus atau memiliki IMB,” bebernya.

Padahal, IMB merupakan hal yang wajib untuk dimiliki ketika masyarakat mendirikan sebuah bangunan. Sebab, dengan adanya IMB masyarakat dalam mendirikan bangunan dapat sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang kota.

“Dengan izin tersebut, masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa retribusi

bangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” tuturnya.

Helmi mengklaim, sejauh ini pihaknya sering kali melakukan penertiban IMB di Kota Sintang. “Ya, jadi kita sudah pernah melakukan penertiban IMB khusus di Kota Sintang.

Hasilnya, banyak bangunan baik rumah atau pun rumah toko (ruko) di Sintang yang tak mengantongi IMB,” paparnya.

Untuk tindakan, kata dia, pihaknya sementara hanya sebatas peringatan serta mengajak pemilik bangunan untuk mengurus IMB-nya.

“Perlu diketahui oleh masyarakat Sintang bahwa untuk pengurusan IMB tidaklah susah dan tidak memakan proses yang rumit. Karena masyarakat tinggal melengkapi segala dokumen yang menjadi persyaratan dalam IMB. Kemudian pihaknya akan memproses penerbitan izin IMB tersebut,” paparnya.

Perkembangan dan pembangunan di Kota Sintang ini sudah sangat pesat sekali. Bahkan jika dilihat di lapangan banyak sekali bangunan-bangunan baru yang berdiri. Meski demikian, sambung Helmi, pihaknya tetap akan menyosialisasikan IMB agar pemilik bangunan itu dapat mengikuti

aturan yang ada.

“Dalam mendirikan bangunan itu ada aturannya. Tidak boleh asal main bangun saja.

Nah, aturan itu yang seharusnya pemilik bangunan harus ketahui ketika mendirikan bangunan,” jelasnya.

Tak hanya itu, dirinya berharap kepada masyarakat Kota Sintang untuk segera mengurus IMB. Karena, hal itu sangat penting. Dan yang perlu diketahui lagi bahwa pengurusan IMB di Kabupaten Sintang tidak rumit serta tidak memakan waktu lama.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

PNS Dilarang Berpolitik Praktis Sintang-RK. Menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Sintang Desember mendatang, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang berpolitik praktis, baik secara langsung maupun tidak.

“Bila terbukti (berpolitik praktis, red), maka PNS bersangkutan akan dikenakan sanksi. PNS harus netral, jadi tidak boleh terlibat politik praktis,” kata Palentinus Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang ditemui di tempat kerjanya, barubaru ini.

Palentinus mengatakan, Undang-Undang (UU) Kepegawaian sudah jelas mengatur, bahwa PNS dilarang terlibat politik praktis. Jangankan secara langsung, tidak langsung pun dilarang, misalnya memasang spanduk sosialisasi kandidat atau lainnya.

Ia berharap masyarakat melaporkan, bila menemu-

kan PNS menjadi bagian tim kampanye salah satu calon Bupati atau Wakil Bupati Sintang. Laporannya mesti disertai bukti-bukti yang dapat d i p e r t a n g g u n g jaw a b k a n .

Palentinus mengungkapkan, hingga kini belum ada PNS yang mengajukan pengunduran diri, karena ingin menjadi kandidat Pilbup Sintang mendatang.

“Kita pasti akan memrosesnya, bila ada yang mengajukan permohonan,” ujarnya.

Untuk pengunduran diri tersebut, tambah dia, PNS yang bersangkutan harus menyampaikan surat permohonan yang ditujukan ke BKD Sintang. Selanjutnya, surat terebut akan diproses sesuai jenjang kepangkatannya.

“Contohnya, PNS dengan Golongan III, maka proses pengunduran dirinya sampai ke jenjang Gubernur. Untuk pangkat lebih tinggi maka akan sampai ke pusat. Kalau

Ilustrasi.

NET

Golongan IV, diproses hingga ke pusat,” jelas Palentinus.

Sementara itu, salah seorang warga Sintang, Bob Soeryadi, berharap UU Kepegawaian itu benar-benar dilaksanakan secara tegas. Jangan sampai ada PNS menjadi tim sukses kandidat, baik secara terang-terangan

maupun sembunyi-sembunyi.

Bila PNS yang terlibat tim sukses tersebut tidak ditindak, tentunya kredibilitas Abdi Negara tersebut menjadi tercoreng.

“Bisa saja PNS ikut, karena ada hubungan hubungan emosional atau pernah menjadi bawahan.

Sehingga tetap bersedia diper-

intah, walau status adalah PNS,” kata Bob. Kalau sampai PNS ikut-ikut menjadi tim sukses, menurut Bob, tentu yang paling dirugikan itu masyarakat. “Tugas pokok PNS itu melayani masyarakat. Bukan menjadi tim sukses,” pungkasnya. (Adx)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Senin, 4 Mei 2015

PPKB Data Keluarga Bupati

Ningkau Nuan

Tolak Sawit Embaloh Hulu-RK. Masyarakat adat di Kecamatan Embaloh Hulu masih dengan tegas menolak masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, mereka khawatir wilayahnya tercemar.

“Di Embaloh Hulu memang ada tujuh kesepakatan adat yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Salah satunya menolak perkebunan sawit,” kata Drs Hermanus Jemayung, Camat Embaloh Hulu kepada wartawan, Sabtu (2/5).

Jemayung menjelaskan, penolakan warganya ini sudah berlangsung sejak lama. Bila tidak diindahkan, perusahaan sawit dan yang terlibat akan dikenakan sanksi.

“Ada sanksi adat yang menyatakan siapa yang berkerjasama menerima perkebunan sawit akan dikeluarkan hak adat setempat,” kata Jemayung.

Sebelumnya, ungkap Jemayung, memang ada perusahaan sawit yang mau masuk dan telah disosialisasikan pihak kecamatan, namun tetap ditolak masyarakat.

“Sejauh ini masyarakat Embaloh Huluhanya mengandalkan pertanian, noreh karet dan bekerja di Malaysia. Ada juga yang menjadi buruh sawit, tapi di kecamatan lain,” jelas Jemayung.

Dia mengungkapkan, di Kecamatan Embaloh Hulu terdaat 10 desa dan 32 dusun. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 5.000 jiwa. (aRm)

Putussibau-RK. Seluruh keluarga di Indonesia didata serentak selama satu bulan penuh sejak 1 Mei 2015. Di Kapuas Hulu, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) mengawali tugasnya dengan mendata keluarga Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH. Pendataan terhadap keluarga orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini dilakukan langsung Kepala PPKB Kapuas Hulu, Martha Banang SH MH di Pendopo Kantor Bupati Kapuas Hulu, Minggu (3/5).

Ketika pendataan tersebut, Bupati Nasir tidak didampingi keluarganya. Istrinya, Ny Erlina Nasir SH bersama anak-anaknya sedang di luar kota. Hanya ada beberapa Pembantu Rumah Tangga (PRT) Bupati yang terlihat sibuk melayani tamu yang datang.

Kepala Kantor PPKB Kapuas Hulu, Martha Banang mengungkapkan, launching pendataan keluarga di Kapuas Hulu diawali dengan mendata keluarga Bu-

Petugas PPKB mendata Bupati Kapuas Hulu AM Nasir. ARMAN HAIRIADI

pati Kapuas Hulu oleh petugas pendata.

“PPKB menurunkan tidak kurang dari 1.000 petugas pendata. Setiap RT ada petugas pendataan yang akan berkoordinasi dengan RT,” kata Martha.

Petugas-petugas tersebut dibayar Rp4. 000 per Kepala Kelu-

Kementerian LHK Resmikan Rumah Baca Mamiara Menua Padar Embaloh Hulu-RK. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Kawasan Konservasi Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI, Dr Bambang Suprianto meresmikan Rumah Baca Mamiara Menua Padar di Desa Mataso, Kecamatan Embaloh Hulu.

“Dengan adanya rumah baca ini, diharapkan bisa membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat kawasan perbatasan,” kata Suprianto usai meresmikan Rumah Baca yang dibangun Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) tersebut, Sabtu (2/5) siang.

Suprianto berharap Rumah Baca tersebut dipelihara dengan baik, agar dapat mendorong minat masyarakat untuk membaca.

“Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca, kita punya koneksi sekolah, maka bisa selenggarakan perlombaan. Dengan demikian IPM kita bisa meningkat,” kata Suprianto.

Menurut Suprianto, untuk membangun suatu daerah pinggiran harus dimulai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Untuk itu Rumah Baca ini didirikan di Desa Mataso, karena daerahnya

13

Dr Bambang Suprianto meninjau Rumah Baca yang diresmikannya. ARMAN HAIRIADI

refresentatif.

“Maksud diadakan rumah baca ini adalah sebagai wahana untuk kita selalu belajar dan belajar. Saya minta semangat baca ditingkatkan, bisa dengan lomba menulis, bisa tentang perbatasan, lingkungan dan lainnya dengan pemberian piagam,” saran Suprianto.

Dia yakin, jika infrastruktur di daerah perbatasan sudah memadai, pemerintah akan menyediakan fasilitas yang lebih modern. “Kalau internet dan listrik sudah ada, bisa dengan buku elektronik, kita akan sediakan,” kata Suprianto.

Rumah Baca ini akan selalu dikembang-

kan. “Kita terus belajar agar terhindar dari kebodohan, kalau kita terhindar dari kebohohan maka akan terlepas dari kesesatan,” jelas Suprianto.

Di tempat yang sama, salah seorang siswa Kelas X SMA Negeri 1 Benua Martinus mengaku senang dengan adanya Rumah Baca itu. Lantaran bisa mengatasi kekurangan buku di sekolah.

“Tentu rumah baca ini sangat mempermudah untuk mendapatkan buku yang diperlukan. Selama ini susah cari buku.

Dari sekolah perpustakaan agak kurang.

Sehingga kita perlu mendapatkan buku dari luar,” ujar Bayu. (aRm)

arga (KK). Tetapi untuk manager pendataan tingkat kecamatan dan desa tidak ada honornya. Karena dana untuk itu tidak tersedia dan itu bisa dipahami manager.

“Anggaran di PPKB sangat kurang. Bahkan ada Kasi (Kepala Seksi) yang tidak ada kegiatan, lantaran tidak ada anggaran.

Namun saya berharap mereka bisa bekerja maksimal,” harap Martha.

Di daerah lain, sambung Martha, ada dana sharing Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun di Kapuas Hulu masih sangat terbatas, lantaran PPKB baru dibentuk.

Sementara itu, Bupati Nasir ditemui usai pendataan mengharapkan data yang dihasilkan itu valid. “Saya meminta kepada petugas pendataan memastikan semua keluarga di Kapuas Hulu terdata. Tujuan pendataan ini agar tersedia data keluarga by name by andress,” katanya.

Nasir menilai, data kependudukan yang valid sangat penting. Tetapi sampai hari ini, masih ada perbedaan data antara Disdukcapil, BPS dan PPKB. Hal ini tentunya perlu disinkronkan.

Untuk mendapatkan data yang akurat, Nasir meminta petugas pendataan bisa bekerjasama dengan Ketua RT setempat. Karena yang lebih mengetahui warganya adalah RT atau desa setempat.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kapuas Hulu proaktif dalam pendataan ini. Jika merasa belum didata, segera melapor pada instansi terkait dalam hal ini PPKB,” pinta Nasir.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Wakapolres dan Kasat Reskrim Baru Putussibau-RK. Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Kapuas Hulu kembali bergeser. Setelah Kapolres-nya berganti, kini Wakapolres Mariochristy PS Siregar SIK digantikan Kompol Moh Roni Mustofa, SIK. MH dan Kasat Reskrim AKP Ronald Arron Maramis digantikan AKP Siswadi.

Mariochristy Siregar mengikuti pendidikan Sespim Polri, sehingga posisinya sebagai Wakapolres diisi Roni Mustafa yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Sanggau.

Sama halnya dengan Ronald Arron yang juga menempuh pendidikan (PTIK) sehingga posisinya sebagai Kasat Reskrim diisi Siswandi yang sebelumnya menjabat Wakasat Reskrim Polresta Pontianak.

“Kepada pejabat lama, kami mengucapkan banyak terima kasih telah mengabdikan diri di Polres Kapuas Hulu dalam waktu yang cukup lama. Semoga di tempat pendidikannya sukses.

Untuk pejabat baru selamat bergabung,” kata AKBP Sudarmin SIK, Kapolres Kapuas Hulu ketika Pisah Sambut di Mapolres Kapuas Hulu, Jumat (1/5) malam.

Dengan pergantian ini, Sudarmin berharap kinerja jajaran semakin meningkat. “Masih ada perkara lama yang menjadi tangungjawab pejabat baru nantinya,” ingatnya Sudarmin mengungkapan, di Kapuas Hulu Kalau masih ada enam kasus yang belum dise-

lesaikan, salah satunya di Bunut Hulu. Kasus itu dari 1991 sampai sekarang.

“Minggu depan saya paparan. Masalah sekarang LP-nya tidak ada, ini risiko kita, siapa yang menduduki jabatan baru itu wajib melaksanakan tanggungjawab tersebut,” tegas Sudarmin.

Sementara tugas berat sebagai polisi di Kapuas Hulu, kata Sudarmin, karena Bumi Uncak Kapuas ini berbatasan langsung dengan Kerajaan Malaysia. Sehingga perlu langkah khusus dalam menjaga Kamtibmas.

“Jadi bagaimana kita menyelesaikan sengketa harus punya langkah khusus, baik antarmasyarakat, maupun masyarakat dengan perusahaan,” ujar Sudarmin.

Di tempat yang sama, Wakapolres Kapuas Hulu Kompol yang baru, Moh Roni Mustofa SIK MH mengaku siap bekerjasama dengan jajaran.

Lulusan Akpol 2001 ini menyatakan kesediaannya ditegur apabila bekerja di luar koridor kepolisian. “Mohon dukungan, kalau ada tingkah laku yang menyimpang, kami mohon ditegur demi kebaikan bersama,” katanya.

Sama halnya dengan Kasat Reskrim yang baru Siswadi, dia juga memiliki riwayat tugas di Kapuas Hulu, sebagai Kapolsek Kalis, Benua Martinus, Bunut dan Badau. “Sebagai Kasat Reskrim di sini, saya mohon bimbingan dan arahan dalam menjalankan tugas,” ujarnya. (aRm)

Bumi Daranante

Listrik Padam Melulu Raja Sanggau Ancam Pimpin Demo ke PLN

Apai Ji Ongah

Ilustrasi/Ist

Radikalis Agama Kebanyakan Belajar via Google Sanggau. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, Dr. Wajidi Sayadi mengatakan radikalis agama sering mendapatkan informasi yang tidak tuntas, ditambah lagi dengan guru agama yang bersangkutan terbatas.

“Sehingga untuk mendapatkan informasi ya melalui google. Nah google ini kan apa saja ada. Dan itu terbukti memang, karena rajin (browsing google). Tapi (yang didapat dari google) tidak ada yang bisa menjelaskan.

Akhirnya dia berpikir sendiri, sehingga bertindak seperti itu (radikal),” ungkapnya.

Meski internet atau jejering sosial merupakan salah satu sumber informasi, Wajidi menegaskan harus ada guru yang dapat menjelaskan informasi tersebut.

Dikhawatirkan jika berita atau informasi tersebut dibaca oleh orang yang ilmu agamanya pas-pasan.

“Jadi kita lihat dulu, misalnya informasi tentang agama, sebaiknya dikoordinasi dengan orang-orang yang mengerti tentang agama. Bicara tentang surga dan bidadarinya, tanya dulu dengan ustaz atau kyainya, benar ndak seperti itu. Karena bahasa agama ini sarat dengan bahasa kiasan. Tak bisa ditelan mentah-mentah,” sarannya.

Selain via google itu, radikalis agama juga menyasar melalui lembaga-lembaga pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Tapi kata Wajidi, berdasarkan pengalaman dan hasil survei, banyak ditengarai yang menjadi sasaran adalah perguruan tinggi umum.

“Kejadiannya sejak tahun 80. Makanya di beberapa perguruan tinggi itu ada kelompok-kelompok yang rutin kajiannya. Cuma memang materi-materinya cenderung ke arah itu (radikalisme), doktrin secara instan,” ungkapnya.

Polanya juga mirip dengan tingkat sekolah menengah. “Seperti yang saya jelaskan tadi, ciri-cirinya menolak menyanyikan lagu kebangsaan, apalagi diajak hormat bendera. Itu kan sudah mulai mengarah, karena itu dianggap simbol-simbol yang tidak syariat, dianggap thagout, maka harus dilawan,” bebernya. (KiA)

Sanggau. Pemadaman listrik yang terjadi di kota Sanggau semakin menjadi. Masyarakat gerah, Raja Sanggau pun jengah. Saking geramnya, sang Raja mengancam bakal memimpin langsung demonstrasi ke PLN jika kondisi ini tak juga berubah.

“Wajar kalau masyarakat marah kalau haknya tidak terpenuhi, jika tidak segera diperhatikan dan diselesaikan permasalahan ini

saya siap pimpin demo ke PLN,” kesal Gusti Arman.

Kekesalannya bertambah lantaran tak adanya pemberitahuan dari PLN sebelum pemadaman.

Akibatnya sejumlah peralatan elektonik miliknya seperti laptop, personal computer (PC) rusak.

Pria yang bergelar Pangeran Ratu juga bercerita betapa kesalnya dia ketika listrik padam tiba-tiba saat menerima tamu.

Gusti Arman. KIRAM

“Malam itu ada Forkompimda bertamu kerumah sekitar satu jam listrik padam tiba-tiba,” ungkapnya.

Harusnya, kata Arman, PLN memberitahukan mengumumkan lebih dulu jika ingin memadamkan listrik media cetak maupun elektronik, agar masyarakat tahu penyebabnya.

Manager Rayon Sanggau-Kota Yuriza menjelaskan, penyebab terjadinya pemadaman listrik

secara mendadak dikarenakan adanya Perawatan di PLT Semboja, adanya gangguan jaringan, adanya pohon tumbang dan adanya tiang trapes yang miring di kecamatan Parindu, “Pemadaman sifatnya dadakan jadi tidak sempat memberi pemberitahuan kepada masyarakat karena gangguan datangnya tidak terencana. Kalau terencana pasti akan kita informasikan,” katanya belum lama ini. (KiA)

Bupati: Pendidikan Awal Kesejahteraan

Pernahkah Kita Berterimakasih pada Guru?

Sanggau. Bupati Sanggau Poulus Hadi menegaskan, kemerdekaan itu tak sekadar menggulung kolonialisme, tapi juga menggelar kesejehteraan dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu diungkapkannya ketika membacakan sambutan Mendiknas pada upacara peringatakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) (2/5) di halaman kantor Bupati.

Pendidikan adalah awal kesejahteraan. Melalui pendidikan lah terbuka peluang untuk kehidupan yang lebih baik.

“Berjuta-juta putra-putri Indonesia kini telah berhasil meraih kesejahteraan. Pada kita yang telah sejahtera itu, jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. Pendidikan itu seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik,” ujarnya.

Satu di antara faktor penentu keberhasilan pendidikan adalah guru.

Ia merupakan aktor bagi membentuk karakter para anak didiknya. Tapi, lanjut Bupati, pernahkan meluangkan waktu sejenak untuk ‘sekadar’ berterimakasih pada para guru. “Pernahkan kita mengunjungi sekolah kita dulu?

Pernahkah kita menyapa, bertanya

Sukseskan Swasembada Pangan, Tanam Padi Perdana

Bupati membagikan hadiah kepada pemenang bola volly dalam rangka memeriahkan peringatan Hardiknas. HUMAS

kabar dan kondisi serta mengucapkan terimakasih kepada guru-guru yang mendidik kita dulu?,” tuturnya.

Ikhtiar besar untuk pendidikan ini, lanjut dia, hanya akan bisa terwujud apabila semua unsur bekerja keras dan makin membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan.

“Mulai hari ini, kita harus mengubah perspektif bahwa pendidikan bukan hanya urusan kedinasan pemerintah, melainkan juga urusan kita dan ikhtiar memajukan pendidikan adalah tanggungjawab kita semua,” bebernya.

Usai membacakan sambutannya, Menteri, Bupati Sanggau membagikan berbagai hadiah menyambut Hardiknas yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Sanggau.

“Saya minta, anak-anak kita yang mau menghadapi UN SLTP untuk belajar sungguh-sungguh. Saya tidak mau lagi dengar ada anak-anak kita yang pesta seks, pesta narkoba dan hal-hal negatif lainnya yang bisa merusak generasi kita. Guru, orangtua dan masyarakat saya harap bersama-sama mengawasi anak-anak kita untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar,” pesannya. (KiA)

Sanggau. Menyukseskan program nasional swasembada pangan, Koramil 03/Beduai Kodim 1204/Sanggau bersama kelompok tani ‘Lestari’ dusun Bengkuangsari, desa Kasro Mego, kecamatan Beduai melaksanakan kegiatan tanam perdana padi, Rabu pekan lalu.

Kegiatan itu dihadiri Ketua kelompok tani ‘Lestari’ Eko Harjuni, PPL kecamatan Beduai, Harjono, Danramil 1204-03/Beduai, Pelda Sudaryanto, Babinsa Kasro Mego, Serda Niman) dan anggota kelompok tani Lestari. Penanaman padi tersebut juga untuk mendukung program akselerasi tanam kembali tahun 2015.

Danramil mengajak PPL dan Kelompok tani bekerjasama menyukseskan program swasembada pangan yang menjadi tugas dan tanggungjawab bersama. “Dampak lemahnya salah satu aspek bidang perekonomian akan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan,” jelasnya.

Karena itu, Kodim 1204/Sanggau beserta jajarannya di Koramil 03/Beduai selalu siap membantu meningkatkan serta ikut menyukseskan swasembada pangan khususnya wilayah Beduai. “TNI akan berjuang bersama rakyat, karena TNI kuat bersama rakyat,” pungkasya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Senin, 4 Mei 2015

14

Menikah, Siswi SMP 1 Air Besar Tak Ikut UN Hamil, Bisa Ikut UN Paket Ngabang-RK. Dari 152 siswa SMPN 1 kecamatan Air Besar, satu di antaranya tak dapat mengikuit ujian nasional (UN) lantaran keburu menikah.

Demikian diungkapkan Kepala SMPN 1, Rupina.

“Ada satu peserta didik perempuan yang tidak ikut dengan alasan sudah menikah. Akhirnya, yang akan ikut UN Senin ini sebanyak 151 peserta,” katanya.

Keseluruhan, peserta UN SMP yang digelar Kamis (7/5) mendatang sebanyak 6.475 siswa. SMPN 1 sendiri telah melakukan berbagai persiapan bagi para peserta. “Kami sudah melakukan les tambahan berupa pembahasan soal UN yang terdahulu. Saya yakin anakanak sudah siap untuk menempuh UN ini,” tegasnya.

Ada empat sekolah yang bergabung

melaksanakan UN di SMPN 1 Air Besar yaitu: SMPN 2 Tenguwe, SMPN 3 Nyari, SMPN 4 Parek dan SMPN 5 Sekendal,” katanya.

Persiapan UN juga sudah dilakukan peserta didik di SMPN 2 Ngabang.

Mereka sudah melakukan tambahan jam pelajaran, khusus bidang studi yang diujikan dalam UN. “Kita sudah menekankan kepada peserta didik, untuk belajar lebih giat lagi. Tapi kita patut bersyukur karena sekolah diberi kewenangan untuk menentukan kelulusan siswa melalui hasil ujian sekolah (US),” katanya.

Saat ini pelaksanaan UN bukan sebagai penentu kelulusan, hanya sebatas pemetaan untuk mengetahui kemampuan peserta didik menerima pelajaran. “Selain itu juga untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi

lagi. Tapi, meskipun penentuan kelulusan diserahkan ke sekolah, tapi ada syarat lagi bagi siswa yakni harus mengikuti semua pelajaran di sekolah dan mempunyai sikap yang baik,” terangnya.

Untuk SMPN 2 Ngabang, peserta didik yang terdaftar sebagai peserta UN sebanyak 218 peserta. Semua peserta didik di SMPN 2 Ngabang mengikuti UN. Selain itu ada lima sekolah yang bergabung melaksanakan UN di SMPN 2 Ngabang yakni, SMP Pelita Ngabang, SMP Panca Karya Ngabang, SMP Thakkasus Ngabang, SMPN 8 Ngabang dan SMPN 7 Ngabang.

Akan halnya dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ngabang yang sudah siap melaksanakan UN. “Kita sudah melakukan les tambahan selama sebulan. Harapannya, mu-

dah-mudahan peserta didik kita bisa sukses mengikuti UN,” harap Kepala MTsN Ngabang, Deni Irawan.

Selain menargetkan lulus seratus persen, ia juga menargetkan nilai rata-rata kelulusan bisa melebihi dari tahun kemarin. “Kita tetap memberikan motivasi kepada anak-anak untuk mencapai nilai terbaik supaya mereka bisa sekolah lagi dijenjang yang lebih tinggi,” harapnya.

Tahun ini, siswa MTsN Ngabang yang terdaftar sebanyak 75 peserta. “Alhamdulillah, semuanya ikut UN. Sedangkan sekolah yang bergabung mengikuti UN disekolah kami hanya MTs Darul Hikmah Ngabang yang mengikutsertakan empat orang siswanya,” kata Deni.

Kepala Bidang (Kabid) SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Landak, Jongki

juga mengakui, sejak awal sudah menyiapkan pelaksanaan UN sebaik mungkin. “Sampai saat ini tidak ada masalah. Naskah soal UN pun tidak ada masalah lagi. Kita sudah siap melaksanakan UN,” ungkap Jongki.

Sejak Nopember 2014 lalu, sekolah sudah diarahkan guna menyiapakn peserta didik. “Apalagi UN tahun ini memang tidak menjadi penentu kelulusan, tapi sangat berdampak pada mutu sekolah itu sendiri,” katanya.

Jongki juga mengaku, tidak menutup kemungkinan ada peserta didik yang sudah terdaftar sebagai peserta UN, tapi tidak mengikuti UN karena sebab tertentu.

“Tapi kita sudah mengharapkan kepada orangtua/wali murid supaya anaknya bisa mengikuti UN. Apalagi kita juga upayakan bagi siswi yang

hamil dan malu untuk ikut UN, siswi bersangkutan bisa ikut UN paket. Pihak sekolah dilarang untuk mengeluarkan siswa yang sudah terdaftar sebagai peserta UN apapun alasannya. Hal ini sudah sesuai dengan instruksi bupati,” tegas Jongki.

UN tingkat SMP sederajat tahun ini diikuti 5 Sub Rayon, 43 sekolah penyelenggara dan 108 sekolah yang mengikuti UN, termasuk satu SMP Luar Biasa Landak. Kelima Sub Rayon itu masing-masing berada di Sub Rayon I di SMPN 1 Ngabang, Sub Rayon II di SMPN 2 Ngabang, Sub Rayon III di SMPN 1 Sengah Temila, Sub Rayon IV di SMPN 1 Menjalin dan Sub Rayon V di SMPN 1 Menyuke.

Reporter: Antonius Editor : Kiram Akbar

Bupati: Petugas Pendata Keluarga Jangan Dicurigai

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot merupakan keluarga pertama di Landak yang didata dalam kegiatan pendataan keluarga. ANTONIUS

Ngabang-RK. Kegiatan pendataan keluarga di kabupaten Landak resmi dilaksanakan pada Jumat (1/5) lalu. Peresmian dimulainya pendataan penduduk tahun 2015 ini ditandai dengan launching yang dilakukan Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot di pendopo rumah dinas Bupati Landak.

Tidak hanya itu, Adrianus Asia Sidot, sebagai keluarga pertama di Landak yang dilakukan pendataan oleh Ketua RT setempat di tempat domisili bupati yakni Ketua RT 3/RW 2 Dusun Hilir Tengah II Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang.

Bupati meminta masyarakat mendukung dan tak mencurigai para petugas pendata. “Terima petugas pendataan itu tanpa rasa curiga.

Kemudian, berikan keterangan yang sebenar-benarnya dan secara sukarela, iklas serta gratis kepada petugas pendata,” pesannya.

Masalah dapat timbul, jika masyarakat tak mengerti mereka tengah didata. Karenanya ia meminta Kades dan Camat memberikan pengertian soal pendataan tersebut. “Kalau kades tak bisa pecahkan masalah, koordinasikan dengan Camat,” tegasnya.

Kepada petugas pendataan yang banyak melibatkan Ketua RT, ia juga berpesan untuk mendata dengan sebaik-baiknya. “Jangan mendata di tengah jalan atau hanya mendatangi Kades atau Ketua RT. Petugas harus melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Kalau nanti ada masalah dalam pendataan ini, bisa dipecahkan dulu di tingkat desa,” pintanya.

Saat ini jumlah penduduk Landak mengalami pertambahan yang signifikan. Data sensus 2010 menyebutkan jumlah penduduk Landak sebanyak 341 ribu jiwa lebih. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun 2000 lalu atau ketika kabupaten Landak baru dimekarkan, jumlah penduduknya 282 ribu jiwa.

“Tapi sesuai sata BPS tahun 2014, jumlah penduduk Landak sebanyak 392.220 jiwa. Hal ini mengalami kenaikan pertambahan jumlah penduduk 2-3,5 persen pertahunnya,” ujar bupati.

Menurutnya, penambahan jumlah penduduk Landak yang signifikan itu tak hanya disebabkan kelahiran, tapi juga migrasi. “Pendataan keluarga yang akan dilakukan ini juga sekaligus akan melihat keluarga yang masuk kategori pra sejahtera

dan keluarga sejahtera,” jelasnya.

Dengan terhimpunnya daya kondisi keluarga ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan akan lebih tepat untuk ke depannya.

“Sebab data adalah pendukung utama bagi perumusan kebijakan.

Kalau datanya salah, kebijakannya juga salah. Apalagi saat ini pemerintah luncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera.

Kalau data tidak tepat, penyaluran kartu itu juga tidak tepat, tertama dipedesaan. Pada akhirnya akan menimbulkan masalah sosial,” tegas bupati.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Landak, B. Darmo CL mengatakan, pendataan ini merupakan program BKKBN. “Karena itu pendataan ini merupakan penjaringan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera.

Pendataan keluarga inipun dilakukan selama sebulan yakni sejak 1-31 Mei,” jelasnya.

Hadir dalam launching pendataan keluarga, BKKBN Kalbar, sejumlah Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Landak, sejumlah Camat, Kades, Kadus dan Ketua RT se Landak. (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Pro-Kontra Atas Kritik Pengobatan Gratis

Dugaan Pemotongan Duit PSKS, Kantor Pos Bantah Menyunat

Suhardi Kutuk Si Tukang Sunat Sekadau. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Sekadau akhirnya bereaksi terkait dugaan penyunatan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Pertengahan pekan lalu, sebagai pengawas PSKS, mereka memanggil pihak Kantor Pos Sekadau untuk bertanya soal indikasi pemotongan itu.

“Kita sudah memanggil langsung pihak Kantor Pos selaku penyalur dana PSKS itu,” ujar Suhardi, Kepala Dinas Sosnakertrans Sekadau kepada Rakyat Kalbar via selulernya, Minggu (3/5).

Distributor duit tersebut mengaku sudah sesuai prosedur dan membantah adanya sunat-menyunat. “Penjelasan dari pihak Kantor Pos, mereka sudah menyalurkan dana itu sesuai dengan jatah yang diterima masyarakat. Tidak ada pemotongan,” ulas Suhardi.

Alhasil, ia menduga penyunatan itu mungkin terjadi setelah uang PSKS keluar dari Kantor Pos. Suhardi pun berencana memanggil sejumlah kepala desa yang di desanya mencuat isu pemotongan dana tersebut.

“Nanti akan kita panggil pihak desanya. Yang jelas, kita sangat mengutuk jika memang ada pihak-pihak yang melakukan penyunatan dana PSKS tersebut,” terangnya. (bdu)

Dinkes Serius Patahkan Isu, Pinus Pilih Tidak Berpihak Sekadau. Polemik soal kritik dari wakil rakyat terhadap program pengobatan gratis dari Dinas Kesehatan Sekadau makin hangat saja. Isu ini ramai diperbincangkan di kalangan eksekutif, legislatif, hingga masyarakat di akar rumput.

Tak cukup hanya menjawab kritik politisi Hanura, Liri Muri, tentang “sangat mungkin ada udang di balik batu” terkait program pengobatan gratis Dinkes Sekadau, SKPD di bawah pimpinan Wirdan Mahzumi itu menyurati langsung anggota DPRD Sekadau tersebut. Surat dikirim kepada Liri melalui Sekretariat DPRD Sekadau, Kamis pekan lalu.

Meski helai keterangan yang disampaikan untuk Liri itu

cenderung berupa penjelasan apa dan bagaimana program pengobatan gratis dijalankan, namun langkah Dinkes Sekadau membuat isu tersebut semakin menghangat. Pasalnya, sejauh ini, hampir tidak ada SKPD yang dikritisi Dewan berani menyurati langsung anggota DPRD bersangkutan.

Soal ini, Ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus, telah mengetahui. “Sebagai ketua, saya tidak akan melarang semua anggota (Dewan, red) untuk bicara. Masing-masing Dewan punya hak yang sama untuk bicara,” tutur dia kepada Rakyat Kalbar, di kantornya, pekan kemarin.

Pinus sendiri tidak mau mengomentari surat tersebut.

Pasalnya, keterangan dari

Dewan Kerja Cepat, Bentuk Tiga Pansus

Nurhadi

Sekadau. DPRD Sekadau membentuk tiga kelompok Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga agenda penting kedewanan. Saat ini, tiga Pansus tersebut tengah bekerja menyelesaikan agenda masing-masing.

“Sekarang tiga Pansus ini tengah sibuk melakukan agenda rapat,” ujar Nurhadi, Sekretaris Dewan (Sekwan) Sekadau, akhir pekan lalu.

Tiga Pansus yang dimaksud masing-masing Pansus

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sekadau tahun 2014, Pansus Raperda Bangunan Gedung, dan Pansus Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kurang Mampu.

Satu Pansus melibatkan 10 orang Dewan, ketua dan sekretaris diback-up 8 anggota. “Pembentukan Pansus ini untuk mempercepat proses pembahasan tiga agenda besar Dewan tersebut,” pungkas Nurhadi. (bdu)

SKPD itu ditujukan langsung ke Dewan secara personal, bukan kepada lembaga DPRD. “Bagi saya, sah-sah saja Kepala Dinkes Sekadau memberikan penjelasan terkait program kesehatan gratis itu seperti apa. Misalnya, program itu memang sudah lama berjalan dan sudah dilakukan di banyak desa. Hanya saja, sebaiknya jangan terkesan membalas komentar Liri. Beri penjelasan dan paparkan saja program pengobatan gratis itu apa,” tandas Pinus.

Seperti diketahui, anggota DPRD Sekadau dari Partai Hanura, Liri Muri mengkritisi kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan Dinkes Sekadau. Liri menilai, ada modus Pilkada di balik program itu.

Alasannya, karena program tersebut dilakukan di desadesa tertentu. Sementara, momentumnya juga mendekati masa pelaksanaan Pilkada.

Kepala Dinas Kesehatan Sekadau, Wirdan Mahzumi, lewat siaran persnya melalui sejumlah media, menyatakan penilaian Liri itu sangat keliru. Ia menjelaskan, program pelayanan kesehatan daerah terpencil atau pengobatan gratis merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan sejak tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 78 Tahun 2008.

Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Wirdan Mahzumi. Abdu Syukri

Bagi Hasil Retribusi Sawit, Pusat Lahap Lebih Banyak Sekadau. Keberadaan perkebunan kelapa sawit ternyata tidak berefek signifikan terhadap pendapatan daerah. Sebab, retribusi dari perusahaan perkebunan itu lebih banyak dilahap pemerintah pusat.

“Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tidak berdampak besar terhadap penambahan PAD kita,” ujar Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, saat mengisi kegiatan di Taman Kehati, Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau, belum lama ini.

Menurut dia, minimnya pendapatan yang disumbangkan dari perkebunan kelapa sawit dikarenakan pundi-pundi pendapatan di sektor ini masih dikuasai pemerintah pusat.

Termasuk di dalamnya soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kita hanya mendapatkan semacam dana bagi hasil dari pemerintah pusat saja. Itu pun nilainya tidak terlalu besar,” beber Rupinus.

Saat ini, di Sekadau, ada 18 perusahaan perkebunan ke-

lapa sawit yang berinvestasi.

Mereka tersebar di sejumlah kecamatan. Dampak terbesar yang bisa dinikmati daerah hanyalah pembukaan akses jalan serta program CSR (Corporate Social Responsibility).

Itupun, yang rutin melakukan CSR hanya beberapa perusahaan saja.

“Hanya satu kali (pendapatan daerah) saja yang pernah agak signifikan, yakni tahun 2012 lalu melalui BPHTB atau pajak penjualan perusahaan,” pungkas Rupinus. (bdu) Rupinus

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Senin, 4 Mei 2015

BENGKAYANG

Tahun Depan, Hadiah Lomba Imlek dan Capgome Rp200 Juta Singkawang-RK. Hadiah lomba dalam Perayaan Imlek 2556 dan Festival Capgome Kota Singkawang 2015 hanya Rp25 juta. Tetapi untuk tahun depan sudah disiapkan Rp200 juta.

“Tahun depan total hadiah yang disiapkan panitia Rp200 juta,” kata Alex EM, Wakil Ketua Panitia Perayaan Imlek dan Festival Capgome Kota Singkawang 2015 ditemui usai penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Hias Rumah, Lingkungan dan Mobil Hias di Stadion Kridasana, Sabtu (2/5).

Penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba-lomba untuk memeriahkan Perayaan Imlek 2556 dan Festival Capgome Kota Singkawang 2015 tersebut dilakukan langsung Walikota Singkawang Drs H Awang Ishak MSi dan Ketua DPRD Kota Singkawang Sujianto.

Pemenang lomba tahun ini untuk kategori Hias Rumah diraih Chia Kit Hie, warga Jl Yos Sudarso. Diikuti Toko Liga Biru, dan Cong Bui Sen, warga Jl Kridasana. Sementara untuk kategori Hias Lingkungan dimenangkan Pucuk Merah Garden, diikuti Jam Thang, warga Kali Asin, dan Gang 70.

Sedangkan untuk kategori Mobil Hias, Juara Pertama diraih Teh Pucuk, diikuti Bank Mandiri, dan BRI Cabang Singkawang sebagai Juara Kedua dan

15

Jaga Hutan dan Lahan

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Ketiga. Untuk Juara Harapan Satu diraih Mulia Berlian Motor. Masing-masing pemenang mendapatkan uang tunai, tropi dan piagam.

Sementara itu, Koordinator

Lapangan Stadion Kridasana dan Sponsorship Imlek dan Capgome 2015, Sumberanto Tjitra mengatakan, penyerahan hadiah pemenang ini baru dilakukan, lantaran akan dilak-

sanakan bersamaan dengan pembukaan Piala Naga Nusantara.

“Karena perayaan Imlek dan Capgome ini gawainya masyarakat Singkawang. Jadi yang ber-

NET

hak menyerahkan hadiahnya adalah Pemkot Singkawang, yaitu Walikota Singkawang, Awang Ishak,” ujar Sumberanto.

Laporan: Mordiadi

NET

Singkawang-RK. Kapolres Singkawang, AKBP Agus Triatmaja SH SIK mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga hutan dan lahan. Jangan sampai terbakar, baik di sengaja ataupun tidak.

"Semuanya diharapkan mempunyai rasa empati, tanggung jawab dan kepedulian untuk mencegah adanya kebakaran hutan dan lahan," kata Agus di tempat kerjanya, baru-baru ini.

Terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan ini, ungkap Agus, wilayah Kalbar menjadi atensi Presiden RI, selain Riau dan Sumatera Selatan.

"Khusus Singkawang saya mengajak semua masyarakat terlibat dalam upaya meminilimansir kebakaran hutan dan lahan," ujar Agus.

Dia berkomitmen untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahayanya pun akan terus ditingkatkan.

Namun, tambah Agus, untuk membuat masyarakat mengerti, tentu tidak juga bisa dilakukan satu instansi.

Tentunya harus melibatkan beberapa pihak.

“Selama saya bertugas di sini, belum di temukan masyarakat yang membakar hutan dan lahan. Kita berharap tidak ditemukan di sini. Jika ditemukan, tentunya akan kita proses, karena pembakaran lahan dan hutan mempunyai landasan hukumnya,” pungkasnya.(dik)

BPBD Minta Mobil Damkar Singkawang-RK. Untuk meningkatkan kinerjanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Singkawang berharap memiliki Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar). Lantaran saat ini hanya mengandalkan mobil tangki milik Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang.

"Selain ke Pemkot Singkawang, kita juga telah mengusulkan ini ke pusat, tetapi belum terealisasi," kata Burhanuddin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Singkawang kepada wartawan, Minggu (3/5).

Burhanuddin menjelaskan, keberadaan Mobil Damkar ini sangat penting, karena bencana kebakaran di Kota Singkawang kerap terjadi setiap tahun. Selama ini hanya mengharapkan bantuam yayasan Damkar swasta.

Kendati sangat berharap memiliki Mobil Damkar, Burhanuddin memaklumi bila hal tersebut belum terealisasi hingga kini. Lantaran keterbatasan APBD Kota Singkawang.

Keterbatasan anggaran itu menyebabkan Pemkot Singkawang tidak merealisasikan beberapa usulan BPBD. Sehingga sarana dan prasarananya kurang lengkap. Tetapi hal tersebut tidak melemahkan kinerjanya.

Belum lama ini, BPBD mendapat bantuan berupa mesin. Walaupun mesinnya kecil, tetapi sangat berguna, terlebih jika terjadi kebakaran, baik itu rumah maupun Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). (dik)

Ilustrasi

Sambungan Tergiur Sedan Mengkilat ..............................................dari halaman 9 Polisi dan Warga Bekuk Di tempat kejadian, korban dipaksa dan diancam hingga akhirnya menyerahkan puluhan gram perhiasan berbagai model kepada AT. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, di antaranya dua untai cincin emas bermata putih, serta seuntai gelang model rantai dan seuntai kalung emas dengan model butiran merica.

Polisi juga berhasil menyita selembar kuitansi jual beli emas.

Masing-masing bertuliskan dua untai cincin emas seberat 5,36 gram, satu gelang emas seberat 10,100 gram, satu kalung seberat 7,08 gram dan satu liontin kristal seberat 1 gram.

“Pada kuitansi itu tertulis nominal uang Rp4.627.200. Kami langsung mengembangkan kasus ini hingga mendapatkan titik terang

melalui pengusaha rental mobil di Purwokerto,” kata Anom.

Tak butuh waktu lama polisi mengungkap kasus itu. Sebab, tiga hari setelah peristiwa perampasan, polisi membekuk tersangka AT di Purwokerto. Sebelumnya dari hasil penyelidikan awal, polisi telah mengantongi identitas pelaku dari keterangan pihak rental mobil.

Saat dikonfirmasi, pemilik mobil rental mengaku sempat mengetahui ciri-ciri fisik tersangka.

Demikian juga dengan keterangan saksi-saksi dan korban, menyatakan tersangka menggunakan sedan dengan merek terkenal dan model terkini berwarna putih.

“Kita akhirnya menangkap tersangka. Saat ini kita sudah mengamankan pelaku di tahanan

Mapolres Purbalingga untuk penyidikan lebih lanjut. Tersangka diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun sesuai Pasal 365 (1) KUHP,” tegas Anom.

S e d a n g k a n AT m e n g a k u melakukan aksi itu untuk kali kedua, karena terdesak kebutuhan ekonomi. Pelaku membutuhkan dana untuk membayar utang di salah satu bank yang belum bisa terbayar sampai beberapa bulan.

Sedangkan dari pengembangan kepolisian, tersangka juga pernah melakukan perbuatan yang sama, namun beda waktu dan tempat dengan korban Yuni Safitri. Hal itu dibuktikan dengan data yang masuk pemberkasan di Polres Purbalingga tertanggal 16 April 2015 lalu. (jpnn)

Kemudian besi dan sebatang kayu yang digunakan untuk membobol seng pelapis tembok rumah walet.

“Kerugian korbannya sekitar Rp7 juta.

Kedua pelaku sudah kita serahkan ke Polres,” jelasnya.

Dari pengakuan kedua tersangka, bukan kali ini mencuri sarang walet.

Tempat Kejadian Perkara (TKP)-nya

............................................................dari halaman 9

juga beragam. Agus dan Hermanto beraksi di delapan desa di Kecamatan MHS dan Benua Kayong maupun Sungai Melayu Rayak. Sasaran kedua pelaku rumah walet di Ketapang dan Kayong Utara.

“Di Desa Sungai Nanjung ada tiga TKP. Desa Harapan Baru dua TKP, Desa Sungai Besar dua TKP, Desa

Sungai Pelang satu TKP, Desa Negeri Baru satu TKP. Kemudian Desa Sungai Melayu satu TKP, Desa Siduk satu TKP dan Kota Ketapang satu TKP,” jelas Rosidi.

Agus dan Hermanto dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara. (jay)

Tabiat Tiga Emak-Emak ............................................................dari halaman 9 Keempat pelaku judi song tersebut berinisial MM, KS, LW dan E. Keempat pejudi itu tidak bisa mengelak, karena tertangkap basah.

Kapolsek Padang Selatan, Kompol Sukirman mengatakan, penangkapan dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat tentang adanya tempat perjudian di kampung mereka.

Mendapatkan laporan, tim Opsnal langsung melakukan pengintaian.

Ternyata memang benar di salah satu rumah di atas bukit ada empat orang sedang asyik main judi song dengan taruhan uang. “Dengan sigap Tim Opnal langsung melakukan penggerebekan,” ungkapnya.

Kompol Sukirman menuturkan,

keempat pelaku akan dikenakan Pasal 303 KUHP dengan hukuman 10 tahun penjara. “Kami mengimbau masyarakat jangan sungkan untuk melaporkan kejahatan di daerahnya. Kalau ada yang mencurigakan langsung lapor ke polisi,” tegasnya. (jpnn)

Lalu Nekat Tusuk Suami ............................................................................................................................................................. .............................................................dari halaman 9 dan raganya. Bila sudah bertengkar, Peter kerap berlaku kasar. Maria sering ditampar, dijambak, bahkan dicekik. “Dia juga pernah ancam bunuh saya,” beber Maria di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, kemarin.

Perlakuan semena-mena itu sudah menimpa Maria empat kali.

Penyebabnya, adanya orang ketiga dalam biduk rumah tangga pasangan yang dikaruniai dua anak tersebut.

Bahkan, sejak delapan bulan lalu, keduanya pisah ranjang dan memutuskan indekos sendiri-sendiri.

Selama itu pula, Maria banting tulang membiayai kebutuhan buah hatinya. Suaminya yang bekerja di Depo Tanto sudah tidak memberikan nafkah lagi. Ibu rumah tangga ini pun melamar pekerjaan sebagai pegawai swalayan. “Saya kerja sendiri. Saya juga nggak pernah dikasih apa-apa

sama dia,” imbuhnya.

Maria memang geram dengan perilaku suaminya tersebut. Bahkan, Peter pernah blak-blakan mengaku memiliki wanita idaman lain (WIL).

“Dia bilang sendiri sudah punya selingkuhan dengan inisial R,” katanya.

Tak tahan terus-menerus mengalami penyiksaan batin semacam itu, Maria pun berpikir memberikan pelajaran untuk suaminya. Awalnya

Peter mengirim pesan pendek kepada Maria agar main ke kosnya. Membaca SMS itu, Maria pun mengambil kesempatan tersebut. Saat berangkat, dia membawa pisau dapur. Dia lalu menuju indekos Peter di Jalan Kedung Cowek.

Begitu Maria tiba, percekcokan terjadi lagi. Maria yang semakin marah akhirnya menghujamkan pisau ke arah punggung suaminya. “Saya tu-

suk dia sekali,” jelasnya.

Mendapat tusukan seperti itu, Peter melapor ke polisi. Kasus tersebut ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk sementara, polisi masih memperdalam keterangan dari pelaku. “Pelaku terbukti melakukan penganiayaan. Kami masih minta penjelasannya lebih lanjut,” terang Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M. Aldy Sulaeman.

Saat ditanya apakah bisa pelaku menuntut balik suaminya dengan dakwaan yang sama, Aldy mengatakan, kemungkinan itu sangat kecil. Sebab, Maria harus punya alat bukti. “Harus ada alat bukti, biasanya visum. Tinggal bisa atau tidak si pelapor menunjukkan itu,” ujar perwira polisi dengan tiga balok di pundak tersebut. (jpnn)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Tidak Ragu M

asih terbilang muda, ternyata artis Nikita Willy tidak ragu untuk mengoleksi perhiasan seperti berlian.

Niki, 22, terlihat cantik mengenakan ragam perhiasan karya My Belle, Adelle, dalam acara The Majesty of Paris di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (3/5) sore. “Perhiasan (berlian) itu sahabat perempuan, jadi sahabat aku juga. Kalau dilihat aku pakai baju seperti ini biasa saja, tapi aku pakai My Belle terlihat lebih cantik. Modelnya simple, unik dan elegan, cocok untuk

Rakyat Kalbar Senin, 4 Mei 2015

DEWI REZER

Semakin Hangat Sikap romantis suami tidak hanya membuat hubungan rumah tangga menjadi semakin hangat. Namun, juga mendongkrak rasa percaya diri istri. Begitulah pengakuan Dewi Rezer.

Punya suami romantis adalah resep cantik perempuan 34 tahun tersebut.

Suami Dewi, aktor Marcellino Lefrandt, merupakan tipe laki-laki yang paling tahu cara memanjakan perempuan tercinta.

anak muda seperti aku,” kata pesinetron muda ini dalam acara jumpa pers brand ambassador My Belle, Adelle.

Biasanya, kata dia, perhiasan untuk ibu-ibu, tapi kali ini tersedia buat anak muda dengan model yang simpel, sehingga bagi dia sangat berguna. “Jangan takut untuk mix and match perhiasan dengan baju yang dipakai,” ujarnya.

(Jp)

Marcell—sapaan Marcellino—suka memberikan pujian atas penampilan ibu dua anaknya itu. “Saya dibikin geer (gede rasa) tiap hari,” kata Dewi.

Sebagaimana perempuan lainnya, Dewi menyukai perhiasan berlian. Melihat istrinya tertarik, tanpa diminta pun, Marcell sudah paham. Dia tanya, “Kamu mau perhiasan itu ya? Tiba-tiba dibelikan,” ujar perempuan berhidung mancung tersebut. Tetapi, hal paling romantis yang dilakukan Marcell kepadanya ketika Marcell menyetujui pemikiran-pemikiran Dewi. (idp)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Senin, 4 Mei 2015

GAWE ADAT NAIK DANGO KE-30 TIGA KABUPATEN

KECAMATAN TOHO JUARA UMUM

G

awe Adat Naik Dango ke-30 tiga kabupaten, masing-masing Landak, Mempawah dan Kubu Raya yang dipusatkan di Rumah Radakng Aya’ Komplek Lapangan Olahraga Patih Gumantar, Ngabang, Kabupaten Landak digelar tanggal 27-29 April 2015. Dari 21 lomba yang dipertandingkan, kontingen Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah tampil sebagai juara umum. Keberhasilan memborong gelar juara dalam berbagai perlombaan yang ditutup Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, Rabu (29/4) itu semakin memperkuat semangat Kecamatan Toho, karena Gawe Naik Dango ke-31 tahun 2016 mendatang akan dilaksanakan di daerah tersebut.

Dari 27 kecamatan yang berkompetisi, peringkat 10 besar ditempati Kecamatan Toho sebagai juara umum, disusul Kecamatan Kuala Behe, dan Sengah Temila sebagai juara 3.

Sedangkan Kecamatan Sungai Pinyuh di peringkat ke-4, dilanjutkan Sadaniang, Mandor, Ngabang, Menyuke, Sompak, dan Jelimpo sebagai juara 10. Ketua Panitia Penyelenggara Gawe Adat Naik Dango ke-30, Lukas Kanoh menjelaskan, secara umum rangkaian Gawe Adat Naik Dango dimulai dengan kegiatan seminar, peresmian Radakng Aya’ Landak, misa syukur Naik Dango dan ngampar bide. “Semua kegiatan sudah dilaksanakan. Termasuk kegiatan lain seperti upacara pembukaan Gawe Adat Naik Dango, hiburan dan ramah tamah,” terang Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Landak ini. (*)

Ketua TP PKK Kabupaten Landak, Maria Bernadetha Adrianus menyerahkan hadiah kepada pemenang Gawe Adat Naik Dango ke-30.

Lomba maraut pabayo pada perlombaan Gawe Adat Naik Dango ke-30.

Foto dan Narasi: Antonius

Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba pada Gawe Adat Naik Dango ke-30.

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot foto bersama, setelah menyerahkan hadiah kepada pemenang Gawe Adat Naik Dango ke-30 Tiga Kabupaten.

Entertain Entertainment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Tari nugal pada pertandingan Gawe Adat Naik Dango ke-30.

PPiilliihhaann TTeeppaatt

Hotel, Resto, Café

Banyak Gaya

Pertandingan longga saat pertandingan Gawe Adat Naik Dango ke-30.

Pasca bercerai dengan Ben Kasyafani, Marshanda mulai melepas hijabnya, bahkan yang terbaru dia mulai gonta-ganti warna rambut. Saat ini Chacha memotong pendek rambutnya dan sedikit mewarnainya.

“Nu hair baby,” tulis Marshanda dalam akun instagramnya.

Akan tetapi, selain mendapatkan pujian, Marshanda juga mendapatkan kritikan dari para hattersnya.

“Naudzubillahi mindzalik… tampaknya kok mbak yang satu ini semakin tidak terkendali dan jauh dari hidayah-Nya, justru semakin reaktif dan menantang” tulis salah satu followersnya. “Semoga dibuka-

kan hidayah kembali nantinya.

Diberi kenikmatan dunia itu juga cobaan. Jangan sampai terlena,” tulis Followers Marshanda lainnya.

Sebelum memotong pendek rambutnya, Marshanda memang tampil dengan rambut panjang berwarna hitam. Saat itu, Chacha memang akan bermain dalam sinetron terbarunya.

Dalam sinetron yang digadang-gadangnya, Chaca sempat berujar akan beradu akting dengan mantan kekasihnya, Baim Wong. Publik tentu menunggu seperti apa penampilannya dalam sinetron yang telah dijanjikan Chaca tersebut. (idp)