6 Februari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 6 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Utang TBS 4 Tahun dan Kredit Petani Kemana?

Budiono Tan Tak Paham Empat Perusahaan Perkebunan Dikaitkan

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Pilkada, Kalbar Ikut Mekanisme

Halaman 6

Pontianak-RK. Pilkada serentak enam kabupaten/kota di Kalbar tahun ini mau tak mau akan diundur pada 2016 mendatang. Meskipun begitu, Kalbar akan mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Pilkada tahun 2015 ini sepertinya tidak jadi dan diperkirakan akan dilaksanakan 2016 mendatang, karena ada beberapa hal Cornelis yang harus dibahas di DPR,” kata Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH, Kamis (5/2).

Sebagai kepala daerah, Cornelis menginginkan 2015 ini dapat digelar Pilkada serentak. Karena adanya kendala dan ada hal yang memang perlu dibahas di pusat, maka dia tidak juga bisa memaksakan dan harus mengikuti mekanisme.

“Maunya kita 2015, tetapi hal tersebut tergantung mereka di pusat nantinya seperti apa mekanismenya. Jadi kita di daerah ini mengikuti mekanismenya,” katanya.

Terkait habis masa jabatan kepala daerah di beberapa kabupaten di Kalbar, dikatakan Gubernur Cornelis, hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Apabila habis masa jabatannya, maka akan ada penjabat sementara (Pjs) yang akan menggantikan. “Kalau sudah habis masa jabatan kepala daerah, diganti dengan Pjs. Nantinya akan direkomendasikan oleh Mendagri, jadi tidak masalah,” ujarnya.

Dikatakannya, apabila ada PNS ataupun kepala dinas yang ingin maju di Pilkada harus mundur dari jabatannya. “Terkait aturan sudah jelas bagi mereka, harus mundur,” tegasnya.

Apabila ada PNS ataupun kepala dinas yang ingin maju di Pilkada yang akan dilaksanakan di kabupaten di Kalbar ini, Cornelis tetap memberikan respon. “Saya tetap berikan respon siapapun yang ingin maju,” katanya.

Namun hingga saat ini belum ada PNS ataupun kepala dinas yang mengajukan untuk maju Pilkada nantinya.

Budiono Tan dalam persidangan perdana kasusnya di PN Ketapang, Kamis (5/2). JAIDI CHANDRA-RK

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Ketapang-RK. Ratusan petani sawit sejak jam 8 pagi kemarin menunggu kedatangan Budiono Tan di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang yang menggelar sidang perdana kasus dugaan penipuan penggelapan uang dan sertifikat ribuan petani plasma Benua Indah Group.

Terdakwa baru tiba jam 9 lebih 20 menit dari Lapas Kelas II B Ketapang mengenakan baju tahanan warna hijau. Dia diangkut dengan mobil tahanan bersama tahanan lainnya dengan dikawal ketat personil kepolisian Polres Ketapang.

Budiono didakwa melanggar pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal 378 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Hanya beberapa menit di ruang tunggu tunggu tahanan PN Ketapang, sidang perdana digelar pukul 09.50 dipimpin hakim ketua Achmad Rifai,SH,MH yang juga Ketua PN Ketapang, dengan hakim anggota Robby Hermawan,SH,MH

Bau Pembusukan Samad Makin Menyengat Jakarta-RK. Pucuk pimpinan tertinggi di lembaga antirasuah memang sasaran “tembak”. Kalau benar-benar ditembak, menggunakan pistol, alias dibunuh, justru diyakini akan menyulitkan musuh-musuhnya. Dia malah jadi martir. Karena itu, lebih kecil risiko politiknya jika dikriminalisasi nama baiknya saja. Inilah yang sedang dihadapi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

Bau busuk kriminalisasi Samad semakin menyengat dan tidak ditutup-tutupi. Terlebih, keanehan tampak dalam kesaksian Plt. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan politikus Nasdem Zainal Tahir di hadapan anggota Komisi III DPR tentang Samad, dua hari lalu.

“Ada yang janggal dari kesaksian Zainal Tahir dan Hasto di hadapan Komisi III kemarin. Aroma kriminalisasi tidak bisa dihindarkan,” ungkap Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans), Saiful Haq, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (5/2).

Pertama, soal Zainal Tahir yang merasa dirinya terusik karena melihat foto Samad dengan Feriyani Lim yang ia ambil pada Februari 2007 tersebut beredar di publik.

Saiful merasa ganjil, kenapa baru sekarang Zainal merasa terganggu. ”Yang mengherankan adalah, jika dirinya terusik Halaman 7

Buya Syafii Maarif Dibilang ‘Nggak Jelas’

Habis Tedjo Terbitlah Junimart

Jakarta-RK. Ucapan pejabat menjadi contoh dan diikuti oleh rakyat. Apalagi yang bicara itu sekelas menteri dan wakil rakyat di Senayan.

Setelah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, kini giliran anggota Komisi III DPR dari PDIP Junimart Girsang yang jadi sorotan, karena sama-sama mengeluarkan pernyataan ‘tidak jelas’.

Bila Menko Tedjo menuding yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rakyat tidak jelas, Junimart menyebut mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif tidak jelas, karena menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan.

“Habis Tedjo, terbitlah Junimart,” sindir mantan Direktur Eksekutif MAARIF Halaman 6

Buya Syafii Maarif

Hukum Mati Koruptor

Yuni Ayy @WYuniasih Dari budi ke budi untuk balas budi .... #karepmu

cinggaro @wakadol2012 untuk KOMISIONER + KETUA KPK baru sebaiknya dipilih dari mereka yang sudah ikut PIN (Pekan Imunisasi Nasional) minimal 3x! #KebalVirusHukum klik! www.rkonline.id

Arya Sujiwo Tejo @sudjiwotedjo Elit Kurawa yakin banget Petruk akan memilih palu pengganti yg mereka elu2kan. Padahal Petruk dengan teman2 barunya udah punya pilihan sendiri

Uthlubul ‘ilma walau bissin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China (Tiongkok).

Ungkapan populer ini nampak juga perlu diterapkan dalam memberantas korupsi di Indonesia yang nampak begitu menjelimet dan diambang kemandekan.

Halaman 7

Bosnya Polisi, dari Budi ke Budi?

Jakarta-RK. Kabareskrim Komjen Budi Waseso kini jadi pembicaraan paling hangat. Dia masuk dalam daftar bersama sejumlah jenderal-jenderal lain sebagai calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara menyusul dugaan kuat Presiden Joko Widodo akan membatalkan tersangka KPK, Komjen Budi Gunawan, jadi Kapolri. Bosnya polisi, dari Budi ke Budi?

Meski demikian, semuanya kembali kepada Jokowi, sang pemegang hak prerogatif. Selain itu, juga tergantung dari Komisi Kepolisian Nasional yang sesuai Undang-undang nomor 2 tahun 2002 bisa mengusulkan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden.

“Itu sangat tergantung Presiden dan Kompolnas,” tegas Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti di Mabes Polri, Kamis (5/2).

Yang jelas, kata Badrodin, sampai saat ini presiden belum meminta nama-nama calon Kapolri lagi kepada Halaman 7

Kecele dengan Jokowi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin mengaku kecele terhadap Presiden Joko Widodo. Dia tidak bisa menutupi kekecewaannya terhadap Jokowi, karena saat dirinya bersama jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Halaman 7

Din Syamsuddin

Songsong Imlek dan Capgome 2566 Kota Singkawang (2)

Menyiapkan Perhelatan Menyambut Tahun Kambing klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Utang TBS 4 tahun dan kredit petani kemana?

-- Penyidikan dugaan TPPU-nye dah sampe mane ye?

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Telur sudah bisa berdiri (Kau Cun) tanggal 16 bulan 12 Imlek 2565, bertepatan dengan Rabu (4/2). Maknanya, penganut Konghucu tidak boleh lagi membersihkan rumah dengan sapu.

Kepercayaan Kau Cun sudah terpateri ribuan tahun dalam kehidupan masyarakat Tionghoa maupun Chinesse Overseas alias perantauan. Pesan leluhur itu tetap dipegang teguh, tak lapuk oleh hujan tak lekang karena panas.

Keyakinan itu tak bisa diabaikan kalau tidak ingin rezeki tahun depan melayang.

Kau Cun juga mengisyarakat kalau sapu harus diistirahatkan. Di kampung-kampung dan kota, warga akan mencuci lantai dengan air, menyikatnya hingga bersih tanpa menggunakan sapu tentu saja. Ada yang mengecat kemudian menghiasi rumah dengan pernak-pernik bernuansa merah dan pink.

Boleh jadi banyak uang dikeluarkan membeli tanglong dan hiasan lainnya. Tetapi ada pula yang sederhana seperti diakui Selvia untuk menyambut Imlek. “Tidak banyak, saya hanya membeli satu saja,” katanya ditemui di toko pernakpernak di Kota Singkawang. Tidak menutup kemungkinan dia sudah membeli berbagai pernak-pernik lainnya.

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Mordiadi, Biro Singkawang

HARIAN

Rakyat Kalbar

Halaman 7

Foto: Mordiadi-RK

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Februari 2015

2

Natalius Pigai/Komisioner Komnas HAM

Tujuan Komnas HAM Tangani Kasus Ini, Supaya Hubungan KPK-Polri Harmonis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, ada pelanggaran hukum saat penangkapan Wakil Ketua KPK RI, Bambang Widjojanto. Yakni, tidak didahului surat panggilan.

Kesimpulan awal Komnas HAM itu disampaikan Komisioner Komnas HAM yang memimpin penyelidikan, Nur Kholis dalam jumpa pers, di Jakarta kemarin.

Kasus ini pun dianggap Komnas HAM dapat mengancam kebebasan hak sipil, termasuk kebebasan profesi advokat.

Komnas HAM menangani kasus ini, menurut Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, selain mencari tahu apa ada pelanggaran HAM saat penangkapan Bambang Widjojanto, tapi juga ingin terciptanya hubungan harmonis antara KPK dan Polri yang saat ini terjadi polemik.

“Sekarang kan ada hubungan tidak harmonis antara Polri dengan KPK. Makanya kami mau kedua instansi itu harmonis kembali,” papar Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Selasa (3/2).

Inilah kutipan lengkap wawancara dengan Natalius Pigai; +Selain menelurusi pelanggaran HAM, Komnas HAM juga ingin memediasi hubungan kedua instansi itu?

-Komnas HAM bersedia memediasi bagaimana menciptakan keharmonisan kedua institusi tersebut. Kemudian menginginkan proses hukumnya inparsial, obyektif, transpar-

Kodam XII/Tanjungpura

Pos Pamtas dan Personil TNI Bertambah Kubu Raya-RK. Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjungpura, Mayjen. TNI. Toto Rinanto mengatakan, Kodam XII/Tanjungpura akan menambah pos serta personil pamtas di daerah perbatasan. Hal tersebut penting untuk memperkuat sektor pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan di Provinsi Kalbar.

Pangdam menambahkan, karena jarak antara Provinsi Kalbar dengan Serawak terbilang cukup jauh, yakni mencapai 996 kilometer maka perlu adanya penambahan pos pamtas di daerah perbatasan. Penambahan pos pamtas sebanyak 25 pos.

“Saat ini jumlah pos yang ada sebanyak 45 pos.

Tahun ini akan ada penambahan sebanyak 25 pos serta akan dilakukan renovasi sebanyak 20 pos,” ujar Pangdam.

Menurutnya, dengan adanya penambahan pos ini tentunya perlu ada keseimbangan di dalam penambahan jumlah personil TNI dan penambahan personil akan disesuaikan dengan kebutuhan.

“Saat ini satgas yang ada sebanyak 350 yang di tersebar di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pangdam mengungkapkan, selain itu juga akan dibangun markas Bataliyon Kavaleri di Peniti, Kabupaten Mempawah serta akan ada penambahan alat berat berupa tank scorpion dari Yonkaf Tank Kostrad sebanyak 1 Bataliyon.

“Tahun ini pembangunan dilanjutkan dan mudahmudahan tahun ini juga alat berat tank sejumlah 1 bataliyon itu masuk untuk memperkuat Kodam XII/Tanjungpura,” ucap Mayjen. Toto Rinanto. (sul)

an sehingga tercipta penegak hukum sesuai yang diharapkan. +Apa saja yang akan dilakukan Komnas HAM dalam konflik KPK-Polri ini?

-Ini kan menyangkut aspek material dan formil. Masih dalam penyelidikan. Tapi intinya memang Pak Bambang Widjojanto menyampaikan terkait dengan penahanannya dan penetapan tersangka oleh kepolisian. +Apa yang Anda tangkap dalam kasus Bambang Widjojanto?

-Ada tiga hal. Pertama, masalah proses hukum mengenai pemilukada Kota Waringin Barat yang diduga oleh kepolisian melakukan pengarahan kesaksian palsu di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua, proses penahanannya. Ketiga, situasi kriminalisasi ketidaknyamanan yang dirasakan pimpinan KPK secara keseluruhan. +Apa yang Komnas HAM gali dari situ?

-Dari aspek-aspek itulah yang kita gali lebih dalam, baik dari Bambang, pimpinan KPK lainnya dan kami kroscek ke pimpinan kepolisian dan para penyidik. Kami sudah melakukan pertemuan dengan Waka Polri. Beliau berbicara lebih banyak mengenai bagaimana mendapatkan penjelasan positif atas perspektif kepolisian.

Kami juga sudah menerima Kabareskrim. Kami minta keterangan yang terkait tugas dan fungsi yang dia jalankan. Secara teknis mendapatkan informasi mengenai penangkapan. +Apa tanggapan pimpinan Polri itu?

-Waka Polri juga ingin menyelesaikan polemik ini. Sebetulnya secara institusioanl mereka saling menghormati. Kepolisian menghormati KPK. +Komnas HAM juga menemui pimpinan KPK lainnnya, apa yang dibicarakan?

-Ingin mendapatkan masukan mengenai ketidakharmonisan kedua institusi itu. Sebab ini mengganggu suasana iklim kerja. +Tanggapan pimpinan KPK, bagaimana?

-Sama. Mereka juga pada prinsip menginginkan kedamaian dan keharmonisan. Kedua institusi bisa bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugas mereka.

Re-editing: Andry

PT Sinar Borneo Agung Bantah Langgar Aturan

Ngaku Belum Punya Izin, CV. Citra Mulia Malah Beroperasi Kubu Raya-RK. Akhirnya PT Sinar Borneo Agung angkat bicara terkait beragam tudingan yang menghampiri perusahaan yang bergerak dibidang pengedokan serta pembuatan kapal yang beroperasi di Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya (KKR).

Salah seorang owner PT. Sinar Borneo Agung, Murtono menjelaskan, pihaknya yang beberapa hari ini dihujani mengenai pemberitaan di media massa terkait perusahaannya yang disinyalir tidak mengantongi izin lingkungan.

Murtono menegaskan, PT. Sinar Borneo Agung saat ini memang sedang menyelesaikan proses perizinan. Bahkan, dirinya mengaku bahwa pihaknya tidak melakukan aktifitas seperti yang ditudingkan oleh masyarakat setempat terkait beroperasinya PT. Sinar Borneo Agung.

“Sinar Borneo Agung hingga saat ini tidak pernah melakukan aktifitas pengedokan maupun pembuatan kapal, seperti yang dikatakan oleh masyarakat saat ini. Namun aktifitas yang terlihat di perusahaan kita saat ini adalah aktifitas dari kontraktor ataupun pihak ketiga yang kita tunjuk untuk melakukan aktifitas tersebut. Jadi, Sinar Borneo Agung hingga saat ini tidak melakukan aktifitas apapun hingga sekarang,” ujar Murtono saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Kamis (5/2).

Sementara itu, terkait beragam tudingan yang terkesan menyudutkan PT.

Sinar Borneo Agung yang dikabarkan oleh masyarakat setempat tidak pernah memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk CRS maupun bantuan lainnya dalam pemberitaan sebelumnya, Murtono menjawab, “Sebenarnya kita tidak ingin mengungkit segala bantuan yang telah kita berikan. Namun ketika bergulir kabar yang dikatakan bahwasannya pihak kita tidak pernah memberikan bantuan, kita jelaskan bahwa kita sering memberikan bantuan baik itu untuk kegiatan maupun untuk perbaikan jalan lingkungan sekitar, jembatan dan lain sebagainya. Bahkan kwitansi bantuan semuanya masih kita simpan jika ingin diungkit permasalahan itu. Namun saat ini kita tidak pernah mengungkit-ngungkit itu,” lugasnya.

Abang dari Merry Teng itu menuturkan, sejauh ini pihaknya terkendala dalam kepengurusan izin lingkungan.

Dikarenakan pihak RT setempat yang pernah membuat izin lingkungan telah mencabut izin tersebut. Dengan alasan pihak perusahaan memfitnah ketua RT dalam hal penerbitan SKT dilahan perusahaan tersebut.

“Apa yang ditudingkan kepada kami itu tidak benar. Ketika kami melaporkan SKT yang terbit di tanah kami kepada pihak kepolisian, pihak kepolisian memanggil ketua RT setempat untuk diminta mengisi keterangan. Jadi bukan kami menuduh pihak RT. Namun itu semua

prosedur kepolisian. Kami tidak tahu menahu mengenai hal itu. Karena itulah kepala RT mencabut izin lingkungan yang pernah diterbitkan olehnya karena mengira kami melaporkan dirinya. Itu tidak benar,” ucap Murtono.

Dalam kesempatan itu, Murtono mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan upaya supaya bisa melengkapi izin lingkungan yang telah diatur di dalam ketentuan yang berlaku tersebut.

“Kita selalu berupaya mematuhi apa yang seharusnya dimiliki setiap perusahaan. Kita tidak pernah menepiskan itu dan kita sudah datangi ke rumah RT belum lama ini. Kita disuruh cabut laporan kepolisian yang pernah dilaporkan atas nama Bakri dan Budi terkait tudingan penyerobotan lahan, tentu saya akan cabut laporan itu. Asalkan mereka berdua angkat kaki dari tanah saya lalu pihak RT akan merundingkan ke masyarakat bersama ketua RT yang bernama M. Asri,” ulasnya.

Murtono juga menyesalkan, sikap saling lempar antara RT dan kepala desa mengenai proses izin lingkungan yang sedang berproses tersebut.

“Persoalan tanah dan izin lingkungan, saya telah lapor ke kantor desa. Dari kepala desa mengembalikan lagi ke RT dan lempar melempar itu terus terjadi. Kami bukan diberikan solusi malah dilempar sana-sini. Bahkan hingga detik ini kami

belum ada melakukan komunikasi lagi ke pihak RT,” keluhnya.

Murtono berpendapat, “Kita akan menjelaskan kepada BLH Kubu Raya mengenai permasalahan yang terjadi dan terkendala sampai sekarang. Bukannya kami tidak mau mengurus perizinan tersebut. Namun sepertinya kaki dan tangan kami diikat. Jadi bagaimana kita mau bergerak menyelesaikannya,” lugasnya.

Masih kata Murtono, hingga saat ini semua operasional yang ada di lingkungan PT. Sinar Borneo Agung tersebut yang bertanggungjawab adalah CV. Citra Mulia selaku pihak kontraktor yang mengerjakan operasional perusahaan tersebut.

Mulai dari membuat kapal besi yang berukuran ratusan grosston (GT) maupun membuat ponton dengan beragam kapasitas, termasuk memperbaiki kapal besi yang berukuran ratusan GT. “Saat ini kontraktor yang kita tunjuk sedang memproduksi kapal besi dengan kapasitas 500 GT satu buah dan kapal yang sedang diperbaiki dengan kapasitas 700 GT serta satu buah ponton,” paparnya.

Sementara itu, disinggung mengenai kewajiban pajak, Murtono mengaku telah menyetorkan pajak sebesar 5,5 persen melalui CV. Citra Mulia yang membayarkan pajak tersebut.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Satgas Karhutla Kalbar Siap Bergerak Kapolda: Pemda Harus Pro Aktif Pontianak-RK. Menyusun rencana aksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan maupun penanggulangannya, Polda Kalbar menginisiasi rapat koordinasi lintas sektoral se-Kalbar, Kamis (5/2).

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya (KKR) tersebut, setidaknya melibatkan kurang lebih 500 peserta yang terdiri dari berbagai institusi terkait. Yakni, akademisi, bhabinkamtibmas, camat, kades serta tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam hal ini, perlu diketahui KKR merupakan salah satu kawasan yang banyak berperan sebagai ‘penyumbang’ titik api. Sehingga akumulasi asapnya kerap mengganggu penerbangan, pelayaran serta gangguan kesehatan masyarakat, termasuk di kawasan Kota Pontianak.

Kapolda Kalbar, Brigjen. Pol. Arief Sulistyanto mengatakan, dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan maupun penanggulangannya, dari pihak kepolisian sendiri sudah siap bergerak. Langkah awal yang jauh sebelumnya dilakukan adalah dengan membentuk lima Satuan Tugas (satgas). Satu diantaranya adalah satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau disebut Satgas Karhutla.

“Sebentar lagi dimulai musim tanam serta musim hujan akan berlalu. Maka dari itu kita harus bergerak cepat,” tegas Kapolda.

Kapolda berpendapat, sedianya jika musim tanam menjelang, sebagian para petani membersihkan lahannya dengan cara membakar seperti tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Arief berpendapat, ada tiga hal yang dilakukan dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan serta lahan. Diantaranya, rekayasa sosial, rekayasa teknologi dan penegakan hukum.

Rekayasa sosial yang dimaksud adalah bagaimana cara menghilangkan kultural yang selama ini dilakukan masyarakat dalam bertani.

Kultural yang sudah membudaya dan menjadi kebiasaan itu harus dirubah sedemikian rupa.

“Contohnya petani jagung. Kalau lahan atau tanahnya dibakar, abunya bisa jadi pupuk. Nah ini bagaimana supaya tidak dibakar tapi ada cara menghancurkan yang juga sekaligus bisa menjadikan pupuk,” jelasnya.

Kemudian rekayasa teknologi

Sementara itu, Ketua Satgas Kardimaksud, seperti pembuatan hutla, Direktur Binmas Polda Kalbar, parit atau kanal di lahan tersebut.

Kombes. Pol. Suhadi SW menamSehingga pengairan jalan terus bahkan, rapat koordinasi ini meliputi serta jika ada kebakaran untuk daerah-daerah yang rawan kebakaran memperoleh air menjadi mudah. hutan dan lahan. Salah satunya adalah Lalu penegakan hukum, Arief KKR. menegaskan, kepolisian siap men“Yang ingin kita capai dari rapat egakan untuk pelaku pembakaran koordinasi ini adalah bisa melakukan lahan. Namun, di satu sisi, korps pemetaan terhadap titik-titik api yang berseragam cokelat ini juga memibiasa muncul saat kemarau nantinya,” liki pertimbangan sosial. “Kalau itu papar Suhadi. (lahan, red) dibakar perusahaan, Namun, lanjut Suhadi, pemetaan saya tidak ada masalah. Tapi ketersebut bukan hanya di daerah-daetika yang bakar betul-betul rakyat rah rawan kebakaran hutan dan lahan bakar kebunnya, itu yang kadangsaja, akan tetapi lebih detil dari itu. kadang hati nurani itu bertentanSuhadi mengatakan, rapat koorgan,” lirihnya. dinasi ini diupayakan menggunakan Dengan rapat ini, Arief mengbahasa-bahasa yang lugas serta tidak harapkan, dapat menghasilkan menggunakan atribusi kata-kata yang konsep yang efektif dalam penangrumit. “Agar konsep penanganan gulangan dan pencegahan kebaBRIGJEN. POL. ARIEF SULISTYANTO dapat diserap berbagai kalangan, karan hutan dan lahan di daerah.

“Akademisi maupun NGO bisa memberikan masukan terutama masyarakat petani atau peladang,” ucapnya.

Pemerintah daerah setempat juga diharapkannya lebih untuk rekayasa teknologi dan rekayasa fisik,” lugasnya.

Konsep ini nantinya disusun dalam suatu standar prose- pro aktif serta menetapkan anggaran untuk penanggudur operasional dalam menangani serta menanggulangi langan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. kebakaran hutan dan lahan.

“Kita juga akan menghidupkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA), yang sudah dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Para Kapolsek nanti akan secara reguler memberikan laporan perkembangan yang real time,” kata Kapolda Kalbar.

Reporter: Ocsya Ade CP Redaktur: Andry

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Februari 2015

3

Bom Waktu Ungkap Mafia Tanah KKR

Polda Bentuk Satgas Anti Mafia Tanah Kubu Raya-RK. Ribuan kasus tumpang tindih lahan yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya (KKR), pihak kepolisian menyatakan tinggal menunggu bom waktu untuk membongkar kasus tersebut serta mengungkap mafia tanah di Kubu Raya.

Demikian diungkapkan Kapolda Kalbar, Brigjen. Pol. Arief Sulistiyanto, Kamis (5/2) siang saat memberikan kata sambutan di Kantor Bupati KKR. Arief mengatakan, permasalahan tanah terus terjadi di Provinsi Kalbar. Oleh karena itu, Polda Kalbar sudah membentuk satgas Anti Mafia Tanah yang dipimpin langsung oleh Dir Reskrim Polda Kalbar, Kombes.

Pol. Harry Sudjiwanto. Supaya kasus tanah yang terjadi di masyarakat bisa segera teratasi.

“Masalah tanah di Kalbar cukup

tinggi, terutama di Kabupaten Kubu Raya yang diinformasikan cukup banyak,” lugasnya.

Untuk meminimalisir, lanjut Arief, pihaknya harus cepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta dilaporkan ke pihak kepolisian. “Jangan sampai tunggu lama-lama. Kalau ada permasalahan terutama sengketa lahan, segera Kapolresta Pontianak mengatasinya.

Jika tidak mampu segera laporkan ke Polda agar cepat diatasi,” ucap Kapolda Kalbar.

Sementara itu, Dir Reskrim Polda Kalbar yang memimpin Satgas Anti Mafia Tanah, Kombes. Pol. Harry Sudjiwanto mengatakan, ia mengharapkan warga yang mempunyai permasalahan lahan segera melaporkan ke pihak kepolisian. Hal tersebut penting supaya cepat dilaksanakan penyelidikan dan mengungkap per-

masalahan yang ada di lapangan.

“Laporan di masyarakat memang ada, tetapi kami butuh data untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ulasnya.

Sementara itu, disinggung jalan sekunder C yang diduga dibangun tanpa melakukan pembebasan lahan, Harry mengharapkan warga segera melaporkan hal itu ke polisi.

Karena permasalahan tersebut sangat serius. “Kalau jalan sekunder C belum ada laporannya. Agar kami proses, segera laporkan permasalah itu ke kami. Kami tinggal nunggu laporan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPN KKR, Firdaus sebelumnya mengatakan, untuk mempercepat penyelesaian tumpang tindih lahan hingga lebih dari tiga sertifikat pada lahan yang sama tidak bisa cepat diselesaikan.

Alasannya, kekurangan personil untuk menyelesaikan tugas tersebut.

“Kita sudah mulai, tetapi personel yang ada hanya 27 orang. Tidak cukup personil untuk menyelesaikan ribuan tumpang tindih lahan. Kami butuh waktu. Tumpang tindih itu sudah lama terjadi. Tahun 2000 sudah terjadi tumpang tindih sebelum kami masuk jadi kepala BPN Kubu Raya,” elak Firdaus.

Firdaus mengatakan, kebanyakan kasus tumpang tindih sertifikat lahan terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kakap, Ambawang dan Rasau Jaya.

Namun, kini BPN KKR melakukan pemetaan dan penyelesaian terhadap beberapa kasus yang tumpang tindih.

“Sudah ratusan kasus yang diselesaikan dan tidak sampai ke pengadilan. Namun kami masuk melakukan pemetaan terhadap lahan yang bermasalah,” paparnya.

Sementara itu, disinggung banyaknya kasus tumpang tindih lahan yang terjadi di KKR, Firdaus menegaskan, pihaknya terus monitor terhadap pengajuan pembuatan sertifikat baru agar tumpang tindih tidak terus terjadi di Kubu Raya.

“Kita harus teliti. Jangan sampai kita terjebak dengan pengajuan. Kita juga harus crosscheck ke lapangan untuk mengetahui tanah yang diajukan untuk membuat sertifikat,” ulasnya.

Terhadap kasus tumpang tindih sertifikat yang diperkirakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Firdaus mengaku jumlahnya kurang lebih 30 kasus.

“Intinya kami mulai melakukan pendataan dan memastikan tanah

Ilustrasi Sertifikat Tanah

yang tumpang tindih serta orang mengajukannya. Tumpang tindih ini merupakan permasalahan yang serius dan perlu kehati-hatian untuk melakukan penyelesaian,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Firdaus mengingatkan warga yang mempunyai lahan agar menjaga tanah hak miliknya. Hal itu penting supaya tidak sampai timbul permasalahan kelak di

kemudian hari.

“Setidaknya dicek patoknya. Jangan sampai harga tanah sudah tinggi baru mengeceknya. Pastikan tanah itu miliknya, baik patok yang dipasang maupun nomor sertifikatnya,” ingat Firdaus.

Reporter: Syamsul Redaktur: Andry

Lima Pilar Resep Tekan Angka Kecelakaan di Kalbar

Christiandi Sandjaya

Pontianak-RK. Mengingat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi Kalbar sehingga Pemerintah Provinsi Kalbar mengharapkan semua instansi terkait untuk peduli terhadap keselamatan dalam berlalu lintas. ”Angka kecelakaan di Kalbar masih tergolong tinggi. Meski-

pun berbagai upaya yang dilakukan untuk menekan angka kecelakaan itu telah dilakukan, baik dari pemerintah, kepolisian dan instansi terkait,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya.

Wagub menambahkan, pihaknya sangat serius dalam upaya menekan angka kecelakaan

yang terjadi dari tahun ke tahun.

Bahkan, Presiden Jokowi telah menggeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. ”Program Dekade itu dengan jelas isinya menginstruksikan kepada semua lini untuk mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing untuk melaksanakan program tersebut. Dengan pedoman pada lima pilar,” ujarnya.

Lima pilar yang dimaksud oleh Wagub, yakni manajemen keselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, penanganan pra dan pasca kecelakaan. ”Nah, jadi kelima pilar inilah yang harus ditekankan oleh instansi terkait dalam menangani persoalan kecelakaan yang terjadi di Kalbar. Karena kelima pilar itu merupakaan Inpres langsung dari kepala negara,” ingatnya.

Menurutnya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Kalbar menjadi tanggung jawab bersama. Yakni dengan melibatkan berbagai SKPD dan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Penyelenggaraannya secara terkoordinasi melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Kalbar yang nantinya diharapkan mampu mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga

lalu lintas dan angkutan jalan di Kalbar berjalan aman, tertib, selamat dan lancar,” harapnya.

Selain itu, Wagub juga berpesan bahwa forum lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Kalbar supaya terus meningkatkan kinerja dan senantiasa dalam memantapkan koordinasi dengan sesama anggota demi terwujudnya Indonesia yang tertib, bersatu dan selalu mengedepankan keselamatan serta terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalbar untuk sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. ”Kepada pemerhati lalu lintas baik dari jajaran pemerintahan maupun masyarakat dapat memberikan informasi atau saran agar permasalahan lalu lintas yang ada di daerah dapat segera diatasi. Dan angka kecelakaan yang kian tahun masih tergolong tinggi, diharapkan akhir tahun ini terjadi penurunan yang signifikan. Meskipun dalam mewujudkan itu semua tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Tetapi saya harap semua instansi terkait tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat kita supaya sadar bahwa betapa pentingnya keselamatan berlalu lintas,” paparnya.

Apel Gala dan Granny Smith, Mengandung Bakteri Listeria Monocytogenes Pontianak-RK. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya mengeluarkan surat edaran terkait konsumsi Caramel Apples di Amerika. Produk tersebut didistribusikan ke Indonesia.

Melalui Badan POM RI dan National Contact Point Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF) telah menerima Infosan Alert pada 17 Januari 2015, yang menyatakan adanya penarikan apel yang telah didistribusikan secara internasional asal Amerika Serikat. Karena terinfeksi bakteri Listeria Monocytogenes.

BP POM RI menindaklanjuti

data inportasi pangan olahan serta tidak ditemukan importasi produk Caramel Apel ke Indonesia. Tidak berhenti di sana, penelusuran juga berlanjut terhadap importasi apel segar dengan jenis Gala Apples “Big B” dan Granny Smith Apples, Granny’s Best atau Big B produksi Bidart Bros, Bakersfield, California 93312 di wilayah Indonesia.

Menanggapi informasi tersebut, Pemerintah Kota Pontianak melalui SKPD terkait langsung menindaklanjuti dengan mengadakan peninjauan lapangan. Petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Nunung Hairunisya menjelaskan, pihaknya telah melakukan

kontrol ke distributor dan pengecer tentang keberadaan apel tersebut.

“Kami bersama tim sudah meninjau dan dari hasil tinjauan tidak ditemukan apel jenis tersebut. Kami juga sudah mengambil sampel dan sudah kami kirim ke BP POM untuk diproses. Sekarang kita tinggal menunggu hasilnya,” jelasnya.

Di Kota Pontianak, apel segar jenis tersebut lazimnya dijual di pusat-pusat perbelanjaan.

Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak, Edy Haryanto menjelaskan, berdasarkan hasil tinjauan di lapangan tidak ditemukan adanya apel jenis

tersebut yang masih dijual di pasaran.

“Kami sudah melakukan peninjauan dan mereka sudah mengetahui adanya penarikan apel-apel tersebut dan sudah dilaksanakan,” jelasnya.

Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengkonsumsi apel jenis tersebut.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Pembangunan, Herry Hadad mengimbau, kepada distributor, pedagang pengecer dan konsumen untuk tidak mengkonsumsi apel jenis Big B dan Granny Smith.

“Nantinya kami akan keluarkan surat edaran kepada seluruh pedagang dan apabila

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

setelah edaran ini dikeluarkan ditemukan pelanggaran maka kami pastikan akan ada tindakan tegas,” tegasnya.

Perlu diketahui, bakteri Listeria Monocytogenes adalah bakteri yang dapat menyebabkan infeksi serius dan fatal pada bayi, anak-anak, orang sakit dan lanjut usia serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sedangkan orang-orang sehat yang terinfeksi mungkin menderita gejala jangka pendek. Seperti demam tinggi, sakit kepala parah, pegal, mual, sakit perut serta diare. Bahkan infeksi bakteri ini dapat menyebabkan keguguran pada perempuan hamil. (agn)

Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengimbau sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. ”Kami dari pemerintah hanya bisa mengimbau serta melakukan upaya-upaya yang mana mestinya menjadi porsinya. Selebihnya diharapkan kepada pemerintah untuk sadar dan taat pada aturan dalam lalu lintas sehingga korban kecelakaan dapat ditekan,” kata Christiandy Sandjaya.

(Adx)

Pontianak Kota Jadi Tuan Rumah STQ 2015 Pontianak-RK. Pemerintah Kota Pontianak menggelar Seleksi Tilawatil Quran ke–23 yang akan digelar 6-10 Februari 2015. Serangkaian kegiatan lomba akan digelar di Masjid Al Ihsan yang terletak di Jalan Paralel Sungai Jawi, persisnya di Jalan Bukit Barisan.

Ada beberapa kategori yang dilombakan. Yakni, tilawah dewasa dan anak-anak, Hifzil 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz yang diikuti oleh total 80 peserta dari 6 kecamatan di seantero Kota Pontianak.

Ketua LPTQ Kota Pontianak, Mulyadi mengatakan, seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan STQ ini untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.

“STQ ini mari kita jadikan media untuk melakukan syiar agama Islam sekaligus sebagai ajang promosi Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia berharap, nantinya gelaran STQ juga diisi dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menyentuh masyarakat. “Jangan terpaku karena STQ jadi hanya kegiatan seputar Tilawatil Quran saja, tapi gelar juga kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mulyadi.

Mulyadi berharap, seluruh masyarakat Kota Pontianak untuk menjadikan momen STQ untuk memotivasi diri dan anak-anaknya untuk lebih mencintai Al Quran.

Senada, Camat Pontianak Kota selaku Ketua Pelaksana STQ 2015, Saroni menjelaskan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, baik itu yang berhubungan dengan Tilawatil Quran maupun untuk promosi wilayah.

“Output yang diharapkan dari STQ, selain peningkatan kualitas qori dan qoriah, hafidz dan hafidzah juga akan dimanfaatkan untuk promosi potensi kawasan baru. Yaitu, jalan paralel Sungai Jawi ini dan juga memberdayakan masyarakat setempat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, persiapan sudah mencapai 95 persen dan tinggal materi untuk mengisi stand pameran maupun materi pendukung lainnya. “Persiapan yang matang ini tidak lepas dari dukungan maksimal dari panitia dan masyarakat setempat,” paparnya.

Pembukaan STQ akan digelar Jumat malam (6/2) yang diawali dengan pawai taaruf yang dimulai dari Masjid Al Falah sampai Masjid Al Ihsan. Pada gelaran STQ nanti akan digelar bazar sembako untuk masyarakat tidak mampu serta penampilan hiburan. Seperti hadrah, tanjidor dan qasidah oleh masyarakat setempat, stand pameran serta festival batu cincin. (agn)

Pro Ekbis

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Februari 2015

4

Tuhan Sekali Menciptakan Bumi, Kenapa Setiap Tahun Dipajaki Jakarta-RK. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mengaku akan terus mendorong penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk hunian. Ia beralasan, PBB justru mengganggu program kepemilikan tanah untuk rakyat.

“Pertanyaan yang sangat filosofis dan menggugat itu yang ingin dijawab oleh pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla secara berkeadilan. Kementerian yang kami pimpin ingin melakukan proses penyederhanaan.

Sebab pajak bumi dan bangunan adalah sesuatu yang menggangu dalam konteks kepemilikan tanah untuk rakyat,” ujar Ferry, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/2).

VALAS

Kamis, 5 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,895.59 14,442.83 3,554.44 3,388.67 9,436.73 12,716.00

9,789.98 14,297.20 3,516.27 3,353.76 9,339.76 12,590.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Demikian juga halnya dengan rumah hunian. Menurut Fery, tak semestinya rumah hunian dipungut pajak setiap tahun.

“Kalau tiap tahun bayar, seolah-olah sedang menyewa tanah milik siapa. Ini yang saya katakan desain tanah yang digunakan untuk hunian,” ujarnya.

Sepanjang satu rumah dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya dan bukan untuk tujuan komersil, lanjut Fery maka harus dibebaskan dari pajak. “Logikanya, kalau negara memungut pajak bangunan atas rumah yang didirikan, seharusnya kerusakan atas rumah itu dibayar negara,” ulasnya.

Karenanya Ferry menegaskan, fungsi pajak pada

Ferry Mursyidan Baldan

dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika negara memungut pajak, lanjut politikus NasDem itu, harus dikembalikan ke rakyat dalam bentuk program.

“Begitu juga kalau bicara pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satu sumbernya PBB. Seberapa besar PBB itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program. Jadi konteksnya jangan upah pungut donk,” tanya politisi Partai NasDem itu.

Meski demikian, Ferry juga mengingatkan, wacana pembebasan PBB itu tidak berlaku untuk bangunan komersial. “Tentu (pembebasan pajak) tidak berlaku untuk bangunan yang sifatnya komersial,” ulasnya. (jpnn)

Penutupan Konter Tiket Bandara Tabrak UU Penerbangan Jakarta-RK. Rencana Kementerian Perhubungan menutup konter tiket di bandara memantik kecaman dari DPR. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana menilai, kebijakan itu bertentangan dengan UU Penerbangan.

“Kami apresiasi upaya Kemenhub menata dunia penerbangan. Tapi jangan mengeluarkan kebijakan yang merugikan konsumen dan operator. Apalagi sampai menabrak UU Penerbangan,” tegas Yudi Widiana Adia, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis, (5/2).

Yudi menambahkan, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pembukaan konter tiket di bandara sangat dimungkinkan untuk kelancaran kegiatan usaha angkutan udara.

“Kegiatan usaha penunjang angkutan udara adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan angkutan udara niaga. Antara lain sistem reservasi melalui komputer (computerized reservation system), pemasaran, penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling) dan pelayanan di darat untuk penerbangan,” ujar politikus PKS itu.

Selain itu, pada Pasal 195 UU Penerbangan juga menetapkan fungsi bandara sebagai tempat pengusahaan (bisnis).

Yudi menambahkan, alasan penutupan konter di bandara untuk mengurangi calo dianggap tak masuk akal. (jpnn)

Ilustrasi/Ist

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan BW tersangka, spontanitas mundur adalah patriotis . Akan tetapi jika BG tersangka, tidak mau mundur adalah tidak etis. Di zaman Presiden SBY, banyak koruptor di Kabinet SBY yang diberangus dan jika sudah jadi tersangka, spontanitas mengundurkan diri, adalah hebat! .

Kenyataannya di zaman Indonesia Hebat Presiden Jokowi, calon Kapolri tersangka dipaksakan dicalonkan. BG ngotot dan tidak mau mundura. Berarti koruptor di negeri ini akan semakin tersohor . Tentulah para koruptor akan semakin hebat walau ngembat Akankah Indonesia semakin hebat. Bisa, jika para koruptor mau bertobat. Merdeka!. Ibrahim Myh. 081288673500 28-1-2015

19.08

Sms Warga Triliunan Harga Kambing Mane nak hebat Indonesia, anggaran Pelabuhan Sedau miliaran rupiah, jadi kandang dan tempat kotoran kambing. Berape harge kambing-kambing ye? triliunan kali?

085245147046 31-1-2015

21.31

Pencuri Pohon Kepada Bapak Gubernur, Kapolda, dan Dinas Kehutanan Kalbar tolong ditangkap pembabat pohon durian dan tengkawang. Penampungnya di Kecamatan Anjongan, Kecamatan Mandor dan sekitarnya. Ini berkedok kayak durian tapi kayu lokal.

085245519512 3-2-2015

17.37

Calon tunggal Kapolri pilahan Presiden Komjen BG. Jokowi biar dunia akan kiamat tetap lantik BG sebagai Kapolri. Lihat jak dalam sepekan ini.

085245519512 30-1-2015

Ganti Nama 11.06

Nama Kecamatan Siantan di Kabupaten Mempawah mohon diganti saja, karena nama Siantan identik dengan Kota Pontianak, terimakasih.

089655730055 4-2-2015

22.12

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat Sikap

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Februari 2015

5

KPU Usul Pilkada Serentak Medio 2016

297 RUU Masuk Antrean Prolegnas

Saan Mustofa

Jakarta-RK. Anggota Komisi II DPR, Saan Mustofa mengatakan, antrean Rancangan Undang-undang yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 membeludak.

Saat ini, ada 297 RUU yang masuk antrean Prolegnas.

Padahal, target lima tahun hanya 150 RUU atau 30 rancangan per tahun. Hal ini disampaikan Saan usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (5/2). “Maksimal 150 RUU yang masuk prolegnas, sementara RUU yang masuk antrian 297 RUU. Jadi, harus disortir,� terang Saan.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, banyaknya antrean terjadi karena ada usulan yang bertabrakan. Yakni, antara DPR dan DPD yang sama-sama mengusulkan RUU Pertanahan. “Misalnya dari DPR usulkan RUU Pertanahan, DPD juga usulkan. Itu artinya sama dan harus dihapus salah satunya. Sekarang kami buat kategori-kategori untuk parameter penentuan prolegnas,� tambah Saan.

Salah satu parameter yang menjadi pertimbangan sebuah RUU harus masuk Prolegnas adalah diajukan oleh tiga lembaga sekaligus. Yakni, DPR, DPD dan pemerintah. Degan begitu, bisa disimpulkan bahwa RUU tersebut penting. (jpnn)

Perjalanan Dinas DPRD ke Luar Negeri Diperketat Jakarta-RK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tidak pernah membatasi perjalanan dinas anggota DPRD, jika terkait aktivitas interaksi ke tengah-tengah masyarakat. Namun, untuk perjalanan dinas ke luar negeri dibatasi. “Yang diperketat adalah perjalanan ke luar negeri atas nama studi banding dan penjajakan kerja sama investasi yang melibatkan rombongan besar,� ujarnya dalam pesan elektronik, Kamis (5/2).

Menurut Tjahjo, untuk pengetatan ini, peran Kemendagri akan lebih ditekankan pada politik keuangan daerah. Bukan seperti selama ini yang lebih ditekankan pada teknis keuangan daerah. “Jadi politik keuangan daerah direfleksikan dalam kebijakan alokasi anggaran, keberpihakan pada rakyat, dan peran anggaran daerah sebagai perekat integritas NKRI. APBD dan APBN harus sinergis dan saling mengisi, sesuai pembagian kewenangan urusan pemerintahan,� katanya.

Dalam mencermati pemetaan daerah yang rawan korupsi APBN dan APBD, Kemdagri kata Tjahjo, saat ini juga menempuh sejumlah langkah lain. Antara lain, melakukan evaluasi, terutama terhadap usulan dana bantuan sosial (Bansos) yang dinilai perlu penataan ulang di berbagai bidang. Baik terkait mekanisme penganggaran maupun pertanggungjawabannya. (jpnn)

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar NaďŹ s Gumay. JPNN

Jakarta-RK. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, mengaku pihaknya telah kembali mengusulkan ke DPR beberapa poin revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Antara lain, mengusulkan proses penegakan hukum penyelesaian sengketa Pilkada diperpendek. Terkait uji publik, KPU juga mengusulkan tetap ada, namun waktunya diperpendek. Sementara terkait detail waktu tahapan, diminta agar diserahkan ke KPU. “Jangan dipatok terlalu baku di undangundang. Karena menyulitkan. Demikian juga soal ketentuan hari kerja atau kal-

ender, penting dipertegas. Kita lihat saja apakah akan diadopsi atau bagaimana,� kata Hadar, Kamis (5/2).

Soal waktu pelaksanaan pemungutan suara Pilkada, sebelumnya dalam diskusi dengan DPR, KPU mengusulkan dilaksanakan di 2016, 2017 dan 2021.

Usulan dalam rangka menata siklus kepemiluan. “Jadi tidak sampai ke tanggal 16 Februari 2016. Menurut saya Februari itu nanggung. Mending didorong ke pertengahan tahun. Kita yakin misalnya dilakukan April atau Mei, sekalipun sistem dua putaran dipertahankan, bisa selesai tahun itu juga,� katanya.

Artinya meski terbuka kemungkinan

sengketa hasil pilkada, namun pelantikan pemenang Pilkada masih tetap dapat dilaksanakan 2016. “Kalau Februari 2016, maka tahapantahapan seperti pencalonan, pendaftaran pemilih, harus sudah dilaksanakan agak di 2015. Jadi melompati tahun anggaran.

Selain itu di Februari itu apa anggaran sudah turun juga,� katanya.

Meski demikian, revisi menurut Hadar, sepenuhnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang. Pihaknya sebagai penyelenggara, hanya melaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. “Jadi intinya kami menunggu, dalam artian untuk memastikan peraturannya

apa jadinya. Baru kemudian kami menerbitkan Peraturan KPU. Dalam menunggu itu, kami terus siapkan aturan kampanye, dana kampanye, logistik, kita cek lagi pencalonan, dan lain-lain. Tidak terlalu sulit menggesernya. Kalau diubah, kan tinggal diperpendek,� katanya.

Hadar optimistis pihaknya bisa menyelesaikan penyusunan rancangan sepuluh PKPU, 17 Februari 2015 mendatang. Namun untuk ditetapkan, masih menunggu hasil revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. “Dari tanggal yang ditetapkan itu, kita juga butuh dua bulan untuk penyesuaian.

Kita harus konsultasi ke DPR juga,� katanya. (jpnn)

Pastikan Partai Golkar Ikut Pilkada Serentak Jakarta-RK. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Ade Komarudin menyatakan jangan sampai ada kekhawatiran Partai Golkar tidak akan berkontribusi terhadap pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang secara keseluruhan akan digelar sebelum tahun 2019. “Soal Partai Golkar, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) sudah mengeluarkan kepastian bahwa Partai Golkar yang sah itu ketua umumnya Aburizal Bakrie (ARB). Itu Golkar yang sah,� kata Ade Komaruddin, saat diskusi “Quo Vadis UU Pilkada�, yang diselenggarakan Indo Barometer, di Jakarta, Rabu (4/2).

Dengan adanya kepastian tersebut lanjutnya, Partai Golkar di bawah kepemimpinan ARB tidak lagi membicarakan soal terbelah. “Partai Golkar tidak lagi lagi bicara terbelah, semua kader fokus mempersiapkan diri untuk Pilkada dan agenda-agenda politik kebangsaan lainnya,� tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat itu.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada seren-

tak, menurut Ade, Fraksi Golkar di DPR juga sudah menyiapkan usulan konkrit terdiri dari dari dua alternatif. “Peralihan menuju pilkada serentak mengaju (Pasal 201) UU Pilkada. Fraksi Golkar siapkan dua alternatif,� tegasnya.

Alternatif pertama lanjut Ade, kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Juli 2015, Pilkadanya dilangsungkan dalam tahun 2015. Sedangkan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya setelah Juli 2015, Pilkadanya ditarik ke tahun 2017. Kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2018 dan 2019 Pilkadanya diselenggarakan pada 2018.

Skenario kedua ujarnya, kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2015 dan 2016, Pilkadanya diselenggarakan di awal 2016. Kepala daerah yang habis masas jabatannya di tahun 2017, Pilkadanya tetap di tahun 2017. Sedangkan kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2018 dan 2019, Pilkadanya diselenggarakan di tahun 2018. (jpnn)

Ade Komarudin. JPNN

Iklan Baris & Paket Murah -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG

.HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 57(

/ 8$ 57(

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

BURSA IKLAN BARIS Harian

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH�

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Untuk Berlangganan

Segera Hubungi

(0561)768677

HUBUNGI:

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

AVANZA DP Cuma GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Di KORAN & WEBSITE

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

PROSES MUDAH DAN CEPAT

HUBUNGI :

0812 5832 0052

PASANG IKLAN

AGYA Angsuran MURAH !!!

(0561) 768677

HUB TELP.

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

CARA MUDAH

TOYOTA ANZON

SEDOT WC

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

AN

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

25 Jt

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan Tak ada Cewek yang Mau Didekati

Setubuhi Mayat Berkali-kali

Rakyat Kalbar Jumat, 6 Februari 2015

SHARKUR Lucas, seorang pekerja kamar mayat di sebuah rumah sakit di Ghana, berkalikali menyetubuhi mayat yang semestinya dijaga baik-baik.

Dia mengaku sebenarnya sangat ingin punya pacar dan menikah.

Namun, katanya, tidak ada cewek yang mau dengannya, karena pekerjaannya tukang ngurusi mayat. ’’Saya sangat ingin menikah.

Tapi, para gadis itu bilang saya adalah si penjaga mayat,’’ kata Lucas dalam wawancara dengan

Adom TV, televisi setempat.

Dia tidak merasa bersalah dengan mengklaim bahwa necrophilia, kelainan seks dengan menyetubuhi mayat, merupakan bagian dari job training. ’’Ada beberapa pelatihan jika Anda belajar tentang bekerja di kamar mayat,’’ katanya. Dia menyatakan, dengan menyetubuhi mayat sebagai materi pelatihan, pekerja tidak akan takut dengan jenazah.

Tapi, Lucas punya masalah baru. Gara-gara wawancara dengan televisi tersebut, dia dipecat dari rumah sakit dan diburu polisi. Kini Lucas pun kian bingung untuk menyalurkan hasratnya. Perempuan hidup tidak mau, mencari yang mati juga susah... (mirror.co.uk/jpnn)

Foto: Buku Saatnya Aku Belajar Pacaran . Int

Budiono Tan .................................................................................................................................dari halaman 1 dan Elyas Ekos Setyo SH,MH. Jaksa Penuntut Umum (JPU) tiga orang dari Kejari Ketapang yakni Sri Rahayu SH, Rustam Effendi,SH dan M. Tohe SH. JPU membacakan dakwaan kesatu berupa pasal 372 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Jaksa juga menegaskan adanya transaksi pengiriman uang yang dilakukan oleh Budiono Tan ke sejumlah rekening, di antaranya rekeing anak kandungnya atas nama Bambang Cahyono.

Dijelaskan JPU, kasus yang menjerat terdakwa ini berkaitan dengan kasus penipuan dan penggelapan antara PT. Benua Indah Group (BIG) dengan ke empat anak perusahaan antara lain, PT Antar Mustika Segara (AMS), PT Duta Sumber Nabati (DSN), PT Sumber Ladang Andalan (SLA), dan PT Bangun Maya Indah (BMI).

Usai jaksa membacakan dakwaan, Hakim Ketua langsung bertanya kepada Budiono Tan apakah memahami dakwaan jaksa kepada dirinya. Ternyata terdakwa tidak memahami tuduhan jaksa yang dibacakan cukup jelas itu.

Melalui kuasa hukumnya, Budiono meminta majelis hakim bertanya kepada jaksa agar menjelaskan keterlibatan empat anak perusahaannya. Budiono mengaku tidak memahami uraian dakwaan atas keterkaitan empat anak perusahaan terhadap kasusnya.

“Kepada majelis hakim kita minta agar jaksa memberikan penjelasan terkait uraian dakwaan mengenai keterkaitan antara PT BIG dengan ke empat anak perusahaan, lantaran terdakwa tidak memahami uraian tersebut,” ungkap seorang dari tiga kuasa hukum Budiono Tan. Jaksa kemudian menjelaskan sekilas kepada majelis hakim kalau keterkaitan uraian dakwaan tersebut bisa dibahas pada saat pem-

bacaan eksepsi dari pihak terdakwa. Untuk itu majelis hakim menyetujui penjelasan JPU. “Jadi sidang hari ini kita tutup dan akan dilanjutkan Rabu (11/2) dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa,” kata Hakim Ketua Achmad Rifai.

Sementara itu, JPU Sri Rahayu menjelaskan, terdakwa Budiono Tan dijerat dakwaan kesatu pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. “Ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara saat ini, baru dakwaan mengenai penggelapan dan penipuan. Untuk indikasi pencucian uang masih dalam penyelidikan,” tegas Sri Rahayu kepada wartawan seusai sidang.

Mengenai ketidakpahaman Budiono atas keterkaitan dakwaan dengan empat anak perusahaannya, Sri Rahayu sambil tersenyum mengatakan tentu pihaknya memiliki data hal itu.

“Silakan mereka kemukakan lewat eksepsi nanti. Tentu JPU memiliki data dan fakta sebelum mengajukan dakwaan. Itu berdasarkan penyelidikan, jadi kita persilahkan mereka eksepsi dulu,” kata Sri. Seperti diketahui khalayak ramai, PT BIG memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan, industri perkayuan, dan sejumlah perusahaan yang mengelola perkebunan sawit berikut pabrik pengolahan CPO. Kasus penggelapan uang petani, sertifikat tanah, jelas berkaitan erat dengan empat perusahaan perkebunan di bawah bendera PT. BIG. Sementara itu, Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) Isa Ansari, mengaku belum puas dengan dakwaan JPU lantaran hanya terkait soal penipuan dan penggelapan.

Sedangkan terkait pengaduan pihaknya dan petani mengenai dua hal lainnya yakni masalah Tandan Buah Segar (TBS) selama 4 bulan yang tidak dibayar, dan kredit

resmi yang tidak dibayar, tidak dimasukkan dalam dakwaan.

“Kita apresiasi dakwaan dari jaksa, tetapi kita akan tetap melakukan pengaduan dan membuat laporan (LP) baru terkait dua persoalan yang tidak dibahas dalam pembacaan dakwaan tadi,” ungkap Isa. Dijelaskan Isa, para perwakilan petani telah melakukan pertemuan membahas laporan baru yang dalam waktu dekat akan dilakukan.

Sebab, Budiono Tan tidak membayar TBS petani selama 4 tahun. Begitu juga kredit plasma yang tidak dilunasi keempat perusahaan tersebut.

“Kapan waktu membuat laporan barunya, kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Polda,” kata Isa, yang rencananya Senin (9/2) pihak Polda akan ke Ketapang untuk menyikapi lebih lanjut persoalan kasus pencucian uang dalam kasus Budiono Tan. Selain itu, Isa Ansari juga heran akal lihai Budiono Tan yang pada saat pembacaan dakwaan mengaku bukan sebagai Direktur Utama PT Benua Indah Grup (BIG). Budiono Tan sendiri pernah mengaku kalau dirinya Direktur Utama PT BIG. “Kami punya bukti Budiono Tan mengaku kalau dirinya adalah Direktur Utama dan itu bisa dilihat dari salinan putusan pidana Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2011 silam,” jelasnya.

Isa tak mempermasalahkan komentar Budiono Tan, termasuk tidak mengakui adanya keterkaitan PT BIG dengan empat anak perusahaannya yang juga masuk dalam dakwaan jaksa. “Dia memang lihai, tapi hukum harus ditegakkan dan hak petani harus dipenuhi,” tegasnya.

Laporan: Jaydi Chandra Editor: Hamka Saptono

6

Dinilai Ajarkan Hubungan Seks, Penulis Buku Dilaporkan ke Polisi Jakarta-RK. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan penulis buku ‘Saatnya Aku Belajar Pacaran’, Toge Aprilianto, ke Bareskrim Polri, Kamis (5/2) sore.

Buku itu dinilai KPAI melanggar Undangundang Perlindungan Anak. Karenanya, KPAI menempuh upaya hukum.

“Itu tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak juga melanggar norma kesusilaan dan norma hukum,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Soleh di Mabes Polri, Kamis (5/2).

Dijelaskan, langkah hukum ini ditempuh setelahKPAI melalui kajian. Asrorun

menambahkan, dalam buku setebal 60 halaman yang terbagi dalam enam bab tersebut, secara jelas bisa dikategorikan memuat tulisan tentang pencabulan, penghasutan terhadap pembaca yang diarahkan kepada kepentingan remaja. Kemudian, membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan.

“Di samping bertentangan prinsip Undang-undang, karena anak itu harus memperoleh informasi yang sehat dan buku itu bertentangan dengan norma kesusilaan pornografi, serta transaksi elektronik,” pungkasnya. (jpnn)

Pilot Sibuk Selfie, Pesawat Jatuh Colorado-RK. Narsis dengan berfoto selfie sah-sah saja, namun harus tahu batasnya. Jika tidak maka akan bernasib nahas seperti Amritpal Singh, 29. Pesawat Cessna 150 yang dikemudikannya pada 31 Mei tahun lalu terjatuh.

Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) Selasa (3/2) mengungkapkan bahwa kemungkinan besar pesawat ini terjatuh gara-gara konsentrasi Singh terganggu saat dia berfoto selfie. Pilot yang berpengalaman terbang selama 726 jam ini dan seorang penumpang lainnya Jatinder Singh, 31, akhirnya tewas.

“Flash pada kamera (HP milik Singh) diaktifkan dan menerangi area kokpit. Sangat mungkin penggunaan kamera telepon seluler selama penerbangan ini mengalihkan perhatian pilot dan menyebabkan dia mengalami disorientasi sesaat dan kehilangan kontrol pesawat,” tulis laporan

NTSB tersebut.

Tim penyelidik di NTSB tidak menemukan kerusakan apapun pada pesawat yang kemungkinan berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. Jadi bisa dibilang jatuhnya pesawat ini murni akibat kelalaian si pilot.

NTSB mengungkapkan bahwa kesimpulan ini dibuat setelah mereka menemukan kamera video GoPro diantara reruntuhan pesawat. Kamera ini dalam kondisi bagus.

Di dalam memori kamera tersebut ditemukan video yang menunjukkan Singh selfie dengan menggunakan handphone miliknya saat ketinggian pesawat cukup rendah.

Pesawat nahas ini akhirnya terjatuh di ladang di dekat Kota Watkins, Colorado.

Pesawat ini terjatuh hanya beberapa mill dari Bandara Front Range tempat mereka tinggal landas. (jpnn)

Habis Tedjo ..................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Institute, Raja Juli Antoni PhD, dalam keterangan persnya, Kamis (5/2).

Junirmat menegaskan, pernyataan Buya Syafii berdasarkan pembicaraan lewat telepon dengan Presiden tersebut tidak punya dasar. “Karena tak jelas siapa dia dan apa posisinya. Kalau bisa, kita harap jangan pula dia membuat suasana makin keruh,” sergah Junimart seperti dilansir sebuah media kemarin.

Raja Juli Antoni mengingatkan, sejak awal diskusi di internal MAARIF Institute, mereka mendukung penuh keterlibatan Buya Syafii dalam Tim Independen, ketika diminta Presiden Jokowi. Karena mereka berharap Buya Syafii membantu Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan Komjen Budi Gunawan yang berlarutlarut akibat ketidakdewasaan berpikir dan kedangkalan moral politisi negeri ini.

Pria yang akrab disapa Toni itu menyampaikan demikian, karena persoalan calon Kapolri tersebut tidak akan melebar, bila Jokowi sejak awal menarik surat pengajuan Komjen BG dari DPR begitu ditetapkan sebagai tersangka.

Konyolnya, Komisi III DPR malah memuluskan seorang tersangka korupsi dalam fit dan proper sebagai Kapolri. Selanjutnya, dengan kedangkalan moral publik seorang tersangka korupsi malah dianggap layak menjadi Kapolri di Sidang Paripurna DPR. “Jadi posisi Buya dan anggota ‘tim independen’ lainnya justru memberikan suntikan moral bagi presiden Jokowi untuk mempunyai keberanian mengambil keputusan untuk tetap pro pemberantasan korupsi di tengah rongrongan para politisi rendah akal dan moral, seperi Junimart Girsang,” tutur Toni.

Karena itu, sikap Junimart yang mempertanyakan siapa Buya Syafii Maarif justru memperlihatkan rendahnya jam terbang

politikus PDIP itu di dunia politik. “Buya Syafii ini adalah bapak bangsa yang masih tersisa setelah tidak ada lagi sosok seperti Gus Dur dan Cak Nur,” ungkapnya.

Apalagi Buya Syafii sangat dekat tokoh-tokoh penting PDIP, partai Junimart. Misalnya, Senin 2 Februari, Buya masih diundang Megawati ke Teuku Umar untuk diminta nasihat dan pertimbangannya. “Dua jam Buya ngobrol dengan Megawati,” ungkapnya.

Begitu juga kedekatan Buya dengan almarhum suami Megawati, Taufiq Kiemas.

“Saya berkali-kali menemani Buya Syafii bertemu almarhum Taufiq Kiemas. Kalau ketemu, Pak TK selalu cium tangan Buya.

Aneh kalau Junimart tidak mengenal Buya,” kesal Toni.

Dia juga mengingatkan, Junimart mesti paham bahwa sumber legitimasi politik itu tidak selalu berasal dari aspek legal-formal.

Sejarah dunia melahirkan tokoh-tokoh yang tidak mempunyai posisi formal dalam sistem politik, tapi justru mempunyai legitimasi politik kuat karena konsistensi pandangan intelektual dan posisi moralnya yang independen dan imparsial.

“Aneh pernyataan Junimart. Bagaimana PDIP yang menjadi oposisi selama 10 tahun melahirkan politisi dangkal seperti Junimart. Jokowi adalah presiden yang diusung PDIP, mestinya PDIP pasang badan menjaga Jokowi agar menjadi presiden yang pro pemberantasan korupsi. Bukan malah merongrong presidennya sendiri. Sepuluh tahun menjadi oposisi, membuat PDIP lupa bahwa sekarang mereka adalah partai penguasa,” tegasnya.

Junimart Hitam Serangan ke Buya menuai simpati. Sementara Junimart dikecam banyak kalangan. Salah satunya datang dari Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans),

Saiful Haq. “Terus terang, saya sangat terkejut ketika membaca berita Junimart Girsang mengatakan bahwa Buya Syafii Maarif adalah ‘orang tidak jelas’,” kata Saiful di Jakarta, Kamis (5/2).

Junimart menyampaikan hal tersebut terkait pernyataan Buya Syafii, bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Saiful Haq mengungkapkan, ada konsekuensi moral di dalam pernyataan Junimart tersebut. Pertama, Buya Syafii bukanlah orang yang tidak jelas. Boleh dikatakan tinggal beliau satu-satunya negarawan yang dimiliki bangsa ini.

“Rekam jejaknya tanpa cacat, bukan hanya sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, tapi juga selalu hadir sebagai penerang ketika bangsa dirundung kegelapan,” ungkapnya.

Kedua, keterkaitan antara pernyataan Junimart soal Buya yang jelas dengan pembelaannya terhadap Budi Gunawan, bagaikan membedakan warna hitam dan putih.

Junimart jelas dalam posisi berdiri membela sang tersangka.

“Lalu publik harus dipaksa percaya omongan Junimart? Bisa dipastikan publik tidak akan rela menukar Buya dengan seorang tersangka korupsi Budi Gunawan, apalagi pembelanya yang bernama Junimart,” beber Saiful.

Ketiga, dengan mengatakan Buya orang yang tidak jelas, Junimart juga seakan mencoreng muka Jokowi dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, Jokowi mengangkat Buya sebagai Ketua Tim 9, sedangkan Mega menemui Buya secara khusus untuk menyampaikan isi hatinya mengenai persoalan ini.

“Lalu datanglah seorang Junimart, men-

gatakan Buya tidak jelas. Secara langsung, Junimart mengatakan bahwa Jokowi dan Megawati telah berkonsultasi dengan orang yang tidak jelas. Jadi bisa dikatakan bahwa Buya, Mega dan Jokowi (menurut Junimart) adalah sama tidak jelasnya,” katanya.

Keempat, sebagai warga negara yang menghormati Buya sebagai aset bangsa yang terhormat, Saiful Haq meminta Junimart untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka. “Karena pernyataannya sama kelasnya dengan pernyataan Menteri (Menkopolhukam) Tedjo (Edhy Purdijatno) bahwa kami adalah rakyat yang tidak jelas,” tegas Saiful.

Sekelas Tedjo Saiful Haq bersuara lantang terkait dengan pernyataan politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang. Menurutnya, omongan Junimart tidak ada bedanya dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

“Pernyataannya sama kelasnya dengan pernyataan Menteri (Menkopolhukam) Tedjo (Edhy Purdijatno), bahwa kami adalah rakyat yang tidak jelas,” kata Saiful kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2).

Seperti diketahui, Tedjo membuat blunder dengan mencap dukungan rakyat kepada KPK tidak jelas, ketika mengomentari persinggungan antara KPK vs Polri. Tedjo pun dikecam dan ditegur oleh Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Siapa yang tak kenal Buya Ahmad Syafii Maarif. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini merupakan cendekiawan muslim bertaraf internasional dengan integritas yang sama sekali tak diragukan.

Karena itu, kader Muhammadiyah yang juga Ketua PP Baitul Muslimin, Faozan Amar, sangat menyesalkan pernyataan Junimart Girsang yang mengatakan Buya Syafii tidak jelas statusnya. PP Baitul Muslimin meru-

pakan sayap politik PDI Perjuangan.

“Sebagai kader PDI Perjuangan dan juga kader Muhammadiyah, saya ikut prihatin dengan pernyataan Junimart Girsang,” kata Faozan Amar kepada Kantor Berita Politik RMOL kemarin.

Faozan pun menyuruh Junimart untuk memperbanyak wawasan. Diantaranya dengan menambah asupan bacaan tentang sepak terjang Buya Syafii. Lebih-lebih Buya Syafii juga masih tercatat sebagai Penasehat PP Baitul muslimin Indonesia.

“Jangan karena anggota DPR memiliki hak imunitas lantas berbicara tanpa memiliki dasar dan referensi yang jelas,” tegas Faozan, yang juga Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah.

Faozan mengingatkan, Buya adalah guru bangsa. Karena itu, baik diminta atau tidak diminta, tentu menjadi kewajiban moral bagi Buya Syafii untuk memberikan saran, apalagi menyangkut kehidupan bangsa dan negara.

“Apalagi presiden Joko Widodo sendiri yang meminta beliau sebagai anggota tim independen,” tegas Faozan.

Pengurus Konferensi Wali-Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo mengatakan, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif merupakan negarawan sejati. Pasalnya, tokoh sepuh yang akrab disapa Buya Syafii itu mengoyomi bangsa ini.

Dia juga orang yang memiliki kejujuran dan tokoh yang masih menyuarakan suara rakyat.

“Karena itu, ketokohannya nggak bisa disepelekan. Menyebut Buya tokoh tidak jelas, (berarti) menghina rakyat Indonesia,” tegasnya.

Pernyataan Romo Benny ini terkait dengan tudingan anggota Komisi III DPR dari PDIP Junirmat Girsang kepada Buya Syafii yang menyebut Presiden Joko Widodo tidak akan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Februari 2015

Bau Pembusukan ....................................................................................................dari halaman 1 dengan alasan moral untuk menyampaikan kebenaran, mengapa Zainal Tahir tidak mengeluarkan foto tersebut ketika Panitia Seleksi KPK memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan sanggahan saat proses seleksi dilakukan,” urainya.

Selain itu, Saiful juga menyoroti pengakuan Zainal bahwa dia mengambil gambar tersebut menggunakan kamera Nokia E90 berwarna cokelat yang telah terkelupas lapisan luarnya. Padahal, Nokia sendiri baru merilis seri tersebut pada Juli 2007.

Belum lagi jika ditanyakan, bagaimana Zainal bisa tahu bahwa foto yang diambil Feburari 2007 tersebut sama persis dengan foto yang kini beredar di publik. Padahal, menurut Zainal sendiri, handphone tersebut hilang di Senayan City pada tahun 2012. Sementara, dia mengaku bahwa foto tersebut tidak pernah disebarkan sekalipun kepada siapapun.

“Atas dasar terebut, seluruh kesaksian Zainal Tahir, patut untuk dicurigai sebagai upaya kriminilasasi terhadap Abraham Samad,” tekan Saiful.

Untuk kesaksian Hasto, Saiful mengingatkan bahwa Komisioner KPK hanya dilarang bertemu dengan pihak yang sedang berkasus. “Pertemuan pertama Hasto dengan Samad, terjadi di rumah Abraham Samad. Masihkah kita percaya bahwa yang menginisiasi pertemuan tersebut adalah Samad? Jelas kedatangan Hasto untuk merayu Samad menjadi Cawapres Jokowi,” tegasnya.

Lalu, tuduhan bahwa Samad ingin membarter kasus tertentu agar dapat menjadi Capwares Jokowi juga sangat sulit dipercaya. Ditambah lagi, tuduhan Hasto bahwa Samad dendam kepada PDIP karena tidak ditunjuk sebagai Cawapres Jokowi pun berlebihan.

“Bagaimana jika dibalik, bahwa PDIP justru panik karena Abraham Samad tidak bersedia membarter kasus tertentu yang berkaitan dengan PDIP. Atas dasar itu PDIP mengurungkan niat untuk memasangkan Samad dengan Jokowi. Saya kira motif ini jauh lebih kuat ketimbang Samad yang sakit hati kepada PDIP,” demikian Saiful Haq. Sebelum kesaksian Zainal dan Hasto itu, kita sudah sama-sama menyaksikan drama empat pimpinan KPK dilaporkan ke Bareskrim Polri paskapenetapan Kom-

lembaga,” jelas Johan.

Karenanya, Johan mengimbau Presiden Jokowi menepati janjinya. Segera mengambil keputusan sepulangnya lawatan dari luar negeri. ”Kami imbau pak Presiden segera melakukan apa yang musti dilakukan untuk atasi situasi dan kondisi saat ini yang berawal dari orang per orang di Polri dan KPK yang berimbas pada lembaga, baik eksistensi KPK maupun Polri,” tandas Johan Budi.

Terpisah, Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan, sejauh ini pihaknya baru mendapatkan data sekitar 40 persen dari keterangan Hasto Kristiyanto yang menjadi pelaku sekaligus saksi dalam pertemuan yang dia klaim diinisiasi oleh Samad dan orang-orang dekatnya.

Menurut Aziz, data-data yang diungkap Hasto masih dangkal. Nah, kalau data dari Hasto sudah 100 persen, maka Hak Angket bisa saja digulirkan.

“Bisa saja ke arah sana (hak angket), karena diatur oleh tata tertib,” kata Aziz di gedung DPR, Jakarta.

Saat ini, menurutnya, komisi III masih menunggu kapan Hasto mau menyerahkan data-data lain yang dia punya untuk didalami oleh Komisi III. Ini penting untuk melihat sejauh mana pelanggaran kode etik yang mengarah pidana dilakukan Abraham Samad selaku pejabat negara.

Aziz sendiri mengaku belum puas dengan data-data dan keterangan yang disampaikan Hasto dalam RDPU kemarin. ”Yang disampaikan Pak Hasto tidak meliputi rangkaian peristiwa hukum, hanya pamerkan foto. Foto itu secara hukum alat bukti sehingga perlu diberi keterangan secara transparan agar peristiwa hukum bisa jadi peristiwa hukum. Misteri dibalik pertemuan itu harus diungkap Hasto,” jelasnya.

Karena itu, Politikus Golkar ini menyebut, Komisi III akan membentuk panitia kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami masalah ini. ”Karena KPK dilindungi undang-undang. Kalau pernyataan tidak benar ini mendegradasi KPK, kami harus menjaga KPK dari pihak manapun yang mengganggu. Kalau keterangan Hasto tidak didukung alat bukti ada konsekeunsinya pada saudara Hasto,” tandasnya.

jen Budi Gunawan jadi tersangka kasus dugaan gratifikasi. Dari empat Bos KPK, Bambang Widjojanto berstatus tersangka dan telah dua kali diperiksa.

Menyusul serangan kepada Samad yang semakin masif, sebagian anak buahnya pun mengancam akan mundur. ”Memang ada opsi dari sebagian pegawai KPK kalau pilihannya adalah lembaga ini sudah tidak bisa beroperasi karena pimpinannya menjadi tersangka dan dinonaktifkan semuanya, maka pilihannya adalah mengembalikan mandat ini kepada bapak Presiden,” kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, di Gedung KPK, Jakarta.

Bukan tanpa sebab. Kata Johan, opsi tersebut dilakukan karena KPK sudah tidak bisa lagi bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya seperti biasa apabila keempat pimpinannya jadi tersangka dan dinonaktifkan dari jabatannya.

Soal berapa orang pegawai yang akan melakukan opsi itu, Johan belum bisa memastikan. Yang pasti, Johan termasuk orang yang ikut mundur apabila itu terjadi. ”Ya saya termasuk yang melakukan itu.

Sekarang gunanya apa kita ada di KPK apa, KPK nggak bisa jalan. Tapi itu dalam kondisi ekstrim, sebelum kondisi ekstrim itu, kita akan melakukan perlawanan-perlawanan yang diperlukan,” tegas Johan.

Jika hal itu benar-benar dilakukan pegawai-pegawai “Rasuna Said”, maka pemberantasan korupsi sudah lumpuh.

Johan mengatakan, pemberhentian sementara para pimpinan memang termuat dalam UU KPK. Disitu disebutkan bahwa apabila pimpinan tersangka maka akan diberhentikan sementara oleh Keppres.

“Nah jika itu yang terjadi, kami ingin memisahkan persoalan pribadi dengan lembaga. Tapi yang terjadi tentu akan berimbas pada lembaga, jika pimpinan tersangka dan dinonaktifkan, maka adalah sebuah fakta KPK akan lumpuh,” terang dia.

Kondisi itu tentunya akan sangat merugikan KPK. Fungsi dan tugas juga terabaikan. Termasuk, ratusan kasus yang ditangani, baik itu penyelidikan atau penyidikan juga akan lumpuh. ”Ini harus dipahami publik. Bahwa adalah kewenangan Polri untuk menanggapi laporan masyarakat, termasuk pimpinan KPK, itu kewenangan Polri. KPK gak punya persoalan dengan Polri secara

Re-editing: Mohamad iQbaL

Bosnya Polisi ..................................................................................................................dari halaman 1 Mabes Polri. Kalau ada permintaan, tentu akan diberikan. ”Dari Polri kalau tidak diminta, tidak diajukan. Sampai sekarang belum ada (permintaan),” ujar Wakapolri.

Kompolnas sudah menyiapkan sejumlah nama-nama calon Kapolri jika presiden benar-benar batal melantik Budi Gunawan. Mereka antara lain, Badrodin, Irwasum Komjen Dwi Prayitno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, serta Budi Waseso. Namun, usulan itu belum diserahkan ke Jokowi.

Di gedung Bareskrim Polri, karangan bunga ucapan selamat kepada Komjen Budi Waseso berdatangan. Teranyar, ucapan selamat atas jabatan baru sebagai Kabareskrim itu disampaikan Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.

Bendahara Umum Partai Golkar yang juga Sekretaris Fraksi PG di DPR itu turut

Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, yang juga calon Kapolri yang menjadi tersangka dugaan gratifikasi di KPK. Namun, Budi membantah kedekatannya itu. Dia menyebut kedekatan itu wajar antara atasan dan bawahan. Alumnus Akademi Kepolisian itu juga menegaskan bahwa menanjaknya karir sebagai perwira Polri itu murni profesional bukan karena kedekatan dengan Budi Gunawan. ”Jangan melibatkan begitu. Itu hal yang tidak benar. Silakan lihat saya bekerja.

Awasi pekerjaan saya, apakah saya bermain-main dengan masalah itu? Silakan.

Saya jamin, saya yakin tidak. Karena saya profesional,” ujar Budi Waseso.

Dia pun mengaku siap mengemban amanah ditunjuk jadi Tri Brata 1. “Ya, siap.

Kita tidak boleh menolak tugas dan tanggungjawab,” tegas Budi Waseso.

mengucapkan selamat atas jabatan Budi dan penambahan bintang di pundaknya itu. Pada karangan bunga yang identik dengan warna kuning atau warna kebesaran partai Beringin tertulis: ”Selamat dan Sukses Atas Jabatan Baru Komjen Budi Waseso”.

Tak cuma pria yang karib disapa Bamsoet itu saja yang mengirim ucapan selamat untuk Budi. Terpantau juga ada karangan bunga dari Kepala Lembaga Sandi Negara, Djoko Setiadi. Setelah sebelumnya, mantan Kapolda Gorontalo itu mendapatkan ucapan selamat dari Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, dan Kapusdik Gasum, Kombes Heri Sitompul.

Sekadar informasi, Budi sebelumnya menjabat Kasepim Polri sebelum diangkat menjadi Kabareskrim menggantikan Suhardi Alius. Budi dikenal dekat dengan

Re-editing: Mohamad iQbaL

IDACHI SPORTS PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

+ Cicilan 0 %

IDC 243 + USB TREADMIL MOTORIZED

6.388 Ribu

3.988 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE 23.250

Hanya

Hanya

1.988 Ribu

3.588 Ribu

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.950

Hanya

4.388 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE &

9.550

Hanya

4.388 Ribu

16.250

Hanya

6.888 Ribu

5.650

8.950

Hanya

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4 FEB S/D 11 FEB 2015

15.850

9.850

Hanya

65

+0%

Cashback P e r s e+ n

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

disc up to

9.588 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE 6.650

Hanya

2.688 Ribu

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM 10.550

Hanya

4.588 Ribu

ELEKTRIC BIKE IDC 898

(NEW) GARANSI

8.350

Hanya

6.288 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY &

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT &

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

7

Kapolri Digantung , Jokowi ke Luar Negeri Jakarta-RK. Keputusan Presiden Joko Widodo ke luar negeri di saat persoalan di dalam negeri menumpuk, disesalkan Fraksi Partai Gerindra. Ketua fraksi dari partai pimpinan Prabowo Subianto itu, Ahmad Muzani menilai polemik calon Kapolri harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum presiden melancong.

Muzani menilai, seharusnya sebelum melakukan kunjungan bilateral ke negara-negara tetangga, presiden memutuskan dulu sikapnya soal kapolri.

Namun kini status Kapolri dibiarkan menggantung, meski ada janji pekan depan akan dijelaskan.

“Seharusnya presiden ambil keputusan ini dulu, persoalan domestik,” kata Muzani di gedung DPR, Kamis (5/2).

Keputusan Presiden Jokowi mengenai Kapolri menurut Muzani sangat penting, agar ada kepas-

tian dan masalah ini tidak berlarut-larut. Namun demikian, pihaknya masih memahami bila Jokowi belum menentukan sikapnya.

“Presiden harus mengambil keputusan segera, agar tak terkatung, dan berlarut, nanti berspekulasi dan menimbullkan ketidakpastian. Presiden harus diberi ruang untuk mengambil keputusan,” kata anggota Komisi I DPR itu.

Ditambahkan Muzani, masukan dan pertimbangan bagi Jokowi untuk menentukan sikap seharusnya sudah lebih dari cukup, mulai dari Tim 9, Watimpres, DPR hingga partai pengusungnya. Sehingga keputusan memang harus segera diambil.

“Presiden harus segera mengambil keputusan, pemimpin memang tidak sempurna, kemampuan menjelaskan itu,” tandasnya. (jpnn)

Menyiapkan Perhelatan ..................................dari halaman 1 Selvia sudah menata rumahnya dengan berbagai hiasan.

Selain tetap bekerja keras, persiapan tak dilupakan. Hanya saja, harus diakui, warga Tionghoa dikenal hemat sehingga tidak jor-joran setiap tahun mengganti meubel, gordiyn, dan kulkas. “Memang kita sedang sibuk menghiasi rumah, karena Imlek semakin dekat,” ujar Selvia.

Kota Singkawang, Pontianak dan kota lainnya memang makin banyak pedagang aksesoris Imlek. Mulai hiasan dinding hingga lampion sutra sintetis yang mahal pun tersedia. Anto memilih beli jeruk plastik untuk menghias pohon di dalam rumahnya. “Sebenarnya buah yang lama masih ada, tetapi sudah mulai usang,” katanya.

Pernak pernik yang paling dicari menjelang Imlek dan Capgome di antaranya lampion berbagai ukuran dengan warna merah, tentu saja. Ada yang terbuat dari kertas maupun kain halus dan juga plastik. Bunga Mei Hwa yang cantik warga pink tanpa daun ini kalau di Jepang disebut bunga sakura. Aslinya bunga ini berkembang pada setiap Imlek. Tapi di Indonesia terbuat dari kain dan kertas.

Orang kaya nanti dekat Imlek membeli mei hwa asli yang masih tertutup kelopaknya yang diharapkan mekar di Hari Imlek.

Hiasan dinding kali ini dominan bergambar kambing, melambangkan Tahun Kambing Kayu 2566, namun ada pula ikan, bocah laki-perempuan berkostum kuno dan sebagainya. Ada pula miniatur Barongsai untuk dipajang di atas meja.

Warnanya cerah, seperti merah, biru, kuning dan hijau. Ukurannya bermacam, dari yang kecil

hingga yang besar.

Pedagang aksesoris jelas panen untung. Jauh-jauh hari memajang pernak-pernak Imlek di tokonya, mulai dari seharga Rp3 ribu hingga jutaan rupiah.

“Sebenarnya kita sudah memajang pernak-pernik Imlek ini sejak habis Natal lalu, tetapi pembeli baru ramai pascabanjir ini. Memang biasanya semakin dekat Hari H makin ramai yang beli,” kata Ana, pemilik Liga Biru di tengah kesibukannya melayani konsumen, Selasa (27/1).

Ana mengaku, berbagai pernak-pernik yang didominasi motif Kambing Kayu tersebut dipasok dari Tiongkok. “Semua kita pasok dari Tiongkok, karena di tempat kita belum ada yang membuatnya,” katanya.

Berbagai jenis pernak-pernik yang ditawarkan Ana harganya cukup variatif, mulai harga Rp3 ribu hingga Rp360 ribu. “Kalau yang kecil-kecil itu Rp3 ribu, tetapi kalau besar seperti bunga me hwa dan lainnya sampai ratusan ribu,” katanya seraya menunjuk hiasan gantungan berbentuk kambing.

Memoles Stadion Kridasana Panitia Festival Imlek dan Capgome Kota Singkawang 2015 juga tidak kalah sibuknya.

Kesibukan terpusat di Stadion Kridasana, menyiapkan festival.

Panitia menargetkan satu hari sebelum Imlek, 19 Februari 2015, sudah kelar.

Di bagian luar stadion beberapa pekerja sedang membangun stand-stand untuk pedagang. Peminat sudah bisa mendaftar untuk memesan stand langsung ke Sekretariat Panitia di Jalan Hermansyah.

Begitu masuk Stadion Kridasana, di tengah-tengah lapangan sepakbola sudah berdiri panggung utama. Pekerja sibuk

mengatur kelengkapan berbagai ornament. Sementara di sebelah kanan panggung, nampak bangunan Kedai Teh yang sedang dalam pengerjaan.

Tiang-tiang kedai telah berdiri, dinding dan atapnya belum terpasang seutuhnya.

Di kiri panggung tampak bangunan eksklusif, lantaran pagarnya begitu tinggi dan terdapat gerbang. Tempat tersebut tidak lain Taman Mei Hwa. Beberapa pekerja sibuk “menanam” bunga Mei Hwa, membentuk gerbang dan lainnya.

Salah seorang pekerja, Sugeng, mengungkapkan, pembangunan Panggung Utama, Kedai Teh dan Taman Mei Hwa sudah dimulai sejak Kamis (29/1) lalu. “Sudah berjalan hampir satu minggu. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai sebelum jatuhnya Hari Raya Imlek,” harapnya.

Di sekitar bangunan-bangunan utama tersebut sudah berdiri tenda-tenda, yang nantinya digunakan untuk para pedagang yang menawarkan berbagai macam barang pada festival nanti.

Sementara Koordinator Lapangan Panitia Festival, A Phin, menambah pekerja yang untuk menyiapkan pusat kegiatan itu yang semula hanya dua orang.

Seiring diburu waktu, pekerja bertambah. “Bisa jadi bisa sampai 10 pekerja untuk menyelesaikannya,” katanya.

Kali ini ornament utama yang menonjol adalah replika Lima Kambing Kayu. Replika itu akan dibangun cukup besar dan megah, melambangkan shio yang akan mewarnai sifat-sifat dan karakter dalam kelahiran bayi, bisnis, peruntungan, pernikahan, dan sebagainya dalam Kalender Lunar.*

Kecele ......................................................................................dari halaman 1 diminta untuk bertemu presiden beberapa hari lalu, sudah menyarankan untuk segera membuat keputusan siapa Kapolri definitif.

“Saya berharap usai ketemu MUI dan tokoh-tokoh sebelum Jokowi ke luar negeri, segera umumkan siapa Kapolri. Tapi ternyata sampai hari

ini belum juga diumumkan.

Saya bukan kecewa, saya jadi kecele,” ucap Din saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (5/2).

Din pun khawatir Jokowi akan mendapat bisikan dari pihakpihak lain, baik saat di luar negeri ataupun setibanya di tanah air nanti.

“Tapi saya meminta, apapun nanti keputusan Jokowi kita terima saja. Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut.

Biar Jokowi bisa fokus urusin pekerjaan rumah, karena masalah bangsa yang lebih besar,” tegas Din.

Re-editing: Hamka Saptono

Hukum Mati.....................................................................dari halaman 1 Melihat semakin beratnya pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama ketika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka dan terlapor saat ini, perlu kiranya bangsa ini belajar dengan Tiongkok dalam membasmi koruptor.

Terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari pemberantasan korupsi di Tiongkok. Di antaranya, di negeri tirai bambu itu, nama-nama dan gambar pejabat negara yang korup dipajang dalam suatu pameran di Beijing.

Para koruptor di sana tidak disamarkan atau diinisialkan namanya, tidak pula diarsir wajahnya. Tidak nampak sedikit pun untuk mengasihaninya.

Justru mereka dipertontonkan kepada khalayak melalui suatu pameran.

Kemudian, masyarakat di Tiongkok bukan mendapatkan sosialisasi untuk tidak korupsi.

Tetapi dididik untuk membenci para koruptor. Di antaranya melalui game online yang isinya pejabat negara yang korup boleh dibunuh dengan senjata, ilmu atau disiksa.

Tiongkok berkomitmen memberantas korupsi sejak masa Perdana Menteri, Zhu Rongji (1997-2002). Dimulai dengan mereformasi birokrasi guna mendorong iklim investasi yang positif. Ini nampaknya sudah dicontoh di Indonesia, tetapi masih setengah hati.

Selanjutnya pada masa Hu Jintao berkuasa dikumandangkan Gerakan Anti Korupsi sebagai Perjuangan Hidup dan Mati. Alhasil, setidaknya 4 ribu pejabat korup hengkang dari

Tiongkok dalam 20 tahun terakhir.

Sepanjang 2004, pemerintahan Hu menghukum 164.831 anggota partai karena menguras uang negara lebih dari 300 juta dollar AS, 15 di antaranya menteri. Selama 6 bulan pertama pada 2007, angka resmi menyebutkan 5.000 pejabat korup dijatuhi hukuman.

Terakhir, mantan Direktur Administrasi Negara untuk Makanan dan Obat-obatan Zheng Xiaoyu yang terbukti menerima suap 6,5 juta yuan (sekitar Rp 75 miliar) dieksekusi mati, ya di eksekusi mati. Kalau di Indonesia belum sampai pada hukuman mati.

Dari sekian banyak strategi yang diterapkan Tiongkok, memang Indonesia sudah melakoninya. Tetapi untuk sanksi atau hukuman, masih belum sama dengan Tiongkok. Indonesia hanya memiskinkan koruptor, bukan menghukum mati.

Hukuman mati bagi para koruptor ini memang suatu keniscayaan. Lantaran, kalau hanya “disimpan” di balik jeruji, tentunya dia masih berkesempatan menggunakan kemampuannya mengendalikan oranglain untuk menghancurkan para pemberantas korupsi.

Koruptor, tentunya bukanlah penjahat kelas teri. Mereka tentunya piawai mengendalikan orang-orang lain walau dari balik jeruji. Paling tidak, orangorang yang pernah menikmati “budi baiknya”, pernah ditraktir makan, di ajak jalan-jalan atau lainya.

Perlu disadari, bahwa kejahatan yang dilakukan korup-

tor tidak dirasakan langsung, serta merta atau gamblang oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat awam. Sehingga, ketika misalnya koruptor mentraktir makan seseorang, orang ditraktir itu akan lebih mengenang traktirannya dan merasa iba kepada si koruptor.

Rasa iba kepada koruptor tersebut, tentunya bisa berbuntut panjang. Bisa saja, lantaran ingin berbuat baik, dia mau saja melakukan apapun asalkan tidak melanggar hukum, misalnya melaporkan kejahatan yang diduga pernah dilakukan para pimpinan KPK. Sehingga, bukan mustahil, lantaran para koruptor tidak dihukum mati, mereka menjadi penyebab pimpinan KPK terhuyung-huyung dihantam kasus-kasus lama, seperti sekarang ini.

Kalau masing-masing pimpinan KPK sibuk mengurusi dirinya, atau bahkan terpaksa mengundurkan diri karena status tersangka yang disandangnya, bagaimana mereka bisa fokus membasmi koruptor.

Sudah saatnya koruptor di Indonesia dihukum mati dan hartanya disita negara. Prosesnya tidak perlu terlalu panjang dan berliku. Bila sudah terbukti korupsi, jatuhi hukuman mati dan sita semua hartanya. (mordiadi)

KEHILANGAN STNK SEPMOT KB 3014 VH Noka : MH33C1004AK408088 Nosin : 3C1409186 A/N: HERI PURNOMO STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Foto Wilshere Jadi Perbincangan JACK Wilshere kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini Wilshere mendapat sorotan karena terlihat tengah memegang pipa shisha di sebuah klub malam.

Wilshere bukan kali ini saja terlihat bermasalah ketika sedang menikmati hiburan malam. Pada Oktober 2013, Wilshere tertangkap kamera sedang merokok di sebuah klub malam.

Kejadian ini tentu menjadi pukulan tersendiri bagi Arsene Wenger yang memiliki disiplin tinggi, terutama dalam hal rokok. (*)

SPORT

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Februari 2015

2:1 KEMENANGAN yang diraih Real Madrid atas Sevilla benar-benar harus dibayar mahal. Madrid berhasil menang 2-1 dan mengokohkan posisi mereka di puncak klase-

J. RODRIGUEZ

men sementara.

Tumbal dar i kemenangan itu adalah cedera yang dialami Sergio Ramos dan James Rodriguez. Marca dan AS melansir bahwa kedua pemain pilar Madrid itu tidak akan bisa tampil melawan Atletico Madrid akhir pekan ini.

SERGIO RAMOS

Odegaard Masuk Skuad UCL

REAL Madrid sepertinya ingin segera menggunakan jasa Martin Odegaard. Los Blancos dikabarkan sudah mencantumkan nama Odegaard dalam skuat Liga Champions mereka pada paruh kedua musim ini.

Odegaard baru saja bergabung dengan Real Madrid setelah proses transfernya dari Stromsgodset dinyatakan tuntas pada Januari lalu. Odegaard lebih memilih Madrid ketimbang beberapa klub elit lainnya.

Odegaard dimasukkan dalam skuat kategori A. Artinya, Odegaard dikategorikan sebagai pemain senior Madrid, bukan sebagai pemain muda.

Setiap klub boleh mendaftarkan 25 pemain Kategori A dan pemain U-21 dengan jumlah tak terbatas.

Yang menarik, tentu saja, adalah fakta bahwa Odegaard masih sangat muda. Gelandang asal Norwegia itu baru berusia 16 tahun pada Desember silam.

Seandainya Carlo Ancelotti memutuskan untuk memainkan Odegaard dalam pertandingan melawan Schalke di babak 16 besar, Odegaard akan menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang bertanding di Liga Champions. (*)

Selain itu, Marcelo juga terancam tidak bisa tampil dalam derby nanti karena sudah mengoleksi lima kartu kuning yang otomatis membuatnya diganjar larangan satu pertandingan. Madrid kabarnya akan mengajukan banding atas kartu kuning Marcelo.

Kab a r b a i knya, Cristiano R o na l d o s u d a h bisa tampil lagi dalam pertandingan nanti. Ronaldo sudah selesai menjalani hukuman dua pertandingan karena memukul dan menendang Edimar dalam laga melawan Cordoba.

Carlo Ancelotti kemungkinan akan menurunkan Raphael Varane dan Nacho Fernandez di jantung pertahanan.

Sementara itu, posisi James akan digantikan oleh Isco.

Pelatih Sevilla Unai Emery menegaskan bahwa pertandingan antara Real Madrid melawan timnya bukanlah laga brutal. Ada setidaknya tiga pemain yang mengalami cedera dalam pertandingan yang baru berakhir itu.

Sergio Ramos yang paling dulu meninggalkan lapangan pada menit ke-9. James Rodriguez menyusul pada menit ke 27. Selanjutnya, giliran kiper Sevilla Beto yang ditarik keluar

Gelandang serang Real Madrid James Rodriguez mendapat perawatan tim medis di tepi lapangan, kemudian diganti pada menit ke-27.

Bek tengah Real Madrid Sergio Ramos ditarik keluar setelah mengalami cedera pada menit ke-9.

DRAMATIS RUBEN ALBARRAN/REX

DRAMA terjadi di San Paolo pada perempat final Coppa Italia, Kamis (05/02). Gonzalo Higuain menjadi pahlawan kemenangan Napoli dengan gol yang ia sarangkan menit 90+3 untuk menyingkirkan Inter Milan.

Pada 10 menit terakhir pertandingan intensitas dari kedua kubu meningkat. Dries Mertens yang berusaha menerobos lini belakang Inter, umpan Brozovic pada Icardi yang terlalu deras, hingga tendangan spekulasi Guarin seperti memberi isyarat duel akan berlanjut pada extra time.

Namun keadaan berubah pada menit ketiga injury time, Gonzalo Higuain muncul sebagai pahlawan. Memanfaatkan kegagalan Ranocchia dalam mengontrol bola, ia melepaskan tendangan lengkung ke kiri gawang. Dengan kemenangan 1-0, Napoli melaju ke semifinal dan menantang Lazio.

setelah bertabrakan dengan Karim Benzema.

Emery menegaskan bahwa sepakbola adalah olahraga yang mengizinkan kontak fisik antar pemain.

Selama kontak dilakukan dalam batas regulasi yang ditentukan, maka hal itu harusnya tidak dipermasalahkan.

“Sepakbola adalah olahraga dengan kontak langsung. Saat menghadapi Real Madrid, jika anda tidak melakukan kontak fisik dengan pemain mereka, maka mereka akan berdansa melewati anda. Pertandingan tadi tidak brutal, hanya kompetitif dan intens. Laga tadi sangat berat dan wasit tidak tampil bagus. Kami kehilangan poin karena kepemimpinan wasit,” tegas Emery.

Gonzalo Higuain yang mencetak gol semata wayang merasa kesuksesan itu adalah buah dari kerja keras yang dilakukan timnya.

“Tim ini bekerja sangat keras dan kami berada pada periode penampilan yang bagus.

Hal terpenting adalah bekerja sangat keras dan untungnya hari ini semua usaha kami terbayarkan,” kata striker Argentina itu.

Dengan kesuksesan ini, Partenopei bisa sedikit beristirahat dan mengalihkan fokus pada lawan selanjutnya, Udinese.

“Akhir-akhir ini kami banyak mengalami peningkatan dan kami memiliki keyakinan besar. Sekarang kami bisa beristirahat dan fokus untuk menghadapi Udinese,” pungkasnya.

Kedua pelatih sama-sama memilih untuk mengistirahatkan kiper utama namun Roberto Mancini menempatkan penyerang muda George Puscas, dan dua pemain baru, Davide

REAL MADRID/TWITTER

NAPOLI INTER

Santon dan Brozovic sebagai starter.

Mancini tak bisa menyembunyikan kekesalannya setelah gawang timnya jebol di masa injury time. Andrea Ranocchia melakukan kesalahan dalam mengontrol bola, sehingga si kulit bundar direbut Higuain dan gol pun tercipta.

“Anda tidak boleh kemasukan gol seperti itu. Pertandingan tinggal 30 detik, dan tadi adalah performa yang bagus hingga kejadian itu. Tapi anda harus mencetak gol dan tidak kebobolan. Tiap kali kami justru kebobolan,” kesalnya.

“Hanya satu hal yang bisa kami sampaikan, kami memang bodoh. Kami bermain cukup baik, tapi menjadi bodoh dan kami terlalu ceroboh setiap saat. Kebobolan gol seperti itu benar-benar absurd bukan?” tutur sang allenatore.(*)

Rakyat Kalbar Jumat, 6 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Sembunyikan Perhiasan Emas di Tong Sampah Sanggau. Menghindari kecurigaan, dua pencuri, Sy, dan Sa, warga Tayan nekat menyembunyikan puluhan gram emas yang dicurinya dari rumah Wahid, 35, di tong sampah, Selasa (2/3). Kedua pelaku tak lain tetangga korban sendiri.

“Jarak antara rumah tersangka dengan korban ini, sekitar 500-an meter,” kata Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP Budi Hartono, Kamis (2/5).

Kedua pelaku menjalankan aksinya sekitar pukul 23.00, dengan mencungkil kunci jendela depan. Ketika itu, rumah dalam kondisi kosong. Keduanya pun leluas menguras harga pemilik rumah, seperti emas berikut surat-suratnya, genset dan tabung gas.

Halaman 15

Ratusan pedagang gerobak dan PKL di Siantan Tengah mengancam akan melakukan perlawanan jika ditertibkan Satpol PP. Ini diutarakan mereka saat berorasi di Kantor Kelurahan Siantan Tengah. ACHMAD MUDNZIRIN-RK-RK

200 Pedagang Kecil Siantan Tengah Siap Hadapi Satpol PP

Kalau Berani Tutup Itu THM Pontianak-RK. Merasa diperlakukan tidak adil, lebih 200 pedagang kaki lima, lamongan dan gerobak di Kelurahan Siantan Tengah, Pontianak Utara akan melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, apabila berani menertibkan lapak dan gerobak mereka.

Perlawanan yang dilakukan para pedagang kecil ini buntut dari ketidaktegasan Pemkot Pontianak terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) yang selama ini masih beroperasional.

Mereka tahu kalau THM itu banyak yang melanggar aturan, baik menjual minuman beralkohol (Minol) tanpa izin Halaman 15

Sudah Ditangkap Warga, Nekat Melarikan Diri

Jambret Didor Polisi

PELAKUNYA BERTOPENG DAN MEMBAWA SENJATA API

Honda Jazz Dibakar di Terminal Pasiran

Singkawang-RK. Mobil Honda Jazz KB 1059 CG warna putih milik Agus Arjuni, 38, warga Seluas, Bengkayang dibakar orang tidak dikenal di Terminal Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, tepatnya di depan Hotel Venition, Kamis (5/2) sekitar pukul 03.30.

Mobil itu sengaja dibakar pada saat Agus sedang tidur pulas di kamar Hotel Venition yang terletak di tengah-tengah terminal yang lebih dikenal dengan Terminal Pontianak tersebut.

Saat itu kondisi terminal memang sedang sepi. Tetapi terdapat salah seorang warga yang menyaksikan betul peristiwa pembakaran mobil tersebut.

Demi keselamatannya, untuk sementara namanya diinisialkan RI. Pria yang keb-

Kondisi Honda Jazz Milik Agus Arjuni yang dibakar di Terminal Pasiran. MOARDIADI-RK

etulan belum pulang dari terminal usai nongkrong bersama teman-temannya itu mengatakan, awalnya dia melihat Mobil Avanza KB 1432 HA masuk Terminal Pasiran. “Mobil itu masuk memutari

terminal,” kata RI. Selanjutnya, RI pergi ke Water Closet (WC) di belakang terminal. Begitu keluar dari WC, dia melihat mobil yang masuk terminal itu berhenti di depan Hotel Venition.

“Lalu sopir Avanza itu keluar duluan melihat-lihat mobil yang terparkir di kiri depan hotel. Kemudian sopir masuk lagi ke mobilnya. Hanya selang beberapa Halaman 15

Kholik terkapar usai ditembak tim Jatanras Polresta Pontianak.

OCSYA ADE CP-RK

Bandar Chip Zynga Poker Diringkus

Pontianak-RK. Seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Pontianak, Ima Niarti, 28, dijambret dua pria di Jalan Danau Sentarum, Pontianak Kota, Rabu (4/2) sekitar pukul 20.45.

Satu diantaranya masih di bawah umur.

Pelaku bernama Kholik, 22, warga Jalan Tanjung Raya II, Kelurahan Saigon, Pontianak Timur berperan sebagai perampas barang korban. Kemudian anak di bawah umur yang ikut terlibat dalam aksi itu berinisial EE, 17, warga Pontianak Selatan, berperan sebagai ‘pilot’ atau pengendara sepeda motor.

Kedua pelaku ini berhasil diamankan tim Jatanras Sat Reskrim Polresta Pontianak, setelah sebelumnya Halaman 15

Judi Bola Online Ternyata Dikendalikan di Pontianak Pontianak-RK. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap lima warga Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Tekam, Pontianak Timur. Mereka diduga kuat terlibat dalam sindikat perjudian bola online di Indonesia.

Salah satu perwira yang memimpin penangkapan warga Kota Pontianak tersebut saat hendak dikonfirmasi Rakyat Kalbar membenarkan telah melakukan penangkapan sindikat judi online bola ini.

Namun ketika diminta keterangan lebih lanjut, dirinya menolak memberikan keterangan pers dan mengarahkan wartawan untuk mengkonfirmasi langsung penangkapan tersebut kepada Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Andi Yul Lapawsean membenarkan penangkapan lima sindikat judi bola online itu. “Kelima tersangka yang ditangkap

Lima Warga Jalan Tekam Diringkus Jajaran Polda Metro Jaya

Halaman 15

Delapan bocah pecandu lem dan mencuri diamankan di Mapolsek Sambas. M RIDHO-RK

Bocah-bocah Nakal Ini Ngelem dan Mencuri Sambas-RK. Jajaran Polsek Sambas mengamankan delapan anak bawah umur yang kepergok ngelem, Selasa (3/2) lalu.

Para bocah nakal itu juga melakukan pencurian dan meresahkan masyarakat Kota Sambas. Mereka ada yang putus sekolah dan ada juga yang masih duduk

di bangku SD dan SMP. Kapolres Sambas AKBP Wandy Aziz melalui Kapolsek Sambas Kompol Ayin Nurrohman mengatakan, delapan bocah bawah umur ini diamankan karena warga merasa resah dengan aksi mereka yang ngelem serta melakukan pencurian.

“Karena meresahkan, maka kita tindak-

Pontianak-RK. Jajaran Polresta Pontianak mengungkap dan menangkap sindikat perjudian online jenis Zynga Poker Game Online di wilayah hukumnya. Tak tanggung-tanggung, bandar chip berinisial HE warga Jalan Tekam, Gang Jelutung 5 nomor 19, Pontianak Timur diringkus polisi.

Penangkapan bandar Chip Zynga Poker ini setelah polisi melakukan penyelidikan dalam waktu yang cukup lama. Selasa (3/2) sekitar pukul 17.00 Wib polisi meringkus HE di rumahnya.

Halaman 15

lanjuti laporan masyarakat dan berhasil mengamankan delapan bocah ini,” kata Ayin Nurrahman.

Delapan bocah yang diamankan berinisial My, 16, Al, 16, Sd, 15, Rk, 15, Dk, 14, Ek, 15, Rm, 13 dan Hr, 15. Awalnya polisi mengamankan seorang pelaku Halaman 15

Prostitusi Seks Anak Bawah Umur di Kota Pontianak

Polisi Diminta Selidiki THM Mempekerjakan Gadis Belia Pontianak-RK. Prostitusi seks pelajar di Kota Pontianak kembali marak. Tidak menutup kemungkinan gadis bawah umur ini ditampung dan dipekerjakan di Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Pontianak.

Pernyataan ini disampaikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar, Hendrik Dam-

anik kepada Rakyat Kalbar, Rabu (4/2).

“Prostitusi seks pelajar di Kota Pontianak mulai marak. Salah satu buktinya, kasus yang ditangani Polresta Pontianak saat ini, siswi SMKN di Kota Pontianak yang menjual diri kepada pria hidung belang,” ungkap Hendrik Damanik.

Menurut Hendrik, kemungkinan besar tidak hanya satu oknum siswi SMKN,

melainkan ada oknum siswi lainnya yang menjual dirinya. “Saya meyakini tidak hanya satu, dan ini perlu ditelusuri lagi.

Karena mereka (oknum-oknum siswi) di Kota Pontianak menggunakan modus baru menjual diri,” jelasnya.

Hendrik mengatakan, jika dulu para oknum siswi yang melakukan prostitusi ini melalui mucikari dengan sebutan

Khas Mami atau Papi. Saat ini oknum siswi melakukan prostitusi menggunakan jaringannya sendiri, yakni teman-teman mereka. “Mereka sesama siswi saling mencari tamu dan cukup via BBM (Blackberry Massager), telepon dan SMS (short massage service), tidak lagi seperti dulu yang menggunakan Mami atau Papi,” Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite

Jembatan Pasar Kakap Membahayakan Kubu Raya. Jembatan di RT 2/RW 3 Dusun Nirwana, Desa Kakap, Kecamatan Kakap rawan roboh.

Akses vital di kawasan Pasar Kakap ini pondasinya tampak keropos, mengalami penurunan pada dua sisi, dan terdapat lubang di tengah-tengah jembatan.

“Sudah beberapa tahun terakhir di dusun kami sama sekali tidak ada program pembangunan, termasuk rehab jembatan,” kata warga Dusun Nirwana, Ilham Syarif, Kamis (5/1).

Jembatan ini kata dia, merupakan jembatan utama yang digunakan masyarakat sekitar maupun pedagang di Pasar Kakap. Rusaknya jembatan jelas menghambat perekonomian dan mengganggu aktifitas masyarakat. ”Beberapa tiang jembatan sudah putus, sehingga jembatan ini mengalami penurunan. Jika dilalui mobil dengan beban yang berat, bisa jadi jembatan ini ambruk,” ujarnya.

Warga lain, Rahmad mengatakan, jika melintasi jembatan harus hati-hati, apalagi jika berpapasan dengan kendaraan lain. Pengendara tidak boleh saling mendahului. Jika ada pengendara yang nekat, bisa saja terjadi kecelakaan karena ada lubang yang cukup besar di tengah-tengah jembatan. Saat malam hari kondisi jembatan ini semakin membahayakan, karena penerangan jalan juga tidak memadai. “Pengendara sepeda motor sudah beberapa kali terjatuh di jembatan ini, karena melanggar lubang yang ada di tengah jembatan,” katanya.

Ia berharap, Pemkab Kubu Raya maupun instansi terkait menganggarkan dana perbaikan jembatan.

Selama ini perbaikan jembatan hanya dilakukan masyarakat setempat secara tambal sulam menggunakan semen.

Dikonfirmasi terpisah terkait kondisi jalan maupun jembatan di Kecamatan Kakap, Bupati Kubu Raya Rusman Ali enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan akan segera dianggarkan untuk pembangunan jembatan maupun jalan di Kecamatan Sungai Kakap. “Akan kita anggarkan di tahun 2015 ini,” ucap Rusman Ali singkat. (sul)

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Februari 2015

10

Jalan Nurul Huda Al Amin II Rusak Parah

Developer Ingkar Janji, Pemkab Jangan Tutup Mata Warga Jalan Nurul Huda Al Amin II, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya memagari jalan dan memasang plang larangan truk melintasi jalan tersebut. DESKA

Kubu Raya. Jalan Nurul Huda Al Amin II rusak akibat aktivitas pembangunan perumahan di kawasan tersebut. Janji sembilan developer memberikan bantuan Rp 30 juta, hanya ditepati oleh tiga pengembang. Warga pun kesal dan langsung memagari badan jalan.

Jalan Nurul Huda Al-Amin II di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya penuh timbunan tanah kuning bergelombang dan berlubang. Jalan sepanjang 1 kilometer dengan lebar 1,5

meter itu tidak pernah tersentuh pembangunan sejak empat tahun terakhir dari Pemkab Kubu Raya.

Kerusakan berawal dari adanya pembangunan perumahan di kawasan tersebut oleh sembilan developer. Hingga akhirnya, jalan yang sebelumnya beton mulus saat ini rusak parah. “Masyarakat menginginkan jalan ini kembali bagus. Kerusakan ini disebabkan oleh pembangunan kompleks baru. Truk-truk pembawa bahan material yang menyebabkan

jalan disini berlubang,” keluh Ketua RT 10/RW 01, H Ramlan Sabulan, Rabu (4/2).

Ramlan menceritakan, setelah jalan di lingkungannya rusak, sembilan developer berjanji menyumbang senilai Rp 30 juta untuk perbaikan jalan. Tetapi hingga saat ini janji tersebut hanya ucapan belaka. “Hanya tiga kompleks saja yang membayar. Satu kompleks bayarnya full, dua pengembang masih nunggak. Sisanya tidak sama sekali. Karena hanya mendapat janji-janji manis dari developer, maka sesuai kesepakatan warga, jalan ini kita pagar, sehingga truk-truk tidak bisa masuk dan pembangunan kompleks terhenti,” tegasnya.

Sejauh ini, lanjut Ramlan, warga setempat telah mengajukan proposal sebanyak empat kali kepada Pemkab Kubu Raya.

Namun tidak pernah ada tanggapan. Bahkan, puluhan warga yang diwakili ketua RT juga telah meminta anggota DPRD Kubu Raya untuk menyikapi kondisi tersebut. “Kami juga sudah pernah mengadu kepada Pak Salju, anggota DPRD dapil sini. Kema-

rin dia berjanji sama masyarakat, kalau jadi dewan kedua kalinya mau membantu memperbaiki jalan. Setelah suaranya banyak disini dan dia duduk lagi, tapi tidak ada respon sama sekali,” kesal Ramlan.

Buntut penutupan jalan tersebut, warga yang bermukim di kompleks tidak dapat membawa bahan material untuk renovasi rumah mereka. “Agar semuanya adil. Nanti malam kita ada melakukan rapat bersama.

Antara masyarakat dan penghuni kompleks serta developer,” tegasnya.

Ramlan menegaskan, jika pengembang tidak mau mengindahkan permintaan masyarakat, maka warga mengancam untuk memboikot pembangunan kompleks yang sudah berjalan.

“Developer tidak bisa bangun lagi. Kita semua sepakat untuk menghentikan pembangunan mereka,” ujarnya.

Sukirman, satu diantara penghuni kompleks di Jalan Nurul Huda Al Amin II mengaku, merasa keberatan lantaran tidak bisa membawa bahan material ke rumah barunya. “Saya

minta Pemkab Kubu Raya bisa merealisasikan pembangunan jalan disini. Supaya warga kompleks dan penduduk asli tidak selisih paham. Jangan sampai ada konflik. Sebelum terjadi masalah yang tidak diinginkan, sebaiknya selesaikan masalah ini,” harapnya.

Sukirman mengharapkan, developer menyelesaikan pembayaran perbaikan jalan yang pernah dijanjikan kepada warga.

“Pengembang Komplek Mandiri Residen, tolong segera membayar iuran perbaikan jalan.

Ini semua demi kenyamanan warga,” harapnya.

Somad, salah satu penduduk Jalan Nurul Huda mengatakan, setelah jalannya rusak dan ketidakpedulian developer sebagai pendatang menimbulkan konflik yang cukup hebat. Adu jotos kerap kali terjadi antarsesama warga lama dan penghuni komplek.

“Untuk ke depan, Pemkab Kubu Raya harus bertindak. Supaya tidak terjadi perseteruan antara warga asli dan warga komplek.

Mohonlah bantuan pemerintah.

Sebab masyarakat sudah sangat mengeluh,” paparnya. (dsk/sul)

Antisipasi KLB Difteri, Bawa Anak ke Posyandu

Ilustrasi.

Kubu Raya. Tahun 2013 penyakit difteri pernah dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB). Mengantisipasi kejadian serupa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya gencar melakukan sosialisasi dan mengimbau para orangtua segera membawa anaknya ke Posyandu untuk mendapat vaksin difteri.

“Penyuluhan langsung ke lapangan terus kita lakukan. Kami terus mengimbau masyarakat yang memi-

NET

liki anak, mulai usia balita datang ke Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk mendapatkan vaksin difteri bagi anaknya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Berli Hamdani.

Berli memaparkan, ada dua kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yang rawan penyebaran difteri, yaitu Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang. Ia membeberkan, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Provinsi

Kalbar, saat ini terdapat lima kasus difteri di Kalbar dengan rincian satu kasus di Mempawah, satu kasus di Sambas, satu kasus di Kubu Raya dan dua kasus di Kota Singkawang.

Satu kasus di Kubu Raya yang semula diduga difteri, kata Berli, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan kontak ternyata hasilnya negatif. “Satu kasus yang diduga difteri itu dialami warga di Sungai Raya Dalam berusia 36 tahun,

namun syukurlah setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya negatif,” ucapnya.

Dikatakan Berli, semula kasus difteri rentan terjadi pada anak-anak, namun saat ini sudah menunjukkan tren bisa menyerang pada usia dewasa. “Karenanya saya mengimbau masyarakat agar lebih pro aktif untuk melakukan antisipasi dini, agar terhindar dari difteri,” pungkasnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Dewan Dituntut Transparan Element masyarakat menuntut Anggota DPRD transparan terhadap hasil kunjungan kerja (Kunker) yang dilaksanakan.

Caranya dengan mempublikasikan hasil kunjungan kepada publik. Karena selama ini masyarakat tidak pernah mengetahui asas manfaat dari kunjungan tersebut.

“Selama ini kita tidak pernah tahu hasil kunker yang dilaksanakan anggota dewan keluar daerah. Apa hasil dan aplikasinya untuk daerah dan masyarakat Kabupaten Mempawah, tidak jelas realisasinya,” sesal aktivis Mempawah, Iswandi, Kamis (5/2).

Menurut Iswandi, menjadi kewajiban bagi setiap dewan untuk mempertanggungjawabkan hasil kunker kepada masyarakat. Karena, pelaksanaan kunker tersebut sepenuhnya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Selama ini, pertanggungjawaban hanya dalam bentuk administrasi saja. “Harusnya setiap pulang dari kunker, dewan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat melalui media massa. Sehingga masyarakat tahu apa saja poin-poin penting yang bisa diaplikasikan untuk kemajuan daerah dan masyarakat Mempawah. Jangan hanya jalanjalan tanpa hasil,” cecarnya.

Kemudian, sambung dia, hasil kunker hendaknya benarbenar dapat diaplikasikan para wakil rakyat dalam bentuk kebijakan program kerja di masyarakat. Sehingga, kebijakan program yang dirumuskan dapat memberikan dampak yang positif untuk memajukan daerah dan masyarakat.

“Dewan juga harus selektif dalam menentukan daerah kunjungannya. Yakni daerah-daerah yang memang telah maju dan berkembang. Dengan begitu, kemajuan daerah tersebut bisa ditularkan kepada masyarakat dan daerah Kabupaten Mempawah,” pendapatnya.

Dengan begitu, timpal dia, pelaksanaan kunker yang dilaksanakan anggota dewan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk daerah dan masyarakat. Sehingga, penggunaan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan kunker berjalan secara efektif dan efisien, sesuai maksud dan tujuannya. “Kita berharap periode kelembagaan DPRD ini semakin baik kinerjanya dibandingkan sebelumnya. Bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan kerja yang mendorong percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (fia)

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Mempawah meningkatkan pembinaan iman dan takwa para aparatur dengan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Nurussalim, belum lama ini. ALFI SHANDY

Dinkes Pastikan Mempawah Berstatus Normal Update Data Penyakit Seminggu Dua Kali Mempawah. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mempawah senantiasa memonitoring perkembangan data penyakit di lingkungan masyarakat.

Dari update data seminggu dua kali, hingga saat ini statusnya normal. Artinya, tidak ada kasus penyakit yang menonjol di Kabupaten Mempawah.

“Untuk tingkat kasus penyakit di Kabupaten Mempawah terdata normal. Tidak ada kasus yang mencuat, termasuk penyebaran DBD. Sebab, jika ada

kasus yang mencuat kita pasti akan tahu dari data laporan yang diterima seminggu dua kali dari Puskesmas,” ungkap Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah, Jajat Hidayat kepada wartawan, Kamis (5/2).

Jajat menerangkan, pihaknya sangat serius dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perkembangan suatu penyakit di masyarakat. Terlebih pada beberapa jenis penyakit yang masuk dalam kategori

menular. Pihaknya senantiasa mengantisipasi agar penyakit tidak berkembang. “Pada beberapa kasus penyakit menular seperti malaria, cikungunya dan diare kita lakukan pengawasan yang sangat maksimal. Bahkan pengawasan dan pendataannya kita lakukan setiap hari di lapangan,” tegasnya.

Misalnya, dia mencontohkan, ketika ditemukan adanya tandatanda potensi keberadaan kasus penyakit menular pada suatu wilayah, maka pihaknya fokus melakukan penyelidikan di lingkungan masyarakat. Kemudian, imbuh dia, hasil pengawasan secepatnya disampaikan kepada dinas. Berdasarkan data itulah, pihaknya melakukan tindakan untuk mengantisipasi penye-

baran yang lebih luas. “Terlebih dahulu petugas yang ada di Puskesmas sudah melakukan penanganan awal di lapangan.

Namun, jika belum cukup maka langkah lanjutan akan kita laksanakan dari dinas,” tuturnya.

Lebih jauh, Jajat menyebut, pentingnya membangun kekebalan tubuh manusia sejak lahir.

Yakni melalui kegiatan imunisasi secara gratis di Posyandu, mulai dari usia lahir hingga 5 tahun.

Tujuannya, agar anak tumbuh dengan kebal tubuh dari berbagai macam penyakit. “Makanya keberadaan Posyandu itu sangat penting, khususnya bagi ibu hamil. Dari Posyandu tumbuh kembang anak akan dipantau terus. Walaupun kegiatan di Posyandu itu milik desa, namun

yang bertugas dari Puskesmas.

Dari sana juga kita mulai mendata, berbagai penyakit yang muncul,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Mempawah, Rochwandi mengatakan, penanganan penyakit menular yang dilakukan pihaknya secara menyeluruh sesuai wilayah kerja Puskesmas masing-masing. Sejauh ini, pihaknya belum menemukan adanya kasus penyakit yang menonjol di wilayah kerjanya.

“Yang pasti kita selalu memantau perkembangan penyakit di masyarakat. Termasuk melakukan update data melalui pendataan rutin. Jika ditemukan kasus penyakit yang mencuat segera dikoordinasikan dengan dinas,” paparnya. ( fia )

Voucher Rp 5 Ribu, Gratis Internet 24 Jam Perpusda Ajak Masyarakat Gunakan Taman Internet Mempawah. Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kabupaten Mempawah mengajak masyarakat memanfaatkan Taman Internet. Dengan kemampuan akses data hingga 10 Mbps, pengunjung akan memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui media internet secara cepat. Cukup membayar voucher senilai Rp 5.000, bisa berselancar di dunia maya selama 24 jam.

“Kita berharap dapat mendayagunakan keberadaan Taman Internet di Halaman Kantor Perpusda ini, dalam rangka memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang bermanfaat dan sehat, dimana muaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan masyarakat,” kata

Kepala Kantor Perpusda Mempawah, Johana Sari Margiani di ruang kerjanya, Kamis (5/2).

Johana menerangkan, Taman Internet merupakan bantuan dari PT Telkom Indonesia melalui dana tanggung jawab sosial atau CSR. PT Telkom, sambung Johana, memberikan dua Taman Internet di Kabupaten Mempawah. Selain di halaman Perpusda, Taman Internet juga diberikan di samping Gedung Serbaguna Kecamatan Sungai Pinyuh. “Sosialisasi Taman Internet di halaman Perpusda Mempawah ini sebenarnya sudah kita lakukan tanggal 13 Januari lalu. Saat itu kita undang masyarakat, pelajar, dan aparatur kecamatan serta kelurahan khususnya di Mempawah Timur dan Mempawah Hilir. Bahkan langsung hadir

perwakilan dari PT Telkom,” tutur Johana.

Menurut Johana, hadirnya fasilitas Taman Internet di Kabupaten Mempawah perlu diketahui masyarakat luas. Hal ini mengingat tidak setiap anggota masyarakat punya kemampuan untuk mengakses internet setiap saat. “Dengan adanya fasilitas internet 24 jam melalui voucher seharga Rp 5.000, kita memberikan alternatif kemudahan bagi warga yang ingin berinternet dengan murahmeriah. Apalagi kecepatannya cukup tinggi, yaitu 10 Mbps,” jelas Johana.

Salah seorang warga, Abdullah, mengaku senang dengan adanya Taman Internet. Dirinya merasa terbantu dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Terlebih untuk

Perpusda Mempawah menggandeng PT Telkom Indonesia menggelar Sosialisasi Taman Internet. ALFI SHANDY

memakai fasilitas tersebut tidak dikenakan biaya yang mahal.

“Terima kasih kepada Perpustakaan Daerah yang sudah

mengadakan fasilitas ini. Kami sangat terbantu. Main internet sekarang tidak lagi sulit dan mahal,” tukasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara

Jumat, 6 Februari 2015

11

Rakor Komisi II DPRD KKU dengan Mitra Bagi Hasil Pertambangan Rp5 M Lebih Tiap Tiga Bulan SUKADANA. Komisi II DPRD Kayong Utara melakukan rapat dengar pendapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU). Rapat ini dihelat di ruang sidang DPRD KKU, Selasa (27/1), jam 10.00-13.00 WIB. Komisi II DPRD KKU membidangi keuangan dan pembangunan, berhubungan dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) KKU, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KKU, Dinas Pekerjaan Umum (PU) KKU, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) KKU, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) KKU, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Cakap Alang Akhir Bulan Workshop Ekowisata Karimata SUKADANA. Jika tak ada aral melintang, Rumah Ide Kabupaten Kayong Utara (KKU) bekerjasama dengan USAID-IFACS akan menggelar workshop potensi ekowisata Karimata. Direncanakan workshop dilaksanakan di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, akhir bulan.

“Workshop potensi ekowisata Karimata ini akan menghadirkan narasumber Lorna Collins dari IFACS Kalimantan yang mendukung rancang bangun ekowisata di kawasan Suaka Alam Laut (SAL) Karimata.

Menghadirkan narasumber lainnya yang cukup ahli di bidang ekowisata dari Jakarta,” tutur Jumadi, Koordinator Rumah Ide KKU yang juga Kasubag Humpro Setda KKU di ruang kerjanya, kemarin (4/2).

Sebelumnya, Lorna Collins didampingi Gaye Thavisin, Partner Director Kalimantan Tour Destinastions Wow Borneo, pernah saat bertandang di desa Padang kecamatan Kepulauan Karimata, awal April 2014. Hasil pengataman sementara, potensi kawasan Suaka Alam Laut (SAL) Karimata cukup bagus namun data yang terhimpun masih sedikit.

Pemetaan awal tim USAID IFACS dan Pemerintah KKU di kawasan SAL Karimata untuk potensi satwa mamalia, ada tupai tiga warna, babi hutan, babi berjenggot, kera merah, kera ekor panjang, kancil atau pelanduk.

Kemudian untuk satwa reptil seperti biawak, buaya, ular piton, dan penyu sisik. Sedangkan satwa aves (burung), seperti elang bondol, elang laut, burung tiong emas, sikatan bakan, madu sriganti, dara laut putih, cangak laut, camar kepala hitam, pergam laut.

“Workshop ini akan mengundang pihak-pihak terkait dengan ekowisata di kawasan kecatamatan Kepulauan Karimata. Selain dari pihak pemerintah, penggiat ekowisata, juga dari pihak masyarakat Karimata kita undang. Misalnya aparatur di Pemerintah Desa Padang, Betok, dan Pelapis,” tutur Jumadi. (lud)

(Disperindagkop) KKU, ekonomi kreatif, perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kelistrikan (PLN), tata ruang, kebersihan dan pertamanan, pos dan giro, Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), serta layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Rapat ini merupakan langkah DPRD KKU setelah terbentuknya komisi-komisi. Terungkap dari delapan anggota Komisi II DPRD KKU yang ada, hanya lima anggota yang hadir pada rapat itu. Sementara itu, perbankan serta pos & giro tidak memenuhi undangan dari Komisi II DPRD KKU. Komisi II DPRD KKU diketuai Ishak ST, wakil ketua Asnawi,

sekretaris H Alhusaini SH, sedangkan anggotanya terdiri dari Burhan, Kuspandiah SSos, Amru Chanwari, Sarnawi, dan Nazadola SH. Dalam rapat itu terungkap, kegiatan ini merupakan perkenalan awal, saling mengetahui tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Ke depan akan sering dilakukan diskusi-diskusi membicarakan hal yang saling mendukung untuk kebaikan Kayong Utara, sehingga membuahkan hasil yang baik, dan semua pihak bisa bekerja secara maksimal.

Masing-masing SKPD yang mengikuti rapat, terlebih dahulu memaparkan visi dan misinya.

Pada intinya SKPD-SKPD terkait berharap, langkah yang dilaku-

kan Komisi II DPRD KKU ini merupakan awal yang baik untuk bersama-sama membangun Kayong Utara.

Dinas ESDM KKU menerangkan di Kayong Utara, pertambangan rakyatnya telah memiliki peraturan daerah (Perda). Pertambangan yang ada di Kayong Utara pada umumnya terdiri dari jenis logam, bauksit, timah, hingga batubara. Sedangkan dari non logamnya, Pasir, batu, hingga tanah.

“Dinas ESDM telah melaksanakan penataan dari Juni hingga September 2014. Ada tujuh izin yang sudah dikeluarkan.

Pada tahun 2014 penerimaan bagi hasil (pertambangan, red) setiap tiga bulan sebesar Rp5

miliar lebih. Yang menjadi kendala adalah pertambangan non logam terutama Pasir. Selain itu permasalahan kelistrikan sampai saat ini masih terkendala karena keterbatasan anggaran yang ada,” ungkap Abdul Halim, Kepala Dinas ESDM KKU. Anggota Komisi II DPRD KKU, Amru Chanwari berharap rapat seperti ini harus sering dilakukan antara Komisi II dengan SKPD terkait, supaya lebih memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing SKPD. “Saya hanya memberikan tanggapan mendasar secara garis besar saja, agar masa yang akan datang ada komunikasi yang lebih baik. Kami delapan anggota komisi II DPRD KKU harus bisa

memahami Tupoksi, bagaimana kerja Tupoksi bermitra dengan komisi II,” tutur Amru.

Wakil Ketua Komisi II DPRD KKU, Asnawi juga memberikan penjelasan kepada SKPD yang hadir supaya memahami juga Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Komisi II khususnya dan DPRD pada umumnya.

“SKPD-SKPD yang terkait dengan komisi II DPRD KKU, harus juga mengetahui tugas kami selaku anggota DPRD, sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi berkaitan dengan Komisi II. DPRD tidak mau ada permasalahan yang sepele sehingga masyarakat melakukan Audiensi hanya faktor kesalahpahaman saja,” pinta Asnawi. (lud)

Para angota Komisi II DPRD KKU seperti Amru Chanwari, Burhan, dan lain-lain di Rakor Komisi II DPRD KKU, Selasa (27/1) siang. IST

Metro KETAPANG

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Penerimaan Pajak 2014 Mencapai Rp397,34 Miliar Warga Sagatani Tewas karena DBD Singkawang. Seorang warga Sagatani dilaporkan meninggal dunia karena terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Januari 2015. Tetapi laporannya hingga kini belum masuk di Dinas Kesehatan Kota Singkawang.

“Laporannya belum masuk ke kita, memang laporan data DBD belum semuanya masuk ke dinas. Tetapi petugas kita sudah kesana untuk memastikan korban meninggal tersebut,” kata Fadriani, Koordinator Pengelola Program DBD Dinas Kesehatan ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/2).

Dia mengungkapkan, data terakhir yang masuk ke Dinas Kesehatan, terdapat 9 warga yang terserang DBD pada Januari 2015, tidak termasuk satu orang meninggal di Sagatani itu.

Jumlah tersebut, tambah dia, lebih sedikit dibandingkan jumlah penderita DBD pada Januari 2014 yang mencapai 13 orang. “Tahun lalu tidak ada yang meninggal dunia, tahun ini selain satu orang di Sagatani itu tidak ada yang meninggal,” ujar Fadriani.

Penderita DBD yang terdata pada Januari 2015 tersebar di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Singkawang Barat 3 orang, tepatnya di Kelurahan Kuala dan Pasiran. Kemudian di Kecamatan Singkawang Utara 3 orang, dan di Kecamatan Singkawang Tengah 3 orang.

Dilihat dari usia, warga yang menderita DBD paling banyak berusia 1 hingga 5 tahun. “Bila dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, kemungkinan jumlah penderita DBD pada Januari hampir sama,” kata Fadriani.

Prediksi tersebut, kata Fadriani, didasarkan pada beberapa pemantauan. Diantaranya dapat dilihat dari kondisi pasien di RSUD Abdul Aziz.

“Tetapi kita berharap tahun ini jumlah penderita menurun dibandingkan tahun sebelumnya,” harapnya.

Dia mengungkapkan, jumlah penderita DBD tahun ini mengalami tren penurunan, berbeda dengan tahun lalu dimana puncaknya pada November 2014. “Status KLB DBD di Kota Singkawang sudah dicabut, karena tren kasusnya menurun,” jelas Fadriani.

Penurunan jumlah kasus tersebut, terang Fadriani, lantaran faktor alami serta dilakukan fogging massal, dan penyebaran bubuk abate.

“Peran masyarakat sangat diharapkan untuk meminimalisir jumlah penderita DBD. Hingga kini kegiatan 3M plus di masyarakat masih kurang, ke depan kita harapkan ditingkatkan,” katanya.

Menurut Fadriani, peran masyarakat untuk mengantisipasi perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk Aedes Aegipty sangat diharapkan.

Diantaranya dengan membersihkan lingkungan masing-masing. (dik)

Ketapang. Kepala KPP Pratama Ketapang,Teguh Setyobudi Suwondo mengungkapkan penerimaan pajak pada 2014, netto sebesar Rp.397,34 Miliar atau 114,68 persen dari target serta mengalami pertumbuhan sebesar 45,26 persen dari tahun sebelumnya.

“Dari capaian tersebut KPP Pratama Ketapang mampu menjadi peringkat pertama di lingkup Kalimantan Barat dan menembus 20 besar Nasional baik dalam pencapaian maupun dalam pertumbuhan penerimaan pajak,” kata Teguh dalam sambutanya di acara tax gathering, Rabu (4/2) malam di ruang paripurna DPRD Ketapang.

Teguh menjelaskan, acara ini merupakan ajang silaturahmi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini KPP Pratama Ketapang dengan para stake holder (pemangku kepentingan).

Penyelenggaraan acara ini dimaksudkan pula sebagai bentuk

Kapala KPP Pratama, Kakanwil, Bupati Kayong Utara, Asisten Asisten II Kesra Ketapang, MUSPIDA, unsur pimpinan DPRD, para pelaku usaha, serta para Wajib Pajak (WP) berpoto bersama. JAIDI CHANDRA

apresiasi terhadap peran aktif serta kontribusi para stakeholder pada penerimaan pajak.

“Kami menyampaikan apresiasinya kepada seluruh WP yang telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Peran serta Wajib Pajak membuahkan hasil yang menggembirakan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Teguh mengimbau penyetoran

atas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dari kegiatan di lokasi oleh para bendaharawan dilakukan dengan NPWP Bendaharawan, dan bagi WP khususnya di bidang perkebunan/pertambangan menggunakan NPWP cabang atau NPWP Lokasi.

Imbauan ini disampaikan agar penerimaan pajak tersebut mempunyai kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui transfer dana APBN ke Daerah

dalam bentuk DAU, DAK, dan Dana Perimbangan Daerah baik untuk Kabupaten Ketapang maupun Kayong Utara.

Kakanwil DJP Kalbar, DR. Eddy Marlan, Ak.MBA memberikan apresiasi kepada para WP yang telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak serta kepada Pemda dan jajaran Muspida yang telah memberikan dukungan pada pelaksanaan tugas DJP. “Sesuai dengan tema tax gathering para pembayar pajak sebagai patriot bangsa yang turut aktif dalam menegakkan kedaulatan negara,” ujar Eddy.

Asisiten II Bidang Ekbang Kesra, Ir. H. Darmansyah, M.M, wewakili Bupati Ketapang, mengajak seluruh masyarakat Ketapang berpartisipasi aktif dalam mensuksesakan penerimaan pajak di KPP Ketapang. Mengingat kontribusi pajak adalah sebesar lebih dari 70 persen penerimaan APBN maka untuk menyuksesakan pembangunan, khususnya

di daerah.

“Kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan kepatuhan terhadap pajak,” imbau Darmansyah.

Sementara Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid yang juga hadir dalam acara ini menyampaikan bahwa pajak merupakan tulang punggung dalam APBN sehingga hal tersebut berdampak positif pada APBD melalui DAU maupun DAK. Peran serta Pemerintah mutlak diperlukan dalam menghimpun penerimaan pajak.

Karena itu jika satuan kerja (satker) instansi pemerintah baik pusat /daerah tidak melakukan pemotongan/pemungutan pajak kepada penyedia barang/jasa pada belanja pemerintah adalah sama saja dengan mengemplang pajak.

“Saya mengajak seluruh bendahara kabupaten Kayong utara untuk senantiasa aktif dan tertib dalam penyetoran dan pelaporan pajak,” kata Bupati. (jay)

Bangunan di Kawasan Terlarang Tetap Kantongi IMB

BPMPPT Pastikan Perizinan Sesuai Aturan Bengkayang. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat tanah di Kabupaten Bengkayang diduga banyak yang menyalahi aturan. Namun, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) memastikan tidak pernah mengizinkan bangunan berdiri di Daerah Aliran Sungai (DAS), terminal, bahu jalan, dan fasilitas umum (Fasum) serta fasilitas sosial (Fasos).

“Saya merasa terusik ada salah seorang tokoh pemuda Bengkayang yang mengatakan, Pemkab Bengkayang melalui BPMPPT terlalu mudah mengeluarkan IMB pada tempat yang bukan seharusnya, seperti jalan protokol, DAS, bantaran sungai, jembatan dan bahu jalan sepanjang Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalo,” ujar Wakil Ketua Kadin Bengkayang, Irawan SSos. Ia menyarankan, Pemkab

Bengkayang segera melakukan penataan dan pengakajian ulang terkait peruntukan bangunan yang didirikan pengusaha, masyarakat maupun pemerintah. ”Bangunan yang didirikan pemerintah harus menjadi contoh bagi pengusaha dan masyarakat,” ucapnya.

Pendapat serupa disampaikan Paulus Jasmani, Ketua Tim Investigasi dan Pengaduan Masyarakat Kalimantan Corruption Watch (KCW) Kalbar. Menurutnya, semrawutnya penerbitan perizinan seperti IMB dan pembuatan sertifikat harus diusut dari tingkat paling bawah. “Pengusutan dilakukan mulai dari si pemohon, RT, kelurahan/desa, kecamatan hingga instansi terkait. Kalau belum layak diberikan izin, jangan diajukan atau diproses lebih lanjut,” ujar Jasmani.

Sementara itu, Kepala BPMPPT Bengkayang, Drs Paulus Anwardi MSi melalui Kepala Bidang Per-

Salah satu ruko di Jalan Ngura, Kecamatan Bengkayang persis di bantaran Sungai Sebalo yang diduga tidak memiliki IMB. KURNADI

izinan, Ifa Delvina SSos memastikan instansinya bekerja sesuai prosedur, terpadu dan berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), kecamatan, lurah/desa, dan RT. “Tidak ada IMB diberikan untuk bangunan di sekitar DAS, terminal, dan bahu jalan. Di depan Masjid Agung Bengkayang dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkayang tidak pernah kita keluarkan izinnya. Termasuk

bangunan di sekitar Jembatan Kompi C, mulai dari Warung Mandolin sampai bangunan supermarket tidak diberikan IMB,” tegas Ifa. Ia memaparkan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bangunan boleh didirikan minimal 20 meter dari jalan provinsi, dan lingkungan desa 8-10 meter.

Penegasan serupa disampaikan Lurah Bumi Emas, Laurentius Wahyudi SPd. Ia mengaku sangat selektif dalam memberikan rekomendasi IMB. “Tidak benar kami memberikan dengan mudah rekomendasi IMB kepada warga yang akan mendirikan bangunan di DAS, bantaran sungai, bahu jalan dan juga dekat jembatan,” ucapnya.

Bahkan, beberapa warga telah diberikan teguran karena mendirikan bangunan tidak sesuai prosedur. Ia mencontohkan, Sarwoko Ismoyo yang mengajukan IMB untuk rumah tempat tinggal di Jalan Sanggau Ledo, Rt 03/Rw 02 Nomor 60, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang. “Warga tersebut membuat pernyataan bahwa jika ada penyimpangan dan tidak sesuai ketentuan atau terjadi penambahan bangunan, maka bersedia untuk dibongkar tanpa syarat,” ungkapnya. (kur)

Melawi Membangun Laboh Ju

Mahasiswa STAIMA Sintang KKL di Melawi Nanga Pinoh-RK. Lagi-lagi Kabupaten Melawi menjadi lokasi mahasiswa untuk belajar bekerja pada masyarakat.

Kali ini sebanyak 67 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif (STAIMA) Sintang melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama satu bulan penuh.

Tersebar di tiga desa, di Kecamatan Nanga Pinoh. Yakni, Desa Kelakik, Desa Semadin Lengkong dan Desa Tanjung Pauh. Kehadiran kaum intelaktual muda ini disambut hangat Camat Nanga Pinoh, Aimolnija, Rabu (4/2) lalu.

Camat Nanga Pinoh, Aimolnija mengatakan, kedatangan agen of change jelas membuat berarti bagi pembangunan di tiga desa tersebut. Oleh karena itu, Aimolnija mengaku senang hati menerima para mahasiswa STAIMA yang mengikuti KKL di wilayahnya.

Khusus pada mahasiswa, Aimolnija berpesan supaya berkoordinasi dengan jajaran pengurus desa setempat.

Membangun komunikasi dengan baik bersama tokoh-tokoh di desa setempat sehingga kegiatan bisa dijalankan dengan baik.

“Kami sudah sering menerima mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja mahasiswa dari perguruan lain.

Kami harapkan, dalam KKL ini mahasiswa bisa membuat kegiatan yang bermanfaat,” harapnya.

Sementara itu, Ketua STAIMA Sintang sekaligus pendamping mahasiswa, Sukhairi mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan izin untuk menggelar agenda rutin tersebut di Kabupaten Melawi.

“Ada 67 mahasiswa kami yang akan mengikuti KKL dan disebar di tiga desa. Yakni, di Kelakik dan Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh serta Desa Tanjung Pauh, di Kecamatan Pinoh Utara. Kami berharap agar para mahasiswa ini bisa dilibatkan dalam kegiatan yang ada di desa,” paparnya.

Sukhairi berharap, pelaksanaan KKL STAIMA Sintang di desa desa tersebut bisa memberikan manfaat bagi warga desa maupun pemerintahan desa setempat. Menurutnya, KKL yang digelar tahun ini merupakan KKL angkatan ke-VIII, sementara tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan PKL kerap kali digelar di wilayah Kabupaten Sintang.

“Tahun ini hijrah ke Kabupaten Melawi. Kita juga pernah menggelar di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu,” ulasnya.

Mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti KKL ini sendiri tak semuanya masih muda atau belia. Bahkan, banyak diantara mereka yang sudah tergolong paruh baya serta ada yang sudah berumur hingga 57 tahun. Sukhairi menerangkan, peserta KKL dari STAIMA memang berasal dari dua kelas. Yakni, kelas konversi dan kelas reguler. Untuk kelas konversi memang rata-rata mahasiswa yang sudah berstatus sebagai guru atau PNS yang ingin melanjutkan jenjang S1 sehingga banyak diantaranya sudah sangat dewasa, bahkan berumur di atas 40 tahun.

“Menuntut ilmu itukan tidak memandang umur.

Makanya banyak mahasiswa kita juga yang sudah berprofesi sebagai guru atau PNS. Kendati demikian, bapak kepala desa saya minta tidak segan menegur apabila memang mereka salah. Karena bagaimanapun mereka juga seorang mahasiswa,” ucapnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Februari 2015

12

Selama Dua Pekan Terakhir, Intensitas Hujan Tinggi

Dinas PU Perlu Preventif Kerusakan Ruas Jalan

Ilustrasi

Nanga Pinoh-RK. Hampir dua minggu terakhir hujan terus menerus terjadi dan biasanya akan berdampak pada rusaknya

.

NET

sejumlah ruas jalan yang ada di Kabupaten Melawi. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi harus melakukan tinda-

kan preventif. Dengan menggendeng perusahaan-perusahan yang ada di Kabupaten Melawi supaya ikut memperbaiki ruas jalan tersebut.

“Kondisi ini memang harus menjadi perhatian khusus. Karena yang namanya jalan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat,” ujar tokoh pemuda asal Kecamatan Sokan, Abang Baharudin.

Udin mengakui, dirinya memaklumi kondisi yang terjadi sekarang. Dalam persoalan ini memang tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena kondisi ini disebabkan oleh faktor alam.

Yakni akibat tingginya curah hujan yang terjadi sejak musim kemarau berakhir.

“Saat musim kemarau melanda daerah ini, memang hampir sama sekali tidak ada keluhan terhadap kerusakan jalan.

Karena akses transportasi untuk menjangkau daerah-daerah kecamatan yang ada di Melawi masih bisa ditempuh,” terangnya.

Namun, saat kondisi seperti

sekarang, Dinas PU Kabupaten Melawi sebagai leading sektor tentunya tidak bisa hanya berdiam diri. Namun harus tanggap terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Melawi seperti sekarang ini. Karena kalau harus menunggu ada dana tentunya akan memakan waktu yang lama baru bisa direalisasikan.

“Apalagi kalau menunggu realisasi dari dana APBD tahun anggaran sekarang, tentunya akan menunggu lama lagi baru bisa menangani jalan-jalan yang rusak saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, pada saat ini Pemerintah Kabupaten Melawi telah membentuk Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) kabupaten. Kalau bisa, meskipun belum ada dana untuk biaya operasional, UPJJ yang telah dibentuk tersebut sudah bisa mengambil langkah-langkah penanganan darurat. Paling tidak penanganan terhadap lokasilokasi yang memang kondisinya sudah terbilang parah.

“Saat ini alat berat sudah tidak ada masalah, karena di Dinas PU sudah ada. Berarti tinggal bagaimana mencari materialnya.

Dan untuk mendapatkan material tersebut bisa saja bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di daerah setempat,” jelasnya.

Sebagai contoh di ruas Jalan Nusa Pandau-Ella, yang melewati jalan tersebut tidak hanya masyarakat umum, melainkan juga dilewati oleh kendaraankendaraan milik perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Ella Hilir dan Kecamatan Menukung.

“Untuk memperbaiki jalan yang rusak, tentunya Dinas PU bisa berkoordinasi dengan perusahaan. Karena ini menyangkut kepentingan bersama. Apabila jalan lancar tentunya tidak hanya arus transportasi masyarakat yang lancar, kendaraan milik perusahaan juga lancar,” lugasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Anak Pedalaman Perlu Motivasi Supaya Bersekolah Nanya Pinoh-RK. Pendidikan yang baik serta layak merupakan hak setiap anak. Meski demikian, sebagai anak yang memiliki keterbatasan pemahaman tentu belum menyadari tentang hak pendidikan mereka tersebut.

Oleh karena itu, tentu harus ada upaya untuk memotivasi anak sekolah, terutama di daerah pedalaman di Kabupaten Melawi.

“Motivasi siswa serta orangtuanya agar tetap melanjutkan sekolah. Apapun alasannya anak usia sekolah harus menamatkan

pendidikannya. Guru harus memotivasi siswa untuk terus sekolah,” ujar praktisi pendidikan, A. ASubekti, kemarin.

Di Kabupaten Melawi banyak anak yang putus sekolah, terutama di daerah pedalaman.

Kondisi ini membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Melawi rendah. Jelas warga dan Pemerintah Kabupaten Melawi tidak ingin IPM rendah gara-gara anak usia sekolah banyak yang tidak mengenyam pendidikan.

“Dulu di Desa Pedalaman anak-anak sekolah setelah menoreh getah. Saat ini ternyata masih seperti itu. Ini adalah tugas guru untuk memberi motivasi agar anak-anak bisa sekolah dengan rajin,” harapnya.

Bukan hanya memovitasi siswa agar tetap sekolah, Subekti juga mengharapkan guru agar meningkatkan keterampilan siswa. Hal ini dilakukan agar siswa tidak berorientasi untuk menjadi pegawai negeri.

“Pada penerimaan PNS lalu, Pemerintah Kabupaten Melawi

hanya menerima 5 orang untuk menjadi pegawai. Namun yang daftar sampai ribuan. Orang sekolah masih berorientasi untuk menjadi pegawai,” paparnya.

Banyaknya siswa sekolah yang beroreintasi untuk menjadi pegawai, sementara kebutuhan untuk pegawai sangat sedikit. Bukan hanya kebutuhan pegawai negeri yang sedikit, pegawai swasta juga sangat terbatas.

Laju kebutuhan pekerjaaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan pekerjaan.

Menjawab solusi ini adalah

dengan membuat usaha-usaha mandiri. Setiap tamatan SMA memiliki peluang yang sangat baik untuk menjadi usahawan.

Usaha tersebut tidak perlu dimulai dengan yang besar, namun bisa dilakukan dengan hal-hal kecil. Hal-hal kecil kalau dilakukan sungguh-sungguh pasti akan berhasil.

“Tugas gurulah untuk meningkatkan keterampilan siswa agar bisa membuat peluang usaha sendiri. Agar siswa-siswa ini bisa mengalola potensi yang ada di sekitar mereka,” ucapnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Petaka Beli Sapi dari Oknum Polisi, Ternyata Hasil Curian

Mimi: Oknum Polisi Itu Masih Bebas

Petugas ketika mendatangi para pedagang

PKL Liar Kembali Ditertibkan Sintang-RK. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya penertiban terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Seperti di ruas Jalan Katamso dan Patimura, Kamis (5/2).

Kasat Pol PP, H. Abdurrani mengatakan, pihaknya sudah memberikan peringatan kepada PKL yang ada di Jalan Katamso untuk mengemasi barang dagangan mereka.

“Tadi kita sudah memberikan peringatan kepada mereka secara lisan. Besok kita berikan secara tertulis.

Dua hari setelah diberikan peringatan mereka tak angkat gerobaknya, kami akan angkut gerobaknya itu,” tegas H. Abdurrani ketika ditemui disela-sela giat penertiban PKL, Kamis (5/2).

Menurutnya, pihaknya harus melakukan langkah paksa agar tak terjadi penambahan pedagang yang berjualan di seputaran pantai Kapuas tersebut supaya kawasan tersebut tidak terkesan kumuh.

“Di sana kan daerah terlarang untuk berjualan.

Kemarin kita data sudah ada 19 PKL yang ada di sana.

Mereka memanfaatkan transisi kemarin. Makanya harus ditertibkan segera kalau tidak besok akan lebih bertambah lagi,” ucapnya.

Sementara itu, untuk para pedagang kaki lima yang berjualan di sisi jalan Pasar Inpres, H. Abdurrani menambahkan, akan berkoordinasi lebih lanjut terhadap instansi terkait, baik dari Disperindag, Perhubungan dan BPMPTSP. “Yang ini kita peringati saja dulu. Karena ini juga cuma musiman. Kalau cuma sampai setengah hari, ya tak apalah. Tapi kalau sampai malam hari itu akan kita tindak. Apalagi sampai membuat pondok atau tenda,” lugasnya. (din)

Sintang-RK. Mimi Astri (27) yang merupakan istri Fery Fadly seorang pedagang sapi yang telah ditangkap dan ditahan oleh jajaran Polres Sekadau sejak pertengahan Januari lalu.

Mimi Astri mengharapkan, keadilan pada proses penegakan hukum yang menjerat suaminya.

Ia tidak terima apabila suaminya ditahan, sementara penjual sapi yang merupakan anggota Polres Sintang masih bisa menghirup udara segar. Ia yakin bahwa tuduhan yang diarahkan kepada suaminya tidak benar.

“Suami saya pedagang sapi, bukan pencuri atau penadah seperti yang dituduhkan,” ujar Mimi Astri, Kamis (5/2).

Ia begitu yakin dengan apa yang diucapkannya. Apalagi, menurutnya proses jual beli sapi dilakukan dengan salah satu oknum polisi anggota Satlantas Polres Sintang yang hingga saat ini masih bebas.

“Bagaimana mungkin, suami saya yang membeli sapi dari oknum polisi itu ditahan, sedangkan oknum polisi itu masih bebas. Kami menuntut ada keadilan dalam proses hukum ini,” tegasnya.

Tuduhan terhadap suaminya

tertulis dalam surat perintah penahanan tertanggal 30 Januari 2015, suaminya dikenakan pasal pertolongan jahat tidak benar.

Menurutnya, kejanggalan mulai terlihat dari prosedur penangkapan suaminya yang tanpa diawali dengan surat pemanggilan. “Mereka langsung membawa surat perintah menangkap suami saya, tapi sebelumnya tidak ada panggilan pemeriksaan,” timpalnya.

Mimi menceritakan, ikhwal penangkapan suaminya tersebut yang bermula dari profesi suaminya sebagai pedagang sapi.

Saat itu suaminya ditelepon oleh salah seorang oknum polisi Polres Sintang yang berinisial IK. Kepada suaminya, IK menawarkan sapi pada sekitar awal November lalu.

“Suami saya ditelepon sama IK, ditawari untuk beli sapi,” beber ibu satu anak ini.

Pada saat itu suaminya langsung menemui IK di rumahnya di Desa Merti Guna. Suaminya pun menanyakan asal-muasal sapi milik IK yang akan dibelinya. Saat itu IK mengakui bahwa sapi itu didapatkan dari AM. Pasalnya AM tidak mampu membayar utang kepadanya. Karena yang menjual seorang polisi, suaminya pun

percaya dan tak menaruh curiga sedikitpun. Proses pembayaran akhirnya dilakukan. Saat itu ada dua ekor sapi. Yaitu, indukan dan anakan. “Waktu itu suami saya membeli dengan harga sekitar Rp12,5 juta,” papar Mimi.

Dari transaksi pertama hingga Desember 2014, kurang lebih terjadi 7 transaksi dengan jumlah 18 ekor sapi. Empat dari transaksi dilakukan bersama antara AM dan IK, sedangkan 3 transaksi hanya antara AM dan suaminya.

“Kami tidak pernah curiga, karena sapi dibeli dengan harga normal. Suami saya itu modalnya kecil. Jadi begitu dapat sapi langsung dipotong, kemudian modalnya diputar lagi,” ujarnya.

Transaksi sapi ini berlangsung lancar hingga Desember 2014 tanpa ada kecurigaan sama sekali terhadap asal-usul sapi tersebut.

Sampailah pada 30 November lalu, suaminya ditelepon oleh IK dan mengatakan bahwa sapi yang dibeli selama ini rupanya sapi hasil curian.

“Suami saya terkejut dan sampai gemetar waktu itu. Kami kira IK telepon ingin mengabarkan bahwa ada sapi yang bisa kami beli lagi,” ucap Mimi.

Selain memberi tahu tentang asal muasal sapi, IK juga mengatakan agar suaminya tidak melarikan diri. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, IK menelpon kembali dan mengajak Fery suaminya untuk bertemu di luar.

“Suami saya menolak, akhirnya IK datang ke rumah bersama keponakannya sekitar pukul 23.00 malam sampai pukul 04.00 subuh.

IK mengajarkan bagaimana menyeting masalah ini,” ulasnya.

IK mengajarkan kepada Fery cara menjawab pertanyaan bila sampai ditangkap. Fery diminta mengatakan, tidak mengenal AM dan hanya mengenal IK. Namun, Fery bersikukuh menolak dan ingin jujur saja. Termasuklah malam itu IK menjanjikan uang bulanan sebesar Rp5 juta kepada keluarga Fery. Apabila Fery mau melarikan diri.

Fery ditangkap atas laporan kasus pencurian sapi di wilayah Polres Sekadau. Nama Fery terungkap dari keterangan yang diberikan AM yang lebih dahulu ditahan oleh Polres Sekadau. “Kami tetap minta keadilan, karena kami tidak tahu dan tidak curiga sedikitpun kalau sapi itu sapi curian. Apalagi yang menjual kepada suami saya itu anggota polisi. Suami saya hanya pembeli,” ucap Mimi.

Informasi yang dihimpun di

lapangan, Propam Polres Sintang sendiri telah memanggil dan telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan oknum salah satu anggotanya dalam kasus tersebut.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sekadau, AKP. K. Poerba saat dikonfirmasi mengatakan, proses penanganan kasus pencurian sapi akan terus berlanjut. Dia menegaskan, tidak ada perlakuan diskriminatif pada mereka yang terlibat, termasuk dugaan keterlibatan salah seorang oknum anggota Polres Sintang.

“Prosesnya tetap berlanjut. Kita tidak ada diskriminasi,” tegas Kasat Reskrim Polres Sekadau, AKP. K. Poerba, Kamis (5/2).

Terhadap kasus tersebut, pihaknya sudah menetapkan dan mengamankan tiga tersangka.

Untuk keterlibatan oknum anggota Polres Sintang, pihaknya akan segera melayangkan surat kepada Kapolres Sintang guna minta ijin untuk pemeriksaan.

Tidak menutup kemungkinan oknum polisi tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

“Kemarin sudah kita periksa dia sebagai saksi. Nanti kita panggil lagi minggu depan,” bebernya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Suraji Gesek Leher Istri, Akhirnya Bunuh Diri Sintang-RK. Entah setan apa yang merasuki Suraji (40), warga Dusun Sido Mulyo, Desa Menaong, Kecamatan Dedai. Ia tega menghabisi nyawa istrinya, Misijah (37) dengan menggunakan sebilah gergaji kayu, Kamis (5/2).

Nyawa Misijah melayang, lantaran gergaji kayu yang digorokan suaminya itu nyaris membuat lehernya putus. Darah terlihat menggenangi lantai dapur saat tubuh Misijah ditemukan tergeletak tak bernyawa. Tidak diketahui pasti apa penyebab pasti sehingga

Suraji sanggup menghabisi nyawa istrinya dengan cara yang sangat sadis.

Kapolres Sintang melalui Kapolsek Dedai, Ipda. Toto Susanto saat dihubungi via selular mengatakan, belum diketahui pasti akar masalah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tersebut.

Menurutnya, diduga telah terjadi cekcok rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut. Sebab, pagi itu sekitar pukul 06.00 pagi hari tetangga ada yang mendengar suara jeritan.

“Tetangga dan keluarga yang mendengar suara jerita dari rumah korban lalu bergegas mendatangi rumah. Mereka sudah menemukan Misijah dalam kondisi leher nyaris putus. Sementara suami korban tidak ada di rumah. Maka pihak keluarga dan tetangga langsung mencari,” ujar Toto.

Beberapa saat kemudian, pihak keluarga dan tetangga korban menemukan tubuh Suraji juga tidak bernyawa. Tubuh Suraji terapung di perairan air ter-

junTransah yang ada di desa itu. Besar dugaan Suraji nekad melompat dari puncak air terjun dengan ketinggian sekitar 1520 meter. “Kemungkinan besar kepalanya terbentur batu. Apalagi yang bersangkutan tidak bisa berenang. Jadi meninggal di tempat,” jelas Toto.

Jarak antara TKP ditemukan Misijah dengan TKP Suraji bisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 1 jam. Kini jenazah telah dievakuasi setelah terlebih dahulu dilakukan visum oleh dokter

dari Puskesmas terdekat.

Menurut Kapolsek, visum terhadap pasangan suami istri tersebut memang dilakukan di TKP. Mengingat akses jalan untuk membawa jenazah ke rumah sakit Sintang sangat sulit. Apalagi jenazah Suraji yang terpaksa harus dibawa dengan tandu dari kawasan air terjun.

“Baik untuk ke rumah duka maupun ke air terjun, akses jalannya sangat sulit. Hanya bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan roda dua,” paparnya. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan Diprediksi, Tunjangan Khusus Guru akan Bermasalah.

Putussibau.

Tunjangan khusus guru-guru di daerah tertinggal diprediksikan akan bermasalah. Pasalnya, penentuan desa tertinggal, tidak lagi dengan Surat Keputusan (SK) Bupati, melainkan langsung dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan M Jumran H, SPd, MSi Transmigrasi (Kemen-PDTT).

“Informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar menyebutkan, tunjangan khusus untuk guru di daerah tertinggal nanti penententuannya oleh Kemen-PDTT,” kata M Jumran H SPd MSi, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/2).

Dia mengungkapkan, peralihan sistem itu diberlakukan sejak tahun ini. Dana tunjangan khususnya tetap melalui Kementerian Pendidikan, tetapi Kementerian PDTT yang berwenang memasukkan suatu desa dalam kategori tertinggal atau tidak.

Jumran mengaku khawatir peralihan itu akan menimbulkan masalah. Terutama bila Kemen-PDTT memberikan penilaian kategori berbeda pada desadesa yang bertetangga. Begitu pula dengan penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah, ini juga akan menjadi bumerang.

“Misalnya Desa A oleh Kemen-PDTT dikatagori maju, tetapi ada sekolah di salah satu dusunnya sulit dijangkau, baik jalan darat atau air, ini dikhawatirkan tidak dapat tunjangan. Di lain pihak, Desa B katagori tertinggal, tapi jangkauan semua mudah namun dapat tunjangan,” jelas Jumran.

Bila penentuan tunjangan khusus tersebut tidak dibarengi dengan kondisi riil di lapangan, kata Jumran, akan menimbulkan malapetaka bagi dunia pendidikan di Kapuas Hulu.

Bila penentuan tunjangan khusus tidk sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka akan muncul kecemburuan sosial, lantaran di suatu desa, kondisi dusundusunnya bisa berbeda-beda.

“Ini yang kita kuatirkan, pastinya imbasnya nanti Dinas Pendidikan. Ini permasalahan yang akan kita hadapi nanti. Sementara kita tidak diminta untuk mengusulkan atau dimintai masukan,” ungkap Jumran.

Terkait peralihan ini, Jumran mengaku belum menerima informasi lanjutan, baik dari Kementerian Pendidikan maupun Kemen-PDTT. Termasuk koordinasi dengan Disdikpora Kapuas Hulu pun belum ada.

Disdikpora Kapuas Hulu telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh kecamatan, saat diadakannya pertemuan pada Rabu (4/2) kemarin.

“Saat rapat dengan UPT, saya sampaikan, ini akan menjadi buah simalakama. Kita harap kebijakan dapat ditinjau kembali atau bahkan tidak jadi diterapkan,” pinta Jumran. (aRm)

Jumat, 6 Februari 2015

13

Nama Empat Camat Baru Dicatut Bendaharawan Camat Jongkong Tertipu Rp 10 Juta Putussibau. Baru saja dilantik Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH pada Senin (2/2) lalu, nama empat camat baru telah dicatut. Akibatnya Bendahara Camat Jongkong tertipu Rp10 juta.

Keempat Camat yang namanya dicatut tersebut terdiri atas Camat Jongkong, Putussibau Selatan, Hulu Gurung dan Suhaid. Korbannya para bendahara kecamatan-kecamatan tersebut.

Modusnya, pelaku menelepon bendahara-bendahara dan mengaku sebagai camat yang baru dilantik, dan meminta dipinjamkan uang, mulai Rp10 juta hingga Rp25 juta.

Ulah pelaku tersebut sanggup mengelabui Bendaharawan Barang, Kecamatan Jongkong,

Maimun. “Saat Maimun ditelepon, pelaku mengaku bernama Walidat, Camat Jongkong.

Dan dia mau pinjam uang Rp10 juta untuk keperluan membayar utang di Putussibau,” ujar Walidat SE MM, Camat Jongkong ditemui wartawan di Putussibau, Kamis (5/2).

Maimun percaya dengan ucapan pelaku, apalagi dialeknya kental bahasa Kapuas Hulu.

Selanjutnya, dia menstrasfer Rp 10 juta ke rekening yang telah diberikan pelaku. “Dua kali transfer, masing-masing Rp 5 juta. Korban mentransfer uang sekitar pukul 14.00, sepulang dari kantor,” kata Walidat.

Camat yang baru dilantik ini merasa heran mengapa ben-

dahara kecamatan bisa langsung percaya. Sudah jelas yang menelepon itu laki-laki, sementara nomor rekeningnya atas nama perempuan, Sri Wulandari. “Setelah mentransfer uangnya barulah korban sadar akan hal itu,” ujar Walidat yang baru empat hari menjadi Camat Jongkong ini.

Terungkapnya kasus penipuan ini setelah salah seorang keluarga Maimun menelepon Walidat. Ia menanyakan soal uang yang telah ditransfer tersebut. “Sekitar 15 menit lalu saya di hubungi salah seorang keluarga bendaharawan barang Kantor Camat Jongkong, ia menanyakan soal uang yang mereka transfer. Jelas saya terkejut, jangankan meminjam uang,

kenal dengan bendaharawan barang itu saja saya belum, karena saya belum sempat datang ke Jongkong,” jelas Walidat.

Mengetahui namanya dicatut, Walidat pun tidak terima dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Kapuas Hulu. “Saya berharap kasus ini bisa diungkap polisi dan pelakunya diringkus, agar ke depan tidak ada lagi korban-korban yang lainnya,” katanya.

Walidat mengatakan, pelaku pencatutan juga sempat menelepon Bendaharawan kecalatan lainnya, yang Camat-nya baru dilantik. Alasannya pun sama, yakni meminjam uang untuk membayar utang di tempat tugas lama dan uang ucapan terima ka-

sih pada pimpinan di kabupaten.

Hanya saja bendaharawan di Kecamatan Putussibau Selatan, Hulu Gurung dan Suhaid, tidak mengindahkan permintaan tersebut.

“Pak Serli mantan Camat Putussibau Selatan juga bilang bendaharawan Kantor Camat Putussibau Selatan juga dihubungi penelepon. Penipu tersebut juga sempat mengaku sebagai Camat baru yang menggantikan Pak Serli. Selain minta pinjam uang untuk bayar utang, penipu tersebut juga bawa-bawa nama Pak Sekda. Begitu juga Camat Suhaid yang baru juga dicatut namanya, hanya saja mereka tidak mengindahkan permintaan itu,” tutup Walidat. (aRm)

RSUD Kekurangan Ruang Bersalin Putussibau. Pasien di Ruang Nusa Indah, ruang persalinan RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau kerapkali membludak. Terpaksa, disiapkan tempat tidur cadangan di luar ruangan.

“Ruangnya masih sangat kurang. Kadang-kadang ramai, sehingga pernah ada pasien yang tidak dapat ruangan dan terpaksa ditempatkan di selasar,” ungkap Sudaryani, Kepala Ruangan Nusa Indah RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau ditemui di tempat kerjanya, Kamis (5/2).

Dia mengungkapkan, pada musim-musim tertentu, jumlah pasien yang ingin melahirkan lumayan tinggi. Sedangkan di Ruang Nusa Indah hanya terdapat 13 bilik dan satu ruang observasi.

Dalam satu ruangan ada tiga kategori bilik yang ditangani bidan, sehingga ruangan di sini perlu dipisahkan penangananya.

Terutama ruang khusus untuk proses persalinan. “Ruang khusus melahirkan, setelah melahirkan dan perawatan bayi seharusnya tidak digabung, agar kerja bidan lebih efektif di sini,” ujarnya.

Dengan keterbatasan rungan tersebut, Sudaryani mengaku, pihaknya tetap bekerja secara

Sudaryani menunjukkan Kasur Cadangan yang disimpan di luar ruangan.

profesional dan tangkas dalam melayani pasien, karena memang sudah tanggungjawab.

“Tetapi kalau pasien ramai, kami keteteran juga,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan RSUD Achmad

Diponegoro Putussibau, Warsini mengungkapkan, bukan hanya Ruang Nusa Indah yang kekurangan tempat. Ruang lainnya pun sebenarnya membutuhkan penamabahan.

“Ruangan Nusa Indah itu

ARMAN HAIRIADI

memang kekurangan tempat, makanya kami siapkan tempat tidur di luar, karena kami tidak memiliki gudang untuk menyimpannya,” jelas Warsini.

Dia pun berhara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas

Hulu dapat lebih memberikan perhatian kepada RSUD Achmad Diponegoro Putussibau. Mengingat, memang masih banyak kekurangan pada rumah sakit milik pemerintah daerah ini. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah UN Tak Lagi Penentu Kelulusan Ketua PGR: Jangan sampai asal lulus!

Sanggau. Para siswa sepertinya bisa bernapas lega.

Pasalnya ujian nasional (UN) tak lagi menjadi penentu kelulusan.

Informasi tersebut dibenarkan pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sanggau, meski belum merima secara resmi penetapan pemerintah terkait hal tersebut.

“Surat edarannya belum (diterima),” kata Drs. Jais, Sekretaris Dikpora Sanggau, Kamis (2/5) Jais mengaku menerima informasi tersebut dari Kepala Dinas Pendidikan Kalbar. Dari penjelasan yang diperoleh, dengan adanya kebijakan baru, UN hanya akan dijadikan untuk, atau sebagai pemetaan mutu pendidikan saja. Untuk kelulusan siswa sendiri, kata dia menggunakan atau ditentukan nilai rapor maupun ujian sekolah. “Artinya sekolah ini mutunya seperti apa dilihat dari UN-nya,” terang Jais.

Selain itu, UN juga dijadikan tolak ukur bagi tinggi rendahnya daya serap siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. “Dimana letak kekurangannya dilakukan pembinaan, misalnya matematika atau bahasa inggris kurang bagus, gurunya mungkin perlu didiklat,” jelasnya.

Kebijakan ini mulai diberlakukan April-Mei, tahun ajaran 2014-2015. Kendati secara teknis, teknis kegiatan (SOP) belum diterima Disdikpora, namun secara umum, UN dalam kebijaka baru ini kemungkinan besar tidak lagi melibatkan perguruan tinggi, seperti sebelumnya, dalam hal pengawasan dan pelaksanaannya.

“Belum ada gambaran teknis, kemungkinna tidak melibatkan perguruan tingg untuk mengawasi. Ya kita ikuti saja kebijakan pusat,” katanya.

Sementara itu Ketua PGRI Sanggau, Silas, menilai kebijakan tersebut dapat dilihat dari pemerataan pendidikan. Tapi ia juga mengingatkan, akan ada dampak positif dan negatifnya. “Jangan sampai lantaran ujian nasional tak dijadikan penentu kelulusan, kemudian dengan kompetensi yang apa adanya diluluskan,” katanya kepada Rakyat Kalbar via HP, Kamis (2/5).

UN menurutnya tak selamanya buruk. Melalui UN, para siswa dipacu semangatnya untuk terus belajar.

“Walaupun ada yang stress menghadapi UN,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, esensi pendidikan harus menyentuh tiga aspek yaitu, pengetahuan, keterampilan dan sikap. “UN, hanya menyentuh aspek pengetahuan. Tapi bukan berarti lantaran mau menyentuh dua aspek lainnya, aspek pengetahuan diabaikan,” terangnya.

Ia berharap meski, UN tak lagi jadi penentu kelulusa, pemerintah harus menerapkan rambu-rambu.

“Tapi saya yakin pemerintah tak sekonyol itu, dengan membiarkan dengan kompetensi yang ada bisa lulus.

Pasti ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, sehingga tak bisa asal lulus,” pungkas Kepala SMUN 1 Sanggau ini. (KiA)

45 Izin Tambang Terancam Dicabut Wakil Ketua DPRD: Selama Ini Pemerintah Tidak Tegas Sanggau. Pemkab Sanggau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melangkan surat peringatan (SP) ketiga pada 45 perusahaan tambang yang tak memenuhi kewajibannya, satu di antaranya kewajiban reklamasi.

“Dari 76 perusahaan, hanya 25 yang mengajukan dokumen reklamasi,” kata Redy Y Lestiadi, Kabid Pertambangan ESDM Sanggau ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/5).

SP ketiga dilayangkan pada 8 Desember 2014 lalu. SP ketiga itu selanjutnya akan dievaluasi gubernur, sebagai pertimbangan apakah izin perusahaan tersebut dicabut atau tidak. Karena, kata Redy, kewenangan pencabutan izin saat ini ada di gubernur, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. “Kalau sudah SP ketiga, biasanya dicabut.

Perusahan yang dilayangan SP ketiga itu, kebanyakan yang dari perusahaan tambang bijih besi dan zirkon,” ujarnya.

Seperti diketahui, Komis Pemberantasan Korupsi

(KPK) tengah gencar-gencarnya mengevaluasi sektor pertambangan. Evaluasi dilakukan pada Mei-Desember 2014. KPK memberi deadline hingga 10 desember 2014 bagi pemer intah daerah untuk mengetahui perusahaan mana saja yang tak memenuhi kewajiban, terutama soal keuangan. “Ada 12 provinsi termasuk Kalbar yang dievaluasi KPK,” ungkapya.

Namun Redy membantah SP ketiga yang dilayangkan ke 45 perusahaan tersebut karena evaluasi KPK. Mengingat SP pertama, kedua dan ketiga dilayangkan antara Mei hingga Desember 2014. Ia mengklaim selama ini pihaknya terus melakukan pengawasan.

“Di tahun sebelumnya, kita tak layangkan SP karena kita awasi terus. Begitu masuk ke KPK pengawasan kita diperketat. Di SP 2 kita sudah mencabut 14 izin tambang. Sebelumnya jumlah perusahaan tambang di Sanggau ada 90, di luar pasir dan batu,” terangnya.

Hanya saja, karena pada 2 Oktober 2014, dikeluarkan undang-undang nomor 23

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu, kewenangan cabut-mencabut izin tidak lagi di tangan bupati.

“Waktu pencabutan 14 izin tambang itu, masih kewenangan bupati,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman mengaku akan kembali menggelar rapat dengan ESDM dan pihak perusahaan.

Meski saat ini kewenangan cabut-mencabut izin ada di pemerintah provinsi, tapi kata Usman, DPRD Sanggau tak akan tinggal diam. “Nanti kita panggil perusahaan yang tak memenuhi kewajibannya itu,” tegas Usman via HP, Kamis (2/5).

Ia menduga, membandelnya puluhan perusahaan itu lantaran kurangnya pengawasan dan ketidaktegasan pemeritah daerah. Setelah dievaluasi KPK, barulah permerintah daerah mengeluarkan surat peringatan. “Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Tapi nanti akan kita bahas lagi dengan ESDM dan perusahaan,” kata dia.

Reklamasi

Berdasarkan Permen ESDM nomor 7 tahun 2014, setiap perusahaan diwajibkan menyiapkan dokumen reklamasi per lima tahun sekali. Dokumen itu nantinya akan dievaluasi tim dari pemerintah daerah atau provinsi.

“Setelah dievaluasi dan disetujui gubernur, baru dananya (dari perusahaan, red) ditempatkan di bank yang ditunjuk, Bank Kalbar. Jumlah nominalnya tergantung dari perhitungan, satu di antaranya berdasarkan luas lahan yang akan direklamasi,” kata Redy Y Lestiadi, Kabid Pertambangan ESDM Sanggau.

Pihak perusahaan dapat mencairkan dana tersebut setelah mengajukan setahun kemudian, setelah melalui evaluasi. “Misalnya dia menempatkan pada 2013, akhir 2013 mengajukan pencairan setelah melakukan reklamasi dengan dana sendiri. Setelah kita cek, hasilnya berapa persen, nanti kita buat berita acara, buat persetujuan Bupati, itulah dana yang dicairkan,” katanya.

Namun ditegaskannya, dana

reklamasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tak sama. Tak ada standar dana yang harus disetorkan.

“Yang menjadi standar itu misalnya pada saat reklamasi butuh pupuk, pupuk itu harganya standar, tapi berapa luas yang akan dipupuk, kita tidak tahu. Begitu juga, misalnya ketika mau reklamasi, butuh alat berat. Harga sewa alat beratnya standar, tapi luas lahannya kita belum tahu,” jelasnya.

Dijelaskannya pula, ada dua tahap kegiatan pertambangan yaitu, ekplorasi dan operasi produksi. Perusahaan yang masih tahap ekplorasi cukup membuat dokumen reklamasi per lima tahun.

Sementara yang sudah memasuki operasi produksi, selain membuat dokumen reklamasi juga dokumen paskatambang (penutupan). “Karena saat in sudah jadi kewenangan pemerintah provinsi, jadi segala dokumennya kita serahkan ke sana (provinsi, red). Tapi ketika evaluasi kita (ESDM) akan diundang. Sampai belum ada penjadwalan dari pihak provinsi,” tuntasnya. (KiA)

O2SN dan LFS2N, Ajang Pencarian Bibit Atlet Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menilai Orientasi Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba dan Seni Nasional (O2SN/FLSN) dapat dijadikan ajang pencarian bibitbibit atlet berbakat.

“Adanya kegiatan ini dapat meningkatkan prestasi olahraga para atlet dalam menghadapi event-event yang

lebih tinggi dan memupuk bakat dan minat para siswa di bidang seni,” kata Wabup pada acara O2SN dan FLS2N yang digelar di kecamatan Sekayam, belum lama ini.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan sebagai wadah menghidarkan pelajar dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang saat ini sedang

merajalela dan menyebar ke pelosok.

“Pembinaan ini adalah tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, organisasi masyarakat maupun pihak lainnya yang bersedia menjadi pembina,” ujar Ontot.

Ketua Panitia Pelaksana, M. Tarmudi, S.Pd, mengatakan kegiatan tersebut digelar pada 4-9 Februari 2015. Dii-

kuti 45 sekolah di sekecamatan Sekayam yang terdiri dari SD/MI 30 Sekolah, SMP/ MTs sebanyak 11 Sekolah, SMA/MA sebanyak 3 Sekolah dan SMK sebanyak 1 Sekolah.

Sementara cabang olahraga yang dipertandingakan antara lain sepak bola mini, bola volley mini, tenis meja, bulu tangkis, atletik, renang, catur, pencak silat, sepak takraw,

karate, menyanyi solo.

“Untuk seni seni sendiri meliputi pidato berbahasa Indonesia, membuat gambar bercerita, kerajinan tangan, baca puisi, desain motif batik, seni baca aAlquran, story telling, seni tari, menyanyi solo, melukis, cipta puisi, cipta cerpen, cipta lagu dan kerajinan,” rincinya. (KiAhumas)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja Usulkan Pembangunan Jalan

Jumat, 6 Februari 2015

Warga Keluhkan Pembangunan Tak Sesuai Harapan

Dialog, muspika Meranti dan komisi A di kantor camat Meranti. ANTONIUS

Meranti. Plt Camat Meranti, Yance, berharap setelah kunjungan kerja (Kunker) komisi A, DPRD Landak di kecamatan Meranti bisa membuahkan hasil bagi masyarakat.

“Kami dari kecamatan sudah menyampaikan keluhan masyarakat, agar kedepan ada pembangunan jalan di kecamatannya,” kata Yance, Rabu (5/2).

Selama ini, kata Yance, usulan dari enam desa di kecamatan Meranti dalam Musrembang tak pernah direalisasikan. “Maka sampai ada kepala desa yang tidak mau mengikuti musrenbang,” kata Yance.

Menurutnya, warga Meranti sangat mengharapkan pembangunan, terutama pembangunan jalan. Jalan di wilayahnya rusak berat, jalan hanya baru di gusur dan pengerasan. Mobilisasi warga pun sulit.

Yance mengatakan, akibat jalan rusak, ongkos angkutan masyarakat menjadi mahal, termasuk semua keperluan masyarakat.

“Kami sangat bersyukur, dengan adanya kunjungan Komisi A. Kami bisa menyampaikan langsung.

Komisi A, juga melihat langsung kondisi yang ada,” pungkas Yance.(ius)

14

Pertemuan komisi C, DPRD Landak, bersama muspika dan masyarakat Kuala Behe. ISTIMEWA

Kuala Behe. Warga kecamatan Kuala Behe mengutarakan keluhan kepada Komisi C DPRD Landak, soal banyaknya

pembangunan yang dikerjakan tak sesuai harapan, Rabu (2/4).

“Kami dari komisi C, DPRD Landak saat kunjungan kerja di

kecamatan Kuala Behe, mengadakan dialog dengan masyarakat dan Muspika setempat.

Kami banyak menerima laporan

dari masyarakat di sana. Tujuan kami kunjungan untuk mengetahui sejauh mana serapan APBD 2014, yang masuk di Kuala Behe,” kata Cahya Tanus, Ketua Komisi C, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (2/5).

Keluhan yang disampaikan masyarakat antara lain, tentang pelebaran jalan Kuala Behe dan pengerasan jalan Kuala Behe menuju dusun Nyawan dan Bago, jaringan listrik, ketiadaan guru IPA dan BI di SMP 1 Kuala Behe, rehab kantor Camat Kuala Behe, perbaikan pagar SMPN 1 Kuala Behe.

Warga juga minta solusi terhadap pekerja tambang menggunakan mesin Dongfeng.

Selain itu, ada beberapa pekerjaan proyek yang dinilai warga, tidak jelas seperti jalan Kuala Behe menuju Engkanyar, pembangunan barau jembatan dusun Lansat tidak terealisasi, jalan masuk ke desa Paku Raya, jalan masuk desa Paku Raya dari

dua kilometer yang dibangun hanya 900 meter, dan ada tanah lokasi SMP Kuala Behe diserobot oknum Timanggong.

“Bahkan ada kontraktor yang mengerjakan proyek sejak mulai kerja dan selesai kerja tidak ada lapor ke desa,” kata Tanus.

Menanggapi laporan ini, Komisi C, berjanji meminta penjelasan dari Dinas terkait. Sementara terhadap usulan masyarakat, Komisi C mengarahkan supaya di usulkan melalu RPJMDes dan MusrembangDes. “Demikian juga tenaga guru agar pihak sekolah membuat daftar kebutuhan guru dan di sampaikan ke dinas terkait,” kata Tanus.

Ia juga berharap, masalah tanah yang di serobot oleh oknum Kadus itu, dinas tekait harus cepat melaporkan ke bupati. “Bupati harus memberikan surat kepada pihak sekolah dan oknum Timanggong itu. Harus ada ketegasan,” kata Tanus.(ius)

Aturan Melarang Menjual Minol Dinilai Tak Adil Ngabang. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dinilai tak adil. Pasalnya peraturan tersebut melarang penjualan minuman keras beralkohol jenis bir di minimarket.

“Permendag RI ini memang tidak adil. Kalau minimarket tidak boleh menjual minuman beralkohol, swalayan maupun supermarket juga tidak boleh menjualnya.

Demikian juga Kalau diminta bikin izin, semuanya harus ada izinnya,” ujar Aleng, pemilik salah satu toko di pasar Ngabang, Kamis (2/5).

Permendag itu akan berlaku pada bulan April 2015 mendatang. Namun, seiring dengan akan diberlakukannya Permendag tersebut, peraturan itu dianggap masih tebang pilih.

Aleng sendiri mengaku berencana mengajukan izin menjual minuman beralkohol. “Namun harus kita lihat dulu pajaknya. Kalau pajaknya berat, lebih baik kita tidak menjual bir lagi,” katanya.

Lain halnya dengan salah satu pemilik supermarket di Kota Ngabang, Budi Santoso. Ia mengaku, sudah mengantongi surat izin untuk menjual minuman beralkohol. “Penjualan minuman beralkohol di swalayan kami memang biasa dikontrol oleh

tim, dua kali setahun,” akunya.

Supermarket yang dimiliki Budi Santoso ini menjual minuman berkadar beralkohol 40 persen. “Minuman beralkohol yang kita jual ini ada label pajaknya dan merupakan produk dari Indonesia yang sudah diuji dari Balai POM,” terangnya.

Wakil Ketua I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Landak, H.M. Romdhani mengharapkan Permendag No. 6/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, harus adil.

“Jangan ada perbedaan dari segi penjualnya. Dalam arti kata, kalau minimarket dilarang menjual

minuman beralkohol, supermarket maupun swalayan harus dilarang juga, sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan Permendag ini,” tegas Romdhani.

Ia menganggap minuman yang mengandung alkohol bisa merusak fisik dan mental. Pada akhirnya akan membuat seseorang bisa berbuat negatif jika sudah mengkonsumsinya.

“Dalam Alquran dan Hadist sudah dijelaskan bahwa minuman mengandung alkohol diharamkan untuk dikonsumsi. Jangankan satu botol, satu tetes saja diharamkan untuk dikonsumsi,” jelasnya.

Seperti yang diberitakan, Menteri

Ilustrasi/IST

Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel, melarang penjualan minuman beralkohol golongan A di minimarket. Minuman alkohol Golongan

A merupakan minuman dengan kadar alkohol kurang dari lima persen yakni di antaranya bir, bir hitam, dan minuman ringan beralkohol.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Camat pun Siap Ikut Ronda Malam

318 Ha Lahan di Semadu Status Quo Dewan Minta PT PAM Hentikan Aktivitas

Hermanto. ABDU SYUKRI

Sekadau. Camat Sekadau Hilir, Hermanto SSos MSi, mengimbau masyarakat di wilayahnya mengaktifkan ronda malam. Langkah ini untuk mengantisipasi kriminalitas, seperti kasus pencurian.

“Kita harapkan agar masyarakat Sekadau Hilir mengaktifkan ronda di sekitar tempat tinggalnya masing-masing,” pinta Hermanto, Kamis (5/2).

Beberapa waktu belakangan, kasus pencurian memang cukup marak di Sekadau Hilir. Termasuk di sejumlah daerah sekitarnya.

“Tanggung jawab menjaga keamanan itu tidak hanya milik aparat kemanan. Kita sebagai masyarakat juga harus peduli. Makanya kita harus menggalakkan ronda malam agar mengurangi tindak kriminalitas itu,” ajak Hermanto.

Tidak hanya mengajak, dia juga mempelopori ronda malam. Hermanto menginisiasi warga di dekat rumahnya, yakni RT 16 dan RT 20, Desa Mungguk, untuk mengaktifkan kegiatan itu.

“Pekan ini, ronda malam di daerah kita sudah dimulai. Saya juga ikut meronda,” tandasnya. (bdu)

Sekadau. DPRD Sekadau menggelar rapat kerja dengan Tim Penyelesaian Permasalahan Perkebunan, Pertanahan, dan Kehutanan (TP4K) Kabupaten Sekadau guna mencari solusi lahan sengketa di Semadu, Kecamatan Belitang Hilir, Rabu (4/2). Lahan seluas 318 hektar yang digarap PT. Parna Agro Mas (PAM) itu diklaim masuk dalam peta kawasan hutan.

“Hasil Raker tersebut menyimpulkan bahwa PT PAM untuk sementara diminta menghentikan aktivitas di lahan sengketa sampai ada keputusan nasib lahan itu,” kata Musa A., anggota Komisi B DPRD Sekadau.

Inti dari pertemuan itu membahas tuntutan masyarakat Desa Semadu agar PT PAM mengembalikan lahan seluas 318 hektar kepada masyarakat.

Lahan tersebut saat ini digarap

PT PAM sebagai areal perkebunan kelapa sawit.

“Sementara, masyarakat mengklaim lahan tersebut merupakan kawasan areal penggunaan lain yang menjadi hak masyarakat,” ucap Musa.

Cerita sengketa ini sangat panjang dan berliku. Lahan seluas 318 hektar yang menjadi obyek perebutan diklaim berada dalam kawasan hak guna usaha (HGU) oleh manajemen PT PAM yang diakuisisi oleh LG International pada tahun 2010 silam.

HGU tersebut ditetakan oleh BPN pusat pada tahun 2002.

Sementara, SK Menhut nomor 259/Kpts-II/2000 yang mengatur tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan & Perairan Provinsi Kalimantan Barat juga mencakup sebagian wilayah Desa Semadu. Hanya saja, penetapan tata batas kawasan

yang terpetakan dalam SK tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2012.

Masalah muncul saat lahan seluas 318 hektar yang telah ditanami kelapa sawit oleh PT PAM diklaim berada dalam kawasan yang masuk dalam peta Kementerian Kehutanan.

Akhirnya, dipasanglah patok batas di kawasan itu.

Dengan dipatoknya lahan tersebut, masyarakat setempat semakin yakin bahwa PT PAM tidak berhak mengelola lahan itu. Namun, sudah pasti PT PAM bergeming dan tak ingin rugi. Mereka menghapus patokpatok yang dipasang dengan cara menimbun patok tersebut meski kemudian timbunan dibuka kembali.

Permasalahan ini akhirnya sampai ke telinga DPRD Sekadau. Komisi B, beberapa waktu lalu, turun langsung ke lokasi la-

han sengketa. Menindaklanjuti hasil blusukan itu, digelarlah pertemuan dengan TP4K dua hari lalu.

“Tadi, kami dengan TP4K sudah sepakat memberi waktu dua pekan. Setelah itu, akan ada pertemuan kembali dengan melibatkan manajemen PT PAM serta perwakilan masyarakat,” kata Musa.

Teguh Arif Hardianto, anggota komisi B lainnya, menambahkan manajemen perusahaan diminta tidak mengabaikan undangan pertemuan yang akan digelar dua pekan mendatang.

“Kalau tidak datang jangan salahkan kalau nanti diputuskan sepihak,” tegasnya.

Terpisah, anggota TP4K, Jimmy Sallan mengamini pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan DPRD Sekadau untuk memberikan tenggat waktu selama dua pekan bagi para pihak

untuk menyiapkan diri menuju pertemuan bersama yang sudah dijadwalkan 14 hari kedepan.

“Soal permintaan DPRD agar PT. PAM menghentikan sementara aktivitas di lahan sengketa, kami akan laporkan kepada bupati dulu. Kami tentu tidak bisa ambil keputusan sendiri tanpa ijin bupati,” ujar pria yang juga menjabat Kabag Ekon Setda Kabupaten Sekadau ini.

Sementara, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau, Sandae mengaku akan menelaah detail permasalahan ini terlebih dahulu. “Termasuk soal klaim PT PAM yang menyatakan lokasi tersebut berada dalam HGU mereka. Tapi, kalau pada akhirnya lahan itu masuk dalam kawasan ya harus dikembalikan ke masyarakat, tidak ada tawar-tawar lagi,” terang Sandae. (bdu)

Landau Apin Butuh SMA

Kepala Desa Siap Hibahkan Tanah Sekadau. Animo masyarakat Kabupaten Sekadau untuk mengenyam pendidikan cukup tinggi. Tak hanya di perkotaan, masyarakat di pelosok desa punya semangat untuk bersekolah. Sayangnya, keberadaan sarana dan prasarana pendidikan belum mengimbangi spirit masyarakat itu. Ketersediaan sekolah lanjutan untuk daerah-daerah terpencil belum merata.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sekadau, Drs. H. Ramli MSi, mengatakan ada sejumlah wilayah yang membutuhkan sarana sekolah tingkat SMA/sederajat. “Diantaranya di Desa Landau Apin, Kecamatan Nanga Mahap,” ujar Ramli, Kamis (5/2).

Ramli mengaku sudah sering didatangi masyarakat Landau Apin yang meminta agar di daerah mereka didirikan SMA.

“Sudah banyak yang menyuarakan ke kita,” akunya.

Landau Apin merupakan desa yang berada di tengahtengah Desa Batu Pahat dengan Desa Lembah Beringin. Di tiga desa ini, kata Ramli, belum ada satupun SMA yang berdiri, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Sedangkan SMP sudah ada di Landau Apin dan Lembah Beringin. Jadi, untuk suplai

murid sudah tidak perlu diragukan,” tuturnya.

Selama ini, tambah pria yang juga berstatus sebagai Kepala Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir itu, pelajar di Landau Apin sekolah di Nanga Mahap untuk studi lanjutan.

Padahal, jarak Landau Apin ke Mahap mencapai puluhan kilometer.

“Karena jauhnya itu, banyak anak yang putus sekolah. Ini

disebabkan biaya mereka untuk sekolah terlalu mahal, karena harus memikirkan biaya kos (indekos),” beber Ramli.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta pemerintah membangun SMA di sana dan siap memberikan dukungan penuh. “Untuk lahan, saya pikir tidak jadi masalah. Saya sendiri punya tanah di sana dan saya siap menghibahkannya,” tukas Ramli. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM

Lima Puskesmas Siap Pelayanan Poned Sambas. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas, Pemkab Sambas sejak tahun 2013 telah mengintensifkan program preventif dan promotif di seluruh Puskesmas se-kabupaten Sambas. Selain menjadikan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), lima Puskesmas melaksanakan pelayanan rawat inap dan Penanganan Obsetri Nionatal Emergency Dasar (Poned).

“Dari 27 Puskesmas, kita telah memiliki delapan Puskesmas rawat inap, lima Puskesmas diantaranya sudah mampu melakukan penanganan Poned bagi masyarakat dalam peningkatan pelayanan langsung,” kata dr I Ketut Sukarja, Kepala Dinas Kesehatan Sambas kepada Rakyat Kalbar, Kamis (5/2).

Menurutnya, saat ini Kabupaten Sambas telah mengintensifkan program preventif dan promotif di Puskesmas dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. “Delapan Puskesmas yang telah memiliki pelayanan

rawat inap diantaranya Puskesmas Selakau, Matang Suri, Sentebang, Tebas, Galing, Sekura, Paloh dan Puskesmas Sajingan Besar,” jelasnya.

Sedangkan lima Puskesmas yang sudah mampu melakukan penanganan Poned, yaitu Puskesmas Selakau, Matang Suri, Sekura, Paloh dan Puskesmas Galing. “Mereka sudah dilatih Poned selama sebulan di Pontianak pada akhir 2014. Sekarang kelima puskesmas ini sudah mampu melakukan Poned, jadi tinggal pelengkapan sarana dan prasarana pendukung saja,” ungkap dr Ketut.

Pelayanan di Puskesmas, jelasnya, merupakan program promotif dan preventif disamping pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif. Namun terbatas, lantaran Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. “Pada prinsipnya kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sehingga kesehatan yang merupakan indikator IPM semakin baik,” harapnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Jumat, 6 Februari 2015

15

Bendaharawan Pemerintah Diwajibkan Taat Pajak Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH menyampaikan sambutan saat Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Bagi Bendaharawan Pemerintah di Lingkungan Pemkab Sambas di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. M Ridho Sambas. Para bendaharawan di lingkungan Pemkab Sambas diharapkan taat membayar pajak. Itulah tujuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singkawang dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas bersama Pemkab Sambas menggelar Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Bagi Bendaharawan Pemerintah di Lingkungan Pemkab Sambas, Rabu (4/2) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.

Bupati Sambas dr Hj Juliati Djuhardi Alwi MPH mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi aparatur pemerintah dalam menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia Nomor S840/MK.05/2014 tanggal 15 Desember 2014, diantaranya tentang kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Bendahara Umum Daerah/ Bendahara SKPD. “Manfaatkanlah apa yang disampaikan dalam sosialisasi ini,” kata Bupati Sambas saat membuka sosialiasi yang dihadiri Sekda dan pimpinan SKPD. Bupati mengungkapkan, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah secara efisien. “Bendaharawan harus memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan, dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpa-

jakannya,” ucap Bupati Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi permasalahan pengelolahan pajak. Oleh karenanya, sosialisasi ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi para bendaharawan.

“Kepada seluruh peserta sosialisasi harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin momen ini, fokus dan jangan malu-malu bertanya terhadap persoalan tata kelola perpajakan yang terjadi di lingkungan kerja SKPD masing-masing,” pesan Bupati.

Bupati juga menekanan, agar seluruh bendaharawan memahami kewajiban perpajakan, harus tepat dan benar, tidak boleh salah, tidak boleh ada yang dirugikan, baik itu pihak lain yang dipotong ataupun negara dirugikan akibat adanya pajak yang tidak dipotong dan disetor ke kas negara. “Saya tegaskan kepada bendaharawan, agar tidak tersangkut masalah hukum akibat tidak memenuhi kewajiban perpajakan secara benar,” imbaunya.

Diungkapkan Bupati, ada beberapa informasi mengenai peranan peneri-

Sambungan

maan pajak dari Kabupaten Sambas yang dari tahun ke tahun semakin baik. “Bila dilihat dari peranan penerimaan pajak Kabupaten Sambas terhadap realisasi penerimaan KPP Pratama Singkawang nilainya 40,24 %, dimana peran penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintah sebesar 21,67 %. Tentu hal ini sangat membanggakan dan perlu diberikan apresiasi kepada kita semua atas kinerja yang telah dicapai ini,” bebernya.

Bupati juga mengatakan, peranan penerimaan KPP Pratama Singkawang yang meliputi wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kota Singkawang terhadap realisasi penerimaan se-Kanwil Pajak Kalimantan Barat sebesar 11,26 %. Hal ini menunjukkan, bahwa KPP Pratama Singkawang mempunyai peranan strategis dalam penerimaan di Kalimantan Barat.

“Ini dibuktikan dengan KPP Pratama Singkawang berada di peringkat kedua untuk KPP se-Kanwil Pajak Kalbar, dan urutan ke-42 dari 300 KPP Pratama di wilayah Indonesia,” pungkasnya.. (edo)

........................................................dari halaman 9 Judi Bola ....................................................................................................................................dari halaman 9 Bocah-bocah yang kedapatan ngelem di sekitar lokasi Ge- dari kasus pencurian yang dilakukan bocah jajaran Polda Metro Jaya adalah warga Kota Pontianak. Kelimanya ditangkap di Jalan Tekam, Pontianak Timur,” ungkap Kasat Reskrim.

Sebelumnya Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polresta Pontianak melakukan penangkapan terhadap lima sindikat judi online itu. “Kebetulan lima orang yang diburu Polda Metro Jaya ini

ada di wilayah hukum kita. Akhirnya Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan pihak kami, penangkapan pun langsung di back up pihak kami,” kata Kompol Andi Yul. Dikatakan Kasat Reskrim, berdasarkan informasi dan koordinasi dengan perwira yang ditugaskan Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan tersebut, kelima warga Kota Pontianak itu diduga sindikat

perjudian online bola di Indonesia. “Diduga sindikat kuat dari judi Online Bola di Batam, sehingga dilakukan penangkapan,” terangnya.

Kelima sindikat judi online itu sudah digiring ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya sempat diinterogasi di Polresta Pontianak. “Lima orang itu dibawa anggota Polda Metro Jaya bersama barang buktinya,” katanya. (zrn)

dung Kesenian Sambas, Selasa (3/2) siang.

Setelah dilakukan penyidikan, ternyata pelaku tidak hanya kedapatan mengisap ngelem, namun juga melakukan tindak pidana pencurian di beberapa lokasi.

“Dari kasus ini, Rabu (4/2) kita juga berhasil mengamankan, Zi, 21, warga Desa Lorong yang merupakan motor atau otak pelaku

bawah umur ini. Zi sudah kita amankan, karena diduga mengajak anak-anak bawah umur ini melakukan pencurian dan akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian,” jelasnya.

Polisi akan membina dan memulangkan kedelapan bocah ini kepada orang tua masing-masing. (edo)

Perhiasan .......................dari halaman 9 Polisi Diminta .....................................................................................................................dari halaman 9 Sembunyikan Namun sekitar jam 20.00, polisi kemudian Wahid baru mengetahui kejadian pada saja,” pesan Hendrik.

Bagi pemilik THM, khususnya karaoke dan lounge yang masih menerima anak bawah umur, harus mendapat sanksi. “Kami (KPAID) siap dilibatkan, jika memang pemerintah dan kepolisian ingin melakukan Sidak di tempat hiburan malam, hotel, wisma maupun indekos,” tuturnya.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Andi Yul Lapawsean menegaskan, jajarannya memang belum mendapatkan informasi terkait adanya anak di bawah umur bekerja atau melakukan prostitusi di THM di Kota Pontianak. Dia berjanji akan melakukan penyelidikan. “Mempekerjakan anak di bawah umur di tempat apapun dan kapan pun tidak dibolehkan. Apalagi jika sampai ada sindikat anak-anak di bawah umur bekerja di THM. Jadi ini tetap kita selidiki,” tegasnya. (zrn)

Rabu (4/2) pagi, ketika mendapati kondis dalam rumahnya sudah acak-acakan. Ia pun segera melaporkan kejadian ke polisi. Kejadiain itu membuat warga sekitar heboh.

Menghidari kecurigaan warga, keduanya menyembunyikan barang-barang hasil curiannya. Emas tersangka menaruhnya ke dalam kantong plastik hitam di tong sampah di belakang rumah Sa. Sementara genset dan tabung gas disimpan di samping mimbar surau yang sudah lama tak terpakai. Namun hal itu tak cukup menutup kecurigaan petugas.

Menjelang magrib, polisi mengamankan orang yang dicurigai, yakni Sa. “Awalnya diinterogasi enggak mau ngaku, kami pulangkan,” terang Kasat.

Jambret Didor ...................................................................................................................dari halaman 9

Jajaran Polresta Pontianak juga mengembangkan kasus judi online ini. Polisi mengamankan satu unit computer perangkat internet (CPU power logic gusto G2, TP-LINK TL-SF1005D, Switching mode power supply ubi Quiti), satu unit CPU computer merek power logic azzura M 1000, satu unit Laptop merk Accer aspire 4750 G warna hitam, satu unit laptop merek Asus X 451 C warna hitam, 3 buku catatan penjualan Chip, kalkulator, dua modem merek huawei claro warna putih dan rohs model No.PHS 600, enam token key BCA, satu token key Mandiri, satu token key BNI, dua buku tabungan BCA, satu buku tabungan BRI, satu buku tabungan BNI, satu buku tabungan Lippo Bank.

“Kemudian kita juga mengamankan dua kartu ATM BCA, satu kartu BCA Dollar, satu kartu flazz BCA, satu kartu ATM Mandiri dan satu kartu ATM Sinar Mas serta empat unit telepon genggam. Semua barang bukti ini sudah kita amankan,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Andi Yul Lapawsean di ruang kerjanya, Kamis (5/2).

kata Hendrik seraya mengatakan modus yang digunakan para oknum siswi ini sangatlah rapi.

Dikatakan Hendrik, tidak menutup kemungkinan THM Kota Pontianak, khususnya karaoke dan lounge dijadikan lokasi prostitusi yang dilakukan mereka. “Bisa jadi tempat mereka ketemu dan bernegosiasi ini di tempat-tempat hiburan malam serta di café-café,” jelasnya lagi.

Hendrik menduga, ada gadis-gadis belia atau di bawah umur yang bekerja di THM untuk menemani tamu. “Informasi ini sudah sejak lama kita dapatkan. Kita berharap Satpol PP dan polisi di Kota Pontianak menertibkan anak-anak yang berada di THM,” pinta Hendrik.

Hendrik juga meminta kepolisian melakukan penyelidikan, memastikan THM di Kota

terjatuh saat dikejar korban dan dihajar massa hingga babak belur. Kholik saat digelandang ke kantor polisi malah berupaya melarikan diri dan dilumpuhkan petugas.

Wanita yang menjadi korban jambret ini warga Gang Rawa Sari III, Jalan Sultan Syahril.

Dia menderita luka di wajah, setelah terjatuh dari motornya ketika mengejar kawanan jambret.

Korban mengendarai sepeda motornya jenis Yamaha Mio dan hendak pulang ke rumahnya usai membeli jilbab melewati Jalan Danau Sentarum. Tiba-tiba di depan Kompleks Sentarum Mandiri, dua pelaku yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru muda bernopol KB 5554 WB menyalip korban dari arah kiri.

“Jambret itu mengambil dompet saya yang disimpan di bak depan kiri motor,” kata Ima usai pemeriksaan di Polresta Pontianak, kemarin malam.

Mengetahui dompetnya yang berisi uang

Pontianak sama sekali tidak mempekerjakan anak bawah umur untuk menjadi ladies atau PR (public relation). “Khawatirnya kalau mereka (para oknum siswi) ini membentuk sindikat dan jaringan atau terorganisasi dengan sangat baik, maka akan sulit dilakukan pencegahan lagi,” ungkapnya.

Dikatakan Hendrik, mestinya Walikota Pontianak memberikan peringatan bagi hotel, tempat penginapan maupun indekos yang membiarkan anak bawah umur untuk menginap berdua-duaan. “Kalau tegas ini bisa diatasi, cukup Walikota sampaikan kepada pengusaha penginapan di Kota Pontianak, apabila ada anak di bawah umur yang ingin menginap berdua-duaan agar ditolak. Minta KTP-nya, kalau mengaku sudah menikah ya suruh tunjukkan surat nikahnya, kalau tidak ada, disuruh pulang

tunai sebesar Rp300 ribu dan handphone dirampas, ia mengejar pelaku sambil berteriak. Mendengar teriakan korban, warga berkeluaran dari rumahnya.

Seorang anggota polisi yang kebetulan tinggal di kompleks tersebut ikut mengejar pelaku. Pelaku pun terjatuh dan dihajar massa. “Mereka kemudian belok ke Kompleks Sentarum Sejahtera. Mereka terjatuh saya juga terjatuh,” kata Ima. Berhasil ditangkap warga, pelaku mencoba kabur. Akhirnya, anggota Jatanras Satreskrim Polresta Pontianak yang tiba di lokasi langsung memberikan tembakan ke betis kirinya.

“Tersangka Kholik terpaksa dilumpuhkan, ia berusaha kabur dari kepungan warga,” ujar Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Andi Yul Lapawsean, Kamis (5/2).

Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti satu unit handphone Samsung jenis Ace 3 dan dompet berisi uang

Rp300 ribu. “Untuk satu orang pelaku inisial Kholik, sudah ditahan dan diproses. Sedangkan EE yang masih di bawah umur kami titipkan di Plat milik Pemkot Pontianak,” terangnya.

Dikatakan Andi Yul, meskipun masih bawah umur, EE tetap diproses hukum dan akan disidang di peradilan anak-anak. “Untuk Kholik dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara,” tegasnya.

Kepada wartawan Kholik mengaku baru pertama kali menjambret. “Saya diusir dari rumah oleh adik saya, makanya saya butuh uang untuk menambah modal usaha kios bensin saya di Danau Sentarum,” kilahnya.

EE pun berdalih dirinya tak mengetahui bahwa Kholik yang diboncengnya mau melakukan aksi penjambretan itu. “Malam itu saya dari rumah mau nyantai di kios dia.

Tiba-tiba, dia maksa saya minta diantar pakai motor saya. Saat itu dia mabuk,” katanya. (oxa/zrn)

mencurigai Sy. Beberapa lama diinterogasi, akhirnya Sy, mengaku bahwa dirinya bekerjasama dengan Sa, menyatroni rumah Wahid.

“Kami amankan kedua tersangka Sy alias.

Rif dan Sa alias Capung, warga Dusun Pulau Tayan Utara Desa Pulau Tayan Utara Kecamatan Tayan Hilir,” lanjutnya.

Adapun rincian barang yang berhasil dicuri yaitu: satu unit genset merk Tiger, dia buah tabung gas ukuran 3 kg, satu kalung emas seberat enam gram, dua buah kalung emas seberat empat gram, satu gelang emas seberat enam gram, satu gelang emas seberat empat gram, satu cincin emas seberat satu gram, empat cincin emas seberat dua gram. (kia)

Bandar Chip ...........................................................dari halaman 9 HE masih diinterogasi petugas. Jajaran Polresta Pontianak akan melacak jaringan judi online ini. “Jaringan penjualan Chip Zynga Poker ini akan kita kembangkan. Saat ini HE kita interogasi,” tegas Andi Yul. Dikatakan Kompol Andi Yul, pemain poker membeli Chip dengannya via online.

Kemudian transaksinya melalui rekening HE. “HE memiliki sejumlah rekening bank.

Para pemain poker yang ingin membeli chip cukup menstranferkan uangnya. Jadi promosi chip ini sendiri juga dilakukan HE di akun Facebook miliknya,” ungkap Kompol Andi Yul Lapawsean.

“Berdasarkan pengakuan HE,menjadi bandar chip poker sejak Maret 2014 lalu,” sambungnya.

Ditegaskan Kompol Andi Yul, karena berperan sebagai bandar chip perjudian Zynga Poker, HE dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman di atas lima tahun penjara. “HE ini juga akan kita jeratkan dengan Undangundang IT,” ungkapnya. (zrn)

Kalau Berani ...............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 maupun diduga menggelapkan pajak. Sedangkan pedagang kecil dibabat habis Pemkot Pontianak melalui Satpol PP. “Jangan hanya menindak pedagang yang menggunakan gerobak dan PKL (pedagang kaki lima), kalau berani tutup itu THM yang melanggar aturan pemerintah,” tantang Ahmadi pedagang kaset yang berjualan di pinggir jalan Gusti Situt Mahmud, Pontianak Utara, kemarin.

Menurut Ahmadi, para PKL dan gerobak di Kota Pontianak disurati Lurah Siantan Tengah. Mereka dilarang berjualan lagi di sepanjang Jalan Gusti Situt Mahmud. “Ada apa ini? Kenapa hanya kami yang

ditertibkan, ini tidak adil. Harusnya semua yang melanggar aturan yang ada di Kota Pontianak, baik itu PKL maupun pedagang yang menggunakan gerobak serta usaha-usaha besar lainnya, seperti THM yang akhir-akhir ini sering diberitakan, itu juga ditertibkan,” kesal Ahmadi.

“PKL atau pedagang gerobak tidak hanya di Siantan Tengah, tetapi di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Pontianak itu ada. Mengapa harus ngotot di Siantan Tengah,” tegas Ahmadi.

Ahmadi dan para pedagang kecil lainnya tidak terima sikap Pemkot Pontianak yang mengeluarkan surat melalui Lurah dan Camat kepada

200 pedagang di Siantan Tengah.

Beramai-ramai mereka mendatangi Kantor Lurah Siantan Tengah mempertanyakan mengenai tidak dibolehkannya PKL dan pedagang gerobak berjualan di pinggir jalan.

“Tadi kita spontan melakukan aksi demo di Kantor Kelurahan, kita pertanyakan, kemudian kita minta keadilan. Yang jelas kita tidak mau berhenti berjualan di pinggir jalan, karena kami bukan bangunan permanen, melainkan setelah jualan, kami bersihkan dan gerobak kami bawa pulang,” ungkap Ahmadi.

Perwakilan PKL Siantan Tengah, Dedi menegaskan, surat yang diberikan kepada seluruh pedagang

gerobak dan PKL bukanlah imbauan melainkan ancaman. “Kami tidak mau dibodoh-bodohkan dengan surat itu. PKL yang ada di Siantan tengah itu bongkar sendiri, tidak perlu Satpol PP. Tapi kok kali ini yang menggunakan gerobak juga tidak boleh jualan, ada apa ini,” kesalnya.

“Mau menyuruh kami masuk ke pasar relokasi yang sudah disiapkan Pemkot Pontianak di Puring Khatulistiwa, dengan kondisi yang tidak layak untuk berjualan itu. Kami tidak mau. Selain itu pun biaya satu kios relokasi itu juga mahal, bahkan jika pedagang gerobak disuruh masuk juga di sana, karena tidak cukup kios

yang disiapkan untuk menampung kami,” imbuhnya.

Kekesalan juga diutarakan Muhammad Nafir, pedagang makanan lamongan. Dia tidak setuju dan tidak terima jika tidak dibolehkan untuk berjualan di pinggir jalan.

“Kami bukan gunakan bangunan permanen, melainkan kami menggunakan lapak, kemudian kami bersihkan dan membawa pulang lapak itu. Kok ini pun tidak boleh,” ujar Muhammad Nafir.

Ditambah Uki pedagang Apam Pinang yang menggunakan gerobak, dirinya meminta pemerintah bersikap adil. Jika memang tidak boleh, tidak boleh semua. Jangan

tebang pilih dalam hal penertiban.

Ingat tidak hanya pedagang kecil yang melanggar aturan, tetapi pengusaha besar pun ada yang melanggar aturan.

“Tolong itu dicatat dan ditertibkan juga, salah satunya adalah para pengusaha THM yang melanggar aturan yang menjual Minol tanpa izin, seperti yang diberitakan di koran. Kalau warga makan apam pinang, malah sehat, kalau menenggak Minol, itu menjadi penyebab kriminalitas dan merusak generasi muda. Tapi kok yang menjual Minol itu yang dilindungi pemerintah. Tolong itu juga ditertibkan, biar adil,” tegas pedagang Apam Pinang itu. (zrn)

Honda Jazz ..................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 waktu, dari pintu samping keluar tiga orang lagi, dua di antaranya mengenakan penutup wajah,” ujar RI. Ketiga orang yang keluar dari Avanza yang warnanya seperti kulit telur itu, kata RI, sempat mengobrol. “Kemudian salah seorang di antaranya melemparkan sesuatu ke dalam mobil Jazz warna putih bermotif hitam itu,” katanya.

RI tidak mengetahui persis apa yang dilemparkan orang tersebut.

Begitu barang tersebut di dalam mobil, muncul ledakan yang disertai api yang membara. “Mobil bagian

dalam langsung terbakar, melihat itu saya hanya mengintip dari balik tiang di dekat WC,” katanya.

Sebenarnya ada niat RI hendak menemui orang-orang tersebut.

Tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. “Tembakan itu tidak tahu juga diarahkan ke mana. Saya pun mengurungkan niat untuk keluar, karena orang yang baju kotak-kotak itu membawa senjata api,” ujarnya.

Kemudian, ketiga orang tersebut masuk lagi ke mobil Avanza, mereka melesat meninggalkan mobil Jazz yang terbakar dengan semakin hebat. Ketika mereka keluar Terminal

Pasiran, RI pun memanggil salah seorang temannya untuk memadamkan api. Tetapi tidak berhasil.

“Tiba-tiba saja apinya padam sendiri. Tetapi bagian dalam mobil seperti jok, baik depan maupun belakang sudah hangus, begitu pula bagian atap mobil. Sementara bagian luar mobil tidak apa-apa,” papar RI. Menurut RI, dia mengetahui siapa pemilik mobil yang dibakar itu, karena memang sering datang ke terminal, yakni warga Seluas yang memang rutin ke Singkawang untuk membeli spare part kendaraan. “Dia

menginap di hotel itu sejak sekitar pukul 20.00,” katanya.

Kapolres Singkawang, AKBP Agus Triatmaja SH SIk melalui Kasubbag Humas, Iptu Gatot Sukoco membenarkan tentang adanya pembakaran mobil Honda Jazz di Terminal Pasiran yang dilakukan orang yang tidak dikenal.

“Kita menerima laporan dari Agus Arjuni, yang bekerja sebagai wiraswasta. Kita pun bergerak ke terminal, dan membawa mobil yang terbakar itu ke Mapolres Singkawang,” kata Gatot.

Pembakaran terhadap mobil

tersebut, kata Gatot, diperkirakan pukul 03.30. Saat itu pemiliknya sedang menginap di Hotel Venition.

“Kita sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, korban dan saksi sedang dimintai keterangan,” ujarnya.

Gatot mengungkapkan, akibat terbakarnya mobil tersebut, kerugian yang derita korban ditaksir mencapai Rp50 juta. “Kasus ini sedang kita selidiki, mudah-mudahan dalam waktu singkat, pelaku pembakaran mobil tersebut bisa ditemukan,” ucapnya.

Lantaran masih dalam proses

penyelidikan, Gatot mengatakan, belum dapat mengemukakan motif dari pembakaran mobil tersebut, termasuk juga jumlah pelakunya.

“Kita berkoordinasi dengan Polres Bengkayang tetangga untuk menemukan pelaku,” papar Gatot.

Ketika ditanya terkait adanya bunyi tembakan, Gatot belum dapat memastikannya. Lantaran warga yang mendengar itu belum tentu bisa membedakan, mana bunyi tembakan atau ledakan mobil yang terbakar. Sementara di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ditemukan selongsong peluru. (dik)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Jumat, 6 Februari 2015

I H U N PE SHERYL SHEINAFIA

PERMINTAAN

Profesionalitas memang harus dipegang teguh untuk setiap pekerjaan. Termasuk di dunia hiburan sebagaimana yang digeluti Sheryl Sheinafia. Penyanyi muda yang memilih bersolo karir tersebut, selalu berusaha menjaga komitmen dengan tetap memenuhi permintaan untuk bernyanyi, meski tengah sakit.

Saat bernyanyi, suara Sheryl masih mampu mencapai titik nada tertinggi. Padahal, saat itu dia terserang radang tenggorokan dan sedikit demam. “Cuacanya jahat banget,” kata perempuan 18 tahun ini.

Sesekali, dara yang juga piawai bermain drum dan piano tersebut bersin-bersin. Meski kondisi kesehatannya menurun, Sheryl tidak ingin mengecewakan pihak yang mengundangnya. “Saya orangnya kalau sudah janjian sebisa mungkin saya tepati. Kalau cuma sakit kayak

gini, selama masih bisa ditahan, ya berangkat,” tutur presenter musik di salah satu stasiun televisi itu.

Kondisi Sheryl tersebut juga tidak menurunkan kualitas suara dan penampilannya di atas panggung.

Ketika ditanya hal tersebut, penyanyi yang juga sibuk mengurus film horor garapannya itu memberi tip sederhana. “Yang penting, kalau pas nyanyi, jangan dirasain sakitnya,” ungkapnya singkat, sambil mengelus batang lehernya pelanpelan. (idp)

IZTY NATHALIA

Masih Belum Puas Kemunculannya di beberapa sinetron dan FTV tidak membuat Izty Nathalia puas. Dirinya kini mengincar dunia layar lebar yang dinilainya memberikan tantangan tersendiri.

“Target aku di tahun 2015 ini salah satunya adalah bermain film layar lebar. Karena kalau akting untuk sinetron atau FTV aku sudah biasa.” ungkap pemeran vampire di serial GantengGanteng Serigala ini.

Untuk peran, lanjutnya, ia serahkan kepada sutradara yang mau memberikan tanggung jawab kepadanya. Namun Izty berharap mendapat peran utama atau antagonis. “Seringnya dapat peran antagonis, mungkin karena muka aku yang judes,” beber dara kelahiran 25 Desember 1987 ini..

Izty mengaku jika dirinya memang sangat keranjingan berakting, karena ia total dan fokus dalam menggeluti kariernya di dunia hiburan. “Aku memang suka banget, aku fokus berkarier, terutama akting ya. Aku ingin konsisten,” tutup Izty.

Jika mengkilas balik perjalanan karir Izty, terlihat tekadnya untuk sukses berkarier di dunia hiburan. Hanya bermodalkan keinginan yang keras untuk mengembangkan bakatnya di dunia keartisan, Izty memberanikan diri

mengejar mimpi seorang diri di Jakarta.

Seperti dilansir dari laman tabloid bintang, hanya dengan ongkos seadanya, Izty mencoba bertahan hidup dengan penuh kesederhanaan. “Waktu itu cuma punya Rp 500 ribu buat bayar kos, sama naik angkot ke tempattempat casting,” cerita gadis 27 tahun itu.

Perlahan, keuletannya membuahkan hasil. Beberapa peran dia dapat di beberapa judul sinetron, FTV, bahkan film layar lebar. Akting perdananya dimulai dari Sitkom “Awas Ada Sule”. “Sempat juga main di sinetron Ganteng Ganteng Serigala. Aku jadi vampire. Kalau layar lebar judulnya Gue Bukan Pocong,” sebutnya.

Ke depan, Izty berharap bisa mendapat lebih banyak kesempatan akting. Ia siap menjalani peran apapun yang diminta sutradara. “Maunya sih jadi peran utama terus,” ceplosnya sambil tertawa. (idp/tb)

LAUDYA CHINTYA

Rezeki Terus Mengalir Keputusan artis cantik Laudya Chintya Bella untuk berhijab ternyata berbuah manis. Dengan menutup auratnya, rezeki Bella ternyata tak berhenti mengalir. Bella baru saja menjadi brand ambasador sebuah produk busana muslim Indonesia.

Aktris cantik yang baru saja bermain film Assalamualaikum Beijing mengaku banyak mendapat tawaran oleh beberapa produk busana muslim Indonesia. Namun, ia akhirnya memilih salah satunya, yakni Zoya. “Setelah aku syuting Assalamualaikum Beijing, sebelum aku umroh memang sudah banyak tawaran alhamdulillah. Ini sangat membantu aku karena aku juga lagi mencari model yang cocok buat aku,” kata Bella.

Tren hijab yang kian modern menjadi alasan Bella memilih produk tersebut. “Mungkin rezekiku ada di Zoya, cocok di sini, alhamdulillah beberapa brand yang ajak tapi Zoya yang menurut aku lebih anak muda juga, lebih nyaman dipakai,” paparnya.

Sebagai pemula, mantan kekasih Raffi Ahmad ini merasakan betul perbedaan dalam melakukan pemotretan sebuah brand baju muslim. “Pasti sih satu hal yang baru buat aku. Buat brand baju muslim gini ya, satu hal yang berbeda banget dari sebelumnya,” tutur Bella. (Jp)

DEWI PERSSIK

Banjir Cacian Pedangdut Dewi Perssik kembali bikin heboh dunia maya. Bukan karena foto seksinya. Kali ini, Depe mendapat banjir cacian dari netizen karena salah menyebutkan nama pengusaha Peter F Gontha menjadi bos TV swasta, Ishadi SK. Dalam foto yang diunggah Depe di Instagram, ia berpose dengan Peter F Gontha yang kini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Polandia. Namun, pada caption foto, ia malah menyebut nama Ishadi. “Alhamdulillah org besar mau foto am saya...

Bpk Ishadi, bpk Kita di @ TRANSTV_CORP mimpi apa sy ini :) mtr suwun,” tulis Depe.

Foto dan tulisan Depe yang salah menyebutkan nama Peter F Gontha langsung menjadi santapan netizen. Mereka mencaci maki Depe.

“Ampun lihatnya pakai kacamata dong Dew,” tulis salah seorang pengge-

mar.

“Pintarnya kebangetann,” ujarnya.

“Pintar banget ya,” ungkap yang lain. “Mirip Peter Gontha,” ujar yang lain menyindir Depe.

Ada juga yang menegaskan kepada Depe, bahwa pedangdut ini salah menuliskan nama. “Hee, ini mah Pak Peter Gontha Mba..bukan Pak Ishadi,” ujarnya. “Itu bukan bapak Ishadi emba cantik:),” timpal yang lain.

Fotonya menuai kritikan, Depe tak tinggal diam. Janda Saipul Jamil dan Aldi Taher ini langsung mengkarifikasinya dengan mengunggah foto yang lain. “Bpk Ishadi di sblh Sy, yg mmprknlkn Sy BPK Ishadi ke BPK Duta atau kami sebut “orang BESAR”, moso Sy hrs jlskan satu2 ? Atau supaya Sy reply,” tulis Depe. “Skali lagi, becanda kami utk Pak Peter itu “org besar”, gara2 Pak Ishadi, Pak Peter mau foto dg saya, tuIh msh blm faham?,” tambah Depe.

Bisa saja nih, mbak Depe ngeles kayak bajaj!. (RM)

JACKIE CHAN

Sandang Gelar Datuk Bintang film Tiongkok, Jackie Chan mendapat gelar bangsawan dari Pemerintah Malaysia. Dalam sebuah upacara pada 1 Februari lalu di Istana Negara Malaysia, Jackie Chan dianugerahi gelar Panglima Mahkota Wilayah. Dengan demikian, Jackie Chan berhak menyandang sebutan Datuk di depan namanya.

Dilansir dari Kalteng Pos (Grup JPNN), Kamis (5/2), aktor laga berusia 60 tahun itu berpakaian jas lengkap dan memakai songkok hitam (topi tradisional Indonesia), saat menerima sebutan Datuk pada Minggu lalu.

Upacara pengukuhan Jackie Chan bertepatan dengan Hari Wilayah Federal. Pria dengan nama lahir Chan Song Kang ini adalah salah satu dari 71 pesohor yang dianugerahi gelar kehormatan Datuk pada hari Minggu itu.

Aktor Bollywood Shah Rukh Khan juga seorang Datuk dan menjadi bintang film India pertama yang diberikan gelar tersebut. Aktris Michelle Yeoh mendahului Jackie Chan dengan menerima gelar Tan Sri pada tahun 2013.

Pengukuhan Jackie Chan dengan sebutan Datuk ini menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah netizen di

media sosial mempertanyakan kontribusi Jackie Chan terhadap Malaysia sehingga diberi gelar.

Namun, Menteri Wilayah Federal Datuk Seri Tengku Adnan Mansor membela keputusan Kerajaan Malaysia terkait Datuk Jackie Chan. “Jacky Chan adalah aktor dengan banyak penggemar di Malaysia, dan dapat mempromosikan Malaysia khususnya Kuala Lumpur dan (dia) layak (mendapatkan),” ujarnya. (Jp)