5 Maret 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Kamis, 5 Maret 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Dugaan Korupsi Anggaran Operasional Mobil Dinas Perdata atau Pidana?

Anggaran Satpam Ditilep, Sekwan Kota Tak Peduli

Situmeang: Kalau Begitu Kita Proses Hukum Saja Pontianak-RK. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pontianak sudah berbaik hati untuk tidak memproses hukum kasus korupsi anggaran security DPRD Kota Pontianak, hanya meminta mengembalikan kerugian negara Rp67 juta ke kas daerah.

Namun kebaikan Kajari itu tak dihargai Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Pontianak. Pengguna anggaran itu malah tak mau tahu tentang korupsi di lembaganya yang menyengsarakan Satpam.

“Saya tidak mau tahu. Saya cuma pengguna anggaran. Dan saya sendiri saja tidak pernah melihat uang itu. Karena anggaran itu langsung masuk ke Bank Kalbar, dan pelaksananya dari PT Prospek Usaha Mandiri yang mengerjakan atau memberikan jasa atas pengadaan jasa pengamanan di DPRD,” ujar Ade Hilda, Sekwan Kota Pontianak, kemarin.

Ade Hilda merupakan pengguna anggaran atas kerugian negara sebesar Rp67 juta dalam Pengadaan Jasa Pengamanan Gedung DPRD dan rumah jabatan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak pada 2014 lalu.

Halaman 7

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Kajari Tak Menggigil, Tanggapannya Dingin

M. Situmeang

Kita Lihat di Pengadilan Nanti!

Pontianak-RK. Kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Pontianak, M. Situmeang, menanggapi dingin statement Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, M. Zeet Hamdy Assovie, yang dicurahkan melalui corong publik alias media massa pada dua hari lalu.

Tak tampak rasa gentar, apalagi menggigil, di wajahnya atas pernyataan bahwa kasus dugaan korupsi anggaran operasional mobil dinas di Sekretariat Daerah Kalbar 2007 dan 2008 sebenarnya merupakan perkara perdata bukannya pidana. Bagi Situmeang, pembuktian akan

muncul di persidangan.

“Saya tidak ingin menanggapi atas statement di media tentang penyelidikan dugaan korupsi yang kami lakukan saat ini. Yang jelas kami bekerja,” jawab Situmeang Halaman 7

SINGKAWANG BERTABUR MOBIL HIAS

Diduga Ikut Makan Duit Prona di Kapuas Hulu

Bekas Kepala BPN Kembali Mangkir

Singkawang-RK. Tua, muda, anak-anak bahkan bayi memadati pinggir-pinggir jalan yang menjadi rute Pawai Lampion, Selasa (3/3) malam. Mereka tampak sekali ingin menyaksikan dari dekat kendaraankendaraan berhias lampu berwarnawarni dengan bentuk yang unik.

Peserta Pawai Lampion dilepas langsung Walikota Singkawang, H Awang Ishak MSi di Kantor Walikota Singkawang sekitar pukul 20.00 Wib menyusuri Jalan Firdaus I-P Diponegoro-Niaga-Budi Utomo-Hasan Saad-Setia Budi-Stasiun-GM SitutGS Lelanang-Firdaus I dan II-Tani dan finish di Jalan Alianyang,

Putussibau-RK. Untuk kedua kalinya, bekas Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas Hulu berinisial Hf kembali mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau. Pemanggilan Hf terkait dugaan tindak pidana korupsi pada program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2011.

“Panggilan pertama Hf tidak datang. Sebetulnya Hf hari ini (Rabu 4/3) akan memenuhi panggilan kami, karena surat pemanggilan kedua sudah kami layangkan sejak jauh hari.

Namun yang bersangkutan kembali tidak bisa datang, dengan alasan penasihat hukumnya ada jadwal sidang pada waktu yang sama,” ungkap Heri SH Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Putussibau, Selasa (4/3) siang di ruang kerjanya.

Dijelaskan Heri, untuk mendatangkan Hf memang tidak mudah. Pasalnya, yang bersangkutan berdomisili di Kota Pontianak. Kendati demikian Kejari Putussibau belum melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap Hf. “Upaya paksa mungkin saja dilakukan, jika yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan ketiga. Jika Hf datang, tergantung hasil pemeriksaan, apakah langsung dilakukan penahanan atau tidak.

Halaman 6

“

Halaman 6 Pawai mobil hias bertabur lampion mengelilingi Kota Singkawang, Rabu (4/3). MORDIADI-RK

Ahok Versus DPRD DKI

Saya pasang badan, pasang nyawa buat Bapak Ibu, agar APBD Indonesia bisa transparan. Saya mulai dari Jakarta

Ini Kepala Daerah Baru Ini Baru Kepala Daerah Jakarta–RK. Luar biasa. Meski menjabat gubernur belum lama, keberanian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melawan DPRD Jakarta terkait dana siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipuji banyak orang. Ini baru kepala daerah, meski baru saja menjabat.

Salah satunya datang dari pakar hukum

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

Cerita

Mata Najwa @MataNajwa Toh hidup hanya menunda kekalahan, santai sajalah dengan kekuasaan. Dengan itulah Gus Dur jadi amat berbobot, begitu saja kok repot. #MN

rendranila @rendranila Dan sayang beribu sayang... Topi Gus Dur yg disemat Ibu Sinta Nuriyah pada Jokowi tak mampu dipahami dan dipelajari maknanya oleh JKW.

klik! www.rkonline.id

dan tata negara, Refly Harun. Menurut Refly, keberanian Ahok layak ditiru kepala daerah lain. Sebab, dana siluman juga ia duga terjadi di semua daerah.

“Bedanya, tidak ada kepala daerah yang berani melakukan perlawanan. Sementara Ahok, sesuai dengan gayanya, Halaman 7

Ikhwan_17 @Ikhwan_17 kalau gaduh/ribut/berantem terus kapan mulai membangunnya???

Manusia adalah makhluk yang suka bercerita dan membangun hidupnya berdasarkan cerita yang dipercayainya. Kita menerima dan menyampaikan cerita. Tanpa cerita, hidup kita karut-marut.

Dengan cerita, kita menyusun dan menghimpun pernak-pernik kehidupan yang berserakan, yang diistilahkan filsuf Jerman, Diltey, adalah pengorganisasian hidup.

Halaman 7

Meme Ahok. IST

Lurah dan Camat, Ikut ‘Siluman’ atau Kami?

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memberikan pengarahan kepada lurah dan camat se Jakarta. Pria yang karib disapa Ahok itu meminta lurah dan camat bersikap tegas soal dua versi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

“Saya mau mengajak bapak ibu bukan untuk Save Ahok. Tapi, agar APBD tidak ada siluman lagi.

Halaman 7

Persiapan Eksekusi Sepuluh Terpidana Mati

Perang Antarnegara Gara-gara Narkotika, Malu klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Kajari tak menggigil, tanggapannya dingin -- Yang pasti kasusnye tak biselah beku.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Persiapan eksekusi dua terpidana kasus penyelundupan Narkotika berkewarganegaraan asing hampir rampung.

Pengamanan lokasi maupun juru tembaknya sudah siap. Sepuluh orang yang divonis mati oleh hakim Indonesia itu juga diyakini tak akan memicu insiden internasional.

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, menyatakan sudah menjelaskan pada sekitar 40 atase pertahanan negara lain dalam sebuah kesempatan bahwa Indonesia akan memerangi Narkoba. Salah satu caranya adalah dengan pelaksanaan hukuman mati pada pengedarnya.

Di pertemuan itu, kata Menhan, ada atase pertahanan dari Brasil, Belanda dan Australia.

Tiga negara itu merupakan asal para terpidana mati.

“Mereka ini kan enggak kapok. Udah di tahanan masih mengatur peredaran. Apalagi dilepas, oh luar biasa. Bisa 18.000 orang mati mungkin kalau mereka dilepas. Bangsa kita bisa mati.

Halaman 6 Duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. IST

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 5 Maret 2015

2

Suparman Marzuki/Ketua Komisi Yudisial

Penyelidikan Hakim Sarpin Dikebut Supaya Tak Terjadi Gelombang Gugatan Praperadilan Ketua Komisi Yudisial (KY) RI, Suparman Marzuki optimistis paling lama sebulan akan merampungkan penyelidikan laporan pelanggaran yang diduga dilakukan hakim Sarpin Rizaldi. “Kalau saya lihat dari tahapan-tahapannya, proses penyelidikannya sudah mencapai sekitar 20 persen,� ujar Suparman Marzuki.

Hakim Sarpin dilaporkan ke KY, karena mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Suparman kepada Rakyat Merdeka mengaku, penyelidikan itu dikebut dengan membentuk Tim Panel agar tak terjadi gelombang pengajuan gugatan praperadilan. Jika kasus ini tidak segera dibikin terang dikhawatirkan banyak yang melakukan gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka. “Tim ini saya bentuk sejak ada laporan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi terhadap hakim Sarpin,� ucap Suparman.

Berikut kutipan selengkapnya; +Apa saja yang sudah dilakukan KY? -Tim ini telah mengumpulkan informasi, meminta salinan putusannya, me-record rekaman sidang, akan memeriksa pelapor, yaitu Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan saksi-saksi yang dibutuhkan untuk membuat terang ada tidaknya pelanggaran.

Nilai UN 5,5

Tak Bisa Ikut SNMPTN Ujian Nasional (UN) 2015, memang tidak menjadi penentu kelulusan siswa SMA/sederajat. Tetapi jika ada siswa yang hasil UN-nya di bawah standar kompetensi minimal, yakni 5,5 Kemendikbud menetapkan siswa harus mengikuti ujian sejenis pada tahun berikutnya.

Hal itu terungkap saat sosialisasi UN kepada Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) se-Jawa Timur, di Dispendik Jatim, Senin (2/3) lalu. “Sesuai petunjuknya, ya harus mengikuti ujian serupa tahun depan. Kalau tidak lulus mana bisa kuliah?

Kalau mau kuliah jelas akan dimintai tanda kelulusan,� jelas Kadispendik Jatim Harun.

Tersirat, ia pun menyatakan hasil UN sebetulnya tetap jadi faktor penentu kelulusan. “Namanya ujian jelas menentukan kelulusan siswa. Tujuan UN itu bermacam-macam, pemetaan, kelulusan dan syarat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri,� paparnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Prof Nizam. Dalam dialog publik UN 2014-2015, di Garden Palace Hotel, Prof Nizam menyatakan, meski tidak dijadikan syarat kelulusan siswa, namun hasil UN ini nantinya memang dipakai untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sehingga peserta dituntut lulus UN agar bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Untuk SMA sederajad, hasil UN ini akan menjadi acuan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Ini setelah terjadinya kesepakatan antara Kemendikbud dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dalam Surat Edaran yang dikeluarkan pada 17 Februari lalu yang berisikan UN dijadikan pertimbangan untuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). “Porsinya seperti apa kita serahkan ke masing-masing PTN. Misalnya ada dua siswa nilai sekolahnya sama-sama sembilan, namun hasil UN-nya yang satu lebih tinggi maka jelas harus memprioritaskan yang nilai UN-nya lebih tinggi,� ujarnya.

Bisa jadi, lanjut Prof Nizam, PTN menerapkan sistem prosentase. Misalnya 80 persen dari hasil UN dan 20 persen dari nilai rapor. “Bisa saja meniru Malaysia di mana hasil UN 90 persen menentukan dan 10 persen faktor lain-lain,� tukasnya. (jpnn)

+Selain itu?

-Tim ini telah mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan faktor x pada putusan itu. +Apa yang melandasi KY membentuk Tim Panel?

Pertama, tim itu dibentuk karena ada laporan. Kedua, putusan hakim itu kan menjadi kontroversial sehingga KY berkewajiban menyelidiki dan memeriksa potensi-potensinya. +Menurut KY, apa yang janggal dari putusan hakim Sarpin?

-Nah, itulah yang sedang dipelajari tim. Kita punya rekamannya. +Jika terbukti bersalah, apa sanksi yang akan diberikan?

-Jika terbukti bersalah pasti akan dijatuhi sanksi. Soal kualifikasi sanksinya tergantung dari tingkat keseriusan akibat, besar kecilnya atau jauh dekatnya penyimpangan. Ini semua tergantung dari hasil pemeriksaan. +Bisa sampai pada pemecatan?

-Sangat mungkin. Tergantung pada temuan dari tim nanti. +Apa kasus praperadilan status tersangka ini yang pertama terjadi?

-Sudah pernah terjadi sebelumnya. Tidak sama tapi serupa.

Ketika status tersangka itu di-praperadilan-kan. +Tersangka mana itu?

-Pertama, tersangka kasus Chevron melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan. Tapi putusan itu kalau saya tidak keliru dianulir. Kemudian hakim yang bersangkutan diberi sanksi selama satu tahun.

Kedua, penyidik pajak yang sedang melakukan penyelidikan di-praperadilan-kan oleh orang yang sedang disidik dan dikabulkan oleh hakim. Kemudian dihentikan penyidikan. +Apa hakim itu yang memutuskan gugatan praperadilan itu telah diperiksa KY? -Sudah kami periksa dan ditemukan pelanggaran kode etik hakim. Yang bersangkutan sudah kita rekomendasikan untuk diberikan sanksi. +Sekarang ini gugatan praperadilan mulai marak, apa ini dampak dari dikabulkannya gugatan Budi Gunawan?

-Ya, betul. Itulah yang saya sebut terjadinya gelombang pengajuan praperadilan yang tak berdasar. Ini saya sebut sebagai kekisruhan dan keruwetan hukum yang tidak perlu. +Kenapa terjadi demikian?

-Putusan hakim itu tidak hanya berdampak pada putusan hukum yang ditangani dalam perkara itu. Tapi juga menimbulkan kegoncangan sosial dan psikologis yang bisa juga berimplikasi pada politik jika tidak di-manage dengan baik oleh Mahkamah Agung (MA). +MA sebaiknya harus bersikap bagaimana?

-KY berharap MA responsif dan cepat melakukan tindakan untuk membangun tertib hukumnya, tertib berperkara. MA harus berjanji menertibkan hakim-hakimnya yang melakukan lompatan-lompatan hukum yang tidak masuk akal.

Re-editing: Andry

Syarif Abdullah Konsisten Perjuangkan Nasib CPNS KKR Bupati Rusman Ali Terbuka untuk Menerima PNS Baru Kubu Raya-RK. Saat ini anggota DPR RI memasuki masa reses. Tanpa terkecuali para wakil rakyat di Senayan yang terpilih melalui daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kalbar juga turun melaksanakan reses, termasuklah anggota Komisi II DPR RI, H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH, MH yang Rabu (4/3) kemarin mendatangi Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali untuk melaksanakan reses.

Didampingi anggota DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad, mereka datang untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kubu Raya saat ini.

Mulai dari persoalan penerimaan CPNS KKR yang berpolemik hingga sekarang hingga investasi usaha yang masuk di Kubu Raya yang masih mengabaikan regulasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah KKR. “Telah kita tindaklanjuti CPNS yang berpolemik tersebut dan saat ini juga Deputi Menteri SDM telah selesai memproses hal

terbuka sekali terhadap tersebut. Namun belum CPNS tersebut, mengindiketahui hasilnya apa gat di Kubu Raya masih dan tinggal kita tunggu sangat minim apatur saja hasilnya seperti apa,� pemerintah yang bekerja ujar anggota Komisi II untuk mengisi setiap lini DPR RI, H. Syarif AbdulSKPD,� jelasnya. lah Alqadrie, SH, MH Mantan dosen usai melakukan diskusi Fakultas Hukum UPB bersama Bupati H. Rusini berkomiteman, man Ali yang didampingi bagaimanapun dirinya oleh wakilnya, Hermaselaku wakil rakyat di nus.

DPR RI akan tetap Legislator Partai memperjuangkan naNasdem tersebut mesib para CPNS yang telah nyatakan, dari hasil pertulus tersebut supaya temuan yang dilakukan dapat diterima menjadi bersama Bupati Kubu pegawai negeri untuk Raya, H Rusman Ali ter- Syarif Abdullah Alkadrie memperkuat birokrasi kait keterbukaannya untuk menerima aparatur pemerintah tersebut pemerintahan. Yakni dengan adanya tamjika nantinya semua telah berjalan sesuai bahan SDM. “Setelah masa reses ini telah saya agendengan yang diharapkan. “Yang pasti kita ketahui Bupati sangat dakan mengenai CPNS di Kubu Raya untuk

dibahas di Senayan nantinya. Itu salah satu fokus pembahasan kami nantinya di DPR RI,� tuturnya.

Syarif Abdullah yang juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar ini mengharapkan, “Mudah-mudahan saja ini cepat terealisasi dan CPNS yang telah lama menunggu dapat bekerja untuk mencari nafkah demi keluarganya,� jelas Ami sapaan akrabnya.

Tak hanya itu, mengenai Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di KKR yang masih ada di beberapa usaha yang belum menepati aturan yang telah berlaku. Yaitu, alokasi 20 persen untuk masyarakat tersebut juga menjadi perhatiannya. “Tentu permasalahan-permasalahan ini harus cepat dicarikan solusinya agar dapat terselesaikan dan semua berjalan sesuai aturan yang ada,� ucapnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Drainase di Kawasan Kota Pontianak Dibersihkan Pontianak-RK. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak, Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Pengendalian terus berupaya melancarkan drainase di kawasan ibu kota Provinsi Kalbar.

Rabu (4/3), instansi pemerintah yang dipimpin Ismail ini telah membersihkan sejumlah titik drainase. Salah satunya, di ruas Jalan Johar, Kecamatan Pontianak Kota. Para pekerja terlihat mengeluarkan sampah-sampah dari dalam aliran parit. “Di Jalan Johar terjadi penyumbatan.

Air di parit ini tidak mengalir. Nah, jadi kita sekarang melakukan pembersihan rutin,� ujar Koordinator SDA, Relawanto.

Sejauh ini, kata Relawanto, pihaknya

terus berusaha mencari titik-titik yang rawan terjadi penyumbatan hingga menimbulkan genangan air. Mana-mana saja drainase yang sumbat akan segera diperbaiki. “Sampah-sampah kita bersihkan.

Seperti sekarang ini, ada penyempitan lebar parit yang disebabkan akar-akar pohon. Tetapi sekarang sudah kita bersihkan dan airnya sudah kembali normal,� paparnya.

Relawanto berpendapat, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih terbilang minim.

Sehingga aliran parit di Kota Pontianak mudah sekali sumbat karena tumpukan sampah.

Tak hanya itu, masyarakat di pusat kota juga kurang sadar dalam mem-

bangun. Kebanyakan, warga membeton halaman rumah dan kerap kali tidak membuat parit untuk aliran air. “Contohnya, ada warga buat jalan masuk dengan beton, tetapi lubang kontrol terlalu kecil. Akibatnya, kalau terjadi sumbat kami susah untuk membersihkan. Tadi makanya kami lebarkan supaya leluasa membersihkannya. Kita juga buatkan tutup kontrolnya supaya nyaman mengecek keadaan parit jika suatu saat tersumbat,� jelasnya.

Selama bekerja, kata Relawanto, ia menilai sampah kebanyakan dari limbah. Mulai dari sampah-sampah plastik hingga limbah rumah tangga.

Sekarang ini Kota Pontianak berstatus rawan banjir jika terjadi air pasang dan hujan lebat. Maka dari itu, ia dan

pegawai di Dinas PU Kota Pontianak bertekad untuk mengatasi permasalahan di ibu kota Pontianak ini. “Kami melakukan pemeliharan rutin.

Kita lakukan ini setiap hari. Seperti di Jalan Alianyang, Merdeka, Diponegoro dan Gajah Mada. Sudah ada yang bertugas untuk membersihkan saluran,� urainya.

Menurutnya, banjir di Kota Pontianak yang terjadi selama ini dikarenakan kondisi jalan di seantero ’Bumi Khatulistiwa’ masih belum rata. Ada yang tinggi dan rendah. “Sementara ini, kalau kondisi jalan agak rendah, pasti akan menimbulkan genangan air. Seperti di Jalan Sumatera itu masih rendah. Bila sudah ditinggikan kemungkinan sudah tidak akan terjadi banjir lagi,� ujarnya. (dsk)

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

)$&,/,7,(6 79 &DEOH &+ )XOO $& :DWHU +HDWHU )UHH :,), )RRG &RXUW

-O 0HUGHND 7LPXU 1R 3RQWLDQDN 3KRQH

$WDX +XE -DP

Berlangganan

Koran

Telpon atau SMS Jak...

Bang Santo

Hp. 0813 4547 9786 0857 5000 4165

Space 2 Kolom x 50 mm

Harga Pas Hasil Puas

-O 7DQMXQJSXUD 1R 3RQWLDQDN

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Kamis, 5 Maret 2015

3

Data Ganda Perusahaan, Pemerintah Harus Waspada

Satarudin: Perusahaan Nakal Harus Ditindak Tegas Pontianak-RK. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menegaskan, perusahaan yang tak jalankan aturan pemerintah wajib ditindak tegas.

Terlebih perusahaan tersebut mengabaikan hak-hak karyawan di dalam menjalankan usaha.

Di sisi lain, DPRD Kota Pontianak diminta melanjutkan sidaknya di lapangan. Pasalnya disinyalir masih banyak perusahaan nakal, khususnya di kawasan Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara yang berbasis industri besar dan terindikasi adanya dokumen ganda yang dipergunakan untuk mengelabui pemerintah.

“Ini bukan pelanggaran biasa, karena setiap perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya. Kalau melanggar, mereka harus ditindak tegas. Karena baik masyarakat sebagai pekerja dan Pemerintah Kota sudah dirugikan.

Mekanismenya ada sesuai dengan Undang-undang,” tegas Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, Selasa (3/3).

Atas temuan dari sidak anggota Komisi B DPRD Kota Pontianak di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Dengan hasil 99 persen, yakni delapan perusahaan nakal yang mengabaikan aturan. Seperti tidak memberikan jaminan ketenagakerjaan dan sebagainya.

Oleh karena itu, Satarudin mendesak Dinsosnaker Kota Pontianak menggencarkan kembali pemantauan dan sosialisasi supaya keberadaan perusahaan dapat tepantau serta mengeluarkan kewajiban atas hak-hak para pekerja.

“Kerana melanggar dan melalaikan kewajibannya, mereka harus dipanggil

dan diberikan pengertian kembali agar taat akan aturan dan menyelesaikan kewajibannya pada yang bekerja. Kasihan pekerja kalau diabaikan seperti itu. Dinasnya harus perhatikan hal ini.

Jangan hanya ada dinasnya, tapi tak ada kerja nyatanya,” tegas Satar.

Sementara itu, di Kecamatan Pontianak Utara, khususnya di kawasan Kelurahan Batu Layang, banyak perusahaan besar yang beroperasional.

Atas dasar inilah, Lurah Batu Layang, Hendra Feilani mengharapkan, adanya sinergisitas antara legislatif dan eksekutif. Hal ini adalah dinas tekait untuk bersama-sama melakukan peninjauan serta mendata kembali perusahaanperusahaan di kawasan tersebut.

“Kita sangat mendukung dan mengapresiasi DPRD yang baru ini. Lebih bagusnya lagi dalam menertibkan perusahaan nakal, harus bersinergi antara pemkot dan dewan. Di Batu Layang ini sangat banyak perusahaan besar, bahkan sudah ekspor impor ke

luar negeri. Saya khawatir banyak perusahaan yang sudah berlaku curang.

Dengan memanipulasi data yang dilaporkan ke dinas,” ujar Lurah Batu Layang, Hendra Feilani.

Manipulasi data yang dimaksudkan, lanjut Hendra, yakni berupa pelaporan ke dinas yang tidak sesuai di lapangan.

Seperti misalnya total ekspor 1000 ton,

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

1. Beta Prasetio Sebidang tanah seluas 1.980 m2, SHM Nomor 695 atas nama BETA PRASETIO, berikut bangunan diatasnya, terletak Desa Monterado, Kecamatan Monterado (dh. Kec. Samalantan), Kab. Bengkayang (dh. Kab. Sambas), Propinsi Kalimantan Barat, dengan harga limit Rp.137.500.000,00 dan uang jaminan Rp.30.000.000,00 2. Amiruddin (DIBATALKAN) 3. Hery Sebidang tanah seluas 350 m2, SHM Nomor 1139 atas nama HERY, berikut bangunan diatasnya, terletak Dusun Kenanga, Rt.28/ Rw.14, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, dengan harga limit Rp.65.650.000,00 dan uang jaminan Rp.20.000.000,00 Lelang akan dilaksanakan pada: Hari : Kamis Tanggal : 19 Maret 2015 Jam : 10.00 s.d. selesai Tempat : Ruang Lelang KPKNL Singkawang, Jalan Alianyang nomor 2 Singkawang

Yandi. G

USNADI

Pontianak-RK. Kurang optimal dan tidak beroperasionalnya Tempat Pembuangaan Sampah (TPS) di kawasan Jalan Purnama, membuat DPRD Kota Pontianak mendesak dinas

terkait melakukan kajian serta tinjauan kembali ke lapangan.

Pasalnya, TPS tersebut dinilai mubazir dibangun karena tidak tepat sasaran.

“Pada saat dibangun tempat

Pontianak-RK. Dirbekang TNI AD, Brigjen TNI Pasenga Talilah menyerahkan, satu unit Kapal Motor Cepat (KMC) Komando kepada Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal (Mayjen) Toto Rinanto Soejiman, di Taman Alun-alun Kapuas, Rabu (4/3).

Kapal sepanjang 17,60 meter.

Dengan lebar struktur 4,20

meter itu bisa dipergunakan menjelajahi perairan sejauh 250 mautical mile. KMC setinggi 2,15 meter yang terbuat dari alumunium plate juga bisa menempuh tujuan dengan cepat.

“Kita patut berbahagia dan bangga, karena mendapatkan KMC Komando dari Mabes Angkatan Darat. Peruntukkannya sudah sangat tepat. Karena

Eko Mutazam BE RCoM

CLUSTER PONTIANAK

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. Akan melaksanakan penjualan secara umum (Lelang) Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Terhadap Obyek Jaminan atas nama debitur sebagai berikut : JHONY ABDUL GANI Sebidang tanah seluas 220 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bagunan/rumah, sesuai SHM No. 2201 An. JHONY ABDUL GANI, terletak di BTN Bhayangkara Asri D-7 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 187.500.000,- Uang Jaminan; Rp. 45.000.000,AHMAD KAMAL a. Sebidang tanah seluas 4.393 M2 yang berupa tanah/lahan kosong, sesuai SHM No. 821 An. AHMAD KAMAL, terletak di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat. b. Sebidang tanah seluas 13.040 M2 yang berupa tanah/lahan kosong, sesuai SHM No. 54 An. AHMAD QAMAL MUHAMMAD ALI, terletak di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 183.500.000,- Uang Jaminan; Rp. 40.000.000,-

Balikpapan, 05 Maret 2015 PT. Bank Danamon Indonesia,tbk Danamon Simpan Pinjam Ttd ALU Manager

dan mengkaji TPS tersebut serta menelaah jikalau ada yang salah maka harus diselesaikan dan mencarikan solusi terbaik demi kepentingan masyarakat dengan kajian-kajian matang.

“Tapi kalaupun sudah dibangun dan ada kendala, ya diselesaikanlah. Jangan dibiarkan serta tidak berfungsi sama sekali tentu sangat disayangkan. Nanti mari sama-sama kita lihat bagaimana tidak berfungsinya tempat itu. Saya kira itu dibangun tidak dengan perencanaan yang baik,” ujarnya.

Tak jauh dari lokasi TPS tersebut, lanjutnya, terdapat suatu kelompok yang dengan inisiatif dari warga sekitar mengumpulkan, menampung sampah untuk dipergunakan kembali dalam bentuk kerajinan. Hal ini juga dikatakannya akan sedikit membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan memilah sampah yang bisa dipergunakan atau diolah kembali.

“Kemudian di depan bangunan itu ada satu kreatifnya masyarakat yang membuat bank sampah. Mereka membeli, menampung dan memberdayakan sampah tersebut menjadi produk,” ucapnya.

Ke b e ra d a a n p e n g ra j i n itu, tambah Yandi, diketahui sempat pernah dikunjungi pemerintah lain sebagai bahan perbandingan dan akan dikembangkan ke tempat mereka. Namun sangat disayangkannya, Pemerintah Kota Pontianak, jangankan memberikan suport, berkunjung saja belum dilakukan hingga saat ini.

“Ini apresiasi yang bagus.

Saya dengar informasinya ada pemerintah pusat ke sana, akan tetapi Pemerintah Kota saja belum sampai,” cetusnya. (agn)

wilayah Kalbar harus mempunyai alat transportasi air,” ujar Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Toto R Soejiman, usai peresmian.

Kapal cepat merk Catlerpilar itu dimotori oleh Marine Diesel Engine. Bisa menghasilkan kecepatan 25 knots atau setara 2x705 hp 2300 rpm. Kapal produksi PT Tesco Ind itu mampu membawa 31 personil dan 3 Abk. Mempunyai kapasitas besar dan tangki minyak sebesar 3.000 liter.

Pangdam mengatakan, KMC Komando sengaja didatangkan untuk memperkuat pertahanan perbatasan di perairan Provinsi Kalbar. KMC juga dilengkapi senjata. “Bila ada tugas ber-

hadapan dengan musuh, kapal ini kita akan pasang sebagai alat pertahanan. Kalau tidak ada perang, kita tetap bakal melatih anggota supaya mahir menembak di atas kapal,” lugas Pangdam.

Menurut Pangdam, selain beroperasi di perairan luas, KMC juga bisa dipergunakan di daerah rawa, sungai dan pantai.

“Kapal ini bisa mengangkut personil dalam jumlah cukup besar. Berguna juga membawa logistik,” timpalnya.

Pangdam mengaku, telah ditawari kembali untuk membuat proposal permintaan pengadaan KMC. “Karena ini adalah kebutuhan dan kita masih sangat butuh ini maka

saya mengajukan kembali diprogram berikutnya,” urainya.

Dalam waktu dekat, kata Pangdam, pihaknya bakal memantau perairan Temajok menggunakan KMC Komando.

“Kapal ini bisa dipergunakan untuk ke daerah hulu, tapi kalau air pasang. Kita akan ke Pulau Temajok untuk memantau perairan di perbatasan,” paparnya.

Tetapi untuk pengamanan perairan sendiri, ucap Pangdam, saat ini sudah ada satuan khusus yang bertugas untuk mengamankan. Seperti Polisi, AL dan Bea Cukai. “Kita untuk pelengkap saja. Jika diperlukan dalam bantuan. Yah, kita pasti maju,” tukasnya. (dsk)

“DAPAT BERKONSENTRASI KEMBALI” (RIZKY)

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Danamon Simpan Pinjam

Syarat-syarat Lelang : 1. Penawaran Lelang dilakukan langsung secara lisan dengan harga semakin meningkat.

2. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cab. Pontianak, Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (hari) kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang.

3. Peserta Lelang wajib membawa Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku) dan Nomor Pokok Wajib Pajak khusus untuk objek tanah dan / atau bangunan .

4. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran Harga lelang dan Bea Lelang secara tunai / cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

5. Peminat Lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut diatas.

6. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang.

7. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda / dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku , dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun.

8. Peserta Lelang tidak hadir atau hadir tapi namun tidak melakukan penawaran , dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalbar yaitu KPKNL Pontianak & Singkawang.

9. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya , maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya. Serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang , yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan.

10. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT. Bank Danamon Indonesia Cluster Pontianak, Jl. HR. A. Rahman No. 118 C Sungai Jawi Pontianak Telp. (0561) 749897 , atau KPKNL Pontianak JL. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak , Telp. 0561-735269

pembuangan sampah dengan permanen, yang tadinya diharapkan bisa untuk menampung sampah di kawasan itu, tetapi kenyataannya tidak difungsikan dan tidak berfungsi lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pontianak, Yandi, Senin (2/3) Atas tidak difungsikan secara optimal, dinas terkait dinilai kurang memperhatikan perencanaan dalam pembangunannya sehingga walaupun barang sudah berdiri, namun tidak dipergunakan masyarakat dan hanya terpampang saja tanpa ada fungsinya.

“Terlepas lokasinya tidak strategis atau adanya kerusakan segala macamnya itu, yang jelas apapun alasannya saat akan dibangun harus dipastikan dulu dengan perencanaan yang matang,” timpalnya.

Yandi mengharapkan, dinas terkait untuk turun memeriksa

KMC Komando untuk Pengamanan Perbatasan Perairan

Balikpapan, 5 Maret 2015 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Danamon Simpan Pinjam

Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Kamis / 19 Maret 2015 Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai Tempat : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Danamon Simpan Pinjam Jalan HRA. Rahman, No. 118C Pontianak

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Silaturahmi DPRD Kalbar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Hj. Suma Yenny Heryanti, SH, MH menyerahkan cindera mata kepada Pemimpin Redaksi (Pemred) Rakyat Kalbar, Hamka Saptono, di meeting room Rakyat Kalbar, Rabu (4/3). Dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suryansah beserta sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalbar.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Danamon Simpan Pinjam dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Singkawang, akan melalukan penjualan di muka umum (lelang) Eksekusi berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, terhadap Objek hak tanggungan milik debitur :

Broto Mardhany ALU Manager

data asli operasional mereka miliki.

Dengan begitu mereka sudah menggelapkan pajak dan mendapatkan keuntungan besar. Bahkan sudah mengelabui pemerintah yang berpengaruh pada PAD,” lugasnya.

TPS Kota Pontianak Tak Berfungsi Optimal

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Danamon Simpan Pinjam

Syarat-syarat Lelang: 1. Penawaran dapat dilakukan secara tertulis dengan kehadiran peserta lelang atau melalui tertulis dengan email tanpa kehadiran peserta lelang dan peserta lelang harus memilih salah satu cara penawaran tersebut. Penawaran tertulis melalui email dilakukan melalui Aplikasi Lelang Email (ALE) dengan browser pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id dengan tata cara sebagaimana terdapat pada domain tersebut.

2. Waktu Pendaftaran dan Penawaran Lelang melalui ALE: a. Pendaftaran dan penawaran lelang melalui email dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan penawaran lelang ditutup, pada: Hari/Tanggal : Kamis/ 19 Maret 2015 Pukul : 09.00 waktu server (sesuai WIB).

Pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada: Hari/tanggal : Kamis/ 19 Maret 2015 Pukul : 10.00 waktu server (sesuai WIB). b. Penawaran lelang melalui email dilakukan setelah menyetorkan uang jaminan lelang melalui Virtual Account pada PT BNI (Persero) Cabang Singkawang, penawaran lelang dapat dilakukan berkali-kali, namun penawaran tertinggi yang akan digunakan sebagai harga Penawaran Lelang.

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang. a. Untuk menjadi peserta lelang diharuskan menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah sesuai dengan uang jaminan yang di syaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dalam satu slip setoran untuk masing-masing uang jaminan dan sudah efektif di rekening KPKNL Singkawang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. b. Apabila penyetoran jaminan dengan pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus sama dengan nama perserta lelang, sedangkan penyetoran tunai melalui teller bank dihimbau agar nama penyetor uang jaminan sama dengan nama peserta lelang. c. Bagi perserta yg akan melakukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran peserta lelang, uang jaminan harus disetorkan pada Rekening KPKNL Singkawang Nomor 174089479 pad PT BNI (Persero) Tbk. Cabang Singkawang. d. Bagi peserta yang melakukan penawaran tertulis dengan email penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing, Nomor VA diperoleh dari ALE setelah peserta lelang mengikuti proses pendaftaran. Seluruh setoran uang jaminan melalui nomor VA akan masuk ke rekening KPKNL Singkawang pada PT Bank BNI Cabang Singkawang.

4. Penawaran Peserta Lelang. a. Peserta lelang yang akan melakukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran peserta, pada saat pelaksanaan lelang harus mengajukan penawaran tertulis dengan formulir yang disediakan dan diserahkan kepada Pejabat Lelang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan penawaran tertulis melalui email pada ALE, penawar tertinggi antara penawaran tertulis dengan kehadiran peserta dan melalui email akan ditetapkan sebagai pemenang lelang. b. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara dan pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia.

5. Obyek Lelang. a. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya. Foto dan informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas. b. Peserta lelang dapat melihat fisik barang sesuai dengan alamat yang tertera pada pengumuman.

6. Penjelasan tata cara mengikuti lelang email dapat ditanyakan langsung di KPKNL Singkawang, Jalan Alianyang Nomor 2 Singkawang pada hari kerja.

namun yang dilaporkan hanya 400-500 ton saja. Dengan demikian, yang tidak dilaporkan tersebut merupakan penggelapan. Pasalnya tidak membayar pajak karena yang dibayarkan hanya berdasarkan laporan saja.

“Bisa saja ada dua dokumen yang disediakan perusahaan. Data yang tidak sesuai untuk dinas, sedangkan

Kejaksaan Negeri Sekadau melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak akan melaksanakan penjualan umum (lelang) barang rampasan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berupa : No 1.

2.

3.

4.

5.

Jenis barang Kayu Log / kayu bulat campuran Motor Air Km. Semangat baru Kayu olahan campuran Satu paket alat Pertambangan berupa: Pompa Sedot, Spriral, alat dulang, Kain kian, Mesin merk Motoyama.

Kayu Bengkirai

Jumlah 65 batang 1 Unit 485 batang Masing-masing 1 (satu) Buah 200 batang

Harga Limit Rp. 26.226.000,22.452.000,21.687.324,1.800.000,7.253.064,-

Uang Jaminan Rp. 10.000.000,10.000.000,10.000.000,1.000.000,4.000.000,-

Barang – barang tersebut diatas sekarang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau dan tempat penitipan WAKTU DAN PELAKSANAAN LELANG : Hari : RABU, 11 Maret 2015 Pukul : 09.00 Wib. Tempat : Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau, jl Raya Sekadau- Sintang Km.09 Komplek Pemda Sekadau SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG : 1.

Barang dijual dengan kondisi apa adanya.

2.

Penawaran dilakukan secara lisan dan harga semakin meningkat/naik-naik.

3.

Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan tersebut diatas ke Rekening penampungan Lelang KPKNL Pontianak, dengan No. Rekening 0076050464 pada PT.BNI (Persero) Cabang Pontianak paling lambat sudah efektif 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dengan menyebut nama perserta lelang serta nomor urut barang lelang yang diminati pada bukti setoran.

4.

Peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan pada Rekening tersebut diatas agar mendaftarkan diri ke Panitia Lelang Kejaksaan Negeri Sekadau 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan ditutup pada jam 15.00 wib dengan membawa slip setoran uang jaminan dan bukti identitas diri / KTP, NPWP dan materai Rp.6.000,- 1 (satu) lembar apabila tidak mendaftarkan diri ke Panitia Lelang Kejaksaan Negeri Sekadau 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dianggap mengundurkan diri.

5.

Untuk Lelang Kayu, perserta Perorangan membawa bukti identitas diri berupa KTP dan NPWP. Bagi Perserta Badan Usaha membawa Surat Izin Usaha/SIUP .

6.

Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran, pelanggaran terhadap hal tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.

Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengikuti lelang secara tertulis dan bermaterai cukup.

8.

Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang secara tunai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

9.

Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan “Wanprestasi” dan uang jaminan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya serta peserta lelang akan dimasukan ke dalam DAFTAR HITAM LELANG. 10. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun.

11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau.

Demikian untuk diketahui.

Sekadau, 05 Maret 2015 Panitia Lelang Kejari Sekadau Ketua ttd SAPTONO Madya Wira TU Nip. 19641116 198603 1 001

Salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia adalah maag.

Mengapa demikian? Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengonsumsi obat-obatan tertentu, bisa juga akibat penderita telat makan, kemudian sewaktu makan si penderita maag tersebut makan dengan porsi yang terlalu banyak. Akibat pola makan yang kurang baik itulah Rizky Cahya Brilianawati mengidap maag sejak 2 tahun yang lalu.

“Ketika maag saya kambuh, saya suka serba salah. Apalagi jika sedang belajar di kelas, saya jadi terganggu karena sering merasa nyeri di uluhati, sampai-sampai saya jadi lelah akibat menahan sakitnya itu.”

Keluh wanita yang sehari-hari tinggal di Kota Singkawang – Kalimantan Barat tersebut.

Keinginannya untuk sembuh sangatlah tinggi, ia pun berobat dengan cara terapi.

Meskipun berkurang, Rizky masih sering merasakan nyeri di uluhatinya. Suatu saat, ke-

tika ia browsing di internet untuk mengetahui solusi yang tepat untuk keluhannya itu, ternyata ia menemukan www.milkuma.com . Senyum pun kembali terpancar di wajahnya. “Setelah saya tahu manfaat dari Milkuma, saya langsung mengkonsumsinya dengan rutin, sekarang saya sudah terbebas dari maag, nyeri di ulu hati tidak pernah terasa lagi. Sekarang saya pun dapat konsentrasi kembali untuk belajar. Terimakasih Milkuma…” Ungkap pelajar yang kini berusia 17 tahun itu dengan bahagia dan penuh rasa syukur.

Fluorine yang terdapat dalam susu ettawa bermanfaat sebagai antiseptik alami sehingga dapat menekan perkembangbiakan bakteri

(mikroorganisme) jahat di dalam tubuh yang berdampak timbulnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi / bakteri. Susu ettawa memiliki kapasitas asam-buffering dibandingkan dengan susu sapi sehingga dapat menetralisir asam lambung yang merupakan gejala penyakit maag. Komposisi Milkuma terbuat dari susu ettawa segar, dipadukan dengan gula aren yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Perkembangbiakan ettawa pun dilakukan secara organik dengan tujuan agar menghasilkan kualitas terbaik dan bermanfaat untuk kesehatan.

Minumlah Milkuma di pagi hari, hal ini akan membuat nafsu makan anda akan bertambah, badan pun terasa lebih sehat dan segar, maka anda akan merasakan hidup sehat penuh makna. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma, silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 0823-24491452. Milkuma, satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www.milkuma.com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis Harga Serba Naik, Daya Beli Masyarakat Terampas Jakarta-RK. Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan pemerintah bahwa kenaikan bahan bakar minyak (BBM), gas elpiji 12 kilogram dan tarif tol benar-benar membuat masyarakat golongan bawah makin susah.

“Dampak akhirnya tetap konsumen umum juga, daya beli mereka terampas karena inflasi,” ujarnya menjawab JPNN, Selasa (3/3).

Menurut Dahnil, kenaikan harga BBM terjadi akibat konsekuensi dari kebijakan pencabutan subsidi yang dilakukan pemerintah di awal tahun lalu. Konsekuensinya, harga BBM menjadi fluktuatif. Setiap saat bisa naik dan setiap saat juga bisa turun dan tergantung dengan harga minyak dunia.

“Nah, berkenanaan dengan penaikan elpiji 12 kilogram

VALAS

Rabu, 4 Maret 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,172.26 14,553.58 3,584.04 3,473.95 9,556.22 13,028.00

10,065.60 14,403.20 3,545.35 3,439.10 9,453.93 12,898.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

dan tarif tol, saya kira yang terkena dampak langsung adalah kelas menengah,” paparnya.

Tapi Dahnil mengingatkan, kelas menengah ini, selain rata-rata kelompok berpenghasilan tetap seperti karyawan, juga sebagian besar adalah pedagang dan pengusaha yang menentukan harga di pasar.

Artinya, ketika beban biaya mereka bertambah maka mereka akan melakukan “shifting cost” atau menggeser beban biaya yang tadinya mereka tanggung ke harga komoditi atau produk yang mereka jual.

“Jadi sekali lagi, dampak akhirnya tetap konsumen umum juga, daya beli mereka terampas karena inflasi.

Konsumen tentu tidak harga naik, tetapi itu konsekuensi kita menerima pencabutan subsidi BBM termasuk gas. Ketika naik harga BBM dan gas dunia maka otomatis hargaharga kebutuhan merangkak naik,” paparnya. (jpnn)

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah

Jakarta-RK. Presiden Joko Widodo mengharapkan, menteri di Kabinet Kerja memantau harga sembako di pasaran. Menurut Jokowi, kenaikan sembako merupakan awal pergerakan inflasi.

Equatoriana

4

Ilustrasi/Ist

Presiden Jokowi Minta Menteri Uji Coba Penutupan Sistem Pantau Sembako Setiap Hari Loket Bandara Hingga 1 Mei

Sumber: Bank Indonesia

Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Kamis, 5 maret 2015

“Saya minta terutama yang berkaitan dengan sembako dipantau dari hari ke hari. Sebab, dari situlah sebenarnya tinggi rendahnya inflasi dimulai,” terang Presiden Jokowi saat membuka rapat kabinet di kantornya, Jakarta, Rabu, (4/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung deflasi yang terjadi sepanjang Januari-Februari. Jokowi berharap, deflasi itu bisa memberi dampak positif terhadap ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Kita patut bersyukur karena bulan Januari kemaIlustrasi/Ist rin terjadi deflasi 0,24%, kemudian bulan Februari juga deflasi lagi (0,36%). Kali ini bisa kita pertahankan terus sehingga inflasi pada posisi amat rendah,” papar Jokowi. (jpnn)

Jakarta-RK. Menteri Perhubungan RI, Ignasius Jonan mengungkapkan, saat ini penutupan loket maskapai penerbangan di bandara-bandara masih berupa uji coba. Ia menyatakan akan melihat kembali hasil uji coba itu pada 1 Mei mendatang.

“Ini prosesnya sampai 1 Mei. Nanti, 1 Mei akan saya cek, evaluasi lagi. Nanti kita lihat. Kalau bandara yang tidak ada penerbangan komersialnya tidak usah,” ujar Jonan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Menurutnya, jika ingin bandara tertata rapi sudah seharusnya sistem tersebut dijalankan. Dia mencontohkan, maskapai Garuda Indonesia yang sudah lebih dahulu memberlakukan sistem dengan customer service.

“Memang diminta supaya ada sambungan telepon yang langsung ke call centernya. Kan bisa nyambung langung, pakai internet bisa disediakan. Ada lagi pesen perbankan pakai ATM bank. Ada customer service supaya pilihan masyarakat untuk go show banyak bukan hanya model loket,” papar Jonan.

Sejauh ini, Jonan mengaku belum ada calon penumpang pesawat yang mengeluhkan sistem baru tersebut. Jonan menyebut ini juga salah satu cara agar calon penumpang menghindari calo tiket. Dia berharap semua maskapai mulai memberlakukan sistem baru tersebut. “Yang lain sudah siap tetapi tidak sebagus Garuda saat ini,” ujarnya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan Ada pernyataan menarik yang diucapkan oleh Drs Cornelis, Gubernur Kalbar di Kantor Direktorat Jendral Pajak Kanwil Provinsi Kalbar belum lama ini, yaitu saat ini Kota Pontianak telah mengalami pertumbuhan ekonomi. Namun bukan pertumbuhan ekonomi, melainkan tumbuhnya premanisme. Buktinya, hingga hari ini preman-preman banyak yang ribut mau menguasai lahan parkir di Kota Pontianak. Berarti, Kota Pontianak sekarang sudah dikuasai preman. Banyak lahan parkir yang diambil alih preman. (RK, 3/3/2015).

Pernyataan Cornelis selaku Gubernur Kalbar tersebut mungkin ada betulnya. Bahkan, bukan hanya Kota Pontianak saja yang sudah dikuasai preman, tapi hampir seluruh Kalbar sudah dikuasai oleh preman sejak puluhan tahun silam. Faktanya, penyelundupan barang-barang dari luar negeri, termasuk narkoba lewat perbatasan, pembakar aset Pemkab Pontianak, yaitu Gedung DPRD Kabupaten Pontianak puluhan tahun silam, sampai hari ini tidak bisa ditangkap untuk diproses secara hukum.

Mafia tanah banyak berkeliaran, baik tanah negara ataupun tanah-tanah keluarga sendiri banyak yang diserobot oleh para pelaku kejahatan.

Katakanlah preman seperti dimaksudkan oleh Cornelis tadi. Preman tersebut mudah sekali beraksi tentu atas pelindungan induk preman yang berperan sebagai pengusaha dan pejabat negara. Preman yang berperan sebagai pengusaha banyak duit hingga mudah menyogok preman-preman yang duduk sebagai pejabat, dan menangani kasus para preman bermasalah.

Sejauh mana kebenarannya semua itu, kemungkinan Cornelis lebih tahu hal ini hingga dia bisa mengatakan Kota Pontianak sudah dikuasai preman. Lagi pula itulah faktanya yang bisa dilihat dan diteliti lebih lanjut kebenarannya. Jadi kepada para penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khusus kepada Kapolda Kalbar yang komitmen akan membasmi para koruptor. Kami ucapkan selamat bekerja, demi bebasnya rakyat NKRI dari ancaman para koruptor, preman, narkoba atau pelaku kejahatan, dan lainnya. (Ham) 085245391975 3-3-2015

Sms Warga Air PDAM Keruh

Kenapa air PDAM Kota Pontianak yang mengalir ke Jalan Gusti Hamzah Pontianak selalu keruh, seperti tidak di-treatment. Tidak layak untuk cuci dan mandi, apalagi untuk dikonsumsi.

081256044870 4-3-2015

10.28

Beras Mahal

Presiden jangan saja blusukan. Harga beras lihat se-Indonesia, harga beras tak sebanding, 1 kilogram harga karet 1 kilogram Rp 5 ribu. Tolong harga karet diperjuangkan, ini demi rakyat. Jangan hanya ngomong doang....!

085245519512 28-2-2015

15.31

10.31

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Kamis, 5 Maret 2015

5

Luhut, The Real President Langgar UU, Bubarkan Saja

Serahkan Konik Partai Golkar ke Kemenkumham Jakarta-RK. Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Prof Muladi mengakui putusan MPG menyikapi dualisme kepemimpinan parta berlambang pohon beringin, memang tidak ada yang memenangkan satu pihak, baik kubu Aburizal Bakrie (Ical) maupun Agung Laksono.

Karenanya, kata Muladi, MPG menyerahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menilai mana kepengurusan yang sah. Sebab, bagi dirinya apa yang diputuskan MPG kemarin sudah final.

Dengan demikian, Kemenkumham harus membaca putusan MPG tersebut dari awal sampai akhir sebelum mengesahkan salah satu Munas Golkar, apakah yang sah Munas Bali atau Munas Ancol, Jakarta. “Keputusannya tidak ada memenangkan salah satu pihak. Seperti draw. Itu perbedaan pendapat. Nanti Kemenkumham yang menilai. Kita sudah memutus, final, dan yang mau menafsirkan harus baca dari a-z,� kata Prof Muladi di kediamannya daerah Kebaroyan Baru, Jakarta, Rabu (4/2).

Muladi tidak mau berandai-andai apakah dalam menentukan sikap, Kemenkumham akan menunggu proses kasasi yang diajukan kubu Ical atau tidak. Dia hanya khawatir kasasi kembali menyerahkan masalah ini ke MPG. “Saya khawatir kalau kasasi menyerahkan pada mahkamah, Saya tidak mau lagi (menyidangkan). Bisa juga kasasi dicabut, pengadilan PN Jakbar bisa juga. Teserah Menkumham. Yudikatifnya harus nunggu pengadilan, sampai MA (memutuskan). Tapi ada jalur eksekutif bisa berbeda, teserah jalur Menkumham, semua punya jalurnya sendiri,� jelasnya.

Muladi juga sempat menyampaikan bahwa sikap kubu Ical membingungkan karena ada standar ganda. Sebab, utusan Ical mengikui sidang MPG tapi di sisi lain mereka mengajukan kasasi dan menganggap sidang MPG tidak sah. Karenanya dia menyerahkan kepada Kemenkumham untuk menentukan. “Jadi kalau menkumham berani (mengesahkan satu satu hasil Munas), Menkumham harus siap berhadapan dengan PTUN,� tandasnya. (jpnn)

Arief Poyuono

Jakarta-RK. Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, langkah Presiden Jokowi yang memperluas wewenang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mirip dengan mandat khusus atau the power of attorney dengan wewenang yang sama, dengan tugas seorang the real presiden.

Ia menjelaskan, Luhut Panjaitan memiliki wewenang pengendalian dan evaluasi kinerja para menteri sesuai dengan Perpres yang ditandatangani pada 26 Februari 2015, Luhut juga berwenang melaksanakan tugas pengendalian program-program prioritas nasional.

Tidak sampai disitu, Luhut berwenang menjalankan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional sesuai dengan visi dan misi Pemerintah, dan penyelesaian

masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.

Luhut panjaitan juga bertugas untuk percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional dan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang merupakan tugas seorang presiden. “Hampir tugas dan wewenang Luhut Panjaitan adalah yang melekat pada seorang presiden. Makin jelas secara politik bahwa real president hari ini adalah Luhut Panjaitan dan Kepala Negara adalah Jokowi,� kata Arief Poyuono dalam rilisnya, Rabu (4/3).

Sementara secara sosiologi, tambah dia, Luhut sebagai real presiden ditandai dengan Luhut berkantor di Istana Jakarta sebagai simbol pusat pemerintahan, se-

mentara Jokowi ‘pindah’ berkantor dan tinggal di Istana Bogor. “Dengan kekuasaan penuh yang diberikan pada Luhut, ia juga memiliki kekuasaan mengendalikan angkatan perang dan Polri, dengan peraturan presiden yang dibuat Jokowi secara politik, dan kewenangan hanya untuk meyatakan perang hanya atas perintah Jokowi,� tandas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini.

Bubarkan Saja Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyatakan keberadaan kantor staf kepresidenan bertentangan dengan UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Apalagi, kewenangan lembaga pimpinan Luhut Binsar Panjaitan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) punya kewenangan melebihi

kementerian/lembaga yang dibentuk berdasarkan UU. “Itu ber tentangan dengan U U No.39/2008 tentang kementerian negara, karena ini kan (Kepresidenan) hanya uji kerja saja, bukan dikenal secara lazim.

Sehingga, seharusnya lembaga itu tidak memiliki fungsi melebihi kementeriankementerian dibentuk berdasarkan UU yang merupakan perintah konstitusi,� kata Margarito di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (4/3).

Dia menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya tidak memiliki kantor kepresidenan seperti yang ada saat ini. Sebab, yang dikenal dengan kepresidenan itu adalah Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan UU. “Tapi, kalau dia (Kepresidenan) berdiri sendiri dan diberikan fungsi seperti itu, tidak ada lain dikatakan bertentangan dengan konstitusi. Saya pikir lebih bagus ditinjau lagi untuk diselaraskan dengan konstitusi dan UU,� jelasnya.

Bahkan, secara tegas Margarito menyarankan agar kantor kepresidenan yang ada saat ini dibubarkan saja. Karena fungsi dan kewenangan kantor kepresidenan bisa dikerjakan oleh Setneg dan Setkab. “Bubarkan saja. Organ ini dibentuk dengan Perpres tapi kewenangannya melebihi kewenangan organ yang dibentuk UU. Mengapa mesti begitu? Seluruh aktivitas kepresidenan didukung dua organ, Setkab dan Setneg, semua personel, anggaran yang melekat itu punya dua organ ini,� tandasnya. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

BENGKAYANG

APBD Kota Singkawang 2015 Disahkan

Tahun Depan Jangan Molor Lagi Singkawang. Seyogianya APBD Kota Singkawang 2015 disahkan (ketuk palu) sebelum

31 Desember 2014. Kenyataannya, mengingatkan agar keterlambatan baru disahkan Rabu (4/3), paling seperti tidak terulang kembali pada buntut se-Kalbar. Legislatif pun Tahun Anggaran (TA) berikutnya. “Kami mengingatkan kepada pihak eksekutif agar keterlambatan pengesahan APBD TA 2015 tidak akan terulang kembali di tahuntahun yang akan datang. Lantaran itu menunjukkan kinerja eksekutif sangat buruk atau rendah,� kata Anton Triady, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dalam Pandangan Akhir (PA) fraksinya.

Selain mengingatkan agar tidak dan panitia acara. Selain itu, lagi terlambat menyerahkan draf hadir pula Camat Sungai Raya RAPBD, dalam Paripurna PA Fraksi Muchdy BA, serta tokoh mayang diteruskan dengan Pengesahan syarakat se-Kecamatan Sungai APBD TA 2015 itu, Anton juga berRaya dan Kecamatan Sungai harap eksekutif segera merealisasi Raya Kepulauan. “Untuk masa APBD tersebut. “Fraksi PDI Perjuanakan datang, momen Imlek dan gan meminta kepada Walikota SingCapgome bisa dijadikan ajang kawang untuk segera merealisasikan memupuk kebersamaan dalam APBD 2015 secepatnya, mengingat keberagaman,� harap Ketua pengesahannya sudah mengalami LP3KRI Kabupaten Bengkayang, keterlambatan. Ini demi kepentinJuanda kepada Rakyat Kalbar, gan masyarakat Kota Singkawang,�

Rabu (4/3), usai menghadiri apel kata Anton. tersebut. (kur) Terhadap program-program yang

Hari Ini, Capgome di Bengkayang Bengkayang. Puncak perayaan Imlek, yaitu Capgome akan dilaksanakan Kamis (5/3). Guna menjamin keamanan selama perayaan tersebut, telah digelar Apel Bersama Pengamanan Imlek di Terminal Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang.

Apel yang dipimpin langsung Kapolsek Sungai Raya, AKP Kartiana itu dihadiri TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran,

kurang penting, misalnya pengadaan tanah yang penggunaannya kurang bermanfaat dan lainnya, seperti yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), agar tidak dilaksanakan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Pembangunan Keadilan Rakyat (PKR) DPRD Kota Singkawang, Eka Candra juga menyinggung masalah molornya pengesahan APBD 2015. “Apabila kita merujuk kepada ketentuan yang berlaku, terhadap tahapan, proses sampai pada penetapan APBD, maka APBD Kota Singkawang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, khususnya terhadap rentang waktu, yang seharusnya sudah ditetapkan pada Desember 2014,� kata Eka. Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Singkawang, Anewan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama introspeksi, agar keterlambatan ini tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. “Perlu ada komunikasi yang ber-

kesinambungan, bukan selalu komunikasi yang mandek,� katanya.

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Singkawang, Karmayadi, penetapan APBD Kota Singkawang 2015 paling buntut di Kalbar. “Tentu hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, jangan lagi paling terakhir, tapi menjadi tercepat dalam penetapannya,� harapnya.

Kendati rata-rata menyinggung persoalan keterlambatan penyerahan draf RAPBD yang berujung pada molornya pengesahan APBD 2015, tujuh fraksi di DPRD Kota Singkawang menyetujui pengesahan tersebut.

Dalam APBD 2015 yang disahkan tersebut, Pendapatan Daerah Kota Singkawang Rp 765,173 miliar. Sebelum dibahas pendapatan hanya Rp 748, 879 miliar, setelah pembahasan menjadi Rp 765,173 miliar atau bertambah Rp 16,293 miliar atau sebesar 2,18 persen. Sedangkan Belanja Daerah Rp 833, 239 miliar.

Usai paripurna pengesahan APBD

2015, Walikota Singkawang, H Awang Ishak MSi meyakini APBD yang telah disahkan berkualitas, walaupun waktu pembahasan lebih pendek. “Karena yang menyusunnya semua pihak. Cuma yang tidak berkualitas itu karena duitnya tidak cukup, jadi banyak keinginan yang tidak bisa ditampung,� katanya.

Sedikitnya keuangan daerah yang dimaksudkan Awang tersebut, salah satunya pemasukan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tahun ini hanya Rp 11 miliar. Padahal sebelumnya Rp 45 miliar. “Sementara kita mengandalkan DAU,� ujarnya.

Awang menjelaskan, penurunan DAU itu dikarenakan peralihan pemerintahan. Lantaran sudah umum menjadi etika pemerintahan dalam menyusun anggaran, bahwa pemerintahan yang lama tidak membebani pemerintahan yang baru. “Presiden bilang karena peralihan pemerintah. Insya Allah tahun depan akan naik. Diarahkan untuk infrastruktur dan ketahanan pangan,� ungkapnya. (dik)

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

THERAPY

HUB: BANG ABU

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

BURSA IKLAN BARIS Harian

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

CARA MUDAH

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN 0813 4806 2271 0856 5085 7244

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Kamis, 5 Maret 2015

6

Sudahlah Harta Dikuras Digugat Cerai Lagi SURABAYA - Nasib Karin, 30, benar-benar sudah jatuh ketiban tangga. Dia mati-matian menjual harta benda orang tua untuk menyelamatkan suaminya, Donjuan, 34, dari jeratan penjara.

Ternyata setelah orang tuanya masuk rumah sakit karena terkena kanker usus, eh si suami menalak cerai. Glodaakk...

Siapa sih yang tidak sakit hati dibegituin? Barangkali bagi Karin, pria asal Simo Katrungan ini adalah suami yang tidak tahu terima kasih.

Usai ditolong keluarga Karin dengan menjual semua hasil kayu jatinya di Magetan, setelah sembuh Donjuan justru ingin meninggalkan Karin, kedua anak dan orang tuanya.

Ironisnya lagi, talak cerai itu muncul lantaran Donjuan mengaku takut terkena kanker usus seperti kedua orang tua Karin.

“Bapaknya Karin itu polisi. Ibunya guru. Gajinya polisi dan guru lho berapa? Tapi mereka kok kaya banget,” ungkap Donjuan di sela-sela sidang talak cerai keduanya di Pengadilan Agama Jalan Ketintang Madya, Surabaya, Jawa Timur, Senin (2/3).

Pria ini awalnya tak menuduh jika kekayaan mereka dari korupsi. Karena memang Karin dari keturunan keluarga kaya raya. Namun, usai kedua orang tua Karin opname karena kanker usus, barulah Donjuan berpikir jika kekayaan itu hasil korupsi.

Donjuan memaparkan, tahun 2010, bapak Karin terkena kanker usus dan dioperasi.

Kondisi bapak mertuanya itu pun membaik. (jpnn).

Valentina Maureira dan Presiden Cile Michelle Bachelet (kanan). JPNN

Duh! Gadis ini Minta Disuntik Mati SANTIAGO - Valentina Maureira, gadis 14 tahun, mengunggah video tentang keinginannya untuk melakoni eutanasia.

Video yang dia tujukan kepada Presiden Cile Michelle Bachelet itu berbuah lawatan ke rumah sakit.

Sabtu pagi lalu (28/2) Bachelet tiba-tiba mengunjungi rumah sakit Universitas Katolik di Kota Santiago. Di sanalah Maureira menjalani perawatan medis. Kedatangan mendadak pemimpin 63 tahun tersebut membuat remaja putri yang menderita cystic fibrosis itu terkejut sekaligus senang.

“Presiden yang didampingi Menteri Kesehatan Carmen Castillo menemui Valentina Maureira dan ayahnya di rumah sakit. Mereka berbincangbincang selama sekitar sejam di dalam ruang perawatan,” terang juru bicara pemerintah Cile seperti dilansir Agence France-Presse kemarin (2/3). Namun, tidak ada keterangan lebih lanjut tentang pertemuan tersebut.

Seusai kunjungan Bachelet, pemerintah mengunggah beberapa foto sang kepala negara bersama Maureira melalui akun Twitter resmi. Salah satu di antaranya adalah foto selfie gadis berambut panjang itu bersama presiden perempuan yang juga dokter spesialis anak tersebut.

Senyum tersungging di bibir remaja yang mengaku sudah bosan menjalani perawatan medis itu Kamis lalu (26/2) Maureira menggemparkan dunia maya lewat permohonan menyentuh yang dia sebar luaskan melalui YouTube. Dia mengungkapkan kondisi medis yang dialaminya selama bertahun-tahun. Sebelumnya penyakit yang sama merenggut nyawa adik lelakinya saat berusia enam tahun.

“Saya mohon Anda bisa segera memberitahukan (kondisi saya) kepada presiden karena saya sudah lelah hidup dengan penyakit ini. (Hanya) beliau yang bisa mengizinkan pemberian suntikan ini, yang akan membuat saya tertidur selamanya,”

paparnya dari atas tempat tidur.

Pesan menyentuh itu langsung tersebar luas ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan detik.

Saat ini kondisi Maureira cukup stabil. Tapi, kelainan genetik yang menyerang paru-paru dan organ-organ vital lainnya itu tidak bisa disembuhkan. Dari hari ke hari, kondisi putri Fredy tersebut memang semakin lemah.

Sebab, penyakit itu tidak berhenti menggerogoti tubuhnya. Kondisi tersebutlah yang membuat Maureira putus asa dan ingin mati.

Konstitusi Cile menentang eutanasia. Hukum melarang keras pemberian suntikan mati tersebut.

“Mustahil bagi pemerintah mengabulkan permohonan gadis itu. Kami tidak mungkin meluluskan permintaannya,” tandas Jubir Kepresidenan Alvaro Elizalde.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan Maureira. (AP/AFP/ JPNN)

Pacar Boris Nemtsov Diizinkan Pulang ke Ukraina

Anna Durytska

Bekas Kepala BPN ...............................................................................................................................................dari halaman 1 Karena sampai saat ini belum ada status yang ditetapkan kepada Hf selaku atasan Fb (Kasi Pemberdayaan) yang sebelumnya telah di tahan di Rutan Putussibau. Hf diperiksa masih dalam status saksi, sama seperti tiga saksi sebelumnya yang juga sudah diperiksa,” terang Heri.

Empat saksi yang sudah diperiksa pada kasus korupsi program Prona tahun 2011, pengurus koperasi Asmoja Silat Hilir, mantan Camat Silat Hilir,

mantan pegawai BPN Kapuas Hulu yang kini sudah pindah ke Sintang dan terakhir Fb yang saat kasus tersebut terjadi menjabat Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan.

“Untuk Fb sudah pemeriksaan tahap satu, setelah itu dilanjutkan tahap dua berupa penyerahan tersangka ke JPU (jaksa penuntut umum),” paparnya.

Setelah tahap satu dan tahap dua tuntas, sambung Heri, dilanjutkan pada pelimpahan ke pengadilan.

“Paling lambat akhir bulan ini kasus Fb sudah kami limpahkan ke pengadilan,” tegas Heri seraya menambahkan Fb dijerat dengan UU No 31 tahun 1999 Jo yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001, UU No 31 tahun 1999 Jo yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Hamka Saptono

Singkawang Bertabur ...................................................................................................................................dari halaman 1 tepatnya di dekat Singkawang Grandmall.

Pawai Lampion yang diikuti instansi vertikal dan horizontal di Kota Singkawang, perbankan, perusahaan, Vihara-Vihara serta lembaga pendidikan ini dipimpin langsung Walikota Awang Ishak beserta Wakilnya Abdul Mutalib, dengan mengendarai jeep berhias lampion.

Iring-iringan peserta Pawai Lampion yang disertai dengan dentuman musik tersebut membuat ribuan pasang mata seakan enggan melewatkan barang satu kendaraan hias pun. Apalagi dalam iring-iringan peserta juga terdapat naga lampion yang begitu panjang.

Beberapa warga memanfaatkan kesempatan untuk selfie dengan peserta Pawai Lampion atau sekedar mengabadikan dengan smartphone. Tampak pula beberapa di antaranya berupaya mem-videokan para peserta pawai.

Rute pawai lampion kali ini memang lebih jauh dari sebelumnya. Hal ini pun dimanfaatkan warga untuk “mencegat” rombongan peserta di ruas jalan lainnya.

Misalnya, ketika iring-iringan peserta berakhir di Jalan Firdaus, warga pun langsung ke Jalan GM Situt atau Jalan Tani untuk melihat kembali peserta yang melintas.

Ulah warga yang tidak cukup satu kali melihat kendaraan hias melintas ini membuat aparat kepolisian harus bekerja ekstra keras mengatur arus kendaraan yang tiba-tiba saja berjejer menuju ruas jalan lainnya. Apalagi di ruas jalan yang dituju juga telah ramai warga yang setia menunggu peserta Pawai Lampion melintas.

Walikota Awang mengatakan Pawai Lampion tahun ini lebih ramai dari sebelumnya. Hal ini membuatnya cukup bangga. Dia berharap Pawai Tatung lebih ramai lagi dari pawai lampion ini. “Pawai lampion semalam

ramai sekali, Alhamdulillah,” katanya kemarin.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Panitia Perayaan Imlek 2566 dan Festival Capgome Kota Singkawang 2015, Bong Wui Kong mengungkapkan, tim sedang melakukan penilaian terhadap peserta pawai. “Panitia menyediakan hadiah untuk pemenang, berupa uang pembinaan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, Pawai Lampion ini merupakan salah satu kegiatan dalam Perayaan Imlek 2566 dan Festival Capgome Kota Singkawang 2015 yang dinilai panitia, selain lomba hias rumah dan lingkungan.

Wui Kong mengatakan, kegiatan ini melibatkan semua elemen masyarakat Kota Singkawang. Hal ini sejalan dengan tujuan digelarnya Pawai Lampion.

“Kegiatan ini memang untuk kebersamaan,” katanya.

Laporan: Mordaidi Editor: Hamka Saptono

Perang Antarnegara .......................................................................................................................................dari halaman 1 Saya bilang itu melebihi penjahat perang, pantas dihukum mati,” tegas Ryamizard, di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Menhan menyatakan, ia meminta para atase pertahanan itu membawa pesan pada negaranya masing-masing terkait perang atas Narkoba itu. ”Saya sampaikan biar jelas, dia kan harus membawa pesan.

Terpidana Narkoba harus dihukum mati. Itu udah wajar. Kamu harus bawa pesan ke negara kamu,” sambungnya.

Ryamizard pun menyatakan tidak ada pengamanan khusus demi pelaksanaan eksekusi mati para terpidana tersebut. Pengamanan, kata dia, berjalan biasa.

Negara, kata dia, tidak ingin ada perlakuan istimewa pada 10 terpidana mati tersebut. ”Tidak adalah. Mau perang ndak gampang. Perang gara-gara orang kayak gituan kok perang. Mau perang hanya karena Narkoba malu-maluin aja. Pengamanan biasa saja,” tegasnya.

Senada, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, bahwa dirinya dan Jaksa Agung M. Prasetyo telah melaporkan persiapan eksekusi mati itu kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Tedjo, persiapan eksekusi itu sudah mencapai 95 persen.

“Tadi kata presiden, lakukan saja (eksekusi mati, red). Silakan kembali ke Jaksa Agung masalah teknisnya,” ujar Tedjo di kompleks Istana Negara, Jakarta.

Ia memastikan, negara saat ini dalam kondisi aman dan pelaksanaan eksekusi mati juga akan dilaksanakan tanpa gangguan. Tedjo menepis kekhawatiran akan ada gangguan dari pihak Australia karena dua warganya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang dikenal dengan sebutan Bali Nine akan dihukum mati di Pulau Nusakambangan.

Politikus NasDem itu juga menangkis tudingan bahwa proses eksekusi gelombang kedua terhadap terpidana mati sengaja diundur-undur karena adanya tekanan dari pihak luar. Menurut Tedjo, mundurnya eksekusi mati gelombang kedua itu disebabkan masalah teknis semata.

Terutama masalah proses hukum luar biasa seperti peninjauan pembali (PK) yang masih dijalani sejumlah terpidana. ”Kita sudah punya aturan-aturan yang berlaku harus hormati negara lain. Kayak misalnya kita, aturan hukum di sana, kita harus hargai dan hormati. Semaksimal mungkin harus bela negara,” tandas Tedjo.

Tak mau kalah, Plt. Kapolri, Komjen Badrodin Haiti mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan pengamanan “biasa” untuk pelaksanaan eksekusi hukuman mati itu. Terutama, regu tembak yang akan melakukannya.

“Jumlah terpidananya 10, ya sepuluh yang disiapkan. Satu tim 13 orang. Jadi ya 130 personel. Belum lagi ada pengamanan,” ujar Badrodin di kompleks Istana Negara.

Kebanyakan, kata dia, personel yang diturunkan untuk pengamanan dikerahkan dari Polda Jawa Tengah. Jumlah keseluruhan yang diturunkan Polri untuk pengamanan dan eksekusi kita dia, sebanyak 250 personel.

Polri, tegas Badrodin, tinggal menunggu kepastian waktu eksekusi. ”Kalau kami sudah siap,” tandasnya.

Di tempat lain, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko menyatakan pengamanan pelaksanaan hukuman mati dari pihaknya bila terjadi tekanan atas kedaulatan Indonesia. “Kalau sudah mengganggu kedaulatan, TNI akan turun,” ujarnya usai Rapat Pimpinan Polri

dan TNI, di PTIK. TNI sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sehingga bisa terjun sewaktu-waktu. Sedangkan, untuk pengamanan standar, menurut Moeldoko, sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM) Yasonna Laoly menambahkan, persiapan di Nusakambangan sudah komplet. Termasuk, ruangruang khusus untuk menampung para terpidana mati yang dikirim ke Nusakambangan.

“Pokoknya kami sudah siap,” ujarnya saat ditemui di Istana Wakil Presiden.

Namun, Yasonna enggan menyebut kapan tanggal pasti eksekusi tahap ke dua para anggota sindikat Narkoba itu bakal dilaksanakan. Sebab, hal itu merupakan kewenangan Kejaksaan Agung.

“Yang jelas, mau dilaksanakan kapanpun, kami sudah siap,” katanya.

Sementara itu, terkait potensi penundaan eksekusi atas narapidana asal Brasil, Rodrigo Dularte, yang saat ini terindikasi mengalami gangguan jiwa akibat depresi berat selama di penjara, Yasonna mengatakan Kejaksaan Agung telah mengirim tim khusus untuk memantau kondisi Rodrigo.

“Secara undang-undang sih tidak ada (alasan penundaan eksekusi karena sakit jiwa), tapi kita lihat nanti hasil evaluasinya,” jelasnya.

Namun, Jaksa Agung HM Prasetyo masih menyembunyikan tanggal pasti eksekusi itu. Hanya saja, ia memberikan statement bahwa dalam Undang-Undang, eksekusi mati hanya mengecualikan perempuan yang sedang mengandung dan anak usia di bawah 18 tahun. Untuk narapidana yang mengalami gangguan jiwa, tidak diatur. (JPNN)

Kekasih Boris Nemtsov, Anna Durytska, dikabarkan telah kembali ke Ukraina setelah diinterogasi oleh polisi di Moskow. ”Anna Durytska baru saja berangkat ke Kiev,” kata Jurubicara Menteri Luar Negeri Ukraina, Yevhen Perebyinis Nemtsov diketahui sedang bersama dengan kekasihnya ketika ia ditembak mati di ibukota Rusia pada Jumat malam (27/2) Sebelumnya, pengacara Durytska mengatakan bahwa kekasih tokoh oposisi Rusia tersebut ingin pulang sementara ke Kiev untuk melihat keadaan ibunya, seperti yang dilansir BBC (Selasa, 3/3). Namun begitu, menurut dia, polisi telah bertindak dengan benar.

Perebyinis menambahkan, Durytska terbang kembali ke Ukraina setelah diplomat Ukraina di Moskow menyediakan semua bantuan yang diperlukan untuk warga Ukraina.

Pembunuhan tersebut diketahui terjadi pada Jumat (27/2) malam di jembatan besar Moskvoretsky, dekat tembok Kremlin.

Saat peristiwa itu terjadi, Nemtsov baru saja selesai makan malam bersama Durytska di sebuah restoran.

Mereka meninggalkan restoran bersama-sama untuk kembali ke apartemen, lalu melintasi jembatan, di mana Nemtsov ditembak empat kali dengan pistol sekitar pukul 23:40 waktu setempat.

Durytska diketahui tidak terluka akibat serangan tersebut.

Setelah peristiwa penembakan, Durytska langsung menghubungi ibunya.

“Boris tertembak dan terjatuh sehingga Anna sangat ketakutan, ia mulai memanggil polisi dan saya segera, ia mengatakan di telepon: Mama, Boris telah ditembak di bagian belakang, ia jatuh dan sekarang dia berbaring di sampingku,” demikian kata ibu Anna Durytska.(Rmol).

Malah Motor Jambret Yang Dibawa Kabur REKAMAN tentang upaya seorang penjambret di Malaysia ini bisa membuat orang tertawa. Pasalnya, penjambret itu justru kalah cerdik dibanding korbannya.

Rekaman itu berasal dari CCTV yang ada di sebuah gang di sebuah daerah di Malaysia. Terlihat, seorang perempuan berhijab warna merah mudah berjalan memasuki sebuah gang.

Dari arah berlawanan, ada seorang penjambret menggunakan sepeda motor bebek. Penjambret itu menghentikan laju motornya setelah berpapasan dengan si perempuan berjilbab. Sejurus kemudian, penjambret yang beraksi sendirian lantas merebut tas milik korban dari belakang.

Penjambret lantas menghalangi korbannya sembari mengacakacak isi tas. Meski bergerak cekatan, tapi penjambret itu melupakan sesuatu. Yaitu meninggalkan motornya dalam kondisi mesin masih menyala.

Ternyata si korban penjambretan tak kalah cerdik. Ia memanfaatkan kelengahan penjambret. Dengan cekatan, perempuan korban penjambretan itu langsung berlari ke motor penjambret dan menaikinya. Wuzzz… korban penjambretan berhasil membawa kabur motor milik penjambret.

Terang saja penjambret seolah tak percaya dengan aksi korbannya. Di bagian akhir rekaman, penjambret terlihat panik karena motornya dibawa kabur oleh korban.

Video berdurasi 32 detik yang diunggah ke Facebook itu langsung mengundang banyak komentar. Sebab, tingkah kejahatan penjambretan di Malaysia meningkat tajam. Mengutip Malaya Mail Online, pencurian dengan kekerasan di Malaysia meningkat hingga 23,4 persen pada 2014 silam.

“Ini memotivasi saya belajar menaiki sepeda motor,” tulis pemilik akun Sylvia Sew. “Baru tahu bahwa orang-orang Malaysia tidak biasa membawa uang tunai dalam jumlah banyak, dia (korban penambretan, red) menang,” tulis pemilik akun Azlin Azhar. (dailymail/malayonline/ara/jpnn)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 5 Maret 2015

7

Ini Kepala Daerah .................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 nama tersebut.

“Untuk meyakinkan saya, Gus Dur saat itu mengajak saya ke Irian Jaya, lalu dalam perjalanan Gus Dur menjelaskan bahwa perubahan kata Irian Jaya menjadi Papua sebagai upaya diplomasi agar masyarakat Papua lebih merasa nyaman dengan nama tersebut,” ujarnya.

Nah, sikap Ahok ini, lanjut mantan Wakil Ketua MPR RI, juga seperti itu. ”Hanya saja, masyarakat belum tahu apa di ujung cara-cara Ahok mengelola DKI Jakarta seperti ini. Kita butuh waktu untuk mengambil maknanya,” tegasnya.

Menurut Fatwa, pemicu anggota DPRD berseteru dengan Ahok lebih kepada komunikasi politik Ahok dengan DPRD yang sangat buruk. ”Ahok dilaporkan DPRD DKI Jakarta ke Bareskrim Mabes Polri karena ada kata-kata menghina anggota DPRD seperti merampok dan bandit,” tegasnya.

Mestinya, ujar Fatwa, sebagai pemimpin tidak pantas Ahok bicara kasar seperti itu dengan wakil rakyat atau stafnya. ”Bagaimana pun, dia harus tertib dalam berbicara karena posisinya sebagai gubernur. Ahok tidak bisa juga membela dirinya dengan cara-cara berkata kasar,” pungkasnya.

Sudah Dewasa Semua, Semua Makan Sendiri Tapi, Ahok tetaplah Ahok. Ia justru mengaku menikmati situasi saat dirinya dihajar hak angket oleh DPRD DKI Jakarta. Bahkan, Ahok berharap agar partai lain tidak mengikuti langkah NasDem yang mencabut hak angket. “Saya berdoa partai lain tidak cabut hak angket,” kata Ahok pada saat memberikan pengarahan kepada lurah dan camat

berani melawan kesewenang-wenangan DPRD dalam menyusun anggaran. Saya justru menyarankan seluruh kepala daerah tiru Ahok dan lawan DPRD yang sewenangwenang itu,” terang Refly kepada JPNN, di Jakarta, Rabu (4/3).

Refly makin kagum karena mantan kader Partai Gerindra tersebut yang tak takut kehilangan jabatannya sebagai Orang nomor satu di Jakarta. Baginya, langkah Ahok harus didukung. ”Yang menarik itu, Ahok berulang kali menegaskan bahwa dia tidak takut kehilangan jabatan. Biar komunikasi politiknya buruk, tapi Ahok harus dibela karena dia mau melawan cara-cara anggota DPRD DKI Jakarta dalam menyusun APBD,” tegas dia.

Namun, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Mappetahang Fatwa, punya penilaian lain. Ia juga memuji bahkan menyebut Ahok bisa disejajarkan dengan mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid.

Tapi, dia juga mengkritik cara Ahok dalam berkomunikasi.

“Ahok itu mirip Gus Dur. Sikap dan cara bicaranya blak-blakan, yang terkadang sulit diterima oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi substansinya baik,” kata sosok yang lebih karib dikenal dengan AM Fatwa ini, dalam Dialog Kenegaraan, “Membongkar Dana Siluman APBD DKI Jakarta”, di Gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/3).

Dalam peristiwa pergantian nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua, misalnya. AM Fatwa mengaku masuk dalam kelompok yang memprotes perubahan

se-Jakarta di ruang Balai Agung, Balai Kota, Jakarta.

Dia mengaku senang bisa melawan semua partai yang ada di DPRD DKI. Menurutnya, hal ini akan menjadi sebuah prestasi baginya.

“Bagus prestasi saya, karena belum pernah kejadian di republik ini, enggak ada partai menantang semua partai, belum pernah kan? Semenjak Indonesia sudah merdeka juga belum ada kan?” tutur Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menikmati perlawanan yang terjadi saat ini. “Jadi, saya senang sekali bisa menikmati perlawanan semua. Makanya saya pikir kalau birokrasi ada yang mau lawan saya pun senang,” ujarnya.

Ahok menegaskan dirinya rela mengorbankan nyawa demi mewujudkan APBD yang transparan. ”Saya pasang badan, pasang nyawa buat Bapak Ibu, agar APBD Indonesia bisa transparan. Saya mulai dari Jakarta, tinggal Bapak Ibu mau ikut atau tidak,” tegasnya.

Suami dari Veronica Tan ini juga santai menanggapi tudingan bahwa dirinya berupaya menyuap DPRD melalui Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, dengan tujuan meloloskan RAPBD DKI 2015. Tudingan Ahok berupaya menyuap para wakil rakyat itu dilontarkan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana alias Haji Lulung.

Dengan nada bercanda, Ahok mengatakan semua sudah bisa makan sendiri, sehingga tidak perlu disuapi. “Ini sudah dewasa semua, tidak usah disuap semua bisa makan sendiri kok,” selorohnya.

Mantan anggota DPR RI itu justru memilih aparat penegak hukum mengungkap kasus APBD DKI. Selain itu, Ahok juga siap meladeni panitia angket di DPRD DKI. “Kita lihat saja, tunggu proses angket dan hukum. Baru ketahuan mana yang enggak benar,” terang dia.

Sebelumnya, Haji Lulung mengungkap ada upaya penyuapan yang dilakukan Pemprov DKI kepada anggota Dewan. Menurutnya, Sekretaris Daerah DKI menyerahkan bundelan berbentuk program senilai Rp12,7 triliun. Antara lain pengadaan alat berat dan juga pembelian tanah.

“Kira-kira seminggu setelah paripurna pengesahan (27 Januari 2015, red). Di rumahnya pimpinan, subuh-subuh dikasih bundelan, ditawari program,” ujarnya, Selasa (3/3).

Tak Ada Dana Siluman di APBD-nya Ahok Terpisah, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan kisruh anggaran siluman di APBD antara Ahok dengan DPRD hanyalah perbedaan persepsi. Di balik kisruh itu, ia mengingatkan agar dana APBD DKI harus diselamatkan.

“Ini masalah samakan persepsi. Tadi pagi kami undang gubernur, Wagub, Sekda, SKPD dan Bapeda. Intinya, harus selamatkan anggaran DKI tepat waktu,” kata Tjahjo di kompleks Istana Negara, Jakarta.

Menurut Mendagri, anggaran untuk DKI tersandera saat ini karena proses politik di DPRD dan proses hukum yang dilakukan Ahok dengan melaporkan dana siluman ke KPK. Ia mengaku tidak mempermasalahkan dua proses itu. Hanya saja, diingatkan untuk

tidak menganggu administrasi anggaran. ”Silakan, jangan tersandera. Saya Mendagri hanya untuk masalah administrasi anggaran, agar tidak melanggar UU. Nanti siang kami akan konsul dengan pimpinan DPRD bahwa soal anggaran itu secara administrasi, UU, harus diputuskan bersama antara gubernur dan DPRD,” sambung Tjahjo.

Tjahjo menegaskan ia memberi opsi sebelum tanggal 8 Maret masalah APBD Jakarta itu sudah harus diselesaikan dua pihak. Namun, dia belum punya opsi lain jika tidak kunjung kata sepakat dicapai Pemda DKI-DPRD. Ditanya pihak mana yang benar atas pengajuan APBD itu, Tjahjo enggan menyimpulkannya. Dia menyatakan, draf APBD hanya diterima pihaknya dari Ahok.

“Kami hanya terima draf dari gubernur.

Prinsipnya itu. Dewan kan enggak ada kaitan, kalau dia punya konsep kan serahkan ke Pemda. Gubernur sendiri waktu itu langsung kok,” sambungnya.

Hanya saja, kata Tjahjo, saat pengecekan draf dari Ahok tidak tampak adanya dana siluman karena dicek melalui sistem ebudgeting. Tapi, dia tetap enggan menyimpulkan pihak yang diduga bersalah dalam dugaan dana siluman tersebut.

“Kalau kita buka satu per satu ada 6.120 lembar. Makanya, kami hanya fokus pada evaluasi ini. Pembahasan anggaran harus clean and clear, harus mengacu untuk pemberantasan korupsi, penggunaan uang negara yang efektif dan efisien,” tandasnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Situmeang: Kalau ....................................................................................................dari halaman 1 Kajari Tak ..........................................................................dari halaman 1 lantaran kerugian negaranya sedikit atau minim. Sesuai surat edaran Jampidsus, disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak proyek, atau pengadaan yang terindikasi ada dugaan korupsi itu untuk mengembalikan saja ke kas daerah.

“Ingat, kita sudah berbaik hati agar kerugian negara itu dikembalikan kepada BPKAD. Jika Sekwan tidak mau tahu, tidak mau mengembalikan kerugian negara itu, begitu juga dengan PPK serta pelaksana anggarannya tidak mau mengembalikan kerugian negaranya, maka dengan tegas saya katakan kasus ini kita proses hukum lebih lanjut,” tegasnya.

“Saya akan proses hukum lebih lanjut dugaan korupsi ini. Karena ketika kita sarankan untuk dikembalikan kerugian negara yang minim ini ke kas daerah, tapi juga tidak mau tahu, masak kita harus biarkan, tentu kita proses, demi menyelamatkan uang negara tadi,” papar Situmeang.

Bahkan tak hanya itu, Situmeng juga mengatakan, Sekwan Kota Pontianak merupakan pengguna anggaran. Di mana pihak ketiga adalah pemenang lelang kontrak jasa yang harus dikerjakan. “Jadi ada tanggungjawab Sekwan memantau dan mengawasi pihak ketiga tadi. Karena Sekwan adalah pengguna anggaran, berarti di sini ada kelalaian. Jika Sekwan mengaku tidak tahu dan tidak mau tahu, ya kita proses saja,” tegasnya.

“Kita pastikan diproses dugaan korupsi ini, jika benar-benar Sekwan, PPK serta pihak ketiga tidak mau mengembalikan kerugian uang negara,” tegas Situmeang yang meyakini pihaknya akan menindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

gunakan APBD itu ada penyimpangan, saya tidak mau tahu. Karena saya memang tidak tahu,” tegas Ade Hilda lagi yang tak mau tahu tentang penyimpangan yang terjadi.

Anehnya lagi, Sekwan Kota Pontianak ini juga tidak mau tahu adanya mark up bahkan anggaran fiktif yang dilakukan PT Prospek Usaha Mandiri. “Sesuai kontrak, jumlah Satpam ada 16 orang, tapi kalau yang berjaga 11 orang. Saya tidak mau tahu, jangan 11, mau satu orang pun saya tidak mau tahu. Tapi Alhamdulillah selama ini DPRD aman-aman saja selama 2014,” jawabnya dengan selembe.

Sekwan juga menegaskan, jika ingin dimintai pertanggungjawaban atas dugaan penyimpangan, maka yang bertanggungjawab bukanlah dirinya, melainkan pihak ketiga. “Mudah-mudahan pihak ketiga membaca koran ini, sehingga dia tahu, bahwa ada temuan kerugian negara dan itu harus dikembalikan, atas apa yang dikerjakan pihak ketiga itu,” kesal Sekwan.

Sikap Sekwan Kota Pontianak yang tak mau tahu itu membuat Kajari M Situmeang meradang. Dia mengaku sudah memberikan pencerahan hukum kepada Sekretaris DPRD Kota Pontianak atas kerugian negara dalam pengadaan jasa pengamanan di DPRD Kota Pontianak pada tahun 2014 itu. Apalagi sudah jelas ada temuan kerugian negara. “Itu ada temuan kerugian negaranya, dan ketika kita hitung untuk sementara ini, yakni sebesar Rp67 juta.

Dan kita juga sudah menyampaikan ini kepada Sekwan, sehingga kita memberikan deadline mengembalikan kerugian negara itu kepada BPKAD Kota Pontianak, selaku Kas Daerah,” jelas Situmeang.

Situmeang menyarankan untuk pengembalian kerugian negara ke kas daerah,

Ade Hilda menegaskan, tidak mau tahu tentang pengadaan perlengkapan Satpam maupun gaji serta Jamsostek mereka. Bukannya membela Satpam untuk mendapatkan hak-haknya, yang notabene juga menjaga dan mengamankan Sekwan, Ade Hilda malah lepas tanggungjawab mengenai anggaran yang diselewengkan pihak ketiga (PT Prospek Usaha Mandiri) itu. Dia mengatakan bukan tanggung jawab dirinya maupun Sekretariat DPRD Kota Pontianak lagi.

“Saya hanya pengguna anggaran, dan sudah kita serahkan uangnya semua melalui LS, yakni pemenang kontrak melalui Bank Kalbar. Jadi kami tidak tahu jika terjadi penyimpangan,” jawab Ade Hilda seolah-olah dirinya tak mungkin terseret dalam kasus dugaan korupsi ini.

“Setelah uang anggaran berada di tangan pihak ketiga, mau itu dikerjakan atau tidak, menyimpang atau tidak, ada temuan korupsi oleh pihak kejaksaan atau tidak, saya tidak tahu. Jangan menyuruh saya mengembalikan. Karena itu tanggungjawabnya ada di pihak ketiga,” tegas Ade Hilda.

Dikatakannya juga, PT Prospek Usaha Mandiri sudah memberikan laporan pertanggungjawaban atas jasa yang diberikan, berupa pengadaan seragam Satpam, gaji dan Jamsostek mereka. Uang itu dianggarkan melalui APBD Kota Pontianak tahun 2013 yang dikerjakan pada tahun 2014.

“Semua laporan pertanggungjawabannya ada kok sama kita, bahwa itu ada Jamsostek-nya. Kemudian seragam Satpam juga dibelikan dan diserahkan, gajinya begitu juga dengan peralatan Satpam. Itu ada semuanya dengan saya fotocopiannya,” tegas Sekwan.

“Jika memang jasa yang diberikan oleh PT Prospek Usaha Mandiri dengan meng-

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS 0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

MINI HOME GYM IDC

IDC 7286 TREADMIL MANUAL (6 FUNGSI)

disc up to

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% 5 MARET S/D 11 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

9.950

Hanya

8.550

4.388 Ribu

Hanya

6.588 Ribu

16.950

9.850

Hanya

3.888 Ribu

6.888 Ribu

Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK Hanya

3.588 Ribu

4.288 Ribu

RECUMBENT BIKE

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

9.950

8.950

Hanya

IDC 802 NEW ORBITRACK

8.650

Hanya

3.688 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE

9.750

Hanya

3.988 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

23.250

6.850

Hanya

2.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 242 AM ( 3 FUNGSI)

22.850

Hanya

Hanya

9.588 Ribu

8.988 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

bukti-bukti hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita katakan secara perdata.

Silakan menuntut kepada Pemrov,” terangnya, di ruang saji belakang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/3).

Jika sudah ada putusan hakim yang inkrah, Hamdy melanjutkan, barulah pihaknya menganggarkan dan membayar pihak ketiga itu. “Tapi kalau tidak ada bukti yang kuat, apa dasar kita membayar mereka.

Apakah saya boleh menganggarkan kemudian membayar pihak ketiga tidak ada dasar hukumnya, tentu tidak boleh, silakan saja itu secara perdata,” jelasnya lagi.

Masih dikatakan Hamdy, saat ini pihak ketiga proses perdatanya masih dalam tahap kasasi.

Sehingga, belum ada putusan yang inkrah.

“Terus dari mana ada unsur pidana, tidak ada pidana sama sekali. Ini kita menunggu inkrahnya. Jika putusan inkrahnya Pemrov harus bayar, maka kita akan bayar. Kalau tidak ada keputusan yang ingkrah, siapa yang mau tanggap jawab? Kajari tanggung jawab?

Kajati tanggung jawab? Boleh..

Saya anggarkan, mereka teken kalau mau tanggung jawab.

Silakan,” cecarnya.

Dalam kesempatan itu, Hamdy juga meminta aparat minta izin dulu kalau mau melakukan pemeriksaan terhadap pegawainya.“Tolonglah semua aparat, janganlah masuk rumah

Pemda ini seperti pencuri.

Kalau mau melakukan pemeriksaan terhadap anak buah saya, pamit dulu sama gubernur. Siapapun dia, pamit dulu, permisi dulu. Baru bisa kita berikan data yang akurat. Kalau main nyelonong-nyelonong, tangkap sana, tangkap sini, saya juga mendukung Pak Gub tadi, kalau perlu kita perang, tidak ada urusan saya,” paparnya.

Soal nyelonong ini, Kajari Pontianak, M. Situmeang selanjutnya menyatakan, jika hendak memanggil aparatur negara, pihaknya bukan mohon izin melainkan memberitahukan saja. “Kita sudah memberitahukan kepada Gubernur Kalbar melalui surat resmi. Kami meminta kepada gubernur untuk membantu dalam melakukan pemanggilan. Jadi, kami ini sudah sesuai dengan prosedur” terangnya.

Ditegaskan kembali oleh Situmeang, pihaknya tidak akan menanggapi apapun yang dikatakan pihak lain tentang penyelidikan yang sudah berakhir dan penyidikan yang akan dimulainya dalam dugaan tindak pidana korupsi operasional mobil dinas tersebut.

“Kami hanya fokus dan tak mau banyak menanggapi tentang apa kata orang. Silakan orang berkata apa yang penting kami bekerja dan fokus,” demikian M. Situmeang.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

CAP GO MEH SALE Cerita......................................................................................dari halaman 1

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

dengan nada dingin kepada Rakyat Kalbar, di kantornya, Rabu (4/3).

Karena, menurut dia, tidak ada gunanya menanggapi pernyataan pihak manapun ketika kejaksaan sedang melakukan proses hukum dalam suatu dugaan tindak pidana korupsi. “Tempat yang tepat untuk menanggapi atau mengadukan argumen adalah di pengadilan.

Pengadilan tempat pembuktian dugaan yang sedang kita selidiki, yang saat ini akan kita naikkan status dugaan itu ke tahap penyidikan,” tutur Situmeang.

Yang terpenting, diyakininya, Kejari Pontianak benar-benar bekerja dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Semua dilakukan sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi.

“Kami bekerja sesuai dengan Undang-Undang, jadi sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Jika memang ini dikatakan perkara perdata atau utang piutang, kita lihat di pengadilan nanti!” tegas Situmeang.

Sebelum ini, Sekda Hamdy membeberkan permasalahan tersebut merupakan utang piutang dengan bengkel. Dan, menganggap hal itu hanya perkara perdata saja.

“Kalau ada persoalan utang piutang, utang bengkel, sebagai persentase kita tidak hanya berutang dengan bengkel, berutang dengan rumah makan, mungkin juga dengan media lah. Kalau dia tidak ada

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.588 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR TGL 26 FEB SD 8 MARET 2015 DEPAN TOKO SEPATU EVEREST (DEPAN PODIUM).

Cerita, kisah, atau dongeng secara ilmiah disebut naratif.

Hidup yang tersusun dalam naratif adalah bios, yang berbeda dengan sekedar hidup biologis atau zoe. (Karen Amstrong: 2013).

Dengan kata lain, cerita sangat dekat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita lebih mudah mencerna suatu cerita ketimbang teori ilmiah. Teori, seberapun canggihnya selalu ‘menyisakan’ jarak dengan realitas.

Mungkin itu pula sebabnya, mengapa penyampaian pesan akan lebih mudah melalui cerita. Dalam kitab suci misalnya, banyak sekali kita temukan cerita-cerita. Tujuannya, dari cerita itu, pembaca atau umat sesudahnya, dapat mengambil pelajaran (ibroh).

Melalui cerita pula, baik lisan maupun tertulis, kita bisa mengetahui sejarah. Tidak terbayangkan, jika guru-guru kita dulu tidak pernah menceritakan sejarah bangsa ini. Bangsa Indonesia otomatis akan kehilangan identitasnya, bagimanapun ‘rupa’ sejarahnya.

Sejarah memang tidak berjalan linear, tetapi–meminjam istilah Marx–berjalan secara dialektis. Ia tidak pernah sepi dari pertentangan dua kekuatan (baik dan buruk). Tetapi sekali lagi, sejarah tidak akan berarti apa-apa, jika tidak diceritakan ke generasi berikutnya.

Apa yang kita alami saat ini pun, lambat laun akan kita ceritakan pula pada anak-cucu kita. Hanya saja, tentu ada batasan tentang apa yang layak untuk diceritakan. Demikian pula, ada banyak tokoh dengan beragam tipe, tindak-tanduk dan capaiannya di panggung sejarah.

Sebagian mereka diukir dengan tinta emas, yang perjuangannya harus dilanjutkan.

Tetapi sebagiannya lagi, cukup menjadi contoh, supaya tidak terulang di masa mendatang.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia mau tidak mau harus belajar dari sejarahnya sendiri, jika tidak mau bangsa ini tinggal sejarah. Spirit perjuangan yang ditinggalkan pendiri bangsa ini (founding father) sepertinya memudar didera hedonisme dan prinsip

mau enak sendiri. Korupsi begitu tumbuh suburnya di negeri ini. Hampir setiap hari, di media massa, kita saksikan ada saja pejabat yang ditangkap lantaran terlibat kasus korupsi.

Soal fenomena ini, banyak yang pesimis akan keberlangsungan jalannya roda pemerintahan. Lantaran begitu bobroknya mental para pejabat yang dengan seenaknya menggunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi.

Hari ini, kita menyaksikan begitu menyedihkannya penegakkan hukum di Indonesia.

Kisruh KPK vs Polri kembali terjadi. Suatu pemandangan yang sangat tidak enak ditonton. Masing-masing penegak hukum saling bertikai. Sementara harga beras dan kebutuhan pokok terus melambung.

Belum lagi soal kisruh antara Ahok dan DPRD DKI terkait ‘dana siluman’. Entah sampai kapan kisruh ini akan berakhir.

Lalu apa pula yang akan kita ceritakan kepada anak-cucu kita nanti, terutama tentang tingkah-polah para pejabat negeri ini? (Kiram Akbar)

Lurah dan Camat ..................................................dari halaman 1 Kalau bapak ibu mau ikut orang yang selundupkan APBD siluman, silakan setuju APBD versi DPRD. Tulis saya setuju usul ini. Tapi, kalau enggak setuju juga ditulis tidak setuju,” kata Ahok, di ruang Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Rabu (4/3).

Ia menyatakan langkah ini dilakukan untuk mengetahui siapa yang mendukung APBD versi Pemerintah Provinsi DKI atau APBD versi DPRD. Ahok mengungkapkan apabila lurah dan camat menyetujui APBD versi DPRD, maka APBD yang disusun dengan menggunakan sistem e-budgeting harus di-

ubah.

“Hari ini mau diajak pemisahan. Mau ikut kelompok ‘siluman’ atau kami,” ucapnya, seperti dilansir JPNN. Dalam kesempatan ini, Ahok sempat melakukan survei terkait pengadaan unit uninterruptible power supply (UPS) yang diduga diselundupkan oleh oknum DPRD. Ia menanyakan soal itu kepada lurah dan camat dari Jakarta Barat. Jakarta Barat diketahui menjadi salah satu sasaran pembelian UPS dalam APBD DKI 2014 yang dinilai bermasalah itu.

“Bapak pernah usul UPS

seharga Rp 6 miliar?” tanya Ahok.

“Tidak,” jawab para lurah dan camat yang berasal dari Jakarta Barat.

Re-editing: Mohamad iQbaL

KEHILANGAN STNK Sepmot KB 3499 VJ Noka : MH1JF5115BK993362 Nosin : JF51E-1989256 A/N: JAMJEMAH STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Wow! Harga Tiket Final UCL Rp5,6 Juta UEFA telah resmi meluncurkan detail harga tiket untuk partai final Liga Champions di Berlin. Masing-masing finalis nantinya akan menerima alokasi sebanyak 20.000 tiket dengan harga bervariasi antara 70 Euro (1 juta Rupiah) hingga yang termahal 390 Euro (5,6 juta Rupiah).

Harga tiket sendiri dibagi menjadi empat kategori, dari yang termurah yakni 70 Euro, 160 Euro, 280 Euro, dan yang termahal 390 Euro. (*)

SPORT

SEYDOU DOUMBIA MAIN : 4 GOL : 0

LUKAS Podolski merupakan rekrutan terburuk kedua Seri A di bursa transfer Januari. Penilaian tersebut berdasarkan poling pemungutan suara yang dilakukan Gazetta dello Sport.

Dalam pemungutan suara tersebut, Podolski berada di urutan kedua dengan 36 persen. Rekrutan terburuk di posisi pertama adalah pemain AC Milan, Alessio Cerci, dengan 46 persen. Posisi ketiga ditempati Seydou Doumbia dari AS Roma dengan sembilan persen.

Dengan demikian, kecil kemungkinan Inter Milan memermanenkan status Podolski di akhir musim. Bukan dari hasi pemungutan suara saja, penampilan pemain asal Jerman itu di lapangan

memang mengecewakan.

Dari sembilan laga yang telah dimainkannya, Podolski belum mampu mencetak satu golpun.

Kritikan pun mulai diterimanya. Bahkan, sang pelatih, Roberto Mancini, juga tak sungkam memberikan kritikan.

Mancini mengaku menyesal memainkan Podolski sejak menit awal dan menyimpan Xherdan Shaqiri ketika dikalahkan Fiorentina 0-1 akhir pekan kemarin. “Melihat Shaqiri bermain yang sangat efektif dan mengubah jalannya pertandingan, ya, saya menyesal memainkan Podolski sejak menit awal,” kata Mancini.

“Podolski? Jelas ia harus memberikan lebih dari

ON THIS DAY

Kamis, 5 Maret 2015

LUKAS PODOLSKI MAIN : 9 GOL : 0

ALESSIO CERCI MAIN : 2 GOL : 0

ini, dan kami yakin ia bisa melakukannya, karena saat ini penampilannya tak cukup,” kata pelatih berusia 50 tahun itu.

Podolski bergabung ke Inter Milan di bursa transfer Januari dengan status pinjaman hingga akhir musim. Tapi, dalam sembilan laga yang sudah dijalaninya, mantan pemain Bayern Munchen itu belum mampu mencetak gol.

Penampilan buruknya mulai mendapat kritikan dari Mancini, pelatih yang sangat ingin mendatangkannya dari Arsenal di bursa transfer Januari lalu. Meski terus mendapat kritikan, Podolski tak mempermasalahkannya. Hal terpenting, ia terus berlatih keras dan berusaha tampil sebaik

mungkin.

“Saya tak memiliki masalah dengan media dan orang-orang yang mengkritik saya. Hal paling penting adalah mengetahui di sisi mana Anda membutuhkan perbaikan. Musim pertama saya bersama Arsenal sangat sulit, saya tak bisa menemukan ritme bertanding,” kata Podolski.

“Penampilan saya sejauh ini bersama Inter cukup positif, yang hilang sejauh ini hanyalah gol dan saya harap itu akan segera datang. Hal itu tak bisa Anda lakukan sekejap mata. Di setiap pertandingan, saya selalu ingin tampil bagus dan mencetak gol, tapi itu belum terwujud,” tutup pemain berusia 29 tahun itu . (*)

SIAPKAN PENGGANTI

LLORIS

TOTTENHAM kemungkinan bakal kehilangan Hugo Lloris, yang digosipkan bakal pergi ke Real Madrid musim depan. Spurs lantas disebut sudah menyiapkan kiper muda Jerman, Timo Horn, sebagai pengganti, menurut laporan Metro.

Pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan bagian penting dari skuat yang membawa Koln promosi ke Bundesliga musim lalu. Ia juga tampil amat meyakinkan di liga musim ini dan disebut bakal segera mendapat jatah bermain di tim nasional dalam waktu dekat.

Bos Tottenham, Mauricio Pochettino, sadar bahwa Madrid amat menginginkan kehadiran Lloris. Andai tak pergi ke Spanyol pun, eks penggawa Lyon itu kabarnya juga tengah diminati oleh PSG dan Manchester United.

Carlo Ancelotti sendiri kabarnya memang tengah mencari pemain baru untuk mengisi posisi Iker Casillas, yang penampilannya semakin dimakan usia. (*)

LAGA INTERNASIONAL PERTAMA  Maret , ibu kota Inggris, London, didapuk jadi tuan rumah laga internasional pertama di dunia.

Timnnas Inggris dipertemukan dengan negara tetangganya, Skotlandia. Laga berlangsung sengit dan berakhir imbang 1-1.

Pertandingan itu merupakan laga pembuka dari serangkaian lima pertandingan yang akan melibatkan kedua negara. Penyelenggaranya sendiri adalah Charles William Alcock yang menjabat sebagai sekretaris Asosiasi Sepakbola Inggris (FA).

Pria yang disebut sebagai salah satu pencetus Piala FA itu juga tampil sebagai kapten The Three Lions dalam laga itu. Sementara sebelas pemain Skotlandia dipilih oleh Arthur Kinnaird dan dikapteni James Kirkpatrick.

Pertandingan berlangsung sengit dan alot. Atmosfer semakin memanas dengan guyuran hujan yang membuat lapangan berlumpur. Peraturan baru lahir dan kemudian ditetapkan kala babak kedua berlangsung. Ya, kedua tim diwajibkan untuk bertukar sisi

lapangan.

Robert Crawford berhasil membawa tim tamu unggul lebih dahulu di menit ke-75. Tapi Alfred Baker tampil sebagai penyelamat muka publik Inggris lewat gol-nya satu menit saja sebelum laga usai. Hasil imbang 1-1 bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya laga.

Empat pertandingan berikutnya berlangsung antara November 1970 hingga Februari 1872. Inggris akhirnya unggul dengan meraih tiga kemenangan, sementara satu laga sisa berakhir imbang.

Kontroversi timbul karena skuat Skotlandia diisi oleh para pemain yang berdomisili secara eksklusif di London. Alasan itulah yang membuat FIFA tak mengakui duel tersebut sebagai laga internasional resmi pertama.

Pada akhirnya otoritas tertinggi sepakbola dunia itu mencatat duel kedua tim yang berlangsung pada 30 November 1872 sebagai laga internasional resmi pertama sepakbola.

LAGA PENENTU LOLOS UCL LAGA antara Southampton kontra Chelsea memang masih akan berlangsung sepuluh hari lagi, namun manajer The Saints, Ronald Koeman sudah mulai mempersiapkan anak asuhnya menghadapi laga tersebut sejak sekarang. Pertandingan tersebut sendiri baru akan dilangsungkan di Stamford Bridge pada 15 Maret 2015 mendatang.

Menurut Koeman, pertandingan lawan Chelsea akan sangat menentukan nasib Soton untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Pria asal Belanda ini ingin timnya tampil percaya diri menghadapi sang pimpinan klasemen, bukan penuh keraguan seperti saat Soton mengalahkan Crystal Palace 1-0 dalam laga semalam (03/03).

“Kami sama sekali tidak percaya diri menghadapi Palace, yang tampil sangat terorganisir. Kami tampil tidak terlalu bagus, benar-benar beruntung bisa memetik tiga angka dalam laga ini,” ungkap Koeman.

“Kemenangan ini sangat penting, sekarang kami punya waktu istirahat sepuluh hari sebelum laga kontra Chelsea. Semoga kami bisa memantapkan diri dan tampil percaya diri saat menghadapi Chelsea, itu adalah faktor kunci.”

Chelsea sendiri masih harus menjalani laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra PSG (12/03) sebelum bentrok dengan Soton.(*)

Rakyat Kalbar Kamis, 5 Maret 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Hari ini, BP2T Serahkan Data kepada Kapolresta dan Kasatpol PP

Kapolda Ngotot Tutup THM Pontianak-RK. Hari ini, sekitar pukul 09.00 Wib, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Drs Djunaidi MSi, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Radem Heru Prakoso dan Kasatpol PP, Ir Haryadi S Triwibowo melakukan rapat koordinasi membahas Tempat Hiburan Malam (THM). Rapat ini menyikapi keinginan Kapolda Kalbar tegas mempertahankan komitmennya menutup THM di Kota Pontianak.

“Besok pagi (hari ini,) sekitar pukul 09.00 Wib, kami akan mengadakan rapat koordinasi di Mapolresta Pontianak, bersama Kapolresta dan Kasatpol PP,” ungkap Kepala BP2T Kota Pontianak, Djunaidi kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Dikatakan Djunaidi, pembahasan yang dilakukan dalam rapat koordinasi itu, menyikapi berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan THM di Kota Pontianak. Mulai dari peredaran Narkoba, adanya pengunjung membawa Halaman 15

Konsumsi Narkoba Langsung Dipecat

KONI Wanti-wanti Atlet Happy-happy di THM Pontianak-RK. Heboh-heboh masalah peredaran dan penggunaan Narkoba di tempat hiburan malam (THM) juga diwanti-wanti Komite Olahraga Nasional (KONI) Kalbar. Tidak menutup kemungkinan THM di Kota Pontianak ini juga menjadi arena mengonsumsi Narkoba oleh atlet Kalbar.

Untuk membuktikan ada tidaknya atlet yang mengonsumsi Narkoba, KONI Kalbar menggelar tes urine secara mendadak. Tes urine itu dilakukan terhadap 25 atlet dari ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga yang ada. Sayangnya yang dites urine itu hanya atlet dari cabang olahraga unggulan dan pengurus KONI saja. Tes urine dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pontianak, Rabu (4/3).

Tes urine yang dilakukan secara mendadak tersebut dilakukan terhadap atlet cabang olahraga balap sepeda, tinju, tarung derajat, wushu dan atletik.

Halaman 15

Kriminal Meningkat, Kapolresta Bilang Wajar sebagai Ibukota Provinsi

Satarudin Dukung Tutup THM Pontianak-RK. Menyikapi pernyataan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH, terkait tingginya berbagai bentuk kriminalitas dan pelanggaran di Kota Pontianak, khususnya yang dilakukan tempat hiburan malam (THM) dinilai wajar oleh Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso.

“Wajar Kota Pontianak tindak kriminalitasnya tinggi, karena ibu kotanya provinsi Kalbar. Kemudian wilayah hukum Polresta Pontianak juga lebih luas, karena masuk juga Kabupaten Kubu Raya. Kemudian secara penduduknya yang heterogen di dalamnya ada suku, adat, agama di sini.

Tentunya kriminalitas tinggi dibanding kabupaten lainnya,” ungkap Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Raden Heru Prakoso kepada wartawan usai menghadiri pertemuan di Kelurahan Pontianak Utara, Rabu (4/3).

Kapolresta menjelaskan, karena ibukota provinsi yang perkembangannya pesat, maka turut pula adanya perubahan baik yang sifatnya membangun bahkan tindak kriminalitas di Kota Pontianak. “Itulah konsekuensi besar di ibukota provinsi. Tapi kita juga berupaya untuk menekan gangguan kriminalitas. Apalagi bapak Kapolda memacu setiap Kapolres dengan meminta Anev bulanan. Hasilnya bisa tergambar, adanya penurunan tindak kriminalitas dengan total 15 persen dari sebelumnya,” katanya.

Halaman 15

Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak melakukan tes urine kepada atlet Koni Kalbar, Rabu (4/3). ISFIANSYAH-RK

Gelapkan Motor, PNS Dipidana 5 Bulan Sidoarjo-RK. Kat, 45, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo dalam sidang perkara pidana fidusia yang diketuai majelis hakim Bahirin SH, Kamis (5/2). Oknum PNS di Sidoarjo itu dijatuhi hukuman kurungan lima bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan, karena terbukti menggelapkan sepeda motor milik FIF ASTRA.

Menanggapi vonis dari majelis hakim tersebut, pihak Kat menerima dan mengakui telah bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan. Menurut majelis hakim PN Sidoarjo, adapun yang meringankan hukuman terhadap terdakwa telah mengembalikan barang bukti sepeda motor itu kepada pihak PT. FIF GROUP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ratna,

SH mengaku puas atas putusan majelis hakim PN Sidoarjo, karena baru kali ini di wilayah Kabupaten Sidoarjo ada kasus fidusia bisa dibawa ke ranah pengadilan.

“Saya merasa puas dengan putusan majelis hakim PN Sidoarjo,” katanya.

Hal senada juga disampaikan pengacara PT. FIF GROUP, Drs Ec. Satria Achyar SH MHum. Menurutnya, PN Sidoarjo

Sebelas Cabe-cabean dan Pasangan Mesum Diamankan Satpol PP Pontianak-RK. Sebelas anak baru gede (ABG) atau trend disebut cabe-cabean diamankan Satpol PP Kota Pontianak di indekos di Gang Bersatu, Jalan Cendana, Pontianak Kota, Rabu (4/3) pukul 08.00 Wib. Selain cabe-cabean ini, petugas gabungan juga mengamankan pasangan kumpul kebo. Pada saat diamankan, mereka semuanya tengah tidur pulas di dalam tiga kamar yang berbeda.

“Totalnya ada 13 orang yang diamankan. Satu pasangan dewasa berada di dalam kamar, sisanya usianya rata-rata masih 16 tahun di kamar lainnya. Ada juga yang masih berstatus sebagai pelajar,” kata Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan dan Penyuluhan Rachmad Suprayitno, sore kemarin.

Rachmad menjelaskan, penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas anak di bawah umur di indekos.

Halaman 15

Beli Seharga Rp240 Juta, Tapi Rumah Tak Dimiliki Pontianak-RK. Tiga tahun berlalu, namun dugaan kasus penipuan berkedok penjualan rumah yang dilakukan Isparizal terhadap Andri Mustika masih digantung polisi.

Dalam kasus jual beli rumah di Jalan Parit H Husen II, Pontianak Tenggara ini, Andri mengalami kerugian ratusan juta.

Awalnya, dugaan kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Kalbar, bulan Mei 2012 silam. Namun tak kunjung terungkap.

Korban pun beralih berharap. Karena tidak mendapat kepastian, akhirnya Andri kembali melapor ke Polresta Pontianak pada 30 Agustus 2013 lalu. Rupanya, hal yang sama pula didapatnya. Namun sedikit memberi pencerahan.

“Saya sudah melapor ke Polda tapi tidak ada juga tanggapan. Akhirnya saya lapor ke Polresta, namun sampai sekarang kasusnya baru tahap P21 dan belum ada penyerahan tahap dua ke Kejaksaan,” kesal Andri, Rabu (4/3).

Diceritakan Andri, rumah yang dibelinya dari Isparizal tahun 2011 lalu seharga Rp240 juta. Transaksi pun dengan cara dua kali pembayaran. Seiring berjalannya waktu, ternyata pemilik rumah tersebut dengan berbagai alasan enggan menyerahkan rumahnya kepada pembeli.

Halaman 15

telah bertindak adil. “Selama ini, terdakwa sengaja menantang pihak PT. FIF bahwa dirinya tidak akan mungkin diadili dan tidak mungkin divonis bersalah oleh pihak pengadilan. Karena dia merasa sebagai pejabat,” kata Satria.

Sementara itu, Branch Manager PT. FIF GROUP Cabang Sidoarjo, Halaman 15

Sandi dan rekannya H saat diintrogasi polisi , Rabu (4/3). OCSYA ADE CP-RK

Buronan Curi Motor Untuk ‘Nyabu’ dan Judi

Pontianak-RK. Tim Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal (Jatanras Sat Reskrim) Polresta Pontianak terpaksa menembak betis kanan Susandi alias Sandi, 32. Residivis ini berusaha kabur saat dilakukan penangkapan, Rabu (4/3) dinihari.

Warga Jalan Tritura Pontianak Timur ini memang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polresta Pontianak sejak 10 Februari 2015 lalu. Pemuda yang juga berjudi dan mengonsumsi Narkoba ini terlibat dalam aksi pencurian sepeda

motor (Curanmor). Lokasinya pun tak tanggung-tanggung. Catatan polisi sudah ada enam Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukannya bersama rekannya. Rekannya pun berdimensi saling berganti orang.

Harga jual rata-rata sepeda motor itu hanya berkisar Rp1 juga hingga Rp2 juta.

Uangnya tak lain digunakan untuk berjudi dan ‘nyabu’. “Sudah ada lima motor yang saya jual. Uangnya biasa dipakai untuk main judi di Korem (Taman Alunalun Kapuas) juga beli sabu di Beting,”

kata Sandi sambil merintih kesakitan usai ditembak.

Transaksi sepeda motor curian itu dilakukan di Kubu Raya, tepatnya di depan Warung Kopi Turunan Jembatan Kapuas II. “Motor-motor itu yang saya curi di Jeruju, Sungai Jawi, Seruni, Sudarso dan Parit Mayor. Semua jual di bawah tol, juga ada dijual di Ambawang,” jelasnya.

Lanjut Sandi menjelaskan, sepeda motor yang menjadi targetnya adalah sepeda motor yang pemiliknya Halaman 15

Yonif 644/Wls Siap Amankan Sektor Barat Perbatasan Kalbar Putussibau-RK. Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) 644 Walet Sakti Mayor Inf Marsana mengaku sudah sangat siap ditugaskan untuk mengamankan wilayah perbatasan Kalbar di sektor barat. Akhir Maret 2015 ini, diperkirakan mereka akan diberangkatkan.

Marsana secara langsung akan memimpin sebanyak 350 personilnya melakukan pengamanan perbatasan sektor barat Kalbar, mulai dari Temajuk hingga Sanggau, yang memiliki panjang lebih dari 900 kilometer. Mereka akan bertugas selama Sembilan bulan menggantikan Yonif 501 dari Kostrad, Jawa Timur.

“Berangkat diperkirakan akhir bulan Maret ini. Segala persiapan sudah kita lakukan semua, mulai dari latihan, personil hingga perlengkapan,” Marsana, Rabu (4/3).

Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Segera Kucurkan Alokasi Dana Desa Kubu Raya. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kubu Raya, Sudiono Supyanto mengatakan, rencananya Pemkab Kubu Raya akan mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kubu Raya.

“Jadwal secara detail tentang pengucuran ADD bulan ini, saya belum bisa memastikan, karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait lain,” kata Sudiono Supyanto.

Disinggung besaran ADD yang akan diterima setiap desa, Sudiono menerangkan, kebutuhan atau keperluan dana setiap desa tidak sama, karenanya tidak menutup kemungkinan masing-masing desa mendapatkan kucuran ADD yang berbeda-beda. “Setahu saya ADD dari APBD kabupaten itu juga untuk mengakomodir intensif Kades hingga tunjangan RT/RW di setiap desa. Jadi bagi desa yang wilayahnya luas dan kelengkapan perangkat desanya juga banyak, maka nominalnya otomatis juga akan lebih besar dibandingkan desa yang luas dan kelengkapan desanya lebih kecil,” paparnya.

Tidak menutup kemungkinan, nantinya akan ada desa yang mendapat kucuran ADD hingga berkisar Rp 600 juta. Selain luas wilayah, juga terdapat sejumlah kriteria yang telah ditentukan pemerintah untuk menentukan besaran ADD yang akan diterima setiap desa. “Intinya dalam pembagian ADD, pemerintah tentu memberikan pembagian secara adil dan proporsional, sesuai kebutuhan setiap desa,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sudiono juga menyinggung mengenai masih adanya desa yang hingga saat ini belum mendapatkan kode desa dari Kementrian Dalam Negeri. Ketiga desa tersebut, yaitu Desa Sungai Malaya dan Desa Ampera Raya di Kecamatan Sungai Ambawang, dan Desa Radak Baru di Kecamatan Terentang.

Ia menerangkan, salah satu fungsi kode desa sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ADD. Namun jika hingga batas yang waktu yang ditentukan, kode tiga desa belum dikeluarkan pemerintah pusat, maka pihaknya akan melakukan kooridinasi internal jajaran Pemkab Kubu Raya untuk mencarikan solusi, agar tiga desa tersebut juga bisa mendapatkan ADD. “Pastinya kalau kode desa belum keluar, Pemkab Kubu Raya akan memberlakukan kebijakan, agar sementara waktu bagi desa yang belum keluar kode desanya juga bisa mendapat kucuran ADD, bentuknya bisa saja berupa hibah atau sejenisnya,” ungkapnya. (sul)

Rakyat Kalbar

Kamis, 5 Maret 2015

10

Petugas Medis dan Guru Jangan Ditumpuk di Kecamatan Kubu Raya. Warga di pedalaman Kabupaten Kubu Raya menginginkan pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan.

Selain itu, kata Anggota DPRD Kubu Raya H Yuslanik, tenaga kesehatan dan pendidik jangan hanya difokuskan di ibukota kecamatan.

Yuslanik mengatakan, Kubu Raya hingga saat ini masih kekurangan tenaga medis dan guru, terutama di daerah pedalaman dan pesisir. Sehingga pelayanan kesehatan dan pendidikan sangat penting, karena ma-

syarakat yang berdomisili jauh dari puskesmas masih mengandalkan pengobatan tradisional. “Jika nanti melakukan perekrutan atau seleksi CPNS harus lebih teliti dan mengutamakan daerah asal calon, supaya mereka benar-benar menjalankan tugas serta tidak sering mengosongkan pustu yang sudah disediakanya oleh pemerintah. Masyakat juga ingin sehat dan pintar,” katanya.

Hal ini disampaikannya, karena warga sering melaporkan ulah oknum petugas

yang mengosongkan pustu, dan serta tidak pernah melayani masyarakat dengan baik.

“Kami lihat perawat difokuskan di ibukota kecamatan. Seharusnya petugas kesehatan jika ingin mengabdi, jangan melihat tempatnya, tetapi fokuskan kepada pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, masyarakat juga mengeluhkan adanya oknum guru yang bertugas di daerah terpencil, justru sering tidak mengajar. “Jika pemerintah memprioritaskan daerah terpencil, tak mungkin mereka

malas, baik melayani kesehatan maupun mengajar,” ujarnya.

Ke depan, Yuslanik meminta Pemkab melaksanakan pemerataan di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, mengawasi pegawai yang bertugas di pedalaman. ”Jangan fokosnya di perkotaan. Padahal, daerah terpencil sangat butuh perhatian pemerintah. Jangan memikirkan pembangunan, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas serta pemerataan, akan percuma,” pintanya. (sul)

Tuntaskan Permasalahan Warga Transmigrasi Kubu Raya. Plt Sekda Kubu Raya, Nursyam Ibrahim memastikan menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi masyarakat transmigrasi. Salah satunya, sertifikat kepemilikan tanah dan Kartu Tanda Penduduk. (KTP).

“Tahun 2015, Pemkab memang belum ada program pembukaan kawasan untuk menerima warga transmigrasi baru, karena kami masih akan fokus terlebih dahulu untuk menuntaskan berbagai persoalan yang masih ditemui warga transmigrasi pada tahun-tahun sebelumnya,” ungkap pria yang masih menjabat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kubu Raya ini.

Hingga saat ini bebernya, sekitar 1.500 kepala keluarga (KK) warga transmigrasi di Kubu Raya yang sertifikat kepemilikan tanahnya belum rampung. Bahkan, hingga sekarang masih ditemukan warga transmigrasi yang belum terdata atau memiliki KTP Kubu Raya. “Jadi sebagian warga transmigrasi yang saat ini sudah menetap di beberapa kawasan di Kubu Raya masih ada yang menggunakan KTP daerah asalnya,” ucapnya.

Saat ini, Dinsosnakertrans Kubu Raya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar memberikan waktu untuk menuntaskan berbagai persoalan yang masih dijumpai warga transmigrasi. Kemudian barulah kembali menerima warga transmigrasi baru pada tahun berikutnya.

“Agar konsentrasi kami tidak terpecah, maka sementara waktu kami fokus pada penyelesaian sejumlah persoalan yang

Ilustrasi perumahan warga transmigrasi transmigrasi..

masih dihadapi warga transmigrasi sebelumnya,” terangnya.

Plt Sekda Kubu Raya ini mengungkapkan, Pemkab Kubu Raya terus berupaya menambah porsi penduduk lokal kurang mampu untuk menjadi warga transmigrasi di Kubu Raya. “Karena transmigrasi ini menggunakan dana APBN. Sejak awal sesuai aturannya memang dibagi jumlah warga transmigrasi, yaitu 50 persen warga dari daerah asal dan 50 persen warga transmigrasi didatangkan dari luar Kalimantan Barat,” jelasnya.

Adapun penambahan jumlah usulan

NET

warga transmigrasi tersebut, yakni 70 persen merupakan warga lokal, khususnya sekitar Kubu Raya, dan 30 persen berasal dari luar Kalimantan Barat. “Saya rasa memang masih banyak warga lokal yang miskin dan memang layak untuk menjadi warga transmigrasi di Kubu Raya. Dengan menjadi warga transmigrasi, diharapkan peluang mereka bisa lebih besar dalam meningkatkan taraf kesejahteraannya, karena di dalam program transmigrasi setiap warga juga diberikan tanah secara cuma-cuma dan sejumlah fasilitas lainnya,” paparnya.

Kendati telah mengusulkan penambahan porsi warga lokal untuk menjadi warga transmigrasi, namun Nursyam mengakui, hingga sekarang usulan tersebut belum sepenuhnya diterima pemerintah pusat.

“Tidak mudah memang berupaya mengubah porsi pembagian jumlah warga transmigrasi tersebut. Jadi sementara kami masih berupaya melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat, supaya upaya untuk mengakomodir penambahan warga lokal yang layak untuk menjadi warga transmigrasi di Kubu Raya bisa terealisasi,” pungkasnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Ilustrasi.

NET

Masyarakat menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah mengelola APBD 2015 secara efektif dan tepat sasaran. Salah satunya, mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Supaya, angka pengangguran di daerah itu dapat ditekan sekecil mungkin.

“Selama ini, kita melihat pemanfaatan anggaran cenderung didominasi untuk belanja pegawai dan program pembangunan saja. Sedangkan untuk sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat belum terlihat maksimal,” nilai Ketua LSM Geprak Mempawah, Agus Suhardi, Rabu (4/3) di Mempawah.

Sektor yang dimaksud, timpal Agus seperti pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM), pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) maupun pengembangan sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja. Minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyak masyarakat yang harus hijrah ke luar daerah, bahkan menjadi TKI ke luar negeri.

“Kalau lapangan pekerjaan di daerah sendiri terbuka lebar, pastilah anak-anak daerah ini tidak perlu keluar daerah untuk mencari uang. Kita menaruh harapan besar Bupati Ria Norsan dapat memanfaatkan anggaran daerah untuk membuka lapangan pekerjaan. Sehingga anggaran tidak hanya dihabiskan untuk pembangunan saja,” sarannya.

Pengangguran, menurut Agus, merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemkab.

Sebab, meningkatnya jumlah pengangguran dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satunya, meningkatnya kriminalitas hingga mengganggu kamtibmas. “Kalau tidak ada pekerjaan, orang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup. Saya pikir tidak ada satu orang pun yang ingin melakukan tindak kriminal, jika dirinya memiliki jalan lain untuk mendapatkan uang,” pendapatnya.

Begitu pula kata Agus, bagi generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan SMA. Apalagi ditambah kemampuan ekonomi yang terbatas, sehingga tidak mampu melanjutkan kuliah. ”Mereka itu dapat diberdayakan dan hidup mandiri dengan bekerja di daerah sendiri,” harapnya. (fia)

DP3K Siapkan Rp 2 M Bangun Irigasi

Mempawah. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan (DP3K) Kabupaten Mempawah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar dalam APBD 2015. Anggaran tersebut untuk membangun irigasi yang akan mengairi lahan pertanian di Kecamatan Sungai Kunyit seluas 700 hektar.

“Angka tepatnya saya kurang ingat, namun kisaran dana yang disiapkan untuk pembangunan irigasi pada tahun 2015 ini kurang lebih Rp 2 miliar. Pembangunan irigasi sangat penting untuk mengatasi masalah kekeringan yang selama ini menjadi kendala petani meningkatkan produktivitas padi,” kata Kepala Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura DP3K Mempawah, Agus Sukmadi, Rabu (4/3).

Anggaran Rp 2 miliar tersebut, ungkap Agus, akan direalisasikan untuk membangun empat titik irigasi di empat desa di Kecamatan Sungai Kunyit. Yakni, Desa Sungai Duri I, Sungai Duri II,

Bukit Batu dan Sungai Bundung Laut. Total lahan pertanian yang ada di wilayah itu mencapai 700 hektar. “Kita prioritaskan Kecamatan Sungai Kunyit, karena kondisi daerah itu paling parah dibandingkan kecamatan lain saat kemarau. Kemarau tahun lalu misalnya, kondisi tanah disana mengalami keretakan hingga selebar tiga jari orang dewasa,” sebutnya.

Di samping itu, sambung Agus, semangat dan motivasi kerja para petani di Kecamatan Sungai Kunyit patut diapresiasi. Dalam kondisi kekeringan, para petani tidak patah semangat. Mereka tetap melakukan penanaman dua kali dalam satu tahun, dan berupaya maksimal meningkatkan hasil panen. “Melihat kegigihan para petani, membuat kita terdorong untuk membantu kesulitan yang dihadapi dengan membangun irigasi. Mudah-mudahan dengan terealisasinya irigasi, masalah kekeringan yang dihadapi petani dapat diatasi dengan baik,” harapnya.

Terkait irigasi tersebut, Agus menerangkan, akan menggunakan sistem pipanisasi. Dengan memanfaatkan sumber air bersih dari sungai, pihaknya akan mengaliri sawah-sawah petani melalui jaringan pipa.

Sehingga, petani bisa kapan pun mendapatkan suplai air bersih sesuai kebutuhan. “Kita terapkan sistem irigasi air permukaan.

Nanti akan dibangun jaringan pipa dari sumber air menuju ke lahan-lahan pertanian. Petani juga bisa mengatur waktu-waktu yang tepat untuk menggunakan air. Misalnya pada saat pengelolaan tanah, musim tanam dan lainnya. Sistem ini sangat tepat karena padi bukan tanaman air, tetapi dalam proses pertumbuhannya sangat membutuhkan air,” paparnya.

Lebih jauh, Agus mengaku saat ini pihak bersama konsultan sedang melakukan kajian terhadap tenaga pendukung operasional mesin air. Alternatifnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) atau tenaga surya. “Jika

menggunakan minyak, kita khawatir akan membebani petani untuk pembiayaan. Sedangkan tenaga surya, membutuhkan dana yang besar untuk membeli panel penampung surya.

Makanya saat ini, kita sedang mempertimbangkan cara mana yang efektif dan ekonomis untuk petani,” ujarnya.

Agus menegaskan, saat ini proses perencanaannya sedang berlangsung. Setelah itu, barulah akan dilakukan tender untuk menentukan pihak ketiga, yang nantinya akan merealisasikan pekerjaan tersebut. “Kita berharap secepatnya pembangunan sistem irigasi dapat direalisasikan. Mudah-mudahan pada kemarau tahun ini, petani di Sungai Kunyit tidak perlu dipusingkan dengan masalah air bersih,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua HKTI Kecamatan Sungai Kunyit, Julianto menyambut baik realisasi irigasi untuk petani di wilayah itu. Sebab, menurut pria yang akrab disapa Uli itu, para petani sangat

membutuhkan sistem pengairan yang baik dalam mendukung kemajuan sektor pertanian yang digarap. “Sudah lama petani menunggu realisasi irigasi. Karena memang kendala utama yang dihadapi petani pada musim kemarau, yakni air bersih. Kalau masalah air bersih ini dapat diatasi, kita yakin produksi pertanian di Sungai Kunyit semakin meningkat,” nilai Julianto.

Apabila peningkatan produktivitas itu terealisasi, sambung pria yang juga politisi PDI Perjuangan itu, maka dipastikan kesejahteraan petani akan semakin baik. Sehingga dapat mendukung upaya Pemkab untuk menciptakan swasembada pangan di Kabupaten Mempawah. “Dukungan infrastruktur berupa irigasi dari pemerintah daerah sudah sangat tepat. Apalagi potensi pertanian di Kecamatan Sungai Kunyit sangat besar. Secara pribadi, saya optimis pemerintah daerah mampu mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Mempawah,” tukasnya. (fia)

Cara Kreatif Promosikan Mempawah Mempawah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah mengapresiasi penyelenggaraan Mempawah Gem Stone Expo, atau Pameran Batu Mulia Kabupaten Mempawah 2015. Sebab, menurut Norsan, event tersebut menjadi cara kreatif untuk mempromosikan Kabupaten Mempawah di tingkat Kalbar.

“Terimakasih kepada Panitia Penyelenggara Pameran Batu Mulia. Melalui kegiatan ini Kabupaten Mempawah semakin dikenal ma-

syarakat luar. Kegiatan seperti ini patut ditiru, karena membawa dampak yang positif untuk kemajuan daerah,” kata Norsan dalam sambutannya pada penutupan Mempawah Gem Stone Expo di Kompleks Pasar Sebukit Rama Mempawah, Rabu (4/3).

Norsan menilai, pelaksanaan Mempawah Gem Stone Expo dilakukan pada waktu yang tepat.

Mengingat, saat ini hampir di seluruh wilayah di Indonesia sedang mengalami demam batu

mulia. Trend batu mulia tersebut juga digandrungi semua kalangan mulai dari orangtua hingga anak muda, pejabat bahkan masyarakat biasa. “Kami berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali di Mempawah dalam skala yang lebih besar. Pemerintah Kabupaten Mempawah siap memfasilitasi tempat penyelenggaraannya agar lebih semarak dan meriah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, H Dudung Agus Suharto mengungkapkan, tujuan pihaknya

menggelar Pameran Batu Mulia di Mempawah. Yakni, untuk mengenalkan Pasar Sebukit Rama di Mempawah kepada masyarakat Kalbar. Kemudian, menciptakan pasar batu mulia yang hingga kini masih terbatas jumlahnya di Kalbar. “Tujuan lainnya, menciptakan pengusaha dan perajin batu mulia.

Serta menciptakan Pasar Sebukit Rama Mempawah sebagai salah satu sentra atau pusat transaksi batu mulia di Kalimantan Barat,” paparnya.

Lebih jauh, Dudung mengaku bangga mampu melaksanakan pameran tersebut, lantaran kegiatan itu menjadi yang pertama kalinya di Kalimantan Barat. Apalagi respon masyarakat terhadap kegiatan itu sangat besar, dilihat dari tingginya antusias pengunjung untuk datang ke lokasi pameran. “Pengunjung yang datang bukan hanya dari Mempawah saja, melainkan daerah luar seperti Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak,” pungkasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Peringati Hari Jadi Ketapang Ketapang. Pemkab Ketapang diharapkan bisa memperingati hari jadi Ketapang yang ditetapkan pada 11 Maret mendatang. Hal ini disampaikan Mantan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Ketapang, Yudo Sudarto.

“Karena saya lihat beberapa tahun terakhir hingga sekarang tidak terdengar adanya peringatan hari jadi Ketapang,” katanya, kemarin.

Menurutnya memperingati Hari Jadi Ketapang sangat penting. Terlebih menurutnya ditetapkan Perda Hari Jadi Ketapang oleh Pemkab bersama DPRD Ketapang pada rapat Paripurna 30 Oktober 2012 lalu melalui proses panjang dan rumit.

“Sekarang kita tinggal memperingati saja jadi memang seharusnya dilakukan. Kalau dahulu saat ingin menetapkannya melalui proses panjang dan perdebatan antar sesama,” ungkapnya.

Ia menjelaskan ditetapkannya Hari Jadi Ketapang memiliki arti penting bagi masyarakat. Sebab ini lah menunjukkan proses terbentuknya wilayah Pantai Selatan Kalimantan Barat yang melalui berbagai peradaban yang kompleks.

“Hari Jadi Ketapang itulah Jati diri masyarakat Ketapang, yang terbentuk dari budaya yang cukup panjang. Tentu dapat menjadi motivasi bagi warga.

Selain nilai sejarah yang dapat menjadi ilmu bagi kita termasuk budaya dan peradapannya,” jelasnya.

Yudo mengungkapkan penetapan Hari Jadi Ketapang merupakan peristiwa fenomenal. Hal ini mengigat proses pencarian identitas sudah merentang cukup lama. Di antaranya melalui berbagai kajian keilmuan dan pemerintahan.

Pada proses pencarian kepastian sejarah telah banyak pihak yang melibat diri. Di antaranya pemerintah, pemerhati kebudayaan, sejarahwan, akademisi, tokoh masyarakat. Beberapa kegiatanpun telah dilakukan, mulai dari diskusi, seminar dan lain-lain.Sehingga penetapan Hari Jadi Ketapang didasarkan pada prasasti Nisan Makam Keramat Sembilan di Negeri Baru yang bertarikh tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi. Nisan ini merupakan prasasti sejarah tertua yang ditemukan di Kalimantan Barat.

“Pada prasasti tersebut terdapat angka tahun dengan aksara Sanskerta. Kemudian untuk penetapan tanggal dan bulannya didasarkan pada peristiwa pemindahan pusat kerajaan Matan-Tanjungpura ke Mulia Kerta pada tanggal 11 Maret 1876,” katanya.

Menurutnya, dengan menggabungkan dua fakta sejarah lokal itu ditetapkanlah Hari Jadi Ketapang pada 11 Maret 1418 M dan ini merupakan gambaran bagaimana proses penetapan Hari Jadi Ketapang ini. “Jadi jangan disia-siakan, memperingati hari jadi bukanlah hal yang terlalu sulit,” pungkasnya. (Jay)

Kamis, 5 Maret 2015

11

Hari Ini Bupati Panen Raya Ketapang. Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si akan melakukan panen raya padi di sawah milik pribadinya di desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan, Kamis (5/3). Tak kurang dari lima hektar lahan yang siap dipanennya.

“Itu salah satu contoh bahwa program ketahanan pangan kita berjalan dengan baik,” kata Bupati, Rabu (4/3).

Bupati menuturkan, lahan itu merupakan milik pribadi beserta keluarga besarnya yang ditanam padi untuk mewujudkan program pemerintah di sektor ketahanan pangan khususnya di Ketapang.

“Kita akan panen padi sekitar lima hekat, mulai sekitar pukul 9.00,” ungkap Bupati.

Orang nomor satu di Pemkab Ketapang itu mengaku, program ketahanan pangan sudah berjalan juah sebelum adanya program ketahanan pangan dari Presiden Jokowi Widodo. “Artinya Pemerintah Kabupaten Ketapang dari dulu telah siap mewujudkan ketahanan pangan,” terangnya.

Dijelaskannya, panen bisa dua kali dilakukan dalam setahun.

Upaya ini dilaksanakan untuk memberikan contoh kepada masyarakat petani, bahwa di lahan pertanian di Ketapang juga bisa dilakukan panen dua kali dalam satu tahun.

“Ini untuk mendorong semangat petani, bahwa menjadi petani itu merupakan pekerjaan yang memiliki prospek bagus meningkatkan ekonomi,” jelas Bupati.

Ia pun sangat optimis program

Ilustrasi/Ist

ketahanan pangan dapat tercapai dengan baik dan maksimal, mengingat lahan-lahan tidur yang dulunya tidak dikelola dengan baik oleh petani kini sudah digarap. “Kita tetap optimis lah, ketahanan pangan kita segera tercapai,” kata Bupati Optimis.

Seperti diketahui selama ini Bupati Henrikus selalu meluangkan waktu bertani, hal ini dilaku-

kan Bupati guna memberikan contoh nyata bagi masyarakat agar lahan tidur bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk kawasan food estate.

“Lahan-lahan tidur yang kita garap untuk kawasan food estate, dalam memberikan contoh ke masyarakat, kita harus turun langsung bertani, memberi contoh harus nyata, tidak hanya

sekedar bicara,” tegas Bupati.

Bupati menjelaskan lahanlahan tidur yang sudah puluhan dan ratusan tahun inilah yang dibangkitkan kembali. Potensi lahan untuk pengembangan food estate di Ketapang tidak hanya pada wilayah pesisir. Tetapi, potensi lahan ini menyebar ke sejumlah kecamatan, dengan meningkatkan program ketah-

anan pangan.

“Saya yakin, masyarakat bisa sejahtera. Tak hanya memberi contoh secara nyata. Saya juga sudah menginstruksikan kepada SKPD untuk bertani dan para Camat untuk melakukan inventarisasi lahan tidur agar dapat dimanfaatkan untuk kawasan pertanian,” pungkas Bupati (Jay)

Satukan Hati Untuk Mengabdi Ketapang. Polres Ketapang menggelar kegiatan criminal justice system (CJS) gathering yang bertemakan ‘Satukan Hati Untuk Mengabdi’ di Aula Mapolres Rabu (4/3).

Kegiatan yang digagas Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto serta jajaran Kepolisian Polres Ketapang ini dihadiri Kajari Ketapang Kusnendar, Kepala

Pengadilan Negeri Ketapang Acmad Rifai dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B (LP) Ketapang, Sukaji.

Menurut Kapolres, tujuan pelaksanaan kegiatan CJS yang bertemakan Satukan Hati Untuk Mengabdi ini guna membangun keakraban dan kerjasama antar Instansi Penegak Hukum khususnya di wilayah hukum

Kabupaten Ketapang.

Dalam kegiatan CJS ini masing-masing Kepala Instansi penegak hukum seperti Kajari Kusnendar, Ketua PN, dan Kalapas Sukaji memberikan tanggapan tentang kerjasama kesatuan.

Menurut mereka kerjasama ini tidak bisa dipisahkan karena selama ini sudah berjalan baik di wilayah hukum Ketapang.

Terkait maslah pengamanan dan hukum yang terjadi diwilayah Hukum Ketapang, masing-masing kepala instansi penegak hukum berharap kedepan kerja sama ini terus berjalan baik.

Kapolres mengatakan, kegiatan berkumpulnya empat instansi penegak hukum ini selain untuk silaturahmi antar sesama

penegak hukum baik Pengamanan di wilayah hukum Ketapang juga bertujuan untuk mengenal sesama jajaran.

Kapolres berharap kedepan kegiatan serupa bisa menjadi agenda rutin untuk menyatukan hati danbekerja keras guna menegakan hukum seadil-adilnya dalam penegakan hukum di wilayah Ketapang. (Jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Tambah Pendapatan Asli Daerah SUKADANA. Ketua DPRD KKU M Sukardi SE MM menerangkan usai Rancangan Peratuan Daerah (Ranperda) APBD KKU tahun 2015 pada Jumat (23/1) silam, untuk penambahan pendapatan asli daerah (PAD) hendaknya PerdaPerda yang sudah ditetapkan, terutama yang berkenaan dengan pajak dan pendapatan, untuk segera dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) dengan maksimal.

“Ke depannya tidak hanya jumlah dan perencanaan yang baik saja, tetapi pelaksanaannya juga harus serius. Selain itu Perda yang ada juga mesti direvisi, karena sudah tidak sesuai lagi atau sudah kadaluarsa. Misalnya Perda tentang Desa karena sekarang pemerintah telah mengeluarkan undang-undang (UU) Desa yang baru, yakni UU nomor 6 tahun 2014,” kata Sukardi, belum lama ini.

Selain itu, lanjut dia, anggota DPRD KKU yang telah menduduki jabatan di Alat Kelengkapan DPRD (AKD), untuk bekerja bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Anggota-anggota DPRD KKU jangan malu atau enggan untuk bertanya atau menambah pengetahuannya kepada sesama anggota.

“Bisa juga dengan melakukan studi banding guna menambah ilmu dan pengetahuannya,” pesan Sukardi.

Sukardi menuturkan dengan adanya 25 anggota DPRD KKU, bisa menambah semangat kerja yang positif dan kreatif jika semuanya bisa bahumembahu atau kompak dalam membangun Kayong Utara. Dengan telatnya pengesahan RAPBD KKU 2015, memang menjadi sebuah persoalan yang tidak mudah, baik bagi DPRD maupun Pemerintah KKU, terutama untuk tenaga honorer. Sampai akhir Januari lalu, sebagian besar guru-guru maupun tenaga medis honorer masih belum menerima gaji mereka.

“Saya selaku Ketua DPRD KKU, mewakili anggota DPRD KKU, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kayong Utara atas keterlambatan pengesahan APBD 2015. Mudahmudahan di tahun-tahun mendatang bisa lebih tepat waktu dan semua bisa berjalan dengan lancar. Saya juga berpesan kepada masyarakat Kayong Utara yang ingin melakukan audiensi kepada DPRD, supaya menyurati terlebih dahulu, sehingga DPRD bisa mempelajari terlebih dahulu permasalahannya. Guna mempersiapkan secara administratif hal-hal yang berkenaan dengan yang akan diaudiensikan,” pinta Sukardi. (lud)

Antisipasi Kebakaran Lahan Musim Kemarau SUKADANA. Walaupun Kayong Utara pada umumnya masih musim penghujan, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kayong Utara (KKU) sudah bersiap menghadapi musim kemarau yang diprediksi beberapa minggu hadapan.

“Kami berusaha mempersiapkan datangnya musim kemarau.

Persiapan ini, baik dari segi sarana maupun prasarana, serta personilnya. Diperkirakan pada Februari hingga Maret, curah hujan di Kayong Utara sudah mulai berkurang,” ungkap Drs Triyanto, Kepala BPDB KKU, kemarin.

Triyanto mengatakan untuk wilayah Kayong Utara jika telah memasuki musim kemarau, masalah yang sering dihadapi, kekeringan dan kebakaran lahan atau ladang. Kebakaran sendiri lebih dikarenakan kesalahan manusianya bukan karena faktor cuaca.

Biasanya masyarakat membakar lahan untuk membuka ladang yang tidak diawasi secara seksama, sehingga mengakibatkan kebakarannya meluas. Diperparah lagi dengan lahan-lahan yang ada sudah mengering, sehingga jadi cepat menjalar.

“Kebakaran lahan ini sulit ditanggulangi sebab tidak tersedianya jalan untuk menuju ke lokasi kebakaran. Ditambah dengan sumber air yang tidak terse-

dia. Inilah penyebabnya kenapa kebakaran lahan di Kalimantan pada umumnya dan Kayong Utara khususnya, menjadi terlambat penanganannya,” tutur Triyanto.

Ia menerangkan BPBD KKU sampai saat ini telah memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran, satu unit mobil tangki, satu unit kendaraan operasional, serta satu unit mobil pembantu. Armada yang dimiliki BPBD itu menjadi andalan untuk penanggulangan bencana di Kayaong Utara. Misalnya mobil pemadam kebakaran yang sampai saat ini hanya dimiliki BPBD. “Demikian pula mobil tangki yang siap untuk memberikan bantuan ke warga air bersih jika datang musim kering, ini sekaligus menjadi mobil pendukung pemadam kebakaran. Kebakaran yang dominan sering terjadi di Kayong Utara hanyalah kebakaran lahan saja.

Sampai saat ini belum pernah terjadi kebakaran hutan. Kebakaran lahan dan hutan memang menjadi kewenanga BPBD daripada Dinas Kehutan dan Perkebunan (Dishutbun) KKU,” tutur Triyanto.

Dishutbun, lanjut dia, hanya menjadi mitra dalam penanggulangan bencana. Misalnya sebuah organisasi yang dibentuk Dishutbun KKU melalui masyarakat desa, masyarakat peduli api (MPA). MPA inilah yang biasanya dilibatkan

BPBD untuk pelatihan penanggulangan bencana. Mobil Tangki yang dimiliki BPBD menjadi vital pada musim kemarau, khususnya guna menyuplai pasokan air kepada masyarakat yang mengalami kekeringan.

“Seperti tahun 2014 lalu, pada saat BPBD KKU melakukan patroli pemadaman di desa Batu Barat (kecamatan Simpang Hilir) melalui helikopter yang diperbantukan dari Provinsi Kalbar, hanya bisa dilakukan sebanyak dua kali.

Kapasitas satu kali pemadaman, bisa membawa 5 ribu liter air yang didapat dari mobil tangki yang telah siap di sekitar lokasi. Jika untuk mencari sumber air akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena cakupan wilayah kebakarannya cukup besar,” timpal Triyanto.

Ia menjelaskan hot spot (titik api) di Kayong Utara hasil patroli BPBD KKU di tahun 2014, tidak terlalu parah. Alias cukup aman dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalbar tahun itu. “Kebakaran di musim kemarau yang terjadi di Kayong Utara, lebih ke persoalan pembakaran ladang yang tidak diisolasi, sehingga kebakarannya menjadi melebar,” kupas Triyanto.

Selain sarana-sarana yang telah dipersiapkan BPBD Kayong Utara, jelas dia, personil juga telah diberi

pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Provinsi Kalbar. Pelatihan dititikberatkan kepada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang diberikan intrukstur dari Manggala Agni Provinsi kalbar.

Sebuah institusi yang berada di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

“Secara geografis wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan zona yang aman, dikarenakan tidak adanya gunung berapi, tidak ada bukit-bukit yang terjal, tidak pernah ada gempa bumi, serta belum ada tanah longsor. Hanya kekeringan dan kebakaran pada waktu musim kemarau saja yang sering terjadi. Kadang-kadang juga terjadi angin puting beliung yang biasanya terjadi karena pengantian musim angin selatan memasuki musim angin barat,” ulas Triyanto.

Seperti beberapa waktu yang lalu terjadi angin puting beliung di desa rantau panjang kecamatan simpang hilir. Ada tiga buah rumah yang mengalami kerusakan pada waktu itu.

“Masyarakat terutama para perangkat desa maupun kecamatannya, masih belum memahami prosedural jika terjadi angin puting beliung. Sampai saat ini belum ada laporan secara kronologis kejadian angin puting beliung tersebut yang dilakukan pihak kecamatan.

Karena hal itu akan menjadi lapo-

ran BPBD kepada BPBN, sehingga bisa dijadikan rekaman bencana atau bisa juga dijadikan rujukan untuk mendapatkan bantuan,” papar Triyanto.

Dikarenakan keterbatasan anggota dan peralatan, Triyono mengakui penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan tidak bisa diatasi BPBD sendiri.

Pihaknya mengaku sudah jauhjauh hari, sering melakukan sosialisasi dan konsultasi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya di lingkungan Pemerintah KKU. “Terutama Dishubkominfo dan DKP KKU yang memiliki kapalkapal untuk menjangkau daerah kepulauan. Sampai saat ini pihak BPBD hanya memiliki tiga sekoci, satu di antaranya tidak bisa dioperasikan. Sekoci yang dimiliki hanya bisa menjangkau pulau-pulau yang berada tidak jauh dari daratan Kayong Utara,” ucap dia.

Sedangkan untuk menjangkau Kepulauan Karimata dan Pulau Maya, BPBD bekerjasama dengan kedua dinas itu. Pada waktu pembagian bantuan mobil tangki dan kapal patroli di Jakarta, pihak BPBD lebih memilih mobil tangki.

Alasannya menjadi prioritas pada waktu musim kemarau. Sementara kapal patroli, bekerjasama dengan DKP dan Dishubkominfo KKU. (lud)

Supaya jadi Muslim yang Baik

Terapkan Pendidikan Islam di Keluarga SUKADANA. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kayong Utara (KKU) Ny Hj Diah Permata Hildi, disampaikan melalui Wakil Ketua TP-PKK KKU Rahmah Idrus, mengajak warga Muslim untuk menerapkan pendidikan Islam di keluarganya.

Disampaikan pada saat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah yang menghadirkan dengan penceramah ustadz Rudy Abdullah Fais di gedung Balai Praja Sukadana, Selasa (20/1).

“Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa

memberikan hidayah-Nya dan limpahan karunia-Nya. Berupa nikmat, panjang umur, dan yang utama adalah iman dan Islam.

Salam dan shalawat kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kaum Muslimin yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman,” ungkap Rahmah Idrus.

Pertama-tama Rahmah Idrus mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepadanya untuk menyampaikan kata sambutan Ketua TP-PKK KKU ini. Pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada para undan-

gan yang telah sudi menghadiri acara yang diselenggarakan TPPKK ini.

“Dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW ini, dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kayong Utara, khususnya pada Kelompok Kerja (Pokja) 1 dengan tema ‘Dengan memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, kita terapkan pendidikan Islam dalam rumah tangga’,” kata Rahmah Idrus.

Ia menerangkan pada saat ini, telah memasuki bulan Rabbiul Awal, salah satu bulan dalam kalender Islam. Bulan ketika Rasu-

lullah Muhammad SAW dilahirkan 1.443 tahun atau hampir 15 abad yang lampau.

“Telah kita ketahui, lahirnya Rasulullah Muhammad SAW merupakan tonggak awal perubahan dalam sejarah dunia. Lahirnya di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Arab yang jahil (tidak beradab), kemudian Nabi Muhammad diangkat Allah SWT menjadi utusan untuk mengemban risalah Islam ke seluruh manusia, mengemban risalah agama penutup, agama yang sempurna, sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat yang bagi sekalian alam,” tutur Rahmah Idrus.

Berkaca dari sejarah besar itu, lanjut dia, mengambil momentum tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, pihaknya bersama-sama memperingatinya dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali semangat untuk mengembalikan kejayaan umat Islam.

“Bukan sekadar peringatan rutin yang setelah ini kembali hilang dari ingatan, melainkan tonggak awal untuk kembali beramal secara serius. Demi tegaknya kembali hukum dan peradaban Islam, peradaban yang selama berabad-abad menjadi rahmatan lil ‘alamin,” ajak Rahmah Idrus. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Pengabdian Mahasiswa STIMA Sintang Sukses

Rakyat Kalbar

Kamis, 5 Maret 2015

12

Pawai Cap Go Meh Lintas Etnis di Kota Juang Canangkan Melawi sebagai Kota Budaya

Mahasiswa STIMA Sintang memberikan cindera mata kepada Camat Nanga Pinoh.

Nanga Pinoh-RK. Sebulan sudah pengabdian 67 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Ma’arif (STIMA) Sintang.

Kepulangan mereka dari Desa Kelakik, Semading Lengkong dan Tanjung Paoh membawa kisah sukses. Bahkan, warga desa tempat mereka mengabdi menginginkan supaya para intelektual muda itu lebih lama lagi di kampung tersebut.

“Kemarin, (Senin lalu, red) kita sudah pamit dengan warga dan pemerintah desa. Namun, mereka masih ingin kita tetap di sana. Tapi lantaran memang sudah jadwalnya pulang, kitapun terpaksa pulang,” ungkap Ketua STIMA Sintang, Sukhairi Msi, Rabu (4/3).

Wajar saja bila masyarakat desa ingin pengbdian terus diperpanjang. Pasalnya warga desa sangat haus akan sentuhansentuhan agama. Apalagi mahasiswa bukan hanya memberi bantuan fisik, namun nonfisik pun diberikan.

Kegiatan fisik yang diberikan mahasiswa STIMA Sintang, diantaranya adalah kebersihan lingkungan, terutama kebersihan masjid dan komplek makam. Membuat papan nama alamat rumah warga.

Lalu, ungkap Sukhairi, nonfisik yang diberikan berupa mengajar anak-anak desa tentang agama di TPA yang ada di masjid. Menggelar pengajian ibu-ibu dan laki-laki yang ada di desa sehingga nuasa agama di desa semakin semarak.

“Kita sangat berterima kasih terhadap warga dan pemerintah Desa Kelakik, Tanjung Paoh dan Semadin Lengkong yang telah menerima kehadiran dan dukungan atas program pengabdian ini. Demikian pula dengan pemerintah Kecamatan Nanga Pinoh,” ujarnya.

Camat Nanga Pinoh, Aimulnija mengatakan, apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa STIMA Sintang sangat besar artinya bagi masyarakat desa. Terutama di bidang keagamaan.

“Kita berharap agar tahun-tahun ke depan mereka bisa mengabdi kembali di desa-desa lainnya. Bukan hanya di Kecamatan Nanga Pinoh, melainkan di kecamatan lainnya,” ucapnya. (aji)

Nanga Pinoh-RK. Perayaan Cap Go Meh di Kabupaten Melawi dimeriahkan oleh lintas etnis. Kemeriahan Cap Go Meh akan ditingkatkan setiap tahun. Menyonsong Melawi menjadi kota budaya di kawasan timur Provinsi Kalbar.

Kemeriahan pawai bukan hanya diikuti oleh masyarakat Tionghua saja, melainkan juga budaya Dayak, Melayu dan Jawa yang ikut menunjukan eksistensi diri.

Dimeriahkan pula oleh drum band dari SMP Negeri 1 dan SMPN 6 Nanga Pinoh.

Acara yang digawangi oleh Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kabupten Melawi ini mengelilingi kota Nanga Pinoh, Rabu (4/3).

Bupati Melawi, Firman Muntaco ditemui usai melepas peserta pawai budaya berkeinginan, Kabupaten Melawi bisa menjadi kota budaya. Dengan adanya even tahunan yang rutin diselenggarakan seperti peringatan Imlek dan Cap Go Meh. “Walau di Kalbar, pusat Cap Go Meh diselenggarakan di Kota Singkawang dan kita juga menerima undangannya, tetapi tekad kawan-kawan di Melawi, budaya masyarakat Tionghoa ini juga kita seleng-

garakan sendiri,” ucap Bupati.

Dengan mewujudkan Melawi sebagai kota budaya, Firman mengatakan, tentu akan ada konsekuensi yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Melawi.

Seperti dukungan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah, kata Firman, hanya berharap tokoh masyarakat dari berbagai etnis harus berkolaborasi bagaimana supaya Melawi identik dengan kota budaya dengan multi etnis yang dimiliki.

“Karena budaya tahunan tentu semua etnis memiliki berbagai budayanya. Baik dari Dayak maupun Melayu. Tapi tentunya kita inginkan ini jangan sekadar rutinitas seperti tatung. Kalau bisa dipertahankan sebagai budaya tahunan di Melawi tentu tidak akan menjadi masalah. Jadi budaya ini tidak hanya ada di Singkawang, karena masyarakat Tionghoa juga tersebar di berbagai kabupaten,” paparnya.

Nah, lanjut dia, sebagai kabupaten yang berada di wilayah timur, etnis Tionghoa di Kabupaten Melawi harus memberanikan diri untuk bisa menyetarakan diri sekaligus mensejajarkannya dengan etnis lain.

Apalagi Melawi juga menjadi cikal bakal

Bupati Melawi, Firman Muntaco melepas peserta pawai dalam perayaan Cap Go Meh di Kabupaten Melawi.

Provinsi Kapuas Raya ke depan.

Sejumlah organisasi yang turut serta dalam pawai budaya tersebut, diantaranya dari Paguyuban Adat dan Budaya Jawa (PABJ), FOPAD, Vihara, MABT, BS PBK, Laskar Pemuda Melayu serta drum band dari SMP 1 dan SMP 6 Nanga Pinoh.

Sementara itu, Ketua MABT Kabupaten Melawi, Taufik yang ditemui di tempat kegiatan menerangkan, pelaksanaan Cap Go Meh menjadi puncak dari perayaan Imlek. Tahun ini juga untuk pertama kalinya MABT menggelar pawai seni budaya yang melibatkan multi etnis.

“Tema yang kita angkat adalah untuk kebersamaan, solidaritas, keterbukaan serta persatuan dan kesatuan untuk mem-

bangun Kabupaten Melawi,” paparnya.

Taufik mengharapkan, peringatan Cap Go Meh tahun ini bisa menjadi kegiatan budaya etnis Tionghoa sekaligus menjadi pemersatu antaretnis yang ada di Kabupaten Melawi.

“Selain paw ai budaya, kita juga menggelar pawai lampion malamnya. Setelah itu ada pawai atraksi tatung yang akan diikuti 12 tatung. Yakni, enam dari Pontianak, satu dari Nanga Pinoh dan lima dari Kabupaten Sintang. Puncaknya adalah malam hiburan, di mana kita mendatangkan artis mandarin dari Jakarta,” ulasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Wabup Lantik 26 Kepala Sekolah Nanga Pinoh-RK. Wakil Bupati Melawi, Panji melantik 26 kepala sekolah.

Mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan 17 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi di Aula Pendopo Bupati, Rabu (4/3). Kepala sekolah yang dilantik diharapkan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman.

“Bapak ibu sekalian menduduki posisi yang baru, ada di lingkungan yang baru dan pada jabatan baru sebagai pemimpin. Kita dituntut untuk membentuk lingkungan supaya kerja kita bisa menjadi lebih nyaman,” ingat Wabup Panji.

Panji berharap, kepada para kepala sekolah dan pejabat struktural yang dilantik supaya bisa menjalankan tugas

dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi harapan bersama bisa terwujud.

Panji menambahkan, pegawai negeri yang kini telah menduduki posisi baru, bukan hanya dituntut untuk sukses dalam membina bawahannya, melainkan juga harus sukses mengurus administrasi serta membentuk karakter.

“Kendati demikian, pemindahan jabatan atau kenaikan dalam pemerintahan sudah menjadi hal yang biasa. Kita harus siap menjalankan tugas di mana pun. Kita jadikan itu sebagai pengalaman agar ke depan menjadi lebih baik,” timpalnya.

Panji menuturkan, sebagai seorang pe-

jabat atau atasan, seseorang tidak boleh egois di dalam mengambil keputusan.

Semua harus dilakukan secara bersama.

Sebab bagaimana pun seseorang membutuhkan teman untuk mencapai suatu keinginan.

“Bangunlah komunikasi yang baik sehingga tercipta hubungan kekeluargaan dan jangan sampai terpecah belah.

Jangan merasa diri paling bisa. Sebab tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri.

Kita ini membutuhkan teman untuk bisa bekerja,” ucapnya.

Khusus kepada kepala sekolah, Panji menyampaikan banyak terima kasih terkait peran serta pengabdian mereka di dalam membangun pendidikan di

Kabupaten Melawi sangatlah besar.

Karena pada umumnya, guru ataupun kepala sekolah mempunyai peran ganda.

Baik di dalam pendidikan maupun di masyarakat.

“Kepala sekolah biasanya, selain membina siswa dan guru juga ditokohkan di masyarakat. jadi mereka sangat mempunyai peran. Nah, kedua tugas ini juga harus bisa dijalankan dengan baik.

Supaya yang dicita-citakan bisa tercapai,” harapnya.

Pelantikan tersebut dihadiri pula oleh Sekda Kabupaten Melawi, Ivo Titus Mulyono, perwakilan Polres Melawi serta para kepala dinas, kepala badan serta tamu undangan. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Tertibkan Pelanggan Nakal, PDAM Razia Meteran

Direktur PDAM Sintang Susanti turun langsung melakukan penertiban meteran.

Sintang-RK. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sintang berhasil menjaring lebih dari 30 pelanggan nakal.

Hal itu dilakukan ketika PDAM melakukan razia meteran, Rabu (4/3).

Jumlah pelanggan terjaring kemungkinan bisa terus bertambah. Pasalnya PDAM masih terus menggencarkan razia guna meminimalisir kebocoran air.

Direktur PDAM Sintang, Susanti mengatakan, razia sudah berlangsung dua pekan. Rumah pelanggan didatangi langsung. Meteran rumahnya diperiksa. Memastikan tidak ada aksi pencurian air. Kemudian menelusuri pelanggan yang menggunakan air tanpa meteran rumah.

Menurutnya, aksi pencurian air paling banyak ditemukan di daerah Sungai Durian. Data tersebut berdasarkan evaluasi razia dalam sepekan terakhir. Meski aksi pelanggan nakal juga ditemukan di daerah Tanjungpuri. “Kami membagi razia menjadi tiga tim. Tim pertama fokus di Sungai Durian.

Tim kedua menyasar pelanggan di Tanjungpuri serta tim tiga di Baning,” ucap Susanti.

Ia menambahkan, dalam razia PDAM, pelanggan pasif ikut didatangi. Pasalnya disinyalir masih mendapatkan distribusi air. Namun tidak membayar biaya pemakaian. Alasan tidak membayar beragam. Dominan alasannya karena air sudah tidak mengalir. “Ada yang mengaku air baru mengalir seminggu. Tapi perhitungan kita, sudah dua tahun. Jadi selama bertahun-tahun tidak membayar,” paparnya.

Susanti menambahkan, pelanggan pasif yang terjaring tetap mendapatkan distribusi air diberikan pilihan. Kembali diaktifkan atau diputus total. Sebanyak 40 pelanggan pasif bersedia mengaktifkan kembali sambungan. “Kita sempat debat di lapangan. Tapi kita tetap mengupayakan pendekatan kepada pelanggan,” timpalnya.

Berdasarkan data, PDAM Sintang mempunyai 4569 pelanggan. Sebanyak 774 adalah pelanggan pasif. Pelanggan pasif penyumbang 20 persen dari total kebocoran air. Kebocoran air di Sintang sebesar 41 persen. Sementara kapasitas air PDAM 165 liter per detik.

Razia yang kita gencarkan sepenuhnya untuk menekan angka kebocoran air. Kita berupaya terus menurunkannya.

Tiga tahun lalu kebocoran air mencapai 46 persen. Maka razia akan kita maksimalkan. Supaya kebocoran air bisa sampai diambang batas toleransi,” paparnya. (din)

Komisi II DPR RI

Cek Kesiapan Provinsi Kapuas Raya Sintang-RK. Komisi II DPR RI diagendakan mengunjungi Kabupaten Sintang.

Agendanya, mengecek kesiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR).

“Rombongan Komisi II DPR RI rencananya datang tanggal 16 Maret. Sebanyak 16 orang mereka yang akan datang,” ujar Bupati Sintang, Milton Crosby, kemarin.

Menurut Milton, informasi kunjungan Komisi II DPR RI sudah diterima secara informal. Pemberitahuan melalui telepon telah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Sintang. Surat resmi penyampaian kunjungan segera menyusul. “Ke-

datangan Komisi II untuk cek dan ricek kesiapan Kapuas Raya,” timpalnya.

Dilanjutkan Milton, kunjungan Komisi II menjadi angin segar pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Harapannya perjuangan panjang sejak 2006 silam bisa segera direalisasikan. Yakni, Kapuas Raya ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).

Milton mengatakan, Amanat Presiden (Ampres) Kapuas Raya sudah keluar.

Rekomendasi DPD RI juga telah didapat.

Kini tinggal menunggu keputusan DPR. Karena itu, menurut Milton, kunjungan Komisi II ke Kabupaten Sintang

akan menjadi momentum baik. Pasalnya segala persyaratan sudah dilengkapi.

Kriteria Provinsi Kapuas Raya juga sudah masuk untuk dijadikan sebagai prioritas pembentukan DOB. Kriteria prioritas pemerintah, yakni DOB itu bagi daerah perbatasan, kepulauan dan daerah terpencil.

Kehadiran Komisi II juga diharapkan menjadi sinyal positif bagi pembentukan Kabupaten Tayan, Kabupaten Sekayam Raya dan Banua Lanjak serta Ketungau.

Pasalnya, semua calon kabupaten tersebut berada di kawasan perbatasan.

“Bupati dan ketua DPRD di lima

kabupaten di kawasan timur Provinsi Kalbar akan diundang. Tanpa terkecuali segenap masyarakat,” papar Milton.

Milton turut menyampaikan, terima kasih kepada Komisi II DPR RI yang sudah menjadwalkan kunjungan ke Kabupaten Sintang. Kunjungan tersebut diharapkan bisa mempercepat pembentukan Kapuas Raya. Pasalnya, Kapuas Raya sudah menjadi kebutuhan guna mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Provinsi Kalbar.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Pemberian Raskin Harus Tepat Sasaran Sintang-RK. Anjloknya harga karet di Provinsi Kalbar setahun terakhir telah menurunkan daya beli masyarakat serta berimbas terhadap bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah diharapkan mampu membantu mengurangi beban masyarakat.

Demikian diungkapkan Bupati Sintang, Milton Crosby saat membuka sosialisasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Rabu (4/3).

Milton melanjutkan, kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam proses pembangunan di Indonesia dan Kabupaten Sintang khususnya. Sehingga penanggulangan kemiskinan telah dijadikan salah satu prioritas pembangunan nasional. Dengan target penurunan kemiskinan tahun 2015 sebesar 9-10 persen.

Dalam upaya menanggulangi kemiski-

nan tersebut pemerintah sudah melaksanakan banyak program. Salah satunya adalah beras miskin untuk mengurangi sebagian beban rumah tangga sasaran dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras sebagai hak dasar masyarakat.

“Beras masih memiliki bobot terbesar dalam penentuan garis kemiskinan. Oleh karenanya, pemberian raskin yang tepat sasaran menjadi kunci upaya mengurangi kemiskinan,” ucap Milton.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya menyempurnakan penyaluran raskin. Demi memperbaiki kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.

“Sosialisasi ini saya harapkan menjadi ajang menyebarluaskan konsep serta mekanisme penyelenggaraan program dan menyatukan persepsi dalam melaksanakan program raskin supaya lancar dan berhasil dengan baik,” jelasnya.

Milton menambahkan, BPK RI sudah mengaudit program subsidi raskin di

Sosialisasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Balai Praja.

Kabupaten Sintang. Dengan capaian kinerja 64,83 persen dari batas keberhasilan yang ditetapkan sebesar 59, 99 persen.

“Dengan demikian program raskin di Sintang cukup berhasil memfasilitasi upaya pemerintah mengurangi beban rumah tangga sasaran,” timpalnya.

Program raskin, kata Milton, dikatakan berhasil jika tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan berkualitas. Supaya berhasil, Milton mendorong lintas sektoral dan

semua pihak yang terlibat untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi serta bertanggungjawab menjalankan tugasnya dan mendeteksi maupun mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Kalbar Lensus Kandri, Pelaksana Harian Sekda Sintang, Lindra Azmar, Kepala SKPD, Camat dan Lurah. (din)

Penegak Hukum Bukan Alat Jatuhkan Lawan Politik Sintang-RK. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sintang, Rizkinil Jusar mengharapkan, masyarakat tidak menjadikan penegak hukum sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik pada Pilkada 2015.

“Laporan dibuat mesti demi penegakan hukum. Jangan ada muatan politisnya,” ucap Rizkinil, Rabu (4/3).

Tidak menutup kemungkinan, lanjut Rizkinil, penegak hukum dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. Namun, ia

memastikan hal itu tidak akan terjadi di Kejaksaan Negeri Sintang. Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi acuan dalam menerima setiap laporan.

“Silahkan melapor. Yang jelas kami bekerja sesuai SOP,” lugasnya.

Setiap laporan, kata Rizkinil, ditelaah serta dievaluasi terkait kebenaran laporan tersebut. Kejaksaan tidak gegabah menarik kesimpulan dalam setiap laporan.

Semua merujuk pada SOP yang telah ditetapkan.

“Kami tidak melarang masyarakat

melapor. Asalkan laporan yang dibuat ada kebenarannya,” paparnya.

Ia menegaskan, Pilkada tidak mempengaruhi penegakan hukum. Proses hukum tetap berjalan seperti sedia kala. Kasuskasus lama yang menjadi tunggakan diupayakan akan diselesaikan. Dan penanganan kasus dari penyelidikan diupayakan naik ke tingkat penyidikan. Misalkan, sejumlah kasus seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Melawi dan hand traktor di Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Kabupaten Sintang. “Pilkada

tidak mempengaruhi proses hukum.

Semuanya tetap berjalan,” timpalnya.

Ia mengajak, masyarakat untuk samasama menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Sebab, Pilkada merupakan momentum memilih pemimpin untuk kepentingan bersama demi kelangsungan pembangunan yang lebih baik serta bukan ajang untuk saling menjatuhkan.

“Kejaksaan adalah alat penegak hukum, bukan alat untuk menjatuhkan atau memenangkan seseorang. Kami netral,” tegasnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Kamis, 5 Maret 2015

13

Madu Hutan Kapuas Hulu Dikembangkan di 7 Kecamatan Putussibau. Madu hutan merupakan produk unggulan Kabupaten Kapuas Hulu. Produk tersebut dikembangkan di tujuh kecamatan yang terdiri atas 19 desa dan dikelola 46 kelompok petani madu (periau).

Periau tersebut kemudian bergabung dan membentuk lembaga bersama berdasarkan, kedekatan, kesamaan tujuan dan pemahaman untuk memperkuat posisi tawar petani madu, baik untuk proses fasilitasi maupun penentuan harga madu.

“Organisasi petani madu yang sudah ada ini secara bersama menjadi bagian dari skema pengembangan komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tingkat kabupaten dalam wadah sentra madu hutan kabupaten,” jelas Jumtani SHut MSi, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/3).

Sentra madu ini, ungkap Jumtani, menaungi lima subsentra. Empat di antaranya sudah termasuk dalam pengembangan madu hutan organis, yaitu subsentra Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS), Asosiasi Periau Muara

Ningkau Nuan Pengerjaan Proyek Fisik Harus Dilaporkan ke Bupati Putussibau. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Drs H Syafaruddin MM mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera melaporkan pengerjaan proyek fisiknya selama 2014, kepada Bupati Kapuas Hulu. Baik yang sudah selesai maupun belum.

“Jika tidak tercapai 100 persen pengerjaannya, segera melaporkan ke Sekda dan Bupati, apa kendalanya,” kata Inspektur Syafaruddin ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/3).

Menurut dia, hal ini sangat penting untuk diketahui Bupati Kapuas Hulu. “Saya lihat pengerjaanya fisik proyek di Kapuas Hulu 95 persen, sedangkan lima persennya merupakan sisa kegiatan, jadi pemeliharaannya saja,” Syafaruddin.

Dia mengungkapkan, saat ini Inspektorat sedang giat memonitoring perkembangan aktivitas SKPD yang berkaitan dengan rencana kegiatannya secara keseluruhan, tentunya yang ada kaitannya dengan proyek fisik.

Menurut Syafaruddin, pengerjaan proyek fisik yang dilakukan SKPD, sejauh ini sudah cukup memadai.

Kecuali fisik-fisik proyek di pinggir sungai. “Pasalnya proyek di pinggir sungai tersebut sulit diselesaikan sesuai target, karena ada faktor cuaca dan kondisi alam yang tidak menentu,” jelasnya.

Namun begitu, pihaknya meyakini bahwa proyek fisik di pinggir sungai itu akan terus dilanjutkan,.

Masyarakat diharapkan bisa mengerti kondisi yang ada, dan tidak hanya bisa menyalahkan perusahaan maupun pemerintah.

Terkait, pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, ia mengungkapkan sampai hari ini belum ada. “Cuma kemarin memang ada dari BPK RI kesini, cuma kemarin itu pra audit, baru sebatas pengumpulan data saja,” tutup Syafaruddin. (aRm)

Belitung (APMB), Asosiasi Periau Mitra Penepian (APMP), dan Asosiasi Petikung Bunut Singkar (APBS). Sedangkan subsentra lainnya, Kelompok Petani Madu Nanga Lauk (KPMNL) yang terus berproses.

Fasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu untuk produk madu hutan dilakukan melalui Kelompok Kerja (Pokja) madu hutan yang didukung program Tropical Forest Concervatioan Act (TFCA) oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI).

Menurut Jumtani, semua langkah yang dilakukan ini merupakan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah madu hutan yang selama ini dikelola secara individu, menjadi upaya bersama.

Sehingga memiliki daya tawar dengan harga yang lebih baik untuk perbaikan perekonomian petani madu Kapuas Hulu.

Pengembangan madu hutan di kapuas hulu secara terkoordinasi diperkuat dengan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim koordinasi, kelompok kerja dan sekretariat penguatan sistem inovasi daerah serta SK Bupati Nomor 434/2014 tentang penetapan sentra HHBK madu hutan di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Berdasarkan kondisi yang ada, sudah saatnya produk madu yang dihasilkan perlu mendapatkan jaminan mutu produk untuk menghindari tindakan-tindakan yang merugikan madu Kapuas Hulu itu sendiri,” kata Jumtani.

Kepercayaan konsumen akan suatu produk, ingat dia, perlu diberikan dalam suatu aturan dan sistem yang terpercaya.

“Sehingga produk madu yang dibeli jelas asal usulnya, benar

produk yang berkualitas, agar tidak ada keraguan dan memenuhi harapan konsumen,” terang Jumtani.

Salah satu bentuk penjaminan yang dapat diberikan adalah penjaminan yang diberikan secara bersama atau Participatory Guarantee System (PGS).

Di Indonesia salah satunya adalah penjaminan mutu organis atau dikenal dengan nama Pamor yang bertumpu pada pelaksanaan sistem penjaminan muti internal (SPMI) atau Internal Control System (ICS) yang diselenggarakan oleh petani di subsentra.

Untuk penjaminan mutu dengan sertifikasi partisipatif, model yang akan diperkenalkan adalah pamor yang telah mulai dirintis di subsentra mitra penepian.

Pembicaraan-pembicaraan dengan Pokja madu hutan Kapuas Hulu sudah mulai mengarah untuk memberlakukan pamor di seluruh wilayah.

Rencananya, di setiap subsentra dibentuk semacam komisi persetujuan yang terdiri atas Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat, Pedagang Lokal, perwakilan instansi terkait, dan LSM pendamping.

Para inspektor internal dari tiap subsentra akan mempresentasikan hasil inspeksinya, kemudian komisi tersebut yang akan memberikan persetujuan. “Setelah persetujuan diberikan, resmilah produk madu hutan tersebut organis secara pamor dan hasilnya dilaporkan kepada AOI untuk memperoleh label dan registrasi,” jelas Jumtani.

Untuk memperkuat kompetensi calon anggota komisi persetujuan tersebut, maka perlu diberikan wawasan mengenai

Wabup ketika membuka pamor Madu Hutan Kapuas Hulu. IST

gerakan organik terutama yang mengandalkan penjaminan mutu partisipatif.

Selain itu, disampaikan beberapa teknik yang diperlukan untuk me “review” hasil inspeksi para inspektor internal dan memberikan persetujuan, misalnya mekanisme persetujuan secara tertutup (anonim). Sehingga para anggota komisi dapat dengan bebas memberi persetujuan dan rekomendasi perbaikan.

Bila para calon anggota persetujuan tersebut menyetujui untuk menjadi anggota komisi persetujuan secara sukarela, kepada Bupati dapat diusulkan untuk memberikan SK agar mereka dapat bekerja dalam kerangka pengembangan madu hutan Kapuas Hulu.

Untuk itulah, pada 25-26 Februari 2015 lalu, dilakukan pertemuan Lokalatih Penjaminan Mutu Organik (Pamor) madu hutan di Aula Kantor Bupati Kapuas hulu, yang dibuka Wakil Bupati Agus Mulyana SH MH.

Lokalatih ditujukan bagi calon anggota komisi persetujuan, yaitu camat, kepala desa, tokoh adat, pedagang, instansi terkait dan LSMpendamping, inspektor internal dan perwakilan 5 subsentra dan sentra madu hutan.

Termasuk juga petani karet, beras hitam, tengkawang dan lada dengan jumlah peserta lebih dari 90 orang. Pembiayaannya didukung AOI-TFCA, WWF Kapuas Hulu dan Disbunhut Kapuas Hulu.

“Kegiatan ini menghadirkan narasumber Rasdi Wangsa dari AOI yang berkedudukan di Bogor. Didampingi oleh anggota AOI Kalbar seperti Thomas Irawan Sihombing ST dari perkumpulan Kaban dan Anas Nasrullah dari WWF Kalbar,PRCF Indonesia, Yayasan Riak Bumi, serta lembaga lain seperti FFI Kapuas Hulu, GIZ forclime,” kata Jumtani.

Saat membuka Lokalatih Pamor, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Kapuas Hulu

memiliki banyak produk unggulan. Namun belum semuanya terangkat ke permukaan.

Melalui kegiatan ini diharapkan penggiat madu hutan dan Pemkab berjuang bersama memperlihatkan kepada dunia luar bahwa produk unggulan Kapuas Hulu patut dan layak dibanggakan. Selain itu pula agar penjaminan yang dilakukan kelak dapat diberikan pula kepada produk Kapuas Hulu lainnya.

“Selain itu pula diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk madu hutan. Yang sudah ada produknya untuk dikemas dengan baik. Sehingga menimbulkan kesan produk yang bagus dan tentunya akan memiliki harga yang memadai. Apalagi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka masyarakat petani kita serta produk yang dihasilkan harus mampu memiliki daya saing,” kata Jumtani menirukan ucapan Wabup Kapuas Hulu. (aRm)

Banyak Digigit Anjing, Tapi Tidak Terinfeksi Rabies Putussibau. Ketika sosialisasi rabies, petugas fungsional Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Peternakan, Kabupaten Kapuas Hulu menemukan banyak kasus gigitan anjing. Salah satunya di Kecamatan Seberuang.

“Tetapi setelah kami cek kasus itu, belum ada sampai yang kena rabies,” kata Drs Abdurrasyid MM, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perternakan Kabupanten Kapuas

Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/3) Rasyid mengungkapkan, instansinya telah menerjunkan petugas untuk sosialisasi rabies di Desa Lunsara Kecamatan Putussibau Selatan, Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Sejiram Kecamatan Seberuang.

Tujuannya, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyakit anjing gila tersebut. Sehingga penyebaran-

nya bisa dicegah lebih awal.

Saat sosialisasi itulah ditemukan banyak kasus gigitan anjing, tetapi tidak menularkan rabies.

Kendati demikian, Tim Penanggulangan Rabies tetap akan memvaksinasi anjing-anjing di beberapa wilayah di Kapuas Hulu. Terutama di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kabupaten yang terserang wabah rabies. “Kami akan laku-

kan vaksinasi, tetapi itu masih menunggu tim. Sekarang sedang kami bahas,” kataRasyid.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu dr H Harisson MKes mengaku telah memberikan vaksin rabies kepada enam petugas vaksin. Vaksinasi tersebut dilakukan di Puskesmas Putussibau Utara, Jumat (27/2) lalu.

Tujuannya, agar mereka tidak terinfeksi rabies saat bertugas.

Vaksin yang diberikan, jelas Harisson, merupakan jenis Verorab (Purified Inactivated Rabies Vaccine, Prepared On Vero Cells). Pada 28 hari ke depan, mereka akan dilakukan vaksinasi lagi. “Vaksin ini bisa diberikan kepada penderita, namun juga kepada petugas.

Dengan telah diberikan vaksin ini, seharusnya mereka sudah boleh turun,” terang Harisson. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Penertiban Lelong Harus Sesuai Aturan Sanggau. Wakil Ketua Kadin Kabupaten Sanggau, Abdul Rahim berharap penertiban penjual pakaian bekas (lelong) sesuai aturan. Hal ini bisa dimulai dari pendataan. “Paling tidak setiap tempat usaha yang menjual pakaian bekas harus berizin? Nah ini juga yang menjadi pertanyaan kita,” katanya.

Pria yang biasa disapa Rahim itu menegaskan, penyeludupan pakaian bekas dari luar negeri merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Pasalnya, masyarakat tidak mengetahui apakah pakaian bekas tersebut laik atau tidak, terlebih ditinjau dari segi kesehatan.

“Bisa saja nanti pakaian yang dikirim itu pakaian berpenyakit, ada virusnya, ini yang perlu kita antisipasi,” tegasnya.

Kasat Resrim Polres Sanggau, AKP Budi Hartono mengaku belum menerima intruksi penertiban dari pemerintah. Jika ada permintaan, ia mengaku siap membantu. (KiA)

Masyarakat Sudah Bosan Nunggu Perbaikan Jalan Negara “Dari dulu cuma ngukur-ngukur jak” Tukang Ukur Jalan Diusir Warga Sanggau. Belasan tahun rusak, ruas jalan negara Tayan-Sanggau belum juga diperbaiki. Tanggapan bernada minor pun kembali terlontar. Satu di antarannya dari Anggota DPRD Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro.

“Masyarakat sudah bosan menunggu ini (perbaikan jalan negara, red). Saya juga heran dari dulu itu cuma (aktivitasnya) ngukur-ngukur (jalan) jak, berapa lebar dan panjangnya menggunakan teodolit (alat pengukur sudut),” kata Konggo kepada wartawan, Rabu (4/3).

Selama ini, lanjut legislator dari Fraksi Golkar itu, belum diketahui apakah aktivitas ukur-mengukur itu yang saat ini dilakukan di

ruas jalan negara itu bagian dari upaya perbaikan atau bukan. Jika itu bagian dari upaya perbaikan (bukan pemeliharaan, red), seharusnya pihak terkait melakukan sosialisasi. “Kita kan ndak tahu.

Selama ini yang kita tahu, kalau kemarau digreder jalan itu untuk merapikan kembali jalan itu, plus ngukur menggunakan teodolit itu. Ndak ada lain,” terangnya.

Karena itu ia mendesak pengerjaan jalan nasional TayanSanggau segera di realisasikan mengingat sudah dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

Terlebih, seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usaman, teken kontrak sudah dilakukan pada 15 Januari 2015

Konggo Tjintalong Tjondro .

KIRAM AKBAR

lalu. “Tapi sampai Maret belum dikerjakan juga,” ujar Konggo.

Dua perusahaan yang disebut-sebut pemenang tender pengerjaan ruas jalan negara itu adalah PT.

Yasa Patria Perkasa dan PT. Budi Bakti Prima. Anggaran perbaikan ruas jalan itu sendiri mencapai Rp465 milyar lebih. “Seharusnya sudah mempunyai target pengerjaan bukan mengulur-ngulur waktu. Katakanlan waktunya 1095 hari, tapi kan harus ada time schedule-nya, supaya tahu sejauhmana progresnya,” kata dia.

Masyarakat, kata Konggo, sudah terlalu lama menderita.

Ruas jalan negara itu penuh debu jika musim kemarau, dan becek kala musim hujan. “Janganlah diperlambat lagi. Saya bicara ini juga sebagai masyarakat selaku pengguna jalan,” kesalnya.

Dengan tersedianya anggaran Rp465 milyar lebih itu, otoma-

Calon Paskibraka Mulai Diseleksi Sanggau. HUT RI ke 70 memang masih lama. Tapi untuk suksesnya pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sanggau sudah mulai melakukan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka).

“Seleksi dilakukan sejak Selasa (3/3) meliputi Rayon III terdiri dari kecamatan Sekayam, Entikong, Noyan, Beduai dan Kembayan,” kata Kristina Ida, Kabid Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Panitia Penyelenggara.

Seleksi untuk rayon II yang meliputi kecamatan Tayan Hilir, Tayan Hulu, Balai, Meliau dan Toba dilaksanakan di Tayan Hilir, Kamis-Jum’at (5-6/3). Sedangkan untuk rayon I yang meliputi kecamatan Kapuas, Mukok, Jangkang, Parindu dan Bonti dilaksanakan Rabu-Kamis (1112/3).

“Untuk itu diharapkan sekolah-sekolah tingkat atas atau sederajat, mengirimkan siswa-siswi yang berminat, dengan ketentuan memenuhi syarat yang telah ditetapkan panitia,” katanya.

Tapi harus memenuhi ketentuan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar yaitu: tinggi Penitia seleksi memberikan arahan kepada calon Paskibrakan. H

UMAS

badan sekurang kurangnya 160 sentimeter untuk wanita, dan 170 sentimeter untuk pria. Berat badan harus ideal dengan tinggi badan.

“Artinya walaupun tinggi mencukupi namun berat badan tidak melebihi kriteria yang kita tentukan juga bagi pria tidak bertato, bertindik, kaki tidak berbentuk ‘X’ atau ‘O’, serta umur pada tanggal 17 Agustus mendatang tidak lebih dari 18 tahun,” rincinya.

Diungkapnnya, untuk rayon Sekayam dari 91 peserta yang memenuhi syarat hanya sekitar 50 peserta. Sisanya disebabkan mengundurkan diri, sakit dan kurangnya kesiapan mental. “Untuk itu diharapkan kepada calon peserta untuk benar benar mempersiapkan diri baik fisik, juga pengetahuan baris berbaris, akademik, ketrampilan seni dan olahraga karena semuanya kita tes,” terangnya.

Setelah lolos seleksi tingkat kabupaten, peserta harus menyiapkan diri untuk seleksi tingkat provinsi dan nasional. “Mudahmudahan tahun ini, kabupaten Sanggau dapat mewakili Kalbar mengibarkan Bendera Pusaka di Istana Negara 17 Agustus mendatang,” harapnya. (KiA-humas)

tis tak ada alasan lagi untuk memperlambat pengerjaan.

“Kalau dulu alasannya anggaran memperbaiki jalan nasional besar dan provinsi tidak mampu membiayai. Sekarang anggaran dari pusat tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan pengerjaan,” terangnya.

Lambatnya perbaikan jalan itu membuat sebagian warga kesal.

Bahkan sampai mengusir petugas pengukur jalan ketika tengah beraktivitas. “Saya dapat informasi tukang ukur itu diusir warga.

‘Kalian ini ngukur-ngukur jak dari dulu, tapi tak ada realisasi’,” ujar Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman menirukan omongan warga. (KiA)

Hormati Keputusan Mahkamah Partai Sanggau. Politisi Partai Golkar Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro mengatakan mendukung Ketua Umum Golkar terpilih.

Menurutnya siapapun pemimpin yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar adalah yang terbaik. Sejauh ini Konggo mengatakan kader di daerah selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan Ketua Umum.

Lebih lanjut ia mengatakan politisi partai Golkar di daerah selalu tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan Ketua Umum. Kader di daerah kata dia tidak terlalu mencampuri terlalu jauh polemik yang ada di pusat.

Terpenting, lanjut dia, yang harus dilakukan partai golkar adalah bagaimana membawa Golkar ke depan lebih baik, maju dan terdepan sesuai dengan visi-misi yang ada. “Terpenting saat ini memikirkan bagaimana Golkar bisa besar, baik, maju,” ujarnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Kamis, 5 Maret 2015

14

Program Bedah Rumah di Desa Senakin

Kurangi Hama, Dinas Pertanian Ajak Tanam Padi Serentak Keranji Paidang. Guna mengurangi serangan hama, Kepala Dinas Pertanian Landak Vinsensius, mengajak masyarakat desa Keranji Paidang kecamatan Sengah Temila, menanam padi secara serantak.

“Untuk mengurangi penyakit yang menganggu padi, kita harus kompak dan bersama-sama menanam padi,” ajak Vinsensius di desa Keranji Paidang, Selasa (3/3).

Vinsensius, meminta masyarakat mengolah sawahnya. Jika tak mampu, lebih baik serahkan kepada petani yang mau mengerjakannya. “Kalau istilah orang di kampung itu tanahnya ditasih, atau disewakan, ketimbang sawahnya dibiarkan lebih baik ditanami padi,” katanya.

Ditegaskannya, selagi nasi masih dikonsumsi, menanam padi mutlak dilakukan. “Tidak ada jalannya kita bisa miskin. Lahan masih luas, apapun bisa di kerjakan pasti ada hasilnya. Cuma kebanyakan hanya malas tidak mau berkerja. Jadi petani kalau malas pasti miskin,” kata mantan Kepala Bappeda ini.

Karena itu, ia menegaskan tak bakal memberi bantuan bagi para petani yang malas mengelola sawahnya.

“Setiap pengajuan bantuan, akan kami cek dulu, benar atau tidak dan ada atau tidak sawah yang yang mereka olah. Kami juga di setiap desa juga ada Penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk memantau petani yang benar-benar bertani. Tapi kalau hanya pengajuan minta bantuannya saja tanpa bukti kerjanya tidak akan kami bantu,” tegas Vinsen. (ius)

Bupati: Saya Ingin Nangis Senakin. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot mengaku sangat sedih melihat rumah reyot, yang berukuran 3x3 meter yang menjadi tempat tinggal warga penerima program bedah rumah di dusun Senakin, desa Senakin, kecamatan Sengah Temila.

“Saya melihat rumah kalian ini rasanya ingin menangis. Ternyata ada rakyat saya yang memiliki rumah seperti ini,” ucap bupati saat berdialog dengan Komariah, 40, pemilik rumah itu.

Bupati meminta kepada pemilik rumah, jika rumah itu sudah selesai dibedah, rumah itu harus dipelihara. “Sekitar tiga Minggu rumah ini akan kita bedah. Siapa saja masyarakat yang merasa terpanggil, boleh menyumbang material bangunan.

Demikian juga kepada Pak Camat, saya minta tolong urus anaknya yang masih usia sekolah supaya bisa sekolah,” perintah bupati.

Ia berjanji pekan depan rumah ini mulai dibedah. Namun ia meminta tanah yang akan menjadi lokasi bangunan rumah

baru harus jelas statusnya dan harus ada penyerahan tanahnya.

“Saat ini rumah warga tersebut masih berdiri diatas tanah milik Yayasan Berkat Bagi Bangsa. Makanya rumah baru warga tersebut akan dipindahkan di kampung Angkaman desa Senakin. Tanah yang di Angkaman ini merupakan tanah milik abang dari istrinya. Abangnya sudah menghibahkan tanah ini kepada adiknya,” kata bupati.

Kades Senakin, Mardiro mengaku keluarga Komariah, sering dibantu melalui swadaya masyarakat, terutama dalam hal pembangunan rumah. “Saat ini saja didekat rumah mereka sudah berdiri kerangka rumah yang merupakan bantuan dari pihak Yayasan Berkat Bagi Bangsa, tapi memang belum selesai dibangun,” terang Mardiro.

Komariah, 40 mengaku sudah tiga tahun mendiami rumah tidak layak huni itu. “Tapi saya setuju jika ada bedah rumah ini. Sedikitnya sudah banyak membantu kami,” katanya.

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, bersama istri didampingi kepala dinas PU dan Perumahan Landak, melihat kondisi gubuk warga tidak layak huni di belakang SMA Berkat Bagi Bangsa Senakin. ANTONIUS

Komariah adalah isteri Amen, 50, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat.

Pasangan suami-isteri itu dikaruniai empat anak. Anak sulungnya sudah berkeluarga dan tinggal di tempat lain. Sedangkan ketiga anaknya yang masih kecil tinggal

bersama orangtuanya di rumah reyot itu.

Program bedah rumah tersebut sebelumnya dilakukan di desa Amboyo Inti kecamatan Ngabang. Sebanyak empat unit rumah yang saat ini masih dalam proses perehaban. ( ius )

Penyakit Masyarakat Terungkap Dalam Coffee Morning

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, memberikan arahan pada saat acara coffee morning di ruang Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) Polres Landak. ANTONIUS

Ngabang. Sejumlah permasalahan di Kabupaten Landak terungkap dalam kegiatan coffee morning jajaran Pemkab Landak dan jajaran Forkompimda Landak yang digelar Rabu (4/3) di ruang Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) Polres Landak.

Permasalahan tersebut seperti per-

masalahan penyakit masyarakat (pekat) yang meliputi narkoba, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pembakaran lahan dan perjudian.

Meskipun masih bergelut dalam permasalahan tersebut, Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono menyatakan situasi Kamtibmas di

Landak saat ini masih aman dan kondusif. “Tapi kita tidak bisa memungkiri memang ada beberapa persoalan yang harus kita sikapi bersama seperti masalah narkoba, PETI, pembakaran lahan dan perjudian,” ujar kapolres.

Ia menganggap pekat merupakan suatu penyakit yang harus samasama dicegah sesuai dengan fungsinya masing-masing. “Kita tahu belum lama ini ada dua warga pekerja PETI yang tertimbun longsor di Mandor.

Ini tentunya menjadi cambuk bagi kita supaya tidak selalu berdiam diri.

Kita harus memberikan imbauan dan pengertian kepada masyarakat,” harapnya.

Demikian juga dengan kelestarian lingkungan hidup, Kapolres meminta harus dijaga bersama. “Kemudian pembakaran lahan dan hutan secara sembarangan di musim kemarau harus kita sampaikan juga kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, dampak dari pembakaran lahan inipun juga menjadi ancaman dari dunia internasional. “Apalagi ada UU yang melarang membuka lahan dengan membakar.

Imbasnya juga kepada masyarakat.

Nah, semua hal yang sudah saya sampaikan tadi tentunya harus kita sampaikan kepada masyarakat melalui para Kapolsek dan Camat,” harapnya.

Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot dalam arahannya mengatakan, setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya.

“Tapi kita tidak bisa melakukan hal ini dalam waktu yang singkat. Harus melalui berbagai analisis dan didukung data yang akurat. Kitapun harus memahami kondisi masyarakat kita,” ungkap bupati.

Dikatakannya, permasalahan pekat yang terjadi di Landak harus disikapi secara bijak. “Permasalahan ini disebabkan karena kita berhadapan dengan dinamika masyarakat kita yang

ada pada sisi positif dan ada pada sisi negatifnya. Hal inipun tentu harus kita sikapi bersama,” pintanya.

Menyinggung pekat berupa praktek PETI, ia mengatakan meskipun PETI ini ada dua warga tewas yang tertimbun longsor saat melaksanakan aktivitasnya di Mandor, tapi PETI tetap marak di Mandor.

“Disamping kita melakukan penertiban terhadap PETI ini, kita akan berupaya bagaimana supaya pelaku PETI bisa beralih ke pekerjaan lain.

Kita harus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat,” katanya.

Adrianus mengakui, memang alasan para pelaku PETI karena masalah perut. “Tapi kita tidak perlu sampai bertaruh nyawa. Ini hanya iming-iming yang menggiurkan. Masih banyak pekerjaan positif lainnya yang bisa dilakukan masyarakat,” ucapnya.

Pemkab Landak kata bupati, juga akan berupaya untuk menciptakan kesempatan kerja kepada masyarakat

yang positif. “Salah satu upaya melalui pembangunan Kawasan Industri Mandor (KIM). Nantinya akan ada ekpos masalah KIM ini,” katanya.

Ia menambahkan, untuk saat ini lahan yang sudah dibebaskan untuk kepentingan KIM seluas 352 hektar.

“Masyarakat harus ikut mengamankan lahan yang sudah kita bebaskan itu. Sebab ada pihak yang mencoba mengambil lahan itu lagi.

Makanya kita sudah memasang batas di lahan KIM. Lahan itupun sudah menjadi aset Pemkab Landak,” terangnya.

Coffee morning yang dikemas dalam forum silaturahmi ini dihadiri Ketua DPRD Landak, Heri Saman, jajaran Forkompimda Landak, sejumlah Kepala SKPD Pemkab Landak, Camat se Landak, Kapolsek se Polres Landak, sejumlah pejabat dilingkungan Polres Landak, personel Polres Landak, tokoh masyarakat dan para undangan.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Kinerja Tim Pemadam Kembali Dipuji Sekda

Yohanes Jhon. ABDU SYUKRI

Sekadau. Kasus kebakaran delapan pintu rumah toko (Ruko) di Jalan Sekadau-Sintang, KM 1, Desa Mungguk Sekadau Hilir jam 3 dinihari lewat 15 menit pada Minggu lalu masih menyisakan duka bagi para korban.

Meski begitu, di balik kemalangan itu, ada satu hal yang cukup membanggakan. Yaitu kinerja tim pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api.

Tak kurang, Sekda Sekadau, Yohanes Jhon, pun langsung memberikan pujian khusus. “Kita berterima kasih kepada semua tim pemadam yang turun dalam peristiwa kebakaran itu,” ujar Jhon kepada wartawan, Rabu (4/3).

Sedikitnya, lima tim pemadam turun untuk memadamkan api yang membakar 8 Ruko tersebut. Mereka adalah tim pemadam dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau dan tim pemadam Yayasan Bhakti Luhur (YBL) Sekadau. Kemudian ada juga tim pemadam dari Pemkab Sanggau dan Yayasan Bhakti Sentosa Sanggau, serta tim pemadam dari Sepauk, Kabupaten Sekadau.

Menariknya, salah satu perusahaan air minum kemasan di Sekadau ikut membantu mensuplai air untuk mesin pemadam. “Kita juga berterima kasih kepada semua masyarakat dan pihak-pihak yang sudah mau membantu proses pemadaman api ini,” ucap Jhon.

Ia meyakini, tanpa tim pemadam, jumlah bangunan yang terbakar dipastikan bisa lebih dari 8 Ruko. Pasalnya, lokasi kebakaran merupakan lokasi yang padat pemukiman. Di kiri ada pendopo kediaman Bupati Sekadau. Ada pula beberapa bangunan toko dan bank, serta rumah kediaman Sekda Sekadau.

Saat kejadian, Jhon yang masih dalam masa penyembuhan sakit, tidak tinggal diam. Ia langsung mengkoordinir semua tim pemadam, termasuk juga meminta tim BPBD Sekadau untuk menghubungi tim pemadam Sanggau agar turun membantu.

“Ini merupakan bentuk perhatian kita dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Kita tidak mau membiarkan masyarakat menjadi korban kebakaran,” pungkasnya. (bdu)

Empat Perusahaan Sepakat Rawat Jalan Tiga Belitang Sekadau. Akhirnya, empat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berbasis di tiga Kecamatan daerah Belitang sepakat untuk merawat dan memelihara akses jalan di kawasan itu. Empat perusahaan dimaksud adalah PT Parna Agro Mas (PAM), PT Kalimantan Bina Permai (KBP), PT Kalimantan Sanggar Pusaka (KSP), dan PT Grand Utama Mandiri (GUM).

Kesepakatan soal perawatan akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Belitang Hilir, Belitang, dan Kecamatan Belitang Hulu, ini diperoleh setelah empat perusahaan menggelar rapat bersama jajaran Pemkab Sekadau di ruang rapat Bupati Sekadau, kemarin. Pertemuan yang dipimpin langsung Bupati Simon Petrus itu dipandu Kepala Dinas PU dan Pertambangan, M Ramsyah.

Menurut bupati, dari sekitar 60 KM ruas jalan kabupaten di daerah Tiga Belitang, empat perusahaan itu berjanji untuk membantu merawat akses jalan dengan pembagian zona. Sistem itu mengacu pada intensitas aktivitas operasional kendaraan yang melewati jalan tersebut serta berdasarkan cakupan daerah operasional perusahaan.

“Kesepakatan ini titik beratnya lebih kepada pemeliharaan jalan,” ujar Simon saat memberikan arahan dalam rapat tersebut, Rabu (4/3).

Kepedulian perusahaan dalam merawat jalan, ia melanjutkan, tentu saja banyak manfaatnya, terutama untuk perusahaan itu sendiri. Jika kondisi jalan baik, maka aktivitas perusahaan akan lancar.

“Titik berat pemeliharan itu, tentu di areal operasional perusahaan. Sedangkan di luar areal perusahaan, tidak mungkin kita minta agar perusahaan merawatnya secara optimal,” ucap Simon.

Selama ini, kerusakan akses jalan di daerah Tiga Belitang memang sering dikeluhkan masyarakat. Tingginya aktivitas pengangkutan barang-barang berat, seperti TBS yang volumenya melebihi daya tumpu jalan makin memperparah tingkat kerusakan.

Tentu saja, perusahaan tentu tidak boleh tinggal diam. Mereka juga diharapkan bisa membantu merawat jalan melalui berbagai cara, termasuk melalui me-

kanisme Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Selama ini, sebagian perusahaan itu memang sudah ikut terlibat melakukan perbaikan jalan. Hanya saja sistem pembagiannya yang belum terkoordinir bisa memunculkan kecemburuan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

“Kedepan kita minta agar perusahaan melaporkan mana-mana jalan yang ditangani agar kita dari pemerintah daerah punya data,” tukas Simon.

General Manager PT GUM, Stefanus Angkuan, mengklaim bahwa selama ini perusahaannya sudah peduli dengan perawatan akses jalan Tiga Belitang. Salah satu yang pernah dilakukan perusahaan itu adalah memperbaiki jembatan yang

mengalami kerusakan.

“Kita bersama warga juga pernah melakukan perbaikan jembatan yang putus di Amoh, Desa Sebetung, Belitang Hulu,” ucapnya.

Management PT PAM yang berbasis di Belitang Hilir juga mengakui hal yang sama. Mereka mengaku sering melakukan aktivitas perawatan jalan di daerah operasional mereka.

“Misalnya di akses Tapang Pulau-Beruduk, akses SP 1 Merbang-Tapang Pulau, serta akses Tapang Pulau ke Gonis Rabu.

Kita sering melakukan perawatan jika ada jalan yang rusak,” kata Herkulanus Rudi, Manager HRD PT PAM. Senada, Senior Estate Manager PT KBP, F Depkris P. Ia juga mengatakan perusa-

haan tempatnya bekerja perhatian dengan kerusakan akses jalan itu. Salah satu yang menjadi titik berat mereka adalah Jalan Kumpang Ilong-Balai Sepuak.

“Kita bahkan mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah untuk upaya perbaikan akses jalan itu. Termasuk jalan poros perusahaan yang sering dijadikan jalan lintas bagi masyarakat,” katanya.

Sejumlah pejabat kabupaten tampak hadir menemani bupati. Mereka antara lain Asisten II Abdul Ghani, Kabag Hukum dan HAM Subhan. Terlihat juga Sekretaris Bappeda Farhan, Kabag Pembangunan Yohanes Paulus, Camat Belitang Hilir Paulus Misi, Camat Belitang Miki Hermanto, dan Camat Belitang Hulu Yapet Simon. (bdu)

Suasana rapat membahas masalah kerusakan akses jalan di Tiga Belitang yang dipimpin Bupati Sekadau, Simon Petrus, kemarin. ABDU SYUKRI

SAMBAS

Sambas Terigas Warung Kopi IPM

Kamis, 5 Maret 2015

15

Reses Daniel Johan ke Sambas

Dorong Swasembada Pangan Kalbar

Instalasi Kebidanan Tidak Tepat Waktu Sambas. Sejumlah keluarga pasien di Instalasi Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas terpaksa menunggu lama untuk bisa membesuk pasien. Meski jadwal jam mengunjungi pasien pukul 11.00 - 13.00, tapi hingga pukul 12.00 pintu masuk belum dibuka.

“Seharusnya pihak RSUD komitmen.

Kalau jam berkunjung pukul 11.00 harus tepat waktu, sehingga keluarga pasien yang datang berkunjung bisa membesuk keluarganya. Tetapi hingga pukul 12.00 lewat masih belum dibuka. Terlepas apapun alasan RSUD Sambas, yang jelas tidak komitmen dengan aturan yang dibuatnya sendiri,” kesal Ridho, salah satu keluarga pasien yang menunggu hampir 2 jam untuk bisa melihat keponakannya, Rabu (4/3) di Ruang Instalasi Kebidanan RSUD Sambas.

Pemkab Sambas saat ini terus gencar meningkatkan pelayanan kesehatan.

Rakyat Kalbar

Sayangnya, aturan ini tidak diikuti jajaran di bawah, khususnya di RSUD Sambas.

“Biasanya dokter spesialis melakukan pemeriksaan pagi hari, dan pukul 11.00 jam besuk bagi keluarga pasien. Kalau pemeriksaan dilakukan siang, berakibat mengganggu jadwal kunjungan. Artinya, RSUD telah melanggar aturan yang telah dibuat sendiri. Jadi jangan salahkan kalau keluarga pasien protes,” tegasnya.

Keluhan serupa disampaikan Indra Nova, warga Sambas yang ingin melihat istri sahabatnya melahirkan. “Sebagai pewarta, saya sangat prihatin tidak komitmennya pelayanan RSUD Sambas.

Diharapkan dengan adanya protes dari keluarga pasien, pihak RSUD Sambas dapat meningkatkan pelayanan, sehingga masyarakat puas. Apalagi ini komitmen Pemkab Sambas dalam pelayanan kesehatan, jadi ini harus diikuti aparaturnya di tingkat bawah,” pungkasnya. (edo)

Sambas. Upaya memajukan sektor pertanian, perikanan dan perkebunan di Kabupaten Sambas harus didukung seluruh pihak. Sehingga kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, swasembada pangan di Kalbar bisa tercapai.

“Kita harap Sambas bisa mengembangkan pertanian, perikanan dan perkebunan. Sehingga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sebab, ketahanan pangan merupakan program pemerintah,” kata Daniel ditemui wartawan, usai menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala SKPD di Sambas, belum lama ini.

Daniel yang melakukan reses ke lima kabupaten/kota di Kalbar, yaitu Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Sambas berharap bidang pertanian dapat menin-

gkatkan produktifitas dan produksi padi. “Harus ada peningkatan produksi padi mencapai 3-4 ton.

Sehingga ke depan menjadi meningkat dalam upaya mendukung ketahanan pangan di Kalbar,” harapnya.

Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting, karena rencana prioritas dari pemerintah daerah ini yang harus dikawal dan direalisasikan. Sebab, kendala yang dominan menghambat kemajuan pertanian dan perikanan adalah infrastruktur.

“Kendala infrastruktur ini akan saya suarakan di pusat,” janji Daniel Johan.

Tak hanya itu, ia mengatakan, akan mendorong urusan pengairan atau irigasi. Jika selama ini permasalahan ini diurusi Kementerian PU, ia berharap juga ditangani Kementerian Pertanian.

“Untuk urusan pengairan, akan kita perjuangkan ditangani langsung Menteri Pertanian. Makanya, kita juga perlu doanya agar dorongan kita ini dapat terwujud,” imbuhnya.

Sementara itu, Musanif Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Sambas mengungkapkan, berbagai permasalahan pertanian, diantaranya keperluan alat pertanian seperti traktor, dan alat-alat lain. “Untuk permasalahan sapi, bagaimana kita swasembada karena untuk konsumsi sapi 40 persen kita masih dari luar daerah. Sehingga perlu diperjuangkan agar kebutuhan sapi bisa dipasok dari dalam daerah sendiri.

Sehingga ke depan Kabupaten Sambas mampu memenuhi kebutuhan daging sapi sendiri, dan tidak tergantung pasokkan dari luar Kabupaten Sambas,” tegasnya. (edo)

Sambungan Satarudin Dukung .....................................................................................................................dari halaman 9 Gelapkan Motor...................................dari halaman 9 Dalam setiap tindak kriminalitas, kepolisian selalu mengatensi kasus-kasus di wilayah hukumnya. Ini upaya pemenyelamatan harta benda, terlebih jiwa korban dari aksi pelaku. Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan patroli rutin di sejumlah lokasi yang dianggap rawan tindak kriminalitasnya.

“Kasus Curat menjadi atensi, makanya kita mobile setiap malam. Tapi sejauh ini

laporan yang saya dapat, tindak kriminalitas sudah menurun untuk Kota Pontianak,” kata Kapolresta.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mendukung pemerintah dan kepolisian untuk menutup THM di Kota Pontianak. Apalagi hampir semua THM di Kota Pontianak melakukan pelanggaran dengan menjual minuman beralkohol (Minol) tanpa izin serta dijadikan tempat peredaran Narkoba serta

mengonsumsi Narkoba.

“Kita sangat setuju jika kepolisian dan Pemkot memberantas THM. Kalau pelanggarannya sudah jelas dilakukan, THM itu harus diberikan sangsi tegas, yakni cabut semua izinnya, baik operasional dan keramaiannya.

Kita sangat dukung upaya ini, karena Minol dan Narkoba salah satu penyebab maraknya aksi kriminalitas,” tegas Satarudin. (agn)

Sebelas Cabe-cabean ...........................................................................................................dari halaman 9 “Informasi warga, mereka sudah satu minggu tinggal di indekos itu,” katanya.

Dikatakannya Rachmad, pihaknya juga mendapatkan informasi yang menyebutkan anak-anak di bawah umur itu menggunakan Narkoba. “Namun kita belum bisa pastikan.

Harus diperiksa (test urine) dengan melibatkan instansi terkait,” ucapnya.

Lanjutnya, anak-anak di bawah umur yang tertangkap, akan dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing melalui Dinas Sosial.

Sementara untuk yang pasangan dewasa melakukan kumpul kebo, akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk mengikuti persidangan tipiring.

Rachmad menjelaskan, pihaknya di bawah pemerintah Kota Pontianak hanya sebatas mencegah. Contohnya, anak-anak yang terjaring razia itu dikembalikan ke keluarganya. “Maka dari itu, seharusnya orangtua dapat mengontrol dan mencegah aktivitas anaknya yang mengarah kepada perbuatan negatif. Sangat memprihatinkan bagi kami jika orangtua saja tidak peduli dengan anaknya,” kesalnya.

Pemilik indekos yang membiarkan anak di bawah umur tinggal dan berdua-duaan di dalam kamar, ditegaskan Rachmad, Satpol PP telah mengeluarkan surat perintah penghentian aktivitas. Sedianya, sudah tiga kali indekos Gang Bersatu ditempati anak di bawah umur yang

kumpul kebo. “Karena peringatan yang diberikan tidak pedulikan, maka akan kami ditutup paksa,” janjinya.

Penemuan anak di bawah umur berdua-duaan di dalam kamar ini, kata Rachmad, bukan kali pertamanya. Kerap kali ditemukan oleh pihaknya, bahkan di tempat hiburan malam, pinggiran jalan pun banyak ditemukan.

Permasalahan ini kata Rachmad, harus menjadi tanggungjawab semua pihak. Bukan waktunya saling menyalahkan. “Terutama kepada orang tua, harus mengontrol anak-anaknya jangan sampai membiarkan terlibat melakukan aktivitas yang menyimpang,” imbaunya. (oxa)

Beli Seharga .......................................................................................................................................dari halaman 9 Merasa kesal dengan iktikad yang tidak baik dari pemilik rumah, Andri membuat laporan ke Polda Kalbar. Namun dalam setahun, ia tidak juga mendapatkan apa yang diinginkan dari penyidik Polda Kalbar. Bahkan lanjutnya, laporan yang dibuat hanya dijadikan sebagai pengaduan saja.

Merasa tidak ada perkembangan dalam proses hukum, April 2013 lalu, Andri membuat laporan yang sama ke Polresta. Sedikit titik terang didapatnya, sebab pada November 2013, Polresta dalam SP2HP telah menetapkan Isparizal masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tapi, lagi-lagi di Polresta kasusnya juga sempat mandek. “Saya menilai ada kejanggalan. Hal ini saya pertanyakan terus menerus, namun selalu diulur-ulur waktunya. Bahkan penyidik yang menyidik kasus saya, selalu mengatakan

bahwa Kasat Reskrim (sebelumnya) tidak ada di tempat dan sebagainya. Seolah-olah mengelak,” terangnya.

Sedianya Isparizal sendiri hendak diperiksa pada Desember 2013. Namun, penyidik menyatakan bahwa tpelaku sedang sakit dan meminta waktu lagi untuk memeriksa di Polresta. “Bahkan saya dijanjikan penyidik mau selesaikan kasus ini Januari 2014. Saya merasa tertekan, apalagi kasus tersebut tidak pernah ada gelar perkara. Saya akan tetap memperjuangkan hak saya,” tegas Andri.

Andri berharap, agar dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh Isparizal diproses sebagaimana mestinya. Walaupun kasus ini sudah berlangsung sangat lama.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Andi Yul Lapawsean mengatakan, kasus Isparizal

memang sudah lama terjadi. Berkasnya pun sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

Namun lanjut dia, pada saat tahap dua atau pelimpahan berkas ke Kejari, Isparizal dalam keadaan sakit. Sehingga penyerahan berkas dan Isparizal terpaksa diundur.

“Kemudian seminggu berikutnya mau diserahkan, ternyata Isparizal sudah tidak ada di rumahnya. Informasi terakhir, dia berada di Kuching Malaysia untuk berobat,” paparnya.

Andi Yul menegaskan, Isparizal memang pernah ditangkap dan diwajibkan untuk melapor seminggu dua kali ke Polresta. Ditegaskan kembali, kasus ini tetap berjalan.

“Saat ini berkasnya sudah P21 dan mau tahap dua. Saya juga sudah siapkan surat penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dia sudah ditetapkan dalam DPO,” tegas Andi Yul. (oxa)

Ira Oktafia Damayanti mengimbau masyarakat, khususnya para nasabah PT. FIF GROUP agar tidak memindahtangankan, menggadaikan, menjaminkan, menyewakan dan menjual unit sepeda motor selama masa kredit belum berakhir atau belum lunas. “Kami berharap masyarakat bisa menolak iming-iming dari pihak manapun untuk menjalankan praktik-praktik yang melawan hukum,” harapnya.

Karena hal itu, menurut Ira, perbuatan tersebut akan dituntut secara hukum oleh PT. FIF GROUP apabila customer telah memindahtangankan unit sepeda motor kepada orang/pihak lain sebelum masa kreditnya berakhir.

Kat diketahui hanya melakukan pembayaran angsuran pertama tanggal 12 Desember 2011 dari total kredit selama 35 bulan. Selama proses penagihan, Kat dik-

etahui selalu menyepelekan tim lapangan FIF GROUP, bahkan dengan terang menyatakan bahwa unit motor tersebut telah dialihkan kepada seseorang berinisial AT dan berusaha untuk selalu mengalihkan penagihan lapangan kepada AT. Kemudian tanggal 8 Juli 2013 kasus ini berlanjut ke pihak kepolisian dengan Nomor: STBL/183/VII/2013/JATIM/RES SDA dengan tuduhan mengalihkan obyek jaminan tanpa izin tertulis dari pemberi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999.

Di tengah proses penyidikan, Kat sempat mengembalikan sepeda motor tersebut ke Polres Sidoarjo per tanggal 23 September 2014. Namun proses tetap dijalankan karena walaupun obyek jaminan fidusia telah dikembalikan, hal itu tidak akan menghilangkan unsur pidana yang telah dilakukan. (indopos)

Yonif 644/Wls..........................................dari halaman 9 Danyon mengaku sudah mengecek langsung kondisi wilayah kerjanya. Untuk saat ini, tidak ada kendala berarti, karena semua masih bisa teratasi. “Termasuk kendaraan roda dua untuk nanti patroli sudah ada inventarisnya di sana,” pungkasnya.

Di sektor barat wilayah perbatasan Kalbar ini, kata Marsana pihaknya memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan patok-patok perbatasan yang jumlahnya lebih dari 2.000 titik. Di sektor tersebut nanti akan ada 20 pos pengamanan.

Masing-masing pos dipimpin Komandan Pos (Danpos) dan jumlah personil bervariasi, karena akan disesuaikan dengan kondisinya. Kepada Danpos yang pasti ditekankan untuk berpegang teguh pada tugas pokoknya menjaga wilayah perbatasan untuk menjaga keutuhan NKRI. “Berdasarkan informasi Satgas yang saat ini bertugas di sana, kondisi patok tidak ada masalah. Hanya saja ada patok yang belum diketemukan, bukannya hilang. Kita akan tetap patroli dan patok-

patok yang belum diketemukan akan coba kita cari,” ujar Danyon.

Selain melakukan pengamanan teritorial, Yonif 644/Wls akan melakukan program-program kegiatan lainnya.

Tentunya akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan satuan wilayah di sana, termasuk aparat teritorialnya. “Untuk program kegiatan di sana kita akan coba mempelajari dan saya akan melakukan koordinasi dengan satuan kewilayahan yang di sana. Karena di sanakan juga ada Kodim yang terlibat Satgas. Nanti kita akan berkoordinasi dengan aparat teritorial, karena kita kan masih sama-sama Kodam XII/Tpr,” ungkap Marsana.

Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Toto Rinanto Soedjiman, sebelumnya juga sudah mengecek secara langsung kesiapan Yonif 644/Wls pada Selasa (24/2) lalu. Namun sebelum benar-benar diberangkatkan, terlebih dahulu akan ada pengecekan kesiapan dari Mabes TNI. (arm)

Kapolda Ngotot ....................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Narkoba, masuknya anak di bawah umur, serta penjualan minuman beralkohol (Minol) tanpa izin. “Semua segala bentuk pelanggaran akan kita bahas, masalah narkoba, anak di bawah umur serta penjualan Minol tanpa izin,” jelas Djunaidi.

BP2T selaku pihak yang mengeluarkan izin, akan membeberkan data-data tentang THM yang menjual Minol dan melanggar waktu operasional yang ditentukan Pemkot Pontianak. “Saya akan membukakan datanya, dan menjelaskan mengapa penjualan Minol di karaoke-karaoke tidak diperbolehkan. Tentunya dasarnya adalah Perda dan SK Walikota

Pontianak,” tegas Djunaidi.

Setelah membeberkan data tersebut, Djunaidi mempersilakan Kapolresta Pontianak dan Kasatpol PP untuk mengambil tindakan.

Memberikan sanksi kepada seluruh tempat hiburan malam ini, khususnya karaoke.

“Penindakan ada di kepolisian dan Satpol PP, tentunya kita serahkan kepada pihak-pihak itu. Karena kami hanya selaku orang yang mengeluarkan izin,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Nowo Winarti menegaskan, THM yang melanggar aturan, apapun itu bentuknya, baik itu karaoke maupun Cafe, harus ditutup. Tidak

menunggu waktu lama, penutupan THM harus dilakukan secepat mungkin. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto tetap pada ketegasan dan komitmen awalnya, mencabut izin keramaian dan berkoordinasi dengan Walikota Pontianak untuk menutup THM. “Ketegasan dan komitmen Kapolda tetap seperti dari awal. Sepanjang melanggar aturan, adanya Narkoba, ya… tutup! Karena ini komitmen dengan Walikota Pontianak,” tegas Kabid Humas Polda Kalbar.

Ditegaskan AKBP Nowo, apa yang sudah menjadi komitmen dan ketegasan Kapolda atas THM yang melanggar aturan itu, har-

usnya Kapolresta Pontianak menjalankan komitmen itu. Apalagi sudah ada bukti THM yang ditemukan adanya pengunjung mengonsumsi Narkoba (Rain Luxury Club, River X Aston Pontianak dan Kaisar Karaoke & Lounge) sebagaimana inspeksi mendadak (Sidak) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar. Kemudian ditemukan anak bawah umur di THM di Karaoke Imperium Hotel Garuda, Pontianak Selatan beberapa waktu lalu. “Harusnya dijalankan Kapolresta Pontianak, karena ini komitmen Kapolda Kalbar,” tegasnya lagi.

Bahkan tak hanya Kapolresta Pontianak,

seluruh Kapolres di Kalbar juga harus melakukan pengecekan terhadap THM di wilayahnya masing-masing. Melanggar aturan, ditutup THM tersebut.

“Hal ini dilakukan Kapolda, mengantisipasi adanya peredaran Narkoba dan anak bawah umur. Serta mengantisipasi THM melanggar aturan yang sudah ditetapkan,” ujar mantan Kapolres Melawi itu.

Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso belum dapat dikonfirmasi, lantaran sedang ada tamu dari Mabes Polri.

“Saya sedang ada tamu dari Mabes Polri,” ungkapnya. (zrn)

Buronan Curi .............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 tengah lengah. Terlebih melihat kunci kontak masih bergantung di kereta besi incaran itu. “Saya ambil motor pas diparkir di rumah korban. Motor Beat sebulan lalu saya jual.

Vario dan CBR, tiga hari lalu saya jual. Vario dan Scopy dijual seminggu lalu,” paparnya.

Ini ketiga kalinya Sandi mendekam di jeruji besi. Jauh sebelumnya, dia pernah bertahun-tahun menjadi warga binaan Lapas Kelas IIA Pontianak, terlibat kasus yang sama. Setelah bebas, tak jera pula ia melakukan aksi serupa. Pelumpuhan betis Sandi ini agaknya dapat membuat ia jera bergelut di dunia kriminalitas.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol

Andi Yul Lapawsean menjelaskan, penangkapan terhadap Sandi setelah pengembangan dari salah satu rekannya, H yang ditangkap terlebih dahulu tim Jatanras.

Sebulan lamanya tim melakukan pengintaian terhadap Sandi. Rupanya Sandi menyadari kalau dia sedang diburu polisi.

Selama pelarian, rupanya dia menginap di rumah kakeknya di Parit Pekong, Siantan, Pontianak Utara. Di masa itu pula, dia pun sempat mencuri sepeda motor. Namun pada akhirnya, dia berhasil ditangkap di Taman Alun-alun Kapuas. “Dia kita tangkap di Taman Alun-alun Kapuas. Saat itu dia memang tengah mengincar target,” ungkap

Andi Yul. Usai ditangkap, dilakukan pengembangan lagi terhadap TKP-TKP dan barang bukti yang berhasil dijualnya. Namun, spesialis Curanmor dan jambret itu mencoba kabur saat pengembangan kasus di Sungai Ambawang, Kubu Raya. “Terpaksa kita lumpuhkan dia,” kata Andi.

Dari tangan Sandi dan hasil pengembangan, polisi menyita barang bukti empat unit sepeda motor. “Total ada enam lokasi aksi pencurian yang dilakukan kawanan ini. Dua sepeda motor masih dicari. Diduga dijual tersangka di Kecamatan Sungai Ambawang,” tegasnya.

Dalam aksinya, lanjut Andi Yul, Sandi tidak sendiri, dia selalu membawa temannya yang berbeda. “Dari enam TKP, ada dua orang kawannya yang terlibat. H sudah ditangkap, sementara satu lainya masih buron dan dalam pengejaran. Begitu juga 480 nya (penadah),” jelasnya.

Sandi ini, dikatakan Andi, merupakan penjahat kambuhan yang sudah tiga kali keluar masuk penjara kasus pencurian dan jambret. “Jadi mereka memanfaatkan kelalaian korban. Sepeda motor yang dicuri, lalu dijual kepada penadah sebesar Rp1 juta lebih. Atas perbuatannya, keduanya dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman

tujuh tahun penjara,” pungkasnya.

Polsek Pontianak Utara juga berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor. Dia pemuda berinisial Z. Dari hasil pemeriksaan polisi, Z sudah tiga kali mencuri di wilayah Pontianak Utara.

Kapolsek Pontianak Utara, Kompol Wisnu Broto menjelaskan, dari penyelidikan, pelaku mengakui perbuatannya, mencuri kotor di Jalan Budi Utomo, Gang Terpadu dan Jalan Gusti Situt Machmud. “Pelaku lainnya telah dinyatakan buron dan saat ini masih dilakukan pengejaran,” ungkapnya. (oxa)

KONI Wanti-wanti ..............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Semuanya dinyatakan bebas atau negatif terindikasi menggunakan Narkoba.

Ketua KONI Kalbar, Sy Machmud Alqadrie mengaku berinsiatif melakukan pemeriksaan mendadak dengan memeriksa urine atlet, agar diketahui secara pasti, atlet di bawah naungan KONI Kalbar tidak terlibat ataupun menggunakan Narkoba. “Saya sebagai ketua KONI langsung menghubungi BNNK Pontianak dan meminta langsung secara mendadak untuk melakukan tes urine terhadap pengurus, staf KONI dan atlet, termasuk saya sendiri dites,” katanya.

Menurutnya, KONI Kalbar mendukung program pencegahan, penanggulangan,

pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Karena Narkoba dapat merusak generasi muda, apalagi atlet.

“Kita mendukung program pencegahan pemberantasan Narkoba. Tentunya bukan hanya KONI saja, semua instansi di Kalbar juga diharapkan bebas dari Narkoba,” harap Machmud.

Apabila generasi muda, apalagi atlet kalau menggunakan Narkoba, maka prestasi olahraga Kalbar bisa hancur. “Saya ingin di lingkungan olahraga ini, baik atlet dan pengurus KONI, semuanya bebas Narkoba. Kalau ada atlet, pengurus yang menginjakkan kakinya ke diskotek atau tempat hiburan malam

dan kedapatan menggunakan Narkoba, maka akan saya pecat. Statusnya sebagai atlet akan dikeluarkan,” tegas Machmud.

Machmud mengaku, pernah dihubungi Satpol PP, adanya pembalap yang ditangkap di tempat hiburan malam. Dia langsung melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut.

“Saya langsung cek, ternyata bukan pembalap kita. Rupanya pembalap jalanan. Jika benar siapapun atletnya maka akan kita coret namanya dan dikeluarkan,” ujarnya.

Apabila ada atlet yang diperiksa urine terindikasi positif Narkoba, maka akan dicoret namanya dari atlet. Namun tetap dilakukan

pembinaan dengan melakukan rehabilitasi bekerjasama dengan BNN. “Kegiatan ini akan ter us berlanjut. Bahkan akan dilaksanakan terhadap atlet-atlet lainnya, tentunya dilakukan secara mendadak,” katanya.

Kepala BNNK Pontianak, AKBP Andi Harun AR menyambut baik keinginan KONI Kalbar mendukung pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

“Ketua KONI Kalbar sangat peduli, tentunya BNNK Pontianak mendukung keinginan Ketua KONI agar para atlet terbebas dari Narkoba,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan melakukan tes

urine, merupakan upaya pencegahan yang dilakukan KONI terhadap atlet serta pengurus. “Ini sangat penting. Apalagi para atlet yang membawa nama baik daerah saat bertanding atau mengikuti kejuaraan.

Kalau sudah terlibat Narkoba pastinya akan membawa citra buruk,” ujar Andi Harun.

Menurutnya, sesuai permintaan Ketua KONI Kalbar, BNNk Pontianak akan terus melakukan tes urine terhadap atlet yang belum dilakukan pemeriksaan. “Akan kita lakukan tes urine kepada seluruh atlet. Dan jika ada yang terindikasi menggunakan Narkoba, tentunya upaya yang dilakukan adalah pembinaan dan melakukan rehabilitasi,” ujarnya. (fie)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Kamis, 5 Maret 2015

WHULANDARY HERMAN

CIUM BRONDONG

U T I G A N A GIM

Setelah 10 tahun menekuni dunia modeling, Whulandary Herman, 27, mulai berjalan ke titik baru, menjadi aktris. Peran sebagai Eva dalam Bidadari Terakhir terbilang sukses. Whulan cuma kagok pada satu adegan, yaitu ciuman dengan lawan main berusia lebih muda.

Puteri Indonesia 2012–2013 itu telah menempatkan diri sebagai model kenamaan tanah air.

Runway peragaan busana perancang ternama sering dihiasi langkah kakinya. Namun, kini Whulan menyatakan bahwa prioritasnya bukan lagi modeling. “Saya rasa, sepuluh tahun menekuni modeling adalah waktu yang cukup lama. Sudah saatnya saya mencari tantangan baru. Mencari job yang umurnya panjang,” ungkap Whulan, Selasa malam (3/3).

Dia tidak mengingkari bahwa profesi model terbatas pada usia dan penampilan fisik.

Jika sudah menua, tentu dia tidak bisa lagi berjalan di catwalk. Top 15 Miss Universe 2013 itu akhirnya menerima tawaran bermain film. Sekarang dia berada di Bali untuk syuting film kedua. Judulnya masih dirahasiakan. “Tapi, di film ini peranku jadi anak orang kaya,” katanya.

Sedangkan di film pertama, Whulan memerankan tokoh utama yang bernama Eva. “Filmnya diangkat dari novel kisah nyata. Judulnya Bidadari Terakhir,” lanjut dia.

Novel tersebut ditulis Agnes Davonar, sementara filmnya disutradarai Awi Suryadi. Saat bicara tentang pekerjaan barunya, perempuan yang menggemari yoga itu sangat antusias. Dia tipe orang yang selalu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Pun ketika mulai bermain film. “Saya memang sudah mempersiapkan ini.

Jadi, tidak merasa kesulitan sih,” tegasnya.

Lebih lanjut Whulan menjelaskan, setelah menekuni modeling pada 2002, dirinya sudah memiliki bayangan apalagi yang harus dicapai. “Setelah menekuni modeling, goal saya adalah Puteri Indonesia dan Miss Universe.

Itu sudah tercapai. Next goal main film.

Alhamdulillah sekarang sudah dua film,” paparnya. “Adegannya ciuman pertama sama lawan main, Maxime Bouttier,” ungkapnya. Maxime sendiri, dari segi usia, lebih muda daripada Whulan.

“Agak gimana gitu. Adegan lainnya sih oke, nggak susah,” tambahnya.

Ke depan, Whulan menegaskan lebih memprioritaskan bermain film. “Modeling sih masih tetap jalan.

Kemarin saja habis jalan di Indonesia Fashion Week untuk show penutupan Bunda Anne Avantie. Setelah ini, juga masih ada show,” katanya.

Meski begitu, tidak berarti dia lantas meninggalkan panggung modeling begitu saja.

“Cuma ya seperti yang saya bilang, profesi ini tidak berumur panjang. Sedangkan menjadi pemain film bisa lebih lama usianya,” ucapnya. (Jp)

REVALINA S TEMAT

ZASKIA GOTIK

Kabar Bahagia Lama tak terlihat di layar kaca, artis cantik Revalina S Temat membawa kabar bahagia. Setelah melangsungkan proses lamaran pada Desember 2014 lalu, Reva dan tunanganya, Rendy Aditya Gunawan akan segera menikah di Bali.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha KUA Kebayoran Lama, Indro Wibowo. Menurutnya, pihak calon mempelai laki-laki telah membuat surat rekomendasi numpang nikah.

“Kemarin 21 Januari 2015 yang datang kesini adalah pihak calon suami Revalina. Dia bikin surat rekomendasi numpang nikah disini,” kata Indro saat ditemui di kantornya, Rabu (4/3).

Indro pun membeberkan alasan Rendy meminta surat rekomendasi numpang nikah. Ternyata pernikahan keduanya akan berlangsung di luar kota. “Untuk pernikahan itu kan dimana setiap calon pengantin seumpama dia datang dari Kebayoran Lama, tapi dia mau nikah di luar, jadi harus minta surat namanya rekomendasi nikah, untuk ditujukan ke daerah tempat berlangsungnya pernikahan. Disini ditujukan untuk KUA Kuta, Bali,” ungkapnya.

Untuk pelaksanaan akad nikah, Indro mengaku tak tahu pasti. “Pendaftarn nikah itu 10 hari sebelum akad.

Tapi terserah waktu akadnya, bisa saja molor. Kan kalau surat rekomendasi kedaluwarsa 6 bulan,” papar Indro.

Dengan persyaratan yang sudah dilengkapi, Rendy pun telah mendapat surat rekomendasi numpang nikah di nomor registrasi KK09.1.5/ PW01/149/2015 ditujukan untuk KUA Kuta, Bali. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Revalina maupun Rendy. (Jp)

Entertainment

Harus Ada Itiknya

Ryan tampaknya ingin menunjukkan keseriusannya menjalin hubungan dengan pedangdut Zaskia ‘Gotik’. Diam-diam, Ryan sudah mempersiapkan sebuah rumah untuk Zaskia kelak.

“Hah serius sudah nyiapin rumah? Neng malah baru tahu,” seloroh Zaskia saat ditemui usai meresmikan usaha barunya di Desa Sukatani, Karang Bahagia, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Ditanya rumah seperti apa yang dia idamkan, mantan kekasih Vicky Prasetyo itu, malah menyinggung kekagumannya dengan itik.

Menurutnya, hewan tersebut yang memberikan keberuntungan.

Pemilik goyang itik itu mengatakan dirinya ingin memiliki rumah yang ada kandang itiknya. “Pokoknya ada kandang itiknya, itu yang bawa hoki. Rumah mau gede dan kecil yang penting bisa bawa berkah,” ucapnya seperti dilansir dari Indopos.

Ryan mengatakan, rumah yang sudah disiapkan memang belum jadi 100 persen.

Berada di kawasan Bekasi, Ryan merasa rumah tersebut masih kurang luas. “Belum (selesai) sih kayaknya. Masih nyicil ini-itu, masih kurang luas kayaknya,” papar Ryan seraya tersenyum pada Zaskia. (Jp)

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

ZASKIA ADYA MECCA

Panjatkan Doa Sebagai sahabat, Zaskia Adya Mecca ikut mendoakan, agar rencana Revalina S Temat yang akan melangsungkan pernihakan dengan tunangannya, Rendy Aditya Gunawan bisa berjalan lancar.

“Ikut bahagia Reva akan menikah. Selamat,” kata Zaskia.

Meski telah mengetahui kabar sahabatnya akan menikah, Zaskia tak mengetahui pasti tanggal pelaksanaannya. “Enggak tahu (tanggalnya, red).

Tapi apapun itu panjatkan doa dari kita semua,” paparnya.

Mengenal Revalina tidak lantas membuat Zaskia mengenal juga orang yang berhasil mendapatkan hati sahabatnya tersebut. Namun, istri Hanung Bramantyo ini telah mengetahui wajah Rendy. “Belum kenal, kenal calonnya lewat foto doang,” ungkapnya.

Zaskia pun memanjatkan doa untuk keputusan sahabatnya melepas masa lajang. “Reva selamat mau menikah, semoga lancar semua.

Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah,” tutup bintang film Hijab ini. (idp)

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat