5 September 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 5 September 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Kejari Setengah Hati Polda Tak Enak Hati Dibutuhkan Penyidik Sekualitas KPK

Gedung Sekolah Satu Atap SMPN 23 dan SD 06 di Jalan S.Parman. DOK

PONTIANAK-RK. Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar yang awalnya akan menyelidiki kasus buruknya kualitas ﬁsik gedung sekolah satu atap SMPN 23 dan SD 06 di Jalan S.Parman, Pontianak Selatan senilai Rp19,2 milyar, ternyata balik kanan. Halaman 7

PT MAS dan PT KAN Bayar Rp9,4 Miliar

Ganti Rugi Kok Dibayar Langsung ke PT ANIS PONTIANAK-RK. Ternyata uang ganti rugi dari perusahaan pemilik tongkang atau pontoon yang menabrak Jembatan Kapuas I (JK I) sebesar Rp9,4 miliar. Uang ganti rugi itu dibayar PT Makmur Abadi Shipping (MAS) dan PT Kapuas Armada Nusantara (KAN). Anehnya, kok langsung dibayar ke PT Asria Nurlinda Inti Sejahtera (ANIS), bukannya melalui kas negara. Tongkang atau pontoon PT MAS dan PT KAN menabrak tiang JK I pada Agustus 2013 dan Maret 2014. Diduga kuat yang menerima dua kali ganti rugi adalah PT Asria Nurlinda Inti Sejahtera (ANIS). Hasil investigasi Rakyat Kalbar, PT MAS telah membayar ganti rugi kepada PT ANIS Rp5 miliar, sebagai tanggungjawabnya atas kerusakan JK I pada Agustus 2013 lalu. Kemudian PT ANIS melakukan perbaikan jembatan atas kerusakan yang terjadi. Kemudian Maret 2014, tiang JK I kembali ditabrak oleh PT KAN. PT KAN juga bertanggungjawab dan melakukan ganti rugi sebesar Rp4.477.950.000. Ganti rugi ini diperkuat dengan surat perjanjian antara PT KAN dan

Kediaman Hendra Saputra di Gang Dadap Ayu Jalan Kebangkitan Nasional. GUSNADI-RK

Halaman 7

Lurah Minta PD Ayam Intan Diproses Hukum

Diduga Diintimidasi, Hendra Saputra Menghilang PONTIANAK-RK. Belum selesai permasalahan antara industri pengelolaan kopi bubuk PD Ayam Intan dengan Hendra Saputra, 16, tiba-tiba saja tenaga kerja di bawah umur yang menderita cacat permanen menghilang. Hendra Saputra kehilangan empat jari di tangan kanannya akibat kecelakaan kerja di PD Ayam Intan. Saat ini Hendra Saputra tidak berada lagi di

Halaman 7

Negeri Serba “Kaya” Malang nian nasib Indonesia. Negeri ini tidak hanya kaya akan sumberdaya alam nan subur. Tetapi juga kaya dengan praktikpraktik kejahatan. Para penjahat terus tumbuh subur. Hampir semua sisi kehidupan dipadati para penjahat. Mulai dari yang berceceran di lorong-lorong jalanan, hingga yang bersembunyi di balik-balik kursi empuk. Mulai dari mengutil harta, merampas tahta hingga merenggut wanita.

Kalbar Darurat Narkoba

BNN Kecewa dengan Petugas Lapas Klas II A Pontianak PONTIANAK-RK. Tak kalah dengan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, yang terindikasi mengendalikan bisnis makelar proyeknya dari

balik jeruji Rutan Mako Brimob, peredaran Narkotika juga diatur dari bui. Buktinya, dalam beberapa kasus yang diungkap Badan

Narkotika Nasional (BNN), jual beli Narkoba dilakukan mereka yang telah terborgol di rumah tahanan. Yang terbaru, BNN

Halaman 6

Soal Dugaan Titi Masuk Jaringan Pengedar Narkoba Internasional

TO Tak Bisa Dirinci

P ONT IANAK -RK. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalbar menyatakan belum bisa merinci pernyataan Kepala BNN Pusat, Irjen Pol Anang Iskandar,

mengenai jaringan sindikat Narkotika internasional yang diduga melibatkan Titi Yusnawati, istri AKBP Idha Endri Prastiono. Kepala BNN Provinsi Kalbar,

Kombes Pol Dani M Darmawan, mengatakan belum bisa mengonﬁrmasi pernyataan bosnya tersebut. Saya baru menjabat,

Halaman 6

Thamrin: Saya Malu, Ini Urusan Masing-masing Dekan Suryadman Gidot

Kristianus Anyim

Yohanes Pasti

Sebastian Darwis

Geliat Politik Jelang Pilkada Bengkayang

Anyim Berharap Dukungan PDIP B ENGKAYANG -RK. Ada empat politikus dan pejabat eksekutif yang diperkirakan akan bertarung pada pemilihan kepala

Kejari setengah hati, Polda tak enak hati --

Masyarakat nyarik keadilan atas hukum setengah mati. Bang Meng

Rakyat Kalbar

daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkayang 2015 mendatang. Empat nama itu adalah Suryadman Gidot SPd MPd yang kini

menjabat Bupati Bengkayang (incumbent), Sekda Bengkayang Drs Kristianus Anyim MSi, Halaman 6

ADDIE MS @addiems

Tempo Institute @TempoInstitute

Menyedihkan banget negaraku. 3 menteri jadi tersangka/terdakwa korupsi. Lalu ada perwira polisi kita ditangkap di Malaysia karena narkoba :(

Khalayak melihat fenomena polisi berdagang narkoba sudah jadi hal jamak. Sebelum Idha dan Harahap, banyak kasus serupa #TajukTempo

Muhammad Said Didu @saididu

aHalfOfDemon @po_heng

Sebenarnya yang keras menolak pencabutan subsidi BBM adalah penikmat subsidi yg mengatasnamakan orang miskin yg tak dapat apa2

..Aq baru akan berhenti ngerokok jika di kemasan rokok dipasang fotonya para koruptor. TITIK

Rohmad Hadiwijoyo @RHadiwijoyo

SAMMY NOT A SLIM BOY @NOTASLIMBOY

Ada perbedaan antara makelar dgn maﬁa, kalau makelar biasanya tidak memillik keahlian khusus dan capital. Sedangkan maﬁa punya ilmu dan uang

Jero Wacik tersangka korupsi. Dia dulu sempat menteri kebudayaan dan pariwisata. Korupsi secara resmi telah membudaya. Selamat.

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Foto atas: Ayong tengah melakukan rekonstruksi oleh BNN Pusat yang di-backup BNNP dan BNNK. Foto bawah: Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Drs Deddy Fauzi Elhakim, saat diwawancarai sejumlah wartawan, Kamis (4/9). OCSYA ADE CP

Soal Mahasiswa Hukum Versus Fisipol

Halaman 7

Injet-injet Semut

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

PONTIANAK-RK. Pertikaian internal antara mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dengan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak telah mencoreng nama lembaga pendidikan di Kalbar. Rektor Untan, Thamrin Usman DEA, mengaku malu dan menyalahkan pihak fakultas selaku pembina langsung atas insiden

Halaman 7

Thamrin Usman

Kok Malah Impor Beras TAHUN 1999 Indonesia pernah membantu 1 juta ton beras kepada Vietnam, Namun kondisinya berbalik setelah 10 tahun kemudian. Indonesia malah mengimpor beras dari Vietnam pada 2009.

Halaman 6

Alwi Hamu

RAKYAT KALBAR Jumat, 5 September 2014

Togar M Sianipar, Mantan Kalahar BNN Pusat

“Musuh dalam Selimut” itu Jangan Dibelabela, Kalau Mau Digantung, Gantung Saja KASUS tertangkapnya dua anggota, Polda Kalbar AKBP Idha Endri Prastiono dan Bripka MP Harahap, oleh Polis Diraja Malaysia, di Kuching, menampar muka korps baju coklat di Tanah Air. Keduanya ditangkap karena pengembangan penangkapan seorang Warga Negara Filipina, Chusi, di Bandara International Kuala Lumpur, karena kepemilikan 3,1 kg amphetamin. Bagaimana sindikat narkoba internasional bisa merekrut anggota polri? Wartawan JPNN Soetomo Samsu mewawancarai mantan Kalahar Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat, Komjen (Purn) Togar Sianipar, di Jakarta, kemarin. Berikut petikan wawancara dengan Siantar Man yang juga pernah menjadi Kapolda Bali, Kaltim, dan Kapolda Sumsel itu: +Bagaimana tanggapan Anda terhadap

Re-editing : Hamka Saptono Ilustrasi : Masjek

kasus tertangkapnya dua anggota Polda Kalbar itu? I-ya, memang itu fakta. Bahwa BNN, sewaktu saya pimpin, bukan hanya menghadapi para pengedar narkoba saja, tapi juga menghadapi musuh dalam selimut . Anggota polri tak sedikit menggunakan narkoba. Juga aparat hukum lain seperti jaksa, hakim. Termasuk juga pejabat, bupati, wakil bupati, anggota DPRD. Saya katakan musuh dalam selimut karena mereka seharusnya menjadi bagian dari upaya pemberantasan narkoba. +Jadi sulit memberantas narkoba di Indonesia karena oknum aparatnya banyak yang terlibat? -Betul. Ini persoalan serius bagi Indonesia. Harus ada upaya extra ordinary untuk menangani penyalahgunaan narkoba. Jangan dianggap enteng. Sejak 15 tahun lalu sudah saya katakan, peredaran narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Dan sekarang, bukannya berkurang, tapi semakin memprihatinkan. Tekad untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba tahun 2015, atau Drug Free Asean 2015, saya yakin tidak akan terwujud. Tahun 2015 tinggal beberapa bulan lagi. Tapi bisa dilihat, upaya pemberantasannya kalah cepat dengan kecepatan peredarannya. Peredaran narkoba seperti deret ukur, sementara upaya pemberantasannya seperti deret hitung. +Bagaimana modus jaringan narkoba internasional merekrut anggota polisi? -Ini telah terjadi sewaktu saya masih memimpin BNN, anggota polisi terlibat jaringan mereka. Petugas reserse narkoba itu, agar bisa masuk ke lingkaran pengedar, terkadang mereka harus menyamar sebagai pemakai narkoba. Lama-lama ada yang ketagihan, terjerembab menjadi pemakai.

+Yang terlibat menjadi bagian pengedar bagaimana bisa terjadi? Peredaran uang narkoba itu kan tidak ada serinya, menggiurkan. Barangkali ditambah pengaruh life style, gaya hidup, lantas mereka tak tahan godaan. Di Medan pernah terjadi, Kasatserse di Jambi juga pernah terjadi. Dari menyamar, ketagihan, lantas ingin cepat kaya dengan cara mudah. Begitu masuk pengadilan, ada jaksa juga yang tak tahan godaan uang sogokan. Begitu mau divonis, ada juga hakim yang juga tak tahan godaan. Kalau pun ditahan, di lapas juga sama saja. Anda tahu, ada yang sudah divonis mati pun masih bisa mengendalikan peredaran narkoba dari penjara. Rangkaiannya begitu rumit. +Upaya yang bisa efektif untuk mengatasinya seperti apa? -Seperti saya katakan tadi, harus ada upaya extra ordinary. Boleh lah sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, tapi yang sudah divonis mati itu ya harus cepat dieksekusi. Yang sudah divonis mati, tinggal dorrrr....kok masih bisa mengendalikan peredaran? Ini gimana? Jadi ini kelemahan kita juga. Harusnya langsung dor! Harus ada contoh sanksi yang keras. +Pemerintahan baru bisa diharapkan lebih keras memberantas narkoba? -Ya itu harapan kita semua. Tapi yang perlu diingat, tak bisa masalah serius ini hanya mengandalkan BNN. Harus ada gerakan nasional. Omong kosong program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, tapi mental dan moralnya tidak sehat. Saya katakan, narkoba adalah ancaman terbesar Indonesia saat ini. Yang dark number, belum terungkap, masih cukup banyak. Kalau tak ada upaya extra ordinary, omong kosong.

Isis Penggal Lagi Jurnalis AS, Berikutnya Warga Inggris BAGHDAD - Islamic State (IS) atau lebih dikenal dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) akhirnya membuktikan ancaman. Mereka kembali merilis video yang menunjukkan pemenggalan Steven Sotloﬀ, jurnalis asal Amerika Serikat (AS). Sotloff menghilang setahun lalu di Syria. Dia adalah jurnalis AS kedua yang dipenggal ISIS. Sebelumnya, pada 20 Agustus lalu, ISIS mencabut nyawa James Foley dengan cara yang sama. Video berdurasi 5 menit tersebut diunggah ke dunia maya pada Selasa (2/9). Pemerintah AS menyatakan bahwa video itu asli. Dalam video bertajuk A Second Message to America tersebut, tampak Sotloff yang mengenakan baju oranye sedang berlutut didampingi pria berjubah hitam di sampingnya. Sosok yang menjadi algojo Sotloff itu diduga orang yang juga memenggal Foley. Bahkan, aksen British-nya mirip. Senjata yang digunakan diprediksi sama. Lokasi pemenggalan berbeda dengan Foley, namun diperkirakan tetap di daerah Bukit Raqqa di perbatasan Iraq dan Syria. Saya kembali, Obama (Presiden AS Barack Obama). Saya kembali karena kebijakan luar negeri Anda yang arogan atas Daulah Islamiyah (IS). Sebab, Anda bersikeras melan-

Steven Sotloff

jutkan serangan udara ke Amerli, Zumar, dan Bendungan Mosul. Padahal, kami telah memperingatkan dengan serius, ujar si algojo. Armeli yang menjadi basis ISIS di Iraq beberapa hari lalu memang kembali dikuasai tentara Iraq yang dibantu dengan Peshmerga Kurdi. Jadi, ketika misil Anda terus menyerang orangorang kami, pisau kami juga akan terus memenggal leher warga Anda, tambah eksekutor yang dijuluki Jihadi John tersebut. Sotloﬀ pada akhir video ikut berbicara. Jurnalis lepas maja-

lah Time dan Foreign Policy itu juga menegaskan bahwa dirinya adalah korban dari keputusan Obama yang melakukan penyerang an udara di Iraq. Dalam akhir video, mereka menegaskan, jika operasi militer di Iraq terus digencarkan, korban berikutnya adalah pekerja sosial asal Inggris, yakni David Cawthorne Haines. Pada kesempatan ini, kami memperingatkan pemerintah (Inggris) yang bersekutu dengan AS untuk menjauh dari IS dan tinggalkan orang-orang kami, ucap si John kepada pemerintah Inggris.

Cawthorne Haines adalah sukarelawan yang bertug as di Timur Tengah. Selama ini pemerintah Inggris menutupinya dari media dan menyembunyikan penculikan Haines. Di tempat terpisah, keluarga Sotloff yang tinggal di Miami tidak mau berkomentar banyak. Ibu Sotloff, Shirley, membuat video bagi Abu Bakr Al Baghdadi setelah melihat anaknya muncul dalam video pemenggalan Foley. Shirley meminta agar anaknya dibebaskan. Sebab, Sotloff tidak terkait dengan krisis di Iraq. Sayangnya, permintaan tersebut tidak pernah terkabul. Sotloff selama ini dikenal sebagai jurnalis yang pintar dan pemberani. Dia selalu berada di garis depan untuk melaporkan setiap kejadian. Beberapa medan perang yang pernah dijamahnya adalah Syria dan Libya. Di sisi lain, ancaman dari ISIS itu tidak ditanggapi Presiden AS Barack Obama. Paman Sam justru berencana mengirimkan tambahan 350 tentara ke Iraq. Menurut Obama, video pemenggalan tersebut tidak akan membuat AS takut. Tujuan kami adalah memastikan bahwa ISIS tidak lagi menjadi ancaman bagi negara tersebut (Iraq), tuturnya. Dia menambahkan bahwa kejahatan kemanusiaan terhadap dua jurnalis itu tidak akan dilupakan begitu saja. (jpnn)

+Langkah pemeriksaan urine secara berkala di jajaran kepolisian, apa efektif? -Pemeriksaan berkala, misal sekali dalam sebulan, itu memang harus dilakukan. Tapi juga harus dilakukan pemeriksaan yang dadakan, tidak berkala. Yang penting juga upaya pencegahan. Saya berharap ada kurikulum antinarkoba, sejak tingkat sekolah usia dini hingga mahasiswa. Setiap penerimaan siswa dan mahasiswa baru, juga harus dilakukan pemeriksaan urine. +Terhadap anggota polri yang bertugas di bagian reserse narkoba, apa yang harus dibenahi? -Cara merekrutnya jangan sembarangan. Harus terpilih, jangan asal tunjuk, harus sudah teruji integritas moralnya. Juga harus dilakukan pemeriksaan urine secara berkala dan mendadak. Mereka rawan karena bertugas masuk ke lingkaran jaringan pengedar. Polisi juga harus membuka akses informasi masyarakat. Misal ada laporan dari masyarakat, harus cepat ditindak dan dihukum berat karena mereka aparat penegak hukum. +Terhadap dua anggota polisi yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia, bagaimana publik Indonesia harus bersikap? -Dua polisi itu jangan dibela-bela. Kalau di sana akan diterapkan hukum gantung, ya gantung saja. Silakan hukum agar menjadi shock therapy. Setahu saya, baru kali ini ada polisi ditangkap negara lain gara-gara kasus narkoba. Ini pertanda sudah serius. Banyak warga masyarakat mengadu ke saya, pak polisi di sana pakai narkoba, pak polisi di sana terlibat pengedar. Ya saya bilang, harus ada buktinya untuk bisa ditindak. Tapi kan tidak ada asap kalau tidak ada api.

Dana Beli Buku Kurikulum 2013 Sudah Disalurkan P ONT IANAK -RK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Drs Alexius Akim MM menyatakan pihaknya telah menyalurkan anggaran pembelian buku paket kurikulum 2013 kepada sekolah. Saat ini buku paket tersebut sudah datang, hanya saja belum semua sekolah mendapatkannya. Hampir semua daerah sudah datang tetapi belum merata. Jumlahnya juga tidak banyak, ujar Akim di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (1/9). Akim mengaku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya bertugas menyalurkan uang untuk pembelian buku tersebut. Uang yang dialokasikan untuk membeli buku kurikulum 2013 itu senilai Rp22 miliar, yang disalurkan dua minggu lalu. Terkait, mekanisme penyaluran dana pembelian buku, Akim mengatakan pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan di kabupaten/kota. Saya meminta Dinas Kabupaten dan Kota melaku-

Alexius Akim

kan pengecekan di sekolah di wilayah kerjanya masing-masing, kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ini. Ditambahkannya, pengecekan itu terkait dengan informasi adanya sekolah yang membayarkan uang buku kurikulum 2013 sebelum buku tersebut tiba di sekolah. Hal ini kata Akim tidak diperbolehkan. Seharusnya buku datang dulu, baru dibayar. Kalau ada sekolah yang sudah membayar, mereka membayar ke siapa, ungkapnya. (dRe)

Kendala PAD Tidak Tercapai Banyak Temuan

M Zeet Hamdy Assovie

PONTIANAK-RK. Realisasi penerimaan pendapaAndy Jap

tan asli daerah (PAD) belum mencapai hasil

yang memuaskan. Realisasi penerimaan tahun

anggaran 2012 hanya mencapai Rp.1,1 triliun atau 99 persen lebih dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan penerimaan PAD TA 2013 hanya mencapai Rp1,3 triliun atau 97 persen dari target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi penerimaan retribusi daerah TA 2012 menunjukan angka kurang baik, hanya mencapai Rp89 miliar atau 79 persen. Sementara di TA 2013 hanya mencapai 101 miliar atau 89 persen. Tentu hal ini menjadi perhatian serius buat kita bersama untuk lebih fokus dan berkonsentrasi serta dijadikan motivasi untuk bekerja lebih giat lagi sehingga target yang

ditetapkan pada 2014 bisa tercapai optimal, kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM ketika membuka Rakor Pendapatan Daerah di Mahkota Hotel, Kamis (4/9). Menurutnya ada beberapa temuan yang menjadi kendala umum dalam pengelolaan retribusi daerah yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih adanya dinas/badan dan unit kerja teknis yang mengelola dan melaksanakan pungutan retribusi daerah belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Termasuk tidak tertib administrasi terutama dalam hal tidak mem-

berikan laporan bulanan maupun triwulan sebagaimana mestinya. Hal ini akhirnya jadi catatan dan temuan oleh BPK, Inspektorat dan Itjen Kemendagri ketika melakukan pemeriksaan, ujarnya. Kemudian, lanjut Zeet, dinas/unit kerja teknis belum akurat dalam memprediksi target penerimaan. Sehingga tidak jarang ditemui dalam proses perubahan anggaran terjadi penurunan atau penambahan target secara drastis. Ditemukan ada beberapa objek retribusi daerah yang belum diakomodir dalam Perda , sehingga hal ini berpengaruh bagi kelancaran pelaksanaannya, dimana

secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan, bebernya. Sekda menambahkan, faktor lain yaitu dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Hal tersebut menurutnya sangat berdampak bagi pengelolaan retribusi daerah khususnya terhadap objek retribusi daerah yang dalam teknik operasionalnya menggunakan sumber energi tersebut. Hal ini mengakibatkan biaya operasional menjadi tinggi, sehingga perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali mengenai tarif yang sudah diatur dalam Perda yang ada, pungkasnya. (dRe)

metro

RAKYAT KALBAR

Gagal! Mahasiswa Ancam Kudeta BEM Untan

Bambang Sudarmono salah seorang mahasiswa yang ikut menyegel Sekretariat BEM Untan. ACHMAD MUNDZIRIN

PONTIANAK-RK. Kecewa, sejumlah mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak menyegel Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untan yang tertelak di Jalan Daya Nasional (Auditorium), Kamis (4/9/2014). Penyegelan ini buntut dari keributan yang terjadi antar fakultas, Rabu (3/9) malam. Konﬂik ini sepertinya sudah jadi budaya setiap tahun. Seharusnya BEM Untan sebagai wadah untuk menyatukan BEM-BEM fakultas itu berfungsi. Bagaimana mengkonsolidasi, memberi sosialisasi ketika PMB akan dimulai, ujar Bambang Sudarmono, salah seorang mahasiswa yang ikut menyegel Sekretariat BEM Untan, Kamis (4/9). Padahal ketika pembukaan PMB beberapa hari lalu, kata Bambang ketua BEM Untan menyatakan sikap siap mengkawal proses PMB, termasuk mengantisipasi terjadinya konﬂik antar fakultas. Tapi ini terjadi (keributan). Mestinya sebelum pelaksanaan PMB ada konsolidasi antara BEM Untan dengan BEM fakultas. Mana koridor

yang tidak boleh dilanggar, dilewati pada masing-masing fakultas, tegasnya. Jika BEM Untan tidak mampu menyelesaikan permasalahan konflik yang membudaya itu, ia menyatakan bersama beberapa mahasiswa Untan akan melakukan kudeta. Jelas dalam pernyataan sikap. Kita akan bersikap keras dengan mengkudeta BEM. Karena kita anggap BEM gagal. Jadi penyegelan sekretariat BEM ini langkah awal kita mahasiswa Untan dan ini akan berkelanjutan, ancam Bambang. Menurutnya, BEM Untan sebagai wadah tertinggi yang membawahi seluruh BEM di fakultas itu seharusnya mampu mengkoordinasikan setiap potensi-potensi konflik. Kita melihat BEM hanya tidur-tiduran saja di sini (sekretariat). Tidak berniat untuk menyelesaikan konflik ini, ujar mahasiswa Fisipol ini. Bambang menilai, konflik yang terjadi setiap diadakannya PMB itu sangat memalukan. Mahasiswa Untan sendiri sebagai kaum intelektual tak bisa memberi contoh baik kepada masyarakat luas. BEM menurutnya memiliki peran besar dalam mencegah hal itu. Kita tidak ingin, masyarakat ataupun orang tua mahasiswa berfikir, bahwa citra Untan ini tidak baik. Malah BEM ini hanya muncul ketika PMB, tapi hari-hari biasanya tidak ada aksi nyata yang dilakukan BEM. Setahun ini tidak ada BEM Untan lakukan kegiatan, sosialisasi dan sebagainya, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dan mahasiswa Fakultas

Syarief Saleh

Sejumlah mahasiswa Untan menyegel Sekretariat BEM Untan, Kamis (4/9/2014). ACHMAD MUNDZIRIN

Hukum bentrok, Rabu (3/9) malam. Pemicunya, mahasiswa Fisipol menyerang Fakultas Hukum. Bentrokan antarmahasiswa ini terjadi sekitar pukul 19.00 wib. Bahkan mereka bersenjatakan parang, kayu dan batu. Saling melempar satu dan lainnya membuat warga takut. Ratusan anggota kepolisian memukul mundur kedua kubu mahasiswa itu. Namun polisi yang bersenjatakan lengkap dan berpakaian preman malah dihujani batu. Tembakan ke udara terdengar puluhan kali, dan tembakan gas air mata juga dilakukan, agar kedua kubu mahasiswa tersebut bubar. Sekitar satu jam, ratusan polisi berhasil memukul mundur para mahasiswa. Beberapa anggota polisi terluka akibat lemparan batu. Gedung perkantoran Fakultas Hukum

Dinas Pendidikan Kota Singkawang menggelar halal bihalal. MORDIADI

Ada yang berangkat bersama keluarganya, sehingga jumlahnya menjadi 34 orang, kata HM Nadjib MSi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang ditemui usai Halal Bihalal di tempat kerjanya, Kamis (4/9). Jumlah kalangan pendidikan yang naik haji tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 9 orang. Alhamdulillah meningkat. Ini juga

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG PONTIANAK Jl. Barito No. 2 Pontianak 78123 Telp (0561) 734009 (Hunting) Facsimile : 733019, Telex : 729167, 729413

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI FIDUSIA Nomor: B 3131-XV/KC/ADK/09/2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cab. Pontianak dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 15 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terhadap objek Jaminan Fidusia dari debitur: AMAL CHANDRA, Yaitu : Barang elektronik ± 2.336 item, lokasi : Komplek Pasar Kapuas Indah, Lantai Dasar No. 13 - 15 Pontianak, dengan harga Limit Rp. 352.000.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Dua Juta Rupiah), Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 352.000.000,-(Tiga Ratus lima Puluh Dua Juta Rupiah) Pelaksanaan Aanwijzing (Penjelasan Lelang) akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Kamis, 11 September 2014 Pukul : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB. Tempat : Kantor PT. BRI (Persero), Tbk. Cab. Pontianak Jl. Barito No. 2 Pontianak-78123 Lelang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Jumat, 12 September 2014 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai. Tempat : Kantor PT. BRI (Persero), Tbk. Cab. Pontianak Jl. Barito No. 2 Pontianak-78123 Syarat-Syarat Lelang 1. Penawaran Lelang dilakukan langsung secara tertutup dengan mempergunakan amplop yang disediakan oleh Penjual Lelang. 2. Peserta Lelang Wajib menghadiri dan mengikuti pelaksanaan aanwijzing (penjelasan lelang) pada tanggal yang telah ditetapkan diatas , apabila tidak menghadiri dan mengikuti, maka tidak dapat menjadi peserta dan tidak dapat mengikuti lelang. 3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. BNI (Persero) Cab. Pontianak Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang. 4. Peserta Lelang wajib memiliki Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku). 5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran Harga lelang dan Bea Lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 6. Peminat lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut diatas. 7. Peserta lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi ojek lelang. 8. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 9. Peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalbar yaitu KPKNL Pontianak dan Singkawang. 10. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang, yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan. 11. Penjelasan lelang dan Informasi lainnya dapat menghubungi PT.BRI (Persero), Tbk. Cab. Pontianak Telp (0561) 734009,. Pontianak, 5 September 2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pontianak ttd F. Sutaryo Pemimpin Cabang

sebagai indikator, kalau kesejahteraan kawankawan guru jauh lebih baik, kata Nadjib. Untuk mengantar keberangkatan guru-guru tersebut ke tanah suci, Mekkah, kata Nadjib, Dinas Pendidikan menggelar acara Saprahan. Sebenarnya acara saprahan ini terdiri tiga rangkaian kegiatan, yakni mengantar Calhaj dari insan pendidikan, halal bihalal, dan pelepasan guru pensiun, jelasnya. Guru yang akan naik haji dikumpulkan, diberikan bekal oleh Walikota Singkawang H Awang Ishak dan Kepala Kemenag Perwakilan Singkawang H Jawani. Agar mereka dapat menyiapkan diri ketika di Arab Saudi kelak. Selain itu, kata Nadjib, bukan hanya guru yang akan berangkat ke Mekkah, Arab Saudi yang hadir, tetapi juga insan pendidikan lainnya untuk halal bihalal, karena saat Hari Raya Idulﬁtri lalu tidak sempat saling berkunjung. Kegiatan ini juga untuk melepas guru-guru pensiun di Kota Singkawang. Diantaranya 14 Kepala Sekolah (Kepsek) yang pensiun pada 2013 dan 2014. Mereka mewakili guru-guru pensiun lainnya. Nadjib menjelaskan, ketiga kegiatan tersebut dirangkai dalam acara Saprahan, lantaran ini merupakan kegiatan tradisional di Pantai Utara. Ini dalam rangka melestarikan tradisi kita. Kalangan guru mesti mengetahui tradisi ini, agar mereka bisa menyampaikan kepada anak-anak didiknya, pungkasnya. (dik)

rusak parah. Seluruh kaca kampus pecah dan bangkubangku berserakan.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Julianus Ratno

Masalah keputihan memang sering kali dialami oleh banyak wanita saat ini, keluhan yang umumnya dianggap ringan, sebenarnya akan berdampak buruk jika tidak ditangani dengan cepat dan cermat. Memang, penyakit ini tidak datang serta merta karena ada penyebabnya mulai dari pola makan atau pola hidup. Seperti pengalaman yang diutarakan oleh Elista Ratnawati, warga Jl. Virgo, Palangkaraya ‒ Kalimantan Tengah. Ibu 2 orang anak ini mengaku sudah 2 bulan lalu mengalami keputihan dan tidak kunjung sembuh. Akibatnya wanita berusia 24 tahun ini menjadi sering merasa gatal dan nyeri akibat keputihan tersebut. Tidak ingin keluhannya berlanjut, ibu rumah tangga ini pun mencoba berobat ke dokter dan di-

haruskan mengkonsumsi obat secara rutin. Namun sekian lama minum obat keluhan keputihannya tidak kunjung sembuh juga. Sekarang ini yang sering saya rasakan itu gatal dan nyeri. Padahal saya rutin mengkonsumsi obat dari dokter, tapi kok belum sembuh juga. Untunglah saya ditawari minum Damar, walaupun sebenarnya takut ada efek sampingnya, tapi saya tetap mau mencobanya. Dan teranyata benar, sejak minum Damar sekarang keputihan yang selama ini saya alami sudah tidak ada dan saya merasa sudah sembuh serta semakin sehat saja. Ujar wanita yang sehari-hari sibuk bekerja sebagai pegawai swasta tersebut dengan bahagia. Keputihan merupakan sekresi vaginal abnormal pada wanita yang disebabkan oleh infeksi, biasanya disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan di sekitar bibir vagina bagian luar. Keputihan biasanya ditimbulkan oleh bakteri, virus, jamur atau juga parasit. Bila keputihan dibiarkan, maka dapat menjalar ke rongga rahim kemudian kesaluran indung telur dan sampai ke indung telur dan akhirnya ke dalam rongga panggul. Damar dibuat dari propolis murni yang memiliki takaran

dan komposisi yang tepat tanpa campuran alkohol sangat efektif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Masalah kewanitaan seperti yang dialami oleh Elista dapat diatasi dengan Damar karena didalamnya terdapat ﬂavonoid yg berfungsi sebagai antifungi untuk mengatasi keputihan yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur atau juga parasit tersebut. Khasiat Damar dapat anda buktikan dengan mengoleskan pada luka, luka tersebut akan cepat sembuh. Jika anda minum Damar di pagi hari sebelum sarapan, anda akan merasakan tubuh anda lebih sehat sepanjang hari. Untuk satu kali pakai cukup beberapa tetas Damar saja sehingga satu kemasan bisa dipakai untuk waktu yang relatif lama. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi www. damarpropolis.com. Ingat, hanya Damar yang terbuat dari propolis murni tanpa campuran alkohol, bukan yang lain! Bagi yang membutuhkan Damar kini bisa didapatkan di apotek/toko obat terdekat di kota anda. Atau hubungi telp. 0812-5324-9757. DINKES P-IRT NO. 209321601308

Pasca Nyaris Adu Jotos

Satpol PP dan Dewan Perlu Keakraban SINGKAWANG. Wakil Walikota Singkawang, H Abdul Mutalib ME menegaskan, tidak ada masalah antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan DPRD Kota Singkawang. Keduanya hanya perlu lebih mengakrabkan diri dalam menata Kota Amoy ini. Tidak ada masalah, sudah jelas kalau kita itu mitra, samua bisa saling mengisi, kata Abdul Mutalib ditemui usai Paripurna Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan 2014 di DPRD Kota Singkawang, Kamis (4/9). Haji Dol‒sapaan Abdul Mutalib‒mengatakan, Satpol PP dan DPRD Kota Singkawang sama-sama mempunyai niat baik untuk menata Kota Singkawang. Kalau masalah yang kemarin itu masalah miss communication saja, katanya. Masalah yang dimaksudkan Haji Dol tersebut, terkait Kepala Seksi (Kasi) Operasi, Satpol PP Kota Singkawang, Pilipus SH MSi yang nyaris adu jotos dengan Ketua Badan Kehormatan (BK), Victorianus di lobi DPRD Kota Singkawang, Rabu (3/9) sekitar pukul 10.30. Haji Dol memang belum mendapatkan laporan rinci tentang peristiwa tersebut, kemungkinan baru dilaporkan sore kemarin. Tetapi laporan secara lisan yang diterimanya, jelas persoalan itu hanya miss communication. Ini bukan menandakan ada gap antara Satpol PP dengan Dewan, ingatnya. Adapun mengenai sikap eksekutif atas peristiwa tersebut, Haji Dol masih belum bisa menyampaikan, lantaran masih belum menerima surat dari hasil rapat BK DPRD Kota Singkawang. Setelah kita menerima suratnya barulah kita menentukan sikap apa yang mesti diambil, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, salah satu anggota DPRD Kota Singkawang Aloysius Killim mengaku mengetahui persoalan tersebut, lantaran pertengkaran antara Pilipus dengan Victo-

BP2T, DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA SERTA PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK Mengucapkan

& SUKSES SELAMATKepada Drs. Mulyadi Msi Yang telah memperoleh gelar Doktor dalam ujian Disertasi Terbuka Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2014 Tertanda: Drs. Junaidi Msi Kepala BP2T

KEPUTIHAN, WANITA WAJIB MEWASPADAINYA!

Elista R.

Guru Singkawang Makin Sejahtera

SINGKAWANG. Guru ataupun insan pendidikan di Kota Singkawang semakin sejahtera. Salah satu indikatornya, banyak yang naik haji tahun ini. Dari seluruh Calon Haji (Calhaj) Singkawang, sekitar 30 persen diantaranya merupakan insan pendidikan. Khusus PNS di Dinas Pendidikan, seperti Guru dan Pengawas yang naik haji tahun ini 19 orang.

Jumat, 5 September 2014

PONTIANAK - SINGKAWANG - BENGKAYANG

Drs. Suparman Kadis Capil

H Fuadi Yusla ST.MM Kadis Tata Ruang

rianus itu terjadi beberapa saat setelah Paripurna Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ditutup. Ini tindakan yang tidak layak dilakukan seorang pegawai, Satpol PP itu kan pegawai, kalau ada masalah lebih baik didiskusikan, jangan emosi. Apalagi sampai menyebut suku segala. Ini urusan negara, maka pakailah tata cara negara, kata Aloysius Killim kepada wartawan. Sebelum paripurna, Pilipus sudah datang mencari Victorianus di DPRD Kota Singkawang. Tetapi, tidak ketemu, lantaran Victorianus belum datang ke gedung wakil rakyat itu. Kedatangan Pilipus yang berpakaian dinas itu memang semata-mata untuk mencari Victorianus. Dikarenakan tidak ketemu, dia pun kembali ke Kantor Satpol PP yang jaraknya hanya beberapa meter dari gedung DPRD Kota Singkawang di Jalan Firdaus. Tidak lama setelah Pilipus kembali ke kantornya, Victorianus tiba di DPRD Kota Singkawang dan mengikuti paripurna bersama anggota dewan lainnya. Pelaksanaan paripurna yang dihadiri Walikota Singkawang Awang Ishak itu berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Beberapa saat setelah paripurna berakhir, Pilipus datang lagi ke gedung DPRD Kota Singkawang. Dia masih mencari Victorianus. Kali kedua ini, dia datang dengan wajah memerah dan aroma minuman keras berhembus dari mulutnya. Ketika Pilipus tiba di lobi DPRD Kota Singkawang, Victorianus bersama rekanrekannya masih di dalam Ruang Rapat Utama. Kedatangannya yang menunjukkan amarah itu sudah menimbulkan kekhawatiran orang-orang di lobi. Apalagi melihat beberapa personel Satpol PP lain juga berkeliaran di DPRD Kota Singkawang. Tampaknya mereka sedang mencari Pilipus yang sedang marah besar terhadap Victorianus. Salah seorang Anggota DPRD Kota Singkawang, Muhammadin yang baru keluar dari Ruang Rapat Utama merasa heran, mengapa di lobi ada Satpol PP. Dia pun menghampiri Pilipus untuk menanyakan keperluannya. Pilipus menjawab, ingin bertemu dengan Victorianus yang kebetulan masih di dalam Ruang Rapat Utama. Ada keperluan apa hendak menemui Pak Vic-

tor, bicaranya di dalam saja, kata Muhammadin. Tawaran Muhammadin itu justru mendapat jawaban yang mengejutkan dari Pilipus. Saya ingin mengajak dia (Victorianus, red) berkelahi, tegas Pilipus dengan gaya khasnya, tetapi dia tetap bertahan di lobi. Muhammadin pun meminta Pilipus untuk menunggu sebentar. Kemudian dia masuk ke Ruang Rapat Utama untuk menyampaikan kepada Victorianus, bahwa Pilipus mencarinya di lobi. Victorianus pun langsung menemui Pilipus di lobi. Adu mulut tidak dapat dihindarkan antara keduanya. Pertengkaran yang semakin hebat itu sangat menarik perhatian, sehingga lobi dipadati anggota dewan, staf dan lainnya. Dalam adu mulut itu, Pilipus sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Selain menyebut-nyebut suku, dia juga membanding-bandingkan pendidikan dan kekayaannya. Saya ini S2 (Strata II, red), kau tamat SMP, saya ini kaya, kau itu apa, kurang lebih begitulah kata-kata Pilipus kepada Victorianus. Bahkan Pilipus juga sempat mengepalkan tangannya hendak memukul Victorianus. Tetapi belum sempat kepalan itu dilayangkan ke Victorianus, keduanya berhasil dipisahkan oleh beberapa orang yang memadati lobi. Di tengah situasi seperti itu, emosi Victorianus masih terjaga, walau nyaris tersulut. Sehingga dia sempat bertanya kepada anggota dewan lainnya. Apakah mesti saya ladeni ini, tanyanya, tetapi mendapat larangan dari rekan-rekannya. Setelah dilerai orang ramai, Pilipus pun pergi meninggalkan gedung DPRD Kota Singkawang. Tidak diketahui, apakah langsung kembali ke kantornya atau ke tempat lainya. Sementara Victorianus yang ditemui beberapa saat setelah kejadian, menduga kalau Pilipus berang seperti itu lantaran komentarnya di salah satu surat kabar lokal. Saya berkomentar di koran berdasarkan fakta, dan bicara atas nama BK, karena tidak mau dewan ini dilecehkan, katanya. Pelecehan yang dimaksudkan Victorianus tersebut, diantaranya Pilipus menganggap enteng pendidikan anggota dewan, dan siap menjadi dosen bagi Ketua DPRD Tjhai Chui

Mie dan rekannya sesama dewan Sumberanto Tjitra terkait penegakan hukum. Ini kaitannya sudah kelembagaan, lain persoalannya kalau urusan pribadi, kata Victorianus. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Ini sangat memalukan dan preseden buruk bagi Kota Singkawang. Baru kali ini dewan dilabrak Satpol PP, padahal seharusnya Satpol PP menjaga dewan, katanya. Menurut Tjhai Chui Mie, kalau memang ada semacam rasa tidak nyaman, lebih baik dibicarakan baik-baik, bukan seperti ini. Kalau ada keluhan, sampaikan sesuai aturan main. Jangan main labrak seperti ini, semua kan ada etikanya, jangan emosi yang dikedepankan. Cobalah datang baik-baik, saling koordinasi, sarannya. Tjhai Chui Mie mengingatkan, bahwa masing-masing lembaga mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing untuk membangun Kota Singkawang. Yang namanya kerja, kalau ada koreksi itu kan biasa, jangan kita di dewan ini dianggap musuh, ucapnya. Pelabrakan yang dilakukan Satpol PP ini, kata Tjhai Chui Mie, hendaknya menjadi yang pertama dan terakhir kalinya. Kita menunggu rapat BK untuk mengambil sikap terkait persoalan ini, nanti poinpoinnya akan disampaikan kepada pimpinan eksekutif. Kalau secara lisan, akan kita sampai ke Walikota tentang peristiwa ini, sambil menunggu keputusan BK, katanya. Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Satpol PP Kota Singkawang,Hubi Amri mengatakan, sebenarnya ini hanya miss communication antara Pilipus dan Victorianus. Ke depan diharapkan bisa duduk satu meja untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik, katanya. Hubi mengatakan, selama ini Satpol PP selalu bekerjasama dengan DPRD. Secara institusi, Satpol PP tidak pernah melecehkan Wakil Rakyat Singkawang. Kita tahu kok dewan itu lembaga terhormat, kita tidak pernah bermaksud melecehkannya, katanya. Saat ditanya apakah bawahannya itu usai menenggak minuman keras, Hubi tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu pasti itu. Saat kami kumpul bersama, tidak ada minuman keras, pungkasnya. (dik)

Pro EKBIS

RAKYAT KALBAR Jumat, 5 September 2014

Rencana Minyak Goreng Curah Dihapus silakan memilih minyak goreng kemasan. Bagi masyarakat yang kehidupan ekonominya pas-pasan, masih bisa membeli yang curah, terangnya. Tulus juga menilai alasan yang dikemukakan pemerintah kamuﬂase dan mengada-ada. Minyak goreng kemasan yang kadaluarsa sama juga dengan hieginis. Kalau diprosesnya higienis, minyak goreng curah, ya aman-aman saja. Masyarakat zaman dulu sering menggunakan minyak goreng curah, tapi sehat-sehat saja, cetusnya.

YLKI : Batalkan Saja HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 1 (kesatu) September 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

3.200 19.000 50.000 100.000 60.000 115.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 22.000 60.000 115.000 65.000 125.000 19.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

JAKARTA-RK. Rencana menghapus minyak goreng curah dan menggantinya dengan monyak goreng kemasan sebaiknya dibatalkan saja. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) jelas menolak rencana kebijakan tersebut. Kebijakan ini jelas tidak pro rakyat, terutama rakyat level bawah. Tentu harga minyak goreng kemasan jadi lebih ma-

hal, sementara kemasan curah lebih murah, kata pengurus YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Kamis (4/9). Ia menilai, kebijakan itu lebih mementingkan pengusaha minyak goreng daripada kepentingan rakyat. Karenanya, YLKI tetap bersikukuh minyak goreng curah tetap harus diperbolehkan untuk dijual. Bagi masyarakat yang berkemampuan ekonomi lebih,

5,8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Sebelumnya, pemerintah hanya mematok pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,6 persen. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, asumsi makro yang telah disepakati tersebut pada dasarya masih dalam rentang yang telah diperkirakan oleh Pemerintah. Yang jelas, kata Chatib, pelaksana APBN yang bakal digedok itu sebetulnya pemerintah baru mendatang. Sehingga, pihaknya berharap presiden terpilih dan jajarannya diharapkan dapat menggenjot ekonomi ke posisi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dan rup i a h lebih ba-

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

dan meninggalkan minyak goreng curah. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Gunaryo, menambahkan, agar minyak goreng kemasan buat masyarakat kecil ini selalu tersedia di pasar, pemerintah menggandeng para produsen minyak goreng. Saat ini ada 24 produsen minyak goreng yang siap memproduksi MinyaKita. Para produsen diberi insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).(Rmol).

2015, Ekonomi Tumbuh 5,8 Persen Rupiah Bisa Capai Level Rp 12 Ribu

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Selain itu, menurutnya, plastik curah lebih pro lingkungan daripada plastik kemasan. Sementara limbah hasil dari proses pembuatan minyak goreng kemasan justru lebih membahayakan ketimbang minyak goreng curah. Sebagaimana diberitakan, minyak goreng curah tidak boleh lagi beredar dan dijual di pasaran pada 2015. Sebagai gantinya disiapkan minyak goreng kemasan bercap MinyaKita. Ditargetkan akhir 2014, masyarakat sudah memakai minyak goreng kemasan

Asumsi pertumbuhan ekonomi yang telah disepakati Badan Anggaran tersebut, lebih tinggi dibandingkan APBNP 2014 sebesar 5,5 persen. Juga melebihi realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2013 yang sebesar 5,78 persen. Di pihak lain, IMF meramalkan perekonomian Indonesia pada 2015 bisa menyentuh 5,8 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andin Hadiyanto memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi internasional yang memang tengah melemah. Khususnya yang terjadi pada pasar ekspor utama Indonesia yakni Tiongkok, yang terus mengalami penurunan output ekonominya. Hal ini secara otomatis mengakibatkan turunnya permintaan Tiongkok terhadap komoditas dari Indonesia. Turunnya Tiongkok membuat harga tambang dan hasil perkebunan jatuh. Padahal 50 persen dari ekspor Indonesia ke Tiongkok. Karena itu ekspor perlu ke produk-produk berbasis industri, ujarnya. Di samping merevisi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga mengubah beberapa asumsi makro 2015 seperti inﬂasi menjadi 4,4 plus minus satu persen, dari sebelumnya hanya 4,4 persen. Begitu pula dengan nilai tukar rupiah di level Rp 11.600 hingga Rp 11.900. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tiga bulan pada awalnya

Chatib Basri

JAKARTA-RK. Pemerintah menaruh optimisme pada tingkat pertumbuhan perekonomian pada 2015 mendatang. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan proyeksi akselerasi ekonomi menjadi

EQUATORIANA

gus (tahun depan), ungkapnya usai menandatangani kesepakatan dengan Komisi XI DPR, Bappenas, dan Bank Indonesia (BI), kemarin (3/9).

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

6,2 persen, menjadi 6 persen, paparnya. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, asumsi RAPBN 2015 yang dipatok oleh Pemerintah dinilai sesuai dengan perkiraan BI. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi versi BI dalam rentang 5,4-5,8 persen. Sementara inﬂasi pada kisaran 4,0 persen plus minus 1 persen. Akan tetapi, BI memproyeksi pergerakan nilai tukar rupiah bisa lebih tinggi. Yakni di level Rp 11.800-Rp 12 ribu per USD, dengan nilai tengah Rp 11.900 per USD. Menurut Perry, forecast rupiah tersebut dipicu oleh pemulihan ekonomi di Amerika Serikat yang membawa konsekuensi normalisasi suku bunga The Fed. Kalau tidak ada normalisasi suku bunga, Rupiah bisa Rp 11.800 per USD. Melihat saat ini sekitar Rp 11.700 per USD. Namun normalisasi The Fed ini tidak boleh diabaikan, ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Dolfi Othiniel Fredric Palit mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut harus dirasakan oleh semua kalangan. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. Dengan pertumbuhan segitu, seberapa besar dampak perbaikan kesejahteraan ke petani dan nelayan, tuturnya. (jpnn)

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 terasa beda dibanding sebelumnya. Salah satu yang beda, karena rakyat Indonesia baru saja melaksanakan pemilihan Presiden. Meski KPU telah mengumumkan pemenangnya, tapi Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir dari sengketa Pilpres.

Rakyat tentu berharap pemimpin baru akan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan maju. Sebab, hingga saat ini pemerintah belum mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan rakyat seperti PDAM, listrik, BBM. Padahal, kekayaan sumber daya alam Indonesia melimpah luar biasa. Wilayahnya

sangat luas dan letak geograﬁsnya sangat strategis. Namun segenap potensi yang dimiliki tersebut tidak dapat mengangkat harkat hidup rakyat. Kemerdekaan tidak membawa perubahan berarti, kecuali semakin jauhnya negara dari tanggungjawabnya terhadap rakyat. Sementara elit penyelenggara negara semakin korup dan

rusak moralnya. Penjajahan ekonomi menjadikan tindak pidana korupsi semakin marak. Makna kemerdekaan bukan hanya sekedar perjuangan menggunakan senjata untuk mengalahkan penjajah. Lebih dari itu, makna kemerdekaan dipandang lebih luas sebagai sebuah upaya memerdekakan diri sendiri dan lingkungan dari berbagai pengaruh budaya dan perkembangan dunia. Pasalnya, meski telah menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia tetap menjadi incaran asing. Bahkan tidak salah untuk mengatakan, negeri kita benar-benar berada dalam kontrol asing. Artinya kita belum merdeka. Kita masih dijajah. Penjajahan tidak hanya berbentuk invasi militer dan pendudukan sebagaimana yang dilakukan Belanda dan Jepang terhadap Indonesia di era kolonialisme. Penjajahan gaya baru disebut neoimperialisme tidak dapat dihindari. Akibatnya ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, negara justru mewarisi sistem dari

Ganti Rugi JK 1

HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Kantor Pusat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Tanggapan

Sms Warga Gonjang-ganjing ganti rugi kerusakan Jembatan Kapuas (JK) I di Kota Pontianak, Kalbar sejak tahun 2013 semakin jelas kesimpang siurannya setelah membaca kabar media cetak di Pontianak, bahwa perusahaan yang membayar ganti rugi akibat menabrak JK I hanya PT KAN, sedangkan yang lainnya belum sama sekali melakukan ganti rugi sebesar Rp 4,7 miliar, dan ganti rugi yang dibayarkan PT KAN langsung kepada kontraktor yang tak jelas berapa jumlah dan kapan waktunya dibayarkan. Kiranya patut dipertanyakan, terutama kepada pejabat terkait, terutama KPK: 1. siapa penanggungjawab ke-

penjajah. Nyatanya, aturan-aturan penjajah Belanda seperti KUHP masih dipertahankan. Kemerdekaan sesungguhnya adalah kebebasan bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan arah dan tujuannya secara mandiri tanpa campur tangan asing. Selain itu, bangsa Indonesia juga harus dibebaskan dari kemiskinan, kebodohan, narkoba, ancaman penyakit, bencana alam, dan segala sesuatu yang mengganggu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kekayaan alam dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya memakmurkan rakyat. Karena itu pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan harus menjadi prioritas utama. Agar tercapai keadilan, pemerataan pembangunan dan akses pada modal usaha harus dibuka selebar-lebarnya. Menurut anda?

beradaan JK I, II dan seterusnya hingga pembayaran ganti rugi kerusakan JK I bisa langsung kepada kontraktor? 2. Apakah ganti rugi kerusakan JK memang tidak perlu masuk kas daerah melalui APBD, atau kas negara melalui APBD atau APBN hingga harus dibayar langsung kepada kontraktor? 3. Sekiranya dana tersebut harus masuk APBD ataupun APBN, apa sebab LKPj APBD Kalbar Tahun 2013 tidak ada masalah? Bagaimana KPK?

085332578345 4-9-2014

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 oleh Presiden Soekarno, sudah 69 tahun Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Indonesia memang telah merdeka secara ﬁsik (kebebasan), akan tetapi secara genoksida (pembantaian) Indonesia belum merdeka. Narkoba merupakan musuh utama saat ini yang harus dilawan bersama dengan tegas dan keras oleh seluruh komponen bangsa ini, baik dari tingkatan elit (government) ataupun masyarakat keseluruhan (society). Parahnya lagi, penegak hukum pun tidak lepas dari jerat narkoba. Buktinya, ada oknum Polisi yang tertangkap narkoba di negeri jiran.

09.30

082253549430 2-9-2014

CARA MUDAH MUDAH PASANG PASANG IKLAN IKLAN CARA

di Harian Hubungi :

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 0852 4541 4541 1544 1544 HP. bisa SMS SMS dan dan BBM BBM bisa (PIN: 73F2B87C) 73F2B87C) (PIN:

12.15

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH MH, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Roby, Bobby. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Rosadi Jamani. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma. Kota Pontianak:Samsul Arifin, Andreas, Biro Kubu Raya:Arisandy. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: Kiram Akbar, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: Antonius, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Ma’ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 25.000,00, Full color: 35.000,00. Iklan baris: 7.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas.

KURSI RAKYAT KURS

RAKYAT KALBAR

k untu

Jumat, 5 September 2014

Abraham Samad Diajukan Jadi Jaksa Agung

42 Kandidat Menteri Diserahkan ke Jokowi Ray Rangkuti

Berpotensi Bunuh Masa Depan Demokrasi J AKARTA . Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengaku heran dengan perubahan sikap tiga fraksi terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Tiga fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah-Putih ini adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Golkar. Ketiga fraksi tersebut sebelumnya tidak setuju dengan usulan pemerintah agar pilkada dilakukan lewat DPRD. Tak ada argumen mendasar yang menjelaskan mengapa sikap fraksi-fraksi ini langsung berubah dari yang secara tegas menolak pilkada tak langsung, menjadi setuju, ujar Ray di Jakarta, Kamis (4/9) malam. Menurut Ray, cara berpolitik yang diperlihatkan ketiga fraksi tersebut, berpotensi membunuh masa depan demokrasi. Karena cara memandang kebutuhan bangsa dikalahkan oleh sikap dan perasaan sakit hati politik. PAN sebelumnya mencita-citakan Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem federal, pilkada menjadi mutlak keberadaannya. Kini malah berbalik mengikuti gaya dan selera politik rendahan, katanya. (jpnn)

JAKARTA. Tim poling calon menteri situs kabinetrakyat. org menyerahkan 42 kandidat menteri hasil poling kandidat menteri untuk kabinet pemerintahan 2014-2019 kepada calon presiden yang akan dilantik, Joko Widodo (Jokowi). Penyerahkan kandidat menter itu dilakukan di Balai Kota, Kamis (4/9). Nama-nama itu merupakan yang paling banyak dipilih oleh responden melalui poling sejak tanggal 17 Juli hingga kemarin. Kami sudah menyerahkan nama-nama kandidat menteri hasil pilihan rakyat dalam situs kami ini ke Beliau, kata Koordinator admin portal Kabinet Rakyat, M Rahman di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (4/9). Menurut Jokowi, seperti disampaikan tim, ﬁgur yang diinginkannya duduk dalam kementerian adalah figur pekerja keras yang mampu mewujudkan program-program nawacita yang sudah dirumuskan. Adapun nama 42 calon menteri yang diajukan kabinetrakyat.org sesuai hasil poling ini adalah:

1. Menteri Pendidikan Nasional : Anies Baswedan dengan 3.032 pemilih, 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Poltak Sitanggang dengan 2.753 pemilih, 3. Menteri Perindustrian : Dahlan Iskan dengan 2.604 pemilih, 4. Jaksa Agung : Abraham Samad dengan 2.559 pemilih, 5. Menteri Sekretaris Negara : Maruarar Sirait 2.534 pemilih, 6. Menteri Kesehatan : Ribka Tjibtaning 2.379 pemilih, 7. Menteri Negara Lingkungan Hidup : Erwin Usman 2.369 pemilih, 8. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Najwa Shihab dengan 2.346 pemilih, 9. Menteri Luar Negeri : Hikmahanto Juwana dengan 2.195 pemilih, 10. Kepala BNP2TKI : Anis Hidayah dengan 2.155 pemilih, 11. Menteri Sosial : Khoﬁfah Indar Parawansa dengan 2.127 pemilih 12. Menteri Agama : Komarudin Hidayat dengan 2.111 pemilih,

Julian: SBY Terkejut Penetapan Tersangka Jero Oleh KPK

Jero Wacik Belum Ajukan Pengunduran Diri

Khawatir, Menteri dari Parpol Tidak Bisa Fokus Bekerja JAKARTA. Ketua Dewan Pakar Pusat Kajian Trisakti Adrinof Chaniago menyatakan ada kriteria yang harus diperhatikan Joko Widodo-Jusuf Kalla merekrut menteri untuk kabinet pemerintahannya nanti. Menurutnya, selain orang yang benar-benar bersih, juga harus kompeten. Cari orang dengan kriteria seperti yang betul-betul bersih dan berkompeten, kata Adrinof usai Sarasehan Kebangsaan II bertajuk Membangun Dari Desa dan Dari Pinggiran: Menuju Daulat Pangan Bersama Pemerintahan Jokowi-JK , yang digelar Pusaka Trisakti dan Lembang 9, Kamis (4/9), di Jakarta. Selain itu kata Adrinof, yang perlu diperhatikan pula adalah kriteria politik yang wajib dipenuhi seorang calon menteri. Antara lain, tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Adrinof menekankan bahwa menteri yang juga pimpinan partai dikhawatirkan tidak bisa fokus bekerja karena harus berbagi tugas. Kata dia, rangkap jabatan juga berpotensi besar dalam unsur menyalahgunakan wewenang. Kriteria politiknya tidak boleh merangkap jabatan karena potensi menyalahgunakan, kata Adrinof. (Rmol)

13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Rieke Diah Pitaloka dengan 2.109 pemilih, 14. Menteri Perumahan Rakyat : Mohammad Jehansyah Siregar dengan 2.102 pemilih, 15. Menteri Dalam Negeri : Basuki Tjahaja Purnama dengan 2.091 pemilih, 16. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan dengan 2.087 pemilih, 17. Menteri Riset dan Teknologi : Yohanes Surya dengan 2.067 pemilih, 18. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat : Tri Rismaharini dengan 2.035 pemilih, 19. Menteri Pemuda dan Olahraga : Adian Napitupulu dengan 1.966 pemilih 20. Menteri Komunikasi dan Informatika : Onno W Purba dengan 1.966 pemilih, 21. Menteri Koordinator Perekonomian : Faisal Basri dengan 1.897 pemilih, 22. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal : Indra J. Piliang dengan 1.894 pemilih, 23. Menteri Pertanian : Dwi Adreas Santosa dengan jum-

J AKARTA . Pasca ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, Menteri ESDM Jero Wacik belum mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, (4/9). Saya belum dengar soal informasi pengunduran diri beliau, ujar Julian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kaget begitu mengetahui penetapan Jero Wacik sebagai tersangka oleh KPK. Keterkejutan SBY itu dilatari karena selama ini ia tak pernah mendapat informasi bukti kuat soal keterlibatan Jero dalam kasus korupsi. Presiden justru terkejut karena selama ini beliau mendapat laporan

bahwa tidak ada arah kuat untuk Jero kemudian ditetapkan tersangka. Tentu kita mendengarkan perkembangan karena kami belum mengetahui lebih lanjut tentang penetapan tersangka, terang Julian. Presiden SBY, kata dia akan mengikuti perkembangan kasus yang menjerat Jero. Menurut Julian pada saatnya, Jero akan menghadap Presiden. Saya belum tahu kapan, kata dia. Untuk pertemuan para menteri Demokrat malam ini di Cikeas, kata Julian, hanya terkait internal di partai itu. Jero turut diundang dalam pertemuan malam ini bersama menteri lainnya. Jero disangka melakukan pemerasan. Menurut KPK, nilai uang yang diduga diterima Jero sekitar Rp 9,9 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Jero, termasuk pencitraan. Uang itu juga ada yang digunakan untuk pihak lain. Setelah dilantik menjadi Menteri ESDM, menurut KPK, Jero meminta besaran dana operasional menteri (DOM) ditambah. Jero juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengupayakan penambahan tersebut. Salah satu cara yang diperintahkan untuk meningkatkan dana operasional menteri itu adalah dengan menggelar rapat-rapat yang sebagian besar merupakan rapat ﬁktif. Selain itu, ada juga cara berupa pengumpulan dana dari rekanan proyek di Kementerian ESDM. (rmol/jpnn)

IKLAN BARIS & PAKET HEMAT Biro

EKO SERVICE

SEDOT WC

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub : Mulyadi 08125639448

HUB TELP.

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Nanga Pinoh Hub Sukartadji: 0852 45084541 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sintang. Hub : 081352112659 (Suhardin) IIngin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Singkawang Hub Dedy: 081256056477 Ingin berlangganan Haria Rakyat Kalbar di Sambas. Hub Indra: 085245686818 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Kubu Raya. Hub : 0561-768677

PASANG IKLAN BARIS DISINI HANYA

RP 50 RB/BULAN

Segera hubungi:

768677

7089235

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN :

PENYEWAAN RUANG MEETING KAPASITAS 30 -100 PAX GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Jl. Arteri Supadio Km 3,5, Kubu Raya Hubungi 081254660990

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI Promo DP & Cicilan Ringan Suzuki Mobil

ERTIGA

DP. 25.460.000 Cicilan 2.820.800

Mega Carry Extra DP. 18.340.000 Cicilan 2.438.900

PROMO IDUL FITRI

* Dapatkan Hadiah Langsung - GPS Garmin HUD - Cash Back Puluhan Juta

MENERIMA PANGGIL AN

PEMIJATAN TRADISIONAL HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Splash

Wagon R

DP. 23.446.000 Cicilan 1.643.000

DP. 29.207.000 Cicilan 2.456.000

Hubungi :

A H O K

NATA

0852 4541 2468 BB : 29D9FFBE

0852 4518 1959 BB : 7A026AB9

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

lah 1.888 pemilih, 24. Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) : Usep Setiawan dengan 1.880 pemilih, 25. Menteri Hukum dan HAM : Zainal Ariﬁn Muchtar dengan 1.863 pemilih, 26. Menteri Kelautan dan Perikanan : Hugua dengan 1.859 pemilih, 27. Menteri Pembangunan Perencanaan Negara/Bappenas : Agus Suhartono dengan 1.830 pemilih, 28. Menteri Perdagangan : Marie Elka Pangestu dengan 1.822 pemilih, 29. Menteri Keuangan : Hendrawan Supratikno dengan 1.777 pemilih, 3 0 . M e n t e r i Pe k e r j a a n Umum : Marwan Jafar dengan 1.762 pemilih, 31. Menteri Pertahanan : Mayjen (Purn) TNI TB. Hasanuddin dengan jumlah 1.759 pemilih, 32. Kepala Badan Intelijen Negara : As ad Said Ali dengan jumlah 1.747 pemilih, 33. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : Budiman Sudjatmiko dengan jumlah 1.743 pemilih, 34. Kepala BKPM : Ichsa-

noodin Noorsy dengan jumlah 1.634 pemilih, 35. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan : TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dengan jumlah 1.624 pemilih, 36. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak : Wanda Hamidah dengan jumlah 1.584 pemilih, 37. Menneg Badan Usaha Milik Negara : Edwin H. Sukowati dengan jumlah 1.567 pemilih, 38. Menteri Kehutanan: Chalid Muhammad dengan pemilih 1.493, 39. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Komarudin Watubun dengan 1.315 pemilih, 40. Sekretaris Kabinet : Pramono Anung Wibowo dengan 1.152 pemilih, 41. Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan : Budi Arie Setiadi dengan 928 pemilih, 42. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) : Eko Teguh Paripurno dengan 720 pemilih. (Rmol)

Wakil Gubernur Bakal Dipilih Presiden JAKARTA. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Dodi Riatmadji membenarkan adanya perubahan pandangan sejumlah fraksi di DPR terhadap beberapa isu krusial dalam pembahasan RUU Pilkada. Jika sebelumnya mayoritas fraksi-fraksi di DPR menginginkan agar pilkada tetap dilakukan secara langsung. Kini fraksi mengikuti usulan pemerintah agar Pilkada dikembalikan ke DPRD. Mei lalu, pengennya (DPR) pemilihan langsung. Karenanya Mendagri memerintahkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah mengikuti apa maunya DPR, lalu kemudian diﬁnalkan, kata Dodi Riatmaji di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (4/9). Saat pertemuan pemerintah dengan Panitia Kerja RUU Pilkada di Puncak, Jawa Barat, 1-3 September 2014, sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam waktu dekat, kata Dodi, tim Kemendagri segera merampungkan beberapa masukan yang mengerucut. Antara lain membuat dua versi rancangan undang-undang.

Di satu sisi merumuskan agar Pilkada memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Sementara di sisi lain juga merumuskan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih lewat DPRD. Mudah-mudahan malam ini (Kamis-red) selesai untuk membuat dua versi rancangan undang-undangnya. Nanti dibahas lagi pada 8-10 September untuk pengambilan keputusan tingkat 1. Sedangkan tanggal 12 September pengambilan keputusan tingkat 2, katanya. Terkait usulan pemilihan langsung atau tidak langsung, mayoritas fraksi kata Dodi, juga sudah bisa menerima pemilihan kepala daerah tidak dilakukan satu paket. Artinya hanya kepala daerah yang dipilih, sementara wakil diusulkan oleh kepala daerah terpilih untuk diangkat oleh pemerintah. Nanti untuk calon wakil gubernur diusulkan ke Presiden. Sementara calon wakil bupati/wali kota ke Menteri Dalam Negeri. Kalau misalnya satu daerah (untuk provinsi, red) butuh hanya satu wakil, maka yang diusulkan dua nama. Tapi kalau membutuhkan dua wakil, maka yang diusulkan empat nama, tutupnya. (jpnn)

Informasi Pemasangan CALL CENTRE Hotline (0561). 768677 , Fax (0561).768675 PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

DJl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Rp. 950.000,-

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

PASANG IKLAN di Biro Harian

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 45411 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 6599 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139 SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

RAKYAT KALBAR Jumat, 5 September 2014

Pandangan JK Soal Kemendikbud Bakal Dibagi Dua JAKARTA-RK. Wakil Presiden Terpilih periode 20142019 Jusuf Kalla (JK) mengatakan rencana membagi dua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah dikaji menjadi Kementerian Pendidikan Menengah dan Kementerian Perguruan Tinggi dan Riset. Pertimbangannya, menurut JK, karena perguruan tinggi memang harus terhubung dan bersentuhan langsung dengan riset. Ilmu tentu butuh riset,

karena itulah sedang dalam pertimbangan Kemendikbud dan saat ini sedang dibahas, jadi dibagi dua Kementerian Pendidikan Menengah dan Kementerian Perguruan Tinggi dan Riset, kata Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (3/9). Dijelaskan JK, perguruan tinggi harus fokus pada riset sehingga ada keutamaan. Misalnya, jika bicara soal padi, dan jagung, maka ke sanalah arah risetnya. Makanya riset harus bergandengan dengan pergu-

ruan tinggi agar semua tidak pasif saja. Itulah arahnya, tegas JK. Untuk pendidikan SD hingga SMA, lanjut JK, sebenarnya sudah masuk dalam urusan otonomi daerah. Sehingga sebenarnya kementerian tidak perlu mengurus SD hingga SMA secara teknis. Kementerian cukup mengurus standarnya dan ujiannya. Di luar itu sudah urusan daerah masing-masing, kata dia. Menurut JK, perguruan

tinggi dan riset ini tak bisa lagi diurus hanya setingkat Dirjen, tetapi harus tingkat kementerian. Dari situ kata dia, pemanfaatan perguruan tinggi lebih kepada teknologi terapan. Itu bukan hal yang baru sebenarnya. Misalnya dengan pengairan, kita manfaatkan perguruan tinggi untuk melakukan riset sehingga pendidikan sinkron dengan tujuan berbangsa dan bernegara, pungkasnya. (jpnn)

BNN Kecewa ............................................................................................................dari halaman 1 memutus jaringan bisnis barang haram sepasang kekasih, Jacky Chandra dan Memey, yang juga narapidana di Lapas Klas II A Pontianak. Kemarin, BNN melakukan rekonstruksi penangkapan dua orang pesuruh Jacky dan Memey, dengan pemeran utama tersangka Husni Oyong alias Ayong dan Nuraini terkait kasus penangkapan Narkoba jenis Sabu seberat 5.065,9 gram dan 20 butir ekstasi, di pinggir jalan Trans Ambawang (depan SPBU Parit Aim), Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Dalam kesempatan itu, Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Drs. Deddy Fauzi Elhakim mengaku kecewa dengan para petugas Lapas. Pengendali sindikat Narkoba jaringan internasional itu adalah seorang napi Lapas Klas IIA Pontianak, tuturnya kepada awak media, Kamis (4/9) pagi. Jaringan yang dikendalikan oleh duo napi ini luar biasa. Setiap dua pekan, orang suruhan mereka bisa mengambil sedikitnya 5 kg Sabu dari Malaysia untuk diserahkan kepada kolega sesama anggota sindikat di Pontianak. Modus sindikat inipun cukup sederhana. Sang pengendali menyuruh seorang sopir bus untuk membawa Sabu dari Kuching, Malaysia, lalu membawanya ke Pontianak untuk diserahkan kepada kurir yang telah menanti. Rekonstruksi ini adalah rentetan adegan yang dilakukan guna mengetahui secara jelas tahapan demi tahapan pengiriman paket sabu jaringan internasional terhadap dua tersangka yang tertangkap tangan oleh BNN dan Polda Kalbar pada Selasa (26/8) petang

lalu. Dijelaskannya, Ayong membawa barang haram itu berasal dari terminal Kuching, Malaysia, dan selanjutnya diserahkan kepada Nuraini atas perintah Jacky. Dalam kurun waktu sebulan ini, lanjut Deddy, sindikat Jacky Cs sudah lima kali melakukan penyelundupan Narkoba. Bayangkan saja, sekilo bisa menyebabkan korban 5000 orang, kalau 25 kilogram dalam sebulan berapa orang yang jadi korban? ujarnya. Dijelaskannya, penangkapan terhadap sindikat ini atas laporan masyarakat Kalbar yang resah akan aktivitas peredaran Narkoba itu. Setelah upaya penyelidikan, BNN menemukan satu titik yang akhirnya menunjukkan adanya penyelundupan Narkoba kelas berat. Barang (narkoba,red) ini dibawa dari Kuching Malaysia ke Pontianak memalui jalur darat menggunakan bus. Berkali-kali lewat ini (lolos,red), karena barang itu disimpan di jok bagasi. Ini yang kelima kalinya, beber Deddy. Dipaparkannya, setelah diinterogasi, Ayong mengaku diperintah oleh seseorang bernama Jacky Chandra, Napi berusia 35 tahun di Lapas Klas IIA Pontianak. Ayong mendapatkan upah sedikitnya Rp1,8 juta setiap kali mengantarkan sabu kepada kurir lain. Ayong mengaku kenal dengan Jacky sejak awal tahun 2014. Sejak perkenalan hingga kini, ia telah mengambil Sabu dari Kuching, Malaysia, sebanyak 6 kali. Setiap kali pengambilan sabu, Ayong tidak pernah mengalami hambatan saat masuk ke perbatasan. Sabu yang ia bawa selalu ia sembunyikan di sekitar ruang kemudinya.

Ia mengaku pasrah atas kejadian yang menimpanya dan juga berharap dapat keringanan hukuman karena mengaku dijebak. Saya hanya disuruh antarkan barang itu. Waktu tertangkap baru saya tahu isi barang itu Narkoba, kilah Ayong. Sementara, kepada penyidik BNN, Nuraini mengaku menjadi kurir Narkoba atas suruhan Koei Yiong, alias Memey. Wanita berusia 37 tahun itu adalah kekasih Jacky. Dalam hal ini, Nurani mengenal sosok Memey setelah dikenalkan oleh pacarnya yang berada dalam lapas yang sama dengan Memey. Sabu yang ia dapatkan dari Ayong, rencananya akan diantarkan kepada seorang pria berinisial A yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga kuat sebagai penyimpan stock Sabu di kawasan Timur Pontianak. Dari setiap aksi yang ia lakukan, Nuraini mendapatkan upah sebesar Rp1 juta. Usai penangkapan, petugas langsung melakukan pengembangan kasus dan mengamankan Jacky berikut Memey. Belakangan diketahui, selain mengatur peredaran di luar, keduanya juga mengedarkan Narkoba di dalam lapas. Dari tangan Jacky, petugas menyita satu paket plastik kecil berisi sabu seberat 0,56 gram, satu butir ekstasi warna biru, satu butir ekstasi warna hijau, tiga buah ponsel plus simcard, kartu ATM, dan dokumen lainnya. Sedangkan dari tangan Memey, petugas menyita 4 buah ponsel dengan 7 simcard dan 1 simcard mobile banking salah satu bank swasta. Dengan terungkapnya kasus ini, menurut Deddy, Kalbar darurat atau lampu

merah soal Narkoba. Berbagai pengungkapan yang BNN lakukan ini, kasusnya Kuching Malaysia langsung ke Pontianak, Surabaya sampai ke Jakarta, katanya. Drama Penyelundupan Narkotika dari Malaysia Rekontruksi berlangsung sekitar 30 menit dipimpin langsung oleh Kabag Humas BNN Pusat, Kombes Pol Sumirat Dwiyanto. Dan, dikawal belasan anggota Sabhara Polda Kalbar yang bersenjata lengkap. Dua tersangka mengenakan pakaian warna biru, bertuliskan Tahanan BNN dan menggunakan topeng penutup wajah berwarna hitam. Sedikitnya ada lima adegan yang mereka peragakan. Dimulai ketika Ayong selaku sopir bus antar negara (Pontianak-Kuching PP) Sri Merah Express tiba dari Kuching pukul 17.30 WIB. Tepat di depan SPBU 64.783.08 Parit Aim, ia turun dari bus lalu mengambil bungkusan plastik hitam di bagasi busnya. Bungkusan berisi sabu itu, lantas diberikan kepada Nuraini sebagai kurir penerima barang. Sudah sekitar 30 menit menunggu Ayong datang. Selesai serah terima barang haram itu, keduanya langsung ditangkap oleh petugas BNN yang sudah mengintai sebelumnya. Saat rekonstruksi berlangsung, Nuraini tidak dapat menahan tangis. Ia tampak beberapa kali mengusap matanya dengan tisu yang diberikan petugas BNN. Mulut Nuraini terkunci, tak sepatah kata yang diberikan kepada wartawan, namun Ayong terlihat tegar dan slowly dalam melakukan rekontruksi yang ramai ditonton orang itu. Laporan: Ocsya Ade Cp Editor: Mohamad iQbaL

Anyim Berharap .................................................................................................dari halaman 1 Ketua DPRD Bengkayang Sebastianus Darwis SE MM, serta Ketua DPD Partai Golkar Yohanes Pasti SH MH, kata Zakarias, tokoh masyarakat Kabupaten Bengkayang, Kamis (4/9). Di mata Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Bengkayang ini, empat ďŹ gur itu merupakan putra terbaik Bengkayang. Semuanya sudah matang dalam pengalaman, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Suryadman Gidot yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar dipastikan kembali maju dalam perhelatan Pemilu Kepala Daerah Kabu-

paten Bengkayang periode 2015-2020. Melalui Partai Demokrat, saya siap maju kembali menjadi Bupati Bengkayang, ujar Gidot beberapa waktu lalu. Kita akan lanjutkan pembangunan Bengkayang dan melanjutkan visi dan misi kita yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dan akan kita tingkatkan lagi pembangunan di berbagai bidang, sambung Gidot. Sedangkan Kristianus Anyim mempunyai peluang besar menjadi calon Bupati Bengkayang dengan pengalamannya di Sekretariat Daerah selama tujuh tahun. Ka-

lau masyarakat Bengkayang menginginkan saya menjadi bupati, pada dasarnya saya siap, karena itu adalah amanah rakyat, ungkap Anyim seraya berharap mendapatkan dukungan dari partai besar seperti PDIP. Ketua DPRD Bengkayang, Sebastianus Darwis mengaku siap maju menjadi Bupati Bengkayang periode 2015-2020. Jika itu adalah amanah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya sebagai kader partai terbaik, tentunya harus menjalankan keputusan partai, ujar Darwis yang juga putra sulung mantan Bupati Bengkayang

Drs Jacobus Luna MSi. Senada dikatakan Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Bengkayang, Yohanes Pasti. Mantan Ketua DPRD Bengkayang periode 2004-2009 ini sudah dipastikan akan maju menjadi Bupati Bengkayang melalui Partai Golkar atau koalisi. Saya sudah pernah bertarung menjadi Bupati Bengkayang beberapa waktu lalu. Jika masih banyak rakyat Bengkayang yang menginginkan, kenapa tidak?, ujar Pasti. Laporan: Kurnadi Editor: Hamka Saptono

Ahli Sidang Anas: Hakim Ragu, Terdakwa Harus Dibebaskan

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadyah, Chairul Huda mengatakan, majelis hakim harus memiliki keyakinan bahwa seorang terdakwa bersalah pada saat memberi keputusan. Jika masih ada keragu-raguan maka hakim harus membebaskan terdakwa. Keterangan itu disampaikan Huda saat menjadi ahli dalam persidangan terdakwa perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam proses perencanaan Hambalang atau proyek-

proyek lainnya dan pencucian uang, Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (4/9). Huda menyatakan, selain keyakinan, dalam memberikan keputusan majelis hakim harus memiliki dua alat bukti yang cukup. Kalau ada dua alat bukti tapi hakim ada keraguan dia harus membebaskan, katanya. Ditambahkan Huda, pengadilan harus mencari ketidaksalahan seseorang bukan kesalahannya. Sebab, pengadilan adalah tempat memisahkan orang bersalah dari tidak bersalah. Pengadilan harus mencari ketidaksalahan orang bukan kesalahan orang. Jadi harus dicari apa yang menyebabakan kemudian sebagai dasar dia tidak bersalah, bukan menjadi dasar dia bersalah, ucap Huda. Menurut Huda, pengadilan tidak boleh dijalankan hanya untuk menyatakan orang bersalah. Kalau pengadilan justru sekalipun sudah sekian banyak bukti menyatakan dia bersalah harus dicari lagi ada enggak sih celah untuk menyatakan dia tidak bersalah, tandasnya. (gil/jpnn)

TO Tak Bisa ....................................................................dari halaman 1 ujarnya usai mengikuti rekonstruksi penangkapan jaringan bandar sabu 5 kg dengan pengendali dari dalam Lapas Klas II A Pontianak, Kamis (4/9). Kepala Bidang Pemberantasan, AKBP Sriyono, menambahkan pernyataan Anang tidak bisa diperinci untuk kepentingan penyidikan. Kalau TO (target operasi) ya nggak bisa secara rinci diungkapkan. Apalagi ini jaringan internasional, katanya. Sriyono juga belum dapat memastikan mengenai keberadaan Agung, yang disebut-sebut Irjen Anang sebagai adik Titi Yusnawati. Konon, Agung tertangkap tangan di Pontianak pada Mei 2013. Saat penangkapan Agung, ia kedapatan tengah memecah 2 kilogram paket sabu ke dalam paket yang lebih kecil. Diduga paket-paket tersebut akan dikirim ke Jakarta dan sebagian dijual di Kalbar. Saat ini, menurut Irjen Anang, Agung tengah menjalani sidang di PN Pontianak. Pada Februari 2008, Titi melaporkan kasus penipuan oleh mantan Bandar sabu berinisial NK. Besarannya Rp10 miliar. Modusnya adalah jual beli rumah di kawasan Kemang seharga Rp20 miliar. Martawati --nama asli Titi di akta kelahiran-- menyerahkan uang muka secara bertahap pada Agustus dan Oktober. Namun, belakangan NK menghilang bersama uang muka Martawati. NK diduga merupakan bandar Narkoba yang tertangkap di China, belum lama ini. Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, Titi terlahir dari anak Yusuf Ali, asal Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Yusuf meru-

pakan jaksa tamatan Sekolah Hakim Djaksa, di Banjarmasin, tahun 1960-an. Nama di akte kelahiran tercatat sebagai Martawati binti Yusuf Ali. Namun, di kartu keluarga terdaftar sebagai Titik Yusnawati Yusuf. Di Jakarta dia dikenal dengan nama Titi Martawati. Martawati cukup tersohor sebagai pengusaha. Titi Yusnawati adalah anak kedua diantara tujuh bersaudara dari perkawianan ayahnya pada 1960 dengan ibunya di Pontianak sebagai isteri muda. Ayahnya seorang jaksa, menikah dengan ibu Titi saat dia masih terikat tali perkawinan dengan isteri pertama, dan sudah mempunyai empat orang anak. Di usia empat tahun, Titi dan keempat saudara tirinya hijrah ke Jakata mengikuti orangtuanya yang pindah tugas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Hingga tamat SMA, Titi mengikuti ayahnya yang sering berpindah tugas, dimulai dari kota Tegal, Cirebon, dan kembali ke Jakarta. Pada tahun 1980an, ayah Titi kembali tugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak. Bersama ibu dan 6 saudara kandungnya, Titi ikut sang ayah menempati rumah kontrakan di Jalan KH Wahid Hasyim, Gang Belibis. Menjalani masa pensiun, Yusuf Ali mulai menggeluti profesi sebagai pengacara pada 1986 dan hijrah domisili ke rumah baru di Komplek Perumahan BTN (Perumnas II) Jalan Kom Yos Sudarso. Pada tahun 2005 Yusuf Ali meninggal dunia. Titi mendapat jodoh seorang pengusaha di Lampung. Pengusaha itulah yang kemudian mendongkrak bakatnya sebagai wanita

karir didunia bisnis. Dari pernikahannya tersebut, Titi mempunyai dua orang anak. Musni Yusuf Ali, kakak kandung Titi, pernah memberikan pernyataan di salah satu media bahwa Titi merupakan pengusaha pupuk. Saat dikonfirmasi kembali mengenai pernyataan BNN soal Titi terkait dugaan sebagai anggota jaringan sindikat narkoba internasional, Musni tidak bersedia berkomentar. Maaf saya tidak bisa beri komentar apapun atau tanggapan, karena saya tidak tahu permasalahannya, kata Musni menjawab pesan singkat dari wartawan. Apakah dari rekonstruksi penangkapan Sabu 5 kg ada keterkaitan dengan kasus AKBP Idha Endri Prastiono yang kini masih diperiksa Polisi Malaysia? Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Drs Deddy Fauzi Elhakim, menyebut berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Karena yang kita ungkap ini, berkaitan juga dengan kasus-kasus sebelumnya, ujar dia di sela rekonstruksi. Namun, kata Deddy, untuk kasus Idha Endri ini perlu didalami terlebih dahulu, karena kasus yang menimpa anggota Polri ini kini tengah ditangani oleh tim narkoba PDRM. Saya juga tidak mau berandai-andai. Perlu fakta hukum, kata dia. Memang, adik ipar Idha, Agung pernah ditangkap BNN karena membawa 500 gram sabu. Memang, selama proses persidangan selalu didampingi oleh AKBP Idha itu, ujarnya. Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Kok Malah ......................................................................dari halaman 1 Hal itu disampaikan Ketua Lembang 9 Institute Alwi Hamu saat Sarasehan Kebangsaan II bertajuk Membangun Dari Desa dan Dari Penggiran : Menuju Daulat Pangan Bersama Pemerintahan Jokowi-JK , yang digelar Pusaka Trisakti dan Lembang 9, Kamis (4/9), di Jakarta. Pada 1999, Indonesia membantu 1 juta ton beras kepada Vietnam. Namun dalam 10 tahun kemudian, kita kok memina agar supaya Vietnam yang bisa membantu kita dalam penyediaan

beras, kata Alwi. Vietnam yang awalnya pengimpor, kata dia kini bisa menjadi pengekspor beras kelas dunia. Alwi pun menyayangkan Indonesia yang kaya akan sumber daya malah masih jadi pengimpor pangan termasuk beras. Karenanya, ia mengajak masyarakat untuk memberikan saran yang baik bagi pemerintahan baru ke depan. Supaya, bisa mengatasi atau menghilangkan persoalan kekurangan pangan ini, kata Alwi. Ia yakin, negeri ini kaya

akan pangan yang tak hanya bersumber daya daratan, tapi juga lautan. Pembicara lainnya, Ketua Dewan Pakar Pusaka Trisakti Adrinof Chaniago menambahkan, selama 10 tahun terakhir tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa mengatasi masalah pangan di negeri ini. Yang jelas 10 tahun terakhir tak ada yang berubah dari kedaulatan pangan kita, kata Adrinof dalam diskusi yang dipandu Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fachmi Habsyi itu. (jpnn)

RAKYAT KALBAR

SAMBUNGAN

Jumat, 5 September 2014

Ganti Rugi .....................................................................................................................dari halaman 1 Kejari Setengah ....................................................dari halaman 1 PT ANIS. Perjanjian itu ditandatangani Direktur Utama PT KAN, Agustinus Barry dan uang ganti ruginya diterima Adit Alﬁandaru selaku Direktur Utama PT ANIS. Sesuai perjanjian, pembayaran ganti rugi dipanjar 50 persen sebesar Rp.2.238.975.000. Berdasarkan data yang dipegang Rakyat Kalbar, sesuai dengan tanda terima uang panjar ganti rugi sebesar 50 persen yang dibayar PT KAN kepada PT ANIS tersebut, ditandatangani kedua belah pihak pada 2 April 2014. Uang itu ditransfer di rekening PT ANIS di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar. Dengan adanya ganti rugi yang dilakukan oleh PT KAN kepada PT ANIS, maka Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Satu Provinsi Kalbar mengirim surat kepada Direktur Polisi Air dan Udara (Dir Polairud) dan Kasubdit Gakkum Polairud Polda Kalbar pada 4 April 2014 dengan nomor surat :PR.01.02/PJN-WIL.I KB, lampiran: 1 (satu) berkas dan bersifat penting. Tertulis dalam perihal dalam surat tersebut yang dikirimkan oleh SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Satu Provinsi Kalbar, tentang pencabutan laporan tertanggal 26 Maret 2014 tentang kerusakan tiang fender JK I Pontianak. Sementara itu isi surat dengan sifat penting yang dikirim ke Dir Polairud Polda Kalbar tersebut bertuliskan berdasarkan surat pertanggungjawaban PT ANIS yang disampaikan melalui surat resminya pada 3 April 2014, serta akta perjanjian notaris antara PT ANIS dan PT KAN tentang kesanggupan

melakukan perbaikan fender JK I Pontianak yang rusak, kami mohon pencabutan laporan nomor: PR.01.02/ PJN-WIL.I KB/228 tanggal 26 Maret 2014 . Surat pencabutan laporan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Satu Provinsi Kalbar ini pun ditandatangani Ir Suryadiono MSi selaku Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Satu Provinsi Kalbar. Surat pencabutan laporan ini juga ditembuskan kepada Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar Pontianak, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin dan Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Satu Provinsi Kalbar. Sebelumnya, narasumber yang sangat dipercaya dan enggan disebutkan namanya bercerita kepada Rakyat Kalbar, dirinya mendapat informasi PT MAS penabrak JK I pada Agustus 2013 telah melakukan ganti rugi sebesar Rp5 miliar kepada PT ANIS. Kemudian Rp4.477.950.000 dari PT KAN kepada PT ANIS atas insiden kecelakaan JK I pada Maret 2014 lalu. PT MAS dan PT KAN sudah melakukan ganti rugi. PT MAS sendiri mengganti kerusakan jembatan sebesar Rp5 miliar dan PT KAN mengganti rugi Rp.4.477.950.000. Kedua perusahaan ini tidak membayar ganti rugi kepada negara, melainkan kepada PT ANIS dengan total Rp9,4 miliar yang masuk ke rekening PT ANIS, ungkapnya. Setelah kedua perusahaan (PT MAS dan PT KAN) ini melakukan ganti rugi, maka para penabrak akan dilepaskan oleh Polairud, yakni surat dari Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah

Satu Provinsi Kalbar. Dibuktikan oleh keterangan Kasubdit Gakkum Polairud, AKBP Yuri dan seorang petugas Syahbandar, pada terbitan Rakyat Kalbar, Rabu (3/9) kemarin, bahwa yang sudah melakukan ganti rugi adalah PT MAS dan PT KAN. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo mengaku belum melakukan penyelidikan. Padahal sebelumnya, Dir Reskrimsus bersemangat sekali untuk menyelidiki dana ganti rugi yang dilakukan perusahaan penabrak JK I kepada PT ANIS selaku pekerja (kontraktor). Penyelidikan polisi ini mengacu pada pernyataan Ketua Komisi A DPRD Kalbar H Retno Pramudya SH MH. Dicurigai mengapa biaya perbaikan jembatan menggunakan uang negara sebesar Rp6,8 miliar. Sementara perusahaan penabrak JK I sudah membayar ganti rugi. Parahnya lagi uang negara yang terpakai belum dikembalikan ke kas negara. Kita belum melakukan penyelidikan terkait ganti rugi Jembatan Kapuas I, singkat Widodo. Walaupun belum melakukan penyelidikan, Widodo mengaku sudah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mengumpulkan bahan dan keterangan, terkait ganti rugi atas kerusakan JK I. Selain itu mencari bukti mengapa uang ganti rugi tidak sampai ke kas negara. Bantah Tudingan Polairud Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar Ir Anugrah Rachmanto MT mengaku tidak pernah merekomendasikan Satpol Airud

Polda Kalbar untuk melepas tongkang yang menabrak JK I, seperti yang dituding Satpol Airud dalam pemberitaan Harian Rakyat Kalbar, Kamis (4/9). Kita tidak pernah merekomendasikan barang bukti dilepaskan, malahan cenderung berkeberatan sebelum ganti rugi ke negara dipenuhi. Seperti masalah tuntutan ganti rugi baik tahun 2013 maupun 2014, kata Anugerah kemarin. Pria yang akrab disapa Nunuq ini mengungkapkan, kalau ingin tahu proses ganti rugi perusahaan penabrak JK I, tanyakan langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Karena Kejati Kalbar salah satu lembaga penegak hukum yang ditunjuk PU Kalbar untuk menuntut perusahaan penabrak JK I yang tidak sepenuhnya membayar ganti rugi ke kas negara. Sudah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar sebagai jaksa pengacara negara. Jadi silakan tanya ke Kejaksaan, pinta Nunuq. Nunuq enggan menanggapi lebih jauh permintaan Anggota DPRD Kota Pontianak, agar proses ganti rugi tersebut disidik oleh Polda Kalbar. Sekarang kami sedang mempertimbangkan tuntutan hukum. Rasanya percuma kita membahasnya. Kejaksaan saja, mereka yang menangani semua tuntutan ganti rugi dan lain-lain, jelas Nunuq. Ketika wartawan Rakyat Kalbar hendak mengkonfirmasi ke Kejati Kalbar, Kajati Kalbar dan Asipidsus tidak dapat ditemui. Alasannya sedang rapat internal. Laporan: Achmad Mundzirin, Syamsul Ariﬁn, Andreas Editor: Hamka Saptono

Thamrin: Saya .........................................................................................................dari halaman 1 tersebut. Saya malu, malu dengan kejadian itu. Ini menunjukan kelemahan kepemimpinan di tingkat Fakultas. Saya tidak mau mengurus masalah itu, ini urusan masing-masing dekan dan fakultas bersangkutan, ujar Thamrin ketika ditemui sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (4/9). Ia juga menyatakan jika ada penganiayaan laporkan saja ke polisi. Saya sudah tegaskan di media massa, kalau ada kekerasan dan teraniaya laporkan saja ke polisi, kata Thamrin seraya meninggalkan awak media. Namun, Pembantu Dekan III Fisipol, Syarif Usmulyadi Alkadrie mengatakan, seharusnya yang menyelesaikan masalah ini adalah Rektor Untan selaku pimpinan tertinggi. Seharusnya kan Rektor yang selesaikan masalah yang ada. Kita inikan hanya bawahan, yang mempunyai kewenangan itu adalah Rektor. Nah, tugas dia selaku Rektor untuk apa? geramnya kepada wartawan di

ruang kerjanya. Usmulyadi membeberkan akar pertikaian sesama mahasiswa itu. Selama penerimaan mahasiswa baru (PMB), Mahasiswa Hukum tidak boleh melintasi kawasan (portal) Fisipol, namun yang terjadi mereka melanggar kesepakatan, ujarnya. Ia mengaku sudah meminta para pejabat di dua fakultas untuk menjaga mahasiswa masing-masing. Dan, semua mengaku siap serta akan berjaga-jaga. Namun ternyata mereka berbohong, malah tidak ada satupun, akibatnya mahasiswa hukum melanggar kesepakatan dan inilah hasilnya, beber Usmulyadi. Peraturan itu dibuat, ia melanjutkan, untuk menghindari potensi terjadinya masalah. Ini dibuat untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk mencegah terjadinya bentrokan. Nah sekarang sudah melanggar dan akibatnya keributan tak terhindarkan, tuturnya.

IDACHI SPORTS

MUDAH

Dihubungi melalui selular, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, Arief Rakhman enggan berkomentar. Saya tidak bisa menjelaskan, cukup Pak Wiko (Dekan Fakultas Hukum ) saja. Yang jelas kita sudah damai dan saya hari ini tidak masuk ke kampus, singkatnya. Dikonfirmasi, Dekan Fakultas hukum, Garuda Wiko mengatakan, sudah ada kesepakatan damai antarpihaknya dengan Fakultas Fisipol. Kesepakatan itu disaksikan polisi dan pembantu Rektor. Tadi malam (Rabu, 3/9) sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Kita sudah berdamai dan alhamdulillah aman, ujar Wiko menjawab telpon Rakyat Kalbar. Imbuh dia, Kita sepakat menenangkan, menjaga kondisi supaya kondusif. Jangan sampai gara-gara kejadian ini kegiatan belajar mengajar terganggu . Pembantu Dekan III Fakultas Fisipol, Syarif Usmulyadi Alkadrie, selanjutnya

menyatakan, kekecewaan atas kepemimpinan Thamrin Usman sebagai Rektor saat ini. Kenapa begitu? Menurutnya, Thamrin tidak mau tahu konﬂik yang ada dan terkesan lepas tangan. Ujungnya, ia juga menegaskan tidak akan masuk dalam kabinet , jika Thamrin terpilih lagi dalam pemilihan Rektor mendatang. Kalau Pak Thamrin jadi Rektor, saya tegaskan saya akan berhenti Pembantu Dekan. Lebih baik orang baru yang mau dan mempunyai program untuk mengatasi permasalah-permasalahan yang ada, tegas Usmulyadi. Imbuh dia, Dulu mengatakan hanya ingin satu kali (satu periode) menjabat sebagai rektor. Sekarang berhembus kabar di levelan prodi (program studi) mau menjadi rektor untuk kedua kalinya, ini namanya tidak komitmen . Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Mohamad iQbaL

BOOM

SALE

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

FS 4110 3M +INCLINE

988

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

(NEW) GARANSI

7.550

ELEKTRIC BIKE FS 998 (NEW) GARANSI

7.550

Hanya

7.588 Ribu

8.688 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

+ Cashback

Tgl 3 s/d 10 September 2014

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.288 Ribu

up to Persen

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

21.350

Hanya

+0%

Kini Semakin dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

22.650

2.688 Ribu

FS 917 N

AIR CLIMBER

(NEW) EXBIKE

1.350

Hanya

8.988 RB

688 Ribu

9.550

Hanya

3.988 Ribu

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 802 NEW ORBITRACK 8.950

8.850

Hanya

4.388 Ribu

4.188 RB

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

5.550

Hanya

2.388 Ribu

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.650

Hanya

2.688 Ribu

1.950

Hanya

1.288 Ribu

Ini etika penyidik, jika memang di sana (Kejari) sudah melakukan penyelidikan kami tidak bisa melakukan penyelidikan lagi. Karena ini masalah etika, tidak enaklah sama yang di sana, tutur Dir Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Widodo ditemui di kantornya, Kamis (4/9 ) kemarin. Buruknya kualitas fisik sekolah tersebut dengan nilai luar biasa hingga Rp19,2 milyar, ternyata hanya dilihat sebelah mata oleh aparat penegak hukum utamanya Kejaksaan Negeri Pontianak. Entah bagaimana caranya, Jaksa Santosa, Kasipidsus Ke jari Pont ianak, mendatangkan rekannya dari Bengkulu sebagai staf ahli, lantas menyatakan bangunan yang sempat retakretak dindingnya dan kini disulap lagi, itu sebagai laik gunakan. Bahkan sang ahli dari Universitas di Bengkulu bilang sudah sesuai bestek, perencanaan maupun kontrak. Tak ayal maka Jaksa Santosa menyatakan kasus dugaan korupsi proyek sekolah tersebut telah dihentikan. Padahal Kejari sempat memeriksa 10 saksi termasuk penanggungjawab proyek, Kadisdik Pontianak Mulyadi dan Aseng owner PT. Menara Baja selaku kontraktor. Kajari Pontianak, Bangkit, sempat mengatakan pihaknya belum melakukan penyidikan. Bahkan masih terlalu jauh untuk naik ke tahap penyidikan. Bangkit tak hanya menepis menghentikan kasus, dia juga membantah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, termasuk Kadisdik Kota Pontianak Mu-

GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY &

KUNJUNGI PAMERAN KAMI DI MEGAMALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BUDY SHOP TGL 3 - 7 SEPTEMBER 2014

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

dugaan kasus korupsi proyek pembangunan sekolah itu. Walaupun sudah diproses kemudian dihentikan oleh jaksa. Kepolisian dapat menyelidiki dari awal, tegasnya. Harry Adrianto Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak yang pertama kali melakukan sidak di sekolah tersebut, merasa aneh atas apa yang dilakukan aparat hokum. Ini anggaran besar. Bayangkan saja anggaran Rp19,28 milyar, tapi masih ada ruangan berlantai papan, retak-retak, pagar miring, bata tidak diplaster, kemudian ada alih fungsi ruangan, bahkan hampir seluruh toilet yang dibangun tidak dapat difungsikan. Mana aparat hokum kita, coba lihat, inikah yang disebut sesuai perencanaan? katanya. Mundur teraturnya Dit Reskrimsus Polda Kalbar menyusul Kejari Pontianak dari kasus mencurigakan itu, Harry Adrianto geleng kepala. Ini menunjukkan aparat lemah dan memilih tutup mata, bahkan dapat dikatakan tiarap semuanya. Apa harus KPK yang turun baru dapat diselidiki, disidik dan diproses sampai tuntas? tegas Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak itu. Harry Adrianto mengatakan, jika memang aparat penegak hukum di di Kalbar tidak ada, dirinya akan meminta KPK RI untuk menangani kasus tersebut. Saya akan berkonsultasi dengan juru bicara KPK Johan Budi yang kebetulan bekas kolega sekantor di Jakarta, ujar Harry. Laporan: Achmad Mundzirin, Syamsul Ariﬁn Editor: Hamka Saptono

Diduga Diintimidasi .......................................dari halaman 1 kediamannya di Jalan Kebangkitan Nasional Gang Dadap Ayu, Pontianak Utara. Korban dikabarkan pulang ke daerah asalnya di Batam Provinsi Riau bersama neneknya. Padahal beberapa waktu lalu Hendra Saputra mengaku tidak memiliki uang. Ketika Rakyat Kalbar menyambangi kediamannya, di rumahnya hanya ada tiga orang saja, seorang anak kecil dan dua orang dewasa yang juga keluarga Hendra Saputra. Warga Gang Dadap Ayu yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan Hendra Saputra dan neneknya pulang ke Batam sejak enam hari lalu. Sudah enam malam dia pulang ke Batam, tidak tahu juga pulang lagi atau tidak ke sini, katanya. Wanita ini mengaku kenal bahkan sudah menganggap Hendra Saputra sebagai kerabatnya. Namun dia mengaku tidak tahu persis apa alasan Hendra Saputra dan neneknya pulang ke Batam. Katanya sih dipanggil kakaknya di sana. Dia kan tinggal di sini hanya dengan neneknya, jadi mungkin kakak atau keluarganya di sana ada keperluan, makanya dia

di suruh pulang ke Batam, ungkapnya. Lurah Batu Layang, Hendra Feilani berang setelah mengetahui Hendra Saputra sudah tidak berada di kediamannya. Apalagi kasus Hendra Saputra dengan PD Ayam Intan ini masih ditangani polisi. Saya khawatir ada yang mengintimidasi atau sejenisnya hingga dia (Hendra Saputra, red) pulang ke Batam. Saya minta aparat penegak hukum tetap memproses kasus ini hingga tuntas. Instansi terkait dalam hal ini Dinsosnaker Kota Pontianak agar lebih taat dan patuh hukum, serta menjalankan ketentuan, tegas Hendra Feilani. Hendra Feilani menyayangkan perginya Hendra Feilani. Apalagi dikarenakan diintimidasi. Padahal Lurah Batu Layang ini ingin menggiring kasus ini agar perusahaan lebih tertib dan memberikan hak-hak Hendra Saputra yang menderita cacat permanen. Sangat saya sayangkan sekali, kita memperjuangkannya untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak ada kepastian bahkan ditinggal saja. Dinas Sosial

juga tidak ada ketegasannya sama sekali, ucap Hendra Feilani. Salah satu bukti nyata, lanjut Hendra Feilani, ketidaktegasan Dinsosnaker Kota Pontianak, dipermalukan oleh PD Ayam Intan dengan dua kali diusir ketika mengunjungi perusahaan tersebut. Padahal kedatangan Dinsosnaker sesuai dengan wewenang yang mereka miliki. Dinsosnaker dipermalukan diusir dua kali, tapi tidak memberikan tindakan tegas. Kemarin berdalih katanya bukan diusir, padahal sudah jelas sekali mereka diusir, kesal Hendra Feilani. Hendra Feilani meyakini, tidak hanya PD Ayam Intan yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Perusahaan lainnya juga melakukan tindakan sama, lantaran Dinsosnaker tidak tegas menindak perusahaan-perusahaan nakal. Tentu masih banyak yang belum menjalankan peraturan, kasus ini adalah contoh, disamping tidak ada ketegasan dan kurangnya sosialisasi serta kurang aktif hingga kejadian ini terjadi, ungkapnya. Laporan: Gusnadi Editor: Hamka Saptono

Negeri Serba ..............................................................dari halaman 1 Deretan kasus datang bertubi-tubi, silih berganti, hilang satu tumbuh seribu. Publik heboh sekaligus panik. Sementara para petinggi negeri seperti tidak berdaya. Akan kemana nasib negeri ini bila kriminalitas terus meningkat, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kian merajalela dan jurang kemiskinan semakin kelam. Kriminalitas bukan hanya dilakukan masyarakat sipil, aparatur penegak hukum pun tidak mau ketinggalan. Demikian pula dengan pertikaian, bukan hanya di kalangan masyarakat awam, antaraparat negara pun kerap berseteru. Kejahatan bukan hanya dilakukan individu seperti yang para preman jalanan atau penjabat kambuhan. Tetapi juga dilakukan organisasi-organiasi (gangster) atau terorganisir (organized crime).

KEHILANGAN

QUALITY & PRICE &

lyadi. Padahal Kadisdik Kota Pontianak sendiri mengakui telah diperiksa oleh Kejari Pontianak atas dugaan korupsi proyek pembangunan satu atap tersebut. Bantah membantah itu mencuat setelah Sekretaris Jaksa Muda Pengawasan RI Jasman Panjaitan yang bekas Kajati Kalbar, notabene mengetahui pembangunan sekolah tersebut. Sebelumnya, Sekolah yang anggarannya dikucurkan dari APBD melalui DPRD Kota Pontianak secara multiyears (2009,2010 dan 2011) kini sudah kehilangan control bahkan dari para wakil rakyat sendiri alias senyap. Sampai kemarin, semua toilet SD-SMP tidak bisa digunakan setelah sebelumnya yang retak ditambal, besi cor pun bertimbulan, pagar miring menyusul munculnya berita di media. Masih ada lantai terbuat dari multiplex, batako yang tak diplester padahal masa anggaran selesai 2011 dan diserahkan 2012 menurut Ketua DPRD Hartono Azas. Besi cor pun bertimbulan, pagar miring, dinding retak-retak dan sejumlah toilet mulai bangunan selesai dibangun hingga saat ini tidak dapat digunakan, apa ini yang disebut ahli dari Bangka Belitung yang ditunjuk Kejari, sesuai perencanaan pembangunan. Tak Masalah Terkait tidak maunya pihak Polda menegakkan hokum dalam kasus dugaan korupsi sekolah tersebut, ditegaskan oleh pengamat hukum dari Fakultas Hukum Untan, Ferry Zainuddin. Sama sekali tidak ada masalah kalau kepolisian melakukan penyelidikan

STNK B 9539 QT NR : MR0AW170005304 NM : 1TR-6410944 A/N: IR BUDI RACMAT K STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berbagai jenis dan model kejahatan terus tumbuh. Kondisi ini diperparah dengan ulah petinggi negeri yang serakah, menilap uang rakyat. Tetapi, para panglima hukum seakan tidak berdaya mengeliminirnya. Memang beberapa pelaku berhasil diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka kemudian terdakwa dan terpidana. Tetapi, mereka masih bisa tersenyum lebar, tanpa merasa berdosa. Mungkin, karena hukum bisa dibeli. Apalah artinya Reformasi, bila realitas masa kini dipenuhi berbagai tindak kejahatan? Lalu apa bedanya dengan Orde Baru, rezim yang sangat dimusuhi di rezim Reformasi ini. Tidak dapat dimungkiri, bahwa pemerintahan saat ini masih mewarisi sistem dan sifat aparatur Orde Baru. Negara pun menjadi salah urus karenanya, sehingga

KKN masih tumbuh subur, masyarakat menderita dan kejahatan konvensional merajalela. KKN inilah yang menggerogoti kekayaan sumberdaya alam Indonesia. Sehingga kekayaan yang seyogianya untuk sebenarbenarnya kemakmuran rakyat, justru terbenam ke perutperut para koruptor. Naif kiranya, bila Indonesia yang telah dikaruniai sumberdaya alam melimpah oleh Tuhan, justru rakyatnya menderita dan dijajah para koruptor. Sudah saatnya, penjajahan ini segera diakhiri. Untuk mengahirinya, para koruptor mesti dikikis habis, mulai dari mereka yang memanfaatkan sistem terkecil hingga terbesar. Pengikisannya pun harus tanpa pandang bulu. (Suhardin)

KEHILANGAN

BPKB Mobil B 9539 QT NR : MR0AW170005304 NM :1TR-6410944 A/N: IR BUDI RACMAT K BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK Sepmot Honda KB 5083 VK NR : MH1JB9128BK737497 NM : JB91E2728738 A/N: PIUS MASDAN STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 08 Jumat, 5 September 2014

Rektor bersama sejumlah dosen yang akan melanjutkan studi S3 ke Perancis dan Pengelola Kedai Perancis.

Peresmian Website Kedai Perancis Untan Pelepasan Mahasiswa dan Dosen ke Perancis

Selasa (2/9), Universitas Tanjungpura (Untan) me-launching website Kedai Perancis. Acara yang dihadiri Rektor Untan Prof Dr H Thamrin Usman DEA ini sekaligus dirangkai dengan pelepasan mahasiswa dan dosen yang akan melanjutkan pendidikan Strata 3 (S3) ke Perancis. Kepala Pengelola Kedai Perancis Untan, Anwar Azazi DEA menyampaikan pengantar dalam peresmian tersebut. Rektor Untan Prof Dr H Thamrin Usman DEA juga menyerahkan sertiďŹ kat Delf kepada salah seorang dosen yang akan melanjutkan pendidikan S3 ke Perancis. Rektor Untan Prof Dr H Thamrin Usman DEA juga foto bersama Tim Muhibah Seni Untan, yang ikut ke Perancis untuk mensosialisasikan seni budaya Kalbar ke Perancis. Dalam kesempatan itu, Rektor Untan Prof Dr H Thamrin Usman DEA menyampaikan sambutan sekaligus

meresmikan website Kedai Perancis, menyampaikan penjelasan ke dosen dan mahasiswa yang akan berangkat ke Perancis. Sebelumnya, Fakultas Kedokteran (FK) Untan juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan. Diantaranya, mahasiswa FK melakukan penyuluhan keperawatan keluarga, praktik pra profesi di Laboratorium Keperawatan, sejumlah mahasiswa FK juga melaksanakan praktik di Laboratorium Keperawatan Untan, melaksanakan Praktik Profesi Keperawatan Komunitas, dan mahasiswa melakukan praktik keperawatan kepada masyakat di Kota Pontianak. Selain itu, mahasiswa FK Untan juga melaksanakan penyuluhan kesehatan, penyuluhan dilakukan mahasiswa keperawatan ke masyakat agar lebih bisa bersosialisasi dan praktik langsung menghadapi masyarakat, dan praktik mahasiswa FK dengan memberikan pelayanan pemeriksaan sejumlah masyarakat. (*) FOTO: DOKUMENTASI UNTAN NARASI: GUSNADI

Rektor Untan bersama Tim Muhibah Seni Untan.

Penyerahan sertifikat Delf kepada salah seorang dosen yang akan melanjutkan studi S3 ke Perancis.

Rektor Untan Prof Dr H Thamrin Usman menyampaikan sambutan.

Anwar Azazi, Kepala Pengelola Kedai Perancis Untan.

Praktik Profesi Keperawatan Komunitas.

Praktik Pra Profesi di Laboratorium Keperawatan

Penyuluhan Keperawatan Keluarga.

PATROLI

Rakyat Kalbar Jumat, 5 September 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy)

Hukum dan Keadilan

Bos PT Wahana Patra Diringkus PONTIANAK-RK. Satuan Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Kalbar membekuk Lim Budiono, pemilik PT Wahana Patra dengan tudingan melakukan pemalsuan dokumen untuk penertiban sertiﬁkat tanah seluas 18,766 hektar lebih di Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya. Dir Reskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Harry Sudwijanto membenarkan

jika pihaknya telah menahan seorang pengusaha, yakni Lim Budiono, lantaran melakukan pemalsuan sertifikat tanah seluas 18 hektar lebih di Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya. Benar kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, dan terhitung sejak 3 September lalu yang bersangkutan di tahan, kata Harry, Kamis (4/9).

Dia mengungkapkan, penahanan terhadap tersangka Lim Budiono berdasarkan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui laporan polisi nomor 91/V/2014 pada 27 Mei 2014 terkait dugaan adanya pemalsuan atau dokumen palsu yang digunakan untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya. Akhirnya terbit sertiﬁkat atas nama

tersangka. Ternyata diobjek tanah yang sama itu ada sertiﬁkat milik Emi Sujana. Pemilik tanah membuat laporan dengan membawa bukti dokumen persyaratan yang diajukan tersangka yang diduga palsu, ucap Harry. Dia menjelaskan, terungkapnya Halaman 15

PALSUKA N SERTIFIKA T 18 HEKTA R TANAH, DIDUGA B PN KUBU RA YA TERLIBAT

Karaoke River X Hotel Aston Tak Setor 30 Persen Pajak Room PONTIANAK-RK. Tempat Hiburan Malam (THM) River X Karaoke di Hotel Aston, Jalan Gajahmada, Pontianak Selatan tidak membayar pajak room karaoke sebesar 30 persen dari pendapatan selama 2,5 tahun. Anehnya sampai saat ini River X Karaoke masih saja beroperasional, terkesan sengaja dibiarkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Satpol PP Kota Pontianak. Mencuatnya dugaan kasus penggelapan pajak room karaoke River X ini, setelah Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, H Syaﬁun Al Aminy SH melakukan inspeksi mendadak (Sidak) bersama dinas terkait. Akhirnya terbongkarlah bahwa pajak room karaoke River X Hotel Aston Pontianak sebesar 30 persen tersebut tidak pernah masuk ke kas daerah. Yang ada hanya pajak makan dan minum sebesar 10 persen. Penanggungjawab Operasional River X Karaoke Hotel Aston Pontianak, Edy Thiong Halaman 15

Satpol PP memasang pengumuman penyegelan terhadap bangunan Transera Group, di Jalan Merdeka barat. DESKA-RK

Hanya Pegang Rekomendasi Dinas Pariwisata

Transera Family Karaoke

Akhirnya Ditutup

PONTIANAK-RK. Akhirnya Satpol PP dan dinas teknis, meliputi Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak menutup operasional Transera Family Karaoke, Cafe dan Restoran The Tha (Transera Group) di Jalan Merdeka Barat, Kompleks Merdeka Residence, No 1A, Rabu (3/9). Hari ini (Rabu) kita tutup Transera Group. Sebab mereka tidak mengantongi izin apapun dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Karena telah melanggar dan fatal, maka kita tutup usaha mereka hari ini, ujar Kasatpol PP Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo kepada wartawan, Rabu (3/9). Dikatakan Haryadi, setelah mendapatkan surat dari BP2T, menandakan tempat hiburan keluarga yang dibangun di depan Masjid Sirajul Islam itu tidak mempunyai izin resmi. Walaupun sudah mendapat izin dari pihak RT, BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan Dinas Pariwisata, namun

PEMKOT PONTIANAK. Satpol PP, Dinas Tata Ruang dan BP2T Kota Pontianak ketika menegaskan akan melakukan penyegelan terhadap Transera Group kepada Direktur Transera, I Gede Ketut Wika (kemeja putih). Deska- RK. DESKA-RK

Banyak THM Tak Miliki Izin Minol PONTIANAK-RK. Di Kota Pontianak banyak Tempat Hiburan Malam (THM) yang menjual minuman beralkohol (Minol) tanpa izin alias ilegal. Parahnya lagi, pajak Minol yang dijual di THM diduga digelapkan. Kabid Pengendalian dan Penanaman Modal (P2M) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota PonTRANSERA GROUP. Transera Family Karaoke, Restoran dan Cafe The Tha resmi di tutup Pemkot Pontianak. DESKA-RK

Halaman 15

tianak, Iwan Amriady menegaskan, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum terbaru tahun 2014, bahwa radius 500 meter dari pemukiman warga, pendidikan dan tempat ibadah, sama sekali tidak diperbolehkan menjual Minol, baik

untuk minum di tempat maupun di tempat terbuka untuk umum. SK Walikota yang terbaru sudah mengatur terkait penjualan Minol, dan sepanjang masuk dalam radius 500 meter yang dimaksud dalam SK, maka tidak ada satu pun badan usaha yang memperjualbelikan Minol tersebut, baik untuk minum di tempat maupun di tempat terbuka, ungkap Iwan di ruang Kepala BP2T Kota Pontianak Drs Junaidi MSi, Kamis (4/9). Halaman 15

Nyaris Diterkam Buaya Hitam

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

PONTIANAK -RK. Hendak mengambil air wudu untuk salat subuh, Abdullah, 48, nyaris diterkam buaya hitam, Kamis (4/9) sekitar pukul 04.00. Warga Tanjung Hulu Gang 86 ini lari pontang-panting setelah melihat kibasan ekor, bahkan sempat dikejar buaya yang diperkirakan panjangnya lima meter tersebut. Walaupun ada buaya, warga sekitar tetap saja mandi dan mencuci di Sungai Landak itu. Buaya besar sekali sekitar lima meter ber-

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

Sayangnya Tak Ditertibkan Satpol PP

TVSMotorIndonesia

warana hitam. Saat itu saya mau ambil wudu di belakang rumah di tepian Sungai Landak, saya mengibaskan air sebagai tanda. Karena kami warga di sini memang tahu ada buaya, makanya sebelum mandi, saya dikibaskan air untuk tanda. Kemudian beberapa kali saya mengibaskan air, buayanya mengibaskan Halaman 15 Puluhan warga melihat lokasi munculnya buaya hitam. GUSNADI-RK

TVS DAZZ

Paket Umroh

Penarikan Periode 1 : 15 Oktober 2014 / Penarikan Periode 2 : 15 Oktober 2015

www. tvsmotor.co.id www.tvsmotor.

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS Rasau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Jumat, 5 September 2014

Pemkab Terus Bantu Petani SUNGAI RAYA-RK. Plt Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, Hasrul menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat mendorong peningkatan produktivitas beras padi lokal di Kubu Raya. Jadi, sangat tidak benar jika ada yang bilang saat ini Pemkab Kubu Raya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kubu Raya kurang memerhatikan peningkatan produktivitas beras di Kubu Raya. Karena hingga sekarang kita terus memberikan sejumlah bantuan bagi para petani di Kubu Raya, ujarnya, kemarin. Selama ini, kata Hasrul setiap bantuan yang diberikan bagi para petani selalu disesuaikan dengan kebutuhan petani daerah setempat. Seperti bantuan obat-obatan pembasmi hama, pupuk dan sejumlah bantuan lainnya. Misalnya dalam perjalanannya bantuan yang diberikan belum memenuhi kebutuhan para petani, maka kita akan berkoordinasi dengan pemerintah porvinsi untuk mencukupi kebutuhan atau keperluan petani lokal, katanya. Soal jumlah produksi padi, kata Hasrul jika mengacu pada data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kubu raya, pada tahun 2013 terdapat

peningkatan padi 6 persen jika dibandingkan tahun 2012 lalu. Ta h u n 2 0 1 3 l a l u jumlah produksi beras Kubu Raya kata Hasrul, sekitar 217 ribu ton per tahun. Jika dibanding dengan jumlah masyarakat Kubu Raya yang hanya membutuhkan sekitar 70 irbu ton per tahun, artinya saat ini produksi beras di Kubu Raya masih surplus sekitar 140 ribu ton. Untuk penyerapan atau pendistribusian beras petani juga masih terus berlanjut hingga sekarang. Kalau sebelumnya penyalurannya beras petani ke pegawai itu melalui koperasi, namun saat ini penyalurannya langsung dari petani dan kita ambil untuk didistribuisikan ke sejumlah pagawai yang ingin mengkonsumsi beras petani lokal, terangnya. Selain itu, kaya Hasrul pihaknya juga semakin gencar melakukan penyuluhan bagi petani melalui BP4K, dengan tujuan kedepan bisa terus berkontribusi meningkatkan produktivitas pertanian. Intinya kita tetap menyarankan masyarakat terutama pegawai di jajaran dinas Pemkab Kubu Taya agar terus mengkonsumsi beras lokal. Karena kualitas beras lokal jauh lebih baik dibanding beras yang dijual di pasaran, pungkasnya. (asy)

Sejumlah Dewan Kubu Raya Diduga Terima Uang dari PDAM Tirta Raya Harmawan: Tidak Benar Sama Sekali, Itu Fitnah SUNGAI RAYA-RK. Lembag a DPRD Kubu Raya tercoreng. Sejumlah wakil rakyat di parlemen diduga menerima aliran uang puluhan juta dari PDAM Tirta Raya, Kabupaten Kubu Raya. Mereka adalah AS, Ahi, Umr, Jpr, BS, MT, dan Am. Sesuai bukti kuitansi yang diterima redaksi, aliran uang ke sejumlah anggota Dewan itu disalurkan dalam beberapa kuitansi. Seperti kuitansi tertanggal 3 Juli 2012, dalam kuitansi itu disebutkan telah diterima dari P Harmawan uang sejumlah Rp 2 juta untuk pembayaran kontribusi pansus Asset DPRD Kubu Raya. Kemudian kuitansi ter-

Ilustrasi/IST

tanggal 30 Juli 2012, dalam kuitansi itu disebutkan telah diterima dari Dian (kasir) uang sejumlah Rp 10 juta untuk pembayaran kontri-

busi Pansus DPRD KKR. Tidak sampai disitu, Pansus juga menerima uang dari PDAM sebesar Rp 9 juta. Dalam kuitansi tertang-

gal 5 September 2012 itu disebutukan untuk pembayaran kontribusi Pansus Asset DPRD KKR yang terakhir. Namun, Pansus kembali menerima uang Rp 15 juta sesuai kuitansi tertanggal 12 September 2012. Dalam kuitansi itu disebutukan untuk pembayaran kontribusi tim Pansus atas nama BS, Jpr, MT, Am. Pansus Aset juga kembali menerima uang Rp 15 juta tertanggal 14 September 2012, uang itu untuk pembayaran kontribusi pansus tahap III atas nama AS, Ahi, Umr, BS dan Jpr. Parahnya lagi, ada kuitansi untuk pembayaran

THR Ketua Komisi C sebesar Rp 2 juta tertanggal 10 Agustus 2012, uang tiket anggota Dewan Rp 2,6 juta tertanggal 7 Agustus 2012. Uang PDAM itu juga mengalir ke Fraksi Partai Golkar DPRD Kubu Raya sebesar Rp 5 juta tertanggal 28 Agustus 2012. Harmawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Keuangan PDAM Kubu Raya ketika dikonﬁrmasi via seluler, Kamis (4/9/2014) membantah keras telah menyalurkan uang ke sejumlah anggota Dewan terkait Pansus Asset pada tahun 2012 lalu. Tidak benar sama sekali, itu ﬁtnah, singkatnya. (jul)

Bupati Kubu Raya: Rp 150 Miliar Untuk Pembangunan Jalan Poros

Rusman Ali. DOK

SUNGAI RAYA-RK. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan akan merealisasikan janji politiknya soal pembangunan jalan poros tahun anggaran 2015 mendatang. Jalan

poros yang ada di setiap kecamatan nantinya akan dilaksanakan secara bertahap. Sesusai dengan janji politik yang saya buat, sudah saya rencanakan dan akan dianggarkan di tahun 2015 mendatang. Secara bertahap akan kita bangun jalan poros di sembilan kecamatan di Kubu Raya, kata Rusman Ali, kemarin. Secara keseluruhan kata Bupati, alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk membangun jalan poros dari APBD Kubu Raya yakni sekitar Rp150 miliar. Selain menggunakan APBD Kubu Raya, saya juga telah berkomitmen akan menjaga relasi dengan pihak pusat untuk terus melakukan lobi-lobi agar bisa memberikan bantuan dana ke Kubu Raya, ujar Rusman Ali. Dengan adanya pembangunan jalan poros, dikatakan mantan anggota DPR RI ini maka mobilitas ma-

syarakat Kubu Raya akan semakin maksimal. Terutama untuk menjual hasil buminya dari satu daerah ke daearah lain. Kita lihat secara umum, Kubu Raya ini sangat kaya akan potensi sumber daya alam, sayang jika potensi yang ada tidak bisa dimanfaatkan, diolah secara maksimal hanya karena masih terbatasnya pengembangan infrastruktur jalan, ucap Rusman Ali. Saat ini, Bupati menambahkan, pemerintah daerah juga terus berupaya menyelesaikan serah terima aset Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) yang terpusat di Kecamatan Rasau Jaya. Saya sudah tugaskan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kubu Raya untuk segera mengurus soal serah terima aset KTM tersebut, sehingga ke depan kita bisa lebih fokus dan optimal melakukan pengembangan

di kawasan itu sesuai dengan potensi dan sumber daya yang kita miliki, katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kubu Raya, Nursyam mengatakan pada dasarnya Kota Terpadu Mandiri merupakan kawasan yang direncanakan untuk menciptakan kawasan yang cepat tumbuh. Pengembangan kawasan itu diarahkan pada lokasi eks transmigrasi empat kecamatan seperti Kecamatan Rasau Jaya, Sungai Raya, Teluk Pakedai dan Kubu. KTM ini semula merupakan aset pemerintah pusat, agar kita bisa mengembangkan secara maksimal sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia, maka hingga sekarang kita berupaya mengajukan permohonan ke permintah pusat untuk serah terima aset dari pemerintah pusat ke Pemkab Kubu Raya, pungkas Nursyam. (asy)

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

Kecewa Tak Ada Formasi CPNS

Ilustrasi/IST

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014. Namun, sampai saat ini beberapa daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Mempawah belum mendapatkan formasi penerimaan. Padahal, pembukaan CPNS sangat dinantikan para pencari kerja untuk mengabdikan diri sebagai aparatur negara. Sejak hari pertama pembukaan CPNS 2014 yang diumumkan BKN melalui website, kita belum melihat ada formasi penerimaan pada kolom link Kabupaten Pontianak. Sedangkan beberapa daerah lain di Provinsi Kalbar sudah tertera formasinya, kata Sekretaris Forum Komunikasi Pemuda Penggerak (FKPP) Mempawah, Hidayah, Kamis (4/9) di Mempawah. Secara pribadi, dirinya mengaku kecewa lantaran tidak adanya formasi penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Meski formasi yang diberikan tidak besar, setidaknya memberikan sedikit harapan bagi putra daerah untuk mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat. Penerimaan CPNS ini selalu ditunggu dan dinantikan oleh semua orang. Sebab, selain mendapatkan pekerjaan yang baik menjadi PNS, juga sebagai bentuk pengabdian. Karenanya, kita merasa kecewa jika daerah sendiri tidak membuka formasi untuk CPNS. Jangan heran jika banyak putra daerah ini yang justru menjadi aparatur di daerah lain, tuturnya. Ke depan, dirinya meminta pemerintah daerah melalui BKD lebih transparan dalam hal penerimaan CPNS. Jika memang tidak mendapatkan kuota formasi, sebaiknya disampaikan sejak awal. Sehingga, para putra daerah dapat mencari di daerah lain dan tidak menunggu serta berharap. Selama inikan kita selalu menunggu dan berharap ada pembukaan CPNS di Mempawah. Sebab, memiliki rasa tanggungjawab dan keinginan yang besar untuk menjadi pelayan masyarakat di daerah sendiri. Jika memang tidak ada formasinya, katakan sejak awal agar kita bisa mendaftar di tempat lain, tukasnya. (ﬁa)

Kemenag Prioritaskan Calhaj Lansia Syukuran Jelang Keberangkatan Haji MEMPAWAH. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, sejumlah calon jemaah haji (Calhaj) menggelar acara syukuran di kediamannya masing-masing. Acara tersebut diisi dengan doa bersama agar diberikan keselamatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji nantinya. Sanak keluarga saling bersilaturahmi kepada calhaj. Acara syukuran ini diisi dengan doa bersama. Kita memohon kepada Allah SWT agar calhaj yang berangkat diberikan kemudahan dan keselamatan hingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah, kata Sumi, kerabat calhaj yang

sedang melaksanakan acara syukuran dikediamannya di Kelurahan Tanjung, Kamis (4/9) pagi. Selain diisi dengan doa bersama, imbuh dia, acara syukuran tersebut juga sebagai momentum silahturahmi bagi calhaj dengan sanak keluarga, saudara, sahabat dan tetangga sebelum keberangkatannya melaksanakan ibadah haji yang biasanya memakan waktu hingga satu bulan. Kita juga kumpul keluarga dan mengundang tetangga dekat untuk bersilahturahmi. Mudah-mudahan semua proses keberangkatan calhaj berjalan lancar dan dapat melaksanakan seluruh rang-

kaian ibadah haji dengan baik. Sehingga para calhaj mendapatkan berkah menjadi haji yang mabrur, harapnya. Jemaah Calon Haji (Calhaj) Kabupaten Mempawah rencananya akan mulai diberangkatkan pada 9 September nanti. Tambahan tiga jemaah sebagai bentuk kompensasi dari kebijakan pemotongan kuota haji sebesar 20 persen, digunakan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Mempawah untuk memprioritaskan calhaj lanjut usia (Lansia). Namun, walau ada penambahan tiga orang tidak akan

menambah jumlah calhaj sebanyak 134 orang. Sebab, ada tiga orang calhaj juga yang ngundurkan dari keberangkatan tahun ini, ungkap Kepala Kemenag Mempawah, Kasiman. Terkait penambahan kuota calhaj itu, Kasiman menegaskan, pihaknya memprioritaskan calhaj lansia. Tentunya faktor usia menjadi alasan utama Kemenag memprioritaskan calhaj lansia, dibandingkan calhaj yang masih berusia muda. Setiap ada kesempatan untuk penambahan calhaj, baik itu dari calhaj yang mengundurkan diri ataupun memang kebijakan penambahan dari pu-

sat, maka calhaj lansia yang kita utamakan, tuturnya. Sebab, timpal dia, faktor umur sangat mempengaruhi kelancaran ibadah haji yang akan dijalankan. Mengingat aktivitas yang akan dijalani selama mengikuti ibadah haji cukup banyak. Belum lagi faktor cuaca dan lingkungan hingga membutuhkan stamina yang ﬁt, agar calhaj dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Semakin lanjut usia, ada kemungkinan dalam pelaksanaan ibadah haji semakin beresiko. Karenanya yang lansia kita utamakan agar segera berangkat melaksanakan ibadah haji, pungkasnya. (ﬁa)

Sosialisasi Taspen Bagi PNS MPP

Pensiunan Disarankan Gabung PWRI

PT Taspen menggelar sosialisasi bagi PNS di Aula Kantor Bupati Mempawah. ALFI SHANDY

MEMPAWAH. Pegawai purnatugas disarankan bergabung sebagai anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Mempawah. Dengan berorganisasi, maka para pensiunan PNS tetap berkumpul dengan rekan-rekan sejawat. PWRI sekaligus menjadi wadah aktualisasi diri. Saran itu, papar Wakil Bupati (Wabup) Mempawah, Gusti Ramlana ketika membuka kegiatan Sosialisasi PT Taspen untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Telah

Memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) di Aula Kantor Bupati Pontianak, Kamis (4/9). Sosialisasi yang dihadiri Kepala Kantor PT Taspen Cabang Pontianak, Refriani Roeslai itu diikuti 25 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Ramlana menyebut, roda kehidupan harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Termasuk bagi seorang pensiunan PNS yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya kepada masyarakat dan daerah. Masa pensiun

merupakan fase kehidupan baru yang harus disikapi dengan besar hati. Masa pensiun bukanlah akhir dari segala-galanya. Meski sudah pensiun, kita harus tetap eksis dalam kehidupan sosial. Membantu masyarakat itu bukan hanya pada saat bertugas saja. Hidup ini enjoy saja. Kita coba ciptakan sendiri suasana yang menyenangkan, sebut Ramlana. Menurut Ramlana, masa pensiun bagi para pegawai bukanlah akhir dari kiprah seorang PNS dalam mem-

berikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungannya. Sebagai makhluk sosial, pensiunan pegawai dapat terus aktif dan mengembangkan diri di masyarakat. Setelah pensiun, hendaknya pegawai tidak lantas menarik diri dari lingkungan sosial masyarakat. Tetaplah eksis dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai diremehkan generasi muda. Jangan putus asa karena merasa sudah pensiun. Syukuri nikmat usia yang Allah karuniakan kepada kita, tuturnya. Dalam kesempatan itu, Ramlana atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Mempawah mengucapkan terima kasih atas pengabdian para PNS yang telah memasuki masa MPP. Segala kinerja yang telah diberikan selama melaksanakan tugas pengabdian ujar Ramlana, pasti banyak memberikan dampak yang positif untuk daerah dan masyarakat.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak dan ibu yang sudah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. Terima kasih pula karena sudah membina anak-anak kami semua. Semoga segala kinerja dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, ucapnya mendoakan. Sementara itu, Kepala Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi Pegawai BKD Kabupaten Mempawah, Hermansyah mengungkapkan, terdapat 25 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang memasuki MPP. Seluruh PNS tersebut berprofesi sebagai guru. Sosialisasi yang kami laksanakan bersama-sama PT Taspen ini guna memberikan pemahaman kepada para pegawai yang akan purnatugas tentang pengurusan hak-haknya selaku PNS, sebutnya. (ﬁa)

GELIAT KAYONG UTARA CAKAP ALANG

Apresiasi Gerakan PKK SUKADANA. Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-42 tahun 2014 di Kabupaten Kayong Utara (KKU), dihelat berbagai macam kegiatan. Puncak acara dipusatkan di Balai Praja Sukadana, belum lama ini. Acara dihadiri Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, dan para camat se-KKU. Ketua TP-PKK KKU Hj Diah Permata Hildi, selaku panitia penyelenggara beserta segenap anggotanya, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, saya atas nama Pemkab Kayong Utara mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada segenap jajaran pengurus PKK. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan dasawisma di seluruh KKU, atas kegiatan yang telah dilakukan selama ini. Demi mendukung program Pemkab Kayong Utara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kayong Utara, kata H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara ketika memberikan kata sambutan. Bupati H Hildi Hamid mengatakan TP-PKK KKU dengan sepuluh program pokoknya telah melakukan banyak hal yang hasilnya telah dirasakan warga masyarakat. Berbagai upaya dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan. Peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan pendidikan keluarga, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kualitas kesehatan dan keluarga berencana yang dilakukan oleh kader pkk pada keluargakeluarga sasaran di seluruh wilayah binaan, kata H Hildi Hamid. Selaku Ketua Pembina TP-PKK KKU, Bupati ingin menyampaikan Pemkab Kayong Utara memiliki kepentingan dan perhatian yang sangat besar dalam memfasilitasi dan mendorong gerakan PKK. Tujuan agar terus tumbuh dan berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menyukseskan program-program pembangunan, dan berkontribusi mewujudkan masyarakat Kayong Utara yang sejahtera dan mandiri. Pemkab Kayong Utara menyadari, tidak semua program dan kegiatan yang telah direncanakan akan dapat dilaksanakan aparat pemerintah daerah sendiri, melainkan akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui dukungan dan membangun kerjasama dengan tim penggerak PKK, saran H Hildi Hamid. Bupati H Hildi Hamid menerangkan keberadaan dan kiprah PKK sangat dibutuhkan. Terlebih-lebih ketika dihadapkan pada dinamika masalah dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang harus diatasi dan dipenuhi secara simultan.(lud)

Pererat Kemangulan TNI dan Rakyat Ini untuk menjembatani ber“bagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI AD dengan masyarakat,

”

Letkol (Inf) Asep Akhmad Hidayat KETAPANG. Mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat Kodim 1203 Ketapang melakukan sosialisasi Tromol Pos 7000, Sosialisasi dilaksanakan di aula Kodim 1203, kemarin. Dandim 1203 Ketapang, Letkol (Inf ) Asep Akhmad Hidayat, mengatakan, Tromol Pos 7000 merupakan sarana yang disiapkan oleh TNI untuk semakin mendekatkan komunikasi dan kordinasi antara masyarakat dan unsur TNI. Harapannya bisa terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan TNI, kata Dandim. Dandim mengatakan, sehingga Kemanunggalan TNI AD dengan rakyat bisa terbina, serta peran TNI AD di mata rakyatnya semakin nyata. Sementara Ketua Tim Sosialisasi Tromol Pos 7000, Letkol (Inf ) Tato Hadiyan dari Irdam XII/Tanjungpura, mengatakan, dalam menjaga citra TNI AD di mata masyarakat, perlu sosialisasi program Tromol Pos 7000 sebagai media komunikasi TNI AD dengan masyarakat. Ini untuk menjembatani berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum TNI AD dengan masyarakat, jelasnya. Ia menjelaskan, kegiatan Tromol Pos ini meliputi kegiatan laporan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran atau perilaku negatif oknum prajurit TNI AD di lingkungan masyarakat. Serta menindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan serta upaya penyelesaian sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kami berharap agar kegiatan Tromol Pos 7000 dapat ditindaklanjuti di jajaran Kodam XII/Tanjungpura, khususnya bagi aparat Komando kewilayahan maupun non Komando Kewilayahan. Serta mendapat respon positif dari masyarakat. Sehingga citra TNI AD di mata masyarakat menjadi lebih baik, harapnya. Sosialisasi Tromol Pos 7000 juga dipaparkan secara lugas oleh Mayor Arm Cecep dari Tim Sosialisasi serta mendapat respon positif dari peserta sosialisasi yang hadir. Kegiatan ini dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari perwakilan masing masing kecamatan di seluruh Ketapang dan Kayong Utara. (Jay)

Jumat, 5 September 2014

FGD Penyusunan IKM Pelayanan Puskesmas Peningkatan Pelayanan Pemerintah SUKADANA. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kayong Utara (KKU) bersama koalisi non government organization (NGO) diwakili lembaga Gemawan, mengadakan focus group discussion (FGD) Penyusunan Indkes Kepuasan Masyarakat (IKM), tentang Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Bertempat di Aula Dinkes KKU, Kamis (26/6). FGD ini dihadiri utusan para tenaga kesehatan dari beberapa daerah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes KKU Agus Rudi Suandi SE di FGD mengatakan kesehatan adalah hak dan investasi. Semua warga negara berhak atas kesehatannya karena dilindungi oleh konstitusi, seperti tercantum dalam UUD 1945.

Semua warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama dalam penghidupan dan pekerjaan. Penghidupan di sini mengandung arti hak untuk memperoleh kebutuhan materill, seperti sandang, pangan, dan papan yang layak dan juga kebutuhan immateriil seperti kesehatan, kerohanian, dan lain-lain, kata Agus. Diterangkan Agus, kesehatan itu modal dasar yang sangat diperlukan segenap masyarakat, untuk dapat beraktivitas sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga mampu menghasilkan sesuatu bermanfaat secara ekonomi. Namun bila kondisi kesehatan tidak memungkinkan, bisa-bisa seluruh harta dan kekayaan yang mereka peroleh, habis digunakan untuk memperoleh

kesehatan itu. Pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih banyak kekurangan, sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Ini ditunjukkan dengan masih munculnya berbagai keluhan masyarakat melalui media massa, timpal Agus. Kalau kondisi ini tidak direspon pemerintah, lanjut Agus, maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah sendiri. Mengingiat fungsi utama pemerintah, melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu indikasi kepemerintahan yang baik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan

publik yang akan diambil oleh pemerintah, sebagai fasilitator dan dinamisator atau agen pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai atau umpan balik terhadap semua aplikasi atau penerapan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil, tutur Agus. Dalam analisis Agus, pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani

masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan tingkat kepuasan menerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan, kupas Agus. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tambah Agus, perlu disusun IKM sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu, data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan. Ini menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kata Agus. (lud)

Anyaman Kayong Utara

Makin Bersaing di Pasar Global SUKADANA. Pihak Istana Merdeka di Jakarta, melalui ibu negara Republik Indonesia (RI), Hj Ani Yudhoyono menyanjung Tikar Pelangi, karya ibu Rajimah, warga dusun Tanjung Belimbing desa Pangkalan Buton kecamatan Sukadana. Te r u n g k a p d i p a m e r a n kerajinan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT ) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-34. Bertempat di gedung Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) atau Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Jakarta Selatan, 5-8 Juni 2014. Dewan Kerajinan Nasional kembali menggelar event

KETAPANG CAKAP ALANG

RAKYAT KALBAR

besarnya. Yakni, pameran produk kerajinan dengan ikon anyaman. Pameran itu merupakan bagian dari rangkaian HUT Dekranas ke-34. Untuk tahun ini, pameran dan HUT Dekranas ke-34 dibuka secara resmi oleh Ibu Negara Republik Indonesia (RI) Hj Ani Yudhoyono. Pameran yang digelar di gedung SMESCO Jakarta Selatan ini, berlangsung selama empat hari, 5-8 Juni 2014, kata Hj Diah Permata Hildi, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kayong Utara (KKU). Dikatakan Diah, hajatan besar ini bertujuan untuk memprosikan produk unggulan usaha kecil menengah (UKM)

yang berkualitas. Kemudian mendorong mereka untuk membangun merek sendiri. Selanjutnya yang terpenting, membuka akses pasar agar nantinya mampu bersaing di tingkat domestik maupun global, papar Diah. Produk UKM dalam hal kerajinan dengan ikon anyaman, lanjut Diah, khususnya untuk KKU memiliki banyak keunggulan. Memiliki daya tawar dan kekuatan untuk bersaing di pasar lokal maupun global. Lihat saja misalnya, produk anyaman ini mampu menawarkan kekhasan produk yang khas dari alam Indonesia yang beriklim tropis. Produk anyaman ini

juga mampu menawarkan kekhasan produk yang kuat dalam mengekspresikan karakter budaya dalam desain dan ragamnya, kupas Diah. Karenanya, analisis Diah, tak mengherankan bila beberapa tahun ini, penetrasi pasar produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya anyaman semakin membanggakan. Sejumlah pameran-pameran digelar banyak memberikan celahcelah cukup mengejutkan. Satu di antaranya terlihat dari antusiasme pengunjung terhadap produk anyaman dari KKU. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara bersama pengrajin harus bisa

bekerjasama meningkatkan nilai tambah. Seperti dengan cara menelorkan produkproduk yang lebih inovatif sehingga memiliki daya sayang lebih, tutur Diah. Dia meng atakan dalam menciptakan produk bernilai tambah tidaklah gampang. Butuh ketekunan dan kerja keras, baik dalam bertindak dan berpikir, sehingga akan membuahkan hasil memuaskan. Semua pihak harus memiliki keinginan yang kuat untuk menghasilkan sesuatu, kerja keras yang utama. Kita semua harus menjadi pemikir yang berkreasi untuk merenovasi dan mengisi produk-produk kita, ajak Diah. (lud)

metro

Jalan Ketapang-Kendawangan Mulus KETAPANG. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Ketapang, Drs Heronimus Tanam menjelaskan, ruas Jalan Ketapang-Kendawangan saat ini dalam kondisi bagus. Saat ini dari hasil pengerjaan yang sudah dilaksanakan, kondisi jalan sudah mulai mulus, kata Heronimus Tanam Kamis (3/9). Tanam mengatakan, pembetonan di ruas Jalan KetapangPesaguan sudah terlaksana sekitar 60 persen. Kondisi ruas jalannya sudah mulai mulus, lubang-lubang yang dahulu banyak saat ini sudah mulai tinggal sedikit.

Kondisi yang sama juga terhadap ruas Jalan PesaguanKendawangan lubang-lubang sudah mulai tidak ada. Namun pengerjaan pada jalan ini pakai sol yaitu semen campur tanah bukan dibeton, kata Tanam. Tanam menjelaskan, kedua ruas jalan tersebut akan dikerjakan sampai pada bulan Desember tahun anggaran 2014. Namun ditegaskannya pengerjaan pada 2014 tidak sampai pembangunan jalan benar-benar selesai. Pengerjaan selanjutnya akan dianggarkan lagi pada 2015 untuk menyelesaikannya. Jadi anggaran 2014 ini penger-

Drs Heronimus Tanam. JAIDI

jaanya belum selesai semua, ungkapnya. Ia menuturkan, dalam pekerjaan ruas jalan tersebut saat ini tidak ada kendala berarti yang dihadapi. Tidak seperti saat pengerjaan pada awal yang terdapat kendala terkait social masyarakat setempat. Terutama pada aktiﬁtas-aktiﬁtas sekelompok warga yang membangun miting (pungli, red) di jalan atau jembatan. Kendala semula ada seperti kegiatan masyarakat yang melakukan meting jalan atau jembatan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka sudah mengerti terhadap proses pem-

bangunan jalan itu, ungkapnya. Ia menambahkan, kemungkinan kendala lain yang masih akan dihadapi saat proses pengerjaan jalan tersebut, terkait kondisi alam seperti musim kemarau, sebab material pembangunan jalan didatangkan dari daerah luar Ketapang melalui jalur laut. Jika air surut dikhawatirkan kapal tidak bisa masuk, dan jika gelombang kuat kapal tidak bisa berlayar, ungkapnya. Ia berharap, selama pengerjaan pembangunan jalan tersebut tak terkendala sukses, lancar dan mulus seperti harapan masyarakat. (Jay)

Ditargetkan Oktober 2015, Masjid Agung Al-Ikhlas KETAPANG. Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si dan Wakil Bupati Boyman Harun SH, Kamis (4/9 meninjau pembangunan Masjid Agung Al- Ikhlas Ketapang yang sedang dalam pengerjaan. Ditargetkan Oktober 2015 rampung dan dapat difungsikan umat Islam. Pembangunan Masjid Agung Al- Ikhlas adalah niat baik pemerintah Kabupaten Ketapang dalam membangun rumah ibadah yang representatif. Menurut Bupati pembangunan ini tidak terlepas dukungan semua komponen masyarakat Ketapang. Selain itu pentingnya pembangunan spiritual untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan beriman sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang terpilih priode Tahun 2010-2015. Sudah kewajiban pemerintah untuk membangun dan menyiapkan rumah ibadah yang representatif bagi masyarakat, kata Bupati Henrikus. Dalam beberapa kesempatan, Bupati Ketapang menargetkan pembangunan akan rampung sebelum masa jabatannya selesai, terlebih lagi Masjid Agung Al-Ikhlas menjadi kebangaan masyarakat Ketapang.

Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si didampingi Wakil Bupati Boyman Harun SH saat diwawancara Metro TV disela-sela meninjau pembangunan Masjid Agung Al- Ikhlas Ketapang. JAIDI CHANDRA Bupati Ketapang, Henrikus mengharapkan Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas diharapkan dapat tuntas sebelum masa jabatannya berakhir. Selesai dibangun, kita

berharap Masjid Agung Al Ikhlas menjadi kebanggaan masyarakat Ketapang, kata Henrikus.. Ia menambahkan, Pemkab komitmen membantu pembangunan masjid, lantaran sebagai

bentuk pelayanan masyarakat banyak terutama umat muslim. Namun bantuan juga dialokasikan kepada rumah ibadah umat beragama lainnya. Tentunya, bantuan tersebut sesuai dengan porsi keberadaan umat

beragama di kabupaten Ketapang, jelasnya. Henrikus menuturkan masyarakat Ketapang mesti menjadikan momentum pembangunan ini guna mempererat persatuan antar umat beragama. Agar proses Majunya Ketapang akan memberikan dampak positif dan kemakmuran bersama bagi masyarakat Ketapang. Wakil Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, H.Hamimzar Yahya mengatakan saat ini pekerjaan pembangunan Masjid Agung Al Ikhlas Ketapang terus berjalan dengan mendatang para pekerja ahli dibidangnya dari luar Kalimantan. Untuk saat ini kita sedang mencetak ornamen-ornamen dinding Masjid dan penyelesaian pemasangan dinding kubah, jelasnya. Ia menilai pengerjaan pembangunan Masjid Agung Al- Ikhlas dapat mengejar target waktu yang sudah ditetapkan, dan tidak ada hambatan atau halangan apapun. Untuk pendanaan tidak masalah, pembangunan pondasi dan struktur masjid menghabiskan Rp. 22 Milyar, dan pembuatan kubah 11 buah menghabis Rp 5 milyar, untuk sementara dana kita cukup, katanya (Jay/PK)

MELAWI MEMBANGUN

RAKYAT KALBAR Jumat, 5 September 2014

Melawi Usulkan Alih Status Hutan

LABOH JU

Ilustrasi/IST

Prospek Bisnis Bibit Tanaman NANGA PINOH. Bisnis usaha pembibitan tanaman buah unggul, seperti pohon mangga, durian, rambutan, lengkeng dan tanaman buah unggul lain prospeknya sangat cerah. Begitu diungkapkan tokoh muda Melawi, Wahyudi. Komoditas buah-buahan kini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, kebanyakan buah yang ada di pasar merupakan buah impor dari luar daerah, karena masih minimnya orang yang memfokuskan pertanian di sektor tanaman buah. Selain itu, bibit yang masih terbatas juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk menanam bibit pohon buah-buahan. Kita juga biasa melihat orang menjual bibit buah-buahan secara keliling ke rumah-rumah, atau dijual di toko-toko bibit. Harganya juga lumayan tinggi untuk satu bibit pohon buah, katanya. Saat ini bibit pohon mangga dan durian dijual Rp 50.000 - Rp 70.000 per pohon untuk varietas unggul. Selain itu kata Yudi, keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi buah juga tinggi, bahkan jumlahnya terus meningkat. Prospek bisnisnya sangat baik, karena bila dibandingkan masa tanam bibit unggul hingga panen hanya berkisar 2-3 tahun. Sedangkan tanaman alami, masa panen mencapai 7-8 tahun, ujar pria yang banyak berkecimpung di organisasi lingkungan ini. Menurut Wahyudi, tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap aneka macam buahbuahan ternyata memberikan peluang besar bagi warga petani. Oleh karena itu, dirinya berencana akan membuat pembibitan tanaman buah unggul bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Melawi ataupun pihak swasta. Sehingga nantinya masyarakat Melawi tidak perlu lagi membeli tanaman pohon buah unggul yang didatangkan dari luar Melawi, katanya. Wahyudi mengatakan, saat ini tidak hanya para pedagang pohon bibit unggul saja yang mendapatkan untung besar setiap bulannya, namun para petani yang membudidayakan tanaman buah pun di daerah luar Melawi kini juga mulai mendapatkan cipratan rezeki dari tingginya permintaan pasar di sektor ini. Tanpa ada orang yang mengusahakan bibit berkualitas, tak ada tanaman buah unggul yang mengisi kebun maupun pekarangan rumah, paparnya. (aji)

NANGA PINOH. Kawasan hutan di Kabupaten Melawi mencapai 73 persen. Makanya, Pemkab Melawi sedang mengusulkan perubahan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Melawi melalui Tim Terpadu (Timdu) se-Kalbar. Secara spesial, kebijakan ini harus diterjemahkan dalam pola ruang dan kelola ruang yang sesuai. Selain itu harmonisasi antara kepentingan dan peran masyarakat dalam ruang menjadi isu yang penting dalam implementasinya, kata Wakil Bu-

pati (Wabup) Melawi, Panji SSos saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Melawi, Kamis (4/9) di Emaus Nanga Pinoh. Strateg i pembangunan wilayah papar Panji, dilakukan melalui pembangunan ekonomi rendah karbon berbasis kepentingan dan peran masyarakat. Harmonisasi antara kepentingan dan peran masyarakat sangat penting. Panji mengatakan, dalam konteks pencapaian visi Kabupaten Melawi, saat ini Pemkab sedang dalam tahapan penetapan Raperda

RTRW. Pengembangan pola ruang yang berimplikasi kepada perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, pada dasarnya adalah inisiatif daerah (Kabupaten Melawi, red) untuk mendukung program pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, bebernya. Wabup mengungkapkan, pola ruang yang dikembangkan Pemkab Melawi untuk mendukung visi misi Melawi, antara lain mengembangkan pola ruang berdasarkan kriteria dan indikator klasifikasi lahan yang tepat. Dengan

mempertimbangkan aspek bioﬁsik, ekonomi dan sosial budaya dan perspektif ekoregional. Juga untuk mempertahankan semaksimal mungkin hutan ekosistem alami yang masih mempunyai nilai ekoregional, jasa lingkungan, sosial budaya dan ekonomi tinggi, tegasnya. Lebih lanjut Wabup mengungkapkan, tujuan pengalihan ini juga untuk meminimalkan konversi kawasan peruntukan hutan dan ekosistem alami menjadi APL, atau pencadangannya menjadi HPK. Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi

APL untuk mengakomodir permukiman masyarakat yang telah eksis dalam kawasan hutan. Serta melakukan tinjauan terhadap lokuslokus perubahan pola ruang dalam perspektif ekoregional, serta efektiﬁtas dan eﬁsiensi manajemen, katanya. Wabup berharap, dalam pengelolaan kawasan hutan menjadi APL, jangan sampai ada kepent ing an polit ik tertentu yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tujuan utama pengalihan ini, tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat, ingatnya. (aji)

Mayoritas Penduduk Melawi Petani NANGA PINOH. Pemkab Melawi harus mengutamakan pembangunan bidang pertanian. Sebab, penduduk Melawi sebagai besar berada di pedesaan. Mereka umumnya bergantung hidup dari menanam padi, sayuran dan menanam karet. Penduduk Melawi menyebar di 11 kecamatan. Yakni Nanga Pinoh, Pinoh Utara, Pinoh Selatan, Sayan, Sokan, Tanah Pinoh, Tanah Pinoh Barat, Belimbing, Belimbing Hulu, Ella Hilir dan Menukung. Hanya sedikit yang tinggal di ibukota kecamatan, sebagai besar tinggal di desa. Meski menetap di ibukota kecamatan, namun ekonomi masyarakat masih tertumpu pada sektor pertanian. Jangankan di ibukota kecamatan, di ibukota kabupaten pun masih banyak yang bertani. Jika pertanian digalakkan, diprioritaskan dalam pembangunan, maka akan menyentuh sebagian besar masyarakat Melawi. Yang paling mudah dan paling dekat adalah pertanian. Jangan dulu berpikir untuk membangun industri di Melawi, sebab biayanya mahal, kata pendamping warga, Duin SP. Selain itu, kata Duin, keahlian sebagian besar masyarakat

Melawi adalah bertani. Bila industri didorong, sedangkan masyarakat tidak memiliki keahlian atau keterampilan, maka akhirnya mereka hanya bisa menjadi penonton. Kalaupun industri diterima masyarakat, maka hanya akan menjadi beban perusahaan. Ini akan menjadi persoalan baru. Bisa jadi konﬂik yang berkepanjangan, ulasnya. Kondisi alam Melawi juga sangat mendukung untuk mendorong sektor pertanian.

Melawi memiliki lahan yang sangat luas. Bahkan, banyak lahan yang hanya ditumbuhi oleh semak belukar. Melawi juga memiliki sumber air, bisa dijadikan sebagai sumber kebutuhan air tanaman. Kalau menanam sayur, jelas bisa memanfaatkan daerah yang banyak sungai. Bahkan, sumber air mancur di berbagai daerah atau kecamatan di Melawi bisa menjadi sumber air untuk sawah. Dari segi iklim, Melawi

juga sangat cocok untuk pertanian. Bahkan, tidak kalah dibandingkan kabupaten penghasil beras lain di Kalbar, seperti Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Curah hujan dalam satu tahun pun selalu ada. Matahari penuh sepanjang tahun dan sepanjang hari, sangat cocok untuk tanaman daerah tropis, ujarnya. Di tambah lagi, sejarah masa lalu Melawi yang menjadi sentra penghasil padi.

Bahkan, pada zaman penjajahan Belanda ungkap Duin, Melawi memasok beras ke Pontianak. Dulu ada istilah beras Pinoh. Beras Pinoh dulu banyak dikenal kalangan pedagang Pontianak, ucapnya. Saat daerah ini masih menjadi bagian dari Kabupaten Sintang, Melawi menjadi pemasok kebutuhan beras utama. Saat itu, daerah pemasok besar adalah Kecamatan Tanah Pinoh dan Sokan, katanya. (aji)

SINTANG RAYA LABOH JU

Tiga Tahun Mobil Internet Tak Dikirim Sintang-RK. Mobil Internet bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang diperuntukkan untuk Kecamatan Ketungau Hulu, sampai saat ini belum juga difungsikan secara maksimal. Padahal mobil sumbangan dari pemerintah pusat tersebut sudah berada di Sintang sejak tiga tahun lalu. Memang kita belum bisa mengantarkan mobil internet itu ke Kecamatan Ketungau Hulu. Kendalanya adalah masalah infrastruktur jalan yang rusak, sehingga tidak memungkinkan untuk dilewati mobil internet tersebut, ungkap Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi (Santel) Setda Sintang, Ade M Hermanto, Rabu (3/9). Dikatakannya, satu unit mobil internet yang diperuntukkan bagi Kecamatan Ketungau Hulu hingga saat ini masih terparkir di halaman Kantor Bupati Sintang. Sejatinya, kendaraan tersebut harus sudah beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat di kecamatan tersebut. Meskipun begitu, mobil internet itu tetap mendapatkan perawatan. Sehingga mobil dipastikan dalam kondisi baik, kata Manto. Selain masalah jalan, lanjut Hermato, terkendala karena tidak adanya operator yang menjalankannya. Karena itu, sampai saat ini mobil tersebut masih diletakkan di halaman kantor bupati. (din)

Disiplin Dokter Dipertanyakan Lebih Mementingkan Praktik Pribadi Ketimbang Rumah Sakit S INTANG -RK. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M Djoen Sintang dihadapkan pada masalah disiplin dokter. Sejumlah dokter dinilai lebih mementingkan praktik atau klinik milik pribadi, ketimbang rumah sakit. Hal ini membuat pelayanan di rumah sakit banyak dikeluhkan, padahal status mereka merupakan PNS. Kita harus menunggu berjam-jam, tanpa kepastian. Ketika kita datang pagi, sampai siang pun dokter spesialis yang menangani belum datang, ujar salah seorang pasien rumah sakit kepada sejumlah wartawan,

Kamis (4/9). Pasien ini tak ingin namanya dikorankan. Namun ia menceritakan tujuan datang ke rumah sakit, yakni ingin memeriksakan kandungan. Bukan hanya saya yang mengalami hal seperti ini, banyak pasien mengeluhkan hal yang sama, kata dia. Apa yang disampaikan pasien ini bisa jadi benar adanya. Informasi didapat, keluhan terkait disiplin para dokter di rumah sakit sudah menjadi buah bibir. Ketika para pasien memerlukan penanganan dokter tertentu, yang bersangkutan tidak berada di rumah sakit, me-

lainkan di tempat praktik atau klinik milik pribadi. Dikeluhkan pula terkait kinerja dokter ini, ketika bertugas di rumah sakit dan bekerja di lokasi praktik atau klinik pribadinya. Pasien rumah sakit terkesan dilayani setengah hati, sementara pasien pribadi mendapat prioritas. Bahkan tak sedikit para pasien rumah sakit diarahkan supaya berobat ke tempat praktik atau klinik milik pribadi sang dokter. Keterbatasan peralatan rumah sakit, tidak tersedianya obat-obatan di rumah sakit, dan lain sebagainya menjadi alasan

Aneh, Ajau Jadi Tahanan Rumah S INTANG -RK. Persidangan kasus Jauhari alias Ajau, terdakwa pemilik emas batangan dengan nilai miliaran rupiah, kembali ditunda. Jadwal sidang Kamis (4/9) dengan agenda tuntutan jaksa ditunda, karena jaksa penuntut umum ( JPU) yang menangani kasus ini sedang menjalani sidang t indak pidana korupsi (Tipikor) di Pontianak. Sebelumnya, Kamis (28/8) pekan lalu, agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari terdakwa juga terjadi penundaan. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sintang, Setyanto Hermawan mengatakan, terjadinya penundaan dalam persi-

dangan merupakan hal yang wajar dan dapat dimaklumi. Sebab dalam menjaga kelancaran persidangan segala persiapan harus dimatangkan dan lengkap. Kita tidak dapat memaksa melakukan persidangan. Intinya, bila semua item dalam persidangan siap dan lengkap, persidangan dapat dilakukan, namun bila tidak, sidang bisa ditunda, ucap Setyanto. Namun ia menegaskan bahwa penundaan persidangan harus berdasarkan ketentuan yang jelas, dan jangan terlalu larut. Bila persidangan terus ditunda, deng an alasan yang tidak jelas.

Maka kita bisa perintahkan untuk melanjutkan persidangan tersebut, jelasnya. Setyanto tak menampik penundaan persidangan kasus Ajau sudah dua kali d i l a k u k a n . Pe n u n d a a n pertama terjadi karena saksi ahli yang dibawa oleh terdakwa tidak hadir, dengan alasan yang tidak diketahui. Terkait putusan apa yang akan diberikan kepada terdakwa Ajau, ia tidak dapat berkomentar. Sebab keputusan tersebut terdapat pada majelis hakim lewat fakta persidangan, yang mengacu keterangan saksi dan barang bukti. Sementara JPU yang

menangani kasus ini, yakni Dani Daulay menegaskan, alasan penundaan persidangan kasus Ajau tidak disengaja atau bukan bentuk ketidaksiapan kejaksaan dalam melaksanakan persidangan. Persidang an memang kita tunda, dengan alasan yang jelas, ujarnya. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Pontianak, dalam agenda menjadi jaksa pada persidangan kasus korupsi Gedung Olahraga (GOR) Melawi yang berlangsung di pengadilan Tipikor Pontianak. Jadwal persidang an kita sama dengan kasus korupsi. Karena itu sidang Ajau terpaksa kita

tunda. Sampai kapan, kita lihat nanti, kata Dani. Ajau merupakan pengusaha emas yang ditangkap pada 27 Januari lalu, di Bandara Susilo Sintang saat pemeriksaan oleh petugas X-Ray. Ajau kedapatan membawa emas batangan tanpa izin. Hasil perhitungan saksi ahli dari Perum Pegadaian, emas milik Ajau beratnya 3,3614 kilogram dengan kadar 99 karat. Selama masa pemeriksaan hingga penuntutan, Ajau tidak ditahan. Di Polres Sintang d a n Ke j a k s a a n N e g e r i Sintang, ia ditangguhkan karena sakit. Kini dia menjadi tahanan rumah. (din)

Ilustrasi/IST

sang dokter agar pasien mau pindah berobat ke kliniknya. Pada akhirnya para pasien meninggalkan rumah sakit dan memilih tempat praktik pribadinya. Direktur RSUD Ade M Djoen Sintang, dr. Hari Sinto Linoh tidak berada di rumah sakit ketika hendak dikonﬁrmasi. Namun Kepala Bidang Pe l a y a n a n R S U D A d e M Djoen Sintang, dr. Kasino tak menampik kabar buruk terkait disiplin sejumlah dokter itu. Kita akui hal itu. Sebenarnya, itu tanggungjawab satuan pengawas intern (SPI) di rumah sakit. Dan sudah pernah kita sampaikan, ucapnya. Menurut Kasino, pemberlakuan jam kerja dokter secara umum sama seperti pegawai negeri sipil (PNS). Surat edaran perihal jam visited pelayanan sudah pernah diterbitkan. Jam visited dokter di ruangan rawat inap dilakukan mulai pukul 07.00-10.00. Jam pelayanan dokter di rawat jalan setelah selesai pelayanan di rawat inap, atau selambat-lambatnya mulai pukul 10.00 sampai selesai.

Kalau standar pelayanan secara khusus belum ada. Hal ini yang sedang kita koordinasikan bersama Sekda, Inspektorat dan BKD. Karena memang, banyak laporan yang kita terima terkait disiplin dokter ini. Apakah mereka harus bekerja diprakt iknya terlebih dahulu baru kemudian di rumah sakit, atau sebaliknya, atau macam mana. Aturan jam ini yang belum ada, tegas Kasino. Kasino berharap aturan ini dapat segera dibuat. Ia tak ingin karena ketiadaan aturan ini, para dokter menjadi tidak disiplin. Apalagi sampai diikuti oleh karyawan lainnya. Di sinilah tugas komite etik, dewan pengawas ataupun satuan pengawas intern untuk melakukan pembahasan dengan pejabat pengelola rumah sakit, jelasnya. RSUD Ade M Djoen Sintang memiliki 14 dokter spesialis, 11 dokter umum fungsional dan lima struktural. Kasino tak menampik sejumlah dokter ini membuka praktik atau klinik pribadi. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

Saka Wanabakti Lantik 43 Anggota Baru

RAKYAT KALBAR Jumat, 5 September 2014

Bahaya! Aktivitas PETI di Kawasan Betung Kerihun Merambah ke Zona Inti Banyak di Bungan Jaya dan Tanjung Lokang

Anggota Saka Wanabakti yang baru dilantik foto bersama. ist

PUTUSSIBAU-RK. Gerakan Pramuka (GP) Saka Wanabakti menggelar perkemahan Persami dalam rangka pengebetan dan Diksarwana anggota baru angkatan 2013, yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus lalu di di bumi perkemahan ARBORETUM, Jalan Antasari No.04 Putussibau Utara. Kegiatan pelantikan ini diikuti 43 peserta Pramuka Penegak tingkat SMA saderajat. Pembina sekaligus intruktur Saka Wanabakti Arie Budiman menuturkan GP merupakan wadah pendidikan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. GP memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan supaya anak-anak dan pemuda Indonesia menjadi insan yang bertaqwa, berjiwa pancasila, memiliki watak, sikap, sifat, kepribadian, dan moral. Kemudian memiliki keperdulian terhadap kehutanan, berbudi pekerti yang luhur serta memiliki pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas. Sehingga pada akhirnya bisa menjadi penerus tongkat estafet perjuangan bagi bangsa dan negara dalam membangun masyarakat. Salah satu upaya untuk membentuk tenaga kader pembangunan tersebut adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang praktis dalam bidang kehutanan, ujarnya, Kamis (4/9). Dilaksanakannya kegiatan Saka Wanabakti, kata Arie, sebagai sarana melaksanakan tugas GP mendidik para Penegak dalam usaha mencapai tujuan GP, memberi kesempatan kepada para Penegak untuk bekerja dan belajar menerapkan perbuatan nyata dan berfaedah bagi masyarakat, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dalam bidang kehutanan yang diperoleh dari program kerja di satuan karya Wanabaktri. Kemudian, dikatakan dia membina dan mengembangkan sikap serta semangat gotong royong, lebih mendekatkan Pramuka Saka Wanabakti kepada masyarakat, dengan kegiatan penataan hutan,pembinaan hutan,penggunaan hutan dan pelestarian hutan, serta membina dan mengembangkan rasa jiwa kwarsa dan leadership. Sehingga diharapkan, GP Saka Wanabakti melakukan integrasi dengan masyarakat, kata Arie. (aRm)

Dudi Kurniawan. Arman Hairiadi

PUTUSSIBAU-RK. Pemerintah dan pihak terkait lainnya harus segera turun tangan menyikapi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), Kabupaten Kapuas Hulu. Pasalnya, aktivitas ilegal itu sudah masuk ke dalam zona inti, yang seharusnya tidak boleh diganggu gugat. Kasi Perlindungan, Pengawetan dan Pemetaan (P3)

Balai Besar TNBK menegaskan pihaknya memiliki tanggung jawab menjaga TNBK, termasuk dari aktivitas PETI. Saat ini kita masih mempelajari kondisi aktivitas PETI di kawasan Betung Kerihun, ujarnya, Kamis (4/9/2014). Menurut Dudi, pihaknya sudah menyampaikan ide dan pandangan terkait aktivitas PETI di kawasan lindung TNBK kepada Tim Penanggulangan PETI. Di antaranya lebih mengedepankan cara-cara pre-emtif dan preventif. Kita masih mendata beberapa titik dan luasan aktivitas PETI ini, tapi yang jelas banyak terjadi di Bungan Jaya dan Tanjung Lokang. Kalau luasnya kita belum kalkulasikan, tapi secara kasat mata aktivitas PETI itu ada. Baik

di sungai, tepian sungai, dan lain-lain, terangnya. TNBK memiliki luas sekitar 8.000 hektar dibagi ke dalam enam zona. Yaitu zona inti, khusus pemukiman, pemanfaatan, rimba, tradisonal dan religi. Dari enam zona ini, seharusnya tidak boleh ada aktivitas PETI. Apalagi zona inti, yang tidak diperbolehkan ada aktivitas apapun. Parahnya, di zona inti ini malah ada aktivitas PETI. Kemarin kita telah melakukan pertemuan dengan seluruh kepala desa se-Kecamatan Putussibau Selatan di kantor camat. Kita jelaskan kepada mereka mengenai aktivitas PETI ini. Kita juga baru-baru ini ada melakukan patroli untuk melihat kondisi aktivitas PETI di kawasan TNBK, kata

Dudi. Menurut dia aktivitas mencari emas ini memang sudah turun temurun dilakukan masyarakat, tapi dikerjakan secara tradisional. Namun belakangan, mesin-mesin berkapasitas besar sudah masuk untuk melakukan penambangan emas. Kalau melihat ini, ada indikasi masyarakat di sana dibantu warga luar, mungkin saja sebagai cukongnya, beber Dudi. Aktivitas PETI ini, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga membahayakan bagi manusia. Sebab PETI selalu menggunakan merkuri. Mungkin, dampaknya kekita sekarang tidak kelihatan, tapi akan berakibat fatal bagi anak dan cucu kita nanti. Tidak hanya bagi masyarakat

Kapuas Hulu, tapi juga Kalbar karena sungai Kapuas sudah tercemar. Ikan yang dimakan menjadi tidak sehat dan bahkan hasil penelitian kualitas air Kapuas sudah tidak layak, ucap Dudi. Upaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas PETI harus terus dilakukan. Begitu pula dengan pengawasan peredaran mercuri mesti diperketat. Saat pertemuan kemarin, berdasarkan laporan Camat Putussibau Selatan, ada anak yang lahir dalam keadaan cacat atau tidak sempurna. Ini merupakan salah satu dampak buruk akibat air sungai tercemar merkuri, demikian Dudi.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

BKD Kapuas Hulu Mulai Lakukan Perekaman KPE PUTUSSIBAU-RK. Pemkab Kapuas Hulu mulai menjalankan program nasional, yakni pembuatan Kartu Pengawai Elektronik (KPE). Kamis (4/9), PNS di lingkungan pemerintah daerah setempat mulai diambil sidik jadi dan foto oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Gedung Korpri Putussibau. Kabid Pelayanan Kepegawaian BKD Kapuas Hulu, Syahbudinsyah menjelaskan pembuatan KPE ini merupakan program nasional dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bekerjasama dengan pihak swasta, yakni Sucoﬁndo. Atas instruksi BKN, PNS yang belum membuat KPE agar melakukan perekaman. Sebab PNS wajib memiliki KPE. Jika tidak, maka PNS tersebut tidak dianggap,

katanya, Kamis (4/9). Perekaman pembuatan KPE, kata Syahbudiansyah rencananya akan dilaksanakan selama dua hari. Untuk itu, ia berharap kepada PNS yang belum membuat KPE dapat melakukan perekaman. Bila pada saat dua hari yang disediakan belum juga sempat membuat, maka PNS tersebut bisa melakukan perekaman nanti, tapi bergabung dengan pegawai Kemenag Kapuas Hulu di tempat yang sama. Karena kita kurang tahu apakah ke depan program ini akan dilanjutkan atau tidak, semuanya tergantung dari BKN. Kita cuma bisa melaksanakan saja, terangnya. Bentuk ﬁsik KPE ini seperti kartu ATM. Selain sebagai kar-

tu identitas, KPE ini juga berfungsi sebagai penarik uang di ATM, tapi hanya melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sebelum adanya KPE ini, para PNS memiliki kartu pegawai, dan masih berlaku sampai saat ini. Kartu pegawai ini berfungsi dalam segala urusan kepegawaian, baik dalam kenaikan pangkat dan sebagainya, kata Syahbudinsyah. Proses pembuatan KPE ini juga sangat singkat. Jangan sampai PNS tidak membuatnya karena ini akan berpengaruh ke depannya dalam urusan administrasi kepegawaian. Mumpung masih ada waktu dan akan kami layani sebaik mungkin, imbuh Syahbudinsyah. Pelaksanaan pengambilan

PNS di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu diambil sidik jari dan foto untuk melengkapi persyaratan pembuatan KPE. Arman Hairiadi

foto dan sidik jari ini dipandu langsung oleh operator dari PT Sucoﬁndo. PNS yang akan melakukan perekaman diwajibkan berpakaian dinas berwarna coklat serta mengisi formulir yang sudah disiapkan dengan melampirkan SK Pertama dan SK Konversi NIP yang baru bagi

yang sudah memiliki. KPE ini memuat data PNS beserta data tambahan keluarga yang menjadi tanggungannya dan bisa berfungsi sebagai kartu multi guna untuk setiap penggunaan pelayanan yang terkait dengan kepegawaian. (aRm)

BUMI DARANANTE

73 Perusahaan Tambang ‘Mati Suri’ Dinsosnakertrans Tak Tahu Jumlah Karyawan Yang Di PHK SANGGAU. Sebanyak 73 Perusahaan di Kabupaten Sanggau mati suri sejak diberlakukannya undang undang Minerba Nomor 4 tahun 2009 yang melarang menjual bahan tambang mentah. Demikian diungkapkan Plt Kepala Dinas ESDM kabupaten Sanggau, Rusli, M. S.Sos Beberapa perusahaan yang mati suri itu antara lain: PT. Alu Sentosa, Kalmin, Dampak Resource, Mahkota Karya Utama, Bintang Maju Abadi, Persada Pratama Cemerlang dan Mega Citra Utama. Undang-undang tersebut, mengisyaratkan dibangunnya smelter (pabrik pengolahan, red) guna mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi. Sementara di kabupaten Sanggau, hanya ada satu perusahaan yang memiliki smelter, PT Antam

di Tayan Hilir. Sedangkan PT. Antam tak bisa menampung hasil dari semua perusahaan. Akibatnya banyak yang tak dapat mengolah hasil tambang mereka, sehingga terjadinya kolap. Otomatis terjadi pengurangan tenaga kerja, jelasnya. Dari 73 perusahaan yang mati suri tersebut ada berstatus masih eksplorasi dan ada yang sudah berstatus OP (operasional produksi). Yang berstatus eksplorasi yaitu masih dalam tahap penelitian, sedangkan OP yang sudah melakukan operasi produksi, jelasnya. Para karyawan dari 73 perusahaan ada yang statusnya dirumahkan ada yang di PHK. Di rumahkan itu maksudnya kalau perusahaan beroperasi kembali, karyawan bersang-

kutan akan dipanggil lagi, terangnya. Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sanggau, Jumhuri mengaku belum mengetahui jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan pertambangan yang kolap sejak pemberlakuan undang-undang Minerba. Pertambangan sampai saat ini tidak ada yang melapor. Kalau PHK itu sesuai aturan tentu tidak masalah, misal pekerja sudah sekian tahun, kemudian diberikan haknya, tapi kalau ada persoalan dan ada yang melapor tentu akan kita lakukan mediasi, ujarnya. Iapun menyilakan pekerja yang terkena dampak dari PHK namun tak diberikan

hak sesuai aturan yang ada untuk melapor langsung ke Dinsosnakertrans. Karena, hingga kini pihaknya belum mendapatkan data dari perusahaan maupun pekerja angka pasti akibat dari hal ini/ Kalau dia melapor misal tidak mendapat pesangon, dan tidak sesuai dengan ketentuan, silakan saja melapor, kita akan mediasi. Tapi kitam sifatnya penengah saja, ungkapnya. Ditegaskannya, secara aturan sebenarnya setiap perusahaan tak hanya sektor tambang wajib melaporkan jumlah pegawainya. Begitupun, perkembangannya termasuk dalam hal adanya PHK. Sekarang memang ada sebagian yang melapor, wajib itu. Di kantor itu formulirnya

kita siapkan, itu juga sudah kita sosialisasikan, tapi ada yang tidak dilaporkan, ujarnya. Dari sekitar 100 lebih perusahaan dari berbagai sektor di Sanggau dijelaskan hanya sekitar 50-an perusahaan yang melaporkan tenaga kerjanya. Pihaknya, hingga kini masih menunggu kabar dari perusahaan atau pekerja yang memang mengalami persoalan itu. Anggota Komisi B DPRD Sanggau bidang pertambangan, Frans Eka Rendra menilai penerapan UU Minerba memang simalakama. Namun, harus ada solusi bersama sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan. Pemerintah termasuk di daerah bisa mengambil langkah dalam persoalan ini. Ia

meminta pemerintah daerah bisa menjembatani persoalan ini sehingga tidak timbul PHK besar-besaran. Supaya tidak saling dirugikan, pemerintah harus menjembatani persoalan ini. Paling tidak ada solusi bersama. Misal, pemerintah bisa menjembatani kerjasama antar perusahaan-perusahaan yang bergerak di jenis tambang yang sama, contoh bauksit dengan bauksit, ujarnya. Ia mengakui persoalan penerapan UU Minerba ini akan membawa dampak yang cukup besar. Itu terutama bagi mayarakat yang berada di sekitar lahan tambang itu. Masalah tenaga kerja, dan masyarakat kampung di sekitar tambang juga kebingungan karena lahan

mereka juga sudah diberikan izin. Jadi, mau garap apa, ujarnya. Dirinya, juga mendorong agar DPRD yang baru nantinya bisa mengakomodir persoalan ini. Sehingga pekerja, maupun masyarakat sekitar serta perusahaan bisa duduk bersama atas persoalan ini. Ia juga berharap ada solusi atas dampak pendapatan pemerintah yang juga bisa menyusut akibat kolapnya perusahaan. Karena dengan tidak beroperasinya tambang, maka otomatis akan mengurangi pendapatan pemerintah. Bagaimanapun perusahaanitu ada izinnya, jadi punya kewajiban untuk membayar pajak dan lainnya. Untuk itu hal ini harus ada solusinya, ujarnya. (KiA)

Luncurkan Peta Desa Tae

Penandatangan Peta desa tae oleh bupati sanggau dan camat balai serta tim terkait lainnya-ist

S A N G G A U . Peluncuran peta-peta kampung di wilayah masyarakat adat Tae, Balai belum lama ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat desa Tae. Terlebih peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Sanggau, Poulus Hadi. Ketua Panitia Pemetaan, Napis mengatakan kegiatan pemetaan dapat dilakukan lantaran adanya niat baik masyarakat desa Tae. Peta kampung pun dapat diselesaikan dalam enam hari. Padahal taregetnya 10 hari untuk menyelesaikan peta keliling wilayah desa Tae dengan empat kampung dan tiga pelaman. Ini menunjukan ada

kebersamaan yang luar biasa sehingga terjadilah sejarah yang sangat berharga, katanya. Dana yang dibutuhkan untuk itu Rp22 juta. Panitia bekerjasama dengan masyarakat desa Tae sepakat untuk pendanaan melibatkan partisipasi masyarakat, donatur dan lembaga lainnya sehingga dapat berjalan dengan baik pula. Sementara itu, Bupati Poulus Hadi sangat menyambut baik peluncuran peta desa tersebut. Ini menunjukan bahwa masyarakat semangat, kompak, swadaya dan gotong royong, kata Bupati. Menurutnya, ini sejarah yang sangat berharga bagi

masyarakat desa Tae dan beraharap dijadikan contoh bagi desa-desa yang lainnya. Adanya peta partisipatif wilayah kampung masyarakat adat juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat adat, terutama pemerintahan desa dalam hal membuat proﬁl desa atau wilayahnya, sehingga lebih dapat dikenal. Selain Bupati dan beberapa kepala SKPD, hadir pula di acara tersebut, Camat Balai, Kapolsek, Danramil Balai, PPK Pontianak, para Kades sekecamatan Balai, tokoh adat,tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan undangan lainnya.(KiA/humas)

RAKYAT KALBAR Jumat, 5 September 2014 INJEH KARAJA

Warga Resah, Orgil Pulang Kampung NGABANG. Masyarakat Darit dan Pahauman resah dengan adanya pengembalian pasien sakit jiwa ke kampung mereka, sementara si pasien belum sembuh. Selama ini pasein dirawat di Rumah Sakit Jiwa di Bodok dan di Singkawang. Kenapa belum sehat sudah dikembalikan. Hj. Nyimas Srikandi Kita takut dia menggangu orang lain. Seharusnya jika sudah sembuh baru di kembalikan atau dipulangkan ke keluarganya, ujar Abet Nego, warga Darit. Ia mempertanyakan alasan Dinas Sosial terkait pengembalian tersebut. Kami khawatir dia menganggu orang lain, hingga ada korban lagi, katanya. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) HJ. Nyimas Srikandi mengatakan sebanyak 48 orang yang mengalami sakit jiwa, selama ini di rawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar, di Bodok dan di Singkawang, sudah dikembalikan kepada keluarganya beberapa hari lalu. Pengembalian orang ini, kepada keluarganya, karena sudah di anggap sehat atau sembuh dari pihak rumah sakit, ujar Nyimas, Kamis (4/9). Menurut Nyimas, di Landak ini ada 110 pasien sakit jiwa, yang di rawat di rumah sakit Bodok. Dari 110 ini, 48 orang sudah di kembalikan karena sudah dianggap sehat dan sambil mereka membuat kartu BPJS. Maka mereka ini di kembalikan dulu sambil membuat kartu BPJSnya. Tapi jika mereka kambuh lagi, pihak keluarga boleh mengantarnya di rumah sakit jiwa Bodok lagi, katanya. Dijelaskannya, mereka yang sakit ini sudah keluar-masuk rumah sakit, untuk meringankan beban keluarga pasien. Karenanya dinas sosial membantu mengurus kartu BPJS nya menggunakan dana bantuan dari pemerintah daerah Landak. Ia menambahkan, sejak Januari sampai Agustus 2014 ini, tunggakan biaya berobat sudah mencapai 1 miliar lebih, tunggakan ini harus dibayar Pemda ke rumah sakit itu. Karena sudah di anggap sehat di sana, kami dari dinas sosial Landak, diminta untuk mengambil mereka itu, untuk di kembalikan ke pihak keluarganya. Kalau ada info di rumah keluarganya ada yang sakit lagi, mungkin itu pengaruh suasana lingkungan, kata Nyimas. Pengaruh lingkungan juga bisa membuat orang itu sakit kembali, mungkin di sana mereka merasa di urus atau lingkungan sudah cocok dengan dia, jadi bisa sehat. Sedangkan di lingkungan sendiri di rumah sudah berbeda dengan yang ia rasakan, mungkin jadi pengaruh juga, ucap Nyimas.(ius)

LANDAK EDOâ&#x20AC;&#x2122;

Kasus DAK, Kadisdik Ngaku Belum Dapat Laporan NGABANG. Kepala Dinas Pendidikan Landak, Aspansius mengaku belum mengetahui soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 di Dinas yang dipimpinnya itu. Belum ada laporan (Tipikor, red). Tapi seingat saya untuk mekanisme pelaksanaan DAK tahun 2013, ujar Aspan ditemui usai menyambut kedatangan peserta SM3T dari UNSIAH Banda Aceh, kemarin di aula Dinas Pendidikan Landak.

Diakuinya memang ada tim audit dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengaudit DAK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tim audit Kejagung ingin melihat bagaimana situasi pelaksanaan DAK. Yang kita ketahui hanya itu, katanya. Aspansius juga mengaku bahwa dirinya belum dimintai keterangan oleh Kejari Ngabang berkenaan dengan dugaan kasus tipikor DAK di Dinas Pendidikan Landak. Tapi untuk pelaksanaan DAK ini harus mengacu petun-

Aspansius. ANTONIUS

juk teknis yang ada, tegasnya. Kejari Ngabang tengah melakukan pengusutan terhadap dugaan tipikor DAK tahun 2013 di Dinas Pendidikan Landak. Pada Rabu (3/9) lalu tampak seorang PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Landak mendatangi Kejari Ngabang untuk memenuhi panggilan guna dimintai keterangan. Saat ini kita masih dalam tahap pemeriksaan dengan memintai keterangan dari sejumlah saksi, baik dari Kepala Dinasnya, bendahara serta dari Bidang Sarana dan

Prasarana (Sapras) di Dinas Pendidikan Landak dan sejumlah Kepala Sekolah, ungkap Kepala Kejari Ngabang, Teguh Wardoyo. Namun Kajari belum bisa menjelaskan secara detail jumlah anggaran DAK tersebut. Proses penangangan kasus ini masih terus berjalan, sehingga belum bisa dijelaskan secara detail berapa anggaran pada DAK tersebut. Nanti, kalau sudah ditetapkan adanya tersangka, baru kita beritahu kawan-kawan wartawan, janji Teguh.(ius)

Landak Terima Sarjana Asal Aceh N GABANG . Kabupaten Landak menerima kedatangan peserta SM3T dari Universitas Syiah Kuala (UNSIAH) Banda Aceh angkatan ke-4, Kamis (4/9) di aula Dinas Pendidikan Landak. Kedatangan 41 peserta SM3T UNSIAH ini diterima staf ahli Bupati Landak, Mochtar, Kepala Dinas Pendidikan Landak, Aspansius dan sejumlah pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan Landak. Pada kesempatan itu, Aspansius mengucapkan terimakasihnya kepada UNSIAH yang telah berkomitmen untuk membantu Pemkab Landak dan masyarakat untuk meningkatakan kapabilitas pendidikan di Landak melalui program SM3T. Para peserta SM3T UNSIAH ini nantinya akan ditempatkan disemua jenjang pendidikan yang ada di Landak. Tapi tidak mungkin semua satuan pendidikan ini mendapat jatah peserta SM3T ini. Sekolah yang belum dapat, saya minta untuk bersabar, harapnya. Dikatakan Aspan, sebelumnya Landak juga sudah menerima 30 orang peserta SM3T angkatan ke III dari UNNES. Para peserta SM3T asal UNSIAH Banda Aceh mendengarkan arahan dari Kepala Merekapun ditempatkan disejumlah Dinas Pendidikan Landak, Aspansius. ANTONIUS sekolah yang ada di Landak ini.

Sama juga dengan peserta SM3T UNSIAH akan kita tentukan tempat tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh peserta SM3T akan dibekali surat tugas dari Bupati Landak, jelasnya. Dekan FKIP UNSIAH, Japri mengatakan, SM3T merupakan program nasional. Tidak ada daerah yang menolak progran ini. Para peserta SM3T inipun sebelum sudah kita seleksi, katanya. Calon peserta SM3T ini harus memiliki Indeks Prestasi (IP) minimal 3. Merekapun sudah mengikuti tes secara online. Selama mengikuti program SM3T selama satu tahun, para peserta tidak diizinkan pulang ke kampung halamannya dan tidak dibenarkan untuk menikah, tegasnya. Menurut Japri, setelah para peserta mengikuti SM3T, nantinya mareka akan digodok lagi melalui Profesi Pendidikan Guru. Saya mengingatkan, program utama SM3T adalah mengajar. Kami mohon dibantu anak-anak kami ini ketika mengikuti prog SM3T. Pesan saya kepada peserta, ini bukan program jalan-jalan. Tolong ukir prestasi yang terbaik, pintanya.(ius)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Warga Sungai Sambang Dapat Bibit Karet Unggul SEKADAU. Warga Desa Sungai Sambang Kecamatan Sekadau Hulu cukup senang mendapat kabar bahwa mereka akan mendapatkan Ilustrasi/IST bantuan bibit karet unggul dari Pemerintah Daerah. Bantuan bibit karet ini merupakan satu dari program Pemkab Sekadau melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau, Sandae, hadir secara langsung dalam agenda itu. Kegiatan Sosialisasi penyuluhan bantuan bibit Karet unggul di dusun Engkorong Desa Sungai Sambang Kecamatan Sekadau Hulu, kamis (4/9/2014). Kedatangan Wabup dan rombongan disambut ramah kepala Desa Sungai Sambang, BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang menerima bantuan bibit karet unggul. Rupinus, dalam arahannya, mengingatkan agar masyarakat jangan lupa bercocok tanam, berkebun dengan gigih. Menurutnya, menjadi masyarakat rajin adalah yang tepat untuk menyiapkan masa depan. Kemudian, dari hasil menanam maka kedepan akan mendapatkan hasil. Soal teknik penanaman karet unggul kata, Wabup harus diurus ektra oleh petani. Bibit karet unggul harus ditanam dan dirawat dengan ektra, tidak seperti karet lokal, cukup 5T, (tuggal, tanam, tojuk, tobas toreh), jelas Wabup. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Sandae, mengatakan tujuan dari Pemkab Sekadau memberikan bibit kareta unggul kepada masyarakat untuk ditanam, tidak lain untuk mengembalikan citra Kabupaten Sekadau sebagai penghasil karet seperti puluhan tahun silam. Kita ingin mengembalikan Sekadau menjadi sentra karet, timpal Sande. Kepala Desa Sungai Sambang, menyambut baik sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sekadau, khususnya, Wakil Bupati Sekadau dan Kadishutbun yang sudah datang khusus ke Desanya. Melihat peluang mendapatkan bantuan bibit karet, dia mengatakan sebelumnya sudah mensosialisasikan hal tersebut ke masyarakat. Hasilnya, 15 kepala keluarga masyarakat dari RT dan Dusun akan menerima bantuan bibit karet unggul itu. Lahan yang masyarakat miliki kurang lebih 100 Ha. Lahan-lahan ini masih bagus untuk berkebun. Terima kasih kepada Pemda Sekadau kami bisa mendapat batuan bibit karet unggul kepada 15 kepala keluarga. Harapan kita, kedepan ada bantuan serupa, tandasnya. (bdu)

Warga Sekadau Keluhkan Biaya Ledeng

Aloysius: Jangan Disamaratakan SEKADAU. Harga pemakaian ledeng yang ditetapkan pemerintah dianggap tidak memenuhi rasa keadilan oleh sejumlah masyarakat Sekadau. Krit ik tersebut sampai ke telinga Aloysius Agek SH MSi. Pimpinan para wakil rakyat di Bumi Lawang Kuari ini berpendapat perlu meninjau ulang penetapan biaya berlangganan ledeng tersebut. Mestinya ada kelas-kelasnya sesuai dengan status sosial dan ekonomi. Dan

kelas itu memang dilihat dari kondisi riil pelanggan, bukan hanya melihat dari bangunan rumahnya, kata Aloy, karib Aloysius disapa, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (4/9). Analisa kembali ongkos pemakaian air yang harus dibayarkan warga setiap bulannya kepada pihak SPAM Sekadau ini sangat mungkin dilakukan, mengingat Pemkab Sekadau teng ah merancang peraturan daerah terbaru soal itu. Dalam Rap-

Aloysius Agek. ABDU SYUKRI

erda tersebut juga terdapat aturan tentang pemasangan ledeng. Berdasarkan Perda yang lama, biaya yang dikenakan kepada pelanggan ledeng dibedakan menurut tingkatan rumah. Bagi yang rumahnya bertingkat, ongkos ledengnya lebih besar. Menurut Aloy, kebijakan ini yang disebut-sebut kurang memenuhi rasa keadilan. Soalnya, belum tentu pelanggan dengan rumah bertingkat mampu secara ekonomi.

Rupinus Tutup Agenda Rakor Temenggung SEKADAU. Agenda Rapat Koordinasi Temenggung dan Pengurus Adat Dayak se-Kabupaten Sekadau berakhir Selasa, 2 September 2014. Agenda ditutup langsung oleh Ketua DAD Sekadau, Rupinus. Ada beberapa hal penting yang dapat dikutip dari Rakor temenggung dan pengurus adat perdana ini. Diantaranya, menyamakan persepsi adat antara temenggung sub suku Dayak, dan menginventarisir nilai-nilai benda adat sesuai kondisi terkini. Dalam sambutannya, Rupinus menyebut Rakor tersebut adalah gebrakan baru. Sebuah inisiatif dari peserta dan panitia Rakor yang pantas dipuji. Hasil dari Rakor ini, diharapkannya, bisa menjadi bahan referensi pengurus adat dan temenggung kedepan. Hasilnya sudah ada dan baik, dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi. Semoga hasil kerja keras peserta dan panitia ini bermanfaat bagi temenggung dan pengurus adat, tutur Rupinus. Wakil Bupati Sekadau ini mengingatkan kepada 18 dari

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, memukul gong tujuh kali tanda berakhirnya agenda Rakor Temenggung dan pengurus adat Dayak se-Kabupaten Sekadau. ABDU SYUKRI 21 sub suku Dayak yang hadir dalam Rakor agar mengiventarisir adat istiadat budaya untuk dibukukan agar menjadi bahan referensi gerenerasi kedepan. Sudah ada beberapa sub suku yang memiliki buku adat. Bagi yang belum supaya dicatat dan dibukukan, pinta Rupinus. Sementara, Ketua Panitia Rakor, Mateus Tius mengatakan, ada sejumlah usulan positif dari peserta maupun panitia. Salah satunya, merubah nama tingkatan temenggung tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Untuk tingkat kabupaten disebut Demang, kecamatan di

sebut Temenggung, dan desa disebut Patih. Ini dimaksud agar tidak monoton dengan temenggung saja. Kita ingin beda membuat nama, dan ini dasar dari sebutan orang tua jaman dulu, jelas Mateus. Panitia bekerjasama dengan DAD Kabupaten, lanjut Mateus, akan membukukan hasil rakor tersebut kemudian akan disebarkan ke seluruh kecamatan dan desa. Kami akan membukukan hasil rakor kita, bekerjasama dengan DAD dan disebarkan sampai ke DesaDesa. tandasnya. (bdu)

Misalnya di Desa Tanjung. Di sana banyak warga yang membangun rumah bertingkat. Bukan berarti mereka semua mapan. Mereka membangun rumah bertingkat karena terpaksa, di sana kan daerah langganan banjir, tuturnya mencontohkan. Seharusnya, jelas Ketua DPRD Kabupaten Sekadau ini, pelanggan seperti itu tidak dikenakan biaya yang mahal. Jadi harus ada cross chek. Jangan disamaratakan, pungkas Aloy. (bdu)

Saran Dewan, Rekrut Dokter Spesialis Secara Khusus S EKADAU . Keberadaan tenaga ahli atau tenaga dokter spesialis di RSUD Kabupaten Sekadau sangat penting. Karena itu, Legislatif Kabupaten Sekadau menyarankan pihak Eksekutif membuat kesepakatan baru tentang pengadaan dokter spesialis di RSUD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, H. Isnaini, menilai saat ini kerja sama dokter spesialis dengan Pemkab sudah baik. Namun, sayangnya, masih bersifat sementara. Sudah beberapa tahun ini kan kerjasama Pemkab Sekadau dan RSUD bersama dokter spesialis sudah baik. Dua bulan sekali dokter berganti, hanya sifatnya sementara, jelas Isnaini kepada wartawan, di kantornya Senin (1/9). Menurutnya, ada kerugian dari sistem kerjasama yang selama ini sudah berjalan. Isnaini mengatakan, kontak atau pembinaan dari dokter kepada pasien bisa terputus, sehingga Pemkab perlu memikirkan solusi dari masalah ket-

ersediaan dokter spesialis dengan cara baru. Ada dua opsi yang tawarkan Isnaini kepada Pemkab Sekadau melalui Dinas Terkait untuk menindaklanjuti pengadaan dokter Spesialis. Opsi pertama, menyekolahkan dokter mengambil gelar spesialis, namun ini membutuhkan waktu lama berkisar 4-5 tahun. Opsi kedua, Pemkab menganti biaya kuliah dokter spesialis bekerjasama dengan universitas, dan membuat nota kesepakatan (MoU) berapa tahun dokter spesialis menjalin kerjasamadengan Pemkab, jelasnya. Isnaini mengatakan, jika pemkab sudah setuju dan mengkaji rencana pengadaan dokter spesialis seperti yang disarankan DPRD, pihak legislatif bisa memperjuangkan penganggaran dana dalam APBD 2015. Kalau Pemerintah daerah Setuju bisa dianggarkan di APBD 2015, tandas Isnaini. (bdu)

SAMBAS

SAMBAS TERIGAS TUMPAHAN SALOK

Waspadai Calo Penerimaan CPNS S AMBAS . Sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 lebih transparan dibanding sebelumnya. Bahkan menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT), sehingga kecil peluang calo atau siapapun untuk membantu kelulusan peserta tes. Jamiat Akadol. M Ridho Diharapkan masyarakat Kabupaten Sambas waspada terhadap penipuan dengan modus dapat meluluskan peserta tes CPNS, baik dari pihak tertentu, oknum PNS ataupun oknum lain yang mengaku bisa membantu kelulusan CPNS menjadi PNS, ujar Sekda Sambas, Drs H Jamiat Akadol MSI MH dalam rilis resmi yang disampaikan Bagian Humas, PDE dan Sandi Setda Sambas kepada wartawan, Kamis (4/9). Tahun 2014, Pemkab Sambas membuka 56 formasi CPNS. Tes dilaksanakan dengan menerapkan Sistem CAT. Sistem tersebut akan meminimalisir kecurangan atau penyelewengan yang dicurigai sering terjadi pada penerimaan CPNS. Jadi sistem ini lebih mengandalkan kemampuan person atau perorangan si peserta, makanya kami mengimbau jangan sampai percaya pada calo-calo yang berani menjanjikan kelulusan, katanya. Jika memang ada pihak-pihak yang berani menjanjikan kelulusan, Jamiat mengingatkan, agar segera melaporkannya kepada BKD Kabupaten Sambas. Untuk informasi secara detail terkait penerimaan CPNS 2014, calon peserta dapat menghubungi langsung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas sebagai bagian dari Panitia Seleksi CPNS di daerah, ujarnya. Selama proses pendaftaran penerimaan CPNS tidak dipungut biaya apapun, dan kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar sendiri. Apabila ada pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Sambas dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggungjawab atas perbuatan pihak atau oknum tersebut, tegasnya. Selain itu, Sekda juga mengingatkan calon pelamar CPNS agar memberikan data secara benar ketika mendaftar. Jika memberikan data atau keterangan yang tidak benar, dan kemudian hari ketahuan, baik saat tahapan tes maupun setelah dinyatakan lulus atau diangkat menjadi CPNS, maka yang bersangkutan akan gugur dan diberhentikan sebagai CPNS. Bahkan, bisa dituntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut. Rekrutmen CPNS tahun ini dilaksanakan secara transparan, dan semua pemberkasannya dengan sistem online, pungkasnya. (edo)

RAKYAT KALBAR Jumat, 5 September 2014

Pemerintah Terus Bangun Perbatasan SAMBAS. Pemerintah sangat berkomitmen membangun perbatasan, karena perbatasan antara negara sebagai wilayah terluar yang bersinggungan langsung dengan dinamika dan interaksi yang bersifat eksternal. Sehingga menjadi salah satu fokus sentral dari masalah kewilayahan antar negara. Karena bersifat eksternal, maka daerah perbatasan menjadi fokus sentral wilayah antar negara. Sehingga pemerintah fokus membangun kawasan perbatasan, kata Laksamana Pertama Dr Ir Supartono MM mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr Marsetio, Selasa (2/9) saat menyampaikan kuliah umum pada Seminar Nasional KKN Kebangsaan di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Supartono menjelaskan, perbatasan memiliki fungsi unik sekaligus strategis bagi suatu negara, yakni fungsi militer strategis, ekonomis, konstitutif, identitas, kesatuan nasional, pembangunan negara dan kepentingan domestik. Seminar KKN Kebangsaan yang dilaksanakan sangat relevan untuk perkembangan Indonesia saat ini dan mendatang, apa-

Foto bersama usai pembukaan Seminar KKN Kebangsaan di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. M Ridho-RK

lagi saat ini pemerintah sedang getol-getolnya membangun di wilayah perbatasan, jelasnya. Ditegaskan dia, berdasarkan data dari Jawatan Hidrograﬁ TNI AL, negara kita memiliki 17.499 pulau. Sebelum beberapa pulau lepas seperti Timor Timur serta tenggelamnya 50 pulau di Kepulauan Seribu, bahkan kita memiliki 17.508 pulau, bebernya. Ditambahkan dia, khusus pulau-pulau terluar yang potensial kerawanan dan ancaman di perbatasan RI dengan negara tetangga, maka TNI Angkatan Laut terus melakukan upaya-upaya untuk menjamin keamanan di wilayah perbatasan, khususnya wilayah perbatasan laut. Dalam paparan kuliah umum

KKN Kebangsaan, Supartono juga menjelaskan beberapa permasalahan terkait dengan batas wilayah laut dan klaim yuridiksi, termasuk perbatasan laut Indonesia-Malaysia yang rawan terhadap berbagai tindak kejahatan transnasional, antara lain sebagai jalur penyelundupan, baik itu penyelundupan BBM, illegal logging, illegal mining, illegal ﬁshing, pakaian, sembako, narkoba, barang elektronik, imigran gelap, people smuggling dan tindak kejahatan berupa pembajakan dan perompakan. Untuk Kalimantan Barat ada 12 pos TNI AL. Selain itu juga ada Pos Pengamat ALA, yang mana akan memberitahu situasi dan kondisi di laut Kalimantan, terutama bila ada informasi

pencurian ikan ataupun penyelundupan. Apabila ditemui maka akan segera ditindaklanjuti, tegasnya. Tingginya peranan TNI Angkatan Laut dalam pengamanan perbatasan dan lintas batas masyarakat perbatasan, tetapi tidak bisa serta merta menurunkan berbagai tindak kejahatan transnasional, seperti penyelundupan ataupun pencurian ikan. Bila diibaratkan dengan jarum, kapal-kapal kita di lautan seperti jarum di lautan. Namun begitu, TNI AL telah dan terus berupaya menjamin keamanan di seluruh wilayah perbatasan maritim Indonesia, ujarnya. Sementara Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi

MPH saat membuka Seminar KKN Kebangsaan menjelaskan, bahwa Visi Kabupaten Sambas yang saat ini memasuki usia ke-15 mengindikatorkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan. Kabupaten Sambas memiliki 19 Kecamatan, dimana ada dua kecamatan berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yakni Kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan darat, dan Kecamatan Paloh untuk perbatasan laut, ungkapnya.Saat ini ujarnya, pemerintah pusat mewacanakan akan membangun Lapangan Udara (Lanud) Tipe III C serta pangkalan militer. Diharapkan dengan adanya lapangan udara ini, Kabupaten Sambas, khususnya di wilayah perbatasan dapat dampak atau imbas baik dalam hal pembangunan maupun kemajuan lainnya. Sehingga mampu mendongkrak IMP Kabupaten Sambas, tegas Bupati pada kegiatan seminar yang dihadiri Wakil Bupati Sambas, Forkopinda dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Sambas. (edo)

Pabali: Seminar Jangan Sekedar Formalitas

Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg saat menyampaikan paparan dan motivasi bagi peserta KKN Kebangsaan di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. M Ridho

S AMBAS . Seminar biasanya digelar fokus pada suatu topik khusus, dimana peserta yang

hadir dapat berpartisipasi aktif. Sehingga seminar tidak hanya sekedar formalitas, tetapi ada masukan dan informasi yang bersifat informasi. Begitu penegasan Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg dihadapan peserta Seminar KKN Kebangsaan, Selasa (2/9) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Pabali menegaskan, seminar merupakan cara berinteraksi sosial yang menghasilkan korelasi sosial yang kuat, hubungan antar individu, dan antar kelompok dalam masyarakat yang harmonis. Seminar KKN Kebangsaan yang diikuti ber-

bagai perguruan tinggi di Indonesia, diharapkan dapat menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan dan dapat memberdayakan masyarakat setempat, sesuai potensi dan kondisi yang ada, ujar Wakil Bupati. Pabali menegaskan, dari tema seminar jelas arahnya, bagaimana kita mampu memajukan perbatasan. Seminar ini sangat penting dan relevan dengan apa yang kita hadapi sekarang dan ke depan, yaitu pemberdayaan masyarakat perbatasan ditinjau dari aspek ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan religius dalam rangka akselerasi pem-

bangunan Kabupaten Sambas. Saya yakin selama kurang lebih tiga minggu, seluruh mahasiswa yang berada di lapangan sudah banyak mempelajari dan menangkap apa saja yang terjadi disana. Sehingga dapat mengaplikasikannya dari berbagai aspek, seperti aspek ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan religius masyarakat di perbatasan, tegasnya. Diungkapkan Wakil Bupati, Pemkab Sambas menyambut baik dilaksanakannya KKN Kebangsaan di Kabupaten Sambas. Apalagi penempatan seluruh peserta KKN Kebangsaan di

daerah perbatasan Kabupaten Sambas dengan negara Malaysia, yaitu Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar. Saya berharap seminar ini dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Apalagi narasumber yang hadir sangat berkompeten dan mumpuni, karenanya saran dan masukan serta rekomendasi yang disampaikan, insya Allah akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas, harapnya. (edo)

SAMBUNGAN

Banyak THM

.................................................................................................................dari halaman 9

Fakta yang di lapangan, terbalik dengan SK yang dibuat Walikota Pontianak tersebut. Hampir seluruh THM di Kota Pontianak melanggar aturan itu. Anehnya penertiban di café, karaoke dan resto tidak pernah dilakukan Satpol PP. Jika mengacu pada Perda tahun 2002 dan SK Walikota Pontianak tahun 2014, maka hampir seluruh THM seperti café, karaoke dan resto tidak layak diberikan izin Minol. Karena hampir seluruh THM itu memasuki radius 500 meter dari pemukiman warga, sekolah maupun tempat ibadah. Fakta di lapangan, hampir seluruh THM yang melanggar radius 500 meter itu pun. Diantaranya di kawasan

Ambalat (Jalan Budi Karya, red), Classic Karaoke, Karaoke Kaisar, Karaoke Diva, sejumlah karaoke kawasan Pontianak Mall Jalan Teuku Umar, seperti Nav, Happy Puppy dan Karaoke Family Kawasan Pontianak Mall (Jalan Teuku Umar, red). Termasuk sejumlah café dan warung kopi lainnya yang ada di Kota Pontianak. Melihat situasi THM di Kota Pontianak seperti ini, Iwan Amriady meminta kepada penegak Perda dan Perwa maupun SK Walikota Pontianak (Satpol PP) melakukan penertiban. Bukan kita yang menertibkan, melainkan Satpol PP, silakan konfirmasi dengan kita, mana-mana saja yang tidak memiliki izin, kemudian

silakan ditertibkan, karena tidak mungkin menunggu kami lagi baru menertibkan, kesal Iwan. Iwan tidak memungkiri ada beberapa THM yang diberikan izin penjualan Minol, khususnya bar di hotel bintang tiga ke atas. Tidak ada yang kita berikan izin Minol, kecuali di hotel bintang tiga, khususnya di bar, kemudian di Win One, karena di sana sudah mengubah status dan izinnya sudah menjadi operasional bar, jelas Iwan. Selain itu, tempat-tempat hiburan malam selain bar di Win One dan bar yang ada di hotel bintang tiga ke atas, badan usahanya tidak boleh menjual Minol. Karena BP2T tidak pernah mengeluarkan

izin Minol selain tempat yang disebutkan tadi. Jika ada menjual, berarti itu melanggar, tegasnya. Sebagaimana penegasan Iwan tersebut, tentunya Satpol PP Kota Pontianak sudah mengetahui THM mana saja yang melanggar peraturan dan tidak memiliki izin penjualan Minol. Karena sudah disebutkan Iwan, hanya hotel bintang 3 dan bar Win One, meskipun bangunan Win One berdekatan dengan pemukiman warga. Sisanya telah melanggar, jika menjual Minol. Selain itu pula Satpol PP sendiri sudah mendapatkan tembusan atas SK Walikota Pontianak mengenai pengendalian dana pengawasan penjualan Minol. (zrn/sul)

Karaoke River X .........................................................................................................dari halaman 9 saat dikonﬁrmasi oleh dua wartawan Rakyat Kalbar belum lama ini mengaku tidak mengurus masalah pembayaran pajak. Dia hanya mengaku menangani operasional karaoke River X saja. Saya tidak mengurus pajak dan tidak tahu-menahu mengenai pajak, tegasnya. Begitu juga dengan Bapak Mahmudi, karena dia juga tidak mengetahui masalah pajak dan pembayarannya seperti apa, tegas Edy Thiong lagi. Kadispenda Kota Pontianak, Ir Amirullah tidak bisa ditemui, ketika hendak dikonfirmasi soal dugaan penarikan pajak gelap. Bapak bilang, bapak sedang sibuk dan tidak mau diganggu siapapun, bahkan tidak mau diwawancarai atau dikonﬁrmasi terkait halhal yang ingin ditanyakan, tegas salah satu staf di depan ruangan Kadispenda. Namun saat wartawan hendak meninggalkan Kantor Dispenda, terdapat dua orang yang diduga adalah pengusaha hendak menemui Kadispenda, dipersilakan masuk ke ruang Amirullah.

Bapak ada tamu kah?, tanya lembut pengusaha terhadap wartawan. Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, HM Fauzi SSos membenarkan hanya hotel bintang tiga yang diberikan izin Minol, itu pun di bar bukan di karaoke. Selain itu, room karaoke harus dikenakan pajak 30 persen dari pendapatan. Memang banyak yang melanggar aturan dalam melakukan penjualan Minol maupun room karaoke, karena hampir seluruh THM di Kota Pontianak telah menjual Minol, namun tanpa izin. Bahkan informasi yang beredar, dilakukan penarikan pajak sebesar 10 persen dari konsumen atau tamu yang datang saat membeli Minol, katanya. Fauzi mempertanyakan disetorkan kemana pajak 10 persen ini. Apabila tamu membayar pajak 10 persen atas penjualan Minol tanpa izin. Pajak ini sengaja dibuat oleh pengelola THM yang menjual Minol tanpa izin. Kalau pengelola THM bilang pajak 10 persen Minol tanpa izin itu disetorkan ke

Dispenda, maka ada kerjasama antara Oknum Dispenda dengan THM, seperti café dan karaoke, tegasnya. Adanya pembayaran pajak 10 persen kepada THM yang menjual Minol tanpa izin, lanjut Fauzi, pengelola maupun owner-nya dapat diberikan sanksi tegas. Karena ini penjualan Minol tanpa izin, tentu tidak dikenakan pajak melainkan malah dilarang menjualnya. Pajak hanya dikenakan kepada penjual yang memiliki izin Minol. Kalau memang THM menarik pajak atas penjualan Minol tanpa izin terhadap tamu atau konsumen yang datang, ini namanya penipuan terhadap konsumen atau tamu yang datang. Dan jika ini disetorkan ke Dispenda, berarti inilah yang disebut kongkalikong antara oknum Dispenda dengan pengelola THM. Dan ini bisa dikenakan penarikan pajak gelap oleh THM dan Oknum Dispenda, ujar Fauzi. Fauzi meminta dinas terkait turun ke lapangan, melakukan pengecekkan di Karaoke River X Hotel Aston Pontianak yang tidak mem-

bayar pajak room serta seluruh tempat hiburan malam lainnya yang tidak memiliki izin Minol, tetapi membayar pajak 10 persen untuk penjualan Minol. Saya minta Satpol PP, dinas teknis maupun kepolisian untuk mengawasi dan memberikan tindakan tegas atas penarikan pajak gelap Minol 10 persen tersebut. Bagi masyarakat yang merasa ditipu dan pernah membayar pajak 10 persen saat membeli Minol di café dan karaoke, diharapkan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Karena ini penarikan pajak gelap dari pengelola THM, tegas Fauzi. Jika Minol yang dijual tidak ada izin, terus dikenakan pajak 10 persen kepada konsumen atau tamu yang datang, maka pajak 10 persen itu disetorkan kemana? Ke Dispenda Kota Pontianak atau ditelan oleh pihak pengelola? ungkap Fauzi. Laporan: Achmad Mundzirin, Deska, Syamsul Ariﬁn Editor: Hamka Saptono

Nyaris Diterkam ........................................................dari halaman 9 ekor dan berbalik mengejar saya, ungkap Abdullah. Diakui Abdullah, dirinya dengan warga lainnya memang pernah melihat buaya di sekitar tempat tinggalnya. Namun buaya tersebut tidak terlalu besar dan diusir kemudian menghilang. Kalau besar seperti itu baru kali ini saya melihatnya, besar sekali. Jadi saya urungkan niat untuk

ambil wudu dengan turun langsung ke tangga air, takut dia masih di situ. Akhirnya saya menggunakan ember dan gayung, jelasnya. Mungkin karena sudah terbiasa melihat buaya, warga sekitar tidak ada rasa takut dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Terlihat masih banyak warga mandi di pinggir sungai tak jauh dari lokasi

munculnya buaya itu. Bahkan mandi tidak menggunakan gayung atau ember, melainkan terjun bebas di pinggiran sungai tersebut. Khawatir akan ada korban atas kejadian ini, Ketua RT Gang 86 berencana melaporkan teror buaya ini ke instansi terkait, agar ditangani secepatnya. (agn)

Transera Family .........................................................dari halaman 9 itu sebatas rekomendasi. Dalam hal ini izin gangguan HO, SIUP dan TDUP nantinya akan dikeluarkan oleh BP2T, papar Haryadi. Satpol PP dan dinas teknis menyegel Transera Group itu, agar tidak ada kegiatan lagi pada usaha tersebut. Jika terbukti masih beraktivitas, maka Pemkot Pontianak akan memberikan sanksi keras. Jika masih ada aktivitas, kita akan berikan sanksi yang lebih keras. Kita akan segel tempat ini, kata Haryadi. Ketua Tim Teknis Perizinan BP2T, Iwan Amriady mengatakan, dari awal beroperasi Transera Family Karaoke belum sama sekali mengajukan perizinan. Setelah dikritik oleh media massa, baru beberapa waktu lalu manajemen Transera Group mengajukan perizinan. Baru beberapa hari lalu mereka

mengajukan izin. Usaha mereka ini sama sekali tidak mempunyai izin. Makanya kita tutup, tegas Iwan. Dikatakan Iwan, BP2T akan menaikkan permohonan izin ke Walikota Pontianak atas permohonan izin yang dilakukan Transera Group. Ini ada tiga usaha, kita akan coba naikkan dulu. Usaha mana yang disetujui beliau, apakah karaoke, cafe atau restorannya, paparnya. Komisaris Transera Group, I Ketut Wika mengaku sudah mengajukan permohonan izin dan surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata. Jadi kita nantinya bisa beroperasional lagi. Karena saya sudah dapat rekomendasi, karena kita belum grand opening dan masih soft opening. Tapi kalau tidak diperbolehkan juga tidak ada masalah, kata Wika.

Orang nomor satu Hotel Aston Pontianak dan Transera Hotel Group ini mengaku tidak mengetahui peraturan Walikota Pontianak yang melarang pengusaha membuka THM (tempat hiburan malam), termasuk karaoke. Saya tidak pernah tahu larangan itu, singkatnya. Komisaris Hotel Aston Pontianak ini juga menanggapi komentar Walikota Pontianak yang mengatakan orang saraf buka karaoke di depan masjid. Ia mengaku tidak peduli cemoohan orang lain. Hah itu komentar orang, saya malas mau menanggapi, orang berkata apa terserah. Yang penting saya bukan koruptor dan pencuri, tegas Wika. Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

Bos PT Wahana ..........................................................dari halaman 9 dokumen palsu itu berawal dari pemilik tanah Emi Sujana, hendak mengurus balik batas tanah. Tetapi BPN mengatakan, bahwa di tanahnya itu juga terdapat sertiﬁkat. Dari informasi BPN itulah akhirnya pemilik tanah melaporkan kasus tersebut ke kami (Polda Kalbar), papar Harry. Dari hasil penyelidikan dan dilakukan pengembangan dan uji laboratorium forensik Mabes Polri, beberapa dokumen yang dijadikan persyaratan pengajuan pembuatan hingga terbit sertiﬁkat, memang terdapat tandatangan yang dikarangkarang. Sebenarnya orang yang bersangkutan tidak pernah menandatangani dokumen itu. Jadi tandatangan yang ada di dalam dokumen karangan atau dokumen palsu itu, diketahui berdasarkan

hasil uji laboratorium Mabes Polri, tegas Harry. Dia menegaskan, penyidik yakin bahwa tersangka Lim Budiono telah memalsukan dokumen. Karena pelapor Emi Sujana memiliki tanah berdasarkan akta jual beli dari Yudi dan Budianto yang dituangkan di dalam akta jual beli tahun 1999 dan pada 7 Januari 2012 pemilik tanah akan melakukan balik batas di BPN Kubu Raya, pada saat itu tidak bermasalah, beberapa bulan kemudian dilakukan balik batas baru muncul masalah. Dir Reskrimum Polda Kalbar ini mengungkapkan, sertifikat yang dibuat oleh tersangka itu adalah upaya untuk mengambil tanah milik orang lain yang kepemilikannya sudah jelas. Apakah dalam proses ada melibatkan oknum BPN Kabupaten Kubu

Raya? Polisi masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman. Untuk tersangka Lim Budiono, dia menegaskan akan dikenakan pasal 263 ayat 1 dan 2 Junto pasal 55 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara. Kalau nanti terbukti bahwa tersangka ternyata menjual tanah tersebut, sehingga merugikan orang lain dan hasil kejahatannya ada di manamana, maka sesuai dengan komitmen Polda Kalbar, yang bersangkutan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang, tegas Harry. Terpisah, Lim Budiono mengaku sampai saat ini belum pernah dilakukan balik batas. Dia mengatakan, belum diketahui siapa pemilik tanah itu sebenarnya. Kalaupun itu bukan punya dia, maka dia siap untuk melepaskannya. (sul)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Jumat, 5 September 2014

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH MSi menyerahkan naskah Pengantar Nota APBD-P kepada Ketua DPRD Sekadau, Aloysius Agek SH MSi

Penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS APBD oleh Ketua DPRD Sekadau, Aloysius SH MSi

DPRD SEKADAU GELAR DUA SIDANG PARIPURNA MESKI masa jabatannya tinggal menyisakan hitungan hari, namun DPRD Kabupaten Sekadau ogah malas-malasan. Sebaliknya, mereka justru sibuk melaksanakan sejumlah tugas yang berkaitan dengan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Dalam kurun waktu tiga hari terakhir sejak Selasa (2/9), pimpinan dan anggota DPRD Sekadau tak henti-hentinya menggelar rapat dengan pemerintah daerah, maupun mitra kerjanya. Beberapa diantaranya merupakan sidang paripurna. Selasa (2/9) lalu, DPRD Sekadau menggelar sidang paripurna dengan pihak eksekutif. Rapat yang dihelat di Aula DPRD Sekadau itu dipimpin langsung Ketua DPRD Sekadau, Aloysius Agek SH MSi didampingi dua Wakil Ketua DPRD Sekadau, H Isnaini SIp MSi dan Markus SH MH. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH MSi

dan sejumlah pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Sekadau. Hadir juga sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sekadau. Sidang paripurna tersebut membahas kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan Kabupaten Sekadau Tahun 2014. Sehari sebelumnya, DPRD Kabupaten Sekadau kembali menggelar sidang paripurna. Sidang juga dipimpin Aloysius Agek didampingi H Isnaini dan Markus itu membahas tiga agenda penting. Agenda pertama, Pengantar Nota APBD Perubahan Kabupaten Sekadau Tahun 2014. Agenda kedua, pembahasan Raperda Kecamatan, dan terakhir pembahasan Raperda tentang PDAM. Sementara Kamis (4/9), giliran Komisi A DPRD Sekadau yang melaksanakan rapat kerja dengan mitranya. Rapat dipimpin Ketua Komisi A, Drs Paulus Subarno MSi itu dihadiri BKD, Inspektorat, dan sejumlah mi-

Juru bicara salah satu fraksi di DPRD Sekadau menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda yang tengah dibahas Dewan.

Tiga pimpinan Dewan dan Wakil Bupati Sekadau saat menghadiri sidang paripurna

tra kerja Komisi A lainnya. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sekadau tersebut membahas sejumlah agenda penting. Salah satunya, mengenai rencana penerimaan CPNS Kabupaten Sekadau Tahun 2014 yang tak

lama lagi akan dilaksanakan. Dari sejumlah agenda tersebut, tampak jelas kalangan DPRD Sekadau enggan bermalas-malasan jelang berakhirnya masa tugas mereka pada 28 September 2014 mendatang. DPRD Sekadau secara

Pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Sekadau saat menghadiri sidang paripurna

Komisi A DPRD Sekadau menggelar rapat kerja dengan mitranya

Narasi dan Foto: Abdu Syukri

Sekretaris DPRD Sekadau, Nurhadi SIp MSi saat mengikuti sidang paripurna di DPRD Sekadau

Pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sekadau saat menggelar rapat dengan mitra kerjanya.

Sejumlah pimpinan SKPD yang hadir dalam sidang paripurna di DPRD Sekadau

Dewan yang menghadiri Sidang Paripurna KUA dan PPAS

kelembagaan tampaknya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, meskipun ada sejumlah anggota Dewan yang sudah tidak menjabat lagi di periode mendatang. (*)

Suasana sidang paripurna di gedung DPRD Sekadau

Anggota DPRD tampak serius mengikuti sidang paripurna

Anggota DPRD Sekadau yang menghadiri Sidang Paripurna DPRD Sekadau