5 Agustus 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Rabu, 5 Agustus 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Menang PTUN, Pedagang Tetap Bayar Rp1,4 Miliar John: Jangankan Rp1,4 M, Rp900 Juta Saja Tak Bakal Dibayar Pontianak-RK. Walaupun menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara mendapatkan rumah toko (Ruko) Pasar Flamboyan, namun Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum menegaskan, pedagang tetap harus membayar seharga Rp1,4 Sutarmidji miliar.

Jika tidak, Ruko yang sudah dimenangkan pedagang itu akan dijual kepada orang lain. Termasuk penataan, tetap harus dilakukan Pemkot Pontianak, bukannya pedagang.

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Dahlan Iskan Menangkan Praperadilan Atas Kejati DKI

Isyarat bagi Penegak Hukum di Daerah Pontianak-Jakarta-RK. Dikabulkannya semua gugatan praperadilan mantan Dirut PT PLN, Dahlan Iskan, oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, diapresiasi pakar dan praktisi hukum Kalimantan Barat, kemarin. Kemenangan Dahlan merupakan isyarat bagi penegak hukum di daerah untuk berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Halaman 7

IDI: Siapa Melarang Spesialis Praktik?

Kuota RSUD Soedarso, Jangan Izinkan Praktik

Halaman 7

Tak Ada Banding, Tak Ada Kasasi

Pontianak-RK. Tidak masuk hitungannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soedarso menjadi kelas A dan sebagai rujukan nasional lantaran manajemen RS terbesar di Kalbar itu tak mampu melengkapi dokter spesialis.

Kalangan DPRD Pontianak menganggap hal itu hanya karena pemerintah daerah tidak serius menanganinya. Padahal, menurut wakil rakyat tersebut, dokter spesialis sudah banyak. Bahkan, menjamur di Kalbar ini.

Jakarta-RK. Suasana hening ruang sidang utama PN Jaksel berganti ceria ketika Hakim Lendriaty Janis mengetuk palu, mengabulkan seluruh permohonan Dahlan Iskan melalui praperadilan melawan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Halaman 7

Harap-harap Cemas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 di seluruh Indonesia memasuki tahap verifikasi berkas administrasi atas 838 pasangan Bakal Calon (Balon) yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Halaman 7

klik! www.rkonline.id

Halaman 7

MENANGKAN PRAPERADILAN. Yusril dan Dahlan Iskan seusai putusan praperadilan di di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Selasa (4/8). RMOL

Suhadi: Sosialisasi Baru Dimulai Januari 2015

Maklumat Bakar Lahan, Arianto: Menyampaikan UU Pontianak-RK. Maklumat yang dikeluarkan Kapolda Brigjen Pol Arief Sulystianto tentang pembakaran lahan dan kebun di Kalbar, ditegaskan Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Arianto, dibuat dengan dasar yang kuat.

“Silakan, masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat,

minta maklumat tersebut dicabut,” ujar ALBP Arianto, Selasa (4/8), menjawab anggota DPR RI Erma Suryani Ranik yang meminta maklumat itu dicabut atas desakan masyarakat adat melalui tumenggung setempat.

Menurut Arianto, semuanya harus mengetahui arti dari Maklumat

tersebut. “Maklumat itu artinya pemberitahuan atau imbauan kepada masyarakat. Dan maklumat yang dibuat oleh Kapolda memiliki dasar dan melihat beberapa faktor, tentang harusnya dibuat maklumat itu,” katanya.

Dasar Kapolda membuat Halaman 7

Tak Ada Aturan Jatah Dalam regulasi apapun, meski rumornya membahana, tidak pernah diatur titip-menitip anak anggota Dewan maupun pejabat lain dalam penerimaan siswa baru. “Feodalisme jaman kompeni” itu merupakan mentalitas yang harus dibasmi.

Halaman 7

Tiga Pesawat Tanpa Awak Siap Awasi Perbatasan A. Mustofa Bisri @gusmusgusmu Dari arena Muktamar NU, dengan tulus saya sampaikan hormat dan salut setinggi-tingginya kepada Muhammadiyah dan Muktamarnya. Mabruk..!

erwan setyawan @erwanzsee NU dan Muhammadiyah saling melengkapi, Islam di Indonesia bisa damai karena NU dan Muhammadiyah..

NU-Muhammadiyah bak jantung

muhammad Nabil @NabilForzaMilan @gusmusgusmu NU dan Muhammadiyah ada perbedaan tapi tokoh2 saling menghormati #NUMuhammadiyahIndonesia

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

SALAM KOMANDO. Kolonel PNB Palito Sitorus berjabat erat dengan Marsekal Petama TNI Tatang Helyansyah, dan di tengah Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoopsau I ) Marsda TNI A Dwi Putranto.

Jika masyarakat Kalbar khusunya Kota Pontianak dan Kubu Raya nanti makin sering mendengar raungan pesawat tempur di udara, itu menandakan TNI Angkatan Udara kian siaga menjaga kedaulatan NKRI. Mulai Selasa (4/8), Lanud Supadio naik statusnya menjadi pangkalan udara tipe A. Dan dalam waktu hadapan, kelengkapan pangkalan udara di Kalbar ini akan bertambah baik personil maupun Alutsista.

Halaman 6

SYAMSUL ARIFIN-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Injet-injet

Jadi Tipe A, Lanud Supadio Makin Perkasa Syamsul Arifin, Kubu Raya

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Alexius Akim

Semut

Praperadilan Dahlan Iskan, isyarat bagi penegak hukum di daerah - Makenye jangan tebang pileh.

IDI: Siapa melarang spesialis praktik?

- Memangnye sekolah dokter tadak bayar ke?

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Rabu, 5 Agustus 2015

2

Syarifah Adriana/Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Pontianak

Kasatpol PP Pelajari Pekerjaan Rumah yang Tersisa, Perda Harus Tetap Ditegakkan!

Syarifah Adriana resmi menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Pontianak. Bekas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) ini diharapkan mampu menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang tersisa di era kepemimpinan Haryadi Sobri Triwibowo kala memimpin Korps Penegak Perda Pemerintah Kota Pontianak.

Sebut saja diantaranya kasus Studio Family Karaoke dengan Rumah Sakit ProMedika, Gudang PT Adira, Pembangunan Hotel 95 serta kasus lainnya. Publik tentunya berharap melalui sentuhan kepemimpinan Srikandi yang satu ini dapat segera menuntaskan kasuskasus tersebut demi tegaknya Perda Pemerintah Kota Pontianak.

Kemarin, Selasa (4/8) merupakan hari pertama Syarifah Adriana bekerja sebagai Komandan Petugas Keamanan dan Ketertiban (Tantrib). Sorenya, kepada wartawan Harian Rakyat Kalbar, dia berdiplomasi akan berupaya menunaikan tugas serta kewenangan yang diletakkan di pundaknya dengan sebaik-baiknya.

Berikut petikan wawancara wartawan Harian Rakyat Kalbar dengan Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Pontianak, Syarifah Adriana; +Apa saja pekerjaan rumah (PR) peninggalan Pak Haryadi yang perlu segera dituntaskan?

-Kita akan fokus meneruskan limpahan pekerjaan yang tersisa di masa Pak Haryadi. Kita akan lakukan penertiban itu, namun ini harus melalui step by step.

Kemudian kami akan mempelajari dulu aturan yang benar. Jadi tidak seruduk-seruduk.

+Maksud Anda? Langkah kongkretnya seperti apa?

-Saya baru masuk di Satpol PP. Saya akan mempelajari dulu peninggalan-peninggalan kerja yang belum ditindaklanjuti. Satpol PP hanya mempunyai hak penegakkan Perda. Yakni dari segi eksekusinya. Artinya, kita bekerja menunggu limpahan atau rekomendasi dari instansi terkait untuk mengeksekusi orang yang bermasalah.

+Gudang PT Adira tidak berizin, kenapa belum ditertibkan ya?

-Saya tidak tahu apakah gudang itu ada izin atau tidak. Yang jelas, kalau tidak memiliki izin, tentu prosesnya di Satpol PP. Tapi ini masalah perizinan. Jadi BP2T harus campur tangan. Kami akan duduk semeja membahas masalah ini. +Apakah PR ini akan serius dituntaskan?

-Saya sebagai Kepala Satpol PP yang baru, kalau masalah PR-PR itu, Saya akan merapatkan dengan instansi terkait. Itu langkah pertama.

Saya kan masih baru. Jadi harus melihat permasalahan dan mempelajarinya.

+Terkait persoalan kasus Hotel 95, warga sudah tersudut, Satpol PP masih menunggu rekomendasi?

-Kalau masalah Hotel 95 yang merusak rumah warga, itu penyelesaiannya di Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya. Saya melihat sejauh ini sudah ada peninjuan ke lapangan. Nah tentu sudah ada proses penyelesaian. Ini harus dikordinasikan dengan Dinas Cipta Karya.

+Sebagai Kepala Satpol PP, masalah apa yang pertama ingin Anda selesaikan?

-Di hari pertama, langkah kongkret saya adalah menempatkan petugas Satpol PP di sejumlah ruas titik di persimpangan lampu merah.

Saya akan mengadakan pembinaaan bagi anak-anak penjual koran. Besok (hari ini, red) sudah mulai kita lakukan.

Dari pagi personil akan saya standby-kan.

+Kalau masalah Studio Family Karaoke, Satpol PP masih mau menunggu rekomendasi juga?

-Studio Family Karaoke harus dikordinasikan dengan BP2T, karena usaha ini berizin. Jadi, sampai saat ini kita belum melakukan pembongkaran atau penyegelan. Kami masih menunggu rekomendasi dari BP2T.

+Alasan Anda ingin tertibkan anak-anak yang jual koran?

-Karena Pemerintah Kota Pontianak tidak ingin ada anak yang tidak seko-

Pilkada Serentak 9 Desember 2015

SFIANSYAH

AKYAT

ALBAR

Pemasangan Iklan Pengumuman

mengurus negara di Kapuas Hulu.

Sementara itu, Pj Bupati Kapuas Hulu, Marcellius TJ yang baru dilantik mengatakan, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri menjadi tugas yang ditunjukkan kepada penjabat Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Mengenai Pilkada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu tentunya pemerintah turut memfasilitasi Pilkada sehingga berjalan aman dan tertib. “Saya pikir sesuai dengan peraturan maka tidak ada keberpihakan, karena dilaksanakan sesuai undang-undang,” ucap Marcellius.

Marcellius menjelaskan, dirinya saat ini siap menjalankan pemerintahan di Kapuas Hulu. Lantaran dirinya kembali ke daerah asalnya sehingga mengetahui kondisi Kapuas Hulu. “Jadi saya akan melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan,” janjinya.

Menurutnya, dalam jabatan sementaranya tersebut, dalam waktu dekat ada sejumlah agenda di pemerintahan termasuk adanya pembahasan anggaran sehingga persiapan Pilkada dan beberapa program lainnya yang telah diatur oleh pemerintah.

Ia menambahkan, mengenai netralitas akan dikomunikasikan ke Forkopinda di Kapuas Hulu, yang penting penyelenggaraan Pilkada dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berjalan lancar.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

+Pak Haryadi sudah pernah menangkap penjual koran yang mangkal di lampu merah. Datanya, anakanak yang menjual Koran itu berasal dari luar Kota Pontianak?

-Kalaupun dari luar, karena mereka jualan berada di daerah kita, tetap akan tertibkan. Karena kita takutnya orang menilai Pontianak tidak bisa mewujudkan visi misi kota layak anak. Semboyan sekarang ini menuju kota layak anak. Tetapi kok masih ada anak yang tidak sekolah. +Apakah ada sanksi untuk perusahaan yang mempekerjakan anak-anak yang berjualan koran di lampu merah?

-Yang jelas langkah pertama kita akan mengembalikan anak-anak itu kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya atau pemerintah asal daerahnya. Nah, Saya belum tahu apakah perusahaan yang mempekerjakan mereka. +Anak-anak, para remaja maupun orang dewasa berjualan Koran di lampu merah. Artinya mereka jualan di fasilitas umum (Fasum). Apakah ada sanksi untuk orang yang berjualan di fasum?

-Tentu ada sanksi. Kita akan kenakan pasal tindak pidana ringan (Tipiring). Penjual-penjual koran itu akan kita tangkap Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Masyarakat Miskin Wajib Mendapatkan Perlindungan Hukum Gratis

Penjabat Bupati dan PNS Harus Netral Pontianak-RK. Gubernur Cornelis melantik Penjabat (Pj) Bupati Kapuas Hulu, Marcellius TJ, SH, MH yang menggantikan Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana yang telah habis masa jabatannya.

Gubernur Cornelis menegaskan, kepada Pj Bupati Kapuas Hulu yang baru dilantik agar menjalankan pemerintahan sesuai undang-undang dan tidak boleh keluar dari konteks perundang-undangan.

“Jalankan sesuai undang-undang, pokoknya tidak ada lainnya. Jangan banyak cerita kalau keluar dari undang-undang yang membuat kita pusing. Yang paling mendasar bagaimana menjaga keamanan, ketertiban wajib hukumnya,” tegas Gubernur Conelis dalam acara pengucapan janji jabatan dan pelantikan Pj Bupati Kapuas Hulu, di Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (4/8).

Gubernur menjelaskan, pelantikan yang dilaksanakan sehubungan berakhirnya masa jabatan Bupati Kapuas Hulu dan bukan karena diberhentikan atau adanya masalah. Gubernur menegaskan, agar penjabat yang dilantik tetap menjaga netralitas pegawai.

“Perhatikan kembali apa yang telah menjadi peraturan pemerintah. Jadi jalankan sesuai undang-undang, jangan lebih dari itu,” lugasnya.

Mantan Bupati Landak ini menambahLantik Pj Bupati, Gubernur Cornelis melantik Pj Bupati Kapuas kan, 7 Agustus mendatang akan dilakukan Hulu, Marcellius TJ, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, rapat kerja di Kabupaten Kapuas Hulu supaya masyarakat tahu ada penjabat yang /R K Selasa (4/8). I

lah. Kalau tidak mampu kita ada subsidi. Pemerintah siap membiayai.

Pontianak-RK. Setiap masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum. Ungkapan inilah yang kerap didengungkan pemerintah terhadap rakyat kecil yang sejatinya harus sama perlakuannya di hadapan hukum.

Ironisnya ternyata implikasinya di lapangan masih dirasakan jauh panggang dari api. Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Begitulah kira-kira realitas hukum di republik ini.

Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Ardiyansyah berpendapat, sejatinya ada keseriusan dari penegak hukum terhadap masyarakat yang benar-benar memerlukan perlindungan hukum, khususnya bagi mereka yang mengajukan menjadi penasehat.

“Sebenarnya semua masyarakat memiliki hak perlindungan hukum, karena negara wajib melindunginya.

Terlebih sudah ada penasehat hukum yang benar disediakan khusus untuk masyarakat. Mereka tidak dibayar masyarakat, tapi sudah ditanggung pemerintah,” ujarnya kepada Rakyat Kalbar, Selasa (4/8).

Legislator PAN yang membidangi masalah hukum ini menyebut bahwa dirinya tahu dan paham betul dengan mekanisme hukum. Di mana masyarakat tidak mungkin akan mengajukan perlindungan hukum dengan meminta bantuan ke jaksa lantaran

tidak mampu. Hanya saja, momen ini seperti tidak berlaku, lantaran masih saja terdapat orang yang mengerti hokum, tetapi justru melanggar hukum itu sendiri.

“A r t i n y a k a l a u m a s y a r a k a t mendapatkan perlindungan bantuan hokum maka negara wajib memberikan. Tidak ada istilahnya bayar perkara, tapi ini khusus masyarakat tidak mampu,” ingatnya.

Menurutnya, perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang wajib diberikan negara tersebut, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan hak masyarakat sama di mata hukum. Memberikan keringan bagi mereka dan justru bukan malah sebaliknya.

“Masyarakat tidak mampu wajib dibantu, bukan justru memberatkan mereka,” cetusnya.

Jika mekanismenya sudah benar dilakukan terhadap yang mengajukan perlindungan hukum, tidak ada alasan bagi mereka (penasehat hukum, red) yang digaji pemerintah untuk menolak, bahkan sampai meminta sejumlah uang. Jika hal seperti itu benar terjadi maka dapat dilaporkan, karena sudah masuk dalam pelanggaran. “Mekanismenya harus lengkap.

Tapi kalau sudah lengkap dan ada permintaan, laporkan saja kejadian itu,” tegasnya. (agn)

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Rakyat Kalbar

Pontianak Metro Festival Praktik Cerdas Kalbar 2015 P o n t i a n a k- R K .

Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar Festival Praktik Cerdas Kalimantan Barat 2015.

Untuk mengapresiasi dan mempromosikan inovasi pembangunan yang berhasil dilakukan di wilayah kabupaten/ kota oleh anak, keluarga dan masyarakat secara Christiandy Sanjaya kolaboratif.

Festival yang digelar 4 dan 5 Agustus 2015, di Kota Pontianak ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, perwakilan dari 11 kabupaten/kota, perwakilan forum anak, lembaga keagamaan, organisasi profesi, universitas, corporate/perusahaan serta media di Kalbar.

Upaya yang telah dilakukan di sembilan kabupaten dan dua kota ini membuktikan bahwa masyarakat Kalbar merupakan masyarakat yang mau terus maju dan membenahi diri ke arah yang lebih baik.

Seluruh pratik cerdas merupakan kumpulan dari praktik pembangunan inovatif untuk menjawab tantangan serta memberikan perubahan positif di masyarakat yang mau terus maju dan membenahi diri ke arah yang lebih baik.

“Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memerlukan komitmen multi pihak antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Ketua Yayasan Wahana Visi Indonesia, Grace Hukom.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, praktik cerdas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dan anak adalah bukti bahwa peningkatan IPM Kalbar sungguh-sungguh nyata dan tentu saja ini berdampak baik kepada kesejahteraan masyarakat maupun anakanak Kalbar.

“Ini juga menunjukkan bahwa Kalbar mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk peningkatan IPM melalui praktik-praktik yang berhasil diupayakan di tengah masyarakat,” ucapnya.

Wagub berharap, dengan diadakan festival praktik cerdas diharapkan praktik pembangunan dari berbagai daerah dapat dibagikan kepada publik dan masyarakat serta direplikasikan ke wilayah tertentu.

Dengan dukungan dari private sector atau corporate melalui dana CSR. Tentunya selama ini sudah banyak sekali berbagai upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai mitra untuk melanjutkan pembangunan manusia.

Menurutnya, melalui kegiatan yang dilakukan WVI, dengan target tujuan untuk membendung berkontribusi peningkatan IPM sangat tepat dan nanti akan ditampilkan 16 kegiatan untuk menjadi contoh memotivasi daerah yang ada. (fie)

Rabu, 5 Agustus 2015

3

Masalah Bus Sekolah, Pemkot Tak Punya Solusi Kongkret Pontianak-RK. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menegaskan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak harus segera mencarikan solusi konkret. Supaya Bagaimana caranya, bus sekolah harus dioperasionalkan untuk mengakomodir kebutuhan siswa-siswi di seantero Kota Pontianak.

“Kalau rusak carikan solusinya. Kalau semakin rusak seperti sekarang ini dan tidak bisa difungsikan lagi harus dilaporkan.

Saya minta dinas bekerja sama dengan Damri atau dari pihak manapun untuk menghadirkan bus sekolah kembali,” tegas Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, Selasa (4/8).

Menanggapi tidak diperbolehkannya anak sekolah menggunakan kendaraan bermotor sendiri pergi ke sekolah tentu membuat Satarudin gerah dan berniat ikut campur dalam mencarikan solusinya. Ia mendesak Dishubkominfo Kota Pontianak untuk segera berkoordinasi dengan pihak lain atau Pemerintah Kota Pontianak, bahkan langsung ke kementerian terkait pengadaan bus sekolah.

Legislator PDI Perjuangan itu

menanggapi positif upaya dari kepolisian yang melarang anak pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor sendiri. Seharusnya jauh-jauh hari, ada maupun tidaknya imbauan tersebut, Dishubkominfo Kota Pontianak sudah melaku-

kan antisipasi bagaimana caranya agar bus sekolah itu tetap ada dan fungsional kapan saja.

“Pelarangan itu bagus, karena anak memang tidak boleh menggunakan kendaraan sendiri.

Surat Izin Mengemudi (SIM) mereka belum punya, belum lagi

jiwa muda, kebut-kebutan, tidak menggunakan helm atau pengaman. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, karena mereka masih berjiwa muda,” ulasnya.

Kalaupun mengenai keterbatasan anggaran, perlu adanya koordinasi dengan Pemerin-

tah Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak. Bahkan, Satar menyatakan, jika perlu untuk dimasukkan dalam RAPBD dan itu bisa saja dilakukan. “Mudah-mudahan bisa diajukan di RAPBD, bila perlu ditambah armadanya,” tegasnya.

Selain itu, Kota Pontianak yang memiliki enam kecamatan yang masing-masing sekolah memiliki bus sekolah sendiri untuk membawa para pelajarnya.

Ia menilai, dengan adanya bus sekolah sendiri tentu akan memperkecil anak terlambat datang ke sekolah.

“Anggaran akan kita bicarakan dengan Walikota terkait enam kecamatan ini. Apakah akan ada mobil sendiri atau tetap terpusat di Dishub saja,” paparnya.

Karena sudah ada larangan dari kepolisian, Satarudin mengingatkan orangtua agar tidak memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri pergi ke sekolah. “Jangan dalihnya sayang anak, tapi malah menjerumuskan anak,” ucapnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Walikota soal Air PDAM Mandek

Satu Hari Seribu Keluhan, Itu Biasa Pontianak-RK. Walikota Pontianak, H. Sutarmidji mengungkapkan, laporan masyarakat terkait permasalahan PDAM atau air ledeng mandek harus sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga baru ditanggapi PDAM Tirta Khatulistiwa.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait persoalan PDAM Tirta Khatulistiwa yang akhir-akhir ini kembali mencuat ke permukaan. Yakni, masalah tidak teralir-

BUPATI SEKADAU BESERTA SELURUH JAJARAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU

inya air ledeng di sejumlah titik di kawasan Kota Pontianak.

“Saya sudah cek pelaporannya di ruangan Dirut PDAM. Cuma mekanisme pelaporannya saja yang belum lengkap. Kalau pelanggan kita jumlahnya 85 ribu. Misalnya, satu hari keluhan seribu, itu biasa. Hanya satu persen saja,” cetus Walikota Sutarmidji.

Sutarmidji berpendapat, sebelum melaporkan kendala tersebut kepada PDAM Tirta Khatulistiwa, sebaiknya masyarakat terlebih dahulu memeriksa alur atau selang di rumah masing-masing. Pasalnya, kata Midji, tidak menutup ke-

mungkinan, di lokasi itu hanya satu atau dua rumah saja yang mampet, sedangkan yang lainnya aman dan lancar-lancar saja.

“Biasanya lapor itu, di gang itu hanya dia saja yang tidak jalan airnya, yang lain ngalir. Berarti ada masalah di salurannya,” ucap Walikota, Selasa (4/8).

Menurutnya, masyarakat dapat mengadukan permasalahan pelayanan PDAM secara resmi ke Kantor PDAM Tirta Khatulistiwa serta mengikuti tahapan yang telah ditatapkan. “Kalau respon itu ada alurnya, kalau tidak lewat itu tidak akan dilayani, karena sistemnya sep-

erti itu,” ucap Sutarmidji.

Termasuk, meskipun dirinya Walikota Pontianak, namun dirinya tidak memiliki wewenang untuk masuk di dalam prosedur tersebut. “Kalau misalnya lapor ke saya, saya tidak bisa menyampaikan ini. Karena sudah ada mekanisme pelaporannya,” ulasnya.

Sejauh ini, menurut data yang diperolehnya langsung dari Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa, diakuinya memang banyak laporan yang masuk. Hanya saja sebagian besar laporan yang disampaikan tersebut belum lengkap administrasinya. (agn)

AKI dan AKB Ditargetkan Nihil

MENGUCAPKAN

T U R U T B E R D U K A C I TA Atas meninggalnya

H. UMAR DJA’FAR Pada Hari Selasa, 3 Agustus 2015

Dalam Usia 75 Tahun Semoga Amal Ibadah Almarhum Diterima di Sisi Allah SWT dan Keluarga yang Ditinggalkan Diberikan Ketabahan Tertanda,

SIMON PETRUS, S.Sos, M.Si

RUPINUS, S.Sos, M.Si

BUPATI

WAKIL BUPATI

Drs. YOHANES JHON, MM SEKRETARIS DAERAH

Penilaian Lomba KSI, Walikota Pontianak, Sutarmidji saat menghadiri dan memberikan penilaian lomba KSI di Kantor Camat Pontianak Tenggara. Gusnadi/Rakyat Kalbar Pontianak-RK. Kecamatan Pontianak Tenggara mewakili Kota Pontianak dalam lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) tingkat Provinsi Kalbar. Penilaian dilakukan oleh tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kalbar, Selasa (4/8) di Kantor Camat Pontianak Tenggara.

Walikota Pontianak, H Sutarmidji mengatakan, peran lakilaki atau suami sangat penting dalam menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi. Oleh karena itu, ia berpesan supaya laki-laki tidak menikahi perempuan yang belum matang atau di bawah umur. Selain itu, jika istri dalam keadaan hamil, berikan asupan gizi yang cukup dan baik. Demikian pula pada saat akan melahirkan, suami harus senantiasa siap antarjaga (siaga).

“Bawa istri untuk memeriksakan kehamilannya ke dokter secara

rutin. Jadilah suami siaga,” ucap Walikota Sutarmidji.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan perhatian serius dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Bahkan, Pemkot bertekad terus menekan AKI dan AKB sampai mencapai target nihil.

“Mulai dari usia nikah diperhatikan, kehamilan diperhatikan dan ketika akan melahirkan pun diperhatikan. Saya berharap seluruh ibu hamil itu memeriksakan kandungannya empat kali, bahkan bila perlu lebih dari empat kali,” imbaunya.

Saat ini Posyandu yang ada di Kota Pontianak berjumlah 330.

Bahkan, untuk menunjang itu, Pemkot berencana membangun perluasan Puskesmas Alianyang, khusus melayani ibu hamil dan melahirkan.

Dengan dilengkapi ruang rawat inap di atas lahan Kantor Camat Pontianak Kota. Sementara Kantor Camat

Pontianak Kota akan dipindahkan ke lokasi di atas lahan Kantor Lurah Sungai Bangkong.

“Supaya masyarakat yang penghasilannya pas-pasan dan tidak mampu membiayai persalinan di rumah sakit atau klinik, bisa di Puskesmas itu. Kadang orang tidak mau melakukan persalinan di Puskesmas, makanya Puskesmas itu dibuat sebagus mungkin, seperti di rumah sakit, tapi biaya persalinannya terjangkau,” ulas Midji.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB) Provinsi Kalbar, Anna Kalis menyatakan, secara umum di Kalbar memang masih memerlukan perhatian khusus. Terlebih wilayah Kalbar terbilang luas terutama kabupaten/kota yang jauh dari jangkauan perkotaan. Untuk itu perlu perhatian khusus dari pemerintah. Namun semua itu tidak terlepas dari peran masyarakat untuk bersama-sama saling siaga. (agn)

Pro Ekbis

Rakyat Kalbar

Rabu, 5 Agustus 2015

4

UKM Pontianak Harus Ciptakan Produk Unggulan Bebby Naylufa: Harus Lebih Kreatif Lagi Pontianak-RK. Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, Bebby Naylufa berpendapat, Usaha Kecil Menengah (UKM) di seantero Kota Pontianak minim kreatifitas. Buktinya hingga saat ini belum ada produk lokal (Pontianak) yang bisa diunggulkan di pasar lokal maupun domestik.

Oleh karena itu, legislator Partai Golkar ini berharap, supaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Pontianak lebih fokus merangkul UKM lokal untuk menciptakan produk-produk yang bisa diunggulkan dan dibanggakan di masa mendatang.

Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.000 5.500 25.500 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 50.000 65.000 125.000 135.000 22.000 24.000 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Selasa, 4 Agustus 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 9,894.84 14,850.39 3,509.83 3,616.34 9,827.54 13,562.00

Beli 9,791.70 14,700.97 3,472.46 3,580.42 9,724.80 13,428.00 Sumber: Bank Indonesia

“Disperindag, Koperasi dan UKM Pemkot Pontianak harus lebih mengarah ke situ. Supaya masyarakat Kota Pontianak bisa lebih kreatif lagi,” ucap Bebby Naylufa ketika ditemui di kediamannya, Selasa (4/8).

Supaya Kota Pontianak bisa lebih kreatif dan berkembang di sektor UKM. Bebby mendesak Pemkot supaya menciptakan formulasi dan strategi khusus. “Saya akan memberikan saran dan masukan kepada Kepala Disperindag supaya lebih kreatif mengembangkan produk,” lugasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, Disperindag dan UKM binaannya harus ada menciptakan produk sejenis kerajinan tangan. “Entah itu pakaian atau sejenisnya. Misalnya baju kaos yang menjadi ciri khas tersendiri. Jangan hanya berupa kuliner saja, harus kreatif lagi,” sarannya.

Langkah mengembangkan UKM lokal sangat efesien untuk menekan angka pengangguran di Kota Pontianak.

“Supaya pemuda yang lulus sarjana bisa menciptakan suatu kreatifitas yang bisa dijual. Jangan hanya mengharapkan menjadi PNS atau pegawai swasta. Harus kreatif yang bisa menghasilkan uang,” serunya.

Supaya implementasi ini bisa terwujud perlu adanya dorongan dari Pemerintah Kota Pontianak. “Kita ingin Pontianak itu pemuda-pemudinya lebih kreatif. Saya rasa masyarakat pun pasti lebih menghargai produkproduk yang dihasilkan oleh anak daerah Pontianak,” tukasnya.

Bebby menyarankan, supaya Disperindag lebih tepat sasaran untuk mencari produk-produk yang bisa membawa nama Kota Pontianak menjadi lebih harum dan menjadikan kota ini sebagai kota yang kreatif.

“Jangan hanya UKM kuliner. Pikirkan bagaimana bisa membuat suatu produk yang menjadi ciri khas Kota Pontianak dan lebih dikenal. Ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama dan pemikiran Komisi C. Kami akan mendorong Kepala Disperindag supaya Pontianak bisa lebih maju dan kreatif,” ujarnya.

Ia optimis, Pontianak mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan suatu produk terkenal. “Masih banyak bahan baku lain. Bukan hanya lidah buaya saja. Dorong aktifitas anak muda kita. Diharapkan mereka bisa menjadi UKM yang hebat,” katanya.

Selama ini, kata Bebby, ia sudah melihat Disperindag memberikan dukungan terhadap UKM. “Cuma ini harus dievaluasi lagi dalam penyelenggaraannya. Karena belum tepat sasaran. Seharusnya kita bisa lebih berkembang tetapi karena tidak tepat sasaran jadi terkendala.

Masalah ini juga dipengaruhi faktor lain. Belum adanya pergerekan atau action dari pemerintah,” sebutnya.

Equatoriana

Bebby Naylufa ketika diwawancarai wartawan Rakyat Kalbar di kediamannya, Selasa (4/8). Deska Irnansyafara

Memang selama ini Kepala Disperindag Kota Pontianak sudah melakukan pelatihan dan memberikan bantuan kepada UKM. Bahkan setiap kecamatan sudah dibantu. “Namun dari segi produk-produk kreatif di Kota Pontianak ini memang belum kita lihat hasilnya,” selorohnya.

Dengan adanya kreatifitas lokal yang diunggulkan, secara tidak langsung akan memancing wisatawan untuk berkunjung di kota berjuluk ‘Bumi Khatulistiwa ini.

“Yang hanya bisa kita tampilkan hanya wisata kuliner.

Selama ini wisatawan yang datang ke Kota Pontianak,

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry Soe

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

HP : 081345479682

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan.

Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal.

Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi.

Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Kami warga masyarakat Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya mohon penjelasan, mengapa aliran listrik di daerah tersebut setiap malam mengalami giliran pemadaman, apakah memang sudah jadwalnya, terimakasih.

08125785653 4-8-2015

18.33

Sms Warga Rekayasa Data Jumlah penduduk Desa Tembawang Bale, Kecamatan Banyuke Hulu Agustus 2014 berjumlah 665 Kepala Keluarga (KK) dari 3.835 jiwa. Mei-Juni 2015 berjumlah 665 KK dari 3.835 jiwa. Data ini direkayasa oleh desa karena untuk pemekaran desa, penambahan anggota BPD, anggaran desa lebih besar dan Raskin lebih banyak dari desa lain.

Sedangkan yang wajib Pajak Bumi Bangunan (PBB) kurang dari 600 KK. sementara jumlah penduduk Desa Bale hasil pendataan PK Juli 2015 berjumlah 547 KK dari 2.418 jiwa. Dari hasil data PK desa tb Bale tidak layak penambahan 2 orang anggota BPD, dari 9 orang menjadi 11 orang ini sudah bertentangan dengan Perda Landak Nomor 1 Tahun 2007 bab II pasal 4 tentang Pembentukan BPD, UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 53 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini mohon kepada instansi terkait untuk segera menindaklanjuti.

085390205510 30-7-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

karena tertarik dengan wisata kuliner. Seperti sotong pangkong, kuliner asam pedas, durian dan air lidah buaya. Salah satu yang menjadi daya tarik. Namun ketika harus mengembangkan lagi, supaya semakin banyak wisatawan yang berkunjung. Dampak positifnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian Pontianak bisa tumbuh dan berkembang,” ucap Bebby Naylufa.

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah.

Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

11.46

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Rakyat Kalbar

Kubu Raya

Rabu, 5 Agustus 2015

5

RSUD Kubu Raya Tunggu Rekomendasi Kemenkes Musyawarah Kite

Dinas UMKM Bimbing Pelaku Usaha Kubu Raya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kubu Raya, berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal Kubu Raya.

Sehingga mereka bisa lebih optimal bersaing dari pengusaha daerah lain.

“Saat ini ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan kapasitas atau daya saing pelaku usaha lokal, seperti memberikan pelatihan manajemen usaha dan sejenisnya.

Namun secara umum jumlahnya memang masih terbatas,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya, Gemuruh.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan hingga sekarang pihaknya belum bisa memberikan pelatihan secara maksimal bagi pelaku usaha lokal di Kubu Raya, seperti masih minimnya pelaku UMKM lokal yang mendaftarkan usaha, termasuk produk yang dihasilkan ke dinas terkait.

Ke depan dia berharap, lebih banyak pelaku usaha lokal yang proaktif mendaftarkan usaha dan produk yang dimilikinya ke dinas terkait, terutama ke Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya.

“Dengan adanya kesadaran pelaku usaha lokal mendaftarkan produk atau usaha yang dimiliki, maka akan lebih memudahkan kami memantau, termasuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha yang bersangkutan. Sehingga bisa lebih optimal bersaing dari pengusaha daerah luar,” ungkapnya.

Gemuruh menilai, cukup besar potensi sumber daya alam di Kubu Raya bisa menjadi modal awal bagi masyarakat, terutama pelaku usaha lokal dalam memberdayakan hingga membuat produk yang memiliki nilai lebih untuk diolah. “Intinya kita harus jeli melihat peluang pasar. Sehingga saat kondisi potensi sumber daya alam di sekitar mendukung, maka kita akan lebih mudah membuat berbagai produk yang diminati pasar,” pungkasnya. (sul)

dr. Nursyam Ibrahim

dr. Berli Hamdani

Kubu Raya. Pemkab Kubu Raya telah mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ke Bappenas dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Rencananya kata Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya dr Berli Hamdani, rumah sakit tersebut

akan dibangun di Kecamatan Rasau Jaya.

“Pengajuan itu tinggal di-acc. Kalau sudah disetujui sesuai pengajuan dan bantuan, kami siap melakukan pembangunan RSUD,” ungkap Berli.

Berli memaparkan, proposal pembangu-

nan RSUD disampaikan dua kali, tanggal 8 Juli 2015 ke Bappenas, dan tanggal 13 Juli 2015 langsung diserahkan ke Kemenkes.

“Ini kami tinggal menunggu hasil pengajuan tersebut,” katanya.

Secara aturan, lanjut Berli, seharusnya Kubu Raya mempunyai Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu, sebagai acuan untuk membangun rumah sakit. “Apakah menggunakan dana dari Kementerian Kesehatan atau menggunakan APBD Kubu Raya secara aturan. Kami tinggal menunggu saja,” ungkap Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar ini.

Sebelumnya, terang Berli, Pemkab Kubu Raya sudah menyiapkan tenaga dokter spesialis untuk ditempatkan di RSUD Kubu Raya. “Ada tiga dokter yang disekolahkan, dan sudah kembali ke Kubu Raya. Tenaga dokter itu kini masih ditempatkan di Rumkit dan Rumah Sakit AU, sambil menunggu RSUD dibangun,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Kubu Raya Nursyam Ibrahim mengatakan, akan terus mendorong Kecamatan Rasau Jaya sebagai Kawasan Terpadu Mandiri (KTM). “Pembangunan strate-

gis seperti RSUD Kubu Raya juga akan direncanakan di Kecamatan Rasau Jaya. Kemungkinan pembangunan Polres juga diproyeksikan di sekitar Rasau Jaya,” ungkapnya.

Dikatakannya, KTM yang dipusatkan di Rasau Jaya perlahan tapi pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga Kecamatan Rasau Jaya akan tumbuh dan berkembang secara pesat. “Pembangunan RSUD sampai saat ini telah selesai tahap studi kelayakan.

Sudah ada komitmen dari Kementerian Kesehatan untuk memasukkan pembangunan RSUD dalam APBN,” tegasnya.

Nursyam menambahkan, Pemkab melalui Dinas Kesehatan juga sudah mengajukan surat untuk membangun RSUD Kubu Raya.

“Proses berikutnya akan kita dampingi dan kawal, sehingga rencana pembangunan RSUD dapat kita lakukan dalam waktu dekat ini di Kecamatan Rasau Jaya,” pungkasnya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Sungai Kakap Juara Umum MTQ IV Kubu Raya Kubu Raya. Kecamatan Sungai Kakap meraih juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Kubu Raya 2015. Kegiatan yang digelar di Kecamatan Rasau Jaya tanggal 30 Juli hingga 3 Agustus 2015, juga menetapkan Kecamatan Batu Ampar sebagai tuan rumah MTQ tahun 2017.

“Terimakasih dan apresiasi kepada Camat Rasau Jaya beserta jajarannya, panitia beserta seluruh pejabat serta staf yang telah sukses menyelenggarakan MTQ,” ucap Bupati Kubu Raya, Rusman Ali. Bupati Kubu Raya meminta semua qori dan qoriah yang sudah ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba dan pertandingan, agar tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam pembangunan spiritual dan karakter, serta moral masyarakat sekitar. “Tidak semua peserta menjadi peme-

nang, melainkan akan dipilih yang terbaik dari sekian banyak yang baik. Mereka yang menang akan menjadi wakil Kubu Raya dalam ajang yang sama di tingkat provinsi, yang akan dilangsungkan tahun depan,” terangnya.

Rusman Ali meminta agar nilai-nilai spiritual, kebersamaan dan kerjasama selama penyelenggaraan kegiatan MTQ tetap dijaga dan dipelihara, untuk membangun dan menciptakan keharmonisan masyarakat Kubu Raya.

Ditegaskannya, selama ini Kubu Raya merupakan gudangnya qori dan qoriah.

Apalagi Kubu Raya memiliki pondok pesantren terbanyak di Kalimantan Barat. Makanya, persaingan dalam kegiatan MTQ Kalbar akan sangat ketat. “Tahun 2017 kegiatan yang sama akan dilaksanakan di Kecamatan Batu Ampar,” pungkasnya. (sul)

Serah terima jabatan Danlanud Supadio dari Kolonel PNB Palito Sitorus kepada Marsekal Pertama TNI Tatang Helyansyah dipimpin Pangkoopsau I Marsda TNI A Dwi Putranto. Kini Lanud Supadio naik status menjadi pangkalan udara tipe A. Syamsul Arifin.

Kursi Rakyat Tak Sampai Setahun, Pemilih di Bengkayang Membengkak

Minta Diusut, Warga Datangi Panwaslu Bengkayang-RK. Setelah mendatangi kantor KPU, Senin (3/8) lalu, ketua LSM AMAR, Frans Asok, Mantan pegawai Distamben Bengkayang YF Supariel dan mantan komisioner KPU Bengkayang, Bartolomeus Barto serta tokoh masyarakat teriak, Atoy, mendatangi Panwaslu Bengkayang, Selasa (4/8).

Bersama belasan warga lainnya, Frans Asok dan kawan-kawannya disambut anggota Panwaslu Martina SPd, Edy Sumartono SH dan Meizeren Zain ST. Frans Asok dkk mempertanyakan pencalonan pasangan bupati/wakil bupati yang diusung partai politik (Parpol), jumlah partai pengusung dan pendukung. Kemudian diusut membengkaknya jumlah pemilih dari 164 ribu pada Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilres) 2014 lalu di Bengkayang, menjadi 208 ribu pemilih pada Pilkada 2015 saat ini. Termasuk mempertanyakan rangkap jabatan Ketua KPU Ir Martinus Khiu yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bengkayang.

“Kami juga akan pertanyakan ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkayang dan Polres Bengkayang, apakah ada diantara pasangan calon bupati dan juga wakil bupati yang mendaftar di KPU pada 26-28 Juli 2015 lalu, berstatus

Ketua Panwaslu Bengkayang, Martina menjelaskan, terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau (SKCK) itu ranah kepolisian untuk memberikan keterangan kepada para calon bupati/wakil bupati. Pihaknya tidak bisa intervensi. Namun dalam pantauan dan pengawasan Panwaslu bekerjasama dengan Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu), ranahnya Panwaslu, jika ada bukti dari keterangan Pengadilan, ditemukan adanya calon berstatus tersangka atau terdakwa, maka akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait, apakah tetap berstatus calon atau dinyatakan gugur.

“Sementara mengenai adanya dugaan pelanggaran lain, kami perlu jelaskan, makna dari definisi kampanye. Harus memiliki tiga unsur kampanye, yaitu nomor urut, visi dan misi dan ajakan untuk memilih serta MINTA DIUSUT. Warga Bengkayang berdialog dengan Panwaslu , membahas persoalan meyakinkan masyarakat,” kata Martina.

Terkait daftar pemilih tetap (DPT), PanPilkada serta mempertanyakan membengkaknya jumlah pemilih di Bengkayang. Dialog ini waslu akan segera meminta klarifikasi dari berlangsung di kantor Panwaslu Bengkayang, Selasa (4/8)- KURNADI KPU. Penetapannya juga menunggu proses, tersangka dan bahkan terdakwa,” ungkap mengenai partai pengusung pasangan calon karena pada 19 Agustus 2015 masih dilakubupati dan wakil bupati dan dugaan tidak kan pendataan oleh PPDP (Petugas PemutaBarto selaku juru bicara.

Anggota Panwaslu Bengkayang, Meizeren adanya dukungan dari salah satu DPP Parpol. khiran Data Pemilih).

Zain mengaku akan mengecek informasi “Semua akan ditelusuri oleh Panwaslu BengBerdasarkan catatan yang diperoleh saat yang disampaikan ini, serta mengklarifikasi kayang,” kata Zain. pendaftaran salah satu pasangan calon

bupati/wakil bupati di KPU, partai pengusung dan pendukung akan terpisah. Dari 11 partai pendukung pasangan Suryadman GidotAgustinus Naon, hanya ada empat partai yang lolos sebagai partai pengusung, yaitu Nasdem, Hanura, Gerindra dan PAN. Sementara Sebastianus Darwis-Rurakhmat diusung PDIP. “Terkait pendukung atau tim sukses, harus terdaftar di KPU. Apakah juga LSM dan Ormas yang menjadi tim, tergantung pada AD/ART lembaga bersangkutan. Jika lembaga itu dibiayai oleh pemerintah melalui APBD, tentunya tidak boleh. Termasuk jika ada keterlibatan oknum PNS, itu tentu ranahnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB),” tegas Martina.

Ketua KPU Bengkayang, Ir Martinus Khiu mengatakan, idak ada larangan yang mengatur jabatan rangkap Ketua KPU yang juga Ketua KONI Bengkayang. “Tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengatur larangan anggota KPU menjadi Ketua KONI. Di Kalbar saja ada tiga kabupaten/kota yang anggota KPU-nya juga menjadi Ketua KONI. Jangankan ketua KONI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja boleh menjadi anggota KPU, asal mendapat izin dari atasannya,” tegas Khiu. (kur)

Tak Satu pun Pasangan Memenuhi Berkas Persyaratan

Semua Calon Masih Berpotensi Gagal Ketapang-RK. Dari lima pasangan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Ketapang yang mendaftar ke KPU, belum ada satu pun yang memenuhi berkas persyaratan pencalonan.

“Semua calon masih kekurangan dokumen persyaratan. Jika persyaratan ini tidak dilengkapi, maka berpotensi gagal pencalonannya. Semuanya masih berpotensi gagal, karena tidak satupun berkas calon 100 persen terpenuhi,” kata Ronny Irawan, Ketua KPU Ketapang, Selasa (4/8).

Ronny menjelaskan, KPU memberikan waktu selama empat hari untuk memperbaiki kekurangan berkas pencalonan, mulai 4 hingga 7 Agustus 2015. Termasuk syarat dukungan yang masih kurang dari pasangan perseorangan. Namun, di hari pertama masa perbaikan kemarin, tidak satupun yang menyerahkan berkas perbaikan.

“Di hari pertama ini masih belum ada

calon yang menyerahkan berkas perbaikan,” ujar Ronny. Ada beberapa berkas yang masih belum bisa dipenuhi masing-masing pasangan calon. Di antaranya, terkait jumlah rangkap, seharusnya berkas yang diserahkan dua rangkap, tapi hanya satu rangkap yang ada.

“Ada juga aspek legalisasi dokumen, seperti ijazah. Selain itu, kekurangan surat keterangan dari pengadilan atau surat pernyataan yang belum diserahkan karena dalam proses,” jelasnya.

Sementara calon perseorangan, kata Ronny, selain kurang dokumen personal, ketiga pasang Bupati/Wakil Bupati ini juga harus melengkapi jumlah syarat dukungan.

Berdasarkan hasil verifikasi syarat dukungan yang dilakukan KPU Ketapang beberapa waktu lalu, ketiganya masih kekurangan syarat dukungan.

“Jika syarat dukungan ini tidak terpenuhi hingga 7 Agustus mendatang, maka pasangan calon bersangkutan dianggap gugur,” ungkap Ronny.

Jumlah dukungan yang harus dipenuhi, dua kali lipat dari kekurangan. Misalnya pasangan Aswin-Suwignjo yang kurang 19 ribu lebih, dari syarat yang harus dipenuhi 43.036 dukungan. Dengan demikian, pasangan ini harus menyerahkan 38 ribu lebih dukungan.

“Jika pada saat menyerahkan tidak sesuai dengan jumlah kekurangan dikalikan dua, maka dinyatakan gugur,” tegas Ronny.

Penelitian perbaikan syarat pencalonan akan dilakukan pada 8 hingga 14 Agustus, khusus pasangan calon yang diusung Parpol. Sedangkan pasangan perseorangan, khususnya verifikasi syarat dukungan perbaikan, akan dilakukan 4 hingga 21 Agustus.

“Tanggal 4 hingga 9 Agustus di KPU, 12 hingga 16 Agustus di tingkat PPS, dan 20 hingga 21 Agustus di tingkat kabupaten. Sedangkan KPU akan menetapkan calon pada 24 Agustus,” ungkapnya.

Jika ada salah satu pasangan Cabup-Cawabup tidak memenuhi syarat personal, maka Parpol bisa mengajukan nama lain untuk menggantikan calon yang gugur tersebut.

Sama halnya dengan perseorangan, yang tidak memenuhi syarat personal, maka boleh diganti dengan nama lain.

“Jika yang gugur itu Cabup, maka nama yang menggantikan itu hanya Cabup, buka keduanya, atau ditukar yang Cawabup jadi Cabup, itu tidak bisa,” jelas Ronny.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan, kejiwaan dan Narkoba, tidak satupun calon yang bermasalah dengan tiga aspek tersebut. Semua calon dinyatakan sehat jasmani dan rohani,

serta bebas dari Narkoba.

“Secara komulatif dalam BB.5-KWK, seluruh pasangan calon mampu secara jasmani dan rohani menjalankan tugas dan kewajibannya,” paparnya.

Menurut Ronny, ada tiga aspek yang diperiksa, jasmani, rohani, pemeriksaan Narkoba dan pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikologi.

“Seluruh calon tidak ditemukan tandatanda perubahan perilaku, sehubungan dengan penggunaan Narkoba. Tidak juga menunjukkan gangguan psikotik, reterdasi mental, gangguan neorosa berat dan gangguan keperibadian yang dapat menghambat fungsi hari-hari dan kepemimpinan,” jelas Ronny.

Laporan: Jaidi Candra Editor: Hamka Saptono

Rakyat Kalbar

Sambungan

Rabu, 5 Agustus 2015

6

“Alhamdulillah, Abah Menang” Pontianak-RK. Posting berita berisi dikabulkannya praperadilan mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan, atas status tersangka dugaan korupsi gardu induk yang dituduhkan oleh Kejati DKI, dalam laman Facebook ‘Catatan Dahlan Iskan’ ramai ditanggapi netizen.

Pantauan Rakyat Kalbar, sejak diupload sekitar sepuluh menit sebelum jam 1 siang hingga jam 6 sore kemarin, posting berita itu dikomentari ratusan orang dan diberi ratusan tanda jempol/like (suka).

Yang menshare atau membagikan pun tak kalah banyaknya.

“Alhamdulillah, Abah menang,” tulis akun Mpok Dipa, Selasa (4/8).

Dia juga mengupload foto situasi sidang di PN Jakarta Selatan tersebut. “Foto kiriman dari Mpok Dipa di siding putusan praperadilan Abah Dahlan Iskan. Ya Allah, jantungku melok deg-degan,” tulis Pipit Dks, Relawan Demi Indonesia, di FB-nya.

Hal ini tentunya tak lepas dari doa para Dahlanis dan upaya keras penasehat hokum Dahlan, Yusril IhzaMahendra. “Terimakasih pak Yusril. Ribuan doa baik untukmu atas bantuan pada Abah Dahlan,

ayah para pejuang muda Indonesia,” tulis Retno Wulan di komentar itu seraya menambahkan smile emoticon.

Dalam Twitternya, @Yusrilihza_Mhd, yang dikutip administrator akun ‘Catatan Dahlan Iskan’, Yusril memberikan 6 kicauan. Enam poin itulah yang menjadi dasar kemenangan PN Jaksel mengabulkan praperadilan Dahlan. Intinya, PN Jaksel menyatakan Penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka adalah tidak sah karena bertentangan dengan KUHAP. Lanjut Yusril, bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu baru dicari alat buktinya. Padahal, sesuai KUHAP, seserorang baru bias ditetapkan sebagai tersangka minimal dengan adanya dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP. Dia juga menyatakan, putusan ini positif bagi penegakan hukum agar penyidik tidak gegabah dan sembarangan dalam menetapkan seseorang menjaditersangka. Jika sembarangan, maka hakim praperadilan bias membatalkan penetapan tersebut dan menyatakannya tidak sah dengan segala

akibat hukumnya.

Netizen Hendrik, dari Demokrat Divisi Komunikasi berkomentar, “Seharusnya seperti itu. Ini penzaliman yang harus dilawan. Demi Indonesia”.

Seorang Dahlanis lainnya, TrixHartanto menulis, berkaca pada hal yang menimpa DI, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi para penegak maupun jajaran hukum jika menetapkan status seseorang jadi tersangka, itu tidak sekedar langkah kepentingan politik saja, tapi berdasar penelusuran yang lebih optimal pada kasusnya.

“Doa kami untuk perjuanganmu Mr. DAHLAN ISKAN, sang mentoring jiwa muda Indonesia,” jelasnya.

Tercatat, tak terhitung dukungan kepada Dahlan Iskan sebelum maupun sesudah praperadilan tersebut.

Dan, kata yang paling sering menjadi komentar para netizen atas dikabulkannya praperadilan Dahlan ini adalah ‘Alhamdulillah’.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Laporkan Perkembangan Pilkada kepada Kapolri Pontianak-RK. Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulystianto berserta tujuh Kapolres yang daerahnya menggelar Pilkada, meliputi Ketapang, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang dan Sambas serta Kapuas Hulu, Senin (10/8) mendatang akan mendatangi Mabes Polri.

Para pimpinan Polri di Kalbar ini akan melaporkan perkembangan Pilkada serentak. “Tanggal 10 Agustus, seluruh Kapolda dan para Kapolres yang wilayah hukumnya sedang melaksanakan Pilkada, akan berangkat ke Mabes Polri. Kapolri melakukan pengecekan ten-

tang pengamanan Pilkada masing-masing Polda dan Polres, termasuk kita di Kalbar,” ujar Kapolda Arief usai melaksanakan acara pembukaan pendidikan siswa polisi brigadir yang baru lulus, di SPN Pontianak, Selasa (4/8).

Sejauh ini, menurut Kapolda, pihaknya sedangkan melakukan pengamanan dalam proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Semuanya kondusif.

“Kecuali di Ketapang ada masalah administrasi. Dan kami mengkuti proses pendaftaran dalam aspek pengamanan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan,”

ungkapnya.

“Setiap tahap sudah kita siapkan semuanya. Kawasan rawan dari Anev dan evaluasi, tahun 2014 yang lalu. Dan kita juga sudah mengawasi semuanya, baik itu aspek politik, masalah sosial, dan rata-rata situasi kondusif, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” jelas Kapolda Arief.

Situasi kerawanan, dikatakan Kapolda, akan terus diikuti perkembangannya. Polda juga akan BKO pasukan ke Polres,” katanya. (zrn)

Heriyati Berharap Kebaikan Hati Penemu Tas Dompetnya Pontianak-RK. Heriyati, 46, Pegawai Negeri Sipil di Kota Pontianak ini kehilangan tas dompet yang berisi uang tunai, perhiasan emas dan sejumlah surat-surat penting, saat menjemput anaknya pulang sekolah, Selasa (4/8) pukul 14.00, di depan SD Muhamadiyah Pontianak.

Dia mengharapkan keringanan tangan dan kebaikan hati yang mendapatkan tas dompetnya itu. Jika ada yang menemukan dan berniat mengembalikan, maka yang bersangkutan akan diberi imbalan.

Warga Sungai Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 2, Blok E 10, Pontianak Tenggara ini menceritakan, saat menjemput anaknya di SD Muhamadiyah

Pontianak, anak lelakinya itu belum pulang sekolah.

Wanita ini menjemput anaknya yang lain yang duduk di bangku SMP. Kemudian, Heriyati kembali ke SD tersebut untuk menjemput anaknya yang sudah jadwalnya pulang. “Setelah jemput, pas saya mau mengisi angin ban mobil, dompet saya sudah tidak ada,” katanya ditemui usai membuat laporan kehilangan di Polsek Pontianak Selatan.

Heriyati mengira, tas dompet miliknya itu disimpan di Dashboard pintu samping mobilnya. Kalaupun dicuri, di setiap bagian mobil Heriyati tidak ada yang mengalami kerusakan. “Mungkin begitu buka pintu, tas dompet saya terjatuh di jalan depan SD Muhama-

diyah itu. Mobil pun tidak ada yang rusak,” katanya.

Dalam tas dompet tersebut, dipaparkan Heriyati, berisikan uang tunai Rp1 juta lebih, gelang emas, smartphone Samsung S4, dua ATM Bank Kalbar, ATM Mandiri, ATM BNI, KTP, dua SIM A dan C serta STNK mobil Honda Jazz yang dikendarainya, bernopol KB 1511 AU. “Saya berharap, kebaikan hati masyarakat yang menemukan tas dompet saya, agar dapat mengembalikannya kepada saya. Karena dalam tas dompet itu banyak surat-surat dan kartu penting,” harapnya. “Kalau ada yang kembalikan, saya kasik imbalan,” sambung Amin Alkadri, suami Heriyati ini. (oxa)

Perhatian! Ini Aturan Penggunaan Drone JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengatur penggunaan pesawat tanpa awak atau drone, melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 90 Tahun 2015.

Direktur Navigasi Penerbangan Kemenhub Novie Rianto mengatakan, tujuan Permen 90 diterbitkan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

“Peraturan tersebut berlaku bagi operator baik dengan tujuan ilmu pengetahuan, survei pemetaan, pertanian, jurnalistik, foto udara atau vid-

eo dan militer,” ujar Novie saat mensosialisasikan pesawat tanpa awak di Jakarta, Selasa (4/7).

Novie mengingatkan, pesawat tanpa awak tersebut tidak boleh dioperasikan di beberapa kawasan. Seperti kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) suatu bandara.

“Contohnya, di atas kilang minyak dan di sekolah penerbangan Curug. Itu tidak boleh,” tegasnya.

Selain itu, pesawat tanpa awak ini juga tidak boleh dioperasikan di ruang udara terkendali. Seperti area

lepas landas dan mendarat pesawat, circling area dan jalur penerbangan. Sementara untuk ruang yang tidak terkontrol ketinggian dibatasi hingga mencapai 500 kaki atau 150 meter.

“Kalau untuk kepentingan pemerintah bisa dioperasikan di ketinggian lebih dari 500 kaki dengan izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Seperti patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional,” tandas Novie. (chi/jpnn)

Jadi Tipe A, Lanud Supadio Makin Perkasa Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I (Pangkoopsau) Marsekal Muda TNI A Dwi Putranto mengatakan, Pangkalan Udara Supadio merupakan salah satu satuan pelaksana Komando Operasi AU, yang berkedudukan langsung di bawah Pangkoops AU. “Bertugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian seluruh satuan dalam jajarannya. Pembinaan potensi dirgantara serta menyelenggarakan dukungan operasi bagi satuan lainnya,” ungkap Dwi Putranto seusai Sertijab Kolonel PNB Palito Sitorus SIP.M.M kepada Marsekal Petama TNI Tatang Helyansyah,SE, Selasa(4/8).

Dengan demikian, komando berada pada perwira tinggi bintang satu. Tujuan utama pergantian pejabat untuk mendayagunakan kemampuan sumberdaya manusia secara optimal, dengan menempatkan personel yang tepat.

“Pergantian pejabat harus dilihat sebagai peristiwa penting, baik untuk kepentingan organisasi maupun pengembangan karier personel. Dengan demikian, akan dapat ditumbuhkembangkan suasana segar.

Secara keseluruhan akan mendorong tercapainya peningkatan kualitas kerja,” urainya.

Pangkalan Udara Supadio berada pada posisi yang sangat strategis. Geografisnya berhadapan langsung dengan jalur penerbangan dan pelayaran internasional. Dan berbatasan dengan wilayah negara tetangga.

“Di satu sisi, kondisi ini sangat menguntungkan bagi pembinaan dan kerjasama bilateral. Khususnya bidang pengamanan serta latihan bersama di daerah perbatasan, guna mempererat hubungan antar negara sahabat yang dilandasi semangat Asean,” tutur Dwi Putranto.

Namun di sisi lain, geografi itu juga sekaligus merupakan kerawanan terhadap pelanggaran wilayah yang merugikan setiap negara. “Dan juga rawan terhadap penyeludupan, seperti Narkoba atau barang-barang ilegal lainnya yang merugikan negara dan bangsa,” ujarnya.

Karena itulah tugas yang diemban TNI AU adalah kesungguhan yang didukung oleh srana prasarana yang memadai. Karena itu kebutuhan meningkatkan tipe dari B menjadi A yang dipimpin perwira tinggi berpangkat Marsekal Pertama TNI Tatang Helyansyah,SE. Tugas utama adalah menjaga kedaulatan NKRI dan keamanan wilayah udara. Sebagai ujung tombak pelaksana operasi, Lanud Supadio harus mampu melaksanakan tugasnya.

Selama ini harus diakui kalau tugas-tugas yang dibebankan sudah dijalankan dengan baik. Sejalan dengan peningkatan tatus, akan diikuti tugas-tugas yang semakin berat. “Untuk itu, saya berharap peningkatan tipe Lanud Supadio ini harus pula diimbangi dengan peningkatan kinerja segenap personel,” tegasnya.

Penambahan Alutsista Marsda TNI A Dwi Putranto menjelaskan, penambahan pesawat Kardon 51 memasuki 2015 ini dengan ketahanan di udara selama 12 jam, mampu bertugas mengawasi pertahanan udara, darat dan laut.

“Sejauh ini tidak ada yang menyalahi aturan operasi. Dalam monitoring penerbangan, kami sudah 90 persen mampu meng-cover melalui titik-titik radar yang kami pasang,” ucap Marsekal bintang dua ini.

Namun, kata Dwi Putranto, kekuatan yang ada saat ini bukan terkait masalah perbatasan antar negara, melainkan kewajiban suatu negara mengamankan

wilayah. “Tentulah semua negara harus siaga mengamankan wilayahnya, bukan terpaku dengan masalah perbatasan semata,” katanya.

Marsekal Pertama TNI Tatang Helyansyah yang kini memimpin Lanud Supadio, sudah siap bekerja keras mengemban tugas sebagai pangkalan tipe A. “Dilihat dari pangkalannya, keamanannya sangat mendukung.

Tidak hanya itu, Lanud merupakan pintu gerbang baik laut maupun darat,” katanya.

Kedepan, Tatang siap menghadapi tantangan yang paling penting, yakni fokus memperketat pengawasan penyeludupan narkoba dan barang illegal baik darat maupun laut.

“Untuk radar, Kalbar atau Indonesia tengah sudah didukung dengan alat-alat yang canggih. Jadi beberapa daerah sudah bisa di-cover,” ungkap Tatang seraya menyatakan siap membantu Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan laut, darat maupun udara.

Bupati Kubu Raya H Rusman Ali yang hadir dalam acara Sertijab mengaku sangat senang dengan peningkatan status dari tipe B menjadi tipe A. “Otomatis semuanya akan diperbaiki, dilengkapi atau penambahan alusista. Tidak hanya itu, personil juga diperbanyak, demi menjaga keamanan udara,” ungkap Rusman Ali usai serah terima jabatan dari Kolonel PNB Palito Sitorus SIP.M.M Kepada Marsekal Petama TNI Tatang Helyansyah,SE. Rusman Ali berharap, dengan pergantian tipe pertahanan udara khususnya menjadi lebih baik untuk mengawasi wilayah Kalbar dan Indonesia. “Apalgi Kalbar merupakan perbatasan langsung dengan Negara tetangga. Jangan sampai pertahanan kita lemah,” harapnya.*

PUSKESMAS KESEHATAN JIWA. Puskesmas Selalong, satu dari dua fasilitas Puskesmas yang berkonsentrasi pada pemulihan kejiwaan masyarakat, diresmikan Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, Selasa (4/8). ABDU SYUKRI

Sakit Jiwa, Bisa Dirawat Di Puskesmas Selalong SEKADAU-RK. Puskesmas Kesehatan Jiwa Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir, diresmikan penggunannya, kemarin. Puskesmas itu merupakan satu dari dua tempat perawatan kesehatan jiwa yang ada di Indonesia.

Kehadiran Puskesmas itu pun mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan RI. Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, Eka Piora Sp.Kj bahkan datang langsung ke Selalong, meresmikan Puskesmas Selalong bersama Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi. Bupati Sekadau, Simon Petrus dalam momen itu mengatakan, pembangunan Puskesmas Selalong merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menjabarkan program pemerintah pusat bebas pasung. “Penanganan kesehatan tidak hanya penanganan fisik, namun juga pada psikologi,” kata Simon.

Ditegaskan Simon, Pemkab Sekadau sejak beberapa tahun terakhir sangat serius menangani masalah kesehatan jiwa. “Salah satu bentuknya dengan membangun fasilitas ini,” terang Simon.

Sejauh ini, fasilitas tersebut sudah cukup banyak menangani pasien dengan keluhan kejiwaan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau dr.Wirdan Mahzumi, saat ini terdapat 22 pasien jiwa yang sedang menjalani rehabilitasi, dua orang dokter umum, serta paramedic yang jumlah keseluruhannya 44 pasien.

Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, Eka Piora memberikan apresiasi kepada Pemkab Sekadau yang serius memerhatikan kesehatan jiwa masyarakatnya.

“Puskesmas jiwa rawat inap hanya ada dua, satu di Jawa Timur dan satu lagi di Kabupaten Sekadau, Kalbar ini,” ungkap Eka. Eka menegaskan, Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dengan adanya akses pelayanan kesehatan jiwa Selalong, diyakini akan mempermudah proses pemulihan kesehatan jiwa pasien.

“Kalau di RSJ memerlukan perawatan yang panjang dan lokasinya jauh di Singkawang. Nah di sini bisa jadi tumpuan untuk masyarakat di Sekadau dan sekitarnya,” papar Eka. (bdu)

Siswa Polisi Diberi Nama MR ZERO MR ZERO. Perwakilan siswa polisi brigadir yang diberi nama Mr Zero. Terlihat kain kuning dengan tulisan Mr Zero, dikenakan siswa polisi itu saat latihan. ACHMAD MUNDZIRIN

Pontianak-RK. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto memberikan nama suci kepada perwakilan siswa polisi, saat membuka pelatihan brigadir polisi, Selasa (4/8). Para siswa polisi ini diberi nama Mr Zero.

Sebanyak 300 lebih bintara yang dilantik Kapolda Kalbar di Sekolah Polisi Negara (SPN), Jalan Subarkah, Pontianak Selatan.

Mereka mengikuti proses pelatihan sebagai anggota Polri tahun anggaran 2015/2016.

Setelah memberikan pembukaan dan menyampaikan amanat Kapolri, Kapolda Arief langsung melaksanakan rangkaian acara gunting rambut, dan memandikan kembang terhadap salah satu perwakilan siswa yang lulus anggota Polri.

Saat mengguntingkan rambut, Kapolda sempat bertanya-tanya kepada perwakilan bintara yang rambutnya akan digunting, maupun dimandikan kembang olehnya. Kapolda menanyakan asal kabupaten, dan orangtua bekerja apa? Kemudian masuk polisi menggunakan biaya atau tidak?

Dengan tegas sang perwakilan siswa polisi baru itu menjawab, dirinya berasal dari Sintang, sebelum lulus menjadi seorang polisi, bekerja sebagai pegawai bengkel salah satu perusahaan di Sintang.

Saat mengikuti proses pendaftaran polisi hingga lulus, tidak menggunakan biaya sepeser pun.

Akhirnya, proses pelantikan terakhir, memberikan nama suci, Kapolda Arief menuliskan nama suci pada kain kuning yang sudah disediakan. Dirinya menuliskan Mr Zero. Menandakan bahwa semua siswa yang lulus sebagai anggota Polri itu, harus Zero Tolerance dengan pelaku kejahatan.

Kapolda Arief berharap 300 siswa yang lulus menjadi anggota Polri itu, menjadi polisi baik, melayani masyarakat dan memiliki kualitas tinggi, serta kompeten dalam menjalankan tugas.

“Kita berikan tenaga pendidik yang berkualitas. Harapan kami dengan sumber daya seleksi yang memadai, menjadi mereka semua anggota yang berkualitas, dengan moralitas dan skill baik dari pengalaman baik. Dan yang terpenting profesionalisme dalam bertugas,” ujar Kapolda Arief. (zrn)

Rakyat Kalbar

Sambungan

Rabu, 5 Agustus 2015

Tak Ada Banding, Tak Ada Kasasi Jadi, tidak ada aktivitas apapun lagi terhadap Dahlan yang dituduh Kejati melakukan tindak korupsi kasus 21 Gardu Induk PLN Jawa-Bali senilai Rp1,06 triliun.

“Tadi kita sudah sama-sama dengar, hakim telah memutuskan bahwa pemohonan Dahlan seluruhnya dikabulkan. Penetapan oleh Kejati, selaku penyidik tidak sah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Kejaksaan.

Tidak ada banding, tidak ada kasasi,” kata Yusril, usai persidangan, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Selasa (4/8).

Status tersangka yang dituduhkan ke Dahlan Iskan gugur demi hukum. Hakim tunggal Lendriaty menyatakan, Surat Penyidikan untuk Dahlan tidak berdasarkan hukum.

“Meskipun penyertaan, jadi tetap satu penyidikan itu harus dibuktikan, tidak

bisa disamakan dengan yang lain. Sesuai dengan putusan MK, penetapan tersangka merupakan objek praperadilan,” jelas Yusril.

Hakim memberikan putusan tersebut setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon Dahlan, jawaban atas gugatan dari termohon Kejati DKI, serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua pihak.

Menurut Yusril, bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa Dahlan ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu baru dicari alat buktinya.

Padahal, lanjut Yusril, sesuai KUHAP seseorang baru bisa ditetapkan sebagai tersangka minimal dengan adanya dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP.

“Putusan ini bisa menjadi yurisprudensi dalam penegakan hukum dan merupakan kontrol yudikatif terhadap aparat penegak hukum (penyidik),” imbuh dia.

Dengan demikian, jelas Yusril, hakim praperadilan bisa membatalkan penetapan tersebut dan menyatakannya tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

Sejauh ini, jaksa telah menetapkan status tersangka terhadap 15 orang yang terlibat perkara tersebut, termasuk sembilan karyawan PT PLN yang sudah menjalani penahanan.

Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 juncto UU 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun. (RMOL)

Maklumat Bakar Lahan Maklumat itu, pertama melihat kondisi alam di Kalbar yang diselumuti kabut asap akibat pembakaran maupun kebakaran lahan. Pada hakekatnya kepolisian peduli dengan kondisi alam di Kalbar.

“Yang kedua, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan, dan yang ketiga mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar. Undang Undang yang mengatur sanksi pembakaran hutan maupun lahan,” ujar Arianto.

Sehingga, lanjutnya, dalam poin ketiga dijelaskan atau memberitahukan kepada masyarakat tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar UU. “UU yang mengatakan mengenai ancaman bagi pelaku, bukan kepolisian. Kemudian perlu diketahui bahwa kepolisian adalah pelaksana UU tersebut. Bahkan tidak hanya kepolisian yang bisa mengeluarkan maklumat ini, siapapun boleh mengeluarkan maklumat,” ujar mantan Kapolres Bengkayang itu.

Kekeringan dan Kelaparan Gubernur Kalbar Drs Cornelis,MH mengingatkan para kepala daerah kabupaten dan kota untuk mewaspadai kekeringan dan kebakaran lahan yang dapat mengakibatkan kelaparan.

“Ini musim kemarau tolong diperhatikan masalah api dan kelaparan di Kapuas Hulu, karena kekeringan lewat sungai tidak bisa,” ujar Cornelis dalam sambutan acara Pelantikan Pejabat Bupati Kapuas Hulu Marius Marcellius TJ, di Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (4/8).

Gayung pun bersambut, TTA Nyarong, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, memanfaatkan momentum itu agar para Bupati meneken dan menetapkan status siaga bencana.

“Ini yang terpenting agar Bupati meneken surat status darurat siaga bencana kalau hal tersebut sudah dipersiapakan maka daerahnya sudah siap untuk menangani bencana,” ujarnya.

Menurut Nyarong, dengan adanya penetapan status siaga bencana bukan berarti apabila tiba-tiba hujan langsung dicabut.

Alasannya adalah, berdasarkan frekuensi ISPU. “Saat ini statusnya frekuensi ISPU hijau, berarti normal. Tapi kalau kuning maka daerah harus siapa menghadapi bencana,” katanya.

Seperti diketahui, para Bupati enggan menandatangani status siaga bencana karena memang gejala bencana belum darurat. Menurut pantauan Rakyat Kalbar, sejumlah kabupaten terlihat biasa saja.

Tidak ada kabut asap yang berlebihan di sejumlah ibukota kabupaten.

Tidak ada juga perkebunan yang sengaja membakar lahan sehingga ditangkap pihak Polda Kalbar. Hanya masyarakat yang terpaksa membuka lahan dengan pembakaran lantaran pemerintah belum sepenuhnya mampu membimbing mereka mengolah tanah yang benar serta menyediakan prasarana pertanian.

Kata Nyarong mengenai kekeringan, yang menjadi ancaman kebakaran lahan hingga menyebabkan asap agar kepala daerah kabupaten atau kota siap menghadapinya. Caranya, dengan menetapkan status siaga bencana.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Anti Pembakaran Hutan dan Lahan (Korhutla) Polda Kalbar, Kombes. Pol. Suhadi, SW, mengatakan masih ada titik api di beberapa kabupaten. Itu berdasarkan pantauan Satelit NOAH, seperti di Ketapang, KKU, Melawi, Sintang.

“Di daerah Ketapang 9 titik api, Melawi 4 titik dan Sintang 1 titik. Dari pantauan titik api muncul dari area perkebunan. Mengatasi ini kami bersama Babinkamtibmas turun kelapangan,” ujar tanpa menerangkan intensitas titik apinya.

Kata Suhadi, mengenai kekeringan yang berakibat kebakaran lahan pihaknya melihat lokasinya. Apabila pembakaran cukup besar akan diambil langkah penegakan hukum. ”Juni hingga Agustus ini sudah ada 11 tersangka warga masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dan saat ini masih dalam proses penyelidikan,” kata Suhadi.

Tak Pegang Data Main tangkap dan proses hukum para petani membakar lahan, dinilai sejumlah kalangan sebagai arogansi penerapan hukum dan tidak membina. Itu sebabnya, tumenggung dan masyarakat adat protes Maklumat Polda Kalbar memalui anggota DPR RI Erma S Ranik.

Kepala Satgas Karhutla Polda Kalbar, Kombes Pol Suhadi mengakui, kalau kerjasama Polda Kalbar dan Dinhut PPH untuk memberikan sosialisasi penggunaan jamur trichoderma baru dilakukan sejak Satgas Karhutla dibentuk, 26 Januari 2015.

“Jadi kita ada MoU antara Polda Kalbar dengan Dinas Pertanian, untuk memberikan pelatihan kepada Babin Kamtibmas dan Kepala Desa. Sudah diberikan pelatihan sekitar 400-an orang lebih tentang cara membuat trichoderma,” katanya.

Artinya, sebelum itu, sama sekali tidak ada sosialisasi apapun terkait upaya atau solusi pengganti pembakaran lahan. Dan itu berlangsung puluhan tahun sejak se-

belum Pemprov Kalbar terbentuk. “Belum, baru (setelah) Satgas ini dibentuk,” kata Suhadi.

Kepala Dinas Kehutanan Pertanian Pangan dan Hortikultura (Dinhut PPH) Provinsi Kalbar, Hazairin menyampaikan, bahwa penyebaran edukasi tentang tata cara pembukaan lahan secara modern kepada masyarakat petani mulai dilakukan sejak Januari 2015.

“Sosialisasi pemahaman tersebut baru dilakukan, sebagiannya di Kubu Raya, sebagian di Batang Tarang, Singkawang, Sambas dan Ketapang,” katanya.

Namun Hazairin tidak memegang data pasti berapa tingkat penyebaran edukasi yang telah dilakukannya. Berapa petani yang sudah menerima pemahaman menggunakan trichoderma sebagai pengganti cara membakar lahan. Berapa yang sudah melaksanakannya tidak dimonitor lagi.

Sehingga sulit bagi dinas untuk memetakan grafik progres atau peningkatan penyebarannya secara berkala.

“Saya tidak menghitung secara angka, namun jumlah permintaan tricho-nya meningkat, artinya ada trend naiknya. Untuk jelasnya, nanti saya tanyakan di lab berapa (angka) pastinya,” katanya.

Saat disinggung soal, masih maraknya pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat dalam membuka lahan. Hazairin menilai, memang tak mudah untuk mengubah kebiasaan masyarakat.

“Meyakinkan masyarakat tidak mudah.

Sistemnya, petugas bersama Babin Kamtibmas turun ke lapangan, ada juga yang dikumpulkan kepala desanya, di balai-balai bertemuan desa. Sejauh ini kita belum mencatat berapa petani yang sudah menerima sosialisasi,” katanya.

Hazairin mengakui, kenapa baru memberikan pemahaman bertani modern kepada masyarakat. Karena pihaknya membutuhkan waktu lama untuk mencari dan menentukan formula yang tepat yang akan digunakan sebagai pengganti cara membuka lahan secara konvensional.

“Sudah lama penelitian itu dilakukan, bertahun-tahun prosesnya. Dari ratusan jamur yang diisolasi, dipilihlah mana jenis jamur yang merugikan dan menguntungkan, diuji coba lagi sampai ketemu, baru kita perkenalkan. Kebetulan momentumnya sekarang, dan baru didorong sekarang,” alasannya.

Laporan: Ahmad Mundzirin, Isfiansyah, Fikri Akbar Editor: Hamka Saptono

Menang PTUN, Pedagang Tetap Bayar “Tidak apa-apa, mereka menang, tapi tidak dapat gratis. Tetap bayar Rp1,4 miliar. Kalau tak bayar, saya jual dengan orang lain, mau mencak-mencak kemana terserah,” tegas Wali Kota Sutarmidji, Selasa (4/8).

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini menegaskan, perkara yang dimenangkan pedagang oleh PTUN, bukan berarti yang menang itu dapat memiliki Ruko secara gratis. Menjadi kewajiban membayar, lantaran di persidangan tidak disebutkan Ruko diserahkan secara gratis.

“Memangnya menang itu dapat Ruko gratis! Tidak kan, tetap bayar. Kalau misalnya menang di Pengadilan, lalu diputuskan dapat Ruko gratis, itu boleh,” ungkapnya.

Ditegaskan Sutarmidji, agar terlihat rapi, bersih dan tidak terkesan kumuh, Pasar Flamboyan sudah ditatat. Termasuk Ruko yang dimenangkan pedagang di Pengadilan. Karena Sutarmidji mengaku pemerintah memiliki wewenang dalam hal penataan.

“Urusan penataan itu urusan pemerintah, bukan mereka (pedagang). Mau gugat bagaimanapun terserah, mau menang bagaimana pun terserah,” tegasnya.

Sebenarnya, kata Sutarmidji, dirinya sebagai kepala daerah bukannya tidak mau memberikan Ruko yang diklaim milik pedagang tersebut. Hanya saja terjadi selisih faham. Padahal, sesuai rencana, akan diberikan hak mereka dengan penataan yang baik.

“Saya sudah bilang, kita dari awal tidak pernah tidak mau memberi, masalahnya mereka minta perpanjangan. Padahal yang

kita mau, pemberian hak, baru dengan penataan,” ujarnya.

Terpisah, John Pasulu SH, Penasihat Hukum delapan pedagang Pasar Flamboyan yang menolak penetapan harga ruko Rp900 juta per unit, mengatakan kliennya tetap tidak akan membayar seperti apa yang dikatakan Wali Kota Sutarmidji. “Klien saya harus membayar kata Wali Kota. Jangankan Rp1,4 miliar, Rp900 juta saja klien saya tolak. Ingat, kita ini sudah menang di PTUN. Tetapi wali kota tidak mau menjalankan putusan tersebut. Kedua, dalam gugatan di PN Pontianak, kita juga dimenangkan. Bahkan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,” jelas John Pasulu ketika dikonfirmasi Rakyat Kalbar via telepon, Selasa (4/8).

Prinsipnya, delapan kliennya tidak mau Rukonya dibangun baru, hanya mau diperpanjang saja. Inilah dasar dari gugatan dan akhirnya dimenangkan PTUN. “Ini kesalahan Pak Sutarmidji yang mau membangun baru. PTUN menyatakan harus memperanjang, tetapi wali kota menentang keputusan PTUN. Jika ditanyakan kepada ahli hukum, pasti menafsirkan apa yang dilakukan wali kota ini perbuatan melawan hukum, karena tidak menjalankan putusan PTUN,” tegas John Pasulu.

Dibeberkannya pula, dalam putusan PN, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, Wali Kota keberatan, kemudian mengajukan kasasi. Tetapi ditolak MA. “Artinya kalau ditolak, MA memenangkan pedagang.

Sehingga Ruko harus diserahkan kepada pemiliknya. Bahkan wali kota juga dikena-

kan denda Rp2,3 miliar, karena membuat pedagang tidak bisa bekerja. Bahkan PN juga menyatakan perbuatan yang dilakukan wali kota melawan hukum.

“Dia (wali kota) kan sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan Ruko-Ruko yang dimenangkan klien saya,” ujar John Pasulu.

Dikatakan John Pasulu, Sutarmidji selaku Wali Kota, menggunakan kekuasaaanya. “Jangan merasa berkuasa. Kekuasaan itu dibatasi, bukan semena-mena. Ingat ini pengadilan dan ini hukum,” ungkapnya.

John Pasulu mencotohkan, Kejati DKI saja menerima putusan hakim yang menyatakan Dahlan Iskan tak sah ditetapkan sebagai tersangka. “Masak ini, putusan PTUN dan Pengadilan Negeri yang memenangkan pedagang, tidak mau dilaksanakan putusannya. Harus diakui lah dan laksanakan putusan pengadilan,” sindirnya.

Mengenai permintaan Sutarmidji, akan mengembalikan Ruko-Ruko itu kepada pemiliknya, apabila sudah membayar Rp1,4 miliar, John Pasulu menegaskan, kliennya tidak akan membayar.

“Mau bayar apa! Dari mana dasarnya?

Kita ada putusan (PTUN dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Baca putusan itu. Wali kota yang harus mengembalikan hak milik klien saya, yakni Rp2,3 miliar,” tegasnya.

Laporan: Gusnadi dan Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Harap-harap Cemas Berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan untuk direvisi dalam waktu empat hari sejak 4 Agustus kemarin. Selanjutnya hasil revisi itu akan diverifikasi kembali oleh KPU. Apabila dalam rentang waktu yang telah diberikan KPU untuk perbaikan, masih ditemukan kekurangan dalam berkas, maka berpotensi untuk dinyatakan gugur, lantaran tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Sejumlah Balon Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang sudah terdaftar di KPU dipastikan masih harap-harap cemas. Pasalnya, setelah hasil verifikasi KPU, rata-rata berkas Balon masih kurang.

Di Kabupaten Ketapang misalnya, tidak satu pasang pun yang berkasnya telah memenuhi persyaratan. Semuanya diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang masih kurang tersebut.

KPU Ketapang memberikan waktu

selama empat hari untuk memperbaiki kekurangan berkas yang sifatnya personal ini. Termasuk syarat dukungan yang masih kurang dari pasangan perseorangan.

Di antara berkas yang kurang dari Balon tersebut, terkait jumlah rangkap, aspek legalisasi ijazah, kekurangan surat keterangan dari pengadilan atau surat pernyataan yang belum diserahkan karena dalam proses. (Jaidi Chandra)

7

Isyarat bagi Penegak Hukum “Dalam negara hukum, sejak ada dugaan seseorang melakukan tindak pidana, pada saat itu juga harus dikedepankan prosedur-prosedur hukum yang jelas.

Bukan dengan cara memaksa, apalagi sewenang-wenang,” ujar pakar hukum dari Universitas Tanjungpura (Untan), Dr. Hermansyah, kepada Rakyat Kalbar, Selasa (4/8).

Imbuh kandidat kuat dalam seleksi anggota Komisi Yudisial (KY) ini, “Tak boleh main tangkap, tetapkan status tersangka dulu, baru administrasinya belakangan diteken. Tidak bisa begitu”.

Dalam konteks keadilan, Hermansyah mengingatkan, ada perubahan dalam tatanan hukum di Indonesia tatkala Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan.

“Dikabulkannya gugatan Dahlan Iskan tentu menjadi pertimbangan hakim. Ini sebuah catatan menarik bahwa betapa proses penegakan hukum kita masih belum berdasar pada aturan-aturan hukum yang benar. Seyogianya hakim (PN Jaksel,red) memenangkannya karena memiliki alasan-alasan kuat,” terangnya.

Dia menyatakan, berkaca dari perkara yang ditimpakan kepada Dahlan, masyarakat akan sadar dan semakin cerdas ketika memandang serta berhadapan dengan persoalan hukum.

“Dalam KUHAP sudah jelas bahwa penetapan seorang tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti. Artinya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melihat bahwa penetapan tersangka Dahlan Iskan tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah,” papar Hermansyah.

Dan, menurut MK, penetapan alat bukti yang sah itu juga harus didasarkan pada perolehan yang benar sesuai prosedur. “Tidak bisa didasari oleh kesewenang-wenangan,” tegas Hermansyah.

Kemudian, kala menonton sidang putusan yang diikutinya melalui televisi, dia merasa wajib mengkritisi pernyataan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang menyebut MK tidak memiliki wewenang terkait penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

“Menurut saya argumentasi ngawur itu. Itu benar-benar pembohongan publik yang luar biasa. Saya heran, itu pendapat dari lembaga tinggi negara lho, lembaga tinggi bidang hukum lagi. Mahkamah Konstitusi jelas berwenang, dia adalah lembaga yang paling berwenang melakukan pengujian terhadap semua produk-produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar 45 termasuk KUHAP,” tegasnya.

Bernada sedikit lebih keras, praktisi hukum Kalbar, Tamsil Sjoekoer, SH.MH, menyebut dikabulkannya gugatan Dahlan merupakan bukti bahwa kinerja jaksa amatiran. “Kejaksaan tidak profesional,” tukas Tamsil kepada Rakyat Kalbar, Selasa (4/8).

Senada dengan Hermansyah, menurut dia, Jaksa di Kejati DKI seharusnya berhati-hati ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Dalam arti kata berdasarkan bukti-bukti. Jangan dengan dasar sakit hati atau dendam,” tekan Tamsil.

Intinya, kejaksaan jangan bekerja serampangan. “Penegak hukum bukan seperti zaman dulu lagi. Cara kerjanya harus jelas saat ini. Janganlah menetapkan tersangka seperti itu, itu kebiasaan Jadul (jaman dulu),” pinta Tamsil.

Dalam praktik di lapangan, dia mengaku sering menemukan hal seperti itu. Tamsil berkisah tentang salah satu kasus yang ia tangani.

“Klien saya sebagai saksi langsung ditetapkan sebagai tersangka, padahal tidak pernah diperiksa sebagai tersangka.

Penegakan hukum jangan berdasarkan kekuasaan,” tekannya.

Kemenangan pra peradilan Dahlan, dinyatakan Tamsil sebagai upaya penting untuk mencerdaskan publik. “Menurut saya, ini pelajaran paling berharga bagi para penegak hukum. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harusnya mereka super hatihati,” tutupnya.

Dahlan mendaftarkan gugatannya ke PN Jakarta Selatan pada Jumat (3/7) lalu.

Gugatan itu dilayangkan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN senilai Rp 1,06 triliun.

Penganggaran proyek itu diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Kemarin, ketokan palu Hakim PN Jaksel, Lendriaty Janis, telah menandai dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan terhadap Kejati DKI Jakarta. “Menerima permohonan untuk seluruhnya,” kata Hakim Lendriaty, dalam sidang putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan, seperti dinukil dari Rakyat Merdeka Online, Selasa (4/8).

Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka Dahlan oleh Kejati DKI tidak sah secara hukum dan tak dapat lagi diproses oleh Kejati DKI. Putusan tersebut ditetapkan setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon (Dahlan), jawaban atas gugatan dari termohon (Kejati DKI), serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan dua belah pihak.

“Menyatakan Sprindik yang menetapkan pemohon (Dahlan Iskan) sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” kata Lendriaty.

Laporan: Fikri Akbar dan Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Tak Ada Aturan Jatah “Tidak ada aturan jatah pejabat dan anggota Dewan untuk memasukkan siswa ke sekolah,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Alexius Akim, ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (4/8).

Me kanisme ya ng diatur adalah siapapun dapat mendaftar ke lembaga pendidikan manapun. “Sesuai dengan kapasitas sekolah dan nilai yang telah ditetapkan.

Sejauh daya tampung mencukupi, siapapun boleh, tidak hanya anak pejabat atau anak Dewan,” ujar Akim.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ini menjelaskan, penerimaan siswa baru sudah ada prose-

durnya di sekolah masingmasing. “Kalau memang tidak sesuai, jangan dipaksakan, jangan sampai menyingkirkan yang lain demi kepentingan oknum tertentu. Itu yang dihindari,” ujarnya.

Mewakili Ketua DPRD Pontianak, Satarudin, anggota Komisi A, Mansyur membantah rumor kuota siswa baru tersebut. “Tidak ada jatahjatah untuk kita, tidak benar itu. Sejauh ini, kita ikuti dan sepakat dengan aturan bahwa tidak diperkenankan jatah untuk Dewan,” tukas Mansyur.

Dia mengaku sependapat dengan Akim. “Aturan itu sudah jelas tidak boleh, semuanya wajib mengikuti mekanisme yang ada. Jadi, isu kuota yang berhembus itu

tidak benar,” tegas Mansyur.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Mulyadi bicara senada.

Kata dia, semua wakil rakyat Pontianak tidak dibenarkan memakai jabatannya untuk meloloskan calon siswa ke sekolah yang diinginkan.

Begitu juga memasukkan anaknya, sanak keluarganya, maupun masyarakat ke sekolah yang diinginkan.

“Namun, jika dari total sekolah yang dituju terdapat siswa yang tidak melakukan daftar ulang, bisa diselipkan untuk memenuhi standar per kelas,” tuturnya.

Laporan: Isfiansyah dan Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Kuota RSUD Soedarso “Sebenarnya tidak begitu sulit merekrut tenaga medis spesialis ke Sudarso, karena dokter praktik itu memerlukan izin pemerintah daerah. Katakanlah tidak mau, jangan dikasih izin praktik, itu kewenangan pemerintah daerah,” ujar Ketua Komisi A DPRD Pontianak, Dr. Ardiyansyah, SH. MH, kepada Rakyat Kalbar, Selasa (4/8).

Kuncinya, kata dia, terletak di kepala daerah dengan tampuk kewenangannya. Jika salah satu syarat wajib spesialis harus menjadi PNS, bisa merekrut mereka yang membuka praktik swasta.

“Kalau tidak memberi sumbangsih jangan berikan izin praktik. Dengan pola seperti itu, maka kuota yang dibutuhkan RSUD Soedarso pasti akan terpenuhi. Boleh berikan izin buka praktik, tapi harus menjadi PNS dan memprioritaskan Soedarso dulu,” ujar Ardiyansyah.

Menurut dia, kekurangan tenaga spesialis untuk RSUDS bukanlah masalah serius. Keberadaan seluruh dokter spesialis di Kalbar yang di bawah naungan Dinas Kesehatan akan sangat mudah diarahkan, walau dengan harus memberlakukan penekanan wajib.

“Semuanya kan di bawah naungan Dinas Kesehatan.

Harus dikendalikan, cuma kendalanya dokter sekarang ini jiwa sosialnya kurang, lebih mementingkan bisnis. Belum lagi pertimbangan senioritas yang sangat mempengaruhi,” jelasnya.

Kenapa tidak terwujud kuota dokter untuk RSUDS, menurut Ardiyansyah lebih berat pada senioritas. Karena, sebagian besar dokter yang buka praktik merupakan senior mereka yang

berada di Dinas Kesehatan. Pertimbangan itulah yang membuat kendala ini menjadi sulit untuk terwujud.

“Dokter spesialis di luar itu seniornya. Makanya mereka tidak bisa mengaturnya. Intinya, Dinas provinsi kalau mereka meminta izin praktik, jangan keluarkan izin sebelum ada sumbangsihnya untuk pemerintah,” tegas Ardiyansyah.

Untuk jangka panjang, lanjutnya, pemerintah bisa merekrut jebolan asli masyarakat Kalbar dengan cara menyekolahkan putra daerah menjadi spesialis. “Tidak susah merekrut dokter spesialis. Sekolahkan saja, kemudian lulus memiliki tanggung jawab membantu daerahnya. Saya kira cara itu lebih relevan,” sarannya.

Siapa Bisa Melarang?

Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Barat, dr.

Nursyam Ibrahim, menegaskan tidak ada yang dapat melarang dokter spesialis buka praktik swasta karena merupakan hak asasi seseorang yang dilindungi Undang-Undang.

“Kita tidak bisa melarang seorang dokter spesialis untuk buka praktek swasta. Karena yang bersangkutan tidak ada hubungan dan tidak berutang kepada negara. Jadi, siapa yang dapat melarang spesialis buka praktik?” ungkap Nursyam, menjawab Rakyat Kalbar, Selasa

(4/8).

Diingatkannya, dokter spesialis itu membiayai pendidikannya sendiri hingga mencapai keahlian medis yang jelas tidak murah. Apabila ada yang melarang spesialis membuka praktiknya tentu suatu hal yang aneh.

“Dia (dokter spesialis) itu membiayai pendidikannya sendiri. Kalau tiba-tiba negara melarangnya praktik, dari mana aturannya?” tanya Nursyam.

Ditegaskannya, adalah hak seorang dokter untuk buka praktik swasta kecuali dokter spesialis itu PNS yang tidak melakukan kewajibannya bisa diberhentikan. Namun apabila dokter spesialis tersebut bekerja di swasta tentu lain halnya.

Untuk pemenuhan kuota dokter spesialis di RSUD Soedarso, yang perlu dipikirkan adalah solusinya, bukan malah melarang dokter spesialis untuk bekerja atau membuka praktik.

“Sekolahkan, kemudian buatkan ikatan dinas yang sekolahnya dibiayai oleh negara sehingga dokter spesialis tersebut terikat dan tidak lari. Kalau sudah terikat ikatan dinas, maka yang bersangkutan tidak akan bisa lari karena pendidikannya dibiayai oleh negara,” ujar Nursyam.

Laporan: Gusnadi dan Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK SEPMOT KB 3305 VT Noka : MH8BG41EADJ165041 Nosin : G427-ID-164866 A/N: JABAT STNK tersebut dinyatakan

STNK SEPMOT KB 4712 VQ Noka : MH13KP00ADJ3433357 Nosin : 1KP-343693 A/N: MANISEM STNK tersebut dinyatakan

tidak berlaku lagi.

tidak berlaku lagi.

SPORT

Rakyat Kalbar Rabu, 5 Agustus 2015

AROMA DENDAM DI AJANG SUPERCOPPA L azio akan melawan Juventus dalam ajang Supercoppa Italiana 2015 di Shanghai pada 8 Agustus mendatang. Menurut gelandang Lazio Antonio Candreva, timnya mengusung motivasi ekstra di laga ini.

Motivasi tersebut, menurut Candreva, adalah keinginan untuk membalas Juventus atas kekalahan menyakitkan mereka di final Coppa Italia 2014/15.

Lazio kalah 1-2, yang ditentukan gol Alessandro Matri di extra time.

“Final Coppa Italia musim lalu masih belum bisa kami lupakan. Bukan karena Juventus mencurinya (di waktu ekstra), tapi karena kami merasa kami pantas juara waktu itu,” kata Candreva.

Juventus musim ini sudah banyak berubah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Tak ada lagi

Andrea Pirlo, Carlos Tevez dan Arturo Vidal di skuat mereka. “Juve tidak lagi menakutkan? Juve tetaplah Juve. Kekuatan dasar mereka tak banyak berubah,” pungkas Candreva.

Dukungan terhadap Lazio datang dari mantan punggawa mereka yang kini melatih Atletico Madrid, Diego Simeone. Mantan gelang Lazio periode 1999-2003 berharap bekas klubnya itu bisa mengalahkan Juventus di laga tersebut.

“Lazio sudah cukup banyak berubah. Saya sangat berharap mereka menang (lawan Juventus),” kata Simeone.

“Saya harap rekan-rekan di Lazio bisa mengalahkan Juventus,” pungkasnya.

Simeone bergabung dengan Lazio dari Inter Milan pada tahun 1999. Selama bersama Lazio, pria Argen-

Isco Galau, City Terus Memantau Manchester City terus memantau kondisi Isco di Real Madrid, dengan harapan bisa mendatangkan mantan pemain Malaga tersebut di bursa transfer musim panas ini.

Isco diklaim tengah merasa khawatir jika nasibnya di Madrid era Rafael Benitez bakal sama dengan era Carlo Ancelotti, di mana ia hanya duduk di bangku cadangan lantaran sang bos lebih mempercayai Galacticos seperti James Rodriguez dan Gareth Bale.

Padahal secara permainan, Isco sejatinya memiliki kualitas yang mumpuni dan bahkan mampu merebut hati para Madridista.

Hal itulah yang lantas membuat City tak kunjung melepaskan pandangan dari Isco, sebagaimana dilansir Sport. Apalagi The Citizens kini tengah ditukangi oleh Manuel Pellegrini, mantan pelatih Isco yang pernah memoles penampilannya kala masih berada di Malaga.

Hanya saja City diklaim tidak ber-

niat mengajukan tawaran resmi, hingga Isco memberikan sinyal pada mereka bahwa ia memang benarbenar sudah tidak betah di Bernabeu dan tertarik dengan kans bermain di Inggris. (*)

tina itu mengemas 16 gol dan satu assist dalam 124 penampilan di semua ajang.

Sementara itu, Juventus masih takkan diperkuat bek Andrea Barzagli yang belum pulih total dari cedera otot.

Pelatih Massimiliano Allegri tak mau mengambil risiko cederanya bertambah parah.

“Barzagli? Andrea sudah bergabung dengan skuat.

Kondisinya mulai membaik,” kata Allegri.

“Namun, kami tak mau mengambil risiko yang tak perlu. Supercoppa? Kami harus menampilkan permainan terbaik di laga ini,” pungkasnya.

Selain Barzagli, Juventus juga tak bisa diperkuat satu bek andalan mereka lainnya. Giorgio Chiellini juga harus menepi akibat cedera yang didapatnya dalam uji coba melawan Lechia Gdansk.

Sementara itu, meski tak lagi memperkuat Juventus,

Andrea Pirlo punya harapan besar terhadap sang juara Serie A. Pirlo, yang musim panas ini hengkang dari Juventus ke New York City FC, mendoakan La Vecchia Signora bisa jadi juara.

“Saya harap saya bisa menyaksikan pertandingan tersebut. Itu adalah pertandingan yang penting,” katanya.

“Mereka akan bermain di Tiongkok, dan di sana cuacanya sangat panas. Saya harap Juventus bisa menjuarainya!” pungkas gelandang veteran Italia itu.

Terakhir kali Juventus menjuarai Supercoppa Italiana adalah pada edisi 2013. Waktu itu, masih diperkuat Pirlo, Juventus menghabisi Lazio empat gol tanpa balas.

Edisi 2014 lalu, Juventus gagal juara di ajang ini setelah kalah adu penalti melawan Napoli. (*)

Pindah ke PSG, Silva Bilang Di Marian ‘Naik Kelas’ Bek PSG dan timnas Brasil Thiago Silva memberikan pandangannya mengenai transfer Angel Di Maria.

PSG selangkah lagi akan mendapatkan Di Maria dari Manchester United.

Belakangan bahkan sudah muncul beberapa foto yang menunjukkan bahwa Di Maria sudah berada di Doha untuk menjalani tes medis bersama PSG. United pun rela sedikit merugi untuk melepas pemain timnas Argentina itu.

Silva menyebut bahwa Di Maria sudah mengambil langkah tepat dengan bergabung ke PSG. Menurutnya, Di Maria sudah ‘naik kelas’ dengan transfer itu. Menurut Silva, PSG hanya kalah dari Barcelona dan Real Madrid.

“Saya rasa sekarang orang-orang sudah harus menghormati PSG sebagai salah satu klub terbesar di Eropa. Real Madrid dan Barcelona mungkin masih berada di level yang lebih tinggi. Tapi jika anda bergabung dengan PSG, berarti anda sudah mengambil langkah yang lebih maju,” cetus Silva kepada The Express.

Di Maria dibeli United dari Real Madrid tahun lalu dengan harga sekitar 60 juta pound. Kini United dikabarkan siap melepas sang pemain dengan harga hanya 46 juta pound. (*)

Rakyat Kalbar Rabu, 5 Agustus 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

POLISI GADUNGAN. Kasubag Humas Polresta Pontianak, Iptu Harsoyo memperlihatkan polisi gadungan yang menipu mahasiswi, Selasa (4/8). OCSYA ADE CP-RK

Ngaku Polisi, Tipu Mahasiswi Pontianak-RK. Mengaku anggota Polri angkatan 2006 dan bertugas di Polda Kalbar, FR alias Adi, 26, berhasil menipu dan menggelapkan Ponsel milik mahasiswi cantik, Arasti Ditasari Hamdi, 21, asal Kota Singkawang.

Adi yang juga calok penumpang taksi gelap ini kenal dengan Arasti di media sosial.

Halaman 15

Bengkas Rumah Sopir Truk Dibekuk Sambas-RK. Cukup lama diburu, Eko Purwanto, 23, pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) di kediaman Cristine Caroline Pandai, warga Dusun Sabung Sitanggak, Desa Sabung, Sambas pada 12 Juli 2015 lalu akhirnya diringkus.

Sopir truk yang mencuri laptop, kamera digital dan 1 gram emas itu ditangkap jajaran Sat Reskrim Polres Sambas Halaman 15

Eko Purwanto. M. RIDHO-RK

Diam-diam BP2T Periksa Studio Family Karaoke Hasil Uji Kebisingan Harus Diumumkan ke Publik

Bebby Naylufa, Anggota DPRD Kota Pontianak. DESKA-RK

Pontianak-RK. Diam-diam Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemkot Pontianak meng-crosscheck sekaligus menguji tingkat kebisingan Studio Family Karaoke yang satu dinding dengan Rumah Sakit ProMedika, kawasan Pontianak Mall, Senin (3/8) malam.

Petugas BP2T mendatangi Studio Family Karaoke dan Rumah Sakit ProMedika sekitar pukul 22.15, menggandeng tim penguji Labolatorium (Lab) Kesehatan Provinsi Kalbar.

Halaman 15

Gedung Studio Family Karaoke yang beroperasi di sebelah Rumah Sakit ProMedika sebelum diperiksa BP2T Pemkot Pontianak, Senin (3/8). DESKA-RK

Api Berkobar, Pangkas Rambut pun Tak Tuntas

Kuasa Hukum Bilang, Pembunuh Tari Tak Sendiri

TINGGAL PUING. Bangunan kios pangkas rambut dan kamar kontrakan milik Hadi Iswanto di Gang Nilam Sari, Jalan Karet, Pontianak Barat, ludes terbakar, Selasa (4/8).

PLEDOI. Sri Nurliza, kuasa hukum dari terdakwa pembunuhan Tari Ariezona, Suhardi alias Rudi, membacakan pledoi (pembelaan) yang cukup mengejutkan pada sidang Selasa (4/8) di PN Pontianak.

FIKRI AKBAR-RK

FIKRI AKBAR-RK

Pontianak-RK. Pelanggan Pangkas Rambut Bermuda, samping Gang Nilam Sari, Jalan Karet, Pontianak Barat berhamburan. Bahkan seorang pelanggan, rambutnya belum tuntas dipangkas, kocar-kacir menyelamatkan diri.

Api menghanguskan bangunan kios yang dijadikan tempat Pangkas Rambut Bermuda milik Gozali, 35, Selasa (4/8), sekitar pukul 10.00.

Pontianak-RK. Sri Nurliza, kuasa hukum terdakwa Suhardi alias Rudi, membacakan pledoi (pembelaan) yang cukup mengejutkan, pada sidang lanjutan kasus pembunuhan Tari Ariezona, 25, di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Selasa (4/8).

Diakhir kesimpulan pledoi yang dibacakan Sri, mengindikasikan ada pelaku lain selain Rudi, ikut membunuh Tari yang juga PNS Pengadilan Tinggi (PT) Kalbar itu.

Halaman 15

Halaman 15

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG�

Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM

Perkuat Penyajian Informasi Sambas. Pemkab Sambas terus memperbaiki mutu penyajian informasi kepada publik. Komitmen itu diwujudkan dengan keikutsertaan Kabupaten Sambas dalam Festival Praktik Cerdas (FPC) di Kota Pontianak, Selasa (4/8).

“Kegiatan FPC sebagai salah satu promosi, seperti menampilkan program Karang Taruna yang menjadi wakil Sambas terkait akses pendidikan dan dokumentasi aktivitas program Karang Taruna,” kata Rissa, Ketua Rombongan Bappeda Sambas dalam rilis Humas Setda Sambas, Selasa (4/8).

Dalam kegiatan tersebut, jelasnya, Tim Kabupaten Sambas menyajikan dokumentasi penyuluhan kesehatan yang telah memenangkan kegiatan 1.000 Hari Kehidupan kerjasama Karang Taruna, Puskesmas dan Pemkab Sambas. “Dokumen itu mewakili aspek kesehatan, dimana FPC Kabupaten Sambas diwakili dari Pelayanan Kesehatan Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung,” jelasnya.

Upaya lain yang dilakukan dari aspek kesehatan, jelasnya, yaitu penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Bidan Desa dan Dukun Berpengaruh, dokumen kampanye peduli ibu hamil dan rujukan bidan desa bersama dukun bayi ke rumah sakit. Hal penting lain, Kabupaten Sambas memberikan ruang keterbukaan dalam penggunaan pendapatan desa yang ditempel di warung desa, termasuk bantuan kesehatan untuk keluarga miskin.

Ia berharap, kegiatan FPC dapat memotivasi daerah dalam memajukan atau mendorong program pemerintah, seperti pendidikan dan kesehatan. “Kabupaten Sambas berkomitmen meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan FPC merupakan langkah tepat mendukung peningkatan IPM,” pungkasnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Rabu, 5 Agustus 2015

10

Jelang MEA 2015

Harus Ada Terobosan untuk Perbatasan Sambas. Seminar Internasional yang digagas Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) di Kabupaten Sambas Minggu (2/8) lalu, layak diapresiasi. Namun, tegas Wakil Ketua DPRD Sambas Misni Safari SP, perlu langkah terobosan dari pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan menjelang era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Desember 2015 mendatang.

Misni menegaskan, di Indonesia hanya ada dua pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Kalimantan dan Papua. Makanya, dua pulau tersebut harus mendapat perhatian pemerintah pusat. “Perbatasan antara negara harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, dan tentunya harus sama-sama

berjuang agar wilayah perbatasan bisa maju. Selain Sumber Daya Manusia (SDM), kita juga perlu mendapat perhatian kemajuan wilayah perbatasan. Sebab, wilayah perbatasan lah yang akan terkena dampak MEA,” papar Misni, Selasa (4/8).

Saat Bupati Sambas dijabat Ir H Burhanuddin A Rasyid, ungkap Misni, saat itu Pemkab Sambas sudah menggaungkan Program Paloh dan Sajingan (Palsa) untuk mendongkrak kemajuan wilayah perbatasan. Bahkan sejak tahun 2011, Border Aruk-Biawak sudah diresmikan. Namun, hingga saat ini kendaraan roda empat belum bisa melintasi border tersebut.

“Artinya perlu regulasi dari DPR RI, bagaimana prioritas perbatasan cepat dibuka sebelum MEA diberlakukan,” desaknya.

Misni Safari SP . M Ridho

Menurutnya, jika Border Aruk cepat dibuka, maka saat MEA diberlakukan Desember 2015, Kabupaten Sambas sudah siap.

Jangan sampai MEA berlangsung,

tapi Border Aruk-Biawak belum bisa dilintasi mobil. Apalagi banyak masyarakat Sambas yang bekerja dan berbisnis di Malaysia.

Sehingga ini bisa menjadi langkah awal agar masyarakat wilayah perbatasan siap menghadapi MEA. “Wilayah perbatasan harus menjadi perhatian serius menghadapi MEA. Salah satunya, mendorong instrumen hukum tentang perbatasan, seperti perdagangan dan TKI,” pintanya.

Agar aktivitas di wilayah perbatasan cepat terealisasi sebelum MEA dimulai, maka sangat perlu dibuat regulasi hukum oleh DPR RI. Dorongan harus dilakukan semua pihak. “Salah satu yang menjadi sorotan menghadapi MEA ialah wilayah perbatasan, karena di Kalbar ada 5 wilayah yang berbatasan langsung den-

gan negara tetangga, diantaranya Border Aruk di Kabupaten Sambas. Border Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Border Entikong di Kabupaten Sanggau, Border Jasa di Kabupaten Sintang, dan Border Badau di Kabupaten Kapuas Hulu,” terangnya.

Pemerintah pusat, baik presiden maupun DPR RI harus segera mempercepat pembangunan di daerah perbatasan. Langkah konkret pemerintah menghadapi MEA sangat menentukan bagi masyarakat perbatasan.

“Perbatasan merupakan pintu masuk MEA. Sekaranglah saatnya pemerintah menyiapkan infrastruktur, regulasi dan SDM guna mengawali MEA,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Kontribusi Parkir Hanya Rp18 Juta Setahun Sambas. Parkir di sejumlah pasar di Kabupaten Sambas sering menyebabkan macet, karena memakan badan jalan. Namun, kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 18 juta per tahun.

Tokoh masyarakat Kabupaten Sambas, Syabas Khan meminta DPRD Sambas mempertanyakan minimnya kontribusi parkir di Kabupaten Sambas kepada instansi terkait. Sebab, setiap hari lahan parkir di pasar selalu dipenuhi

Suasana pembukaan FPC yang diselenggarakan Bappeda dan WVI Provinsi Kalbar di Kota Pontianak.

M RIDHO

kendaraan. “Jika kita kalkulasikan secara sederhana, apabila tiap kecamatan se-Kabupaten Sambas per hari terkumpul Rp 1 juta, maka seharusnya setahun kontribusi parkir Rp 360 juta. Kenyataannya, setahun kontribusi parkir hanya Rp 18 juta. Padahal setiap hari petugas parkir selalu ada, lalu dimana peran instansi terkait terhadap kontribusi parkir,” kata Syabas Khan kepada wartawan, Selasa (4/8).

DPRD desak Syabas, harus tegas mempertanyakan kepada instansi terkait, kenapa tidak menggunakan karcis. Sebab, karcis akan memperjelas hitungan parkir per hari.

“Ini harus didongkrak, sehingga sumbangan pihak ketiga ini mampu memberikan kontribusi bagi daerah. Tentunya petugas parkir bisa tertib dan rapi. Dampaknya, masyarakat tidak kecewa saat memarkir kendaraan,” tegasnya.

Menurut Syabas Khan, saat ini petugas parkir tidak memiliki identitas jelas, seperti seragam dan tanda pengenal. Selain itu, petugas parkir tidak pernah dilatih mengenai teknik memarkirkan kendaraan.

Akibatnya, petugas parkir yang

Salah satu areal parkir di pasar Sambas. M RIDHO

mengarahkan mobil justru mengganggu dan menghambat kendaraan lain. “Jika kontribusi parkir besar, dapat dipastikan ada pembinaan bagi petugas parkir. Tinggal bagaimana sistem pembagiannya, apakah sistem gaji atau bagi hasil,” tuturnya.

Sebagai elemen masyarakat yang peduli terhadap pembangunan Kabupaten Sambas, dia meminta anggota DPRD Sambas segera memanggil instansi terkait. Sebab, kontribusi parkir sebesar Rp 18 juta tersebut ternyata merupakan kontribusi dari parkir kendaraan PT Sumber Djan-

tin. “Lalu berapa parkir kendaraan umum. Ini harus ada penegasan, sehingga mampu meningkatkan pajak daerah,” pintanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sambas, Misni Safari SP mengapresiasi pernyataan Syabas Khan. Ditegaskannya, DPRD sudah mendiskusikan mengenai parkir, karena kontribusinya sangat kecil. “Kita sudah membahas dan akan memanggil instansti terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Disbubkominfo), dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sambas terkait

kontribusi parkir yang merupakan sumbangan pihak ketiga, yang merupakan potensi daerah agar dapat dikelola sebaik-baiknya,” tegasnya.

Selain itu, tegas Misni, DPRD juga akan mengundang para juru parkir untuk menggali informasi, berapa hasil parkir yang diterima dan berapa yang disetor ke instansi terkait sehingga jelas perhitungannya. “Kita akan segera membahas bersama unsur pimpinan DPRD, agar secepatnya dibahas terkait kontribusi parkir bersama Komisi B,” ucapnya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Bupati Terima Penghargaan Manggala Karya Kencana

Derap Bestari

Kinerja Pemkab Mempawah Jangan Kendur

Senam Pagi Kembali Digelar

Mempawah. Penghargaan tertinggi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Manggala Karya Kencana yang diterima Bupati Mempawah, H Ria Norsan harus meningkatkan kinerja jajaran Pemkab Mempawah.

Warga Mempawah, Ridho Hidayat, 25, mengapresiasi prestasi yang telah diraih Bupati dalam menata kependudukan dan keluarga berencana. Menurutnya, tidak banyak Bupati yang konsen terhadap hal-hal yang dianggap bukan hal krusial. “Saya sebagai warga Mempawah turut mengapresiasi atas prestasi Bupati.

Semoga dapat memotivasi beliau untuk mengembangkan segala aspek pembangunan di kabupaten ini,” harapnya, Selasa (4/8).

Harapan serupa disampaikan aktivis Mempawah, Firmansyah. Ia mengaku salut dan bangga terhadap

Mochrizal . ISTIMEWA

Mempawah. Pasca libur memperingati Hari Raya Idulfitri, kegiatan senam pagi gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Mempawah kini kembali digelar, Jumat (7/8) pukul 07.00 mendatang di Halaman Kantor Bupati Mempawah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mempawah Mochrizal menjelaskan, kegiatan senam kesegaran jasmani gabungan ditujukan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Mempawah. Dia mengingatkan, semua pimpinan SKPD agar melibatkan seluruh PNS dalam kegiatan tersebut. “Kita minta para kepala SKPD termasuk kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah melibatkan seluruh pegawainya pada senam pagi Jumat nanti,” ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (4/8).

Menurut Mochrizal, selain menjaga kesehatan, senam bersama sebagai upaya meningkatkan rasa kebersamaan antara seluruh PNS di lingkungan Pemkab Mempawah. “Selain menjaga kebugaran, ini sekaligus menjadi upaya kita meningkatkan rasa kebersamaan antara seluruh PNS seluruh SKPD,” paparnya.

Terpisah, Bupati Ria Norsan menyatakan, senam pagi sangat penting untuk digelar. “Setiap bulan kita programkan senam pagi pada dua kali hari Jumat. D dua Jumat lain diisi kegiatan bersih-bersih dan ceramah agama,” ujar Bupati. (sky)

Bupati atas dedikasinya dan keseriusannya menjalankan program pembangunan. “Bupati Ria Norsan bersama 43 gubernur dan walikota/ bupati se-Indonesia menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo di Provinsi Banten, Sabtu (1/8) lalu.

Selaku elemen daerah, kami sangat bangga atas penghargaan yang diterima Bupati tersebut,” ungkap Firmansyah.

Menurutnya, berbagai penghargaan yang telah diterima Bupati Ria Norsan dari pemerintah pusat selama ini, membuktikan kinerja dan kepemimpinannya telah berhasil.

Tak hanya bagi kepentingan daerah, tapi juga di tingkat provinsi, bahkan pusat.

Bahkan, tambah Firmansyah, pernyataan Bupati yang mengakui keberhasilan ini berkat dukungan seluruh masyarakat, jajaran Pemkab Mempawah, Tim Penggerak PKK dan para kader, merupakan bukti sikap sang pemimpin yang rendah hati. “Karena itu, kita semua berharap penghargaan yang diterima dari pemerintah

Tak Ada Alasan Putus Sekolah

Mempawah. Pendidikan merupakan salah satu penentu keberhasilan generasi penerus. Status sosial anak bukan penghalang untuk mengeyam pendidikan. Apalagi berbagai program di bidang pendidikan telah dicanangkan pemerintah.

“Pendidikan merupakan syarat penting untuk kecerdasan seorang anak. Apalagi saat ini pendidikan wajib yang diterapkan pemerintah telah gratis, tanpa dipungut biaya,” tegas guru SMPN 2 Mempawah Hilir, Evi Salvia Murdiana SPd, Selasa (4/8).

Wanita 53 tahun yang sudah mendedikasikan diri sebagai pendidik belasan tahun ini menegaskan, tidak seluruh siswa-siswi berasal dari keluarga mampu. “Terkadang saya melihat mereka yang

dari keluarga sederhana, terasa sulit untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, buku tulis, sepatu dan lain sebagainya.

Namun dengan tekadnya yang kuat, tak membeli barang yang baru, mereka tetap semangat sekolah,” ujarnya.

Na mu n i b u d u a a na k i t u menjelaskan, ada beasiswa untuk siswa-siswi yang tidak mampu.

Tujuannya, untuk meringankan beban mereka membeli kebutuhan sekolah. Namun sayangnya, terkadang ada yang mengaku tidak mampu, padahal mereka mampu dan membuat beasiswa itu tidak tepat sasaran. “Terkadang masih ada siswa-siswi yang dapat dikatakan mampu, namun mengaku tidak mampu dengan bukti surat keterangan tidak mampu yang entah

bagaimana caranya bisa mereka miliki. Itu yang disayangkan, dan berakibat tidak tepatnya sasaran beasiswa,” jelasnya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai guru, ungkapnya, rata-rata anak dari keluarga tidak mampu, orangtuanya bekerja sebagai nelayan, petani dan buruh. Di lain sisi, dikatakannya, ada juga kriteria beasiswa yang berlandaskan prestasi siswa. Penentuan penerima beasiswa juga mensyaratkan prestasi, rajin, dan karakter kepribadian penerima beasiswa. “SMPN 2 Mempawah Hilir telah memiliki sarana dan prasarana yang telah representatif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi menurut hemat saya, tak ada lagi alasan untuk anak putus sekolah,” pungkasnya. (sky) Evi Salvia Murdiana SPd .

Ari Sandy

pusat menjadi penambah semangat dan motivasi, agar kinerja Pemkab Mempawah terus ditingkatkan, demi kemajuan daerah dan masyarakat,” imbuh Firmansyah.

Ia menilai, Kabupaten Mempawah kini tengah giat membangun. Dimanapun, di setiap pelosok daerah, pembangunan terus berlangsung.

Dalam waktu dekat, pembangunan Pelabuhan Internasional Sungai Kunyit bakal direalisasikan. Belum lagi di sektor pendidikan, yang ditargetkan tahun depan akan beroperasi Diklat Perhubungan di Desa Antibar dan IPDN di Sungai Purun Besar.

Dukungan dari seluruh elemen masyarakat pasti diperlukan, agar seluruh program yang dicanangkan Pemkab Mempawah dapat tercapai.

Kabupaten Mempawah pun akan semakin maju dan masyarakatnya sejahtera. “Tanpa dukungan masyarakat, pemerintah daerah tak akan bisa membangun.” pungkasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Ketapang Bahari Jepin Melayu

Rakyat Kalbar

Rabu, 5 Agustus 2015

11

RAPBD Ketapang Diterima Fraksi PDIP Apresiasi Bupati

Festival Jepin Melayu yang dilaksanakan di pentas seni pendopo Bupati Ketapang. JAIDI CHANDRA

Semarakkan Ketapang Expo 2015 Ketapang-RK. Pameran Ketapang Expo 2015 yang berlangsung dari tanggal 1-8 Agustus 2015 di kompleks pentas seni pendopo Bupati Ketapang semakin lengkap dengan pegelaran Jepin Melayu. Seni budaya khas Melayu tersebut digelar Dinas Budparpora Ketapang selama tiga malam.

Festival Jepin Melayu yag diikuti 7 group Jepin Melayu dan 15 kelompok jepin kreasi ini dibuka oleh Plt Kadis Budparpora Ketapang, Ir.Cipriana Lestari Saptarini Nurdibiakti MT yang dihadiri juga Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH dan Plt Sekda Ketapang, Drs HM Mansyur M.Si. Plt Kadis Budparpora Ketapang, Cipriana Lestari mengungkapkan, Festival jepin melayu ini akan berlangsung selama tiga malam di pentas seni pendopo Bupati Ketapang. Adanya festival Jepin se-Ketapang merupakan salah satu upaya untuk melestarikan seni budaya daerah, agar tidak hilang di telan jaman. Jepin melayu pada masa lalu cukup dikenal, namun saat ini pada saat kegiatan perkawaninan tidak pernah lagi seni tari Jepin Melayu dipertontonkan. Seni budaya ini harus senantiasa dipertahanan dan dilestarikan.

“Apalagi di era era globalisasi seperti sekarang ini, pengaruh budaya asing tidak dapat kita hindari, karena itu perlu dipertahankan,” kata Cipriana kemarin.

Menurut Fahrizal warga yang mengunjungi Ketapang Expo, adanya festival Jepin Melayu yang dilaksanakan di pestas seni pendopo menambah semarak kegiatan pameran Ketapang Expo 2015. Seni budaya jepin Melayu yang kini sudah semakin sulit ditemukan tak dilewatkan oleh pengunjung sambil melihat stand pameran Ketapang Expo.

“Nuansa pameran tahun 2015, kesannya lebih meriah diabanding tahun-tahun sebelumnya,”kata Fachrizal.

Antusiasnya warga menyaksikan festival Jepin ini terlihat sekitar pentas seni menjadi penuh oleh pengunjung. Selain pentas seni pendopo, pameran Ketapang Expo 2015 dirasakan pengunjung lebih ramai dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kualitas penampilan stand juga semakin kreatif. Begitu juga dengan materi masing-masing stand. Baik yang ditampilkan stand kecamatan, SKPD, kepolisian, TNI-AD, PKL, PKK, perusahaan perkebunan dan lain-lain.(Jay)

Ketapang-RK. Rapat paripurna DPRD pada penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 Selasa (4/8) yang dituangkan dalam persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Ketapang tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014 di gedung DPRD Ketapang.

Pimpinan DPRD menandatangani keputusan DPRD tersebut dengan Nomor 06 tahun 2015 tentang pemberian persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Ketapang tahun 2014 menjadi peraturan Daerah Kabupaten Ketapang .

Persetujuan tersebut ditanda tangani Bupati Henrikus, Ketua DPRD Ketapang Budi Matheus dan Wakil-wakil Ketua DPRD Ketapang Junaidi SP, Jamhuri Amir SH, Qadarini SE, usai mendengarkan penyampaian 7 fraksi terhadap Raperda Pertanggung

Jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun 2014.

Ketujuh fraksi yang memberikan penyampaian pendapat akhir fraksi menyatakan menerima dan menyetujui antara lain Fraksi PDI P disampaikan oleh Antoni Salim, fraksi Golkar oleh Gusmani SE, fraksi PAN oleh Usman Diyanto, fraksi Hanura H Mathari, fraksi Demokrat oleh Yangkim S.Pd, fraksi PPP oleh Adul Sani SH, fraksi Gerindra oleh Paulus Tan. Selain itu ketujuh fraksi tersebut memberikan apresiasi kepada Bupati Ketapang dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban telah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecuali (WTP) setelah dilakukan audit oleh BPK RI ditahun 2014.

“Frakasi PDI Perjuangan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati terhadap usaha yang terus menerus untuk memperbaiki keinerja keuangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Ketapang,” ucap Antoni Salim dalam penyampaian pandangan akhir fraksinya.

Terkait pemekaran wilayah peningkatan perekonomian,

Ketua DPRD Budi Matheus menyerahkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda RAPBD menjadi Perda APBD Ketapang tahun 2014 dalam sidang Paripurna DPRD di Gudeng DPRD Ketapang. HUMAS

pendidikan, peningkatan SDM pemerintah, kesehatan, infrastruktur, menurut Antoni ada peningkatan yang membanggakan tetapi secara kualitatif menurutnya sangat mengecewakan karena proses pengerjaan proyek jalan jembatan dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan cendrung asal jadi sehingga terkesan mengesampingkan azas manfaat dari proyek tersebut.

Sementara itu fraksi Golkar yang disampaikan Gusmani ber-

harap mendatang agar memberikan perubahan yang cukup mendasar pada keududukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi legeslatif dalam penyelenggaran Pemerintahan daerah.

Komposisi dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Ketapang tahun

2014 menjadi peraturan Daerah Kabupaten Ketapang yang sebelumnya dibacakan oleh Sekretaris DPRD Gst Fadlin S.So. sebagai berikut, Devisit Rp. 30.872.670.258.59, pembiayaan daerah terdiri penerimaan pembiayaan Rp. 184.127.419.067.52 pengeluaran pembiayaan Rp. 6.000.000.000,00, pembiayaan netto Rp. 178.127.419.067.52, Silpa berjalan Rp. 147.254.748.808,93.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

Ribuan Warga Padati Ketapang Expo 2015 Ketapang-RK. Setelah dibuka Bupati Ketapang diwakili Plt Sekda Ketapang, Drs H.M.Mansyur M.Si, Sabtu (1/8) kemarin, lokasi Ketapang Expo 2015 dipadati ribuan pengunjung. Pameran pembangunan yang berlangsung di halaman pentas seni Bupati Ketapang menjadi pusat hiburan warga Ketapang sampai tanggal 8 Agustus 2015.

Pantauan koran ini ribuan warga yang meramaikan Ketapang Expo 2015 hadir dari penjuru Kabupaten Ketapang.

Pameran yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan

SKPD, pemerintah kecamatan, kepolisian, perusahaan swasta, UKM, dan lain-lain menjadi pusat hiburan masyarakat.

Dari Ketapang Expo warga bisa melihat langsung hasil pembangunan dan pelayanan yang dilakukan oleh SKPD, kecamatan, BUMN, kepolisian, instansi vertikal, jasa keuangan, investasi dan lain-lain. Dari materi stand yang ditampilkan SKPD tak hanya mengenai informasi terkait pelayanan yang dilakukan, tetapi juga dengan teknis pelayanan serta perjalanan panjang pembangunan yang

sudah dilalui daerah ini. Salah satunya, dokumentasi sosok kepala daerah yang pernah memimpin daerah ini. Begitu juga dengan potensi wilayah seperti potensi perkebunan, pertambangan, serta upaya yang dilakukan penanam modal dalam mengembangan perekonomian masyarakat. Untuk menambah wawasan pengunujung, mereka bisa langsung menanyakan kepada penjaga stand.

“Layani masyarakat yang menanyakan materi stand dengan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir,” kata Plt Sekda Ketapang

HM.Mansyur M.Si kemarin.

Sekda menjelaskan,selain wawasan dan jembatan informasi terkait pelayanan SKPD maupun kecamatan, di lokasi Ketapang Expo 2015, masyarakat juga mendapat informasi potensi wilayah Ketapang. Ketapang yang kaya akan potensi perkebunan, hasil kerajinan, tambang, pertanian, perikanan dan kelautan serta kekayaan alam lainnya, sangat terbuka untuk investor menanamkan modalnya. Potensi wilayah yang kaya itu diarahkan untuk membangun kemajuan perekonomian masyarakat.

Tak hanya jembatan informasi pembangunan dan pelayanan Kata Sekda , melalui Ketapang Expo 2015 masyarakat juga dapat menikmati hiburan.

Dimana, dalam ketapang Expo 2015, selain 45 stand yang ambil bagian diikuti juga 162 . Selain hiburan dari pendopo entertaiment, dilokasi Ketapang Expo disuguhkan berbagai permainan anak, berbagai barang dan kuliner diperdagangkan usaha kecil dan menengah.

PKL. Termasuk juga penghobby batu permata bisa mengasah dan mengikat batu koleksinya ditempat ini.(jay)

Kayong Utara Padah Bertuah Jaga Kekhasan Daerah Sukadana-RK. UU 23/2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemda. Secara umum perubahan UU 32/2004 menjadi UU 23/2014 tentang Pemda ini didasari atas permasalahan-permasalahan.

“Antara lain, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Sy Muzahar, Asisten I Setda KKU, belum lama ini.

Kemudian, lanjut dia, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemda lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

“UU 32/2004 tentang Pemda sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Dari dasar pokok pemikiran tersebut sehingga ditetapkanlah UU 23/2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama mengatur permasalahan antara lain kewenangan dan pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Mengatur susunan dan kedudukan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta menghapuskan 102 pasal UU 17/2014 tentang MD3,” papar Sy Muzahar.

Ia mengharapkan kepada semua Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kayong Utara, agar dapat mengembangkan kemampuan dan dapat memahami dengan seksama, baik perubahan-perubahan menyangkut pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun manajemen pengelolaan administratif penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dewasa ini. “Sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan benar,” pungkas dia. (lud)

Pembangunan RS ASRI Dimulai

Bupati Hildi Tak Ingin Pelayanan Setara Puskesmas Sukadana-RK. Delapan tahun berjalan sebagai daerah otonomi baru di Indonesia, Kabupaten Kayong Utara yang kini menginjak usia delapan tahun akhirnya segera memiliki rumah sakit (RS). RS ASRI (Alam Sehat Lestari) ini juga merupakan kado bagi masyarakat dan Kabupaten Kayong Utara yang belum lama merayakan ulang tahun ke 8 pada 26 Juni 2015.

Pembangunan RS ASRI telah dimulai ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid di Sungai Bengkuang, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Selasa (14/8). Peletakan batu pertama oleh Bupati Kayong Utara disaksikan Ketua Yayasan ASRI Kayong Utara, drg Hotlin, Anggota DPRD Kayong Utara, H.M Rawi Na’im, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palong (BTNGP), Dadang Wardana, Kepala Bank Kalbar Cabang Sukadana, sejumlah Kepala SKPD, Kapolsek Sukadana, Iptu Hoiruddin, Komandan Koramil Sukadana, Ketua TP-PKK Kayong Utara, Hj Diah Permata Hildi, Kepala Desa se Kecamatan Sukadana, pemuka

agama dan masyarakat serta undangan lainnya.

Usai melakukan peletakan batu perdana, Bupati Hildi Hamid bersama Ketua TP-PKK dan ditemani Ketua Yayasan ASRI dan pejabat lainnya meninjau lokasi lahan yang akan segera didirikan RS. Lahan yang dimanfaatkan untuk RS memiliki luas dengan lebar 40 meter dan panjang sekitar 250 meter. Di lahan itu akan dibangun enam gedung pelayanan mulai dari gedung rawat jalan, rawat inap, laboratorium dan lainnya.

Sebelumnya, Bupati Hildi Hamid mengatakan, Pemkab Kayong Utara menyambut positif niat baik dari Yayasan ASRI membangun RS di daerahnya. Karena Ia yakin Yayasan ASRI yang sejauh ini juga konsen terhadap masalah kesehatan yang dibuktikan dengan operasinya klinik ASRI bersama dengan pemerintah daerah selalu sinergi dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan di Kayong Utara.

Bupati dua priode ini menegaskan, pemerintah daerah juga telah berupaya dan berencana untuk mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Akan

Bupati H Hildi Hamid melakukan peletakan batu perdana pembangunan RS ASRI di Sungai Bengkuang, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana. KAMIRILUDDIN

tetapi, sebelum itu diwujudkan perlu dilakukan kesiapan yang matang agar RSUD di Kayong Utara nantinya tidak sama nasibnya seperti RSUD yang telah ada di daerah lain.

“Saya memang sudah merencanakan untuk mendirikan RS. Namun saya tak mau terburuburu, insya Allah pada tahun 2016 juga akan dimulai. Kenapa tidak mau terburu-buru? takutnya tidak siap seperti SDM juga peralatan.

Apalah artinya kalau dibangun rumah sakit namun pelayanan

setera Puskesmas. Makanya saya lebih memilih untuk sementara ini Puskesmas yang ada dimaksimalkan agar pelayanannya setara rumah sakit,” paparnya.

Bupati berharap, pelaksanaan pembangunan RS ASRI dapat berjalan lancar. “Kalau bisa bangunan ini sudah selesai dalam waktu enam bulan atau sebelum pelaksanaan Self Karimata pada tahun 2016. Sebab, kita mengadakan event besar yaitu Self Karimata yang mana banyak tamu penting termasuk diplomat dari

luar negeri bertandang di daerah kita ini,” ujarnya.

Ketua Yayasan ASRI, drg Hotlin mengatakan, ditargetkan pembangunan akan rampung dalam waktu satu tahun.

Acara peletakan batu pertama pembangunan RS ASRI ini juga dirangkai dengan kegiatan halal bi halal. Acara semakin meriah dengan ditampilkannya tokoh syair gulung Kayong Utara asal Desa Simpang Tiga, Amat Taher Bin Hasan. Dalam lirik syairnya, tak berhenti Bupati Hildi Hamid dan tamu undangan yang hadir dibikin tertawa. Syairnya sederhana namun cukup menyentuh.

Dipenghujung acara diadakan pula pencabutan door prize, tamu undangan yang beruntung mendapat bingkisan menarik dari Yayasan ASRI selaku penyelenggara. “Bingkisan yang kami berikan tak seberapa, namun yang lebih berharga RS ASRI adalah bingkisan yang sangat berharga dari kami kepada segenap masyarakat Kayong Utara,” sebut pemandu acara seraya menutup acara.

Reporter : Kamiriluddin

Peringatan HUT RI ke-70 Bakal Meriah

Sukadana-RK. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke70 tingkat Kecamatan Sukadana bakal berlangsung semarak.

Peringatan yang dipusatkan di Desa Simpang Tiga dan Desa Riam Berasap Jaya ini bakal dibanjiri beragam jenis perlombaan.

Untuk mensukseskan acara ini, jajaran panitia melakukan rapat persiapan pada, Minggu (2/8). Rapat dipimpin Ketua Dari Kiri-Kamiriluddin, Doni Suprapto dan Rajali pada saat rapat persiapan Panitia, Kamiriluddin didampelaksanaan peringatan HUT RI ke-70 tingkat Kecamatan Sukadana. IST pingi Sekretaris Panitia, Doni

Suprapto. Hadir pula Kepala Desa Simpang Tiga, Rajali selaku Penasehat.

Dalam rapat itu, beragam agenda dimusyawarahkan.

Mulai dari seksi upacara dan paskibra, seksi perlombaan permainan rakyat, seksi perlengkapan dan penggalangan dana.

H Norman selaku Koordinator Seksi Upacara dan Paskibra mengatakan, sembilan orang yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera sudah dilak-

sakan pelatihan. Dari sembilan orang itu, tujuh adalah kader baru yang dijaring di SMPN 02 Sukadana, sedangkan tiga orang lainnya adalah senior atau purna. “Untuk bidang upacara dan paskibra tidak ada masalah sekrang sedang pelatihan, dan kostum juga sudah dipesan,” katanya.

Sementara Roni S selaku Koordinator Perlombaan Permainan Rakyat memaparkan, beragam jenis perlombaan akan ditampilkan. Perlombaan

yang akan tampil lebih kepada kearifan budaya lokal dan adat budaya masyarakat setempat.

Seperti lomba sampan, gasing, panjat pinang, dan beragam perlombaan lainnya. “Perlombaan yang akan kita adakan sederhana namun tetap meriah,” ucapnya.

Selanjutnya, Seksi Perlengkapan, Tarmizi memastikan bahwa pusat kegiatan seperti pentas rakyat akan didirikan di sekitar kompleks Yayasan Kematian milik umat Konghucu di Dusun

Siduk. “Di lokasi tersebut terbilang aman untuk pusat kegiatan karena memiliki areal yang luas dan lapang,” ujar Tarmizi yang ketua BPD Simpang Tiga.

Ketua Panitia HUT RI ke-70 Tingkat Kecamatan Sukadana, Kamiriluddin meminta kepada warga masyarakat untuk ikut andil dalam mensukseskan agenda tahunan ini. “Kita harus bersukur karena HUT RI tingkat Sukadana tahun ini merupakan kali kedua dipusatkan ke tempat kita,” ujarnya. (lud)

Rakyat Kalbar

Melawi Membangun

Rabu, 5 Agustus 2015

12

Enam Fraksi Setujui LKPj

Laboh Ju Peletakan Batu Pertama Masjid Al-Huda Nanga Pinoh-RK. Bupati Melawi, H. Firman Muntaco, Selasa (4/8) siang melakukan peletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al-Huda, di Dusun Tubung, Desa Labang, Kecamatan Belimbing. Ratusan warga setempat menghadiri acara peletakan batu pertama tersebut.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Huda, Syafaruddin, dalam laporannya menjelaskan, pembangunan Masjid Al-Huda akan berdiri berukuran 20x20 di areal lahan seluas 1 hektar dan menelan dana ratusan juta rupiah, yang diambil dari swadaya masyarakat dan sumbangan beberapa pihak.

Sementara itu, Kepala Desa Labang, Asnan mengatakan, 1 hektar areal tanah pembangunan masjid ini dihibahkan oleh salah seorang warga setempat, Swarli. Di kesempatan itu, Asnan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Melawi beserta rombongan yang telah berkenan menghadiri acara peletakan batu pertama tersebut.

Asnan berharap, acara peletakan batu pertama ini bukan hanya akan dilakukan Bupati Melawi, namun juga pada saat peresmian pemakaian masjid tahun mendatang kembali diresmikan Bupati Melawi, H. Firman Muntaco.

“Warga kami masih mendukung kepemimpinan Firman Muntaco sebagai Bupati Melawi periode 2016-2021. Mari kita lanjutkan,” ajak Asnan kepada warga yang menghadiri acara itu.

Bupati Melawi, Firman Muntaco mengatakan, masjid adalah tempat suci bagi umat Islam. Tempat bersujud dan beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, masjid juga merupakan tempat kegiatan keislaman, tempat melaksanakan fungsi sosial serta tempat di mana orang-orang berlomba-lomba berbuat kebajikan.

Firman mengharapkan, masjid ini akan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Selain sebagai tempat ibadah, tempat musyawarah untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Sekaligus dapat sebagai objek sumber pendidikan Islamiyah, khususnya bagi anak-anak. Karena dari masjid dapat melahirkan sumber daya manusia yang memiliki akhlakul karimah serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,” ucap Firman.

Di akhir sambutannya, Firman mengingatkan kepada masyarakat setempat agar masjid nantinya dimakmurkan dan tetap menjaga kebersamaan, mempererat tali silaturahim antarumat beragama, khususnya menjelang Pilkada Melawi Desember 2015.

“Tentunya kami bersyukur, kebersamaan baik itu pemerintah maupun masyarakat dapat terjaga dengan baik. Kita berharap, lahirnya kebersamaan itu mampu terus kita implementasikan dalam suasana apapun, termasuk menyambut pesta demokrasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati mendatang,” ulasnya.

Hadir pada acara itu antara lain, Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono, anggota DPRD Pemprov Kalbar, Henny DR Firman, Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Abang Jajudin beserta istri serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi, kepala dinas dan kantor, Camat Belimbing, Hilarius Lagi dan sejumlah camat lainnya serta sejumlah undangan lainnya di lingkungan Pemerintah Desa Labang, Pemerintah Kecamatan Belimbing. (aji)

tian adalah disiplin aparatur di pemerintahan serta peningkatan kualitas,” ulasnya.

Berikutnya, yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah penempatan aparatur hendaknya disesuaikan dengan bidang kompetensi masing-masing sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah bisa terlaksana dengan baik.

“Pada intinya program harus mengutamakan yang prioritas dan tepat sasaran,” ulasnya.

Sementara itu, juru bicara persatuan restorasi kebangkitan nurani, Moses mengungkapkan, pemerintah harus memperhatikan perolehan pajak retribusi jasa usaha. Karena dia menilai selama ini belum dikelola dengan baik. “Banyak potensi yang bisa digarap, namun tidak bisa dimaksimalkan,” paparnya.

Moses juga menyoroti soal belanja daerah. Dia berharap, ke depan Pemkab Melawi harus menggunakan sistem monitoring dalam pengawasaannya sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana.

“Pemkab juga harus mereformasi tentang perizinan, karena selama ini slogan pelayanan satu pintu hanya terkesan sebagai slogan belaka. Namun pada pelaksanaannya masih banyak pintu, meja dan jendela yang harus dilalui,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harusnya

Penandatanganan Kesepakatan Bersama, tentang rancangan KUA PPAS RAPBD tahun 2015, di Gedung DPRD Kabupaten Melawi. Sukartaji/Rakyat Kalbar

Nanga Pinoh-RK. Enam fraksi di DPRD Kabupaten Melawi, menyetujui Raperda Kabupaten Melawi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 untuk ditetapkan sebagai Perda.

Persetujuan itu disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Melawi terhadap Raperda LKPj Bupati Melawi bersamaan dengan keputusan dan penandatanganan kesepakatan bersama tentang rancangan KUA PPAS RAPBD tahun 2015, di ruang paripurna, Selasa (4/8).

“Apa yang sudah disepakati ini dapat dilaksanakan tepat sasaran dan berazaskan keadilan. Selain itu juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ucap juru bicara fraksi PDIP, Edisun.

Edisun memberikan beberapa catatan khusus, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sebab, selama ini persoalan pendidikan dan kesehatan masih banyak ditemui, baik itu penempatan guru maupun mengenai pelayanan kesehatan.

“Selain penyusunan program ke depan, persoalan lain yang harus menjadi perha-

memberikan kemudahan kepada kalangan pengusaha saat mengurus perizinan.

Dengan demikian, perkembangan usaha di Kabupaten Melawi berjalan baik.

Sementara itu, Bupati Melawi, Firman Muntaco saat ditemui usai rapat mengatakan, dirinya memberikan apresiasi terhadap sejumlah kritik dan sanggahan yang disampaikan dewan. Sebab pada intinya untuk kepentingan masyarakat.

“Terima kasih saya sampaikan kepada kawan-kawan di dewan, karena muaranya tetap untuk kepentingan masyarakat,” ucap Firman Muntaco.

Terkait dengan APBD-P, Firman mengatakan, harus tetap dilanjutkan. Seperti pada proses pekerjaan yang sebelumnya tidak masuk maka pada anggaran berikutnya harus dimasukan.

“Seperti perencanaan yang sebelumnya tidak masuk, kita masukan di sini sehingga kegiatan belanja modal itu bisa berjalan,” paparnya.

Terkait dengan DAK tambahan, Firman menambahkan, Pemkab Melawi hanya melakukan penyempurnaan. Sebab itu anggarannya dari pusat. Namun semuanya sudah dilaksanakan dengan baik.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

DAD Melawi Bertekad Sukseskan Pilkada 2015 Nanga Pinoh-RK. Sebagai putra daerah, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Melawi, Sudarmono merasa terpanggil untuk membantu menyukseskan pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Melawi yang akan digelar 9 Desember 2015.

Oleh karena itu, dalam menyikapi pelaksanaan Pilkada tersebut, dia menyerukan agar masyarakat adat tetap menjaga stabilitas keamanan, persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Menurut Sudarmono, damai merupakan sebuah proses bukan hasil akhir sehingga dibutuhkan intensitas, sinergisitas dan komitmen bersama untuk menjaganya. Supaya melahirkan kondisi harmonis di masyarakat, khususnya di Kabupaten Melawi. Dia juga mengingatkan, seperti situasi saat ini sangat mungkin dikelola oleh oknum tertentu yang cerdas membaca situasi dalam

sisi lain dengan menjadikannya sebagai peluang.

Kondisi-kondisi seperti ini, baik apabila disadari sebagai bagian dari antisipasi, karena dapat menjadi celah terbuka yang berpotensi mengoyak semangat kebersamaan di dalam keberagaman yang terbangun begitu apik antarwarga saat ini.

Hujat menghujat, pengejekan, penghinaan, apalagi kekerasan adalah tindakan yang tidak produktif untuk terbangunnya kohesi sosial. Terlebih dengan begitu gampangnya simbol-simbol identitas diseret ke dalamnya.

Oleh karenanya, Ormas atau pihak manapun yang melakukan cara-cara atau statmen-statmen yang tidak terpuji, berarti tidak menginginkan kohesi sosial itu ada dan ditiadakan. Ini tentu tidak dibenarkan. Pada sisi ini, peran petugas negara menjadi sangat penting guna memberikan rasa aman bagi

warganya.

Sudarmono menegaskan, DAD Kabupaten Melawi mendukung sepenuhnya Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Melawi 2015. Dia mengimbau, kepada masyarakat supaya menggunakan hak pilih dan melaksanakan proses demokrasi yang baik. Jangan mau dieksploitasi dan diiming-imingkan sesuatu.

Selain itu, jangan ada intimidasi oleh pihak manapun. Namun jadikan diri se- Peletakan Batu Pertama, Bupati Melawi, H. Firman bagai pemilih yang tangkas, Muntaco saat meletakan batu pertama masjid bersama tolas dan mantas. Tangkas, warga Dusun Tubung, Desa Lab ang, Kecamatan Beberarti cepat mengambil limbing. Sukartaji/Rakyat Kalbar keputusan untuk memilih sesuai hati nurani. Tolas berarti men- sebagai pemilih yang jujur dan bertangjadikan diri sebagai pemilih yang cerdas gungjawab. (aji) atau dewasa. Kemudian mantas, berarti

Sintang Raya

Ulang Tahun Santo, Milton Resmikan Kapel Seminari Sintang-RK. Bertepatan dengan ulang tahun Santo Pelindung Seminari, Bupati Sintang, Milton Crosby bersama Uskup Agung Mgr Agustinus Agus Pr meresmikan Kapel Seminari St Yahanes Maria Vianney Keuskupan Sintang, Selasa (4/8).

“Kapel ini merupakan salah satu wadah untuk mendidik dan membentuk bibit-bibit baru pemimpin umat termasuk pemimpin masyarakat,” kata Bupati Milton usai menandatangi Prasasti Kapel Seminari St Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang Menurut Milton, keberadaan Kapel Seminari ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Olehkarenanya, dia menyambut baik dan meng-

Jantoh Kita

Tolong Bersihkan Sungai Kapuas Sintang-RK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang mengharapkan Pemerintah Pusat (Pempus) mengalokasikan anggaran pembersihan Sungai Kapuas secara menyeluruh, agar sungai yang tercemar itu kembali bersih, sehingga dapat dinikmati masyarakat.

“Saat ini masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari sungai seperti untuk minum dan juga tambak ikan di pinggiran sungai,” kata Hendri Harahap Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupten Sintang, Selasa (4/8).

Hal tersebut disampaikan Hendri kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI yang hadir ke Sintang guna merencanakan ruang wilayah pembangunan di kawasan perbatasan dan terpencil.

Dalam eksposnya, Hendri mengungkapkan, sampai saat ini keberadaan Sungai Kapuas dan anak-anak-anak sungai di Kalbar masih menjadi sarana transportasi yang menghubungkan antarwilayah yang belum tersentuh jalan darat.

Menurutnya, diperlukan pembangunan di bantaran Sungai Kapuas yang berwawasan lingkungan, agar Sungai Kapuas kembali bersih.

“Diharapkan tidak ada aktivitas di sungai yang mengakibatkan pencemaran,” tutup Hendri.

(Adx)

apresiasi umat Katolik, khususnya Keuskupan Sintang yang telah membantun Kapel ini. “Terima kasih kepada Uskup Agung Mgr Agustinus Agus Pr yang telah mendukung dan bermitra dengan pemerintah dalam mewujudkan pembagunan kapel ini,” kata Milton Dia berharap, dengan adanya Kapel ini, para seminaris di Sintang dapat lebih kuat, giat dan cerdas. Sehingga dapat tampil lebih baik dalam melaksanakan tugasnya sekarang dan ke depan.

“Kapel ini juga diharapkan memberikan semangat kepada umat Katolik di sekitarnya untuk memperdalam iman. Sehingga semakin hari imannya semakin baik,” ujar Milton.

Di tengah pesatnya pembangunan di Sintang, kata Milton, pembangunan di bidang rohani tidak boleh diabaikan. “Tentu ini akan menjadi moral kita untuk melangkah maju membangun Sintang lebih baik ke depan dan secara khusus membangun umat Katolik Keuskupan Sintang dan sekitarnya,” katanya.

Di tempat yang sama, Administrator Apostolik Keuskupan Sintang, Uskup Agung Mgr Agustinus Agus Pr mengatakan, Kapel Seminari St Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang ini merupakan sarana yang sangat sentral untuk membina keimanan para Seminaris “Sarana untuk membangun bidang intelektual, sekolah dan sebagainya, seperti asrama dan tempat tidur sudah lengkap. Tetapi bila tidak diimbangi dengan sarana yang lebih mengarahkan para seminaris pada peningkatan hidup keagamaannya maka semua akan rapuh.

Dengan adanya kapel ini saya berharap tidak ada alasan lagi bagi para seminaris di sini untuk mengeluhkan sarana untuk berdoa kepada Tuhan,” papar Agustinus.

Dia mengungkapkan, Kapel Seminari yang baru diresmikan ini mampu menampung lebih dari 300 umat. Interior dalam atas terdapat kaca bergambar 12 rasul pengikut Kristus.

“Hendaknya menjadi inspirasi bagi seminaris di sini, bahwa mereka mengikuti jejak 12 rasul yang sungguhsungguh di utus oleh Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada seluruh manusia. Sehinga semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan,” tutup Agustinus.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi Bupati Milton Crosby bersama Uskup Agung Mgr Agustinus Agus Pr menandatangani prasasti Kapel Seminari St Yohanes Maria Vianney Keuskupan Sintang. Ahmad Munandar

Narkotika dan Cabul Tertinggi Sintang-RK. Kasus penyalahgunaan narkotika dan pencabulan merupakan dua perkara yang paling banyak ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang. Kasus yang lain juga ada, seperti judi, tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan.

“Untuk kasus cabul, di antara terdakwanya ada anak di bawah umur,” ungkap Hadi Winarno, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Sintang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/8).

Hadi menjelaskan, kasus narkotika dan pencabulan yang ditangani Kejari Sintang ini bukan hanya dari Sintang, tetapi juga limpahan dari Kabupaten Melawi. Demikian pula pidana umum lainnya, lantaran wilayah kerja Kejari Sintang juga meliputi Melawi.

Dia mengatakan, jaksa akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa kasus narkotika dan pencabulan sesuai fakta persidangan. “Untuk kasus narkoba, lebih mengacu pada program rehabilitasi bagi pemakai,” jelas Hadi.

Sementara untuk kasus pencabulan, tambah dia, akan mempertimbang usia pelaku dan korban. “Mengenai perkara anak yang berhadapan dengan hukum ini, jaksa tetap berupaya memberikan hal yang terbaik bagi pelaku,” kata Hadi.

Menurut dia, banyak pertimbangan jaksa sebelum menjatuhkan tuntutan terkait pelaku pidana yang masih di bawah umur.

“Kasus yang melibatkan anak dibawah umur ini menjadi kasus yang kerap ditangani,” tutup Hadi (Adx)

Ilustrasi

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Gunawan

Puluhan Rumah Warga Terancam Longsor Putussibau-RK. Pascalongsor di Kecamatan Jongkong dan Selimbau, Senin (20/7) lalu, masih ada puluhan rumah warga yang terancam ambruk. Hal ini pun membutuhkan penanganan segera dari Pemerintah.

“Dari beberapa desa yang kami pantau langsung dengan pak Sekda, ada puluhan rumah yang masih terancam longsor. Ada juga beberapa tambak milik warga di lokasi yang rawan longsor,” ungkap Gunawan SE, Kepala Badan Penanggulangan Benacan Daerah (BPBD) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/8).

Dari pendataan BPBD Kapuas Hulu, lanjut Gunawan, bangunan yang hancur dan berisiko hancur terdapat di empat desa, yakni Desa Ujung Said dan Jongkong Pasar di Kecamatan Jongkong, kemudian Desa Piasak dan Nibung di Kecamatan Selimbau.

Dia merinci, di Desa Ujung Said terdapat 6 rumah warga, 1 pendopo dan 29 keramba warga yang hancur.

Lalu, ada juga 30 rumah warga yang terancam ambruk, jika ada longsor susulan.

Sementara longsor di Desa Jongkong Pasar menyebabkan hanyutnya 5 lanting warga. Kemudian, di Desa Nibung ada 10 keramba milik warga yang hancur.

Sedangkan di Desa Piasak, ada 3 keramba yang hancur dan 2 rumah warga terancam ambruk.

“Data ini hanya dari hasil himpunan saat kunjungan Sekda ke lokasi longsor, belum menyeluruh dari lokasi longsor. Tetapi sekarang ini pihak kecamatan sedang meng-input secara keseluruhan bangunan yang rusak untuk diserahkan kepada kami,” jelas Gunawan.

Menurut Gunawan, perumahan warga di bantaran Sungai Kapuas mesti direlokasi, lantaran rawan ambruk akibat longsor. “Mungkin saja Pemkab bisa mengupayakan relokasi, tetapi bantuannya sebatas stimulan, tidak menyeluruh dari tanah hingga bangunan. Tanah warga yang siapkan. Tetapi relokasi ini belum bisa dipastikan, tergantung pimpinan,” katanya. (aRm)

Rakyat Kalbar

Rabu, 5 Agustus 2015

13

Polisi Ancam Jemput Paksa Bekas Kepala BPN Kapuas Hulu Putussibau-RK. Lantaran sulit ditemui, Polisi pun mengancam akan menjemput paksa bekas Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas Hulu, Hf yang menjadi saksi dugaan pemalsuan dokumen penerbitan sembilan sertifikat warga di tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu.

“Dari awal kasus ini, memang Hf sangat sulit dihubungi, rumahnya di Jalan Ahmad Yani, Pontianak sering bergembok dan ponselnya tidak aktif, seakan-akan ada upaya untuk menghindar,” kata AKBP Sudarmin SIK, Kapolres Kapuas Hulu melalui Kasat Reskrim, AKP Siswadi di ruang kerjanya, Selasa (4/8).

Siswadi mengatakan, petugasnya sudah beberapa kali membawa surat pemanggilan, tetapi tidak bisa menemui Hf. “Jadi surat tersebut masih dipegang anggota

yang saat ini standby di Pontianak.

Saya perintahkan anggota tetap mencari Hf hingga ketemu, untuk menyampaikan surat panggilan tersebut,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, Satreskrim Polres Kapuas Hulu sudah berupaya memanggil Hf untuk diperiksa kembali sebagai saksi, Senin (3/8).

Tetapi, yang bersangkutan tidak kelihatan batang hidungnya.

Sebelumnya, Hf pernah diperiksa sebagai saksi pada 24 Oktober 2014. Namun pemeriksaan dilakukan di Mapolda Kalbar, karena dua kali tidak memenuhi panggilan Polres Kapuas Hulu.

Setelah itu, Hf pernah kembali dipanggil, masih berstatus saksi, namun tidak datang. Sementara pada panggilan kedua ini, surat panggilan belum sampai di tangan Hf, lantaran rumahnya selalu digembok.

Seperti diketahui, kasus yang menyeret Hf ini bermula dari ter-

bitnya sembilan sertifikat prona yang diduga tumpang tindih dengan lahan Pemkab Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan, Putussibau Utara pada 2008, 2010 dan 2011. Padahal Pemkab Kapuas Hulu sudah membebaskan lahan tersebut pada 2006.

Pemkab Kapuas Hulu pun melaporkan kasus tersebut ke polisi pada September 2014. Sejak saat itu, 17 saksi telah diperiksa dan dua di antaranya merupakan saksi ahli, yakni dari Kanwil BPN Kalbar dan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan).

Sementara 15 saksi lainnya terdiri atas penerbit sertifikat dalam hal ini BPN Kapuas Hulu, dan beberapa pemilik sertifikat. “Hf memang tidak mengakui ada menandatangani sertifikat. Tetapi, setelah kita cocokkan tandatangannya di sertifikat pada tahun yang sama,

hasilnya sama. Anak buahnya pun mengakui, itu tandatangan Hf. Menurut anak buahnya Hf hanya ingin ngeles,” jelas Siswadi.

Dia memastikan, polisi tidak ingin memperlambat kasus ini.

Tetapi memang Hf kurang kooperatif dan sulit ditemui. Jika terusterus begini, maka bekas Kepala BPN itu akan dijemput paksa.

“Kita juga ingin mencari kebenaran terkait masalah sembilan sertifikat ini,” pungkas Siswadi.

Terpisah, Kuasa Hukum Pemda Kapuas Hulu, Asmaniar mengatakan, sesulit apapun mendatangkan Hf, harus menjadi kewenangan kepolisian untuk menghadirkannya. “Ketika dia (Hf) mangkir saat dipanggil polisi, aparat polisi punya aturan untuk memanggil atau memaksa dia datang kembali,” tegasnya.

Menurut Asmaniar, mangkirnya bekas Ketua BPN Kapuas Hulu

tersebut patut dicurigai. Olehkarenanya, polisi diingatkan untuk bekerja sesuai aturan. Jangan sampai nanti kepolisian dinilai tebang pilih dalam menangani kasus ini.

“Jangan sampai aparat polisi di Polres Kapuas Hulu dianggap ada pilih kasih karena ada hubungan kolega, kerabat dan lainnya. Karena masyarakat saat ini sudah banyak dirugikan oleh oknum BPN. Saya pikir yang penting buat aparat, dengan kondisi saat ini, aparat jangan tebang pilih,” kata Asmaniar.

Selain itu ia berharap, kasus ini segera selesai dan ada keterbukaan.

Jangan sampai kasus ini berteletele, karena masyarakat sudah banyak dikorbankan dengan persoalan BPN Kapuas Hulu ini. “Banyak orang yang sudah dizalimi oleh BPN ini,” ungkap Asmaniar.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Nasir-Anton dan Fransiskus-Aswad Mampu Jalankan Tugas Bupati-Wakil Bupati Putussibau-RK. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar telah mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon (Balon) AM Nasir-Anton Pamero dan Fransiskus DiaanAndi Aswad mampu menjalankan tugas sebagai Bupati-Wakil Bupati Kapuas Hulu.

“Minggu (2/8) kemarin sudah kita terima hasil keterangan kesehatan Balon di KPU Kalbar,” kata Lisma Roliza SH, Ketua Komisi Pemiliihan Umum (KPU) Kapuas Hulu usai menyerahkan Hasil Penelitian Pemeriksaan Berkas Balon Bupati/Wakil Bupati kepada masing-masing tim di KPU Kapuas Hulu, Selasa (4/8).

Kendati hasil pemeriksaan kesehatan tersebut menyebutkan AM Nasir-Anton Pamero dan Fransiskus Diaan-Andi

Ketua KPU Kapuas Hulu menyerahkan hasil koreksi ke Tim Paslon Bupati-Wakil Bupati. ARMAN HAIRIADI

Aswad dinyatakan mampu melaksanakan tugas sebagai Bupati-Wakil Bupati Kapuas Hulu, KPU Kapuas Hulu masih mengembalikan berkas-berkas keduanya. “Pengembalian berkas ini, karena ada yang harus diperbaiki,” kata Lisma.

Berkas yang harus diperbaiki itu, jelas Lisma, di antaranya

kurang foto, model form BB1 dan BB2 yang belum sesuai P-KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan.

Termasuk Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dipidana, dan tidak dicabut hak pilihnya.

“Surat-surat ini masih dalam proses dan ini harus dilengkapi,”

jelas Lisma.

Dia mengungkapkan, berkas AM Nasir-Anton Pamero dikembalikan kepada M Yusuf Habibi.

Sedangkan bekas Fransiskus Diaan-Andii Aswad dikembalkan kepada Ade Zumhur.

Batas waktu penyerahan perbaikan berkas ini, lanjut Lisma, hingga 7 Agustus 2015. KPU memiliki waktu pemeriksaan hasil perbaikan selama tujuh hari. Bila memenuhi dan lengkap akan ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu pada 24 Agustus 2015.

“Sementara pengundian nomor urut, berdasarkan jadwal 25-26 Agustus 2015. Nanti akan kita atur, apakah akan dilakukan pada tanggal 25 atau 26 tersebut,” jelas Lisma.

Sebagaimana diketahui, kedua Balon Wakil Bupati merupakan

anggota Legislatif. Bila Anton Pamero anggota DPRD Kapuas Hulu, sedangkan Andi Aswad anggota DPRD Kalbar.

Berdasarkan aturan, keduanya harus mengundurkan diri sebagai anggota legislatif. “Kita baru menerima surat pemberitahuan pencalonannya kepada pimpinan DPRD masing-masing,” ucap Lisma.

Terkait pengunduran diri mereka, kata Lisma, paling lama disampaikan sejak ditetapkan sebagai Calon pada 24 Agustus dengan mengisi form BB3 (surat penyataan mengundurkan diri).

“Surat pengunduran ini paling lama diterima KPU selama 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon. Harus sudah ada surat pemberhentian dari siapa yang melantik sebelumnya,” tutup Lisma. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Wakil Bupati mengecek langsung kondisi ruangan di rumah sakit. HUMAS

Wabup Sidak RSUD Sanggau-RK. Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di RSUD Sanggau, Selasa sekitar pukul 08.00.

Didampingi Staf Ahli Bidang Keuangan Setda Sanggau, orang nomor dua di Pemkab Sanggau itu menggelar apel pagi di halaman RSUD. Dalam apel tersebut, Wabup mengigatkan para pegawai, termasuk para perawat dan dokter untuk disiplin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mengigat status RSUD saat ini sudah menjadi badan layanan usaha daerah ( BLUD ).

Usai apel, Wabup langsung meninjau ruanganruangan. Kepada para pegawai di rumah sakit ia mengingatkan untuk menjaga kebersihan.

Setelah puas meninjau, Wabup menilai kondisi RSUD saat ini cukup bersih. “Tetap selalu menjaga kebersihan agar para pengunjung merasa nyaman, dan pasien juga merasa sehat,” pesannya.

Ia juga mengingatkan kepada para pegawai agar di musim kemarau saat ini, air harus tetap lancar dan hemat menggunakan air. “Jangan terlalu boros mengigat musim kemarau,” katanya.

Beliau juga meminta di lingkungan RSUD ditanami pohon-pohon agar udara bisa tersaring bersih dan terbebas dari polusi udara, agar setiap para pengunjung merasa lebih nyaman. ( KiA-humas )

Guru Harus Mampu Buat Karya Ilmiah Sanggau-RK. S ebanyak 170 guru TK/SD di Kecamatan Kapuas pada Selasa (4/8) hingga Kamis (7/8), mengikuti workshop penulisan karya ilmiah (KTI) di SD Negeri 02 Sanggau.

Ketua panitia yang juga Ketua K3S Kecamatan Kapuas, Zainuddin ditemui di sela-sela workshop menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalitas guru dalam hal menulis karya ilmiah.

Selama ini, guru khususnya di Kapuas kurang mendapatkan pelatihan seperti ini sehingga kegiatan seperti ini diharapkan menambah wawasan guru menulis karya ilmiah.

“Ini kerjasama kita dengan IKIP PGRI Pontianak. Mereka menurunkan lima nara sumber yang akan memberikan penjelasan sekaligus membimbing cara menulis karya ilmiah. Ini juga kerjasama K3S Kecamatan Kapuas dengan Cabang Dinas Pendidikan Kapuas dan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru dalam hal menulis,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang diwakili Kasi Kurikulum TK/SD, Jakius Anang. “Jadi kelompok kerja ini harus aktif dan professional serta mema-

Peserta KTI tengah khusuk memerhatikan penyampain materi oleh narasumber dari IKIP PGRI Pontianak. ist

tuhi aturan-aturan seperti yang digariskan sistem pendidikan nasional, kemudian undangundang tentang guru dan dosen dan standar kualifikasi tenaga kependidikan dimana mereka harus meningkatkan profesionalismenya. Jadi kegiatan TKI ini adalah untuk meningkatkan ke profesian sebagai seorang tenaga guru yang terus menerur harus mereka lakukan,” katanya.

Hasil dari kegiatan ini diharap-

kan mampu meningkatkan kredit point di angka kreditnya sebagai peningkatan mutu profesinya untuk kenaikan pangkat.

“Dengan kata lain kegiatan TKI ini salah satu diantaranya adalah penulisan karya yang harus dipublikasikan dan ini merupakan karya-karya inovatif dari guru yang mengajar di kelas sehingga apapun permasalahan di kelas ketika guru tersebut melakukan pembelajaran bisa dikaji dan

dibuat solusinya jika ada masalah, kalau tidak ada masalah pembelajaran it uterus ditingkatkan sehingga menjadi pembelajaran itu harus terus ditingkatkan.

Itulah yang disebut pembelajaran bermutu,” bebernya.

Mengingat kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan mutu guru, Disdikpora Kabupaten Sanggau berencana akan memperluas kegiatan serupa tidak hanya di Kecamatan

Kapuas saja tetapi diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.

“Kalau saya lihat, kegiatan ini nampaknya sangat diminati betul oleh guru, padahal yang menyelenggarakannya adalah K3S Kecamatan Kapuas bekerjasama dengan IKIP PGRI, jadi ini kegiatan mandiri, sangat bagus ini, kita dorong terus, bahkan saya minta dibuatkan jurnal sehingga K3S di harapkan mampu menerbitkan satu buku untuk menampung hasil karya ilmiah para guru,” harapnya.

Terpisah, salah seorang peserta yang juga guru SD Negeri 13 Sanggau, Yuliana mengaku bersyukur diselenggarakan kegiatan seperti ini. Ia berharap, kegiatan ini dapat mengasah kemampuannya dalam hal membuat sebuah tulisan karya ilmiah.

“Terpenting kegiatan seperti ini tidak hanya sebatas workshop yang terbatas waktunya, kalau bisa, ada pembimbing yang mempunyai kemampuan membuat karya ilmiah untuk mengarahkan guru yang setiap saat bisa menjadi tempat kami para guru ini bertanya, karena kegiatan seperti inikan baru pertama kali diadakan,” ujarnya.

Laporan: Kiram Akbar

Pangdam Kunjungi Perbatasan Sanggau-RK. Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjung Pura, Mayjen TNI Toto Rinanto mengunjungi Pos Kotis Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) IndonesiaMalaysia Yonif 644/wallet sakti Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Senin (3/8).

Kedatangan Pangdam beserta rombongan ke perbatasan dengan menggunakan heli tersebut diterima langsung Dandim 1204/Sanggau, Letkol (Inf) Heri Budi Purnomo, Dan Satgas Pamtas 644/wallet sakti Letkol (Inf) Marsana, Dansubdenpom XII/1-2 Sanggau Kapten Cpm. Awar Kusnadi dan Wakapolsek Entikong AKP Agus Dwi Cahyo.

“Ini kunjungan kerja kita dalam rangka melihat kondisi wilayah perbatasan kita, prajurit kita, sekaligus kita lakukan juga silaturahmi dengan prajurit yang sedang bertugas,” kata Pangdam XII/Tanjung Pura, Mayjen TNI Toto Rinanto dalam pres realesnya.

Setelah beristirahat usai melakukan kunjungan ke Pos Kotis Pamtas, Pangdam beserta rombongan mengadakan acara makan bersama anggota Satgas Pamtas RI- dan Tentara Diraja Malaysia (TDM).

Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan dengan meninjau Border dan koordinat nol Segmen III Kecamatan Entikong. (KiA)

Pangdam XII Tanjung Pura mengunjungi Pos Kotis Satgas Pamtas RI-Malaysia .

IST

14 Landak Edo’ PP 53 Dikeluarkan Supaya PNS Profesional Rakyat Kalbar

Rabu , 5 Agustus 2015

Injeh Karaja

Minta PKS Tingkatkan Daya Olah Ngabang-RK. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) DPD kabupaten Landak, Klemen Apui, meminta agar pihak Pabrik Kepala Sawit (PKS) PTPN XIII Ngabang, mencari solusi antrean panjang hingga ratusan mobil antri menunggu pangilan nimbang buah sawit.

“Yang seharusnya dijual harga Tandan Buah Segar (TBS), tapi kalau lama mengantre bahkan sampai seminggu buahnya baru ditimbang. Ini sudah menjadi Tandan Buah Busuk (TBB),” kata Klemen Apui kepada wartawan, Selasa (4/8).

Kata dia, usai lebaran kemarin, penjualan buah di PKS PTPN XIII Ngabang mulai sulit dan mengantre memakan waktu yang lama.

“Kita ingin ada solusi dari perusahaan dan pemerintah setempat. Kalau dibiarkan kita khawatir ada masalah nanti yang terjadi.

Jangan sampai hal ini berlarut-larut,” pintanya.

Klemen Apui berharap, PKS itu harus bisa meningkatkan daya olahnya dan menambah waktu pengolahannya. Mungkin kalau selama ini dia hanya mengolah 40 ton, tentu bisa ditambah menjadi 60 ton atau lebih.

“Inilah yang dikatakan solusi, jangan sampai menjadi terlalu lama masalah ini. Karena hal ini sangat rentan bagi masyarakat. Dan masalah ini harus cepat di selesaikan,” harap Ketua Apkasindo Landak ini. (ius)

Staf Ahli bupati bidang, kemasyarakatan dan SDM kabupaten Landak , Asuardi Daris, membacakan teks sambutan bupati Landak pada saat pembukaan Bimtek peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. ANTONIUS

Ngabang-RK. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Landak menggelar bimbingan teknis (Bimtek) peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi pejabat eselon III di lingkungan pemda Landak, di aula dinas kesehatan Landak, Selasa (4/8).

Kegiatan dibuka bupati Landak Adrianus Asia Sidot di wakili Staf Ahli bupati bidang, Kemasyarakatan dan SDM kabupaten Landak , Asuardi Daris.

“Saya ingin mengingatkan, peraturan pemerintah tersebut, pada 6 Juni 2015 lalu telah berumur lima tahun. Salah satu tujuannya untuk mewujudkan PNS yang profesional, jujur, bersih, dan bermoral dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik,” katanya.

Dijelaskannya pula, ada beberapa alasan di keluarkannya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 itu. Pertama, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan PNS seiring dengan apa yang di sebut reformasi

birokrasi. Kedua, mempertegas pendelegasian kewenangan kepada setiap pejabat struktural maupun fungsional untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran atau indisipliner.

Ketiga, menumbuhkan keberanian kepada setiap pemegang jabatan struktural maupun jabatan fungsional untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran di lingkungan kerja masing-masing.

Dikatakan Asuardi, di era refor-

masi birokrasi sekarang, masyarakat wajar menuntut agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang baik sesuai kebutuhan yang di inginkan.

“Peningkatan kinerja dan pelayanan yang baik harus dimulai dari tingkat kedisiplinan para aparatur di lingkungan kerja masing-masing,” katanya.

Dalam bimtek ini diharapkan ada perubahan sikap dan pola pikir harus dimulai sejak dini dan tentunya memerlukan kesabaran

dan kerja keras serta ketekunan untuk mengisi kemampuan individu masing-masing.

“Untuk menumbuhkan keberanian kepada pejabat struktural maupun pejabat fungsional dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Asuardi juga mengingatkan, di balik jabatan yang disandang, terkandung juga fungsi pembinaan yang menjadi kewenangan tanggungjawab serta penindakan yang harus di laksanakan terhadap bawahan. “Menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang indisipliner merupakan kewenangan mereka,” ingatnya.

Ia berharap semua atasan langsung yang dalam hal ini para pejabat eselon II, III dan IV harus mampu menerapkan disiplin PNS ini dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi dapat kita analisis secara baik bahwa peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tersebut merupakan perbaikan dalam meningkatkan PNS yang disiplin dan profesional,” harapnya.

Repoter: Antonius Editor: Kiram Akbar

MJV TV Gelar Evaluasi Dengar Pendapat

Foto bersama setelah evaluasi dengar pendapat PT. Mega Jaya Vision (MJV) Ngabang (MJV TV Kalbar) . ANTONIUS

Ngabang-RK. Salah satu jaringan televisi kabel berlangganan di kabupaten Landak yakni PT. Mega Jaya Vision (MJV) Ngabang (MJV TV Kalbar), Selasa (4/8) menggelar kegiatan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara perusahaan dengan publik dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar.

Kegiatan EDP yang digelar di Ngabang tersebut dihadiri Ketua KPID Kalbar, Faisal

Riza beserta sejumlah anggota, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Landak, Ependi, Forkompimda Landak, Camat Ngabang, Yosep, Kades Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Yohanes, PT. PLN Cabang Ngabang, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Ditemui usai kegiatan EDP, Ketua KPID Kalbar, Faisal Riza mengatakan, PT. MJV merupakan jaringan televisi kabel ber-

langganan yang pertamakalinya di Landak mengajukan proses perizinan.

“Kita berharap jaringan televisi kabel berlangganan lainnya di Landak bisa mengajukan izin atau bisa bergabung dengan jaringan televisi kabel berlangganan yang sudah ada izin,” ujar Faisal.

Dikatakannya, untuk di Landak merupakan kabupaten ke 12 yang mengajukan izin jaringan televisi kabel berlangganan.

Izinnya masih berproses bersama dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Kayong Utara.

“Jaringan televisi kabel berlangganan inipun harus disambut positif sebagai upaya dalam pemerataan penyiaran dan harus juga ditonton masyarakat lokal agar konten siarannya lebih sehat dan secara bisnis bisa berkembang,” katanya.

Kegiatan EDP ini merupakan salah satu tahapan perizinan yang ada ditingkat lokal.

“Nantinya akan kita bawa ke pusat untuk mendapat izin penyelenggaraan penyiaran

dari Menteri,” ucapnya.

Ia menambahkan, pengajuan perizinan ini memang tinggal selangkah lagi. “Perizinan di tingkat lokal memang sudah selesai.

Sekarang kita tinggal membawanya ke tingkat pusat. Setelah mendapat izin, nantinya jaringan televisi kabel berlangganan ini bisa bekerjasama dengan PT. Icon Plus yang merupakan anak perusahaan dari PT. PLN dalam hal penggunaan tiang serta conten provider lainnnya seperti Indovision. Perizinan inilah salah satu pintu masuk bagi jaringan televisi kabel berlangganan untuk menjalin kerjasama,” ungkap Faisal.

Sementara itu Direktur Utama PT. MJV Ngabang, Rudi Yanto menjelaskan, didirikannya jaringan televisi kabel berlangganan tersebut sebagai media yang bermanfaat dalam penyampaian informasi dan sarana pendidikan serta memberikan hiburan segar kepada masyarakat Ngabang dan sekitarnya.

“Untuk tahun 2015 ini kita sudah memi-

liki 300 pelanggan. Kita juga menargetkan sampai tahun 2019 nanti jumlah pelanggan televisi kabel berlangganan bisa mencapai 4.800 pelanggan. Sedangkan kanal program TV kabel yang kita punya sebanyak 50 kanal,” jelasnya.

Sedangkan untuk legalitas kata Rudi, perusahaan yang ia pimpin sudah memiliki akte notaris dan NPWP. “Kita juga sudah mengantongi Surat Izin Tempat Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Gangguan (HO) yang kesemuanya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Landak,” kata Rudi didampingi penanggungjawab keuangan PT. MJV, Budi Hartono.

Kegiatan EDP ini sudah dibuatkan Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh dua tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat yakni V. Syaidina dan Budi Santoso. Selain itu ditandatangani juga oleh ketua dan anggota KPID Kalbar serta Dirut PT. MJV. ( ius/pk )

Bumi Lawang Kuari H Umar Dja’far Tutup Usia Masyarakat Sekadau Berduka

H Abdul Umar Djafar. ABDU SYUKRI

Sekadau-RK. Masyarakat Kabupaten Sekadau kembali berduka. Setelah kehilangan H Usman Dja’far, mantan Gubernur Kalbar yang juga tokoh Sekadau, kini kembali kehilangan H. Abdul Umar Dja’far, juga tokoh penting di Bumi Lawang Kuari.

Umar Dja’far merupakan abang kandung Usman Dja’far yang tutup usia, Senin (3/8) sekitar pukul 23.11. Almarhum merupakan tokoh sentral dibalik pemekaran Kecamatan Sekadau menjadi Kabupaten Sekadau. Umar mengembuskan nafas terakhir di kediamannya

di Desa Seberang Kapuas, dalam usia 75 tahun karena komplikasi penyakit yang dideritanya.

Sejak beberapa bulan terakhir, Umar memang sering keluar masuk rumah sakit.

“Yang paling utama sih keluhan penyakit penyumbatan saluran kencing,” kata Abdul Maulana, anak sulung almarhum kepada Rakyat Kalbr usai prosesi pemakaman, kemarin.

Pria yang akrab disapa Oteng itu mengatakan, sejak setahun terakhir, ayahnya memang sering sakit-sakitan. Namun demikian, ia masih tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, bahkan masih sering jalan-jalan ke berbagai tempat.

“Kemarin malam bahkan sempat main ke tempat keluarga yang tinggal tidak jauh dari rumah. Beliau bahkan menginap di sana, karena ada acara sunatan. Dia bahkan sempat bantu kerja di sana,” ujar Oteng.

Berita meninggalnya Umar cukup mengejutkan. Dalam waktu beberapa menit, beritanya menyebar dari mulut ke mulur, via HP, facebook dan media komunikas lainnya.

Begitu mendengar kabar duka ini, ribuan warga spontan memadati rumah duka, Selasa (4/8) pagi. Warga yang datang melayat berasal dari berbagai daerah.

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi,

Wakil Bupati, Rupinus SH MSi dan Sekda Drs Yohanes Jhon MM ikut melayat ke rumah duka.

Bupati dan Wakilnya bahkan pagi-pagi sekali sudah berada di rumah duka. Hadir juga Waka Polres Sekadau, Kompol Catur Prasetyo serta perwira di jajaran Polres Sekadau. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Sekadau, serta para kerabat dan handai taulan almarhum dari Sekadau maupun dari luar Kabupaten Sekadau.

Ada juga Calon Bupati Sekadau, Simson SKM Mkes dan calon wakilnya, Drs Paulus Subarno MSi. Anggota DPRD Kalbar yang juga kandidat Wakil Bupati mendampingi Rupinus, Aloysius SH MSi terlihat hadir.

H Umar Dja’far lahir di Sekadau 10 Januari 1940 silam. Ia meninggalkan istri dan tiga orang anak.

Jenazah H Abdul Umar Djafar dimakamkan di kompleks pemakaman Muslim Al-Zaitun, Seberang Kapuas, Selasa 4 Agustus pukul 10.30. Sebelum dimakamkan, jasadnya dishalatkan di masjid Al-Zaitun Seberang Kapuas.

Meski panas terik, namun tak menyurutkan niat ratusan pelayat mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya, sembari melayangkan doa.

Semasa hidupnya, Umar diakui memiliki

Pengurus dan Jajaran

MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU (MABM)

CALON BUPATI SEKADAU PERIODE 2015-2020

KABUPATEN SEKADAU

RUPINUS, S.Sos, M.Si – ALOYSIUS, SH, M.Si

MENGUCAPKAN

T U R U T B E R D U K A C I TA Atas meninggalnya

MENGUCAPKAN

T U R U T B E R D U K A C I TA Atas meninggalnya

H. UMAR DJA’FAR

H. UMAR DJA’FAR

Semoga Amal Ibadah Almarhum Diterima di Sisi Allah Swt dan Keluarga yang Ditinggalkan Diberikan Ketabahan

Semoga Amal Ibadah Almarhum Diterima di Sisi Allah Swt dan Keluarga yang Ditinggalkan Diberikan Ketabahan

Pada Hari Selasa, 3 Agustus 2015 Dalam Usia 75 Tahun

Pada Hari Selasa, 3 Agustus 2015 Dalam Usia 75 Tahun

Tertanda,

Tertanda,

SUNARDI, S.Ip, M.Si

SUBHAN, S.Sos, M.Si

RUPINUS, S.Sos, M.Si

ALOYSIUS, SH, M.Si

KETUA UMUM

KETUA HARIAN

CALON BUPATI

CALON WAKIL BUPATI

Ratusan pelayat menghadiri prosesi pemakaman almarhum H. Umar Dja far di kompleks pemakaman Al-Zaitun, Desa Seberang Kapuas, kemarin. ABDU SYUKRI

Simon.

Jajaran Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) ikut merasakan kehilangan.“Kabupaten Sekadau telah kehilangan tokoh penting, tokoh yang berjasa memperjuangkan pemekaran Sekadau menjadi kabupaten,” ujar Subhan SSos MSi, Ketua Harian MABM Sekadau.

Menurut Subhan, almarhum adalah sosok orangtua, pejuang, tokoh agama, tokoh adat, dan pribadi yang disegani. “Kita semua sangat kehilangan. Atas nama pribadi dan MABM Kabupaten Sekadau kami menyampaikan turut berduka cita,” kata Subhan.

Rasa duka juga datang dari Drs Paulus Subarno MSi. Anggota DPRD Sekadau itu mengaku sangat mengenal dekat sosok almarhum. “Beliau adalah panutan kita,” kata Barno, panggilan akrab Paulus Subarno.

Barno mengaku mendapat informasi berita duka itu dari salah seorang sahabatnya via SMS. “Atas nama pribadi dan keluarga, kami menyampaikan turut berduka cita. Kami berharap almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan yang maha esa,” doa Barno.

Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sekadau, Rupinus SH MSi juga merasa kehilangan atas kepergian almarhum. “BeCALON BUPATI SEKADAU PERIODE 2015-2020 liau merupakan tokoh yang bisa diterima semua golongan,” kata SIMSON, S.KM, M. M Kes – Drs. PAULUS SUBARNO, M.Si Rupinus.

MENGUCAPKAN Menurut Rupinus, almarhum sering menjadi sandaran dalam T U R U T B E R D U K A C I TA berbagai urusan, termasuk maAtas meninggalnya salah adat istiadat. Karena itu, Rupinus mengaku sangat kenal dekat dengan almarhum Umar, terutama kapasitas almarhum sebPada Hari Selasa, 3 Agustus 2015 agai Temengggung Yang Dituakan Dalam Usia 75 Tahun Kabupaten Sekadau.

“Kalau ada masalah adat isSemoga Amal Ibadah Almarhum tiadat, kita juga sering kerjasama Diterima di Sisi Allah Swt dan Keluarga dan minta masukan dari beliau,” yang Ditinggalkan Diberikan Ketabahan pungkas Rpinus sembari berdoa semoga almarhum diberi tempat Tertanda, yang layak di sisi Tuhan dan keSIMSON, S.KM, M. M Kes Drs. PAULUS SUBARNO, M.Si luarga yang ditinggalkan diberi CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI ketabahan. (bdu) jasa besar atas kemajuan Kabupaten Sekadau, hingga seperti sekarang ini. Ia salah satu tokoh yang sangat frontal memperjuangkan pemekaran Sekadau menjadi kabupaten baru. Ia menjadi yang terdepan mewujudkan cita-cita masyarakat Sekadau kala itu.

Berkat jasanya dan tokoh pemekaran lainnya, Sekadau berkembang pesat dan menjadi daerah otonom seperti sekarang ini. Tak heran, kepergian Umar meninggalkan duka dan kenangan yang sangat berkesan bagi masyarakat Sekadau.

Bupati Sekadau, Simon Petrus sangat kehilangan sosok sahabat dan orang tua. “Beliau adalah orang tua kita yang sudah sangat berjasa bagi Sekadau,” kata Simon.

Simon mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sekadau mendoakan almarhum.

“Semoga amal dan ibadahnya mendapat balasan dari Tuhan yang maha esa,” imbuh

H. UMAR DJA’FAR

Rakyat Kalbar

Metro SINGKAWANG

Rabu, 5 Agustus 2015

BENGKAYANG

4 Siswa-siswi Singkawang Ikut KSM dan Aksioma Tingkat Nasional Singkawang-RK. Empat siswa-siswi Madrasah Kota Singkawang mewakili Kalbar dalam Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Aksi Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) di Kota Palembang selama lima hari sejak 3 Agustus 2015.

“Alhamdulillah empat siswa-siswi Madrasah dari Kota Singkawang pada tahun ini dapat mewakili Kalbar pada ajang KSM dan Aksioma tingkat Nasional,” kata Arnadi Arkan, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Islam, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Perwakilan Kota Singkawang ditemui di runag kerjanya, kemarin.

Siswa-siswi Singkawang yang mengikuti kompetisi yang digelar Direktorat Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI itu terdiri atas Nur Annisa, siswi MTs Ushuluddin dan M Fadhil, siswa MAN Model yang mengikuti KSM bidangstudi Biologi.

Kemudian Putri Islamiati, siswi MI Ushuluddin yang mengikuti Aksioma cabang lomba Mushabaqah Tilawatil Quran (MTQ), dan Adra Nandita, siswa MTs Ushuluddin yang mengikuti cabang lomba Kaligrafi.

Keempat siswa-siswi Madrasah Kota Singkawang ini mewakili Kalbar di tingkat Nasional setelah lolos seleksi tingkat Kota Singkawang dan Provinsi Kalbar beberapa bulan lalu. Mereka sudah berangkat ke Kota Palembang, Senin (3/8) lalu.

Arnadi yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang ini berharap, siswasiswa Madrasah Kota Singkawang tersebut berhasil di KSM dan Aksioma tingkat Nasional “Mohon doa dari masyarakat Kota Singkawang, mudah-mudahan anak-anak kita yang berlomba di KSM dan Aksioma di tingkat Nasional bisa mengharumkan nama Kalbar, dan khususnya Kota Singkawang,” harap Arnadi. (dik)

15

Ganti Kepala SKPD yang Realisasi Anggarannya Tidak 100 Persen Singkawang-RK. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Singkawang yang tidak bisa merealisasikan seluruh anggaran (100 persen), sehingga berkontribusi pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), lebih baik diganti.

“Kami meminta Walikota Singkawang mengganti Kepala SKPD tersebut, karena tidak bisa membuat perencanaan dengan baik dan tidak bisa bekerja,” kata Anton Triady, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Singkawang ketika membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kota Singkawang 2014, Selasa (4/8) Anton menjelaskan, Silpa dalam APBD Kota Singkawang 2014 sekitar Rp49,1 Miliar, diperolh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Untuk DAK, tambah dia, tentunya SKPD sudah merencanakannya telebih dahulu apa yang akan diusulkan ke Pemerintah Pusat (Pempus). Namun kenyataannya masih terdapat anggaran yang tidak terealisasi. “Olehkarena itu, kami memandang perencanaan yang dibuat oleh SKPD tidak tepat sasaran dan tidak akurat,” kata Anton Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerin-

dra DPRD Kota Singakwang, Dido Sanjaya SH mengatakan, masih banyak anggaran belanja, khususnya belanja modal yang tidak dapat direalisasikan. Sehingga Silpa mencapai sekitar Rp49,1 Miliar.

“Ini angka yang cukup besar, sangat disayangkan karena nilai sebesar ini, apabila terjadi inflasi, maka nilainya menjadi kecil, baik karena perlambatan perekonomian global maupun melemahnya nilai tukar rupiah,” kata Dido.

Olehkarenany, Dido mengharapkan, ke depannya realisasi anggaran dapat mencapai 100 persen. “Sehingga pembangunan di Kota Singkawang dapat berjalan

maksimal,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kota Singkawang, Husen mengatakan, terkait besarnya Silpa tahun lalu itu, fraksinya menyarankan agar penggunaannya nanti pada Perubahan Anggaran 2015 betul-betul terukur dan terencana.

“Jangan hanya menghabiskan anggaran. Khususnya kami menyarankan agar lebih diarahkan kepada program pembangunan infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” papar Husen.

Laporan: Mordiadi

Takut Gunakan Anggaran, Lebih Baik Kepala SKPD Mengundurkan Diri Singkawang-RK. Pada Tahun Anggaran 2014, masih ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Singkawang yang takut menggunakan anggaran, padahal anggarannya tersebut. Akibatnya dana itu tidak produktif.

“Kepala SKPD yang sepeti ini tidak mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Walikota kepadanya, maka lebih baik mengundurkan diri,” kata Theresia Pones SPd, Juru Bicara Fraksi Demokrat ketika Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kota Singkawang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang 2014, Selasa (4/8).

Masih adanya Kepala SKPD yang enggan menggunakan anggarannya itu diakui Walikota Singkawang, Drs Awang Ishak MSi ketika menyampaikan Nota Pengantar Raperda Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Singkawang 2014, sehari sebelumnya.

Awang mengatakan, kecilnya penyerapan anggaran tahun lalu, salah satu penyebabnya jajarannya takut menggunakannya.

“Ada rasa takut salah, misalnya terjadi

kebakaran, kita perintahkan mencairkan untuk membayar alat berat pembuatan parit. Tetapi sampai sekarang tidak terbayar karena takut salah penggunaan anggaran, alasannya menggunakan dana untuk bencana harus status siaga satu dulu,” sesalnya.

Padahal, menurut Awang, untuk pembayaran alat berat guna mengantisipasi menyebarluasnya kebakaran itu bisa menggunakan dana tidak tertuga di SKPD terkait.

“Ini digunakan untuk kondisi darurat.

Tetapi karena takut tadi, anggaran penang-

gulangannya tidak bisa dicairkan, ujungujungnya Walikota dianggap membiarkan terjadinya kebakaran di kota ini,” kata Awang.

Dia sudah berkali-kali mengatakan kepada jajarannya, selama itu benar, jangan takut melaksanakan apa yang telah ditugaskan Walikota Singkawang. “Jangan takut, karena ada saya yang siap masuk penjara, yang penting itu untuk kepentingan masyarakat, jangan masuk kocek pribadi. Karena pemerintah itu ada untuk kepentingan umum,” jelas Awang. (dik)

Sambungan Bengkas Rumah Sopir Truk pada 30 Juli 2015.

“Setelah menerima laporan, kita langsung menindaklanjutinya. Pada 30 Juli 2015 kita menangkapnya di objek wisata Sebedang, Kecamatan Sebawi,” kata Eko Murdianto SIk, Kasat Reskrim Polres Sambas, Selasa (4/8).

“Dari keterangan tersangka, dia berhasil masuk ke rumah korban dengan mencungkil pintunya dengan parang yang diambilnya dari samping rumah korban,” sambung Eko Murdianto.

Tersangka Eko Purwanto mengambil laptop merek Asus dan kamera digital di lemari TV ruang tengah. Kemudian masuk ke kamar

Cristine mengambil cincin emas seberat satu gram beserta suratnya.

“Akibat kejadian tersebut, korban merugi sekitar Rp6,4 juta,” ungkap Kasat Reskrim.

Dikatakan Eko Murdianto, tersangka Eko Purwanto merupakan warga Dusun Bukit Mulia, Desa Bukit Mulia, Kecamatan Subah.

Dari keterangan tersangka, hasil curian dijuak dan uangnya digunakan untuk foya-foya. “Masyarakat Kabupaten Sambas diimbau lebih waspada dan hati-hati saat meninggalkan rumah. Mengecek kembali perabotan rumah sebelum pergi, termasuk kendaraan,” jelas Eko Murdianto. (edo)

Diam-diam BP2T Periksa Beberapa ruangan (room) karaoke dan ruangan pasien diuji menggunakan alat khusus untuk mengetahui tingkat kebisingannya.

Petugas BP2T yang dipimpin Kepala Bidang Pengendalian dan Penanaman Modal Daerah (PMD), Iwan Amriady Amran terkesan menutup-tutupi pengujian kebisingan itu. Uji kebisingan tersebut terkesan tidak ingin diketahui wartawan koran ini. Artinya, uji kebisingan yang dilakukan BP2T dan Lab Kesehatan tidak boleh dipublikasikan atau tak perlu diketahui publik.

“Wartawan tidak perlu ikut. Pengujian ini hanya untuk internal kami,” ujar Iwan Amriady menjawab panggilan selular wartawan Rakyat Kalbar, pukul 19.40 sebelum melakukan peninjauan dan pengujian kebisingan tersebut.

Aneh, kalau Iwan Amriady menutupi hasil uji Lab kebisingan di Studio Family Karaoke dan Rumah Sakit ProMedika. Sementara wartawan Rakyat Kalbar mengetahui adanya uji Lab kebisingan tersebut dari Kepala BP2T Kota Pontianak, Drs Junaidi MSi yang notabene pimpinan Iwan Amriady.

Iwan sempat terdiam. Suaranya telepon genggamnya sunyi.

Wartawan menanyakan jam berapa peninjauan akan dilakukan. Karena wartawan koran ini ingin menyaksikan dan melihat proses pengujian kebisingan tersebut, agar penulisan beritanya lebih valid dan publik tahu fakta yang selama ini masih tersembunyi dibalik komplainnya pengunjung Rumah Sakit ProMedika yang merasa terusik dengan suara musik dari Studio Family Karaoke.

Namun Iwan terkesan tidak ingin wartawan hadir. Ia tidak mau membeberkan jadwal uji kebisingan itu. Tak lama kemudian, barulah dia mengatakan,“Kami turun jam 9 malam ini,”.

Sebelumnya, Senin (3/8) sore, Kepala BP2T, Junaidi memberikan informasi, pihaknya akan menguji tingkat kebisingan dan meng-crosscheck langsung sejumlah ruangan (room) karaoke dan ruang rawat inap di Rumah Sakit ProMedika. Junaidi berharap wartawan hadir saat uji kebisingan itu.

“Kalau saya berpendapat, peninjauan dan pengujian yang dilakukan BP2T ini terkesan ditutup-tutupi.

Kejadian ini menjadi tanda tanya kita. Mengapa wartawan tidak boleh terlibat dan menyaksikan pengujian

kebisingan. Kok Kabid melarang, sementara Kepala BP2T ingin wartawan datang menyaksikan,” kesal Bebby Naylufa, anggota DPRD Kota Pontianak ketika ditemui Rakyat Kalbar di kediamannya, Selasa (4/8).

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, wartawan harus hadir menyaksikan, agar hasilnya bisa disebarluaskan ke publik. Apalagi kebisingan yang mengganggu pasien ProMedika itu masuk ranah publik. “Publik harus tahu. Makanya wartawan harus dilibatkan. Masyarakat maupun saya pribadi butuh informasi tentang masalah ini. Koran Rakyat Kalbar harus dirangkul, karena wartawan Rakyat Kalbar milik masyarakat Kota Pontianak bahkan Kalbar. Koran memberikan informasi melalui tulisan, tentunya harus valid dan sesuai fakta,” tegas Bebby.

Bebby berharap BP2T lebih terbuka mengenai informasi publik.

“Supaya masalah yang menjadi keresahan masyarakat ini cepat terselesaikan,” katanya.

Masyarakat juga perlu mengetahui tindaklanjut dari BP2T serta langkahlangkah yang dilakukan pemerintah, terkait keberadaan Studio Family Karaoke yang bersebelahan dengan Rumah Sakit ProMedika. “Kegiatan seperti itu harus diketahui. Para pegawai BP2T harus mempermudah kerja wartawan dong. Supaya cepat diinformasikan kepada masyarakat melalui pemberitaan,” selorohnya.

Menurutnya, berdirinya Studio Family Karaoke itu sudah salah. “Sudah tahu ada rumah sakit mengapa karaoke itu diizinkan. Kan ini menjadi tanda tanya. Pemerintah harus cepat menyelesaikan. Mana yang harus dipilih. Rumah sakit atau karaoke. Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut,” ungkap Bebby.

Sebelumnya, Wakil Walikota Pontianak, Ir H Edi Rusdi Kamtono MT menegaskan, apabila Studio Family Karaoke menganggu ketertiban umum, karena beroperasi di sebelah rumah sakit, sebaiknya ditutup saja.

“Saya sependapat dengan Wakil Walikota. Mana yang menjadi kepentingan masyarakat banyak, itu yang harus diutamakan. Saya lebih pro ke masyarakat banyak. Karena rumah sakit dibutuhkan masyarakat dari semua kalangan, dibandingkan tempat karaoke. Yang jelas, karaoke unsur negatifnya lebih banyak,” ujar Bebby. (dsk)

Api Berkobar, Pangkas Rambut pun Tak Tuntas Awalnya Gozali yang sibuk mencukur rambut pelanggannya, tidak mengetahui api sudah membesar di tempat usahanya. Namun dia dan pelanggannya merasakan hawa panas dan gerah. Ketika melihat kepulan asap hitam, Gozali pun berteriak sambil keluar dari tempat usahanya, meninggalkan pelanggannya.

“Api..api…,” teriak Gozali meninggalkan pelanggannya yang rambutnya belum tuntas dipangkas.

Mendengar teriakan Gozali, si pelanggan pun berlari menyelamatkan diri. Warga Gang Nilam Sari berdatangan ke lokasi pangkas rambut Gozali yang hanya berukuran 2 x 3 meter itu. Aktivitas Pangkas Rambut Bermuda itu pun terpaksa terhenti. Belum diketahui, kemana pelanggan Gozali yang tak tuntas dipangkas itu pergi memperbaiki rambutnya.

“Entah lah, tadi ada yang sudah selesai, ada juga yang sedang dicukur atau dipangkas,” kata Gozali kepada Rakyat Kalbar.

Gozali mengaku sudah empat tahun menyewa kios untuk dijadikan tempat usaha pangkas rambut. Pemilik kios bernama Hadi Iswanto, 43, tinggal selisih satu bangunan di belakang kios pangkas rambutnya.

Api yang menghanguskan tempat usahanya itu diduga berasal dari kamar kontrakan. Posisi kamar itu di tengah-tengah, antara rumah Hadi dan kios pangkas rambut. Ketiga bangunan ini saling berdempetan.

“Kamar ini dikontrak oleh Mawardi, 35. Kesehariannya dia jual sayur keliling. Cuma sudah seminggu ini dia pulang ke Sambas. Jadi yang tidur di sini, ngakunya adik dari istri Mawardi,” kata Hadi, si pemilik bangunan.

Saat api membakar kios pangkas rambut dan kamar kontrakannya itu, Hadi yang baru saja kehilangan istrinya ini, sedang membersihkan kebun dan tanamanan dibelakang rumah. Sementara anak-anaknya, Satrio Hadi Prakoso, 12, dan Niken Hadi Rustanti, 17, masih sekolah. Sementara keponakannya keluar rumah.

“Baru gak ni kejadiannye, jam-jam 10-an lah,” kata pria yang kehilangan istrinya karena meninggal dunia.

Hadi menduga, kebakaran terjadi karena adik istri Mawardi itu lupa mematikan obat nyamuk saat hendak keluar rumah. Sehingga membakar bantal di kamar tersebut. Hadi melihat adanya bantal yang kondisinya sangat hangus, dibandingkan barang

lainnya di kamar itu.

Akibat kejadian ini, Hadi memprediksi merugi Rp20-an juta. “Setelah ini bangun lagi, pelan-pelan lah,” katanya.

Pemilik warung sebelah kios Pangkas Rambut Bermuda, Sumiati, 43, mengaku melihat gumpalan asap hitam pekat disertai jilatan api keluar dari celah bumbung kamar yang terbakar, sekitar pukul 10.00.

“Saya ini lagi santai, ngomong-ngomong kan ada pelanggan. Melihat itu saya langsung teriak, ini (langit-langit) semua sudah gelap karena asap.

Saye tepekek-pekek lah, sambil membawa ember,” ujar Sumiati.

Karena tak mungkin memamdamkan api sendirian, Sumiati bergegas mengambil handphone dan menghubungi abang sepupunya yang bertugas sebagai pemadam kebakaran Bhakti Sungai Beliung.

“Saye megang HP ni begegar. Tak lama datang pemadam Bhakti Sungai Beliung dari Perum II Jeruju. Kemudian pemadam dari Pesat dan Merdeka menyusul. Setelah pemadam datang baru lah saya lega,” kata Sumiati. (fik)

Ngaku Polisi, Tipu Mahasiswi Dengan bujuk rayu warga Jalan Alianyang, Pontianak Kota yang sudah beristri ini, Arasti pun terbuai. Keduanya bertemu pada Juli lalu, di indekos Lestari, Gang Pertiwi, Jalan Penjara, Pontianak Kota.

Saat bertemu, Adi dengan gayanya bak polisi benaran itu mengaku kepada Arasti, meninggalkan piket di pos penjagaan Polda Kalbar, karena bosan tidak ada yang bisa dimainkan. Makanya, dengan dalih itu dia meminjam Ponsel Arasti yang harganya berkisar Rp2 juta. Dengan mudah, Arasti pun meminjamkan Ponselnya. Setelah berhasil dipinjam, Adi menghilang tanpa kabar. Lantas korban membuat laporan ke Polresta Pontianak dan Adi berhasil ditangkap.

Kasubag Humas Polresta Pontianak, Iptu Harsoyo menjelaskan, Adi berhasil ditangkap, dengan cara dipancing oleh teman Arasti yang mengajaknya bertemu. Adi tak menyadari bahwa itu pancingan, justru menganggap teman korban itu akan menjadi korban berikutnya. Setelah bertemu dengan teman Arasti, Adi langsung diringkus Tim Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satuan

Reserse Kriminal Polresta Pontianak.

“Pelaku ini mengaku anggota Polri angkatan 2006 gelombang kedua. Kemungkinan, hal itu yang membuat korban percaya. Sehingga dengan tidak ada rasa curiga, korban meminjamkan Ponsel tersebut, lalu kemudian dijual oleh pelaku. Pelaku sudah kita tangkap, sekarang sedang didalami,” kata Harsoyo, di Mapolresta Pontianak, Selasa (4/8).

Hasil pemeriksaan sementara, baru ada satu korban polisi gadungan ini. Namun, jika ada warga yang merasa pernah ditipu oleh Adi ini, Harsoyo meminta agar segera melaporkan, agar dapat diproses. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Adi dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman kurungan penjara selama empat tahun.

“Saya juga mengimbau, agar masyarakat selalu waspada, jangan mudah percaya dengan orang dari tampang maupun fisiknya saja. Apalagi baru dikenal. Karena kejahatan bisa saja terjadi menimpa siapapun. Maka dari itu, jadilah polisi bagi

diri sendiri,” imbaunya.

Kepada Rakyat Kalbar, Adi mengatakan, dengan mengaku polisi, para calon korban akan mudah percaya. Dengan demikian, barang berharga korban dengan mudah dapat dikuasainya. “Saya kenalan dengan korban lewat BBM (Balckberry Massanger) dengan mengaku jadi polisi tugas di Polda. Saya ajak dia ketemuan, setelah ketemu, saya pinjam ponselnya dengan alasan untuk bermain game saat piket. Kemudian Ponselnya saya jual,” akunya.

Calok penumpang taksi gelap yang biasa ngetem di kawasan warung kopi dekat Kodam ini mengaku menipu, karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dia menepis tuduhan menipu demi membeli Narkoba. Bahkan, tak hanya mahasiswi cantik ini saja yang pernah ditipunya, oknum anggota Polri pun pernah tertipu oleh muslihat Adi ini.

“Anggota Polisi juga pernah saya tipu, tapi sudah selesai urusannya, ponselnya sudah saya balikin.

Karena kalau mengaku polisi, orang percaya dengan saya,” cetusnya. (oxa)

Kuasa Hukum Bilang, Pembunuh Tari Tak Sendiri Melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Rudi pun membenarkan semua keterangan saksi dan mengakui perbuatannya.

Tetapi pada saat pemeriksaan terdakwa, tim penasihat hukum menemukan adanya suatu keganjilan.

Terdakwa tidak dapat menceritakan kronologis kejadian, cara-cara melakukan tindak pidana yang mengakibatkan tewasnya Tari.

“Terdakwa hanya membenarkan dan mengiyakan pertanyaan majelis hakim, tentang cara-cara terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik. Berdasarkan fakta tersebut, terindikasi adanya keterlibatan orang lain, sehingga dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa sangat berat, apalagi bila benar ada keterlibatan orang lain,” kata Sri. Atas keyakinan itu pula, penasihat hukum terdakwa ini meminta hakim meninjau kembali tuntutan hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada kliennya.

“Berkenan memberikan putusan yang seadiladilnya, dengan hukuman seringan-ringannya,” kata Sri. Namun anehnya, Sri yang diwawancarai usai sidang pledoi mengaku tidak bisa memastikan dugaannya tersebut. Karena pledoi yang diutarakanya di depan majelis hakim, yang kala itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Supraja SH didampingi hakim anggota Sutarmo SH dan Ch Retno Damayanti SH, diakuinya hanya berdasarkan

asumsi semata.

“Saya hanya berasumsi saja, karena pada pemeriksaan terdakwa, dia tidak bisa menceritakan tahaptahap dari kronologis kejadian, itu saja,” katanya.

Sementara JPU terdakwa Rudi, YEP Sitorus menyikapi, apa yang diungkap oleh kuasa hukum terdakwa cukup ganjil dan kurang berdasar. Menurutnya, dari sejak awal persidangan berlangsung, terdakwa secara terang mengamini fakta-fakta, melakukan pembunuhan seorang diri, tanpa adanya campur tangan orang lain.

“Sehingga kami merasa yakin, bahwa terdakwa pelakunya, dengan kesimpulan kami tetap pada tuntutan kami,” ungkap Sitorus.

Terkait asumsi terdakwa hanya membenarkan pertanyaan hakim dengan tidak dapat menjelaskan kronologis kejadian secara langsung, Sitorus mengatakan, tidak tepat. Selama proses sidang berlanjut, selain dari Rudi sendiri, pernyataannya terkait kronologis tersebut sudah dikonfirmasikan berulang-ulang baik oleh majelis, JPU dan penasehat hukum.

“Ketika dia memberikan keterangan sebaliknya hari ini, itu hak dia. Namun kenapa ini tidak diomongkan (pada sidang-sidang sebelumnya). Kalau lah ada faktor X di belakangnya, itukan tidak bisa diraba secara logika. Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas, dia juga didampingi pengacaranya,” jelas Sitorus.

Disamping itu, menentukan tuntutan hukum, JPU mengaku tidak mengambil pertimbangan hanya

dari keterangan terdakwa. Karena keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Artinya, dalam membuktikan suatu kejahatan, JPU tidak semata-mata harus berpegang pada keterangan terdakwa saja.

“Umpama, saksi ini mengatakan kronologisnya seperti ini, kemudian saksi lain menerangkan kronologisnya seperti ini, terdakwa juga menerangkan kronologisnya seperti ini, jadi keterangan siapa yang mau dipegang? Oleh sebab itu, kita juga berpegang pada alat-alat bukti lain disamping keterangan terdakwa. Pada pembuktian ini terdakwa membenarkannya,” ungkap Sitorus.

Kalaupun sempat terkuak keterangan terdakwa seperti apa yang disampaikan oleh Sri dalam persidangan, menurut Sitorus, seharusnya penasihat hukum bisa bertanya, mendalami kebenaran informasi itu. Bukan sebaliknya, ujug-ujug ketika sidang mau selesai, baru dikemukakan fakta baru tersebut.

“Penasihat hukum wajib mengejar informasi tersebut, membongkarnya, korek lagi keterangan dari terdakwa, sehingga tidak lalu menampilkan keganjilan, jelaskan lah apa keganjilan itu,” katanya.

Untuk selanjutnya, majelis hakim meminta waktu untuk melakukan pertimbangan. Sidang kembali akan dilanjutkan pada dua pekan ke depan.

“Sidang ditunda. Kita jadwalkan hari Selasa dua pekan ke depan. Kebetulan kami majelis juga akan mengikuti pelatihan, ada panggilan pelatihan di Mega Mendung,” ujarnya. (fik)

Bibir S

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

SENANG DIELUS-ELUS

YUTING dari pagi hingga pagi lagi membuat Jessica Mila kekurangan waktu bersama Chanel. Tak urung, anjing Shihtzu kesayangannya itu suka mencari perhatian saat Mila pulang.

Dia minta disayang dan dielus-elus dulu.

“Semenjak syuting GGS (Ganteng- Ganteng Srigala) kan aku jarang bawa dia jalan-jalan. Jadi mungkin dia bosan, kesel, kalau gerbang kebuka dia suka langsung lari keluar. Kadang-kadang suka cari perhatian, padahal dia ngerti kalau di dalam (rumah) tuh nggak boleh pipis. Mungkin dia kesel jadi bikin ulah. Kalau aku pulang dia suka bangun, minta disayang dulu. Kalau aku nggak elus-elus, dia selalu ngikutin kemanapun aku pergi,” curhat Mila.

Galau kerap melanda lawan main Kevin Julio

dalam sinetron GGS. Ya itu tadi, kalau lagi sibuk, perhatian untuk si Chanel berkurang. “Kebetulan di rumah ada pembantu juga, (cara rawatnya) paling rajin dibawa ke salon aja. Biasanya dua minggu sekali, tapi kalau udah kotor lagi musim ujan ya seminggu sekali. Rajin disisirin aja setiap hari. Tapi ya karena belakangan ini susah waktunya, jadi aku pendekin rambutnya biar nggak ribet,” sambung dara kelahiran Aceh ini.

Saking istimewanya si Chanel, Mila selalu teliti mempersiapkan segala kebutuhan beserta budgetnya. “Ya sekitar 1,5 sampai 2 juta lah. Mahalnya itu biaya salonnya sih karena kalau Shihtzu kan rambutnya panjang kalau nggak sering ke salon rambutnya bisa gimbal,” ungkapnya. (RM)

Rakyat Kalbar Rabu, 5 Agustus 2015

CHIKA JESSICA

Dicium Duda

M

Jessica Mila

ATA Chika Jessica sampai terpejam menerima ciuman penuh perasaan.

Begitu isi film pendek yang diunggah Deddy Corbuzier di Instagramnya. Judulnya, Triangle Golden Side. Tak urung aksi duda berkepala plontos itu semakin memperkuat adanya hubungan istimewa antara keduanya.

Sekilas, video ini terlihat biasa. Tapi, di beberapa bagian, ada yang terlihat istimewa. Ada adegan Deddy yang mencium kening Chika dengan penuh perasaan. “Ini bukanlah ending. Lebih dari sekedar cerita cinta, lebih dari sekedar film action. ‘The Red Side’ adalah awal, sekarang saatnya Triangle Golden Side,” tulis Deddy.

Netizen pun heboh. Banyak respon terkait ciuman mesra Deddy ke Chika. “Ending nya om dedy sweet,” tutur seorang netizen. “Meresapi bngt meluk nya hihihi,” timpal lainnya. “Gw dukung lh klu bener2 pacaran. soalny serasi bget.!!!!!!!! Nikah in ja tu cikajesika. lileyshopSo sweet om….:-),” sambung lainnya. (idp)

H ABDUL UMAR DJA’FAR TUTUP USIA

MASYARAKAT SEKADAU BERDUKA

D

UKA menyelimuti masyarakat Kabupaten Sekadau. H Abdul Umar Dja far, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Sekadau berpulang ke hadapan Sang Khalik, Senin (3/8) pukul 23.11.

Almarhum yang akrab disapa Umar Dja far itu merupakan toAlm. H Abdul Umar Dja’far koh sentral di balik pemekaran Sekadau menjadi kabupaten. Umar tak lain kakak kandung dari mantan Gubernur Kalbar yang telah lebih dahulu menghadap Yang Maha Kuasa, yakni Usman Djafar.

Almarhum menghembuskan napas terakhir di kediamannya, di Desa Seberang Kapuas dalam usia 75 tahun. Komplikasi penyakit yang dideritanya diduga menjadi penyebab utama wafatnya sang pejuang pemekaran. Sejak beberapa bulan terakhir, Umar memang sering keluar masuk rumah sakit.

Berita meninggalnya Umar cukup mengejutkan. Dalam waktu beberapa menit, beritanya segera menyebar dari mulut ke mulut, via HP, Facebook dan media sosial lain.

Begitu mendengar kabar duka ini, ribuan warga spontan mendatangi rumah duka, Selasa (4/8) pagi. Warga yang datang melayat berasal dari berbagai daerah. Tak ketinggalan Bupati Sekadau Simon Petrus SSos MSi, Wakil Bupati (Wabup) Sekadau Rupinus SH MSi, dan Sekda Drs Yohanes Jhon MM ikut melayat ke rumah duka. Bupati dan Wabup bahkan sejak pagi sudah berada di rumah duka.

Selain mereka, hadir juga Wakapolres Sekadau, Kompol Catur Prasetyo serta sejumlah perwira di jajaran Polres Sekadau. Hadir juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Sekadau, serta para kerabat dan handai taulan almarhum dari Sekadau, maupun dari luar Kabupaten Sekadau.

Jenazah H Abdul Umar Djafar dimakamkan di komplek Pemakaman Muslim Al-Zaitun, Seberang Kapuas pukul 10.30.

Sebelum dimakamkan, jasadnya disalatkan di Masjid Al-Zaitun Seberang Kapuas. Salat jenazah dipimpin langsung Kepala Kantor Kemenag Sekadau, Drs M Tuafik. (*)

Foto dan Narasi: Abdu Syukri ST

Entertainment Entertain ment

SEKDA Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM bersama Kepala BPKAD, Iwan Karantika berdialog dengan anak sulung almarhum Abdul Umar Dja far.

BUPATI Sekadau Simon Petrus SSos MSi, dan Wakil Bupati Sekadau Rupinus SH MSi saat melayat ke rumah duka H Abdul Umar Dja far.

SEKDA Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM saat melayat ke rumah duka almarhum Abdul Umar Dja far.

BUPATI Sekadau Simon Petrus SSos MSi, dan Wakil Bupati Sekadau Rupinus SH MSi saat melayat ke rumah duka H Abdul Umar Dja far.

JENAZAH almarhum Abdul Umar Dja far saat disholatkan.

JENAZAH almarhum H Abdul Umar Dja far saat dibawa menuju pemakaman.

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Pilihan Tepat

Hotel, Resto, Café

Pamer yang Kencang

S

EPERTI kebanyakan perempuan, Agnez Mo juga menginginkan tubuh yang kencang, termasuk bagian pantat alias bokong.

‘Aset’ yang indah pasti menambah rasa percaya diri saat mengenakan celana kerja, jins, kebaya, atau gaun.

Ya, bokong Agnez Mo memang padat berisi. Kalau tak percaya, lihat saja akun insta-

MAKAM almarhum H Abdul Umar Dja far.

gramnya. Di frame foto, Agnes tak lagi menampilkan perut sixpack. Kali ini, dia justru memamerkan bokong kencangnya di Instagram.

Agnes mengambil foto tersebut di sebuah toilet.

Frame foto yang dipamerkan hanya menampilkan bentuk tubuhnya dari belakang. Pahanya terlihat sangat berotot. Bokongnya juga terlihat sangat kencang. “Berteriak untuk orangorang yang tidak ‘berbakat’ di luar sana, tetapi bekerja keras untuk membentuk pantat mereka di gym dengan mengangkat beban berat,” tulisnya.

Agnes terkesan puas dengan lukuk tubuhnya. Tapi, netizen beranggapan AGNEZ MO beda. Mereka justru menilai bentuk tubuh Agnes yang dulu malah terlihat lebih baik dari saat ini. (idp)