4 Agustus 2015 by Harian Rakyat Kalbar

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 4 Agustus 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Polda Bantah Tangguhkan Apin Pontianak-RK. Ditengah rumor Apin Megamall melenggang keluar tahanan, lima tersangka kasusudugaan korupsi proyek irigasi Jangkang, Kabupaten Sanggau, dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar. “Perkembangan kasus Irigasi Jangkang. lima tersangka sudah kita limpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar untuk proses lebih lanjut,” jelas Kapolda Brigjen Pol Arief Sulystianto melalui Kabid Humas Polda AKBP Arianto kepada wartawan, Senin (3/8) di ruang kerjanya. Lima tersangka termasuk dua kontraktor besar yakni Ir Bambang Widianto dan Ir. Liewarnata yang biasa disapa Apin Megamall, bersama tiga pejabat negara, tetap ditahan. Benarkah Polda Kalbar melepas alias menangguhkan Apin? “Itu informasi dari siapa itu. Tidak ada kita lepaskan, tidak benar begitu. Jangankan dilepaskan, ditangguhkan saja tidak. Lima-limanya selama masa penyidikan dilakukan penahanan.

Lima Tersangka Kasus Irigasi Jangkang Dikirim ke Kejaksaan

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

CBA Sebut Manajemen Aset Pemprov Kalbar Amburadul

Mobil dan Motor Dinas Kocar-kacir

Halaman 7

Bantah Palsukan SK DPP Partai Golkar

Kamboja: KPU Ketapang Keliru

Ketapang-RK. Ketua DPD Partai Golkar Ketapang kubu Agung Laksono (Munas Ancol), Ir H Gusti Kamboja MH membantah pernyataan Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar Munas Bali, H Adang Gunawan SE kubu Aburizal Bakrie (ARB) yang menudingnya memalsukan SK DPP Partai Golkar terkait pencalonan Pilkada Ketapang. “Kita bisa membuktikan jika SK Gusti Kamboja DPP Partai Golkar untuk Pak Drs Henrikus MSi dan saya ditunjuk sebagai calon wakilnya di Pilkada Ketapang. Apa yang ditudingkan Adang, semuanya tidak benar,” tegas Kamboja kepada wartawan di Ketapang, Senin (3/8).

DIRANTAI. Sejumlah motor dinas yang dirantai di area parkir Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (3/8). ISFIANSYAH-RK

Pansus? Harus Ada Hasilnya Pontianak-RK. Setakat ini, memang hanya anggota DPRD Kota Pontianak saja yang punya nyali mengkritisi kebijakan pemerintah. Tak cuma pepesan kosong cuap-cuap akan begini akan begitu. Lihat saja, ketika DPRD Kalbar mencuatkan sebersit ide membuat panitia khusus (Pansus) terkait temuan BPK soal aset pemerintah provinsi, Dewan Kota Pontianak

Halaman 6

Geliat masyarakat dalam membangun rumah ibadah, sangat tinggi. Saat ini banyak bangunan untuk menghadap Tuhan itu berdiri, baik di perkotaan maupun di pelosok-pelosok desa. Menariknya, dalam setiap pembangunan rumah ibadah itu, Halaman 6

Halaman 7

ASET ATAU KENDARAAN DINAS YANG DIKUASAI OLEH PENSIUNAN PNS No

Jenis kenderaan

Tahun peroleh

No. Polisi

Nilai

Pemegang

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

A 1 2 2 3 4 B

Katana

KB631A

Avanza

KB 1424 AN

1995 1991 1990 2004

Daihatsu Hiline

KB 1204 AP

1999

47,350,000

Toyota Kijang

KB 8091 WL

2000

129,525,000

Kijang

KB 1005 AR

Kijang

KB 1264 AF

49,000,000

ARV, S.P.

16,000,000

Ir. I

13,100,000

Ir.Uray R

110,000,000

Ir. TT

Dinas Kehutanan

1 2

Ir. MSA ,M.M. HMSS, S.P., S.E., M.M.

Halaman 7

Gurita Jangan Mematikan Si Kecil Pontianak-RK. Pemerintah kota (Pemkot) Pontianak dinilai berhasil menarik investor, hanya saja terjadi hukum rimba. Bila tidak diatur dan ditangapi serius, pelaku usaha kecil tersingkir oleh pendatang dari luar Kalbar yang

kian menggurita. Begitu pernyataan Ketua Komisi A DPRD Pontianak, Ardiansyah, tentang serbuan investor besar yang disambut ramah Wali Kota Pontianak. “Seharusnya Wali Kota tidak me-

lupakan bahkan membiarkan pelaku usaha kecil mati begitu saja. Bukankah mereka itu punya andil membangun ekonomi kota ini?” ujarnya kepada Rakyat Kalbar di ruang Ketua DPRD Pontianak, Senin (3/8). Halaman 7

Hari Ini Marcellius Jabat Plt Bupati Kapuas Hulu klik! www.rkonline.id

Pontianak-RK. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH melantik enam Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati yang sudah habis masa jabatannya dan kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada

Pilkada serentak 2015. Pelantikan dilaksanakan hari ini (Selasa, 4 Agustus 2015) di Balai Petitih Kantor Gubernur untuk Kapuas Hulu. “Yang dilantik besok (hari ini) Plt Bupati Kapuas Hulu,

Marcellius TJ SH MH yang juga menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalbar,” ungkap Numsuan Madsum, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalbar ditemui di Kantor

Brengsek Waaa!!! Masuk kantor dengan wajah cemberut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi Algresto, mencakmencak persis di teras Gedung Wakil Rakyat di Jalan Sultan Abdurahman. “Saya sangat jengkel. PLN memang brengsek!” umpat Yandi denYandi Algresto. gan nada tinggi yang disaksikan dan didengar sejumlh orang termasuk reporter Rakyat Kalbar, Senin (3/8). Kejengkelan Yandi dipicu oleh kelakuan sepihak PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalbar, Area Pontianak. Bukan saja perusahaan setrum plat merah itu tidak melayani dirinya dengan baik, masyarakat pun kerap dilecehkan. DOK

Halaman 7

Menangkap Pengedar Ketemu Juga Istri Mudanya Ongen Vito Corleone @ypaonganan orang yg katakan anjloknya rupiah tak jadi masalah adalah orang yg otaknya terburai di GOT...kukira

INGIN LANGSING. She dan suaminya Fad dari sel tahanan Satrestik Polresta Pontianak dihadirkan ke ruang pemeriksaan, Senin (3/8). Wanita berbobot besar ini mengaku berat badannya sedikit saja turun.

Ocsya Ade CP, Kota Pontianak Tradisi NU, pilihlah pemimpin yg tidak ingin dipilih. Semoga para muktamirin masih ingat tradisi ini.

Diana @Ai_Sherry Orang kaﬁr emang pasti masuk neraka. Tapi yg berhak mengkaﬁrkan cuma Tuhan.

@Rakyat_Kalbar

Injet-injet

Tiga Tahun Nyabu Demi (Dalih) Tubuh Kurus

SukseskanMuktamarNU @alfanny99

Banyak cara pecandu Narkoba meracik alasan. Sudah dipastikan secara psikologis, semua pecandu obat terlarang adalah pembohong. Maka, She, 22, membuat sekaligus dua alasan ketika dicokok Satuan Reserse Narkotika (Satrestik) Polresta Pontianak, Jumat, (31/7). Kepada wartawan, walaupun sudah dua-tiga tahun She nyedot sabu, dia anggap itu baru. “Kalau saya sih baru-baru ini pakai sabu. Sudah sekitar dua sampai tiga tahun. Saya nyabu untuk nguruskan badan,” kata She kepada wartawan di Halaman 6

OCSYA ADE CP-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Pontianak-RK. Koar-koar wacana pembentukan Pansus dari beberapa anggota DPRD —untuk membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal tata aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat— belum terwujud, sudah muncul problem lain. Konon, Pemprov Kalbar melakukan pembiaran atas kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN)/pegawai negeri sipil (PNS). Dari data yang dihimpun Centre for Budget Analysis (CBA), ada kendaraan dinas yang masih dalam penguasaan pensiunan ASN dan ada juga yang keberadaannya misterius. Kocar-kacir. “Pada tahun anggaran 2013, atau bisa dilihat dari hasil audit BPK semester II tahun 2014, ditemukan kerugian Negara sebesar Rp3.280.593.300 akibat jelek dan amburadulnya manajemen aset Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pansus Pastikan Indomaret dan Alfamart Tak Berizin

Hanya Simbol

Rakyat Kalbar

Wagub: Kalau Temuan BPK, Kita Tindaklanjuti

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Semut

CBA sebut manajemen aset Pemprov Kalbar amburadul - Bukan amburadul, cume kurang ikhlas nyerahkan.

Gurita jangan matikan Si Kecil - Yang idop cume kekuasaan 5 taon.

Pansus? Harus ada hasilnya - Ini bukan buang anggaran khusus.

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Selasa, 4 Agustus 2015

Ardiansyah/Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak

DPRD Desak Bea Cukai Periksa Perizinan Usaha Penjualan Minol, Pita Cukai dan Hologram… Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Ardiansyah mengatakan, seharusnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak turun ke lapangan mengawasi pemilik maupun pengelola Kafe, Restoran, Hotel, Bartender dan Klab Malam yang beroperasi di seantero Kota Pontianak. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan, supaya Kantor Bea dan Cukai Pontianak menelisik apakah para pengecer maupun penjual Minol sudah mengantongi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Minol) atau belum. Karena setiap pengusaha diwajibkan mempunyai perizinan yang berlaku sesuai Undang-undang cukai. Politisi partai besutan Zulkifli Hasan ini juga mempertanyakan legalitas pita cukai yang melekat ditutup botol bir maupun minol berkadar tinggi yang beredar di Kota Pontianak. Apakah pita cukai itu legal dari Kantor Bea dan Cukai atau sengaja dibuat oleh pengusaha nakal? Pasalnya, sebelumnya Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sub Seksi Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak, Darmawan Sigit menyebut, di Kalbar tidak ada satupun distributor atau importir resmi minol. Atas dasar inilah, Ardiansyah mendesak Kantor Bea dan Cukai Pontianak supaya bekerja nyata dan bukan hanya bicara terkait peredaran minol di Bumi Khatulistiwa. Anehnya, Ardiansyah maupun Darmawan Sigit sama-sama mengaku tidak tahu tentang Asosiasi Minol maupun Bir yang sering disebut-sebut sebagai fasilitator peredaran minol yang bisa memabukkan orang tersebut.

+Bagaimana Anda menyikapi pernyataan orang dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pontianak tersebut? -Jika tidak ada distributor minuman beralkohol di Kalbar ini, pita cukai yang melekat di botol bir dan sejenisnya itu dari siapa? Pita cukai yang melekat di botol-botol itukan keluar dari Bea dan Cukai Pontianak. Kalau mereka (Darmawan Sigit, red) bilang begitu, tinggal kita (dewan, red) tanya pita cukai itu Bea Cukai mana yang mengeluarkannya?

Berikut petikan wawancara Wartawan Koran Rakyat Kalbar (Anak Perusahaan Koran Nasional Jawa Pos) dengan Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Ardiansyah membahas ihwal peredaran dan pengawasan perizinan minol;

+Apakah DPRD ada kerja sama dengan Bea Cukai untuk mengawasi izin penjualan Minol di Hotel, Kafe, Restoran, Bartender serta Klab Malam? -Selama ini kami sudah melakukan pemantauan. Memang ada beberapa tempat yang menjual minol secara ilegal. Kita minta pi-

+Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pontianak mengaku tidak tahu ihwal pita cukai maupun hologram yang melekat di botol-botol bir maupun sejenisnya. Tanggapan Anda? -Kalau misalnya Bea Cukai Pontianak mengaku tidak tahu, berarti pita cukai itu ilegal dong. Artinya pita cukai yang ada selama ini palsu, buatan oknum yang tidak bertanggungjawab. +Menurut Anda, langkah apa yang harus diambil Kantor Bea dan Cukai? -Saya kira dalam konteks masalah ini, Bea Cukai lebih baik sesuai kewenangannya turun tangan dan menyelidiki masalah ini. Karena ini masalah lama dan terbilang sudah klasik. Jadi jangan dibiarkan terus. +Anda tahu ihwal Asosiasi Bir dan Minol serta hologram yang melekat pada botol bir dan minol? -Tidak ada, belum pernah saya lihat dan saya tidak tahu. Saya hanya tahu ada logo pitai cukai. Itu saja.

hak terkait untuk menindaklanjuti masalah ini. +Tindaklanjut dari pemantauan rekan-rekan di DPRD? -Kami sudah rapat dua kali dengan Bea Cukai Pontianak. Dalam rapat, kami minta supaya mereka menindaklanjuti temuan pita cukai yang palsu itu. Namun sejauh ini kami belum dapat laporan terkait action atau aksi kantor kepabeanan selama ini. +Apakah DPRD ada kordinasi dengan Kantor Bea Cukai terkait Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai? -Saya kira masalah ini kewenagan dari Kantor Bea Cukai. Jujur sampai saat ini, kita tidak tahu apakah mereka sudah mengawasi dan menelisik masalah ini atau belum. +Anda bilang ada sejumlah tempat usaha yang menjual Minol secara illegal. Lantas apa upaya konkret DPRD mendesak supaya Bea Cukai bertindak? -Kan begini, Bea Cukai itu bekerja memantau pita cukai dan perizinan usaha Minol di Kota Pontianak. Sebaiknya jangan hanya sebatas pantau memantau atau mendengar saja. Tapi kita minta Kantor Bea dan Cukai turun ke lapangan memantau perizinan minol. Kami sudah minta berulang kali, cuma belum ada respon. Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Kecewa KONI Kalbar Izinkan Rekrutmen Pemain Luar

Eks Atlet: Juara pun Jadi Ejekan

Pontianak-RK. Tak menghalalkan segala cara untuk menggapai kemenangan, itu prinsip sportivitas yang diminta untuk bisa dipegang teguh para pemangku kebijakan terkait dunia olahraga Kalimantan Barat. Mantan atlet atletik, Bruder Stephanus Paiman OFM Cap, menentang keras izin yang diberikan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar kepada pengurus salah satu cabang olahraga yang berencana memakai pemain luar di ajang Pra Pon 2015, Palembang. “Saya sangat tidak setuju KONI mengizinkan mengambil atlet dari luar, juara pun kita jadi ejekan orang. Tidak ada kebanggan. Untuk semua cabang, saya tidak setuju,” kata Paiman, ditemui Rakyat Kalbar, di Pontianak, Senin (3/8). Menurutnya, kalau memang atlet-atlet Kalbar—dari cabang manapun— belum berkesempatan berlaga pada Pra PON atau PON tahun ini, hal tersebut merupakan kenyataan yang harus bisa diterima. Kegagalan hari ini dapat menjadi evaluasi KONI kedepan. “Bukan kali ini saja, menurut saya, tapi ini kerap muncul ketika ada event-event besar. Karena apa? Yang kita junjung ini sportivitas. Kalau sudah ada pemain luar, omong kosong itu,” tutur Paiman.

Imbuh Ketua Harian Federasi Olahraga Karate (Forki) Kalbar ini, “Seharusnya, walaupun kita kalah sekian nol, tapi kita bangga. Itulah kita, faktanya begitu. Kita harus berangkat dari situ”. Menurutnya, target kemenangan tidak bisa jadi alasan cabang olahraga memasukkan para pemain luar dalam kontingen yang akan berlaga hanya karena ingin memaksanakan kemenangan dan nama. Karena, yang terpenting saat ini adalah fokus pada pembinaan. “Apapun judulnya! Tidak ada alasan waktu sudah mepet dan segala macam. Kalau dalam satu tim ada yang kuat dan lemah, itulah warna tim. Kita perlu regenerasi. Pra PON ini kan empat tahun sekali, kenapa tidak dari dulu mempersiapkan mereka. Ini kan yang saya lihat hanya mengejar target, yang penting menang,” kritik Paiman. Dia menilai, walaupun nanti target tercapai oleh KONI Kalbar dalam Pra PON dan PON, penggunaan pemain luar provinsi ini akan akan jadi beban moral sepanjang masa. “Lebih baik jangan ikutkan sekali. Pengalaman sudah ada, seperti pada event Internasional Borneo Labuan 2012-2013 lalu. Pada cabang Karate, Kaltim mengambil pemain Timnas dari Jawa Barat. Menang, tapi mereka dicemooh, dari luar maupun dari orang

Pemasangan Iklan Pengumuman

mereka sendiri. Kita waktu itu meraih juara dua, dapat perak. Tapi saya bilang waktu itu yang juara sebenarnya Kalbar bukan mereka, karena yang bertanding murni atlet sendiri,” beber Paiman. Kemudian, dalam memberangkatkan pemain, dia meminta KONI memilah atlet-atlet yang memang berbakat dan sudah melalui proses seleksi ketat. Bukan atlet yang tiba-tiba datang, namun karena memiliki kedekatan keluarga dan orang dekat yang diberangkatkan. “Sedih memang. Saya merasakan itu. Saya batal berangkat pada Kejurnas Atletik, sekitar tahun 1970an, karena alasan-alasan itu. Makanya saya berharap jangan lagilah seperti itu, kasihan mereka yang sudah capek-capek latihan,” ungkap Paiman. Dia juga memandang perhatian pemerintah sangat minim dalam pembinaan atlet Kalbar. Hal itulah yang mencuatkan adanya eksodus atlet Kalbar untuk membela provinsi lain. “Itu kejadian, dia orang Pontianak. tapi pas kejuaraan dia pindah mewakili daerah lain. Karena perhatian pemerintah daerah yang dibelanya besar,” demikian Stephanus Paiman.

Laporan: Fikri Akbar Editor: Mohamad iQbaL

Pra PON 2015

Forki Kalbar Intensifkan Latihan Pontianak-RK. Ketua Harian Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) Provinsi Kalbar, Bruder Stephanus Paiman OFM Cap menyampaikan, pihaknya mulai melakukan latihan intensif kepada para atlet sebagai persiapan menghadapi Pra-PON 2015. “Sore ini sudah mulai masuk ke Graha Korpri, ada 17 atlet yang akan digodok di sana,” ujarnya, Senin (3/8). Latihan insentif yang dilaksanakan tersebut sekaligus dijadikan ajang seleksi atlet bagi Forki untuk memilih dan menyaring para atlet berbakat, yang siap diberangkatkan ke Por Prov. Latihan dan seleksi ini akan dilakukan sampai 15 Agustus mendatang. “Tanggal 15 Agustus sudah ada hasil. Apapun dan berapapun jumlahnya. Mau delapan atletkah, lima atlet pun kalau memang itu yang terbaik, itu yang akan dikirim. Yang tidak mampu, coret,” tegasnya. Ada pun jadwal latihan yang dilaksanakan selama kurang lebih dua minggu tersebut akan

dilakukan tiga kali dalam sehari. Pagi mulai pukul 05.00-08.00. Siang pada pukul 11.00-13.00 dan sore pada pukul 15.0018.00. “ Ya n g p a l i n g d i t e k a n k a n dalam seleksi ini adalah ketahanan fisiknya. Kalau teknik, saya kira sudah oke. Tidak kalah dengan provinsi-provinsi yang punya basic karate, seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI dan Sulut,” paparnya. Selama dalam proses latihan dan penyeleksian, 17 orang ini akan didampingi oleh tiga orang pelatih. Untuk para atlet yang terpilih nantinya akan melanjutkan ketahanan fisik ke daerah-daerah pantai dan daerah pegunungan. “S e m e nt a ra i n i u nt u k k a rate, kita belum dapat jadwalnya tanggal berapa, tapi tetap di Oktober. Jadi setelah tahu kapan jadwalnya, seminggu sebelum itu latihan sudah mulai dikurangi. Kalau ada pun paling latihan-latihan ringan saja. Dua hari sebelum tanding, mereka refreshing saja. Santai mau nonton-nonton bioskop,” ulasnya. ( fik )

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya. Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi. Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Rakyat Kalbar

Pontianak Metro

Selasa, 4 Agustus 2015

Pelantikan Eselon II, III dan IV

Tiga Dinas Kena Deadline Walikota Pontianak-RK. Walikota Pontianak, H Sutarmidji melantik sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Senin (3/8) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA). Sebanyak 22 pejabat yang dilantik tersebut juga dideadline Walikota untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumah yang tersisa selama enam bulan mendatang. Dalam acara pelantikan beberapa jajaran SKPD Pemerintahan Kota Pontianak, Walikota Sutarmidji memberikan atensi khusus terhadap tiga kepala dinas yang baru menjabat. Yakni, Kadisperindagkop yang dipimpin Haryadi, bekas Kasatpol PP. Utin Srilena, Kadisperindagkop menjadi Kadishubkominfo. Serta Syarifah Adriana yang dulunya Kadishubkominfo menjadi Kasatpol PP. “Tiga dinas ini harus menyelesaikan persoalan yang urgen dan ditentukan dengan rentang waktu selama enam bulan ke depan. Kalau dalam jangka waktu enam bulan pasar itu tidak bersih, saya langsung tempatkan Pak Haryadi menjadi staf di BKD,” tegas Walikota Sutarmidji. Dalam kesempatan itu, Sutarmidji memberi tenggat waktu enam bulan kepada Haryadi, Kadisperindagkop dan UKM yang baru dilantik untuk menjadikan seluruh pasar tradisional bersih. Sutarmidji mengakui, ditunjuknya Haryadi menduduki jabatan Kadisperindag lantaran pertimbangan yang bersangkutan pernah menjabat Kasat Pol PP dan sempat berdinas di Disperindag serta berlatar pendidikan insinyur kimia. “Di sana juga ada bidangnya dalam rangka kebersihan limbah pasar. Saya minta itu jadi perhatian,” ingat Sutarmidji. Walikota juga minta segala urusan yang berkaitan dengan pasar di bawah koordinasi Disperindagkop dan UKM supaya satu pintu. Tak terkecuali retribusi gerobak-gerobak yang berjualan juga harus dikembalikan ke Disperindag. “Tidak ada lagi retribusi gerobak di bawah Dinas Perhubungan. Nanti pada tahun 2016, pindahkan semua pungutan retribusi gerobak ke Perindag. Mau PKL-nya, mau di pasar

tidak baik karena ada anak usia sekolah pagi-pagi berjualan koran,” cetusnya.

Ketiga SKPD seperti Dishub, Disperindag dan Satpol PP yang memiliki kaitan erat dalam menjalankan tugasnya di lapangan, diminta Walikota untuk rutin

Penandatanganan serah terima jabatan usai dilantik Walikota Sutarmidji di Aula Sultan Syahrir Abdurrahman. Gusnadi/Rakyat Kalbar

tradisional, semuanya di bawah Perindag,” lugasnya. Kadishub, Utin Srilena juga diminta mengatasi persoalan lalu lintas. Sutarmidji juga menginstruksikan Utin untuk segera menertibkan lalu lintas di sepanjang Jalan Tanjungpura. “Saya yakin karena keterampilan ibu selama ini di lapangan, ibu mampu mengatasi persoalan lalu lintas,” tukasnya. Bus pelajar yang sempat berhenti beroperasi juga diminta untuk diaktifkan kembali. Walikota minta Kadishub untuk mencari solusi supaya bus pelajar bisa aktif kembali. Dengan berkoordinasi ke Kementerian Perhubungan

Pekan ASI se-Dunia 2015 Pontianak-RK. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Cabang Kalbar menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Pekan ASI se-Dunia (PAS) 2015 atau World Breastfeeding Week. “Tahun ini WBW atau Pekan ASI se-Dunia bertemakan “Breastfeeding and Work: Let’s Make It Work” digelar sejak 1-7 Agustus. Nah, AIMI Kalbar merangkumnya dalam berbagai macam kegiatan,” ujar Ketua Pelaksana Pekan ASI se-Dunia (PAS) 2015, Renna Mardita, di Pontianak, Senin (3/8). Menurut Renna, peringatan pekan ASI kali ini untuk menggencarkan promosi pemberian ASI bagi ibu bekerja. “Bahwa menyusui dan bekerja dapat berjalan beriringan asal tahu trik dan strateginya,” jelas ibu tiga anak tersebut. Tahun ini, rangkaian kegiatan memperingati pekan ASI akan dimulai pada Minggu (9/8), bertempat di Car Free Day Area di depan Ayani Megamall Pontianak. Kemudian dilanjutkan dengan lomba foto melalui media sosial pada 15-25 Agustus. Minggu (23/8) akan digelar lomba mewarnai kerja sama dengan Gramedia Pontianak bertemakan “I Love My Family”. “Acara puncak dari seluruh kegiatan Pekan ASI se-Dunia 2015 di Pontianak akan digelar “Talkshow Breastfeeding and Work: Let’s Make It Work” di Kapuas Palace Hotel pada Minggu (30/8),” paparnya. Bekas dosen Bahasa Inggris tersebut menjelaskan, melalui rangkaian kegiatan yang digelar AIMI Kalbar dalam rangka Pekan ASI se-Dunia 2015 diharapkan dapat memperkaya ilmu mengenai apa dan bagaimana menyusui bagi ibu bekerja. “Dengan begitu seluruh ibu bekerja yang tetap ingin memberikan ASI eksklusif dapat mengatasi hambatan menyusui yang muncul saat bekerja,” jelasnya. Renna mengungkapkan, untuk lebih jelas mengenai seluruh rangkaian kegiatan peserta dapat menghubungi Panitia WBW/PAS 2015 di 0821-5393-7619. Ia menambahkan, dimulainya Pekan ASI se-Dunia 2015 kali ini serempak dilaksanakan pada Kamis (30/7) yang ditandai peluncuran logo World Breastfeeding Week dari 14 cabang AIMI se-Indonesia melalui media sosial. Selain itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan bagi ibu menyusui yang bekerja. “Ibu menyusui dan bekerja, mengapa tidak? Mari kita sukseskan!” ungkap Mia Sutanto–Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Pusat pada konferensi pers, di Jakarta, 30 Juli 2015. (agn/rilis)

atau bekerja sama dengan Damri. “Saya lebih cenderung kerja sama dengan Damri atau pihak lain yang melaksanakan. Kita yang mensubsidi dengan sistem kartu bagi pelajar yang menggunakan bus tersebut,” ucap Midji. Terkait masih ditemukannya anak usia sekolah yang berjualan koran di perempatan lampu merah, kendati anak-anak itu bukan berasal dari Kota Pontianak, Sutarmidji memerintahkan Kasat Pol PP untuk menempatkan petugasnya dan menertibkan mereka. “Memang yang jualan koran bukan anakanak asal Kota Pontianak, tetapi kesannya

berkoordinasi. “Pak Haryadi, Bu Lena dan Bu Syarifah Ardiana, kalau dapat setiap dua atau tiga hari sekali berkoordinasi. Ibu Syarifah Ardiana, saya yakin ibu biar pun badannya kecil tapi mampu mengendalikan Satpol PP. Kalau ibu tak mampu mengendalikan Satpol PP karena badannya kecil, saya carikan pengganti yang badannya lebih besar dari ibu,” timpalnya. Roling jabatan dan jabatan baru yang dilakukan langsung Walikota Pontianak ini mengacu pada salah satu kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Yakni, pasal 73 ayat 2 yang berbunyi mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. “Jadi, kalau di tingkat kabupaten/kota dilakukan Walikota atau Bupati,” paparnya. Ada pun data mutasi rotasi di bawah jajaran Pemkot Pontianak ini terdiri dari eselon II berjumlah 9 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 9 orang. Di tingkat eselon II, ada rotasi pejabat di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Utin Sri Lena yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Sementara Syarifah Adriana Farida, mantan Kadishub ditunjuk sebagai Kasat Pol PP. Sedangkan Haryadi S Triwibowo, yang sebelumnya menduduki jabatan Kasat Pol PP, dilantik sebagai Kadisperindagkop dan UKM menggantikan Utin Sri Lena. Kemudian, Aswin Djafar ditunjuk sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menggantikan Imran yang mengisi jabatan Staf Ahli Walikota Pontianak bidang hukum dan politik. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipercayakan Sri Sujiarti menduduki jabatan tersebut. Inspektur Kota Pontianak yang sebelumnya dijabat Hendro Subekti, digantikan oleh Zumyati, mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra. Sedangkan Hendro Subekti menduduki jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggantikan Rudi Enggano yang kini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra. Sementara itu, eselon III juga terjadi rotasi jabatan. Diantaranya, Camat Pontianak Timur, Y Trisna Ibrahim, posisinya digantikan Ismail yang sebelumnya menduduki Camat Pontianak Barat. Sedangkan Trisna mengisi jabatan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Sekolah Lima Hari Perlu Kajian Matang Pontianak-RK. Wacana Walikota Pontianak, Sutarmidji yang akan memberlakukan sekolah lima hari dinilai perlu dikaji terlebih dahulu oleh berbagai pakar terkait efektifitasnya. Jangan sampai keputusan tanpa kajian matang justru akan membuat sekolah dan pendidikan anak ke depan malah menurun. “Walikota jangan terlalu dini membuat kebijakan lima hari. Harus dibicarakan dulu dengan pakar-pakar yang mengerti dengan siswa. Atau bahkan bicarakan

Ilustrasi.

dengan sekolah-sekolah, karena mereka yang menjalani di sekolah masing-masing,” ujar anggota DPRD Kota Pontiank, Mansyur, Senin (3/8). Menurutnya, sebelum diberlakukan dan masih sebatas wacana, Pemerintah Kota Pontianak harus mengkaji lagi dampak positif dan negatifnya. Jika hasil dari kajian itu lebih banyak negatif maka sekolah lima hari tidak perlu dilakukan. “Pertimbangkan aspek dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Minta penda-

pat pakar pendidikan, psikologi anak dan sebaginya. Karena saya menilai dengan banyak waktu luang, anak akan lebih banyak bermain ketimbang belajar. Terlebih kalau diberlakukan nanti, mereka libur menjadi dua hari,” katanya. Ia berpendapat, pemerintah jangan memberlakukan sekolah lima hari. Dengan kata lain, wajib ke sekolah seperti biasanya dan hanya saja pada Sabtu dipadatkan kegiatan keagamaan. Jika diberikan bekal pendidikan agama

yang sesuai dengan kepercayaan siswa tentu akan meningkatkan mental si anak supaya dapat memfilter dirinya sendiri saat mereka dewasa nanti. “Hari keenam itu bisa jadikan waktu khusus. Siswa di Madrasahkan sesuai dengan agamanya. Ini penting dilakukan, disamping tidak menggangu waktu sekolah untuk belajar sekaligus usaha membangun mental spiritual mereka,” ucapnya. (agn)

NET

KTM Rasau Jaya, Pertumbuhan Ekonomi Baru

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Kubu Raya-RK. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Kubu Raya (KKR), Nursyam Ibrahim mengatakan, program transmigrasi yang mulai dilakukan pada 2013 hingga kini akan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru. Yakni melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia “Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI mendorong kawasan-kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru melalui bantuanbantuan yang berkaitan dengan sektor pertanian dan tanaman pangan,”

ucap Nursyam Ibrahim. Nursyam menambahkan, terdapat bantuan perontok padi modern yang akan ditempatkan di lokasi Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Rasau Jaya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, hal tersebut sedang dalam tahap instalasi. “Kita akan terus mendorong Kecamatan Rasau Jaya sebagai Kawasan Terpadu Mandiri. Makanya pembangunan strategis, seperti pendirian RSUD Kubu Raya juga akan direncanakan di Kecamatan Rasau Jaya. Kemungkinan pembangunan Polres juga diproyeksikan di sekitaran Rasau,” paparnya. Sehingga KTM yang dipusatkan di Rasau Jaya tentu secara perlahan

namun pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. “Sampai saat ini pembangunan RSUD sendiri telah menyelesaikan studi kelayakan. Sudah ada komitmen dari Kementerian Kesehatan RI untuk memasukan pembangunan RSUD untuk dimasukkan di dalam APBN,” ujarnya. Kata Nursyam, Dinas Kesehatan KKR juga telah mengajukan surat untuk membangun RSUD KKR. Mudahmudahan proses berikutnya dapat terus didampingi serta dikawal sehingga rencana pembangunan RSUD dapat diwujudkan di Kecamatan Rasau Jaya, KKR. (sul)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Produksi Cabai Rawit Kalbar Anjlok

Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.000 5.500 25.500 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 50.000 65.000 125.000 135.000 22.000 24.000 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Senin, 3 Agustus 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 9,902.14 14,879.65 3,539.28 3,615.54 9,873.30 13,559.00

Beli 9,801.59 14,731.25 3,500.65 3,579.62 9,775.01 13,425.00

Selasa, 4 Agustus 2015

Pontianak-RK. Produksi tanaman hortikultura di seantero Provinsi Kalbar medio 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu samplingnya ialah komoditas cabai rawit. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar mencatat, presentase penurunan mencapai sekitar 18,83 persen. “Produksi cabai rawit segar tahun 2014 sebesar 4.562 ton. Produksi ini dari hasil panen di lahan seluas 1.618 hektar. Rata-rata produktifitasnya 28,19 kuintal per hektar. Kalau dibandingkan tahun 2013, terjadi penurunan produksi sebesar 1.058 ton,” ujar Kepala BPS Provinsi Kalbar, Badar, di Kantor BPS Provinsi Kalbar, Senin (3/8). Menurut Badar, penurunan tersebut disebabkan lemahnya produksivitas. Penurunan sebesar 10,78 kuintal per hektar atau 27,66 persen dibandingkan medio 2013. “Data produksi cabai rawit ini merupakan realisasi laporan per bulan di tahun 2014,” paparnya. Periode 2013-2014, produksi cabai rawit segar sempat terjadi peningkatan di triwulan I. Namun pada triwulan II, III dan IV terjadi penurunan. Peningkatan pada triwulan I sebesar 77 ton (5,56 persen). “Pada triwulan II terjadi penurunan sebesar 335 ton

(2,82 persen). Triwulan III turun sebesar 375 ton (26,61 persen) dan triwulan IV turun sebesar 419 ton (28,58 persen). Namun luas panen mengalami peningkatan sebesar 176 hektar atau 12,21 persen dibandingkan tahun 2013,” ulasnya. Badar memaparkan, metodologi pengumpulan data hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) atau Mantri Tani yang disebut sebagai petugas pengumpul data tingkat kecamatan. Yakni dengan metode perkiraan pengamatan lapang. Pengumpulan data menggunakan cara daftar register kecamatan dan daftar isian Statistik Pertanian Hortikultura (SPH). Nantinya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH. “Setelah itu hasilnya diserahkan ke BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pengolahan dan pencatatan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat,” ucap Badar. Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Ilustrasi/Ist

Sumber: Bank Indonesia

Smart City, Proyeksi Pontianak Berbasis IT Pontianak-RK. Pemerintah Kota Pontianak mengklaim tengah fokus menjadikan Kota Pontianak sebagai kota cerdas (smart city). Sejauh ini pemerintah sudah menyiapkan formula khusus supaya harapan itu bisa terwujud. Wakil Walikota Pontianak, H Edi Rusdi Kamtono menyuarakan, Kota Pontianak bisa pesat pertumbuhannya apabila masyarakat dibiasakan menggunakan Information Technology (IT). “Oleh sebab itu, kita ingin meningkatkan kapasitas IT yang ada di Kota Pontianak,” ujar H Edi Rusdi Kamtono

Edi Rusdi Kamtono

Equatoriana

kepada Koran Rakyat Kalbar, Minggu (2/8) lalu. Edi menyebut, pihaknya akan menciptakan Kota Pontianak sebagai kota yang terbaik dalam pelayanan, bahkan mencerdaskan masyarakatnya. Menurutnya, dari jumlah total penduduk Kota Pontianak sudah 70 persen yang menggunakan IT di dalam menjalankan aktifitasnya. “Ini menunjukkan bahwa kita sudah pada trend yang benar dalam mengelola kota. Walaupun sebenarnya kita masih merasakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatanpeningkatan. Tetapi, Alhamdulilah partisipasi masyarakat terhadap teknologi berbasis IT cukup tinggi,” terangnya. Bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak ini berkeinginan kuat supaya

‘Bumi Khatulistiwa’ berinovasi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik perizinan maupun pelayanan-pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Kita ingin memberikan kemudahan-kemudahan. Baik itu sifatnya investasi maupun pelayanan kependudukan,” selorohnya. Edi mengaku, Kota Pontianak sudah berhasil masuk kategori lima kota cerdas dari 98 kota di Indonesia. “Tanggal 18 Agustus 2015, Pak Walikota ke Jakarta. Mudah-mudahan kita mendapatkan rangking pertama sebagai kota smart city,” harapnya. Supaya hal tersebut terimplementasi, Edi merencanakan kerja sama dengan PT Telkom. “Supaya Kota Pontianak bisa dibantu untuk ak-

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Masalah kita Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan. Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal. Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi. Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Pemerintah untuk melayani masyarakat. Mestinya siapa pun, kapan pun, dan dimana pun pemerintah itu berada selalu mendudukkan tugas melayani publik di atas kepentingan yang lain. Namun, konsep yang sesungguhnya sederhana itu tetap saja kerap luput dalam perilaku pejabat. Yang terjadi malah sebaliknya. Pejabat pemerintah lebih asyik menjadi pelayan diri sendiri ketimbang melayani masyarakat. Buktinya, listrik sering padam dan air leding macet 082253549430 31-7-2015

09.16

Sms Warga Kerja Sesuai Janji Perhitungan APBD Provinsi Kalbar 2014 telah diajukan dan saat ini sedang dibahas untuk ditetapkan dengan Perda oleh DPRD Provinsi Kalbar. Apakah Perda Perhitungan APBD Kalbar 2014 tersebut akan mengikuti jejak BPK dengan predikat WTP. Padahal salah satu diantaranya aset Pemprov bermasalah dan perlu dituntaskan? Kalau sampai demikian keadaannya, maka apalah artinya LKPj Gubernur Kalbar 2014 mendapat predikat WTP, sedangkan pembiayaan aset Pemprov sumbernya dari APBD Kalbar masih belum tuntas pengurusannya? Pertanyaan ini muncul, mengingat pembahasan dan pendapat para wakil rakyat di Dewan yang terhormat terhadap aset tersebut kabarnya beragam. Semoga para wakil rakyat kerjanya sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan saat pelantikan. (HAM). 085245391975 26-6-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

ses digital secara baik dalam pelayanan IT-nya,” harapnya. Bahkan, Edi sudah membuat strategi khusus supaya masyarakat terbiasa menggunakan IT. Pemerintah Kota Pontianak sedang merancang kawasan-kawasan publik menjadi area akses IT. “Misalnya Taman Alun Kapuas, Track Jogging Untan dan sekolah-sekolah diberlakukan free Wi-Fi. Supaya masyarakat yang ingin akses internet tidak dikenakan cas lagi. Di kawasan tamantaman sudah kita mulai rencana ini. Di kawasan sekolah si mulai berjalan,” serunya.

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah. Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

10.32

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rakyat Kalbar

Kubu Raya

Selasa, 4 Agustus 2015

Penertiban PKL Prioritaskan 4 Lokasi Depan Makodam Segera Dibersihkan

Musyawarah Kite Paskibra Dikarantina di Paskhas Kubu Raya. Sejak awal Agustus, sebanyak 27 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) tingkat Kabupaten Kubu Raya kian intensif mengikuti latihan. Bahkan, agar benar-benar siap bertugas pada Upacara HUT Proklamasi 17 Agustus mendatang, mereka juga menjalani karantina di Markas Batalyon Komando 465 Paskhas, Lanud Supadio, Pontianak. “Mereka yang terpilih sebagai petugas utama pengibar bendera di tingkat kabupaten, merupakan hasil seleksi di tingkat sekolah dan masing-masing kecamatan di Kubu Raya,” kata Darfiansyah, Kasi Kepemudaan Dinas Parekrafpora Kubu Raya, Senin (3/8). Darfiansyah menerangkan, semula hasil seleksi dari 9 kecamatan terdapat 33 calon Paskibra Kubu Raya. Namun 4 orang dikirim ke tingkat provinsi, dan 2 orang sebagai cadangan sekolah. Selanjutnya, mereka menjalani proses karantina di Markas Paskhas selama dua minggu, tanggal 2 hingga 18 Agustus mendatang. Dalam proses karantina, 27 anggota Paskibra menerima materi mengenai baris berbaris, wawasan kebangsaan, kedisiplinan dan materi lain. Serangkaian pelatihan bagi anggota Paskibra diharapkan semakin meningkatkan disiplin, dan lebih pandai memanajemen waktu. “Kami harap saat kembali ke lingkungannya baik sekolah, rumah hingga lingkungan masyarakat, anggota Paskibra bisa menjadi leader sekaligus memberikan motivasi bagi rekan-rekannya untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik di lingkungannya masing-masing,” pungkasnya. (sul)

Ilustrasi.

NET

Kubu Raya. Setelah sempat ditunda, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan M Aliayang atau depan Makodam XII/Tanjungpura segera ditertibkan bulan ini. ‘Pembersihan’ ini sesuai kesepakatan antara PKL dengan Pemkab Kubu Raya, eksekusi dilakukan usai Lebaran. “Sebagaimana janji sebelumnya dengan PKL, yang meminta untuk ditunda dilakukan penertiban setelah Lebaran. Sehingga jika harus ditunda kembali, tentu akan menjadi preseden buruk,”

ujar Plt Sekda Kubu Raya Nursyam Ibrahim, Senin (3/8). Dia mengatakan, penertiban harus dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas. Sebab, membangun di tempat yang tidak seharusnya merupakan tindakan melanggar aturan. Berani melanggar aturan, tentu harus siap untuk ditertibkan. “Kita akan tetap melakukan penertiban pada bulan Agustus ini, apakah itu awal, pertengahan atau akhir Agustus,” tegasnya.

Nursyam mengatakan, rencana relokasi para pedagang memang belum bisa disampaikan kepada PKL. “Untuk solusi jangka pendek, kita masih belum punyai. Tetapi kita akan menyiapkan solusi jangka menengah, dan jangka panjang,” katanya. Salah satu solusi jangka menengah bagi para pedagang, menurut Nursyam, dengan adanya investasi-investasi besar di Kabupaten Kubu Raya seperti pendirian mall, pasti akan memprioritaskan

para PKL. “Kita tempatkan PKL disitu (mall, red). Namun dengan tetap memperhatikan kajian ekonomi dan perizinannya,” tegasnya. Dia menegaskan, penataan PKL jelas berbeda dengan pelanggaran jalur hijau. PKL bukan dilarang untuk tumbuh. Justru lebih bagus kalau PKL tumbuh, karena merupakan sektor informal. “Yang jadi persoalan, jangan berdagang di kawasan yang tidak diperuntukkan untuk berdagang. Kita harus sama pemikiran. Membangun bukan sematasemata tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab semua pihak,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kubu Raya, Fitria Fadly mengatakan, pada Agustus rencanakan akan dilakukan penertiban bangunan PKL di depan Makodam XII/Tanjungpura yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. “Kita akan melakukan rapat internal bersama Polri dan TNI. Koordinasi akan dipimpin Sekda,” katanya. Dikatakannya, sepanjang tahun 2015 ini Satpol PP memprioritaskan empat titik penertiban PKL, yaitu di depan Makodam XII/Tanjungpura, samping Mapolda Kalbar, seputaran Supadio, dan kawasan Sungai Raya Dalam. “Kita sebagai penegak aturan, tentu kita tidak bisa menentukan secara sepihak. Ini merupakan hasil dari kesepakatan yang lalu, bahwa penertiban akan dilakukan setelah Lebaran,” pungkasnya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

KKR Targetkan PAD Rp80 Miliar Kubu Raya. Pajak dan retribusi banyak yang belum digali secara maksimal sebagai sumber pendapatan daerah. Diantaranya pajak parkir, rumah makan, hotel dan restoran, dan reklame. Makanya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kubu Raya berani menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 sebesar Rp 80 miliar. “Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini terdapat peningkatan target PAD di Kubu

Raya,” kata Kepala Dispenda Kubu Raya, Amini Maros kepada wartawan, Senin (3/8). Peningkatan target PAD tersebut, kata dia, lantaran hingga saat ini masih banyak objek pajak yang bisa ditarik dan dipungut pajaknya. “Untuk meningkatkan pendapatan daerah, belum lama ini kami juga gencar menertibkan pajak reklame di Kubu Raya. Ke depan, upaya peningkatan pajak akan terus kami gali,” ucapnya.

Amini Maros mengatakan, kendati saat ini kondisi Kantor Dispenda Kubu Raya masih belum memadai, namun pihaknya akan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi para wajib pajak di Kubu Raya. “Setiap hari minimal ada 30 hingga 40 orang yang membayar pajak,” ujarnya. Melihat masih cukup banyak peluang objek pajak yang bisa digali, kata Amini Maros, instansinya juga akan meningkatkan koordinasi

dengan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, serta sejumlah dinas lain. Sementara jenis pajak yang cukup besar memberikan kontribusi bagi PAD, yakni Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Ke depan pajak ini (BPHTB, red) akan terus ditingkatkan,” ucapnya. Untuk memudahkan para wajib pajak membayar dan memenuhi kewajibannya,

Amini Maros mengatakan, dalam waktu dekat akan mengupayakan Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemkab Kubu Raya dengan Bank Kalbar. “Dengan adanya MoU, kami berharap akan memudahkan para wajib pajak membayar pajak. Jika sudah ada MoU, setiap wajib pajak di Kubu Raya bisa lebih mudah membayar pajak, hanya dengan mendatangi kantor cabang Bank Kalbar terdekat,” pungkasnya. (sul)

Kursi Rakyat Panwaslu Samakan Persepsi Tangani Pelanggaran Pilkada

Ruhermansyah SH

Pontianak-RK. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Panwaslu kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Tujuan Rakor, menyamakan persepsi menindaklanjuti pelanggaran. Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah SH mengatakan, Rakor menyamakan persepsi, melakukan deteksi dini yang perlu diantisipasi, trkait pelaksanaan Pilkada di tujuh kabupaten di Kalbar. Ia menjelaskan, deteksi dini dan perlu diantisipasi, dugaan pelanggaran yang sifatnya bukan rahasia, seperti politik uang atau pemberian imbalan berupa barang, maupun pelanggaran lainya. “Jadi diteksi tersebut perlu dilakukan. Bisa saja ditahapan kampanye, bisa tahapan pada saat masa tenang pada saat penghitungan suara. Atau pada pagi saat akan melaksanakan pemungutan suara,” ungkap Ruhermansyah, Senin (3/8). Menurutnya, adanya kecurangan ataupun pelanggaran, cenderung terjadi pada saat kampanye, masa tenang dan pemungutan suara. Paling fatal, pada saat penghitungan suara hingga rekapitulasi suara. “Jadi kalau tdak diatur dalam undang-undang, maka akan mencoba memproses lewat KUHP. Itu yang kami samakan persempsinya dalam menangani pelanggaran,” ujarnya. Penanganan pelanggaran Pilkada dengan menyamakan pemahaman, tentunya Panwaslu akan bekerja sesuai SOP. Penanganan juga berpatokan pada undang-undang. “Apabila adanya suatu pelanggaran perudangan-udangan, maka boleh menyampaikan dalam laporan atau penyelesaian sengketa. Kalau pintu masuknya dari laporan, akan dikaji lagi. Apabila diduga pelanggaran, tinggal diteruskan, apakah masuk dalam unsur pidana, maka akan ditangani penyidik kepolisian,” jelas Ruhermansyah. Mengenai penolakan pasangan calon di Kabupaten Ketapang, laporan sudah masuk ke Panwaslu. Permohonan sengketa tidak dalam laporan dugaan pelanggaran, tapi permohonan sengketa. “Ini mekanisme nantinya, Pengawas Pemilu akan mengundang para pihak termohon dan pemohon. Termohon dalam hal ini KPU nanti ada sidang musyawarah namanya,” jelasnya. (fie)

Data Pilpres dan Pilkada Jauh Berbeda

Jumlah Pemilih Bengkayang Bertambah 42 Ribu Lebih Bengkayang-RK. KPU Bengkayang didatangi warga yang mengatasnamakan LSM AMAR, mantan PNS dan komisioner KPU serta tokoh masyarakat, Senin (2/8). Jumlahnya hanya belasan orang saja. Mereka mempertanyakan pendataan pemilih, proses pencalonan, rekomendasi partai pendukung dan pengusung serta jumlah pemilih yang bertambah sebanyak 42 ribu dari data Pilpres tahun 2014, pada Pilkada 2015ini. Mereka yang mendatangi kantor KPU Bengkayang itu, Frans Asok, ketua LSM AMAR. Mantan pegawai Distamben YF Supariel dan mantan komisioner KPU Bengkayang, Bartolomeus Barto. Kemudian tokoh masyarakat teriak, Atoy, serta beberapa warga lainnya. Kehadiran belasan warga itu diterima Ketua KPU, Ir Martinus Khiu dan komisionernya, Tarmizi ST, Erik Amatus SP, Yohanes SH dan Iyos AMd. Ketua LSM AMAR, Frans Asok meminta kejelasan KPU, terkait data pemilih. “Datanya harus jelas, partai yang mendukung dan mengusung masingmasing calon bupati/wakil bupati juga harus jelas,” kata Frans Asok. Jumlah pengusungan calon bupati/ wakil bupati, berapa partai pengusung dan pendukung, partai mana yang mendukung dan mengusung, hingga saat ini masih simpang siur. “Kita minta adanya penjelasan dari KPU akan hal ini,” tegas Asok. Ketua KPU Bengkayang, Martinus Khiu menegaskan, KPU bersifat kolektif kolegial. Semua permasalahan akan diselesaikan secara bersama oleh komisioner KPU. Mengenai data pemilih, saat ini sedang dilakukan pendataan. Petugas pemutakhiran data pemilih sedang berada di lapangan, lakukan pendataan. Dalam pendataan, syaratnya harus memilik KTP Bengkayang dan berdomisili dalam waktu minimal 6 bulan di wilayah Bengkayang. Mengenai pencalonan, KPU hanya bertugas menerima berkas pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil

PERTEMUAN. Komisioner KPU Bengkayang menjelaskan tentang tahapan serta mekanisme Pilkada kepada warga yang mendatangi kantornya, Senin (2/8)- ..K URNADI

Bupati Bengkayang periode 2015-2020. Calon yang mendaftar adalah pasangan Sebastianus Darwis SE MM-Rurakhmat diusung PDIP dengan LO-nya Edy A SH. Kemudian Suryadman Gidot MPd-Agustinus Naon SSos dengan LO Hermanto, diusung koalisi Nasdem, Hanura, Gerindra dan PAN. Berdasarkan data resmi KPU, PDIP yang mengusung Darwis-Rahmat memperoleh 6 kursi legislatif atau 20 persen dari jumlah legislative. Sementara Gidot-Naon diusung partai koalisi dengan perolehan 13 kursi legislatif atau 43,32 persen dari jumlah legislatif. Khiu membenarkan, awalnya ada 11 partai yang akan mengusung. Namun setelah diverifikasi data, ternyata tidak bisa menunjukkan administrasi, seperti surat rekomendasi dari DPP partai masing-masing. Syaratnya harus ada keputusan DPP partai yang mengusulkan, dan salinan keputusan ditingkat pusat. “Kami akan bekerja se-transparan

mungkin. Data pencalonan akan ditampilkan semua dengan jelas, dan kami mengumumkan sesuai dengan data yang diterima,” ungkap Khiu. Komisioner KPU, Tarmizi ST mengatakan, pasangan Darwis-Rahmat awalnya diusung koalisi PDIP dan Golkar. Namun Golkar batal mengusung, karena tidak ada rekomendasi dari partai. Namun PDIP sudah memenuhi syarat untuk mengusung Darwis-Rahmat. Kemudian, setelah diverifikasi data, pasangan Gidot-Naon diusung empat partai politik, Nasdem, Hanura, Gerindra dan PAN. Pada akhir pendaftaran pasangan calon bupati/wakil bupati, maka Parpol yang tidak mendaftarkan pasangan calon meliputi Partai Golkar, Demokrat, PKPI dan PKB. Di Kabupaten Bengkayang hanya ada sembilan Parpol yang memperoleh suara di legislatif. Komisioner KPU lainnya, Yohanes

SH mengatakan, saat ini sedang dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dari tanggal 15 Juli hingga19 Agustus 2015 untuk 623 TPS. Semuanya sudah bertugas, jumlahnya juga 623 PPDP (Petugas Pendataan Data Pemilih). Petugas Coklit bertugas membawa DP4 perbandingan data Pilpres dan disinkronkan dengan data terkini sebagai bahan pembanding. Di Bengkayang, berdasarkan data Kemendagri, ada sekitar 208 ribu lebih pemilih. Sementara data Pilpres jumlahnya 164 ribu. Jadi ada penambahan sekitar 42 ribu. “Data ini yang kita verifikasi. Tentunya akan kami cocokkan dengan data pemilih. Kami akan datangi semua pemilih selama 30 hari. Oleh karena itu, kami membutuhkan informasi dari seluruh warga Bengkayang. Jika ada temuan-temuan, silakan menghubungi Panwaslu,” tegas Yohanes. (kur)

Rakyat Kalbar

Sambungan

Selasa, 4 Agustus 2015

Payudara Bukan Senjata

TKP Ledakan Tak Jauh dari Lokasi Kunjungan Presiden

SEJUMLAH pria mengenakan pakaian dalam wanita atau bra dalam aksi unjuk rasa menentang putusan pengadilan terhadap seorang wanita bernama Ng Lai-ying di Hong Kong pada Minggu (2/8). Mereka menggaungkan slogan bahwa Payudara Bukanlah Senjata . Ng diketahui dijatuhi hukuman kurungan penjara selama tiga bulan karena dinilai menyerang polisi dengan payudaranya dalam unjuk rasa berujung bentrok yang terjadi pada Maret lalu. Ng sendiri menilai bahwa pada saat kejadian, justru sang polisi yang melakukan tindakan senonoh dengan memegang payudaranya. GETTY IMAGES/ BBC

Online Shop Jual SpermaLangsung Diserbu Pedonor

Tiga Tewas MAKASSAR - Polisi belum bisa memastikan detail peristiwa ledakan yang terjadi di sebuah kompleks perumahan di Puri Pattenen Permai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (3/8) sore. Namun yang jelas, insiden yang setidaknya merenggut tiga nyawa itu terjadi hanya beberapa jam setelah Orang Nomor 1 di Indonesia, Joko Widodo meninggalkan Kecamatan Marusu, Maros, daerah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dikutip dari Fajar Online (Grup JPNN), Senin (3/8) malam, ledakan yang menggemparkan Biringkanaya itu menewaskan tiga orang, dua di antaranya sudah dipastikan

perempuan. Dua korban pertama yang ditemukan ini tewas di TKP. Sementara, korban lainnya dilaporkan meninggal di rumah sakit. Nah, sementara bunyi ledakan ini terdengar cukup keras hingga Maros. Beberapa warga di Kecamatan Marusu yang berbatasan dengan Biringkanayya mengaku mendengar suara ledakan tersebut. “Kami mengira bukan apa-apa. Apalagi di sini sedang sibuk-sibuknya penyambutan presiden,” ujar warga Marusu, Bakri. Hingga berita ini diracik, aparat Polda Sulselbar belum bisa mengkonfirmasi apakah itu bom, ataupun berhubungan dengan kedatangan presiden. (fajar/adk/jpnn)

POLISI temukan dua dos detonator di lokasi ledakan di Perumahan Puri Patene Permai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/8) sekira pukul 15.30 WITA. Insiden ini mengakibatkan dua wanita tewas. YUSUF WAHIL/FAJAR /JPNN.COM

Gatot dan Istrinya Sudah Pakai Rompi Tahanan KPK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti. Keduanya adalah tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan. Penahanan Gatot dan Evy diketahui ketika mereka keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 21.00 WIB. Pasangan suami istri itu terlihat keluar mengenakan rompi berwarna oranye dengan tulisan “TAHANAN KPK” di bagian punggung. Gatot adalah yang pertama dibawa ke mobil tahanan di halaman gedung KPK. Politikus PKS itu memilih bungkam meski diberondong pertanyaan oleh awak media. Sambil menundukan kepala Gatot terus berjalan ke mobil Toyota Avanza krem yang langsung membawanya pergi ke rutan. Hanya selang kurang dari satu menit setelah Gatot pergi, giliran Evy yang digelandang ke mobil tahanan. Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti. DOK/JPNN.COM Wanita yang disebut-sebut berprofesi sebagai pengusaha alat kecantikan itu terlihat lebih advokat senior Otto Cornelis Kaligis menjadi otak santai dari suaminya. Namun dia pun tak mengutara- pemberian suap kepada tiga hakim dan panitera PTUN Medan. OC sebelumnya sudah lebih dulu ditahan kan sepatah katapun kepada awak media. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi oleh KPK. Mereka dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan KPK Priharsa Nugraha pasangan suami istri itu ditahan di lokasi terpisah. Gatot ditempatkan di Rutan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 UndangCipinang, Jakarta, sedangkan Evy akan mendekam di Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat Rutan KPK. Gatot dan Evy ditetapkan sebagai tersangka sejak 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Evy: Doakan Saya tanggal 28 Juli 2015 lalu. Perjalanan tersangka kasus suap hakim PTUN KPK menduga keduanya bersama-sama dengan

Medan, Evy Susanti menuju rumah tahanan berlangsung singkat. Pasalnya, istri muda Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho itu ditempatkan di Rutan KPK yang terletak di lantai bawah markas lembaga antirasuah itu, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mobil tahanan hanya butuh waktu kurang dari satu menit untuk membawa Evy dari halaman gedung KPK ke gerbang rutan. Hal ini memungkinkan awak media untuk menyaksikan langsung detik-detik Evy masuk ke dalam rutan. Ekspresi wajah Evy terlihat datar saat turun dari mobil menuju ke rutan. Dia tetap tenang meski banyak kamera foto dan televisi menyorot momen memalukan itu. Masih dengan baju muslim dan jilbab hijau yang dikenakannya tadi pagi, Evy sempat meminta doa kepada awak media. “Terima kasih ya. Doakan saya,” ujar Evy dengan suara yang tidak mencerminkan kegusaran ataupun rasa takut. Namun ibu satu anak itu bungkam saat ditanya tentang kasusnya. Setelah Evy masuk, petugas langsung menutup pintu gerbang rutan dan istri kedua Gatot itu pun tak terlihat lagi oleh awak media. KPK menempatkan Evy di rutan tersebut untuk masa 20 hari ke depan. Gatot dan Evy ditetapkan sebagai tersangka kasus suap hakim PTUN Medan sejak tanggal 28 Juli 2015 lalu. Mereka dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (dil/jpnn)

Kamboja: KPU Ketapang Keliru Menurut Kamboja, kebenaran surat itu bisa dicek langsung ke DPP Partai Golkar. Atau juga bisa dicek di KPU Pusat atau di-website KPU Pusat. “Sebab surat pernyataan dalam rapat tim Pilkada bersama DPP PartaiGolkar, juga diserahkan ke KPU pusat,” ujarnya. Mantan Ketua DPRD Ketapang ini menjelaskan, Surat Keputusan (SK) yang dipegangnya itu ditandatangani Ketua Harian DPP Partai Golkar Munas Bali IX tahun 2014, MS Hidayat, sebagai pihak pertama. Hidayat juga sebagai ketua tim Pilkada DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. Serta sebagai ketua merangkap anggota tim Pilkada bersama atau tim sepuluh dari DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sesuai Surat Tugas nomor :ST-30/DPP/Golkar/VII/2015 yang ditandatangani Ketua Umum, Aburizal Bakrie. Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Dikatakan Kamboja, SK DPP Partai Golkar kubu Munas Ancol 2014 ditandatangani, Yorrys Raweyai, juga Wakil Ketua Umum DPP. Yorrys juga sebagai ketua merangkap anggota tim Pilkada bersama DPP Partai Golkar pihak Agung. Ia menjelaskan, surat tugas Yorrys ditandatangani oleh Ketua Umum Agung Laksono dan Zainuddin Amali selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar versi Munas Ancol. Khusus di Kabupaten Ketapang, Surat Keputusan kedua belah pihak (kubu ARB dan Agung Laksono) itu mengusung Henrikus dan dirinya sebagai calon peserta Pilkada. “Surat Pernyataan tim Pilkada bersama DPP Partai

Golkar yang ditandatangani Pak Hidayat dan Yorrys diserahkan ke KPU Pusat. Jadi KPU Pusat ada daftar seluruh bakal calon Pilkada 2015 yang diusung oleh tim Pilkada Bersama DPP Golkar,” jelas Kamboja. Kamboja mengimbau Adang Gunawan mengklarifikasi dan meminta maaf terkait pernyataan yang mengatakan dirinya memalsukan SK DPP Partai Golkar. “Pernyataanya itu pencemaran nama baik. Jadi kita minta dia meminta maaf kepada publik,” tegasnya. Menyikapi penolakan KPU Ketapang terhadap pendaftaran calon, Kamboja menegaskan, sangat keliru. KPU Pusat sudah memiliki daftar calon yang diusung DPP Partai Golkar. Sehingga seharusnya KPU Ketapang menerima pendaftarannya. “Keputusan KPU Ketapang itu keliru, telah menolak kita (Henrikus-Kamboja). Sebab KPU pusat sudah ada daftar calon yang diusung oleh Golkar seluruh Indonesia. Jadi kita minta agar keputusan penolakannya dibatalkan, karena seharusnya kita diterima,” katanya. Menurut Kamboja, penolakan KPU Ketapang sudah dilaporkannya ke Panwaslu tingkat kabupaten hingga pusat. Ia berharap rekomendasi Bawaslu bisa mengabulkan harapannya. Ia berharap KPU mencabut putusan penolakannya, menjadi diterima sebagai peserta calon pasangan kepala daerah. “Artinya bukan kita harus mendaftar ulang lagi. Karena kita sudah mendaftar tepat waktu, sesuai jadwal KPU. Kita minta KPU membatalkan keputusannya yang

menolak pendaftaran kita. Karena keputusan KPU itu keliru,” tegas Kamboja. Ketua Panwaslu Ketapang, Sukardi menegaskan, laporan pasangan Henrikus- Kamboja sudah resmi diterimanya. “Laporan sudah resmi masuk ke Panwaslu Ketapang dan sudah kita tindaklanjuti,” ujar Sukardi. Menurut Sukardi, laporan tersebut sudah masuk ke Panwaslu Ketapang sekitar 5 hari lalu. Saat ini pihaknya masih mengkaji materi apa saja yang dilaporkan. Ketua Panwaslu ini tidak berani berandai-andai, terkait hasil kajiannya. “Kita kaji dan teliti dulu. Jadi hasilnya seperti apa, kita tidak mau berandai-andai,” tegasnya. Kajian laporan Henrikus-Kamboja selama 12 hari, semenjak laporan itu masuk ke Panwaslu Ketapang. Namun sebelum 7 hari akan ada tindakan secara institusi. “Batas waktunya 12 hari dan pada masa itu kita akan lakukan sidang. Insya Allah sebelum tujuh hari ke depan akan ada tindakan institusi,” janji Sukardi. Sukardi akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kalbar, meminta masukan serta saran. Namun hasilnya tetap ada pada Panwaslu Ketapang. “Kita lihat lah nanti. Karena harus kita pelajari dahulu, baru bisa menentukan hasilnya,” ujarnya.

Laporan: Jaidi Candra Editor: Hamka Saptono

Seperti dilansir Daily Mail, akhir pekan lalu, situs online shop Taobao mendorong pengguna untuk menjual sperma mereka di situsnya. Dan begitu situs ini di rilis, ribuan pria di Tiongkok berbondong-bondong menjual sperma mereka. Setiap sperma yang didonorkan, masing-masing pria bisa mendapatkan 3 ribu sampai 5 ribu Yuan. Taobao, ritel online terbesar di Tiongkok ini bekerja sama dengan kelompok sosial bidang pengobatan KingMed Diagnostics - Grup laboratorium kesehatan nomor tiga terbesar di Tiongkok. Online shop ini mendapat respon yang sangat besar di internet. Transaksi sudah dibuka mulai hari Rabu hingga Jumat akhir pekan lalu. Dalam waktu 72 jam, sudah 22.017 yang telah mendaftar untuk menyumbangkan sperma. Sudah ada 147 orang telah mengorder untuk melakukan tes asal usul sang calon ayah. Dan 4.060 pria sudah setuju untuk melakukan tes kesuburan sperma. Untuk donasi, para pria harus memberikan nama keluarga mereka, enam digit terakhir dari nomor kartu ID dan alamat email mereka. Mereka kemudian memiliki tiga bulan untuk menghadiri salah satu dari tujuh klinik secara pribadi. Dari mereka yang mendaftar, sekitar 69 persen berasal dari Beijing, Shanghai dan Guangzhou, semua kota besar di Tiongkok. Kesepakatan itu dirancang mendorong pria malu untuk mendonorkan sperma mereka setelah beberapa klinik di Tiongkok melaporkan kekurangan. Pengujian paternitas dibuat sama dan sesederhana mungkin. Laman web milik Alibaba itu menawarkan berbagai barang dan jasa dari masa ke masa, termasuk sabun yang terbuat dari susu badan dan teman lelaki untuk disewa bagi gadis yang ingin menipu ibu bapaknya, misalnya pura-pura sebagai calon pengantinnya. (ray/jpnn)

Tiga Tahun Nyabu ruangan pemeriksaan Satrestik Polresta Pontianak, Senin (03/8). Tiga tahun nyabu body She, warga Jalan Bukit Barisan, Sungai Jawi, Pontianak Kota, itu terlihat tidak langsing, bahkan terhitung bulat. Jadi alasan menurunkan berat badan jelas bisa diabaikan polisi. Pasalnya, selama tiga tahun mengkonsumsi sabu, berat badannya memang turun walaupun tidak langsing alias kurus. “Katanya kan kalau nyabu tidak bisa makan dan tidur, makanya siapa tahu bisa kurus. Berat badan sempat turun, tidak banyak,” kelit She. Banyak alasan pecandu sabu untuk menikmati barang haram yang seperti alasan She. Ada juga ngisap sabu untuk menaikkan libido seksual serta tahan lama. Itu sebabnya orang berduit suka pesta sabu bersama perempuan-perempuan bayaran. Apapun alasannya, She tetap ditangkap. Apalagi suaminya, Fad, 37, tak lain adalah pengedar narkoba lintas kabupaten. Sedianya Fad ditangkap di kediamannya lantaran masuk target operasi. Ternyata Fad tidak hidup serumah dengan She. Begitu dia mengunjungi rumah istrinya, sekali dayung dua sasaran diperoleh polisi. Sekalianlah She diborgol bersama Fad yang kemudian mengeluarkan alasannya memakai sabu. “Saya tidak jual sabu, saya cuma pakai yang sisa-sisa saja. Sabu itu punya suami saya. Saya juga tidak tahu kalau suami saya jualan sabu. Profesi dia tidak pernah dibuka dan kasih tahu ke saya,” dalih istri kedua Fad yang umur pernikahannya baru setahun ini. Ada alasan tentu saja mengapa mereka tak serumah tapi kerap seranjang. “Saya tidak tinggal serumah. Saya istri keduanya, Pak. Pas ditangkap, suami saya baru datang. Dalam seminggu nggak tentu juga kapan dia datang kerumah,” tutur She. Sampai kemarin She masih mendekam di tahanan Satrestik Polresta Pontianak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dia bersikukuh mengaku tidak mengedarkan atau membantu suaminya jualan sabu. Bagaimanapun, Narkoba seberat 25 gram yang berhasil disita itu menyebabkan dia tetap harus diperiksa. Sebab, polisi menemukan sejumlah barang bukti Narkoba lainnya termasuk perangkat isapnya di rumah itu.*

Hanya Simbol unsur kemewahan sering mengiringinya. Bahkan ada kesan dalam pembangunan itu, masyarakat ingin berlomba siapa yang memiliki rumah ibadah yang bagus dan mewah. Banyaknya pembangunan rumah ibadah itu tentu sangat membanggakan bagi umat pemilik rumah ibadah tersebut. Namun apakah tujuan pembangunan rumah ibadah hanya untuk sebuah kebanggaan? Jawabannya tentu saja tidak. Sejatinya, pembangunan sebuah rumah ibadah agama apapun adalah untuk meningkatkan iman umat agama yang membangunnya itu. Dengan kehadiran rumah ibadah, kiranya terbangun rohani yang lebih baik. Karena rumah ibadah merupakan simbol bagi umat yang berdiam di sekitar tempat ibadah itu sendiri. Tujuan pembangunan rumah ibadah adalah untuk mempermudah umat suatu agama untuk menjalankan kegiatannya dalam beribadah. Selain itu agar umat beragama bisa menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman. Namun saat ini, pembangunan rumah ibadah itu nampaknya lebih kepada simbol belaka. Banyak orang yang membangun rumah ibadah, tetapi enggan memfungsikan rumah ibadah itu seperti tujuan pembangunannya. (Abdu Syukri)

Rakyat Kalbar

Sambungan

Selasa, 4 Agustus 2015

Mobil dan Motor Dinas Kocar-kacir C

Biro Umum Sekretariat Daerah

1 2 3 4 5 6 D

Toyota Kijang Super

KB 1092 AA

1990

80,250,000

Alm. FX Har

Sedan Ford Telstar

KB 206 AH

1992

75,000,000

Toyota Kijang LSX

KB 1093 AU

2002

80,250,000

Toyota Kijang LSX

KB 1165 AU

2002

80,250,000

Toyota Inova

KB1531AV

2006

199,000,000

Toyota KijangKrsta

KB 1004 AV

2003

113,000,000

BIN

Mitsubishi Kuda

KB 1185 AT

2001

125,000,000

Toyota Rush 1,5 GF

KB 1813 HG

2009

185,333,350

Kijang Kapsul

KB 1112 AW

2004

161,500,000

Jupiter Z

KB 2447 WT

2006

11,961,300

Ros

Suzuki

KB 3143 AV

1999

7,000,000

Alm. Fi

KB 2220

2001

10,000,000

Sy. YA

KB 5784 AR

2002

12,370,000

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 2 E

BPKAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Honda Win Yamaha 5 LM Yamaha 5 LM

KB 5786 AR

2002

12,370,000

Uray EG

Yamaha RX-King 135

KB.3005 HP

2003

14,900,000

Proses TP-TGR (hilang)

Yamaha RX-King 135

KB 2984 HP

2003

14,900,000

Yamaha Jupiter

KB 3283 WA

2004

12,450,000

Sup

Yamaha Jupiter

KB 4077 AE

2004

12,370,000

Honda Super X

KB 4224 WI

2005

11,880,000

Yamaha Jupiter Z

KB 2434 WT

2006

11,960,300

Muh

Honda

KB 3134 AU

2008

14,380,000

Ibu I

1,611,099,950 Manajemen aset yang jelek dan amburadul itu dijadikan modus untuk “mengambil” aset yang diduga bagi kepentingan pribadi,” ungkap Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam surat elektroniknya kepada sejumlah media, belum lama ini. Menurut dia, pihak Pemrov Kalbar seperti melakukan pembiaran terhadap kendaraan dinas yang dikendarai sejumlah pensiunan ASN sehingga ada potensi kerugian Negara sebesar Rp1.611.099.950. “Kendaraan ini pada mulanya milik Pemprov Kalbar yang dipinjam pakai oleh pegawai di lingkungan Pemprov. Namun diketahui bahwa masih terdapat kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang dikuasai oleh para pensiunan PNS dan belum dikembalikan kepada pemerintah,” papar Uchok. Kemudian, ada juga kendaraan dinas roda dua dan roda empat senilai Rp1.669.493.350,00 yang tidak diketahui keberadaannya. “Tidak diketahui keberadaan ini bisa diartikan bahwa kendaraan itu mungkin sudah dijual, mungkin kendaraan tersebut sudah balik nama alias bukan milik Pemda lagi. Dan, mungkin juga, kendaraan disembunyikan agar publik tidak tahu,” ujar Uchok berspekulasi. Bila aset-aset itu belum dikembalikan ke Negara, ia melanjutkan, maka Pemprov Kalbar telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Dari kasus-kasus tersebut, CBA (Centre For Budget Analysis) meminta aparat hukum memanggil pihak Pemda Kalbar untuk dimintai keterangan atas banyak aset yang entah kemana maupun yang masih di tangan pensiunan PNS. Karena ini ada potensi kerugian Negara sebesar Rp3,2milyar,” tutur Uchok. Ia menambahkan, amburadulnya pengelolaan aset ini memperlihatkan bahwa pihak Pemda Kalbar tidak serius menjaga kekayaaan/aset daerah. Dampaknya, bukan hanya pemerintah saja yang dirugi-

kan. “Rakyat juga, disuruh bayar pajak tapi aset (pemerintah) tidak dikelola dengan baik. Malahan aset dimiliki oleh orang lain yang digaji dengan duit rakyat itu,” tutup Uchok. Terkait ini, anggota Komisi I DPRD Kalbar, Maryono mendesak Pemprov Kalbar cepat menindaklanjuti. Para ASN pemakai kendaraan tersebut pun semestinya sadar untuk mengembalikan. “Harapan kita, pemerintah daerah sesegera mungkin menarik kendaraan dinas tersebut, jangan terlalu lama dibiarkan kalau memang itu aset pemerintah provinsi,” tegasnya. Termasuk, kendaraan dinas yang jadi ‘siluman’ alias tak diketahui keberadaannya. “Kita minta pemerintah apabila memang benar ada kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya maka harus diproses. Ini menjadi tanggungjawab provinsi, sesegera mungkin aset didata kembali,” pinta Maryono. Pemprov Seharusnya Tegas Senada, pakar kebijakan publik dari Universitas Tanjungpura, Syarief Usmulyadi mengecam pensiunan pejabat pemerintah maupun wakil rakyat yang sudah selesai bertugas namun masih tetap menggunakan fasilitas negara seperti rumah dan kendaraan dinas. Sebab, sejatinya, fasilitasfasilitas dinas yang melekat pada mereka diberikan hanya untuk mendukung atau memudahkan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. “Bilamana pejabat pemerintah sudah dinyatakan berhenti dari jabatannya akibat pensiun maupun Dewan yang sudah tidak lagi memiliki keanggotaan di DPR, maka segala hal yang berkaitan dengan fasilitas rakyat, fasilitas negara, publik, dengan sendirinya harus dikembalikan ke pemerintah,” tegas Usmulyadi kepada Rakyat Kalbar, Senin (3/8). Imbuh dia, “Tapi kan begini, rata-rata pejabat kita ini kan budaya malunya itu dah tipis. Seolah-olah, dengan pengabdiannya selama ini, dia masih bisa mengklaim bahwa boleh memakai (aset negara,red). Itu tidak benar, ada tata kelola, ada keten-

tuan, yang mengatur tentang itu”. Aturannya, fasilitas publik itu harus dikembalikan pada saat jabatan berakhir, tidak mengenal masa transisi. “Sebelum berakhir masa jabatan, harusnya mereka sudah siap-siap. Pada saat berakhir sudah langsung dikembalikan. Idealnya begitu dan begitulah ketentuannya,” tutur Usmulyadi. Hanya saja, ia melanjutkan, bisa jadi masih ada rasa tak enak hati dari instansi terkait untuk menarik kendaraan-kendaraan dinas tersebut. Artinya, kata Usmulyadi, mungkin karena ada kedekatan atau pejabat yang pensiun lebih senior, dan lain-lain. “Tidak boleh begitu. Itu kan alasanalasan subjektif. Aturan harus ditegakkan, tinggal komitmen para pejabat yang memerintah untuk melaksanakan itu. Kalau tidak dikembalikan, ya surati. Kalau masih juga tidak dikembalikan, ambil secara paksa. Itu bukan punya pribadi, itu punya publik,” paparnya. Soal sejumlah kendaraan dinas yang belum jelas keberadaannya, Usmulyadi menyarankan agar pemerintah menempuh jalur hukum. “Apalagi sampai dijual atau digadai, pemerintah harus memproses hukum, adukan ke polisi. Jangan biarkan berlarut-larut,” pintanya, seraya menambahkan budaya malu perlu dihidupkan kembali. Menjawab kritik, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menyatakan, temuan BPK mengenai kendaraan dinas yang tak terinventarisir dengan baik tersebut akan diperiksa kembali oleh pihaknya. “Kalau ada temuan BPK, pasti kita tindaklanjuti dan lakukan pengecekan,” ungkap Christiandy, ditemui Rakyat Kalbar, di rumah jabatannya, Senin (3/8). Ditegaskannya, untuk memiliki aset berupa kendaraan dinas, ada mekanisme tersendiri. “Kalau mau didum, harus melalui proses. Kalau tidak, dia harus mengembalikan,” ujar Christiandy.

Laporan: Achmad Mundzirin, Ocsya Ade CP, dan Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

Pansus? Harus Ada Hasilnya tanpa banyak bunyi langsung membentuk Pansus Perizinan ketika mendapat laporan ada izin pasar modern yang tak lengkap. Terkait gagasan membentuk Pansus dari anggota DPRD Kalbar yang mengambang dan setiap tahun mencuat sesaat, Presidium Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalbar, Hidayat Kalijar, meminta hak para Dewan membentuk Pansus tidak disalahgunakan. “Yang kita takutkan, pembentukan pansus penjagaan dan pengawasan aset daerah bukan benar-benar untuk mengawasi aset daerah dan penggunaan anggaran untuk aset itu, tapi malah mencari keuntungan. Jika benar itu terjadi, hal ini membuktikan rendahnya kinerja DPRD Provinsi Kalbar,” katanya kepada Rakyat Kalbar, Senin (3/8) malam. Dia mengingatkan, pada tahun 2012, ada 5 dari 9 fraksi di DPRD Provinsi Kalbar yang menolak pembentukan Pansus aset Kalbar. Nah, itu yang bikin sejumlah mahasiswa kecewa. Sudah gembar-gembor, eh malah tak kunjung terbentuk. “Artinya, jika Pansus tidak terbentuk, alias hanya direncanakan saja, berarti DPRD menyepelekan pengawasan penggunaan aset daerah. Padahal, pembiayaan

aset Kalbar ini dianggarkan dalam APBD,” tukas Hidayat. Tutup dia, “Kami selaku mahasiswa dan masyarakat Kalbar takut jika terjadi penyelewengan penggunaan aset daerah karena selama ini monitoring dari DPRD Provinsi Kalbar sangat minim pada penggunaan, penjagaan, dan perawatan aset daerah Kalbar”. Lebih kurang senada, Dewan Penasehat Organisasi Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (DPO Imori) Kalbar, yang juga anggota Solmadapar, Casanova menambahkan, pembentukan Pansus itu sah-sah saja. Asalkan, hasil pembahasan di Pansus dipublikasikan. “Soal aset daerah sampai saat ini tidak pernah benar-benar dibuka ke masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media,” kata dia. Dia mencontohkan aset kebudayaan seperti Rumah Melayu dan Rumah Radakng di Kota Pontianak. “Sampai hari ini, kita tidak tahu apakah itu dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta. Kalau itu dikelola pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, harusnya ada laporan transparansi publik menurut UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik, red) nomor 14 tahun 2008. Jelas, masyarakat harus mengetahui itu.

Nah, termasuklah aset kendaraan dinas,” papar Casanova. Kemudian, kalaupun Pansus terbentuk, jika Tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya tidak efektif justru sangat membuangbuang anggaran. “Ini yang paling urgen. Bentuk Pansus, habiskan anggaran tapi tidak ada hasil yang dilaporkan, jadi kita masyarakat yang merasa sangat dirugikan,” tutur Casanova. Menurut dia, sesuai studi bandingnya ke provinsi lain, dalam menjaga aset daerah maupun kebudayaan di Kalbar, pemerintah kurang memanfaatkan pemuda. “Sampai hari ini pemuda belum terjamah. Jadi, menurut saya, Pansus-Pansus yang katanya untuk menjaga aset lebih baik jangan dibentuk kalau tidak ada efektifitas kerjanya. Karena, banyak anggaran yang terbuang,” tegas Casanova lagi. Tutup dia, “Presiden pun sudah ngomong bahwa menjaga aset-aset daerah bukan hanya kebudayaan atau gedung-gedung bersejarah, tapi aset yang dianggarkan APBD dan APBNP juga harus dijaga dan tidak disalahgunakan, termasuk kendaraan dinas”.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Brengsek Waaa!!! Padahal ‘semboyan’ PLN terpampang di kantornya, Menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. “Kalau melakukan pemadaman tolong diberitahukan. Di rumah saya mati lampu. kemudian saya telpon ke layanan aduan PLN di nomor 123. Ternyata nyambungnya ke Jakarta. Di layanan Jakarta saya malah ditanya tetek bengek segala macam,” kesalnya kebagian bengek saja . tetak entah kemana. Kemarahan politisi Partai Gerindra memuncak tatkala pihak PLN merahasiakan

nomor pengaduan di Regional Kalbar khususnya Area Pontianak. “Saya minta nomor telpon di Pontianak malah tidak dikasih, alasannya menjaga kode etik. Ini pelayanan macam apa! PLN harusnya transparan membuka semua informasi kepada semua orang,” hardiknya. Yandi mengingatkan, kalau PLN lakukan pemadaman sebaiknya memberitahukan alasannya. “Kami butuh informasi, petugas PLN harus siaga. Jangan ditelpon tidak mau diangkat. Ini adalah kesengajaan. Saya pastikan ini unsur kesengajaan,” ucapnya.

Akibat ulah layanan aduan yang terkesan nyeleneh ini, Yandi mendesak Kepala PLN Wilayah Kalbar supaya memberikan sanksi orang dalam PLN yang bekerja tidak professional. “Langkah dan upaya Dewan pasti ada. Saya minta supaya orang dalam PLN yang tidak bertanggungjawab itu diberhentikan dan dipecat saja!” ujar pencetus Koko Memei Kota Pontianak itu.

Reporter: Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

Polda Bantah Tangguhkan Apin Jadi tidak ada yang kita lepaskan atau kita tangguhkan,” jawab Arianto. Selain dua kontraktor besar, tiga pejabat yang tetap dicokok adalah Sigit Purnomo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Ir. R.Nurcahyo Wiyono selaku Konsultan Supervisi atau Pengawas, kini sudah dilimpahkan ke Kejati Kalbar untuk proses tahap dua. Kelima tersangka ditahan di Rumah Tahanan Mapolda Kalbar. Dijelaskan Kabid Humas Polda, AKBP Arianto, berkas dan lima tersangka dilimpahkan Senin (3/7) sore. “Pemberkasan yang kita dilakukan dianggap sudah memenuhi unsur dan sudah selesai. Dan harus dilimpahkan ke Kejaksaan, baik itu lima tersangka termasuk barang buktinya,” jelasnya. Sehingga, kata Arianto, Polda Kalbar tak campur lagi dan

ditangani Kejati. “Proses hukumnya tidak lagi dengan kita. Kini proses di kejaksaan guna dilimpahkan ke Pengadilan,” tambahnya. Seperti diberitakan, kelima tersangka itu langsung ditahan setelah diperiksa oleh Dit Reskrimsus Polda. Menurut Arianto, kasus dugaan korupsi itu menggunakan pagu dana DPIPD APBN tahun 2010 senilai Rp.14.456.800.000. “Namun, pengerjaan proyek Irigasi Jangkang ini sudah disiasati keenam tersangka. Sudah terjadi kemufakatan antar tersangka untuk menetapkan pemenang sebelum pelaksanaan lelang. Untuk tidak mencurigakan, lelang tetap dilaksanakan. Namun pesertanya itu orang-orang dari tersangka semuanya,” jelasnya. DirReskrimsus Polda Kalbar sendiri sudah menyatakan memiliki bukti yang cukup.

Dengan demikian kasusnya segera dapat dilimpahkan ke Kejati. “Dalam pembuktian peradilan, alat bukti yang kita sudah miliki yakni keterangan saksi dan saksi ahli, surat dan petunjuk. Begitu juga dengan buktibukti lainnya,” katanya. Dengan demikian Polda tak ingin lagi menunda apalagi mengulur waktu untuk mengirim kelima tersangka ke Kejati. “Saya ingin secepatnya penyidikan selesai dan limpahkan ke Kejati,” tegasnya. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal UU nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaruhi menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor. “Semuanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara,” tutupnya.

Laporan:Achmad Mundzirin Editor: Hamka Haptono

Gurita Jangan Mematikan Si Kecil Maka dari itu, perlu regulasi khusus dengan membentuk peraturan daerah (Perda) yang mengikat bagaimana antara pelaku usaha kecil tetap bertahan, digandeng bukan malah dimatikan pelan tetapi pasti. “Banyaknya investasi di Pontianak ini perlu diatur, bukan sekadar menguntungkan 5 tahun masa jabatan saja. Jangan sampai usaha besar makan usaha kecil, usaha baru makan usaha yang lama. Seperti hotel yang sudah menjamur, karaoke, pasar modern dan sebagainya,” ujar Ardiansyah. Dampak terburuk serbuan pemodal raksasa kelompok Konglomerat kapitalis liberal, menurut Ardiansyah, telah menjadikan Kota Pontianak sebagai ajang persaingan bisnis yang tidak sehat. “Berbagai macam dan cara dilakukan untuk menekan usaha kecil, tak jarang kecurangan walaupun melanggar peraturan domisili tempat menjalankan usahanya,” ujarnya. Begitupun menjamurnya hotel yang diduga dari pinjaman swasta luar negeri, dikhawatirkan munculnya berbagai kecurigaan masyarakat termasuk money laundry. “Kita belum sampai investigasi kesana. Tetapi, banyaknya hotel bintang 4 banting harga sehingga mematikan hotel kelas melati. Akhirnya hotel melati memutar otak, jadi hotel jam-jaman alias prostitusi terselubung. Walaupun tak ada larangan bawa perempuan ke hotel bintang empat. Makanya persaingan ini perlu diatur, termasuk juga toko modern, karaoke dan sebagainya,” paparnya. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, karaoke kecil yang tetap ingin menarik pelanggannya bisa jadi melakukan pelanggaran dengan menyediakan minumal beralkohol. Bahkan lebih parahnya lagi, terindikasi karaoke juga menyediakan wanita penghi-

bur serta dilengkapi dengan kamar khusus untuk melakukan prostitusi. Di kondisi ekonomi kian memburuk ini, menyiasati bisnis dengan melakukan pelanggaran dan operasi terselubung, bisa saja terjadi. Karena itu harus ada Perda yang tidak timpang, menguntungkan si kaya mematikan si kecil. “Kalau sudah diatur, investasi bisa menjadi usaha legal yang menguntungkan semua pihak, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang asal main sikat halalkan segala cara,” kata Ardiansyah. Sebelum segalanya terlanjur amburadul, sebelum kumuh, sebelum usaha kecil jadi pengemis di negeri sendiri, Perda arus segera dibuat. “Sebelum hukum rimba hanya menghidupkan singa dari luar memangsa si kecil kelinci,” tegasnya. Rekomendasi Bisa Diusir Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pontianak memastikan adanya pelanggaran perizinan pasar moderen Indomaret dan Alfamart. Meskipun baru sepekan terbentuk, tim Pansus memprediksikan akan lebih banyak lagi menemukan pelanggaran. Kemudian memberikan rekomendasi untuk menindak tegas Indomaret dan Alfamart. Ketua Pansus DPRD Kota Pontianak, Yandi menegaskan, pelanggaran yang sudah ditemukan saat investigasi, sudah mengantongi pelanggaran dan sedang membahasnya. Jika hasilnya fatal dan keberadaan Indomaret dan Alfamart tidak ada untungnya bagi pemerintah, maka rekomendasi terberat dari lembaga DPRD, kedua pasar modern itu tidak diperbolehkan menjalankan usahanya di Kota Pontianak, alias diusir. “Sejauh ini kita sudah mendapatkan beberapa temuan, akan kita ungkapkan di akhir Pansus ini berkerja. Memang terjadi pelanggaran perizinan, nanti akan kita

berikan rekomendasi. Apakah bentuknya koordinasi dengan pemerintah kota, maupun yang lainnya, kita belum tahu,” ungkap Yandi, Senin (3/8). Ketua Pansus yang juga Sekretaris Komisi A, membidangi perizinan dan hukum ini menegaskan, setelah melakukan investigasi dan dengar pendapat pekan lalu, dia memastikan operasional kedua pasar modern itu tidak mengantongi izin. Padahal izin tersebut wajib dipenuhi. Kalau tidak, keberadaannya sama saja dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selalu digusur Pemkot Pontianak. “Ada bebrapa persyaratan yang diwajibkan, tapi tidak dipenuhi (Indomaret dan Alfamart), bahkan terdapat kesalahan dalam menganalisa isi ketentuan. Ini terjadi,” tegas legislator Partai Gerindra itu. Meskipun Pansus menemukan pelanggaran dan Yandi ketua-nya, sangat disayangkan, dia enggan membeberkan rekomendasi tim yang dipimpinnya itu. “Biarkan Pansus ini diskusi terkait hasilnya. Kemudian akan kita komunikasikan dengan tim, apakah nanti rekomendasinya seperti apa. Ya nanti kita lihat,” jelas Yandi. Pansus Indomaret dan Alfamart, kata Yandi, masih membutuhkan informasi dari pihak lainnya. Tadi malam, Senin (3/8) sekitar pukul 19.00, Pansus mengundang pakar untuk dengar pendapat di gedung DPRD Kota Pontianak. “Pakar yang sudah kita undang, berkaitan dengan tata ruang, UMKM, ekonomi, kebijakan publik dan hukum. Kita menggali informasi dari mereka sebagai bahan pertimbangan Pansus. Kemudian diteruskan dengan turun ke lapangan, malakukan pemetaan,” jelas Yandi.

Laporan: Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Hari Ini Marcellius Jabat Gubernur, Senin (3/8). Dikatakan Numsuan, pelantikan harus dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi, berdasarkan acuan Perpres No 167 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. “Di dalam Perpres menegaskan, pelantikan kepala daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota oleh Mendagri atau oleh Gubernur yang mewakili Mendagri, dilakukan di ibu kota provisi. Peraturan ini juga berlaku untuk Pj atau Plt,” jelasnya. Mengenai persiapan pelantikan Plt bupati lima kabupaten selama Agustus ini, Biri Humas dan Protokol menyiapkan sarana dan prasarananya seperti umumnya pelantikan pejabat atau kepala daerah. Akan ada undangan terbatas dari Forkompinda dan beberapa unsur instansi vertikal, serta pejabat kabupaten dan Anggota DPRD. “Yang akan melantik adalah Gubernur, karena memang itu kewenangan yang dimandatkan oleh Mendagri berdasarkan Perpres,” ujar Numsuan. Mengenai Plt yang akan dilantik, seperti Bupati Kapuas Hulu, diusulkan Gubernur dan biasanya dari pejabat eselon II senior. Artinya yang sudah menjadi eselon II dan menjabat di beberapa tempat serta berpengalaman administrasi memadai, sehingga dipercaya dapat menjalankan pemerintahan. “Dengan dilantikanya beberapa pejabat eselon II menjadi Plt bupati, dipastikan tidak akan menganggu jalannya

pemerintahan. Karena sudah diperhitungkan, jadi tidak menjadi persoalan,” katanya. Numsuan mengatakan, Pemprov hanya melantik enam kabupaten dari tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak Desember mendatang. Untuk jabatan Bupati Sambas berakhir hingga Januari, sementara Pilkada 9 Desember 2015. Sambas tidak dilantik Plt bupati, karena wakil bupatinya tidak ikut Pilkada. Maka pemerintahan akan dilanjutkan oleh wakil bupatinya hingga masa bakti Bupati Sambas usai,” jelasnya. Untuk daerah lainnya, sejumlah nama yang direncanakan akan dilantik, Moses Ahie (Sekretaris KPU Kalbar) Plt Bupati Bengkayang yang dilantik 10 Agustus. Kartius (Kepala BKD Kalbar) Plt Bupati Ketapang dilantik 31 Agustus. Alexius Akim (Kadis Dikbud Kalbar) Plt Bupati Sintang, dilantik 26 Agustus. Hatta (Karo Kependudukan Setda Kalbar) Plt Bupati Melawi, dilantik 19 Agustus mendatang. Munsin SH (Kepala Badan Perbatasan Kalbar) Plt Bupati Sekadau, dilantik 18 Agustus. “Besok (hari ini), Marcellius TJ SH MH (Kadis Kehutanan Kalbar) Plt Bupati Kapuas Hulu yang dilantik,” jelas Numsuan seraya mengatakan lokasi tetap di ibukota Provinsi dan kemungkinan besar tempat pelantikan di Kantor Gubernur Kalbar. Anggota Komisi I DPRD Kalbar, Maryono mengatakan, Plt Bupati dilantik, mengisi kekosongan pemerintahan. Tugas inti Plt hanya mengisi

roda pemerintahan, agar tetap berjalan dengan baik. “Tentu tugas pokok dan fungsinya sudah jelas, tinggal bagaimana Plt ini dapat menjalankan roda pemerintahan dengan mengisi kekosongan tersebut, agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ujar Maryono. Kaitannya dengan Pilkada, tentunya para Plt yang menggantikan posisi bupati di enam kabupaten yang melaksanakan Pilkada, diharapkan dapat menjaga netralitas. “Netralitas nomor satu. Tentunya tidak dalam posisi ditempatkan Plt untuk mendukung salah satu calon. Kita Komisi I yang membidangi pemerintahan berharap Plt bupati di enam kabupaten semua sama, fokus pada roda pemerintahan,” tegas Maryono. Sebagai pejabat sementara yang menggantikan jabatan bupati, diharapkan dapat memberikan arahan, agar Pilkada berjalan kondusif. “Tentunya para Plt yang dilantik, juga dapat memberikan arahan kepada PNS di pemerintahan kabupaten masing-masing, juga menjaga netralitas,” ungkap Maryono.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

KEHILANGAN STNK SEPMOT KB 2996 VC Noka : MH34D70027J533295 Nosin : 4D7-53310 A/N: SURIP UMAR STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ibra Cedera Pelatih Paris Saint-Germain, Laurent Blanc risau dengan cedera yang melanda penyerang andalannya, Zlatan Ibrahimovic. Penyerang internasional Swedia tersebut mendapat cedera pada pertandingan Piala Super Prancis, saat mengalahkan Lyon beberapa waktu yang lalu. Pada pertandingan tersebut, Ibra harus mengakhiri laga dengan masalah pada kakinya menjelang laga berakhir. “Lima menit sebelum akhir pertandingan, ketika ia menendang bola, dia merasa rasa sakit,” kata Blanc usai laga. Hal yang membuat Blanc risau adalah setelah pertandingan yang digelar di Monreal, Kanada ini mereka akan terbang ke Paris, Prancis. Penerbangan ini akan memakan waktu 10 jam. Ini tentu tidak bagus bagi penanganan cedera Zlatan. “Apa yang saya mengganggu adalah bahwa kita harus tinggal 10 jam di pesawat. Itu bukan cara terbaik untuk mendapatkan yang lebih baik. Staf medis akan bekerja dengan dia. Saya berharap tidak ada masalah yang akan datang,” harap eks pemain timnas Prancis ini. (*)

SPORT

Rakyat Kalbar Selasa, 4 Agustus 2015

Barter Nagatomo-Melo Pelatih Inter Milan, Roberto Mancini, sekali lagi menegaskan keinginannya reuni dengan Felipe Melo. Ia bersedia melepas Yuto Nagatomo jika diinginkan sebagai bagian dari kesepakatan. Dalam beberapa hari belakangan, Inter disebut tengah bernegosiasi dengan Galatasaray untuk mendapatkan servis bek asal Brasil, Felipe Melo. Untuk memuluskan rencananya tersebut, I Nerazzurri disebut bersedia menyertakan satu pemain dalam kesepakatan transfer. Beredar rumor Galatasaray meminta Gary Medel. Namun, hal tersebut langsung dibantah Mancini. Ia menolak permintaan tersebut dan mengajukan opsi lainnya yaitu Yuto Nagatomo. “Ia (Melo) adalah pemain yang bisa membawa sesuatu bagi

CHAMBERLAIN 24’

Arsenal

1 VS 0

Inter, tetapi saat ini ia masih memiliki kontrak bersama Galatasaray. Kami akan melihat apa yang terjadi,” kata pelatih 50 tahun itu. “Gary Medel? Kami tidak akan menjualnya. Medel tidak ada dalam daftar pelepasan, jadi ia masih bagian tim. Disisi lain, kami bisa menjual Yuto Nagatomo,” pungkasnya. Mancini dan Melo pernah bersama di Galatasaray di musim 2013-14. Rencana Don Mancio mendatangkan bek 32 tahun itu untuk memberikan opsi di lini belakang timnya. (*)

Chelsea

KUTUKAN SANG JUARA A

rsenal memastikan kembali menjadi juara Community Shield. The Gunners boleh berbangga, namun mereka kini dihantui mitos kutukan yang menyelimuti pemegang trofi tersebut. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Wembley, Minggu (2/8) malam WIB, The Gunners berhasil mengalahkan juara bertahan Liga Primer Inggris, Chelsea, berkat gol semata wayang Alex Oxlade-Chamberlain di babak pertama. Ini menjadi trofi Community Shield kedua beruntuan The Gunners atau ke-14 sepanjang sejarah klub. Keberhasilan ini tentu disambut gembira oleh semua pemain dan staf kepelatihan. Tentu, ini bisa menjadi modal berharga dan pemacu kepercayaan diri Mikel Arteta dan kawan-kawan dalam mengarungi musim baru. Namun, di balik keberhasilan Arsenal tersebut ada sebuah keraguan; apakah Arsenal bakal jadi juara musim 2015-16? Ya, pertanyaan tersebut bakal muncul karena ada kepercayaan bahwa tim yang menjuarai Communty Shield bakal sulit menjadi juara liga. Sejak kali pertama digelar pada 1908, baru ada 18 klub pemenang Community Shield (dulu bernama Charity Shield) yang sembilan bulan kemudian menjuarai liga.

Entertainment Entertain ment

Dalam tiga tahun terakhir, kutukan tersebut memakan korban. Di tahun 2012, Manchester City berhasil menekuk Chelsea 3-2 di ajang Community Shield, namun di penghujung musim, The Citizens harus puas jadi runner up. Setahun kemudian, MU yang jadi korban. United yang saat itu dilatih David Moyes menjuarai Community Shield usai mengalahkan Wigan Athletic 2-0. Apa yang terjadi pada MU setelahnya? Mereka terpuruk di poisisi ketujuh. Dan tahun lalu, The Gunners berhasil merengkuh trofi tersebut setelah mengalahkan Manchester City 3-0. Meriam London pun harus merasakan kutukan tersebut, mereka hanya finis di peringkat keempat. Kini, apakah Arsenal mampu mematahkan kutukan tersebut? kita lihat saja di akhir musim 2015-16. Kecewa Kapten Chelsea, John Terry, melontarkan komentar pedas bagi Arsenal setelah Chelsea kalah di Community Shield, Minggu (2/8) malam. Chelsea tampil dominan dalam laga tersebut namun justru tumbang lewat gol tunggal Alex Oxlade-Chamberlain. “Saya rasa kami unggul. Laga semacam ini selalu dimulai den-

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

gan lambat, dimana pemain mencoba mengembalikan kebugaran dan membiasakan diri, tetapi memang mengecawakan saat kami tak bisa menang,” ujar Terry. Sebelum ini, Chelsea memegang rekor tak pernah kalah dari Arsenal selama dilatih Jose Mourinho. Sang pelatih kemudian mengatakan bahwa rekor bukanlah hal yang penting. Hal ini diamini oleh Terry. “Kalah adalah hal yang buruk, dilihat dari sisi manapun.. lupakan rekor, yang hilang adalah trofi (Community Shield). Itu berarti sangat besar, karena Anda harus berusaha untuk tampil di sini sehingga kami kecewa (saat kalah),” jelas pemain berusia 34 tahun itu. “Rasanya sakit. Tak peduli apakah ini uji coba atau Community Shield, pada akhirnya adalah trofi (yang gagal kami raih),” akunya. Meski terlihat sangat kecewa, Terry tak yakin jika kemenangan Arsenal ini bisa meningkatkan peluang mereka meraih gelar musim depan. “Saya rasa tidak. Saya rasa ini adalah salah satu momen di mana mereka tampil bagus dan berbeda. Laga ini memang berarti, tetapi kalah atau menang, saya rasa hal ini tidak berpengaruh pada peluang di liga,” tutup Terry. (*)

Van der Wiel Diusir PSG Defender PSG, Gregory van der Wiel, disebutkan telah diminta untuk meninggalkan klub. Pemain ini pernah dikaitkan dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Sebelum Louis van Gaal mendapatkan Matteo Darmian, Van der Wiel akan disertakan dalam pertukaran dengan Angel di Maria. Namun ketika klub Old Trafford itu kini telah mendapatkan bek kanan, mungkin akan tetap melepas Di Maria ke PSG tanpa perlu menyertakan Van der Wiel dalam proposal. Masa depan pemain 27 tahun sudah

jelas. Ia pun menyadari tak lagi dibutuhkan dalam klub yang menjadi juara Ligue 1 musim kemarin tersebut. “Saya sebenarnya ingin tetap di PSG tapi klub menginginkan saya pergi. Semuanya telah jelas,” kata Van der Wiel seperti dikutip dari Daily Express. Pemain asal Belanda ini gabung dengan PSG dari Ajax pada tahun 2012 lalu. Ia telah mencatatkan 72 penampilan dan menyumbangkan dua gol. (*)

Rakyat Kalbar Selasa, 4 Agustus 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Oknum Polisi Gelapkan Mobil, Kok Tak Ditahan Pontianak-RK. David Lee meminta oknum polisi yang bertugas di Yanma Polda Kalbar, Aiptu AC ditahan. Oknum polisi itu telah menggelapkan mobilnya. “Saya minta keadilan. Mobil saya sudah hilang dan sekarang tidak tahu kemana. Tapi sekarang oknum polisi itu tidak ditahan oleh Polda Kalbar,” kesal David Lee kepada wartawan ketika dikonfirmasi atas penipuan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadapnya. Diceritakan David Lee, kejadiannya berlangsung 20 Agustus 2014 lalu. Oknum polisi bernama Aiptu AC ini menyewa mobil rentalnya selama lima hari. Halaman 15

LAPORKAN POLISI. David Lee menunjukan bukti surat laporan yang dibuatnya di Mapolda Kalbar, beserta STNK mobilnya yang digelapkan oleh oknum polisi bernama Aiptu AC. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Curi Beras Milik Bos Sendiri Dipelasah, Masuk Rumah Sakit

Gara-gara Utang Ayah pun Dibunuh

Sintang-RK. Teriakan minta ampun terdengar keras dari mulut Slamet. Pria yang mengaku asal Yogyakarta ini babak belur dihajar warga Jalan Pangeran Kuning, Sintang. Slamet tertangkap basah mencuri Sembako di cafe yang juga tempat kerjanya, Minggu (2/8) malam. Slamet beraksi sendirian, ketika karyawan café sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Halaman 15

RESIDIVIS KAMBUHAN. Iwan beserta barang bukti hasil curiannya digelar Tim Jatanras di Mapolresta Pontianak, Senin (2/8). OCSYA ADE CP-RK

ADEGAN PEMBUNUHAN. Amin, 24, memperagakan cara membunuh ayahnya, Li Hiu Tong, 50, pada adegan reka ulang atau rekonstruksi pembunuhan di kediamannya Gang Flexid, Jalan Parit Pangeran, Pontianak Utara, Senin (3/8) pukul 10.00. FIKRI AKBAR-RK

Pontianak-RK. Amin, 24, masih hafal betul memperagakan cara membunuh ayah kandungnya, Li Hiu Tong, 50, Selasa, 7 Juli lalu. Terlihat dari adegan rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan yang digelar di kediaman Amin dan Li Hiu Tong, Gang Flexid, Jalan Parit Pangeran, Pontianak Utara yang juga Tempat Kejadian Perkara (TKP), Senin (3/8) pukul 10.00. Halaman 15

Embat Perhiasan dan Ponsel Seharga Rp76 Juta

Residivis Kambuhan Bengkas Rumah PNS PU Kota Pontianak Pontianak-RK. Rumah Pegawai Negeri Sipil Negeri (PNS) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak, Faker M Syafei, 44, di Gang Gunung Lawit, Jalan H Rais A Rahman, Pontianak Barat, dibengkas maling, ketika ditinggal kosong pada lebaran ketiga. Barang berharga, termasuk perhiasan digondol maling. Pelakunya merupakan residivis yang dibekuk Unit Kejahatan

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

Pengedar Narkoba Digerebek Saat Tidur dengan Istri Muda

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

dan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal Polresta Pontianak, Minggu (2/8) sekira pukul 13.00. Dialah Iwan Setiawan, 45, warga yang juga tinggal di gang yang sama dengan Faker. Wakasat Reskrim Polresta Pontianak, AKP Kemas Abdul Azis menceritakan, pada 19 Juli pukul 22.00, Faker dan keluarganya berlebaran keluar kota. Besok harinya dihubungi tetangga,

bahwa rumahnya dimasuki maling. Faker pulang ke rumah, mengecek, ternyata memang benar telah terjadi pencurian. Barang-barang berharga yang hilang, empat unit laptop, 15 jam tangan, kalung emas, sepasang anting-anting emas, cincin emas, Ponsel Blackberry Z3, tablet Samsung Galaxy dan sebuah kamera Nikon. Halaman 15

PENGEDAR NARKOBA. Fad dan barang bukti Narkoba miliknya digelar di Mapolresta Pontianak, Senin (2/8). OCSYA ADE CP-RK

Pontianak-RK. Satuan Reserse Narkotika (Satrestik) Polresta Pontianak menciduk Fad, 37, di kediaman istri mudanya, di Jalan Bukit Barisan, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Jumat (31/7) sekira pukul 16.00. Halaman 15

SAMBAS

Rakyat Kalbar

Sambas Terigas

Selasa, 4 Agustus 2015

Sekda Ketua IKAPTK Sambas

Sintang Tuan Rumah Reuni IKAPTK 2016 Sambas. Selain Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH melantik Sekda Sambas Drs H Jamiat A Kadol MSi MH sebagai Ketua Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Sambas, juga disepakati Reuni Akbar IKAPTK Tahun 2016 akan digelar di Kabupaten Sintang. Pengukuhan pengurus IKAPTK Kabupaten Sambas di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Sabtu (1/8), juga dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRD Sambas serta para pejabat Pemkab/Pemkot se-Kalbar. “Kepengurusan IKAPTK Sambas sebenarnya dilantik tahun 2014, karena Reuni Akbar IKAPTK tahun 2015 dilaksanakan di Kabupaten Sambas, maka kita mengambil momentum pelantikan kepengurusan di waktu tersebut,” kata Sekda Sambas, Drs H Jamiat Akadol MSi MH usai dilantik sebagai Ketua IKAPTK Sambas periode 2014-2019. Sekda menjelaskan, Reuni Akbar IKAPTK Kalbar dilaksanakan sejak tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus 2015, diisi dengan kegiatan seminar internasional, pertandingan futsal dan badminton, donor darah, senam sehat dan

SEKDA Sambas, Drs H Jamiat Akadol MSi MH saat dilantik menjadi Ketua IKAPTK Kabupaten Sambas oleh Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH di Aula Utama Kantor Bupati Sambas pada Reuni Akbar IKAPTK se-Kalbar 2015 di Kabupaten Sambas. M RIDHO

jalan santai berhadiah doorprize bagi masyarakat umum. “Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai harapan bersama,” ucap Sekda bangga. Sekda berterima kasih kepada Gubernur Kalbar yang telah membuka kegiatan Reuni Akbar IKAPTK se-Kalbar, dan melantik Pengurus IKAPTK Kabupaten Sambas.

“Reuni Akbar ini sangat berkesan. Ini momentum untuk silaturahmi antar alumni IKAPTK,” kata Jamiat. Terpisah, Seksi Olahraga Reuni IKAPTK Kalbar di Sambas, Dedi Zulkarnain mengatakan, pertandingan olahraga futsal dan badminton antar alumni berlangsung akrab. “Pertandingan olahraga antar pengurus IKAPTK kabupaten/kota se-Kalbar selama dua hari berlangsung akrab, baik futsal maupun badminton antar alumni,” ujar Dedi. Dedi mengungkapkan, IKAPTK Kapuas Hulu berhasil menjadi juara setelah berhasil mengalahkan IKAPTK Kubu Raya pada final pertandingan futsal dengan skor 2-1. Sedangkan pada final pertandingan badminton perorangan maupun beregu, IKAPTK Sambas memborong semua gelar juara. “Kita berharap melalui reuni akbar dan pertandingan persahabatan antar alumni IKAPTK, dapat meningkatkan silaturahmi antar kabupaten/kota se-Kalbar,” harapnya.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Bantuan GPTT Kecamatan Pemangkat dan Salatiga

Kementan Tarik Selisih Dana Sambas. Dibandingkan 8 kecamatan lain di Kabupaten Sambas, harga tanam jajar legowo dalam Bantuan Program Gerakan Pengendalian Tanaman Terpadu (GPTT) untuk Kecamatan Pemangkat dan Salatiga terdapat selisih sebesar Rp 180 ribu per hektar. Kementerian Pertanian (Kementan) kemudian menarik kembali dana lebih tersebut ke kas negara. “Karena ada selisih harga per hektar, maka dana tanam jajar legowo ditarik untuk disetorkan ke kas negara,” tegas Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Sambas, Uray Joni Silais SP menyikapi keluhan petani terkait penarikan dana GPTT, belum lama ini. Joni memaparkan, di Salatiga dan Pemangkat terdapat selisih harga biaya tanam jajar legowo sebesar Rp180 ribu. Sebab, kecamatan lain menerima dana Rp 420 ribu per hektar, tapi Kecamatan Salatiga dan Pemangkat justru Rp 600 ribu per hektar. “Jadi bukan dipotong, melainkan ditarik untuk kas negara,” tegas Joni mewakili Kepala Distanak Sambas. Penarikan dana GPTT, terang Joni, kare-

na dari 10 kecamatan yang mendapatkan bantuan ini terdapat selisih harga satuan per hektar. Karena Kecamatan Pemangkat dan Salatiga menggunakan harga satuan per hektar Rp 600 ribu, sementara 8 kecamatan lain Rp 420 ribu. “Berdasarkan rekomendasi dari Tim Audit Kementan pada kegiatan GPPTT tahun 2015 tanggal 15-22 Juni, terdapat selisih harga biaya tanam jajar legowo sebesar Rp 180 ribu per hektar pada dua kecamatan ini,” jelas Joni. Joni mengungkapkan, sebelumnya Gapoktan Salatiga 2, Kecamatan Salatiga mengeluhkan penyaluran bantuan Program GPTT yang menurut mereka dipotong. “Ini jelas salah paham. Padahal sebelum menerima bantuan sudah disosialisasikan. Jadi tidak benar dana GPTT dipotong, melainkan ditarik untuk kas negara karena terdapat selisih harga satuan per hektar,” tegasnya kepada wartawan. Sosialisasi tidak hanya dihadiri Gapoktan, terang Joni, hadir pula camat dan Babinsa. “Juga digelar sosialisasi tingkat kabupaten tanggal 31 Maret 2015 di As-

rama Haji Sambas menghadirkan narasumber dari Kejaksaan tentang materi pengelolaan dana bansos,” jelasnya. Joni menegaskan, saat sosialisasi, Distanak sudah menyampaikan informasi bahwa dana bansos tersebut diberikan melalui proses transfer dana langsung ke rekening Gapoktan, dimana setiap unit bantuan masing-masing 25 hektar dengan anggaran Rp 72,5 juta. Selain itu, juga dijelaskan rincian dari penggunaan dana untuk bantuan tanam jajar legowo. “Bantuan ini hanya stimulan yang sifatnya untuk merangsang petani, dan pengelolaan dana GPTT diserahkan sepenuhnya kepada Gapoktan. Jadi sangat keliru kalau ada petani yang mengatakan dana GPTT tidak transparan,” jelasnya. Selain itu, papar Joni, setiap pembelian sarana produksi di masing-masing Gapoktan pelaksana GPTT berdasarkan kesepakatan anggota kelompok yang dilengkapi dengan berita acara kesepakatan. Ditariknya selisih dana sebesar Rp 180 ribu per hektar ini yang disebut petani terjadi pemotongan bantuan. “Selisih dana ini telah kita kembalikan ke kas negara

melalui Bank Mandiri Sambas tanggal 2 Juli,” tegasnya. Terpisah, Ketua Gapoktan Terigas Salatiga 2, Aini membenarkan apa yang disampaikan Kabid Tanaman Pangan Distanak. Dia juga telah menjelaskan kepada petani saat sosialisasi bantuan dana GPTT. Namun, masih ada kelompok petani yang tidak puas. “Setiap Gapoktan terdapat 15 kelompok tani, dan masing-masing kelompok tani terdapat 25 anggota, dimana salah satunya adalah petani DL yang memprotes penarikan dana bantuan tanam jajar legowo,” jelasnya. Ia mengatakan, adanya selisih biaya tanam jajar legowo yang lebih tinggi di Kecamatan Salatiga dibanding kecamatan lain, awalnya dimaksudkan untuk menstimulan petani agar lebih semangat. Namun, ternyata ini tidak diperbolehkan oleh tim audit, karena dianggap terjadi ketidakefisienan senilai Rp 180 ribu per hektar. “Kita ingin petani lebih semangat. Setelah diaudit, ternyata itu menyalahi aturan. Makanya, kita lakukan penarikan kembali selisih dana tersebut untuk dikembalikan ke kas negara,” pungkasnya. (edo)

Warung Kopi IPM

Sambas Ikut Festival Praktik Cerdas Sambas. Menggandeng Wahana Visi Indonesia (WVI), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sambas akan mengikuti Festival Praktik Cerdas. Bappeda Kalbar menggelar kegiatan tersebut selama tiga hari, Senin-Rabu (3-5/8). “Keikutsertaan Kabupaten Sambas dalam festival ini, sebagai upaya mendorong berbagai inoUrai Kurnia vasi dalam Festival Praktik Cerdas yang dilakukan masyarakat,” kata Kabag Humas, PDE dan Sandi Setda Sambas, Ir Urai Kurnia, Senin (3/8). Menurut Urai Kurnia, hasil Festival Praktik Cerdas nantinya bisa diaplikasikan di seluruh wilayah di Kalbar. Sehingga mendorong percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar, khususnya di Kabupaten Sambas. “Kabupaten Sambas akan menyajikan yang terbaik dalam festival tersebut,” ucapnya. Sesuai jadwal yang ditetapkan Bappeda Kalbar, Festival Praktik Cerdas akan diawali dengan presentasi Desa Ramah Anak (DPA), Pendidikan Dasar Kontekstual Wujud Pendidikan Karakter (PDKWPK), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), diskusi penerapan dan replikasi praktik cerdas, dan pemberian penghargaan kepada praktik cerdas favorit dan corporate yang berkomitmen. “Paling tidak, keikutsertaan kita pada Festival Praktik Cerdas dapat melahirkan inovasi, partisipasi dan dapat berlanjut. Kita harap ke depan dapat dilakukan pendanaan secara mandiri oleh masyarakat,” harapnya. Menurutnya, Kabupaten Sambas berdasarkan hasil rapat akhir Juli 2015 di Bappeda Sambas akan mengikuti dua kegiatan praktik cerdas. Pada bidang pendidikan diwakili Karang Taruna Tunas Harapan Bersama Desa Sungai Kumpai, Kecamatan Teluk Keramat. “Kelompok pemuda ini telah berhasil mendorong lahirnya 47 sarjana asal desa tersebut sejak 2007 hingga 2015,” ujarnya. Sementara bidang kesehatan, akan diwakili Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung. Desa peduli kesehatan mampu menjalin kemitraan dengan bidan desa, kepala desa, dukun kampung dan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan kesehatan di desa tersebut. “Melalui Festival Praktik Cerdas, diharapkan dapat mendukung peningkatan kemajuan daerah,” pungkasnya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Disiplin Kunci Kesuksesan Mempawah. Disiplin harus diterapkan dalam berbagai hal. Sebab, kata Bupati Mempawah Drs H Ria Norsan MM MH saat kegiatan Safari Fajar di Masjid Daruna’im Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Jumat (31/7) lalu, disiplin merupakan salah satu pintu untuk meraih kesuksesan. Dijelaskannya, banyak sekali ayat dalam Alquran dan Hadits yang memerintahkan manusia, khususnya umat Muslim selalu menjaga sikap disiplin. Islam mengajarkan umat Muslim benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisplinan dalam kehidupan sehari-hari, untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. “Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan habiskan waktu untuk kepentingan duniawi, tapi justru mengorbankan akhirat. Menggunakan waktu dalam usaha mencari karunia dan ridho Allah, hendaknya seimbang dan proporsional agar kita tak tergolong dalam kaum yang merugi,” imbuh Bupati. Pesan-pesan moral yang terkandung dalam ajaran Islam, memberi interpretasi yang lebih luas dan jelas kepada umatnya untuk berlaku dan bertindak disiplin. Bahkan dari beberapa rangkaian ibadah, seperti salat, puasa, zakat maupun haji, terkandung perintah untuk berlaku disiplin. “Orang yang berhasil itu karena dia bisa menjaga sikap disiplin. Orang yang sukses, tidak pernah pula jauh dari Allah SWT, selalu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari larangan Allah SWT,” tegas bupati. Sering dijumpai orang berilmu tinggi, tetapi tidak mampu berbuat banyak dengan ilmunya, karena kurang disiplin. Sebaliknya, banyak orang yang tingkat ilmunya biasa-biasa saja, tetapi justru mencapai kesuksesan luar biasa, karena sangat disiplin dalam hidupnya. “Nilai-nilai moral ajaran Islam diharapkan mampu menjadi energi pendorong pelaksanaan kedisplinan. Dalam skala lebih luas, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” pungkas Bupati. Safari Fajar di Masjid Daruna’im ini turut dihadiri Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana SSos, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah Drs H Kasiman HN, para pejabat Pemkab Mempawah, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi Islam seperti FPI, dan ratusan jemaah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Mempawah. (sky)

Ria Norsan Raih Penghargaan Tertinggi BKKBN Mempawah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai Bupati Mempawah, Ria Norsan mempunyai dedikasi tinggi terhadap program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Norsan pun dianggap layak menerima penghargaan Manggala Karya Kencana pada acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-22 Tahun 2015, Sabtu (1/8) lalu. Penyerahan penghargaan tertinggi dari BKKBN di Lapangan Sunburst Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dihadiri langsung Presiden RI, Joko Widodo. Selain Norsan, ada 43 penerima Manggala Karya Kencana dari kalangan guber-

nur dan walikota/bupati se-Indonesia. BKKBN juga menganugerahkan 14 orang Wira Karya Kencana, 16 orang Dharma Karya Kencana, dan 2 orang Cipta Karya Kencana. “Penghargaan Manggala Karya Kencana ini berkat dukungan masyarakat, jajaran Pemkab Mempawah, dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Mempawah bersama kadernya ikut aktif menyukseskan program pembangunan,” kata Bupati Ria Norsan, usai menerima penghargaan. Menurut Norsan, keluarga merupakan pilar utama kemajuan suatu bangsa. Generasi muda berkualitas akan lahir dari keluarga yang sejahtera dan tangguh. Dia berharap, penghargaan yang diterima Pemkab Mempawah menjadi

penambah semangat dan motivasi dalam melaksanakan program kependudukan, dan pembangunan keluarga di daerah. Menurutnya, penghargaan ini tidak sebatas seremoni belaka, melainkan bagaimana terus meningkatkan kerja demi masyarakat. “Ini juga menjadi bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” ucapnya. Sedangkan Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya menyebut, keluarga memiliki peranan penting dalam membangun peradaban bangsa. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, jika kondisi keluarganya kuat dan sejahtera. “Dalam keluarga, kita membentuk dasar-dasar karakter manusia Indonesia. Kita membentuk pribadi

dan karakter anak-anak kita,” ujar Jokowi. Jokowi menyatakan, keluarga diharapkan dapat menjaga kualitas bangsa Indonesia seutuhnya. Untuk mencapai cita-cita itu, dia mengaku telah menginstruksikan Menteri Pendidikan untuk memberikan perhatian khusus pada pelajaran budi pekerti kepada anak didik. “Pendidikan budi pekerti juga diharapkan sudah diberikan dari keluarga sendiri. Karena di dalam keluarga terdapat landasan dasar pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan ketenteraman. Semua berasal dari keluarga kita masing-masing,” pungkasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

80 Calon Guru Praktik Mengajar di Mempawah Mempawah. Jika beberapa daerah di Kalbar menolak mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Pontianak melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (KKM-PPL), Pemkab Mempawah justru menerima 80 calon guru untuk mempraktikkan teori yang diperoleh di bangku kuliah. Rektor IKIP PGRI Pontianak, Prof Dr Samion H AR MPd mengantar langsung mahasiswanya untuk mengikuti KKM-PPL. Bahkan, Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana pun menerima 80 mahasiswa IKIP PGRI Pontianak di Aula Kantor Bupati Mempawah, Senin (3/8). Prof. Samion menjelaskan, 80 peserta KKM-PPL merupakan putra-putri daerah Kabupaten Mempawah yang sedang menempuh pendidikan di IKIP PGRI Pontianak. Sesuai ketentuan, saat berada di semester VII para mahasiswa akan menjalani KKMPPL di daerah asal. Dalam pelaksanaannya, para mahasiswa akan menjalani dua program sekaligus, yakni KKM dan PPL. Dikatakannya, KKM merupakan program pelatihan mahasiswa untuk mampu bekerjasama dengan masyarakat secara luas. Sedangkan PPL bersifat lebih khusus, yakni menyangkut program praktik mengajar dengan pendampingan guru pamong dan kepala sekolah terkait. Samion mengaku bangga dengan sikap Pemkab Mempawah menerima para mahasiswanya. Dia membandingkan dengan sebagian daerah lain yang justru menolak

SALAM komando setelah Prof Samion menyerahkan secara simbolis almamater IKIP PGRI Pontianak kepada Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana. RIO/HUMAS

menerima mahasiswa KKM-PPL, dengan alasan merasa terganggu. “Kita sangat bersyukur dan bangga, karena selalu diterima dengan tangan terbuka. Ada beberapa daerah tertentu yang tidak menerima mahasiswa KKM-PPL terpadu di tempat mereka. Atas nama lembaga IKIP PGRI Pontianak, kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah, karena sudah berkenan menerima anak-anak kami,” ucapnya. Sedangkan Wakil Bupati Gusti Ramlana menilai, sistem pendidikan perguruan tinggi tidak hanya pembelajaran di kampus, namun juga capacity building melalui pembelajaran kepada masyarakat. Konsep ini, sebutnya, merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu proses penyelenggaraan penelitian, pendidikan, dan pengabdian

kepada masyarakat. “Ini dimaksudkan agar peserta didik tidak hanya intelek, tapi juga punya skill dan kemampuan beradaptasi dengan masyarakat, dan mampu memahami kondisi yang ada di masyarakat,” jelasnya. Terkait pelaksanaan KKM-PPL, Ramlana meminta pimpinan perguruan tinggi selalu berkoordinasi dengan masyarakat melalui Pemkab sampai tingkat kecamatan, dan desa. Tujuannya, agar pelaksanaan KKMPPL benar-benar memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat dari berbagai sisi. “Saya berharap program-program semacam ini terus dilanjutkan. Tidak menutup kemungkinan, program-program dalam bentuk pengabdian masyarakat lainnya agar dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Mempawah,” pungkasnya. Sementara itu, Koordinator Pendamping

KKM-PPL IKIP PGRI Pontianak Wilayah Kabupaten Mempawah, Zusyah Porja Daryanto menerangkan, kerjasama IKIP PGRI dengan Pemkab Mempawah terkait program KKM-PPL telah berlangsung sejak tahun 2011 silam. Peserta KKM-PPL berasal dari 10 Program Studi (Prodi) yakni Bimbingan Konseling, PPKN, Matematika, Penjaskes, Sejarah, Geografi, Fisika, Bahasa Indonesia dan Sastra, Bahasa Inggris, dan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK). Zuhsya memaparkan, kerjasama PPL dilakukan di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mempawah bersama Kementerian Agama Kabupaten Mempawah sebagai pelaksana teknis. “Dalam kegiatan PPL, 80 mahasiswa akan tersebar di 11 sekolah yang terdiri atas 5 Sekolah Menengah Atas Negeri, 1 Madrasah Aliyah Negeri, dan 5 Sekolah Menengah Pertama Negeri,” ujarnya. Ia berharap, para kepala sekolah bersedia mengarahkan para mahasiswa IKIP PGRI Pontianak dalam melaksanakan KKM-PPL. “Mereka masih dalam tahap belajar. Mohon dibimbing, karena di tahap belajar ini tentu akan terdapat kesalahan-kesalahan. Begitu juga dengan camat, kami mohon bimbingannya, terutama dalam hal KKM,” ucap Zuhsyah. Sedangkan kepada para mahasiswa KKMPPL, Zuhsyah mengimbau agar mereka menjaga nama baik IKIP PGRI Pontianak. “Anda adalah orang terdidik, generasi masa depan yang terbaik,” ingatnya. (sky)

Ketapang Bahari Harumkan Nama Ketapang

Atlet Panjat Tebing Terima Bonus Ketapang-RK. Rangkaian kegiatan Halal Bihalal sekaligus pemberian bonus (tali asih) bagi beberapa atlet Panjat Tebing FPTI Ketapang dilaksanakan pada Sabtu (31/7/) malam bertempat di Perumahan Graha Semarang 1 blok D1 Ketapang. Agus Lujito Sekretaris Umum FPTI Ketapang mengatakan, adapun bonus yang atlet terima merupakan bonus dari porprov 2014 tahun lalu, karena tahun ini baru dterima dari KONI.= “Bonus yang diberikan karena peran besar para atlet dapat mengharumkan nama Ketapang di tingkat kabupaten lewat prestasi mereka,” ungkapnya, Senin (3/8). Ia menjelaskan, bonus yang diterima para altet tersebut antara lain atlet Campuran dan beregu. Peraih medali perunggu di katagori speed record dan beregu record masing-masing mendapatkan bonus uang prestasi. Atlet yang menerima bonus tersebut adalah Rudi Hartono dan Siti Fatima, peraih medali perunggu di kategori campuran speed record dan Mia Septriasa, Siti Fatima dan Vetromila peraih medali perunggu di kelas kategori speed beregu putri. Acara halal bihalal tersebut dihadiri beberapa atlet, klub-klub panjat tebing ketapang (C3,MCC dan GCC), Ketua Umum FPTI Ketapang Karel Maryono, Ketua satu, Fadli Achmad, sekaligus pelatih club dan Eriadi Arasid sebagai pelatih. “Saat penyerahan bonus, beberapa diskusi ringan menjadi salah satu yang menarik. Pada diskusi tersebut, beberapa harapan muncul dari para altlet. Demikian juga bagi para pengurus dan pelatih,” jelasnya. Ketua Umum FPTI Ketapang, Karel Maryono mengatakan, tali asih yang diberikan kepada para atlet memang tidak besar, tetapi sebagai salah satu tanggungjawab yang harus diberikan kepada para atlet. Pada kesempatan tersebut pula ia mengharapkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap prestasi-prestasi semua cabang olah raga daerah. Walaupun saat ini, beberapa cabang olahraga mengalami penurunan secara keseluruhan. “Semoga pemerintah memperhatikan hal ini misalnya, fasilitas sarana prasarana penunjang bagi para atlet karena altlet saat ini sangat perlu dukungan dan fasilitas latihan yang memadai,” tegasnya. Hal senada diungkapkan Fadli Achmad Ketua I sekaligus sebagai pelatih, dengan masih adanya sisasisa semangat dari para atlet menjadi tanda bahwa olahraga menjadi roh dari setiap Pengcab mengingat prestasi Ketapang terbilang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, seperti prestasi FPTI Ketapang, walau sesuai target namun sejatinya peningkatan prestasi serta dukungan menjadi sebuah harapan. Seperti diketahui, beberapa cabang olahraga prestasi olahraga di Kabupaten Ketapang mengalami penurunan. Tidak terkecuali prestasi FPTI Ketapang, sepak bola dan cabor lainnya. Hal ini terlihat dari peringkat Kabupaten Ketapang di provinsi. (Jay)

Rakyat Kalbar

Selasa, 4 Agustus 2015

Festival Zapin Perebutkan Piala Bupati Ketapang-RK. Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun SH beserta Hj Rachmiwati Boyman Harun SH menyempatkan diri menghadiri kegiatan festival zapin melayu memperebutkan piala bergilir Bupati Ketapang dalam kegiatan Ketapang Expo 2015 di pentas seni budaya Pendopo Bupati Ketapang. Minggu (2/8). P l t K e p a l a D i s b u d p a rpora Ketapang Ir. Cipriana Lestari mengungkapkan festival zapin melayu yang memperebutkan kembali piala bergirilir Bupati Ketapang, merupakan kepedulian Pemkab Ketapang melestarikan seni budaya daerah. Dalam ajang Ketapang expo 2015 ini menurut Cipriana, Disbuparpora Ketapang sengaja menggelar festival zapin melayu karena seni zapin melayu dalam masyarakat ketapang sudah mulai hilang. “Untuk melestarikan seni budaya melayu Ketapang yang keberadaannya di Indonesia

Wabup Ketapang beserta Hj Rachmiwati Boyman Harun SH didampingi Plt Kadis Budparpora Cipriana Lestari menghadiri pembukaan Festival zapin Melayu di pentas Ketapang Expo 2015. ISTIMEWA

sampai ke semenanjung Malaysia,” katanya.

Selain itu diuangkapkan Cipriana bahwa zapin me-

layu sudah jarang ditampilkan pada acara acara pernikahan

masyarakat melayu Ketapang. Digelarnya festival zapin melayu merupakan upaya Disbudparpora meningkatkan minat generasi muda Ketapang. Ia juga menjelaskan jumlah peserta yang mengikuti festival zapin melayu tahun 2015 ini sebanyak 21 kelompok tari, untuk mengikuti dua katagori yang ditetapkan panitia, yakni katagori zapin tradisional dan zapin kreasi. “Dalam festival ini kita akan saksikan model klasik zapin melayu dan model kreasi,” jelasnya. Ketapang Expo 2015 merupakan wahana bagi para pemerhati seni budaya untuk menggali potensi daerah Kabupaten Ketapang, selain promosi hasil pembangunan, Ketapang Expo juga memberikan berkah bagi para pedagang makanan minuman dan pakaian dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Ketapang.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

Informasi Hukum Berbasis Website Ketapang-RK. Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalbar menggelar bimbingan teknis sistem infomasi hukum tahun 2015 dengan infomasi hukum berbasis web sistem informasi mandiri dan katalog untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Kepala Bagian Hukum Setda Ketapang Edy Radiansyah mengatakan, kegiatan yang mendatangkan Biro Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM juga Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar. “Pemkab Ketapang menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada biro Hukum dan HAM Pemprov Kalbar atas penyelanggaraan Bimtek sistem informasi hukum di Kabupaten Ketapang,” ujarnya, Senin (3/8) Menurutnya, bimbingan teknis sistem informasi hukum meru-

pakan ajang silaturahmi sesama jejaring dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten dan kota se-Kalbar. “Kegiatan ini dapat memotivasi kabupaten lain yang belum menerapkan JDIH didaerahnya masing-masing “ harapnya. Edy Radiansyah memaparkan penerapan JDIH yang berbasis website sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mengakses dokumen dan informasi hukum khususnya dalam pencarian penyebarluasan penelusuran peraturan dan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya. Ia menambahkan Pemkab Ketapang telah melakukan penerapan teknologi informasi berupa jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) melalui website jdih.ketapang.go.id. ( Jay-Humas)

Kepala bagian hukum setda Ketapang Edy Radiansyah ketika menyampaikan sambutan dalam bimbingan teknis sistem informasi hukum di salah satu hotel Ketapang. HUMAS

Kayong Utara

Poltekkes SemarangDemi Bersekolah, Pemda Kayong Utara Rela Seberangi Lautan Teken MoU Pendidikan Gratis

Sukadana-RK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara melakukan penandatanganan memorandum of understanding (Mou) dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Semarang, di Ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (24/6) lalu. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid yang secara langsung melakukan penandatangan tersebut. Sementara itu dari pihak Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang diwakili Pembantu Direktur II Warijan SPd AKep MKes. Disaksikan Kepala Subbidang Pendidikan Kemenkes Zaeni Dahlan MPh, Wakil Bupati Idrus, Asisten I Setda KKU H Sy Muzahar SIP, dan Asisten II Setda KKU Erwin Sudrajat MAP, juga Plt Kepala Dinas Kesehatan KKU Agus Rudi Suwandi, Kepala Dinas Pendidikan KKU Dra Hj Hilaria Yusnani. Penandatanganan MoU tersebut berkaitan dengan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun Akademik 2015/2016 dengan program beasiswanya bagi putra-putri daerah untuk melanjutkan Pendidikan Tinggi melalui jalur kerjasama. Yang mana pada tahun ini memberikan kuota sebanyak 28 orang Mahasiswa. Menurut Bupati Kayong Utara, dipilihnya perguruan tinggi yang berada di Semarang, karena faktor geografis yang tidak terlalu jauh dari Kabupaten Kayong Utara. Dapat ditempuh melalui tranportasi udara dan laut. Selain itu, mengingat akan segera dibangunnya Rumah Sakit pada tahun 2016 nanti, yang tentunya memerlukan sumber daya manusianya, terutama di bidang kesehatan, maka hal tersebut mesti segera dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Kayong Utara. “Dalam rangka untuk memenuhi sumber daya manusia yang akan dipersiapkan guna menunjang berdirinya rumah sakit di Kayong Utara pada 2016 nanti, maka pemerintah daerah perlu mempercepat hal tersebut,” papar Bupati. Hildi Hamid juga berharap kepada Pihak Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang untuk bisa mengirimkan para Mahasiswanya ke Kayong Utara bagi yang ingin melakukan Penelitian atau Kuliah Kerja Nyata. Agar

bisa memberikan dan berbagi ilmu kepada tenaga medis yang ada di Kayong Utara. Pihak Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang melalui Pudir II Warijan, mengatakan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa yang dilakukan tersebut dilaksana secara serempak di seluruh Indonesia. “Perlu kami informasikan, bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Semarang, di Kayong Utara (24/6) dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ada 38 Poltekkes yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang di Semarang,”jelas Warijan. Ditambahkan Warijan, untuk Semarang sendiri, pendaftarnya berjumlah 4.083 peserta yang pelaksanaan seleksinya dilaksanakan di Semarang. Khusus untuk Kayong Utara, pihak Poltekkes yang datang untuk melakukan proses penseleksiannya. “Dari informasi yang kami terima, untuk Kayong Utara ada 105 peserta yang mendaftar, namun yang mengikuti seleksi hanya 98 orang peserta. Dengan memperebutkan kuota 28 mahasiswa yang tersedia dari lima jurusan yang akan diterima,” tambahnya. Sementara jurusan yang akan diterima di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang adalah, Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan Program Studi Diploma III, Jurusan Analis Kesehatan dengan Program Studi Diploma III, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi dengan Program Studi Diploma III, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi dengan Program Studi Diploma IV serta Jurusan Keperawatan Gigi dengan Program Studi Diploma IV, jelas Warijan. “Mudah-mudahan pada 7 September 2015 yang akan datang, para putra terbaik Kayong Utara sudah bisa menempuh proses belajar-mengajarnya di Poltekkes Semarang. Ke depan, Polltekes Semarang juga berharap tidak hanya program penerimaan Mahasiswa saja yang bisa dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kayong Utara, namun bisa juga dalam bentuk program penelitian atau pengabdian masyarakat. Termasuk juga pengembangan tenaga kesehatan yang lainnya,” harap Warijan.

Laporan: Kamiriluddin

Ilustrasi/ist

Sukadana-RK. Program Pendidikan gratis serta beasiswa yang disajikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, menyemangati seorang pemuda asal desa Betok Jaya, kecamatan Kepulauan Karimata, Agus Liani, 18. Putra keempat dari tujuh bersaudara keluarga La Alihi yang sehari- harinya berkerja sebagai nelayan ini memberanikan diri hijrah dengan menyeberangi lautan hanya untuk mengenyam pendidikan agar menjadi seorang yang sukses meskipun berasal dari kepulauan terpencil. “Awal keberangkatan dimulai pada tahun 2012,” katanya. Selama tiga tahun Ia mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Sukadana yang penuh dengan rintangan dilewatinya, yang harus berpisah dengan keluarga. Saat timbul keinginan untuk pulang kampung, dirinya harus menunggu jadwal keberangkatan kapal yang menuju kampung halamannya. Adapun disaat kapal sudah ada terpaksa mengurungkan niatnya untuk pulang yang dikarenakan mesin kapal yang akan digunakannya mengalami kerusakan. “Pada saat kapalnya ada, kadang mesin kapal mengalami kerusakan, dan saya harus membatalkan keberangkatan itu,” tuturnya. Berpisah dari kedua orang tua serta keluarga merupakan bagian dari pengorbanan dirinya, untuk membuktikan kepada kedua orangtua bahwa suatu

saat akan berhasil meraih mimpi untuk menjadi seorang pengusaha muda asal kepulauan terpencil itu. “Sejak saya duduk di bangku SMP, telah timbul keinginan untuk menjadi seorang pengusaha muda, demi merubah kehidupan perekonomian keluarga khususnya, dan masyarakat yang tinggal dimana saya dilahirkan pada umumnya. Untuk itu saya nekat melanjutkan sekolah dengan menyeberangi lautan menggunakan tranportasi air selama delapan jam,” cerita Agus. Saat ini agus telah menyelesaikan kewajiban menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dan akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di salah satu Universitas Negeri di Pontianak. Saat ini Agus sudah berhasil masuk melalu jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dengan mengambil jurusan Hukum demi mengejar mimpinya menjadi pengusaha muda yang sukses asal kepulauan Karimata. “Alhamdulillah, selama 12 tahun biaya sekolah saya, ditanggung Pemerintah Daerah. Semoga di perguruan tinggi ini, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat kembali memberikan hal yang sama,” harapnya. Sementara itu, selama di Sukadana, agus tinggal bersama orang yang begitu dermawan dengan memberikan izin tinggal dirumahnya. “Awalnya, saya mau indekost saja. Namun di satu sisi,

ada yang menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Memang secara kebetulan di tempat saya menumpang selama sekolah, masih memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa (Kades) Desa Betok. Karena Pak Kades, lebih baik saya tinggal dirumah keluarganya dari pada ngekos,” ungkap Agus. Tommy, merupakan orangtua wali murid Agus, selama mengemban sebagai pelajar di Sukadana, dan sangat tersentuh melihat kegigihan anak asal kepualan itu dalam belajar. Selain itu, Tommy juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan pendidikan gartis selama 12 tahun kepada agus. “Saya melihat Agus, dalam belajar sangat serius. Walau hanya berhasil memperoleh empat besar di sekolahnya. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah dengan memberikan pendidikan gratis. Yang pada dasarnya telah memberikan kesempatan untuk belajar kepada siapapun,” tutur Tommy. Ditambahkan Tommy, adanya Program “Pendidikan Gratis ini”, bisa membuka peluang siapapun dan berasal dari manapun untuk mendapat kesempatan memperoleh pendidikan di Kayong Utara, khususnya. Semoga kedepannya Agus dapat berhasil untuk mewujudkan mimpinya, sebagai pegusaha muda asal Desa Betok, Kecamatan Kepulauan Karimata. (lud)

Rakyat Kalbar

Melawi Membangun

Selasa, 4 Agustus 2015

Fopad Melawi Netral dalam Pilkada Nanga Pinoh-RK. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Melawi, Dewan Pengurus Forum Pemuda Dayak (Fopad) Kabupaten Melawi menyatakan sikap netral dan independen. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Fopad, Saleh Tapa bersama Sekretaris Umum, Kimroni, S. Kom dan Komandan Bala Fopad, Pencon di Sekretariat Fopad Kabupaten Melawi, Jalan Juang Nanga Pinoh. Untuk itu, Saleh mengimbau kepada seluruh pengurus dan anggota Fopad agar bersikap netral. Namun jika secara individu ingin menjadi simpatisan salah satu pasangan, silahkan. “Jika secara pribadi mau jadi pendukung salah satu pasangan calon, silahkan. Asalkan jangan bawa nama lembaga Fopad,” lugasnya. Saleh mengatakan, tidak diperbolehkan pengurus dan anggota Fopad membawa nama lembaga dalam mendukung pasangan calon. Sebab di dalam AD/ART juga sudah tertera

hal tersebut. “Terlebih membawa nama Fopad dan mengaitkannya dengan isu sara. Itu bisa kami tuntut,” tegasnya. Membawa isu sara dalam Pilkada sangat berpotensi memecah belah masyarakat Melawi. Hal itu tidak diinginkan Fopad. Apalagi jika ada pengurus yang mengataskan nama lembaga dan menghujat orang lain. Karena itu hanya oknum yang tidak bertanggungjawab dan bukan lembaga Fopad. “Janganlah saling menghujat dan mengintimidasi kawan lain. Sebab belakangan ini di dalam media sosial sering terdapat hujatanhujatan, bahkan melecehkan kawan-kawan. Kami sangat menghindari hal-hal yang berpotensi memecah belah seperti itu,” terangnya. Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat, yang mana pemilihan tersebut bukanlah memilih suku, agama, ras dan budaya. Namun di dalam Pilkada itu memilih pemimpin Melawi ke depan tanpa memandang suku

agama. Kimroni, selaku Sekretaris Umum juga menambahkan, Fopad merupakan lembaga kepemudaan dan kemasyarakatan yang tidak terlibat dan terjun ke dunia politik. “Kami tidak ingin berpihak ke pasangan calon A maupun pasangan calon B. Kami sangat menjaga sikap netralitas ini,” ujarnya. Meskipun secara lembaga Fopad bersikap netral, namun tidak melarang pengurus dan anggotanya mendukung secara pribadi dan individu. “Namun saya mengimbau, jangan sekalisekali menghujat dan membawa isu sara serta memprovokator,” ucapnya. Menurutnya, pihaknya sempat kecewa dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan Fopad yang menghujat serta mengintimidasi kawan-kawan lainnya. “Bahkan di media sosial, oknum itu sempat mengeluarkan bahasa pelacur. Itu yang kami kecewakan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Kimroni mengimbau kepada masyarakat Melawi umumnya dan pengurus Fopad khususnya untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keharmonisan di masyarakat. “Beda pilihan itu biasa, namun jangan sampai kita terpecah belah karena itu,” ingatPengurus Fopad Melawi, Saleh Tapa, Kimroni dan Pencon nya. Sementara itu, membawa nama lembaga Fopad maka akan Pencon selaku Komandan Bala Fopad men- kami tuntut secara adat serta secara hukum egaskan, tidak ada yang boleh menggunakan positif,” paparnya. nama lembaga Fopad dalam berpolitik mendukung pasangan calon dalam Pilkada. Reporter: Irawan “Ciptakan situasi kondusif. Jika ada yang Redaktur: Andry Soe

Nasib Kebun Plasma Sumir, Masyarakat Ngadu ke Dewan Nanga Pinoh-RK. Kepala Desa dan Pengurus Koperasi Mandiri Aman Sejahtera (MAS) di wilayah PT Adau Agro Kalbar (AAK) dan PT Adau Hijau Lestari (AHL) menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Diantara masalah yang diadukan yakni mengenai ketidakjelasan kebun plasma mereka. “Karena tidak ada kejelasannya dalam pengelolaan di lapangan makanya kami dari perwakilan masyarakat yang berada di wilayah HGU AAK dan AHL mohon kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Melawi untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut,” ujar Ketua Koperasi MAS, Agus Darius saat pertemuan dengan Komisi C DPRD Kabupaten Melawi, Senin (3/8). Menurutnya, ada pun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, diantaranya terkait dengan pola kerja sama kemitraan antara masyarakat dan perusahaan yang sampai sekarang masih belum jelas dan belum ada tindaklanjut. Karena sampai sekarang, pihak koperasi dan kepala desa yang berada di wilayah perusahaan belum mengetahui calon petani plasma yang sudah menyerahkan lahan. “Sementara kalau menurut aturannya, keberadaan petani maupun lahan plasma harus diketahui oleh koperasi dan kepala desa,” ujarnya. Persoalan lain, kata Agus, dalam waktu

“Seharusnya sejak perusahaan masuk, kodekat, perusahaan akan melakukan pemutu- kepala desa belum diberikan perusahaan. “Jangankan kami kepala desa, warga yang perasi yang menjadi mitra perusahaan sudah san hubungan kerja secara sepihak. Bahkan, akan melakukan pengurangan tenaga kerja sudah menyerahkan lahannya kepada pe- diberikan haknya untuk bekerja,” ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kasecara besar-besaran terhadap karyawan rusahaan saja tidak memegang SKT. Karena yang bekerja di dua perusahaan tersebut. setelah proses penyerahan lahan selesai, bupaten Melawi, Yordanes, berharap supaya Berdasarkan isu yang beredar akan dilakukan tidak ada selembar pun fotocopian SKT yang ada langkah-langkah dari DPRD Kabupaten pengurangan ternaga kerja sebanyak 800 diberikan kepada kepala desa dan pemilik Melawi untuk menyikapi persoalan perkebunan di Melawi. Karena persoalan serupa lahan untuk dijadikan arsip,” keluhnya. hingga 1000 orang. Selain itu, Romsyah yang juga selaku ketua juga telah terjadi di perusahaan-perusahaan Oleh karena itu, pihaknya mendesak Komisi C DPRD Kabupaten Melawi agar mengambil dua koperasi ini mengatakan, termasuk juga perkebunan lainnya. “Apakah nantinya dibuat dalam langkah-langkah untuk menyikapi perbentuk panitia khusus (Pansus) soalan yang dihadapi masyarakat. Suatau apalah namanya,” timpalpaya ke depannya komunikasi antara nya. masyarakat dengan perusahaan bisa Dir inya mengharapkan, berjalan dengan baik. pihaknya supaya segera turun “Kami sudah berupaya melakulangsung ke lapangan sehingga kan diskusi dengan perusahaan. bisa mengetahui dengan jelas Namun sampai sekarang belum persoalan-persoalan yang terada solusi, malah di lapangan ada jadi di lapangan. “Sebab kalau kegiatan-kegiatan yang merugikan Komisi C turun langsung ke lamasyarakat,” tuturnya. pangan, dari pihak manajemen Sementara itu, Kepala Desa Bukit Raya, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kepala Desa dan Pengurus Koperasi Mandiri Aman Sejahtera (MAS) perusahaan pasti mengungkapkan persoalan yang sebeRomsyah mengatakan, sejak perusa- saat mengadu ke wakil rakyat narnya terjadi di perusahaan,” haan bekerja di wilayah mereka, ucapnya. semua yang terjadi di lapangan Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD tidak sesuai dengan janji yang disampaikan dengan hak-hak koperasi petani plasma yang oleh perusahaan saat melakukan sosialisasi. menjadi mitra perusahaan. Sampai sekarang Kabupaten Melawi, Malin mengatakan, Demikian juga halnya dengan hak-hak desa hak-hak koperasi juga belum diberikan seh- aspirasi yang disampaikan masyarakat pasti yang berkaitan dengan data lahan dan Surat ingga koperasi belum bisa melakukan aktifitas ditindaklanjuti. Karena dari hasil pertemuan dengan masyarakat akan dilaporkan kepada Keterangan Tanah (SKT) yang diminta oleh sampai sekarang.

unsur pimpinan sehingga tindaklanjutnya nanti seperti apa. Menunggu hasil koordinasi Komisi C dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Melawi. “Jangan khawatir, setiap laporan yang disampaikan ke kami pasti ditindaklanjuti. Karena ini memang menjadi tugas kami yang membidangi masalah perkebunan,” paparnya. Pihaknya juga akan menyurati perusahaan, karena Komisi C DPRD Kabupaten Melawi akan meminta penjelasan dari pihak perusahaan terkait persoalan antara masyarakat dengan perusahaan. Kemungkinan besar pertemuan dengan perusahaan akan dilakukan di lapangan supaya jelas persoalannya. “Kami tidak akan melakukan pertemuan di kantor, kami akan langsung menemui perusahaan di lapangan. Biar mereka tidak bisa berbicara seenaknya,” lugasnya. Malin mengingatkan, agar masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan, untuk tidak mudah terpancing dengan permainan yang dilakukan perusahaan. Karena untuk menyelesaikan persoalan tersebut ada alur yang harus dilalui dan jangan main tutup serta tahan aset perusahaan. “Sebab kalau masyarakat melakukan kesalahan, apalagi berbenturan dengan persoalan hukum, bukannya bisa menyelesaikan masalah, malah akan memuncul persoalan baru,” tegasnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Sistem Pelaporan Keuangan Berubah

Sempat Naik, Harga Kulat Turun Lagi Sintang. RK. Senyum petani kulat ternyata tidak lama. Pasalnya saat ini harga kulat kembali turun pada kisaran Rp5.000 per kilogram. Padahal satu bulan lalu harganya sempat naik pada kisaran Rp7.000 per kilogram. “Sempat naik Rp7.000 per kilogram, saat ini turun lagi menjadi Rp5.000 per kilogram,” kata Yuliani, warga Desa Jetak, Kecamatan Dedai ditemui di kediamannya, Senin (3/8). Penurunan yang terjadi akhir-akhir ini, menurut Yuliani, berdampak pada perekonomian masyarakat. Terlebih perkebunan karet merupakan sektor andalan masyarakat di Kabupaten Sintang terutama di Desa Jetak, Kecamatan Dedai. “Sekian banyak petani di Kabupaten Sintang, sebagian besar mengandalkan sektor perkebunan karet rakyat. Kita sangat gelisah dengan semakin turunnya harga karet di tingkat petani,” imbuh Yuliani. Ia khawatir turunya harga kulat di tingkat petani dikarenakan permainan dari para tengkulak besar. “Kalau harga seperti ini bagaimana kami mau makan. Selama ini kami hanya menggantungkan hidup kami dengan menoreh karet,” tukas Yuliani. Jika keadan ini terus berlangsung, tambah dia, dikhawatirkan perekonomian dan penghasilan masyarakat semakin terpuruk. “Apalagi, hampir semua masyarakat di daerah ini mengandalkan karet untuk membayar angsuran kendaraan, jika karet turun, bagaimana dengan kreditnya,“ kata Yuliani. Ibu rumah tangga dua anak tersebut berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dapat memberi solusi terkait menurunnya harga kulat. “Bagaimana caranyalah, entah itu diberi stimulan dana atau pun bekerjasama dengan pengusaha swasta untuk membeli karet dengan harga yang lebih tinggi,” ujar Yuliani. Senada juga disampaikan Kepala Desa Baning Kota, Dedi Kayung. Ia mengaku prihatin dengan terus merosotnya harga kulat di tingkat petani. “Sebagian masyarakat Baning juga mengandalkan sektor perkebunan karet. Kalau harganya terus merosot akan berdampak pada perekonomian masyarakat kami juga,” katanya. Pantauan Rakyat Kalbar, harga kulat di beberapa daerah di Sintang cukup bervariasi, dari Rp 4.000 hingga Rp5.000 ribu per kilogram. Sebut saja di Desa Binjai Hilir, harga kulat hanya Rp5.000 per kilogram, berbeda dengan di Desa Perembang yang sempat menyentuh Rp6.000 per kilogram. (Adx)

Milton Crosby saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Aula CU Keling Kumang, Senin (3/8). ACHAMAD MUNANDAR

Sintang-RK. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengubah serta meningkatkan standar akuntansi dan tatacara pelaporan keuangan pemerintah dari berbasis kas menjadi berbasis akrual. “Basis Akrual adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya, bukan pencatatan pada

saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis),” kata Milton Crosby, Bupati Sintang saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Aula CU Keling Kumang, Senin (3/8). Milton menjelaskan, akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengelu-

aran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah utang dan piutang organisasi. “Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas,” terangnya. Dengan catatan menggunakan basis akrual, kata Milton , maka lebih kompleks dari pada basis kas. “Basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian. Karena pada basis kas, pembayaran hanya direkam jika hal itu telah dilakukan, sementara pembayaran kewajiban dapat dilakukan dengan jarak waktu tertentu setelah timbulnya kewajiban itu sendiri. Untuk alasan penganggaran, organisasi dapat lebih baik menggunakan akuntansi berbasis akrual” jelasnya. Untuk mengadopsi akuntansi basis akrual, organisasi akan memerlukan informasi seperti pendapatan atas investasi yang belum jatuh tempo. Organisasi juga akan memerlukan informasi mengenai kewajiban keuangan masa depan yang dapat diperkirakan jumlahnya. Dengan komputerisasi sistem akuntansi, upaya yang diperlukan untuk menjaga informasi ini dapat dilakukan secara memadai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari paket bidang keuangan, dalam

mengelola keuangan haruslah diketahui bersama, transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern pada sektor publik, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tetapi berdasarkan keluar masuknya kas. “Saya mendukung diselenggarakan Bimtek ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur di bidang pelaporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diupayakan agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidakpahaman dalam pengelolaan keuangan” papar Milton. Laporan keuangan berbasis akrual sendiri menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat pada 2015. Sebab, laporan keuangan Pemkab Sintang pada 2012, 2013 dan 2014 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Pemkab Dorong Pembentukan BUMDes Sintang-RK. Untuk mendorong kemandirian pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar terwujud desa yang mandiri. “Desa mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang,” kata Milton Crosby, Bupati Sintang saat membuka Sosialisasi Pembentukan BUM-Des di Hotel Cika, Senin (3/8). Menurut Milton, dengana adanya BUMDes ini, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian desa serta mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. “Dengan terwujudnya BUM-Desa ini dapat menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan masyarakat desa dan memnbuka lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD,” jelas Milton.

Dia menambahkan, dalam upaya mengembangkan struktur perekonomian desa maka berbagai upaya yang telah dilakukan. “Persamaan pola pikir dan kesatuan tindakan berbagai stakeholder seperti unsur Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD, BPD , Lembaga Kemasyarakatan, dunia usaha, BUMD, BUMN untukk lebih mendalami landasan filosofi, visi misi kebijakan program BUMDes,” papar Milton. Jangan ada lagi keraguan, tambah Milton, untuk mendirikan BUMDesa, karena Pemkab Sintang siap memfasilitasi terbentuknya BUMDes guna menggerakkan pere- Peserta BUM-Des. A M konomian masyarakat yang lebih diikuti 80 peserta dari berbagai kecamatan maju lagi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju desa di Kabupaten Sintang, seperti Kecamatan Sintang 13 peserta, Tebelian 27 peserta, yang sejahtera dan mandiri. Di tempat yang sama, Kepala Badan Kelam Permai 16 peserta, dan Ketungau PMPD H, Hotler Panjaitan mengungkap- Hilir 24 peserta. “Kita akan jelaskan apa tujuan diadakan kan, Sosialisasi Pembentukan BUMDes ini CHAMAD

UNANDAR

BUMDes ini, yakni untuk meningkatkan kemampuan kinerja tugas fungsi kepala desa agar bisa mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur serta memberikan tata cara mengelola BUMDes ini” jelas Hotler. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan Tarik Wisatawan dari Pintu Perbatasan Putussibau-RK. Peluang terbesar untuk mendorong sektor pariwisata di Kabupaten Kapuas adalah pintu perbatasan Nanga Badau. Oleh sebab itu, beberapa objek wisata di kawasan perbatasan harus terus ditingkatkan, terutama di Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kapuas Hulu, Darmawan MSi mengatakan, selama ini Kapuas Hulu hanya berharap limpahan wisatawan dari pintu Imigrasi Jakarta dan Bali. Lantaran biaya yang tinggi, angka wisatawan yang berkunjung ke Bumi Uncak Kapuas pun tidak terlalu ramai. “Selama ini kita hanya bisa dapat 350-an turis per tahun, dan itu hanya berharap dari pintu wisata nasional Bali dan Jakarta. Tetapi kita bisa meningkatkan jumlah wisatasan itu dari pintu perbatasan, kita tarik wisatasan dari Malaysia,” ungkap Darmawan ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/8). Menurut Darmawan, Kapuas Hulu sangat berharap limpahan turis dari Malaysia. Sebab, berdasarkan data yang ada, sekitar 5.000 turis datang ke objek wisata Batang Aik setiap tahunnya. “Kalau kita bisa ambil 10 persen saja, sudah lumayan. Jadi ada 500-an turis yang masuk ke Kapuas Hulu. Kita tentu ingin wisatawan meningkat dari pintu imgrasi perbatasan Kapuas Hulu, selain pintu imigrasi Jakarta dan Bali,” ucap Darmawan. Untuk menarik minat wisatawan tersebut, lanjut Darmanwan, Pemerintah mesti berkerja keras mengemas dan menjual potensi wisata di sekitar perbatasan, terutama TNDS yang telah menjadi salah satu Destinasi Utama Pariwisata di Indonesia. Demikian pula dengan Taman Nasional Betung Karihun (TNBK), serta desa-desa wisata yang berpotensi seperti Desa Sadap dan Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu. “Kalau TNDS-TNBK sudah terkemas dengan baik, dengan Desa Sadap dan Sungai Utik, semua bisa menjadi penunjang paket wisata di perbatasan. Cuma ini butuh dana besar, dan tidak mudah mewujudkannya,” kata Darmawan. Sebetulnya, seperti situs Betang Sungai Utik, sangat mendukung menjadi objek wisata. Sebab ada beberapa jenis wisata yang dapat ditawarkan bagi para penggunjung dan wisatawan di sana. “Kalau Sungai Utik, dari yang kita tahu, ada wild-life, riam, situs betang, serta kearifan lokal. Ini cukup komplit untuk menghadirkan desa wisata di sana, apalagi masayarakatnya sangat mendukung,” tutur Darmawan. Ia pun berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, untuk memerhatikan potensi wisata di Kapuas Hulu, khususnya kawasan perbatasan. “Pengembangan wisata di perbatasan membutuhkan dana yang besar, tentu sangat butuh dukungan dari provinsi dan pusat. Kalau hanya dari kabupaten, belum cukup,” tutupnya. (aRm)

Rakyat Kalbar

Selasa, 4 Agustus 2015

Antrean Haji di Kapuas Hulu Selama 18 Tahun Putussibau-RK. Warga Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mendaftar untuk berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji mencapai 1.800 orang. Sehingga daftar antreannya selama 18 tahun. “Kuota calon jamaah haji Kapuas Hulu pada 2015 ini sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 95 orang,” ungkap H Darohman SAg MSi, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/8). Terkait apakah akan ada penambahan atau pengurangan pada tahun depan masih belum diketahui. Walaupun kabarnya, Kerajaan Arab Saudi mengurangi kuota calon jamaah haji Indonesia. Pengurangan kuota itu lantaran, adanya rehab di sekitar Masjidil Haram dalam rangka perluasan. “Untuk itu, kepada calon jamaah haji yang berangkat tahun ini dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya,” imbau Darohman. Terhadap calon jamaah haji, tambah

H Darohman

dia, sudah dilakukan dua kali manasik, yaitu tingkat kecamatan yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA) dan

tingkat kabupaten oleh Kemenag Kapuas Hulu. Kemudian pada tanggal 9 Agustus nanti rencanakan akan dilaksanakan manasik haji lagi yang dilaksanakan Pemda Kapuas Hulu. “Calon jemaah haji berasal dari 23 kecamatan, di mana yang terbanyak dari Kecamatan Putussibau Selatan. Sementara jemaah termuda berusia 33 tahun dan tertua berusia 80 tahun, kedua-duanya berasal dari Kecamatan Suhaid,” terang Darohman. Calon jamaah haji asal Kapuas Hulu akan diberangkatkan pada September mendatang. Namun masih belum diketahui gelombang berapa dan Kelompok Terbangnya (Kloter). Untuk petugas pendamping semuanya dari provinsi, tambah Darohman, tidak ada dari kabupaten. “Harapan saya kepada calon jemaah haji asal Kapuas Hulu terus bulatkan niatnya. Ibadah haji ini jauh dan memerlukan waktu lama. Oleh karenanya perlu kesiapan mental, spirit dan materi. Biasanya materi siap, tapi

mentalnya belum siap. Makanya betulbetul segala sesuatunya dipersiapkan,” papar Darohman. Dia berharap jemaah haji Kapuas Hulu tidak menemukan kendala berarti ketika di tanah suci. Ia pun berharap jamaah haji Kapuas Hulu dapat menjadi haji yang mandiri. “Bekal ibadah itu betulbetul disiapkan, rangkaian-rangkainya dari berangkat dan pulang dikuasai,” ujarnya. Yang juga tidak kalah penting, lanjut Darohman, jemaah haji dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi ketika di tanah suci, terutama terhadap perbedaan cuaca. “Sepanas-panasnya di kita tidak sepanas di Arab Saudi. Begitu juga sedingin-dinginnya di sini tidak sedingin di Arab Saudi. Jaga kesehatan, makanan, dan disiplin waktu. Jangan sampai waktu pelaksanaan pokok ibadah haji kesehatan terganggu atau sakit,” tutupnya.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Pencairan Keuangan Desa Tahap Satu Tuntas Putussibau-RK. Pencairan keuangan desa yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap pertama telah tuntas. Semua desa di Kabupaten Kapuas Hulu telah mencairkannya. “Jadi keuangan desa tahap awal ini sudah semua. Satu desa terakhir masuk dalam pengajuan hari ini (kemarin, red),” kata Marcellus SSos, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kapuas Hulu ditemui di kantornya, Senin (3/8). Pengajuan tahap dua, kata Marcellus, setelah semua Desa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan tahap pertama. Kalau ada desa yang sudah menyelesaikan SPj tahap pertama, dalam waktu dekat bisa diajukan lagi untuk tahap dua. “Awal Agustus ini juga kalau sudah ada yang membuat SPj, bisa

kita cairkan tahap dua,” ujarnya. Pencairan keuangan desa tahap pertama, diakui Marcellus, memang agak terlambat. Sebab sebelumnya ada perubahan dana keuangan desa dari Pemerintah Pusat (Pempus). Akibatnya proyek-proyek di desa baru berjalan. Meski demikian, tambah dia, di Kalbar khususnya kabupaten Kapuas Hulu termasuk yang tercepat pencairan keuangan desa. “Setelah dana keuangan desa telah digunakan, barulah desa bisa membuat SPj,” ucap Marcellus. Pada APBDes kali ini, ada tiga sumber keuangannya. Yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten, bantuan desa dari APBD provinsi, dan dana desa dari APBN. Semua dana ini, mesti dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa (Kades) sesuai aturan yang berlaku. Proses administrasinya pun berbeda

dengan pengelolaan ADD seperti tahun sebelumnya. Dikatakan Marcellus, penggunaan keuangan desa sudah ada ketentuannya. Begitu pula ketika tidak ada SPj, maka akan memengaruhi proses pencairan tahap selanjutnya. “Untuk bahan evaluasi, kita monitoring dari SPj yang mereka buat. Namun disetiap kecamatan juga sudah ada tim evaluasi, jadi lebih memudahkan kita melakukan monitoring,” bebernya. Marcellus mengimbau para Kades supaya menggunakan APBDes tersebut dengan baik. Sehingga tidak menghambat proses pencairan tahap berikutnya. “Proses pengajuan ADD dengan Dana Desa itu dilakukan secara terpisah. Kita ajukan terpisah, jadi ada dua pengajuan, satu pengajuan ADD dan pengajuan Dana Desa,” ungkap Marcellus. (aRm)

Marcellus

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Ajukan Perda PAD Tak Bisa Sembarangan Sanggau-RK. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lain, Pemerintah Daerah bersama DPRD Sanggau terus berupaya menggali potensi lain yang sekiranya mampu menaikan PAD. Namun begitu, ada aturan yang juga harus ditaati sebelum merancang Perda PAD. “Kita di DPRD hanya membuat secara garis besarnya saja, sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Fransiskus Ason, Wakil Ketua DPRD Sanggau, Senin (3/8). Ason juga menegaskan pihaknya tidak boleh semena-mena membuat Perda terkait PAD sebelum melakukan kajian mendalam termasuk dampaknya bagi masyarakat. “Tidak boleh kita semena-mena mengajukan Perda untuk meningkatkan PAD tapi justru memberatkan rakyat. Contohnya dulu pernah Dewan itu membuat Perda tentang resolusi TBS, tapikan TBS itukan sudah dikenakan PPN dan PPH jugakan, kalau ditambah lagi pajak daerah atau restribusi daerahkan makin berat petani, kasihan mereka, rakyat yang menanggungnya berat,” bebernya. Terkait usulan yang mengajukan PAD, Ason menjelaskan Perda PAD bisa diajukan oleh eksekutif dan juga bisa diajukan oleh legislatif. “Itulah tadi saya katakan, niat kita baik ingin meningkatkan PAD, tetapi harus melihat situasi dan ekonomi masyarakat, nanti masyarakat menjerit gara-gara Perda itu, makanya saya bilang, Perda PAD itu memang harus kita lakukan tetapi harus ada kajiannya dulu,” ungkap Politisi Golkar itu. (KiA)

272 Siswa Ikuti Seleksi Unitri Genjot IPM, Maksimalkan SDM Sanggau-RK. Sebanyak 272 peserta mengikuti tes wawancara seleksi penerimaan calon mahasiswa di Universitas Tri Buana Tungga Dewi (Unitri) Malang di aula Kantor Bupati, Senin (3/8). Kepala Bagian Kesra Pemda Sanggau Yulianus Donatus mengatakan untuk kuota penerimaan hanya dibatasi untuk 150 orang. Peserta yang mengikuti tes tersebut berasal dari 15 kecamatan se-Sanggau. “Untuk jumlahnya tidak sama karena jumlah penduduk yang tidak merata. Cuma kecamatan Bonti lebih sedikit. Kalau yang banyak di kecamatan Kapuas dan Parindu pesertanya,” katanya. Sementara untuk kreteria dan persyaratan peserta yang dianggap lulus dalam tes mengacu pada penilaian akademik,

latar belakang keluarga dan jumlah sarjana yang ada di lingkungan keluarganya. “Untuk penilaian dari nilai tamat SMA sederajat dan semangat juang mereka. Karena kalau pakai penilaian ekonomi susah soalnya semua peserta pakai surat keterangan tidak mampu dari kepala desa,” terangnya. Lebih lanjut dikatakannya dari Unitri hanya menyiapkan kuota untuk empat fakultas terdiri dari Fakultas Pertanian, Teknik, Fisip dan Ekonomi. Tujuan dari kegiatan ini guna meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dimana pada saat ini IPM sanggau masih tergolong rendah. “Jika IPM kita sudah tinggi maka akan mudah membangun Sanggau kedepannya. Ini upaya untuk memaksimalkan SDM yang ada. Saat ini Sanggau peringkat

ke delapan terendah dari 14 kabupaten yang ada,” jelasnya. Bagi siswa yang lulus, dari pihak kampus akan memfasilitasi kuliah bebas SPP. Sementara dari Pemda akan memberikan pemondokan dan biaya keberangkatan ke Malang. “Selagi nilainya 2.75 mahasiswa tersebut terbebas dari biaya SPP. Untuk hasil akan kami rapatkan bersama tim untuk menentukan siapa yang dinyatakan lulus. Semua kecamatan akan ada yang mewakili,” jelasnya. Sementara itu Bupati Sanggau Paolus Hadi dalam sambutannya meminta para peserta untuk serius dalam bersekolah. “Saya minta sekolah jangan karena paksaan dari orangtua. Jika tidak bersedia lebih baik mengundurkan diri dari sekarang karena masih

banyak peserta lain yang membutuhkan,” terangnya Paolus Hadi juga berharap semoga kuota yang ada dapat ditambah mengingat banyaknya jumlah peserta yang mengikuti tes. Ia menilai, jika sudah banyak sarjana, akan mampu membangun kampung halaman dengan memberikan masukan pada Kepala Desa dan Bupati. “Kalau ada peserta yang bilang baru saya jak mau sarjana dari kampung saya pak, tolong diloloskan. Saya sudah lihat banyak kampung tidak ada sarjana kalau ditanya ngapa tidak sekolah orangtua bilang tidak ada modal, tau motornya ada dua di rumah,” kelakarnya. Satu di antara peserta Tes warga Dusun Kerawang Desa Sungai Kembayau Kecamatan Meliau tamatan SMK tahun

2015 Diamedes Deni (19) mengatakan optimis dapat lulus dalam tes wawancara yang diberikan mengingat segala persyaratan yang dibutuhkan sudah dipenuhi. “Tes tidak terlalu berat karena sudah ada di isi di formulir pertanyaannya seputar kepribadian dan kondisi keluarga serta bersedia tidak menikah selama studi,” katanya. Lebih lanjut dikatakan peserta yang mengambil Jurusan informatika ini bercita-cita akan menjadi wartawan media elektronik mengingat latar belakangnya dari SMK. “Kalau saya lulus saya akan memberikan kontribusi untuk Sanggau dan ikut serta membangun Sanggau ke arah yang lebih maju,” terangnya.

Laporan: Kiram Akbar

Rancang Dusun Mobui Jadi Kampung Wisata Sanggau-RK. Bupati Sanggau Paolus Hadi mengajak ajak masyarakat dusun Mobui kompak merancang Mobui menjadi Kampung Wisata. Mobui merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata alam yang lokasinya berdekatan dengan perbatasan negara. “Siapkan dulu, bagaimana caranya memikat orang untuk tertarik datang ke sini. Liat potensi-potensi apa yang bisa dijual dari Mobui ini jika ingin merancang desa Mobui menjadi kampung Wisata. Jangan panas-panas taik ayam, saya minta komitmennya,” katanya ketika berdialog langsung dengan masyarakat Mobui di Festival Product Hukum kabuapten Sanggau dan Pengenalan Objek Wisata Alam Dusun Mobui, desa Mobui, kecamatan Kembayan (29/7). Terpenting, tegas orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu adalah memulai komitmen masyarakat bergotong-royong membangun jalan setapak guna memper-

mudah akses para pengunjung menuju Riam Jito dan Riam Tajau. Berkaitan Festival Product Hukum Kab. Sanggau, Bupati mengagumi hasil karya HKM Mobui. “Saya salut dengan hasil karya kalian, luar biasa,” pujinya. Bupati minta hal ini harus benar-benar dibina oleh wadah yang bisa meningkatkan kreativitas perajinnya, yaitu Dekranasda. “Libatkan juga anak muda agar usaha kerajinan ini bisa diteruskan oleh mereka agar tidak punah karena biasanya anak-anak muda ini cenderung menyibukkan diri di media sosial tapi tidak bersifat positif dan bermanfaat,” pintanya. Ia juga mengingatkan agar tak unsur plastik pada kerajinan hasil hutan, utamakan hasil pelestarian hutan. “Seluruh bahan harus menggunakan hasil hutan. Biasanya orang akan lebih tertarik membeli produkproduk seperti ini adalah produk yang dihasilkan dari pelestarian hutan, bukan

pencemaran atau penguruskan hutan,” katanya. Dengan adanya hasil karya HKM yang menarik dan unik diharapkan bisa menarik daya pikat pengunjung untuk datang ke Mobui, tak hanya untuk piknik, melainkan membeli buah tangan dari Desa Mobui. Bupati dan Ketua Dekranasda Sanggau, Arita Apolina Paolus Hadi bersama para rombongan menyempatkan diri mampir ke beberapa stand pameran untuk melihatlihat dan membeli beberapa produk hasil karya HKM Mobui. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan Riam Jito dan Riam Tajau secara langsung oleh Bupati bersama rombongan masyarakat Mobui dengan jarak tempuh delapan kilometer dari dusun Mobui menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor, karena harus melewati jalan setapak dan hutan untuk bisa sampai ke lokasi Riam Jito dan Riam Tajau. (KiA-humas)

Bupati Sanggau mampir ke beberapa stand pameran untuk melihat-lihat dan membeli beberapa produk hasil karya HKM Mobui 2. HUMAS

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Selasa , 4 Agustus 2015

Komisi B: Pembagian 70:30 Tak Usah Diutak-atik Lagi

Injeh Karaja

Warga Kecewa Pelayanan RSUD Ngabang-RK. Warga desa Raja, kecamatan Ngabang, Kundori 35, kesal dengan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak yang dinilainya kurang memperhatikan pasien. Hal itu dirasakannya ketika hendak memeriksa kandungan istrinya, Senin (3/8) sekitar pukul 09.00. Dokter yang bertugas tak ada di tempat ketika jam dinas. Oleh petugas rumah sakit, Kundori diminta menunggu hingga siang hari karena dokter belum datang, bahkan dianjurkan datang kembali pada esok hari.“Dengan santai petugas itu bilang ke saya dan istri saya dokternya belum datang. Karena masih di Pontianak dan datang sekitar jam 11 siang. Malah dia bilang kalo gak datang, besok pagi aja kesini lagi,” keluh Kundori. Kundori kecewa dengan ucapan petugas itu. “Saya sudah daftarkan, istri saya sudah mengeluh sakit-sakit perutnya. Masih syukur saya tinggal di Ngabang, bagaimana kalau ada yang datang dari kecamatan Air Besar. Yang datang jauh-jauh dari pedalaman, kan kasihan bolakbalik dan bagaiamana dengan kondisi istri saya,” katanya. Tak mau menunggu, ia pun membawa istrinya pulang. Sekitar pukul 13.00, ia kembali lagi, sayangnya loket pendaftaran yang sudah dibayar Rp 100 ribu sudah tutup. Sedangkan dokter kandungan yang menjadi tujuan, menurut informasi yang ia trima sedang melakukan operasi pasien lain.Seorang petugas malah menyarankannya agar langsung pergi ke rumah dokter yang bersangkutan. “Kalau gitu, sama saja saya berobat ke dokter praktek dan biaya besar, saya kan mau berobat di rumah sakit. Percuma dong ada rumah sakit kalau harus ke dokter praktek lagi,” cerita Kundori. Dikonfirmasi, Direktur RSUD Landak, Pius Edwin menjelaskan bahwa jam dinas dokter telah ditetapkan. “Jadwal dinas dokter memang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu dari Pemda. Artinya kita masih mengikuti lima hari kerja, yakni dari Senin sampai Jumat harus stanby,” terangnya. Kemudian pada Sabtu dan Minggu tergantung pada keberadaan dokternya. “Kalau memang dia ada di Pontianak dan sebagainya kita tidak bisa juga mencegah, yang jelas ada petugas lain yang menggantikan tugas dari pada dokter tersebut,” jelas Pius. Dokter yang mengantikan dokter spesialis bisa saja dari dokter umum atau petugas lain. “Misalnya dokter spesialis bisa saja digantikan dokter umum atau perawat, untuk penanganan pertama. Kalau juga tidak ada, bisa bidannya karena biasanya seperti itu,” jelasnya.(ius)

Penandatanganan Kesepakatan PT. Mustikha Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) dan PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS) bersama Koperasi Ne Jaraya Raya dan Koperasi Maju Bersama. ANTONIUS

Ngabang-RK. Anggota Komisi B DPRD kabupaten Landak, Suparda meminta pemerintah dan perusahaan berkomitmen membangun kebun dengan pola kemitran bagi hasil. PT. Mustikha Abadi Khatulistiwa (PT. MAK) dan PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS)

pada Kamis (30/7), membuat kesepakatan bersama, untuk pembangunan kebun di aula Disbunhut Landak. “Sesuai permintaan masyarakat pola bagi hasil 70-30, tidak perlu dikutak katik lagi. 70 untuk perusahaan dan 30 untuk masayarakat. Dan tidak perlu

lagi ada pertimbangan dari pihak perkebunan. Karena apa yang sudah disepakati itu sudah menjadi komitmen kita,” ujar Suparda, Senin (3/8). Kesepakatan tersebut bertujuan meminimalisir persoalan sosial di lapangan. “Kesepakatan sudah dibuat bersama,

jangan sampai di tunda lagi oleh pihak perusahaan. Karena sudah kewajiban perusahaan mengikuti aturan yang ada untuk membangun kebun masyarakat,” katanya. Selain itu, perusahaan harus bekerja sama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa mendukung kebijakan perusahaan, dan perusahaan juga komitmen dalam menyejahterakan masyarakat. “Maka manajemen perusahaan harus kuat. Harus mampu melihat masalah yang ada untuk diselesaikan dengan cara pendekatan dengan masyarakat di lingkungan perkebunan,” tuturnya. Selain itu, floating kebun masyarakat juga harus sudah jelas dalam MoU tersebut. Pemda Landak harus mengetahui bahwa masyarakat sulit untuk menjual buah sawitnya ke pabrik, lantaran pabrik menolak dengan alasan tak mampu mengolah buah sawit yang ada. Padahal kata Suparda, sesuai permentan nomor 98 tahun 2013, pasal 10 bahwa usaha budidaya tanaman kelapa sawit bagi perusahan, wajib menerima hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri perkebunan sawit yang

ada di sekitar lingkungan perusahaan perkebunan sawit. Ia berharap, pemkab Landak mendorong investor yang mau mendirikan pabrik kelapa sawit untuk menampung hasil produksi TBS dari masyarakat. “Jika semua perusahaan ada pabriknya masing-masing, maka tidak terjadi penolakan TBS dari masyarakat oleh pabrik. Dan semuanya bisa di tampung,” terangnya. Hal yang sama juga di katakan Ketua Koperasi Maju Bersama, Erani. Perusahaan dan koperasi sudah sering menggelar pertemuan dan membuat kesepakatan bersama. “Dalam hal ini tentu kita minta ada kesepakatan bersama. Baik itu dari perusahaan maupun masyarakat itu sendiri,” ujarnya. Ia juga meminta komitmen dan niat baik bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. “Selama ini masyarakat pemilik lahan merasa tidak puas dengan hasil yang di harapkan. Walaupun perusahaan mengatakan mengalami kerugian tapi masyarakat tidak tahu hal ini. Maka kesepakatan yang di buat ini harus sama-sama berkomitmen,” harap Erani. Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Penjual Bendera Panen Rezeki Ngabang-RK. Jelang HUT RI ke 70 menjadi berkah tersendiri bagi para penjual bendera. Tak hanya dari Kalbar, para penjual bendera dari pulau Jawa juga ikut meraup rezeki di kota Ngabang. Adhe dan Yaya misalnya, warga kecamatan Leles kabupaten Garut, Jawa Barat menjual bendera merah putih dan umbul -umbul di pasar Ngabang. “Sejak 1 Agustus kemarin saya menjual bendera merah putih dan umbul-umbul di wilayah pasar Ngabang. Harganya tergantung jenisnya,” kata Adhe penjual bendera. Ia mengaku baru pertama berjualan bendera di Ngabang

lantaran mengikuti pamannya. “Saya belum hafal wilayah Ngabang,” ujarnya. Lain halnya dengan Yaya, yang mengaku sejak tahun 2005 sudah berjualan bendera, khususnya di bulan Agustus. Bendera-bendera yang dijual dibawa khusus dari pulau Jawa. Ia mengaku tak kurang dari lima ratus orang di daerahnya yang berangkat ke Kalbar hanya khusus untuk berjualan bendera. “Kalau perginya ada lima kelompok yang berangkat tidak serentak. Tapi kalau pulangnya, biasanya serentak. Karena masa menjualnya sampai pada tanggal 17 saja. Setelah itu tidak ada lagi

yang membelinya,” ungkapnya. Ia mengaku hampir setiap tahun benderanya habis terjual. “Jadi, kami meraih keuntungan yang lumanyan lah, ini merupakan rejeki tahunan. Setelah itu pulang kembali menumpang kapal Lawit. Kerja kembali sebagai petani menanam padi di sawah,” akunya. Ia berharap tahun ini bendera yang dijualnya kembali habis terjual. “Memang di lihat dari pertama berjualan di pasar Ngabang sudah ada yang laku. Kita juga berjualan di tempat yang aman, agar tidak menganggu lalu lintas, dan orang yang mau membelinyapun nyaman,” pungkasnya. (ius) Penjual bendera di pasar Ngabang. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Utamakan Prinsip Kehati-hatian

Sekda Akui Serapan APBD Murni Rendah

Berharap Muhammadiyah Semakin Berkembang Sekadau-RK. Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Sekadau mengutus empat pengurusnya mengikuti Muktamar Muammadiyah ke-47 di Makassar. Kegiatan itu dilaksanakan 3-7 Agustus 2015 mendatang. Ketua Umum PD Muhammadiyah Sekadau, Ir Akhmad Suryadi MT bersama Sekretarisnya, Abdillah SPd I memimpin langsung rombongan ke Makassar. “Muktamar Muhammadiyah ke- 47 mempunyai beberapa agenda. Yang utama pemilihan Ketua Umum dan Pengurus Besar Muammadiyah untuk lima tahun mendatang, periode 2015-2020,” ujar Akhmad saat dihubungi Rakyat Kalbar via selular, kemarin. Beberapa agenda lain juga dibahas pada muktamar tersebut. Terutama berkaitan dengan pengembangan organisasi Muhammadiyah ke depan. “Kami berharap dengan penyelenggaran muktamar ini, organisasi Muhammadiyah di Indonesia maupun di Sekadau semakin berkembang. Muktamar ini penting untuk meningkatkan peran serta Muhammadiyah dalam kemaslahatan umat,” yakinnya. Muktamar ini juga merupakan ajang silaturahmi antarpengurus dan warga Muhammaddiyah. Baik pengurus pusat maupun pengurus daerah, terutama sesama muktamirin. Peserta muktamar ke–47 terdiri dari pengurus besar pusat Muammaddiyah, Pengurus Wilayah Muhammaddiyah dan Pengurus Daerah Muhammaddiyah di seluruh Indonesia, termasuk para pengembira. “Dari Pengurus Daerah Muhammaddiyah Kabupaten Sekadau mengirim empat peserta, terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris dan seorang anggota,” jelas pria yang juga menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau itu. (bdu)

Sekadau-RK. Kritikan Anggota DPRD Sekadau terkait lambannya penyerapan APBD murni 2015 dibenarkan eksekutif. Namun keterlambatan itu bukannya dilakukan tanpa alasan. “Keterlambatan karena kita memilih langkah untuk berhati-hati dalam merealisasikan penggunaan dana APBD,” ujar Drs Yohanes Jhon MM, Sekrtetaris Daerah (Sekda) Sekadau kepada Rakyat Kalbar di ruang kerjanya, kemarin. Ditegaskan Jhon, pemerintah daerah tidak mau serampan-

Drs Yohanes Jhon MM . ABDU SYUKRI

gan mempergunakan dana APBD. Termasuk dana APBD yang sudah difloating untuk belanja langsung. Eksekutif lebih memilih hati-hati, agar tidak dipersalahkan, baik secara aturan maupun secara hukum. “Kita tidak mau karena tidak hati-hati, terus menjerat kita kepada kasus hukum. Kita ingin menghindari masalah hukum,” tegasnya. Seperti diberitakan Rakyat Kalbar, Anggota DPRD Sekadau, Yodi Setiawan SSos menyoroti tingkat penyerapan APBD Sekadau, khususnya sektor belanja langsung. Hingga sekarang, tingkat penyerapan

Bansos 2016, Fokus Rumah Ibadah Sekadau-RK. Pembinaan umat beragama masih menjadi perhatian serius Pemkab Sekadau. Terlihat dari komitmen pemerintah memberikan bantuan pembinaan keagamaan, termasuk pembangunan rumah ibadah. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Sekadau, Stepanus SSos menegaskan, pembinaan keagamaan masih menjadi fokus mereka dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) 2016 mendatang. “Bantuan untuk rumah ibadah masih menjadi fokus kita,” tegas Stepanus dijumpai Rakyat Kalbar di kantor Bupati Sekadau, kemarin. Stepanus mengatakan, khusus rumah ibadah, proporsi Bansos untuk tahun 2016 akan dipagukan lebih dari 50 persen, dibandingkan Bansos keperluan lainnya. Misalnya, pembinaan organisasi kemasyarakat atau Ormas. “Rencana kita, 80 persen pagu

Ilustrasi. NET

Bansos tahun 2016 nanti akan dialokasikan untuk bantuan rumah ibadah,” katanya. Kebijakan alokasi Bansos itu, menurut Stepanus, tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, 2015. Tahun ini, proporsi Bansos untuk membantu rumah ibadah

juga lebih dominan dibandingkan yang lain. “Soal berapa nilai pastinya, saya tidak ingat. Yang jelas lebih besar lah untuk rumah ibadah,” katanya. Disinggung soal alasan alokasi besar untuk rumah ibadah,

menurut Stepanus, kebijakan itu didasari pada keinginan pemerintah, agar kualitas iman umat beragama di Sekadau bisa lebih ditingkatkan. Diharapkan dengan peningkatakan keimanan itu, Sekadau bisa menjadi kabupaten religius. (bdu)

masih rendah, baru sekitar 13 persen dari total pagu belanja langsung sebesar Rp300 miliar. Bendahara Fraksi Partai Gerindra ini sangat menyayangkan rendahnya serapan APBD tersebut. Sebab ada implikasi yang ditimbulkan akibat rendahnya serapan APBD. Diantaranya, roda perekonomian akan berjalan lamban. Meski mengamini, namun Yodi Setiawan S Sos. A S Jhon memastikan serapan APBD sudah mulai naik. memacu jajaran SKPD untuk Bahkan ia mengaku sekarang meningkatkan serapan APBD serapannya sudah lebih dari itu. Tapi prinsip kehati-hatian 20 persen. tetap kita nomorsatukan,” te“Sekarang kita juga terus gas Jhon. (bdu) BDU

YUKRI

Jembatan Bokak Besar Makan Korban Sekadau-RK. Rendahnya serapan APBD, menyebabkan tidak diperhatikan. Padahal Pemkab sudah menyediakan anggaran Rp300 juta untuk rehabilitasi atau merenovasi jembatan tersebut. Warga pun mendesak pemerintah segera melakukan renovasi agar tidak ada pengendara yang celaka. “Warga kita di sana sudah sangat berharap agar proses renovasi jembatan itu segera dilakukan,” tegas Saleh SY, Kepala Desa Merapi kepada Rakyat Kalbar di Sekadau, kemarin. Permintaan warga bukan tanpa sebab. Saat ini kondisi jembatan tersebut sudah sangat memprihatinkan. Badan jembatan sepanjang sekitar 65 meter itu

sudah tampak miring. Enam tiang penyangganya sudah patah dan hilang akibat tergerus banjir. “Beberapa waktu lalu, ada pengendara sepeda motor yang jatuh saat melintasi jembatan itu,” ujar Saleh. Diakui Saleh, Pemkab Sekadau mestinya sudah menganggarkan anggaran untuk perbaikan jembatan Bokak Besar. Rencananya jembatan yang masih berpondasi kayu tersebut akan direnovasi menjadi jembatan gantung. “Informasi yang kita dapatkan, anggaran renovasinya sudah dimasukkan dalam APBD tahun ini sebesar Rp300 juta. Harapan kita bisa segera dilakukan proses renovasi,” harap Saleh. (bdu)

Rakyat Kalbar

Metro SINGKAWANG

Selasa, 4 Agustus 2015

BENGKAYANG

MUI Haramkan JKN? Ini Kata Awang Ishak Singkawang-RK. Terkait Fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) yang disebut-sebut mengharamkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Walikota Singkawang, Drs Awang Ishak MSi enggan menanggapinya lebih jauh. “Karena saya bukan ulama, saya tidak mau ngomong halal-haram, tidak Awang Ishak tahu saya, karena zaman Nabi Muhammad pun tidak ada, makanya saya tidak mengerti,” kata Awang Ishak ditemui usai Paripurna Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang 2014 di DPRD Kota Singkawang, Senin (3/8). Tetapi, Awang menilai, apa yang disampaikan MUI itu benar adanya, lantaran tujuannya agar BPJS Kesehatan memperbaiki pengelolaan JKN. “Betul juga MUI itu, mereka meminta agar dibetulkan, duit dapat berapa digunakan untuk apa. MUI tidak mau duit itu tidak tentu rudu,” jelasnya. Bertolak dari polemik fatwa MUI tersebut, Awang hanya meningatkan agar pengelolaan JKN jangan setengah hati. “Obat orang miskin hendaknya disamakan dengan orang kaya. Jangan sampai obat orang kaya diberi penuh, sedangkan orang miskin diberi obat yang lebih banyak tepungnya. Kalau tepungnya banyak bagaimana mau sembuh,” kata Awang. Seperti diketahui, pengharaman terhadap program yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu, terutama berkaitan dengan akad antar para pihak tidak sesuai prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Fatwa haramnya JKN itu dihasilkan melalui Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015, Komisi B2 Masail Fighiyyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) tentang panduan JKN dan BPJS Kesehatan. Tetapi belakangan diketahui, kalau fatwa MUI tersebut tidak menyebutkan secara gamblang bahwa JKN atau BPJS Kesehatan itu haram. Tetapi BPJS Kesehatan dinilai tidak sesuai prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Lantaran alasan tersebut, sama saja dikategorikan haram. MUI menilai, secara teknis konsep JKN yang dikelola BPJS Kesehatan itu bertentangan dengan syar’i. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif 2 persen per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu tiga bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja. Sementara keterlambatan pembayaran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda 2 persen per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu enam bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. (dik)

Realisasi Belanja Singkawang Tak Sampai 100 Persen Singkawang-RK. Target belanja Kota Singkawang pada 2014 mencapai sekitar Rp758,2 Miliar. Tetapi realisasinya tidak sampai 100 persen, yakni hanya sekitar Rp684,8 Miliar atau 90,32 persen. “Belanja Tidak Langsung direalisasikan sekitar Rp359,1 Miliar atau 93,26 persen, berkurang sekitar Rp26 Miliar dari total yang ditargetkan sekitar Rp385,1 Miliar,” kata Drs H Awang Ishak MSi, Walikota Singkawang ketika menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2014 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Singkawang, Senin (3/8). Awang menjelaskan, Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, B elanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung dapat direalisasikan sekitar Rp325,7 Miliar atau 87,29 persen, berkurang sekitar Rp47,4 Miliar dari yang ditargetkan seki-

Walikota Singkawang, Awang Ishak (kiri) menyerahkan Nota Pengantar kepada Ketua DPRD Singkawang, Sujianto (kanan). MORDIADI

tar Rp373,2 Miliar. Terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Menurut Awang, dengan realisasi Belanja Daerah tersebut, maka ter-

dapat surplus Pendapatan Daerah sekitar Rp51,2 Miliar. Lantaran realisasi Pendapatan Daerah Kota Singkawang pada 2014 mencapai sekitar Rp736 Miliar dikurangi realiasi Belanja Dae-

rah sekitar Rp684,8 Miliar. “Surplus pendapatan ini di luar pos pembiayaan daerah,” jelasnya. Untuk memanfaatkan surplus APBD 2014 itu, kata Awang, maka ditempuh berbagai upaya strategis dalam mengoptimalkan pembiayaan daerah. “Total pengeluaran pembiayaan daerah dalam APBD 2014 sekitar Rp19,8 Miliar. Sedangkan Total penerimaan pembiayaan daerah sekitar Rp17,6 Miliar,” ujar Awang. Bila penerimaan dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah tersebut, maka terapat Pembiayaan Netto kurang sekitar Rp2,1 Miliar. Sehingga jika surplus pendapatan daerah dikurangi dengan total pembiayaan Netto, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2014 sekitar Rp49,1 Miliar. “Silpa Tahun Anggaran 2014 ini merupakan akumulasi dari Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2014 pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Singkawang,” jelas Awang.

Laporan: Mordiadi

Buka Sidang dengan Ketukan Jari Singkawang-RK. Paripurna DPRD Kota Singkawang dengan agenda Nota Pengantar Walikota Singkawang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang 2014, Senin (3/8) dibuka dengan ketukan jari tangan, lantaran tidak ada palu sidang. Peristiwa “langka” di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Singkawang tersebut bermula ketika Pimpinan Sidang, Sujianto yang tidak lain Ketua DPRD Kota Singkawang akan membuka paripurna yang dihadiri legislatif dan eksekutif Kota Amoy ini. Ketika peserta paripuna sudah dinyatakan kuorum, berdasarkan dari absensi anggota DPRD Kota Singkawang, Sujianto pun bermaksud membuka Paripurna Raperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kota Singkawang 2014. Sujianto pun mulai membacakan beberapa hal sesuai dengan tata tertib sidang. Tetapi ketika akan membuka paripurna, dia pun kebingungan mencari palu sidang yang tidak ada di mejanya. Aksi pimpinan sidang yang mencaricari palu sidang itu, sempat membuat suasana paripurna terdengar bisik-bisik di sana sini. Tetapi Sujianto tetap melanjutkan untuk membuka paripurna yang telah diagendakan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Singkawang tersebut. Kalimat demi kalimat yang disampaikan Sujianto untuk membuka sidang cukup panjang. Tetapi palu sidang tidak kunjung “hadir” di hadapannya. Akhirnya dia pun mengetukkan jari tangan-

nya tiga kali, sebagai tanda dibukanya sidang secara resmi. Setelah sidang dibuka dengan ketukan jari itu, barulah salah seorang staf DPRD Kota Singkawang berlari-lari kecil menuju meja pimpinan sidang guna menyerahkan palu sidang beserta alasnya. Sujianto pun segera memegang palu sidang tersebut dan mempersilahkan Walikota Singkawang, Awang Ishak untuk menyampai Pidato Nota Pengantarnya terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang 2014. Paripurna yang dibuka tanpa palu sidang itu menjadi pembicaraan ringan di antara peserta paripurna. Pasalnya keberadaan palu sidang merupakan salah satu tata tertib paripurna. Penggunaan palu sidang juga memi-

liki tata tertib tersendiri, yakni satu kali ketukan digunakan untuk skor sidang dan mencabutnya kembali, menetapkan keputusan sementara dan mengukuhkan kesepakatan. Dua kali ketukan palu digunakan untuk skor selama 2x15 menit, termasuk untuk mencabut skor itu. Dua ketukan ini juga digunakan untuk pertukaran pimpinan sidang. Sementara tiga kali ketukan palu digunakan untuk membuka dan menutup sidang secara resmi, membuka dan menutup acara secara resmi serta menetapkan keputusan akhir. Sedangkan ketukan palu sampai berkali-berkali digunakan pimpinan sidang untuk menenangkan peserta sidang atau meminta peserta sidang memerhatikan jalannya sidang. (dik)

Sambungan Curi Beras Milik Bos Sendiri Aksinya diketahui pemilik cafe, Toyiban. Bos Slamet ini ternyata sudah lama menaruh curiga terhadapnya. Apalagi selalu mendapatkan laporan kehilangan sembako dan barang berharga milik karyawan lainnya. “Sebelumnya, tetangga saya selalu melihat ada karyawan saya yang suka melempar beras ke belakang café. Sekali saya periksa, beras di cafe selalu saja berkurang. Selain itu, karyawan saya lainnya juga melaporkan kehilangan uang dan cincin emas,” kata Toyiban. Berangkat dari laporan tersebut, Toyiban langsung melakukan pengintaai dan pengawasan terhadap karyawannya. “Kemarin saya melihat ada empat karung beras di kolong café milik saya. Lalu saya mengintai dan pada Minggu (2/8) pukul 21.30 terlihat aksi Slamet memindahkan beras curiannya itu,” katanya. Setelah aksinya diketahui, warga sekitar café bergerak cepat meringkusnya. Bahkan menghakimi Slamet hingga babak belur. Tanpa ampun, tubuhnya pun habis dihajar warga yang geram, hingga Slamet harus dibawa ke rumah sakit Ade Moch Djoen untuk mendapatkan perawatan medis.

“Beruntung nyawanya selamat, setelah polisi datang mengamankannya dan langsung dibawa ke RSUD Sintang,” ungkap Toyiban. Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP Syamsul Bakri mengatakan, kasus pencurian ini ditanganinya. Apalagi Toyiban juga sudah melaporkan Slamet ke Mapolres Sintang. “Mungkin warga kesal dengan ulah pelaku pencurian ini yang dianggap meresahkan. Sehingga sempat menghakimi pelaku, walaupun tindak main hakim sendiri itu tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Kami sendiri pun melakukan tindakan atas perbuatan pelaku pencurian yang kini kasusnya masih proses pendalaman,” ungkap Syamsul Bakri, Senin (3/8). Dikatakan Kasat Reskrim, Slamet mencuri empat karung beras yang sudah disita polisi untuk barang bukti. “Kami juga masih lidik terkait pelaku lainnya yang ikut beraksi bersama Slamet. Kita juga masih mencari informasi, apakah ada warga sekitar menjadi korban pencurian,” katanya. Slamet dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman tujuh tahun penjara. (adx)

Residivis Kambuhan Bengkas Jika ditotalkan, kerugian mencapai Rp76 juta. “Tersangka memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki rumah korban,” kata Kemas, Senin (3/8). Setelah mengetahui barang-barang berharganya digondol malaing, Faker membuat laporan polisi dengan nomor polisi LP/1817/VII/2015, tanggal 20 Juli 2015. Berdasarkan laporan itulah, kata Kemas, tersangka Iwan diburu polisi. “Ada informan yang memberitahu ke kita, ada seseorang yang menjual laptop. Kemudian Tim Jatanras langsung menindaklanjuti, rupanya Iwan yang diburu itu yang menjual laptop. Kemudian, tim melakukan penangkapan terhadap Iwan di indekos Jalan Johar, Gang Batu Bara,” jelas Kemas. Saat digeledah di rumah kosnya, tim Jatanras menemukan beberapa sisa barang hasil curiannya. Diantaranya laptop merek Acer, jam tangan merek Alexandre Christie, cincin emas dan sebuah Samsung Galaxy Tab type p1000. Sementara sebagaian barang curian tersebut sudah dijualnya. Menjual barang curiannya, Iwan melibatkan pacarnya, Fitri, 25, warga Jalan H Rais A Rahman, Gang Bukit Gading, yang kini juga telah ditangkap. “Kita terus melakukan pengembangan untuk mendapatkan para

penadahnya. Sehingga kita dapat mengumpulkan semua barang yang dicuri tersangka ini,” kata Kemas. Barang bukti yang kita amankan, juga termasuk barang curian yang sudah sempat dijualnya. “Penadahnya lagi kita periksa,” sambungnya. Modus operandi Iwan, merusak jendela rumah Faker dengan linggis. “Dia pelaku tunggal dan resedivis,” terangnya. Dalam kasus ini, khusus Iwan sebagai tersangka pencurian akan dijerat pasal 363 KUHP ayat (2) tentang pencurian dengan pemberatan (Curat), ancaman kurungan penjara paling lama sembilan tahun. Sementara penadah atau yang membeli barang hasil curian serta yang turut membantu penjualan barang curian itu, dijerat pasal 480 KUHP. Iwan yang sudah pisah bersama istrinya sejak tiga tahun lalu ini, mengaku mencuri barang berharga tetangganya sendiri untuk membeli sepeda motor dan Narkoba jenis sabu. “Saya nekat bongkar rumah orang, karena kepepet butuh uang untuk membeli motor dan kebutuhan seharihari. Saya juga pakai sabu, tapi tidak sering. Saya baru kali ini melakukan pencurian,” kilah Iwan yang sehari-hari kerja sebagai blukar motor ini. (oxa)

Gara-gara Utang Ayah pun Dibunuh Rekonstruksi digelar, memperkuat keterangan Amin di Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Ada 16 adegan yang diperankan Amin. Kronologis pembunuhan dimulai cekcok mulut antara ayah dan anak. Cekcok ini dilatarbelakangi utang piutang sang ayah kepada pihak ketiga, kemudian diklaim utang Amin. “Amin tidak merasa berutang. Yang berutang bapaknya. Utang koperasi, saya kurang jelas berapa jumlahnya,” kata AKP Sudarto WK, Waka Polsek Utara di lokasi. Karena tidak merasa berutang, Amin menuding ayah dan ibunya telah “menjebak” dirinya untuk membayar utang kredit koperasi. Cekcok mulut itu pun berubah menjadi adu fisik antara ayah dan anak. Tak puas adu mulut dan fisik, Li Hiu Tong

masuk ke rumah mengambil parang. Kemudian mengibaskan ke tubuh Amin. Amin kemudian lari dan sempat terjatuh. Dengan posisi terpojok, Amin mengambil kayu dan menangkis. Perkelahian sengit ayah anak ini tak terhindarkan. Bahkan sang ibu, Bong Sui Lan, 40, mencoba melerai, namun malah terkena pukulan kayu yang dipegang Amin. “Pelaku memukul ibunya sampai jatuh. Ayahnya kemudian melemparkan parang, pelaku mengelak, tidak kena. Pelaku lari. Bapaknya kemudian kembali lagi ke rumah sambil membawa parang yang sudah dilemparkannya ke arah anaknya. Tak lama kemudian pelaku pulang ke rumah mencoba meredam emosi ayahnya. Namun ayahnya mengibaskan parang ke pelaku, namun pelaku (lebih dulu)

memukul kepala ayahnya. Korban pun jatuh,” jelas Sudarto. Posisi rumah pelaku dan korban sangat dekat. Hanya berdempetan dinding. Paska kejadian, Amin membawa anak serta istrinya pergi keluar gang untuk mengamankan diri. Selama kurang lebih satu jam rekonstruksi dilakukan. Dihadiri pengacara pelaku dan ibu korban sendiri, Bong Sui Lan. Dari kejauhan, ibunya terlihat hanya terpaku menyaksikan adegan pembunuhan suaminya. Atas perbuatannya, Amin dijerat pasal 351 juncto pasal 338 KUHP tentang penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa oranglain. “Ancaman pidananya di atas delapan tahun penjara,” tegasnya. (fik)

Oknum Polisi Gelapkan Mobil, Kok Tak Ditahan Setelah itu tidak dikembalikan. “Saya terkejut. Dia (oknum polisi) bilang dengan saya, mobil telah disewakannya kepada orang lain selama satu bulan. Saya tidak mau, karena perjanjian hanya lima hari saja. Dan dia over mobil tanpa sepengetahuan saya. Kemudian dia bilang sudah telanjur. Nanti akan dikembalikan. Tapi sampai sekarang mobil tidak ada,” jelas David Lee. Akhirnya pada 22 Desember 2014, David Lee mengadukan kasus penipuan dan penggelapan ini kepada Kayanma Polda Kalbar. Di hadapan Kayanma, oknum polisi tersebut membuat surat pernyataan akan mengembalikan mobil miliknya. “Pada bulan Januari, katanya dia tahu keberadaan mobil saya. Dia bilang di Sintang. Ketika saya ajak cek ke Sintang, dia bilang dia sibuk. Karena tidak ada kabar pada bulan Februari 2015, saya membuat laporan di Mapolda Kalbar,” tegasnya. “Tidak ada perkembangan, mobil saya juga tidak tahu ada di mana saat ini. Dan polisi juga tidak

mencari keberadaan mobil saya. Yang jelas oknum polisi itu tidak ditahan dan informasinya proses hukumnya masih tahap P19,” ungkap David Lee. Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Arianto mengatakan, kasus penggelapan ini sudah ditangani Polda Kalbar. Saat ini dalam tahap P19. “Kasusnya dalam tahap P19. Sudah kita lengkapi petunjuk yang jaksa berikan kepada kita. Dan berkas itu kembali kita kirimkan kepada jaksa,” jelas Kabid Humas. “Jika berkas yang kita kirimkan lengkap, tentu akan terbit surat P21. Kalau sudah P21 maka akan kita lakukan proses tahap dua, yakni pelimpahan tersangka kepada pihak kejaksaan,” jelas AKBP Arianto. Mengenai permintaan David Lee untuk menahan pelaku, Arianto beralasan dalam KUHAP, penahanan atau tidaknya terhadap tersangka suatu perkara, itu dipertimbangkan oleh penyidik. “Tersangka dapat dilakukan penahanan, apabila

melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya lagi. Namun jika tiga hal tersebut tidak dilakukan oleh tersangka, maka pertimbangan penyidik untuk tidak melakukan penahanan,” jelasnya. Walaupun oknum polisi yang melakukan penggelapan terhadap korban tidak ditahan, AKBP Arianto mengatakan, oknum polisi itu tetap diproses hukum. “Tetap dilakukan proses hukum, hingga sampai di pengadilan. Jika memang berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan,” timpalnya. Ditegaskan Mantan Kapolres Bengkayang ini, oknum polisi tidak hanya dilakukan proses hukum secara pidana, melainkan juga diberikan sanksi kode etik maupun disiplin dari internal Polda. “Yang bersangkutan pasti diperiksa Bid Propam Polda Kalbar, karena selain proses pidana murni, oknum polisi juga harus menjalani proses kode etik dan disiplin,” jelas Arianto. (zrn)

Pengedar Narkoba Digerebek Saat Tidur Pengedar Narkoba ini tertangkap tangan membawa sabu seberat 25 gram (ji) dan beberapa serbuk siap diolah menjadi pil ekstasi (inex). Polisi juga meringkus She, 22, istri muda Fad, karena ikut berperan mengedarkan Narkoba. Saat digerebek, pasangan Fad dan She sedang berduaan di kamar. Di hadapan polisi Fad mengaku tergiur bisnis Narkoba lintas kabupaten, karena hasilnya cukup besar disbanding mengedarkan Narkoba di Kota Pontianak. “Saya baru mau coba bisnis Narkoba. Saya jual cara paket dan ji. Satu paket ada yang Rp250 ribu. Saya beli Narkoba ini dengan teman di rumahnya di Tanjung Hulu,” ujar Fad yang juga mengkonsumsi sabu ini. Selain mengedarkan sabu, Fad juga merangkap memproduksi inex. Polisi juga menemukan dua plastik klip yang berisikan serbuk siap diolah menjadi pil ekstasi atau inex, dan dua butir inex yang sudah jadi. “Baru mau coba memulai produksi inex, belum sempat jual. Saya belajar buat inex dari internet,”

jelasnya. Kapolresta Pontianak melalui Kasat Restik Polresta Pontianak, Kompol Abdullah Syam mengungkapkan, tidak mudah meringkus Fad. Polisi menghabiskan waktu selama tujuh hari untuk menyelidiki keberadaannya. “Hasil penyelidikan di lapangan, kita laporkan ke Kapolresta. Kemudian Kapolresta perintahkan untuk melakukan penindakan. Shingga Jumat 31 Juli sekitar jam empat sore kemarin, kita berhasil menangkap tersangka ini,” ungkap Abdullah, Senin (3/8). Dari hasil penggeledahan di rumah nomor 27 itu, polisi menemukan enam plastik klip Narkoba jenis sabu, satu plastik klip berisi 20 gram dan lima plastik klip yang sudah dikemas dalam paketan kecil, dengan total keseluruhan 25 gram. Kemudian tiga plastik klip serbuk inex dan dua butir inex warna coklat yang sudah diolah, serta alat produksi inex berupa selongsongan besi. Kemudian empat bong (alat isap sabu), dua timbangan elektrik, dua dompet, dua tablet (smart phones), delapan Ponsel dan uang Rp2.523.000.

“Fad dan She ini memang suami istri. Mereka saat ini masih mendalami pemeriksaan untuk mengetahui darimana sumber dan penyaluran barang haram tersebut. Sementara yang kita dapat, barang haram itu didapat dari seseorang berinisial AN. Dia masih kita kejar,” tegas Abdullah. “Fad juga mengakui mendistribusikan barang haram itu ke wilayah Sintang, Melawi serta Singkawang. Modusnya, mengirim paketan barang melalui bus dan taksi. Kita masih kembangkan kasus ini,” sambungnya. Ditegaskan Abdullah, jajarannya akan melakukan pengawasan ketat terhadap jasa pengiriman paket barang, termasuk bus dan taksi. “Jadi kita mohon, untuk setiap jasa pengiriman paket maupun angkutan, agar lebih teliti dan menyeleksi barang-barang yang akan dikirim,” imbaunya. Polisi akan menjerat tersangka Fad dan She dengan pasal 114 subsider pasal 112 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika. Ancamannya pidana minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (oxa)

Rakyat Kalbar Selasa, 4 Agustus 2015

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus didampingi Wakil Ketua DPRD Ketapang Junaidi, Qadarini dan Jamhuri Amir menerima berkas KUA dan PPAS dari Plt Sekda Drs H Mansyur MSi.

DPRD dan Pemkab Ketapang

Setujui KUA dan PPAS R

abu (29/7) lalu, DPRD dan Pemkab Ketapang sepakat menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen tersebut menjadi landasan dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2016. Penandatanganan KUA dan PPAS dilakukan Ketua DPRD Budi Matheus SPd dan para Wakil Ketua DPRD Junaidi SP, Qadarini SE dan Jamhuri Amir SH. Sedangkan dari Pemkab diwakili Plt Sekda Ketapang Drs H Mansyur MSi. Penandatanganan KUA dan PPAS dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, serta para kepala SKPD dalam Sidang Paripurna Khusus Masa Persidangan ke-3 Paripurna ke 6 Tahun Sidang 2014 dan Tahun 2015 di Ruang Rapat Gedung DPRD Ketapang. Ketua DPRD Ketapang, Budi Matheus mengatakan, KUA dan PPAS diawali dengan pembahasan melalui Komisi-komisi DPRD bersama para kepala SKPD. Kemudian, dilanjutkan dengan finalisasi pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab, hingga menghasilkan kesepakatan sementara. Selanjutnya, menurut legislator PDIP Ketapang ini, hasil kesepakatan sementara tersebut dikemas dalam wujud Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Ketapang Tahun 2016. Guna mendapat kesepakatan bersama, DPRD dan Pemkab menandatangani KUA dan PPAS dalam sidang paripurna DPRD, katanya. Dalam sidang paripurna tersebut, Sekretaris DPRD Ketapang Gusti Fadlin SSos membacakan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS sebelum dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2016 antara DPRD dan Bupati Ketapang.

Narasi: Jaidi Chandra Foto: Jaidi Chandra dan Seketariat DPRD

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Guru Honerer K2 yang belum menerima SK CPNS.

Pimpinan DPRD Ketapang saat memimpin Sidang Paripurna Laporan Pertangungjawaban Nota Keuangan Tahun 2014.

Anggota DPRD Ketapang mengikuti Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Nota Keuangan Tahun 2014.

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus memimpin Sidang Paripurna Usulan Pemberhentian Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.

Ketua DPRD Ketapang dan unsur pimpinan menerima penyerahan berkas LKPj Nota Keuangan dari Pemkab Ketapang.

Anggota DPRD Ketapang menghadiri Sidang Paripurna Pertanggungjawaban Nota Keuangan Tahun 2014.

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus bersama Wakil Ketua DPRD Ketapang Junaidi dan Qadarini memimpin rapat pembahasan KUA PPAS bersama Tim Anggaran Pemkab Ketapang.

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus foto bersama Muspida dan Muspika pada pembukaan Ketapang Expo.

Anggota DPRD Ketapang saat menerima Guru Honerer K2 yang belum menerima SK CPNS.