5 Juni 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 5 Juni 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Polda Yakin Menang, Pengacara Istri Candi Tak Mau Dahului Tuhan

Bidkum Polda Kalbar dan Hendri pengacara istri Candi saat menunjukan bukti-bukti kepada Hakim Ketua. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Pontianak-RK. Kepolisian Daerah Kalbar yakin Dewan Pontianak, Hendri Mahyudin alias Candi, tak akan lepas dari jerat hukum atas dugaan pemalsuan sertifikat dan penadah sertifikat palsu SLB Dharma Asih (Gembala Baik).

Artinya, mereka percaya 100 % menang dari Pemohon praperadilan status tersangka Candi yang istrinya sendiri, Kusnani, di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Sementara, pihak Kusnaini tak mau mendahului Tuhan.

Kemarin, dalam sidang lanjutan beragenda pembuktian dan pemeriksaan saksi yang dipimpin Hakim Ketua Sutarmo, dua belah pihak, Polda sebagai Termohon dan Kusnani sebagai Pemohon, telah membeberkan bukti-bukti surat.

Bertindak sebagai saksi dari Polda Kalbar adalah Kasubdit III Dit Reskrimum Polda Kalbar, AKBP Halil, dan penyidiknya, Ipda Pol Kalangit.

Saat persidangan, Halil menjelaskan bahwa kasus pemalsuan sertfikat palsu yang dilakukan sejumlah tersangka, mulai dari H. Usman, Rahmadi, Rudi, serta Candi, berawal kala Polresta melimpahkannya ke Polda Kalbar pada awal tahun 2015. “Setelah dilimpahkan, tepat tanggal 22 Januari 2015, kita langsung mengadakan gelar (perkara) untuk melakukan penyelidikan,” jelasnya.

Hakim Sutarmo pun bertanya kepada Halil, “Barang bukti apa saja yang dilakukan penyitaan?”.

Halaman 7

Akan Duduk di Kursi Pesakitan, Mujiono Sehat wal Afiat

Slamet: Ini Perkara Politik Partai Politik Pontianak-RK. Sidang Perdana kasus dugaan penggelapan dana partai yang akan mendudukkan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) nonaktif, Mujiono, di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Pontianak diprediksi berlangsung pekan ini. Sebab, nomor surat register perkara dari PN sudah disampaikan kepada penasehat hukumnya Mujiono, Slamet Prayitno Kitung.

“Sudah keluar, nomornya 469/PID-B/2015/PNPTK,” kata Slamet kepada Rakyat Kalbar, Kamis (4/6).

Ia memastikan, selama proses persidangan, Mujiono tetap tunduk dan patuh pada proses atau mekanisme hukum yang berjalan. Namun demikian, langkah-langkah atau upaya keadilan bagi kliennya tetap disiapkan Slamet dengan matang.

“Perkara ini perkara politik partai politik. Menurut Undang-Undang Parpol, jika ada perselisihan akan dikembalikan ke partai politik, dikembalikan ke mahkamah partai,” terangnya.

Slamet sudah menyiapkan eksepsi juga mematangkan bukti-bukti yang akan meringankan Mujiono di hadapan majelis hakim. “Bukti-bukti meringankan tetap ada, tapi tidak bisa saya sebutkan sekarang. Intinya kita tetap mengikuti mekanisme hukum, prosedur hukum yang berjalan,” tuturnya.

Sejak Mujiono ditahan di Rutan Klas II A Pontianak pada Kamis (28/5) malam lalu, Slamet mengaku bahwa Halaman 6

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

SIDANG PEMBUNUHAN RICUH

Massa pun Kejar Terdakwa dan Polisi Pontianak-RK. Pengadilan Negeri (PN) Kota Pontianak mendadak dikerumuni hampir seratus massa. Mereka mengintai SM, 16, pelaku pembunuhan Syf Maharani, 23, yang menjalani sidang perdana, Kamis (4/6).

Massa yang sebagian besar keluarga Maharani itu mengamuk ingin melihat anak bawah umur yang juga siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kubu Raya itu. Amarah warga memuncak, ketika tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Karena masih bawah umur, sidang SM digelar tertutup untuk umum.

SM merupakan warga Kuala Mandor B. Dia sudah ditunggu ratusan massa di PN Kota Pontianak sebelum sidang digelar. Saat mobil tahanan tiba di PN Kota Pontianak, terdakwa SM dikeluarkan dari dalam mobil dengan pengawalan super ketat. Ketika melihat SM, massa mengejar, berupaya memukulnya. Bahkan polisi yang mengawal SM nyaris dipukul.

Polisi sangat cekatan mengawal proses persidangan. Bahkan sebagian besar dilengkapi dengan senjata laras panjang.

Mereka merupakan pasukan Shabara Polresta Pontianak. Teriak caci maki bikin riuh PN Kota Pontianak. Polisi berupaya mengantisipasi amuk massa. Sekitar pukul 15.30 Wib, sidang SM pun digelar.

SM di sidang dengan sistem peradilan anak. Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum tidak menggunakan seragam.

Para penyelenggara hukum itu hanya mengenakan pakaian biasa.

Ketika SM duduk di kursi pesakitan, keluarga Maharani kembali berteriak. Bahkan berupaya menerobos masuk ke ruang sidang, namun digagalkan polisi. Massa hanya mengelilingi ruang sidang. Mereka hanya bisa mengintip dari kaca, melihat proses persidangan.

Halaman 7 Foto atas: SM saat mendengarkan dakwaan yang yang dibacakan olej JPU.

Foto kiri bawah: SM dijaga ketat oleh anggota bersenjata, guna aman dari amukan dari keluarga Maharani.

Foto tengah bawah: Keluarga Maharani mengamuk di PN Pontianak.

Foto kanan bawah: Suami dan sepupu Maharani, saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Foto-foto: Achmad Mundzirin-RK.

Tim

Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kini giliran dikeluarkan dari Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Keduanya sama-sama memunculkan pro dan kontra di masyaraat.

Indonesia menanggung kerugian berlapis setelah Komite Halaman 7

klik! www.rkonline.id

TKI Dipalak Oknum Aparat Pontianak-RK. Komisi I DPRD Kalbar meminta pemerintah beserta instansi vertikal, termasuk aparat keamanan memantau pulangnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui perbatasan. Khususnya pada saat Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri.

Anggota Komisi I H Subhan Nur mengatakan, keamanan patut diantisipasi. Apalagi ada laporan, TKI yang pulang ke kampung dipalak oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

“Kadang-kadang oknum aparat Malaysia bertindak arogan seperti preman. Ini yang harus dikoordinasikan antarnegara. Oknum Imigrasi

dan polisi Malaysia memeras harus ditindaklanjuti oleh aparat serta pemerintah kita,” ungkap H Subhan ditemui di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (4/6).

Ia menjelaskan, Pemkab Sambas juga mesti menyiapkan petugaspetugas khusus di wilayah Sajingan.

“Harus membentuk tim terpadu dalam pemulangan TKI dalam rangka lebaran. Apalagi banyak warga Sambas bekerja di Malaysia.

Kemudian tidak menutup kemungkinan ada warga dari daerah lainnya yang juga pulang ke kampung melalui perbatasan Kalbar,” ujarnya.

Legislator Partai Nasdem ini Halaman 7

Memang Ada Pegawai (KKR) Terindikasi Palsu Ijazahnya Oalah, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Nursyam Ibrahim, menemukan indikasi beberapa pegawai di wilayah tugasnya itu yang menggunakan ijazah palsu. Hal itu disampaikannya setelah menginventarisir arsip ijazah dari Nursyam Ibrahim seluruh pegawai.

“Memang ada beberapa pegawai yang terindikasi menggunakan ijazah palsu.

Halaman 6

Perselisihan Batas Wilayah Singkawang-Bengkayang WikiDPR.org @WikiDPR #kom2 Mendagri: desa dan kelurahan boleh dimekarkan oleh Pemerintah daerah tanpa izin Mendagri. Ini bnyk yg tdk mengetahui

Bisara Tobing @BobbyEndhut Pengungsi jangan kesini dong, negara kami sedang susah. Birokrat dan politisinya banyak korupsi. Ntar kamu dijadiin modus lagi..

elza peldi taher @elzataher Karena Menpora dan PSSI sudah kehilangan akal warasmya, sepak bola mati suri, ribuan pemain menderita..

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Pemprov Kalbar Yakin Kerjanya Sesuai Aturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membantah keras tudingan lalai dalam mengatasi sengkarut tapal batas Kota Singkawang-Kabupaten Bengkayang . Justru, pengennya masalah itu cepat beres dan juga tepat.

Pontianak-RK. “Kami mau meluruskan terkait anggapan bahwa seakan-akan kita bekerja tidak berdasarkan aturan. Perlu disampaikan bahwa sebagai penyelengara daerah, dasar kerja pemerintah provisi seusai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kepala Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Kalbar, DR. Herkulana Mekarryani, saat menggelar pertemuan dengan wartawan di ruang Biro Humas Setda Kalbar, Kamis (4/6).

Bahkan, dalam rangka percepatan penyelesaian batas daerah, pihaknya melalui Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) telah menyusun skala prioritas pada tahun 2015. Salah satu yang ingin dikebut adalah Bengkayang-Singkawang.

Halaman 7

Herkulana Mekarryani

HARIAN

Rakyat Kalbar

Injet-injet

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Semut

Polda yakin menang, pengacara istri Candi tak mau dahului Tuhan - Lebih kualat kalok betol tanah tempat belajarnye kaum difabel dicaplok.

TKI dipalak oknum aparat - Bawak duet balek kesini, bukannye dibela. Kemane bos besaknye polisi neh?

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 5 Juni 2015

2

Hadar Nafis Gumay/Anggota KPU

Islah Tetap Perlu SK Menkumham dan Tidak Lagi Disengketakan di Pengadilan Masih banyak pertanyaan mengenai islah Partai Golkar untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015.

Misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpatokan tetap perlu Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengenai islah tersebut. Kepengurusan siapa yang didaftarkan ke Kemenkumham setelah islah itu?

Kalau hanya islah saja yang dilaporkan, sedangkan KPU berpatokan dengan SK Menkumham, bagaimana jadinya nanti?

Apalagi KPU berpatokan dengan islah tidak ada lagi proses hukum yang berjalan.

Diketahui, islah partai berlambang pohon beringin yang digagas Wapres Jusuf Kalla (JK) hanya untuk menghadapi pilkada. Islah yang dilaksanakan, Sabtu (30/5) lalu itu, hanya memuat empat poin. Yakni setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga dapat mengusung calon dalam pilkada serentak, setuju membentuk tim penjaringan bersama di daerah, calon yang diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati dan pendaftaran calon kepala daerah pada Juli 2015 merupakan usulan dari Partai Golkar yang diakui oleh KPU. Bagaimana komentar KPU mengenai islah hanya sebatas menghadapi pilkada itu? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Selasa (2/6): +Apa saja syarat yang harus dipenuhi partai bersengketa agar dapat mendaftarkan calon kepala daerah ke KPU? -Kalau SK yang disengketakan ada ketetapan atau keputusan terkait penundaan pemberlakukan pelaksanaan SK

+Cara lain?

-Atau dapat juga menempuh bersepakat untuk damai atas satu kepengurusan. Hasil kesepakatan damai (islah) ini haruslah didaftarkan ke Kemenkumham, tetap perlu SK Menkumham. SK Menkumham akan menjadi dasar pendaftaran calon parpol bersangkutan. +Apa SK yang sudah diakui Menkumham sebelum islah cukup untuk syarat pendaftaran?

-Bisa saja. Sepanjang itu merupakan hasil kesepakatan damai, yang tidak lagi akan dimasalahkan. Artinya, SK yang ada tersebut tidak lagi disengketakan di pengadilan. +Kalau sepakat islah menghadapi pilkada, tapi masih mengajukan banding?

-Artinya putusan belum inkrah. Partai belum dapat mendaftar. Kondisi yang lain, katakan pendaftaran sudah dilakukan dan diterima, terjadi persengketaan atau ada perubahan pengurus yang normal, pendaftaran tidak bisa diubah dan tetap sah. +Adakah kelonggaran waktu atau dispensasi dalam halhal lain khusus untuk partai bersengketa?

Tidak ada. Jadwal sudah sangat ketat dan dikunci oleh undang-undang. +Bagaimana kesiapan daerah untuk pilkada dan koordinasi apa saja yang sudah dilakukan KPU? -Perkembangannya baik. Walau masih ada 2-3 daerah yang dana masih belum jelas dan beberapa daerah dananya belum cair. Koordinasi dengan pemerintah cukup baik. Koordinasi dengan penyelenggara lain, Bawaslu dan juga dengan DKPP

(Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu) juga baik.

Sedang dipersiapkan bimbingan bersama ke daerah. Pada tanggal 3 besok (Rabu, 3/6) kami akan menerima DP4 (Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pilkada) dari Kemendagri. +Apa benar ada daerah yang terancam batal ikut pilkada serentak karena persoalan anggaran?

Benar, kalau sampai besok (Rabu, 3/6) 2-3 daerah tadi dananya masih belum jelas maka pelaksanaan pilkadanya bisa tidak ikut bersama tahun ini. +Di Jawa Barat kabarnya ada KPU daerah yang terpaksa ‘ngutang’ ke pihak ketiga, termasuk pada bakal calon kepala daerah, bagaimana pendapat anda?

-Itu akibat dana yang belum turun. Padahal dana sudah kami perlukan untuk menjalankan tahapan. Penggunaan uang pribadi tentu tidak pas. Apalagi, uang pribadi calon. Saya belum mendengar kasus ini. Mohon beritahu kami. Mungkin yang terjadi, dipinjamkan dulu uang dari pemerintah daerah. +Untuk meminimalisir konflik dan mengantisipasi banyaknya sengketa dilaporkan ke MK, apa ada keputusan baru KPU? -Tidak ada. Standar saja bahwa penyelenggara harus bekerja sesuai azas penyelenggaraan pilkada, terbuka, adil, profesional dan seterusnya.

Menyosialisasikan betul semua aturan yang berlaku. Kalaupun ada sengketa, kami akan ikuti saja sesuai peraturan yang berlaku. +BPK mau mengaudit KPU, komentar Anda?

-Kami terima baik rencananya tersebut. Artinya sejak awal kami akan dibantu untuk mengelola dana pilkada dengan baik dan mencapai kerja sesuai aturan yang ada.

Re-editing: Andry Soe

Polemik Protes Gudang PT Adira

PLN Diduga Korupsi Solar

Hitler: Itu Tidak Benar PontianakRK. Ketua Forum Masyarakat Anti Pembodohan, Ibnu Utomo mensinyalir, PLN Area Pontianak melakukan korupsi. Yakni dengan cara menghemat bahan bakar mesin pembangkit listrik berupa solar. ”Pemakaian Hitler solar berpotensi dikorupsi. Contohnya jaringan listrik di Rayon Sungai Jawi dimatikan 10 menit saja. Dalam waktu 10 menit berapa liter solar yang dihemat? Kita hitung saja begini, 10 menit berapa liter solar dikali harga solar. Kalau dihemat atau diendapkan bagaimana?

Pertanyaan masyarakat selama ini pasti bagaimana laporan PLN soal pemakaian solar ini?,” ujar Ibnu Utomo ketika berbincang bersama staf redaksi Rakyat Kalbar, baru-baru ini.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Manajer PLN Area Pontianak, Hitler SP Togatorop membantah tudingan masyarakat tersebut. ”Saya langsung sebutkan saja itu tidak benar! Boleh saja masyarakat berpraduga. Tetapi saya sebagai orang dalam PLN, apalagi berinteraksi langsung dengan masalah listrik mengatakan itu benar! Tapi bagaimanapun orang, ya bisa menduga dan segala macamlah,” tepis Hitler ketika diwawancarai Rakyat Kalbar. (dsk)

tersebut maka harus menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

RT: Pak Lurah yang Mengizinkan Pontianak-RK. Ketua RT 05/RW 02, Jalan Dr Ismail (Komplek Akcaya III, red), Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Evi Yanuarvi menegaskan, akan berada dipihak warganya apabila penghuni setempat terus memprotes keberadaan gudang PT Adira Dinamika Multifinance yang berada di dalam Komplek Akcaya III. “Saya akan bela kepentingan warga dong. Tidak mungkin saya bela PT Adira.

Perusahaan leasing itu hanya menyewa gudang di sini. Jadi saya tetap prioritaskan kepentingan penduduk setempat,” tegas Evi Yanuarvi ketika diwawancarai wartawan Rakyat Kalbar, di kediamannya, Kamis (4/6).

Lantas apa langkah Anda selanjutnya?

“Yang saya tahu, selama ini tidak ada warga protes. Saya juga sudah tahu kalau DPRD Kota Pontianak akan berkunjung.

Saya tidak melindungi gudang PT Adira.

Hanya saja yang saya sesalkan, kok saya tidak tahu ada yang komplain terhadap gudang leasing tersebut,” kilahnya.

Sementara itu, pantauan di lapangan, Kamis (4/6) memperlihatkan bahwa gudang PT Adira Dinamika Multifiance masih beraktifitas seperti biasa. Di halaman depan gudang terlihat sebuah truk putih terparkir. Sementara di dalam gudang, beberapa mobil minibus terlihat

Pemasangan Iklan Pengumuman

Evi. DESKA IRNANSYAFARA/RAKYAT KALBAR

berjejer rapi. Diduga minibus dan kendaraan besar tersebut merupakan barang tarikan leasing.

“Sebelum protes, seharusnya ketua RT 04 konfirmasi saya dulu. Kok saya tidak tahu kalau dia protes melalui koran Rakyat Kalbar. Apalagi selama ini tidak ada warga saya yang komplain terhadap keberadaan gudang PT Adira,” dalihnya.

Padahal sebelumnya, warganya bernama Herkulanus memprotes keras aktifitas bahkan keberadaan gudang PT Adira di kawasan tersebut. Lantaran dianggap mengganggu ketertiban umum.

“Paling yang komplain warga RT sebelah dan Ketua RT-nya, Ambol. Gudang PT Adira itu berada di RT 05. Nah saya pertanyakan, mengapa RT 04 komplain dan tidak koordinasi dengan saya,” kelitnya.

Kepada wartawan koran group Jawa Pos ini, Evi mengaku tahu soal larangan bangunan hingga aktifitas gudang di kawasan Kecamatan Pontianak Selatan. “Saya tahu kok kawasan mana saja yang dibolehkan dibangun gudang,” paparnya.

Lantas mengapa Anda tahu, tetapi masih saja memberikan izin sewaktu pembangunan ini? “Ya, ini karena Pak Lurah yang mengizinkan. Kalau memang tidak boleh, pastinya Pak Lurah bilang tidak boleh. Nah sekarang mengapa dia (Pak Lurah) mengizinkan?,” lugasnya.

Evi yang kerap disapa Iwan ini mengaku, dari awal pembangunan gudang milik H Asmi tersebut, dirinyalah yang mengurus perizinan. “Sampai minta izin kiri dan kanan sewaktu izin awal. Pak Lurah turun langsung ke lapangan sewaktu pemilik gudang mau mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Pak Lurah juga langsung memberikan izin, bukan saya mengada-ngada,” bebernya.

Terkait isu Anda dituding terima uang dari PT Adira? “Oh itu tidak ada. Siapa yang ngomong itu,” ucapnya dengan nada terbata-bata.

“Untuk kompensasi RT memang ada.

Tetapi kalau untuk saya pribadi tidak ada.

Ya bentuknya uang kas RT. Biayanya atau bayarnya bulanan. Kita memang ada kas RT per bulan,” aku Iwan.

Berapa jumlah uangnya? ”Wah itu tidak boleh tahu. Yang jelas tidak sampai Rp200 ribu,” bebernya.

Ke depan apakah Anda akan berkordinasi dengan Ambol? “Saya sudah coba berkomunikasi dengan Ambol. Tetapi dia terus menghindar seperti merasa bersalah. Dia mengelak-ngelak terus. Tidak mau ngomong, mungkin dia merasa bersalah sama saya,” tudingnya.

Kemarin Anda sempat ngobrol sama Ambol, apa yang Anda bicarakan?

“Begini, Mbol sebenarnya ada masalah apa sih? Kok saya tidak tahu masalah ini (polemik gudang Adira). Seharusnya kamu bertanya saya dulu. Kok saya sebagai ketua RT 05 tidak tahu masalahnya, sementara kamu sok-sok ngomong di koran”.

“Dijawab nyeleneh. Pokoknya mengelak terus. Beralasan sudah mau menahan pemberitaan media, tapi tidak bisa.

Saya bilang jangan-jangan kau kali yang mengasut warga supaya protes. Saya bilang gitu tapi dia bantah,” cerita Iwan.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja

577868

Ucapan Selamat

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni, Aditya Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar Jumat, 5 Juni 2015

Demam Berdarah Penyebab Kematian Tertinggi di Kota Pontianak “Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pontianak menyatakan penyakit Demam Berdarah Dengue (Dengue Hemorrhagic Fever) merupakan penyebab kematian tertinggi di Kota Pontianak medio 2014. Penyakit tidak menular/degeneratif ini semakin meningkat setiap tahun.”

HANDANU DBD menjadi pembunuh nomor wahid di Kota Pontianak. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pontianak, Dr Sidiq Handanu Widoyono mengatakan, DBD menduduki peringkat pertama dari lima penyakit penyebab kematian.

Berturut-turut di bawahnya adalah kematian, karena penyakit jantung, pembuluh darah, hipertensi (darah tinggi) dan stroke. Sementara itu penyakit diare dan saluran pernafasan menjadi penyakit yang paling banyak terjadi di ‘Bumi Khatulistiwa’.

Handanu menjabarkan, ada dua jenis penyakit yakni penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular sangat potensial serta endemik di Kota Pontianak.

Makanya harus diwaspadai masyarakat. Lantaran sering

menimbulkan wabah seperti penyakit DBD. “Penyakit demam berdarah dengue setiap tahun kasusnya ada. Tahun 2014 kemarin, angka kematian juga paling tinggi untuk penyakit demam berdarah. Kasus ini juga terjadi di enam kabutapen/kota Provinsi Kalbar. Sempat juga menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB),” ujar Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pontianak, Handanu ketika berbincang dengan Rakyat Kalbar, Kamis (4/6).

Handanu berpendapat, kasus DBD di Kota Pontianak terus meningkat. Bahkan terbilang periodik. Tiga atau lima tahun kasus DBD terus merangkak naik.

“Penyakit tertinggi kedua tetapi tidak menyebabkan kematian ada. Yakni, penyakit

diare dan penyaluran pernafasan. Kasus kematiannya tidak tinggi dan hanya terjadi pada bayi dan balita,” paparnya.

Handanu mengklaim, saat ini jajarannya sedang konsentrasi terhadap penyakit yang tidak menular. Sebab penyakit tidak menular angkanya sudah tinggi dan sudah meningkat.

“Contohnya penyakit pembuluh darah, jantung, hipertensi (darah tinggi) dan stroke, kematiannya sangat tinggi.

Tahun 2015, kita fokus kesitu.

Tapi yang tertutama tetap pada demam berdarah,” ulasnya.

Supaya pencegahan DBD bisa berjalan efektif serta maksimal, pihaknya kini juga sedang berkonsentrasi terkait kartu kendali jentik.

“DBD di beberapa Kecamatan Kota Pontianak endemik. Kita harapkan ma-

syarakat mau memeriksa jentik di rumahnya sendiri melalui kartu kendali,” harapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mempunyai program di tingkat puskesmas. Baik untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional maupun pasien umum.

Diutarakan untuk pencegahan penyakit tidak menular.

“Pertama kita akan melakukan promosi kesehatan. Upayaupaya yang sering kita lakukan adalah mengimbau. Termasuk pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan kolestrol. Itu sudah kita lakukan sekarang ini,” serunya.

Imbauan tersebut, kata Handanu, berupa nasihat supaya menjauhi makan-makanan yang tidak sehat. Dengan kata lain, imbauan untuk makan dengan makanan seimbang.

“Sosialisasi ini sudah berjalan di tingkat puskesmas.

Tetapi belum menjadi gerakan khusus. Termasuk kegiatan olahraga didukung JKN sudah berjalan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Dinkes Pontianak juga menyiapkan program layanan penyakit-penyakit kronis. Sebab penyakit khusus menjadi perhatian Dinkes Pontianak. ”Di lapangan sudah ada action. Kita sudah sering mengecek penyakit tidak menular, seperti kanker, pemeriksaan kanker payudara dan kanker rahim,” ucapnya. ”Penyuluhan dilaksanakan di tingkat puskesmas. Jadi tidak dalam bentuk besar-besaran.

Penyuluhan langsung kepada masyarakat, ya harus di puskesmas. Sewaktu memberikan pelayanan,” timpalnya.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Pembangunan IPA Pontim Capai 80 Persen

3

Lansia Tiap Bulan Dapat Duit Rp200 Ribu dari Pemerintah Ja k a rta- R K . Ke m e nterian Sosial (Kemensos) akan memberikan bantuan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut) sebesar Rp200 ribu/orang.

“Bantuan Aslut dari Kemensos Rp200 ribu per bulan per orang. Namun, ada beberapa kabupaten/kota yang memberikan tambahan,” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di acara puncak Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di TMP Kalibata, Jakarta, Kamis (4/6).

D at a Ko m i s i Na s i o na l (Komnas) lanjut usia (lansia) yang ada, 19 Komisi Daerah (Komda) yang relatif aktif melakukan berbagai pemberdayaan. Ada 2,8 juta terlantar dan 4,6 juta rawan terlantar serta Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut).

Khofifah melanjutkan, masa validasi dan verifikasi data, kepala daerah, dinas sosial dan kepala desa agar melakukan penyisiran kembali terhadap lansia terlantar dan rawan terlantar agar mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Kepala daerah, dinas sosial dan kepala desa untuk menyisir kembali lansia sekalian validasi dan verifikasi data yang sedang dilakukan agar para lansia itu mendapatkan paket bantuan dari pemerintah,” terangnya.

Menurutnya, penanganan para lansia baik yang terlantar maupun rawan terlantar bisa disinergikan dengan sharing budgeting Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terutama di tingkat kabupaten/kota.

Soal lain adalah masalah lansia yang mengalami kesendirian atau loneliness dan penyalahgunaan atau abuse. Penanganan kesendirian bisa diatasi dengan pendekatan keluarga.

“Ada sosok professional metropolis yang seringkali membangun dalam tatanan sebuah keluarga besar atau extended family. Sehingga lansia itu bisa tinggal dalam keluarga tersebut,” urainya.

Khofifah menambahkan, seiring waktu berjalan ingatan lansia menurun dan pelupa sehingga terkadang m e nu r u n p u l a p e n g h o rmatan terhadap mereka.

Bahkan, tidak sedikit yang dimanfaatkan pihak tertentu tidak bertanggung jawab.

Seperti lansia diminta tandatangan yang pada akhirnya berurusan dengan hukum.

“Kondisi menurunnya ingatan lansia dimanfaatkan pihak tertentu. Misalnya diminta menandatangani sesuatu yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum.

Hal itu tidak mesti terjadi jika lansia berada dalam keluarga inti atau nuclear family,” ucap Khofifah. (rmol)

Kasus Ijazah Palsu Wakil Bupati Mandek

Walikota: Tarif Air Bersih Ideal Rp5 Ribu per Meter Kubik Pontianak-RK. Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terletak di Jalan Tanjung Raya II, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur pembangunannya saat ini sudah mencapai 80 persen.

Walikota Pontianak, Sutarmidji rutin meninjau progres pengerjaannya setiap sebulan hingga dua bulan sekali.\ “Kemajuan pembangunan IPA menunjukkan hasil yang bagus, barusan saya tinjau tadi dan saya lihat bagus,” ujar Walikota Sutarmidji, Kamis (5/6).

Menurutnya, sesuai kontrak kerja pembangunan IPA akan berakhir 30 November 2015.

Namun, Sutarmidji berharap pembangunan IPA tersebut bisa

dipercepat 23 Oktober tahun ini. “Mereka sedang upayakan secepatnya diselesaikan. Untuk booster dan lainnya sudah selesai,” paparnya.

Walikota optimis, pembangunan tersebut akan tuntas sesuai dengan kontrak yang berakhir 30 November mendatang. Tahun ini, pihaknya akan memasang pipa induk hingga ke Jalan Panglima Aim. Ke depan, air bersih untuk wilayah Pontianak Timur tidak lagi disuplai dari IPA Imam Bonjol tetapi langsung dari IPA Pontianak Timur yang dibangun saat ini..

Dengan dibangunnya IPA Pontianak Timur, suplai air bersih sebanyak 10 persen yang semula didistribusikan dari IPA

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Danamon Simpan Pinjam CLUSTER PONTIANAK PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. Akan melaksanakan penjualan secara umum (Lelang) Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Terhadap Obyek Jaminan atas nama debitur sebagai berikut : 1. SUKEMI Sebidang tanah seluas 131 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan/rumah, sesuai SHM No. 9039 An. SUKEMI, terletak di Jalan Ujung Pandang Gg. Krismon Kelurahan Paal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 91.440.000,- Uang Jaminan; Rp. 19.000.000,2. HANIWATI Sebidang tanah seluas 366 M2 yang berupa tanah/lahan kosong, sesuai SHM No. 477 An. HANIWATI, terletak di Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 125.000.000,- Uang Jaminan; Rp. 25.000.000,3. AHMAD KAMAL a. Sebidang tanah seluas 4.393 M2 yang berupa tanah/lahan kosong, sesuai SHM No. 821 An. AHMAD KAMAL, terletak di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 65.985.000,- Uang Jaminan; Rp. 14.000.000,b. Sebidang tanah seluas 13.040 M2 yang berupa tanah/lahan kosong, sesuai SHM No. 54 An. AHMAD QAMAL MUHAMMAD ALI, terletak di Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 117.360.000,- Uang Jaminan; Rp. 24.000.000,4. JHONY ABDUL GANI Sebidang tanah seluas 220 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan /rumah, sesuai SHM No. 2201 An. JHONY ABDUL GANI, terletak di BTN Bhayangkara Asri D-7 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 187.500.000,- Uang Jaminan; Rp. 38.000.000,5. DRS. ACHMAD NAFIR Sebidang tanah seluas 160 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan /rumah, sesuai SHM No. 462 An. Doktorandus ACHMAD. A.L, terletak di Jalan Parit Pangeran Komplek Pangeran 4 No. A10 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 187.500.000,- Uang Jaminan; Rp. 39.000.000,6. RIDLOIE Sebidang tanah seluas 12.730 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan /rumah, sesuai SHM No. 552 An. HAJI RIDHO’IE terletak di Desa Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Limit Lelang; Rp. 275.000.000,- Uang Jaminan; Rp. 55.000.000,7. AMIRRUDDIN a. Sebidang tanah seluas 3.242 M2 berupa tanah kosong SHM No. 210 An. ASMAH HARUN terletak di Jl. Raya Sungai Bakau Besar Laut Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Limit Lelang; Rp. 280.000.000,- Uang Jaminan; Rp. 56.000.000,b. Sebidang tanah seluas 780 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan /rumah, SHM No. 242 An. DJALID BUJANG terletak di Jl. Aswar RT.011 RW. 003 Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Limit Lelang; Rp. 100.000.000,- Uang Jaminan; Rp. 30.000.000,8. SUBROYO Sebidang tanah seluas 1.288 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan /rumah, sesuai SHM No. 4065 An. SUBROYO, terletak di Jalan Paya Kumang Desa Sukaharja Kecamatan Matan Hilir Utara (sekarang Kecamatan Delta Pawan) Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat Limit Lelang; Rp. 180.500.000,- Uang Jaminan; Rp. 37.000.000,9. WIDYAWATI Sebidang tanah kosong seluas 1.720 M2, sesuai SHM No. 6863 An. Nyonya WIDYAWATI, terletak di Jalan Rangge Sentap Desa / Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat Limit Lelang; Rp. 96.500.000,- Uang Jaminan; Rp. 20.000.000,10. MARIA SRI LESTARI Sebidang tanah seluas 177 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan /rumah, sesuai SHM No. 428 An. A. BASUKI, terletak di Jalan H. Murni Gang. Jeruk II Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan (dahulu Kecamatan Matan Hilir Utara) Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

Limit Lelang; Rp. 180.000.000,- Uang Jaminan; Rp. 40.000.000,Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Jumat / 19 Juni 2015 Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai Tempat : Di kantor Danamon Simpan Pinjam Cluster Pontianak Jalan HRA. Rahman, Nomor 118C Pontianak Syarat-syarat Lelang : 1.

Penawaran Lelang dilakukan langsung secara lisan dengan harga semakin meningkat.

2.

Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cab. Pontianak, Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah harus efektif selambatlambatnya 1 (hari) kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang.

3.

Peserta Lelang wajib membawa Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku) dan Nomor Pokok Wajib Pajak khusus untuk objek tanah dan / atau bangunan .

4.

Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran Harga lelang dan Bea Lelang secara tunai / cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

5.

Peminat Lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut diatas.

6.

Peserta Lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang.

7.

Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda / dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku , dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun.

8.

Peserta Lelang tidak hadir atau hadir tapi namun tidak melakukan penawaran , dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalbar yaitu KPKNL Pontianak & Singkawang.

9.

Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya , maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya. Serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang , yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan.

10. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT. Bank Danamon Indonesia Cluster Pontianak, Jl. HR. A. Rahman No. 118 C Sungai Jawi Pontianak Telp. (0561) 749897 , atau KPKNL Pontianak JL. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak , Telp. 0561-735269

Balikpapan, 05 Juni 2015 PT. Bank Danamon Indonesia,tbk Danamon Simpan Pinjam Ttd ALU Manager

Imam Bonjol untuk wilayah Pontianak Timur bisa dialihkan untuk kebutuhan wilayah lainnya yang masih kekurangan pasokan.

“Sehingga distribusi air bersih dari IPA Imam Bonjol sebanyak 10 persen yang disuplai ke Pontianak Timur itu bisa digunakan untuk wilayah Pontianak Kota, Selatan, Tenggara dan Barat,” jelas Sutarmidji.

Selain itu, tahun ini juga dimulai pembangunan booster berkapasitas 500 liter per detik di Imam Bonjol. Akhir 2016 ditargetkan sudah tuntas atau paling lama pertengahan tahun 2017.

“Kalau semua itu sudah selesai, masyarakat tak lagi kuatir dengan debit air yang kecil, tapi lebih pada kualitas air.

Ke depan sasaran kita yakni pengerjaan kualitas air. Karena kapasitas produksi air sudah bagus, tinggal bicara kualitas air,” tukasnya.

Sutarmidji menambahkan,

ada salah satu komponen dari Swedia untuk peningkatan kualitas dan penjernihan air.

Bila menggunakan alat tersebut biaya produksi yang dikeluarkan naik 2 hingga 4 persen supaya kualitas air bagus. Pemerintah Kota Pontianak akan mempertimbangkan untuk menyesuaikan kenaikan tarif air bersih.

“Kita siap naikkan tarifnya, kalau masyarakat ingin kualitas air bersih harus dengan tarif yang sesuai dengan produksi,” cetusnya.

Tarif air bersih yang ideal untuk rumah tangga adalah Rp5 ribu per meter kubik. Dengan tarif sebesar itu, PDAM baru bisa menyiapkan air bersih yang kualitasnya baik.

“Bayangkan, masyarakat beli air mineral botol berisi 1,5 liter seharga Rp2 ribuan, kalau dua botol sudah Rp4 ribuan. Nah air PDAM 1 meter kubik Rp4 ribu sudah ngomel-ngomel,” selorohnya. (agn)

Ilustrasi.

NET

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman Lelang Kedua tanggal 14 April 2015 di Surat Kabar Harian Rakyat Kalbar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Consumer Credit Collectiom Balikpapan yang beralamat di Gedung Bank Mandiri Suprapto Lt. 3 Jl. Letjend Suprapto No. 1 Balikpapan 761631 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, akan melakukan penjualan di muka umum (Lelang Ulang) Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah, terhadap objek Hak Tanggungan Debitur.

1. Winarni Ani Sebidang tanah seluas 184 M2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.9488/Sungai Jawi Dalam atas nama Nyonya Winarni Ani terletak di Jl. Tabrani Ahmad (d/h Komplek Graha Bumi Khatulistiwa II) Blok C No. 2 Kel Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan harga limit Rp. 250.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 125.000.000,2. Agustian Sebidang tanah seluas 180 M2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.8234/Sungai Jawi atas nama Nyonya Sanida terletak di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo Komplek Grand Sylva Jaya Gang Sylva Jaya No. 8 Kel Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak dengan harga limit Rp. 250.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 125.000.000,3. Ahmad Nasoha Sebidang tanah seluas 167 m2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.1346/Dalam Bugis atas nama Nyonya Yumriza Habibie Sarjana Hukum yang terletak di Jl. Tanjung Raya I Komp Sederhana Permai Blok B No. 15 Kel Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kotamadya Pontianak dengan harga limit Rp. 144.500.000,- Jaminan Lelang Rp. 72.250.000,4. Wahdah Sebidang tanah seluas 180 m2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.4995/Arang limbung atas nama Nyonya Wahdah yang terletak di Jl. Adisucipto Komp BTN Teluk Mulus Rt 008 Rw 05 Gg. Perintis No. U-3 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya, Kab Pontianak dengan harga limit Rp. 171.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 85.500.000,5. Tono Sebidang tanah seluas 99 M2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.8068/Siantan Hulu atas nama Tono yang terletak di Gang Jalur 2 Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan harga limit Rp. 105.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 52.500.000,6. Nyonya Elvira Sebidang tanah seluas 260 M2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.4026/Bansir Darat atas nama Nyonya Elvira yang terletak di Komplek Fajar Permai B 14 Kel Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dengan harga limit Rp. 610.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 305.000.000,7. Hendri Vero Tamba Sebidang tanah seluas 171 m2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.38416/Sungai Raya atas nama Hendri Vero Tamba yang terletak di Jl. Arteri Supadio Komplek Perumahan Green Saka Persada Rt 02/Rw 009 Desa.Sungai raya , Kec. Sungai raya, Kab Kubu Raya dengan harga limit Rp. 149.000.000,Jaminan Lelang Rp. 74.500.000,8. Handi Hermansyah Sebidang tanah seluas 162 m2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No. 1621/Kuala Dua atas nama Handi Hermansyah yang terletak di Jl.Kuala Dua Komplek Hunian Lestari Permai Blok B No.03 Desa Kuala Dua, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat dengan harga limit Rp. 80.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 40.000.000,9. Syarifah Zahara Sebidang tanah seluas 274 m2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No. 1689/Bangka Belitung Darat atas nama Nyonya Syarifah Zahara, Sarjana Farmasi yang terletak di Jl. Sungai Raya Dalam Komp.

Mitra Indah Utama 7 Blok B No.14, Kel.Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat dengan harga limit Rp. 550.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 275.000.000,Yang dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Jumat 12 Juni 2015, Jam : 10.00 WIB s.d Selesai Tempat : Di Aula KPKNL Pontianak Jalan Letjend Sutoyo No. 19 Pontianak Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. BNI (Persero), Tbk Cabang Pontianak No. 0076050464 dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

2. Peserta lelang / kuasanya harus mendaftarkan diri pada saat tanggal pelaksanaan lelang dengan melampirkan KTP dan NPWP penyetor.

3. Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang dalam waktu 5 ( lima ) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang dalam tenggang waktu tersebut, maka uang jaminan akan disetor ke kas Negara dan peserta lelang akan dimasukan dalam daftar hitam lelang.

4. 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawar.

5. Penawaran secara lisan dan naik-naik atau semakin meningkat.

6. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Dalam hal peserta lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja kanwil yang membawahi KPKNL yang melaksanakan lelang.

7. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundaan lelang maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Pontianak, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Trimitra Lelang Mandiri.

8. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada PT Trimitra Lelang Mandiri di telepon (021) 86903151/2171.

Syarat-syarat lainnya akan diumumkan pada saat pelaksanaan lelang.

Pontianak, 05 Juni 2015 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Jakarta-RK. Kasus ijazah palsu menjadi perhatian masyarakat luas. Di Riau, sejak tahun lalu penggunaan ijazah palsu sudah ramai diperbincangkan. Erianda dilaporkan ke Polda Riau karena diduga menggunakan ijazah palsu untuk memuluskan rencananya menjadi Wakil Bupati Rokan Hilir. Kasus ini terungkap menyusul laporan seorang warga Rokan Hilir, Faisal Reza ke Polda Riau pada 16 Juli tahun 2014.

Dalam laporan tersebut, Erianda diduga memalsukan ijazah strata satu (S1) ilmu

ekonomi dari sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Administrasi Indonesia ( YAI) Jakarta. Dalam l a p o r a n n y a Fa i s a l j u g a m e n y ertakan bukti ijazah palsu yang terdapat nama Er ianda dengan nomor ijazah 2561S-1MKPIV2006.

Padahal menurut Faisal, nomor ijazah yang sama dimiliki oleh Mahasiswa yayasan YAI atas nama Fitri Rahmadany.

Pihak Yayasan YAI sendiri pernah menyatakan bahwa ijazah Erianda palsu dan sudah menyurati pihak inspektorat Rohil terkait hal itu.

Faisal pada saat itu juga sudah di BAP. Dihadapan wartawan pada 16 Agustus 2014 lalu, ia mengatakan bahwa selama di BAP, dirinya diinterogasi 22 pertanyaan oleh penyidik. Namun Hingga saat ini kasus tersebut terkesan mandek.

Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo ketika dihubungi Riau Pos (Grup JPNN), Kamis (4/6) berkilah, Polda Riau tidak pernah memproses kasus tersebut, karena tidak pernah ada yang melaporkan.

“Kasus ini kan delik aduan mas. Belum pernah ada yang melapor. Saksi yang dulu itu hanya mengadu ke Polda dan belum pernah diperiksa,” kilahnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes. Pol. Arif Rahman Hakim ketika coba dikonfirmasi terkait kasus ini juga tidak memberikan jawaban. Ketika Riau Pos mencoba mengkonfirmasinya melalui sambungan telepon, tidak ada jawaban. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dijawab. ( jpnn )

4 Pro Ekbis Potensi Kerajinan Kalbar Jadi Primadona Rakyat Kalbar

Jumat, 5 Juni 2015

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke 3 Bulan Mei 2015

Pontianak-RK. Ketua Dekranasda Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis memimpin rombongan pameran dari 14 Dekranasda kabupaten/kota se-Kalbar.

Hal itu dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional ke-35 dan Musyawarah Nasional dan Pameran Produk Unggulan.

Melalui pengrajin binaan Dekranasda Kabupaten dan Kota, produk unggulan hadir di gedung Smesco Jakarta mengikuti pameran tersebut, yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Ny. Mufidah Jusuf Kalla yang berlangsung selama tiga hari. Yakni 3 hingga 5 Juni 2015. Dengan jumlah stand 116.

Ketua Dekranasda Provinsi Kalbar merasa takjub melihat animo pengunjung. Minat pengunjung pameran sangat tinggi terhadap kerajinan tangan masyarakat Kalbar. Hal ini terlihat sebelum dan sesudah pembukaan pameran, produk yang dibawa langsung diburu para pengunjung.

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalbar, Ny. Frederika Cornelis mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong kemajuan industri kerajinan di seantero ‘Bumi Borneo Barat’ “Selain melalui pembinaan, Dekranasda Kalbar juga memfasilitasi para pengra-

Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

3.000 4.000 19.000 22.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 120.000 130.000 17.000 19.200 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Kamis, 4 Juni 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,286.53 14,993.92 3,598.97 3,548.88 9,895.90 13,309.00

Beli 10,180.55 14,843.89 3,560.39 3,513.49 9,794.84 13,177.00

jin untuk mengikuti sejumlah pameran baik di tingkat lokal hingga nasional,” ujarnya.

Frederika Cornelis berharap, pameran ini bisa menjadi ajang promosi bagi para pengrajin Kalbar di bawah binaan Dekranasda. “Melalui kegiatan ini, para pengrajin bisa bertemu dengan buyer yang diharapkan mampu meningkatkan penjualan,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Frederika mengharapkan, agar para pengrajin binaan bisa meningkatkan kualitas produk supaya bersaing. Dengan hasil kerajinan bukan saja dari dalam negeri, bahkan luar negeri.

Sementara itu, Yuline Marhaeni salah seorang pengurus Dekranasda Kalbar pada kesempatan tersebut mengagumi sejumlah produk kerajinan Kalbar yang ditampilkan.

“Kerajinan dari Kalbar semakin bagus. Seperti kain tenun dan anyaman khas. Untuk itu perlu terus dikembangkan. Oleh karena itu, kami pengurus Dekranasda Kalbar dibawah kepemimpinan ibu Frederika bertekad dan terus berupaya memberikan bantuan (support) untuk kemajuan kerajinan Kalbar, membuat semakin bermutu dan berdaya saing. Jayalah perajin Indone- Ibu Mufidah Jusuf Kalla meninjau sejumlah stand pameran, termasuk stand Pameran Dekranasda Provinsi Kalbar sia,” ucapnya. (fie)

Sumber: Bank Indonesia

Tingkatkan Mutu Produk IKM

Disperindagkop Gelar Konvensi GKM

Ilustrasi/Ist

Equatoriana

Pontianak-RK. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kota Pontianak menggelar konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), Kamis (4/6) di Aula Kantor Camat Pontianak Kota.

Konvensi itu diikuti empat gugus, yakni GKM Karya Mandiri, GKM Kasava Jawi, GKM Harapan Jaya dan GKM Cidayu. Konvensi itu dinilai oleh narasumber dari Disperindagkop Provinsi Kalbar dan Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak.

Serba palsu. Itulah yang sedang marak terjadi di negeri ini. Atau bisa jadi karena kepalsuan tersebut baru terungkap sekarang. Harga barang yang terus naik, tapi tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan, memaksa banyak orang untuk mendapatkan harga murah dengan mengabaikan kualitas produk. Kondisi ini dimanfaatkan para pelaku untuk meraup keuntungan.

Dari sejumlah pemalsuan yang terjadi, diantaranya gas elpiji palsu atau oplosan, beras palsu alias beras plastik. Parahnya lagi, jika uang yang kita gunakan ternyata palsu. Rakyat pun semakin susah, terutama saat menjelang perayaan keagamaan, karena harga barang sering kali akan meroket naik dibanding hari biasa.

Bahkan, saat ini marak ijazah atau gelar akademik palsu, hanya untuk mengejar kekuasaan ataupun suatu jabatan. Ada anggapan, tanpa yang asli kan ada yang palsu. Bila banyak pejabat dan akademisi berbicara asal jeplak atau membuat keputusan asal-asalan, mungkin karena banyaknya ijazah palsu dan karya ilmiah jiplakan beredar di elite politik, birokrasi, dan pendidikan.

Kita pun tak bisa terlalu yakin akan ada tindakan hukum yang serius terhadap semua yang palsu tersebut, karena di kalangan elite penegak hukum sendiri juga ada yang memakai gelar PhD dari universitas bodong, Lacrosse University, Amerika Serikat. Ini adalah universitas yang hanya ada di internet, dan tidak diakui oleh otoritas pendidikan setempat.

Kalau semua serba palsu, apa yang harus kita lakukan dan siapa sebenarnya yang dirugikan. Ujung-ujungnya hanya timbul konflik atau masalah lain yang berkepanjangan, karena maraknya pemalsuan dan penipuan.

Sayang, gelar-gelar yang hebat itu tak diiringi dengan sikap dan cara berpikir intelektual. Salah satu dampaknya, tawuran selalu terjadi di hampir semua Pemilihan Kepala Daerah, seolah mereka semua tak pernah merasakan bangku sekolah. Palsu semua sih!

Padahal, dimana-mana yang namanya asli itu lebih berkualitas. Stop berbuat curang. Jangan suka membodohi diri sendiri. Hidup secara resmi itu lebih aman, tenteram dan damai tanpa ada bumbu penipuan. Menurut anda?

Harian

TOYOTA ANZON Angsuran Paling Ringan !!!

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

DP 13 Jutaan !!!

Paket Menyambut Idul Fitri

HUBUNGI :

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244 Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ

TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ

TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

OTOMOTIF Buka Pendaftaran Lembaga Diklat / Kursus Otomotif, Study Usaha Buka Bengkel Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 0813 4570 8984

HP : 081345479682

Tanggapan

Sumber : inilah.com

AN

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

BURSA IKLAN BARIS

pengusaha IKM serta anggota GKM-IKM untuk memperkokoh komitmen bahwa mutu merupakan modal dasar dalam meningkatkan daya saing di pasar bebas.

“Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif guna meningkatkan daya saing industri nasional,” ulasnya.

Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, Utin Sri Lena mengatakan, digelarnya konvensi ini sebagai upaya meningkatkan mutu produk IKM yang ada di Kota Pontianak.

“Tujuannya untuk memilih GKM terbaik yang akan mewakili Kota Pontianak untuk mengikuti GKM Tingkat Provinsi Kalbar yang akan digelar di Kabupaten Melawi mendatang,” ujarnya.

Melalui konvensi GKM-IKM ini, Utin berharap dapat menjadi momentum penting bagi para pembina, fasilitator dan para

Kepada Yth. Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

Akhir-akhir ini bahan baku makanan yang dijual oleh pedagang di pasaran banyak dicemari zat kimia atau zat yang berbahaya, jika dicampur dengan bahan makanan, seperti ikan asin ataupun ikan segar sudah berubah dan tidak seperti biasanya, karena adanya campuran zat kimia atau zat lainnya seperti formalin, borak atau entah apa lagi namanya dengan tujuan supaya awet dan segar.

Sejauh manakah pelaksanaan pengawasan terhadap pedagang bahan baku makanan seperti ikan, minuman siap dikonsumsi dan lain-lain? Atau apakah tidak pernah ada laporan dari petugas ada masalah tersebut? Demikian, semoga mendapat perhatian agar nantinya tidak terjadi korban jika mengkonsumsi zat kimia, atau zat lain yang membahayakan kesehatan. Terimakasih. (HAM).

085245391975 21-5-2015

18.48

Sms Warga Kerja Sampingan Bro, artis juga manusia yang perlu uang. Walaupun dia tahu bahwa itu uang lendir, banyak artis kaya-kaya bro, karena kerja sampingan sangat menggiurkan.

Rata-rata bro artis hanya cadar yang menutupi wajahnya yang jelek, terlalu. Mau dibawa kemana wajahku ini.

085348090038 12-5-2015

TENDA ADI ADI PERCETAKAN & SOUVENIR

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Dijual Ruko 3 Lantai Lokasi : Sei Pinyuh Jl. Seliung Fasilitas : Ledeng, Listrik, 2 Toilet Tersedia : Dapur Siap Pakai.

Hubungi : Nawi 085346828777

FOTO COPY & ATK Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

16.37

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Dijual Ruko 6 Unit Ukuran : 4x18 m Alamat : Jl. Simpang Pontianak Depan Hotel Rindu Permai 700M dari Simpang Tanjung – Sanggau Harga : Rp. 2 Miliar Nego

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Hubungi : 082151245557

DISCOUNT 60% GARANSI

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya Musywarah Kite

Rakyat Kalbar

Jumat, 5 Juni 2015

5

Pemkab Belum Terima SE KemenPAN-RB

Jangan Padamkan Listrik Kubu Raya. Pemadaman listrik semakin sering dilakukan PT PLN (Persero) di Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya. Masyarakat pun resah dan berharap pemadaman listrik tidak terjadi sepanjang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri mendatang.

“Bisa dibayangkan kalau selama bulan puasa kerap terjadi pemadaman listrik. Apalagi saat sahur dan salat tarawih, tentunya akan membuat warga tidak nyaman, terutama bagi umat Muslim yang sedang beribadah,” kata Yanto, salah satu warga Kubu Raya.

Dia berharap, PLN memastikan pemadaman listrik bisa diminimalisir. Bahkan mengupayakan untuk tidak melakukan pemadaman listrik mulai awal Ramadan hingga Idulfitri. “Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya kalau sudah mau masuk Ramadan sering terjadi pemadaman. Kami berharap pemerintah, terutama PLN bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan berkomitmen memastikan tidak memadamkan listrik sepanjang Ramadan hingga lebaran,” paparnya.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama (MUI) Kubu Raya, Zamroni menerangkan, belum lama ini MUI sempat berkoordinasi dengan PLN Wilayah Kalbar. Dia mengatakan, salah satu penyebab adanya pemadaman listrik akibat adanya tali kawat layang-layang yang trekena jaringan listrik.

“Karenanya saya mengimbau masyarakat, khususnya para pemain layang-layang agar mencari tempat atau lapangan yang lebih aman untuk bermain layang-layang. Sehingga bisa menghindari kemungkinan mengenai tali kawat layang-layang dengan jaringan listrik PLN,” terangnya.

Untuk meminimalisasi pemadaman listrik, sebelumnya MUI Kubu Raya juga sempat mendukung wacana MUI Kalbar untuk mengeluarkan fatwa mengharamkan permainan layang-layang, mengingat banyaknya dampak buruk akibat permainan tersebut.

Kendati mengakui salah satu penyebab seringnya listrik padam lantaran tali kawat layang-layang yang terkena kabel jaringan PLN. Namun, Zamroni juga mengimbau PLN agar mengevaluasi di tingkat internal. Sehingga ke depan bisa lebih maksimal dalam meningkatkan pelayanan bagi pelanggan, termasuk masyarakat luas. “Saya juga mengimbau agar bisa disiplin dalam membayar rekening listrik. Sehingga PLN lebih maksimal dalam memberikan pelayanan,” ungkapnya. (sul)

Kusyadi: Pakai Ijazah Palsu Pasti Malu Kubu Raya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2015, memerintahkan pemerintah daerah untuk menelusuri semua ijazah milik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sayangnya, Pemkab Kubu Raya mengaku belum menerima surat tersebut.

SE Nomor 3 Tahun 2015 diterbitkan usai Rapat Koordinasi antara KemenPAN-RB bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Polri.

“Sejauh ini kami belum mendapat SE Nomor 3 Tahun 2015, untuk melakukan pengecekan dan menginventarisir ijazah PNS di Kubu Raya. Jika kami sudah menerima surat resmi, tetap akan kami tindak lanjuti,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya, Kusyadi ditemui di ruang kerjannya.

Kusyadi menjelaskan, jika pihaknya sudah mendapat arahan dari KemenPAN-RB secara resmi, maka pihaknya akan menginventarisir seluruh PNS di Kubu Raya. Jika dalam penginventa-

Ilustrasi

risiran itu ditemukan keraguan dan kecurigaan ijazah palsu yang digunakan PNS, maka BKD akan melakukan klarifikasi terhadap perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah, dan klarifikasi juga ke Dikti. “Kalau untuk mendugaduga ada pegawai yang menggunakan ijazah palsu boleh-boleh saja. Namun, kita juga perlu melihat kriteria yang tercantum pada

surat resmi dari KemenPAN-RB,” ungkap Kusyadi.

Kusyadi menegaskan, BKD tidak mempunyai kewenangan untuk memastikan ijazah yang digunakan PNS di Kubu Raya asli atau palsu, perlu diuji kebenaran dari ijazah itu sesuai klarifikasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan dan pernyataan dari Dikti. “Jika sudah dikirim ke Dikti

baru diketahui kebenarannya ijazah itu asli atau palsu,” kata Kusyadi.

Jika nantinya, lanjut Kusyadi sudah dapat dipastikan ternyata ada PNS yang menggunakan ijazah palsu, sesuai SE MenPANRB RI maka PNS tersebut akan dikembalikan ke pangkat semula.

“Pegangan kita surat dari MenPAN-RB. Begitu surat itu kami

terima, akan kami tindaklanjuti.

Bagi mereka yang menggunakan ijazah palsu, pasti akan merasa malu dan resah,” tuturnya.

Ia menambahkan, warga Kubu Raya diharapkan tidak resah dengan adanya informasi ijazah palsu. “Paling yang menggunakan atau yang merasa yang malu dan resah,” ungkapnya. (sul)

Jaga Kamtibmas, Masyarakat Bermitra dengan Polisi Kubu Raya. Mengantisipasi gangguan kamtibmas, menciptakan situasi aman, dan tenteram supaya roda perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar, Bupati Kubu Raya Rusman Ali mengajak masyarakatnya supaya bermitra dengan Polisi.

Ajakan itu disampaikan Rusman Ali saat menghadiri ke-

giatan Sosialisasi Polmas di Kecamatan Rasau Jaya, Kamis (4/6). Rusman Ali meminta masyarakat agar menjadi Polisi bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Sehingga mampu menciptakan suasana kondusif dan aman, mulai dari rumah masing-masing hingga ke lingkungan sekitar. Menurut Rusman Ali, menciptakan

kamtibmas di masyarakat perlu dijalin secara sinergis antara pemerintah dengan Polri, masyarakat dan dengan pemerintah kecamatan, desa hingga RT/RW. “Menciptakan ketertiban masyarakat tidak bisa tergantung kepada orang lain. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita hingga ke masyarakat. Jika kita

bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga dan anak-anak kita, maka akan berdampak baik pada lingkungan sekitar,” ujar Ruman Ali. Bupati mengatakan, hal paling penting yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, menciptakan rasa aman di tengah keluarga adalah

cara yang paling baik untuk membangun ketertiban masyarakat. Tidak hanya itu, juga menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas, karena berdampak buruk pagi pergaulan di masyarakat. “Sehingga seringkali menjadi pemicu munculnya gangguan kamtibmas,” pungkasnya. (sul)

Kursi Rakyat Internal Bawaslu Bermasalah

Dana Pengawas Pilkada Ngadat Bambang Soesatyo. JPNN

Wah, Bamsoet Minta Ical Tutup Upaya Islah

Penghitungan Suara di Pilkada. JPNN

Jakarta-RK. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Endang Wihdatiningtyas mengakui, salah satu penyebab belum ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) bagi anggaran pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada), dikarenakan faktor internal lembaga pengawas pemilu. Baik itu Bawaslu Provinsi maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota.

“Dalam realitanya memang masih ada beberapa kendala. Kendala itu bisa

jadi dari pengawas sendiri. Pengawas sudah terbentuk tapi sekretariatnya belum. Itu kan adhoc, tidak sama dengan KPU,” ujar Endang, Kamis (4/6).

Kendala lain menurut Endang, ada beberapa kabupaten yang baru dilantik dan baru melakukan bimbingan bimbingan teknis. Selain itu ada juga proses yang masih perlu didiskusikan di tingkat Tim anggaran pemerintah daerah (TPAD).

“Tapi memang ada beberapa daerah, nggak banyak, yang memang belum serius mendiskusikan kebutuhan

pengawas pemilu. Bisa jadi karena memang nggak ada uang, atau karena status DOB (daerah otonomi baru),” ujar Endang usai berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Endang, terhadap daerahdaerah yang belum serius mendiskusikan kebutuhan pengawas pemilu, nantinya akan segera diselesaikan.

Namun datanya akan dikroscek terlebih dahulu.

Langkah tersebut dilakukan karena pada prinsipnya Mendagri sudah

memerintahkan daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada, agar menyediakan anggaran termasuk anggaran bagi pengawasan dan tidak boleh menunda-nunda.

“Pekan depan (Senin,8 Juni,red) kami akan undang kepala sekretariat provinsi dengan bawa data terkini.

Lalu kami pertemukan dengan data Kemendagri. Karena dari Kemendagri sudah lengkap. Mana yang tidak ada titik temunya, itu yang akan ditelusuri dan dikerucutkan,” ujar Endang. (jpnn)

Jakarta-RK. Upaya islah dua kubu DPP Partai Golkar, khusus menghadapi pilkada, sepertinya bakal kandas.

Pasalnya Bendahara Umum partai beringin hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo meminta ketumnya Aburizal Bakrie (Ical) mengakhiri islah yang dijajaki tim penjaringan kedua kubu.

“Menurut saya tim penjaringan (islah) tidak perlu lagi.

Kan Munas Ancol sudah tidak berlaku. Sebaiknya Pak Ical dkk pertimbangan soal perundingan tim penjaringan, dipikirkan lagi,” kata politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu di gedung DPR Jakarta, Kamis (4/6).

Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini memang yang paling getol agar eksistensi pengurus hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono jangan pernah diakui, termasuk oleh pemerintah karena dia menilai Munas Ancol abal-abal.

Karena itu pula, Bamsoet kukuh mendorong supaya kubunya segera mengakhiri upaya islah yang dimediasi oleh mantan ketum Golkar Jusuf Kalla. Apalagi sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengembalikan kepengurusan DPP Golkar ke Munas Riau tahun 2009 dengan ketum Ical dan sekjen Idrus Marham.

“Menurut saya islah itu karena belum ada keputusan pengadilan. Sekarang putusan pengadilan sudah ada. Saya mendorong ketum lupakan saja perundingan dan islah. Jadi fokus saja pada putusan pengadilan yang menyebut Munas Riau berlaku,” tegasnya.

Dengan putusan pengadilan itu, lanjut Bamsoet, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mentaatinya sebagai acuan bagi Golkar ikut pilkada serentak. Lagipula Agung Laksono sudah terakomodir dalam kepengurusan Munas Riau karena posisinya masih waketum.

“PN Jakarta Utara mengembalikan keabsahan Munas Riau. Dengan demikian tidak perlu lagi apa yang disebut dengan islah terbatas dan penjaringan bersama. Dengan bendera Munas Riau semua pihak telah diakomodir, ada Agung juga. Kalau pihak Munas Ancol pura-pura tidak ada putusan PN Jakarta Utara, mereka gagal paham,” tandasnya. (jpnn)

Rupa-rupa

Rakyat Kalbar Jumat, 5 Juni 2015

6

Terungkap di Persidangan Sutan Batoegana

Danielle Houle

Cowok Digigit Karena Tak Mau Dicium

Sutan Batoegana

Ibas Bermain di Proyek SKK Migas Jakarta-RK. Nama Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas muncul dalam persidangan atas mantan ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6). Putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu disebut pernah berusaha memengaruhi hasil tender proyek di SKK Migas ketika masih dipimpin Rudi Rubiandini.

Adalah Sutan sendiri yang membeberkan kelakuan Ibas di proyek SKK Migas, guna menanggapi keterangan Rudi yang sebelumnya bersaksi pada persidangan itu. Di depan majelis hakim, politikus yang terkenal dengan julukan ‘si ngeringeri sedap itu’ menceritakan cara Ibas menekan Rudi terkait lelang proyek pembangunan anjungan lepas pantai Chevron.

“Ada yang mau saya luruskan, cerita tentang Pak Herman (komisaris PT Timas Suplindo, Herman Afifi, red) yang perusahaannya menang, mau dikalahkan. Itu ada kerugian Rp 4 triliun,” kata Sutan membuka ceritanya di depan majelis hakim.

Sutan mengatakan, PT Timas Suplindo sebenarnya sudah dinyatakan sebagai pemenang tender. Rudi pun pernah mengatakan kepada Sutan bahwa pengesahan akan dilakukan dalam waktu burang dari 20 hari.

Namun, setelah lewat 20 hari, Rudi ternyata belum juga membubuhkan tanda tangannya.

Karena itu Sutan berinisiatif menanyakan langsung ke Rudi.

“Saya tanyakan ke Pak Rudi, kenapa gak ditandatangani? Rupanya Pak Rudi mengaku ditekan kan? Gak mau nyebutin nama kan? Saya sebutkan

Ibas dan kawan-kawan, dia (Rudi, red) iya kan,” bebernya.

Masih menurut keterangan Sutan, salah satu perusahaan yang ikut dalam tender di SKK Migas itu dibekingi oleh teman Ibas. Orang itu adalah Direktur PT Rajawali Swiber Cakrawala, Deni Karmaina yang mengawal peserta tender, PT Saipem Indonesia.

Sutan sendiri pernah bertemu dengan Deni di ruang Bima Sena, Dharmawangsa Hotel di Jakarta Selatan untuk membicarakan tender. Ketika itu, Sutan dikontak langsung oleh Eka Putra, mantan staf bendahara umum PD Sartono Hutomo.

Selang beberapa hari kemudian, keduanya kembali bertemu di Raflesia, Cibubur. Dalam dua pertemuan itu Ibas tidak hadir.

“Yang ngontak saya itu Eka mengatasanmakan Ibas. (Eka) bilang Ibas mau ketemu. Kalau tidak bisa ketemu Mas Ibas, ketemu temannya si Deni,” beber Sutan.

Sutan bahkan mengaku sempat ditawari uang oleh Deni saat pertemuan di Bima Sena. Pasalnya, Deni mengira PT Timas Suplindo yang dinyatakan sebagai pemenang oleh SKK Migas adalah perusahaan milik Sutan.

Tidak tanggung-tanggung, jumlah sogokan yang ditawarkan Deni adalah USD 10 juta. Namun, Sutan menolak duit yang jika kala itu dirupiahkan bernilai sekitar Rp 100 miliar.

“Tapi saya baru tahu, saya dapat Rp 100 miliar, mereka dapat Rp 4 triliun (kalau PT Saipem Indonesia menang). Baru saya lihat selisihnya itu ketika diperiksa KPK. Itu saya selamatkan Rp 4 triliun loh. Kalau jadi itu rugi negara Rp 4 triliun,”

kata Sutan.

KPK Masih Perlu Bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal bakal mendalami pernyataan Sutan Bhatoegana tentang keterlibatan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dalam permainan proyek di SKK Migas.

Namun, untuk melakukan itu, KPK membutuhkan bukti yang dapat mendukung pernyataan Sutan. “(Pengembangan) tergantung nilai pengakuan itu didukung oleh bukti atau tidak, yang bisa dijadikan dasar bahwa pengakuan itu benar atau tidak,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP kepada wartawan, Kamis (4/6) Karenanya, Johan belum bisa memastikan apakah Ibas akan diperiksa atau tidak. Menurutnya, untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah mendalami keterangan dari Sutan.

Terpisah, Plt Wakil Ketua KPK Indrianto Seno Adji mengatakan, tindak lanjut atas pernyataan Sutan tergantung pada putusan hakim nanti.

Menurut pakar hukum pidana ini, KPK belum bisa bertindak lebih jauh sebelum ada putusan.

“Ada tidaknya keterlibatan seseorang, semuanya sangat tergantung dengan pertimbangan dan putusan pengadilan,” ujar Indrianto.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta siang tadi Sutan menyebut bahwa Ibas terlibat permainan proyek di SKK Migas.

Menurutnya, putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu pernah berupaya memengaruhi hasil tender proyek dengan cara menekan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. (jpnn)

Samad: SBY yang Minta Kasus Novel Dihentikan Jakarta-RK. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada keputusan bahwa kasus hukum yang menjerat penyidik KPK Novel Baswedan dihentikan. Penghentian kasus dilakukan setelah ada pertemuan yang digelar di Wisma Negara 2012 silam antara Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kapolri saat itu Jenderal Pol Timur pradopo dan dirinya sekalu Ketua KPK. Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara saat itu juga turut hadir.

“Dari hasil perundingan dari pagi sampai sore itu, Presiden SBY memerintahkan pada pimpinan Polri untuk menghentikan kasus Novel Baswedan karena tidak tepat timingnya. Itu eksplisit disampaikan kepada pimpinan Polri,” kata Abraham saat bersaksi dalam sidang praperadilan Novel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/6).

Setelah mendapat perintah dari SBY, Abraham menyatakan, Timur memutuskan menghentikan kasus Novel. “Jadi tidak ditindaklanjuti lagi,” ujarnya.

Kemudian terjadi pergantian di tubuh Polri. Saat

itu, Sutarman menggantikan posisi Timur sebagai Kapolri. Ketika itu, Abraham menanyakan kembali kepada Sutarman mengenai kasus Novel. Sebab, ada rencana 27 orang yang ingin mengajukan pensiun dini dari institusi Kepolisian dan memilih menjadi pegawai tetap KPK. Salah satu yang mengajukan permintaan itu adalah Novel.

“Saya menanyakan kepada Pak Sutarman bagaimana posisi dan status Novel Baswedan di Kepolisian,” ucap Abraham.

Berdasarkan keterangan Abraham, Sutarman menyatakan, keputusan yang diambil sejak Timur menjabat Kapolri terkait kasus Novel merupakan keputusan institusi, bukan pribadi. “Karena itu, mereka menganggap perkara Novel telah selesai,” ungkapnya.

Karenanya, Kepolisian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait permohonan tersebut. KPK pun menerima Novel sebagai pegawai tetap. Karena, Novel dianggap tidak melakukan kesalahan apapun. “Ada SK yang mengabulkan saudara Novel pensiun dari kepolisian dan menjadi pegawai tetap KPK,” tandas

WANITA bernama Danielle Houle ini sebenarnya berwajah lumayan. Namun, ia bisa tiba-tiba galak saat tersinggung.

Saking galaknya, perempuan berusia 39 tahun itu harus berurusan dengan polisi hingga terpaksa sempat dibui. Penyebabnya, Danielle menggigit pacarnya sendiri, Jacob Burns.

Peristiwa itu terjadi pada 25 Mei lalu, ketika Danielle sedang di rumah Jacob. Danielle yang sudah selama setahun ini berpacaran dengan Jacob, memang tinggal di rumah sang pacar.

Sekitar pukul 02.30, Danielle ingin bermesra-mesraan dengan pacarnya yang berusia tiga tahun lebih tua. Ia lantas mencoba mencium Jacob.

Hanya saja, Jacob ternyata menolak ajakan Danielle untuk bercumbu. Tanpa disangka, Danielle kalap dan menyerang Jacob.

Menurut polisi, Jacob terluka akibat serangan Danielle. Ada darah kering di baju Jacob, serta luka di kepala dan lehernya.

“Ada bekas gigitan besar di lengan kanan atas hingga memerah dan memar,” kata polisi seperti dikutip laman The Smoking Gun. Menurut adik perempuan Jacob yang dimintai keterangan oleh polisi, Danielle memang suka dimanja.

Hanya saja Danielle berkilah sedang mabuk sehingga berbuat nekat. Ia mengaku terlalu mabuk hingga tak bisa mengingat peristiwa yang terjadi pada 25 Mei itu.

Meski demikian Danielle harus menghadapi dakwaan serius karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk sementara, Danielle yang sempat ditahan selama sehari memang dilepaskan dengan jaminan USD 10 ribu atau Rp 13 juta.

Namun ia tetap harus dibawa ke pengadilan. Terlebih, Danielle sedang dalam masa hukuman percobaan selama lima tahun karena sebelumnya dinyatakan bersalah lantaran mengemudi dalam kondisi mabuk hingga mengakibatkan kecelakaan yang membuat orang lain terluka. (ara/jpnn)

Slamet: Ini Perkara kliennya itu memang sedang merasakan hari-hari terberat dalam hidupnya. Secara psikologis, jelas dia, Mujiono sempat syok. Meski begitu, kondisinya sehat wal afiat.

“Ya secara psikologis tetap terganggu, walaupun kelihatannya Beliau tegar. Ya karena dia juga kepikiran dengan keluarga, pekerjaan, masa depan. Itu saya kira normal lah. Makan-minum biasa, sehat-sehat saja,” bebernya.

Menurut Slamet, support publik kepada Mujiono juga masih besar. Selama ditahan, selain dijenguk keluarga, para anggota DPRD datang menjenguk memberikan sokongan mental.

“Dari keluarga dan teman-teman Dewan. Ya mereka datang memberikan dukungan secara moril,” tukasnya.

Hal ini diamini koleganya di PAN dan DPRD Pontianak, Ardiansyah. “Ya kelihatan terpukul lah, tapi kondisinya sehat-sehat saja.

Rabu kemarin ada (berkunjung), sore ini rencananya saya mau ke sana,” singkat dia, ditemui di kantornya.

Ardiansyah menilai, kunjungannya ke Mujiono sebagai teman baik. Meski begitu, tak seperti biasanya, ia agak irit bicara setelah momen islah di DPW PAN Kalbar belum lama ini.

“Jangan komentar lah saya,” tutur politikus kawakan yang ramah ini, masih tetap tersenyum.

Laporan: Fikri Akbar Editor: Mohamad iQbaL

Memang Ada Pegawai

Abraham.

Belum Ada SP3 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad mengakui bahwa hingga saat ini belum ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus yang menjerat penyidik KPK Novel Baswedan.

“Sepengetahuan saya tidak ada (SP3). Tapi, tidak dilanjutkan,” kata Abraham saat menjadi saksi dalam sidang praperadilan Novel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/6) Ya, sebelumnya Abraham mengatakan bahwa penghentian kasus Novel dilakukan setelah ada pertemuan yang digelar oleh SBY di Wisma Negara 2012 lalu. Saat itu, SBY mengumpulkan Kapolri Timur Pradopo, dirinya dan Mensesneg Sudi Silalahi. (jpnn)

Namun, yang namanya indikasi jelas harus dibuktikan terlebih dahulu dan kita tidak bisa asal-asalan menyimpulkan,” ujar Nursyam, kepada Rakyat Kalbar, di Sungai Raya, Kamis (4/6).

Untuk membuktikan apakah seseorang menggunakan ijazah palsu atau tidak, dikatakannya, tentu memerlukan klarifikasi.

Untuk pendidikan tinggi, pembuktian hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Sementara, untuk ijazah setingkat SD sampai SMA bisa dilakukan pengecekan ke dinas pendidikan.

Lebih lanjut, Nursyam menyatakan telah meminta kepada dinas pendidikan memonitor ijazah palsu yang disinyalir telah digunakan sejumlah pegawai tersebut. Permintaan investigasi itu ditujukan pula kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”Mengenai sanksi apa yang nanti akan diberikan jika terbukti, kita belum bisa memutuskannya karena masih menunggu aturan yang akan dikeluarkan Menteri PAN-RB (Yuddy Chrisnandi,red).

Paling tidak, ya penurunan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan,” tuturnya.

Tak cukup sampai di situ, dokter gigi ini mengaku sudah meminta Dirjen Dikti mengeluarkan informasi perguruan tinggi mana saja yang terbukti bermasalah terkait ijazah palsu. ”Dari informasi yang kita dapat, ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan pendidikan jarak jauh diketahui mengeluarkan ijazah palsu tersebut. Jika kita mengetahui perguruan tinggi mana saja, maka kita bisa melakukan penelusuran lebih cepat,” ulas Nursyam.

Laporan: Syamsul Arifin Editor: Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 5 Juni 2015

Massa pun Kejar Terdakwa dan Polisi Dakwaan sidang perdana pembunuhan Maharani ini dibacakan JPU Adityo Utomo.

JPU mendakwa SM dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan subsider 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuhan biasa.

Usai didakwa, JPU Adityo Utomo langsung menghadirkan dua saksi untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi itu adalah suami Maharani, Syarif Agus dan sepupu korban bernama Syf Aulia.

Usai memeriksa kedua saksi itu, sidang pun ditutup hakim. Sidang dilanjutkan Selasa (9/6) mendatang.

Ketika keluar dari ruang sidang, lagilagi SM menjadi sasaran amuk massa.

Terdengar teriakan. “Woii…sini kau…Mati kau…”.

Polisi yang mengawal memaksa SM agar cepat masuk ke mobil tahanan. Namun dihalang-halangi massa. Mereka ingin menangkap SM dan memukulnya.

Tolak menolak tak terhindarkan. Begitu juga adu mulut antara massa dengan kepolisian serta kejaksaan. Akhirnya SM berhasil masuk ke mobil tahanan dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak.

Suasana tidak langsung redam. Massa malah mempermasalahkan pengamanan yang dilakukan polisi. Ternyata ada salah seorang keluarga Maharani dipukul anggota polisi berpakaian preman warna merah (kaos oblong). “Kejar baju merah…

Dia yang pukul tadi. Kejar…,” teriak puluhan keluarga Maharani.

Anggota polisi itu dengan cepat diamankan rekan-rekannya dari Sat Sabhara Polresta Pontianak. Dia dikawal dari depan pintu masuk PN hingga ke parkiran.

SM menggunakan peradilan anak, karena pelakunya masih bawah umur, berusia 16 tahun. “Tadi kita langsung bacakan dakwaan. Karena tidak dieksepsi oleh penasihat hukum tersangka. Kita pun langsung memeriksa dua orang saksi, yakni suami korban dan sepupu korban,” jelas JPU Adityo Utomo seraya mengatakan sidang lanjutan, Selasa depan, agendanya masih pemeriksaan saksi.

Penasihat hukum SM, Edi Nirwana SH mengaku cukup berduka dan mengucapkan belasungkawa terhadap meninggalnya Maharani. “Kita ikut berduka dan berbelasungkawa. Pelaku sendiri pasti juga menyesal dan tak menyangka berbuat seperti itu (membunuh),” jelas Edi Nirwana.

Berita sebelumnya, warga menemukan kerangka manusia di perkebunan sawit PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK), Selasa (12/5) sekitar pukul 19.30 Wib lalu.

Dia Syf Maharani, wanita 23 tahun, warga Gang Selat Bangka, Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara. Wanita ini diperkirakan meregang nyawa sejak 22 hari lalu terhitung sejak kerangkanya ditemukan. Kematiannya pun diselidiki tim Jatanras Polresta Pontianak.

Sehari setelah kerangkanya ditemukan, polisi meringkus pembunuh Syf Maharani.

Pelakunya bocah 16 tahun, pelajar kelas 3 Tsanawiyah berinisial SM alias Y. SM alias Y ditangkap di kediamannya di Parit Kongsi, Kuala Mandor B, Kubu Raya.

Ketika diringkus, bocah ini tidak melawan dan langsung digelandang ke Mapolresta Pontianak. SM mengaku dia yang membunuh Syf Maharani.

Ternyata keluarga Maharani itu tetap mengejarnya hingga ke jalan raya (Jalan Sultan Syahrir). “Woii.. sini kau, keluarkan tembakan kau. Kami tidak takut,” ujar salah seorang keluarga Maharani sambil berteriak-teriak.

Bahkan ada keluarga Maharani yang menantang polisi agar memperbanyak pasukan pengamanan pada sidang lanjutan SM, Selasa (9/6) pekan depan. “Jangan tadak banyak-banyak ye anggota jage di sini minggu depan. Liat jak minggu depan,” teriak keluarga Maharani .

Setelah itu barulah kondisi PN Kota Pontianak mulai lengang. Jajaran kepolisian mulai menyalakan sepeda motornya beranjak dari PN Kota Pontianak. Lain halnya anggota polisi berbaju merah yang diincar keluarga Maharani. Ketika beranjak mengendarai sepeda motornya, malah dikejar. Massa yang mengejarnya dihentikan anggota polisi berseragam yang masih stand by di PN Kota Pontianak. Setelah itu barulah suasana mulai redam.

Kepada wartawan Syarif Agus suami Maharani mengatakan, dimintai keterangan sebagai saksi bersama sepupu istrinya bernama Aulia. “Ya Aulia tidak pernah kenal dengan pelaku, kenalnya lewat BBM (Blackberry Massager), Ketemunya itu pas mengantar Ani (Maharani) di Apotek,” ungkap Syarif Agus.

Syarif Agus meminta kepada hakim untuk menghukum SM dengan hukuman yang setimpal, sesuai perbuatannya terhadap istrinya tersebut. “Pihak keluarga, tau lah liat sendiri (kondisi ricuh). Hukuman setimpal sesuai perbuatannya. Kalau tak setimpal, mungkin die keluar, kite tak tahu,” tegas Syarif Agus.

JPU Adityo Utomo mengatakan, sidang

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

TKI Dipalak Oknum Aparat meminta pemerintah memfasilitasi kepulangan para TKI tersebut. Apalagi mereka pahlawan devisa, jangan hanya menjadi sapi perah pemerintah saja. “Di pinta itu ini, tapi tidak dianggap,” ujarnya.

Para TKI ini merupakan bagian masyarakat yang harus dilayani, karena mereka butuh bantuan. Selama ini batuan muncul setelah ada masalah di perbatasan. “Premanisme oknum aparat memeras TKI, hal ini yang tidak diinginkan,” tegas H Subhan.

“Permasalahan TKI setiap tahun selalu ada. Satu sisi pemerintah tidak dapat menyiapkan lapangan pekerjaan. Mereka ini juga termasuk penyumbang untuk pendapatan daerah, karena melalui pengurusan dokumen-dokumen serta pajak, mereka juga penyumbang. Maka dari itu, mereka punya hak untuk dilindungi,” katanya.

Adanya oknum aparat yang memanfaatkan kepulangan para TKI, agar ditindak tegas. “Oknum aparat jangan aji mumpung, nanti banyak oknum harus ditindak tegas,” ancamnya.

TKI pulang kampung karena ingin berbagi kepada keluarganya. Bukan berbagi kepada oknum aparat dengan cara paksa. Apabila ada terjadi pemalakan, kasihan mereka berjuang di luar negeri, karena tidak adanya pekerjaan di dalam negeri.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Tim Eksekutif FIFA menangguhkan kegiatan PSSI atas pelanggaran Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA terkait campur tangan pemerintah dalam urusan asosiasi.

Kerugian itu di antaranya, semua klub Indonesia dan Tim Nasional (Timnas) dilarang ikut dalam agenda kompetisi yang diselenggarakan Asia (AFC) dan dunia (FIFA). Namun Timnas U-23 Indonesia masih diizinkan berpartisipasi dalam Sea Games 2015 di Singapura.

Indonesia batal atau tidak berpartisipasi dalam beberapa kompetisi. Di antaranya Piala Dunia Rusia, Piala Asia Uni Emirat Arab, Kualifikasi AFC U-16 dan AFC U19, Kejuaraan Regional Wanita AFC U-14,

dalam suatu tim.

Tidak menutupkan kemungkinan, bermasalah dalam suatu tim ini juga terjadi di luar pesebakbolaan. Sebut saja di panggung politik, beberapa Partai Politik (Parpol) sudah terbelah.

Sudah saatnya, Indonesia berpikir secara tim, yakni mengedepankan kerjasama untuk mencapai satu tujuan bersama. Bukan lagi sibuk memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Bangsa ini sudah lama memiliki nilai luhur, untuk mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sudah saatnya, nilai luhur tersebut lebih digaungkan kembali. (mordiadi)

Kejuaraan Futsal Wanita AFC Malaysia 2015, Kejuaraan Futsal AFC 2016 (kualifikasi zona AFF), Piala AFC 2015 Selama hukuman diterapkan, sepakbola Indonesia juga tidak mendapatkan program pembangunan AFC dan FIFA. Pejabat PSSI tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kursus pelatihan, seminar atau lokakarya AFC atau FIFA. Kendati dikeluarkan dari FIFA ini tidak serta merta menghancurkan pesepakbolaan Indonesia. Tetapi, keluar ataupun dikeluarkannya Indonesia dari organisasi dunia seperti ini menunjukkan masalah yang sangat krusial dihadapi bangsa ini, yakni Indonesia selalu “bermasalah” ketika

IDACHI SPORTS HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

IDC 802 NEW ORBITRACK

disc up to

60 %

+ Cashback

+ Cicilan Perse n 0%

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

BIG SALE

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

3 JUNI S/D 9 JUNI 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

6.850

Hanya

23.550

Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 338 RECUMBENT BIKE (NEW)

INCLINE (USB & MP3) ( NEW )

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (4 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

22.350

6.588 Ribu

IDC 803 ( 4 FUNGSI ) HOME GYM 13.850

18.750

Hanya

Hanya

7.588 Ribu

ELLIPTICAL BIKE

17.650

Hanya

3.888 Ribu

Hanya

IDC 838 RECUMBENT BIKE (NEW) (NEW)

2.788 Ribu

9.750

Hanya

9.588 Ribu

6.988 Ribu

7.988 Ribu

IDC 988 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

8.950

Hanya

3.588 RB

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT READY STOCK

IDC 998 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

8.550

8.850

Hanya

Hanya

6.388 Ribu

6.588 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 HEALTHY BODY, HEALTHY SOUL

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

IDC 978 (BISA LIPAT) ELECTRIC BIKE 6.850

Hanya

4.888 Ribu

IDC 7286 ( 6 FUNGSI) ELECTRIC BIKE 9.550

Hanya

4.388 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI :

GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI ATAS SAMPING TOKO SEPATU BATA TGL 3 JUNI SD 9 JUNI 2015

7

Dituduh Mata-mata Merpati ini Dipenjara

PAT H A N KO T - S e e k o r burung merpati ditahan kepolisian India karena dicurigai sebagai alat mata-mata Pakistan. Dilansir Emirates247, Minggu (31/5), burung tersebut mendarat di Desa Manwal, India atau sekitar 4 km dari perbatasan Pakistan.

Merpati itu membawa sebuah pesan dalam bahasa Urdu di ekornya yang bertuliskan, “Tehsil Shakargarh, distrik

Narowal” dan beberapa angka yang diduga kode rahasia. Daerah yang tertulis di pesan itu terletak di wilayah Punjab, Pakistan.

Seorang remaja berusia 14 tahun yang menangkap merpati tersebut membawanya ke pos polisi terdekat. Polisi kemudian mencurigai bahwa merpati tersebut mempunyai niat buruk. Burung tersebut kemudian di rontgen. Namun, polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan.

Kepala polisi di Pathankot, Inspektur Rakesh Kaushal menjelaskan untuk sementara tidak ditemukan bukti bahwa burung tersebut adalah matamata. Tapi dia mengakui polisi masih curiga dan telah memutuskan tetap menahan burung

tersebut. ”Tidak ada hal yang tidak lazim pada burung itu,” kata kepala polisi di Pathankot, Rakesh Kaushal. “Namun, polisi tetap akan menahan burung itu.”

Terlihatnya burung dari Pakistan di sini adalah peristiwa yang langka. “Kami telah menangkap beberapa matamata di sini. Daerah ini sensitif, mengingat kedekatannya dengan Jammu, tempat infiltrasi sangat umum terjadi,” katanya.

Pihak keamanan India semakin meningkatkan kewaspadaan setelah biro intelijen India mengeluarkan peringatan terhadap kepolisian Punjab agar waspada terhadap mujahidin India dan teroris Pakistan di daerah Jammu dan Pathankot. (ray/jpnn)

Polda Yakin Menang Dijawab Halil, sebelum penetapan tersangka Candi, pihaknya terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti dan menanyai 21 orang. “Terdiri dari 12 orang sebagai saksi, 8 orang sebagai saksi petunjuk, 1 orang menjadi saksi ahli.

Kemudian, barang bukti yang kami sita dari Candi adalah tiga buah sertifikat SLB Dharma Asih yang sudah menjadi atas namanya (Candi),” bebernya.

Pasal yang sangkakan kepada Candi, Halil melanjutkan, yakni pasal 263 ayat 1 dan 2, pasal 266 ayat 1 dan 2, serta pasal 480 KUHP. Dan, ia mengklaim, proses hukumnya sudah dilakukan sesuai dengan Perkap (peraturan Kapolri,red) No. 14/2012 tentang manajemen penyidikan.

“Bahkan, penetapan tersangka ini sendiri diketahui keluarga Candi maupun penasehat hukumnya,” tegas dia.

Selanjutnya, giliran penyidik Ipda Pol Kalangit yang dimintai keterangan. Ia mengutarakan hal senada dengan atasannya. Namun, penasehat hukum Kusnani, Hendri, sempat bertanya hal yang tidak bisa dijawab secara detail oleh Kalangit.

Sebab, pertanyaan yang Hendri ajukan bukan ranah kepolisian untuk menjawab.

Sampai-sampai Hakim Sutar-

mo sendiri yang menjelaskannya kepada Hendri. “ Pe r t a n yaa n i n i t i d a k dapat dijawab oleh saksi (Kalangit,red). Karena P19 itu produk kejaksaan. Jadi tidak tepat. Kalau ditanyakan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum kasus Candi), itu benar,” tutur Sutarmo.

Usai sidang, Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar, AKBP Marbun, yang bertindak sebagai kuasa hukum Termohon, menyatakan menolak seluruhnya yang disampaikan Pemohon. “Tuhan memberikan petunjuk dengan baik. Namun ini kewenangan praperadilan.

Tapi kami yakin pembuktian kami. Kami menang,” tegasnya kepada sejumlah wartawan.

Imbuh dia, “Untuk keterangan saksi tadi, dicek dengan baik dan teliti, dimana dicocokkan keterangan yang diberikan dengan bukti surat yang dikumpulkan. Semuanya sudah sesuai”.

Menurut Marbun, ada pertanyaan dari kuasa hukum Pemohon yang agak janggal.

“Kami juga melihat kok, Pemohon pertanyaannya agak beda, menjurus penafsiran. Tidak boleh penafsiran. Harusnya, itu ketika bukti diserahkan. Jika ada keterangan saksi tidak sesuai, ya pertanyakan. Kok malah ditafsirkan P19 jaksa. Menurut kami, tidak pas disampaikan Pemohon,” jelasnya.

Marbun juga yakin sudah membuktikan Candi dijadikan tersangka setelah didapat dua alat bukti. Bahkan lebih. “Dan sesuai 184 ayat 1 KUHAP, sudah kami dapat tiga alat bukti ditambah lagi bukti surat,” tutupnya.

Sementara, penasehat hukum Pemohon, Hendri bersikukuh pihaknya tetap pada garis permohonan praperadilannya. “Yang paling menarik, petunjuk P 19 jaksa, dimana JPU meminta Hendri Mahyudin dijadikan tersangka,” kata dia.

Hendri menyatakan, ia sebatas menyampaikan dalil.

“Menyimpulkan dan menjatuhkan putusan itu adalah ranah hakim. Jadi, kita tidak bisa lebih dari koridor itu. Kita melihat kalau P19 itu melampaui kewenangan, maka yang terjadi adalah kerugian perdata,” ujarnya.

Tutup Hendri ketika ditanya yakin menang atau tidak saat putusan dibacakan Hakim Ketua, Sutarmo, hari ini (Jumat, 5/6), “Tidak berani mendahului Tuhan deh. Saya serahkan kembali pada hakim.

Dari fakta persidangan, kita memiliki penilaian fakta masing-masing, bukan menang atau kalah. Dikabulkan atau tidak itu kewenangan hakim”.

Laporan:Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Pemprov Kalbar Yakin “Prosedur dan mekanisme kerja Tim PBD berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas,” tuturnya.

Herkulana menjelaskan, perselisihan batas daerah Bengkayang dan Singkawang berawal dari terbentuknya Kota Singkawang berlandaskan Undang-Undang nomor 12 tahun 2001. “Berdasarkan Pasal 3 UU itu, wilayah Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, dan Kecamatan Tujuh Belas,” kata dia.

Kemudian, Herkulana melanjutkan, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UU tersebut, batas wilayah Kota Singkawang dituangkan dalam peta yang juga di dalam UU 12/2001.

Sayangnya, peta tidak mencantumkan titik koordinat sebagai titik batas administratif Bengkayang-Singkawang sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Muaranya, ya perselisihan batas daerah itu.

Bahan Kerja yang digunakan TPBD terdiri dari beberapa perundangan-udangan. “Selain itu, ada Peta Rupa Bumi (RBI) sebagai peta kerja dan Peta JANTOP AD sebagai peta pendamping, dokumen Kesepakatan antarkecamatan, desa dan dusun, serta hasil pelacakan penegasan batas dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2010,” bebernya.

Metodenya pun tak sembarangan. Yang dipakai adalah Metode Kartometrik dan survei lapangan.

“Maka, penentuan batas wilayah Singkawang-Bengkayang secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,” tutur Hekulana.

Masalahnya adalah, ia mengimbuh, “Terdapat perbedaan jalur batas yang digambar oleh Kabupaten Beng-

kayang dan Kota Singkawang sehingga menimbulkan perbedaan dalam penarikan batas di Peta Kerja maupun di lapangan pada wilayah yang sama”.

Alhasil, verifikasi kembali dilakukan TPBD dengan hasil peta pada Lampiran UU 12/ 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Singkawang.

“Maka Peta tersebut belum memenuhi syarat fisik kewilayahan berupa cakupan wilayah yang wajib digambarkan dalam Peta Wilayah dengan berdasarkan kaidah pemetaan oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri,” paparnya.

Daerah yang disengketakan merupakan wilayah adminsitratif Kabupaten Bengkayang dari hasil pelacakan Kemendagri. Pilar Batas Utama 065 merupakan wilayah adminstratif Kabupaten Bengkayang.

“Pelayanan kependudukan dan administrasi pemerintahan lebih dekat dengan Kota Singkawang, namun dalam kode dan data wilayah administrasi pemerintahan masih merupakan wilayah kerjanya Bengkayang,” tukas Herkulana.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Polres di dua wilayah itu, diputuskan pemerintah Singkawang-Bengkayang menyerahkan penyelesaian perselisihan batas kepada Pemprov Kalbar. Dan, keputusan Pemprov akan diikuti.

TPBD pun telah melakukan sejumlah rapat dan survei lapangan sesuai metode di atas.

TPBD juga sempat mengecek ulang pada segmen yang belum pernah dilacak, tepatnya di Kecamatan Bagak Sahwa, Singkawang Timur, dengan Desa Gerantung, Kecamatan Monterado, Bengkayang.

“Titik-titik koordinat batas wilayah administratif Kabupaten Bengkayang dan Kota

Singkawang yang telah disampaikan pada Rapat Fasilitasi tanggal 8 Agustus 2014,” ulasnya.

Nah, mengingat tahapan penyelesaian sengketa batas daerah sudah sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana perundang-undangan, Herkulana meyakini penentuan dan penegasan batas daerah tidak menghilangkan hak perdata, yaitu hak kepemilikan lahan masyarakat dan hak adat/ ulayat masyarakat adat.

Hal ini pun sudah disosialisasikan pada 28 April 2015 di Singkawang dan 19 Mei 2015 di Bengkayang. Hasilnya, pemerintah dua wilayah sepakat dan mendukung hasil penyelesaian perselisihan itu. Dan, SK Gubernur Kalbar segera turun. Luas daerah Singkawang hasil dari penentuan batas dengan Kabupaten Sambas dan Bengkayang menjadi 547,5 KM persegi.

“Diharapkan, masyarakat Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang yang telah mengikuti Sosialisasi tersebut dapat memahami proses dan mekanisme penyelesaian perselisihan batas daerah Bengkayang dan Singkawang sejak tahun 2001,” tandasnya.

Tutup Herkulana, “Dan sesuai amanah Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, pemerintah kabupaten/kota wajib mensosialisasikan hasil tersebut kepada masyarakatnya dan menjaga ketertiban dan keamanan masing-masing pihak”.

Laporan: Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

KEHILANGAN STNK Sepmot KB 2068 VK Noka : 28D-860759 Nosin : 28D-2860479 A/N: DASIANUS SAID STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Benzema Digosipkan Pacari Rihana PENYERANG Real Madrid, Karim Benzema, digosipkan tengah dekat dengan penyanyi RnB asal Amerika Serikat, Rihanna. Keduanya kepergok tengah bersama di sebuah restoran di kota NewYork, Amerika Serikat.

Dilansir Dailymail, keduanya datang terpisah.

Benzema jaket baseball serta topi lebar berwarna hitam yang sedikit menyamarkan wajahnya. Sedangkan, Rihanna, bergaya

casual dengan rambut dicat merah.

Di dalam restoran, mereka duduk berhadapan dan saling berbicara diselingi senda gurau. Kedekatan keduanya diketahui terjalin sejak Piala Dunia 2014 lalu. Jika Benzema berhasil memacari Rihanna, maka ia akan mengikuti jejak David Beckham yang sukses mempersunting mantan anggota Spice Girls serta top model dunia, Victoria Adams. (*)

SPORT

Rakyat Kalbar Jumat, 5 Juni 2015 Diperebutkan Chelsea dan Manchester United

Joao Miranda nampaknya menjadi salah satu pemain belakang yang paling diinginkan oleh raksasa Premier League di musim panas. Chelsea dan Manchester United disebut tengah tertarik dengan pemain Atletico Madrid tersebut.

Miranda merupakan salah satu pilar terpenting Atletico di

beberapa musim belakangan.

Kiprahnya yang solid dalam mengawal pertahanan tim sempat berbuah gelar juara La Liga 13/14 dan kesempatan bermain di Final Liga Champions pada musim yang sama.

Menurut laporan yang diturunkan oleh Daily Telegraph, United dan Chelsea kini tengah

tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Miranda di musim panas. Kedua klub menyadari bahwa lini belakang mereka tengah membutuhkan suntikan tenaga anyar dan pemain Brasil dianggap sebagai sosok yang pas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sebelumnya, United juga sem-

pat dikaitkan dengan Nicolas Otamendi dan Nathaniel Clyne, sehubungan dengan usaha mereka memperkuat lini pertahanan. (*)

PRESTASI & KONTROVERSI CUNEYT CAKIR Wasit Final Liga Champions 2015 Cuneyt Cakir ditunjuk Komite Wasit UEFA untuk memimpin laga penting antara Juventus dan Barcelona pada final Liga Champions 2015 di Berlin pada akhir minggu ini.

Kepercayaan UEFA kepada wasit asal Turki tersebut tak bisa dilepaskan dari jam terbang dan pengalamannya memimpin laga penting di kalender kompetisi Eropa bahkan dunia.

Total, Cakir sudah memimpin 70 laga UEFA. Sementara di musim ini, ia sudah dipercaya memimpin tiga laga Liga Europa dan empat partai Liga Champions, termasuk di antaranya leg pertama 16 besar antara Paris St Germain dan Chelsea di Prancis.

Untuk mendampinginya, UEFA menunjuk Bahattin Duran dan Tank Ongun sebagai asistennya, sementara peran wasit keempat diberikan kepada Jonas Erikssson dari Swedia dengan dua asisten wasit tambahan Huseyin Gocek dan Bans Simsek.

Komite wasit UEFA juga mempersiapkan Mustafa Emre Eyisoy sebagai asisten wasit pengganti untuk laga tersebut.

Meski pengalaman dan jam terbang Cakir cukup tinggi, tak sedikit yang meragukan apakah wasit 38 tahun itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Pria kelahiran Turki, 23 November 1976 tersebut memulai debutnya di kompetisi antarklub Eropa sebagai asisten wasit keempat pada kualifikasi babak

pertama antara Skonto FC dan Sliema Wanderers FC pada Juli 2003.

Sejak itu, Cakir beberapa kali dipercaya memimpin laga di level junior, seperti kejuaraan Piala Eropa U-19 di Austria pada 2007.

Debut internasionalnya adalah saat memimpin dua laga Piala UEFA 2008/09, di antaranya FC Twente dan FC Schalke pada Desember 2008.

Sementara di level Liga Champions, debut Cakir terjadi pada 29 September 2010 di fase grup dengan Rubin Kazan menghadapi Barcelona, pada laga yang berkesudahan 1-1.

Kiprahnya mulai menyita perhatian ketika memimpin babak 32 besar Liga Europa antara Manchester City dan Dynamo Kiev pada 17 Maret 2011.

Pada laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan City tersebut, Cakir mengusir keluar Mario Balotelli dan mencabut delapan kartu kuning.

John Terry juga pernah menjadi korban dari ketegasan Cakir, yaitu pada 24 April 2012 kala Chelsea menyingkirkan Barcelona di semi-final, di mana bek Chelsea tersebut dikartu meraih di babak pertama.

Namun insiden yang sempat merusak citra baiknya sebagai wasit bagus adalah ketika memimpin laga antara Real Madrid dan Manchester United dua tahun lalu.

Pada 5 Maret 2013, Cakir dipercaya memimpin laga 16 besar antara kedua tim. Ia mengeluarkan kartu merah langsung untuk Nani di laga tersebut. Pemain Portugal itu dianggap melakukan pelanggaran kasar dengan mengangkat kakinya terlalu tinggi saat berebut bola dengan Alvaro Arbeloa.

Keputusan Cakir tersebut pun langsung mendapat respon keras dari pemain United dan juga manajer Sir Alex Ferguson pada waktu itu, yang sampai mencak-mencak di pinggir lapangan.

Manchester United akhirnya tersingkir dari Liga Champions karena laga tersebut dan Cakir mendapat rapor merah karenanya.

Tapi terlepas dari kontroversi tersebut, Cakir menjadi wasit paling pantas memimpin duel Juventus kontra Barcelona di Olympiastadion akhir minggu ini. (*)

Di tangan wasit asal Turki ini, laga Barcelona dan Juventus di Berlin digantungkan.

ROAD TO

BERLIN

Benitez Targetkan Treble Winners

Pertahankan Bale, Madrid Jamin Lepas Ronaldo Gareth Bale ternyata sempat menginstruksikan agennya, Jonathan Barnett, untuk mencarikannya klub Premier League yang bisa ia bela musim depan, demikian menurut laporan France Football.

Salah satu media sepakbola prestisius Prancis tersebut mengklaim bahwa Bale tidak bahagia di Madrid karena ia kerap menerima cemooh dari suporter yang ada di Bernabeu dan juga sempat men-

galami masalah di ruang ganti tim.

Namun demikian, Madrid menolak untuk melepas Bale dan hal tersebut membuat sang pemain lantas menggunakan Twitter untuk mengkonfirmasi bahwa ia akan terus bertahan di klub musim depan.

Madrid lantas diklaim memberikan jaminan bahwa Cristiano Ronaldo, sosok yang selama ini jadi pusat permainan tim, tidak

akan bertahan selamanya di klub dan Bale akan segera menjadi bintang utama Los Blancos.

Selain itu, Madrid juga memperingatkan Barnett, yang mencoba untuk membuat Bale pergi dari Bernabeu, dengan mengatakan bahwa winger Wales tersebut memiliki buy-out clause mencapai 1.000 juta euro, yang bakal mustahil ditebus oleh klub manapun. (*)

PELATIH baru Real Madrid, Rafael Benitez, siap memenuhi target gelar juara di segala kompetisi.

Benitez resmi menjadi pelatih Madrid pada Selasa (1/6/15) waktu setempat. Ia menggantikan Carlo Ancelotti, yang dipecat karena gagal mempersembahkan gelar pada musim keduanya.

Benitez sadar bahwa untuk bertahan di Madrid, seorang pelatih harus bisa menghadirkan gelar setiap tahunnya.

“Tim ini harus kompetitif, bisa mencapai akhir musim dengan peluang memenangkan banyak trofi,” ujar Benitez.

“Liga Champions, La Liga, dan Piala Raja adalah target kami, karena Madrid harus memenangi setiap pertandingan. Bisakah kami memenangkannya, kadang ya, kadang tidak, karena inilah sepak bola. Tetapi idenya adalah untuk mencoba dan menang sejak laga perdana, itulah yang kami warisi di sini, apapun kompetisinya,” lanjutnya.

Madrid membebani pelatihnya untuk selalu meraih gelar.

Untungnya, klub asal Ibukota Spanyol itu cukup fair. Mereka selalu menyediakan dukungan dana transfer besar-besaran setiap tahunnya. Meski demikian, Benitez mengaku belum mengantongi nama pemain incaran.

“Saya sudah di sepak bola selama bertahun-tahun, dengan pengalaman di struktur yang berbeda. Saya di sini untuk melatih, bisa bekerja bersama dengan skuad yang saya miliki,” jelas pelatih berusia 55 tahun itu.

“Seorang pelatih selalu memberikan opininya, tetapi klub punya strukturnya. Kalau ada pemain baru datang, itu sempurna, tetapi saya akan mengeluarkan yang terbaik dari mereka yang ada di sini,” tutupnya.

Benitez adalah mantan pelatih tim muda Madrid. Ia pernah menghadirkan gelar bagi Real Madrid U-19 dan U-21. (*)

Rekrutan Pertama The Anfield Gank

JELAS sudah kemana James Milner akan berlabuh di musim depan. Ia akan membela Liverpool setelah menyepakati kontrak secara personal dan tinggal menjalani tes medis dalam waktu dekat.

Milner memang menolak memperpanjang kontrak bersama Manchester City setelah masa baktinya habis di akhir bulan Juni ini. Dengan demikian, The Reds bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma alias bebas transfer.

“Liverpool Football Club dengan senang mengumumkan telah mencapai kesepakatan merekrut pemain Manchester City, James Milner.

Ia selanjutnya akan menjalani tes medis,” demikian pernyataan resmi klub.

Milner menjadi rekrutan anyar pertama The Anfield Gank sebagai salah satu usaha menambah kekuatan di lini tengah sepeninggal Steven Gerrard. Pengalaman bermain pria 29 tahun itu diharapkan bisa mendongkrak performa Si Merah musim depan.

Selama lima musim membela The Citizens, Milner telah mencetak 13 gol dari 147 pertandingan. Ia juga pernah mempersembahkan dua gelar Liga Primer Inggris, Piala FA dan Piala Liga Inggris. (*)

Wilshere Disanksi FA GELANDANG Arsenal, Jack Wilshere, didakwa bersalah oleh FA atas nyanyian provokatifnya saat Arsenal melakukan parade juara Piala FA pekan kemarin.

Pemain 23 tahun itu dengan sengaja mengejek Tottenham Hotspur saat mengikuti iring-iringan juara yang juga melewati kawasan London Utara yang merupakan wilayah Spurs.

Meski telah meminta maaf secara terbuka, FA tetap menjatuhkan sanksi kepada pemain internasional Inggris tersebut, Rabu (3/6/2015) waktu setempat.

FA menilai apa yang dilontarkan Wilsher berbau hasutan dan bisa memancing hal-

hal yang tidak diinginkan.

“Ia didakwa atas tindakannya membuat dan/atau komentar menghasut selama parade bus juara yang tidak dibenarkan dan/ atau bakal membawa kekacauan dalam pertandingan,” demikian pernyataan resmi FA. Namun FA belum memberikan secara rinci jenis hukuman apa yang dijatuhkan kepada Wilshere.

Arsenal dan Wilshere diberikan kesempatan banding hingga tanggal 10 Juni 2015.

Bukan sekali ini saja Wilshere berulah, tahun lalu ia sempat membuat Arsene Wenger geram setelah tertangkap kamera sedang merokok dan pergi ke klub malam. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 5 Juni 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Razia Polisi Bocor di Hotel 95 dan Orient

Barang bukti kayu yang diamankan di Mapolres Sekadau.

Gadis Bawah Umur Mesum di Ateng House

ABDU SYUKRI-RK

Dua Truk Bermuatan 618 Batang Kayu Diamankan

Pontianak-RK. Jajaran Polsekta Pontianak Selatan mengobok-obok penginapan dan hotel. Polisi menggeledah Hotel 95 Jalan Imam Bonjol, Orien Jalan Tanjungpura dan penginapan Ateng House Jalan Gajahmada tepatnya di samping Cafe Corner, Rabu (3/6) sekitar pukul 23.00 Wib. Razia yang digelar ini bertajuk Cipta Kondisi jelang bulan suci Ramadan. Tujuannya menekan angka penyakit masyarakat (Pekat) di Kota Pontianak, baik itu prostitusi, Narkoba, judi maupun penenggak minuman keras (Miras).

Ada yang aneh. Ternyata razia Cipta Kondisi ini sudah bocor.

Biasanya di Hotel 95 sering ditemukan pasangan mesum. Apalagi Hotel Orien, menjadi lokasi mangkal penjaja seks komersial (PSK).

Namun razia Rabu malam itu tidak ditemukan sama sekali pasangan mesum maupun PSK yang mangkal.

Untunglah bocornya razia ini tidak sampai ke Ateng House. Polisi menemukan tiga pasangan mesum atau tanpa surat nikah. Parahnya lagi ditemukan gadis bawah umur yang sedang berduaan dengan

Sekadau-RK. Polres Sekadau dibantu Polsek Sekadau Hilir menangkap dua truk bermuatan 618 batang kayu olahan jenis bengkirai dan keladan, Rabu (3/6) siang. Dua truk tersebut ditangkap di dua lokasi berbeda saat melintas di Jalan Sekadau-Sintang.

Truk pertama KB Z 9107 A yang disopiri BP, warga Melawi ditangkap sekitar pukul 12.30 Wib, di kawasan Desa Bokak Sebumbun, Sekadau Hilir. Truk tersebut mengangkut 344 batang kayu olahan jenis bengkirai.

Sementara truk kedua KB AG 9858 UA yang disopiri AN, warga Melawi ditangkap di dekat Kantor Panwaslu Sekadau, Desa Mungguk, Sekadau Hilir. Truk itu mengangkut 150 batang kayu olahan jenis bengkirai dan 124 batang kayu olahan jenis keladan.

Halaman 15

Dua Murid SD Jadi Korban Pesugihan Pontianak-RK. Dua murid SD di Desa Semitau Hilir, Kecamatan Semitau, Kapuas Hulu berinisial IC, 12, dan SC, 12, diduga menjadi korban pesugihan, Minggu (31/5).

Satu di antara orangtua korban, Agustina dihubungi wartawan Pontianak, Kamis (4/6) menduga anak perempuannya dan rekan anaknya yang juga perempuan menjadi korban pesugihan yang dilakukan seoang pengusaha di Semitau.

Agustina menceritakan, datang seorang ibu-ibu bernama Bu Dungai, 50, yang juga tetangganya, meminta izin membawa IC anaknya ke rumah salah satu kerabatnya yang dikabarkan sedang dirundung duka karena

Halaman 15 Salah seorang wanita yang terjaring razia ditemukan berada dalam satu kamar dengan seorang pria dan diduga mengonsumsi narkoba diamankan petugas kepolisian.

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Halaman 15

Bea Cukai Amankan Truk Muatan Tekstil Pontianak-RK. Petugas Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Kalbar, mengamankan empat truk bermuatan tekstil diduga dari Malaysia, Rabu (3/6) malam.

Keempat truk ini sebelumnya digiring petugas Bea dan Cukai Entikong dari Kecamatan Balai sekitar pukul 20.00 Wib menuju Kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat di Kota Pontianak.

“Sampai di sini (Kota Pontianak), sekitar jam 01.00 Wib,” ujar Irwan, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat, Kamis (4/6).

Irwan menegaskan, sejauh ini pihaknya belum Halaman 15

Empat truck bermuatan tekstil ini diamankan sembari menunggu proses penyidikan dari petugas Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat.

DESKA IRNANSYAFARA-RK

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Sambas Terigas 10 Warung Kopi IPM Perkokoh Karakter Pembangunan Bangsa 9 Kursi Parpol untuk Rakyat Kalbar

Jumat, 5 Juni 2015

SAMBAS

Pemkab dan Kominfo Gelar FNCB

Usung Cakada Sambas. Agar bisa maju dalam Pemilukada Sambas pada Desember 2015, setiap Calon Kepala Daerah (Cakada) yang diusung partai politik (Parpol) harus memenuhi syarat 9 kursi, atau 64.133 suara sah Pemilu Legislatif 2014. Sedangkan calon perseorangan harus didukung 7,5 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Sambas.

“Syarat pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik, harus memperoleh paling sedikit 20 persen dari 45 kursi DPRD, yaitu 9 kursi. Atau 25 persen dari total perolehan suara sah Pemilu anggota DPRD Sambas tahun 2014 sebanyak 256.529 suara, yakni 64.133 suara sah,” kata Su’aib SPd, Ketua KPU Sambas kepada wartawan, belum lama ini di Sambas.

Su’aib menegaskan, berbeda untuk syarat pencalonan perseorangan, karena jumlah dukungan bagi calon perseorangan paling sedikit 7,5 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Sambas sebanyak 626.995 jiwa, atau sekitar 47.025 jiwa. “Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 persen dari 19 Kecamatan di Kabupaten Sambas. Artinya, paling sedikit di 10 kecamatan,” jelasnya. (edo)

Dishubkominfo Kabupaten Sambas menggelar kegiaatan Forum Nastions Character Building (FNCB) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. M RIDHO

Sambas. Menumbuhkan semangat kebangsaan sangat diperlukan untuk memperkokoh pembangunan karakter bangsa, terutama di wilayah perbatasan antara negara.

Semangat itu mendorong Pemkab Sambas dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Forum Nastions Character Building (FNCB) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu (3/6) lalu.

Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg saat membuka kegiatan forum tersebut menjelaskan, akses komunikasi dan informasi bagi suatu daerah sangat penting. “Peningkatan infrastruktur, terutama akses komunikasi di beberapa daerah pedalaman mampu memberikan perubahan paling mendasar, yakni bersifat trimorganistik. Sehingga bangsa kita akan terus berproses dalam perubahan untuk terus beri-

novasi,” jelasnya.

Sebagai kabupaten di wilayah perbatasan, tegas Pabali, minimnya infrastruktur maupun masalah lain bisa menjadi perbandingan dengan negara tetangga. Apalagi Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan antara negara. “Makanya kita tetap menguatkan kedaulatan dengan melaksanakan forum dialog publik. Temanya, kristalisasi semangat kebangkitan nasional dalam memperkokoh upaya pembangunan karakter bangsa,” kata Pabali Musa.

Sementara itu, Staf Kominfo, Hendri Subianto mengungkapkan, jarak tempuh dari ibukota Kabupaten Sambas ke wilayah perbatasan berjarak lebih kurang 70 kilometer.

Jarak ini sangat jauh, dan pasti banyak infrastruktur yang tidak memadai. Kenyataannya, banyak wilayah di Kabupaten Sambas yang belum bisa mengakses telekomunikasi dan jaringa internet. Sehingga Kominfo mempriotitaskan sarana tersebut di Kabupaten Sambas. “Ini

juga merupakan prioritas kita dari Kementerian. Kami akan membangun Universal Service of Comunication guna membangun jaringan universal, seperti membangun tower-tower untuk komunikasi atau penyiaran khusus daerah yang tidak dapat dijangkau jaringan kopmunikasi,” jelasnya.

Hendri memastikan, pemerintah pusat telah rencananya akan melakukan kerjasama dengan beberapa negara untuk membangun beberapa jaringan komunikasi di wilayah perbatasan antara negara.

Ia berharap, hal ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Selain itu, peran dan dorongan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sangat diperlukan, agar kendala yang dihadapi dapat ditempuh bersamasama dalam rangka meningkatkan kedaulatan NKRI, terutama masalah jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah yang masih sulit dijangkau. “Membangun wilayah perbatasan dalam upaya

meningkatkan idealisme bangsa harus dilakukan secara bersama,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Panitia FNCB, Masyuri mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sekaligus memperkokoh pembangunan, terutama di Kabupaten Sambas yang merupakan wilayah perbatasan antara negara Indonesia dan Malaysia.

Masyuri menjelaskan, pentingnya kegiatan ini mengingat luas wilayah Kabupaten Sambas mencakup 19 kecamatan. Selain itu, masih banyak akses yang sulit ditempuh kendaraan, termasuk telekomunikasi dan informasi.

Sehingga perlu dibangun fasilitas sarana dan prasarana dalam mewujudkan komunikasi bersama masyarakat daerah dengan pemerintah. “Dengan lancarnya akses tentunya dapat mewujudkan kedaulatan NKRI, yang memang di wilayah perbatasan sangat rentan terkait kedaulatan tersebut,” pungkasnya. (edo)

Pembangunan Stand Pameran Sudah 95 Persen Sambas. Persiapan Pameran Pembangunan dan UMKM 2015 yang akan berlangsung tanggal 6 hingga 15 Juni 2015 sudah hampir rampung. Bahkan dari 166 stand, 95 persen sudah siap digunakan. Begitu ditegaskan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Sambas Drs H Uray Tajudin MSi kepada wartawan, Kamis (4/6).

“Pameran Pembangunan dan UMKM dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sambas ke-384, HUT Perpindahan Ibukota Kabupaten Sambas ke-16, dan HUT Kemerdekaan RI ke-70 sudah hampir rampung, hanya tinggal dekorasi saja,” jelas Uray Tajudin.

Ia membeberkan, 13 stand akan digunakan untuk kuliner,

stand Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 26 stand, UMKM 67 stand, dan stand pameran batu permata 60 stand. Selain itu, ada tambahan dari pedagang hamparan sebanyak 72 lapak. “Pada Pameran Pembangunan dan UMKM, Pemkab Sambas juga memberikan hiburan rakyat pada malam harinya untuk masyarakat selama pameran berlangsung. Bahkan, dijadwalkan group Band Arwana akan tampil memeriahkan Pameran Pembangunan dan UMKM Kabupaten Sambas,” ungkapnya.

Nantinya, ujar Uray Tajudin, akan banyak hiburan dan berbagai macam produk jualan menyemarakan Pameran Pembangunan dan UMKM. Sehingga masyarakat atau pengunjung dapat me-

nikmati suasana pameran.

“Masyarakat dapat menyaksikan pembukaan pameran oleh Bupati Sambas tanggal 6 Juni malam, dan sebelum pembukaan, paginya sekitar pukul 09.00 akan dilaksanakan Kontes Batu Permata Sambas se-Kalbar di lokasi pameran,” infonya.

Agar pameran berlangsung aman dan lancar, Kadiskumindag Sambas mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan. Sehingga kesuksesan Pameran Pembangunan dan UMKM dapat dirasakan manfaatnya. “Silakan masyarakat Kabupaten Sambas mendatangi Pameran Pembangunan. Namun, jagalah keamanan dan kenyamanan pengunjung lain, dan kita sukseskan pameran ini,” ajaknya. (edo)

Uray Tajudin

Menjelang digelar Pameran Pembangunan Sambas, panitia mulai membangun stand-stand. M RIDHO

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Enam Rekomendasi Bupati Mempawah

Suasana rapat kerja SKPD membahas enam rekomenasi Bupati Mempawah. ALFI SHANDY

Enam rekomendasi yang dikeluarkan Bupati Mempawah ditindaklanjuti dengan menggelar rapat SKPD, Kamis (4/6) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Mempawah, H Ria Norsan dan Sekretaris Daerah (Sekda), Mochrizal.

Keenam rekomendasi Bupati Mempawah itu, yakni menginstruksikan seluruh jajaran SKPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK-RI di Kabupaten Mempawah. Kemudian, mempersiapkan proses penyusunan KUA-PPAS 2016. Baik yang dilaksanakan tim TAPD maupun masing-masing SKPA agar segera diselesaikan. Sebab, hal itu sangat penting dalam pengajuan DAU dan DAK Kabupaten Mempawah tahun 2016, APBD Perubahan 2015 dan persiapan RAPBD 2016.

Berikutnya, Bupati merekomendasikan agar jajarannya menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Mempawah 2014, baik itu urusan wajib maupun pilihan. Tindaklanjut yang mesti dilakukan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mempawah, Renstra dan Renja SKPD. Kemudian, berkaitan dengan tibanya bulan suci Ramadan 1436 Hijriah, Bupati menginstruksikan supaya jajaran SKPD mengikuti kegiatan Safari Ramadan maupun ceramah agama. Masih dalam agenda Ramadan, SKPD terkait diminta agar menjamin stabilitas harga dan ketersediaan sembako di pasar.

Rekomendasi selanjutnya, setiap kepala SKPD wajib melakukan pembinaan dan menegakkan disiplin PNS yang mengacu pada PP Nomor 53 Tahun 2010, serta menerapkan Perbup Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan PNS. Hal itu dipandang penting sebagai upaya meningkatkan kinerja PNS dalam PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS. Terakhir, menindaklanjuti Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten), maka seluruh SKPD di Kabupaten Mempawah dituntut segera menginventarisir kewenangan yang dapat didelegasikan kepada camat dengan berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Terimakasih kepada jajaran SKPD yang telah berkesempatan hadir dalam rapat. Bagi yang tidak hadir, tolong disampaikan hasil rapat untuk dilaksanakan nantinya,” pesan Norsan. (fia)

Kelestarian Alam Mempawah Semakin Kritis

Kontribusi Duta LH dan BLHPB Masih Minim Mempawah. Permasalahan lingkungan di Kabupaten Mempawah semakin mengkhawatirkan. Mulai dari penambangan pasir ilegal, abrasi pantai hingga perkebunan sawit kian mengancam kelestarian alam.

Masyarakat menilai, kontribusi Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (BLHPB) maupun Duta Lingkungan Hidup (LH) masih minim.

“Sejauh ini, peran aktif BLHPB kurang maksimal dalam pengawasan lingkungan. Banyak persoalan lingkungan yang seakan tidak bisa ditangani, cenderung hanya diabaikan saja tanpa ada aksi atau penanganan,” sesal Sekretaris Konsultasi Pengkajian Bantuan Hukum (KPBH) Mempawah, Mohlis Saka, Kamis (4/6).

Padahal, menurut Mohlis,

kontrol dan pengawasan terhadap lingkungan menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BLHPB. Karenanya, dia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Mempawah lebih memaksimalkan peran dan fungsi BLHPB. Mengingat, permasalahan lingkungan di Kabupaten Mempawah semakin beragam. “BLHPB jangan bersantai-santai, masalah lingkungan yang muncul semakin banyak. Harusnya, BLHPB lebih pro aktif melakukan penanganan dan menyelesaikan masalah di lapangan,” tegasnya.

Bukan hanya BLHPB, imbuh Muhlis, dirinya juga menyoroti keberadaan Duta LH Kabupaten Mempawah. Dia menilai, tidak ada aksi atau kegiatan nyata yang dilakukan Duta LH terhadap lingkungan. “Lihat saja sekarang, banyak masalah

lingkungan yang muncul tetapi kita tidak melihat ada aksi dari Duta LH. Makanya, pemilihan Duta LH hanya seremonial belaka tanpa ada manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Jika memang tidak bermanfaat, lebih baik jangan ada lagi kontes Duta LH,” geramnya.

Pendapat yang sama juga dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Pemuda Penggerak (FKPP) Mempawah, Agung Basuki. Dia menyebut, kurangnya dukungan dari BLHPB membuat keberadaan Duta LH tidak maksimal. “Sangat minim sekali kontribusi Duta LH terhadap isu lingkungan di masyarakat Mempawah. Harusnya BLPHB sudah menyusun berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Duta LH setelah terpilih. Sehingga, pemilihan Duta LH bukan

sekedar simbol atau formalitas belaka,” cecarnya.

Ke depan, Agung berharap, baik BLHPB maupun Duta LH memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tupoksinya di masyarakat. Agung menyarankan, agar BLHPB dan Duta LH dapat merumuskan program kerja strategis untuk menanggulangi berbagai permasalahan lingkungan di maysarakat. “Kita berharap ada aksi nyata dari pemerintah daerah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, masalah penambangan pasir ilegal seharusnya sejak dulu sudah ditangani dengan tegas,” pendapatnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Mempawah, Darwis SH MH menghendaki adanya koordinasi yang baik antara BLHPB dengan instansi terkait

dalam menjalankan tupoksinya. Sehingga memudahkan BLHPB untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. “Selama ini, kurang ada koordinasi atau kerjasama yang baik antar instansi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Bahkan, cenderung saling melempar tanggungjawab satu dengan yang lain. Mestinya saling bersinergi menyelesaikan persoalan yang ada,” singkatnya.

Masih terkait masalah lingkungan, rencananya sejumlah organisasi pemuda dan masyarakat akan menggelar aksi di depan Taman Bestari Jalan Opu Daeng Menambon, Jumat (5/6).

Aksi ini merupakan bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2015 di Kabupaten Mempawah. (fia)

Sambut Ramadan, Paket Sembako Murah Dibagikan Mempawah. Meringankan beban masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok, Kamis (4/6) Disperindagkoptamben Kabupaten Mempawah menggelar pasar murah di Desa Semudun, Kecamatan Sungai Kunyit. Sebanyak 3.200 paket sembako akan dibagikan kepada masyarakat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1436 Hijriah.

Paket sembako yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Mempawah itu terdiri dari lima item bahan pokok, seperti beras, gula, terigu, minyak goreng dan susu. Subsidi yang diberikan Pemkab hingga 50 persen dari harga pasar. “Masyarakat cukup

membayar Rp 60 ribu untuk setiap paket sembako. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasar Rp 90 ribu.

Kita berikan subsidi agar paket sembako murah ini benar-benar bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan,” terang Kabid Bina Usaha dan Perdagangan Pasar Disperindagkoptamben Mempawah, Torbiansyah.

Torbiansyah menerangkan, pihaknya sangat selektif dalam menentukan penerima paket sembako. Termasuk dalam menentukan lokasi pasar murah, pihaknya telah melalui survei agar bisa menyentuh langsung masyarakat kurang mampu. “Tujuan utama program ini untuk

membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sembako murah. Makanya, harus memastikan para penerima sembako benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Sehingga, sasaran dari program ini bisa tercapai dengan maksimal,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Rt 14 Desa Semudun, Kadri menyebut, masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan pasar murah yang dilaksanakan Disperindagkoptamben tersebut. Sebab, keberadaan paket sembako subsidi memang telah dinantikan masyarakat. Mengingat, sangat membantu kebutuhan makanan pokok. “Momentum pelaksanaan pasar murah sangat te-

pat, yakni menjelang Ramadan.

Sehingga sangat membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Apalagi menjelang Ramadan biasanya harga barang di pasar lebih mahal, maka keberadaan pasar murah ini sangat dinantikan,” ujarnya.

Lebih jauh, Kadri menilai, ditetapkannya Desa Semudun sebagai lokasi pasar murah sudah sangat tepat. Sebab, dia menilai kemampuan ekonomi masyarakatnya masuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Lantaran banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan.

“Dengan pekerjaan seperti itu,

maka pendapatannya pun tidak menentu. Yang pasti, penghasilan yang didapat dari bekerja sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama konsumsi sembako,” lirihnya.

Program pasar murah yang digagas Disper indagkoptamben tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan. Setiap lokasi pasar murah akan mendapatkan kuota 200 paket sembako yang akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Setiap penerima akan diberikan kupon untuk ditukar dengan paket sembako murah yang telah disubsidi Pemkab melalui APBD. ( fia )

Ketapang Bahari Partai Demokrat

Rakyat Kalbar Jumat, 5 Juni 2015

11

”Kemilau Kecubung Ketapang 2015” Gandeng EO Bertaraf Nasional, Undang Tiga Provinsi

Alfian

Buka Pendaftaraan Cabup-Cawabup Ketapang-RK. Setelah PDIP, girilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Ketapang membuka pendaftaran secara terbuka bagi seluruh elemen masyarakat maupun kader partai yang berniat mencalonkan diri menjadi Cabup maupun Cawabup.

Pendaftaraan mulai dibuka Senin (8/6) sampai dengan Sabtu (13/6) di kantor DPC Partai Demokrat Ketapang jalan D.I Panjaitan mulai pukul 09.00 sampai pukul 15.00.

“Pembukaan pendaftaraan yang dilakukan ini sesuai dengan Juklak dan PO oleh DPD Kalbar maupun DPP Pusat di Jakarta untuk melakukan pembukaan pendaftaraan calon Bupati dan wakil Bupati Kettapang,” kata Ketua Tim Pendaftaraan Cabup dan Cawabup Partai Demokrat Alfian M. Alim Jali, Kamis (4/6).

Pendaftar dapat langsung datang atau melalui perwakilan ke kantor DPC untuk mengambil formulir pendaftaran. “Namun saat pengembalian formulir pendaftaraan, pendaftar wajib datang langsung meyerahkanya. Biar kita sama-sama tahu. Ndak etis mau calon cuma kenal nama saja, sementara wajahnya seperti apa kita tidak tahu,” pungkasnya.

Alfian yang juga Wakil Ketua DPC Demokrat ini mengungkapkan tidak ada pembatasan peserta pendaftaraan bagi siapa saja yang ingin mendaftar, asal sesuai ketentuan dan syarat yang ada di formulir pendaftaraan. Pendaftaran juga tak dipungut biaya.

Soal siapa yang bakal diusung, Alfian mengaku menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme partai, DPC, DPD, DPP. Demokrat juga memiliki tim verifikasi sendiri. “Kami hanya menjalankan tugas partai membuka pendaftraan,” ungkapnya. (Jay)

Ketapang-RK. Bupati Ketapang, Henrikus berharap pameran batu permata istimewa khas Ketapang dengan tema ‘Kemilau Kecubung Ketapang 2015’ yang akan diselenggarakan di Pendopo Bupati 22-28 Juni nanti, semakin memperkenalkan Ketapang melalui Sumber Daya Alam khususnya batu Kecubung yang identik dengan Kabupaten Keapang, kemilau dan keindahan warnanya baik di ruang lingkup Kabupaten, Provinsi bahkan Nasional.

“Pameran batu akan kita laksanakan dengan menggandeng EO (even organizer) yang berkompeten dalam hal ini, dengan level nasional termasuk kalimantan. Sebab kita juga sudah mengundang provinsi Kalsel, Kaltim dan Kalteng untuk mengikuti pameran dan kontes batu permata khususnya Kecubung ini,” Jelas Bupati Kamis (4/6).

Tidak sekedar pameran dan kontes batu, nantinya panitia pelaksana dalam

hal ini kerjasama Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Asosiasi Batu Permata Ketapang juga menempatkan tempat untuk para perajin batu sekaligus mempromosikan mereka selama pameran berlangsung. “ Ja d i ma s ya ra k at ya n g d at a n g nantinya juga bisa menggunakan jasa perajin batu saat pameran dan k o n t e s b e r l a n g s u n g ,” k a t a n y a .

Bupati menilai Batu Permata Kecubung merupakan batu yang identik dengan Kabupaten Ketapang, ketika masyarakat luar baik Ketapang sendiri menyebut batu Kecubung tentu yang terlintas dipikiran Ketapang, sebab di Ketapang sendiri memiliki potensi sumber daya alam Batu Kecubung yang mempunyai kwalitas terbaik, seperti di beberapa Kecamatan diantaranya Manis Mata, Air Upas, Tumbang Titi, Marau dan beberapa Kecamatan yang baru tergali potensinya seperti Simpang Hulu.

Drs Henrikus

“Dengan pameran ini tentu kita berharap Ketapang yang merupakan wilayah penghasil Kecubung dengan kwalitas bagus dapat semakin dikenal, dan ini merupakan satu diantara bentuk promosi kita terhadap potensi daerah,” ungkapnya.

Soal waktu penyelenggaraan Bupati menjelaskan, sengaja menyajikan kegiatan pada bulan puasa, lantaran untuk menghibur masyarakat saat waktu menunggu sahur maupun berbuka puasa.

Tapi aktivitas pameran dihentikan sementara begitu tiba waktu salat maghrib.

“Jadi saat waktu senggang masyarakat menunggu sahur bisa mencari hiburan dengan mendatangi pameran ini, yang jelas pada waktu ibadah seperti menjelang berbuka, tarawih kita minta kegiatan dihentikan sebenar dan dilanjutkan setelah selesai tarawih,” pungkas Bupati.

Reporter: Jaydi Chandra Editor: Kiram Akbar

Pentingnya Lembaga Keuangan Mikro Ketapang-RK. Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang lembaga keuangan Mikro dan Sosialisasi Layanan keuangan Mikro oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui bagian perekonomian Setda Ketapang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Aula Rapat kantor Badeppda Ketapang, Kamis (4/6).

Kabag perekonomian Setda Ketapang Ir Nuwanti MM yang memandu acara sosialisasi tersebut mengatakan, perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro sangatlah penting, karena lembaga keuangan skala mikro ini hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro.

“Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM),” jelasnya.

Prinsipnya, LKM sebagai lembaga keuangan yang me-

Plt Sekda Drs H M Mansyur menerima cindramata dari OJK Provinsi Kalbar Igor Herlisrianto selaku nara sumber dalam sosialisi lembaga keuangan mikro di aula Bapedda Ketapang. HUMAS

Bupati Henrikus mengatakan dalam menghadapi peersaingan usaha saat ini, dan untuk menumbuh kembangkan usaha mikro yang ada di Kabupaten Ketapang.

Ia memang perlu adanya lembaga keuangan yang menye-

nyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja dan berperan sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Plt Sekda H M Mansyur M.Si yang menyampaikan sambutan

diakan dana atau modal bagi usaha mikro atau usaha skala kecil seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ijin usahanya berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya LKM ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan

akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu layanan keuangan mikro merupakan layanan terpadu yang menyediakan produk dan jasa keuangan mikro untuk masyarakat dengan proses yang sederhana dan cepat akses yang mudah dan harga yang terjangkau.

“Layanan keuangan mikro dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan disektor jasa keuangan,” paparnya.

Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2013 dianggap penting dalam memberikan wawasan dan pengetahuan kepada lembaga keuangan mikro dan organisasi wanita sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Ketapang. (Jay-Humas)

Kayong Utara Padah Bertuah Yang Benar Seleksi Terbuka SukadanaRK. Asisten II Setda KKU Erwin Sudrajat SSos MAP menerangkan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dulu dikenal dengan lelang jabatan (open bidding) ini berkonotasi negatif karena jabatan diperjualbelikan. Namun yang benar Erwin Sudrajat dan menjadi sebutannya sekarang, sebagaimana Undang-undang nomor 5 tahun 2014 (UU 5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), adalah seleksi terbuka (open recruitment).

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka merupakan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang diumumkan secara terbuka dan kompetitif bagi seluruh calon peserta, khususnya yang secara kualifikasi memenuhi persyaratan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Erwin.

Dikatakannya dasar dari seleksi terbuka JPT ini UU ASN, PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP 13/2002, hingga Permendagri 5/2005 tentang Pedoman Penilaian calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian Permen PAN-RB 13/2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dilingkungan Instansi Pemerintah. Selanjutnya, SE Mendagri nomor 821.22/5992/SJ Tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Pengisian JPT secara terbuka bersifat kompetitif dan terbuka. Seleksi dilaksanakan panitia seleksi (Pansel) yang dipilih dan diangkat oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” jelas dia.

Erwin menjelaskan, proses pengisian jabatan untuk Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, Pimpinan TINGGI PRATAMA dilakukan di tingkat nasional, provinsi atau antarinstansi dalam satu kabupaten/ kota.

“Prinsip pengisian JPT di Instansi pusat maupun daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) didasarkan pada sistem merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang Berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan,” kata Erwin. (lud)

Tak Ada Uang Purna Tugas bagi Perangkat Desa!

Sukadana-RK. Teka-teki uang tunjangan purna tugas bagi perangkat desa di Kabupaten Kayong Utara (KKU) akhirnya terjawab. Seluruh perangkat desa yang berakhir masa tugasnya pada akhir Mei lalu, dipastikan tidak menerima tunjangan.

“Tidak ada uang tunjangan purna tugas bagi perangkat desa. Tunjangan itu baru ada apabila status desa ditingkatkan menjadi kelurahan.

Sedangkan di Kabupaten Kayong Utara belum ada desa yang statusnya ditingkatkan jadi kelurahan, yang purna tugas sekarang karena memang tak memenuhi syarat,” ungkap Molyadi, SH selaku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah KKU. Penegasan ini disampaikan Molyadi menanggapi pertanyaan Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pem) Desa Simpang Tiga, Syaiful Ahyar pada acara Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum di gedung serbaguna Siduk Raya, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Rabu (3/6).

Molyadi menegaskan tidak adanya uang purna tugas bagi perangkat desa, bukan tanpa dasar. Ia menyampaikan pernyataan itu sesuai dengan UU No 6/2014 tentang Desa.

“Disana memang ada aturan mengenai uang tunjangan kepala desa atau perangkat desa yang purna tugas. Tetapi tunjangan itu hanya bagi desa yang ditingkatkan jadi kelurahan. Sedangkan perangkat desa yang purna tugas karena tidak memenuhi syarat tidak diberikan tunjangan melainkan hanya gaji,” jelasnya.

Uang purna tugas bagi perangkat desa yang tak dapat lagi meneruskan tugasnya karena aturan UU No 6/2014 memang sempat menjadi harapan bagi Perangkat Desa Simpang Tiga dan desa lainnya di Kayong Utara yang harus melepaskan jabatan. Pasalnya, mereka memahami adanya uang tunjangan selama tiga bulan gaji pokok, ketika sosialisasi yang dilakukan pejabat dari

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kabupaten Kayong Utara beberapa bulan lalu.

Setelah mendengar pemaparan dari Plt Kabag Hukum, Molyadi SH, sejumlah perangkat desa Simpang Tiga yang telah berakhir masa kerjanya pada akhir Mei kemarin, hanya bisa diam dan mengurut dada. “Apa boleh buat, kami sangat berharap diberi tunjangan walaupun hanya tiga bulan gaji pokok. Namun jika tidak ada karena aturannya demikian, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, semua kami serahkan kepada bapak-bapak di atas seperti apa kebijakannya untuk kami yang telah lama mengabdi di desa ini,” ungkap Ellyas, mantan Kepala Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana dengan raut wajah pasrah.

Reporter: Kamiriluddin

Plt Kabag Hukum Setda KKU, Molyadi dalam sebuah acara bertajuk supremasi hukum di Balai Praja Sukadana, beberapa waktu lalu. KAMIRILUDDIN

Innalilahi Wa Inna Ilaihi Rojiun

Innalilahi Wa Inna Ilaihi Rojiun

Kabupaten Kayong Utara

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Beserta Seluruh Staf

Kabupaten Kayong Utara

DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Beserta Seluruh Staf

Menyampaikan

Turut Berduka Cita yang sedalam-dalamnya Atas berpulangnya ke Rahmatullah :

RAJA SAPTA SERMANDO (YAYANG) Dalam Usia 41 Tahun Putra Sulung dari: Wakil Ketua MPR RI

DR. H. Oesman Sapta Odang Wafat: 1 Juni 2015 di Rumah Sakit Tria Dipa, Jakarta Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan serta kekuatan iman dalam menghadapi cobaan ini. Amin

Menyampaikan

Turut Berduka Cita yang sedalam-dalamnya Atas berpulangnya ke Rahmatullah :

RAJA SAPTA SERMANDO (YAYANG) Dalam Usia 41 Tahun Putra Sulung dari: Wakil Ketua MPR RI

DR. H. Oesman Sapta Odang Wafat: 1 Juni 2015 di Rumah Sakit Tria Dipa, Jakarta Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan serta kekuatan iman dalam menghadapi cobaan ini. Amin

Tertanda,

Tertanda,

ABDUL HALIM HASIN, S.IP., M.Si

JUNAIDI FIRRAWAN, S.Sos., ME ROMMY WIJAYA, S.Sos., M.Si.

KEPALA DINAS

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Melawi Membangun Laboh Ju

Masyarakat Harus Sadar Kekayaan Potensi Melawi Nanga Pinoh-RK. Menjadi seorang pegawai negeri sipil merupakan cita-cita sebagian besar orang berpendidikan.

Mereka enggan menjadi usahawan. Sementara potensi yang bisa dikelola untuk seseorang menjadi kaya di Melawi sangat berlimpah.

“Saat ini masyarakat ramai-ramai ingin menjadi PNS. Masyarakat masih belum sadar dengan potensi yang ada di daerah ini. Banyak potensi yang bisa membuat ekonomi seseorang mapan. 100 orang sukses yang ada di suatu daerah bukan dari PNS,” ucap mantan Kepala Desa Nanga Kebebu, M Yusli, kemarin.

Yusli menyayangkan, pemuda-pemudi Melawi berebut untuk menjadi PNS. Seperti saat Pemerintah Kabupaten Melawi membuka tenaga kontrak untuk rumah tangga rumah Bupati maupun wakil Bupati beberapa waktu lalu. Kebutuhan tenaga kontrak hanya 60 orang, namun yang mendaftar mencapai 500 orang.

Menurutnya, tidak ada PNS yang kaya. Mereka yang memiliki kekayaan bukan dari penghasilan sebagai pegawai pemerintah.

Tetapi mereka yang mengetahui potensi yang ada.

Yusli berpendapat, saat ini harga karet melambung tinggi dan mencapai harga Rp10 ribu untuk kualitas A. Di sisi lain masih banyak lahan-lahan kosong yang masih menghasilkan uang.

Selain itu ada pula harga sayur di Pasar Nanga Pinoh tergolong mahal dibandingkan dengan daerah lain. Sebagian kecil sayur di pasok oleh KKLK atau pemukiman eks transmigrasi.

Sebagian besar sayur tersebut dipasok dari Kota Pontianak.

Bila dibandingkan, biaya produksi sayur jauh lebih murah dengan harga jual. Dijelaskan Yusli, satu hektar (Ha) bisa menghasilkan 10 ton atau 1000 kilogram (kg) sayur.

Jika satu kilogram sayur Rp3,5 ribu maka petani dapat Rp3,5 juta. Jumlah tersebut dipotong biaya produksi Rp1 juta. Berarti masih ada Rp2 juta. Sementara umur sayur bisa dijual kurang lebih dua bulan. Artinya gaji petani sayur bisa mencapai satu juta per bulan. Belum lagi jika petani bertanam cabe. Harga cabe di Melawi mencapai Rp40 ribu. Harga ikan di Pasar Nanga Pinoh berkisar Rp40 ribu sampai Rp60 ribu. Sementara Melawi sendiri banyak sekali sungai yang bisa dibuat keramba. Nanga Pinoh saja di kelilingi oleh dua sungai, yakni Sungai Pinoh dan Sungai Melawi.

“Anak buah saya yang membuat tambak ikan di sungai bisa mendapat Rp4 juta dalam sebulan,” paparnya.

Sebagai perbandingan, gaji pegawai honor yang ada di beberapa dinas atau kantor berkisar Rp600 ribu sampai Rp700 ribu. Melihat potensi dan kurang sadar masyarakat Melawi akan potensi yang ada di daerah ini, Ahmad mencoba untuk mengkampanyekan sadar potensi. Realisasi kampanye tersebut, Ahmad membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

“Kita mengharapkan instansi terkait membantu untuk kampanye sadar potensi yang ada di Melawi ini. Harus ada gerakan bersama untuk membangun kesadaran masyarakat tentang potensi ekonomi yang bisa dikembangkan,” paparnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumat, 5 Juni 2015

12

Keberadaan Ijazah Palsu di Melawi Perlu Kroscek Panji: Inventarisir Ijazah PNS Nanga Pinoh-RK. Tokoh pemuda Melawi, Bambang Setiawan mengutarakan, terungkapnya kasus ijazah palsu di sejumlah daerah perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Melawi untuk melakukan pengecekan gelar atau ijazah, khususnya para pegawai negeri sipil (PNS) maupun pejabat pemerintahan. Pasalnya tidak menutup kemungkinan hal itu bisa juga terjadi di Kabupaten Melawi.

Bambang mengharapkan, supaya pemerintah daerah bisa melakukan pengecekan ijazah di semua jajarannya.

Hal itu penting mengingat hal tersebut sangat mungkin terjadi di Melawi.

Menurutnya, penggunaan gelar atau ijazah palsu pastinya akan menjadi bentuk ketidakjujuran, bahkan pembohongan publik di mata masyarakat.

Karena sumber daya manusia (SDM) tidak sesuai dengan titel yang disandangnya.

“Bagaimana kita yang benar-benar kuliah harus bersusah payah untuk mendapatkan ijazah. Kuliah pun kadang sampai bertahun-tahun baru

bisa selesai. Nah, mereka ini tinggal beli ijazah lalu bisa mendapat gelar tertentu hanya bermodalkan uang. Ini juga memang dampak dari persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena jangankan di dunia swasta, untuk bisa mendaftar menjadi PNS saja minimal menggunakan ijazah D-III,” ungkapnya.

Menurut pria yang memiliki gelar sarjana ekonomi itu, penggunaan ijazah palsu memang menimbulkan kecemburuan dari orang-orang yang benar-benar melewati pendidikan formal untuk mendapatkan ijazah. Terlebih jika sampai ada orang yang lulus pegawai negeri sipil (PNS) maupun menjadi pejabat publik dengan menggunakan ijazah palsu.

“Coba dilihat, kawan-kawan ada yang begitu menjadi pejabat publik, tiba-tiba muncul gelarnya. Sementara dari mana mereka mendapatkan gelarnya yang S1 maupun S2,” Bebernya.

Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Kluisen mendorong Pemerintah Ka-

bupaten Melawi untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Supaya segera membentuk tim atau satuan tugas (satgas) yang nantinya melakukan penelitian terhadap keaslian ijazah, baik yang bekerja sebagai PNS, pejabat publik maupun swasta.

“Karena tidak menutup kemungkinan di Melawi juga ada oknum yang menggunakan ijazah palsu,” tegasnya.

Menurut Kluisen, penelitian terhadap keaslian ijazah tersebut. Yakni mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, S1 hingga S2. Termasuk juga terhadap penggunaan ijazah paket A, B dan C. Karena ijazah paket tersebut juga banyak dipergunakan.

“Jangan sampai penggunaan ijazah palsu ini merugikan dunia pendidikan dan dunia kerja di Kabupaten Melawi.

Sebab kalau dia tidak pernah sekolah bagaimana dia bisa bekerja,” lugasnya.

Sebenarnya, kata Kluisen, penggunaan ijazah palsu tersebut tidak terlalu memberikan dampak. Namun telah menimbulkan kecemburuan dari mereka yang benar-benar mengenyam pendidikan untuk bisa mendapatkan ijazah.

“Selain itu akan melemahkan seman-

gat para orangtua untuk menyekolahkan anaknya, karena tanpa sekolah juga bisa mendapatkan ijazah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Panji mengatakan, jika memang sudah ada aturannya harus melakukan inventarisir terhadap penggunaan ijazah palsu maka pemerintah harus melakukannya. “Jika memang sudah ada aturannya maka harus kita lakukan.

Jangan sampai kita sendiri sebagai pegawai atau pejabat publik malah melakukan sesuatu yang tidak benar,” ucap Panji.

Panji menambahkan, tidak hanya di tingkat pegawai negeri saja yang harus dilakukan kroscek terkait ijazah palsu ini. Pejabat publik lainnya juga harus dilakukan. “Jika terbukti ada maka diproses saja sesuai aturan,” tegasnya.

Begitu juga jika dalam proses pendaftaran sebagai calon legislatif, calon bupati, calon wakil bupati ke KPU maka KPU harus mengkroscek dengan sebenar-benarnya mengenai keaslian ijazah yang dipergunakan si pendaftar.

Reporter: Irawan Redaktur: Andry Soe

PPK se-Kabupaten Melawi Dilantik Nanga Pinoh-RK. Sebanyak 55 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Melawi dilantik serentak oleh KPU Kabupaten Melawi, Kamis (4/6) di Aula Emaus, Nanga Pinoh.

Pelantikan yang diikuti dengan penandatanganan pakta integritas ini menandai dimulainya tugas PPK sebagai penyelenggara pemilukada di tingkat kecamatan. KPU mengharapkan agar PPK menjunjung tinggi netralitas dan integritas dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Bupati Melawi 9 Desember mendatang.

“PPK yang dilantik hari ini adalah orang-orang pilihan. Terpilih dengan proses yang panjang. Kita pun menilai secara akumulatif seluruh komponen.

Mulai dari persyaratan sampai rekam jejak calon. Tidak ada intervensi atau bahkan rekomendasi dari pihak terten-

tu,” tegas Ketua KPU Kabupaten Melawi, Julita usai melantik para PPK. Julita menegaskan, wajib bagi seorang PPK serta seluruh penyelenggara pemilu untuk menjunjung tinggi netralitas dan integritas. Hal tersebut merupakan harga mati yang memang harus ditekankan pada seluruh jajaran penyelenggara pemilu sehingga pelaksanaan pemilukada berjalan aman, lancar, kondusif serta berintegritas.

“Tugas PPK ini sangat berat, karena menjadi ujung tombak kami. Kami komisioner KPU hanya berlima dan dibantu bapak dan ibu sekalian yang juga berlima di setiap kecamatan. Saat pelaksanaan kita juga akan dibantu PPS dan KPPS di desa dan TPS,” ucapnya.

Julita berpesan, agar seluruh jajaran KPU, sekretariat sampai tingkat KPPS mampu menyukseskan pelaksanaan pemilukada yang berkualitas dan ber-

integritas. Apalagi anggaran pelaksanaan pemilukada juga sangatlah besar.

“KPU bertekad untuk menyukseskan seluruh tahapan dan PPK bersama kita harus mengimbangi mahalnya biaya pelaksanaan pemilukada ini dengan bekerja keras, jujur dan adil,” ingatnya.

Satu hal yang ditekankan Julita adalah jangan sampai dalam penyelenggaraan pemilukada timbul hal-hal yang justru menyebabkan rusak atau batalnya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

“PPK sudah tahu honor yang akan diterima selama delapan bulan ke depan. Jadi jangan lagi lirik kiri dan lirik kanan,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Panji yang hadir membuka kegiatan pembekalan para anggota PPK juga mengingatkan, amanah yang akan diemban oleh PPK sesuai dengan un-

dang-undang.

“Saya pikir kita sepakat bahwa tugas ini untuk melaksanakan tugas kenegaraan, bukan atas kemauan siapa-siapa,” paparnya.

Panji berharap, pemilukada di Melawi tahun ini bisa berjalan dan juga berkualitas serta tidak hanya pada tingkat penyelenggaraan, tetapi juga pada hasilnya.

“Semoga KPU mampu mengikuti setiap jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU pusat dan undang-undang,” pesannya.

Salah satu kandidat calon Bupati Melawi inipun menambahkan, PPK adalah kerja yang mulia dan luar biasa, khususnya bagi keluarga besar masyarakat Melawi. Apalagi tugas ini juga terbilang berat, karena di manapun pelaksanaan pemilu sangat berpeluang untuk memunculkan timbulnya konflik. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Gratis Urus Dokumen Kependudukan

Yosepha Hasnah

Sintang-RK. Seluruh masyarakat Sintang diimbau untuk segera dan jangan ragu mengurus seluruh jenis dokumen kependudukan yang memang wajib dimiliki. Lantaran UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan tidak ada biaya pengurusannya alias gratis.

“Di dalam UU itu terjadi pembebasan biaya seluruh pengurusan dokumen kependudukan, kata Yosepha Hasnah, Sekretaris Daerah (Sekda) Sintang saat membuka Sosialisasi Penyuluhan Hukum Terpadu tentang Administrasi Kependudukan di Balai Praja, Kamis (4/6).

Hasnah menjelaskan, dalam UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah terjadi perubahan mendasar dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Dengan memahami dan melaksanakan SOP yang baru dalam mengurus administrasi kependudukan, tambah dia, maka akan terhindar dari masalah kependudukan yang terjadi selama ini seperti KTP Ganda dan kesalahan data pribadi.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Sosialisasi Penyuluhan Hukum Terpadu Tentang Administrasi Kependudukan, GA Anderson menjelaskan, terdapat perubahan SOP pendaftaran kependudukan. “Atas perubahan tersebut, perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan ini supaya masyarakat paham mengenai tatacara mengurus dokumen kependudukan,” jelasnya.

Anderson berharap, sosialisasi ini mampu memberikan wawasan yang sama, mengenai pentingnya dokumen kependudukan serta mampu menyampaikan acuan untuk mendapatkannnya. (Adx)

Golkar Agung Laksono Kebut Musda di 14 Kabupaten/Kota Ramli: Saat ini, Demokrasi Mandul di Tubuh Golkar Sintang-RK. Partai Golkar Kalbar Kubu Agung Laksono harus dapat menyelesaikan Musyawarah Daerah (Musda) di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Bukan untuk melawan kubu lainnya, tetapi karena cinta dengan Golkar.

“Dalam waktu dekat harus dapat diselesaikan,” tegas Muhammad Ramli, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kalbar saat Musda DPD Golkar Sintang di Café Dhea Sintang, Kamis (4/6).

Musda Golkar Sintang ini dibuka Perwakilan DPP Golkar Munas Ancol Melky Lakalata. Korwil Kalbar Partai Golkar ini secara marathon

membuka Musda di 6 kabupaten/kota lainnya di Kalbar dalam pekan ini.

Ramli menjelaskan, Musda yang digelar ini bukan untuk membangun kekuatan besar, bukan pula untuk melawan Golkar Kubu Aburizal Bakrie. Namun berkumpulnya kader Golkar ini, karena cinta dengan Partai Golkar.

“Kita ingin menghidupkan demokrasi di bangsa ini dengan benar.

Sebab saat ini ada semangat demokrasi yang mandul di tubuh Golkar, karena telah ternodai oleh uang,” ucap Ramli di hadapan puluhan Kader Golkar dari perwakilan 14 Kecamatan se-Kabupaten Sintang.

Dalam kesempatan tersebut, Ramli menyebut kalau Partai Golkar hanya satu, yakni yang menerima Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI. “Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono merupakan Golkar yang sah,” katanya yakin.

Di tempat yang sama, Ketua Partai Golkar Sintang yang terpilih secara aklamasi, Inosensius mengatakan, Musda ini berdasarkan SK Plt DPD Golkar Kalbar yang menugaskan Plt DPD Golkar Sintang untuk menggelar Musda Definitif dan mempesiapkan partai menghadapi tahapan Pilkada Sintang.

“Setelah Musda malam ini selesai, maka kita akan mempersiapkan proses tahapan Pilkada yang akan di laksanakan di Sintang. Bila ini dapat ditindak lanjuti, maka berikutnya kita akan berjuang untuk berusaha memenangkan Pilkada di Sintang,” kata Inosensius.

Dia memastikan, tugas Partai Golkar adalahmencari Pemimpin Sintang yang berpihak pada kepentingan rakyat. “Maka Golkar akan bekerjakeras untuk memenangka Pilkada Sintang 2015,” tegas Inosensius.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Kades Langgar Aturan, BPD Mengkirai Surati Bupati Sintang Sintang-RK. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mengkirai, Kecamatan Kayan Hilir mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Pelanggaran Kepala Desa (Kades) Mengkirai.

Surat tersebut disampaikan ke Bupati Sintang, Milton Crosby.

“Kades Mengkirai merombak organisasi tanpa konsultasi dengan BPD dan rekomendasi dari Camat. Diduga Kades memiliki perjanjian bersama para tim suksesnya untuk jabatan ini,” kata Naftalin Win, Ketua BPD Desa Mengkirai ditemui di Café Dhea dan Resto Sintang, Kamis (4/6).

Terkait pelanggaran yang dilakukan Kades Mengkirai itu, BPB bukan hanya menyampaikannya ke Bupati Sintang, tetapi juga ke Bagian Hukum, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Badan Pengelola Keuangan, Inspektorat Sintang dan Camat Kayan Hilir.

Naftalin mengungkapkan, sebelum Pemilihan Kades, setiap calon sudah diminta untuk memberikan pernyataan siap bekerja dengan BPD dan Perangkat Desa. Namun setelah terpilih dan diangkat menjadi Kades, justru langsung mengganti para Kepala Urusan (Kaur) hingga Sekretaris Desa (Sekdes) Mengkirai Perombakan organisasi desa ini, tambah Naftalin, bahkan dilakukan yang bersangkutan dilantikan sebagai Kades. Sebab saat itu, Pj Kades masih dijabat Maryono. “Kita sempat mengundang Kades berkali-kali, tetapi tidak diindahkan. Sehingga BPD mengeluarkan Mosi Tidak Percaya pada Kades,” jelasnya.

Parahnya lagi, ungkap Naftalin, tunjangan tiga anggota BPD belum di bayarkan hingga saat ini. “Ada seorang Kepala Dusun yang tiba-tiba diganti, tanpa pemberitahuan kepada BPD. Ini

jelas melanggar aturan, sebab Kepala Dusun yang diganti baru satu tahun menjabat di dusunnya,” tuturnya.

Sementara itu, Kades Mengkirai, Andinus, saat di konfirmasi via selular belum dapat memberikan keterangan.

Ia hanya menyatakan akan menyampaikan konfirmasi langsung dengan waktu yang belum dapat ditentukan.

“Nanti kita bicara langsung karena lewat telepon susah,” singkatnya.

Terpisah Camat Kayan Hilir, Nafiah membenarkan telah pergantian aparatur Desa Mengkirai, “Akibat dari perombakan ini, BPD membuat surat mosi tidak percaya pada Kades,” katanya.

Nafiah berjanji, akan segera memanggil Kades Andinus dan aparatur yang diganti, guna mengklarifikasi. “Sebab kondisi ini mengganggu pelayanan masyarakat di desa tersebut,” katanya.

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem), Setda Sintang,

Yasser Arafat menyatakan, kewenangan memberhentikan dan mengangkat aparatur di desa di luar Sekdes, merupakan kewenangan Kades. Namun dalam melakukan kewenangan ini, ada aturan yang harus ditaati.

“Ada beberapa aturan yang harus ditaati Kades. Sehingga tidak asal ganti.

Di antaranya, harus mendapatkan rekomendasi dari Camat, sedangakan untuk memutasi Sekdes PNS tidak ada kewenangan Kades dalam melakukan perombakan, melainkan Bupati melalui camat dan sebagainya,” tegas Yasser.

Menurut Yasser, BPD dapat mengusulkan pemberhentian atau menonaktifkan Kades, bila dinyatakan melanggar kewajiban atau undang- undang.

Pengusulan penonaktifan BPD ini pada Bupati melalui Camat, dapat dilakukan bila memenuhi unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Kades,” tegasnya. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Dini Ardianto

Kirim Dua Duta LH Putussibau-RK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu mengirim Dinta dan Hanif untuk mengikuti Pemilihan Duta Lingkungan Hidup (LH) tingkat Provinsi Kalbar yang digelar di Hotel Kapuas Palace Pontianak selama lima hari sejak 2 Juni lalu.

“Dinta dan Hanif ini diharapkan dapat menjadikan Kapuas Hulu meraih Juara Pertama untuk ketiga kalinya secara berturut-turut,” kata Dini Ardianto SIP, Kepala Kantor LH Kapuas Hulu via selular, Kamis (4/6).

Dini berharap dengan dikirimnya dua Duta LH Kapuas Hulu untuk mengikuti ajang serupa di tingkat provinsi, diharapkan dapat membawa manfaat, bukan hanya bagi Kapuas Hulu, tetapi juga bagi Kalbar.

Menurut dia, tujuan diselenggarakannya Pemilihan Duta LH ini untuk mengkampanyekan untuk melestarikan LH kepada generasi muda, tidak ada tujuan lain. “Salah kalau ada yang mengatakan duta LH tidak penting. Duta LH ini merupakan program Nasional, sehingga sudah sepantasnya kita ikut serta,” kata Dini Dini bersyukur, selama ini kepala daerah dan DPRD serta tim anggaran sangat mendukung kegiatan Duta LH. Sehingga Kantor LH Kapuas Hulu bisa mengirim dutanya ke tingkat provinsi.

“Saya juga bersyukur kepada Panitia Pemilihan Duta LH tingkat provinsi, yang selama ini sangat objektif dalam memberikan penilaian. Sebelumnya, ketika saya mengirim Duta LH tingkat Provinsi pernah membayangkan bahwa Kapuas Hulu sebagai pelengkap saja. Ternyata itu praduga salah, walaupun dari hulu kita dua kali berturut-turut menjadi juara satu,” papar Dini.

Selama dua tahun ini, lanjut Dini, Duta LH Kapuas Hulu, bukan hanya mengkampanyekan LH di daerahnya, tapi juga se-Kalbar, regional Kalimantan maupun Nasional.

“Sebagai Kepala Kantor LH, saya mengucapkan terima kasih kepada mantan-mantan finalis duta LH Kapuas Hulu, sampai hari ini belum ada pernah dapat informasi yang kurang baik tentang tugastugas yang mereka emban. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita,” papar Dini. (aRm)

Rakyat Kalbar Jumat, 5 Juni 2015

13

Ratusan Massa Kawal Rapat Forkompinda Putussibau-RK. Ratusan warga dari jalur Lintas Utara dan Selatan kembali memadati Kantor Bupati dan DPRD Kapuas Hulu. Mereka mengawal Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, Kamis (4/6) pagi.

Rapat terkait permasalahan penegakan hukum oleh polisi terhadap pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM), penjual kayu dan penambang emas di Kapuas Hulu itu berlangsung beberapa jam. Sehingga beberapa massa mulai tidak sabar, dan membakar ban bekas di depan DPRD Kapuas Hulu.

Setelah Rapat Forkopimda berakhir, 17 perwakilan masa pun diundang DPRD Kapuas Hulu untuk menyampaikan hasil rapat tersebut kepada warga.

“Sebagaimana janji pada saat audiensi pada Rabu lalu, hari ini (Kamis, red) harus sudah ada keputusan dari Forkopimda, ini yang saya sampaikan,” tutur Budiharjo, Ketua Komisi B DPRD Kapuas Hulu di depan 17 perwakilan massa.

Budiharjo menyampaikan sejumlah poin keputusan rapat Forkopimda bersama DPRD Kapuas. Setidaknya terdapat tiga poin penting yang disampaikan sebagaimana tuntutan elemen masyarakat.

Semua tuntutan warga, kata

Budiharjo, sudah dibicarakan dalam Rapat Forkopimda, seperti masalah aktivitas penebangan dan penganggkutan kayu, aktivitas jual beli BBM oleh masyarakat dan aktivitas penambangan emas. “Kayu untuk beredar di Kapuas Hulu boleh. Namun kami mohon dengan teman-teman harus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan,” paparnya.

Sedangkan untuk kayu yang sudah ditangkap dan diamankan Mapolres Kapuas Hulu, kata Budiharjo, proses hukumnya terus berjalan. Lantaran kayu tersebut terindikasi akan dibawa keluar. Sedangkan mobilnya bisa diambil untuk pinjam pakai.

“Menurut Pak Kapolres, di atas kulat dan di bawah kayu.

Berarti kayunya itu mau dibawa keluar. Truk boleh digunakan untuk beraktivitas, tetapi harus izin pimjam pakai ke Mapolres,” kata Budiharjo.

Kemudian untuk BBM, tambah dia, Pemkab Kapuas Hulu siap memerintahkan pihak terkait untuk menginventarisir kebutuhan minyak di setiap Desa di Kapuas Hulu.

“Solusinya, mereka menginventarisir berapa kebutuhan minyak per desa. Ada kelonggaran, di setiap desa akan ditunjuk satu orang yang boleh mengambil minyak ke SPBU menggunakan surat dari Kades,

disahkan Camat dan Koramil setempat,” papar Budiharjo.

Sementara untuk BBM jenis solar, ketentuannya tidak boleh dijual ke perusahaan dan tidak digunakan untuk operasional Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). “Masalah PETI, Kapolres menyampaikan hanya menjalankan program 100 hari kerja Kapolri. Setiap Polres dituntut menjalankan 13 item yang diprogramkan, penertiban PETI salah satunya. Ada kelonggaran terkait PETI, hingga lebaran nanti tidak ada penertiban,” kata Budiharjo.

Dia menjelaskan, 13 program Kapolri dalam 100 hari dilantik dan itu harus dikerjakan setiap Kapolres atau Kapolda. Namun ini tergantung lagi ke Bupati Kapuas, mau ke mana. “Kami sadar, Kapuas Hulu berbeda dengan daerah lain, usaha pertama karet, setelah itu hasil hutan dan emas,” beber Budiharjo.

Sebetulnya, menurut Budiharjo, masyarakat menyadari tidak boleh menambang emas secara ilegal. “Tetapi banyak temanteman yang menggantungkan hidupnya di sana,” ungkapnya.

Budiharjo mengatakan, Kapolres menyadari kelemahan sosialisasi atas aturan yang diterapkan pemerintah. “Seperti sawmill-sawmil di Kapuas Hulu harus membuat perizinan ke dinas terkait. Untuk yang punya

sawmill tolong lengkapi suratsurat, bekerjasama dengan desa setempat,” pinta.

Menurut dia, kebijakan-kebijakan yang diterapkan Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Sudarmi SIK, terkait beberapa persoalan ini sudah sangat bijak. Sehingga diharapkan ke depannya tidak akan terulang kembali permasalahan seperti ini.

Koordinator perwakilan masyarakat, M Dahar SH menyetujuai sejumlah poin keputusan Rapat Forkopimda. “Kami setuju dengan rapat. Namun kami punya pemikiran, untuk menyampaikan bahwa untuk usaha kayu, aktivitas menambang emas dan berjualan BBM oleh masyarakat untuk sementara waktu berjalan seperti biasa,” ucapnya.

Sayangnya lanjut Dahar, hasil pembahasan pihak terkait tidak secara rinci menyampaikan klasifikasi dan aturan pemanfaatan oleh masyarakat. “Misalnya tidak dibicarakan jenis kayu.

Jenis-jenis kayu seperti ada yang menggunakan SKAU dan tidak dimasukkan klasifikasi. Ada razia kemudian ditangkap. Saya mohon jangan bosan saya hubungi.

Karena ada kelompok kayu yang gunakan SKAU,” jelasnya.

Menurut Dahar, kayu boleh dikelola asalkan kayu tersebut dari kebun sendiri, atau di hutan adat yang disahkan negara.

Demikian juga jika kayu terse-

but untuk kebutuhan dalam Kabupaten Kapuas Hulu. “Cara terbaik menurut saya, kita harus membuat koperasi primer, bekerjasama dengan perusahaan kayu di daerah. Sehingga usaha masyarakat bisa aman,” ungkap Dahar.

Demikian juga dengan BBM, Dahar menilai, keputusan yang diambil Forkopimda itu membawa angin segar bagi masyarakat.

Namun ke depan, tetap harus ada regulasi yang jelas bersifat permanen yang dibuat Pemkab Kapuas Hulu.

Untuk penambangan emas, tambah dia, masyarakat menginginkan agar Pemkab bersama DPRD mencari solusi agar pekerjaan menambang emas oleh masyarakat tetap berjalan, namun ramah lingkungan.

“Pekerjaan menambang emas ini sejak dari zaman nenek moyang. Hanya canggihnya sekarang sudah menggunakan mesin.

Maka perlu inventarisir undang-undang pertambangan, karena dalam undang-undang itu ada usaha pertambangan rakyat. Perekonomian rakyat harus diperhatikan pihak Polres.

Penegakan hukum itu tidak ada pandang bulu baik masyarakat maupun aparat,” tegas Dahar.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Kemenkominfo akan Perkuat KIM Putussibau-RK. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI akan memperkuat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di daerah. Di antaranya melalui peingkatan kapasita sanggotanya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek).

“Bimtek ini sangat posistif.

Paling tidak ini akan membantu informasi untuk sampai ke daerah kita masing-masing dengan cepat dan akurat. Sehingga KIM juga dituntut harus mampu menjadi penyeimbang di tengah melesatnya pertumbuhan teknologi

informasi,” ujar AM Nasir SH, Bupati Kapuas Hulu ketika membuka Bimtek KIM Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau dan Sanggau di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas Hulu, Kamis (4/6).

Nasir mendukung penuh program penguatan KIM di daerah, karena berperan penting dalam penerimaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang saat ini dirasakan belum optimal. “Kadang sudah basi informasi itu baru sampai di dusun atau desa di Kapuas Hulu,” ungkap Nasir.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informati (Dishubkominfo) Kapuas Hulu terus berupaya membangun jaringan telekomunikasi berupa tower telekomunikasi. Bahkan sudah ada staf Kemenkominfo RI yang datang ke Kapuas Hulu.

Di tempat yang sama, Kasubdit Ormas dan Profesi, Kemenkominfo RI, Sukatmi menjelaskan, Bimtek ini untuk meningkatkan kapasitas anggota KIM. “KIM yang sudah terbentuk perlu diberdayakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat hingga ke

daerah terpencil,” ujarnya.

Menurut dia, peningkatan kapasitas anggota KIM ini sangat penting, karena pertukaran informasi terjadi di semua level. Informasi telah menjadi bagian penting di semua lini.

Kehadiran teknologi, menurut Sukatmi, menjadikan dunia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Kalau tidak memilah dan memilih informasi, akan berdampak kontraproduktif. “KIM sebagai komunitas yang tumbuh di tengah masyarakat diminta mampu menyediakan informasi

yang akurat kepada masyarakat,” katanya.

Terkait belum maksimalnya pemenuhan informasi di Kapuas Hulu yang notabene daerah perbatasan, menurut Sukatmi, menjadi persoalan khusus bagi pemerintah daerah setempat.

“Untuk daerah perbatasan, kita harus membangun ketahanan informasi dari pengaruh daerah luar.

Maka pembenahan infrastruktur perlu dilakukan, dengan optimalisasi dan dukungan dari Pemda untuk memberdayakan kelomppk KIM,” jelas Sukatmi. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Pengalungan bunga oleh warga kepada Bupati dan isteri ketika tiba di desa Peyelimau. HUMAS

Jangan Lupakan Adat Istiadat Sanggau-RK. Bagi masyarakat Dayak, adat-istiadat merupakan acuan dalam kehidupan. Karenanya harus dipertahankan dan dilestarikan. Demikian diungkapkan Bupati Sanggau, Poulus Hadi pada acara penutupan Gawai Dayak Nosu Mino Podi, Rabu (3/6) di desa Penyelimau Jaya, sekitar jam sembilan pagi.

“Kita sebagai suku Dayak janganlah melupakan adat-istiadat kita yang kita laksanakan setiap tahunnya. Ini merupakan kebudayaan kita yang berasal dari nenek moyang kita dan kebudayaan kita ini harus kita lestarikan,” katanya.

Gawai Dayak, lanjut dia, merupakan momen tetap harus dilaksanakan berdasarkan tanggal dan bulannya setiap tahun. Gawai juga membuktikan kecintaan masyarakat terhadap adat-istiadat.

Selain bupati dan isteri, hadir pula Uskup Agung Mgr. Agustinus Agus berserta rombongan SKPD. Kedatangan mereka disambut pengalungan bunga serta pancung bambu muda, diiringi dengan tarian sambil menuju rumah betang Panyelimau Hilir.

Senada dengan bupati, Uskup Agung juga meminta masyarakat Dayak tak melupakan adat-istiadat mereka dan menggelar Gawai Dayak setiap tahunnya. “Ini merupakan salah satu bukti kecintaan kita terhadap kebudayaan turun temurun dari nenek moyang,” katanya.

Dalam kegitan tersebut bupati yang juga Ketua Dewan Pembina DAD Sanggau juga mengikuti pembukaan acara pengukuhan temenggung adat Panyelimau Hilir. (KiA-humas)

Bupati Mau Paten Jadi ‘Kado Istimewa’ HUT RI ke 70 Sanggau-RK. Perbaikan pelayanan masyarakat terus dikebut, satu di antara nya melalui penerapan Pelayan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Bahkan ia meminta Paten sudah siap dilaksanakan pada 17 Agustus nanti.

“Semoga nanti ini bisa jadi hadiah istimewa buat saya dan negara. Para Camat sudah siap, tinggal menunggu SOP-nya dan mungkin membenahi ruangannya, menyiapkan petugas, SK dan segala macamnya,” katanya kepada wartawan, Kamis (4/6).

Paten merupakan implementasi Peraturan Bupati Sanggau nomor 5 tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati Sanggau pada Camat.

“Selama ini belum dilaksanakannya Paten karena masih komvensional. Artinya, ketika masyarakat mau berurusan soal

Bupati dan Wakil Bupati didampingi Asisten I memimpin diskusi pedoman pelayanan administari terpadu kecamatan, di Lantai I Kantor Bupati Sanggau. KIRAM AKBAR

A misalnya, dia mungkin juga bingung mau ngadap kemana dan dengan siapa. Nah, sekarang agar ini tertib administrasi dan pelayananya maksimal, maka dibuatlah tempat pelayanan administrasi satu pintu, divsitu

dilengkapi dengan persyaratan dan SOP yang mudah dipahami masyarakat,” terangnya.

Untuk mengurus surat pindah misalnya, pemohon tak perlu repot-repot menunggu Camat.

Cukup serahkan berkas ke meja

pelayanan yang disediakan.

Petugas yang nanti akan mengurusnya. “Kalau di SOP-nya tertera dua hari selesai, ya harus dua hari sudah selesai. Kalau selama ini kan menunggu Camat dulu dan memang tidak ada

standarnya, makanya kita sudah membuat SK-nya karena itu instruksi juga dari Kemendagri dan Sanggau sudah punya SK, Cuma action dan persiapan saya mau finalkan,” paparnya.

Bagaimana dengan biaya pelayanan? “Tergantung, kalau dalam peraturan daerah kita ada biaya, bisa. Misalnya, IMB, kalau memang ada biaya yang harus dibayar, ya harus, lagi pula nanti semua SOP-nya termasuk biayanya akan diumumkan di papan pengumuman. Itulah maksudnya pelayanan paten ini, adalah transparansi salah satunya, sama dengan PTSP di Kantor Penanaman Modal kita, sudah tau administrasinya seperti apa, caranya bagaimana, dan tidak perlu lagi orang sikit-sikit cari Bupati,” pungkasnya.

Repoter: Kiram Akbar

22 Juni Tak Juga Dikerjakan, Jalan Negara Ditutup!

“Intinya Kami Sudah tak Percaya Lagi” Sanggau-RK. Aliansi Masyarakar Peduli Jalan (AMPJ) Kabupaten Sanggau pada Rabu (3/6) kemarin menggelar rapat bersama pengurus dan koordinator AMPJ Kecamatan. Rapat tersebut menyikapi belum tampaknya tanda-tanda pembangunan jalan negara dari Tayan hingga ke Sanggau Kota.

“Saya sering ke Pontianak, tapi belum saya lihat ada tanda-tanda dimulainya kegiatan proyek pembangunan jalan Negara,” kata Koordinator AMPJ Kecamatan Parindu Enggelbertus Acang di sela-sela mengikuti rapat, Rabu (3/6).

Acang menjelaskan rapat tersebut juga sebagai bentuk tindak lanjut hasil rapat yang dilaksanakan tanggal 6 April 2015 lalu di Lantai I Kantor Pemda

yang dihadiri Bupati dan Kadis PU Provinsi, Jakius Sinyor.

“Kita menagih janji Pemerintah yang sebelumnya disampaikan dalam rapat tanggal 6 April lalu, kalau tidak, sesuai kesepakatan Pemerintah akan kita adat termasuklah kontraktornya, kemungkinan juga ada sanksi lain, nah inilah yang rencananya akan kita bahas,” kata Acang.

Ketua AMPJ Kabupaten Sanggau, Abdul Rahim,SH juga menyampaikan bahwa sanksi yang dipastikan akan dikenakan kepada pemerintah dan kontraktor adalah sanksi adat.

“Saat sanksi adat ini dikenakan nanti, kita akan undang seluruh tokoh lintas etnis untuk menyaksikan prosesi adat, baik itu Melayu, Dayak, Tionghoa, Jawa, Madura dan lain sebagainya.

Nah, pada saat aksi nanti, jalan Negara akan kita tutup dua sampai tiga jam, kecuali mobil ambulan saja yang bisa lewat,” beber Rahim, demikan sapaan akrabnya. Akan tetapi, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi lain dari masyarakat.

“Bahkan ada warga yang mengusulan untuk menanam pohon pisang atau pohon sawit diten- Pengurus AMPJ berkumpul membahas persiapan aksi jika proyek jalan gah jalan negara, itu bisa saja negara batal dilaksanakan. dilakukan, tergantung nanti hasil janji-janjian. kum adat dan sejumlah aksi rapat,” ujar Rahim.

“Kami mengangap itu janji lainnya, Abdul Rahim dan penBaik Abdul Rahim maupun terakhir, kalau masih juga bo- gurus AMPJ terlebih dahulu Acang berharap, janji pemban- hong, sudah tidak ada ampun akan menyampaikan hasil rapat gunan jalan Negara yang disam- lagi lagi, apa lagi mengumbar- sekaligus berkoordinasi dengan paikan tanggal 6 April 2015 lalu ngumbar berjanji, kami sudah Bupati Sanggau dan Gubernur melalui rapat bersama tokoh tidak percayalah intinya, yang Kalbar. “Soal mereka mau terima masyarakat yang menyatakan jelas hukum ada akan tetap kita kami atau tidak, itu urusan lain. bahwa proyek akan dilaksanakan kenakan kalau proyek ini gagal Yang jelas kami sudah mencoba tanggal 22 Juni merupakan janji lagi nanti,” timpal Acang. untuk berkoordinasi,” tuturnya. terakhir dan tidak boleh lagi ada Sebelum melaksanakan hu- (KiA) ISTIMEWA

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Kader PKK Diminta Tingkatkan Kelompok BKB

Ngabang-RK. Empat kecamatan kader PKK desa mengikuti pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Landak, di Ngabang, Kamis (4/6). Kegiatan ini kerjasama Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) kabupaten Landak dengan perwakilan BKKBN provinsi Kalbar.

“Peserta yang di undang dalam kegiatan ini yakni dari kecamatan Mandor, Ngabang, Sengah Temila, dan Kuala Behe,” ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak, Tarmizi, sebagai Nara sumber.

Dikatakannya, dalam kegiatan ini diharapkan pembinaan melalui rumah, memamfaatkan forum pertemuan atau menciptakan kegiatan yang menarik minta anggota. “Untuk mengamati jalannya kegiatan kelompok antara orang tua dan anak balita,” katanya.

Hal senada juga di katakan kades Paloan kecamatan Sengah Temila, Bernadus Dudus, setelah para kader PKK desa ini mengikuti pembinaan, para kader ini bisa menyampaikan lagi kepada masyarakat yang ada di desanya.

“Jangan hanya setelah ikut pembinaan di kabupaten tidak ada hasilnya di desa. Segala pengetahuan yang di dapat dari kabupaten agar di sampaikan dan di gunakan untuk di desa,” kata Dudus.

Menurut Dudus, sesuai harapan bersama, melalui BKB, setiap keluarga mampu meningkatkan kemampuannya dalam membina anak balitanya sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal melalui interaksi orang tua dan anak. Dengan harapan agar anak mempunyai kepribadian yang luhur, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan.

“Kader BKB merupakan anggota masyarakat yang berkerja suka rela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua dan mengasuh anak dengan baik dan benar,” kata Dudus. (ius)

14

Perbaiki Kinerja Aparatur Melalui SPIP

Injeh Karaja

Para kader PKK Paloan foto bersama setelah mengikuti pembinaan kelompok BKB. ANTONIUS

Jumat, 5 Juni 2015

Ngabang-RK. Inspektorat Kabupaten Landak, menggelar sosialisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kamis (4/6) Sosialisasi yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati Landak, dibuka langsung Bupati Adrianus Asia Sidot.

Dalam arahannya, bupati mengatakan berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

“Hal ini bertujuan memberikan

keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara atau daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk melaksanakan penerapan SPIP, dibentuk satuan tugas SPIP dilingkungan Pemkab Landak. “Satgas SPIP ini melaksanakan tugasnya berpedoman pada PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Perbup Landak No. 4 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan SPIP

dilingkungan Pemkab Landak,” katanya.

Dalam momentum sosialisasi penerapan SPIP, bupati mengajak untuk bersama-sama memperbaiki yang belum baik, mengoreksi yang keliru. “Memperkuat sesuatu yang telah baik dan mewujudkan good governance dengan memelihara semua yang telah berhasil kita capai sampai saat sekarang ini,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Landak, Asep Yusuf mengatakan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, Inspektorat Landak melakukan penguatan pengawasan dilingkungan Pemk-

ab Landak. “Salah satu penguatan pengawasan yakni penerapan SPIP. Penerapan SPIP berpedoman kepada PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP,” katanya.

Mengacu pada Pasal 11 PP No. 60 tahun 2008 itu, perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

“Kemudian, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah,” katanya.

Hadir sebagai peserta sosialisasi SPIP, sejumlah Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Landak beserta pejabat Eselon III dan Satgas SPIP dilingkungan Pemkab Landak. Sedangkan bertindak selaku narasumber, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kalbar.

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Pemerintah Ajak Organisasi Agama Jalin Kerjasama Mempawah Hulu-RK. Untuk pertamakalinya Wanita Bethel Indonesia (WBI) Koordinator Daerah (Korda) Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

Rakerda yang dibuka Bupati Landak yang diwakili staf ahli bupati, Asuardi Daris tersebut digelar Rabu (3/6) hingga Jumat (5/6) di aula Gereja Bethel Indonesia (GBI), Tikalong Kecamatan Mempawah Hulu.

Dalam arahannya, Asuardi mengatakan, pemerintah memang berkepentingan pada organisasi keagamaan seperti WBI ini. “Diharapkan organisasi WBI ini bisa membangun dan membina pertumbuhan iman khususnya kaum wanita melalui program kerja yang mereka susun,” ujar Asuardi.

Menurutnya, jika organisasi WBI ini bisa membuat program kerja yang sejalan dengan program pemerintah, tentu hal ini sangat baik sekali. “Kita harus sejalan guna menjalankan pro-

gram kerja yang sudah disusun.

Apalagi dalam menjalankan programnya, pemerintah perlu bekerjasama dengan semua unsur,” kata mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Landak ini.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) GBI Kalbar, Pdt. Ronny Taufik menganggap, Rakerda pertama dalam periode kepengurusan WBI Kalbar tahun 2015-2019 sangat penting dan strategis.

“Ini sebagai langkah awal bagi program kerja yang akan dilaksanakan dalam periode ini. Sebab itu sangat tepat jika tema Rakerda menjadi landasan bagi realisasi program yang ada,” katanya.

Ia berharap, WBI Kalbar harus bisa mengidentifikasi masalah yang ada dalam lingkup WBI di Kalbar. “Kemudian, secara tepat dapat memberikan jawaban melalui program yang realistis yang kontekstual sehingga dapat dilaksanakan dalam disetiap WBI lokal yang ada di Kalbar,” pinta

Staf ahli Bupati, Asuardi Daris memukul gong tanda pembukaan Rakerda WBI. ANTONIUS

Ronny.

Ketua Koordinator Daerah (Korda) Kalbar, Triwindu Astuti mengharapkan, melalui

Rakerda dan setiap sesi maupun program yang dicanangkan akan menghasilkan sesuatu yang baru. “Sesuatu yang baru

ini tentunya baik kepada setiap pribadi maupun dalam wadah WBI untuk menjadi berkat dimanapun berada,” ucapnya.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Wah, dalam Seminggu 151 Orang Kena Tilang Sekadau. Dalam Operasi Patuh Kapuas 2015 dari Satuan Lalu Lintas Polres Sekadau, ditemukan hal mengejutkan.

Jumlah pelanggar yang terjaring mencapai 151 orang.

Ratusan pengemudi itu baru yang bisa dirazia alias ketangkap basah, belum termasuk pengendara yang terpantau oleh awak koran ini mutar balik atau memilih nongkrong di warung dekat lokasi razia sampai batang hidung polisi tak kelihatan lagi atau meninggalkan tempat.

Kasat Lantas Polres Sekadau, AKP Heri Edrino Sihombing, mengatakan Operasi Patuh Kapuas 2015 sudah berlangsung sejak 27 Mei lalu. “Dari beberapa kegiatan operasi, kita telah berhasil menilang 151 pengendara bermotor. Selain itu, kita juga memberikan 4 teguran,” ujar Heri, kepada wartawan, Kamis (4/6).

Dalam pelaksanaan razia, polisi menggandeng pihak terkait surat-menyurat kendaraan. Polres juga bekerjasama dengan Dispenda Sekadau dalam operasi patuh itu, sebagai bentuk layanan prima kepada masyarakat.

“Kita bekerjasama dengan Dispenda. Untuk masyarakat yang pajak kendaraannya sudah hampir jatuh tempo dan sudah jatuh tempo dapat langsung membayar di sini. Ini sudah ketiga kalinya kita bareng dengan Dispenda,” beber Heri, usai razia di depan markasnya kemarin.

Imbuh dia, “Kalau ada yang tidak bawa uang (saat dirazia), kita peringatkan saja untuk segera membayar pajak”. (bdu)

Jefray Kesal dengan Sikap Menpora Sekadau. Kebijakan jajaran pemerintahan Jokowi melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, membekukan PSSI berdampak pada dicoretnya Indonesia dari sejumlah kompetisi resmi agenda FIFA. Jelas saja pecinta sepakbola Indonesia kesal.

“Kita prihatin dan menyesalkan kebijakan Menpora itu,” ujar Jefray Raja Tugam, Wakil Ketua DPRD Sekadau, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (4/6).

Saat ini, banyak agenda kompetisi sepakbola internasional yang tidak bisa diikuti PSSI. Diantaranya kualifikasi Piala Dunia 2018 maupun Piala Asia 2019.

Kemudian, ada kualifikasi AFC U-16 dan U-19 dimana tahun lalu Indonesia mengukir prestasi juara. Ada juga turnamen regional wanita AFC U-14 serta sejumlah turnamen futsal. Tak habis di situ, kompetisi domestik seperti Liga Indonesia pun mandek.

“Dampaknya tidak hanya dirasakan para pemain bola. Masyarakat kecil, seperti sopir dan lain-lain, juga ikut merasakannya,” yakin Jeffray.

Politisi Parati Demokrat itu berkisah, saat kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu, salah seorang sopir taksi Curhat kepadanya. Sang Sopir mengatakan, akibat tidak adanya kompetisi bola, pemasukan mereka berkurang.

“Dulu kita sering disewa oleh kru TV atau lainnya yang akan melakukan liputan sepakbola di stadion untuk menjadi sopir.

Sekarang setelah kompetisi tidak ada, kita tidak mendapatkannya lagi,” tutur Jeffray menirukan ucapan Sang Sopir. (bdu)

Katanya Stok Cukup, Kok Harga Si Manis Melonjak?

Sekadau. Ini yang selalu bikin pusing rakyat. Tiap mendekati Puasa & Lebaran, harga Sembako selalu naik. Di sisi lain, pemerintah selalu menjawab stok cukup dalam arti tidak langka. Sesuai hukum ekonomi terkait permintaan dan penawaran, kalau memang barangnya ada kenapa harga mesti melonjak?

Aksi ingin untung cepat dan besar dari para pedagang harusnya dicermati dalam hal ini.

Atau, jika pemerintah memang tak punya inisiatif ikut campur dalam anomali mekanisme pasar tersebut, paling tidak punya niat melakukan operasi pasar untuk meringankan beban rakyatnya.

Kenaikan komoditas Sembako yang dikeluhkan ibu-ibu di Sekadau belakangan ini adalah naiknya harga gula. Harga yang

harus mereka bayar untuk Si manis di pasaran Sekadau berkisar Rp14 ribu hingga Rp14.500 per kilogramnya.

“Naiknya sudah terjadi beberapa hari terakhir,” ujar Santi, salah seorang ibu rumah tangga, dijumpai Rakyat Kalbar, di Pasar Sekadau, Kamis (4/6).

Sebelumnya, gula bisa didapat setelah membayar Rp 12.500 hingga Rp 13 ribu per kilogramnya. Bahkan, bulan lalu, harga gula masih di bawah angka tersebut.

“Ini belum lama sudah naik lagi. Kita pun ikut pusing. Mana barang yang lain ikut naik juga,” keluh Santi.

Santi meminta pemerintah untuk tidak tinggal diam. “Harus dicari penyebabnya, apakah ada kelangkaan atau ada permainan

dari pedagang,” desaknya.

Naiknya sejumlah komoditas Sembako, termasuk gula, itu diamini Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Diperindagkop dan UKM) Kabupaten Sekadau, Sarno. “Tapi barang lain juga ada penurunan,” ulasnya.

Sarno memastikan stok barang kebutuhan pokok cukup, termasuk untuk Ramadan dan Idul Fitri nanti. Hanya saja, dia tidak bisa merinci ukuran cukup dan berapa stok yang tersedia.

“Yang jelas saat kita tanya dengan pedagang, stoknya cukup. Kalau untuk kenaikan Sembako, kita tidak bisa melarang. Itu hukum pasar yang bekerja,” ulasnya.

Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Sekretaris Diperindagkop dan UKM Sekadau, Sarno. ABDU SYUKRI

Suksesi Kepala Daerah 2015,

Alat Peraga Kandidat Rp4 M, Yang Mundur Didenda Rp10 M

Suasana sosialisasi tahapan Pemilu di Kantor KPUD Sekadau, Kamis (4/6). ABDU SYUKRI

Sekadau. Mendekati dimulainya proses Pilkada, barulah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sekadau bergerak. Kemarin, mereka menyampaikan kepada publik jadwal tahapan suksesi

bupati/wakil bupati tersebut.

Ya n g m e n a r i k d a r i pemaparan Ketua KPUD, Gusti Mahmud Buang, adalah dana dari pemerintah untuk penyelenggara Pemilu Sekadau itu per Agustus 2014

mencapai Rp12 milyar. Dan, merujuk regulasi terbaru, duit segitu masih kurang. ”Karena ada peraturan baru untuk mendanai kampanye para calon kandidat, maka akan diusulkan lagi sekitar 4

Milyar, “ ungkapnya, di aula kantor KPUD Sekadau, Kamis (4/6).

Dana kampanye kandidat yang didanai KPUD nanti adalah alat peraganya. “Dana kampanye yang kita tanggung nantinya berupa alat peraga, dan itu semua kewenangan kami dalam hal mencetak, memasang, dan juga mencabut pada saat usai masa kampanye, “ beber Gusti Mahmud.

Kemudian, mengulangi apa yang pernah disampaikannya kepada Rakyat Kalbar soal calon perseorangan, minimal syarat dukungan kepada mereka adalah 20.587 KTP atau KK. Dan, pada 11-15 Juni, berkas itu sudah harus diserahkan ke KPUD. Untuk bakal calon dari Parpol, du-

kungan partai diserahkan 26-28 Juli mendatang.

KPUD juga akan memberikan sanksi kepada calon yang mengundurkan diri saat telah mendaftar. Komisioner KPU lainnya, Tohidin, mengatakan itu sesuai PKPU No. 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

“Bagi calon kandidat yang mundur setelah mendaftarakan diri ke KPU nantinya akan mendapatakan sanksi dan denda sebesar 10 Milyar, “ tegas Tohidin.

Salah seorang kandidat menyatakan sanksi itu bagus.

“Itu memang rambu-rambu dalam undang-undang dan dibuat dari aturan yang sesuai agar tidak dipermainkan nantinya, “ ujarnya saat dihubungi wartawan. (bdu)

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Jumat, 5 Juni 2015

BENGKAYANG

15

Singkawang Kekurangan Sumber Air Baku Singkawang-RK. Sumber air baku di Kota Singkawang yang telah dikelola hanya menghasilkan 150 liter per detik, dan masih angan-angan sekitar 200 liter detik. Totalnya hanya 350 liter per detik. Sedangkan Singkawang membutuhkan 500 liter per detik.

“Seandainya sumber air baku itu dikelola semuanya pun, kita masih defisit air atau tekor kalau dalam bahasa kita,” ungkap Husin, Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang ditemui di tempat kerjanya, baru-baru ini.

Untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat Kota Singkawang tersebut, jelas Husin, berbagai upaya dilakukan. Di antaranya dengan menertibkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Sumber Air Baku yang baru disahkan kemarin.

“Kalau yang ada tidak dilindungi, bisa nambah tekor. Mau cari di mana lagi untuk menutupi kekurangan air tersebut, kalau sumber air baku yang mesti kita lindungi tidak kita lindungi,” kata Husin.

Dengan adanya perlindungan sumber air baku melalui payung hukum, kata Husin, diharapkan di masa mendatang, Singkawang tidak lagi mengalami defisit air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Singkawang.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Singkawang, Winarto men-

gatakan, pascapengesahan Perda Perlindungan Sumber Baku, kini diserhakan ke Bagian Hukum. “Selanjutnya diserahkan ke Pemprov untuk dievaluasi, dan ke Pusat,” katanya.

Sambil menunggu proses tersebut, jelas Winarto, disiapkan Peraturan Walikota (Perwako) sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda Perlindungan Sumber Air Baku tersebut.

“Di Singkawang ini banyak mata air, itulah yang nanti akan ditentukan mana saja yang mesti dilindungi,” ujarnya.

Berdasarkan data di Dinas Bina Marga dan Enersi Sumber Daya Mineral, terdapat 27 mata di Kota Singkawang. “Kita bersyukur, banyak sumber air baku itu di kawasan cagar alam, hanya beberapa saja di luar,” ucap Winarto.

Dia mencontohkan sumber air baku yang masuk kawasan cagar alam, di antaranya Hangmoy dan Sejangkung yang hulunya di kawasan Gunung Raya Passi. “Jadi di situ kita sudah diuntungkan, karena sudah dilindungi,” jelas Winarto.

Menurut Winarto, sumber baku yang cukup krusial, lantaran di luar cagar alam itu di antaranya Sungai Semelagi. “Karena hulu sungainya di Kabupaten Bengkayang. Sehingga diperlukan kerjasama kabupaten/ kota untuk melindungi dan memanfaatkannya untuk masyarakat,” paparnya.

Ilustrasi

Winarto mengatakan, Walikota Singkawang Singkawang akan membentuk tim untuk menginventarisir mana saja sumber-sumber air baku di Kota Singkawang yang akan dilindungi.

Sementara itu, Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi dalam hampir setiap kesempatan selalu menyampaikan misinya terkait program air bersih di Kota Amoy ini. Dia juga berkali-kali mengharapkan dukun-

gan masyarakat untuk merealisasikan program tersebut, termasuk rencana pembangunan waduk tersebut.

Dia pernah mengungkapkan, akan membangun waduk seluas 60 hektar dengan kedalaman 15 meter di Ke-

Tekankan Pada Pembiasaan

PAUD. MORDIADI

Singkawang-RK. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai berusia enam tahun. Penekanannya pada pembiasaan kehidupan sehari-hari yang bernuansa karakter.

“Penanaman karakter pada anak usia dini tidak dalam bentuk pembelajaran tersendiri tetapi luluh dalam aktivitas harian anak,” kata Arman Suyono, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretariat Daerah (Setda) Kota Singkawang saat Perpisahan Bersama PAUD se-Kota Singkawang di Auditorium STIT Syarif Abdurrahman, Kamis (4/6).

Arman menjelaskan, program pengembangan dalam pendidikan anak usia dini mencakup nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni.

Di tempat yang sama, Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Singkawang, Suzanna mengungkapkan, salah satu metode belajar di PAUD, yakni Pendidikan, Aktif, Kreatif, Edukatif dan Menyenangkan (PAKEM).

“Penilaian perkembangan anak di PAUD dilakukan dengan cara narasi, bukan angka.

Selain itu, memperlakukan anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak,” kata Suzanna. (dik)

camatan Singkawang Timur. “Olehkarenanya saya meminta izin kepada warga untuk membangun waduk atau embung itu,” kata Awang.

Laporan: Mordiadi

Waisak, 19 Napi Terima Remisi Singkawang-RK. Pada parayaan Trisuci Waisak 2559 BE/2015 Masehi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI memberikan remisi khusus kepada 19 Narapidana (Napi) yang beragama Buddha di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIb Singkawang.

“Remisi diberikan kepada mereka yang berhak, mulai 15 hari, 1 bulan, 1,5 bulan, hingga dua bulan, tergantung masa hukuman yang telah dijalaninya,” kata Sambiyono, Kepala Lapas Klas IIb Singkawang melalui Kasubsi Registrasi, Raiyadi kepada wartawan, Kamis (4/6).

Napi yang berhak mendapatkan remisi tersebut, jelas Raiyadi, telah memenuhi syarat, di antaranya telah menjalani masa pidana minimal enam bulan dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin serta tercatat di buku Register F.

Remisi atau pengurangan masa pidana ini, tambah dia, diberikan kepada Napi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (UU 12/1995) tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (PP 32/1999) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 (Kepres 174/1999) tentang Remisi.

Raiyadi menjelaskan, pemberian remisi khusus ini untuk memotivasi Napi atau warga binaan di Lapas, agar selalu berbuat baik selama menjalani masa pidananya. “Remisi ini jangan dianggap sebagai suatu bentuk kemudahan bagi para warga binaan, tetapi supaya dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan memotivasi sendiri, sehingga dapat memilih jalan kebenaran,” paparnya. (dik)

Sambungan Dua Truk Bermuatan 618 ..........................................................................dari halaman 9 Gadis Bawah Umur ..............................................dari halaman 9 Dari pengakuan sopir truk kepada polisi, kayu tersebut berasal dari Kabupaten Melawi. Rencananya, kayu milik salah seorang pengusaha di Melawi itu hendak dibawa ke Kota Pontianak.

Kapolres Sekadau, AKBP Muslikhun SIK mengatakan, penangkapan dua truk tersebut berawal dari kegiatan patroli yang dilakukan jajarannya. Saat tengah berpatroli, polisi mendapat informasi dari masyarakat.

“Kita dapat info ada truk yang akan lewat membawa kayu,” ujar Muslikhun dijumpai di ruang kerjanya, kemarin.

Informasi itu pun ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian dan menghentikan truk bermuatan kayu tersebut. “Kita langsung mengamankan dan membawa ke Mapolres Sekadau,” tegas Muslikhun.

Saat ini barang bukti truk dan kayu sudah diamankan di Mapolres. Untuk

sementara polisi sudah menetapkan dua sopir truk sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan undang-undang kehutanan.

Berdasarkan UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, BP dan AN kini terancam mendekam maksimal 5 tahun di penjara. “Mereka masih diperiksa. Kita juga masih mencari pemiliknya,” kata Muslikhun. (bdu)

Bea Cukai Amankan Truk Muatan Tekstil ............................dari halaman 9 dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Alasannya karena keempat sopir truk masih diperiksa.

“Dari mana kemana masih dalam proses penyidikan. Apakah dia sopir ekspedisi atau bukan. Kronologisnya belum dibuat. Apakah dari luar negeri (Malaysia) atau lokal masih dalam proses pemeriksaan, pemeriksaan terhadap supir masih dilakukan,” terangnya.

Keempat truck dengan masing-masing nomor polisi R 1835 DD, E 8426 PJ, KB 8838 SL dan KB 8875 UL ini masih

terparkir di halaman Kantor Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bagian Barat. Bak truk tertutup rapat dengan terpal hijau.

Dedi, salah seorang sopir yang ditemui di sela-sela pemeriksaan mengaku tidak tahu-menahu. Dia dan rekan-rekannya masuk dalam status diduga membawa barang-barang ilegal.

“Kita hanya ekspedisi jak Bang, endak tau apa-apa. Kami dari Balai, kurang jelas taunya dibawa jak ke sini,” katanya.

Saat disinggung apakah mereka mem-

bawa surat menyurat, Dedi mengaku sedang dalam pemeriksaan. “Itu sama mereka semua (petugas),” katanya.

Saat ditanya lebih lanjut soal barang dan kepemilikan barang yang dibawanya tersebut, Dedi pun mengaku tidak tahu persis. “Dari orangnya suruh bawa sini, tujuannya ke Pontianak,” katanya.

Saat disinggung kemana atau alamat jelas barang tersebut akan diantar, Dedi kembali irit bicara. “Kurang jelas juga,” pungkasnya. (fik/dsk).

pria paruh baya, bahkan pantas dikatakan sebagai ayahnya atau kakeknya. Pria tersebut berinisial Rd berusia 49 tahun, warga Desa Kubu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

Diduga Rd juga mencabuli gadis bawah umur tersebut. Keduanya diamankan ke Mapolsek Pontianak Selatan.

Pasangan lainnya yang ditemukan di Ateng House adalah Dd warga Kubu, Kubu Raya dan seorang wanita remaja yang tinggal di Jalan Dr Wahidin, Pontianak Kota.

Di kamar lantai tiga tempat mereka bermesum ria, juga ditemukan alat konsumsi sabu, berupa bong. Diduga keduanya telah mengonsumsi narkoba., pasangan tanpa surat nikah ini juga diamankan di Mapolsekta Pontianak Selatan.

Begitu juga dengan satu pasangan tanpa surat nikah lainnya.

Rd yang giginya sudah pada rontok itu bersama pasangannya gadis yang baru berumur 15 tahun langsung diinterogasi petugas. Rd membenarkan berduaan dengan anak bawah umur. “Ya benar, kami berdua. Kami hanya santai saja.

Tidak ngapa-ngapain. Dia itu keponakan saya, saya mau antar dia ke Singkawang. Karena kerja rumah makan di sana,” kilah Rd. “Karena sudah malam, kami menginap di situ (Ateng House). Rencananya subuh mau berang-

kat,” kelitnya.

Apa yang dikatakan pria rongak itu bertolak belakang dengan ucapan gadis bawah umur yang ditidurinya. Gadis bawah umur itu ketika diperiksa di ruang Kanit Reskrim Polsekta Pontianak Selatan mengakui telah dicabuli atau disetubuhi.

Lucunya, ketika ditanya wartawan, gadis bawah umur itu mengaku kalau pria paruh baya bergigi ompong tersebut adalah tetangganya, tapi bukan keponakan atau tidak ada ikatan keluarga.

Kapolsekta Pontianak Selatan, AKP Kartyana, prostitusi yang melibatkan anak bawah umur akan diproses hukum. Begitu juga pasangan di luar nikah yang mesum sambil mengisap sabu di kamar Ateng House.

“Selanjutnya untuk anak bawah umur akan kita lakukan visum, dan pasangan remaja tanpa surat nikah serta ditemukan bong sabu akan kita tes urine. Kita akan periksa dan kita dalami lagi,” tegasnya.

AKP Kartyana akan memanggil orangtua gadis bawah umur tersebut. Polisi akan menanyakan, apakah mau melapor atau tidak. “Tergantung orangtua si gadis bawah umur nanti seperti apa.

Apabila melapor, maka pria yang mencabulinya akan diproses hukum dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancamannya 14 tahun penjara,” katanya. (zrn)

Dua Murid SD Jadi Korban ....................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 anaknya meninggal. “Minggu kemarin sekitar pukul 13.30 Wib. Tanpa pikir panjang dan berprasangka buruk, saya mengizinkan Dungai untuk membawa anak saya (IC),” ujar Agustina.

Dungai mengatakan, anak kerabatnya yang meninggal, usianya kurang lebih IC, anaknya. Kemudian kata Agustina, tetangganya itu juga membawa SC, teman anaknya (IC). “Dia tanya saya, boleh ndak bawa anak nuan ke tahlilan di sawit? Oleh karena ada teman, jadi aku izinkan,” jelas Agustina.

Sebelum pergi, Dungai memang menunjukkan gelagat aneh. Dia meminta IC tidak mengenakan pakaian yang ada warna merahnya. “Tanpa ada penjelasan

lebih lanjut, saya sendiri pun tidak menduga apapun. Akhirnya saya izinkan dan turuti permintaan Dungai,” bebernya.

Sekitar pukul 14.00 Wib, Dungai membawa anak Agustina meninggalkan rumah.

“Hingga pukul 20.00 Wib, anak saya belum juga pulang ke rumah. Muncul rasa khawatir, hingga saya memutuskan untuk menjemput anak saya di kebun sawit Alam Indah. Anehnya sesampai saya di kebun sawit, tidak ada tahlilan,” ceritanya.

Karena merasa dibohongi Dungai, Agustina panik. Wanita ini pun melapor ke Polsek Semitau. “Akhirnya tepat pukul 24.00 Wib, Dungai membawa pulang anak saya menggunakan mobil. Setelah pulang itulah baru diketahui adanya dugaan percobaan

pesugihan. Karena anak saya bercerita kepada saya,” beber Agustina.

Masih bicara via telepon, Agustina mengatakan, apa yang diceritakan anaknya itu. Saat berangkat dari rumah, ternyata mereka tidak ke kebun sawit untuk pergi tahlilan, melainkan ke rumah HR. “Kata anak saya, di rumah HR sudah menunggu 13 orang lain yang sudah dewasa. Kata anak saya lagi, dia dan 13 orang lainnya disuruh duduk dan dijampi-jampi di Pak HR. Pintu rumah ditutup rapat,” jelas Agustina.

Tidak hanya di rumah itu, tengah malam pukul 22.30 Wib, IC dan SC mengaku dibawa ke tengah hutan bersama 13 orang lainnya. “Di hutan tersebut juga dilakukan ritual yang sama. Bahkan anak saya

menceritakan, saat mata terpejam dia dibisiki seseorang dengan mengatakan, jika ada yang mengganggu atau seperti digigit nyamuk jangan dihiraukan,” sambungnya.

Dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Semitau, Nopi membenarkan apa yang disampaikan Agustina. Namun Nopi enggan menjelaskan proses perkembangan perkaranya. “Masalah itu masih dalam tahap penyelidikan kita Bang,” ujar Kanit Reskrim via telepon.

Nasir paman IC mengatakan, HR dan Dungai saat ini tengah berupaya menempuh upaya damai. Mereka mendatangi keluarga korban. Hanya saja, pihak keluarga menyesalkan apa yang telah dilakukan ter-

hadap anak yang dibawa umur tersebut.

Apalagi HR dan Dungai melakukan praktik yang melanggar norma-norma agama di dalam kehidupan bermasyarakat. “Saya minta kepolisian tetap mengusut kasus ini sampai tuntas. Sebab jika benar terjadi pesugihan, maka orang yang berbuat harus bertanggungjawab dan dihukum seberatberatnya,” tegas Nasir.

Nasir juga meminta masyarakat lain untuk tidak lagi percaya dengan praktikpraktik seperti itu di zaman yang modern ini. “Jika itu untuk mencari uang, seharusnya dilakukan dengan cara yang halal dan bermartabat. Jangan malah mengorbankan orang lain, apalagi itu anak-anak,” kesal Nasir. (zrn)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

“

Rakyat Kalbar Jumat, 5 Juni 2015

Bikin Fansm i K Kecewa B

Alasan Kim So Eun mundur karena ia ingin fokus pada produksi drama terbarunya Scholar Who Walks Night.

S

erperan sebagai pasangan sejati, Song Jae Rim dan Kim So Eun dalam We Got Married telah merebut perhatian penggemar program variety show itu. Sayangnya, pertengahan Juni mendatang keduanya dipastikan mundur dari acara tersebut.

“Mereka berdua berencana untuk meninggalkan program variety show ini sekitar pertengahan Juni. Ada jadwal syuting tambahan direncanakan, tapi setelah menyelesaikan prosesnya, mereka akan resmi mundur,” kata produser program pernikahan virtual MBC We Got Married, Sun Hye Yoon seperti dilansir dari laman Soompi.

Keputusan itu jelas menjadi kabar buruk bagi para penggemar We Got Married. Pasalnya, keduanya

“

U E O

N

dianggap sebagai pasangan sejati untuk berperan dalam variety show tersebut. “Alasan Kim So Eun mundur karena ia ingin fokus pada produksi drama terbarunya Scholar Who Walks Night. Keputusan diambil karena dia ingin fokus di acara itu,” kata juru bicara So Eun. Seperti diketahui, para artis yang dijadikan sepasang suami istri di variety show populer MBC, We Got Married ternyata tidak dipasangkan begitu saja oleh produser acara. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi si artis serta beberapa pertimbangan lainnya. Tak jarang pasangan artis yang ditentukan justru banyak diprotes fans.

Semua kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan ini tentu mendapat perhatian dari para fans masing-masing, dan pasti langsung heboh menjadi berita di media dan internet. Dengan kata lain, We Got Married adala acara populer yang bisa mengangkat pamor artisnya. (idp)

Olla Ramlan

Ogah Seksi dan Kaya

S

emenjak membina rumah tangga dengan Aufar Hutapea, Olla Ramlan sepertinya butuh tantangan dari sekadar nge-host. Dia mengaku rindu berakting lagi. Tapi Olla mau peran yang berbeda. Bukan berperan seksi dan kaya.

“Yang aku pengin film kali ya. Cuma aku tuh maunya film yang benar-benar karakter.

Semua tawaran selalu jadi wanita yang seksi, orang kaya. Selalu gitu. Mau tuh yang ada tantangannya,

peran yang tertindas atau apa kek kepinginnya,” ungkapnya.

Olla sebenarnya sudah bermain film lewat judul SuamiSuami Takut Istri The Movie.

Namun sejauh ini belum ada peran yang dirasa Olla membuat karakternya berkembang.

“Image-nya aku mungkin dipikir orang selalu dengan sosialitanya, modern mom-nya. Berkarakter, out of the box, itu dia aku belum ketemu sutradara dan PH yang nawarin itu. Selalu yang gini ya... madam-madam,” curhat ibu dua anak itu. (Jp)

Shania Gracia

Coba-coba Malah Keasyikan

A

wa l n ya h a n y a coba-coba, tapi Shania Gracia malah keasyikan. Itulah pengalaman member JKT48 yang kini tertarik membatik, setelah mencoba membuatnya di Museum Tekstil.

Meski hanya membuat motif bunga pada kain seukuran saputangan, itu sudah cuk u p membuat dia tahu

Entertainment Entertain ment

Gigi putihnya yang berbaris rapi terlihat ketika dara asal Makassar itu tersenyum, menambah kesan ayu pada parasnya.

Gadis berambut panjang itu menjadi salah seorang pemain di film tersebut. Dia beradu peran dengan Teuku Rassya, Anjani Dina, Ciccio Manassero, dan Ferry Salim. Beberapa tahun lalu, berada di tengah-tengah para bintang dan menjadi terkenal mungkin masih menjadi

SUDAH ‘BERANI’ MILIH

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

INDAH PERMATASARI

M

eski terhitung sebagai artis pendatang baru, Indah Permatasari sudah “berani” untuk pilih-pilih tawaran film. Perempuan yang memutuskan menunda kuliah demi karir tersebut akan menolak film yang mengharuskannya berbusana seksi.

“Langsung aku tolak,” tegasnya.

Dara 18 tahun ini langsung tersenyum ketika dijumpai Jawa Pos di gala premiere film 7 Hari Menembus Waktu di XXI Senayan City, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

asyiknya membatik. “Sebelumnya, belum pernah membatik. Maka, agak hancur hasilnya,” katanya. Memang, saat melukis pola dengan malam, ada beberapa yang meluber tidak sesuai garis. Dia juga dibantu petugas museum untuk mengetahui cara membatik yang benar. Terutama setelah mencelupkan canting dan meniriskannya.

Dia juga merasakan langsung ujian kesabarannya dalam menggambar. Berkali-kali tangannya gemetar sehingga meluber dari garis. Meski susah, dia mengaku senang dan tertarik untuk membatik lagi kalau ada kesempatan. “Aku mulai tertarik, ingin lagi,” imbuhnya. (idp)

mimpi bagi Indah. “Aku mulai terobsesi ingin menjadi artis waktu kelas VI SD Pertiwi Makassar. Gimana ya rasanya jadi artis? Enak kali ya?” kata Indah mulai membuka jalan ceritanya.

Di kota kelahirannya, Indah beberapa kali mengikuti ajang model cilik.

Salah satu perlombaan yang diikuti memberikan kesempatan untuk berkompetisi di tingkat nasional, Jakarta. “Sejak itu, kepikiran ingin jadi artis di Jakarta, tidak hanya datang ikut ajang model saja,” ujarnya.

Tiket ke Jakarta sudah digenggam. Hanya, keinginan itu belum mendapat dukungan penuh keluarga. Indah masih SD. Itulah yang menjadi alasan keluarganya berat hati melepas putri ketiga dari tujuh bersaudara tersebut. “Sempat nggak dibolehin karena nggak ada yang dituju disana.

Memang ada saudara di Jakarta, tapi nggak enak kalau numpang terus,” kenang Indah. Setelah beberapa kali mencoba trik merengek tidak mempan, Indah jatuh

sakit. “Aku sampai sakit waktu dibilang nggak jadi ke Jakarta. Rasanya waktu itu sudah nggak ada kesempatan lagi,” kata Indah.

Melihat putrinya sakit, orangtua Indah pun luluh. Tidak mau anak kesayangan depresi, mereka mengizinkan Indah berangkat. Tentu saja, dia tidak sendiri. “Ibu menemani aku dengan meninggalkan adik-adik dan bapak. Berdua kami keluar masuk studio casting, tinggal di tempat kos, kemana-mana naik bajaj, ojek. Pokoknya ibu benar-benar total mendukung aku,” kenangnya. Sudah tak terhitung berapa kali dia ditolak casting. Hingga akhirnya, dia lolos berperan di FTV. “Lupa apa judulnya.

Pokoknya yang hidayah-hidayah gitu,” ucapnya polos.

Honor yang diterimanya saat itu tidak seberapa. Hanya cukup untuk membasahi kerongkongan yang kering karena kehausan berada di jalanan ibukota. Belum lagi memikirkan tagihan kos-kosan. “Cuma Rp 200 ribu per episode. Uangnya langsung habis di jalan. Mungkin harus begitu dulu perjuangannya,” tuturnya, lantas tertawa.

Namun, hasil selalu berbanding lurus dengan usaha dan pengorbanan. Setahun di Jakarta, Indah mendapatkan tawaran bermain di sinetron Cinta Fitri 3. “Cuma memerankan anak kecil di adegan flashback aja,” katanya. (Jp)

Zaskia Gotik